Edisi Rabu 5 September 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 5 SEPTEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 148 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sail Moyo Tambora

Momentum Bangkitkan Pariwisata NTB

(Suara NTB/arn)

PEMBENAHAN - Terlihat kapal TNI AL merapat dalam kerangka operasi bhakti jelang Sail Moyo Tambora. Sejumlah pekerja sedang melakukan pembenahan jalan jelang sail

Mataram (Suara NTB) Kegiatan Sail Moyo Tambora tahun 2018 tinggal menghitung hari. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut para tamu undangan yang akan datang memeriahkan kegiatan itu. Ini juga menjadi momentum untuk kembali membangkitkan gairah pariwisata NTB pascagempa. ‘’Semua persiapan sudah kita lakukan bersama dengan kementerian. Kita upayakan akan ada Pak Presiden yang datang dan membuka Sail Moyo Tambora kali ini. Semoga ini bisa menjadi event yang membuat pariwisata kita kambali bangkit,’’ kata

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu Moh Faozal, S.Sos.,MSi, di Mataram, Selasa (4/9).

Kegiatan ini akan dibuka pada Minggu, (9/9) mendatang.

Ada belasan kegiatan yang akan digelar dalam rangka memeriahkan event ini. Selain itu juga untuk memperkenalkan berbagai kesenian dan kearifan lokal warga di Pulau Sumbawa.

Setidaknya sudah ada 140 yachter yang melakukan konfirmasi kedatangannya pada Sail Moyo Tambora tahun ini.

Masing-masing akan membawa 3-5 orang wisatawan. Mereka akan berlayar dari Australia dan Singapura, kemudian

akan bertemu di perairan Sumbawa dan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan. ‘’Kegiatan ini sudah lama kita nantikan, kita harapkan semua berjalan dengan baik.

Mari kita sukseskan kegiatan ini untuk memajukan dan membangkitkan pariwisata NTB, khususnya pariwisata Pulau Sumbawa,’’ ajaknya.

Terdapat berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum dan setelah pembukaan acara. Salah satunya bakti sosial yang akan dilakukan oleh TNI AL. Kegiatannya berupa pengobatan gratis, bedah rumah ringan dan berbagai kegiatan sosialisasi lainnya.

‘’Ada beberapa kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh TNI AL sebagai rangkaian dari Sail Moyo Tambora tahun ini,’’ ujarnya.

Kawasan Moyo dan Tambora saat ini mulai banyak diperbincangkan, bahkan hingga internasional. Pulau Moyo yang memiliki daya tarik kerap dijadikan sebagai pilihan utama berlibur para artis internasional. Sebut saja Mick Jagger, artis peran dan penyanyi asal Korea Selatan Rain dan Kim Tae Hee. Bukan itu saja, Tambora dengan sejarah panjangnya juga dianggap mampu mendatangkan banyak pecinta minat khusus.

Bersambung ke hal 15

Nyaris Ambruk

Proyek Gedung Karantina Diduga Bermasalah di Lelang Mataram (Suara NTB) Gedung Balai Karantina Kelas I A Mataram, merupakan salah satu gedung milik pemerintah yang rusak berat terdampak gempa. Perjalanan pembangunan gedung tahun 2008 itu diduga bermasalah ketika proses lelang. ‘’Waktu itu kan tidak bisa multi years. Karena bukan bangunan yang dianggap darurat, jadi lelang terus.

Sanggah, banding, ruet terus, lelang tiga kali masalah terus. Tapi kita ikuti prosedur

terus,’’ kata Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I A Mataram, Suprayogi kepada Suara NTB di ruangannya, Selasa (4/9) kemarin.

Proyek ini melalui

tiga kali proses lelang dan pembangunan,

dengan menghabiskan anggaran Rp5,6 miliar. Menurut Suprayogi, tiga kali lelang rekanannya berbeda- beda dan dipastikan tidak ada rekayasa memenangkan rekanan tertentu.

Soal persepsi masyarakat proyek itu bernilai besar dan mudah ambruk saat gempa.

Ada dugaan kualitas proyek bernilai Rp 5,6 miliar itu buruk.

Suprayogi membantah-

nya. ‘’Selama tiga tahun rekanan pelaksana, ketiganya beda. Ini kan lelang murni, lelang terbuka sesuai kualifikasi, kita tidak punya jago apa apa. Tidak ada penyelewengan, murni lempeng saja,’’ tandasnya.

Ditanya rekanan yang mengerjakan proyek ini, Suprayogi tidak bisa menyebutkan. Karena semua dokumen katanya, masih tertimbun di reruntuhan bangunan.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Tunda Pemeriksaan Tiga Daerah KINERJA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut terdampak gempa. Selain gedung rusak ringan, proses audit di beberapa daerah terdampak gempa terpaksa ditunda sementara.

Diantaranya entitas Lombok Utara, Lombok Timur dan Provinsi NTB. Sedianya pemeriksaan dimulai Agustus sampai Oktober untuk pemeriksaan kinerja dalam rangka penyusunan dokumen kinerja bidang kesehatan dan pendidikan.

Bersambung Wahyu Priyono ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Diberi Tanda Merah TIM Asesmen Indonesia Australia masih melakukan pemeriksaan terhadap gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Sejumlah gedung pemerintahan diberikan tanda merah sebagai tanda tidak boleh ditempati lagi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP mengatakan pihaknya belum menerima hasil asesmen yang dilakukan tim.

Tim Indonesia - Australia yang melakukan penilaian atau pemeriksaan terhadap fasilitas (Suara NTB/dok) publik itu terbagi dalam beberWedha Magma Ardhi apa tim. ‘’Ini kan timnya terpencar, kita ingin plenokan hasilnya. Nanti kesimpulannya akan kita plenokan, tim-tim itu kumpul dibahas satu-satu,’’ kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/9).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

RUSAK BERAT -Bangunan Gedung Karantina Ikan Kelas I A Mataram yang rusak berat akibat gempa.

Kerugian Akibat Gempa NTB Tembus Rp8 Triliun Mataram (Suara NTB) Hasil hitungan sementara, jumlah kerugian akibat gempa NTB menembus angka Rp8 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, kerugian di sektor perumahan terbanyak, hampir mencapai Rp6 triliun. ‘’Bisa di angka Rp8 triliun untuk sementara kerugian kita. Sebagian besar sektor perumahan hampir Rp6 triliun. Recovery kita untuk perumahan ini hampir dibutuhkan Rp6 triliun. Baik rusak berat, sedang dan ringan,’’ kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur,

(Suara NTB/dok)

H.Mohammad Rum

Selasa (4/9) siang.

Jumlah kerugian ini terus bertambah. Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan gempa NTB sangat besar. Tim dari Kedeputian Rehabiitasi dan Rekontruksi BNPB terus melakukan hitung cepat dampak gempa.

Pada waktu itu, hasil hitungan sampai 13 Agustus 2018, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai Rp7,45 triliun. Kerusakan dan kerugian ini meliputi sektor permukiman Rp6,02 triliun, sektor infrastruktur Rp9,1 miliar.

Bersambung ke hal 15

Merugi, Pemilik Hotel Rumahkan Karyawan Pascagempa Mataram (Suara NTB) – Gempa beruntun yang mengguncang NTB membuat banyak bangunan rusak. Tidak hanya rumah warga, banyak hotel juga mengalami kerusakan hingga tidak dapat beroperasi normal, sehingga terpaksa harus memberhentikan sementara karyawannya.

“Semua kamar hotel kami mengalami kerusakan, baik itu yang ada di Gili Trawangan maupun yang ada di Gili Air. Sehingga tidak ada pili-

han lain selain memberhentikan sementara karyawan kami yang berjumlah 150 orang,” kata HRD Manager Hotel PinkCoco Gili Trawangan dan Gili Air, Ocank kepada Suara NTB, Selasa (4/9).

Sebanyak 27 kamar Hotel PinkCoco di Gili Trawangan mengalami kerusakan. Begitu pula Hotel PinkCoco yang ada di Gili Air, sebanyak 32 kamar juga rusak.

Bersambung ke hal 15

Penetapan Kuota CPNS

Pemprov Minta Kebijakan Khusus Kemen PANRB Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengundang Pemprov NTB dalam rapat yang membahas penjelasan teknis dan penetapan kuota CPNS 2018. Sebagai daerah baru dilanda bencana gempa, NTB meminta kebijakan khusus Kemen PANRB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan rapat tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (6/9) di Jakarta. Dalam

kesempatan tersebut, Pemprov akan meminta adanya kebijakan khusus bagi NTB. ‘’Beberapa persoalan kita akan sampaikan. Karena kita kaitannya dengan bencana. Ada beberapa sarjana-sarjana ini yang punya ijazah tak tahu kemana, apalagi di Lombok Utara.

Itu bagaimana kita menyelesaikan itu. Dengan surat keterangan apalah namanya supaya diterima mendaftar CPNS,’’ kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/9) siang.

Menurutnya, perlu ada kebijakan khusus bagi daerah-daer-

ah yang terdampak bencana seperti di Lombok Utara mengenai persyaratan untuk mendaftar CPNS. Melihat banyaknya rumah warga rata dengan tanah, maka tentu dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai CPNS tak dapat terselamatkan. ‘’Kita akan minta kebijakan khusus,’’ katanya.

Selain itu, Pemprov juga akan menyampaikan mengenai tempat atau lokasi pelaksanaan tes CPNS. Di mana, lokasi pelaksanaan tes CAT CPNS yang semula direncanakan di eks Kantor BKD dan UPTD

BKN Mataram sudah tak dapat lagi digunakan. Karena gedungnya rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. ‘’Karena kondisi gedunggedung kita tak memungkinkan untuk dilakukan. Apakah di hotel atau di lapangan. Itu belum kita tahu. Karena pembiayaan kita tak tertampung,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

H. Fathurahman

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

TENDA BELAJAR - Petugas kebersihan SMPN 6 Mataram, menyapu tempat belajar siswa. Tenda - tenda ini digunakan sebagai kelas untuk tempat belajar. Suasana bising dan panas membuat siswa mulai tak nyaman belajar di bawah tenda.

Gencarkan Pemutakhiran Data UNTUK pendataan terkait jumlah kerusakan maupun pengungsi yang ada di wilayah Ampenan Utara, pihak kelurahan gencar melakukan pemutakhiran data. Lurah Ampenan Utara, Saharudin mengatakan, pemutakhiran data dilakukan agar memudahkan pekerjaan instansi terkait dalam upaya recovery pascagempa. “Kita diperintahkan Pak Walikota melakukan pemutakhiran data, apa ada tambahan laporan mengenai pengungsi dan kerusakan,” jelasnya kepada Suara NTB, Selasa (4/9).

Ia menuturkan pascagempa, pihaknya langsung turun ke lapangan untuk melakukan pen(Suara NTB/uul) dataan. Warga Ampenan Utara Saharudin juga datang langsung ke kantor lurah atau ke kaling untuk melaporkan kerusakan yang dialaminya.

“Dari hasil pendataan kami, lebih 3.000 warga mengungsi akibat gempa dan tiga rumah mengalami kerusakan parah,” sebutnya.

Saharudin menjelaskan ketiga rumah ini sudah didata dan tinggal menunggu bantuan dari pemerintah untuk perbaikan.

Nantinya pemutakhiran data akan dibantu oleh dinas terkait seperti Perkim untuk wilayah Ampenan sekaligus mengecek kondisi wilayah. “Kantor kelurahan sejak awal gempa berubah menjadi posko bantuan melihat kondisi sekarang ini,” ujarnya.

Pihaknya setiap hari secara rutin mengecek kondisi di lapangan sampai dini hari untuk memastikan kondisi warga di titik pengungsian. Saharudin menjelaskan ada 14 titik pengungsian berada di Ampenan Utara dengan jumlah pengungsi beragam.

“Mereka tidur di tenda hanya saat di malam hari saja, selebihnya saat siang hari sudah normal kembali aktivitasnya,” terangnya.

Warga masih takut kembali ke rumah karena adanya retakan yang sebenarnya tidak mengkhawatirkan. Selain rumah, pasar Kebon Roek juga tidak luput dari kerusakan sehingga pedagang memilih berjualan di halaman pasar. “Lantai duanya sepi, mereka lebih memilih berjualan di luar karena takut kalau sewaktuwaktu bisa roboh,” jelasnya. Ia mengharapkan kondisi ini bisa segera berangsur-angsur normal kembali seperti semula. “Kita sudah himbau dari kemarin agar mereka mau kembali ke rumah, lumayan banyak yang mengikuti,” kata Saharudin. (uul)

Berharap Target Tercapai KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H. Zaini menyambut baik kebijakan BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram yang memberikan perpanjangan waktu pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hingga dua bulan ke depan. ‘’Kita lihat progres dua bulan ke depan seperti apa. Kalau memang karena pengaruh force majeure kita maklumi,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.

Sebaliknya kalau memang karena kendala lain. Seperti teknik penagihan, maka hal itu perlu diperbaiki. Zaini melihat rendahnya realisasi PBB aki(Suara NTB/fit) bat pengaruh kondisi Kantor H.M. Zaini BKD Kota Mataram yang tidak representatif pascagempa. ‘’Saya kira, kalau masalah tempat, kita juga kan di tenda semua,’’ katanya. Dia tidak menyangkal kondisi itu memang tetap berpengaruh. Hanya saja, Pemkot Mataram harus cepat mencari solusi terhadap hal-hal seperti itu. Yang jelas, kondisi pascagempa itu jangan sampai mengganggu atau mengurangi pelayanan kepada masyarakat. ‘’Harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,’’ pintanya. Seperti diketahui, ada beragam loket pembayaran yang disediakan BKD. Yakni loket pembayaran di Kantor BKD Kota Mataram, loket pembayaran PBB di bank serta loket pembayaran secara mobiling. Hanya saja, khusus pembayaran secara mobiling terpaksa terhenti sejak gempa terjadi akhir Juli lalu. ‘’Ini memang tidak bisa maksimal karena adanya force majeure,’’ katanya.

Namun sekarang karena kondisi telah normal kembali, penagihan secara mobile harus digenjot kembali. ‘’Kan sekarang katanya Mataram bangkit, Mataram kuat, Mataram tangguh,’’ cetusnya. Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini enggan beranda-andai kalau setelah perpanjangan waktu pembayaran PBB lantas target tidak bisa tercapai. ‘’Nah ini kita tidak berani berandai andai. Semoga tercapai. Tapi kalau tidak tercapai, nanti solusinya apa,’’ ungkapnya. Zaini memandang kebijakan memperpanjang masa pembayaran PBB merupakan kebijakan yang tepat di tengah bencana yang melanda Kota Mataram. (fit)

Antisipasi Penyakit

Dikes Lakukan Pengasapan Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram melakukan pengasapan (fogging) di beberapa lingkungan terdampak gempa.

Tujuannya agar pengungsi tidak terjangkit penyakit seperti DBD, malaria dan penyakit lainnya. “Sejak pagi sudah kita lakukan fogging ke Lingkungan Pengempel Indah, Gontoran dan Tegal.

Memang belum ada kasus, dan kita harapkan tidak ada. Langkah fogging ini hanya untuk pencegahan saja,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Selasa (4/9).

Ia melihat kondisi pengungsian memang sangat rentan dan rawan terkena berbagai penyakit. Selain kurang bersih, lingkungan yang cenderung terbuka membuat segala jenis penyakit semakin mudah menyebar. Hal ini yang membuat Dikes Kota Mataram mengambil inisiatif untuk melakukan fogging demi mencegah adanya korban atau warga yang terdampak berbagai penyakit.

“Supaya tidak ada nyamuk, biar warga nyaman. Kita akan sasar yang diutamakan yang ngungsi permanen. Kalau yang ngungsi secara tentatif nanti dulu. Permanen yang rumahnya hancur itu, kalau yang tentatif kan pagi pulang sore datang ke pengungsian, kalau ada keluhan langsung datang ke Puskesmas saja,” ujarnya.

Beberapa penyakit yang banyak diderita oleh pengungsi di antaranya ISPA, diare, cacar air hingga tidak nyaman di perut karena stres. Pihaknya sudah melakukan beberapa hal, termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke masing-masing posko pengungsian. Namun demikian, warga tetap diminta untuk memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat. Sehingga dapat dilakukan pemeriksaan medis dengan lebih maksimal.

“Kebetulan kita masih ada anggaran untuk melakukan fogging. Karena dari kemarin tidak ada kasus, jadi anggarannya masih ada. Sekarang akan kita gunakan untuk fogging ke beberapa titik pengungsian lainnya yang permamen,” ujarnya.

Ia berharap warga yang tinggal di pengungsian tetap menjaga kebersihan di sekitar tenda. Selain itu juga diharapkan untuk tetap menjaga kondisi kesehatannya. Jika ada keluhan diminta untuk segera memeriksakan kondisinya di Puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Ia berharap para pengungsi tetap dalam keadaan sehat, sehingga dapat kembali beraktivitas secara normal. (lin)

Belajar di Tenda

Siswa Mulai Tak Nyaman

Mataram (Suara NTB) Sebagian sekolah di Kota Mataram menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) di tenda darurat. Suara bising kendaraan yang melintas dan banyak faktor lainnya membuat siswa mulai tak nyaman belajar di bawah tenda.

Siswi SMPN 6, Aora mengaku, mulai tak nyaman belajar di bawah tenda. Konsentrasinya menerima pelajaran terganggu karena suara bising kendaraan. Belum lagi, melihat siswa kelas lainnya berseliweran kesana - kemari. “Lebih enak belajar di kelas. Kalau di sini (tenda) ribut,” ucapnya kepada Suara NTB, Selasa (4/9).

Ia yang sudah sepekan ini belajar di tenda, mau tidak mau harus mengikuti pelajaran di tenda darurat. Aora me-

maklumi kondisi itu, karena kelasnya rusak akibat gempa.

Meskipun demikian, ada sesuatu yang berbeda. “Ndak tahu kalau hujan. Sekarang ini kita pulang jam 11. 00 Wita.

Sebelum gempa kita pulang jam 13.30 Wita,” sebutnya.

Hal senada disampaikan Fauzan. Siswa kelas VII itu juga mulai merasa tak nyaman belajar di tenda. Selain ribut, juga kondisinya panas. Ia merindukan bisa segera belajar di dalam kelas, sehingga lebih

konsentrasi menerima pelajaran. “Di tenda panas,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Hj. Suhartini mengatakan, sekolah yang mengalami rusak parah karena gempa rata - rata belajar di tenda darurat. Ini dibantu oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Untuk mengejar ketertinggalan pelajaran disiasati dengan memberi buku pelajaran. Siswa mengerjakan materi di rumah.

“Karena kita gunakan

Penanganan Pascagempa di Mataram Harus Dimaksimalkan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat serta lurah memaksimalkan penanganan pascagempa. Termasuk memastikan batas lahan warga pasca pembersihan bangunan, agar tak terjadi konflik. “Mana batas tanah warga harus dipastikan supaya tidak terjadi konflik,” katanya saat memimpin rapat bersama pimpinan OPD dan camat di ruang Kenari, Selasa (4/9).

Mohan melihat pembangunan Rumah Instans Sederhana Sehat (RISHA) membutuhkan waktu lama. Termasuk persiapan teknis dan lainnya.

Untuk pencetakan beton saja, membutuhkan waktu selama sembilan hari. Dan, sejauh ini belum ada wujud fisik beton tersebut. Oleh karena itu, harus ada kepastian waktu supaya masyarakat menyiapkan diri apa yang harus dilakukan.

Wawali menambahkan, untuk penanganan rumah di Lingkungan Tegal agak ribet.

Topografi wilayahnya sulit dijangkau oleh alat berat. Artinya, penanganan pun harus secara manual. “Sekarang ini kita diback up oleh TNI dan Polri. Saya khawatir sewaktu - waktu tim

(Suara NTB/cem)

DIMAKSIMALKAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana (tengah) memberikan arahan agar pimpinan OPD dan camat memaksimalkan penanganan pasca gempa. Selasa (4/9). ini ditarik. Kita harus cepat dan tolong saling bahu - membahu menyelesaikan ini,” terangnya.

Pembersihan puing bangunan ini belum selesai seluruhnya. Dinas PUPR dan Perkim menyelesaikan di Lingkungan Pengempel Indah. Sementara, di Lingkungan Tegal, Jangkok dan Kamasan jadi pekerjaan rumah. Mohan mengharapkan OPD dan camat lebih tanggap dan progresif menangani.

Selain penanganan fisik, Wawali juga ingin memastikan aktivitas ekonomi berjalan normal. Ia melihat Dinas Perda-

gangan melakukan rekayasa memulihkan aktivitas ekonomi di Mataram. Di sampingi itu, Dinas Kesehatan segera melakukan fogging karena telah memasuki musim penghujan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, secara administrasi harus lebih teliti dan mensinkronkan data.

Pasca recovery pasti akan ada audit dari BPK, BPKP dan Insepktorat. “Penggunaan dana tanggap darurat bisa saja, tinggal siapa leading sectornya,” tambah Sekda. (cem)

Tekan Harga, Disdag Gencarkan Pasar Murah Mataram (Suara NTB) – Warga dan Pemerintah Kota Mataram saat ini tengah khawatir akan adanya kenaikan harga barang, termasuk pangan dan bahan bangunan. Untuk mengantisipasi kenaikan harga ini, Dinas Perdagangan Kota Mataram akan melakukan banyak pasar murah. Sehingga dapat memudahkan warga mendapatkan kebutuhan yang diinginkan dengan harga yang lebih murah.

“Kita akan gelar pasar murah, nanti kita undang distributor dan pengecer. Mereka bisa menjual dengan harga standar atau lebih murah dari harga biasanya. Warga juga bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan dengan harga standar,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Selasa (4/9).

Ia mengatakan bahwa ini sangat penting dalam rangka mengontrol harga pasar. Pihaknya juga akan melakukan operasi pasar untuk memasti-

kan harga di tingkat pengecer tidak dinaikkan. Operasi pasar ini tidak hanya dilakukan pada pasar yang menjual kebutuhan pokok atau pangan, namun juga akan dilakukan pada toko bahan bangunan.

“Tim satgas pangan akan lakukan operasi pasar khusus pangan dan operasi pasar bahan bangunan. Ini yang kita mau lihat teknisnya seperti apa, kita ingin tekan harga ini agar jangan melonjak naik seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan warga,” ujarnya.

Pihaknya akan memantau secara rutin harga pasar dan harga-harga di semua distributor. Pemkot akan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu betambah susah dengan kenaikan harga-harga pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini.

“Kalau di Mataram kita masih pantau di setiap distributor dan sub distributor. Bahan ini kita pantau khusus untuk ketersediaan di Mataram

dulu, kemudian kita lihat di daerah tetangga kita. Khusus bagi distributor yang melanggar ketentuan akan kita lihat tingkat kesalahan yang dilakukan. Kalau memang merugikan konsumen, kan ada UndangUndang tentang Perlindungan Konsumen nanti,” ujarnya.

Pihaknya bekerjasama dengan satgas pangan pemprov NTB dalam menangani persoalan ini. Ia juga berharap para distributor dapat memastikan stok barang atau pangan serta bahan bangunan tercukupi. Semua kebutuhan warga dapat terpenuhi dan harga tidak perlu dinaikkan. Sebab jika stok menipis, peluang untuk menaikkan harga bahkan di tingkat pengecer itu semakin tinggi.

“Kita minta distributor untuk pastikan stok barangnya.

Kita sudah edarkan imbauan kepada semua distributor, mari kita sama-sama jaga harga di pasar agar tidak naik,” ujarnya. (lin)

kurikulum K13 tidak ada jadwal pasti ujiannya. Uji mid semester guru yang menjadwalkan,” ucapnya.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tampaknya kecewa dengan kinerja Dinas Pendidikan. Empat skenario yang dirancang sebelumnya belum dieksekusi. Di antaranya, siswa yang belajar di tenda dititip ke sekolah lain dengan membuat skenario jam belajar, menyampaikan ke Pemprov untuk menunda ujian semester.

“Ini hal mendasar tapi sampai sekarang belum dilaporkan. Sudah berapa kali kita rapat dan bahas ini. Tapi belum ada tindaklanjut. Sulit

sekali Dinas Pendidikan ini,” kata Mohan.

Mohan mencontohkan siswa di SMP sampai sekarang tidak berani masuk ke dalam kelas. Persoalan ini tidak ada kepastian, sehingga mereka takut masuk ke dalam ruangan. Baginya, trauma healing tidak saja ke siswa tapi juga diberikan ke guru.

Ketidakpastian ini, Wawali memerintahkan Balitbang untuk bertanggungjawab memberikan kejelasan ke orang tua siswa. “Kita sama - sama takut.

Saya juga berpikir bagaimana menyelamatkan keluarga. Tapi ini jadi tanggungjawab bersama yang harus diselesaikan,” demikian kata Mohan. (cem)

Polusi Kendaraan Ancam Kualitas Udara Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Saat ini volume kendaraan sudah semakin banyak, asap atau polusi yang dihasilkan pun semakin mengkhhawatirkan. Meski jaringan pemantauan kualitas udara yaitu Air Quality Monitoring System (AQMS) yang terpasang di Perempatan Karang Jangkong menyatakan udara Kota Mataram masih aman, namun ini dapat berubah jika polusi dari kendaraan semakin banyak.

“Ini perkotaan, persoalannya sangat kompleks, yang paling besar pengaruhnya adalah polusi. Kendaraan padat, kota kecil yang berdampak besar terhadap penurunan kualitas udara ini adalah polusi kendaraan dan pembakaran sampah.

Ini tidak bisa dihindari, terutama polusi kendaraan bermotor,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi, S.STP, MM, Selasa (4/9).

Ia mengatakan bahwa persoalan polusi kendaraan ini memang perlu diantisipasi. Meski saat ini kualitas udara Kota Mataram masih berada pada tahap aman, namun bisa saja berubah seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor.

“Sekarang memang masih bagus, ya kita syukuri itu. Tapi kalau kendaran semakin banyak, otomatis polusi juga akan semakin banyak. Inilah yang mengancam kualitas udara kita

saat ini,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

Ini merupakan salah satu cara untuk mengatur kualitas udara di Kota Mataram. Namun tentu saja masih banyak hal yang harus dilakukan dengan bantuan warga. Misalnya dengan tidak membakar sampah atau jerami.

Sehingga membuat kualitas udara menjadi kurang baik.

“Salah satu yang kita lakukan yaitu menguji emisi gas buang kendaraan bermotor. Kita terus lakukan sosialisasi agar ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kendaraan.

Bagaimanapun kualitas udara ini kan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita,” ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap kandungan udara di Kota Mataram. Masyarakat juga dapat melihat secara langsung tingkat keamanan udara yang ada di sini. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi udara di Kota Mataram.

Ia berharap warga Kota Mataram turun menjaga kondisi udara di Kota Mataram. Salah satunya dengan tidak membakar sampah.

Sebab asap dari pembakaran sampah itu sangat berpengaruh terhadap kondisi udara di sekitarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PENGONTROL UDARA – Sebuah mobil melintas di depan Air Quality Monitoring System (AQMS), alat pengontrol kualitas udara yang terpasang di Perempatan Karang Jangkong Kota Mataram, Selasa (4/9).

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

Dampak Gempa, Lama Menginap Wisatawan di Hotel Tak Terpantau Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) gagal merilis angka terakhir kunjungan wisatawan yang dipotret dari lama menginap di hotel berbintang dan non bintang. Akibat gempa, hampir seluruh hotel tak memberikan respon.

BPS Provinsi NTB biasanya merilis bulanan statistik BRS hotel bintang dan non bintang. Untuk kondisi bulan Juli 2018. “Hampir semua hotel bintang belum mengisi form permintaan data kami karena gempa. Ban(Suara NTB/bul) yak hotel tidak memberiSuntono kan laporan. Jadi kita tidak rilis angkanya (kunjungan wisatawan),” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono di ruang kerjanya, Selasa (4/9) kemarin.

Sensus biasanya dilakukan kepada 125 hotel berbintang yang ada di provinsi ini. Sementara survei dilakukan secara acak di antaranya 800-an hotel non bintang. Terutama untuk hotel-hotel berbintang lebih banyak ditinggalkan pengelolanya, atau menutup sementara waktu sembari dilakukan recovery.

“Jadi kami ndak berani merilis angkanya. Dan sudah kami laporkan ke pusat,” terangnya.

Setiap bulan BPS melakukan sensus ke hotel-hotel berbintang yang ada di kabupaten/kota. Soal pariwisata NTB, sebatas yang diketahuinya sebagai pemimpin baru di BPS NTB, Suntono mengatakan promosi telah dilakukan cukup kuat.

Sektor pariwisata menurutnya memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan dapat mengalahkan sektor pertanian ke depannya.

Meskipun saat ini kontribusinya terhadap PDRB jauh di bawah sektor pertanian.

Menurut Suntono, pariwisata adalah sektor potensial masa depan. Jika pariwisatanya tumbuh, transportasi akan terkerek naik dan sektor-sektor lainnya akan terdampak positif. Perdagangan, akomodasi juga akan ikut naik, industri rumah tangga juga akan naik.

“Memang dampak pariwisatanya ini tidak secara langsung. Tapi dia mendorong sektor yang lain untuk tumbuh.

Seiring tumbuhnya sektor pariwisata,” jelas Suntono.

Risiko mengandalkan sektor pariwisata cukup fluktuatif? Tidak demikian menurutnya. Sektor pariwisata hanya terganggu akibat kejadian alam. Sepanjang situasi non teknis ini berjalan normal, baginya sektor pariwisatalah yang paling aman.

“Dan dorongannya terhadap ekonomi ke depan maupun ke belakang itu paling bagus. Karena banyak sektor yang hidup,” imbuhnya.

Untuk memastikan sharenya terhadap ekonomi, Suntono mengatakan harusnya pemerintah daerah didukung Event Organizer (EO) untuk mengetahui sektor mana saja yang pasti merasakan dampak pariwisata ini.

NTB termasuk daerah yang belum memiliki EO untuk menghitung kontribusi sektor pariwisata ini terhadap sektor-sektor lainnya. Karena itu, BPS berencana akan menawarkan EO ke Pemprov NTB melalui Bappeda.

“Kalau Bappeda ini misalnya merencanakan ekonomi NTB tumbuh sekian dalam satu periode kepemimpinan, harus ada asumsinya. Yang dipasang di RPJMD itu asumsinya apa, jangan cuma feeling-feeling saja. Itu tidak tepat.

Sangat mungkin dilakukan proyeksinya kalau kita memiliki alat yang namanya input dan output yang dihitung oleh EO ini,” demikian Suntono. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Terdampak Gempa, 57.000 UMKM Diusulkan Dapat Dana Hibah Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sementara ini mendapat laporan gempa mengakibatkan 57.000 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikut terdampak. Para pelaku usaha yang terdampak ini diusulkan diperkuat kembali melalui dana hibah pemerintah provinsi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM menyebut 133 koperasi terdampak bencana besar yang menimpa Pulau Lombok di awal semester II tahun 2018 ini.

Sementara untuk koperasi yang terdampak, sejauh ini belum ada kebijakan khusus.

Termasuk kebijakan dari Kementerian Koperasi. Meski demikian, L. Saswadi mengatakan, pihaknya mencoba melakukan ikhtiar dengan mengusulkan di APBD-P diberikan dukungan dibantu

perangkat komputer untuk menunjang kembali operasionalnya. Diketahui, bangunan dan perangkat pendukungan keuangan koperasi mengalami kerusakan akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

“Sementara biar pengurus koperasi ngantor di tempat-tempat yang masih layak digunakan.

Dan didukung perangkat komputer. Inilah yang kita minta kebijakan dari pemerintah provinsi,” kata Kepala Dinas dihubungi Suara NTB, Selasa (4/9).

Pendataan telah dilaku-

kan. Kebijakan kita untuk koperasi sesuai yang diusulkan, berbeda dengan kebijakan kepada pelaku UMKM. Bagi UMKM, kata kepala dinas, terutama yang mendapat KUR (Kredit Usaha Rakyat), diharapkan bank-bank penyalurnya menelurkan kebijakan khusus memberikan keringanan penundaan pembayaran sampai kondisinya baik.

Bank-bank penyalur KUR, terutama bank pelat merah, BRI, Mandiri, BNI dan bank-bank lain telah dikumpulkan di Dirjen Per-

Selasa, 4 September 2018

di berbagai lini, kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani dalam diskusi dengan media di Mataram, Selasa siang (4/9) kemarin.

Didampingi Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, NTB, Wahri Ari dan Ocky Ganesia, Achris menjelaskan, tentu hasil assessment sebelumnya tak bisa lagi digunakan. Harus dilakukan assessment kembali terkait pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak bisa gunakan data lama. Kalau melihat dampak gempa, pada kuartal III dan kuartal IV ini pertumbuhan ekonomi kita akan mengalami kontraksi,” katanya.

Dampak gempa yang dimaksud terutama di sektor pariwisata. Termasuk juga sektor pertanian dan perikanan yang menjadi andalan.

Meskipun tidak seluruhnya di Pulau Lombok sektor dimak-

bendaharaan dan membahas bersama terkait kondisi yang menimpa UMKM saat ini.

Selanjutnya, kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI, L. Saswadi juga menyebutkan sebisa mungkin kementeriannya mengintervensi sesuai kebutuhan masyarakat UMKM. Misalkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, Dinas Koperasi akan mengusulkannya.

Dari 57.000 UMKM yang terdampak dimaksud, tesebar di Lombok Utara, lalu empat kecamatan di Lombok Barat, Batu Layar, Gunung Sari, Lingsar, dan Narmada. Lalu di Lombok Tengah juga terdampak UMKM di tiga kecamatan, Pringgarata, Batukliang Utara dan Batukliang. Dan Lombok Timur, ada lima kecamatan.

Diantaranya Kecamatan Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Wanasaba dan Suela.

Karena itu, melalui APBDP tahun 2018 ini, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB juga mengikhtiarkan pemerintah daerah dapat memberikan stimulan kepada UMKM yang terdampak gempa. Berapa yang diintervensi, tergantung kemampuan daerah. Harapannya, paling tidak seribu UMKM dari 57.000 itu.

“Mana-mana Rp5 juta dana stimulan untuk membangkitkan dirinya kembali dari dana hibah. Bantuan langsung kepada UMKM,” demikian L. Saswadi. Apa hasilnya, pihaknya juga masih menunggu keputusan bersama legislatif dan eksekutif. (bul)

Dua Petinggi ”Financial” Dunia akan Berkunjung ke Lombok

(Suara NTB/bul)

ANJLOK - Harga cabai begitu fluktuatif. Kadang-kadang harganya meroket, kadangkadang turun drastis, bahkan anjlok seperti yang berlaku saat ini. Harga cabai di tingkat petani Rp5.000/Kg. karena kondisi ini, tidak sedikit petani yang mengeluh dan tak bergairah memanen hasil pertaniannya. Perlu ada trobosan agar fluktuasi harga cabai ini tak menjadi persoalan klasfik. Salah seorang buruh sedang mensortir cabai di Dusun Lengkok Lendang, Wanasaba Lombok Timur

Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksikan Mengalami Kontraksi Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2018 ini akan mengalami kontraksi (negatif) sebesar minus 0,4 sampai minus 0,5 persen.

Hal tersebut dipengaruhi dampak rentetan gempa yang mengguncang Lombok sejak 29 Juli 2018 lalu.

Sebelumnya, Bank Indonesia memandang sangat optimis pertumbuhan ekonomi NTB akan terus mengalami kejutan. Dari assessment/penilaian yang dilakukan pada Bulan Juli 2018, atau sebelum terjadinya gempa. Seluruh indikator pertumbuhan ekonomi tercatat sangat baik. Diantaranya, stabilitas inflasi, kunjungan wisatawan, arus masuk investasi.

Melihat realitas yang terjadi, gempa mengguncang beberapa kali Lombok dan memberikan dampak cukup besar

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

Achris Sarwani sud berdampak. Dengan realita yang terjadi saat ini, Achris mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan sektor pertambangan akan minus hingga

0,11 persen.

“Padahal, tahun sebelumnya kita bisa tumbuh hingga 7 persen tanpa tambang. Dengan tidak memasukkan sektor pertambangan ini, kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita mendekati nol, atau nol sampai 2 persen,” imbuhnya.

Dengan semangat Lombok Bangkit, harapannya pertumbuhan ekonomi NTB tak seperti yang diproyeksikan. Diluar Lombok Utara, sektor pertanian, perkebunan, dan sektor pariwisata juga masih eksis. Karena itulah, Achris mengingatkan untuk bersama-sama mendorong sektor unggulan di kawasan-kawasan yang tak terdampak parah gempa.

“Walaupun gempa, kita masih bisa panen beras hitam di Lombok Tengah. Kita fokuskan program ke daerah-daerah yang masih normal ini.

Sambil terus merecovery daerah-daerah yang terparah terdampak gempa,” imbuhnya.

“Masih ada sisa 4 bulan hingga Desember kita melakukan perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.

Achris juga berharap belanja-belanja pemerintah tak terlalu berpengaruh. Demikian juga harapan anggaran recovery dari APBN sebesar Rp 4 triliun dapat terealisasi agar konsumsi masyarakat dapat terjaga.

Berkaca dari dampak gempa yang melanda Yogyakarta, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi minus 8 sampai minus 10 persen. demikian juga gempa di Padang juga mengakibatkan kontraksi. Dengan recovery hingga 2 tahun.

Untuk mempercepat recovery di Lombok, NTB ini, Achris mengatakan dorong sekuat-kuatnya sektor unggulan, pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata. (bul)

Mataram (Suara NTB) Dua petinggi financial dunia, Presiden Direktur Bank Dunia dan Presiden Direktur International Monetary Fund (IMF) dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Lombok. Kunjungan ini merupakan bentuk empati yang ditunjukkan terhadap bencana gempa yang menimpa pulau seribu masjid ini.

“Yang pasti dulu, ada rencana kehadiran, Managing Directornya IMF, Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Ini karena simpatinya kepada Lombok. Tanggal 8 Oktober akan menyempatkan diri ke Lombok. Bersama Menko Perekonomian dan Gubernur BI. Yang pasti itu dulu,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani tentang perkembangan terkini pelaksanaan kegiatan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali pada Oktober 2018 ini.

Kedatangan keduanya diharapkan akan menjadi pesan positif kepada dunia internasional, bahwa Lombok aman menurut Achris. Investasi juga tetap on ride track, meskipun terjadi gempa, investasi masih tetap kondusif.

Menurut Achris, kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan stakeholders dengan sebaikbaiknya. Kedatangan Jim Yong Kim dan Christine Lagarde rencananya sembari melihat kondisi Lombok dan memberikan bantuan.

“Kita lagi upayakan massage bahwa Lombok itu aman akan kita upayakan. Kita rencanakan dengan Pemda dan panitia pusat, kehadiran keduanya tidak saja menyampaikan simpati. Tapi kemanfaatannya menyampaikan pesan bahwa investasi di Lombok masih bagus, punya prospek baik, itu akan kita kemas. Apalagi kita akan punya gubernur baru, kita harapkan momentum ini dimanfaatkan,” kata Achris.

Berdasarkan informasi panitia pusat, dua petinggi financial dunia ini telah merencanakan akan mengurangi agendanya di Bali agar waktunya luang berkunjung ke

Lombok. Dari sisi teknis, Achris mengatakan sedang membahasnya agar kunjungan ini tetap dapat dilaksanakan.

“Kami akan ketemu dalam waktu dekat dengan tim teknisnya Word Bank dan IMF. Kita minta info side visitnya ke mana nanti agar kita siapkan,” imbuhnya.

Bagaimana dengan rencana kedatangan tamu-tamu peserta pertemuan tahunan ini ke Lombok? Menurut Achris, untuk beberapa kegiatan formal berdasarkan konfirmasinya ditiadakan. Pra event yang rencananya akan diadakan di Lombok juga dibatalkan. Untuk kegiatan kunjungan tak formal, ia meyakini masih ada yang tetap melanjutkan kegiatan pribadinya di Lombok.

IMF-WB Annual Meetings (AM) adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Annual Meetings dilaksanakan setiap tahun sekali pada awal Oktober. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, antara lain, pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional, isuisu global lainnya.

Pertemuan tersebut terdiri dari beberapa agenda, antara lain, IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, World Bank Development Committee. Pertemuan grup kerjasama ekonomi lainnya (G-20, G24, MENA, Commonwealth, BRICS, IIF, WEF, dan sebagainya. Pertemuan Sektor Perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference, Konferensi Pers.

Pada bulan Oktober 2015, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB Annual Meetings 2018 (AM 2018). AM 2018 akan diselenggarakan pada tanggal 12-14 Oktober 2018 di Bali.

Pertemuan tersebut akan menghadirkan 15.000 peserta, yang terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media. (bul)

Hindari Konflik PHK Massal, Disnaker ”Coaching Clinic” Perusahaan Tanjung (Suara NTB) Belum normalnya aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dan perdagangan pascagempa, sangat dikhawatirkan akan berdampak pada PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Mengantisipasi itu, Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker PM PTSP) KLU akan menggelar coaching clinic (pelatihan) bagi para manajer perusahaan.

“Untuk menghindari konflik hubungan industrial, kita akan menggelar semacam coaching clinic untuk perusahaan.

Semacam pencerahan agar tidak ada PHK,” ujar Kepala Disnaker PM PTSP, Vidi Ekakusuma, SIP. MM., Selasa (4/9).

Pihaknya merasa perlu menghadirkan sejumlah perusahaan baik yang bergerak di sektor pariwisata maupun industri perdagangan. Tujuannya agar perusahaan tidak merasa pesimis dan memutuskan untuk merumahkan karyawannya lebih dini.

“Sudah ada 5 sampai 6 pe-

rusahaan yang dilaporkan karyawannya, paling banyak itu 70 orang karyawan di satu perusahaan yang beroperasi di Gili Trawangan,” sambungnya.

Kondisi saat ini, lanjut dia, harus dipahami oleh kedua pihak baik manajemen perusahaan maupun karyawan. Bahwasanya, dampak gempa di KLU tidak sama dengan kondisi bencana tsunami Aceh. Di Aceh, seluruh infrastuktur lumpuh sehingga sangat wajar semua perusahaan diberhentikan. Berbeda dengan situasi di Lombok Utara, dimana infrastruktur di 3 Gili dominan masih utuh. Hanya tingkat kunjungan masih memerlukan waktu untuk kembali normal.

Disnaker pada posisi ini akan tetap memediasi kepentingan kedua pihak, baik perusahaan dan karyawan. Pada beberapa komunikasi dengan perusahaan, Vidi mengklaim respon sebagian manajemen sudah cukup bagus.

“Aktivitas wisata di 3 Gili otomatis menurun tentu ini menyulitkan pembayaran gaji karyawan. Tetapi beberapa pe-

rusahaan sudah memberlakukan sistem on/off. Masing-masing karyawan dijadwalkan masuk setengah bulan, jadi tidak ada PHk,” paparnya.

Karyawan yang notabene warga KLU terdampak gempa, selanjutnya akan disikapi oleh Disnaker. Vidi menyebut, langkah yang diambil adalah mendata karyawan yang bekerja di sekror pariwisata dan perdagangan, untuk selanjutnya diusulkan ke Pemprov dan pemerintah pusat.

“Kita berharap dari pusat ada program Padat Karya untuk pengangguran baru akibat dari bencana gempa i n i .

Vidi Ekakusuma

Apalagi Kementerian Pariwisata butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk recovery sektor pariwisata ini,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sudah Terima Rekening

Kategori Penerima Bantuan Diduga Keliru Tanjung (Suara NTB) Serah terima buku rekening dari Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) kepada 5.293 penerima secara simbolis, Minggu (2/9) lalu, sedikitnya “tercoreng”. Pasalnya dari beberapa penerima yang memperoleh bantuan senilai Rp50 juta untuk katagori rusak berat, masih diragukan, bahkan mendapat protes dari warga.

Seperti yang terjadi di Dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga.

Informasi yang dihimpun koran ini, Selasa (4/9) memperlihatkan, beberapa penerima dengan kategori rusak berat bertolak belakang dari fakta fisik di lapangan.

Misalnya pada nama warga inisial Ruh, FM, dan Kur. Ketiga warga itu telah menerima buku rekening dari Presiden pada Minggu lalu. Namun setelah ditelusuri, ternyata kondisi rumah mereka masih tegak berdiri.

Pantauan koran ini memperlihatkan, hanya kediaman Kur yang sedikitnya masuk katagori rusak sedang. Sedangkan dua rumah yang lain hanya mengalami retak rambut.

Pada kediaman Ruh, pengamatan koran ini menunjukkan di sekeliling rumah itu masih utuh, kecuali pada salah satu sudut rumah yang retak sampai terkelupas plesterannya.

Warga setempat, Abdurrahman, kepada Suara NTB mengakui adanya indikasi kekeliruan pada klasifikasi tingkat kerusakan. Oleh sebab itu, ia meminta agar Pemda melalui Tim atau Koordinator Verifikasi kerusakan melakukan evaluasi. Sebab jika tidak dikhawatirkan akan muncul protes dari warga lain, terutama mereka yang rumah-

nya rusak berat, namun belum di-SK-kan.

“Dari data yang saya terima, sudah 84 orang dari ratusan KK yang menerima buku rekening.

Bantuannya senilai Rp 50 juta.

Kenyataan di lapangan, beberapa warga yang kami ketahui masuk kategori rusak ringan,” ujar Abdurrahman.

Ia bahkan menantang tim verifikasi kabupaten untuk membuktikan pernyataannya.

Sebab dari 84 orang, 1 nama atas nama Mahtim memiliki nama ganda pada daftar 84 orang. Untungnya Mahtim hanya mengambil 1 buku rekening saja.

Sedangkan pada 15 orang nama yang ditandai noktah kuning oleh Abdurrahman, seluruhnya kategori rusak ringan.

Anehnya mereka didahulukan terverifikasi dan diajukan sebagai penerima bantuan untuk kategori rumah rusak berat.

Ia membandingkan pula dengan kondisi rumahnya atau milik Udin Indra yang rumahnya roboh seketika. Kediaman Udin rata dengan tanah, tetapi tidak dijadikan prioritas oleh aparat desa dan dusun untuk diajukan menerima bantuan lebih awal.

“Beda lagi dengan rumah saya. Bangunan induknya tidak pecah, tetapi temboknya patah. Ruko yang berhimpitan dengan rumah induk tembok-

nya sudah miring. Masa iya itu dikategorikan rusak ringan,” tanyanya.

Ia juga mempertanyakan tidak adanya konfirmasi pemeriksaan dari petugas lapangan yang ditunjuk.

Sebab kondisi kediamannya yang berada di bagian dalam tidak terdokumentasi dan tidak dilaporkan. “Petugas juga tidak masuk ke dalam karena pintu dalam keadaan terkunci. Kalau mereka konfirmasi, pasti akan saya bukakan pintunya,” tandasnya.

Terhadap persoalan itu, Abdurahman mendesak agar Koordinator Verifikasi mengevaluasi kembali namanama penerima bantuan sesuai dengan fakta lapangan.

Bila perlu, SK Bupati yang menetapkan nama penerima menurut kategori rusak berat yang sudah menerima buku rekening ditinjau kembali.

Terpisah, Koordinator Verifikasi Tingkat Kerusakan Fisik, Ir. Hermanto, mengakui tidak mengetahui informasi yang berkembang di Dusun Karang Kates. Berbeda dengan di dusun lain, beberapa kepala dusunnya berinisiatif menghubungi tim di kabupaten apabila terdapat kekeliruan. “Besok saya akan berkoordinasi dengan BRI, informasi ini akan tinjau. Bila perlu, besok akan kita panggil Kadus-

(Suara NTB/ari)

TIDAK PARAH - Salah satu contoh rumah warga yang dikategorikan rusak berat dan sudah menerima buku rekening untuk bantuan Rp 50 juta di Dusun Karang Kates Desa Gondang. Namun, kondisi sebenarnya tingkat kerusakan tidaklah parah. nya,” ujar Hermanto.

Asisten II Setda KLU ini menegaskan, pemanggilan akan dilakukan kepada apar-

at dusun dan aparat desa selaku surveyor untuk mengklarifikasi ulang. “Sejauh ini kita berasumsi mereka menyam-

paikan informasi yang benar, tidak berbohong, apalagi ada surat pernyataan di dalamnya. Termasuk penerima de-

ngan 2 buku rekening ini, baru kita ketahui. Jadi kami berterima kasih atas informasinya,” tandas Hermanto. (ari)

Diskop UKM Minta Perbankan Putihkan KUR Stok Pangan Cukup KEPALA Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Sapirin meyakinkan stok pangan masyarakat sangat mencukupi. Desa-desa ini juga sudah ada lumbung pangan masyarakat (LPM) yang menyediakan pangan.

Menurut H. Sapirin, jumlah LPM di Lotim lebih dari 50 unit.

Hanya saja, 40 unit yang terlapor terisi. Sisanya dimungkinkan belum terisi. Namun, ketersediaan pangan di lumbunglumbung tersebut sudah dilaporkan ke pemerintah pusat.

Masing-masing lumbung ada yang memiliki cadangan beras dan ada berbentuk gabah. Nilainya rata-rata Rp 20-30 juta jika diuangkan. Dengan fakta ini, tidak mengkawatirkan terjadi kerawanan pangan, meski terjadi gempa bumi.

Termasuk kawasan yang kritis dari produksi pangan pun disebut banyak stok pangannya. Pada lumbung-lumbung pangan masyarakat dan rumah-rumah penduduk masih banyak tersedia beras.

Seperti di wilayah Jerowaru yang sempat dikhawatirkan, karena musim tanam pangannya sekali dalam setahun dipantau tetap ada pangan. Harga pangan di wilayah Lotim bagian selatan ini pun tidak jauh beda dengan Lotim bagian utara. “Harga beras premium itu dijual Rp 8 ribu per kilogram,” ucapnya.

Fakta ini menunjukkan tidak ada kekhawatiran wilayah selatan masyarakatnya kekurangan beras.

Semua masih bisa dijangkau dan tersedia dengan cukup. Tingkat konsumsi masyarakat Lotim sesuai data BPS saat ini 119 kg per kapita per tahun. Dari angka ini bisa diketahui tingkat kebutuhan masyarakat selama kurun waktu beberapa bulan ke depan. Melihat stok yang ada diyakinkan sudah sangat mencukupi sampai musim panen H. Sapirin kembali tiba. (rus) (Suara NTB/rus)

Cegah Stunting dengan Gizi yang Cukup

Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) masuk daerah yang menjadi atensi pemerintah pusat dalam penanganan stunting (kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya). Kasus ini diketahui salah satu penyebabnya karena kurang gizi. Namun, kasus stunting bisa dicegah dengan terus memberikan gizi makanan yang cukup.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lotim, H. Sapirin menyampaikan pihaknya mencoba menyentuh aspek pemberian gizi ini agar anak-anak di Lotim ini bebas dari stunting.

Disebut ada 10 desa di Lotim yang menjadi atensi serius penanganan kasus stunting. Antara lain Jerowaru, Lenek, Aikmel Utara, Kembang Kerang dan Suela.

Beberapa waktu lalu sebutnya sudah disalurkan 5 ton beras untuk kawasan-kawasan yang rawan stunting tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat untuk konsumsi makanan segar.

Disebut ada kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Lestari.

Program ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga yang beranggotakan 20 orang. Programnya berupa pemanfaatan pekarangan dengan menanam sayur-sayuran segar.

Para ibu yang punya anak balita ini bisa dapat mengkonsumsi sayur-sayuran segar tersebut tanpa bersusah payah menncari. Harapannya, dengan adanya program ini bisa meingkatkan konsumsi pangan segar. Dengan demikian, katanya anak-anak Lombok Timur ini bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup dari konsumsi pangan segar. (rus)

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Lotim H. Afkharuddin melalui Kepala Bidang Koperasi Pembinaan Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, Saparuddin menyarankan pihak perbankan memutihkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para korban gempa.

Alasannya, ribuan korban gempa sekarang ini sedang dihadapkan dengan rumah yang rusak akibat guncangan

gempa beruntun sejak Minggu (29/7) lalu. Selain itu, akibat gempa berpengaruh besar pada tumbuh kembang usaha yang dijalankan warga. ‘’Dari identifikasi Dinas Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Lotim ini sebanyak27.000 dan yang kena dampak sesuai laporan sementara sekitar 1.500. Namun, kemungkinan masih banyak lagi yang kena,’’ ujarnya belum lama ini.

KUR yang diberikan diketahui digunakan untuk berusa-

ha. Ketika sebagian besar usahanya mengalami kerusakan, maka bisa memicu pengurangan modal usaha. Pemerintah Kabupaten Lotim menyebut belum ada anggaran khusus untuk penyelamatan usaha UMKM ini.

Melihat akibat gempa, diyakini terjadi kerugian besar para pelaku usaha kecil yang mengandalkan usahanya dari KUR dan pinjaman di koperasi. Sesuai pertemuan dengan pihak perbankan, ada rencana

Selong, Tasurun yang dikonfirmasi terpisah via ponselnya menyatakan usulan pemutihan itu bisa-bisa saja dilakukan. Di dunia ini, katanya, tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Hanya saja, kebijakan pemutihan menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kita tunggu kebijakan atau peraturan pemerintah saja semoga Lombok cepat recovery, usaha bisa jalan lagi dan jangan lupa tetap bahagia,” tandasnya. (rus)

Sukiman Azmy Ajak Relawan Fokus Penuhi Kebutuhan Korban Gempa Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) terpilih, H.M. Sukiman Azmy, MM, mengajak kepada seluruh relawan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi korban gempa khususnya di Kabupaten Lotim. Para relawan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama masalah sandang pangan masyarakat.

“Yang paling penting diperhatikan oleh relawan yakni bagaimana masyarakat yang menjadi korban gempa tidak kelaparan. Kebutuhan sandang pangan mereka terpenuhi dengan baik,” ujarnya saat menggelar pertemua dengan sejumlah relawan bertempat di Loka Latihan Kerja (LLK) Selong, Selasa (4/9).

Disampaikannya, tugas yang paling mendesak dilakukan saat ini ada dua hal. Pertama, menghilangkan stres

dan trauma masyarakat pasca gempa yang terjadi baik masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak. Kedua yakni mengawasi pemerintah untuk bagaimana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Misalnya, bantuan makanan masyarakat tidak menumpuk disuatau tempat. “Relawan harus konsolidasi, bertebaran ada di mana-mana, namun tidak kemana-mana. Jangan sampai masyarakat korban gempa lapar,” harap Sukiman.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lotim terpilih ini meminta data terhadap relawan terkait kondisi yang dihadapi di lapangan. Sehingga, itu menjadi gambaran ke depannya serta melengkapi segala kekurangankekurangan yang ada. Ia mengingatkan juga terhadap para relawan supaya bekerja sesuai porsi yang ada, fokus mengatasi kebutuhan masyarakat

dalam sehari-hari.

Ia menegaskan, bantuan Rp50 juta untuk masyarakat yang rusak mengalami rusak berat dicairkan secara bertahap. Bantuan itupun langsung masuk ke rekening penerima dan tidak bisa dialihkan kemana pun. Artinya, untuk pembenahan rumah masyarakat maupun infrastruktur umum merupakan tanggung jawab pemerintah. Relawan pun, katanya, jangan pernah berharap mendapat bagian dari dana Rp50 juta yang didapatkan oleh masyarakat itu.

Sukiman Azmy juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berbaur bersama masyarakat di dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi terutama di Kabupaten Lotim. Baik dalam upaya pengembalian psikologi masyarakat maupun pembangunan hunian sementara (huntara) terhadap korban gempa. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIALOG - Bupati Lotim terpilih, H. Sukiman Azmy, saat melakukan dialog bersama para relawan di dalam penanganan korban gempa di Lotim, Selasa (4/9).

Adminduk Korban Gempa Jadi Atensi Dukcapil Lotim Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengatensi administrasi kependudukan (adminduk) masyarakat, terutama yang menjadi korban gempa. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang kehilangan adminduk lantaran tempat tinggalnya yang rusak diguncang gempa.

Demikian disampaikan, Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/9). Ia tidak memungkiri banyaknya masyarakat yang kehilangan adminduk, baik beru-

untuk meringankan beban kredit para nasabahnya. Namun melihat fakta kerusakan, lebih disarankan diputihkan saja.

Permohonan pemutihan KUR ini sebut Saparudin sudah disampaikan saat pertemuan dengan sejumlah petinggi dari Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

Akan tetapi alasannya tidak bisa dilakukan karena bencana gempa tidak masuk kategori bencana nasional.

Pimpinan Cabang BRI

pa KTP, KK maupun akta kelahiran akibat gempat yang terjadi. “Sudah dikoordinasi dengan kepala dusun, kepala desa dan camat setempat untuk melakukan pendataan,” katanya.

Untuk masyarakat yang tertimbun dan kehilangan adminduknya, ujarnya, akan dilakukan pembuatan ulang secara kolektif. Proses pembuatan adminduk korban gempa ini sangat penting dipercepat untuk mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan yang didapatkan dari pemerintah, mengingat segala persyaratan utamanya yakni KTP dan KK. “Sejauh ini kami belum ada datanya, namun kita sudah minta kepada ke-

pala desa dan camat untuk melakukan pendataan untuk kemudian masyarakat yang kehilangan adminduk dilakukan pembuatan secara kolektif,” ungkapnya.

Dari Dukcapil, lanjut Azis, tidak bisa mengetahui apakah masyarakat itu kehilangan adminduk apabila tidak ada laporan dari pemerintah desa atau kecamatan. Namun begitu ada laporan, maka secepatnya ditangani supaya masyarakat tidak kesulitan dalam menerima bantuan dari pemerintah. “Nanti di lokasi-lokasi itu ada pelayanan khusus bagi korban gempa yang kehilangan adminduknya,” terangnya.

Untuk ketersediaan blangko khusus

E-KTP, menjadi kesulitan bagi Dinas Dukcapil. Pasalnya, terakhir Dukcapil Lotim hanya menerima blangko dari pemerintah pusat sebanyak 4.000 blangko. Sementara kebutuhan masyarakat lebih dari 50.000 blangko. Namun, tambahan blangko pada bulan September ini akan diusulkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang sudah melakukan perekaman dan siap cetak. Apabila blangko tidak mencukupi untuk masyarakat yang terkena dampak gempa, maka disediakan surat pengganti KTP yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. (yon)

(Suara NTB/her)

KELUHKAN - Korban gempa di wilayah Gunungsari kesulitan menyangkut puing-puing bangunan, biaya angkut dikeluhkan sangat mahal.

Korban Gempa Kesulitan Bersihkan Puing-puing Bangunan Giri Menang (Suara NTB) Sudah hampir sebulan, ratusan ribu warga Lombok Barat (Lobar) mendiami tendatenda darurat di lokasi pengungsian. Mereka pun sudah letih dan ingin kembali hidup normal. Namun kendala dihadapi para korban gempa, lantaran kesulitan membersihkan puing-puing bangunan rumah. Korban gempa mengeluhkan mahalnya biaya untuk mengangkut sisa bangunan.

Sementara berharap bantuan dari Pemda pun kewalahan menangani persoalan sisa material bangunan tersebut akibat minimnya peralatan.

Karmin, seorang warga Dusun Kekait 2 Desa Kekait Kacamatan Gunungsari mengaku ingin berdiam walau memakai terpal di tanah rumahnya sendiri. “Kami ingin segera kembali ke lokasi rumah kami. Di sini pun kami meminjam tanah kebun milik orang lain (untuk mengungsi, red),” tuturnya sedih.

Karmin beserta 150 lebih Kepala Keluarga di RT 1 ingin segera membersihkan puing-puing rumah mereka, namun karena jumlahnya yang banyak, penuh debu, dan biaya angkut yang mahal membuat mereka urung melakukannya secara mandiri.

“Sulit bagi kami melakukannya secara manual karena volume puing-puing yang banyak. Ditambah biaya angkutnya mahal sekali,” tuturnya.

Para pengungsi di dusun itu ingin segera kembali bekerja dan menjalani hidup secara normal. mereka ingin bekerja dan segera pulih dari trauma gempa.

Ada beberapa warga yang sudah membersihkan puing rumahnya, kini terhadang biaya

angkut dari lokasi ke tempat pembuangan. “Sekali angkut dump truck, harus berbiaya dua ratusan ribu rupiah. Saya tidak mampu kalau harus mengeluarkan biaya yang besar,” tambah Karmin memperkirakan sampah puing rumahnya saja bisa lebih dari 15 dump.”Berapa biaya yang harus saya keluarkan hanya untuk angkutan,” keluhnya getir.

Menyikapi masalah pembersihan ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar I Made Arthadana seperti melempar handuk. Dengan kondisi kerusakan yang masif, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Di samping karena tingkat penyebaran sampai ke pelosokpelosok, keterbatasan alat berat membuat pihaknya tidak mampu bergerak cepat dan optimal.

“Bagaimana mau cepat, kita hanya punya 1 eksavator, 1 backhoe loader, dan 1 dump truck,” tutur Made beberapa waktu lalu.

Ia meminta agar pihak swasta bisa membantu dalam penanganan masalah tersebut. Dengan keterbatasan alat berat, pihaknya, aku Made, sudah melakukan hal tersebut sebisanya. Pihaknya sudah melakukannya di banyak titik. “Hari ini kami bergerak melakukan pembersihan di Desa Bengkaung.

Kemarin kita di Desa Dopang,” ujarnya dikonfirmasi via telepon.

Untuk diketahui, kerusakan di Lobar akibat gempa mencakup 57.614 rumah, 108 tempat ibadah, 84 fasilitas kesehatan, 294 sekolah dan madrasah, serta jembatan dan toko/kios. Untuk rumah, Made mengaku pihaknya sudah memverifikasi 40,3% dari seluruh rumah yang rusak. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

Halaman 5

Giri Menang (Suara NTB) Pembahasan APBD perubahan tahun 2018 dan APBD murni 2019 sejauh ini belum juga dimulai, padahal waktu pembahasan sudah sangat molor dari target ketentuan. Terhambatnya pembahasan APBD bukan saja disebabkan Pemda fokus menangani dampak bencana, akan tetapi lebih krusial skema anggaran untuk penanggulangan bencana dari pusat.

H. Sulhan Mukhlis

Lakukan Mutasi, Pemkab Lobar Dapat Izin Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq menegaskan Pemda Lobar telah mendapat izin dari Komisi ASN untuk menggelar mutasi. Tinggal saat ini, Pemda Lobar masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) keluar. Izin dari Kemendagri diperkirakan keluar pekan ini. Setelah izin Kemendagri keluar, pekan depan Pemda akan menggelar mutasi.

“Karena izin dari komisi ASN sudah ada, izin dari Kemendagri pekan ini keluar. Begitu keluar langsung kita mutasi pekan depan,” tegasnya, Selasa (4/9).

Jika izin mutasi keluar pekan ini, lanjut sekda, maka mutasi dipastikan diadakan pekan depan. Ia menegaskan tidak masalah mutasi digelar pada saat kondisi bencana.

“Sebab masalahnya kan kebutuhan organisasi. Karena asisten kosong, kepala BKD kosong dan sejumlah kepala OPD kosong, supaya lebih cepat kinerjanya,” tegasnya.

Mutasi yang dilakukan tambahnya untuk mengisi jabatan kosong saja, setelah itu barulah mutasi selanjutnya digelar untuk eselon III dan IV. Untuk diketahui, enam jabatan eselon II yang lowong antara lain Asisten I Setda Lobar, Asisten II Setda Lobar, Kepala BKD, staf ahli, DPMPTSP, Disnakertrans.

Menyoal sejumlah calon kepala OPD yang terancam gugur akibat batas usia sudah melampui, diakui beberapa calon kepala OPD yang masuk tiga besar berdasarkan hasil seleksi panitia seleksi terancam tidak bisa dilantik, lantaran dari sisi umur melebihi dari ketentuan. Sesuai aturan pejabat terkait berusia 56 pada saat dilantik.

Hal ini, katanya, sudah dilaporkan ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sebelum melakukan mutasi pengisian jabatan sejumlah kepala OPD yang telah lama kosong. “Kalau aturan usia itu 56 tahun pada saat dilantik. Bukan pada saat mendaftar, sejumlah orang yang tak memenuhi syarat (tidak bisa dilantik),’’ tegasnya. (her)

Pemkab dan DPRD Semarang Bantu Korban Gempa di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Jajaran pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat Semarang Provinsi Jawa Tengah berempati terhadap masyarakat NTB yang dilanda bencana gempa bumi. Pemkab dan DPRD Semarang memberikan bantuan kepada korban gempa yang ada di Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bantuan disalurkan langsung Wakil Bupati Ngesti Nugraha, SH bersama Ketua DPRD dan jajaran kepada DPRD serta Pemkab Lobar. Bantuan yang diberikan berupa beras, selimut, terpal, biskuit dan makanan.

Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha, menjelaskan, bantuan yang disalurkan berupa beras 5 ton, 250 selimut, terpal sebanyak 75, biskuit 33 boks dan 450 paket makanan ringan untuk anak-anak dengan total nilai Rp80 juta. Bantuan ini, jelasnya, berasal dari kalangan ASN Pemkab Semarang, DPRD, relawan, masyarakat, BUMD dan perusahaan.

Bantuan ini, jelasnya, tidak semua tersalurkan lewat Pemda, namun ada juga secara perorangan baik langsung disalurkan maupun melalui rekening ke korban gempa. “Ini bentuk empati kami dari masyarakat dan Pemda serta DPRD Semarang terhadap korban gempa yang ada di Lobar dan KLU. Sebelumnya kami sudah salurkan ke KLU,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto menambahkan, bantuan ini akan diupayakan tidak saja ke Lobar dan KLU, namun juga ke Lombok Timur. Bantuan ini, jelasnya, bukan didanai dari APBD, namun berasal dari partisipasi pribadi, baik jajaran Pemda Semarang dan DPRD Semarang terhadap korban gempa di Lombok.

Sementara itu Sekda Lobar H. Moch. Taufiq mengatakan, banyak bantuan yang diberikan kepada korban gempa di Lobar khususnya menjadi bukti bahwa apa yang dialami warganya mendapatkan empati dari seluruh masyarakat Indonesia. Diakuinya, dalam masa transisi ini pihaknya masih sangat butuh bantuan baik dari kalangan Pemda, relawan dan lembaga-lembaga. “Kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, Pemda dan DPRD Semarang. Bantuan ini sudah yang ke 230 yang berasal dari Pemda, relawan dan lembaga kepada Lobar,” akunya.

Pemda pun punya rencana akan memberikan apresiasi kepada para pihak terkait dalam bentuk pemberian piagam penghargaan. Terkait mekanisme pembagian, jika masuk ke posko utama di Lingsar tentu diatur pembagiannya di sana, namun karena ini masuk ke DPRD, maka pembagian bantuan nantinya diatur oleh Sekretariat DPRD serta dewan sendiri.

Menurutnya pola pembagian tidak harus kaku, asalkan diterima oleh korban gempa. Namun Pemda berkewajiban membantunya mencatat untuk pertanggungjawaban terhadap pemberi bantuan.

Ketua DPRD Lobar Imam Kafali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran DPRD dan Pemkab Semarang atas bantuan kepada korban gempa Lobar. (her)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Penyerahan bantuan korban gempa oleh Pemkab dan DPRD Semarang kepada Sekda dan Ketua DPRD Lobar, Selasa (4/9).

pusat untuk penanganan bencana ini. Inpres sendiri tidak mengatur mana yang punya wilayah untuk penanganan bencana baik antara pusat, provinsi dan kabupaten. Ini yang menyebabkan kami belum bisa bahas APBD,” aku Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis, Selasa (4/9).

Ditegaskan, DPRD dan Pemda belum bisa mem-

bahasan APBD perubahan dan APBD murni 2019 dibahas parallel, sehingga harus jelas skema porsi anggaran tersebut. Apalagi sesuai Inpres, tahun depan ditarget pembangunan infrastruktur fasum harus selesai. Tidak bias, katanya, fasum seperti sekolah dibiarkan berbulan-bulan, sehingga anak-anak harus sekolah di tenda darurat. “Ini juga butuh kejelasan,” jelas Sulhan.

Sementara Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menegaskan, pihak eksekutif juga masih menunggu kepastian dari pusat bagaimana status tindaklanjut Inpres Nomor 5 tahun 2018 yang mengatakan penanganan fasum diselesaikan bukan Desember tahun depan. “Cuman statusnya sekarang perlu diperjelas apakah dana ini ada di kabupaten

atau provinsi ataukah pusat, di mana dan siapa ini belum jelas,” akunya, seraya menambahkan, hal ini menjadi kendala pembahasan APBD. Menurutnya seharusnya untuk penanganan bencana di NTB pusat harus berani mengambil kebijakan yang tidak normal, artinya DAU dinaikkan 100 persen dan inpres dilaksanakan 100 persen, maka penanganan akan tuntas. Jika DAU tahun 2019 diberikan hanya normal saja, seperti sebelum bencana, maka dipastikan penanganan lambat. Sebab di lingkup pemda banyak terjadi kerusakan dan pengurangan PAD. “Ini harus disikapi dengan kebijakan pusat, pusat harus berani mengambil kebijakan tidak normal,” tegas sekda. (her) H. Moch. Taufiq

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/dok)

“Belum dibahas APBD perubahan dan murni 2019 yang direncanakan paralel, sebab belum jelas skema anggaran dari

bahas APBD sebab harus menunggu besaran anggaran pusat untuk penanggulangan pusat. Sejauh ini seperti apa skema porsi penganggaran pusat yang belum jelas. Apakah dana itu nanti akan masuk ke APBD, ataukah provinsi atau langsung APBN dalam hal ini kementerian terkait langsung yang membangun. Skema ini perlu diperjelas supaya pasti mana wilayah yang ditangani oleh pusat dan daerah. Dikhawatirkan nanti jika skema ini ditetapkan setelah APBD diketok maka tidak bisa lagi diubah. “Misal sudah dianggarkan oleh daerah, namun ternyata itu bagian dari pusat, kan jadi timpang tindih,” tegasnya.

Politisi PKB ini mengaku, hal ini semakin sulit lantaran pem-

PERIKSA KESEHATAN - Petugas kesehatan tengah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga korban gempa di Dusun Selebung 1 Desa Selebung Kecamatan Batukliang.

Korban Gempa di Loteng Mulai Tertekan Praya (Suara NTB) Selain dampak secara fisik, dampak psikologis diakuinya paling luas dirasakan oleh para korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Bahkan banyak di antara para korban gempa yang kini mulai dilanda stress atau tertekan.

“Rata-rata para korban gempa yang sudah kita periksa dan tangani kesehatannya, mulai mengalami stress,” aku dokter Klinik Medical Practice Kuta, Khaula Lufthia Shaffania, pada Suara NTB. Meski demikian, ujarnya,

tekanan yang dialami korban gempa masih pada tataran stress ringan yang ditandai dengan tingginya tensi darah yang hampir rata-rata di atas ambang normal. Selain itu, nyilu pada persendian, batuk serta Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) juga banyak dikeluhkan. Termasuk penyakit gatal-gatal pada kulit.

“Obatan-obatan yang paling banyak diminta para korban gempa yakni obat penurun tensi darah. Obat batuk serta obat saluran pernapasan. Karena memang penyakit inilah yang

banyak dialami para korban gempa,” tegasnya.

Baginya, apa yang dialami korban sebagai hal yang lumrah terjadi pada kondisi seperti sekarang ini. Lebihlebih banyak para korban gempa yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, sehingga cukup rentan terserang penyakit. Mengingat, bagaimanapun kuat daya tahan tubuh kalau terus-terusan tinggal di pengungsian, pastinya bakal turun juga.

Yang penting sekarang ialah bagaimana pola penanganan-

nya. Harus benar-benar tepat dan maksimal. Bila perlu masyarakat korban gempa dikawal oleh tim medis. Kalau tidak, bisa berdampak buruk bagi para korban gempa.

Menyikapi persoalan ini, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., Senin (3/9) mengaku akan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk bisa membantu para korban, terutama dari sisi kesehatannya. Salah satu caranya dengan menerjunkan seluruh tim medis yang ada di kabupaten. Bukan hanya yang ada di puskemas saja. Bila

perlu di semua dusun di daerah-daerah yang terdampak gempa paling parah, ada satu petugas medis yang mengawal dan memantau kondisi kesehatan para korban gempa, sehingga ketika ada muncul persoalan kesehatan, bisa segera dilakukan tindakan medis.

“Penanganan korban gempa ini memang butuh kerja keras. Tidak bisa setengahsetengah. Karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik. Tetap juga secara psikologis,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Bupati Akui Penyaluran Bantuan Korban Gempa Belum Optimal

(Suara NTB/her)

TINJAU - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat berada di salah satu pengungsian beberapa waktu lalu. Pemkab Lobar siap membangun 1.000 unit huntara bagi warga korban gempa.

Musim Hujan Dikhawatirkan Picu ”Bencana” Baru Giri Menang (Suara NTB) Musim hujan tinggal beberapa pekan akan melanda daerah Lombok Barat (Lobar) dan sekitarnya. Kondisi ini dikhawatirkan memicu munculnya “bencana” baru bagi korban gempa, lantaran mereka masih tinggal di tenda pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Ratusan ribu korban gempa yang tinggal di pengungsian rawan terpapar penyakit ketika musim hujan nanti. Bahkan saat ini pun banyak di antara mereka yang terkena penyakit diare, ISPA dan malaria.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Lobar H. Wahid Syahril, Lc, Selasa (3/9). Menurutnya, potensi munculnya masalah ini seharusnya lebih awal ditangani ketika tanggap darurat. Saat ini, jelasnya, Pemda Lobar tengah menangani recovery dampak bencana. “Kondisi saat saja banyak korban gempa terkena penyakit, apalagi musim hujan sebentar lagi jangan sampai muncul masalah baru lagi. Ini harus diantisipasi,” ujarnya mengingatkan.

Salah satu upaya untuk mengantisipasinya, kata politikus

PKS ini adalah dengan menyiapkan rumah sementara bagi korban gempa. Pihak PKS, jelasnya, berupaya membantu memfasilitasi Pemda bertemu dengan sejumlah NGO untuk penanganan masa recovery ini, terutama mengantisipasi musim hujan ini. Dari hasil pertemuan, sejumlah NGO bersedia membantu Pemda membangun hunian sementara (huntara) bagi korban gempa.

Untuk huntara ini tidak bisa diserahkan kepada Pemda saja, namun perlu peran NGO dan relawan. Akan tetapi terkait dimana lokasi pembangunan perlu disiapkan lahan, sehingga perlu koordinasi dengan Pemda dan desa. Jika dibangun di lokasi rumah yang hancur, lantas bagaimana nanti ketika dibangun sehingga perlu ada lahan lain.

Pemda telah menyiapkan lahan untuk huntara ini. Untuk tahap awal ini Pemda dibantu relawan dan NGO berencana membangun 4 ribu huntara.

Menurutnya masa recovery ini tak kalah beratnya, dibandingkan tanggap darurat sebab di masa recovery ini bagaimana

korban gempa dipulihkan dengan disiapkan tempat tinggal sementara yang layak. Sebab jika dibiarkan di pengungsian dengan kondisi seadanya malah akan muncul persoalan baru. Karena banyak penyakit nanti yang menjangkiti korban gempa.

Sementara Wakil Ketua DPRD H Sulhan Mukhlis mengatakan, Kebanyakan korban gempa saat ini mengeluhkan tidak ada rumah sementara. Sementara jika dibangun Pemda jelas tidak mampu. “Sementara dua minggu lagi masuk musim hujan, kalau masyarakat kami tinggal di tenda maka bentuk bencana baru dalam bentuk penyakit,” ujar Sulhan.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan pihaknya telah mendapatkan bantuan dari sejumlah yayasan akan membangun 1000 unit huntara bagi korban gempa. Pihak Pemda sudah mengidentifikasi titik-titik di mana akan dibangun huntara. “Kami akan bangun 1.000 unit huntara dibantu oleh yayasan,” kata bupati. Biaya untuk membangun huntara hanya Rp 2,5 juta satu unit. (her)

Praya (Suara NTB) Upaya penanganan para korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini diakui masih belum optimal. Masih adanya keluhan-keluhan dari masyarakat korban gempa soal belum meratanya penyaluran bantuan, jadi salah satu indikatornya.

Hal itu diakui Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat memimpin rapat evaluasi penanganan korban gempa di pendopo Bupati Loteng, Senin (3/9).

Untuk itu, ia memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar turun kembali melakukan pendataan. Pendataan dilakukan bukan hanya terkait pendataan rumah rusak, tapi juga pendataan terhadap jumlah jiwa yang terkena dampak gempa. Terutama di tiga kecamatan yang terpapar dampak gempa paling parah, yakni Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara serta Pringgarata.

Bisa saja, ujarnya, ada warga yang rumahnya baikbaik saja, tetapi harus mengungsi, lantaran trauma karena gempa. Ini juga termasuk korban gempa. “Kalau yang rumahnya rusak parah dan harus mengungsi itu sudah pasti. Dan, harus mendapat penanganan segera,” ujar Suhaili.

Menurutnya, korban gempa itu ada beberapa klasifikasi dan pola penangananya pun berbeda serta tergantung tingkat keparahan yang dialami. Kalau yang rumahnya baik-baik saja, mungkin bisa dibantu kebutuhan pokoknya saja. Sementara yang rumahnya rusak, tentu harus dibantu perbaikan rumah serta kebutuhan pokok.

Untuk bisa membedakan pola penanganan terhadap korban gempa kuncinya data harus benar-benar valid supaya pola penangannya benar-benar maksimal. Selain itu, tidak ada lagi korban gempa yang mengeluh tidak tersentuh bantuan.

“Ini yang saya inginkan. Jadi saya minta semua jajaran pemerintah daerah untuk turun melakukan pendataan. Supaya data yang ada benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi di bawah,” imbuhnya.

Bahkan, bila perlu di daerah-daerah yang terpapar dampak gempa paling parah dibangunkan posko terpadu sampai tingkat dusun, sehingga semua persoalan yang terjadi di tingkat bawah terdeteksi dengan maksimal. Apa yang menjadi keluhan para korban gempa juga bisa dengan cepat dikomunikasikan dan bisa segera dilakukan penanganan.

“Posko yang ada di tingkat dusun ini, selain sebagai pusat pendataan sekaligus bisa menjadi tempat korban gempa menyampaikan keluhan. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke posko kecamatan maupun kabupaten. Kalau sudah begitu, penanganan korban gempa yakin bisa maksimal,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

(Suara NTB/dok)

Pembahasan APBD Lobar ”Terpasung” Skema Anggaran Pemerintah Pusat

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

Halaman 6

Bantuan Kemensos Masih Menumpuk di Kantor Disos Taliwang (Suara NTB) – Ratusan unit kompor gas dan LPG tiga kilogram bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) masih menumpuk di Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penumpukan bantuan dari Kemensos ini terjadi karena proses pendataan calon penerima bantuan ini belum bisa difinalkan.

(Suara NTB/ils)

MENUMPUK - Nampak bantuan Kemensos berupa kompor gas dan tabung menumpuk di Dinas Sosial KSB.

Kepala Dinas Sosial KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Selasa (4/9) tidak menampik terjadinya penumpukan bantuan dari Kemensos tersebut. Hal ini terjadi, karena proses pendataan terhadap para penerima bantuan masih belum bisa difinalkan oleh Pemerintah. Sehingga untuk sementara diamankan terlebih dahulu di Kantor Disos.

Selain masalah data, pihak terkait juga masih mempertimbangkan asas manfaat dari bantuan alat dapur yang

akan diberikan. Karena untuk sementara ini, masyarakat masih mengungsi di tenda darurat. Sedangkan untuk penyaluran bantuan berupa sembako dan bahan pokok lainnya sudah selesai.

“Untuk saat ini kita masih pertimbangkan asas manfaat dari bantuan tersebut jika kita tetap distribusikan sekarang. Karena pada hakikatnya, bantuan ini harus kita berikan kepada mereka yang memiliki tempat tinggal meskipun hanya hunian se-

mentara,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jika mengacu kepada aturan dari Kemensos terkait bantuan itu, maka para penerima harus memiliki hunian sementara.

Karena bantuan ini merupakan bantuan kebutuhan dapur bagi masyarakat. Bantuan ini baru bisa diberikan, ketika masyarakat memiliki tempat tinggal meskipun masih hunian sementara. Sehingga belum dianggap cocok dan pas apabila didistribusikan dengan kondisi masyarakat yang

saat ini masih berada di tenda pengungsian. Apalagi kondisi saat ini masih tersedia dapur umum atau dapur bersama antar masyarakat.

Kondisi ini yang menjadi asesmen pihak terkait sehingga tidak bisa menyalurkan bantuan itu. Untuk itu, pihak terkait sampai dengan saat ini masih menunggu instruksi lanjutan terkait bantuan peralatan dapur yang ada. “Kami saat ini sifatnya menunggu instruksi saja, jika kita diminta untuk bisa segera disalurkan maka akan kita berikan kepada penerimanya. Tapi jika tidak, maka kita perlu amankan terlebih dahulu,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, jumlah kompor gas tersebut mencapai angka 200 unit dan akan

diberikan kepada para penerima hasil validasi pendatan dari Pemerintah. Hanya saja bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat karena sifatnya terbatas.

Tentu tahapan yang mengalami rusak berat ini juga akan terus diverifikasi lanjutan tidak bisa semuanya diberikan bantuan. Tapi untuk verifikasi tersebut bukan dari Dinas Sosial, melainkan ada tim lainnya yang melakukan verifikasi sebagai calon penerima bantuan ini.

“Kita hanya sebatas menyerahkan saja, sementara yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi calon penerima bantuan ini tetap dari pak Bupati,” tandasnya. (ils)

H. Ading Diusulkan Isi Jabatan Asisten III Sumbawa Besar (Suara NTB) Jabatan Asisten III Sekda Sumbawa, kini kosong setelah ditinggalkan pejabatnya, H. Burhan, SH, MH, yang memasuki masa pensiun Per 1 September lalu.

Untuk mengisi jabatan tersebut, sementara waktu telah diusulkan Staf Ahli Bupati, H. Mumammading alias H. Ading sebagai Plt. Seperti disampaikan Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi kepada Suara NTB, Selasa (4/9) kemar(Suara NTB/arn) in, disusulkannya H. MuH. Burhan hammading sesuai kebutuhan saat ini. Mengingat pimpinan OPD lain punya tanggung jawab dan program masing masing yang mesti diselesaikan. Sehingga diambillah Staf Ahli Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan Asisten III yang lebih banyak membidangi masalah administrasi dan kepegawaian. “Kita sudah usulkan, tinggal menunggu tanda tangan Bupati,” jelasnya.

H. Burhan, SH, MH saat berbincang dengan Suara NTB, sebelumnya, kini akan kembali mengambil profesi advokat pascapensiun. Sebagai salah unsur dalam penegakan hukum. Pihaknya berharap sepeninggalnya sebagai Asisten III, dapat tercipta aparatur yang bersih dan berwibawa di Sumbawa. Dalam mewujudkan Sumbawa hebat dan bermartabat.

“Pesan saya kepada ASN, hindari diri dari perbuatan yang melanggar aturan, disiplin dan tetap berkinerja,” harapnya.

Kemudian beberapa Perda yang belum sempat terealisasi, dapat segera dituntaskan terutama oleh Bagian Hukum sebagai leading sector. Begitu pula dengan beberapa perkara sengketa yang erat kaitannya dengan aset pemerintah supaya diberikan kepastian hukum kepemilikannya. Termasuk sertifikasi aset daerah.

“Walaupun saya sudah purna tugas, namun tetap akan membantu pemerintah dalam rangka memberikan nasehat dan masukan yang diperlukan kaitan dengan bidang hukum,” kata Burhan yang sudah sejak 1990 menjadi kuasa hukum pemerintah daerah hingga purna. (arn)

Bakti Sosial Sail Moyo Tambora

Wabup Sumbawa Sambut SATGAS SBJ – 67 Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyambut kedatangan Komandan SATGAS SBJ – 67 Tahun 2018 bersama dengan Anggota Forkopimda, DANLANAL TNI-Al NTB dan pejabat lainnya, Selasa (4/9) kemarin, di Labuhan Badas. Dalam rangka Sail Moyo Tambora sekaligus bhakti sosial.

“Agenda Sail sudah ditetapkan terlebih dahulu. Namun di tengah waktu, terjadi gempa Sumbawa yang mengakibatkan 10.383 bangunan yang rusak. Kami sedang berikhtiar agar masyarakat ini kembali lagi rumah nya dengan perbaikan yang akan kami lakukan. Insya Allah dengan adanya kunjungan dan bhakti sosial ini semoga trauma warga kami dapat terobati dan bangkit kembali,” kata H. Mo, sapaan akrab Wagub, dalam penyambutan selamat datangnya.

Dalam sambutannya, Komandan SATGAS SBJ – 67 Kolonel Laut (P) Kunto Tjahjono menyampaikan rencana pihaknya melaksanakan kegiatan sampai 16 September 2018 atau sekitar 14 hari.

“Besok kami akan mulai bertolak ke pulau Moyo sasaran kami yang pertama, kemudian 7 September 2018 pagi kami masuk lagi kesini melaksanakan Bahkti sosial di Badas mulai tanggal 8 sampai tanggal 10 september 2018. Nanti apabila ada jadwal kita yang bertambah yang mungkin bersamaan dengan kegiatan di Badas nanti akan kami sesuaikan lagi. Tanggal 11 sampai 13 September di pulau Bungin kemudian tanggal 14 September balik lagi kapal kesini. Tapi kegiatan bhakti sosial dilaksanakan di darat tanggal 14 dan 15 September di Labuhan Pade karena kapal tidak dapat menyadar di sana jadi bhakti sosialnya khusus sarpras, yanmas kemudian yang lainnya kesehatan tetap dilaksanakan,” urainya.

Kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, Ir. H. Junaidi M.Si, di tempat terpisah menyampaikan kedatangan SATGAS tersebut akan membantu persiapan Sail Moyo Tambora. Melakukan bakti sosial memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatatan kepada masyarakat. (arn)

(Suara NTB/arn)

SELAMAT DATANG - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, memberi ucapan selamat datang kepada Komandan SATGAS SBJ – 67.

(Suara NTB/bug)

RUSAK SEDANG - Kantor Camat Poto Tano yang dinyatakan Dinas PUPRPP KSB mengalami rusak sedang akibat gempa 19 Agustus 2018 lalu.

Hasil Asesmen, Gedung Pemerintahan KSB Dijamin Aman Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan asesmen (penilaian) terhadap kerusakan bangunan milik pemerintah pasca gempa 19 Agustus lalu.

Hasilnya, dari seluruh bangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPRPP dinyatakan aman untuk kembali dimanfaatkan. “Sudah kami tinjau semuanya. Dan data kami menunjukkan semuanya aman untuk bisa digunakan lagi,” kata Kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah, MT kepada Suara NTB, Selasa (4/9).

Rata-rata kerusakan yang dialami gedung pemerintah KSB yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPRPP hanya kategori rusak ringan. Termasuk bangunan di lingkungan KTC pusat perkantoran Pemda KSB di kecamatan Taliwang. Amar mengatakan, hanya gedung kantor kecamatan Poto Tano yang masuk kategori rusak sedang dan perlu dilakukan perbaikan sebelum bisa kembali digunakan.

“Kalau kantor yang di KTC

semua aman. Memang ada yang retak dan plafonnya jatuh tapi masih sangat aman ditempati,” klaimnya.

Sementara fasilitas kesehatan dan pendidikan, Amar menjelaskan, asesmen dilakukan langsung oleh dinas teknis.

Dalam melakukan asesmen dinas terkait didampingi oleh tim teknis yang diturunkan langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. “Sekarang dinas pendidikan dan dinas kesehatan sedang jalan melakukan asesmen. Dan infonya terhadap bangunan yang sudah dinilai langsung ditangani perbaikannya,” ujarnya.

Ia menyatakan tim teknis Kementerian PUPR akan terus mendampingi dinas teknis di daerah. Sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang penanganan gempa Lombok, PUPR ditugasi melakukan pendampingan hingga proses rehabilitasi bangunan.

Bantuan Sembako Sementara itu, memasuki hari ke-17 pasca gempa 19 Agustus lalu, Dinas Sosial (Disos) KSB sebagai salah satu SKPD yang ditugasi menyalurkan bantuan, telah membagikan

22.000 paket Sembako (sembilan bahan pokok) kepada korban gempa. “Yang sudah kita salurkan itu semuanya berasal dari Kemensos,” terang Sekretaris Disos KSB, Manurung, S.Pd, Selasa (4/9).

Ia menjelaskan, bantuan paket Sembako dari Kemesos itu disalurkan ke masyarakat secara proposional di setiap wilayah. Setidaknya ada 2 kecamatan yang difokuskan, yakni kecamatan Poto Tano dan Seteluk yang menjadi wilayah paling parah terdampak. “Kebanyakan kita salurkan ke dua kecamatan itu karena memang di sana paling banyak masyarakat yang jadi korban,” timpalnya.

Selain paket Sembako, Disos KSB juga telah menyalurkan paket peralatan dapur. Manurung mengatakan, paket peralatan dapur tersebut diserahkan ke lokasi-lokasi pengungsian untuk memudahkan warga korban gempa.

“Jadi peralatan dapur itu kita serahkan untuk digunakan warga selama mengungsi. Karena banyak dari mereka yang rumahnya rusak berat tidak sempat menyelamatkan alat-alat dapurnya,” ujarnya. (bug)

Infrastruktur Rusak Berat, Disbudpar Tunda Event Paralayang Taliwang (Suara NTB)Dinas Kebudayaan Pariwisata (Budpar) Sumbawa Barat, terpaksa menunda kegiatan paralayang di desa Mantar. Hal ini terjadi karena beberapa infrastruktur dasar di lokasi event tahunan tersebut dilaksanakan mengalami rusak berat.

Kepala Disbudpar, Ir. IGB Sumbawanto M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (4/9) menyebutkan, jika mengacu ke jadwal yang telah di sepakati, maka kegiatan kejuaraan paralayang dilaksanakan di bulan September ini. Tetapi karena ada permasalahan yang dianggap krusial, maka event tersebut terpaksa ditunda sampai tahun 2019 mendatang.

Selain masalah infrastruktur penunjang yang rusak, kondisi psikologis masyarakat di desa Mantar juga masih trauma.

Salah satu infrastruktur mengalami kerusakan berat yakni jalan menuju desa Mantar yang mengalami retakan cukup berat.

Sehingga sangat tidak memungkinkan untuk bisa digunakan untuk membawa barang para peserta paralayang.

“Kami sudah putuskan untuk

(Suara NTB/ils)

IGB Sumbawanto menunda event paralayang tersebut. Karena kondisi di lokasi tidak memungkinkan untuk kita gunakan,” ungkapnya.

Dikatakannya, selain infrastruktur jalan yang rusak berat, kondisi air di desa Mantar saat ini juga sangat minim dan tidak mungkin untuk dibawah dari desa lainnya.

Masalah lainnya yakni ada 200 meter jalan menuju ke lokasi take off (penerjunan) yang tidak bisa dilalui. Hal ini terjadi karena kondisi tanahnya yang mengalami longsor.

Pertimbangan ini yang menjadi alasan agar menun-

da event tersebut. Karena jika dipaksakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Apalagi para peserta paralayang bukan hanya dari dalam negeri saja, melainkan ada juga dari luar negeri dan resiko jika terjadi accident dampaknya juga akan besar bagi upaya promosi pariwisata di KSB. “Kami tidak mau mengambil resiko jika tetap kita laksanakan event ini dan jalan keluar terakhir kita harus tunda di tahun 2018,” imbuhnya.

Terkait masalah ini, pihaknya mengaku tidak akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke KSB. Karena tidak hanya paralayang yang menjadi daya tarik wisatawan melainkan ada potensi yang lainnya. Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan agenda di Pulau Kenawa yakni Jazz Night.

Dengan adanya event pengganti paralayang tersebut, pihak terkait sangat berharap kunjungan para wisatawan ke KSB tetap ada. Apalagi Jazz Night ini nantinya akan dirangkai dengan pelaksanaan kegiatan Sail Moyo Tambora di Sumbawa. (ils)

KSB Usulkan Rp20 Miliar untuk Penanganan Gempa Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan pasca gempa di ABPD-P tahun 2018. Usulan anggaran ini lebih diprioritaskan pada rehabilitasi dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan yang rusak. Karena, jika hanya mengandalkan dana dari Pusat, dikhawatirkan penanganan terhadap layanan dasar masyarakat itu akan berlangsung lama dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat.

“Besaran angka Rp20 Miliar masih kita estimasi belum bisa kita finalkan. Hal ini terjadi karena pendataan kerusakan yang terjadi masih dilakukan verifikasi di tingkat lapangan. Tetapi kami yakin dengan angka yang telah kita estimasi sudah maksimal untuk bisa menangani pasca gempa,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nurdin Rahman SE kepada Suara NTB, Selasa (4/9).

Dikatakannya, khusus anggaran Rp20 miliar, diprioritaskan pada penanganan sarana pendidikan dan kesehatan yang terdampak. Sementara besaran biaya secara keseluruhan anggaran sampai saat ini masih belum dipastikan. Hal ini terjadi karena pola pendataan dampak gempa masih sering berubah.

Khusus untuk layanan dasar masyarakat baik itu sekolah maupun sarana kesehatan harus menjadi prioritas utama. Bahkan bila perlu, anggaran untuk pembiayaan lain akan dipangkas dan dijadwal ulang di APBD tahun 2019. Jika tidak segera dilakukan perbaikan, maka pelayanan kepada masyarakat juga terganggu.

“Di APBD-P kita fokuskan kepada pola penanganan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang rusak akibat gempa yang terjadi. Karena jika tidak segera dilakukan dikhawatirkan pelayanan ke masyarakat tidak maksimal,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Ajukan Permohonan Bantuan ke BPBD Provinsi dan BNPB Sumbawa Besar (Suara NTB) Distribusi bantuan bagi korban gempa terutama yang masih tinggal di tenda pengungsian masih terus berjalan. Namun bantuan yang masuk setiap harinya masih minim. Sehingga, Pemkab Sumbawa bersurat ke BNPB Provinsi dan BNPB pusat untuk membantu Sumbawa.

“Bantuan tetap berjalan, masih kita terima. Hanya saja, bantuan yang masuk setiap harinya agak kurang.

Sehingga dari hasil disuksi dengan tema teman BPKP, kita akan ajukan permohonan ke BPBD Provinsi. Kini BPBD Kabupaten sedang berkoordinasi denga pihak kecamatan apa saja kebutuhan per kecamatan, beras dan air berapa, air, terpal sekian dan lainnya pada masing masing kecamatan. Atas dasa itulah, diaju-

kan surat permohonan ke BPBD Provinsi,” terang Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi ketika ditemui Suara NTB, Selasa (4/9).

Selain itu, Pemkab juga bersurat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat untuk dapat membantu korban gempa yang masih berada di pengungsian. “Kita berharap BNPB juga dapat mem-back up kita di Sumbawa,” tukas H. Rasyidi.

Tim verifikasi yang melakukan pendataan kerusakan bangunan terutama rumah juga masih terus bekerja. Tahap pertama telah dikeluarkan SK Bupati, menyusul tahap berikutnya hingga pendataan rampung. Untuk memverifikasi kebenaran kerusakan rumah yang mencapai 9000 lebih, akibat gempa di Sumbawa. (arn)

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Penertiban Aset Masih Jadi Masalah di Dompu Dompu (Suara NTB) Penataan aset khususnya tanah masih menjadi masalah di Kabupaten Dompu. Banyak aset milik pemerintah belum dilengkapi alas hak, sehingga dengan mudah dikuasai dan disertifikat warga.

Masalah kepemilikan lahan tidak hanya menjadi masalah pada aset pemerintah daerah (Pemda), tapi juga pada aset Pemerintah Desa (Pemdes). “Kita tetap mengupayakan agar aset milik Pemda disertifikat semua sebagai bukti kepemilikan. Tapi kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan tenaga, sehingga tidak semua aset dapat disertifikatkan,” kata Asisten 1 Setda Dompu, Drs H. Sudirman Hamid, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (4/9) kemarin.

H. Sudirman juga mengungkapkan, aset tanah milik Pemda dan Pemdes pendataannya dipisahkan. Sehingga aset tanah milik Desa menjadi kewenangan Desa untuk mengelola dan mendatanya. “Pendataan aset Desa tetap menjadi kewajiban Desa, karena itu menjadi bagian dari laporan yang harus disampaikan Desa setiap tahun. Tapi untuk pendataan aset tanah dan melengkapinya dengan alas hak, akan kami ingatkan terus kepada Desa,” katanya.

Kabag Tata Pem Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si menambahkan, jumlah aset Pemda Dompu termasuk aset tanah Swapraja yang sebelumnya menjadi tanah kelola Kepala Desa sebagian besar sudah disertifikat untuk bukti kepemilikan lahannya. Namun masih banyak lahan milik Pemda yang belum disertifikat karena beberapa kendala, termasuk terbatasnya SDM untuk tenaga ukur di BPN. “Kita alokasikan anggaran untuk sertifikat tanah tahun ini sampai Rp.400 juta. Anggarannya masih ada, karena untuk memproses prono tanah satu lokasi bisa sampai 2 bulan hingga jadi sertifikat,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, penyerobotan lahan milik Pemda bisa saja dilakukan oleh warga. Tapi untuk sampai dijadikan hak milik, tidak mungkin dilakukan. Karena untuk bisa dijadikan hak milik dan disertifikat, prosesnya harus ada riwayat atas tanah saat pengajuan sertifikat ke BPN. Riwayat atas tanah itu dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat. “Jadi ndak mungkin Kepala Desa dan Camat akan menandatangani surat, apalagi itu tanah pemerintah,” katanya.

Kendati demikian, H. Yuhasmin mengaku, pihaknya akan terus menertibkan aset – aset tanah milik Pemda Dompu. Sehingga semua aset tersebut tersertifikat dan tidak mudah dituntut balik warga atau dikuasai warga. “Kita akan terus mensertifikat semua Sudirman Hamid lahan milik pemerintah,” akunya. (ula) (Suara NTB/ula)

Berkas Perkara Bandar Sabu 1 Kg Dilimpahkan ke Kejari Kota Bima (Suara NTB) Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, AKP. H. Jusnaidi mengatakan berkas perkara kasus bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram yakni tersangka Rudi (34 tahun) telah dilimpahkan ke kejari belum lama ini.

“Ya berkasnya sudah kita limpahkan ke Kejaksaan.

Kalau tidak salah Minggu kemarin,” katanya, Selasa (4/9). Menurutnya, berkas perkara kasus tersebut tengah diteliti untuk mengetahui apakah berkas tersebut lengkap atau masih ada kekurangan. Kata dia, waktu bagi pihak Kejaksaan meneliti yakni selama 14 hari.

“Waktu bagi Jaksa meneliti berkas ini 14 hari. Tujuannya lebih kepada apakah berkas penanganannya ditingkat penyidik telah sesuai atau belum,” katanya.

Kendati demikian, Jusnaidi optimis berkas perkara yang diserahkan tersebut sudah lengkap. Karena semua berkas lengkap. Seperti barang bukti (BB) sabu, tersangka hingga ancaman hukuman terhadap tersangka. “Kami optimis berkasnya dinyatakan P21 oleh pihak Kejari,” katanya.

Kalaupun ada kekurangan, Ia mengaku hanya pada pasal atau ancaman yang diberikan. Sebab dalam kasus itu tersangka dikenakan KUHP pasal 114 ayat 2 Jo pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

“Hanya soal ini saja. Tapi mudah-mudahan lengkap sehingga kasusnya dapat disidangkan secepatnya. Kalaupun ada kekurangan tentu akan kita lengkapi lagi,” terangnya.

Sebelumnya jajaran Polres Bima Kota berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu kilogram dari penggrebekan yang dilakukan disebuah rumah di Lingkungan Karara Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda, Minggu (22/7).

Selain Barang haram bernilai ratusan juta itu. Petugas juga mengamankan tiga orang warga, masing-masing inisial Rudi (34 tahun), Fi (26 tahun) serta seorang tukang ojek inisial, Sf (40) warga Kelurahan Nae. Tidak hanya BB sabu seberat satu kilogram. Dari tangan oknum Rudi yang diincar selama setengah tahun tersebut disita juga barang bukti lainnya. Antara lain uang tunai sebesar Rp3,8 juta, buku rekening, alat hisap sabu serta beberapa ATM. (uki)

(Suara NTB/ula)

BERSANDAR - Sebagian perahu kecil masih bersandar di pesisir pantai Soro. Perahu – perahu ini baru akan melaut pada malam hari dan kembali keesokan harinya.

Angin Barat Tidak Pengaruhi Nelayan Melaut di Kempo Dompu (Suara NTB) Angin barat dan gelombang tinggi yang menyebabkan pelabuhan di Poto Tano Sumbawa Barat melakukan sistem buka tutup pelabuhan tidak berdampak pada nelayan di Kecamatan Kempo. Nelayan di Kecamatan Kempo tetap melaut seperti biasanya.

Desa Soro dan Soro Barat kecamatan Kempo di pesisir pantai teluk Saleh, sebagian besar warganya menjadi nelayan. Angin barat dan gelombang tinggi seperti yang terjadi di selat Lombok dan menyebab-

kan pelabuhan Poto Tano melakukan sistem buka tutup pelabuhan, tidak berimbas ke nelayan di wilayah Dompu.

Hal itu seperti yang disampaikan Zulkarnaen Zainun, kepala Desa Soro Kecamatan Kempo kepada Suara NTB, Selasa (4/9) kemarin. “Nelayan tetap melaut seperti biasa.

Tidak ada pengaruh dengan informasi angin kencang dan gelombang tinggi. Bisa di cek ke nelayan,” kata Zulkarnaen.

Diakui Zulkarnaen, angin kencang dan gelombang tinggi seperti yang terjadi di selat Lombok

tidak terlalu besar dirasakan di teluk Saleh. Sehingga nelayan tetap melaut seperti biasa. Ini juga disebabkan karena lautnya berada di teluk, sehingga tidak terlalu berpengaruh akibat angin kencang dan gelombang tinggi di laut lepas maupun di selat.

“Ketika angin kencang, nelayan kita melaut di sekitar teluk Saleh. Ketika cuaca normal, mereka baru keluar hingga ke teluk Sanggar,” ungkapnya.

Nelayan di Soro, lanjut Zulkarnaen, baru tidak melaut ketika ada angin barat yang cukup kencang hingga berdampak ke

Dompu (Suara NTB) Dari target 80.178 anak yang akan diimunisasi campak dan rubella di Dompu, baru 20 persen yang bisa terealisasi. Capaian tersebut memang masih jauh dari harapan karena terkendala penghentian sementara beberapa waktu lalu.

Dikes kini terus menggejot pencapaian target guna mengalihkan sasaran ke balita usia 9 bulan ke atas.

Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Maman, Skm, MMkes kepada Suara NTB megatakan, setelah dilanjutkannya imunisasi tersebut ada penambahan sasaran yang berhasil disentuh, namun jumlahnya tidak begitu signifi-

kan. “Ya ada penambahan sekitar 20 persen saja,” kata dia di ruang kerjanya, Selasa (4/9).

20 persen target yang sudah terealisasi ini merupakan total keseluruhan dari imunisasi yang dilakukan masing-masing puskesmas di delapan kecamatan yang ada. Sejauh ini,

tegas Maman, belum ada laporan penolakan dari sekolah maupun orang tua siswa.

Kalaupun ada, ia sudah mewanti-wanti agar tenaga kesehatan di lapangan tidak memaksanya. Yang terpenting masyarakat sudah diberikan penjelasan terkait bahaya dan

ancaman ketika imunisasi tersebut tidak dilakukan.

“Kita cukup memberikan penjelasan apabila tidak dilakukan imunisasi maka dampak buruknya untuk anak apalagi ketika wabah ini menjangkit ibu hamil ya kita akan menerima generasi berikutnya yang cacat, jadi sisi mudaratnya lebih besar,” jelasnya.

Secara teknis, pihaknya belum menemukan kendala berarti selain pro kontra soal kehalalan vaksi tersebut sebelumnya. Pun hal itu diakui memang masih dijumpai akhir-

akhir ini, sehingga mendasari pihaknya menghadiri udangan MUI pusat ke Mataram bersama instansi terkait untuk menerima pejelasan lebih lanjut menyangkut vaksin tersebut. Hasil nantinya, lanjut dia, akan menjadi acuan memperkuat rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya.

“Dengan begitu kan masyarakat tidak lagi bertanya-tanya soal kehalalan vaksin ini, kita bisa mudah melakukan imunisasi di sekolah-sekolah sehingga target bisa kita capai,” pungkasnya. (jun)

Dilaporkan ke Polisi, Tim Verifikasi Enggan Berkomentar Dompu (Suara NTB) Ketua Tim Verifikasi Rekrutmen CPNS K2 Dompu, Tajudin Hir enggan berkomentar terkait laporan kelompok delapan orang CPNS ke polisi beberapa waktu lalu, ia akan menghargai proses hukum dan menunggu panggilan penyidik dalam perkara dugaan bermainnya tim verifikasi meloloskan CPNS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terutama di kelompok 256 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

“Ndak ada komen dari saya. Kita tunggu panggilan, saya hargai proses hukum,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (4/8).

Dugaan bermainnya tim yang dibentuk Bupati ini dalam meloloskan CPNS K2 yang TMS jadi MS sebagaimana yang dituding kelompok delapan orang CPNS K2 yang kalah Kasasi di MA beberapa waktu lalu juga tak ingin dikomentari.

Menurut dia, bukan saatnya

untuk mengomentari hal itu.

Tajudin Hir yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati bahkan tidak mengingat lagi bagaimana proses verifikasi yang dilakukan sebelumnya hingga menyatakan 256 CPNS memenuhi syarat dan 134 lainnya TMS. “Sudah ndak ingat lagi, makanya tinggal tunggu panggilan saja itu proses hukum ya kita ikuti saja ndak perlu kita berkoar-koar di sini,” ujarnya.

Soal dilaporkannya tim verifikasi oleh delapan CPNS K2 ke Polres Dompu itu pun baru diketahuinya hari ini (kemarin). Sebelumnya, tak ada informasi terkait langkah hukum yang ditempuh CPNS tersebut.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, kelompok delapan orang CPNS K2 Dompu resmi melaporkan tim verifikasi ke Mapolres setempat, Rabu (29/8). Langkah itu diambil menyusul dugaan bermainnya tim yang dibentuk Bupati

tersebut dalam meloloskan puluhan CPNS K2 ke kelompok 256 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), terlebih memutuskan 134 lainnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Perwakilan kelompok delapan orang CPNS K2 Dompu, Sumiadin kepada Suara NTB mengatakan, putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan BKN atas perkara gugatannya dikarenakan delapan CPNS K2 mengabdi di sekolah swasta. Namun demikian, berdasarkan data yang dikantongi saat ini banyak dari mereka yang dinyatakan MS maupun TMS justru mengabdi di sekolah swasta, bahkan ada yang melakukan pemalsuan data.

“Data di 256 maupun di 134 itu hampir sama, saya punya buktinya. Ada yang swasta ada yang bodong, contoh di TMS ada yang masuk 2006, 2007, 2008 tapi 256 yang MS juga ada yang masuk 2006, 2007, 2008,” bebernya. (jun)

Ratusan Warga dan Pelajar Meriahkan Tarian Gemu Famire terkait. “Selain menyehatkan masyarakat, biar mereka tahu kedepan 5 Oktober TNI sudah menginjak usia 73 tahun,” kata dia menjawab Suara NTB. Tarian gemu famire yang berasal dari Maumere Flores tersebut sengaja diangkat untuk membangun kearifan lokal, disamping juga kedepan akan diisi tarian budaya khas Dompu yang juga tidak kalah menariknya. Selain itu, sebut Edi Gustaman, akan banyak kegiatan sosial yang dilaksanakan menjelang Hut TNI ini seperti bakti sosial, sunatan massal, donor darah gratis dan sebagainya.

angin kencang dan gelombang tinggi, walaupun belum terlalu terasa di (Soro) sini, kita melaut tidak sampai ke luar (teluk Saleh),” jelasnya.

Bahkan ikan-ikan banyak masuk ke teluk Saleh untuk berlindung saat angin barat yang menyebabkan arus gelombang tinggi. Ketika sudah masuk ke teluk Saleh, ikan biasanya tidak akan keluar lagi.

Ikan-ikan yang migrasi ini menjadi berkah bagi nelayan untuk ditangkap. “Kalau keluar sore, kita kembalinya nanti malam,” ungkap Ilyas. (ula)

Imunisasi Campak dan Rubella Baru Terealisasi 20 Persen

Sambut HUT TNI

Dompu (Suara NTB) Ratusan warga dan pelajar di Dompu turut memeriahkan tarian gemu famire di Lapangan Umum Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu, Selasa (4/9). Kegiatan ini serangkaian dengan peringatan HUT TNI Ke-73 yang puncaknya pada 5 Oktober 2018 mendatang.

Kasdim 1614/Dompu, Mayor CZI. Edi Gustaman mengungkapkan, awalnya hiburan ini hanya akan melibatkan internalnya, namun atas pertimbangan membangun sinergi yang kuat dengan masyarakat pihaknya pun mengundang semua elemen

daratan. Pada saat ini nelayan baru tidak melaut dan memanfaatkan waktu untuk melakukan perawatan terhadap perahu maupun alat tangkapnya. “Bahkan ada juga yang tetap melaut, tapi tidak terlalu jauh mereka pergi melaut,” katanya.

Ilyas, nelayan Soro Barat di tempat terpisah mengaku, tetap melaut kendati ada kabar angin kencang dan gelombang tinggi. Tapi angin kencang dan gelombang tinggi ini belum terlalu terasa di Dompu, sehingga para nelayan tetap melaut.

“Kalau sudah ada informasi

Harapannya, keberadaan TNI di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan sehingga mempermudah upaya membangun wilayah ini, terlebih dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. “Ketahanan keamanan tidak hanya tugas TNI tetapi tugas kita semua untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” ujarnya. (jun)

TARIAN - Ratusan warga dan pelajar saat mengikuti tarian gemu famire menyambut Hut TNI Ke 73, Selasa (4/9).

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/bug)

BANTU PELAYANAN - Tenda Rumah Sakit Kesehatan milik Yonkes Kostrad untuk membantu pelayanan kesehatan Pemerintah KSB kepada korban gempa.

Dikes KSB Klaim Pelayanan Kesehatan Lancar Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasca gempa 19 Agustus 2018 lalu berjalan lancar.

Kepala Dikes KSB, H. Tuwuh mengatakan, pada hari pertama pasca gempa seluruh personil kesehatan di tingkat kecamatan langsung disiagakan.

Terutama di kecamatan Poto Tano dan Seteluk yang terdampak paling parah. “Malam itu langsung kami arahkan ke Seteluk dan Tano karena di sana paling banyak korban,” katanya, Selasa (4/9).

Saat ini sejumlah bantuan pelayanan kesehatan telah masuk ke KSB. Ada dari kabupaten lain, pihak swasta, lembaga swadaya hingga yang terbaru dari Batalyon Kesehatan (Yonkes) Kostrad TNI AD. Menurut H. Tuwuh kedatangan bantuan tenaga kesehatan tersebut se-

makin meringankan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Jadi kami sangat terbantu sekarang ini,” sebutnya.

Untuk pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa, H. Tuwuh mengaku, pada hari pertama pelayanan terpaksa di luar gedung. Bukan karena kondisi gedung yang rusak tetapi untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. “Sekarang pelayanan sudah mulai dalam gedung dan berangsur normal,” paparnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pelayanan kesehatan keliling juga masih terus dilaksanakan. Petugas diturunkan ke titik-titik pengungsian untuk memantau kondisi kesehatan warga. “Yang jadi korban sudah kita tangano semuanya. Sekarang pemantauan rutin karena dipengungsian banyak potensi gangguan kesehatan yang mengancam warga terutama anakanak,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB

Rabu, 5 September 2018

Pascagempa

Enam Bulan ”Recovery” Pariwisata Lotim Selong (Suara NTB) Sektor pariwisata menjadi salah satu yang terkena dampak buruk gempa sejak Minggu (29/7) lalu. Diperparah lagi dengan gempa-gempa susulan dengan magnitudo terbesar 7.0 SR dan 6.9 SR pada Minggu (19/9) lalu. Pascagempa, sektor jasa wisata juga perlu dibangkitkan kembali. Recovery Pariwisata Lotim ini diprediksi butuh waktu empat sampai enam bulan ke depan.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Moh Juhad melalui Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata Lotim, Ahyak Mudin kepada Suara NTB, Selasa (4/9) kemarin.

Dituturkan, sudah ada informasi dari Kementerian Pariwisata yang memerintahkan seluruh Dinas Pariwisata di Lombok, termasuk Lotim untuk melakukan langkah-langkah akseleratif untuk mempercepat recovery. Diantara yang dipersiapkan sesuai arahan Kemenpar RI, melakukan pendataan fasilitas-fasilitas wisata yang rusak di destinasi wisata. Lainnya, pemberian pelayanan kepada para wisatawan.

“Dalam hal rekonstruksi destinasi, sekarang ini kita dalam proses pendataan. Kita sudah siapkan data-data kerusakan. seperti Balai Adat Sembalun, Rumah Adat Limbungan dan lainnya,” ungkap Ahyak.

Kementerian lain juga sudah siap membantu. Mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) juga sudah meminta untuk melakukan mendataan. “Pemerintah pusat dan daerah siap recovery wisata Lombok,” ucapnya.

Moto, NTB Bangkit itu katanya tidak saja dari fisik. Tapi juga psikis. Seperti upaya yang dilakukan Dispar Lotim saat ini mencoba untuk menghilangkan sikap skeptis terhadap sektor pariwisata. Termasuk padangan sejumlah orang yang masih menganggap buruk sektor jasa ini.

Pariwisata diidentikkan dengan maraknya perbuatan maksiat yang menyebabkan Allah yang Maha Kuasa menurunkan Gempa Bumi. Diketahui, gempa ini bermula di Gunung Rinjani. Pandangan buruk tentang pariwisata ini membuat sejumlah pelaku wisata bersikap skeptis. Sejumlah pelaku pun mengkhawatirkan tidak bisa lagi bekerja di sektor jasa ini.

Diklarifikasi Ahyak, tidak bisa pariwisata itu disalahkan. Musibah gempa yang terjadi bukanlah karena pariwisata. Soal maksiat katanya itu terjadi dimana-mana. Kesalahan terbesar justru ada melihat maksiat tapi tidak dicegah. Program kepariwisataan ini tidak bisa dituduh menjadi penyebab hadirnya gempa.

“Memang ada image buruk yang muncul pascagempa terhadap sektor pariwisata,” tuturnya. Gempa pertama terjadi secara kebetulan saja di Rinjani. Para pelaku wisata diminta tetap menjalankan aktivitas memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu yang datang. Tentunya tetap memperhatikan kearifan lokal.

Usaha bidang pariwisata ini memang tidak bisa bergerak ketika batin masih hancur dan tidak enak. Karenanya, Dispar Lotim ini mencoba memberikan pemahaman dan membangkitkan semangat par apelaku wisata.

Saat ini diakui para pengais rezeki di bidang pariwisata sebagian besar menganggur. Akan tetapi, kunjungan wisatawan tidaklah nihil. Wisatawan yang datang ke Lotim khususnya tetap ada. Termasuk para relawan yang datang juga bagian dari wisata. Menginap di homestay-homestay milik warga.

“Seperti kita lihat di Tetebatu banyak wistawan yang datang, kita tanya mereka kenapa datang. Jawabannya karena mereka merupakan para relawan,” tutur Ahyak. Menurutnya, yakini ada hikmah dai balik gempa.

Saat gempa terjadi memang banyak wisatawan berhamburan meninggalkan Lombok. Namun, pascagempa diyakini akan banyak wisatawan yang akan kembali menikmati alam Lombok. “Kan ada beberapa segmen pasar, pasar sustainable, para volunter, relawan dan lainnya Itu juga wisata. Belum lagi domestik dan pasar lokal juga banyak. Jadi, gempa tidak sampai menghancurkan pariwisata,” imbuhnya.

Bencana gempa yang terjadi ini juga diamati terjadi di banyak tempat di dunia. Terjadi di Amerika, terjadi di Fiji, terjadi di Cili. Terjadi juga di Maluku, terjadi di Jawa Barat. “Tidak akan bisa manusia di dunia ini menghujat Lombok karena gempa. Orang tidak akan kerdilkan Lombok sebagai destinasi wisata yang sering gempa. Habis gempa, tamu pasti akan banyak,” paparnya kembali.

Pantai Pink di Lombok bagian selatan tidak akan merubah warna menjadi hitam karena gempa. Perlu dilakukan ke depan, adalah sandingkan pariwisata ini sejajar dengan konsep kearifan lokal.

Wisata tidak ganggu kearifan lokal. (rus) Ahyak Mudin

Jelang Pemilu, Perekaman E-KTP Sasar Pelajar Usia 16 Tahun Selong (Suara NTB) Pada tahun 2019 mendatang, masyarakat kembali akan dihadapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) berupa Pilpres dan Pileg. Pada tahun politik itu, diprediksi akan banyak Pemilih pemula. Untuk memastikan pemilih pemula dapat menggunakan hak suaranya, maka perekaman E-KTP akan dilakukan pada pelajar usia 16 tahun.

“Tahun ini usianya 16 tahun. Dan pada tahun 2019 usianya 17 tahun, sehingga ia dapat menggunakan hak suaranya,” jelas Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, Selasa (4/9).

Saat ini, kata Azis, perekaman E-KTP sudah mencapai angka 94 persen untuk keseluruhan di Lotim. Namun untuk pemilih pemula masih banyak yang melakukan perekaman.

Sehingga pada Bulan September ini setelah situasi kondusif dari bencana gempa. Nantinya

lengkapan elektronik dan perhiasan yang total nilainya mencapai Rp40 juta,” terangnya.

Dua pelaku yang putus sekolah dan tidak bekerja tersebut mendapati rumah dalam keadaan kosong. Niat mereka pun muncul setelah melihat tembok belakang rumah cukup mudah dipanjat.

Aksi mereka sekitar pukul 20.00 pada Jumat (31/8) tidak diketahui warga. Mereka lancar mengeluarkan barang dari pintu kamar yang dirusak.

Diantaranya, dua televisi LED, lima jam tangan, laptop, kamera, ponsel, pengeras suara, celengan, kotak tupperware, perhiasan emas, dan tas selempang.

“Jadi mereka ini membawa

Dukcapil akan keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman terhadap pelajar yang duduk di bangku kelas 2 SMA/SMK sederajat atau saat ini berusia 16 tahun.

“Langkah itu dilakukan karena pada tahun 2019, tahun dimana Pemilu digelar. Para pelajar itu berusia 17 tahun. Sehingga disanalah E-KTPnya dibagikan agar dapat menggunakan hak suaranya,” terangnya.

Perekaman terhadap calon pemilih pemula yang berusia 16 tahun ini, kata Azis, nantin-

ya akan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak penyelenggara Pemilu. Karena tidak menutup kemungkinan juga adanya pemilih Pemilu itu terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tidak. Jika tidak, maka nanti masuk dalam pemilih tambahan sebagaimana kebijakan dari KPU. Ketua KPU Lotim, M. Saleh, menyebutkan bahwa jumlah DPT saat ini bertambah menjadi 882.923 pemilih.

Tersebar di 3.839 TPS dengan

254 desa/kelurahan di 20 kecamatan. Jumlah jauh mengalami penambahan dibandingkan DPT Pilkada 2018 lalu sebanyak 875.124 pemilih.

Penambahan sekitar 6.000 lebih dikarenakan banyaknya pemilih pemula. Sementara jumlah korban yang meninggal akibat gempa di Kabupaten Lotim berkisar puluhan orang. “Kita pastikan bencana gempa yang terjadi tidak akan mempengaruhi Pemilu 2019,” katanya optimis.

Termasuk di wilayahwilayah yang terdampak gempa, diyakini pula tidak ada masalah. Kecuali nanti apabila bencana terjadi pada hari H pencoblosan kemudian mengakibatkan logistik rusak bahkan hilang. Barulah dilakukan penundaan proses Pemilu

(Suara NTB/yon)

Azis tersebut. “Sejauh ini segala tahapan Pemilu berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan,” ungkapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

BELUM PASTI - Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji. Meski sudah dianggarkan untuk pengerukan kolam labuhnya, namun proses pengerukan belum pasti.

Nasib Pengerukan Kolam Labuh Labuhan Haji Tak Menentu Selong (Suara NTB) Proyek pengerukan kolam labuh Labuhan Haji saat ini sudah melalui proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bahkan proyek senilai Rp40 miliar ini sudah ditentukan pemenangnya. Meski demikian, nasib kelanjutan pengerukan kolam Labuh ini masih belum menentu apakah bisa dilaksanakan atau tidak.

Pasalnya, saat ini sudah terjadi pergantian kepala daerah dan tentu dengan visi misi yang berbeda.

Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menyebutkan jika saat ini sedang berjalan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD perubahan 2018. Dalam KUAPPAS itu, nantinya akan dilihat apakah pengerukan kolam labuh Labuhan Haji dilanjutkan pembangunannya oleh bupati selanjutnya atau tidak.

“Nanti kita lihat konstruksi berfikir bupati dengan visi misi yang baru,” ujarnya.

Meskipun kelanjutan pengerukan kolam labuh Labuhan Haji sudah diketok penganggarannya serta ditentukan pemenang tendernya. Kata

Residivis Maling Bobol Rumah Polisi Mataram (Suara NTB) Duo kawanan pencuri AR (18) dan ZF (20) kembali merasakan tinggal di balik jeruji besi. Kali ini karena diduga mencuri di rumah pribadi anggota polisi di Pagesangan Indah, Pagesangan, Mataram. Korban merugi sampai Rp40 juta.

Penadah barang curiannya pun ikut diciduk.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suryono Selasa (4/9) menjelaskan, pelaku selalu beraksi berdua. Baik ketika memantau sampai beraksi mengeksekusi rumah yang menjadi sasaran.

“Mereka mengambil per-

Halaman 8

apa saja yang menurut mereka berharga. Kebanyakan alat elektronik dan perhiasan,” kata Herman.

Usai beraksi dua pelaku kabur ke Parampuan, Labuapi, Lombok Barat.

Mereka menjual barang curian. Dua pelaku pencurian ditangkap Selasa (4/ 9) dini hari di rumah mereka di Jempong Baru, Jempong, Sekarbela.

Tim Jatanras kemudian beranjak menangkap MY (40) dan FR (40). “Dua orang ini yang membeli barang curian,” kata Herman. Barang bukti yang disita televisi LED dari tangan MY dan pengeras suara dari tangan FR. (why)

Hasan Rahman, namun tetap dalam pengerjaannya akan mengikuti perjalanan dan perputaran waktu. Dimana mulai dari pengawasan pengerjaannya dan beberapa hal lainnya akan menjadi tanggung jawab bupati yang definitif pada periode yang sudah ditentukan.

“Jadi meskipun anggarannya sudah diketok oleh DPRD dan pemenangnya sudah ditentukan oleh ULP. Bukan menjamin proyek itu bisa dikerjakan langsung,” terang politisi partai Golkar ini.

Terlebih apabila pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek senilai Rp48 miliar ini tidak berani melaksanakan pekerjaan itu. Tentu akan menjadi kendala lagi dalam pengerjaannya. Yang jelas meskipun sudah diketok pemenang tendernya, bukan menjamin pengerukan kolam labuh Labuhan Haji bisa dilakukan. Terlebih dari setiap kepala daerah itu berbeda

gaya kepemimpinannya serta visi misinya.

Menurut Hasan Rahman, keberadaan Dermaga Labuhan Haji bisa jadi akan terabaikan kembali seperti sebelumnya.

Hal itu tidak bisa dipungkiri terutama apabila dalam visimisi bupati selanjutnya bahwa keberadaan dermaga itu bukan menjadi pointer atau prioritas utama untuk dibenahi dan maksimalkan fungsinya sebagaimana harapan dan tujuan dari bupati sebelumnya yakni H. Moch Ali Bin Dachlan.

Untuk mencari titik terang dari nasib pelabuhan Labuhan Haji itu, sambung Hasan Rahman, juga dapat dilihat pada KUA-PPAS APBD Perubahan 2018 maupun KUA-PPAS APBD Induk 2019 terkait apaapa item-item yang dianggarkan. “Untuk dermaga Labuhan Haji. Kemungkikan dapat terlihat di KUA-PPAS APBD Induk 2019 pada sekitar bulan Oktober tahun ini,”jelasnya.

Kepala Adpem-ULP Lotim, Lalu Mulyadi dikonfirmasi menjelaskan, penentuan proses lelang sudah dilakukan beberapa minggu sebelum peringatan hari kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Adapun pihak rekanan yang beruntung berkesempatan untuk melakukan pengerukan tersebut yakni kontraktor asal Jakarta.

Dalam penentuan pemenang lelang ini, lanjut Lalu Mulyadi, pihak ULP melakukan segala rangkaian. Seperti menelusuri sepak terjang sejumlah kontraktor yang mengikuti proses lelang kolam Labuh Labuhan Haji.

Alhasil ditentukan kontraktor asal Jakarta yang diyakini dapat mengerjakan proyek itu dengan baik sebagaimana yang diharapkan. “Sudah kita telusuri sepak terjang kontraktor ini. Insha Allah sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi,” yakinnya.

Disinggung terkait ke-

lengkapan alat dari kontraktor yang dimenangkan tersebut, Lalu Mulyadi menambahkan bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh ULP. Kontraktor asal ibu kota itu memiliki peralatan dan prasarana yang lengkap. Sehingga diyakini proses pengerukan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran Rp38 yang sudah disediakan itu tidak bisa dialihkan kemanapun, termasuk untuk bantuan korban gempa bumi. “Tentu tak bisa dialihkan anggaran yang sudah ada untuk pengerukan kolam labuh ini,” katanya.

Kadis PU PR Lotim, Toni Satria Wibawa, enggan memberikan komentar banyak terkait pengerukan kolam labuh tersebut. Menurutnya, kolam labuh sudah proses tender.

“Silahkan ditanya langsung ke PPKnya ya,” kilahnya. (yon)

Keluarga Besar Imigrasi Salurkan Bantuan Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Empati dan simpati terhadap korban bencana gempa Lombok masih terus berdatangan. Keluarga Besar Imigrasi (KBI) Pusat Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana. Sebanyak 167 KK di Dusun Lendang Re, Batulayar, Lombok Barat dan 120 KK di Baturimba, Lingsar, Lombok Barat menerima paket bantuan Cinta untuk Lombok 2018.

Sejumlah bantuan tersebut merupakan hasil urunan inisiasi Ketua KBI Pusat, Dyah Iswarini Ronny F Sompie yang diserahkan pekan lalu di Jakarta.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Ari Wilopo menunaikan mandat penyerahan bantuan Senin (3/9) didampingi Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar.

“Bantuan dari Keluarga Besar Imigrasi ini kita salurkan ke dua titik yang masih memerlukan,” ujarnya.

Dia menambahkan, bantuan itu dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat terdampak gempa yang kini sedang bangkit membangun kembali rumah-rumah mereka.

Sementara Dudi mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian. “Semoga ban-

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Keluarga Besar Imigrasi Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI menyalurkan bantuan di Dusun Lendang Re, Batulayar, Lombok Barat yang terdampak gempa Lombok. tuan ini untuk saudara-sau- kebutuhan tinggal di rumah se- menewaskan 560 orang, merusak dara kita yang terkena mentara sembari mendirikan 83.392 rumah dan kantor pemermusibah. Semoga berman- kembali rumah yang roboh. “Se- intahan, serta mengirim 396.032 moga Tuhan membalas kebai- warga ke tenda pengungsian. faat,” kata Dudi Iskandar.

Kepala Dusun Lendang Re, kan atas bantuan yang diberi- Wilayah terdampak meliputi Lombok Utara, Lombok Timur, Zohri, menyampaikan apresias- kan kepada kami,” ucapnya.

Gempa Lombok M=7 berpu- Lombok Barat, Kota Mataram, inya. Meski sudah lebih satu bulan berlalu, warga masih me- sat di Sambelia, Lombok Timur Lombok Tengah, Sumbawa, dan merlukan bantuan khusunya yang terjadi pada Minggu (5/8) Sumbawa Barat. (why)

SUARA NTB

Rabu, 5 September 2018

Halaman 9

Sambut HUT Ke-73 TNI

Korem 162/WB Gelar Tari ”Gemu Famire” pusat, Korem hingga Kodim.

Adapun lokasi senam Gemu Famere untuk kodim jajaran Korem 162/WB dilaksanakan di seluruh wilayah Kodim masingmasing. Kecuali wilayah yang terkena gempa dilaksanakan di tempat pengungsian, seperti di Desa Kekait Lobar, Desa Menggala KLU, Desa Mantang Loteng, Kelurahan Tanjung dan Desa Pohgading Lotim, Desa Labuan Mapin Alas dan di Desa Senayan Kacamatan Tano Sumbawa Barat.

Rizal berharap semoga kegiatan senam ini masyarakat merasa terhibur khususnya warga kita yang terkena korban gempa sehingga bisa mengurangi rasa trauma dan bisa bangkit kembali untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi. (ars/*)

GEMU FAMERE Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani ceria memperagakan tari Gemu Famere bersama seorang nenek

Pemda Dikritik Lamban Cari Solusi Relokasi Pasar Tawun Giri menang (Suara NTB) Kalangan DRPD Lombok Barat khusus dapil I (Sekotong-Lembar) mengkritisi pihak Pemda lantaran lamban mencari solusi lahan untuk relokasi sementara Pasar Tawun Desa Sekotong Barat yang telah dieksekusi pihak pengadilan.

Semenjak sengketa ini bergulir Pemda belum pernah memberikan solusi terkait persoalan lokasi pasar sementara bagi ribuan pedagang di sana. Kondisi pun dikeluhkan oleh para peda(Suara NTB/dok) gang, sebab mereka teromH. Wahid Syahril bang-ambing tak jelas berjualan di mana. Meskipun sementara mereka bisa berjualan di halaman kantor desa namun dinilai kurang layak.

Anggota DRPD dapil I dari Fraksi PDIP Adnan usai melakukan sidak ke pasar, Selasa kemarin menegaskan Pemda tidak repsonsif terhadap persoalan pasar tawun. Politisi asal Lembar ini mengatakan, ada solusi yang bisa dilakukan Pemda namun belum pernah ada pembicaraan serius. Misalnya Pemda bisa pinjam pakai lahan warga di sekitar. Menurutnya beberapa warga yang memiliki lahan di sekitar bersedia dipinjam pakai. Namun paling penting disini pihak Pemda turun menemui warga untuk mencari solusi.

Hal senada disampaikan anggota Dewan lainnya, H. Wahid Syahril. “Pemda dalam hal ini, dinas terkait seperti aset, Bapenda dan perindag harus segera menyiapkan pasar sementara, karena kegiatan perekonomian masyarakat tidak boleh mati akibat tak ada Lokasi jualan,” tegasnya. Untuk menjamin perekonomian masyakarat kecil tetap berjalan, maka pemda harus menyediakan alternatif solusi lahan pasar sementara. Sebab bagaimana pun pasar ini adalah pusat perekonomian masyakarat bawah. Jika dibiarkan tak ada solusi, maka tentu hal ini juga menjadi bencana.

Sementara itu kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) Joko Wiratno mengatakan pihaknya tengah mancarikan lokasi alternatif Pasar Tawun Sekotong yang baru. “Pasar itu sudah kita bongkar, mungkin kita akan pikirkan penggantinya di lokasi lain untuk dibangun,” ungkapnya. Selain itu pihaknya akan mengkaji kebutuhan pasar di sekitar kawasan Sekotong. Mengingat Pasar Tawun tersebut sebelumnya hanya beroprasi seminggu sekali.Sehingga pihak Pemkab mengharapkan peran pasar itu maskimal beroperasi setiap hari. (her)

Bawaslu Loteng Segera Putuskan Kasus Partai Perindo Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mengambil keputusan terkait sengketa pemilu yang melibatkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan KPU Loteng. Rencananya, keputusan tersebut bakal disampaikan pada sidang ajudikasi, Kamis (6/9) besok. Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, kepada Suara NTB, Selasa (4/9) kemarin.

Dikatakannya, kalau tahapan proses sidang ajudikasi yang dimohonkan oleh Partai Perindo sudah hampir selesai.

Dimana tahapannya kini tinggal pembacaan putusan dari Bawaslu Loteng. “Putusan sudah kita ambil dan akan dibacakan pada hari terakhir batas penyelesaian sengketa pemilu, Kamis besok,” terangnya.

Semula pembacaan putusan Bawaslu Loteng terhadap sengketa pemilu antara KPU Loteng dengan Partai Perindo akan dilakukan lebih cepat. Namun dengan beberapa pertimbangan, akhirnya diputuskan untuk disampaikan pada batas akhir penyelesaian sengketa pemilu. “Para pihak yang terkait dalam sengketa ini juga sudah kita beritahukan,” tandas Hanan.

Partai Perindo sendiri mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Bawaslu Loteng, setelah salah seorang calon anggota legislatifnya, L. Wiredarme, dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Loteng (caleg). Nama caleg bersangkutan pun tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS) pemilu 2019.

KPU Loteng mencoret caleg bersangkutan, karena pindah daerah pemilihan. Dimana pada awal pendaftaran, L. Wiredarme didaftarkan oleh Partai Perindo sebagai caleg dapil I (PrayaPraya Tengah). Namun belakangan namanya dipindahkan oleh partai sebagai caleg di dapil III (Kopang-Janapria). Posisi L. Wiredarme di dapil I sendiri sudah diisi caleg lain L. Gigih.

“Soal keputusannya bagaimana, tunggu saja waktunya.

Yang jelas, seluruh tahapan sidang ajudikasi dalam sengketa ini sudah selesai. Tinggal menunggu pembacaan putusan saja,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/penrem)

Penuhi Kebutuhan Air, Masyarakat Minta Dukungan Pulsa Listrik Tanjung (Suara NTB) Listrik gratis bagi warga terdampak gempa belum sepenuhnya dinikmati.

Warga yang masih memakai Kwh meter prabayar (pulsa listrik) tetap menanggung beban.

Warga terdampak gempa yang kewalahan dengan pulsa listrik dialami oleh mereka yang memanfaatkan listrik untuk menaikkan air sumur bor. Seperti warga Dusun Sebaro, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung. Setiap bulan, masing-masing warga harus membayar minimal Rp 20 ribu untuk biaya listrik. Beban listrik mereka bertambah karena masing-masing rumah yang memiliki Kwh meter prabayar masih harus mengisi pulsa di kediamannya.

“Saya mohon kepada Pemda KLU supaya kami dibantu untuk listrik sumur bor agar digratiskan,” pinta warga Sebaro, Syamsul Mirwan, saat ditemui wartawan, Selasa (4/9).

Ia menyebut, untuk memenuhi kebutuhan air bersih kebutuhan lebih dari 100 KK, pihaknya harus menerapkan pungutan tiap bulan. Jika tidak, air bersih dari sumur bor yang digali oleh pemerintah tidak akan beroperasi.

Warga setempat cukup terorganisir dalam menyuplai

air untuk warga. Air yang dinaikkan menggunakan listrik ditampung ke dalam bak.

Dari bak tersebut kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga melalui pipa tersier.

“Pemakaian listrik untuk air tidak bisa saya pastikan, begitu pulsa habis kami isi lagi, begitu seterusnya,” imbuhnya.

Masyarakat di Dusun Sebaro, kata dia, saat ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Meski tinggal di pengungsian, ia memastikan logistik yang sebagian besar

Praya (Suara NTB) Pembebanan retribusi bagi tower seluler mulai tahun ini resmi diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Namun proses penarikan retribusi tersebut hingga saat ini masih macet. Akibatnya, ratusan juta potensi pemasukan daerah dari sektor tersebut berpotensi hilang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Loteng, H.M. Zarkasi yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/9) kemarin, mengatakan sejauh ini pihaknya sudah mulai melakukan penagihan terhadap perusahaan pemilik tower seluler yang ada di Loteng. Hanya saja, sampai sekarang progresnya belum terlihat. Karena belum ada provider atau perusahaan pemilik tower seluler yang menyetor retribusi ke daerah.

“Kalau soal penagihan, semua perusahaan pemiliki tower seluler sudah kita kirimi surat penagihan. Namun belum nampak ada progres yang berarti,” ujarnya. Pun demikian, pihaknya masih akan terus melakukan penagihan sampai akhir tahun. Karena memang retribusi tower seluler tersebut harus ditagih. Sesuai amanah peraturan daerah (perda) yang ada.

Ia menjelaskan, saat ini total ada sekitar 230 tower seluler yang berdiri di wilayah Loteng. Terbanyak di wilayah Kota Praya. Dari jumlah tower seluler yang ada tersebut, pihaknya menargetkan pemasukan daerah sekitar Rp 600 juta lebih. Dengan besaran retribusi untuk satu tower seluler minimal Rp4,1 juta.

Diakuinya, sejak dua tahun terakhir pemasukan dari retribusi tower seluler memang kosong. Hal itu, karena tidak ada perusahaan pemilik tower seluler yang menyetor retribusi ke daerah. Karena terkendala regulasi. Dimana perda sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) soal aturan penghiutungan besaran retribusi tower seluler.

disumbang oleh donatur pribadi dan swasta cukup mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

“Sekali lagi kami atas nama masyarakat memohon kalok bisa di bantu untuk pembayaran pulsa listriknya. sumur bor yang ada di sini,” pungkasnya.

Keluhan akan air bersih dialami pula oleh warga di Dusun Sumur Duyung, Surna. Warga yang kembali membuka usaha tambal ban dan servis motor di pertigaan dusun itu, mengakui warga setempat tidak memiliki pilihan sumber air karena pipa yang rusak akibat gempa. Untuk memenuhi kebutuhan air, mau tidak mau warga dari Dusun

Sumur Duyung dan Dusun Selebung Lauk dan Selebung Daya mengakses air yang ada di kali setempat.

“Awalnya kami tinggal di posko di atas bukit itu, tetapi sekarang sudah banyak warga yang pulang ke rumah masing-masing. Tapi untuk air kami kesulitan, terpaksa ke kali,” katanya.

Masih beruntung bagi Surna, air kali hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempatnya. Tidak demikian dengan warga yang tinggal di Selebung Lauk dan Daya, mereka mengakses jarak sekitar 1 km.

“Pipa dari mata air Segendung yang jaraknya sekitar 5 km putus. Sebelum gempa masih bisa dialirkan,” tandasnya. (ari)

Caleg Dicoret KPU Loteng, Partai Demokrat Melawan

Penarikan Retribusi Tower Seluler Macet Pemkab Loteng kemudian melakukan revisi terhadap perda lama tersebut. Dan, kini perda baru yang telah disesuaikan dengan rekomendasi dari MA sudah diberlakukan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi perusahaan pemilik tower seluler untuk tidak menyetor retribusi tower seluler ke pemerintah daerah. Terlebih besaran retribusi tower seluler yang ditetapkan oleh Pemkab Loteng sudah sangat murah.

Kalau pemilik tower seluler tetap membandel? Zarkasi menegaskan, dalam perda yang ada juga sudah mengatur sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pemilik tower seluler yang membandel tersebut. Bisa sampai pencabutan izin tower oleh pemerintah daerah.

“Kita berharap perusahaan pemilik tower seluler di daerah ini bisa lebih kooperatif. Kalau tidak, izinya bisa kita tinjau ulang kembali,” ujar Zarkasi. Karena menyetor retribusi sudah menjadi amanah perda yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. (kir)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut HUT ke-73 TNI, Korem 162/ WB menggelar tari Gemu Famere di lokasi pengungsian korban gempa Lombok, Selasa (4/9).

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., bersama anggota Korem 162/WB ikut melaksanakan tarian Gemu Famere di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat.

Danrem menyampaikan, kegiatan itu dilaksanakan selain dalam rangka menyambut HUT ke 73 TNI, juga untuk menghibur masyarakat khususnya yang berada di tempat pengungsian.

“Kegiatan ini sengaja dilakukan di lokasi pengungsian untuk trauma healing bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa,” kata Rizal.

Dijelaskannya, senam Gemu Famere ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh seluruh satuan jajaran TNI AD mulai dari

H.M. Zarkasi

Praya (Suara NTB) Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan untuk melakukan perlawanan atas keputusan KPU Loteng yang mencoret, Syamsudin, dari Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu legislatif tahun 2019. Dengan melayangkan gugatan sengketa pemilu ke Bawaslu Loteng. Berkas permohonan gugatan pun sudah disampaikan ke Bawaslu Loteng.

Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, S.Ip., kepada Suara NTB, Selasa (4/9) kemarin, mengatakan, pihaknya mengambil langkah hukum karena menilai keputusan KPU Loteng tersebut keliru serta inkonstitusional. Dimana KPU Loteng dinilai menghalangi hak konstitusi warga negara dalam politik.

Syamsudin, kata Ziadi, secara hukum sudah menyelesaikan hukumannnya. Ia pun sudah memenuhi semua persyaratan yang diatur untuk menjadi calon anggota legislatif. Sehingga keliru kalau kemudian KPU yang pada prinsipnya hanya sebagai administrator penyelenggara pemilu, sampai menghalangi apalagi menghilangkan hak konstitusi warga negara.

“Kecuali kalau yang bersangkutan berstatus masih terpidana atau sudah dicabut hak konstitusinya, mungkin keputusan KPU Loteng tersebut diterima. Tapi ini, hukuman sudah selesai dijalankan dan yang bersangkutan tidak termasuk sebagai warga negara yang hak konstitusinya dicabut secara hukum,” tandasnya.

Ziadi pun mengaku optimis bisa memenangkan gugatan tersebut.

Jika bercermin dari beberapa kasus serupa di sejumlah daerah. Dimana hampir semua gugatan dimenangkan oleh Bawaslu setempat. “Kita juga punya referensi di beberapa daerah dengan kasus yang sama. Sehingga kita yakin bisa menang,” tegas Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Terpisah Ketua Bawaslu Loteng,

(Suara NTB/dok)

Ahmad Ziadi Abdul Hanan, membenarkan kalau Partai Demokrat Loteng sudah mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Bawaslu Loteng. Persyaratan pemohonan sengketa juga sudah dinyatakan lengkap. Sehingga gugatan permohonan sengketa pemilu sudah bisa diproses.

Sebagai tahap awal, Bawaslu Loteng akan menggelar mediasi antar kedua belah pihak. KPU Loteng sebagai termohon dan Partai Demokrat sebagai pemohonan. Jika mediasi tidak menemukan kata sepakat, barulah akan dilanjutkan ke tahap sidang ajudikasi. “Untuk proses mediasi sendiri direncanakan digelar Rabu besok (hari ini, red),” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Loteng menyatakan Syamsudin, caleg Partai Demokrat daerah pemilihan V (Jonggat- Pringgarata) tidak memenuhsi syarat sebagai peserta pemilu 2019. Dan, akan dicoret dari DCS. Hal itu dikarenakan status Syamsudin yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Dimana sesuai peraturan KPU, mantan terpidana korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pemilu legislatif 2019 mendatang. (kir)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

Halaman 10

Mendikbud akan Canangkan Pekan Kembali ke Sekolah Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan pekan kembali ke sekolah selama dua pekan mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan datang untuk mencanangkan gerakan kembali ke sekolah.

Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si., berharap pada pekan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan di semua sekolah sesuai kondisi mas-

ing-masing sekolah. “Pada akhir pekan ini pak menteri akan datang mencanangkan gerakan kembali ke sekolah, kita tetapkan dua pekan ini sebagi pekan kembali ke

sekolah,” katanya.

Kehadiran Mendikbud nantinya untuk memberikan bantuan pendidikan, terutama kepada siswa, guru dan sekolah, kemudian apel rela-

apapun pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, anak-anak datang dulu ke sekolah,” katanya.

Ketika di sekolah pembelajaran tidak seberapa, menurutnya itu tidak masalah. Kampanye kembali ke sekolah juga penting dilakukan, karena masih ada guru yang sepertinya belum siap memulai kegiatan persekolahan. “Ini yang perlu kita dorong se-

mua,” ujar Pak Min. Selain itu, ia menjelaskan, sekolah yang rusak pasti akan dibangun kembali.

Ada tiga tahapan, pertama pembangunan kelas darurat sementara yang merupakan tanggung jawab dari Kemendikbud dibantu sejumlah pihak. Kemudian pembangunan sekolah darurat oleh Kementerian PUPR, dan pembangunan sekolah

dari PUPR. Sebelum sekolah darurat oleh PUPR berdiri, dari kemendikbud sudah menyiapkan tenda sekolah darurat sementara. “Jadi itu sudah sekitar 200 lebih yang standar UNICEF, selebihnya tenda dari terpal kami modifikasi supaya agak luas, jadi itu kita dirikan di semua sekolah yang membutuhkan,” kata Pak Min. (ron)

STP Mataram Gelar Orientasi Studi dan Sikap Profesi bagi Mahasiswa Baru

Harus Kembali Mengajar PASCAGEMPA bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya, rasa trauma masih tersisa di masyarakat.

Rasa trauma itu juga menghinggapi para guru. Ada guru yang belum sepenuhnya bisa kembali mengajar. Meski demikian, mereka tetap diminta untuk kembali mengajar demi kelangsung pendidikan para siswa.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/ (Suara NTB/ron) 9) mengakui kondisi pendidH. Aidy Furqon ikan saat ini belum ideal.

Perasaan trauma masih dialami oleh masyarakat, termasuk guru. Ia mengajak kepada guru yang terkena dampak gema agar memulihkan kembali mental dan fisik. “Semampunya guru yang terdampak bisa kembali mengajar. Kita memang belum bisa menjalankan pendidikan secara ideal,” ujarnya.

Ia juga berharap guru yang tidak kena dampak gempa bumi bisa kembali ke sekolah. Aidy mengingatkan, hal terpenting yaitu agar pendidikan siswa tidak ditelantarkan. Apalagi saat ini pendidikan siswa cukup tertinggal dampak dari vakumnya pendidikan selama satu bulan terakhir.

Sementara itu berkaitan dengan cara yang ditempuh guru dengan memberikan sebanyak-banyak tugas di rumah bagi siswa, menurut Aidy itu kurang tepat. Karena dikhawatirkan siswa akan tertekan selama di rumah, apalagi siswa juga masih mengalami trauma. “Harus disesuaikan untuk penugasan,” katanya.

Aidy menyarankan, sebaiknya dilakukan diskusi bersama siswa. Tugas bisa dilakukan menyebar, atau kelompok siswa mengerjakan tugas berbeda. Barulah hasilnya didiskusikan sembari guru memberikan materi. “Tugas jangan jadi nilai rapor, karena situasi anak belum kondusif,” katanya.

Diakuinya saat ini pendidikan siswa yang terdampak gempa sangat tertinggal. Dari kalender pendidikan akan memasuki ujian mid semester. Menurutnya, ujian mid semester sesungguhnya tidak terjadwal dan guru bisa menyesuaikan.

Sedangkan ujian semester merupakan yang paling pokok.

Ketika nantinya tidak bisa melaksanakan ujian di sekolah, guru bisa menyikapi ujian di lokasi tertentu. (ron)

wan pendidikan, dan kampanye kembali ke sekolah.

Pak Min, sapaannya menjelaskan, kampanye kembali ke sekolah ini penting dilakukan. Karena sampai saat ini banyak orang tua siswa yang berat melepas anaknya kembali ke sekolah.

“Jadi karena berpikir sekolah belum aman, ruang kelas belum ada jadi kita dorong untuk orang tua, seperti

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menggelar Orientasi Studi dan Sikap Profesi (OS2P) bagi mahasiswa baru yang dilaksanakan di halaman kampus STP, pada Selasa (4/9) sampai dengan Jumat (7/9). Kegiatan itu diikuti 449 mahasiswa baru STP Mataram.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., ditemui saat pembukaan menjelaskan, sebanyak 449 mahasiswa dari Program Studi (Prodi) S1 Pariwisata, DIII Perhotelan, DIII Perjalanan Wisata, dan DI Food Product dan House Keeping mengikuti OS2P. “Kegiatan ini digelar supaya mahasiswa studi tepat waktu sesuai prosedur, dan dia juga harus paham sejak dini perilakunya seperti apa. Tidak hanya skill, tapi juga attitude, karena itu sejatinya harus disiapkan supaya sejak awal sudah dibina,” ujar Halus.

Halus menjelaskan, tujuan dari OS2P agar mahasiswa memahami tentang sistem penddikan tinggi. Oleh karena itu mereka harus diberikan pemahaman terkait sistem akademik, seperti Satuan Kredit Semester (SKS), Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), dan lainnya. Selain itu, membekali mahasiswa tentang sikap profesi dalam pariwisata.

“Artinya supaya output-nya nanti mereka keluar dengan sikap profesi, tidak hanya baru belajar, begitu keluar punya kompetensi dan sikap profesi,”

(Suara NTB/ist)

ORIENTASI - Para mahasiswa baru STP Mataram yang mengikuti kegiatan Orientasi Studi dan Sikap Profesi (OS2P).

Kegiatan yang berlangsung sampai Jumat (7/9) diikuti 449 mahasiswa baru STP Mataram. jelas Halus yang terhitung menjadi Ketua STP Mataram pada 1 September lalu.

Melalui OS2P mahassiwa juga bisa mengenal lingkungan kampus, seperti mengenal pimpinan, dosen, karyawan, dan fasilitas yang ada. Dengan begitu bisa mempercepat penyesuaian diri. Mahasiswa juga nantinya bisa mengenal hak dan kewajibannya serta mengetahui larangannya, mahasiswa diberikan surat pernyataan dengan materai yang harus mereka tandatangani,

dan diketahui oleh mahasiswa.

Halus mengatakan, surat pernyataan itu berisikan pernyataan tidak menggunakan obat terlarang, menjaga sarana dan prasarana kampus, tidak melakukan tindak kriminal, tidak menganiaya, tidak melakukan tindak asusila, dan menggunakan seragam sesuai waktunya. “Selain itu, patuh pada peraturan, kalau dilanggar makan akan dikeluarkan. Itu penting di awal harus sudah disiapkan, jangan sampai tidak punya dasar hukum untuk mengeluarkan ma-

hasiswa,” kata Halus.

Kegiatan yang dilaksanakan dari pagi sampai dengan Pukul 14:00 Wita ini berisikan materi wawasan kebangsaan yang diisi pemateri dari Korem.

Materi kedua tentang sistem pendidikan tinggi yangdiisi oleh dosen senior. Materi lainnya yaitu sistem pelayanan mahasiswa. Ada juga materi tentang kode etik mahasiswa. “Lalu materi berupa motivasi belajar dan kiat sukses lulus tepat waktu,” ujar Halus.

Tidak hanya itu, materi

mengenai peluang kerja juga disampaikan. Materi mengenai sikap profesi akan disampaikan oleh General Manager Hotel Santika Mataram, Reza Bovier. Selain itu materi yang disampaikan juga tentang orgranisasi kemahasiswaan dan programmnya, berupa penalaran, minat dan bakat, serta kesejahteraan yang berupa disediakannya beasiswa. “Di hari terakhir ada kerja bakti, kerja sosial, jadi mereka (mahasiswa baru) perlu peduli lingkungan,” pungkas Halus. (ron)

Tak Ada Mahasiswa Terdampak Gempa Ajukan Cuti

Dikbud Upayakan Lahan untuk Bangun Sekolah Darurat Giri Menang (Suara NTB) Perbaikan sekolah yang rusak pasca gempa terus diupayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar).

Sebab terdapat hampir sekitar 152 sekolah yang terdampak oleh gempa beberapa pekan lalu itu. Sejauh ini, dari 152 sekolah tersebut, 60 sekolah yang mengalami rusak sedang akan memperoleh bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Yang sudah masuk itu sekitar 60 sekolah dari kemendikbud, kita dikasih bantuan untuk rehab sekolah yang rusak sedang,” ungkap Kepala Dikbud Lobar, M. Hendrayadi, Selasa (4/9).

Meski demikian pihaknya

masih belum menemukan solusi untuk sekolah yang rusak berat.

Sebab hal itu tergantung nantinya kemampuan pemerintah daerah dan pusat untuk membangun kembali sekolah tersebut. “Kita dikasih bantuan rehab untuk sekolah rusak sedang,” ujarnya.

Terkait permintaan Presiden RI Joko Widodo untuk menyediakan sekolah darurat paling telat selama dua bulan. Hendra mengaku masih terkendala lahan untuk sekolah darurat itu. Pihaknya pun sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Sekda Lobar dan Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar.

Sebab pihaknya tidak mungkin membangunkan sekolah darurat

yang jauh dari lokasi pengungsian.

Nantinya setelah ditetapkan lahan untuk sekolah darurat, baru pihaknya akan mengusulkannya ke kementerian terkait.”Nanti siapa yang bagun itu, itu kembali ke kebijakan. Apakah dari daerah, kementerian PU, BNPB atau Kemendikbud,” jelasnya.

Iapun memaparkan terkait kerusakan sekolah yang terdampak gempa. Dari 152 sekolah terdiri dari SD dan SMP yang kondisinya rusak sedang, berat dan ringan. Untuk yang rusak berat sendiri terdapat di tiga SMP yaitu SMPN 2 Gunungsari, SMPN 1 GunungsSari dan SMPN 4 Lingsar. Sedangkan untuk SD terdapat 12 sekolah yang rusak berat.(her)

Mataram (Suara NTB) Hingga kini belum ada mahasiswa terdampak gempa yang mengajukan cuti kuliah di Universitas Mataram (Unram). Pihak kampus belum mendapatkan laporan atau informasi terkait mahasiswa yang ingin cuti kuliah.

Wakil Rektor I Unram Prof. Lalu Wiresapta Karyadi, menegaskan hal tersebut pada Suara NTB belum lama ini. Hingga detik ini tidak ada informasi mahasiswa korban gempa yang mengajukan cuti kuliah. Pihaknya pun belum memastikan berapa jumlah mahasiswa yang belum membayar SPP hingga jadwal yang telah ditentukan.

Diakuinya, bahwa masa pembayaran SPP-UKT untuk mahasiswa lama untuk semua fakultas Unram pembayarannya dari tanggal 1-31 Juli. Di luar jadwal yang telah ditetapkan, maka dianjurkan untuk cuti.

“Kesepakatan kita sejak lama jika tidak membayar SPP dan UKT dianjurkan untuk cuti,” kata Karyadi.

Sementara itu, pihaknya mem-

(Suara NTB/dok)

Lalu Wiresapta Karyadi bantah jika Unram meminta agar mahasiswa lama yang terdampak gempa agar mengajukan cuti kuliah.

Lantaran gempa Lotim pada tanggal 29 Juli atau tiga hari dua hari sebelum berakhir batas pembayaran SPP. Sedang gempa KLU pada 5 Juli berlangsung setelah berakhirnya jadwal batas akhir pembayaran SPP. “Gempa Lotim pada tanggal 29 Juli. Sepertinya mahasiswa asal

Lotim sudah membayar SPP dan Juli ada gempa tanggal 29. Tetapi sejauh itu memang tidak ada mahasiswa yang mengajukan untuk minta tidak cuti ataupun penangguhan pembayaran SPP,” jelasnya.

Artinya gempa yang lebih besar tanggal 5 Agustus atau terjadi setelah masa pembayaran SPP berakhir. Artinya semua proses membayar kuliah sudah berakhir. Sehingga pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan gempa mengingat gempa KLU terjadi setelah berakhirnya masa pembayaran SPP. “Kemudian seminggu pasca batas akhir pembayaran SPP gempa lebih besar 5 Agustus,” ungkapnya.

Sedang bagi mahasiswa baru berasal dari jalur mandiri, Unram memberikan waktu penangguhan pembayaran SPP. “Memang kita berikan penangguhan atau penundaan pembayaran SPP UKT khususnya bagi mereka yang jalur mandiri, ada 20 an yang datang melapor kami tidak mampu bayar SPP untuk itu kita minta penundaan,” akunya. (dys)

Unram Press Dorong Dosen Publikasikan Tulisan Jadi Buku Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) Press terus memacu para dosen agar menerbitkan tulisannya menjadi sebuah buku. Hal ini penting sebagai wujud cerminan aktivitas ilmiah para dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi.

Kepada Suara NTB, Ketua Unram Press Sarkawi, SH., M.H., menegaskan pihaknya siap memfasilitasi jika ada dosen Unram yang ingin menerbitkan tulisannya menjadi sebuah buku. Unram Press akan sangat berbangga dan bahagia jika semua dosen mampu menerbitkan karya ilmiah mereka ke dalam sebuah buku.

Dikatakan Sarkawi, dari data yang dimiliki Unram Press baru sebanyak 88 yang menerbitkan buku dan menyerahkannya ke Unram Press. Masih belum semua dosen menyerahkan buku atau menerbitkan buku.

Bila dilihat dari jumlah dosen Unram, maka tentu jumlah itu masih tergolong sangat sedikit sekali, terlebih dilihat dari rasio dosen mencapai seribuan orang saat ini. Harusnya dosen memiliki buku ajarnya masing-masing. “Harapan kita ini dosen harus punya buku, bukan mengajarkan bukunya orang. Bukunya sendiri ngak ada,” kritiknya.

Di samping menerbitkan buku dosen-dosen Unram, kantor pener-

bitan Unram juga siap menerbitkan buku-buku dosen bahkan pegawai dan masyarakat secara luas.

Sementara untuk buku-buku dosen yang telah diterbitkan tersebut, selanjutnya bisa didapatkan di book store Unram. Pihaknya di saat bersamaan memfasilitasi untuk pemasaran, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan buku dosennya sendiri.

Sejak dipimpin Sarkawi beberapa bulan lalu, Unram Press terbagi jadi tiga unit kerja yakni penerbitan dan percetakan, book store/ ATK, unit foto kopi. “Harapannya bisa mendapat sejuta koleksi buku, bersaing dengan bumi sejuta sapi,” selorohnya. (dys)

Sempat Tertunda, O2SN SMK Tingkat Provinsi Digelar 7 September

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/her)

BELAJAR -Murid SDN 3 Mekar Sari Kecamatan Gunungsari belajar di tenda, karena sekolahnya rusak.

RUSAK - Kondisi bangunan sekolah yang rusak akibat gempa di Lobar.

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK tingkat Provinsi tahun 2018 akan dilaksanakan pada 7 sampai dengan 9 September. Awalnya, O2SN SMK akan dilaksanakan pada awal Agustus lalu. Namun, tertunda akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya.

Kepala Seksi Peserta Didik SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Makbullah, S.Pd. M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/9) mengatakan rencana pelaksanaan O2SN sebenarnya akan dilakukan

pada awal Agustus. Namun gempa bumi yang cukup signifikan mengguncang Lombok selama beberapa kali mengakibatkan O2SN SMK ditunda.

Makbullah mengatakan, peserta O2SN SMK tingkat Provinsi NTB akan diikuti 100 siswa dan 10 pendamping dari 10 kabupaten/kota di NTB. Venue yang akan digunakan yaitu GOR 17 Desember, Gelanggang Pemuda, GOR Rudy’s, dan Kolam Renang Korem Wira Bhakti.

Sebanyak lima cabang lomba akan dilombakan pada O2SN SMK tingkat Provinsi NTB, yaitu Atletik, Karate, Pencak Silat, Renang, dan Bulu Tangkis. “Pemenang akan mewakili NTB ke O2SN

SMK tingkat nasional, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 16 sampai dengan 22 September,” katanya.

Peserta yang mengikuti O2SN SMK tingkat Provinsi NTB merupakan juara dari kabupaten/kota, baik kategori putra maupun putri. Oleh karenanya setiap kabupaten/kota diwakili oleh 10 orang siswa untuk lima cabang lomba O2SN. Makbullah menjelaskan, tujuan dari O2SN SMK ini untuk memupuk minat dan bakat siswa melalui olahraga. Diakuinya potensi juara dari NTB di kancah nasional ada pada cabang pencak silat. “Pencak silat kita harapkan,” katanya. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 5 September 2018

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) di Kabupaten Sumbawa mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Keterlambatan atau deviasinya hampir mencapai 17 persen.

Hal ini berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Selasa (4/9).

Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, SH, kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Dari hasil cek lokasi, jumlah deviasi menginjak 16,57 persen atau hampir 17 persen dengan progres 21 persen. Terjadinya keterlambatan ini lantaran terhambat dalam proses pengiriman baja. Sampai saat ini konsultan pengawas belum menerima invois pengiriman baja dari penyedia. Dimana baja ini dapat menutupi deviasi yang ada.

“Informasi dari konsultan pengawas bahwa invois tersebut sampai saat ini belum diterima dikarenakan dari penyedia sendiri kurang kooperatif. Bahkan sudah ada teguran pertama yang dilayangkan oleh konsultan pengawas terhadap penyedia tersebut,” ujarnya.

Keterlambatan juga disebabkan karena adanya permasalahan di internal pekerja proyek tersebut. Awalnya pada saat adanya distribusi material, petugas pengamanan yang bertugas, meminta pungutan. Para tukang terpicu emosinya dan berusaha melawan sehingga terjadi pengeroyokan terhadap petugas tersebut. Setelah itu, terjadi aksi balasan sehingga membuat salah satu tukang harus diopname. Pasca kejadian itu, selama beberapa hari tidak ada tukang yang bekerja.

“Karena ada kejadian itu dari hari Rabu sampai Minggu tidak ada yang bekerja, sehingga terjadi keterlambatan. Tukang baru masuk dan baru ada pelaksanaan pekerjaan pagi ini,” jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini rekomendasi yang disampaikan pihaknya belum sepenuhnya terlaksana karena belum adanya baja. Adanya penambahan tukang juga tidak bisa mengejar keterlambatan karena belum adanya baja tersebut.

“Memang sudah ada penambahan tukang, tetapi tidak bisa terkejar. Tukang belum bisa bekerja karena belum ada baja. Hanya beberapa komponen saja yang bisa dikerjakan. Mengingat yang paling bisa menekan deviasi adalah baja,” tukas Putra.

Baja ini, lanjutnya, informasinya didatangkan dari Surabaya. Namun pihak penyedia belum bisa memberikan kepastian apakah baja sudah dikirim atau belum. Pihaknya khawatir jika dalam minggu ini baja tak kunjung datang, maka akan berpotensi menambah angka deviasi. Untuk itu, pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait mengenai adanya permasalahan yang ditemukan.

Jika nantinya tidak ada progres signifikan dalam pembangunan SIKIM, maka pihaknya akan mempertimbangkan untuk melanjutkan pendampingan. “Apabila tidak ada progres signifikan, otomatis pertimbangan untuk pendampingan kita cabut. Kita masih melihat sampai minggu depan progresnya seperti apa,” pungkasnya. (ind)

Atlet Asian Games Harus Latihan di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan prestasi yang diukir atlet NTB di kancah internasional harus terus didukung. Dalam hal ini, dia menginginkan atlet-atlet NTB yang telah sukses mengukir prestasi di level internasional harus berlatih di luar negeri, sehingga para atlet itu dapat terus meningkatkan prestasi di level internasional.

“Mereka (atlet) yang meraih medali di Asian Games harus sering mengikuti event internasional. Kalau bisa mereka latihannya di luar negeri, sehingga terbiasa dengan pertandingan level internasional,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Andy ketika melihat beberapa atlet NTB yang sukses mengukir prestasi di event internasional. Dicontohkannya

delapan atlet NTB yang berhasil meraih dua medali perak dan empat perunggu di Asian Games 2018.

Dicontohkannya, Lalu Muhammad Zohri yang meraih medali perak di Asian Games 2018. Menurut Andy, juara dunia lari 100 meter junior di Finlandia tahun 2018 itu harus terbiasa latihan di luar negeri, sehingga dengan begitu Zohri bisa meningkatkan prestasinya di level senior.

Menurutnya, atlet sekelas Zohri tak bisa lagi latihan di

Indonesia karena hal itu tak akan membantu prestasi Zohri. Dalam hal ini Zohri harus berlatih di Amerika karena di Amerika, Zohri akan terbiasa berlatih dengan pelari-pelari terbaik dunia.

“Kalau Zohri latihannya di Indonesia sangat sulit untuk meningkatkan prestasinya.

Karena lawan-lawan Zohri di Indonesia dibawah kemampuan Zohri,” jelasnya.

Latihan di luar negeri, diakui Andy membutuhkan biaya yang besar.

Namun demikian soal anggaran bisa dibicarakan dengan KONI Pusat dan pengurus cabor pusat. Dalam hal ini , KONI NTB bisa melakukan sharing anggaran dengan KONI pusat dan cabor untuk biaya latihan atlet di luar negeri. (fan)

H. Andy Hadianto

NTB Butuh Sarana dan Prasarana Olahraga

Atletik akan Kembali Ukir Sejarah di PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik makin optimis menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Mereka bertekad akan kembali mengukir sejarah di atletik dengan menyumbang lebih dari 7 emas.

Wakil Ketua PASI NTB, Nasaruddin yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (4/9) kemarin mengatakan, cabang olahraga atletik akan kembali mengulang sejarah yang pernah dicetak oleh PASI NTB di PON 2012, dimana pada saat itu cabor atletik berhasil meraih tujuh medali emas.

“Saya yakin cabor atletik akan kembali buat sejarah di PON. Dan saya rasa atlet atletik bisa meraih lebih dari delapan medali emas,” ucapnya.

Dikatakannya, peluang atlet atletik NTB meraih delapan medali emas di PON cukup besar. Pasalnya, hasil kejuaraan nasional dan internasional belakangan ini telah banyak melahirkan atlet atletik NTB berprestasi nasional, bahkan prestasi atlet NTB telah menembus level internasional.

Beberapa atlet yang diprediksi dapat meraih medali emas di PON Papua tahun 2020 adalah Lalu Muhammad Zohri, pelari tercepat Indonesia saat ini. Pelari remaja asal KLU itu diakui dapat mendulang tiga emas, yakni di nomor 100 meter, 200 meter dan estafet 4x100 meter putra.

Selanjutnya, Safwaturrahman diandalkan di nomor lompat jauh dan nomor lompat jangkit. Alasannya Atlet Sumbawa ini pernah meraih medali emas di nomor lompat jangkit PON 2016 dan medali perunggu di Asian Games. Selain itu, tiga emas lagi dari Andrian nomor 400 meter gawang putra, Ridwan di nomor 1.500 meter putra dan 4x400 meter putra. Ketiga nomor tersebut merupakan penyumbang medali emas NTB di PON 2016. (fan)

(ant/bali post)

ADU CEPAT - Atlet Sepeda BMX Indonesia, yang berasal dari NTB, I Gusti Bagus Saputra (kanan) beradu cepat dengan atlet BMX Thailand Sittichok Kaewsrikhao (kiri) pada penyisihan Balap Sepeda BMX Putra Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Pulomas International BMX Center, Jakarta, Sabtu (25/8) lalu.

Mataram (Suara NTB) Para patriot olahraga NTB belum lama ini berhasil mengukir sejarah baru di pesta puncak olahraga internasional. Sebanyak enam medali, yakni dua perak dan empat perunggu telah dipersembahkan atlet unggulan NTB dari cabor atletik, balap sepeda BMX dan bola voli pasir.

Medali perak pertama dipersembahkan lewat I Gusti Bagus Saputra dari balap sepeda BMX dan medali perak kedua diraih Lalu Muhammad Zohri dan Fadlin di nomor estafet 4x100 meter putra. Sementara itu empat medali perunggu

Ratusan Remaja Deklarasi Tolak Ujaran Kebencian Mataram (Suara NTB) Ratusan remaja di Mataram yang tergabung dalam Remaja Cinta Damai (RECIDA) menggelar seminar kebangsaan menyusul perhelatan akbar Pilpres 2019, Selasa (5/9).

Salah satu yang jadi fokus perhatian RECIDA ialah adanya potensi ujaran kebencian, terutama pada diri para remaja sebagai pendukung sekaligus pemilih pemula.

Untuk itu, deklarasi menolak ujaran kebencian dilakukan ratusan remaja lintas golongan tersebut.

Dewan Pembina RECIDA Prof. Suprapto mengakatakan bahwasanya deklarasi penting dilakukan, mengingat Indonesia sebagai negara pluralis memang tidak steril dari gesekan berbagai kepentingan dan simpul identitas yang menung-

gagi berbagai even politik apapun. Perbedaan pilihan politik sering kali menjadi pemicu munculnya konflik komunal.

Di sisi lain, rakyat terkadang mengekspresikan kebebasan mendukung dan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden secara berlebihan yang kontras dengan nilai-nilai demokrasi.

Cara-cara seperti ini menjadi alasan untuk mengatakan bahwa pesta demokrasi seperti Pilpres dan Pileg sangat rentan dengan konflik sosial.

Kerentanan konflik sosial seperti inilah mengharuskan semua kalangan mengantisipasi secara dini setiap kemungkinan atau cela konflik yang akan terjadi. Pesta demokrasi seperti Pilpres dan Pileg merupakan salah satu momentum yang perlu diantisipasi karena banyak kepentingan yang ter-

libat di dalamnya.

Pengekspresian kepentingan politik yang berlebihan akan bermuara pada terciptanya potensi konflik horizontal. Apalagi bila hal tersebut melibatkan masyarakat yang mudah terprovokasi, yang terbiasa anarkis dan aksi kekerasan sebelumnya.

Pihaknya ingin melalui kegiatan ini mampu memberi pemahaman kepada peserta bahwa Pemilu 2019 adalah ajang pendidikan politik, bukan sebagai wadah untuk saling membenci. Selain itu mampu mengidentifikasi jenis ancaman konflik dalam setiap tahapan Pemilu 2019, serta memberi keyakinan pada peserta akan pentingnya komitmen dan aksi bersama untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang damai, aman, dan sejuk. (dys)

diraih Sapwaturrahman di nomor lompat jauh dengan lompatan 08,09 meter, Huswatun Hasanah di cabor tinju, kelas 75-60 Kg putri. Selanjutnya medali perunggu lainnya diraih lewat pasangan voli pasir putri, Putu Dini Jasita Utami dan Ditha Juliana serta Danangsyah di voli pasir putra.

Persembahan dua medali perak dan empat perunggu oleh para atlet NTB telah menjadi catatan sendiri bagi prestasi olahraga di NTB. Pasalnya, untuk pertama kalinya atlet asal NTB mampu mempersembahkan medali di Asian Games, dimana se-

belumnya atlet NTB tak pernah meraih medali lebih dari satu di Asian Games. Terakhir, hanya satu atlet NTB Agus Salim yang pernah meraih medali perunggu di Asian Games beberapa tahun lalu.

Pemerhati Olahraga NTB, Nasaruddin yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (4/9) kemarin mengatakan prestasi yang sudah dicapai oleh patriot -patriot olahraga NTB itu bukanlah kebetulan.

Namun hasil itu dapat diraih lewat pembinaan jangka panjang dan berkelanjutan.

“Pestasi atlet tidak ada yang kebetulan. Prestasi olahr-

aga bisa diraih lewat pembinaan yang berkelanjutan. Seperti atlet-atlet NTB yang juara di Asian Games merupakan atlet-atlet yang lahir dari pembinaan jangka panjang panjang,” ucapnya.

Diakuinya, Lalu Muhammad Zohri, Fadlin, Putu Dini Jasita, Dita Juliana, Danangsyah, Sapwaturrahman dan I Gusti Bagus Saputra merupakan atlet yang lahir dari program latihan jangka panjang.

Mereka latihan sejak usia remaja hingga dewasa.

Dicontohkannya, pembinaan jangka panjang yang telah berjalan dengan baik di

NTB saat ini adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB. Pusaran pendidikan latihan atlet pelajar itu diakui Nasaruddin telah banyak melahirkan atlet nasional hingga internasional.

Tahun ini saja PPLP NTB sudah melahirkan dua atlet juara dunia, yakni Lalu Muhammad Zohri, juara dunia atletik junior di Finlandia tahun 2018 dan Atlet pencak Silat, Yuliana juara dunia silat di Thailand tahun 2018.

Selain memiliki pusat pendidikan latihan untuk atlet pelajar, Pemprov NTB melalui KONI NTB juga telah melaksanakan program latihan atlet jangka panjang. Program latihan daerah jangka panjang oleh KONI NTB itu dinamakan Pelatda Mayung.

Pelatda Mayung NTB mulai serius garap oleh KONI NTB setelah atlet NTB sukses meraih 11 medali emas di PON tahun 2012.

Kemudian mulai tahun 2013 hingga saat ini program latihan daerah telah berjalan dengan baik meski pun ada riak-riak disaat pelaksanaan.

Namun para atlet NTB telah banyak berprestasi di kancah nasional hingga internasional, prestasi tertinggi atlet NTB di Asian Games 2018, dimana delapan atlet NTB sukses persembahkan dua perak dan empat perunggu.

Menurut Nasaruddin, prestasi yang diraih oleh atlet NTB ini harus mampu dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Sehingga kedepan atlet NTB dapat kembali membanggakan nama bangsa dan daerah di level internasional.

Salah satu yang menjadi perioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan prestasi olahraga adalah melengkapi sarana dan prasarana. Pasalnya sarana olahraga yang ada di NTB belum bisa mendukung pelaksanaan event internasional. Namun NTB bersyukur atlet NTB yang berlatih di Pelatnas ternyata mampu menyumbangkan medali.

Diakuinya, kemampuan atlet NTB meraih medali di kancah internasional bukan kebetulan, namun hal itu dikarenakan potensi bibit atlet di NTB sangat mumpuni dikembangkan untuk berprestasi di kancah dunia. Sehingga untuk mendukung prestasi atletnya sudah saatnya Pemprov NTB memikirkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai guna mendukung prestasi atlet hingga level dunia. (fan)

Pindah Kantor, Bupati Ingatkan Cek Kehadiran Pegawai Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengingatkan seluruh Kepala OPD agar mengecek tingkat kehadiran pegawai dan para staf masingmasing, pasca menempati kantor Bupati Bima di Godo Kecamatan Woha, belum lama ini.

Orang pertama di Pemeritnahan Kabupaten Bima ini mengharapkan Kepala OPD agar dapat mengevaluasi kinerja bawahanya, jika ditemukan ada sejumlah pegawai atau staf yang kurang disiplin dalam masuk kantor.

“Kepala OPD berhak memberikan teguran terhadap ASN. Karena keberadaan ASN ini merupakan salah satu Abdi Negara maupun Abdi Masyarakat dalam hal pelayaan,” katanya.

Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh kepala OPD dan ASN agar dapat menunjukan loyalitas dalam bekerja. Sehingga apapun program yang dilaksanakan oleh Kepa-

la Daerah dapat didukung dan dikerjakan bersama.

“Bulan September merupakan triwulan terakhir OPD untuk menjalankan program dan kegiatan yang tercover dalam TA berjalan terutama OPD yang menyelenggarakan Dana DAK,” katanya.

Oleh karena itu, Bupati menekankan seluruh OPD agar mengevaluasi csecara menyeluruh capaian keberhasilan realisasi dan dampak program yang telah dilaksanakan sebelumnya bagi daya dukung kehidupan masyarakat secara multidimensi.

“Susun laporan lengkap baik proses maupun capaian program. Karena semua itu menjadi dasar kami untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan pemerintahan serta referensi penilaian atas kemampuan dan prestasi Aparatur,” katanya.

Ia menambahkan dengan pemindahan dan penempatan kantor Bupati yang baru

tersebut, diharapkan akan menjadi langkah awal bagi pihaknya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Karena penempatan kantor baru, kita harus memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bima,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/dok)

Terkendala Baja, Deviasi Pembangunan SIKIM Hampir 17 Persen

Halaman 11

Hj. Indah Dhamayanti Putri

SUARA NTB

Rabu, 5 September 2018

Inspektorat Belum Fokus Tangani Temuan Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Inspektur pada Inspektorat Lombok Barat, H.R. Agus Hidayat mengatakan pihaknya belum fokus pada penanganan temuan LHP BPK terutama pengembalian kerugian negara.

Hal ini dikarenakan pihaknya masih bertugas menjadi koordinator lapangan penanganan bencana.

“Sekarang saya belum fokus ke sana (tindaklanjut temuan LHP BPK), karena saya kan koordinator lapangan bencana.

Satu bulan ini praktis saya lepas,” kata Agus kepada media ditemui di kantor DRPD, Selasa (4/9). Progres tindaklanjut temuan LHP juga belum tahu persis update terbaru.

Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) IV Dewanti Septiana Mutrika mengakui temuan di OPD secara umum ditemukan ada di 30 OPD. Sejauh ini dari sekian banyak OPD ini rata-rata sudah menyelesaikan temuan khususnya yang bersifat admistrasi. Sedangkan untuk temuan kerugian ini memang butuh waktu untuk penyelesaian pengembalian kerugian.

Seperti temuan kekurangan volume pekerjaan ada di beberapa OPD, kekurangan pembayaran pajak (pajak PPh), kekurangan pajak konstruksi. Ia menyebut beberapa OPD yang nunggak di antaranya Dikbud, BPKAD, Dinas PU. Seperti di dinas PU terdapat delapan paket yang menjadi temuan kerugian negara akibat kekurangan volume pekerjaan.

Dari total nilai temuan kerugian mencapai Rp1,1 miliar, dibayarkan sebelum LHP terbit Rp300 juga lebih sehingga tersisa di LHP Rp800 juta lebih. Namun sisa kerugian ini sudah diselesaikan sehingga tinggal Rp86 juta lebih. “Kami sudah kontak dinas PU, ternyata sisa kerugian negara Rp86 juta itu sudah disetor,” tegasnya. Menyoal sisa tunggakan kerugian negara yang belum dikembalikan, sejauh ini belum direkap. Termasuk sisa OPD yang belum menuntaskan kerugian negara.

Lebih jauh kata Dewanti, dari sekian banyak temuan kerugian negara yang paling banyak yang belum mengembalikan pihak DRPD. Untuk mengembalikan kerugian ini, pihak DRPD mencicil dari gaji tiap bulan. “Iya menang begitu (kerugian negara belum dikembalikan paling banyak di DRPD,” kata Dewanti. (her)

q

Halaman 12

Dr. Zul Buka Peluang 1.000 Pemuda NTB Belajar ke Polandia Mataram (Suara NTB) Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gontha mengapresiasi komitmen Gubernur NTB terpilih, Dr. H. Zulkieflimansyah yang ingin mengirim 1.000 pelajar/mahasiswa untuk menuntut ilmu di Polandia.

“Ingin saya informasikan bahwa saya besok akan kedatangan Gubernur terpilih NTB, Zulkieflimansyah,” ungkap Peter F. Gontha melalui akun Facebook-nya, Selasa (4/9).

Peter F. Gontha pun mengutarakan bahwa kehadiran Dr. Zul hanya seorang diri. “Beliau datang sendiri, ke KBRI Warsawa, Polandia tanpa kawalan ataupun siapapun juga. Beliau akan menginap di kediaman Wisma Indonesia, agar irit biaya. Tidak di Hotel,” ungkapnya.

Menurut Peter F. Gontha, Dr. Zul hadir di Polandia untuk bertemu dengan pihak universitas setempat dan lembaga- lembaga pendidikan. Agenda ini tak lain adalah upaya Dr. Zul untuk mewujudkan mimpinya yang ingin mengirim 1.000 pelajar/mahasiswa NTB ke luar negeri setiap tahunnya.

Di Polandia, rencananya para pelajar/mahasiswa itu akan belajar di bidang sains.

Institusi pendidikan di Polandia menjadi pilihan menarik. Menurut Peter F. Gontha, biaya pendidikan di Polandia 20% lebih murah dari pendidikan di negara barat lain, namun kualitas pendidikannya sudah berstandar Uni Eropa. Peter F.

HILANG

HILANG

HILANG STNK R2 SUZUKI FU DR3559HG NOKA/ NOSIN : MH8BG41CAB1548426/G420ID-608754 AN. SAPRIADI HILANG DISEKITAR KANTOR PT. PILAR PUTRA TEHNIK JL. BRAWIJAYA MATARAM

HILANG BPKB R2 HONDA DR2303SI NOKA/NOSIN : MH1KEV7182K146279/ KEV7E-1146643 AN. H. MUHTASAR HILANG DISEKITAR PERTOKOAN PASAR RENTENG PRAYA

HILANG BPKB R2 HONDA DR3507SS NOKA/NOSIN : MH1J81179K455847/ JB81E-1451470 AN. MURTAZAM HILANG DISEKITAR PASAR RENTENG HILANG BPKB R2 HONDA DR3218TU NOKA/NOSIN : MH1JFY112GK069239/ JFX1E1066830 AN. H. MUHTASAR HILANG DISEKITAR PERTOKOAN PASAR RENTENG PRAYA HILANG BPKB R2 HONDA DR3410TD NOKA/NOSIN : MH1JFB115CK544084/ JFB1E1541295 AN. H. MUHTASAR HILANG DISEKITAR PERTOKOAN PASAR RENTENG PRAYA HILANG BPKB R2 HONDA DR2264SC NOKA/NOSIN : MH1KEVA275K018699/ KEVAE-2017026 AN. H. MUHTASAR HILANG DISEKITAR PERTOKOAN PASAR RENTENG PRAYA

(Suara NTB/ist)

BERSAMA DUBES - Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Dubes Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gontha, dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu.

Gontha menambahkan bahwa Dr. Zul ingin menjadikan NTB pusat Riset dan Sains di Indonesia. “Beliau ingin bertukar pikiran mengenai energi terbarukan. Beliau mempunyai mimpi besar,” tegasnya.

“Beliau (juga) ingin melihat teknologi pembangunan rumah murah yang dapat dibangun dalam waktu singkat untuk para korban Gempa di Lombok,” ujarnya. Menurutnya, Dr. Zul adalah tipikal orang muda yang mau bekerja tanpa banyak bicara.

Polandia saat ini dikenal memiliki cukup banyak universitas atau lembaga pendidikan terkemuka. Beberapa di antara universitas terkemuka itu adalah University of Warsaw, Jagiellonian University, AGH University of Science and Technology, Warsaw University of Technology dan banyak

lagi lembaga lainnya.

Dalam banyak kesempatan, Dr. Zul sendiri telah menegaskan pentingnya mengenyam pendidikan di luar negeri. Sebagai sosok yang pernah belajar di berbagai kampus dan lembaga pendidikan terkemuka di luar negeri, Dr. Zul merasakan sendiri betapa banyak hal berharga yang diperoleh dari belajar di luar negeri.

Mulai dari manfaat belajar di universitas berstandar tinggi, hadirnya berbagai pengalaman baru, manfaat memiliki jejaring pertemanan lintas negarabangsa, hingga tumbuh dan semakin kuatnya kebanggaan terhadap bangsa sendiri.

“Untuk itulah, kami akan menyiapkan banyak beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa kita, yang bisa diakses,” ujar Dr. Zul. (aan)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-08523 8359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

HILANG BPKB R2 HONDA DR3286TH NOKA/NOSIN : MH1JF8114DK863428/5F81ENC110A1C AN. H. MUHIDIN HILANG DISEKITAR PASAR RENTENG PRAYA HILANG STNK R2 YAMAHA DR5939CM NOKA/NOSIN : MH3SE881DF1340967/ E3R2E0362104 AN.ATNILA EPYTHDINA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4326CR NOKA/NOSIN : MH1KB1112GK0771991/ KB11E-1078015AN.IGEDEMERTHA HILANG DISEKITAR JL. SAPTA WARGA MATARAM HILANG STNK R4 HONDA NEW BRIO DR1897BC NOKA/NOSIN : MHRDD1750GJ703765/L12B31810831 AN. IDA BGS INDRA SURYADHARMA HILANG DIESKITAR JL. BUNG KARNO PAGUTAN MATARAM HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR2242CL NOKA/NOSIN : MH1JFK110F1K337376/ JFK1E-1331365 AN. MARIYADI HILANG DISEKITAR AREAL PARKIR PADANG BAE BALI

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 5 September 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

Cari Solusi yang Tepat GEMPA tidak hanya menyisakan puing-puing bangunan yang rusak. Gempa juga berpengaruh besar terhadap banyak sektor di daerah yang dilanda gempa, seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan hingga pariwisata. Jika selama ini, NTB mengandalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), seperti tiga Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, termasuk pendakian ke Gunung Rinjani melalui Senaru, kini objek wisata ini masih belum pulih. Bahkan, pendakian ke Gunung Rinjani, baik lewat Senaru dan Sembalun ditutup pemerintah sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Begitu juga dengan objek pariwisata di Lombok Barat, khususnya di Senggigi, Batulayar, Kerandangan sepi pengunjung.

Khusus dampak gempa terhadap pariwisata selain menyebabkan bangunan hotel, restoran dan fasilitas wisata rusak, juga berdampak terhadap nasib karyawan atau pekerja hotel. Jika selama ini, keberadaan tiga Gili, Gunung Rinjani dan beberapa objek wisata di Lombok Barat menjadi tumpuan orang mencari pekerjaan, kini keberadaan kawasan ini masih belum stabil. Sebagai contoh, kawasan tiga Gili yang sebelumnya menjadi favorit wisatawan dunia, kondisinya masih belum normal. Kalau pun ada kunjungan wisatawan ke lokasi ini tidak seperti dulu. Per harinya kunjungan wisatawan bisa dihitung dengan jari. Itupun, mereka hanya sebentar di objek wisata ini, karena tiga Gili juga sangat berdampak akibat gempa yang mengguncang beberapa waktu lalu.

Seperti diungkapkan Human Resources Development (HRD) Hotel PinkCoco Gili Trawangan dan Gili Air, Ocank, jika sebanyak 27 kamar Hotel PinkCoco di Gili Trawangan mengalami kerusakan. Begitu pula Hotel PinkCoco yang ada di Gili Air, sebanyak 32 kamar juga rusak. Hal ini membuat hotel ini tidak dapat beroperasional hingga enam bulan ke depan. Dalam kurun waktu itu pula semua karyawan hotel tidak dapat bekerja.

Kondisi ini tentu harus dihadapi pihak manajemen hotel dan karyawan, karena tidak ada pemasukan buat hotel. Apalagi pihak hotel harus mengembalikan uang (refund) yang sudah ditransfer calon tamu. Selain kerugian, pihak hotel dihadapkan dengan kerusakan gedung, alat-alat dan lainnya. Belum lagi di hotel lain yang ada di kawasan tiga Gili mengalami permasalahan serupa, sehingga tidak mampu beroperasi dan mempekerjakan karyawannya.

Hal yang sama juga terjadi di Hotel Puri Saron yang ada di kawasan Senggigi. Hampir semua karyawannya diberhentikan sementara, bahkan ada pula yang mengajukan surat pengunduran dirinya. Namun ada pula yang ditugaskan ke Hotel Puri Saron di daerah lain, sehingga mereka tetap dapat bekerja.

HRD Hotel Puri Saron Mery Apsari, mengaku 80 persen bangunan hotel ini mengalami kerusakan, sehingga mereka menutup operasional hotel ini hingga enam bulan ke depan. Selama perbaikan itu, karyawan hotel diberhentikan sementara dan akan dipanggil kembali setelah perbaikan atau pembangunan hotel ini selesai.

Melihat fakta ini, tentu pihak hotel tidak bisa dipaksa harus mempekerjakan karyawannya, sementara hotel dalam kondisi rusak.

Meski ada kebijakan akan dipanggil oleh pihak manajemen hotel, jika kondisi kembali normal, nasib karyawan juga perlu mendapat perhatian selama tidak bekerja. Di sinilah peran pemerintah dalam memperhatikan nasib karyawan hotel yang tidak bekerja sambil menunggu hotel kembali beroperasi. Sementara, karyawan hotel memiliki keluarga yang harus dinafkahi dan membutuhkan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah jangan hanya berjanji atau memberikan pernyataan, jika pariwisata akan pulih secepatnya. Namun, nasib pekerja hotel atau pariwisata yang tidak memiliki penghasilan terabaikan. Untuk itu, pemerintah harus mencari solusi yang tepat bagi nasib pekerja pariwisata agar tidak semakin menderita terkena dampak gempa. (*)

OPINI

Halaman 14

Keprimitifan yang Terungkap Pasca-Gempa Lombok ERHITUNG sejak 25 Agustus 2018 lalu status tanggap bencana gempa bumi di Pulau Lombok telah dihapus. Kantor, sekolah dan pusat kegiatan masyarakat lainnya mulai dibuka kembali. Masyarakat pun mulai berbenah; entah membereskan puing-puing reruntuhan rumah atau membongkar tenda di pengungsian.

Secara umum, pemulihan aktivitas sudah mulai dilakukan.

Pasca-gempa memang menjadi situasi puitik bagi masyarakat di lokasi. Kembali dari pengungsian dan mendapati rumah telah rubuh, sekolah telah rata, kantor tidak lagi utuh, membuat hati dan pikiran pun—tidak hanya tubuh—harus ikut berbenah.

Meskipun hingga saat ini gempa-gempa berskala kecil masih terus terasa tapi pemulihan insfrastruktur tetap berjalan. Dengan bantuan yang masih tetap berdatangan dari berbagai penjuru, pengalihan distribusi pun dilakukan. Semisal, banyak bantuan terpal dan tenda dialihkan ke kantor-kantor dan sekolah sebagai pengganti ruangan sementara gedung dalam renovasi.

Lalu bagaimana dengan bantuan logistik semacam bahan makanan kaleng, beras, telur dan lain sebagainya? Bantuan berupa itu semua tak kalah banyak dari terpal, tenda, dan alat-alat konstruksi bangunan. Padahal dalam situasi pasca-gempa masyarakat lebih membutuhkan jenis bantuan yang kedua. Namun demikian, tak dapat dipungkiri adanya faktor tertentu yang membuat bantuan logistik— berupa makanan—tetap datang.

Sebagai manusia yang membutuhkan bantuan, kita tidak bisa serta merta “memesan” jenis barang yang dikirim oleh para pemberi bantuan. Sebagai manusia berbudi, ada sikap syukur di setiap penerimaan.

Akan tetapi “memesan” dalam artian mengomunikasikan jenis keperluan dalam memenuhi kebutuhan korban gempa bukanlah tidak mungkin. Hanya saja jumlahnya sedikit sehingga lebih banyak yang menerima bantuan tanpa “memesan”.

Bicara bantuan takkan lengkap

Oleh: Ilda Karwayu (Komunitas Akarpohon Mataram) tanpa melibatkan relawan dan teknis distribusi. Bantuan yang datang disortir sesuai data dari posko bantuan setempat. Kemudian disalurkan oleh relawan sesuai rute distribusi. Data tersebut selama ini bertebaran di masyarakat korban gempa dan relawan sehingga tidak sulit menemukan daerah yang belum terjangkau bantuan.

Suatu hari—pasca-gempa—saya membaca sebuah pesan broadcast di salah satu grup diskusi WhatsApp. Pesan panjang berisikan informasi lokasi korban gempa dengan penduduk lebih dari 100 orang yang belum tersentuh bantuan sejak gempa besar terjadi bulan lalu, lengkap dengan informasi tambahan berupa ketidaksediaan air dan kondisi logistik di sana. Katanya, mereka sehari-hari sampai harus makan talas rebus dan pisang sembari menunggu bantuan.

Di akhir pesan, dibubuhkanlah kalimat ajakan untuk membantu dalam bentuk logistik makanan; mi instan, minyak goreng, tempe, sayuran dan sebagainya. Dalam hati saya membatin, bukankah justru pisang dan talas adalah makanan sehat yang baik untuk tubuh? Bahkan di Kota Mataram ini kita harus ke pasar lalu menukar hasil bumi tersebut dengan uang untuk menikmatinya.

Yang lebih mencengangkan lagi adalah ketika salah satu anggota grup membalas pesan tersebut dengan informasi, “Sebelum gempa bumi, di sana memang sudah begitu kehidupannya. Dan, bukan mau ngolok, tapi rasa talas memang enak. Apalagi daunnya, seperti daging.” Dengan kata lain, sehari-hari memang hasil bumilah yang menghidupi mereka. Betapa kita tidak menyadari bahwa selama ini, di Pulau Lombok, masih ada masyarakat yang hidup seprimitif itu.

“Kaget” Lalu Latah Dewasa ini kata primitif masuk ke dalam dikotomi negatif; membuatnya seolah-olah menjalani

RADIO

hidup primitif adalah hal memalukan. Primitif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah kata sifat bermakna, “dalam keadaan yang sangat sederhana; belum maju (tentang peradaban; terbelakang).”

Maka benarlah istilah yang tersemat pada lokasi pemakan talas dan pisang tersebut: primitif.

Tidak ada yang salah dari istilah tersebut. Mereka pun tidak berdosa menjalani hidup primitif. Saya pernah menjadi relawan dan mendistribusikan bantuan ke daerah primitif. Di sana semua bangunan aman kecuali rumah berbahan batu-bata hasil bantuan pemerintah—yang rampung dibangun dua tahun lalu.

Bangunan beranyaman bambu dan berugaq berbahan kayu senantiasa tetap kokoh berdiri.

Jika primitif menjadi salah satu indikator kemiskinan suatu daerah, maka, bencana alam gempa bumi ini telah menajamkan mata kita untuk melihat sebagian kenyataan.

Kehidupan yang selama ini—muncul atau tidaknya bencana gempa bumi—tetap berada di sana dan menjalani kehidupan dengan situasi demikian adanya. Tanpa bantuan logisitik dan medis, pun tanpa akses yang baik menjutu kota.

Bicara akses, saya dan tim relawan saat itu tak dapat masuk lebih dalam lagi ke arah perbukitan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) karena kesulitan akses. Maka solusinya adalah menghubungi masyarakat di sana dan menunggu mereka datang menjemput bantuan. Gempa bumi nyatanya tidak berefek banyak bagi mereka; karena bantuan logistik macam ini tak ubahnya seperti acara pembagian daging qurban saat Hari Raya Iduladha setiap tahun. Tak peduli apa agama mereka, daging tetap disalurkan.

Saat mengumpulkan data distribusi bantuan gempa, kita sebagai masyarakat yang tinggal di kota hanya merasa “kaget” saat menemukan mereka. Seandainya bencana ini tidak melanda Pulau Lom-

bok, apa kita akan menyadari keberadaan mereka? Apa kita akan tergerak oleh rasa empati untuk mengumpulkan data daerah-daerah primitif di pulau ini, lalu melakukan sesuatu untuk membantu meningkatkan peradaban di sana?

Rasanya hampir tidak ada jalan untuk berkata, “iya”.

Sehingga efek dari kekagetan tersebut adalah perasaan heroik dan akhirnya diikuti oleh sikap latah. Latah memberi bantuan dengan harapan mereka terselamatkan dari bencana ini. Pada kenyataannya, sekali lagi, datang atau tidaknya bantuan dari kita ke sana, mereka akan tetap makan talas rebus dan pisang. Pun, gempa bumi akan tetap muncul karena lempeng tektonik di bumi tetap bergerak—terlebih di wilayah Cincin Api Pasifik.

POJOK Merugi, pemilik hotel rumahkan karyawan pascagempa Angka pengangguran terancam membengkak

*** Sail Moyo Tambora, momentum bangkitkan pariwisata NTB Lebih cepat, lebih baik

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 5 September 2018

Verifikasi Bangunan Rusak Berat, Tuntas Akhir September Mataram (Suara NTB) Data terbaru yang dikeluarkan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Dampak Bencana (PDB) Gempa NTB, jumlah rumah rusak yang dilaporkan sebanyak 149.706 unit. Tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Pemerintah menargetkan verifikasi rumah rusak berat akan tuntas akhir September ini. Sementara rumah rusak sedang dan ringan terus dilakukan verifikasi berdasarkan laporan data yang masuk dari pemerintah kabupaten/kota.

“Diharapkan rusak berat akhir bulan ini bisa kita selesaikan (verifikasi). Tapi ada juga rusak ringan dan sedang,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/9).

Berdasarkan data Kogasgabpad, sebanyak 149.706 unit rumah rusak akibat gempa tersebar di tujuh kabupaten/kota. Yakni, Lombok Utara 38.497 unit, Lombok Barat 116.453 unit, Kota Mataram 18.894 unit, Lombok Tengah 13.887 unit, Lombok Timur 15.642 unit dan sisanya di Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Sugihartha menjelaskan laporan mengenai jumlah rumah rusak ini selanjutnya diverifikasi oleh tim dari Kementerian PUPR dan BNPB. Ia mengatakan verifikasi terus dipercepat.

Sampai dengan Senin (3/9), jumlah rumah rusak yang telah terverifikasi 31 ribu unit.

Terhadap rumah yang sudah diverifikasi, pihaknya berharap Tim pendamping Rehabiltasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) segera mendampingi masyarakat. Tim pendampingan Rekompak diharapkan mendampingi masyarakat kembali ke rumahnya untuk membangun hunian sementara sembari membangun rumahnya.

Untuk pembangunan rumah tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), para insinyur muda dari Kementerian PUPR akan mendampingi masyarakat. Mengenai percepatan pembangunan RISHA, Sugihartha mengatakan tergantung dari kesiapan modul atau bahan-bahan cetakan RISHA. Modul RISHA dicetak pada enam lokasi di Pulau Lombok untuk selanjutnya di bawa ke lokasi pembangunan. (nas)

Diberi Tanda Merah Dari Hal. 1 Dikatakan, tim akan selesai melaksanakan tugasnya Jumat pekan ini. Artinya, mereka masih melakukan asesmen selama berapa hari ke depan.

Hasil kerja dari tim tersebut nantinya dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah. Yakni sebagai laporan ke gubernur dan ditembuskan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tim dari Australia yang didatangkan memeriksa gedunggedung pemerintahan itu, kata Ardhi merupakan ahlinya. Sehingga, jika ada gedung yang

diberikan tanda merah maka tidak boleh ditempati. ‘’Contoh kesimpulan sementara, Gedung Sekwan itu sudah tidak bisa difungsikan.

Tapi itu pendapat mereka (ahli Australia) belum kita plenokan. Minggu depan sudah keluar hasilnya,’’ tandas Ardhi.

Pantauan Suara NTB, gedung di Sekretariat Daerah NTByangdiberikantandamerah adalah gedung yang menjadi ruang kerja Wakil Gubernur (Wagub) NTB. Selain diberikan tanda merah, gedung tersebut juga sudah dipasang police line.

Bahwa gedung tersebut tak boleh dilintasi. (nas)

Dusun Terisolir Pascagempa

Butuh Listrik, Tandon dan Alat Berat Tanjung (Suara NTB) Dusun Grenggeng, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, adalah salah satu dusun terisolir di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Syukurnya, setelah gempa pada 5 Agustus lalu, masyarakat setempat yang bermukim di perbukitan tidak mengalami kekurangan logistik.

Penelusuran koran ini, Selasa (4/9), Dusun Grenggeng berada terletak pada jangkauan kurang lebih 20-25 km dari ibu kota Tanjung. Untuk mengakses dusun ini, kendaraan roda empat hanya bisa parkir sampai di pertigaan Dusun Sumur Duyung, Desa Tegal Maja.

Dari sana, kendaraan yang bisa masuk hanya roda dua.

Itu pun harus menapaki jalan rabat dengan lebar lebih sedikit dari 1 meter. Sampai di SDN 7 Jenggala, akses jalan rabat semakin mengecil, kurang dari 1 meter. Melewati perkebunan warga yang berkelok, menanjak dan menurun. Kesan ekstrem semakin menyulitkan dusun ini bisa dijangkau oleh pemerintah.

Kepala Dusun setempat, Suparto mengutarakan, dusunnya diklaim terisolir oleh media Budha Zhen yang pernah berkunjung ke Dusun itu. Dusunnya terdiri dari empat kampung, yang paling ujung berupa Beriri dan Biloq Guna yang berbatasan langsung dengan Sesaot, Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan dua kampung lain yakni Batu Rakit dan

Dari Hal. 1 ‘’Objek pemeriksaan untuk Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, kita tunda. Sehingga bulan ini tidak ada pemeriksaan. Kita alihkan untuk nanti Oktober sampai November,’’ kata Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono, , S.E., M.M., CA., Ak, Selasa (4/9).

Pihaknya sangat memahami situasi dialami tiga daerah tersebut, karena sedang terpuruk terdampak gempa beruntun. Situasi ini dikonsultasikan ke BPK pusat, sehingga disetujui dan ditunta sementara. ‘’Itu kebijakan kami, sebab kami yakin tiga Pemda itu sedang konsen penyelesaikan dampak gempa dari tanggap darurat sampai rekonstruksi,’’ kata Wahyu Priyono. Sedangkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tetap akan disusun tahun 2019.

Dengan tertundanya pemeriksaan ini, disiasati agar kinerja tetap berjalan dan berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Akhirnya program dialihkan untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) ke Pulau Sumbawa. Meski terdampak gempa, kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa masih bisa dilakukan pemeriksaan untuk PDTT khusus pada pengelolaan dana desa.

Pemeriksaan jenis ini sebelumnya tidak pernah dilakukan BPK, sehingga disebut sebagai terobosan baru mengingat DD juga bersumber dari anggaran negara yang harus diperiksa penggunaan-

nya. ‘’Ini merupakan terobosan kebijakan,’’ jelasnya. Ada dua daerah yang akan jadi sasaran di Pulau Sumbawa untuk PDTT. Sadar sedang memulai dan belum optimal, proses pemeriksaan akan disinergikan dengan Inspektorat kabupaten dan kota. Sangat sinkron karena sepengetahuannya Inspektorat juga punya kewajiban sama untuk pemeriksaan DD. Bentuk sinergi diawali dengan workshop tentang pemeriksaan. Kemudian Focus Group Discussion (FGD) untuk tentukan strategi audit, dilanjutkan dengan knowledgetransfer forum. Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan, produk audit DD oleh Inspektorat akan dilakukan supervisi pihaknya. ‘’Inspektorat periksa pakai anggarannya, nanti BPK akan supervisi. Kita misalnya bisa tugaskan satu orang di kabupaten dan kota untuk supervisi. Ini untuk menyamakan kualitas, menyamakan persepsi hasil audit,’’ paparnya.

Bisa juga timnya akan terlibat dalam audit. Tim BPK akan turun dibantu tim dari Inspektorat, sehingga jumlah sampel yang akan diperiksa semakin banyak. ‘’Kalau empat orang auditor mungkin akan terbatas sample pemeriksaan. Tapi dengan libatkan delapan sampai 10 auditor.

Kita bisa ambil sample lebih banyak, satu bulan bisa 100 desa minimal. Ini bentuk sinerginya,’’ sebutnya. (ars)

Momentum Bangkitkan Pariwisata NTB Dari Hal. 1 ‘’Ini merupakan salah satu bagian dari promosi dan branding kita terhadap pariwisata di Pulau Sumbawa dan pariwisata NTB pada umumnya. Apalagi Pulau Sumbawa ini memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Maritim RI, Agus Purwoto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan kegiatan ini. Sebab kegiatan ini sangat penting bagi kemaritiman Indonesia dan tentu saja sangat penting untuk membangkitkan kepariwisataan NTB, terutama di Pulau Sumbawa.

Rangkaian kegiatan Sail Moyo Tambora ini dilakukan mulai 26 Agustus hingga 23 September mendatang. Saat ini sedang berlangsung kegiatan bakti sosial dan pelayaran lingkar nusantara yang diikuti

oleh 400 anggota pramuka se-Indonesia.

Sail Moyo Tambora diambil dari nama Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa dan Gunung Tambora di Dompu dan Bima. Moyo dan Tambora menjadi bagian dari kawasan Samota (Saleh-MoyoTambora) yang memiliki potensi ekonomi maritim yang cukup besar dan merupakan kawasan konservasi hayati yang kaya dan beragam sebagai warisan kekayaan ekologi dunia.

Pulau Sumbawa menjadi bagian dari branding pariwisata Pesona Lombok-Sumbawa.

Moyo dan Tambora dianggap sangat pas mewakili destinasi pariwisata Pulau Sumbawa karena ke dua destinasi tersebut telah menjadi ikon wisata kelas dunia. Diharapkan Sail Moyo Tambora 2018 mampu menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. (lin/*)

dusun Grenggeng.

Dusun ini dihuni oleh 165 KK dengan 557 jiwa dengan ciri khas heterogenitas penduduk antara Budha (143 KK), Muslim (20 KK) dan Hindu (2 KK) hidup berdampingan secara damai.

“Untuk logistik cukup, yang kami butuhkan sekali adalah tandon untuk menampung air minum,” ujar Suparto.

Dibenarkan oleh Arianto, S.Ag., guru pada SDN 7 Jenggala sekaligus inisiator dari SD Filial di dusun tersebut, pihaknya memerlukan tandon untuk keperluan minum warga dan anak-anak yang sekolah di tenda darurat. Logistik sudah tidak dikhawatirkan karena sumbangan dari Budha Tzu Chi, Budha Zhen, dan beberapa donatur lain sudah tersalur merata kepada warga.

“Kami butuh bantuan alat berat untuk merobohkan sekolah dan Vihara Giri Vana Jaya di kampung Beriri.

Sekalian kami minta bantuan pemerintah untuk membukakan kami akses jalan agar bisa dilalui roda empat,” ujar alumni STAB Kerta Fajar Batu Malang ini.

Bantuan alat berat sangat mendesak diperlukan warga.

Pasalnya, fasilitas umum (fasum) berupa bangunan sekolah yang rusak akibat gempa terdiri dari empat gedung sekolah dan satu bangunan Vihara masih berdiri dengan konstruksi permanen. Mustahil bagi warga untuk merobohkan bangunan itu.

Bersamaan dengan itu, akses jalan ke dusun penghasil komoditas kebun dari kelapa, pisang, kakao dan kopi itu akan mendorong akses ekonomi warga.

“Saya pernah panen kelapa sebelum gempa itu, dari harga jual Rp6,5 juta, bersihnya saya dapatkan hanya Rp2,5 juta. Karena masih harus membayar ongkos panjat dan ongkos angkut yang sangat mahal,” tuturnya.

Budiartoyo selaku relawan setempat juga menuturkan, sudah satu bulan ini warga dusun Grenggeng tidak bisa menikmati listrik. Pascagempa 5 Agustus lalu, pasokan listrik terputus. “Kami berharap agar PLN memperbaiki listrik karena jaringan listrik sudah mengalir ke semua rumah warga,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

TERISOLIR - Jalan setapak menuju pemukiman warga terisolir yang terdampak gempa di KLU.

Tim Pansel Matangkan Persiapan Uji Kompetensi Pejabat Mataram (Suara NTB) Uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) dijadwalkan berlangsung pekan depan. Tim panitia seleksi (Pansel) mulai mematangkan persiapaan mulai dari materi dan teknis pengujian.

Komposisi tim pansel dijelaskan Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi Selasa (4/9), berdasarkan ketentuan tidak ada perubahan. Tim terdiri dari 55 persen dari eksternal dan 45 persen internal pemerintah.

Tim yang berasal dari eksternal yakni DR. Iwan Harsono, DR. Muhammad Ali dan

Drs. H. Djaswad. “Yang dari internal Pak Sekda selaku ketua tim dan bu Asisten III,” jawab Nelly.

Nelly mengatakan, jadwal pelaksanaan uji kompetensi dimulai pekan depan. Materinya berdasarkan parameter.

Sementara, penilaian kinerja telah disampaikan ke masing - masing pimpinan organisasi

Pemprov Minta Kebijakan Khusus Kemen PANRB Dari Hal. 1

Tunda Pemeriksaan Tiga Daerah

Halaman 15

Menurutnya, dimanapun lokasi pelaksanaan tes CPNS, yang penting aman dan nyaman. Kemudian koneksi internet tidak terganggu. Diprediksi ada belasan ribu akan mendaftar dalam rekrutmen CPNS tahun ini. Sehingga pelaksanaan tes tidak cukup hanya satu hari. ‘’Mudah-mudahan ada kebijakan khusus karena kondisi kita tak normal. Kalau sudah penetapan kuota, tinggal kita mengusulkan jabatan-jabatan yang dilamar.

Setelah disetujui tinggal dibuka di situs sscn,’’ imbuhnya.

Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota mengusulkan ulang sebanyak 6.133 formasi CPNS 2018 ke Kemen PANRB. Dari usulan itu, formasi yang paling banyak di-

usulkan adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan tenaga kesehatan.

Dengan rincian, Pemprov NTB 700 formasi, Kota Mataram 498 formasi, Lombok Barat 215 formasi. Selanjutnya, Lombok Utara 314 formasi, Lombok Tengah 1.282 formasi, Lombok Timur 250 formasi, Sumbawa Barat 378 formasi, Kabupaten Sumbawa 1.002 formasi, Dompu 641 formasi, Bima dan Kota Bima masing-masing 229 formasi dan 624 formasi.

Dalam rekrutmen CPNS 2018, Kemen PANRB telah memberikan standar usulan formasi. Kemen PANRB mengambil kebijakan zero growth.

Artinya, kuota CPNS akan disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun atau Batas Usia Pensiun (BUP) pada 2018.

Berdasarkan data yang diterima BKD, BUP 2018 di seluruh NTB sebanyak 2.983 orang. Dengan rincian, Pemprov NTB 411 orang, Kota Mataram 498 orang, Lombok Barat 205 orang, Lombok Utara 70 orang. Kemudian, Lombok Tengah 411 orang, Lombok Timur 473 orang, Sumbawa Barat 61 orang, Sumbawa 266 orang, Dompu 197 orang, Bima 263 orang dan Kota Bima 128 orang.

Dari 6.133 formasi CPNS yang diusulkan NTB, sebanyak 43 untuk guru TK/PAUD, guru kelas 1.305 orang, Guru Agama 395 orang, Guru Penjaskes 394 orang, Guru BK 12 orang, guru mata pelajaran 1.322 orang, kesehatan 1.443 orang, infrastruktur 358 orang, teknis lainnya 446 orang dan jabatan pelaksana 415 orang. (nas)

perangkat daerah.

Penilaian kinerja lanjutnya, dilihat dari realisasi.

“Insya Allah, hari Jumat (7/ 9) akan ada rapat pemantapan,” ujarnya.

Rapat tim pansel itu mematangkan persiapan uji kompetensi. Termasuk mekanisme ujian. Satu - persatu pimpinan OPD diwawancarai berdasarkan kinerja dan realisasi mereka selama menjabat.

Ditambahkan Nelly, hasil

uji kompetensi ini jadi pertimbangan pejabat pembina kepegawaian untuk menggeser pejabat. “Pelantikan oleh PPK tak perlu izin KASN. Hanya hasil pergeseran dan uji kompetensinya saja dilaporkan,” tambahnya.

Setelah pergeseran pejabat, baru dilakukan pansel terbuka. Tim pansel nanti meminta izin pelaksanaan seleksi ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kemendagri. (cem)

Proyek Gedung Karantina Diduga Bermasalah di Lelang Dari Hal. 1 Dijelaskannya juga bahwa dalam proses pelaksanaan dan pengawasan, juga sudah sesuai rekomendasi dan penanganan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari pekerjaan konstruksi pun dipastikannya sudah sesuai aturan. ‘’Kalau pun dikerjakan tiga tahap, itu karena memang aturannya,’’ tandasnya.

Gedung Karantina Ikan di Jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram termasuk gedung pemerintah yang rusak parah.

Masyarakat menduga bangunan itu kualitasnya kurang bagus karena mengalami kerusakan parah. Sementara,

sejumlah bangunan yang berada di sekitarnya tidak terdampak parah.

Namun Suprayogi menegaskan, gedung itu berkali kali terpapar gempa, termasuk gempa besar Minggu (5/8) lalu yang memicu kerusakan berat.

Dilanjutkan beberapa gempa susulan.

Saat ini pihaknya sedang menunggu hasil assessment dari PU dan tim ahli dari Australia untuk langkah selanjutnya. Sembari menunggu hasil, dia memastikan gedung itu akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dan ditaksir nilainya. (ars)

Kerugian Akibat Gempa NTB Tembus Rp8 Triliun Dari Hal. 1 Kemudian sektor ekonomi produktif Rp570,55 miliar, sektor sosial Rp779,82 miliar, dan lintas sektor Rp72,7 miliar. Sektor permukiman adalah penyumbang terbesar dari kerusakan dan kerugian akibat bencana yaitu mencapai 81 persen.

Rum menyebutkan, bantuan yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada warga untuk memperbaiki rumahnya yang rusak berat hampir Rp 300 miliar. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa ditargetkan harus tun-

tas enam bulan ke depan.

Sejauh ini, Pemerintah pusat sudah menyiapkan dana siap pakai penanggulangan bencana sebesar Rp 4 triliun.

Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan perbaikan rumah, Rum meminta masyarakat jangan khawatir.

Pasalnya, pemerintah pusat sudah menjamin akan memberikan bantuan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 50 juta. Sedangkan rusak sedang dan ringan masing-masing Rp 25 juta dan Rp 10 juta. ‘’Bantuan diberikan per rumah. Bukan

per KK dikasih tapi per rumah,’’ terangnya.

Mengenai target pembangunan perumahan selama enam bulan ke depan, Rum mengatakan terus dilakukan percepatan. Pemerintah pusat tak menginginkan adanya pembangunan hunian sementara. Namun, Pemprov akan membangun rumah transisi bagi korban mengingat musim hujan yang akan segera tiba.

Rumah transisi tersebut kondisinya akan lebih layak daripada di tenda. Sembari menunggu rumah mereka selesai dibangun, masyarakat tinggal sementara di hunian sementara (huntara).

Dalam proses pembangunan, dilaksanakan oleh masyarakat dengan didampingi Kementerian PUPR dan BNPB. Pendampingan tersebut tujuannya agar rumah yang dibangun konstruksinya tahan gempa.

Data terbaru yang dikeluarkan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Dampak Bencana (PDB) Gempa NTB, jumlah rumah rusak yang dilaporkan sebanyak 149.706 unit.

Tersebar di tujuh kabupaten/ kota, yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat

dan Sumbawa.

Pemerintah menargetkan verifikasi rumah rusak berat akan tuntas akhir September ini. Sementara rumah rusak sedang dan ringan terus dilakukan verifikasi berdasarkan laporan data yang masuk dari pemerintah kabupaten/kota.

Rincian rumah rusak sebanyak 149.706 unit tersebut tersebar di tujuh kabupaten/ kota. Yakni, Lombok Utara 38.497 unit, Lombok Barat 116.453 unit, Kota Mataram 18.894 unit, Lombok Tengah 13.887 unit, Lombok Timur 15.642 unit dan sisanya di Sumbawa dan Sumbawa Barat. (nas)

Merugi, Pemilik Hotel Rumahkan Karyawan Pascagempa Dari Hal. 1 Hal ini membuat hotel ini tidak dapat operasional hingga enam bulan ke depan.

Dalam kurun waktu itu pula semua karyawan hotel tidak dapat bekerja. ‘’Kami sekarang dalam masa recovery, kami menyewa kontraktor untuk membantu membersihkan dan membangun ulang hotel kami. Tentu saja ini membutuhkan waktu, oleh sebab itu kami memulangkan karyawan kami hingga kami beroperasi kembali,’’ ujarnya.

Kerugian yang dialami akibat gempa (di luar bangunan rusak) sekitar Rp800 juta. Ini hanya kerugian karena harus mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh calon tamunya. Belum lagi kerugian terkait kerusakan gedung, alat-alat dan lainnya. Bahkan ia sudah menghitung jumlah kerugian hingga Oktober mendatang sebanyak Rp3 miliar. ‘’Kemarin itu kita refund

kurang lebih Rp800 juta. Belum lagi kita refund yang udah melakukan pemesanan hingga Oktober. Kalau dihitung kerugian kita mencapai Rp3 miliar bahkan lebih. Belum lagi kalau kita menghitung kerugian selama kita tidak beroperasi dalam waktu enam bulan ini,’’ ujarnya.

Ocank sebenarnya cukup prihatin terhadap nasib karyawan hotelnya yang sebagian besar berasal dari Lombok Utara. Bahkan semua karyawannya menjadi korban yang rumahnya rusak dan kini mereka tinggal di pengungsian. Pada dasarnya, ia merasa berat untuk mengistirahatkan karyawannya sementara waktu. Namun hotelnya pun tidak beroperasi. Sehingga tidak ada pendapatan dan tidak ada dana untuk membayar gaji karyawan. ‘’Kasihan karyawan kami.

Sudah rumahnya rusak, sekarang tempat kerjanya juga rusak. Mereka tidak punya tempat tinggal dan tidak punya pekerjaan. Tapi mau

bagaimana lagi, kami juga terpaksa melakukan ini. Karena kami tidak punya cukup uang untuk menggaji mereka karena hotel kami juga terdampak gempa,’’ ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di Hotel Puri Saron yang ada di kawasan Senggigi. Hampir semua karyawannya dirumahkan, bahkan ada pula yang mengajukan surat pengunduran diri. Namun ada pula yang ditugaskan ke Hotel Puri Saron di daerah lain. Sehingga mereka tetap dapat bekerja. ‘’Sebagian kita berhentikan sementara sampai hotel kembali beroperasi. Tapi ada juga yang ditugaskan ke Hotel Puri Saron yang ada di daerah lain, misalnya di Bali. Jadi mereka bisa tetap bekerja.

Sementara ini kami masih melakukan perbaikan,’’ kata HRD Hotel Puri Saron, Mery Apsari, Selasa (4/9).

Sebanyak 80 persen bangunan hotel ini mengalami kerusakan. Sehingga mereka menutup operasional hotel ini hingga

enam bulan ke depan. Selama perbaikan itu, karyawan hotel diberhentikan sementara dan akan dipanggil kembali setelah perbaikan atau pembangunan hotel ini selesai.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, H. Lalu Abdul Hadi Faishal berharap agar pemilik hotel tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Sebab banyak dari mereka yang terdampak gempa dan menjadi korban.

Jika diberhentikan, tentu saja akan membuat sumber penghasilan mereka hilang. Sementara mereka memiliki banyak kebutuhan untuk kembali bangkit dari bencana ini. ‘’Okupansi hotel saat ini berada di bawah 20 persen.

Tidak dapat kita pungkiri ini memang situasinya seperti ini.

Dropnya memang cukup besar, ini tidak bisa kita bantah.

Tapi saya yakin pariwisata ini segera pulih,’’ ujarnya Kementerian Pariwisata RI telah menargetkan waktu re-

covery pariwisata NTB dalam waktu tiga bulan. Hadi optimistis pariwisata NTB ini dapat kembali seperti sebelumnya. Sehingga ia menyarankan agar pemilik hotel tidak perlu melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Saya sudah mendapatkan laporan ada beberapa hotel yang memberlakukan cuti bergilir kepada karyawannya.

Jadi sebagian masuk, sebagian cuti. Ini dilakukan bergantian. Jadi tidak perlu memberhentikan mereka,” ujarnya.

Semua pihak, baik itu agen perjalanan wisata, sektor perhotelan, rumah makan hingga sentra oleh-oleh berharap pariwisata NTB segera pulih kembali. Sehingga wisatawan dapat kembali berkunjung dan perekonomian warga NTB kembali bangkit. Ini merupakan momentum yang pas untuk semua pelaku pariwisata merapatkan barisan dan kembali memperjuangkan pariwisata NTB agar kembali bangkit. (lin)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 5 September 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penjabat Bupati Lotim Ajak Korban Gempa Bangkit Selong (Suara NTB) Penjabat Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. Lalu Syafii, MM., memberikan motivasi kepada para pengungsi korban gempa. Lalu Syafii meminta seluruh masyarakat, utamanya yang terdampak langsung gempa bumi untuk bangkit dari keterpurukan.

Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Lotim, Ahmad Subhan, Selasa (4/9) menyebutkan, Penjabat Bupati yang dilantik Senin (3/9)

itu mengawali kerjanya dengan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok

Timur. Pada Selasa kemarin, ia bersama dengan unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Kepala OPD terkait mengunjungi lokasi terdamp-

ak gempa di Kecamatan Sambelia dan Sembalun, sekaligus bersilaturrahmi dengan warga di pengungsian.

H. Lalu Syafii berjanji Pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat dalam penanganan bencana. Kaitannya dengan itu masyarakat diminta membantu aparat untuk mendata sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Yang rusak ringan jangan dikatakan rusak berat,” pesannya saat menemui masyarakat Kokok Rajak, Bagik Manis, Sambelia.

Selain pendataan, masyarakat juga diharapkan turut membantu aparat membersihkan puing-puing bangunan, saling bahu membahu untuk mempercepat proses pemulihan saat ini. Ia menyadari kondisi saat ini membutuhkan kesabaran akan tetapi meskipun dalam penderitaan harus terus bersemangat, pintanya. Penjabat meminta kepada masyarakat dan aparat

(Suara NTB/ist)

TEMUI KORBAN – Penjabat Bupati Lotim, H. Lalu Syafii menemui korban gempa bumi di Sambelia, Selasa (4/9). untuk saling menjaga dan sihan puing-puing bangunan, sementara verifikasi kerusamembantu untuk percepatan termasuk kebutuhan dasar kan rumah warga juga terus pengungsi agar tetap terpenu- dioptimalkan oleh tim. Berproses pemulihan.

Penjabat Bupati juga hi. Dalam kunjungannya ini dasarkan data terakhir hasil memberikan kesempatan ke- Penjabat Bupati juga menyer- verifikasi rumah warga di 12 pada Kepala Desa untuk men- ahkan bantuan logistik kepa- kecamatan yang mengalami kerusakan mencapai 13.176 yampaikan permasalahan di da para pengungsi.

Sampai dengan hari ini, unit, terdiri dari 4.351 unit lapangan. Salah satu yang mengemuka adalah kebutu- aparat bersama masyarakat rumah rusak berat, 936 ruhan penambahan alat berat terus melakukan pembersi- sak sedang dan 7.889 rusak untuk mempercepat pember- han puing-puing bangunan ringan. (rus)

Kerusakan Rumah di Mataram Belum Semuanya Terdata Mataram (Suara NTB) Verifikasi kerusakan bangunan dan rumah selesai seiring dengan masa tanggap darurat berakhir. Namun, kerusakan rumah di Mataram tak semuanya terdata.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menjelaskan, Pemkot Mataram membentuk dua tim untuk melakukan pendataan dan verifikasi faktual kerusakan bangunan dan rumah warga. Pendataan kerusakan oleh camat bersama ja-

jarannya. Kemudian, verifikasi faktual oleh PUPR, Balitbang dan Perkim.

Verifikasi data sepenuhnya diterima dari camat dan lurah.

Kalaupun ada rumah tidak terdata, Kemal tidak mengetahui sistem pendataannya.

“Yang data pak camat dan pak lurah. Kami hanya menerima hasilnya saja,” jawab Kemal dikonfirmasi Selasa (4/9).

Prediksinya, gempa tanggal 29 Juli kemudian 5 dan 9 Agustus rumah itu belum rusak.

Tetapi setelah gempa berikutnya membuat rumah rusak

berat bertambah. Artinya, ada perubahan status dari rumah rusak ringan menjadi kategori rusak sedang dan berat.

Untuk mengubah statusnya sementara SK dikirim ke pemerintah pusat telah berjalan.

Kemal mengaku, perlu koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena, laporan itu masuk setelah masa tanggap darurat berakhir. “Apakah dimungkinkan masuk data akan kita koordinasikan dulu dengan BNPB,” terangnya.

Kemal berharap ada pelu-

ang merevisi SK yang telah diajukan tersebut. Kasus di Gontoran bahwa banyak laporan masyarakat rusaknya rusak berat tapi belum terdata.

Dijelaskan, BNPB menetapkan 22 kriteria kategori rumah rusak berat,sedang dan ringan.

Kemal mengaku, kerusakan rumah di Mataram mudah dicek. Pertama, bangunan roboh, retakan lebih setengah senti, tembok lepas dari strukturnya. “Rata - rata rumah yang rusak tidak ada struktur dan slopnya,” demikian kata dia. (cem)

PIA DPR-RI Serahkan Bantuan kepada Korban Gempa Lombok Mataram (Suara NTB) Sudah sebulan lalu sejak gempa mulai menerjang Lombok dan membawa duka mendalam bagi masyarakat. Bantuan pun datang silih berganti sebagai rasa kepedulian masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Persaudaraan Istri-istri Anggota (PIA) DPRRI turut pula menyumbangkan bantuan kepada para korban gempa. Bantuan langsung diserahkan oleh PIA bersama dengan staf Aruna Senggigi pada Selasa (4/9).

Grace Fadli Zon selaku Wakil Ketua PIA DPR RI menerangkan bantuan berasal dari sumbangan anggota PIA yang telah terkumpul. “Anggota PIA berasal dari 10 fraksi yang ada di DPR RI, ini merupakan bentuk kepedulian kami akan musibah yang menimpa saudarasaudara kita di Lombok,” terangnya. Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban gempa di KLU setelah melihat langsung ke tenda-tenda pengungsian mereka.

Bantuan yang diserahkan sendiri berupa tenda, terpal, matras, selimut serta kebutuhan sembako untuk korban gempa. Bantuan diserahkan di dua titik pengungsian yaitu di dusun Karang Montong Lauq, desa Pemenang Timur dan dusun Karang Langu, desa Tanjung, Lombok Utara dengan berbagai pertimbangan. “Lokasi ini

(Suara NTB/uul)

SERAHKAN BANTUAN – Pengurus PIA pada korban Gempa Lombok di KLU. kami pilih setelah tim kami turun dulu ke lapangan untuk mencari info,” kata Grace.

Ia berharap adanya bantuan ini, setidaknya bisa meringankan beban masyarakat dalam menghadapi musibah.

Anggota PIA DPR-RI juga meminta masyarakat untuk ikhlas menerima cobaan gempa ini serta banyak berdoa kepada Tuhan agar diberikan ketabahan.

“Kami berharap adanya pemberian bantuan ini, bisa menjadi pemacu masyarakat lainnya untuk turut serta membantu saudara kita di sini,” harapnya.

Ketua RT 2 Dusun Karang Montong Lauq, desa Pemenang Timur, Ahmad Yani, sangat berterimakasih atas bantuan yang diberikan oleh PIA DPR-RI. Mengingat baru satu kali warganya mendapatkan bantuan yang didapat dari donatur. “Adanya bantuan ini, nanti kami akan bagikan ke warga agar merata. Apalagi masyarakat di sini baru

DPR-RI saat menyerahkan bantuan kekembali ke rumah setelah mengungsi di gunung,” terangnya.

Hampir 95% rumah di RT ini mengalami kerusakan parah sehingga warga memilih tidur di dalam tenda, meski tendanya terbatas. “Kami sangat berterimakasih sekali adanya bantuan ini, semoga bisa bermanfaat,” harap Yani. Sedangkan kepala desa Tanjung, Budiawan, juga sangat mengapresiasi serta berterimakasih atas bantuan yang diberikan oleh PIA DPR-RI kepada warganya.

Bantuan yang sangat dibutuhkan warga saat ini adalah sembako dan air minum. “Setidaknya bantuan ini bisa menjadi stok makanan warga selama beberapa hari,” tuturnya. Ia mengaku kedatangan anggota PIA DPR-RI ini ke wilayahnya bisa mengurangi sedikit kesedihan masyarakat. Budiawan juga berharap agar bantuan dari pemerintah pusat bisa segera terealisasi segera. (uul/*)