HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 5 JULI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 95 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bijak Cerna dan Maknai Informasi
Gubernur Tegaskan Mitigasi Bencana Prioritas Nomor Satu di NTB
(Suara NTB/ars)
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta masyarakat bijak mencerna dan memaknai informasi terkait dengan potensi gempa magnitudo 8,5 di Selatan Lombok. Menurutnya, potensi bencana gempa yang besar di
mana saja bisa terjadi. Ia mengatakan, NTB cukup beruntung karena sudah punya pengalaman dalam menangani bencana gempa. Apabila terjadi bencana gempa, NTB tak sepanik daerah lain yang mengalami hal serupa. ‘’Makanya salah satu misi kita
KETERANGAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala BMKG Stasiun Goefisika Mataram Agus Riyanto saat jumpa pers terkait informasi kegempaan di Lombok, Kamis (4/7) malam.
(dalam RPJMD 2018-2023) yang pertama adalah NTB Tangguh dan Mantap. Supaya mitigasi bencana ini prioritas nomor satu,’’ kata gubernur di Mataram, Kamis (4/7) malam. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, NTB saat ini sedang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa 2018 lalu. Ia mengharapkan, masyarakat jangan sampai panik dengan adanya potensi gempa magnitudo 8,5 di Selatan Lombok.
Ia mengatakan sektor pariwisata Lombok, NTB sedang mulai bangkit. Gubernur menceritakan baru saja pulang dari Darwin dan Perth Australia. Ia melihat sendiri, tingkat keterisian penumpang penuh. Saking senangnya orang Australia berkunjung ke Lombok. ‘’Oleh karena itu, geliat yang sudah bagus ini jangan sampai hiruk pikuk, menghasilkan kegaduhan yang tak perlu,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/humasntb)
KUNKER - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah kunker ke Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/7). Wagub didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. Rusman dan diterima Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Dewi Wahyu Wardani.
Wagub ’’Sharing’’ Gagasan Rumah Bahasa dengan Pemkot Surabaya Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/7). Kunker Wagub Ummi Rohmi itu dalam rangka sharing gagasan terkait rumah bahasa yang saat ini sedang dikembangkan di NTB.
TO K O H DINAS Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB diminta menyiapkan sistem informasi yang andal untuk terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien,akuntabel dan adil. Juga harus fokus mengawal publikasi dan desiminasi informasi pembangunan daerah, khususnya program-program unggulan NTB Gemilang yang telah ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2019-2023. ‘’Dinas ini memiliki peran strategis dan sentral dalam mengkomunikasikan, mendesiminasikan dan membranding informasi strategis pembangunan daerah, Bersambung H.Iswandi ke hal 15
Rumah bahasa, gagasan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, merupakan tempat bagi anak-anak NTB untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa asing.
KO M E N TTAA R Cepat Ajukan Tender
H. L. Syafi’i
Mataram (Suara NTB) Dampak kekeringan yang melanda NTB berpotensi menyebabkan peningkatan angka kriminalitas dan konflik perebutan air irigasi. Untuk itu, dua dampak sosial tersebut menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) agar dapat diminimalisir. Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM mengatakan, dalam menangani dampak kekeringan yang melanda NTB setiap tahun tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan sementara, seperti distribusi air
bersih. Menurutnya, perlu pendekatan jangka panjang. ‘’Kalau wilayah selatan ini, jawabannya adalah bendungan. Lombok Timur bagian selatan, jawabannya juga bendungan,’’ kata Syafi’i dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (4/7). Untuk itulah pembangunan Bendungan Mujur di Lombok Tengah perlu terus didorong siapapun kepala desa, bupati maupun gubernurnya. Termasuk mendorong percepatan penyelesaian Bendungan Meninting, Lombok Barat. ‘’Di NTB ini jawaban dari kekekeringan ini adalah keberadaan bendungan. Bersambung ke hal 15
bahasa bagi mereka menjadi sebuah tuntutan. Karena itu, Pemprov NTB lanjutnya, menggagas program yang disebut Rumah Bahasa. Yaitu fokus pada persiapan kemampuan TOEFL dan IELTS bagi anak-anak NTB. ‘’Dengan program ini mereka mampu bersaing dengan siapapun. Sebab, banyak sekali beasiswa yang disediakan oleh lembaga dalam dan luar negeri,’’ jelasnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H. Rusman, SH.MH. Bersambung ke hal 15
123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) - NTB, AKBP Purnama, SIK 123456789012345678901234567890121 Polda NTB masih me- menjelaskan, audit proyek 123456789012345678901234567890121 nunggu hasil audit Inspektor- ini masih berlangsung di In123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 at Provinsi NTB terkait spektorat Provinsi NTB. 123456789012345678901234567890121 penyelidikan Dermaga Sesuai kesepakatan bersa123456789012345678901234567890121 Waduruka, Kecamatan ma, kasus yang berkaitan 123456789012345678901234567890121 Langgudu, Kabupaten Bima. dengan proyek pemerintah 123456789012345678901234567890121 Dengan dasar itu, penyidik daerah ditangani lebih 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 menindaklanjuti kemungki- dahulu oleh Inspektorat se123456789012345678901234567890121 nan kasus ini dilanjutkan ke laku Aparatur Pengawas 123456789012345678901234567890121 tahap pemeriksaan. Intern Pemerintah (APIP). 123456789012345678901234567890121 Kabid Humas Polda Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121
Usut Dermaga Waduruka, Polda NTB Tunggu Audit Inspektorat
Masyarakat Terdampak 658.759 Jiwa
NTB Belum Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan
H. Sadimin (Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Jumlah desa dan masyarakat terdampak kekeringan di NTB terus bertambah. Data terbaru yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB) sampai 4 Juli 2019, jumlah desa yang dilanda kekeringan 301 desa. Dari jumlah desa tersebut sebanyak 183.250 KK atau 658.759 jiwa yang terkena dampak kekeringan. Sementara itu, hingga saat ini Pemprov NTB masih belum menetapkan status siaga darurat kekeringan karena masih menunggu penetapan dari kabupaten/kota terdampak kekeringan terlebih dulu. ‘’Semua BPBD kabupaten/ kota terdampak sudah melakukan suplai air, termasuk Dinas Sosial kabupaten/kota setempat. Kita provinsi baru turun Dinas Sosial karena memang ada anggaran khusus untuk penanganganan kekeringan yang bisa dipakai kapan saja
kalau di Dinas Sosial,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (4/7). Khalik menyebutkan, sembilan kabupaten/kota di NTB telah dilanda kekeringan yang tersebar di 68 kecamatan. Dengan rincian, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan jumlah 16.246 KK atau 64.985 jiwa terdampak. Kemudian Lombok Tengah 9 kecamatan, 83 desa dengan jumlah 69.380 KK atau 273.967 jiwa terdampak. Lombok Timur sebanyak 7 kecamatan, 37 desa dan dengan jumlah 42.546 KK atau 128.848 jiwa terdampak. Lombok Utara sebanyak 5 kecamatan, 20 desa dan 9.388 KK atau 28.136 jiwa terdampak. Selanjutnya, Sumbawa Barat sebanyak 3 kecamatan, 13 desa dan 2.660 KK atau 10.084 jiwa terdampak. Bersambung ke hal 15
. (Suara NTB/bpbdntb)
KASUS gagalnya penyelesaian beberapa proyek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB harus menjadi pembelajaran. Untuk itu, OPD diminta tidak mepet mengajukan dokumen tender ke Unit Layanan Peengadaan (ULP) agar waktu pelaksanaan proyek di lapangan lebih panjang. ‘’Lebih awal dilakukan lelang supaya pelaksanaannya panjang. Sekarang ini sampai mepetmepet, (OPD) kita panggil beberapa kali supaya mengajukan lelang,’’ Bersambung ke hal 15
Kunker Ummi Rohmi di Kota Pahlawan itu juga dimaksud untuk menyerap serta mempertajam pemahaman program rumah bahasa yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga, kolaborasi pemahaman tentang pro-
Antisipasi Kriminalitas dan Konflik Perebutan Air Irigasi
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist)
Sistem Informasi Andal
gram tersebut diyakini dapat mendukung kemajuan masing-masing daerah. Di Kota Surabaya, tepatnya di Rumah Bahasa Balai Pemuda, Ummi Rohmi disambut Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Dewi Wahyu Wardani, M. Si. Pada lawatannya ini, Ummi Rohmi menjelaskan kepada jajaran pemerintah Kota Surabaya yang menangani rumah bahasa bahwa NTB memiliki program pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Sehingga, kemampuan
Data daerah kekeringan di NTB sampai 4 Juli 2019
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Dugaan Penjualan Aset
SECARA bertahap korban gempa bumi bulan Juli 2018 lalu, mulai menempati rumah mereka. Rumah tahan gempa (RTG) merupakan bantuan pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Camat Sandubaya, Saharuddin menyampaikan, hampir 90 persen rumah warga kategori rusak berat di Lingkungan Gontoran dan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais dan Lingkungan Tegal (Suara NTB/dok) Kelurahan SelagaSaharuddin las, sudah mulai ditempati. Bantuan stimulan pemerintah pusat ini dirasakan manfaatnya. Selain nyaman, juga ada jaminan rumah tahan gempa. “Bisa dicek sudah 90 persen warga menempati rumahnya,” kata Saharuddin dikonfirmasi, Kamis (4/ 7). Pembangunan RTG di wilayah dominan mengambil rumah instans konvensional. Sebagian pula membangun rumah instans sederhana sehat. Saharudddin menyebutkan, sisa rumah lainnya sebagian belum ditempati. Karena, proses pengerjaan atap, keramik dan plafon. Setelah rampung secara keseluruhan, pihaknya mengharapkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mengagendakan secara simbolis penyerahan rumah oleh Walikota ke masyarakat. “Kita harapkan Pak Wali langsung menyerahkan secara simbolis setelah pekerjaan selesai 100 persen,” harapnya. Percepatan pembangunan RTG terkendala tenaga tukang. Persoalan ini telah diambil alih oleh TNI untuk mempercepat penanganan. Mantan Lurah Ampenan Utara ini menambahkan, khusus perbaikan rumah kategori sedang dan ringan menunggu dari BPBD. “Material bangunan tidak ada masalah,” tuturnya. Dia mengapresiasi kerja keras fasilitator TNI membantu proses rehab – rekon di wilayahnya. Ditargetkan, di awal bulan Agustus pembangunan rumah khusus rusak berat bisa rampung 100 persen. (cem)
Hilangkan Praktik Jual Beli Bendera KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska S.Pt., meminta Pemkot Mataram menghilangkan praktik jual beli bendera dalam pelaksanaan proyek proyek di Kota Mataram. Permintaan ini berkaca pada proyek fisik pembangunan Jembatan Dasan Agung, Kota Mataram. Dimana dalam perjalanan proyek itu terungkap bahwa yang mengerjakan proyek itu bukanlah (Suara NTB/fit) rekanan yang seI Gede Wiska harusnya. “kita ingin hal ini diantisipasi ke depannya. Karena persoalan kemarin yang gamblang adalah Jembatan Dasan Agung yang jelas jelas ada permainan jual beli bendera,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (4/7). Untuk itu, Wiska meminta kepada Pemkot Mataram melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus tegas. Harus ada formula yang bisa menelusuri praktik jual beli bendera ini. Misalnya seperti menelusuri rekam jejak rekanan dan lain sebagainya. “Kalau ada penelusuran, saya pikir ini bisa dihilangkan kok,” cetusnya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyesalkan kalau praktik jual beli bendera proyek ini ketahuan setelah kejadian. Seharusnya, lanjut dia, ada tim yang dibentuk oleh LPSE untuk menelusuri rekam jejak rekanan yang mengajukan penawaran. “Waktu pengurusan itu kan bisa ditelusuri siapa pemilik perusahaan itu. Saya pikir kalau Pemkot serius dalam hal ini, bisa kok menghilangkan praktik - praktik seperti itu,” ujarnya. Adanya praktik jual beli bendera ini, jangan sampai justru merugikan Pemkot Mataram. Wiska mengingatkan, Pemkot Mataram turun ke lapangan untuk mengecek rekam jejak rekanan. “Ya kalau sudah jalan baru ketahuan ya terlambat,” sesalnya. Yang diinginkan dewan adalah, hal itu diketahui sebelum kejadian. “Saya pikir kalau ada kemauan, ada formulasi, itu bisa,” tandasnya. Jangan sampai pemerintah yang mengelola uang rakyat, dirugikan. “Syukur syukur kalau yang jual bendera bertanggung jawab, kalau tidak tentu akan menjadi persoalan baru,” pungkasnya. (fit)
Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi II DPRD , H. M. Zaini mendesak Pemkot Mataram menelusuri indikasi keterlibatan pejabat atas dugaan penjualan aset pusat pertokoan (shopping center) di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik. “Kita minta ini ditelusuri,” tegas Zaini ditemui, Kamis (4/7). Sepengetahuannya selama menjadi anggota Dewan sejak 2004 lalu, tidak pernah ada rapat paripurna penjualan aset milik pemerintah. Pemkot Mataram perlu mencari tahu sejarah bagaimana aset itu beralih dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Tetapi akan coba dicek kembali kemungkinan ada pembahasan pada periode sebelumnya. Kisruh pembahasan aset kata politisi Partai Demokrat, pernah dibahas bersama eksekutif setelah jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pembahasan hanya secara umum atau tidak satu persatu.
Sengketa kepemilikan tanah di Tanjung Karang digugat oleh pemilik lahan. Pemkot Mataram harus menghadapi sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kok bisa ada sertifikat ganda,” kritiknya. Pengamanan aset dinilai perlu dilakukan oleh pemerintah. Langkah pertama adalah kejelasan administrasi siapa pemilik dan atau penggunanya. Hal ini dilakukan agar lahan milik pemerintah tidak diklaim oleh warga. Di satu sisi, Zaini mempersilakan Pemkot Mataram menempuh jalur hukum untuk mencari kejelasan status kepemilikan
aset pusat pertokoan itu. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, dari hasil kajian terhadap status aset di pertokoan tersebut tidak ada masalah. Status peralihan dari HGB menjadi hak milik terjadi sekitar tahun 1977. Sementara, hak pengelolaan lahan baru terbit tahun 1991. “Prosesnya jauh sebelum Kota Mataram lahir,” terangnya. Siapa yang melakukan peralihan hingga kini belum diketahui. Salah satu upaya ditempuh pemerintah dengan melakukan upaya hukum. Langkah ini bisa diketahui titik terang siapa pemilik
(Suara NTB/cem)
(Suara NTB/cem)
H. M. Zaini
H. M. Syakirin Hukmi
awal dan keterlibatan pejabat. Syakirin menambahkan, tanpa upaya hukum, Pemkot Mataram tidak bisa mengeksekusi lahan tersebut. Dua atau tiga pemilik toko menunjukkan dokumen kepemilikan. “Sampai sekarang tidak bisa
kita eksekusi,” pungkasnya. Hak pengelolaan lahan tambahnya, dari Pemerintah Lombok Barat sampai saat ini belum diberikan. Dokumen HPL berupa fotokopi tidak bisa dijadikan bukti sah atas kepemilikan lahan. (cem)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 TENDA PKL - Pedagang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mulai membangun tenda 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 atau lapak di depan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Asrama Haji di Jalan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Lingkar Selatan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kelurahan Jempong 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Baru, Kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sekarbela, Kota Mataram 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pada musim haji tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ini. Wilayah tersebut 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dalam beberapa hari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mendatang akan ramai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dikunjungi orang dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 berbagai pelosok di NTB, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 terutama warga yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mengantarkan kerabat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nya ke asrama haji 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebagai persinggahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sementara Jemaah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Calon Haji (JCH) sebe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lum menuju embarkasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Bandara Internasional 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Lombok (BIL). Namun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jika tidak diatur 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 keberadaan lapak PKL 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 akan semrawut dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mengganggu estetika 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kota Mataram. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Suara NTB/cem)
Pemkot Mataram Segera Gelar Mutasi Pejabat Mataram (Suara NTB) – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pemkot Mataram telah memfinalisasi puluhan nama pejabat eselon III dan IV yang akan digeser maupun promosi. Puluhan nama tersebut segera diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK). Mutasi dijadwalkan dalam waktu dekat ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, Baperjakat telah menyelesaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Puluhan nama pejabat yang bakal dipromosi ataupun digeser akan diserahkan ke walikota. “Rapatnya belum kuorum. Hari ini (kemarin, red) kita rapat lagi. Kalau nama – nama sudah final,” kata Nelly ditemui, Kamis (4/7). Disampaikan Nelly, lima pejabat eselon III yang lowong akan diisi serta puluhan pejabat eselon IV. Jabatan lowong di antaranya Lurah Banjar, Lurah Ampenan Utara, Lurah Sapta Marga dan posisi kepala seksi di kelurahan maupun organisasi perangkat daerah (OPD). Sedangkan, eselon III yang lowong yakni Sekretaris Camat Mataram, Sekcam Ampenan dan sekretaris di dinas. “Pokoknya ada puluhan,” sebutnya. Nelly menyatakan, mutasi tergantung dari kebijakan pejabat pembina kepegawaian. Sementara, finalisasi nama dari Baperjakat belum diterima kepala daerah. Ketua Baperjakat yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito membenarkan, akan ada rencana pengisian jabatan pada eselon III dan IV. Siapa dan menduduki jabatan apa telah selesai. Tinggal menunggu petunjuk dari kepala daerah setelah melihat hasil kajian dari Baperjakat. “Baperjakat telah selesai bekerja. Namanya sudah ada. Sekarang tergantung dari Pak Wali,” ucapnya. Eko mengatakan, Baperjakat belum memberikan hasilnya ke Walikota. Tidak menutup kemungkinan Walikota meminta perubahan setelah melihat hasil diberikan. “Iya, tergantung Pak Wali,” terangnya. (cem)
Baiq Nelly Kusumawati
(Suara NTB/cem)
Warga Mulai Tempati RTG
Keterlibatan Oknum Pejabat Harus Ditelusuri
SUARA NTB
Jumat, 5 Juli 2019
Halaman 3
PPDB di Mataram Diduga Diwarnai Permainan Pindah KK Mataram (Suara NTB) – PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Mataram menjadi atensi serius DPRD Kota Mataram. Pasalnya, di tengah upaya pemerintah pusat membangun pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi, rupanya masih ada oknum yang mencoba bermain. Indikasi permainan zonasi ini diduga menggunakan ‘’cara’’ pindah KK. Adalah Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska SPt., yang mengungkapkan indikasi itu dalam rapat gabungan komisi DPRD Kota Mataram dengan eksekutif, Kamis (4/7) kemarin. ‘’Saya mendapatkan informasi bahwa ada orang tua calon siswa yang pindah KK dua hari lalu, tapi pemberlakuannya setahun yang lalu,’’ ungkapnya. Jika benar, praktik-praktik seperti ini tentu dapat menghilangkan kerja-kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram. Dimana, Disdik dituntut untuk menyelenggaran PPDB online dengan sistem zonasi. Tujuannya selain untuk pemerataan kualitas pendidikan, juga untuk menghilangkan mainset sekolah favorit. Dugaan permainan pindah KK ini diduga dilakukan oknum di Dinas Dukcapil Kota Mataram. ‘’PPDB ini
kan dalam proses menjalankan peraturan Kemendiknas mengenai zonasi. Di situ ada prestasi, zonasi dan perpindahan orang tua,’’ sebutnya. Selama ini, Disdik kerap disorot setiap PPDB. Saat ini, Disdik sedang melaksanakan peraturan itu. Sementara di sisi lain ada oknum yang justru memanfaatkan situasi ini. ‘’Kita tidak tahu apakah ini unsur mencari keuntungan pribadi,’’ ucapnya. Pindah KK yang dibuat dengan memalsukan waktu kepindahan, menurut Wiska merupakan bentuk kecurangan. Tujuannya jelas agar anak mereka bias bersekolah di sekolah-sekolah tertentu. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., Menanggapi normative dugaan permainan pindah KK tersebut. Dia mengatakan, pada intinya KK adalah salah satu dokumen kependudu-
Kasus Dana CSR PDAM Giri Menang
Jaksa Siapkan Penetapan Tersangka Mataram (Suara NTB) Dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT PDAM Giri Menang sudah beranjak ke tahap penyidikan. Jaksa penyidik Kejari Mataram menyiapkan panggilan Kepala Desa Lingsar. Pejabat desa tersebut dipanggil untuk diperiksa terkait penerimaan dana sebesar Rp165 juta yang masuk ke rekening pribadi. Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumedana menjelaskan bahwa jaksa belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Indikasi mengarah ke Kades sebagai pihak yang menerima dana tersebut,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. Dana CSR PDAM Giri Menang dikucurkan sebesar Rp165 juta untuk kegiatan di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat tahun 2019 ini. Pengelolaannya diamanatkan untuk desa. Penyalurannya melalui Kades. Sumedana mengatakan, jaksa penyidik sudah menerbitan surat perintah penyidikan. Meski demikian tim jaksa masih akan ekspose lebih dulu untuk menetapkan tersangka. “Mungkin dengan pertimbangan yuridis tersangka akan diperiksa ke-
mudian ditahan,” jelasnya. Dia memerintahkan tim jaksa untuk menggeber penanganan kasus tersebut. Sebab setelah semua bukti dari setiap unsur pidana ditemukan, penyidik memiliki kewenangan untuk melangkah ke tahap penanganan selanjutnya. “Kami punya target penanganan kasus lain yang juga harus diselesaikan sehingga untuk kasus ini saya targetkan dalam satu bulan ke depan harus sudah masuk ke pengadilan,” tegas Sumedana. Kejari Mataram mengusut dana CSR dari PT PDAM Giri Menang yang disalurkan untuk Desa Lingsar sebesar Rp165 juta. Dana tersebut dihajatkan untuk dikelola desa namun penyalurannya melalui rekening pribadi Kades. Dana yang sudah ditransfer tersebut tidak selanjutnya masuk pengelolaannya desa. Namun diduga dipakai sendiri untuk kepentingan Kades. BPD Lingsar dan masyarakat tidak memiliki akses informasi atas dana tersebut. Pengelolaan dana CSR tidak pernah dibahas melalui BPD apalagi pencatatannya dalam anggaran desa. Jaksa menghitung kerugian total dalam kasus tersebut. (why)
kan yang wajib dimiliki oleh WNI. Sepanjang permohonan dan persyaratan lengkap, maka Dinas Dukcapil wajib untuk melayani. Baik perubahan dan pencetakan dokumen tersebut, tanpa melihat kepentingan penggunaannya. Apakah untuk persyaratan sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya. ‘’Meski di PPDB mensyaratkan KK akibat sistem zonasi, itu menjadi kewenangan dan kebijakan mutlak Dinas Pendidikan. Karena semua telah diatur dalam regulasi kependudukan,’’ pungkasnya. (fit)
(Suara NTB/fit)
PINDAH KK - Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito (paling kanan) menjawab dugaan permainan pindah KK terkait PPDB sistem zonasi saat rapat kerja bersama gabungan komisi di DPRD Kota Mataram, Kamis (4/7).
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Bisa Kuras Anggaran Daerah Pleno Penetapan Ditunda KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunda rapat pleno penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Sedianya, pleno tersebut akan dilangsungkan Kamis (4/7) sekitar pukul 14.00 Wita di Medana Bay Marina. Ketua KPUD Lombok Utara, Juraidin, SH. MH., membenarkan pleno penetapan caleg terpilih ditunda. Keputusan menunda dikarenakan adanya instruksi dari KPU RI melalui surat No. 986/P.01.9-SD/03/KU/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019. Surat tersebut perihal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu anggota DPRD Provinsi (Suara NTB/dok) dan DPRD Kabupaten/Kota Juraidin pascapencatatan nomor register perkara pada BRPK PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK). “Penundaan pleno karena ada surat dari KPU RI. Surat ini memerintahkan untuk menunda karena sampai sekarang KPU RI belum terima surat balasan dari MK,” kata Juraidin. Adapun surat balasan dari MK tersebut, jelasnya, diperlukan KPU RI sebagai penegasan atas daerah-daerah mana saja yang digugat oleh caleg atau sebaliknya, bebas dari gugatan. Namun sampai diterbitkannya surat penundaan, KPU belum menerima informasi dari MK. “Sampai hari ini (kemarin), KPU RI belum terima dari MK,” imbuhnya. Juraidin menyebut, undangan rapat pleno penetapan caleg terpilih sejatinya sudah dilayangkan kepada seluruh pengurus parpol di Kabupaten Lombok Utara (KLU) per tanggal 3 Juli lalu. Selain unsur parpol, KPU juga mengundang stakeholder, antara lain, Pemda Lombok Utara, DPRD, Polres, Dandim, Bawaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat serta unsur media massa. “Penundaan dilakukan 5 hari ke depan, sejak surat dikeluarkan oleh KPU RI. Karena 5 hari itu akan ada jawaban dari MK ke KPU,” katanya. Juraidin menambahkan, pihaknya belum tahu apakah ada gugatan dari NTB khususnya KLU. Pasalnya, calon legislatif biasanya mengajukan protes ke MK secara langsung. Demikian pula, adanya gugatan di salah satu kabupaten/kota di NTB belum dapat dipastikan apakah akan mempengaruhi pleno bagi KPU lain. (ari)
Usung Djohan Sjamsu
PKB KLU Tak Tutup Peluang Jalur Independen Tanjung (Suara NTB) Nama bupati pertama Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., sebagai bakal calon bupati periode 20202025 kian santer disuarakan. Ia digadang-gadang sebagai kompetitor kuat bakal calon petahana, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Kendati demikian, kubu Djohan Sjamsu belum secara terbuka mengungkap siapa bakal calon wakil maupun parpol pengusung. Sekretaris DPC PKB Lombok Utara, Ada Malik, SIP., kepada wartawan Kamis (4/7) mengakui, hingga saat ini belum ada keputusan final perihal pencalonan H. Djohan Sjamsu sebagai bakal calon. Namun demikian isyarat untuk maju pada pilkada ketiga di KLU ini sudah mulai dibahas secara internal di PKB KLU. “Sampai saat belum ada keputusan final. Nanti kalau sudah saatnya, pencalonan Pak Djohan sebagai bakal calon pasti akan diinformasikan ke publik,” ujar Ada. Menurut anggota Komisi III DPRD KLU ini, PKB memiliki peluang untuk mengusung calon. Terlebih lagi, Djohan Sjamsu sebagai Ketua DPC PKB KLU, sudah dikenal publik sebagai mantan bupati. Pada periode kepemimpinan Djohan pun, ujarnya, memiliki kesan positif di masyarakat. Djohan bersama Bupati saat ini, Najmul Akhyar sebagai wakil ketika itu, sukses meletakkan pondasi pembangunan Lombok Utara. “PKB pada Pileg lalu meraih 3 kursi (belum ditetapkan KPU, red). Butuh setidaknya 3 kursi lagi untuk bisa mengusung paket calon. Tambahan 3 kursi ini sedang kami komunikasikan,” ujarnya. Dirinya tak secara gamblang menyebut partai mana saja yang sudah diketahui untuk digandeng berkoalisi. Namun dipastikan, sudah ada partai yang memberi sinyal positif. Selain koalisi parpol, pihaknya juga mengkaji kemungkinan Djohan Sjamsu melewati proses Pilkada melalui jalur independen. Pasalnya, respons masyarakat terhadap pencalonan kembali Djohan sebagai bupati berikutnya cukup kuat. “Kami sudah keliling ke tokoh-tokoh masyarakat dan mereka rata-rata mendukung. Artinya, kami bisa saja menempuh opsi melalui jalur independen sebagai pilihan terakhir,” katanya. Ditambahkannya, melalui jalur independen dibutuhkan usaha ekstra. Sebab PKB akan mengumpulkan KTP dari masyarakat yang mendukung Djohan sekitar 40-50 ribu. (ari)
Bupati Tidak Permasalahkan untuk Bayar Tenaga Honorer Selong (Suara NTB) Keberadaan honorer di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini dipertanyakan anggota DPRD Lotim. Honorer yang keberadaannya terus bertambah dan banyak titipan baru ini akan menjadi beban daerah dan bisa menguras anggaran daerah. Menurut Anggota DPRD Lotim H. Lalu Hasan Rahman, saat ini saja di luar tenaga guru dan tenaga kesehatan jumlah honorer di Lotim sesuai data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim dicatat sebanyak 2.900 orang. Sementara data hasil Panitia Khusus (Pansus) yang pernah dibentuk DPRD Lotim yang mengusut keberadaan honorer ini, tercatat sebanyak 1.500 honorer yang sudah dapat SK. Lebih dari 800 honorer yang sudah lama mengabdi, namun belum dapat SK. Ratusan tenaga honorer itu pun diketahui pernah menggelar aksi protes. Dari data 1.500 honorer daerah itu saja dikalikan gajinya rata-rata Rp 750 ribu per bulan itu sudah menelan dana Rp 1,125 miliar per bulan. Tambahannya 800 orang yang lama-lama itu
jika diberikan SK dan gaji bulanan, maka bisa menelan biaya Rp 1,7 miliar. Diakumulasikan selama satu tahun, maka harus ada Rp 20 miliar. Sementara itu, ada tambahan di luar 2.900 orang di luar yang sudah dapat SK. Belum lagi kabarnya ada sebanyak 827 orang yang merupakan titipan dari para tim sukses. yang baru. Ditambah lagi dengan tenaga kesehatan dan guru, maka jumlah honorer di Lotim ini bisa tembus 7 ribu orang. Jika dihitung akumulasi gaji yang harus disiapkan pemerintah daerah dengan rata-rata Rp 500 ribu per bulan, maka pemda harus membayarkan Rp 3,5 miliar per bulan. Dikalikan satu tahun anggaran, maka untuk honorer saja harus tersedia Rp 42 miliar. Menanggapi hal ini, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman
H. Lalu Hasan Rahman
KUA-PPAS APBD Perubahan
Pendapatan Lotim Naik Rp9,4 Miliar Selong (Suara NTB) Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan mulai dibahas. Kamis (4/7), Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD-P 2019 di gedung DPRD Lotim. Dari pemaparan bupati tergambar sisi komponen pendapatan daerah sesuai koreksi sebelumnya dicatat Rp 2,74 triliun menjadi Rp 2,757 miliar. Angka pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp 9,4 miliar. Menurutnya, pendapatan diperoleh antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 316,5 miliar. PAD ini disebut mengalami kenaikan sebesar Rp 21,59 miliar. Kenaikan akumulatif komponen PAD ini lebih disebabkan adanya kenaikan pada komponen pajak daerah dan komponen lain-lain PAD yang sah. Akumulatif kenaikan PAD tersebut dapat diuraikan antara lain dari kenaikan pajak daerah dari Rp 64 miliar menjadi Rp 66 miliar lebih atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,4 miliar. Retribusi daerah yang semula Rp 48,9 miliar, menurun sebesar Rp 704 juta lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Rp22,4 miliar menjadi Rp 21,9 miliar atau mengalami penurunan Rp 525 juta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami
SALAMI - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menyalami anggota DPRD Lotim usai sidang paripurna Kamis (4/7). kenaikan sebesar Rp 20 miliar yang semula Rp 159,2 miliar. Lainnya, dari komponen dana perimbangan semula sebesar Rp 1,9 triliun mengalami penurunan pada komponen bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 9,1 miliar, sehingga dana perimbangan terkoreksi menjadi Rp 101,71 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya pada komponen hibah yang mengalami penurunan sebesar Rp 3 miliar. Akumulasi lain-lain pendapatan daerah
Pemda Lotim Disarankan Inventarisir Sumber Air
(Suara NTB/yon)
MATA AIR - Inilah sumber mata Air Tutuq di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru. Mata air ini satu-satunya yang diandalkan untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah selatan Lotim. dialirkan ke wilayah selatan. Sementara untuk keberadaan sumber bor biaya operasionalnya yang cukup mahal, sehingga inventarisir sumbersumber mata air sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya sumber mata air Tereng Wilis ataupun sumber mata air dari Bendungan Pandanduri, DPRD Lotim siap mengawal dan membenahi sarana prasarananya. “Tapi tentu tidak hanya melakukan inventarisir lalu mengalirkan airnya ke wilayah selatan. Tetapi reboisasi terhadap kawasan sumber mata air perlu dilakukan,”ujar politisi partai Golkar ini. Terlebih, pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah selatan menjadi salah satu visi-misi kepala daerah terpilih, yakni bagaimana memper-
tahun mendapat Surat Keterangan (SK). “Jangan sampai ada yang baru tiga tahun nyelonong tiba-tiba jadi PK,” ucapnya. Pengecualiannya, sambung Bupati Sukiman adalah tenaga yang dibutuhkan oleh kepala daerah. Dapurnya bupati sebelumnya pasti berbeda dengan sekarang. (rus)
(Suara NTB/rus)
Atasi Kekeringan Secara Permanen
Selong (Suara NTB) Krisis air bersih menjadi momok rutin setiap tahun bagi masyarakat terutama di wilayah selatan. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasinya, selain mendistribusikan air bersih secara instan. Pembangunan sumur bor di wilayah terdampak kekeringan juga dilakukan. Hanya saja, berbagai upaya itu masih kurang efektif dalam menjawab kebutuhan air bersih masyarakat. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, (4/7), Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, krisis air bersih merupakan penyakit yang rutin terjadi setiap tahun. Pemerintah daerah saat ini terus mencari alternatif-alternatif sumber mata air yang lain, terutama bagi masyarakat di wilayah selatan. Keberadaan Bendungan Pandanduri saat ini belum dapat memenuhi hajat dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencari solusi permanen dalam mengatasi krisis air bersih ini, yang harus dilakukan dengan mencari dan memanfaatkan sumber-sumber mata air. Menurutnya, mengatasi krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan sumur bor ataupun mendistribusikan air bersih kepada masyarakat secara instan. Terlebih pemeliharaan sumur bor ini dibebankan kepada masyarakat. Yang dibutuhkan adalah sumber mata air yang kapanpun bisa diakses dan dinikmati oleh masyarakat. Maka dari itu, sudah semestinya sumber-sumber mata air itu diinventarisir untuk kemudian
Azmy saat dikonfirmasi mengatakan banyaknya honorer yang diangkat tidaklah perlu dipersoalkan. “Kalau itu kebutuhan kenapa harus diperkarakan,” ucapnya, Kamis (4/7). Banyaknya anggaran yang digelontorkan untuk membayar para honorer tidaklah menjadi masalah. “Jangan dipermasalahkan,” jawabnya. APBD Kabupaten Lotim ini peruntukkannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim. Berapapun banyaknya jika itu meningkatkan kesejahteraan maka akan dilakukan oleh Pemkab Lotim. Jika anggaran untuk honorer ini tidak cukup, maka anggaran untuk pembangunan infrastruktur bisa ditunda demi mengakomodir para honorer. Menurut Bupati, banyaknya warga Lotim yang menganggur bisa memicu masalah krim-
inal. Tapi kalau banyak yang bekerja dan memiliki penghasilan, maka kriminal bisa diminimalisir. “Itu filosofinya itu di situ,” paparnya. Banyaknya yang baru tidaklah menjadi soal, terpenting asasnya ditepati, yakni honorer yang sudah 10 tahun ke atas mendapat perjanjian kerja (PK). Masa kerja 5 tahun sampai 9 tahun masuk kontrak kerja (KK). Terakhir masa kerja 1 samp a i dengan 5
cepat proses kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah selatan yang masuk tiga program unggulan yaitu air mengalir sepanjang masa. Dinilainya, janji-janji politik itu saat ini secara perlahan mulai direalisasikan. Pemerintah daerah beberapa waktu lalu melakukan pembebasan lahan sumber mata air, sehingga pada anggaran pada APBD tahun 2020 sudah dapat dilaksanakan, sehingga sumber mata air yang terdapat di wilayah utara dapat dialirkan ke wilayah selatan. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM menyebutkan bahwa saat ini keberadaan sumur bor berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia juga meminta supaya kebutuhan air bersih masyarakat dap-
at ditanggapi dan tangani serius oleh pemerintah. “Alhamdulillah sumur bor yang sudah ada dapat berfungsi,” jelasnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menyebut bahwa sumur bor yang sudah terbangun saat ini tersebar di 15 titik, di antaranya 2 buah di Pandanwangi, 3 buah di Ekas Buana, 2 buah di Kwang Rundung, 2 buah di Menceh, 2 buah di Sambelia. Selanjutnya 1 buah di Obel-Obel, 1 buah di Belanting, 1 buah di Batu Nampar Selatan dan 1 buah di Batu Nampar. “Sejumlah sumur bor itu, berasal dari APBD provinsi, UN NIBA dan BPBD Lotim,”sebutnya. Lokasi titik pembangunan sumur bor itu berdasarkan survey geolistrik BPBD Lotim bekerjasama dengan Dinas ESDM Lotim. Disebutkan bahwa sumur bor yang berfungsi saat ini hanya 80 persen, sementara sisasanya masih dalam proses perbaikan dikarenakan ketidakmampuan daya listrik. “Hanya dua yang tidak berfungsi, dua-duanya terletak di Ekas Buana,”ungkapnya. Lalu Rusnan mengakui bahwa solusi permanen sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis air bersih ini. Salah satunya berupa pembangunan embung besar atau waduk dan embung kecil. Keberadaan embung atau waduk ini dapat menampung air hujan serta paling pokok untuk mengalirkan air limpahan Bendungan Pandanduri selain mengandalkan dari sumber mata air langsung. “Untuk saat ini di wilayah selatan hanya mengandalkan mata air Tutuq,” ungkapnya. (yon)
yang sah semula sebesar Rp 545,8 miliar berkurang menjadi Rp 542,8 miliar. Pada sisi komponen belanja dirancang akan terjadi penambahan komponen sebesar Rp132, 04 miliar. Terdiri dari belanja tidak langsung, bertambah sebesar Rp 39,9 miliar. Penambahan pada jenis belanja tidak langsung ini antara lain adalah pada komponen belanja pegawai, berupa tambahan penghasilan guru tunjangan profesi guru sertifikasi, tunjangan khusus guru tahun 2019, tam-
bahan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Sementara penghasilan berdasarkan beban kerja ke 14, upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembayaran gaji P3K. Adanya penambahan pada komponen belanja hibah kepada organisasi keagamaan / masyarakat, hibah kepada Baznas, hibah BOP kesetaraan, tambahan bansos untuk RTLH dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi kepada desa. Belanja langsung juga bertambah sebesar Rp 92 miliar leb-
ih. . Belanja langsung ini tersebar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah antara lain untuk penyelenggaraan BOS (sisa belanja BOS tahun anggaran 2018) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional / Sisa dana kapitasi tahun anggaran 2018. Pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Labuhan Haji. Belanja dari kenaikan pendapatan dana kapitasi. Penambahan Dana Alokasi Khusus afirmasi tahun 2019. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD. Penambahan kegiatan pokok pikiran DPRD. Pengadaan 11 unit kendaraan roda 4 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Tambahan DAU Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Selong dan Labuhan Haji serta untuk membiayai program kegiatan wajib kebijakan pada masing-masing OPD. Pada komponen pembiayaan pada sisi penerimaan pembiayaan, terkoreksi adanya penambahan sebesar Rp 122,5 miliar. Semula pada anggaran induk tahun 2019 sebesar Rp 30,9 miliar lebih menjadi Rp 153,5 miliar. Penambahan tersebut adalah pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (silpa).Pada sisi pengeluaran pembiayaan, masih pada jumlah yang tetap yaitu sebesar Rp4 miliar. Antara lain untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. (rus)
Korban Gempa Montong Gading Butuh Huntara Selong (Suara NTB) Masyarakat yang menjadi korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading saat ini masih banyak bertahan di tenda-tenda pengungsian. Pasalnya, kondisi itu dikarenakan masyarakat yang mengalami rusak berat, sedang bahkan ringan tidak berani untuk kembali menempati rumahnya. Sementara jumlah hunian sementara (huntara) masih minim. “Masih banyak yang berada di tenda. Jumlah huntara yang sudah terbangun kurang dari 50 unit,” terang Camat Montong Gading, Suwardi, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (4/7). Untuk pembangunan rumah tahan gempa (RTG), informasinya belum ada kejelasan penanganannya terhadap korban gempa di wilayah objek wisata Otak Kokoq Joben ini. Adapun dari pendataan awal, jumlah KK yang terdampak gempa sebanyak 7.059 KK baik rusak berat, sedang dan ringan. Hanya saja verifikasi jenis kerusakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR belum diterima oleh Kecamatan Montong Gading untuk mengetahui jumlah rumah yang mengalami rusak berat, sedang, dan ringan. “Verifikasi sudah selesai, namun hasilnya yang belum kita terima,” ujarnya. Dari serapan informasi dari masyarakat, mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim ini menegaskan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan
(Suara NTB/yon)
KONDISI - Beginilah kondisi masyarakat korban gempa di Kecamatan Montong Gading yang bertahan di tenda pengungsian. Masyarakat berharap supaya secepatnya dibangunkan huntara. oleh masyarakatnya berupa pembangunan huntara. Apabila pembangunan huntara tidak dipercepat, dikhawatirkan masyarakat dapat terkena penyakit. Terlebih wilayah korban gempa baik di Desa Pesanggrahan, Pringgajurang, Perian dan beberapa desa lainnya yang terdampak di wilayah Kecamatan Montong Gading ini suhu udaranya cukup dingin, karena berada di bawah kaki Gunung Rinjani. “Kebutuhan mendasar adalah huntara, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menjelaskan, untuk pemban-
gunan huntara yang perlu diperhatikan antara kesiapan masyarakat untuk mengungsi, lokasi pengungsi yang disiapkan oleh camat dan pemerintah desa. Sehingga ketika sudah ada huntara, maka disiapkan pula dapur umum. Sedangkan ketika masyarakat tetap bertahan di kawasan rumahnya menggunakan tenda terpal, maka akan diberikan spandek dan material lainnya untuk membangun huntara dengan cara bergotong royong. “Kalau masyarakat ingin membuatkan Huntara dekat rumahnya maka diberikan bahan, sehingga pembangunannya gotong royong untuk pembangunan,”jelasnya. (yon)
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Biayai Pembangunan RTG Buru Pelaku Perampokan JAJARAN Polres Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih memburu pelaku perampokan salah satu mini market modern yang berada di depan kawasan bandara, Minggu (30/6) dini hari. Dua dari tiga terduga pelaku sudah berhasil diidentifikasi dan saat ini masih dalam pengejaran. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Kamis (4/7), mengatakan, dari keterangan saksi-saksi yang ada pihaknya sudah berhasil mengidentifikasi dua nama pelaku. Sedangkan satu pelaku (Suara NTB/dok) lainnya masih diidentifikaRafles Girsang si. “Identitas dua pelaku sudah kita kantongi. Dan, kini tengah kita kejar,” terangnya. Ia menuturkan, kejadian perampokan mini market tersebut berlangsung pada Minggu dini hari sekitar pukul 03.00 wita. Kala itu, tiga pelaku menggunakan cadar masuk ke dalam toko modern tersebut sembari membawa senjata tajam. Begitu masuk, para pelaku langsung mengancam penjaga toko. Pelaku kemudian menguras uang hasil penjualan toko serta mengambil puluhan slop rokok. Setelah itu, para pelaku kemudian kabur dengan membawa hasil jarahannya. Aksi para pelaku sempat terekam CCTV yang terpasang di sudut toko modern tersebut. Rekaman video CCTV tersebut pun sudah diamankan pihak kepolisian. “Sudah ada alat bukti yang kita amankan. Termasuk rekaman CCTV toko. Di mana dalam rekaman tersebut, terlihat jelas aksi para pelaku,” timpalnya. Dari kejadian itu, pemilik toko modern tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 6 juta lebih. Diakuinya, dalam perampokan tersebut pelaku hanya menguras isi toko. Sementara penjaga toko tidak diapa-apakan hanya diancam saja menggunakan senjata tajam. “Kita juga masih terus dalami kemungkinan adanya pelaku lain. Selain ketiga pelaku yang sudah terekam kamera CCTV toko,” pungkasnya. (kir)
Sejumlah Oknum Anggota DPRD Belum Bayar Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) lambat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasil LHP laporan keuangan tahun 2018. Bahkan, beberapa OPD baru akan memanggil para staf dan pejabat penunggak kerugian negara tersebut. Termasuk di Sekretariat DPRD, sejauh ini sudah bersurat kepada para oknum anggota Dewan dan beberapa staf sekretariat untuk segera mengembalikan kerugian negara yang mencapai total ratusan juta rupiah. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (4/7),Plt Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina D, S.IP., mengatakan, beberapa hari setelah penyerahan LHP BPK pihaknya menindaklanjuti temuan tersebut dengan bersurat kepada para pihak yang menjadi temuan kerugian negara. “Kami sudah tindaklanjuti temuan BPK ini dengan bersurat ke masingmasing anggota dewan dan staf yang menjadi temuan pengembalian (kerugian Negara), untuk segera mengembalikan dalam waktu 60 hari,” tegas dia. Tindak lanjut atas surat dari sekretariat itu sendiri dari para anggota, sejauh ini sudah ada dalam bentuk pengembalian. Sejauh ini, ada pengembalian, namun ia lupa jumlahnya. Namun diakui, jumlah pengembalian belum signifikan. Yang jelas, kata dia, ada niat baik dari para anggota untuk mengembalikan temuan ini. Menurut dia total temuan kerugian di dewan mencapai Rp500 juta lebih, jumlahnya cukup tinggi dibandingkan OPD lain. Diakui masing-masing anggota sendiri menunggak temuan bervariasi, ada dalam jumlah besar dan kecil. Selain di dewan, temuan kerugian negara juga ada di staf Sekretariat DPRD. Langkah untuk mempercepat pengembalian kerugian ini, pihaknya akan terus mengingatkan anggota dewan dan staf agar mengembalikan sebelum batas waktu yang sudah ditetapkan. Sementara itu, di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) malah belum memanggil para penunggak kerugian negara ini. Plt Kepala DLH Suhaili mengaku total kerugian di dinasnya mencapai Rp 9 juta, kerugian ini disebabkan kelebihan membayar gaji pegawai. Pihaknya sudah menindaklanjuti dengan bersurat ke para staf. “Sudah kita surati dan panggil,”jelas dia. Pihaknya sudah memanggil dan membuat semacam surat pernyataan kesiapan mengembalikan kerugian. Tinggal, kata dia, penuggak mengembalikan saja. Sebelumnya Plt Inspektur pada Inspektorat Ilham mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTB untuk laporan keuangan Pemda Lobar tahun 2018, terdapat temuan yang bersifat administratif dan kerugian negara senilai Rp 864 juta lebih. Sejauh ini progres tindaklanjut dari temuan ini belum maksimal, pasalnya khusus temuan kerugian negara saja masih banyak mengendap di OPD. (her)
Pekan Depan, Tersangka Kasus Marbot Dilimpahkan Praya (Suara NTB) Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah (Loteng), AKP Rafles Girsang, SIK., mengatakan kalau berkas kasus dugaan korupsi dana insentif marbot sudah lengkap. Setelah itu, berkas bersama barang bukti beserta tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, pekan depan. “Untuk pelimpahan tersangka kasus marbot berserta barang bukti lainya kita rencanakan pekan depan. Hari Senin atau Selasa-lah,” sebutnya, Kamis (4/7). Saat ini, ujarnya, pihaknya masih melengkapi beberapa dokumen. Tetapi itu yang bersifat administratif saja. Sedangkan kalau yang terkait dengan alat bukti, semua sudah dinyatakan lengkap dengan turunnya surat P21 dari kejaksaan awal pekan kemarin. Artinya tidak ada lagi pemanggilan saksi dan lainnya. “Kita upayakan semua dokumen pendukung tuntas pekan ini. Sehingga pekan depan, pelimpahan berkas, barang bukti serta tersangka kasus marbot sudah bisa dilakukan,” tegasnya. Adapun tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif marbot yakni mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H., sudah ditahan sejak pertengahan bulan Maret lalu dan sudah tiga kali mendapat perpanjangan masa tahanan. Tersangka sendiri dijerat dengan pasal berlapis. Yakni pasal 8 UU aitu pasal 8 atau 2 atau pasal 3 Undangundang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tersangka diduga menyelewengkan keuangan negara hingga Rp 91,2 juta yang bersumber dari dana insentif bagi marbot masjid bagi 86 orang marbot di Kecamatan Praya Barat Daya. Dugaan korupsi yang menjerat tersangka sendiri terjadi pada tahun 2018 lalu. Kala itu tersangka mencairkan dana insentif bagi marbot masjid di wilayahnya. Pada pencairan tahap pertama, dana insentif marbot seluruhnya tersalurkan. Namun penyaluran tahap II dan III, dana insentif marbot macet. Tersangka yang kala itu masih menjabat sebagai Camat Praya Barat Daya mengaku kalau dana marbot belum bisa disalurkan, karena hilang dicuri. (kir)
Korban Gempa di Lobar Terpaksa Berutang
Giri Menang (Suara NTB) – Korban gempa di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan bantuan gempa yang tidak tepat sasaran. Pasalnya bantuan yang mereka peroleh tak sesuai dengan kategori kerusakan, korban gempa yang rumahnya rusak berat seharusnya mendapatka bantuan Rp 50 juta justru mendapatkan bantuan kategori rusak sedang sebesar Rp10 juta. Kondisi ini pun mengakibatkan warga kalang kabut. Untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan RTG ini, warga pun terpaksa menggadaikan BPKB kendaraan dan berutang. Seperti yang dialami korban gempa di daerah Mekar Sari Kecamatan Gunungsari. Hampir 30 persen dari 400 penerima bantuan di daerah ini salah sasaran. Ayudin, perangkat BPD di Desa Mekar Sari, mengaku memiliki anak bernama Saefudin yang rumahnya rata dengan tanah akibat gempa tahun lalu. “Rumahnya roboh total, hancur akibat gempa. Rumah sudah disurvei, di foto oleh tim PU PR setelah gempa. Kenapa dia dapat Rp10 juta, padahal rusak berat, karena ambruk ini,” tanyanya. Ia mengaku heran kenapa rumah rusak berat justru diberikan hanya Rp 10 juta. Padahal dari hasil survei tim ketika itu rumah tersebut kategori rusak berat. Bahkan ketika penyerahan bantuan secara simbolis oleh presiden di Kabupaten Lombok Utara, anaknya ini ikut menerima langsung dari presiden. “Anak kami ini hadir langsung menerima langsung dari presiden saat itu,”tutur dia. Awalnya, pihaknya menolak ketika dana ini dicairkan. Namun ia terpaksa harus menerima bantuan ini. Sebab pihak petugas menyampaikan ke dirinya, kalau dirinya akan rugi tidak menerima bantuan ini. “Ter-
paksa kami terima,” imbuh dia. Bantuan ini pun kata dia mulai dicairkan sebelum puasa lalu, kemudian mulai dibangun. Progres bangunannya saat ini baru sebatas pondasi. Dengan kondisi anggaran hanya Rp 10 juta, ia mengaku tidak cukup sebab harus membangun rumah dari awal. Ia mengaku sangat tidak cukup, sehingga ia harus berswadaya dan pinjam uang. “Jelas kurang biayanya ini, kami berutang nanti,” tegas dia. Kasi Pemerintahan Desa Mekar Sari Nasrun mengatakan sekitar 30 persen dari 400 penerima bantuan kategori rusak berat di wilayah setempat salah sasaran, artinya bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kerusakan. Misalnya rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan Rp 10 juta. Menurut dia, pihak desa sudah mengupayakan dengan langsung melapor ke pemda, dalam hal ini BPBD dan Disperkim. Jawabannya, kata dia, harus menunggu.Namun kata dia warga sendiri sudah mulai membangun, sebab di satu sisi warga tidak bisa menolak. Sebab kalau menolak,justru bantuan ini lama turun lagi. “Untuk menyelesaikan pembangunan rumah
(Suara NTB/her)
TAK TEPAT SASARAN - Korban gempa di Gunungsari ini mengeluhkan bantuan yang tak tepat sasaran, sehingga mereka terpaksa berutang untuk menutupi biaya pembangunan RTG. ini, warga terpaksa berutang dan ada warga kami yang menggadaikan BPKB kendaraan. Kan warga dirugikan,”tegas dia. Kades Mekar Sari, Nasrudin mengakui banyak penerima bantuan ini memang ada yang tak sesuai sasaran. pihaknya sudah maksimal melakukan pendataan termasuk beberapa kali revisi ulang. Menurut dia, salah sasaran ini disebabkan salah kamar. “Banyak warga yang rumahnya hancur lebur tapi dapat Rp 10 juta,” jelas dia. Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke pemda, sehingga tim tu-
run ke desa setempat. Warga yang rusak berat namun menerima bantuan Rp 10 juta diminta membuat semacam surat pernyataan. “Jadi kita sudah berupaya maksimal. Kita tidak saling salahkan, mungkin ini manusiawi,’’ ujarnya. Kabid Perumahan pada Dispekrim Lobar, L Ratnawi mengatakan korban gempa seperti di Desa Mekar Sari masuk dalam data salah kamar. Namun persoalannya kalau dana sudah dicairkan, maka tidak bisa ditambah lagi dana. “Sebenarnya untuk rumah yang masih data anomali jangan dicairkan dulu,
dipending dulu, dan itu masuk data anomali untuk kita ajukan perubahan grade. Tapi kalau sudah dibangun kan bagaimana kita bersikap,”jelas dia. Hal ini kata dia sudah disampaikan ke warga, namun masih ada saja warga yang mencairkan. Terkait adanya warga yang berutang, menurut dia banyak terjadi yang demikian. Sebab dana bantuan ini bersifat stumulan, sebab dana yang diberikan ada yang tidak cukup untuk membangun rumah, sehingga pasti warga mencari uang untuk menambah biaya. (her)
Korban Gempa Pertanyakan Kades Sesela Kritik Realisasi Bantuan Jadup Penanganan Sampah Giri Menang (Suara NTB) – Korban gempa di Desa Gontoran Kecamatan Lingsar mempertanyakan bantuan jaminan hidup (jadup) di desa setempat. Pasalnya sampai saat ini belum ada kabar kapan dana ini bisa direalisasikan. Sementara di desa lain seperti Gunungsari sudah bisa mencairkan jadup tersebut. “Sudah lama sekali belum caircair, desa lain sudah. Tapi kami kok belum,” tanya Kepala Desa Gontoran Salihin, Kamis (4/7). Pendataan, sudah dilakukan setelah gempa tahun lalu, namun sampai saat ini bantuan ini belum juga ada kabarnya kapan bisa cair. Sementara ia bersama warga lain sangat butuh dana ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih-lebih di desa ini didominasi warga kurang mampu. Menurutnya, total rumah warganya yang rusak sebanyak 300-400 unit, terdiri dari rusak berat sebanyak 138 unit, rusak sedang 137 unit dan ringan 75 unit. Jumlah ini belum ditambah yang masuk data perubahan. Di desanya kata dia hampir semua warga sudah memperoleh bantuan. Tim, kata dia, sudah lama turun melakukan pendataan namun belum ada informasi kapan pencairan dana ini sampai sekarang. Menurut dia warganya sangat memerlukan jadup ini. Pihaknya sudah mem-
(Suara NTB/her)
TANYA JADUP - Kades Gontoran Salihin bersama korban gempa mempertanyakan bantuan jadup yang belum cair. pertanyakan bantuan ini ke Dinas, namun diminta menunggu. Kepala Dinas Sosial Hj Made Ambaryati mengatakan sejauh ini pihaknya tengah melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data 71 ribu lebih penerima bantuan jadup. Deadline pengusulan jadup ini mengacu pada masa transisi yang berakhir tanggal 25 Agustus mendatang seperti halnya pencairan dana siap pakai (DSP) dari BNPB. “Jika pada tenggat waktu hingga bulan Agustus penerima jadup ini belum juga semua diusulkan, maka dana bantuan ini terancam ditarik pusat,” jelas dia. Pihaknya akan berupaya mempercepat proses verivali penerima jadup ini, paling lambat
sebelum bulan Agustus data penerima bantuan ini sudah clear. Pihak perbankan juga siap membantu mem-back up. Untuk mempercepat proses verivali ini di lapangan pihaknya sudah menyiapkan data penerima bantuan dengan mengacu pada SK Bupati nomor 1 sampai dengan 136. Pihaknya mengecek penerima bantuan yang ada dalam SK tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas terkait dan desa untuk memverifikasi data SK penerima bantuan yang sudah ada. Para Kades kata dia mengumpulkan dokumen korban gempa seperti KTP dan KK untuk persiapan penyaluran bantuan jadup, sehingga kata dia gampang ketika proses verivali nantinya. (her)
Dua Duta Loteng Wakili NTB di STQ Nasional
(Suara NTB/ist)
KUNJUNGI - Sekda Loteng H. M. Nursiah mengunjungi dua wakil Loteng di STQ tingkat nasional di Pontianak, Rabu (3/7) malam. Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berhasil mengirim dua dutanya mewakili NTB di gelaran Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat nasional ke-25 yang digelar di Pontianak Kalimantan Barat, 27 Juni hingga 6 Juli mendatang. Mereka adalah Ahmad Jihan Fahmi, Cabang Tilawah
Golongan Anak-Anak Putra dan Ginan Syahada Hamilia untuk Cabang Tahfidz Qur’an, golongan 30 Juz putri. Keduanya pun kini tengah bertanding bersama 14 qoriah lainnya asal NTB. Sekda Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., bersama rombongan, Rabu (3/7) malam berkesempatan mengunjungi kedua duta
asal Loteng ini di Pontianak. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di jajaran ASN Loteng ini memberikan semangat dan motivasi kepada kedua qori’ terbaik Loteng tersebut supaya berupaya maksimal memberikan penampilan terbaik demi nama baik daerah. “Jaga dan tingkatkan kemampuan dengan terus berlatih bersama-sama dan jaga juga kekompokan. Ikuti setiap arahan dari pelatih,” pesan Nursiah. Nursiah mengatakan, STQ merupakan agenda rutin nasional. Di mana Loteng hampir selaku bisa mengirim wakilnya mewakili NTB di tingkat nasional. “Hampir di setiap ajang STQ tingkat nasional, Loteng tidak pernah absen,” tegasnya. Hal ini, ujarnya, merupakan hasil pembinaan berjenjang yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Loteng, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Capaian yang ke depan diharapkan bisa terus dipertahankan, sehingga Loteng tidak hanya mengirim dua wakil saja di STQ tingkat nasional, tapi bisa lebih banyak lagi. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) Sesela Kecamatan Gunungsari H. Abu Bakar mengkritisi penanganan sampah di daerahnya yang nota bene kawasan wisata. Pasalnya, penanganan sampah oleh pemda di daerah setempat kurang maksimal, baik dari sisi sarana prasarana dan intensitas pengangkutan sampah. Akibatnya kondisi sampah pun sering menumpuk, sehingga kerap kali dikeluhkan oleh wisatawan yang berkunjung ke lokasi pasar seni di daerah setempat. Pihaknya mengusulkan ada penambahan dan pengolahan sampah di desanya agar sampah bisa ditangani lebih maksimal. Ditemui di kantornya, Kamis (4/7) H. Abu Bakar didampingi sekretaris desa bersama Bhabinkamtibmaspol Bripka Mujahib dan Babinsa Serma Zulkifli mengatakan sampah ini menjadi persoalan pelik di desanya, bahkan masuk skala prioritas penanganan di semua dusun. Rata-rata para kadus menyampaikan agar ada solusi penanganan sampah dimaksimalkan. Untuk solusi penanganan sampah ini, ujarnya, ada langkah dari tiga desa (Desa Sesela, Jatisela dan Midang) yang berada di satu jalur di daerah itu untuk berembuk. Tiga desa ini ingin menyampaikan masalah sampah langsung ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Sebab lanjut dia, beberapa penyebab yang menyulitkan penanganan sampah terkait jumlah penduduk yang padat. Tingginya volume sampah ini, tidak dibarengi dengan infrastruktur dan sarana penanganan yang memadai, seperti pembuangan sampah yang jadi persoalan. “Alat kendaraan untuk mengangkut sampah ini sangat minim, itu yang menangani di desa kami saja, belum desa lain,” tegas dia. Kondisi ini kata dia menyebabkan penanganan sampah kurang maksimal. Di satu
sisi, pengangkutan sampah yang dilakukan dinas terkait hanya 1 kali dalam seminggu. Itupun, kata dia, di satu titik saja, sementara tempat pembuangan di dua titik. Satu titik yang diangkut OPD hanya di Pasar Sesela. Sedangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lapangan menjadi persoalan, sebab belum ada penanganan, sementara semua sampah di desa ini dibuang ke sana. Bahkan desa-desa lain juga membuang sampah di sana. Kondisi ini kata dia menimbulkan persoalan di masyarakat sebab lingkungan menjadi kotor dan kesehatan terganggu. Ke depan ia berharap agar Pemkab lebih proaktif membantu desa. Paling tidak, kata dia, pengangkutan dilakukan tiga kali dalam sepekan. Kalau bisa juga kata dia, kesepakatan tiga desa disiapkan alat truk pengangkut sampah setiap hari. Selain itu, ada tempat pengolahan sampah, di mana ada aset pemda di desa setempat yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi. “Perlu juga ada TPA di daerah ini,”imbuh dia.Pihaknya akan bersurat ke kabupaten untuk menggunakan lahan ini dan membangun tempat pengolahan sampah. Sementara itu Plt Kadis Lingkungan Hidup (DLH), Suhaili mengatakan, pihaknya akan turun ke desa ini, sebab kades setempat juga pernah menyampaikan persoalan sampah tersebut. Diakui pengangkutan sampah di desa ini ada jadwal satu kali dalam sepakan. Ke depan pihaknya akan mencoba menambah intensitasnya. “Nanti kami akan turun ke Desa Sesela,” janjinya. Terkait lahan ini, kata dia, pihaknya belum konsultasi ke BPKAD. Pihaknya berharap agar kades bersurat ke BPKAD untuk penggunaan lahan pemda ini, pihaknya nanti akan berupaya memfasilitasi. (her)
(Suara NTB/her)
SAMPAH - Kades Sesela H. Abu Bakar turun melihat kondisi sampah di desanya yang kerap dikeluhkan warga dan wisatawan.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
Parlementaria
Halaman 6
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Catatan Fraksi Dewan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbawa 2018 (1) Sumbawa Besar (Suara NTB) Sembilan Fraksi di DPRD Sumbawa menyampaikan Pemandangan Umum tentang penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018. Dengan memberikan sejumlah catatan dan masukan kepada pemkab dalam Paripurna, Kamis (4/7) kemarin. Fraksi PDI P melalui juru bicaranya, I Nyoman Wisma, menyampaikan pembahasan dan penilaian terhadap kinerja kepala daerah merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama 2018 lalu. APBD merupakan dasar pijakan bagi pemerintah daerah untuk membuat perencanaan program dan pengelolaan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Fraksi PDIP mengharapkan setiap OPD membuat detail program dengan menetapkan rumusan dicapainya dengan jelas dipastikan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat.
F-PDIP memberikan sejumlah catatan diantaranya, terhadap PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD, diberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah. Fraksinya juga mendorong pemerintah daerah khususnya kebijakan pendapatan daerah harus menjadi prioritas utama dalam rangka optimalisasi untuk percepatan pembangunan daerah. Diperlukan perencanaan kebijakan yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap sektor-sektor pendapatan daerah potensial untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seperti sektor pariwisata dan kekayaan alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi secara intens terhadap OPD pengelola, dalam rangka memastikan PADdari potensi riel maupun potensi ekspektasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terhadap pencapaian RPJMD, fraksinya mendukung kegiatan yang mengarah pada percepatan pencapaikan target. Untuk itu diperlukan perhatian
khusus terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur strategis dan memadai guna menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. Misalnya sarana dan prasarana jalan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan embung, pembangunan pasar dan lain-lain. Pihaknya juga mendorong pemerintan daerah terhadap program percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya wilayah terisolir yang memiliki sumber daya sangat potensial namun masih terkendala dengan infrastruktur jalan yang belum memadai. Perbaikan infrastruktur jalan dan lainnya penting penting karena menjadi pondasi dasar promosi potensi wilayah dan mempermudah akses pemerintahan dalam hal optimalisasi pelayanan publik khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Begitu juga terhadap percepatan pembangunan infrastruktur khususnya potensi strategis daerah, yang telah merealisasikan kegiatan pembangunan infrastruktur RSUD, pasar Seketeng dan Bendungan Beringin Sila, jalan, fasilitas pendidikan dan keseha-
tan lainya yang memadai. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Ahmadul Kosasi, memberikan sejumlah catatan. Seperti terkait upaya peningkatan pendapatan, Pemkab melalui OPD diharapkan lebih giat dan aktif mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). Mengingat sifatnya dana insentif, tentu diberikan pada daerah yang memiliki prestasi tertentu. Berkenaan dengan belanja daerah, Pemkab diingatkan konsisten dengan RPJM, dan penetapaan APBD yang telah ditetapkan. Serta memprioritaskan pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui prioritas tahun 2018. Salah satu prioritas utama tersebut adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, penanganan pasca gempar yang baru terealisasi 43 %, Pembangunan Rumah Sakit Umum dan Pembangunan Pasar Seketeng, dan untuk program-program besar hendaknya di komunikasi dengan dengan baik antara Eksekutif dengan Legislatif agar tidak menjadi persoalan di belakang hari dengan melakukan ekspose dan perencanaan yang matang.
Sarana infrastruktur lain yang juga patut mendapat perhatian adalah sarana air bersih. Air adalah sumber kehidupan dan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, tidak hanya di kota, di desa pun dan pada wilayah tertentu misalnya di leseng dan penyaring ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan.Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan beberapa sumur bor dan pemberdayaan PDAM. Fraksi PPP melalui juru bicaranya, M. Nur, S.Pdi, dalam pandangan fraksinya meminta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan ruas jalan Empang Atas, Empang Bawa dan ruas jalan terminal Empang- desa Jotang kecamatan Empang sepanjang 600 meter. Selanjutnya ruas jalan Lenangguar, dan ruas jalan lain yang menjadi kewenangan Pemkab Sumbawa. Pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di kecamatan agar masyarakat tidak membuang sampah di pinggir jalan raya yang berdampak pada munculnya aroma tak sedap bagi peng-
guna jalan. Serta mendesak Pemkab terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, pertanian, peternakan, dan sektor perikanan. Fraksi Hanura melalui juru bicaranya, Hasanuddin, SE, secara khusus menyoroti dua mega proyek kabupaten Sumbawa yang mulai pegerjaannya pada tahun 2019 ini. Yakni pembangunan pasar seketeng yang diperkirakan akan menelan anggaran Rp58 miliar dan pembangunan RSUD Sumbawa. Fraksi Hanura mengingatkan pemerintah daerah untuk benar-benar melakukan pengawasan ketat dan teliti selama proses pengejaan kedua mega proyek tersebut. Spesifikasi yang sudah ditentukan terhadap dua proyek tersebut haruslah direalisasikan demi terwujudnya apa yang masyarakat Sumbawa impikan selama ini. Sedangkan Fraksi PAN melalui juru bicaranya, H. Mustajabuddin S.Sos, menyatakan yang menjadi fokus FPAN, kepada Pemkab untuk ditindaklanjuti dengan langkah konkret yakni menyangkut kebijakan retribusi pajak daerah yang lebih inovatif dalam upaya pen-
ingkatan PAD. Kemudian, untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai standar Depkes RI, sudah saatnya dilakukan relokasi pasar Alas karena berdampingan langsung dengan puskesmas kecamatan alas, selain menggangu kenyamanan pasien, pasar alas juga sangat mengganggu jalur transportasi. Fraksi PPAN juga ingin mendapatkan perkembangan terkini terkait tahapan pembangunan pasar Utan, pasar Seketeng, bendungan Beringin Sila. Begitu juga dengan penanganan kawasan hiburan Batu Gong/Sampar Maras serta semakin menjamurnya lokasi hiburan yang beroperasi di tengah kota. Fraksi PAN juga meminta Bupati melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sumbawa. “Kami memandang perlu agar lebih dibangun koordinasi dan harmonisasi kegiatan-kegiatan di SKPD yang berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran,” tukasnya. (arn/*)
Kekeringan Meluas, Target Produksi Pertanian Sulit Tercapai Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat hingga saat ini luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan bertambah dari 607 hektar menjadi 647 hektar. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 250 hektar yang sudah terancam puso karena tidak kunjung mendapatkan pasokan air. Melihat fenomena itu, maka Dinas Tanbunnak KSB pesimis untuk mencapai target produksi di Musim Tanam (MT) kedua tahun 2019 ini. “Kami masih terus memantau kondisi terkini terhadap ratusan hektar lahan yang terdampak kekeringan itu untuk bisa kita kalkulasi total produksi padi kita yang hilang. Sementara terhadap lahan yang masih bisa diselamatkan, kita sudah distribusikan mesin pompa air berukuran 5 PK sampai 10 PK untuk digunakan oleh para petani. Karena jika tidak kita selamatkan potensi lahan tersebut, maka jumlah lahan yang puso juga akan bertambah yang berakibat merosotnya target produksi,” ujar Kepala Dinas Tanbunnak Suhadi SP., M. Si kepada Suara NTB, Kamis (4/7). Dikatakannya, sampai den-
gan saat ini baru dua lokasi yang sudah melaporkan masalah kekeringannya yakni di kecamatan Seteluk sekitar 607 hektar dengan jumlah lahan yang terancam puso 250 hektar dan kecamatan Taliwang sekitar 32 hektar. Hanya saja untuk lahan di Taliwang tersebut masih dalam kondisi kekeringan ringan dengan umur padi sekitar 14 hari. Terhadap lokasi tersebut, saat ini tim sudah turun ke lapangan untuk membantu masalah pengairannya. Sehingga lahan tersebut bisa diselamatkan dari Puso dan masalah lainnya. Selain pola penanganan darurat, pihaknya juga akan berupaya
untuk menciptakan sumber mata air di lokasi-lokasi yang rawan kekeringan sebut saja di Poto Tano, Seteluk, sebagian Taliwang dan Jereweh. Hal ini dilakukan supaya di tahun-tahun yang akan datang tidak jumlah lahan yang puso bisa diminalisir. Untuk pemanfaatan sumber air ini nanti akan dibiaya dari APBD- P sehingga di awal musim tanam pertama tahun 2020 mendatang sudah tidak ada masalah lagi. “Memang persoalan kekeringan ini selalu terjadi setiap tahunnya, maka dari itu anggaran di APBD-P akan kita arahkan ke penambahan sumber mata air bagi para petani. Supaya puso yang
(SuaraNTB/ils)
TERDAMPAK - Nampak lahan terdampak kekeringan di lingkungan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
kiranya terjadi bisa semakin diminimalisir,” ungkapnya. Ditambahkannya, selain masalah penyediaan jaringan irigasi dan sumber mata air baku, pihaknya juga akan berupaya membantu para petani dengan program AUTP yang dianggap masih sangat minim peminat. Bahkan tidak tanggung-tanggung pemerintah akan menanggung pembayaran asuransi tersebut asalkan para petani bisa ikut dan bergabung. Hal ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena petani harus membayar asuransi sebesar Rp36 ribu untuk satu hektar lahan yang rusak. Dari jumlah uang yang dibayarkan itu, petani akan mendapatkan bantuan ganti rugi Rp6 juta untuk satu hektar jika mengalami gagal panen dan masalah lainnya. Karena tahun 2020 mendatang sudah tidak ada lagi pungutan untuk mendapatkan asuransi, maka pihaknya sangat berharap agar petani bisa memanfaatkan program tersebut. Sehingga pada saat terjadi masalah terhadap lahan pertaniannya petani tidak terlalu merugi dan bisa juga diberikan bibit untuk musim tanam berikutnya. “Selain menambah fasilitas untuk mengatensi masalah kekeringan, kami juga akan berupaya mengratiskan para petani untuk mendapatkan progam AUTP dengan tidak perlu membayar asuransi Rp36 ribu. Upaya itu kita lakukan supaya para petani bisa ikut program AUTP dan kerugian akibat bencana bisa kita minimalisir,” tandasnya. (ils)
Bupati Terima Kunjungan Tim Medis Rumah Sakit Terapung Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc didampingi Kadis Kesehatan, Kabag Humas dan Protokol, dan Camat Labuhan Badas, menerima kunjungan tim medis Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) Surabaya, terkait rencana kegiatan ekspedisi medis pulau-pulau perbatasan yang dilaksanakan dalam rangka bhakti sosial dalam rangka HUT RI ke-74 tahun 2019, Kamis (7/4). Bupati menyambut positif dan bersyukur atas pelayanan untuk operasi katarak, dan bibir sumbing yang akan diberikan RSTKA untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa yang rencana dilaksanakan mulai 15- 19 Juli 2019 mendatang. Bupati minta kepada Kadis Kesehatan agar dapat berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Perhubungan terkait masalah keamanan selama kegiatan operasi di Kapal RSTKA. Bupati berharap agar semua kegiatan dapat berjalan lancar sesuai rencana. Sementara itu, perwakilan tim medis RSTKA dr. Gadis menyampaikan, sejak diresmikan 11 Nopember 2017, RSTKA baru mampu menjalani pelayaran dan melakukan pelayanan ke-25 pulau terpencil di Indonesia. Tujuh diantaranya adalah pulau-pulau jauh perbatasan. Adapun visi kegiatan ekspedisi medis pulau-pulau ad-
alah menjadi rumah sakit bergerak yang berstandar nasional untuk masyarakat kepulauan, dengan tujuan untuk mengatasi masalah kesehatan dipulau-pulau terpencil dan membantu upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terpencil. Dengan misi menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan berstandar nasional yang komprehensif dan yang mengutamakan keselamatan pasien untuk masyarakat kepulauan, menyelenggarakan tata kelola rumah sakit bergerak yang proaktif, professional dan berintegritas, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang ilmu kedokteran/ kesehatan, ilmu sosial dan budaya, kewirausahaan, lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna bagi masyarakat kepulauan, serta mengembangkan kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kecukupan pangan dan gizi keluarga, penelitian epidemiologi dan pencarian obat-obatan baru, konservasi sumber air dan penyehatan air bersih, pendidikan kewirausahaan berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar, promosi
edukasi pengelolaan sampah kepulauan dan konservasi mangrove. Serta penerapan teknologi tepat guna. Dikatakan, pendekatan pelayanan seperti yang dilaku-
kan RSTKA memang menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil. (arn)
(Suara NTB/ind)
DISKORS - Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan Caleg terpilih KPU Kabupaten Sumbawa yang dibuka namun diskors, Kamis (4/7).
Penetapan Caleg Terpilih di Sumbawa Mendadak Diskors Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon anggota legislatif (caleg) terpilih, Kamis (4/7) kemarin. Namun kegiatan di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati setempat ini mendadak diinformasikan diskors. Meskipun sejumlah pihak terkait, termasuk Komisioner Bawaslu dan caleg terpilih sudah menghadiri kegiatan. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Muhammad Wildan M. Pd kepada wartawan menyampaikan, berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2019, penetapan kursi dan caleg terpilih dilakukan tiga hari setelah dikeluarkannya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK). Kebetulan dari laman resmi MK, Kabupaten Sumbawa tidak masuk dalam tuntutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Atas dasar
itulah, pihaknya melaksanakan rapat pleno terbuka. “Berdasarkan PKPU 10 tahun 2019, penetapan dilakukan tiga hari setelah dikeluarkannya BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dari MK. Tanggal 1 MK menetapkan itu. Kalau di laman informasi MK, Sumbawa tidak ada perkara. Dari dasar itulah kami melaksanakan,” ujarnya. Meskipun demikian, ternyata KPU RI belum menerima secara resmi surat penitraan dari MK terkait rekapitulasi PHPU. KPU RI juga sudah bersurat kepada MK untuk meminta surat resmi tersebut, namun hingga saat ini belum diterima. Makanya pihaknya melakukan penundaan penetapan sampai adanya surat resmi. Nantinya apabila surat tersebut sudah diterima, barulah KPU RI menyampaikan kepada KPU kabupaten/kota untuk segera melaksanakan penetapan. “Sidang sudah kita buka,
tapi kita skors sampai dengan keluarnya surat resmi dari KPU RI tentang penetapan calon terpilih. Apabila KPU RI sudah menerima surat resmi dari MK maka kita akan melanjutkan sidang,” pungkasnya. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP menyarankan KPU agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya. Supaya sebelum melakukan tindakan, bisa dibahas secara bersama-sama. Guna mengantisipasi terjadinya persoalan yang tidak diinginkan kedepannya. “Adanya semacam surat edaran tersebut, walaupun tidak secara wajib ada koordinasi dimohonlah kepada KPU agar intens melakukan koordinasi kepada kami. Supaya sebelum melakukan tindakan bisa kita bahas secara bersama-sama. Supaya tidak menjadi persoalan yang tidak kita inginkan kedepan,” tandasnya. (ind)
Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Kadis Dikbud Sumbawa Lepas Kontingen O2SN SD Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H. Sharil, M.Pd, resmi melepas 12 atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) jenjang SD yang akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi NTB, Rabu (3/7). Dalam arahannya, Kadis Dikbud menyampaikan, ke 12 atlet merupakan siswa terbaik yang telah lolos seleksi berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan dan seleksi tingkat kabupaten. Untuk itu, sebagai duta olahraga Kabupaten Sumbawa, Kadis berpesan agar senantiasa menjaga motivasi berprestasi. Agar bisa meraih hasil terbaik di tingkat Provinsi. Pengalaman menunjukkan, siswa SD Sumbawa mampu mengukir prestasi membanggakan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sebagaimana tahun sebelumnya,lanjutH.Syahril,raihan
prestasi O2SN, wakil Kabupaten Sumbawa mampu meraih medali perak tingkat nasional cabang senam artistik. Keberhasilan ini hendaknya dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun ini dan selanjutnya. Dinas Dikbud akan terus memberikan dukungan terhadap upaya upaya mengembangan bakat dan talen-
ta para siswa dan menjaga kualitas proses dan hasil setiap kompetisi. Kepada para ofisial kadis menitipkan harapan agar secara serius mendampingi para atlet. Sekaligus mempelajari perkembangan setiap cabor agar dapat dijadikan dasar pembinaan dimasa yang akan datang. Sebelumnya, Kepala Bidang
Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Junaidi, S.Pd.,M.Pd melaporkan untuk tahun 2019 ada 6 cabor yang akan diikuti diantaranya silat, karate, renang, senam artistik, atletik, dan bulu tangkis. Atlet yang akan bertanding terdiri dari 6 orang atlit putra dan 6 orang atlit putri didampingi oleh 6 orang ofisial.
Disampaikan pula, seleksi O2SN Tingkat Provinsi NTB akan berlangsung dari tanggal 5-7 Juli 2019. Dalam kesempatan tersebut, Kadis juga menyerahkan uang pembinaan dan transportasi lokal selama bertanding kepada masing masing atlet dan ofisial. (arn/*)
(Suara NTB/arn)
KONTINGEN O2SN - Foto bersama Kadis Dikbud Sumbawa, H. Sharil, Kabid Pembinaan SD, Junaidi dengan kontingen 02SN. Kadis Dikbud Sumbawa, H. Sharil menyerahkan uang pembinaan dan transportasi kepada para atlet duta Sumbawa (foto kanan).
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kadispora Dompu Tak Sependapat dengan Zonasi PPDB Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH, mengaku, tak sependapat dengan diterapkannya sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah ini. Alasannya, khawatir sistem tersebut akan mengganjal hak anak mengenyam pendidikan atau dijadikan alasan oleh mereka untuk malas belajar di sekolah yang tidak diharapkan. Karena tak dipungkiri banyak anak yang akhirnya memu(Suara NTB/jun) tuskan berhenti atau malas H. Ichtiar sekolah lantaran tidak masuk di sekolah favoritnya. “Anak usia sekolah wajib sekolah ini urusan negara. Jangan sampai gara-gara zonasi anak tidak mau sekolah. Karena ada juga anak yang tidak bisa masuk SMP 1 misalnya karena zonasi di SMP 7 kemudian tidak mau sekolah. Ini bahaya,” ungkapnya menjawab wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/7). Ditegaskan, anak memilik hak yang sama untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang mereka harapkan. Pun demikian dengan orang tua, menurutnya, tak ada seorang pun yang mau anaknya sekolah di lembaga pendidikan yang tidak berkualitas. Sehingga perlu diberikan kebebasan untuk memilih. Kalaupun pertimbangannya demi pemerataan siswa dan kualitas pendidikan. Ditegaskan hampir semua lembaga pendidikan yang ada di wilayah ini sama, termasuk dalam hal penerapan kurikulumnya. Namun mengingat hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Dikpora kini tak bisa berbuat banyak. Walau diakui terkadang ada beberapa yang terpaksa diabaikannya. “Karena ini melaksanakan aturan pusat mau bilang apa. Kalau mau protes disana (pusat), kalau saya kadang saya abaikan juga yang penting anak itu sekolah. Intinya anak usia sekolah wajib sekolah,” jelasnya. Disebutkan, ada tiga kategori siswa yang tidak dibatasi zonasi di wilayah ini. Antara lain peserta didik berprestasi. Siswa pindahan dan beberapa wilayah yang telah sepakat menerapkan zonasi bersama. Seperti misalnya dalam dua Desa/Kelurahan atau kecamatan terdapat beberapa sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal siswa. Mereka diberikan hak untuk memilih sekolah sesuai keinginanannya. Dan untuk kategori siswa beprestasi serta pindahan porsinya dibatasi maksimal 15 persen. “Kalau jalur prestasi semua sekolah bisa menerima, tapi porsinya 15 persen,” pungkasnya. (jun)
Korban Lakalantas di Bawah Umur Meningkat Dompu (Suara NTB) – Kecalakaan Lalulintas (Lakalatas) di Dompu, terus mengalami peningkatan. Bahkan jika dibanding tahun sebelumnya, untuk priode Januari-Juli 2019 saja tercatat 42 kasus. Korban meninggal 18 orang, Luka Berat (LB) enam orang dan Luka Ringan (LR) sebanyak 60 orang. Kasat Lantas Polres Dompu, AKP. Raditya Suharta, SH, S. IK kepada Suara NTB, Kamis (4/7) mengungkapkan, dari sekian banyak korban meninggal (Suara NTB/jun) dunia itu sebagian besar diRaditya Suharta antaranya merupakan anak di bawah umur. “Paling banyak korban meninggal itu anak di bawah umur, baik di tahun ini maupun sebelumnya,” kata dia. Insiden lakalatas yang berujung kematian tersebut, selain karena tingkat kejadiannya cukup parah juga pengaruh dari tidak dilengkapinya alat pengaman. Misalnya helm bagi pengendara roda dua dan sabuk pengaman bagi pengemudi roda empat. Dalam setiap operasi gabungan masyarakat sudah berulangkali diingatkan agar tetap menjaga keselamatan dengan memakai pengaman. Disamping memastikan juga kelengkapan alat kenderaan “Kita sudah berkali-kali razia, kadang ada yang depan saja menggunakan helm tapi yang belakang tidak. Dirazia tapi nanti dulangi lagi karena alasan dekat dan sebagainya,” jelas dia. Sebagaimana hasil kajian sejumlah peneliti dan pemerhati lalu lintas selama ini. Penggunaan helm 80 persen bisa mengurangi resiko kematian bagi pengguna jalan yang terlibat lakalantas. Untuk itu, kelengkapan tersebut penting diperhatikan. Sementara disinggung titik rawan kecelakaan di delapan kecamatan yang ada, Raditya Suharta menegaskan, hampir semua jalur sama. Karena belum ada satupun jalur khusus yang ditemukan angka korban meninggalnya di atas lima orang. “Hampir semua jalur sama karena memang tidak ada kategori khusus di satu tempat korban meninggal jumlahnya di atas lima orang,” pungkasnya. (jun)
Kelurahan Terdampak Kekeringan Bertambah Kota Bima (Suara NTB) – Jumlah Kelurahan di Kota Bima yang terdampak kekeringan bertambah. Yang sebelumnnya hanya ada delapan kini bertambah menjadi tiga Kelurahan pada dua Kecamatan. “Kelurahan di Kota Bima yang terdampak kekeringan ada 11 kelurahan. Bertambah tiga Kelurahan dari sebelumnya ada delapan Kelurahan,” kata Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Syarafuddin MM, kepada Suara NTB, Kamis (4/7). Menurutnya tiga wilayah yang terdampak kekeringan tersebut antara lain Kelurahan Kendo dan Penanae Kecamatan Raba. Serta Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda. “Dari tiga Kelurahan ini, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak ada 991 atau 3.241 jiwa,” katanya. Syarafuddin menegaskan, wilayah hingga jumlah jiwa yang terdampak kekeringan tersebut sifatnya sementara. Kemungkinan, jumlahnya akan bertambah dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini masih terus dipetakan dan menunggu laporan Kelurahan. “Data dan wilayah yang terdampak kekeringan ini telah kita sampaikan kepada Pemerintah Provinsi,” katanya. Sembari menunggu arahan dari Pemprov, untuk saat ini penanganan sementara yang dilakukan pihaknya, hanya mendropping atau mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak. “Sementara hanya mendistribusikan dan dicarikan solusi penanganan jangka pendek dan panjang,” katanya. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP mengatakan hingga saat ini Walikota Bima bersama dengan OPD teknis terkait sedang membahas solusi kekeringan jangan panjang. “Sedang dibahas dan dikaji mendalam internal pemerintah, katanya. Selain membahas sumber air dan jaringan. Salahsatu yang dibahas serius yakni rencana pembangunan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) sebagai solusi penanganan kekeringan jangka panjang. Tidak hanya itu lanjutnya, persoalan PDAM juga dikomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten Bima yang memiliki aset PDAM di Kota Bima. Bahkan kedua perwakilan Pemerintah akan bertemu untuk membahasnya bersama dalam waktu yang tidak lama lagi. “Kita berharap aset PDAM milik Kabupaten Bima yang beroperasi di wilayah Kota Bima diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/jun)
PEMERIKSAAN – Kades Rababaka, Tri Sutrisno saat menuju ruang pemeriksaan penyidik Kejari Dompu, Kamis (4/7).
Kades Rababaka Diperiksa Penyidik Dompu (Suara NTB) – Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Kamis (4/7). Panggilan kedua setelah sebelumnya mangkir tersebut, diagendakan untuk klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018. Ditemani beberapa orang rekan dan disusul calon penasehat hukumnya, Tris sapaan akrab mantan aktivis tersebut menuju ruang pemeriksaan siang kemarin. Hingga sore ini ia bahkan masih dicecar sejumlah pertanyaan untuk kelengkapan data dan bahan keterangan penyidik. Kasi Intel Kejari Dompu, Ah-
mad Sulhan, SH., dikonfirmasi Suara NTB via telepon sore kemarin belum bisa berkomentar banyak lantaran masih mendalami keterangan yang bersangkutan. “Ini masih berjalan (pemeriksaan), agendanya masih meminta keterangan untuk puldata pulbaket. Masih kita gali, tanya dulu satu-satu,” singkatnya. Terkait beberapa program
fisik yang diduga menjadi sumber penyimpangan DD/ ADD tahun 2018 oleh terlapor. Ahmad Sulhan belum bisa menjawab dengan alasan masih akan fokuskan pemeriksaan terlebih dahulu. Sementara informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, pemanggilan terlapor kasus dugaan korupsi DD/
ADD tahun 2018 itu, menyusul proses pengumpulan data dan keterangan pada sejumlah saksi rampung dilakukan penyidik. Tinggal dilengkapi beberapa pihak terkait dan kades untuk kemudian dilanjutkan pada gelar perkara. Jika mengacu keterangan saksi-saksi, diakui penyidik, memang terdapat indikasi penyimpangan dana desa yang diperkirakan merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Tetapi untuk kejelasannya akan diklarifikasi terlebih dahulu pihak yang bersangkutan. “Dari keterangan-keterangan
sebelumnya memang ada indikasi, tapi kita belum berani simpulkan karena belum dengar penjelasan dari yang bersangkutan juga,” jelas Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH. Dikatakan, selama proses pengumpulan data dan bahan keterangan itu, sedikitnya sudah sembilan orang saksi dihadirkan penyidik, mulai dari perangkat desa hingga pengurus Masjid Al-Kiblatain Desa Rababaka. Karenanya tinggal menunggu hasil klarifikasi yang dijadwalkan pekan depan untuk menentukan status perkaranya. (jun)
Validasi dan Verifikasi Honorer K2 di Tangan Walikota Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Bima Drs. M. Saleh tidak ingin berkomentar terkait permintaan nama-nama honorer Kategori Dua (K2) hasil validasi dan verifikasi dipublikasikan. Menurut Saleh, validasi dan verifikasi honorer K2 telah selesai, jumlahnya yang aktif sebanyak 1.838 orang. Jumlah itu, kata dia, akan disampaikan kepada Walikota Bima untuk ditetapkan serta dikeluarkan keputusan. “Nanti kita akan laporkan kepada Walikota apakah diterima atau tidak,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (4/7). Tidak hanya itu, Saleh juga tidak ingin mengomentari soal insentif Rp1 juta per bulan yang akan diberikan kepada Honorer K2 aktif, karena pihaknya hanya bertugas untuk melakukan validasi dan verifikasi. “Kalau soal ini (insentif.red) tanyakan langsung kepada Kepala Daer-
ah atau DPKAD,” ujarnya. Sementara Walikota Bima, melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP mengaku, sampai saat ini data hasil validasi dan verifikasi honorer K2 belum diterima oleh Walikota. “Belum diserahkan. Kemungkinan jadwal atau agenda Dinas dan Walikota yang padat,” ujarnya. Selain menyerahkan data atau jumlah honorer K2, lanjutnya, tim validasi dan verifikasi juga nantinya akan memaparkan masalah atua kendala yang dihadapi selama proses tahapan validasi dan verifikasi. “Walikota berharap agar pemaparan dan penyerahan data ini bisa dilakukan secepatanya,” ujarnya. Malik mengaku, keinginan dan harapan Walikota tersebut agar salahsatu visi-misinya yakni memberikan insentif terhadap honorer K2 bisa segera direalisasikan. Namun sebelum direalisasikan harus
ada keputusan penetapan. “Yang jelas ada proses dan mekanisme realisasi insentif Rp1 juta ini. Salahsatunya penetapan atau dikeluarkan SK jumlah honorer K2,” pungkasnya. Sebelumnya, nama honorer Kategori Dua (K2) Kota Bima yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh Pemerintah Kota Bima sebanyak 1.838 orang diminta dipublikasikan secara terbuka agar diketahui lebih luas oleh publik. Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Forum Peduli Honorer K2 Kota Bima, Dedi Alfarianto SH, kepada Suara NTB, Selasa (2/7). Pasalnya sampai saat ini, pihaknya hanya mengetahui jumlah angka saja, tetapi tidak ada nama. “Kami minta nama-nama honorer K2 yang sudah diverifikasi dan divalidasi segera dipublish. Begitupun yang tidak aktif. Biar kita tahu lebih jelasnya,” katanya. Selain itu, Dedi juga me-
Pawai Budaya Meriahkan Hari Jadi Ke-379 Bima, Wabup Tunggang Kuda Pacuan Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menggelar pawai budaya memeriahkan hari jadi ke-379 Bima, Kamis (4/7) siang. Pawai budaya yang diikuti perwakilan masyarakat 18 kecamatan se-Kabupaten Bima dan berbagai etnis nusantara itu berlangsung meriah. Selain dari kalangan masyarakat dan perwakilan etnis. Pawai budaya juga diikuti oleh ASN, pegawai instansi vertikal, BUMN, TNI/Polri, Pelajar, Mahasiswa hingga Organisasi Mitra kerja Pemerintah Daerah. Bahkan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer juga mengikuti pawai tersebut. Bupati terlihat menaiki benhur, sementara Wabup menunggang kuda pacuan. Peserta pawai budaya dilepas secara resmi oleh Bupati, Start dari lapangan Talabiu Kecamatan Woha hingga finish di Kantor Bupati Bima. Tiba di finish para peserta disambut kembali oleh Bupati Bima, Wakil Bupati, FKPD dan sejumlah tamu kehormatan lainnya. Peserta dari kalangan kalangan laki-laki menggunakan seremba tembe. Sementara kaum perempuan memakai rimpu. Sepanjang perjalanan peserta juga menampilkan atraksi kesenian dan budaya lokal Tidak hanya itu, atraksi kesenian dan budaya etnis paguyuban nusantara, seperti Lombok, Bali, Jawa, dan Sulawesi juga ditampilkan dalam pawai tersebut. Hal itu praktis memberikan hiburan bagi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bima, Drs. Dahlan mengaku, pawai budaya dalam menyambut hari jadi Bima tahun 2019 ini, lebih meriah ketimbang tahun sebelumnya. Pasalnya tahun ini, panitia mengikutsertakan kendaraan hias dan atraksi seni budaya
(Suara NTB/Uki)
HARI JADI - Wabup Bima, Dahlan M. Noer menunggang kuda pacuan dalam kegiatan pawai budaya meriahkan hari jadi ke-379 Bima, Kamis (4/7). Peserta dari kalangan perempuan yang mengenakan rimpu dalam memeriahkan hari jadi ke-379 Bima (foto bawah). serta potensi lain dari masingmasing wilayah maupun sektor yang ada di Kabupaten Bima. “Misalnya barisan berkuda benhur. Hal ini tidak pernah ada tahun sebelumnya,” katanya. Tidak hanya itu, dalam memeriahkan pawai budaya tahun ini dan sepanjang ruas jalan lebih kurang 3 kilometer para peserta menampilkan sejumlah atraksi yang menjadi ciri khas rombongan masing-masing. “Adat jawa dengan cirri khasnya begitupun dengan Lombok. Semua berbaur dalam pawai budaya ini,” pungkasnya. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE
mengatakan, pawai budaya merupakan salahsatu kegiatan dalam memeriahkan dan mengenang makna hari jadi ke-379 Bima, yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2019. “Peringatan hari jadi Bima ini sengaja dikenang kembali setiap tahunnya untuk mengenang para pejuangan yang dilakukan oleh para pendahulu,” katanya. Ia berharap pawai budaya terus dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya untuk mempertahankan budaya, mempererat persaudaraan dan silaturahim untuk menuju Kabupaten Bima yang maju dan sejahtera. (uki/*)
(Suara NTB/uki)
(Suara NTB/uki)
Abdul Malik
M. Saleh
minta Pemerintah Kota Bima agar tidak mengulur waktu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan honorer K2 yang telah divalidasi dan diverifikasi, sebagai acuan pembayaran instentif
Rp1 juta perbulan. “Kami harap SK penetapan segera dikeluarkan, tidak diundur undur lagi, supaya instentif Rp1 juta yang dijanjikan segera direalisasikan,” katanya. (uki)
Pencairan DD Tahap Pertama Dua Desa Masih Mandek Dompu (Suara NTB) Desa Rababaka dan Desa Doromelo merupakan dua Desa di Dompu yang hingga saat ini belum juga menyelesaikan pengajuan dana Desa tahap pertama. Rencana pencairannya pun belum ada tanda – tanda, mengingat belum terbentuknya BPD yang akan membahas dan menetapkan APBDes. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Dompu, M. Ali, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (4/7) mengungkapkan, masih ada tiga Desa di Dompu yang belum mencairkan DD tahap pertama. Desa Matua, Desa Rababaka dan Desa Doromelo. Dari tiga desa ini, Desa Rababaka dan Desa Doromelo yang belum ada kabar untuk pencairan DD. Kedua Desa ini belum memiliki APBDes, karena BPD-nya belum terbentuk setelah kepengurusan BPD sebelumnya berakhir masa jabatannya. “Kalau begini modelnya, mestinya Camat yang mengambil alih. Karena Bupati sudah melimpahkan kewenangannya ke Camat,” kata Ali. Sesuai penjelasan ahli dari Kementrian Dalam Negeri, kata M. Ali, BPD hanya sifatnya memusyawarahkan dan mengakomodir usulan terkait APBDes untuk ditetapkan bersama Kepala Desa. Kewenangan mengesahkan APBDes itu ada di Camat sesuai kewenangannya. Rekomendasi Camat dimaksudkan untuk mengecek APBDes sesuai ketentuan atau tidak. “Jadi bisa diam-
bil alih oleh Camat atas usulan Desa,” ungkap Ali. “Memang terhadap Desa Rababaka masih menunggu audit Inspektorat, tapi itu untuk pembentukan BPD-nya. Jadi bisa langsung diambil alih Camat dengan mengevaluasi APBDes,” tambah M. Ali. Untuk Desa Matua, kata Ali, permohonan pencairannya sudah masuk dan sudah dilakukan perbaikan untuk mengalokasikan anggaran BUMDes-nya. “Desa Matua sudah masuk permohonannya. Untuk anggaran BUMDes-nya sudah diperbaiki dan sudah dicantumkan,” jelasnya. Alokasi anggaran untuk BUMDes merupakan anggaran wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebesar Rp50 juta sesuai amanat Permen dan Perda. Ketika ada masalah dalam pengelolaannya atau kepengurusan BUMDes yang belum terbentuk, anggaran tersebut bisa ditunda di rekening Desa. “Kalau ada masalah dengan pengelolaan BUMDes, bukan anggaran BUMDes-nya yang tidak dialokasikan. Tapi Kepala Desa bisa meminta Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap BUMDes-nya dan anggarannya bisa dipending di kas Desa,” ungkap Ali. Sementara untuk Desa Songgajah dan Desa Taa Kecamatan Kempo, Desa Kiwu Kecamatan Kilo, dan Desa Mangge Nae Kecamatan Dompu yang sempat molor pengajuan DD tahap pertama juga sudah dicairkan. (ula)
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Mataram Butuh Figur Pemimpin yang Mau Turun ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Kota Mataram akan memilih pemimpin baru pada Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Sejumlah figur kandidat bakal calon mulai muncul mensosialisasikan dirinya ke tengah-tengah masyarakat dengan membawa ragam janji-janji kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan jika kelak mereka terpilih. Semakin banyak figur yang muncul ke permukaan itu, dinilai akan semakin baik bagi kontestasi Pilkada Kota Mataram. Karena masyarakat bakal dihadapkan oleh banyak pilihan, sehingga bisa mendapatkan sosok pemimpin yangtepatuntukmemimpinibukota Provinsi NTB tersebut. Melihat kondisi Mataram saat ini, sangat membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, dan sosok figur kepemimpinan yang
tidak sekedar bekerja di belakang meja. Akan tetapi pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok figur yang mau turun bergerak bersama di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bisa menjadi panutan bagi warga. Hal itu diungkapkan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, saat dikonfirmasi Kamis (4/7) kemarin. “Rakyat Mataram itu butuh sosok
pemimpin yang bisa menjadi panutan. Yakni, mereka yang mau bekerja ikhlas tanpa mengesempingkan kepentingan keluarga maupun golongannya,” ujarnya. Lebih jauh disampaikan Wira, masyarakat Mataram kendati merupakan ibukota Provinsi, namun umumnya karakter mereka patuh pada pemimpin. Sehingga, tidak sulit untuk diajak bergerak membangun daerahnya. Karena itu secara politik, jika in-
gin melihat wilayah Mataram cepat mengejar ketertinggalannya, salah satunya dengan melahirkan pemimpin yang visioner dan mengayomi rakyatnya. "Seorang yang menjadi pemimpin harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada khalayak atau rakyat yang dipimpinnya," ujarnya. “Karena itu sosok figur kepala daerah di Mataram itu harus punya target kerja, jangan hanya banyak di pendopo. Tapi dia harus banyak berada di tengah masyarakat. Sehingga persoalan di Mataram, mulai dari sampah, banjir, berkurangnya lahan-lahan pertanian akan bisa diurai dan dituntaskan,” sambungnya. Karena itu dalam kontestasi
Pilkada Serentak Mataram tahun 2020. Ia mengungkapkan, dari sisi geografis letak Mataram sangat strategis, karena menjadi daerah perlintasan perdagangan dari provinsi Bali melalui Pelabuhan Lembar-Padang Bai ke NTT melalui pintu Pelabuhan Sape di Bima dan sebaliknya. Sehingga secara ekonomi, ia menekankan perlunya menjaga pertumbuhan ekonomi, inklusifitas, dan mempersempit kesenjangan sosial agar tidak terlalu lebar. "Karena itu menciptakan pembangunan yang berkualitas. Bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Sehingga lahir SDM (sumber daya manusia) yang unggul sangat penting," cetusnya.
Dengan masyarakat Mataram yang heterogen, sudah sepatutnya arah pembangunan yang dilakukan ke depan memokuskan pada sisi pelayanan. Hal ini penting agar dikotomi suku dan agama tertentu jangan lagi ada pada era digital saat ini. “Disini, saya lihat banyak yang kurang soal pelayanan publik. Makanya, pekerjaan rumah ke depan itu adalah bagaimana seorang calon walikota mampu menghadirkan pelayanan publik yang prim a , ” pungkasnya. (ndi) Lalu Wira Pria Suhartana (Suara NTB/ndi)
Ahda dan Muammar Masuk Kriteria Pendamping Selly Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani sudah hampir pasti diusung PDI Perjuangan menjadi kandidat bakal calon Walikota Mataram. Istri dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat itu hanya tinggal menunggu dikukuhkan saja sesuai dengan tahapan Pilkada serentak 2020 mendatang. Dikantonginya nama Selly dalam internal partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai bakal calon kandidat Walikota Mataram. Maka tugas berikutnya yang akan dilakukan yakni menjaring figur yang akan disandingkan dengan Selly sebagai bakal calon wakilnya. Figur calon wakil yang dibutuhkan yakni sosok yang dinilai bisa menutupi sisi dari kelemahan Selly. Sehingga Selly tampil maju sebagai pasangan calon, di mana keduanya bisa saling mendukung satu sama lain untuk mengunci kemenangan. "Sosok yang bisa bisa menutupi kekerangan dari ibu Selly," ujar Ketua Badan Pemenangan (Bapilu) DPD PDIP NTB, Ir Made Slamet, Kamis (4/7) kemarin. Ditanya lebih jauh kereteria sosok figur balon wakil yang akan menjadi pendamping Selly, apakah berasal dari kalangan partai politik? Mengingat figur Selly sendiri diasosiasikan mewakili latar belakang figur birokrat. Sehingga Selly membutuhkan sosok figur dari kalangan politisi. Made Slamet menjawab bahwa sosok figur pendamping Selly tidak mesti harus dibangun dengan komposisi birokrasi-politisi. Menurutnya dari latar belakang manapun, asalkan figur tersebut bisa memenuhi kriteria, akan diambil jadi pasangannya. Terkait dua nama yang muncul digadang-gadang bakal jadi pendamping Selly yakni Ustadz Badruttamam Ahda, anak dari Walikota Mataram sekarang, H. Ahyar Abduh dan kedua mantan anggota DPRD NTB, TGH. Muammar Arafat yang merupakan politisi PPP, Made Slamet tidak menampiknya. Keduanya masuk kriteria figur bakal calon wakil yang dibutuhkan oleh Selly. Keduanya merupakan sosok yang diasosiasikan sebagai figur yang mewakili kelompok religius. Sementara itu, Selly sendiri diasosiasikan sebagai figur nasionalis. Mengingat paket pasangan yang akan dibangun PDIP yakni paket pasangan nasionalis-religius. "Nasionalis-religius itu salah satu kereteria kita, dan juga dari kalangan melenial. Ahda merupakan anak muda yang baru terjun di politik, saya kira punya potensi, karena bagaimanapun dia anak dari Pak Ahyar. Tapi tentu untuk jadi orang nomor satu belum," sebutnya. (ndi)
Pilkada KSB
PDIP akan Usung Paket Musyafirin - Fud Jilid II
(Suara NTB/why)
SABU - Kapolres Mataram Saiful Alam (kedua kiri) menunjukkan barang bukti sabu dari tersangka residivis, Kamis (4/7).
Paman - Keponakan Kompak Bisnis Sabu Mataram (Suara NTB) Hubungan kekeluargaan Bagong (45) dengan Alex (25) juga berarti bisnis. Namun sayangnya mereka bekerjasama dalam jual beli sabu. Bagong yang baru enam bulan lalu keluar dari penjara itu menyuplai sabu ke keponakannya, Alex. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan bahwa Alex mengedarkan narkoba yang sumbernya dari Bagong. “Tersangka Bagong ini residivis. Sebelumnya pernah dipenjara karena kasus ganja,” ungkapnya Kamis (4/7) kemarin. Bagong mendekam di penjara atas vonis empat tahun enam bulan. Begitu keluar dari penjara Desember 2018 lalu, Bagong merintis lagi bisnis haramnya. Kali ini bahkan mengajak Alex. Mereka yang sama-sama tinggal di Gapuk Selatan, Dasan Agung, Selaparang, Mataram ini sudah dua bulan terakhir main sabu. Satresnarkoba Polres Mataram awalnya menerima informasi mengenai stok sabu dalam jumlah banyak siap edar. Bagong saat digerebek tertangkap basah sedang menunggu pembeli. “Di kantongnya ditemukan enam poket sabu ukuran besar. Ada juga delapan poket yang
masih kosong diduga akan dipakai untuk mengedarkan sabu tersebut,” bebernya. Bagong baru saja bertransaksi dengan pelanggan lain. Hal itu tampak dari barang bukti uang tunai Rp2,15 juta yang juga ditemukan di saku celananya. Ternyata Bagong masih menyimpan stok sabu lain di rumahnya. Sabu disimpan di alat pengeras suara. Selain itu ditemukan juga uang tunai Rp2,4 juta yang diduga masih terkait dengan aktivitas peredaran sabu tersebut. Total barang bukti sabu yang disita seberat 10,5 gram. Saat penggerebekan, Alex bukan termasuk sasaran. Namun, keriuhan penggerebekan membuat Alex kalut dan mematikan seluruh lampu rumahnya. Hal itu membuat kecurigaan polisi membesar. Polisi menemukan Alex sedang bersama Sandi (19) bersembunyi di balik pintu. Ditemukan juga barang bukti sabu seberat 1,7 gram di dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat hisap. “Mereka baru saja mengonsumsi sabu yang mana sabu itu didapat dari tersangka Bagong. Mereka mengaku membelinya seharga Rp150 ribu,” pungkas Alam. (why)
Dugaan Pungli Fasilitas Rutan Polda NTB
Jaksa Siapkan Panggilan Tahan Kompol TM Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum siap melaksanakan penetapan hakim perihal penahanan terdakwa Kompol TM. Selambat-lambatnya penahanan dimulai pada sidang perdana digelar. Saat ini terdakwa pungli fasilitas tahan Rutan Polda NTB ini masih tahanan kota. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya menghormati penetapan hakim tersebut. Setelah menerima surat penetapan, jaksa penuntut umum segera melayangkan panggilan. “Untuk pelaksanaan penetapan hakim tersebut, terhadap terdakwa akan kami panggil untuk dilakukan penahanan. Sesuai penetapan hakim itu,” jelasnya dikonfirmasi Kamis (4/7) kemarin. Dia mengatakan secara prosedur penahanan, administrasinya bakal dilaksanakan Kejari Mataram. Pihaknya bakal berkoordinasi terkait proses penahanan terdakwa ke Lapas Mataram. “Nanti itu tergantung
jaksa penuntut umum. Kalau administrasi lengkap nanti paling lambat setidaknya setelah digelar sidang perdana. Minggu depan,” kata Dedi. Sebelumnya, Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menjelaskan bahwa majelis hakim sudah membuat penetapan tahanan Rutan terhadap terdakwa TM. Hal itu setelah pihak pengadilan menerima pelimpahan berkas dakwaan. “Penahanan ini berlaku untuk semua terdakwa kasus korupsi. Bahkan dulu terdakwa yang nilai korupsinya Rp600 ribu pun kita tetapkan untuk ditahan. Termasuk untuk terdakwa (TM) ini. Tidak ada pandang bulu,” paparnya. Terdakwa Kompol TM diajukan dengan dakwaan menerima pemberian sepanjang tahun 2018 saat menjabat Kasubdit Pengamanan Tahanan Rutan Polda NTB. Modusnya, berupa tarif untuk fasilitas telepon, bantal, dan selimut yang nilainya antara lain Rp1 juta sampai yang terkecil Rp50 ribu. Sejumlah uang tersebut diberikan oleh tahanan yang ingin
mendapat fasilitas tambahan selama berada di dalam sel tahanan. Dugaan itu terbongkar saat tahanan atas nama Dorfin Felix kabur dari tahanan Senin 21 Januari 2019. Dia diduga turut membantu dengan menerima sejumlah imbalan sehingga Dorfin bisa kabur dari ruang tahanan. Untuk meloloskan Dorfin dari kamar tahanan, TM diduga menerima sejumlah uang. Dalam dakwaan disebut pemberian itu senilai Rp500 ribu. Dorfin juga dapat fasilitas tambahan selama berada di ruang tahanan, diantaranya televisi, selimut, dan alas tidur. Hal itu ditebus dengan sejumlah uang tertentu lainnya. Terdakwa TM didakwa melanggar pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 juncto pasal 12A ayat 1 dan ayat 2 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 KUHP. (why)
Mataram (Suara NTB) PDI Perjuangan memastikan bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Musyafirin-Fud Syarifuddin bakal tetap dilanjutkan sebagai paket pasangan jilid II pada pencalonan Pilkada serentak KSB tahun 2020 mendatang. Kepastian pasangan jilid II antara Musyafirin-Fud tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, Ir. Made Slamet, saat ditemui Suara NTB, Kamis (4/7) kemarin di DPRD NTB. "Meskipun belum resmi, tapi untuk KSB sudah fix, hampir final, tidak ada perubahan. Pasangan Musyafirin-Fud tetap berlanjut ke jilid II," kata Made Slamet. Dalam penilaian partai, duet keduanya dianggap cukup berhasil dalam memimpin KSB dalam kurun masa jabatan empat tahun terakhir ini. Keduanya juga bisa saling mengisi dan menguatkan. Baik secara politik maupun dalam praktik Pemerintahan di KSB. Karena itu, keputusan partai menetapkan keduanya kembali diusung sebagai pasangan jilid II. "Kita lihat kan, Pemerintahan berjalan dengan baik, tidak ada Konflik diantara keduanya. Dan Fud juga tidak akan maju, dia tetap memilih
jadi wakil," ujarnya. Diketahui PDI Perjuangan merupakan partai pemenangan di KSB pada Pemilu 2019 ini. Ia berhasil mendapatkan lima kursi di DPRD. Dengan modal lima kursi itu, PDIP bisa mengusung sendiri pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Alasan itulah yang membuat partai berlambang banteng moncong putih itu sangat percaya diri untuk melanjutkan duet pasangan Musyafirin-Fud ke jilid II pada Pilkada KSB 2020 mendatang ini. "Tapi meskipun kita bisa mengusung sendiri, kita akan tetap membangun koalisi dengan partai lain. Komunikasi-komunikasi dengan parpol lain kita bangun juga," katanya. Sementara itu, di Pilkada Kabupaten Sumbawa sendiri, PDIP juga memastikan tetap akan mengusung calon Petahana, Husni Jibril untuk periode keduanya. Hanya saja, di Sumbawa ini kemungkinan akan terjadi perubahan pada wakil, mengingat wakil Bupati sekarang tidak akan maju lagi. "Karena faktor usia makanya wakilnya pak Husni tidak maju, sehingga kita akan cari wakilnya. Beberapa figur yang jadi calon sudah bangun komunikasi, bahkan beberapa diantaranya ada yang sudah serius," pungkasnya. (ndi)
Babinsa Semamung Sumbawa Bantu Warga Atasi Kekurangan Air Sumbawa (Suara NTB) Babinsa Semamung Koramil 1607-08/Moyo Hulu Sumbawa, Kopda Anton bersama warga desa setempat melaksanakan goyong-royong Rabu (3/7). Mereka memasang pipa air bersih dari lokasi sumber air di Desa Kokar Tengah. Kepala Desa Semamung Rudi Tauhid berharap, krisis air bersih di desanya teratasi. Ia berharap agar instalasi yang terpasang itu bisa dijaga dan dimanfaatkan warga sebaik baiknya untuk mengurangi dampak krisis air. Permasalahan lain yang dihadapi warga setelah memperoleh air bersih, yakni kadar kapur yang terdapat dalam air cukup tinggi. Sehingga membutuhkan upaya ekstra untuk
mengendapkan kapur sebelum air digunakan. Terpisah, Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda, S.E. M.Sc., menyampaikan, kegiatan itu dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang semakin hari semakin berkurang. Selain itu, Dandim juga menginstruksikan kepada Koramil jajarannya untuk melakukan pengecekan dan pendataan desa binaannya yang mengalami kekurangan air bersih. Sehingga bisa dilakukan upaya preventif bersama Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga. (ars/*)
(Suara NTB/ist)
PASANG PIPA - Kopda Anton saat memasang pipa air bersama warga Desa Kokar Tengah.
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 9
Tiga PLTS Perkuat Sistem Kelistrikan Lombok Mataram (Suara NTB) Tiga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yaitu PLTS Pringgabaya, PLTS Selong, dan PLTS Sengkol dengan kapasitas sebesar 5 Mwac per lokasi mulai memperkuat sistem kelistrikan Lombok. Hal itu ditandai dengan dilakukannya Penandatanganan Tanggal Operasi Komersial (Commercial Operation Date) di Kantor PLN UIW NTB, Selasa (2/7).
(Suara NTB/bul)
DAMRI - Armada bus Damri yang telah disiapkan untuk pengangkutan JCH musim haji tahun ini.
14 Bus Damri Dikerahkan Layani Angkutan Haji Mataram (Suara NTB) Sebanyak 14 armada bus berukuran jumbo telah disiapkan untuk melayani pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) pada musim haji tahun 1440 H/2019 ini. Fasilitas aramada bus inipun telah ditambah. JCH dari NTB pemberangkatan perdana (kloter I) akan dilakukan pada Sabtu 6 Juli ini. Perum Damri, selaku penyedia angkutan haji menuju bandara internasional Lombok telah rampung melakukan persiapan. Seluruh armada yang akan digunakan telah diperiksa oleh tim dari Angkasa Pura I dan Garuda Indonesia. “Semua sudah dinyatakan laik. Bus yang digunakan berukuran jumbo, kapasitas sampai 45 orang. Dimana 12 armada untuk angkutan orang dan 2 armada untuk angkutan barang,” kata General Manajer Perum Damri Mataram, Sumijan dijumpai saat melakukan pengecekan kembali bus yang akan digunakan. Sebanyak 14 armada Damri ini telah disiagakan di halaman pool Damri di Sweta, Mataram. Dari hasil pemantauan Kamis (4/6) kemarin, seluruh armada juga telah diberikan penomeran. Jajak, panggilan akrab Sumijan, menerangkan soal kesiapan armada. Di inte-
rior bus, tidak ada modifikasi yang mencolok. Hanya sejumlah fasilitas pendukung yang dilengkapi. Diantaranya mikrofon, kotak P3K, dan alat pemadam api riangan (APAR). “Bus-bus ini sudah dilengkapi juga dengan tolilet yang dimodifikasi untuk kebutuhan hajat kecil para jemaah,” imbuh Jajak. Armada Damri ini, akan digunakan untuk mengangkut JCH dari Asrama Haji di Lingkar Selatan Mataram menuju bandara internasional Lombok. Selain armada, seluruh pengemudi yang akan digunakan juga telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh petugas. Demikian juga kelengkapan atribut yang harus ipenuhi ketika mengantar JCH hingga ke apron (area parkir pesawat) bandara. “Para pengemudi di screening, SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan surat keterangan kerja semua harus dilengkapi. Karena penumpang JCH akan diantar langsung sampai ke apron,” imbuhnya. Sementara itu, untuk angkutan JCH dari kabupaten/kota ke asrama haji di Mataram, Jajak mengatakan, Kota Mataram, Lombok Tengah telah mengajukan menggunakan armada Damri. Termasuk Kabupaten Sumbawa Barat. “Kabupaten/
kota lainnya belum. Sementara kita gunakan juga bus yang sudah ada. Kalau berbenturan jadwal pemberangkatan, kita siapkan armada lainnya,” demikian Jajak. Seperti diketahui, Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji PPIH musim haji 1440 H ini akan memberangkatkan 4.967 orang JCH. JCH asal kabupaten Lombok Timur menjadi kloter perdana embarkasi haji Lombok. JCH NTB tahun 2019, terbagi dalam 11 kloter. Pemberangkatan perdana dilakukan pekan ini. (bul)
General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka, mengatakan PLTS ini merupakan salah satu bentuk komitmen PLN untuk terus mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya di NTB. “Kita terus mendorong percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan. Sesuai yang terdapat dalam Kebijakan Energi Nasional, targetnya 23% pembangkit merupakan EBT di tahun 2025,” ujarnya. Dengan beroperasinya PLTS ini, bauran EBT untuk wilayah NTB menjadi 11 persen, dari yang sebelumnya 6 persen. Angka ini akan bertambah seiring dengan semakin banyaknya lokasi pengembangan EBT di NTB. Selain sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan energi yang ramah lingkungan, pengoperasian PLTS ini akan meningkatkan keandalan pasokan listrik sistem kelistrikan Lombok serta akan berdampak pada efisiensi karena mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak di beberapa pembangkit di NTB. “PLTS beroperasi, pasokan listrik khususnya di Lombok semakin andal, kualitas layanan bagus, dan pelanggan se-
makin nyaman menggunakan listrik,” imbuh Rudi. Saat ini, sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 265 MW dengan beban puncak sebesar 228 MW dengan lokasi pembangkit tersebar. Sementara itu, Direktur PT Infrastruktur Terbarukan Adhiguna, Bilma R. Ghani mengucapkan terima kasih kepada PLN atas kesempatan yang diberikan untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan EBT di NTB. “Kami sadar walaupun ada tantangan yang harus lalui dalam penyelesaian pembangunan PLTS di Lombok ini, namun kami selalu mendapat dukungan dari PLN, Dinas ESDM dan instansi daerah. Ke depan, kami akan terus mengembangkan energi yang ramah lingkungan, khususnya di NTB,” kata Bilma. Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Muhammad Husni, juga menyampaikan apresiasi atas beroperasinya 3 unit PLTS on grid di Pulau Lombok. Hal tersebut membuktikan dukungan nyata PLN UIW NTB terhadap kebijakan nasional terkait bauran energi. “Pemerintah provinsi NTB senantiasa memberikan per-
Tekan Inflasi, BI Latih Peternak di Kota Bima Jadi Produsen Pakan Mandiri Mataram (Suara NTB) Komoditas daging ayam dan telur ayam ras termasuk salah satu penyumbang terbesar inflasi kelompok bahan makanan di Provinsi NTB maupun di Kota Bima. Penyebab kenaikan harga daging dan telur ayam ras ini terkait tingginya biaya produksi seperti biaya pakan, Day Old Chichen (DOC) dan obat-obatan. Menyikapi hal ini, Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB bersinergi dengan Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak kepada pelaku usaha ayam pedaging dan petelur di Kota Bima selama satu hari (1/7). Pelatihan pembuatan pakan ternak ini bertempat di Kelompok Ternak Kampo Nggaro diikuti oleh perwakilan dari 5 (lima) kelompok ternak
ayam, petani jagung dan PPL di Kota Bima. Achris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima dan dinas/instansi yang terlibat secara langsung dalam upaya mengembangkan pertanian terintegrasi di Kota Bima. Materi pelatihan yang disampaikan antara lain terkait Integrated Ecofarming, praktik pembuatan pakan ternak, vaksin, bioplas cair, termasuk pupuk organik dengan pemanfaatan kotoran ternak. Pelatihan tersebut memanfaatkan penggunaan produk inovasi MA11 sebagai dekomposer. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB juga mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Integrated Ecofarming bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima membahas terkait dengan konsep integrated ecofarming. Achris menyampaikan terkait pentingnya kestabilan harga pangan. Jika tidak dilakukan upaya pemenuhan pasokan dan pengendalian harga baik dari sisi produksi maupun distribusi, akan membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan pangan. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, dalam memperkuat sisi produksi sekaligus nilai tambah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB memperkenalkan konsep integrated ecofarming. “Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk menerapkan integrated ecofarming agar lebih produktif dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Apabila terdapat kelebihan produksi maka dapat dijual sebagai tambahan penghasilan,” ungkap Achris Sarwani. “Upaya penerapan integrated farming yang telah berjalan saat ini di klaster binaan Bank Indonesia adalah bawang putih yang integrated dengan ternak sapi di Sembalun - Lombok Timur, padi yang integrated dengan ternak ayam di Desa Muncan - Lombok Tengah, jagung yang integrated dengan ternak sapi di Sumbawa, jagung yang integrated dengan ternak ayam di Lombok Utara,” tambah Achris Sarwani. Di Kota Bima, integrated ecofarming akan dimulai pembuatan dengan pakan ternak ayam yang akan integrated dengan komoditas jagung. “Pelatihan pembuatan pakan ternak ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha ternak di Kota Bima dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak secara mandiri. Sehingga mampu menghasilkan biaya produksi yang lebih efisien yang akhirnya memberikan dampak positif pada kestabilan harga daging dan telur ayam di Kota Bima,’’ ungkap Achris Sarwani. Pelatihan pembuatan pakan ternak ini melibatkan petani jagung dan PPL Kota Bima. (bul)
(Suara NTB/ist)
PLTS - PLTS Selong, satu dari tiga PLTS yang telah memperkuat sistem kelistrikan Lombok. hatian dan dukungan terhadap untuk pembangkit tenaga lisupaya peningkatan kontribusi trik. Tidak hanya terbatas EBT dalam bauran energi. pada pengembangan sumber Saya berharap ke depannya, energi surya, namun juga sumPLN UIW NTB terus berupaya ber-sumber EBT yang lainnya,” meningkatkan kontribusi EBT pungkas Husni. (bul)
(Suara NTB/bul)
PANEN – Panen demplot padi milik Pupuk Kaltim di Selagalas Kota Mataram.
Hasil Demplot Padi Pupuk Kaltim di Mataram 7,5 Ton Perhektar Mataram (Suara NTB) PT. Pupuk Kaltim (PKT) bersama PUSKUD NTB melakukan Demplot di lahan petani seluasa 0,5 hektar di Selagalas, Sandubaya Kota Mataram. Demplot ini menunjukkan terjadinya peningkatan produksi padi hingga 7,5 ton perhektar. Demplot dimulai Januari 2019, lalu panen pada Juli ini. Dosis yang digunakan di demplot ini 100 Kg pupuk Urea non subsidi. 150 Kg Pupuk NPK Pelangi 16-16-16 non subsidi, dan 10 Kg pupuk Ecofert. Panen secara simbolis dilakukan kemarin oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli, dari unsur PKT, PUSKUD NTB , dan kelompok tani di Kota Mataram. Padi dari demplot ini menghasilkan bulir yang lebih banyak dan berisi. Mutawalli mengapresiasi kegiatan demplot PKT di Kota Mataram. Seperti diketahui, tantangan pertanian saat ini adalah menyusutnya lahan akibat makin meningkatnya populasi penduduk. Kenaikan hasil produksi padi dari demplot mencapai 7,5 ton, dari yang biasanya 6 ton menurutnya sangat bisa dicontoh oleh petani di Kota Mataram. Demplotpun diminta kepala dinas, diperbanyak di Kota Mataram. “Kita siap merekomendasikan kepada petani di Kota Mataram manfaat penggunaan Ecofert ini,” ujarnya. Rudy Sulispriono, mewakili manajemen PKT mengatakan, Pupuk Kaltim telah membuat beberapa demplot di NTB. Demplot bawang merah di Bima, demplot bawang putih di Sembalun Lombok Timur, demplot padi di Narmada Lombok Barat dan di Kota Mataram. Demplot adalah inovasi di sektor pertanian yang terus ditularkan oleh produsen pupuk milik pemerintah ini. harapannya juga sama dengan kepala dinas, demplot dapat diperbanyak di Kota Mataram agar taraf hidup petani dapat meningkat dari peningkatan hasil produksinya. Sementara Direktur PUSKUD NTB, Noto Budiarto, demplot padi yang dilakukan di Kota Mataram tidak menggunakan pupuk subsidi. Menurutnya, pemerintah menanggung beban subsidi cukup berat. Apalagi tak jarang, alokasi pupuk subsidi berkurang dari kebutuhan petani. Karena itu, petani juga diajak agar tak mengandalkan pupuk subsidi untuk berproduksi. (bul/*)
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
Kembangkan Kreativitas Siswa SMPN 3 Mataram terus berupaya mengembangkan kreativitas siswa untuk menarik daya tarik masyarakat. Suasana sekolah dibuat lebih hidup melalui kegiatan class meeting atau bentuk lainnya yang menampilkan kreativitas siswa. “Kemarin melakukan class meeting ditonton oleh masyarakat. Suasana sekolah hidup, ada bayak keliatan kreativitas. Kreativitas sekolah akan dihidupkan lagi, kami ingin mensejajarkan dengan sekolah lain, kita juga bisa (Suara NTB/dok) menjadi sekolah favorit,” Suherman ujar Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., Kamis (4/7). Pihaknya juga membuat wadah untuk pengembangan kreativitas guru dan prestasi siswa. Wadah ini dibuat untuk mendidik siswa sebelum lomba, maupun saat mengikuti lomba. Menurutnya, harapan besar dengan adanya wadah ini yaitu bisa terjadi peningkatan prestasi siswa secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Baik prestasi di akademis seperti pada berbagai bidang mata pelajaran, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Disampaikannya, beberapa waktu lalu juga SMPN 3 Mataram meraih juara dua dalam lomba basket, dan juara dua Lomba Keterampilan Baris Berbaris se-Pulau Lombok. Nantinya, sumber daya manusia (SDM) guru juga akan ditingkatkan oleh SMPN 3 Mataram. Herman, sapaannya, mengatakan akan dilakukan lokakarya bagi guru berkaitan dengan penilaian kurikulum 2013, sosialiasi e-rapor, dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). “Juga untuk penajaman tentang literasi.” katanya. Wadah pengembangan kreativitas itu terus berlanjut karena adanya dukungan siswa dan guru. Guru senior dan yang sudah menyelesaikan studi magister menjadi pembimbing di wadah itu. Diharapkan akan ada kemajuan prestasi akademis maupun non akademis dibandingkan tahun lalu. Ia juga mengatakan akan fokus pada pengenalan lingkungan sekolah (PLS). Pihaknya melibatkan TNI dan Polri membantu penguatan karakter siswa. “Sehingga tidak ada kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba,” katanya. Selain itu, penguatan literasi terus dilakukan melalui kegiatan membaca sebelum jam belajar. Selama masa orientasi siswa juga akan diarahkan untuk memilih ekstrakurikuler sesuai minat mereka. (ron)
Kekurangan Guru Produktif Kian Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Kekurangan guru produktif di SMK kian mengkhwatirkan. Terlebih lagi cukup banyak guru produktif yang dalam beberapa tahun ke depan memasuki masa pensiun. Jika tidak ada solusi yang tepat akan membuat pembelajaran di SMK menjadi tidak efektif. Rencana revitalisasi SMK yang didengungkan beberapa tahun belakangan ini sulit berjalan maksimal. Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., yang ditemui Kamis (4/7) mengatakan, pihaknya kekurangan guru produktif. Dari 14 kompetensi keahlian hanya ada tiga orang termasuk dirinya yang merupakan guru produktif berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan mereka hanya mengajar di satu kompetensi keahlian yaitu Teknik Pengelasan. Bahkan di satu kompetensi keahlian seperti Teknik Kendaraan Ringan, guru produktif bisa mengajar lebih dari 30 jam dalam seminggu. “Ada honorer mengajar pada kompetensi keahlian lain. Pembelajaran menjadi tidak maksimal karena istirahatnya kan kurang, setiap minggu full mengajar. Karena kalau kejuruan harus ada partner ada timnya untuk praktik, apalagi jumlah siswa sampai 36 di satu kelas,” kata Tauhid. Tauhid mengatakan, ia bersama rekannya di SMKN 3 Mataram akan memasuki masa pensiun dalam dua tahun ke depan. Jika tidak ada pengangkatan guru produktif, maka akan sulit ada pengganti dan membuat pembelajaran di SMK menjadi tidak maksimal. Permasalahan itu terjadi merata di semua SMK. Kondisi itu akan membuat rencana pemerintah secara nasional untuk melakukan revitalisasi SMK menjadi tidak maksimal. “Keinginan presiden untuk revitalisasi SMK kalau tidak dibarengi dengan jumlah guru akan jadi sia-sia. Tidak akan pernah terkoneksi kalau guru produktif tidak ada,” kata Tauhid. Tauhid memaksimalkan penggunaan guru honorer untuk mengajar. Apalagi dengan adanya penambahan kompetensi keahlian pada tahun lalu. Bahkan ketika ada guru honorer melamar, langsung ia terima. “Karena kami khawatir diambil sekolah lain maka kami terima. Memang guru produktifnya juga yang minim,” katanya. Kondisi yang hampir sama terjadi di SMKN 5 Mataram. Kepala SMKN 5 Mataram, Munawar mengatakan, sekolah yang dipimpinnya kekurangan guru produktif berstatus ASN. Solusi yang dilakukan dengan menggunakan guru honorer. Ada sebanyak 10 kompetensi keahlian di SMKN 5 Mataram. Sebanyak empat kompetensi keahlian yang tidak memiliki guru produktif ASN. “Kompetensi keahlian lainnya ada yang dua, ada yang tiga, kalau hitungan rasio secara kasar masing-masing kompetensi keahlian minimal harus ada tiga guru, itupun kalau kelasnya masing-masing satu rombel untuk kelas X, XI, dan XII. Kalo kelas lebih dari itu berarti nambah lagi,” katanya. Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., dikonfirmasi Kamis (4/7) mengatakan permasalahan kekurangan guru produktif sedang dicarikan solusinya. Menurutnya salah satu yang menjadi masalah karena tidak ada perguruan tinggi yang mencetak guru produktif di NTB. “Orang yang kita cari tidak ada, karena tidak ada perguruan tinggi yang mencetak itu. Kita berusaha agar pemerintah melakukan langkah strategis memanfaatkan guru yang ada saat ini dan mau pensiun. Jangankan di NTB, di Jawa saja tidak ada, permasalahannya perguruan tinggi tidak ada yang membuka prodi sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada,” katanya. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Fuqon, S.Pd., M.Pd., sebelumnya mengakui guru produktif masih sangat dibutuhkan di NTB. “Kita membutuhkan lebih dari 1.500 orang guru produktif. Guru produktif yang masih sangat dibutuhkan di NTB, pengangkatan CPNS kemarin sangat sedikit guru produktif,” kata Aidy. (ron)
PENDIDIKAN
Halaman 10
Indeks Pembangunan Pemuda NTB di Urutan 29 Nasional Mataram (Suara NTB) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai tolok ukur kemajuan pemuda. IPP ini dikembangkan bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dan didukung United Nations Population Fund (UNFPA). “Indeks pembangunan pemuda saat ini berada di rangking 29 nasional,” kata Anggota Komisi IV DPRD NTB, H. MNS. Kasdiyono di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB saat sosialisasi Perda Kepemudaan, Kamis (4/7). Menempati urutan ke 29 dalam penilaian IPP, ujarnya, tentu sangat memprihatinkan. Karena dengan demikian NTB belum dianggap sebagai provinsi layak pemuda. Kasdiyono pun meminta agar Dinas Dispora NTB ke depan lebih sering mempromosikan lagi indikator-indikator IPP. “Dispora mulai hari ini lebih maksimal lagi sosialisasi apa itu IPP. Peran penting memang ada di dinas. Saya sayangkan
juga kalau Dispora belum sosialisasi IPP,” ungkapnya. lPP Indonesia memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam lima domain. Kelima domain tersebut adalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Secara umum, IPP Indonesia mengalami peningkatan dari 2015 ke 2016, yakni dari 47,33 menjadi 50,17. Untuk menaikkan IPP NTB ke depan, Kasdiyono berharap agar segemen pemuda terus dilibatkan dalam semua hal. “Pemuda harus dilibatkan dalam segala hal ke depan. bagaimana keterlibatan pemuda dalam
membangun pendidikan, dalam penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesehatan dan pelibatan meningkatkan pemahaman gender,” ujarnya seraya meminta agar IPP NTB tahun depan bisa naik. “Saya sangat sedih sebelum saya keluar (DPRD) IPP masih urutan 32,” sebutnya. Daerah-daerah dengan IPP tinggi, katanya, para pemudanya telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka dilibatkan dalam berbagai program. “Kalau di daerah lain pemuda bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kenapa pemuda kita tidak? Jadi coba kita dorong Kota Mataram ini jadi kota layak pemuda baik melalui prakar-
(Suara NTB/dys)
PAPARKAN - Anggota DPRD Loteng H. MNS. Kasdiyono sedang memaparkan sejumlah butir dalam Perda Kepemudaan di hadapan pejabat Dispora dan sejumlah OKP, Kamis (4/7). sa DPR maupun pemerintah Namun melalui Perda Kepemudaan ini, Kasdiyono berharap para pemuda bisa lebih diakomodir, sehingga bisa menaikkan IPP mendatang, karena keterlibatan mereka adalah bagian dari menunaikan hak terhadap para pemuda. “Bagaimana kalian menuntut agar bagaimana implemen-
tasi perda bisa diwujudkan Perda ini merupakan inisiatif DPRD tapi eksekutornya ada di dinas. Untuk itu harus sering berdiskusi dengan pemuda dalam rangka melengkapi perda. Saya monitor betul perda ini saya hasilkan berkat komunikasi intensif antara DPRD, dinas, dan organisasi kepemudaan,” imbuhnya. (dys)
Pendaftar Jalur Zonasi Hari Kedua di SMKN 2 Mataram Membeludak Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang dilaksanakan serentak mulai 3-6 Juli memasuki hari kedua. Meski hari kedua pendaftar di sejumlah sekolah masih tetap ramai, seperti terjadi di SMKN 2Mataram. Di tempat ini, para pendaftar membanjiri sekolah. Sebagai salah satu sekolah favorit di SMK, peminat sekolah ini cukup tinggi. Para pendaftar yang mengambil formulir saja mencapai 1.345 orang. Semen-
tara terhitung pada hari pertama jumlah pendaftar mencapai 256 orang. Sedangkan hari kedua pendaftaran mencapai 200 orang. “Pendaftaran hari pertama 256 orang dan hari ini 200 orang untuk jalur umum yang akan diterima 55 persen kurang lebih sekitar 198 orang atau 200 orang,” ungkap Sekretaris Panitia Pendaftaran, Sulman Haris, Kamis (4/7). Sedangkan daya tampung yang dimiliki sekolah tahun ini sebanyak 10 rombel. Untuk
satu rombel berjumlah 36 siswa, sehingga total seluruhnya mencapai 360 siswa. Dikatakan lebih jauh, sebelum melakukan pendaftaran, dilakukan pra pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk memetakan calon siswa. Hal ini untuk mengantisipasi tidak sesuainya minat dengan kemampuan siswa. Sekolah ingin agar siswa mendaftar pada program yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Maka sebelum itu pula dilakukan tes khusus agar mereka tidak salah pilih.
(Suara NTB/dys)
DAFTAR - Para pendaftar hari kedua jalur zonasi di SMKN 2 Mataram, Kamis (4/7).
Komite Antisipasi Gejolak Siswa Tidak Lulus PPDB Mataram (Suara NTB) Pendaftar PPDB SMP di Kota Mataram membeludak di berbagai sekolah. Terutama sekolah-sekolah favorit. Meski sistem zonasi bertujuan menghapus klaim sekolah dan tidak favorit sekolah, nyatanya label itu masih sangat kuat di benak masyarakat. Komite sekolah pun mulai khawatir terjadinya gejolak jika pendaftar yang membeludak di satu sekolah banyak yang tidak lulus. Ketua Komite SMPN 7 Mataram, Kamarudin merasa sangat khawatir akan adanya gejolak lantaran antara jumlah pendaftar dengan kuota yang tersedia lebih banyak pendaftar. Dituturkannya, setiap tahun sekolahnya selalu ramai pendaftar. Dengan ramainya pendaftar ditambah dengan sistem zonasi yang menggunakan jarak tempat antara tempat tinggal dengan jarak sekolah, dia khawatir banyak yang tidak puas dengan hasilnya nanti. Berdasarkan petunjuk
Teknis (Juknis) PPDB SMP di Kota Mataram sendiri sudah ada dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Nomor: 422.1 / 1517/Disdik.C3/VI/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Mataram Tahun Pelajaran 2019/2020. Kuota PPDB SMP di Kota Mataram yaitu untuk jalur zonasi paling sedikit 80 persen dari daya tamping. “Kita lihat nanti setelah pengumuman hari Sabtu,” ujar Kamarudin. Tahun ini, jumlah sekolah peserta PPDB di Kota Mataram tahun Pelajaran 2019/ 2020 sebanyak 24 SMP Negeri. Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/ Kelas melalui PPDB SMP Negeri berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik. “Dengan jumlah kuota itu, melihat pendaftar sudah bisa terpenuhi,” sebutnya. Selain itu yang juga agak ris-
kan pada PPDB kali ini ialah pada saat verifikasi alamat lengkap pendaftar di mana pada saat panitia menentukan titik koordinat antara alamat dengan lokasi sekolah. Dia pun berharap tidak terjadi gelombang protes dari orang tua siswa yang tidak lulus. (dys)
Ditambahkan Sulman, tahun ini SMKN 2 Mataram menawarkan sejumlah kompetensi. Di antaranya animasi, desain grafika, desain interior, teknik furnitur, desain komunikasi visual, seni lukis, akuntansi dan keuangan lembaga, bisnsi daring, pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, usaha perjalanan wisata (UPW). Dari semua kompetensi dan keahlian yang dibuka, yang cukup melonjak peminatnya ialah keahlian bisnis daring dan pemasaran. Larisnya peminat dua keahlian tersebut lantaran, jika sudah lulus mereka bisa langsung bekerja. Untuk peserta yang telah dinyatakan lulus dia mempersilakan siswa untuk melakukan
daftar ulang baik yang melalui jalur prestasi dan prasejahtera, karena mereka semuanya sudah final. “Setelah pengumuman besok tanggal 9 Juli, maka kami akan melakukan penerimaan daftar ulang. Bagi yang tidak terjaring dari sekarang harus mampu melihat peluang karena SMK negeri ada 7 di Mataram karena ini se NTB maka orang tua dan wali peserta didik diharapkan bijak dalam mendaftarkan putra putrinya agar bisa sekolah sesuai yang diminati. Adapun tentang kuota itu sudah kami sampaikan dan sosialisasikan baik secara langsung ataupun dengan media sepanduk kami sudah siapkan H-7 hari agar masyarakat dapat informasi maksimal,” ujarnya. (dys)
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
Pra-PON
Tim Basket NTB Gagal Raih Tiket PON
Mataram (Suara NTB) Tim bola basket NTB harus mengubur impian tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. Pasalnya, tim asuhan pelatih Arifin Hanasian itu gagal meraih tiket PON. Tim bola basket NTB dinyatakan gagal tampil di pesta puncak olahraga multi event nasional setelah mengalami kekalahan 72-80 atas Bangka Belitung (Babel) di putaran kedua babak penyisihan PraPON Bola Basket yang berlangsung di Lapangan Bola Basket, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (4/7). “Mohon maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh war-
ga NTB, tim pra PON basket NTB terhenti di babak gugur tadi dengan skor 72 : 80. Terima kasih sudah mendoakan dan mendukung tim basket NTB yang berjuang habis habisan,” ucap Sekretaris Perbasi NTB, Ika Agus Sumarwoto kepada Suara NTB, via ponselnya, Kamis (4/7). Tim basket NTB sudah bermain maksimal dipertandingan tersebut, mereka hanya
tertinggal delapan poin dari tim Babel yang unggul 80-72 atas tim NTB. “Anak-anak tadi sudah maen sesuai harapan, tapi memang lawan maennya lebih bagus, rapi. Score-nya saja ketat hanya empat bola (8 poin) kita tertinggal,” terangnya. Kekalahan NTB atas Babel itu telah membuat Nickson Damara Gosal dan kawankawan harus angkat koper,
sebab pada pertandingan penyisihan babak 16 besar tersebut menggunakan sistem gugur. Kabarnya, tim bola basket NTB akan kembali ke NTB, Jumat (5/7) hari ini. Sebagaimana diketahui, tim basket NTB sempat memperlihatkan hasil menggembirakan di ajang Pra-PON tersebut. Mereka lolos ke babak penyisihan Grup B setelah meraih posisi runner-up. Mereka mengalahkan Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan skor 67-58 dan Lampung 63-41. Selanjutnya kalah dari DKI Jakarta yang keluar sebagai juara di Grup B. (fan)
Peserta Liga Tiga Sepak Bola Diputuskan Lewat Kongres Mataram (Suara NTB) Liga Tiga sepak bola NTB akan dihelat di NTB, bulan Agustus 2019. Tak semua tim bisa ikut dalam kompetisi tingkat regional NTB itu. Untuk menentukan jumlah tim kabupaten/kota yang akan ambil bagian di kompetisi itu akan diputuskan lewat Kongres Asprov PSSI NTB, di Pendopo Lombok Tengah (Loteng), 6 Juli 2019. Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, H. Sarfan Ahmad yang ditemui Suara NTB di Mataram, Kamis (4/7) kemarin mengatakan Kongres Asprov PSSI NTB akan digelar di Pendopo Bupati Loteng, 6 Juli 2019. Rapat tahunan Asprov PSSI NTB itu akan melibatkan
Askab/Askot dan pengurus klub sepak bola di 10 kabupaten/ kota di NTB. Pihak Asprov PSSI NTB akan penyampaian laporan kegiatan selama tahun 2018 dalam Kongres nanti. Selain itu, kongres juga akan membahas program kerja Asprov PSSI NTB di tahun 2019. Salah satu poin penting yang dibahas dalam kongres tersebut adalah terkait pelaksanaan liga tiga yang akan digelar di NTB, Agustus 2019. Pembahasan liga tiga NTB menjadi poin penting yang dalam kongres tersebut, pasalnya banyak tim sepak bola yang tersebar di NTB ingin ikut dalam kompetisi tersebut, namun sebelum ikut dalam kompetisi tersebut sejum-
lah klub harus mengetahui teknis dan mekanisme pelaksanaan liga tersebut. Diakui Sarfan ada beberapa tim yang tak bisa ikut Liga tiga karena terhadang persyaratan. Seperti yang dialami tim Perselobar yang harus absen di kompetisi sepak bola liga tiga NTB tahun 2018 karena telat mendaftar. Selain itu ada beberapa tim sepak bola yang baru dibentuk namun tak bisa ikut karena belum memenuhi syarat. Sebab persyaratan mengikuti Liga Tiga NTB harus memiliki legalitas formal dan pernah ikut kompetisi yang digelar oleh Askab dan Askot di kabupaten/kota di NTB. Oleh karena itu lewat Kongres Asprov NTB nantinya akan
ada workshop tentang liga tiga. “Workshop Liga Tiga nanti akan membahas semua teknis dan mekanisme pelaksanaan liga tiga. Termasuk soal persyaratan klub yang dapat bertanding di Liga tiga akan ditetapkan di Workshop,” ucap Sarfan Ahmad yang biasa disapa Sarfan. Untuk diketahui di pertandingan Liga Tiga tahun 2018 melibatkan sebanyak 15 tim dari kabupaten/kota di NTB. Sementara tim yang keluar sebagai juara di kompetisi sepak bola tersebut adalah Perslotim, sekaligus mewakili NTB di kompetisi Liga Tiga tingkat Wilayah Nusa Tenggara, yakni Bali, NTT dan NTB. (fan)
Kejurnas Tinju Danrem Cup Diharapkan Angkat Pamor KSB
(Suara NTB/bug)
KETERANGAN PERS - Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani, Dandim 1628/Sumbawa Barat, Eddy Oeswaronto, Sekda KSB, H. Abdul Aziz dan Ketua KONI KSB, H. Zaedul Bahri saat memberikan keterangan pers, Kamis (4/7).
Taliwang (Suara NTB) Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., MH., M.Han punya misi tersendiri memilih Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai tuan rumah pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Amatir Danrem Cup 2019. Selain dipandang sebagai daerah paling siap menyelenggarakannya, Danrem menyebut, ajang tersebut sebagai upaya mengangkat citra baik daerah di tingkat nasional bahkan internasional. “Harapan kami event ini (Danrem Cup) bisa mengharumkamkan nama KSB dan umumnya NTB di mata nasional,” kata Danrem saat konfrensi pers usai meninjau kesiapan panitia pelaksana, Kamis (4/7). Menurutnya, pasca gempa tahun lalu, kondisi NTB utamanya kabupaten/kota yang terdampak cukup dikhawatirkan keamanan geografisnya. Karena itu melalui event kegiatan nasional semacam Kejurnas tinju ini bisa menjadi jalan bagi daerah untuk bisa memulihkan rasa khawatir tersebut. “Kalau ini sukses maka ada rasa percaya orang dari luar kalau daerah kita ini sudah benar-benar aman,” sebutnya. Bagi Danrem keyakinan pihak luar terhadap keamanan wilayah NTB telah sedikit berangsur pulih. Buktinya pada ajang Kejurna Tinju Amatir yang diselenggarakan pihaknya bekerja sama dengan Pemda KSB akan banyak diikuti atlet dsri berbagai daerah. Tidak saja para atlet lokal NTB, bahkan dari data panitia pelaksana sekitar 150 petinju dari 30 provinsi telah mendaftar meramaikan ajang Kejurna tersebut. “Nah ini momen bagus. Makanya kita harus jadi tuan rumah yang baik nantinya,” sambungnya. Mengenai persiapan panitia, Danrem menyampaikan apresiasinya. Dari pemaparan panitia dan tinjauanl langsungnya, bahwa persiapan jelang pelaksanaan Danrem Cup yang dirangkaikan dengan Piala Bupati KSB 2019 itu sudah sangat baik. “Tadi sudah disampaikan sama pak Dandim, pak Sekda dan Ketua KONI, alhamdulillah progres persiapannya sudah baik sekali ya,” akunya. Selanjutnya Danrem menjanjikan, Kejurnas Tinju Danrem Cup tahun ini akan semakin meriah. Selain diikuti petinju hampir dari seluruh pelosok Indonesia, panitia juga tengah berupaya menghadirkan petinju profesional Daud Jordan. “Saya kebetulan pernah tugas di Pontianak ya. Saya sudah kontak-kotak dengan teman di sana supaya meminta waktu Daud Jordan bisa hadir nanti pembukaan. Pak gunernur sama pak Kapolda juga insyallaah bisa hadir,” sambungnya. Sementara itu Sekda KSB, H. Abdul Azis, MH menyampaikan, sebagai tuan rumah Pemda KSB siap menyukseskan gala Kejunas Tinju Amantir Danrem Cup dan Piala Bupati KSB tahun ini. Bahkan sejak sepekan lalu berbagai persiapan telah dilalukan Pemda KSB. “Terakhir minggu lalu kita sudah finalkan semua persiapannya,” katanya. Ia pun berharap, masyarakat KSB turut mendukung dan menyemarakkan kejuaraan bergensi itu. Karena ajang tersebut merupakan kesempatan emas mengenalkan daerah di tingkat nasional. “Harapan kami semua berpartisipasi ya, termasuk para wartawan,” pintanya. (bug)
(Suara NTB/fan)
CATUR - Suasana pertandingan catur di Seleksi Daerah (Selekda) tim Pra-PON NTB, di Aula Kantor Dispora NTB, Kamis (4/7). Tampak pandangan para atlet tertuju pada papan catur.
Puluhan Pecatur Ikuti Selekda Tim Pra-PON Mataram (Suara NTB) Sebanyak 26 pecatur asal 10 kabupaten/kota di NTB ambil bagian di ajang seleksi daerah (Selekda) tim Pra-PON catur NTB yang di gelar di Aula Kantor Dispora NTB, Kamis (4/7). Seleksi yang akan berlangsung selama empat hari itu juga melibatkan enam Master Nasional (MN). Ketua Pengprov Percasi NTB, Abdullah Azis yang diwawancara Suara NTB di sela-sela menyaksikan Seleksi tim Pra-PON catur NTB itu mengatakan pihak Percasi NTB akan memilih sebanyak 10 atlet terbaik untuk dipersiapkan mewakili NTB di PraPON Catur yang akan berlangsung di NTB, 25-28 Oktober 2019. “Kita akan mengambil sepuluh atlet terbaik untuk mewakili tim catur NTB di Pra-PON,” ucapnya. Abdullah Azis yang juga menjabat sebagai ketua panitia seleksi atlet daerah mengatakan Seleksi tim Pra-PON NTB akan berlangsung selama empat hari, yakni dari tanggal 4 Juli hingga 7 Juli 2019. Masing-masing pemain akan mengikuti pertandingan catur dengan menggunakan sistem Swis. “Para atlet akan bertanding menggunakan sistem Swiss sembilan babak. Mereka akan ketemu semua guna meraih poin tertinggi,” jelasnya. Dari 26 enam yang berkompetisi di ajang seleksi daerah itu, akan diambil sepuluh atlet yang dipersiapkan mewakili NTB di Pra-PON. Selain itu ada satu atlet yang bergelar master nasional dinyatakan lolos tanpa seleksi adalah John Edison, atlet asal Kota Bima. “John Edison merupakan juara
caturPoprovNTB2018.Diameraih dua medali emas di Porprov NTB, dan kami ayakan dia atlet terbaik
NTBsehinggatidakperluikutSeleksi lalu. Edison lolos tanpa melalui seleksi lagi,” jelasnya. (fan)
SUARA NTB
Jumat, 5 Juli 2019
Halaman 12
Liga Askab Loteng Segera Bergulir Praya (Suara NTB) Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesi (PSSI) Lombok Tengah (Loteng) bulan Juli ini bakal segera menggelar Liga Askab untuk yang pertama kalinya dengan format yang baru. Klubklub peserta akan dibagi dalam tiga divisi. Mulai yang paling rendah Divisi 3 sampai Divisi I. Sekretaris Askab PSSI Loteng, Bowo Soesatyo kepada Suara NTB, usai sosialisasi dan persiapan Liga Askab, Rabu (3/ 7) mengatakan, pembagian divisi bagi klub-klub peserta tersebut sesuai hasil gelaran Liga Askab tahun sebelumnya. Di mana untuk Divisi 3 bakal diikuti sebanyak 28 klub ditambah klub pendatang baru. Kemudian untuk Divisi 2 diikuti sebanyak 32 klub. Sementara untuk Divisi I diikuti
12 klub. “Peserta Divisi I ini merupakan klub yang berhasil lolos 12 besar pada Liga Askab tahun 2018 yang kemarin,” jelasnya. Untuk pelaksanaan pertandingan Divisi 3 akan digelar di masing-masiang zona kecamatan. Di mana masingmasing zona terdiri dari tiga kecamatan. Adapun untuk Divisi 2 pertandingan akan digelar di kabupaten. Dibagi dalam empat grup. Dengan juara dan runner up di masing-masing grup berhasil memperebutkan empat jatah promosi ke Divisi I. Sehingga tahun depan jumlah klub peserta Divisi I bisa bertambah sebanyak 16 klub. “Untuk Divisi I akan dibagi dalam dua grup. Dengan format setengah kompetisi. Juara dan runner up grup kemudi-
an akan bertanding memperebutkan gelar juara Divisi I,” terang Sekretaris BPKAD Loteng ini seraya menambahkan untuk juara Divisi I Liga Askab Loteng itu nantinya berhak ikut kompetisi Divisi 3 NTB. Pelaksanaan liga direncanakan dimulai serentak untuk semua divisi. Mulai minggu ketiga bulan Juli ini. Dan, ditargetkan tuntas dalam
DIKONTRAKKAN RUMAH Disewakan Rmh di Perumh Senggigi,terawat,murah,min 3 bln hub 0877 88792034
lima bulan kedepan. Tapi bisa juga lebih cepat, tergantung kondisinya nanti. (kir)
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR.4415 CU NOKA/NOSIN : MH1JFU113HK753274/ J F U 1 E - 1 7 5 1 9 0 0 AN.HIDAYAT ADIASIH HILANG STNK R2 HONDA DR.3626 LB NOKA : NOSIN / MH1JF2123JK825067 : J F Z 1 E 2 8 2 5 5 0 6 AN.MUH.SALIHIN HLG D’SK JL.RAYA PEJANGGIK
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 5 Juli 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
Harus Ada Solusi Permanen KEKERINGAN hampir merata terjadi di seluruh kabupaten/ kota di NTB. Kekeringan yang terjadi baru permulaan dan kemungkinan masih akan terus terjadi hingga awal musim hujan mendatang. Hingga, Kamis (4/7) kemarin, desa yang dilanda kekeringan di NTB sebanyak 301 desa. Dari jumlah desa tersebut sebanyak 183.250 KK atau 658.759 jiwa. Akibat kondisi ini, lahan-lahan tadah hujan terancam kekeringan dan tanaman terancam puso. Bahkan, warga harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk mencari air. Wilayah-wilayah yang selama ini selalu menjadi langganan kekeringan harus menghadapi persoalan sama setiap tahun. Dan, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dilanda kekeringan tetap melakukan pekerjaan rutinitas, yakni mendistribusikan air bersih. Rutinitas terus-menerus dilakukan setiap tahun seakan tidak ada solusi yang tepat dari pemerintah. Beberapa program pemerintah, seperti pemasangan mesin penyuling air laut yang bisa mengubah air asin menjadi tawar tidak berfungsi. Begitu juga program sumur bor, seolah-olah tidak berbekas. Wilayah yang menjadi lokasi proyek sumur bor sampai sekarang masih dihadapkan dengan air bersih. Malahan pembangunan Bendungan Pandanduri di Lombok Timur yang dihajatkan mampu mengatasi masalah krisis air bersih di Lombok Timur dan Lombok Tengah bagian selatan masih dihadapkan dengan debit air yang minim. Lokasi kekeringan tidak hanya di bagian selatan NTB saja, tapi di bagian utara juga mengalami permasalahan serupa. Sebagai contoh, sejumlah desa yang berada di Lombok Utara dan utara Lombok Timur, banyak juga warga yang dihadapkan dengan krisis air bersih. Padahal, sebagai wilayah yang dikenal sebagai sumber air, tidak semestinya dilanda kekeringan atau krisis air bersih. Namun, faktanya banyak warga yang tinggalnya di kaki Gunung Rinjani yang harus mencari air bersih ke lokasi yang cukup jauh dan harus menggunakan biaya yang tidak sedikit pula. Melihat kompleksnya masalah kekeringan ini, tentu pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan. Kekeringan selalu terjadi setiap tahun dan belum ada solusi yang tepat dari pemerintah. Meski ada program dari pemerintah kabupaten dalam menangani masalah kekeringan dengan membangun embung-embung sebagai penampung air di beberapa lokasi. Termasuk, membantu masyarakat yang selama ini dilanda kekeringan dengan mengalirkan air PDAM, krisis air bersih belum teratasi. Air bersih yang diharapkan bisa mengalir dari pipa-pipa milik PDAM, banyak yang tidak sampai, karena debit air juga berkurang di sumber mata air. Meski demikian, salah satu upaya yang akan dilakukan Pemkab Lombok Timur, seperti disampaikan Bupati H. M. Sukiman Azmy, adalah langkah sementara memanfaatkan dua sumur induk di Tutuq untuk dibangun tower air dengan anggaran sebesar Rp4 miliar bisa jadi solusi sementara. Adanya tower air ini diharapkan dapat melayani warga di 6 desa di Kecamatan Jerowaru yang selama ini jadi langganan kekeringan. Sementara langkah permanen yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan potensi-potensi alam khususnya sumber mata air yang ada di Lotim. Apalagi, Lotim merupakan daerah yang kaya akan sumber mata air, hanya saja belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Seperti mata air di Tete Batu, Jeruk Manis, Mencerit, Tereng Wilis dan sumbersumber mata air lainnya. Apabila sejumlah mata air itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, maka sedikit tidak mampu mengatasi masalah kekeringan yang selama ini terjadi. Untuk itu, tidak saja Lotim, tapi seluruh daerah di NTB harus memiliki solusi permanen dalam mengatasi masalah kekeringan, sehingga mendistribusikan air bersih tidak jadi rutinitas setiap tahun. (*)
RADIO
OPINI
Halaman 14
Ekosistem Inovasi dan Kebutuhan Menuju Industrialisasi NTB ASCA Dr. Zul mencanangkan industrialisasi, diskusi pembangunan ekonomi NTB kini naik kelas. Mesin birokrasi seakan bertransformasi menjadi lebih serius membahas industrialisasi. Kepala OPD terus direcoki suplemen pengetahuan untuk menambah energi berlari, mengingat waktu terus berputar sementara format industrialisasi yang nyata dan layak masih dalam alam diskusi. Iklim macam ini sungguh baik, memulai kultur industrialisasi memang perlu sedari awal mengkreasi diskusi dan perdebatan teknis berbagai sisi di ruang publik. Tentu saja membangun industri tidak sekedar menyiapkan secara fisik namun kultur pendukung perlu juga dikonstruksi. Kultur lebih kepada daya terima dan suport masyarakat akan kehadiran industri selanjutnya menjadi budaya. Dengan demikian, berbagai unsur industrialisasi seperti: spatial economy, agglomeration economy, ekonomi kreatif, ekonomi lingkungan, perdagangan internasional, pengangguran, faktor produksi industri 4.0 dan sumber daya manusia perlu terus dikipas menjadi bahan diskusi. Upaya ini tidak saja sehat dalam literasi memasyarakatkan industri namun turut mendorong mesin birokrasi untuk ganti porsneling mempercepat laju ekonomi daerah yang dirasa masih agak lamban. Proses Inovasi Industri Beberapa diskusi yang mengemuka terkait industrialisasi NTB adalah bisakah industrialisasi itu berjalan mulus, industri apa yang mau dibangun, keunggulan kompetitif dan komparatif apa yang tengah disiapkan. Dibutuhkan perencaanaan yang terukur untuk menjawab berbagai pertanyaan ini. Salah satu persiapan pemerintah daerah adalah berupaya menyusun master plan atau roadmap industrialisasi. Roadmap tentu saja mengakomodir segala unsur secara komprehensif. Perencaaan macam apa yang hendak disiapkan (eksisting dan prospek), adakah alternative pemecahan harus termaktub dalam master plan. Dan lagi-lagi, ini bukan barang gampang untuk direncanakan dan diurai benang kusutnya. Beberapa pihak harus terlibat dan ikut memikirkan. Pemecahan masalah industrialisasi paling tidak perlu menyelesaikan dua hal sekaligus yaitu: 1). Produk yang berupa bahan baku serta produk jadi, dan 2). Pembangunan kawasan industri. Produk apa yang
Oleh: Dr. M Firmansyah (Dosen Ilmu Ekonomi FEB UNRAM dan Ketua Komisi Ekonomi Dewan Riset Daerah (DRD) NTB)
‘’Industrialisasi akan terseok-seok ketika bukan diserahkan pada pemeran utama. Swasta adalah pemeran utama dalam proses ini. Sehingga, konsep yang perlu disepakati adalah memberi ruang pada swasta untuk melaju kencang menuju hilirisasi produk-produk lokal. Pemerintah sebaiknya bukanlah pemain, namun menjadi wasit yang adil membesarkan berbagai pemangku kepentingan dalam lapangan industri. paling memungkinkan untuk menjadi bahan baku secara kuantitatif dan kualitatif, value chain-nya bagaimana. Ketika menghasilkan produk akhir apakah memiliki daya saing kompetitif atau secara komparatif. Sehingga industrialisasi berjalan mulus tanpa tersendak-sendak akibat tidak ada pasar, kualitas rendah dan kalah saing. Industrialisasi akan terseokseok ketika bukan diserahkan pada pemeran utama. Swasta adalah pemeran utama dalam proses ini. Sehingga, konsep yang perlu disepakati adalah memberi ruang pada swasta untuk melaju kencang menuju hilirisasi produk-produk lokal. Pemerintah sebaiknya bukanlah pemain, namun menjadi wasit yang adil membesarkan berbagai pemangku kepentingan dalam lapangan industri. Salah satu fasilitasi yang menjadi peran pemerintah adalah menyiapkan kawasan. Dalam kawasan itu, Pemerintah memupuk tumbuhnya inkubator atau start up dan mengakselarasi tumbuhnya industri kecil menjadi berskala besar. Pemerintah perlu pastikan, di koordinat mana akan dibangun kawasan industri secara proporsional, keunggulan apa yang tersedia dalam kawasan itu, infrastruktur apa yang terbangun, bagaimana kemudahan distribusi dan seterusnya. Ekosistem Inovasi Industri Zhongguancun adalah kawasan industri yang dianggap sebagai Silicon valley-nya China. Kawasan
ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dan industri di Beijing serta menjadi rumah bagi industri high tech dan kampus terbaik di China. Bagaimana pola membesarkan Zhongguancun, sama seperti kawasan pendahulunya yaitu Route 128, di Boston Masachusets dan Silicon valley di California, dibangun dengan kekuatan ekosistem pengetahuan, yaitu membangun pola kluster atau aglomerasi industri. Semua unsur saling terintegrasi dan membesarkan satu sama lain. Semua itu berawal sekitar tahun 1970an, ilmuan China bernama Chen Chunxian yang merupakan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan China, berangkat untuk mempelajari pola pembangunan kawasan industri Route 128 yang berdiri sekitar tahun 1939 dan Silicon valley yang lahir pada awal 1940an. Setelah mempelajari tata kelola kelembagaan kawasan industri maju di Amerika Serikat itu, mereka mereplikasinya di China. Itulah kawasan Zhonguancung yang saat ini menjadi kebanggaan China. Apa yang dapat diambil pembelajaran? Bahwa membangun industrialisasi adalah membangun sinergi, membangun kelembagaan. Masing-masing pihak harus bersinergi, saling membesarkan. Pemerintah, kampus dan dunia usaha menjadi patner kerja abadi dalam merancang berbagai kebutuhan industrialisasi, mulai dari urusan teknis sampai dengan urusan kul-
tur. Kampus menjadi penghuni laboratorium, mereka meneliti dan mengkaji berbagai kebutuhan industri, dunia usaha dengan modal yang dimiliki menciptakan produk unggul hasil kajian ahli di kampus, sementara itu pemerintah dengan kepemilikan lahan dan regulasi memberi ruang bertemu antara kampus dan bisnis. Dengan demikian, untuk membangun industrialisasi di NTB perlu satu persatu diletakan dasar yang kokoh untuk menjadikan lebih besar dan stabil. Mulai dari bangun kultur industri, membangun sinergi, membangun kawasan, membangun SDM sampai tunas industri itu lahir. Dari pada berpikir membangun industri besar tanpa dikaji mendalam unsur penentu yang tangible dan intangible serta berbagai logika rantai bisnis, lebih baik setiap tahapan itu pelan-pelan diperkokoh. Akhirnya, kita suport Dr. Zul untuk mewujudkan industrialisasi di NTB, dengan melengkapi unsur-unsur yang dibutuhkan mencapai daerah industri.
POJOK Antisipasi kriminalitas dan konflik perebutan air irigasi Butuh solusi permanen atasi dampak kekeringan
*** Dugaan penjualan asset, keterlibatan oknum pejabat harus ditelusuri Harus diusut tuntas
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 5 Juli 2019
Halaman 15
79,12 Persen Warga Lobar Terdaftar BPJS Giri Menang (Suara NTB) Sampai saat ini masyarakat Lombok Barat (Lobar) yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sekitar 79,12%. Pemda Lobar terus mendorong agar masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS untuk segera mendaftarkan dirinya. Sekda Lobar, H. M. Taufiq dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Pola Hidup Sehat di Lobar, Kamis (4/7) di Bencingah Kantor Bupati. Kegiatan ini dihadiri oleh Binaragawan Ade Rai dan Kepala BPJS Kesehatan Mataram, dr. Muhammad Ali dan sejumlah pejabat serta warga. Sekda mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Terlebih dengan kehadiran Ade Rai, dipastikan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk untuk menerapkan pola hidup sehat. “Sampai saat ini masyarakat Lobar yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sekitar 79,12%. Untuk itu Sek-
da meminta agar masyarakat yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. “Berdasarkan Perpres 82 tahun 2018, tugas Pemerintah Daerah di antaranya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Kemudian bagaimana meningkatkan kepesertaan di dalam jaminan kesehatan. Dalam kesempatan ini saya himbau kepada kita semua agar bisa terdaftar di BPJS Kesehatan, untuk kesehatan kita ke depan,” katanya. Sementara itu Ade Rai memberikan materi tentang pola hidup sehat. Menurutnya, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan. Ade Rai menyampaikan materi inspirasi tentang Pola Hidup Sehat untuk menjadi pendorong samangat peserta JKN-KIS guna memulai pola hidup yang lebih sehat. Menurut pria yang telah menjadi Brand Ambassador BPJS Kesehatan sejak 2016 lalu itu, sehat bukanlah tujuan namun merupakan syarat. “Kalau mau kerja, kita harus sehat. Kalau mau olahraga, badan
Sitem Informasi Andal Dari Hal. 1 termasuk program-program unggulan agar tercipta pemahaman yang sama di kalangan masyarakat,’’ ujar Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M Si saat hadir pada apel pagi di Kantor Dinas Kominfotik NTB, Kamis (4/7). Sehingga diharapkan akan dapat membangkitkan partisipasi publik yang luas untuk mensukseskannya. Didampingi Asisten Administrasi Umum, Ir. Hj. Hartina,MM, Sekda meminta Dinas Kominfotik menjadi pelopor dan terdepan dalam menerapkan e-government. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi masyarakat harus terus dibenahi. ‘’E-Government inilah yang akan menjadi upaya untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik,’’ ujarnya. Sekda secara khusus meminta Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH agar membangun kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder. Dan terus mendorong peningkatan kemampuan SDM agar terampil memanfaatkan teknologi informasi. ‘’Kalau kita ingin menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan digitalisasi maka kita harus menguasai dan ramah dengan teknologi informasi dan komunikasi,’’ tegasnya. Tugas terpenting lainnya adalah mengawal setiap waktu produksi informasi, data dan teknologi yang berkembang bagi masyarakat. Pemerintah juga harus mampu mengimbangi kecepatan informasi dan teknologi. ‘’Kalau biasanya hanya Pol PP yang piket. Sekarang ini Dinas Kominfotik bersama seluruh instrumen di dalammnya perlu juga melakukan
piket dan patroli terhadap beredarnya konten informasi. Bila perlu harus dilakukan 24 jam seperti halnya produksi informasi itu,’’ katanya. Peran penting Dinas Komunikasi, mulai dari mengumpulkan bahan dan memproduksi informasi hingga analisis media, desiminasi informasi, framing dan branding, maka dibutuhkan dukungan aplikasi atau teknologi informasi yang memadai, sebagai media untuk memperlacar komunikasi tersebut. Untuk itu, Sekda meminta pejabat fungsional pranata komputer di seluruh OPD di NTB untuk mengambil peran dalam menyiapkan berbagai aplikasi yang dibutuhkan. ‘’Silakan Anda semua berkreasi dan berinovasi. Dan inovasi yang baik, akan saya sediakan reward,’’ tantang Sekda dihadapan puluhan Pranata Komputer yang hadir. Sebab menurut Sekda, fungsi teknologi informasi dalam layanan publik, bukan hanya mempermudah dan memperlancar saja. Melainkan juga keterbukaan, lebih akurat dalam pengolahan data, sehingga lebih akuntabel dan adil serta menciptakan disiplin semua pihak, baik pemberi layanan maupun masyarakat penerima layanan. Terlebih saat ini sudah diterbitkan Perpres tentang Indonesia satu data. Dan NTB juga memiliki program unggulan NTB Satu Data yang dikelola Dinas Kominfotik. Karena itu, Sekda meminta agar data statistik sektoral yang dipublis pada website NTB Satu Data tersebut selalu update dan lengkap. (r)
Cepat Ajukan Tender Dari Hal. 1 kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (4/7) siang. Adanya permasalahan pelaksanaan proyek, menurut Sadimin dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain lokasi, Detailed Engineering Design (DED) yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan lelang fisiknya. Seharusnya, kata Sadimin, DED bisa disiapkan satu tahun sebelumnya. Sehingga pengerjaan fisiknya dapat ditender awal tahun, tanpa harus menunggu lelang DED selesai. ‘’Sehingga pelaksanaannya panjang dan cukup. Sehingga kualitas pekerjaannya menjadi lebih baik,’’ harapnya. Meskipun pengerjaan sejumlah proyek tahun 2018 ada yang tidak tuntas. Namun, kata Sadimin, pihaknya belum mengetahui kontraktor yang masuk daftar hitam atau blacklist. Ia mengatakan akan mengecek daftar kontraktorkontraktor yang sudah diblacklist. Apabila ada kontraktor yang di-blacklist tahun 2018 lalu, maka selama dua tahun ke depan mereka tidak boleh lagi ikut tender. Ia menjelaskan, biasanya OPD terkait yang mengusulkan suatu kontraktor untuk diblacklist ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) atas rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat. Ia mengatakan, tak serta merta kontraktor yang gagal melaksanakan suatu proyek di-blacklist. Bisa saja kegagalan suatu proyek karena kesalahan Peja-
bat Pembuat Komitmen (PPK). ‘’Kegagalan proyek itu belum tentu semata-mata pihak penyedia jasa. Karena bisa juga dari PPK. Sehingga perlu rekomendasi APIP. Karena menyangkut nasib suatu perusahaan,’’ terangnya. Selama suatu perusahaan tidak di-blacklist, kata Sadimin maka pihaknya tidak bisa melarang mereka ikut tender. Dalam aturan yang sekarang, yang di-blacklist adalah perusahaan penyedia jasa. Sementara orang-orang yang ada di perusahaan tersebut tidak ikut kena blacklist. Sehingga inilah yang berpotensi mereka menggunakan perusahaan lain atau ganti bendera. Pengerjaan proyekproyek fisik APBD NTB 2019 berpotensi menumpuk di akhir tahun. Hingga pertengahan Juni, paket proyek yang sudah tuntas tender masih minim. Sampai pertengahan Juni lalu, baru 35 paket proyek APBD murni 2019 senilai Rp25,125 miliar yang dapat dieksekusi. Pasalnya, baru 35 paket proyek tersebut yang selesai tender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Data e-monev Pemprov NTB, total paket proyek yang ditender lewat ULP sebanyak 147 paket dengan pagu Rp335,861 miliar. Di mana, 54 paket dengan pagu Rp87,651 miliar atau 36,73 persen belum diajukan tender. Sebanyak 11 paket dengan pagu Rp13,061 miliar dalam tahap verifikasi dokumen, 47 paket dengan pagu Rp210,024 miliar sedang tender. Dan baru 35 paket dengan pagu Rp25,125 miliar selesai tender. (nas)
harus sehat. Begitu juga kalau mau makan Ayam Taliwang, ya harus sehat. Kalau ngak gitu, ngak enak makannya,” candanya. “Sosialisasi ini sebagai wadah lebih positif untuk mengajarkan bagaimana pola hidup sehat. Nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri, bukan di tangan pemerintah atau BPJS. Jadi warga harus lebih cerdas, sakit itu sesuatu yang
tidak mengenakkan,” lanjutnya menambahkan. Kegaiatan ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPJS Kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. Kepala BPJS Kesehatan Mataram dr. Muhammad Ali menjelaskan, kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program JKN yang merupakan salah
satu nawacita Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. “Kegiatan kita hari ini menghadirkan bung Ade Rai sebagai Brand Ambassador tidak terlepas dari upaya promortif dan preventif meningkatkan mutu kesehatan. Harapan kita bisa memberikan info tentang program BPJS Kesehatan dan pentingnya memahami pola hidup sehat,” terangnya. (her)
Gubernur Tegaskan Mitigasi Bencana Prioritas Nomor Satu di NTB Dari Hal. 1 Gubernur mengatakan, diskusi atau temuan-temuan ilmiah merupakan hal yang biasa. Bahkan, kata ada presentasi para pakar yang cukup mengerikan. ‘’Kita dengan seperti itu, apa kemudian yang harus kita lakukan. Kalau itu terjadi, lebih dari siap kita untuk mengantisipasi hal yang terjadi,’’ ujarnya. Gubernur bahkan berseloroh jangankan gempa. Ada juga yang mempresiksi kiamat akan terjadi tahun depan. ‘’Pakar ini banyak modelnya juga. Kalau potensi bencana di mana-mana besar. Dan saya kira di NTB ini cukup beruntung karena sudah punya pengalaman,’’ tandasnya. Gubernur mengharapkan media bijak dalam mencerna dan memaknai informasi. Sehingga informasi yang disampaikan jangan sampai membuat masyarakat kaget atau panik. Terlebih, NTB sebagai daerah pariwisata jangan sampai kena impact. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah berkoordinasi dengan BPBD dan BMKG terkait dengan mitigasi bencana. Dari 16-18 Km panjang garis pantai KEK Mandalika, sudah ada di dalam masterplan ITDC akan dibangun 14 evacuation centre di sana. ‘’Ini adalah upaya untuk bagaimana persiapan dan memberikan rasa aman kepada calon wisatawan yang akan hadir di tempat itu. Semua pihak terkait mengedukasi masyarakat menjadi familiar dengan masalah bencana,’’ kata Komisaris ITDC ini. Masyarakat Diminta Tenang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan hasil penelitian soal potensi gempa besar (mega thrust) di Wilayah Selatan Lombok membentang sampai ke Selatan Jawa hingga Sumatera. Diprediksi
kekuatannya mencapai Magnitude 8,5. Namun masyarakat diminta tetap tenang dan waspada, sembari terus beradaptasi tentang mitigasi bencana. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto pada keterangan persnya Kamis (4/7) malam menjelaskan, potensi gempa besar di bagian Selatan Lombok Itu sesuai hasil kajian Profesor Ron Haris, pakar geologi struktural dan tektonik. Sama dengan riset dan analisis pihaknya. Ditemukan ada jejak tsunami di masa lampau yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Penelitian dilakukan sejak 2012 lalu di pesisir Pantai Selatan Lombok, berlanjut ke Bali, kemudian Banyuwangi, Jawa Timur. “Kami BMKG sangat mengenal profesor ini, karena melakukan pengukuran jejak tsunami pada masa lampau,” kata Agus Riyanto, didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari penelitian di sepanjang jalur Selatan itu, ternyata ditemukan pada kedalaman satu meter ada lapisan pasir. Hasil uji laboratorium disimpulkan, pasir itu berumur 500 tahun. “Artinya pada 500 tahun lalu ada tsunami di tempat itu,” kata Agus Riyanto mengutip hasil riset Prof. Ron Haris. Setelah digali lagi, ditemukan lapisan pasir berumur 1000 tahun. Artinya pun sama, disebutkan Agus, pada 1000 tahun lalu ada gempa besar pernah terjadi. Kajian semakin lengkap dengan hasil penelitian bahwa tidak hanya gempa, tapi potensi tsunami dengan ketinggian sampai 20 meter. ‘’Artinya kejadian ini memberi pelajaran kepada kita saat ini untuk lebih waspada, mempersipkan diri kita agar awareness tentang potensi tsunami dan gempa Lombok,’’ kata Agus Riyanto. Dia sekaligus mengklarifikasi soal informasi yang terlanjur beredar soal potensi mega thrust yang bisa mencapai Magnitude 8,5. Potensi itu terjadi di Selatan Lombok, yang artinya bisa mencakup beberapa wilayah bagian Selatan. “Potensi itu berpeluang terjadi di selatan Lombok,
bukan Lombok Selatan,” ujarnya mengklarifikasi. Dipastikan Agus, penjelasan yang disampaikan tersebut bukan sekadar informasi. Tapi prediksi berdasarkan kajian ilmiah. Disebutnya bisa diurut dari barat pantai Sumatera, pantai Selatan Sumatera, Selatan Jawa, NTB sampai ke NTT. Itu garis pertemuan lempeng tektonik besar Indo – Australia menyusup masuk ke lempeng Indo - Eurosia. “Di situ pasti terjadi mega thrust. Tempatnya pasti, kekuatannya bisa dihitung. Kenapa bisa dihitung? Kita bisa ukur volume lempeng, panjang lempeng, energi yang menyebabkan atau kecepatan lempeng bergerak 11 cm per tahun,” papar Agus Riyanto. “Sehingga akumulasi lempeng, terjadi pertemuan (tumbukan). Tapi, kita tidak bisa perkirakan kapan. Hanya bisa diketahui di mana bisa terjadi,” jelasnya. Dia mencontohkan kejadian gempa di Lombok Utara Juli 2018 lalu. Kejadian itu merupakan periode berulang dari tahun sebelumnya. Dimana, guncangan dahsyat tahun 1979, kemudian terjadi lagi pada Juli 2018 lalu, dalam jeda waktu 40 tahun. ”Artinya, kejadian kemarin adalah siklus 40 tahunan. Akan terjadi 40 tahun kemudian. Itu bukan prediksi, tapi kejadian data historis gempa yang sudah kita catat,” tegasnya. Merunut rangkaian peristiwa kegempaan di Lombok sejak BMKG berdiri di Mataram tahun 2016 lalu, gempa terjadi 480 kali. Tahun berikutnya ada 806 gempa. Ketika gempa melanda sebagian wilayah Lombok Tahun 2018 lalu, jumlah getaran semakin bertambah, mencapai 3.699 kali gempa. Sementara akumulasi seluruh Indonesia, ada 11.400 lebih gempa. “Jadi gempa di Indonesia itu, 30 persennya ada di Lombok,” jelasnya. Informasi ini bahkan berulang ulang disampaikannya, tujuannya tidak bermaksud menciptakan situasi panik. Justru, kata Agus Riyanto, sebagai edukasi kepada masyarakat agar akrab dengan informasi tentang kebencanaan. (nas/ars)
Wagub ’’Sharing’’ Gagasan Rumah Bahasa dengan Pemkot Surabaya Dari Hal. 1 Ummi Rohmi berharap kunjungannya ke Rumah Bahasa Kota Surabaya ini dapat memberi nilai tambah bagi peningkatan kualitas rumah bahasa di NTB. Apalagi di Kota Surabaya ini, rumah bahasanya dilaksanakan gratis dan diajar oleh para volunteer dan tidak dibayar. Pengelolaannya di bawah Bagian Kerjasama, yang menjalin kerjasama dengan konjen-konjen, universitas-universitas dan lembaga-lembaga yang kemudian menyumbangkan tutor bagi rumah bahasa itu. ‘’Hal-hal positif di sini dapat kita pelajari dan kita terapkan di NTB. Konsep yang kita punya adalah untuk tujuan peningkatan kemampuan TOEFL dan IELTS dan bisa diintegrasikan dengan apa yang ada di Surabaya. Sehingga di NTB ke depan ada rumah bahasa yang lengkap
yang melayani kebutuhan lanjut sekolah ke luar negeri maupun kebutuhan yang lain,’’ jelasnya. Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Dewi Wahyu Wardani, M. Si memaparkan, rumah bahasa di Kota Surabaya ini awalnya hanya membuka kelas Bahasa Inggris. Sebab katanya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menggagas program ini untuk menghadapi era MEA. Namun dalam perjalanannya, semakin banyak bahasa yang dibuka untuk masyarakat. Sehingga saat ini katanya, sudah ada 12 bahasa asing yang diajarkan di rumah bahasa itu. Selain itu, pesertanya tidak hanya pelajar, namun juga masyarakat umum. Seperti, sopir taksi, pedagang, pengusaha, pemandu bahkan tukang becak. Apalagi katanya, banyak produk-produk kreatif
Surabaya yang telah dipasarkan ke luar negeri. Sehingga, kemampuan bahasa asing bagi pelaku usaha kreatif sangat dibutuhkan. Untuk manajemennya, rumah bahasa ini katanya di bawah tanggung jawab Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Para tutornya juga, mau menjadi volunteer sebagai wujud pengabdian dan kecintaannya pada masyarakat Surabaya. ‘’Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur NTB yang telah hadir dan berkunjung ke rumah bahasa kami,’’ ujarnya. Usai paparan, Wagub diajak keliling rumah bahasa serta mengunjungi perpustakaan umum Kota Surabaya. Di selasela kunjungan tersebut, Wagub menyempatkan diri berinteraksi dengan pengunjung perpustakaan dan para peserta yang sedang belajar di rumah bahasa. (r)
NTB Belum Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan Dari Hal. 1 Sumbawa sebanyak 17 kecamatan, 42 desa dan 20.189 KK atau 80.765 jiwa terdampak. Dompu sebanyak 8 kecamatan, 33 desa dan 15.094 KK atau 48.717 jiwa terdampak. Bima sebanyak 9 kecamatan, 35 desa dan 1.732 KK atau 5.660 jiwa terdampak. Serta Kota Bima sebanyak 4 kecamatan, 13 kelurahan dan 6.014 KK atau 17.597 jiwa terdampak. Khalik menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan NGO, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengenai penanganan dampak kekeringan ini. Pada prinsipnya, kata Khalik, jika kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Maka Pemprov akan mengeluarkan status siaga darurat kekeringan. Apabila sudah ada penetapan status siaga darurat kekeringan,
maka dana tak terduga dapat dipergunakan untuk menangani krisis air bersih ke daerah-daerah terdampak. ‘’Tergantung kabupaten/ kota. Mereka mengatakan kami masih bisa menangani pendistribusian air bersih. Di luar air bersih, kekeringan lahan pertanian menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Tapi saya sudah tanya, katanya sudah menyiapkan pompa-pompa air,’’ ujar Khalik. Mantan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini mengatakan, untuk penanganan kekeringan jangka panjang sudah mulai dilakukan dengan membangun waduk, embung dan penanaman pohon di daerah hulu yang kritis. Diharapkan pohon-pohon yang ditanam tumbuh dengan baik. Kemudian waduk dan embung yang sudah dibangun diharapkan dapat menampung air ketika musim hujan. ‘’Tahun ini
kita masih membangun di wilayah Bima,’’ katanya. Dari sisi sarana prasarana untuk droping air bersih, Khalik mengaku pihaknya kekurangan. Tetapi kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan bantuan NGO dan PMI. Untuk PMI sendiri memiliki mobil tanki air bersih sebanyak 20 unit. Begitu juga PDAM, mereka memiliki mobil tanki yang dapat digunakan untuk droping air bersih. Khalik menambahkan, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi membahas masalah kekeringan dengan kabupaten/kota. Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat, menganalisis situasi dan kondisi lapangan. ‘’Sehingga kita satu kesimpulan bersama. Apakah saat ini atau kapan kita mengeluarkan status siaga darurat kekeringan di kabupaten/ kota,’’ terangnya. (nas)
(Suara NTB/ist)
Dokumen paspor RA.
Terjebak Konflik Suriah
Korban TPPO Asal Bima Minta Dipulangkan Mataram (Suara NTB) RA (33) korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Kota Bima, mengaku tertekan dan ketakutan di Damaskus, Suriah yang sedang dilanda konflik. Korban diminta dievakuasi dari negara yang sedang bergolak itu. Korban diketahui asal Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga mengaku menjadi korban TPPO, lantaran dikirim ke bukan negara tujuan awal. RA mengaku ingin pulang ke Indonesia, tetapi agen dan sponsor yang mengirimnya ke Suriah sudah ditangkap anggota Bareskrim Mabes Polri, April 2019 lalu. Dihubungi via pesan instan, Kamis (4/7) lalu, RA mengaku terus dihantui ketakutan akibat perang yang tak berkesudahan. Apalagi ia mengakui menjadi TKI ilegal di Suriah. “Saya tidak tahu apakah nanti dipulangkan atau tidak. Saya takut di sini,” kata RA panik. Kronologi keberangkatannya, ia diajak agen inisial EH , berangkat dari Kota Bima Bulan November 2018 lalu. Ia kemudian di bawa ke Jakarta. Selanjutnya RA diberangkatkan menuju Suriah hanya dengan modal KTP. Diakuinya, semua diurus oleh agen inisial EH. Ia awalnya dijanjikan bekerja di Turki dengan gaji Rp 7 juta per bulan. Tergiur, ia pun berangkat. “Tapi sampai di Jakarta, agen saya malah mengirim saya ke Suriah, “ ungkapnya. Selama 6 bulan di Suriah, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, digaji sekitar Rp 2,7 juta per bulan. Karena tidak sesuai janji dan tidak imbang dengan beban kerja, ia tidak betah dan memilih pulang. RA melapor ke agennya dan meminta dipulangkan. ‘’’Agen saya sempat belikan tiket untuk pulang, tapi keburu ditangkap,’’ ungkapnya. Agennya ditangkap dalam sebuah operasi Bareskrim Mabes Polri dengan korban berbeda. Sebenarnya ia sudah pernah minta bantuan ke pemerintah Kota Bima dan Pemprov NTB melalui keluarganya. Namun sampai saat ini tidak ada respons. Ia berharap pemerintah Indonesia memulangkannya, karena tidak sanggup bertahan di Suriah. ’’Saya ingin pulang sekarang. Saya harap pemerintah membelikan tiket kepulangan saya,’’ harapnya. Sementara Kepala BP3TKI Mataram, Yohanes A. Selan mengaku sudah mendapat informasi soal korban TPPO asal Bima tersebut. Dalam penjelasan singkatnya, pihaknya sedang berkoordinasi dengan BNP2TKI di Jakarta. ‘’Kita komunikasikan ke pusat dan Kemlu untuk penanganan PMI dari Suriah itu,’’ jawabanya. (ars)
Usut Dermaga Waduruka, Polda NTB Tunggu Audit Inspektorat Dari Hal. 1 Sementara pihaknya menunggu hasil audit. ‘’Masalah masih di Inspektorat, sesuai MoU Kemendagri, Kejagung, Kapolri, APIP dulu yang tangani. Polres dan Polda NTB masih menunggu,’’ kata Purnama kepada Suara NTB, Kamis (4/7). Pihaknya menindaklanjuti kesepakatan itu dengan memberikan pihak Inspektorat menjalankan kewenangan audit. Terlebih, sudah ada upaya untuk menagih kerugian negara kepada PT. AJA selaku pelaksana. Atas dasar itu, belum ada langkah hukum lanjutan yang dilakukan pihaknya, sambil menunggu hasil audit. Jika disimpulkan ada indikasi kerugian negara, maka Polda NTB akan tetap berkoordinasi untuk kemungkinan menangani kasus itu. ‘’Sementara ini belum ada pemeriksaan lanjutan saksisaksi dan cek fisik,’’ jelasnya. Proyek Dermaga Waduruka yang dikerjakan PT. AJA memang saat ini dalam penanganan Inspektorat Provinsi NTB, sebagai tindaklanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Rekanan yang tidak mampu menyelesaikan sesuai batas 10 Desember 2018 dikenakan denda keterlambatan Rp Rp286.752.287. Audit Inspektorat untuk antisipasi potensi kerugian negara dan pembayaran denda. Tidak hanya membayar denda, PT. AJA hanya meneirma
bayaran sesuai progres pekerjaan sebesar Rp 2.715.243.000. Mengutip temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2018 itu, Inspektorat menindaklanjuti dua poin rekomendasi. Pertama, agar Inspektur Inspektorat NTB mengawasi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka dan menghitung kekurangan denda yang belum dipungut. Ke dua, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menginstruksikan PPK menarik dan menyetor ke kas daerah atas denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka senilai Rp286 juta. Proyek Dermaga Waduruka dalam catatan sebelumnya sudah masuk bidikan Polda NTB. Penyelidikan proyek dengan nilai Rp4,52 miliar ini diawali dengan cek lapangan dan pemeriksaan saksi-saksi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dermaga tersebut, Mustakim diklarifikasi Selasa (2/7) lalu. Mustakim mengakui diminta datang oleh penyidik Subdit III Tipikor untuk klarifikasi terkait macetnya proyek dermaga. Disebutnya, proyek tersebut dikerjakan menggunakan sistem tender. Namun enggan memberikan keterangan terkait mandeknya pengerjaan proyek yang dikerjakan tahun 2018 itu. (ars)
Antisipasi Kriminalitas dan Konflik Perebutan Air Irigasi Dari Hal. 1 Pada musim hujan kita kelebihan air, kita buang ke luat. Tapi kalau musim sekarang air ndak ada. Bahwa air tak bisa kita manage. Sehingga perlu ada bendungan,’’ ujarnya. Syafi’i mengatakan, sudah cukup lama Indonesia merdeka tetapi solusi jangka panjang untuk menangani krisis air bersih di NTB belum juga ditemukan. Pembangunan bendungan menurutnya, menjadi solusi jangka panjang yang perlu segera diwujudkan. ‘’Bendungan Meninting dan Mujur harus segera. Embungembung rakyat juga harus dinormalisasi karena terjadi pendangkalan luar biasa. Karena kita tak pernah lari dari bencana kekeringan tiap tahun,’’ ucapnya. Dampak kekeringan yang melanda NTB setiap tahun, kata Syafi’i adalah potensi
peningkatan kriminalitas. Untuk itu, pada titik tertentu aparat keamanan sudah meningkatkan pengawasan keamanan. Ia berharap, bencana kekeringan ini tidak diiringi dengan kriminalitas. Untuk itu, semua masyarakat diminta juga waspada. Selain itu, potensi konflik pembagian air irigasi juga perlu menjadi atensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kekeringan yang terjadi menyebabkan berkurangnya debit air bendungan dan sumber mata air. Sehingga potensi konflik pembagian air irigasi perlu diwaspadai. ‘’Kita harus sadar air tak banyak, maka peran perangkat seperti subak, pekasih perlu memperhatikan ini. Makanya kita selalu mengedepankan awik-awik. Kalau itu berjalan efektif, menghilangkan konflik yang ada,’’ tandas Syafi’i. (nas)
H. Bambang M. Yasin
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 5 Juli 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Menjelang Akhir Masa Jabatan
Rendah, Tingkat Kehadiran Anggota DPRD Lotim Selong (Suara NTB) Menjelang berakhir masa jabatannya, tingkat kehadiran anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) rendah. Anggota legislatif yang jarang masuk itu didominasi oleh anggota yang tidak terpilih kembali dalam Pileg 2019 lalu. Selain jarang masuk, kehadiran para wakil rakyat ini dalam menghadiri sidang paripurna sering terlambat dan dikeluhkan jajaran eksekutif. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengatakan, kondisi itu dimungkinkan karena adanya kegiatan lain yang dilakukan oleh anggota Dewan. Selaku pimpinan, penekanan dan peringatan tetap dilakukan terutama melalui fraksi-fraksi ataupun dalam pelaksanaan rapat tertentu. Hanya saja kehadiran para anggota ini tidak bisa dikontrol. Misalnya ketika berada di rumah saat mau berangkat ada tamunya yang datang. “Itu menjadi kendala juga,” jelasnya dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (4/7). Kendati demikian, politisi partai Golkar ini mengingatkan supaya di penghujung jabatan untuk husnul khotimah menunjukkan dispilinnya selaku wakil rakyat. Ditegaskan bahwa dalam tata tertib pimpinan dan anggota DPRD Lotim, apabila selama tiga kali berturut-turut tidak mengikuti rapat paripurna, maka anggota yang bersangkutan dapat diberikan peringatan hingga dilakukan penarikan atau pergantian antar waktu (PAW) oleh partainya. “Namun sejauh ini belum ada yang tidak hadir berturut-turut begitu. Kecuali dengan alasan sakit permanen,” terangnya. Selaku pimpinan, ia tidak bisa memberikan sanksi terhadap anggota yang tidak masuk. Kewajibannya hanya mengingatkan supaya tetap rajin dan disiplin masuk di penghujung masa jabatan priode ini. Namun dari fraksi yang menilai anggota sendiri. Sehingga apabila ada yang melanggar tata terbit sudah tentu akan diberikan teguran dan sanksi. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lotim, Mustayib menyebutkan, ketidakhadiran anggota DPRD dikarenakan tidak ada kegiatan. Berbeda dengan ketika ada undangan dan rapat paripurnan, sebagian besar anggota tetap masuk. Mustayib tidak menampik bahwa tingkat kehadiran yang rendah disebabkan oleh adanya anggota dewan yang tidak terpilih kembali. Sehingga ini perlu dimaklumi dimungkinkan secara terjadi tekanan psikologis. “Kita tetap supaya tetap menjaga tanggung jawab dan kewajiban. Tapi kadang-kadang secara psikologis rasa percaya dirinya yang menurun. Namun setiap kita rapat selalu kita ingatkan kepada fraksi untuk mengontrol anggotanya,” jelasnya. Sementara, Ketua Fraksi partai Golkar, H. Lalu Hasan Rahman menyatakan, khusus di fraksi Golkar, penekanan untuk tetap hadir dan rajin masuk terus dilakukan untuk bagaimana menunaikan kewajibannya masing-masing. Terlebih semua anggota di fraksi Golkar terpilih kembali menjadi anggota DPRD Lotim periode 2019-2024. (yon)