Edisi Jumat 5 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 5 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 28 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menteri PPN Puji RKPD NTB

Pembangunan Manusia untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2019 untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020, Kamis (4/4) di Hotel Lombok Raya Kota Mataram. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengapresiasi RKPD NTB 2020 yang inline dengan perencanaan nasional. Berdasarkan kondisi dan isu pembangunan di NTB, Bambang mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 2020 diarahkan untuk

pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian pengurangan kesenjangan antarwilayah dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi Laut. Peningkatan produksi pertanian melalui dukungan DAK Pertanian, peningkatan akses sanitasi melalui dukungan DAK Sanitasi, dan pengurangan tingkat pengangguran melalui dukungan DAK IKM dan Pasar. Ia menyebut OPD NTB mengajukan 563 usulan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menandatangani MoU dengan para Bupati/Walikota se-NTB untuk menyelaraskan beberapa program prioritas Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota (foto kiri). Foto bersama Bupati/Walikota dengan Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro, Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kepala Bappeda NTB, H. Ridwan Syah. Pemprov memberikan penghargaan kepada bupati/walikota yang memiliki perencanaan terbaik.

Menristekdikti Setujui Pendirian dan Penegerian Tiga PT di NTB

Jakarta (Suara NTB) Kamis (4/4) kemarin, Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah bertandang ke Kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di Jakarta. Gubernur didampingi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, Rektor Unram Prof.Dr.H.L.Husni, SH.M.Hum dan perwakilan UTS langsung bertemu Menteri Ristekdikti, Prof. H. Mohammad Nasir, Ph. D., Ak. Pulau Sumbawa dan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Insya Allah, minggu depan tim Ristekdikti akan berkunjung ke Bima, Sumbawa dan Lombok Utara untuk langsung eksekusi dan visitasi,’’ ungkap

Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul. Usulan pendirian dan penegerian kampus di NTB disambut baik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan (Kemenristekdikti) RI. Potensi pendidikan di beberapa titik di Lombok dan Sumbawa dinilai layak menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) . Gubernur kemudian membahas langkah langkah yang akan diambil untuk percepatan penegerian tiga universitas di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Di Pulau Sumbawa, 75 Persen Hutan Rusak

TO K O H LAHAN untuk pembangunan sirkuit Moto Grand Prix (MotoGP) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng) belum clear. Masih ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang belum menerima pembayaran. Pihak Kejati NTB menyarankan, agar dibayar sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Saran tersebut sebagai legal opinion atau pendapat hukum yang diberi-kan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kepada Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) agar pembebasan lahan sesuai dengan aturan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Bayar Sesuai NJOP

PERTEMUAN - Suasana pertemuan Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, Rektor Unram H.L.Husni dan perwakilan UTS dengan Menteri Ristekdikti, H. Mohammad Nasir.

Arif (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Belum Nikmati Listrik KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti elektrifikasi NTB yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data Kementerian ESDM, sekitar setengah juta atau 500 ribu jiwa warga NTB belum menikmati listrik. Sekjen Kementerian ESDM, Dr. Ir. Ego Syahrial menyebutkan, rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 98,3 persen pada 2018. Sedangkan rasio elektrifikasi NTB masih berada di bawah ratarata nasional, yakni baru mencapai 90 persen. ‘’Masih ada 500 ribu rakyat di NTB Bersambung Ego Syahrial ke hal 15 (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa bagian timur, Dompu dan Bima akan tetap menjadi langganan banjir tiap tahun. Pasalnya, 75 persen kawasan hutan yang rusak di NTB berada di Pulau Sumbawa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (4/4) siang mengatakan banjir bandang yang kerap terjadi di wilayah Dompu, Bima maupun Sumbawa bagian timur akibat kondisi hutan yang memprihatinkan. Catatan Dinas LHK NTB, jumlah lahan kritis mencapai 280.941 hektare Bersambung ke hal 15

Madani Mukarom

Banjir Dompu Diduga Akibat Alihfungsi Hutan Menjadi Ladang Jagung Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mengidentifikasi penyebab banjir bandang Dompu masih masalah sama. Diduga, alihfungsi hutan menjadi ladang jagung sebagai pemicunya. Untuk itu, disarankan aktivitas perambahan hutan dihentikan, saatnya hutan dilestarikan agar tidak ada bencana banjir susulan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD

NTB Ir. H. Mohammad Rum, MT, Rabu (3 /4) lalu, intensitas hujan cukup tinggi. Hanya saja, tidak ada pohon penahan karena bukit, lereng dan pegunungan yang tadinya pohon rimbun, berubah menjadi kawasan penanaman jagung. ‘’Curah hujan kemarin memang sangat tinggi. Tapi penyebab lain, karena hutan sudah beralih fungsi, hutan kita di sana sudah gundul dan ditanami jagung,’’ ujarnya, Kamis (4/4) kemarin.

Dalam laporan diterimanya, banjir bandang menerjang wilayah Kelurahan Bali I, Kelurahan Karijawa, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu serta Desa Wawonduru dan Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Rabu (3/4) lalu. Akibat kejadian itu, sedikitnya 785 rumah terendam dan tiga rumah hanyut. Selain itu sebanyak 785 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Selain menghanyutkan rumah, barang milik warga serta hewan ter-

nak juga hanyut dibawa banjir. Ditambahkan Rum, belum bisa dipastikan berapa jumlah kerugian akibat banjir bandang. “Kerugian masih dalam pendataan,” jelasnya. Rum menambahkan, pohon yang berfungsi jadi penyangga air sudah habis. Demi mengurangi dampak, Rum berharap agar menghindari penanaman jagung di kawasan hutan penyangga. Bersambung ke hal 15

Menteri PPN Minta NTB ‘’All Out’’ Kembangkan Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Pertumbuhan ekonomi NTB pada 2018, terkontraksi minus 4,56 persen. Apabila tanpa tambang, ekonomi NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro meminta NTB melakukan diversifikasi ekonomi. Salah satunya harus all out mengembangkan sektor pariwisata. ‘’Salah satu cara NTB melakukan diversifikasi ekonomi harus lebih all out mengembangkan pariwisata. Karena arus utama ekonomi NTB adalah pariwisata untuk percepatan pembangunan,’’ kata Bambang saat pembukaan Musrenbang Tingkat

Provinsi NTB di Mataram, Kamis (4/4) siang. Bambang mengatakan, tantangan terbesar perekonomian NTB selama ini adalah ketergantungan yang cukup besar dari sektor pertambangan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada komoditas pertambangan cukup rentan. Sehingga NTB perlu fokus mengembangkan sektor pariwisata, hilirisasi produk unggulan daerah dan percepatan pembangunan smelter. Ia mengatakan pembangunan smelter di Sumbawa Barat harus disiapkan pengembangan kawasan industri turunannya. Bambang melihat meskipun Lombok terkena bencana gempa akhir Juli - Agustus 2018 lalu, namun wisatawan mancanegara khususnya dari Aus-

tralia tetap berkunjung ke Lombok. Ia menyebut ada loyalisme wisatawan di NTB. Sehingga untuk membangkitkan ekonomi NTB, langkah awal yang perlu dilakukan Pemda adalah pengembangan sektor pariwisata. Baru setelah itu mengembangkan industri olahan. ‘’NTB bisa melakukan diversifikasi ekonomi. Daripada menggantungkan lebih besar kepada tambang, lebih baik pariwisata,’’ tandasnya. Bambang menambahkan, NTB harus terus mendorong proses rehabilitasi pascagempa. ‘’Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,’’ katanya.

Proses rehabilitasi tersebut sudah pasti mempengaruh pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan bahkan terkontraksi minus 4,56 persen di 2018. Bersambung ke hal 15

Bambang Brodjonegoro (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/dok)

Kabar gembiranya, gubernur membawa pulang ‘’oleholeh’’ dari hasil pertemuan dengan menteri tersebut. Dalam waktu dekat akan dilakukan pendirian dan penegerian beberapa perguruan tinggi (PT) di

SUARA NTB Jumat, 5 April 2019

Antisipasi Program Tumpang Tindih

(Suara NTB/cem)

Lisdiyanto Tri

SEJUMLAH program telah dirumuskan pada musyawarah kelurahan sebagai syarat untuk mengeksekusi program melalui dana kelurahan. Kelurahan perlu mengantisipasi agar program tak bentrok dengan usulan melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM). Program diusulkan masyarakat tak jauh dari aspirasi di MPBM. Bedanya, program disusun di MPBM dieksekusi tahun 2020 mendatang. Sementara, program melalui dana kelurahan langsung dilaksanakan sesuai penganggaran. “Bedanya kalau program di MPBM disusun untuk tahun 2020,” kata Lurah Mataram Bar-

at, Lisdiyanto Tri, Kamis (4/4). Dia menyebutkan, dana kelurahan diperoleh dari pemerintah pusat sekitar Rp300 juta lebih. Penggunaanya sudah jelas yakni, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan. Hasil muskel lebih banyak mengacu pada MPBM di tahun 2018 lalu. Namun demikian kata Lisdiyanto, jika program telah dimasukkan di MPBM, maka tidak lagi diusulkan di muskel. Hal ini menghindari program bentrok atau tumpang tindih. “Kalau sudah diajukan, tidak lagi kita masukkan di muskel,” tambahnya. Secara umum usulan masyarakat tidak jauh beda dari MPBM. Prioritas pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur. Seperti rabat jalan, sumur bor dan lainnya. Program yang berasal dari MPBM dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Sementara, yang berasal dari muskel langsung dieksekusi oleh kelurahan melalui bantuan dana pemerintah pusat. Penggunaan dana kelurahan kata dia, perlu prinsip kehati – hatian. Pendampingan akan diminta dari Inspektorat dan Bagian Hukum. “Ini barang baru. Jadi perlu hati – hati,” ucapnya. Pengerjaan infrastruktur diserahkan ke pihak ketiga melibatkan masyarakat melalui lembaga resmi seperti kepala lingkungan dan BKM. Pihaknya ingin mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat. Agar dana kelurahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lisdiyanto mengharapkan, dana kelurahan bisa jadi bantuan stimulan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga ke depan bisa lebih fleksibel pengelolaannya. (cem)

Bangun Kesadaran Masyarakat ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menyayangkan masih adanya kebiasaan buruk masyarakat yang suka membuang sampah ke sungai. Sehingga, saat musim hujan seperti sekarang ini, debit air sungai cenderung tinggi, otomatis sampah-sampah akan ikut terbawa arus ke hilir. ‘’Kalau menurut saya, ini perlu diperankan masyarakat untuk menjaga kebersihan sehingga tidak membuang sampah ke sungai,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (4/4). Disinilah, lanjut dia, Pemkot Mataram melalui kecamatan, kelurahan dan (Suara NTB/fit) I Ketut Sugiarta juga lingkungan harus berperan. Kecamatan, kelurahan dan lingkungan perlu didukung anggaran yang memadai untuk menyadarkan masyarakat. Kelurahan, perlu diberikan anggaran lebih. Kelurahan diharapkan mengajak masyarakat bergotong royong secara rutin. ‘’Nah ini kelurahan harus berkomunikasi dengan lingkungan,’’ katanya. Selain itu, diperlukan koordinasi intensif antara DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dengan OPD lainnya seperti Dinas PUPR. Misalnya dipetakan titik penjaringan sampah yang jelas. ‘’Sehingga tidak semua membeludak ke hilir,’’ cetusnya. Bila perlu dibuat pos-pos untuk memantau sampah yang terjaring. Sehingga, tidak perlu menunggu debit air meningkat barulah sampahnya kelihatan. Oleh karena itu, politisi Gerindra ini menandang gotong royong perlu digalakkan di tingkat lingkungan. Dinas PUPR disarankan perlu memasang lebih banyak jaring sampah. Tidak hanya di bagian hilir tapi juga di hulu. Sehingga akan ketahuan itu sampah dari mana. ‘’Itu sangat perlu dipasang, tidak hanya di satu titik saja,’’ ujarnya. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini juga menyoroti masih minimnya koordinasi antara Dinas PUPR dengan DLH. Tenaga harian Lepas dari Dinas PUPR memang terlihat cukup rutin melakukan pembersihan sungai. Mengangkat sedimennya, juga sampahnya. Sayangnya, setelah diangkut ke darat, sampah-sampah itu dibiarkan begitu saja. Tidak langsung diangkut oleh Petugas kebersihan dari DLH Kota Mataram. Sehingga, ketika hujan turun, sampah yang sama kembali hanyut ke sungai. ‘’Penanganan sampah di sungai, tegas Ketut Sugiarta tidak bisa hanya dilakukan oleh satu dinas saja. Yang juga masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat. ‘’Salah satu caranya adalah rutin mengajak mereka bergotong royong dan itu harus dianggarkan,’’ pungkasnya. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengurusan Izin Usaha di Mataram Makin Sulit

Mataram (Suara NTB) – Bukannya semakin mudah dan memangkas birokrasi, pengurusan izin melalui online single subsmision (OSS) disinyalir semakin mempersulit. Masyarakat harus mengurus surat keterangan rencana kota dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebelum mengurus persyaratan teknis lainnya yang juga cukup berbelit. Mekanisme pengurusan izin seperti ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap sistem ini justru mempersulit dan memperpanjang alur pengurus izin. Namun demikian kata dia, pemerintah menjalankan regulasi sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah. “Setiap pengajuan izin harus meminta rekomendasi SKRK,” kata Eko didampingi Asisten II, Ir. H. Mahmuddin Tura dan Kepala Dinas PUPR Miftahurrahman di ruang kerjanya, Kamis (4/4). SKRK dijelaskan Sekda, tidak jauh beda dari izin lokasi. Dasar itu kemudian pemohon

bisa mengurus izin analisis lui OSS, Pemkot hanya memfasilitasi. Persyaradampak lingkungan tan diputuskan dan izin mendirikan oleh pemerinbangunan (IMB). tah pusat, Menurut Eko, Alur pengurusan termasuk alur pengurukriteria persan izin seperizin seperti ini syaratan ti ini adalah adalah salah satu perlu diajusalah satu cara pemerintah kan. Dia cara pemerinm e n g tah untuk untuk pengendalian harapkan, pengendalian tata ruang pengendalian tata ruang. “Ini (H. Effendi Eko Saswito) ruang di Kota salah satu cara Mataram bisa pengendalian tata tertata dengan ruang,” jawab Eko. baik, sehingga tidak banBukankah OSS ini memangkas birokrasi dan memper- yak pelanggaran akibat kelalamudah pengurusan izin? Sekda ian terhadap pengawasan. Miftah menambahkan, tak bisa memberikan jawaban pasti. Dia sepenuhnya menyer- pengajuan SKRK telah banyak masuk ke PUPR. Di antahkan ke pemerintah pusat. Untuk pengurusan izin mela- aranya, pengajuan izin pem-

”

(Suara NTB/cem)

PENGURUSAN IZIN - Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten II H. Mahmuddin Tura dan Kadis PUPR Miftahurrahman memberikan keterangan ke awak media terkait pengurusan izin melalui OSS di ruang kerjanya, Kamis (4/4). bangunan perumahan, hotel, kantor dan rumah tinggal. Pihaknya sedang memverifikasi permohonan yang masuk. Jika dinilai tak menyalahi

tata ruang, SKRK akan diterbitkan. “Izin pembangunan perumahan ada tiga. Dan, satu pembangunan hotel,” sebutnya. (cem)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – di Sungai Unus. Pihaknya 1234567890123456789012345678901212 Sungai Unus tiba – tiba akan meninjau terlebih 1234567890123456789012345678901212 ramai diperbincangan di dahulu penyebabnya. “Saya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 media sosial. Ini dikarena- belum tahu itu,” ucapnya. 1234567890123456789012345678901212 kan sungai itu dipenuhi Sampah di aliran sun1234567890123456789012345678901212 sampah kiriman dari hulu. gai banyak penyebabnya. 1234567890123456789012345678901212 Sungai yang membelah Ke- Bisa saja faktor eksternal 1234567890123456789012345678901212 lurahan Jempong Baru den- dan internal. Faktor ek1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gan Pagesangan ramai set- sternal mungkin dari per1234567890123456789012345678901212 elah diposting di akun me- ilaku masyarakat yang 1234567890123456789012345678901212 dia sosial. Video berdurasi membuang sampah ke 1234567890123456789012345678901212 30 detik telah ditonton 16 sungai. Sedangkan, inter1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nal terkait sarana dan ribu kali dalam satu jam. 1234567890123456789012345678901212 Menanggapi hal terse- prasarana penunjang men1234567890123456789012345678901212 but, Kepala Dinas Lingkun- gatasi sampah di sungai. 1234567890123456789012345678901212 Untuk penanganan samgan Hidup Kota Mataram, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Irwan Rahadi akan me- pah di sungai kata dia, 1234567890123456789012345678901212 ngecek sumber sampah yang tidak bisa diserahkan 1234567890123456789012345678901212 mengalir di sepanjang Sun- sepenuhnya ke Pemkot Ma1234567890123456789012345678901212 gai Unus tersebut. Apakah taram. Artinya, perlu siner1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 penyebabnya karena per- gitas antara Pemkab Lom1234567890123456789012345678901212 ilaku masyarakat ataukah bok Barat, Pemprov NTB 1234567890123456789012345678901212 sampah kiriman dari hulu. dan Balai Wilayah Sungai. 1234567890123456789012345678901212 “Baru saya tahu infor- Karena, berbicara sungai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masi ini. Coba nanti saya melibatkan banyak sektor. 1234567890123456789012345678901212 cek,” kata Irwan, Kamis (4/ “Makanya sungai itu jadi ke1234567890123456789012345678901212 4). Mantan Camat Sela- wenangan BWS,” jawabnya. 1234567890123456789012345678901212 Menjadi persoalan adparang tidak berani mem1234567890123456789012345678901212 prediksi apakah ini sam- alah, sampah kiriman dari 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pah kiriman atau tidak. hulu akan bermuara di laut. 1234567890123456789012345678901212 Sebab, tidak ada hujan di Otomatis pesisir Pantai 1234567890123456789012345678901212 bagian hulu. Petugas DLH Ampenan akan dipenuhi 1234567890123456789012345678901212 akan turun mengecek sampah. Mantan Kepala 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 penyebab pastinya. “Belum Badan Penelitian dan 1234567890123456789012345678901212 berani saya simpulkan Pengembangan akan mem1234567890123456789012345678901212 inta stafnya mengecek kondulu,” tandasnya. 1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Pekerjaan disi di sepanjang pesisir 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Umum dan Penataan Ruang, Pantai Ampenan, terutama 1234567890123456789012345678901212 Miftahurrahman juga men- muara yang berhubungan 1234567890123456789012345678901212 gaku tidak tahu ada tumpu- langsung dengan Sungai 1234567890123456789012345678901212 kan sampah yang mengalir Unus. (cem) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 SUNGAI UNUS - Aliran sungai Unus di belakang 1234567890123456789012345678901212 kampus Universitas Muhammadiyah Mataram 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Ummat) setelah sebelumnya banjir sampah , Kamis 1234567890123456789012345678901212 (4/4). 1234567890123456789012345678901212

Sungai Unus Dipenuhi Sampah Kiriman

(Suara NTB/cem)

DAGANG KELILING - Seorang perajin gerabah menunjukkan barang dagangan miliknya. Perajin memilih keliling menawarkan produksinya ke kantor – kantor, perumahan dan pasar. Pariwisata NTB yang lesu dan rendahnya tingkat hunian hotel menyebabkan perajin ini tak berkeliling dari hotel yang satu ke lainnya. Kalau pun ada gerabah yang laku, maka harganya terbeli murah, jauh dari ekspektasinya.

Mantan Kepala Disdik Terancam Dipecat sebagai ASN Mataram (Suara NTB) – Tim penegak disiplin segera mengambil salinan putusan atas perkara menjerat mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom ke pengadilan. Sudenom terancam akan dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sanksi tegas terhadap ASN eks narapidana kasus korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Tim penegak disiplin seperti disampaikan Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia, telah meminta Bagian Hukum dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membuat kajian. Hasil kajian itu nantinya dibahas di internal selanjutnya diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Walikota, untuk mengambil kebijakan. “Salinan pu-

tusan pengadilan akan kita minta. Setelah itu akan ada pembahasan,” kata Evi ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/4). Evi menambahkan, mengacu ke surat keputusan bersama tiga menteri yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, tidak ada celah untuk memberikan toleransi bagi ASN eks napi korupsi. Kasus Sudenom besar peluang akan dipecat secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Namun demikian, kebijakan itu tergantung dari keputusan kepala daerah. Sanksi pemecatan juga dijatuhkan terhadap mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Lalu Marwan. Keputusan itu Pemkot Mataram dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Evi mengaku, majelis hakim menguatkan putusan sebelumnya dan memenangkan Pemkot Mataram. “Sampai kita pernah di PTUN. Dan,

kita menang di pengadilan,” tandasnya. Pegawai negeri berhadapan kasus hukum semestinya gaji dipotong. Faktanya, Sudenom sampai saat ini dikabarkan masih menerima gaji 100 persen. Evi mengatakan, pun ada temuan pengembalian kerugian negara akan dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan lima ASN eks napi korupsi lainnya? Kasus lima ASN jawab Evi, juga dibuatkan kajian. Keputusannya apakah diberhentikan atau tidak menunggu hasil judicial review. “Ini juga sedang dibuatkan kajian,” tandasnya. Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, pihaknya akan meminta salinan putusan dari pengadilan terhadap kasus dialami mantan Kepala Disdik, H. Sudenom. Salinan putusan ini dijadikan landasan untuk dibahas bersama. Hasilnya akan diserahkan ke PPK untuk diambil kebijakan. (cem)

(Suara NTB/cem)

APH akan Dilibatkan Tagih Sejumlah Temuan Mataram (Suara NTB) – Inspektorat akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) baik kepolisian maupun kejaksanaan untuk menagih sejumlah temuan kerugian negara. Pelibatan APH jika rekanan atau organisasi perangkat daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi auditor. Penyelesaian terhadap tunggakan atau temuan, Inspektorat telah membentuk tim untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Tim akan memilah temuan telah ditindaklanjuti dan yang belum. Untuk yang sudah ditindaklanjuti kata Inspektur Inspektorat, Lalu Alwan Basri, ada pola pembayaran disepakati oleh rekanan maupun OPD teknis. Misalnya, melalui pembayaran cash atau cicilan.

“Nanti terlihat mana yang sudah ditindaklanjuti maupun yang belum,” kata Alwan ditemui, Kamis (4/4). Termasuk tunggakan pembayaran kerugian negara sebesar Rp105 juta atas pengerjaan proyek pembangunan bale budaya milik Dinas Pariwisata Kota Mataram. Rekanan sambung Alwan, memiliki kesanggupan membayar secara cicil selama satu tahun. Itu nantinya ditagih termasuk meminta Dispar turut menagih ke rekanan. Sementara, tunggakan aset diduga dikuasai anggota Dewan purnatugas berupa laptop dan handy talky sekitar Rp324 juta lebih, hingga kini belum tuntas. Penanganan ini akan diubah pola penagihan. Diakui, sudah ada progres pengembalian aset berupa kendaraan dinas. Sedangkan, aset lainnya masih ditelusuri.

Sebagian mantan anggota Dewan siap mengembalikan dan ganti rugi. “Ada yang sudah mengembalikan. Dan, ada juga yang siap mengganti. Nah, itu yang dihitung berapa nilainya,” tandasnya. Penyelesaian temuan diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti. Jika batas waktu itu tidak ditindaklanjuti, Inspektorat menyerahkan ke aparat penegak hukum. Terkait temuan di 15 OPD, mantan Kadis Perdagangan ini mengatakan, temuan itu sifatnya informasi dari hasil audit sementara. OPD memiliki waktu menyelesaikan atau menindaklanjuti sebelum audit rinci selesai. Jika tidak ada tindaklanjut, maka akan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Tetapi diharapkan, temuan itu segera ditindaklanjuti oleh OPD teknis. (cem)

(Suara NTB/cem)

KELEBIHAN PEMBAYARAN – Pada proyek pembangunan Bale Budaya di kompleks RTH Pagutan ini ditemukan kelebihan pembayaran sekitar Rp 105 juta. Rekanan meminta waktu selama satu tahun untuk mencicil kerugian negara tersebut.

Jumat, 5 April 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 5 April 2019

Halaman 4

Tak Sampaikan LHKPN Kelurahan Ramah Anak LURAH Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Ridho Arindi mencoba melakukan sejumlah terobosan inovatif dalam membangun. Salah satu terobosan inovatif tersebut adalah menjadikan Rakam menjadi Kelurahan Ramah Anak. Dalam menuju status Kelurahan Ramah Anak, mulai tahun 2019 ini Lurah Selong mencanangkan Rakam Hijau. Wilayah administratif di Kelurahan Rakam ini dihuni 7.308 jiwa penduduk yang terdiri dari 3.506 laki-laki dan 3.802 perempuan. Seluruh warga tersebut coba diajak (Suara NTB/rus) bersama untuk menjadikan Ridho Arindi Rakam Hijau 2019. Diawali dengan membuat Rakam Hijau, karena memiliki keterpaduan dalam mewujudkan Rakam Kelurahan Ramah Anak. Di mana, gang dan jalan-jalan kelurahan Rakam ini akan ditata dengan baik. Bersama dengan masyarakat menanam bunga dan tanaman di sepanjang jalan, sehingga setiap gang menjadi tempat yang indah dan disenangi anak-anak. Baginya, persoalan lingkungan menjadi atensi serius untuk diperhatikan. Menurutnya, ketika lingkungan sudah bersih maka semua orang akan merasa nyaman tinggal. Aktivitas bersih-bersih lingkungan dengan bergotong royong coba dilakukan. Termasuk, pemasangan lampu di beberapa titik, sehingga malam harinya, lingkungan menjadi terang. Selaku lurah baru, Ridho Arindi menyadari masih banyak yang perlu dipelajari dalam upaya melakukan pembenahan di Kelurahan Rakam. Karenanya sangat diharapkan kebersamaan dan dukungan dari semua elemen yang ada di Kelurahan Rakam. Termasuk dalam upaya mewujudkan programprogram strategis kelurahan. Selanjutnya dalam melakukan pelayanan pemerintahan, ditekankan Ridho harus bebas dari segala macam dan bentuk pungutan liar. Rakam menjadi wilayah yang bebas pungli. Komitmen bersama dengan para Kepala Lingkungan hingga ketua RT di seluruh Rakam sangat diharapkan, sehingga setiap pelayanan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Terobosan administratif lainnya, Ridho mencoba untuk memperkuat dulu kelembagaan yang ada di tingkat kelurahan. Mulai dari PKK, badan Keswadaan Masayrakat (BKM), dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Begitu juga, koordinasi antarlembaga harus ditingkatkan. (rus)

Bupati Lotim Ancam Copot Pejabat

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM., mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Perjalanan Perintah Tugas (SPPT)nya. Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian dari jabatan tanpa terlebih dahulu melakukan peneguran. “LHKPN itu merupakan sesuatu yang sifatnya wajib. Itu menjadi tolak ukur kedisiplinan. Apabila itu tidak dilaporkan baik LHKPN maupun SPPTnya, itu tidak menunjukkan loyalitas,” kata bupati dikonfirmasi, Kamis (4/4). Untuk saat ini, bupati menyebut sudah ada kemajuan kepatuhan eksekutif di dalam menyampaikan LHKPNnya. Di mana dari sebelumnya sebanyak 18 persen menjadi 56 persen. Selaku kepala daerah, Sukiman berencananya pada Jumat, (5/4) hari ini akan mengumpulkan ASN yang belum menyampaikan LHKPN-nya maupun SPPT-nya. Penyampaian dua jenis pelaporan ini penting dilakukan, karena menjadi tolak ukur daripada kedisiplinan, bahkan menjadi indikator kedisplinan, kepatuhan, ketaatan dan loyalitas. “Kalau menyampaikan LHKPN saja mereka tidak mau.

Maka buat apa kita pertahankan mereka. Kita bisa melakukan pemberhentian dari jabatannya,” ancam bupati. Menurut bupati, untuk penyampaian LHKPN tidak ada sulitnya. Asalkan, para eksekutif yang wajib LHKPN itu datang ke Inspektorat, maka LHKPN masing-masing sudah bisa laporkan karena sudah ada penuntunnya berupa formulir yang harus diisi serta dilakukan secara online. “Tidak ada yang sulit sebenarnya dalam penyampaian LHKPN ini. Hanya kemauan dan kesadaran saja,” jelasnya. Sementara di DPRD Lotim, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, mengimbau supaya LHKPN segera disampaikan ke KPK bagi anggota dewan yang belum memenuhi kewajibannya tersebut. Apabila itu tidak dilakukan, maka akan berdampak terhadap pelantikan, terutama petahana yang terpil-

ih kembali untuk mengemban amanah menjadi wakil rakyat di DPRD Lotim. “Jika belum sampaikan LHKPN, maka tidak mungkin akan dilantik ketika terpilih kembali. Pelantikannya tertunda,” ujarnya, Kamis (4/4). Selaku salah satu unsur pimpinan di DPRD Lotim, Daeng mengungkapkan jika progresnya cukup bagus dari hasil koordinasi dengan bagian administrasi DPRD Lotim. Hanya saja yang menjadi kendala penyampaian LHKPN ini karena hampir keseluruhan anggota DPRD Lotim sibuk di dapilnya masingmasing untuk suksesi Pileg 2019 yang dilaksanakan pada 17 April mendatang. Kabag Humas dan Hukum Sekretariat DPRD Lotim, H. Ahyan, juga sangat menyayangkan masih rendahnya kepatuhan anggota DPRD Lotim di dalamnya menyampaikan LHKPNnya. Disebutkannya, (Suara NTB/ari)

RUSAK PARAH - Kondisi salah satu jalan yang rusak parah di KLU. Perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas pemda untuk dilakukan.

DPK Boleh Gunakan Suket Selong (Suara NTB) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah dikabulkan beberapa hal. Di antaranya mengenai diperbolehkannya pemilih khusus untuk menggunakan Surat Keterangan (Suket) hasil perekaman dijadikan dasar hak memilih. Demikian diterangkan Ketua KPU Lotim, Muhammad Junaidi saat dikonfirmasi Kamis (4/4). Menurutnya, ada tiga jenis pemilih. Pemilih yang tertuang namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kedua pemilih yang melakukan pindah memilih atau disebut Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK menurut PKPU 3 2019, boleh memilih di TPS sesuai dengan alamatnya dengan syarat bisa menunjukkan KTP elektronik. Hak pilih DPK ini tidak bisa digunakan kalau belum memiliki KTP elektronik. Sesuai Putusan MK, memperkenankan cukup dengan Suket Perekaman yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), DPK bisa menggunakan hak pilihnya. Disebut jumlah DPT sebelumnya ditetapkan sebanyak 906.094 jiwa. Kemudian ada perubahan, sehingga menjadi DPT Hasil Perubahan (DPTHP) ketiga yang menyebutkan jumlahnya meningkat menjadi 906.098 jiwa. ‘’Ada penambahan 4 orang dari DPK sesuai rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lotim,’’ terangnya. Penambahan empat orang tersebut, katanya sesuai peratuan MK, DPK menjadi DPT setelah mendapatkan rekomendasi Bawaslu. Pada saat pleno 1 April 2019 lalu, direkomendasikan empat orang yang kemudian dimasukkan ke DPT. Empat orang berasal dari Montong Gading, Pringgabaya dan Sakra. Diakuinya, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki identitas kependudukan yang jelas. Satu kasus, tambahan dari warga Montong Gading setelah dikroscek bersama Dukcapil diketahui yang bersangkutan memiliki NIK Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Warga Loteng ini diketahui menikah ke Montong Gading. Tapi hanya memiliki Suket dan belum memiliki KTP Elektronik. Di Kabupaten Loteng sendiri diketahui tidak terdaftar. “Lotim belum terdaftar dan Loteng tidak terdaftar,” tuturnya, seraya menambahkan, karena ada ruang menjadi DPT, maka dimasukkan ke dalam DPT. DPK yang menjadi DPT adalah yang direkomendasikan. Ketika tidak masuk rekomendasi, bukan berarti tidak bisa menggunaka hak untuk memilih. Warga yang belum masuk dalam DPT, diperkenankan untuk memilih selama bisa menunjukkan bukti KTP elektronik atau Suket perekaman yang berasal dari Dukcapil. “Suket kan tidak akan pernah keluar kalau tidak pernah merekam,” tegasnya. DPK diakui banyak dan belum masuk dalam DPT. Pada hari H pencoblosan misalnya baru usianya 17 tahun, maka bisa menggunakan hak pilihnya setelah melakukan perekaman dulu di Dukcapil yang dibuktikan dengan Suket Perekaman atau KTP elektronik. Sementara Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Sateriadi yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya siap melakukan perekaman setiap hari. Bahkan nanti saat hari H tanggal 17 April 2019, waktu pelaksanaan pencoblosan. Dukcapil katanya tiap hari turun ke tengah masyarakat melakukan perekaman. Termasuk meningkatkan pelayanan semudah-mudahnya melalui kecamatan. Dia tegaskan, masyarakat yang mau punya KTP sekarang dalam hitungan jam langsung bisa dapat KTP elektronik. Jumlah yang belum perekaman dinilai tinggal beberapa orang saja, yakni dari mereka yang dinilai belum mau memiliki KTP. “Kalau kita sudah siapkan di kecamatan, kita juga sering turun ke desadesa,” ungkapnya. Prinsip, Dukcapil sudah memberikan ruang tinggal masyarakatnya mau apa tidak untuk merekam. “Mau masuk DPT atau tidak itu urusan KPU,” tambahnya. Sateriadi memastikan, tidak ada kesulitan bagi warga saat ini untuk mendapatkan KTP, sehingga kuncinya adalah masyarakatnya yang harus aktif. “Masyarakatnya mau milih atau tidak,” demikain ucapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

M. Junaidi

(Suara NTB/rus)

Sateriadi

38 Km Jalan di KLU Kritis Tanjung (Suara NTB) Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada pelaksanaan urusan daerah tahun 2018 terus ditingkatkan. Kendati demikian, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara (KLU), mencatat kondisi jalan rusak berat atau kritis masih cukup tinggi mencapai 9,59 persen atau sepanjang 38,35 km. Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, H. M. Zaldy Rahadian, ST. MT., Kamis (4/4) mengungkapkan, sejak 2016 lalu Pemda Lombok Utara menambah jalan dengan status jalan kabupaten menjadi 400,070 km. Pada capaian tahun ketiga pemerintahan Najmul Akhyar - Sarifudin, Dinas PUPR yang dipercaya mengurus persoalan jalan terus menambah panjang jalan dalam kondisi baik. “Jalan yang tergolong dalam kondisi baik panjangnya mencapai 262,27 km atau sebeear 65,56 persen, dalam kondisi sedang 31,00 km atau sebesar 7,75 persen,” ujarnya.

Sementara jalan dalam kondisi rusak ringan masih tercatat 68,45 km atau 17,11 persen, dan jalan dalam kondisi rusak berat mencapai 38,35 km atau 9,59 persen. Kondisi jalan rusak dalam kondisi baik diukur dari permukaan jalan. Sejauh ini, permukaan jalan aspal dengan kondisi baik dan sedang dikategorikan dalam kondisi mantap. Sehingga, kata Zaldy, sepanjang 293,27 km jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap atau 73,31persen. Selain jalan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum juga mencakup bidang pengairan. Dalam RPJMD sudah ditetapkan indikator kinerjanya adalah luas lahan kering yang dialiri dengan irigasi perpipaan dari mata air/air bawah tanah mencapai 200 hektar (ha) setiap tahun. Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di tahun 2018 hanya mencapai 19 ha. “Hal ini dikarenakan jumlah anggaran untuk menunjung kegiatan ini

sangat minim,” sambungnya. Kadis PUPR menyebut, panjang saluran irigasi se-kabupaten Lombok Utara sejumlah 102.244 meter (102 km lebih). Dari angka itu, setiap saluran dalam kondisi baik meningkat dari tahun 2017 sebesar 69,12 persen menjadi 72,64 persen di tahun 2018. Irigasi rusak ringan tahun lalu masih sekitar 19,39 persen dan rusak sedang sekitar 7,97 persen. Pengairan lainnya di tahun 2018 telah dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Indikator ini dirumuskan dengan jumlah ketersediaan air irigasi (liter/detik) pada setiap musim tanam dibagi jumlah kebutuhan air irigasi (lt/dt) berdasarkan rencana tanam. “Dari formulasi itu, capaian indikator pada tahun 2018 mencapai 72.64 persen atau 74.271 meter jaringan irigasi dalam kondisi baik, meningkat dari tahun 2017 sebesar 69,12 persen atau 70.671 meter,” tandasnya. (ari)

Pembentukan UPT Dukcapil

Kadis: Percepat Pelayanan Pembuatan Adminduk Selong (Suara NTB)Pemkab Lombok Timur (Lotim) sedang merancang pembentukan Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Peraturan bupati sudah ditandatangani dan tahap pertama ini UPT dibuat di 10 kecamatan se Kabupaten Lotim. Pembuatan UPTD ini diharapkan akan lebih memudahkan pelayanan. Pelayanan pembuatan administrasi kependudukan (adminduk) diyakini bisa lebih cepat. Meski demikian, menurut Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Sateriadi, semuanya tidak akan bisa berjalan, jika kesiapan personel tidak ada. “Sekarang ini, bagaimana bisa berjalan kalau personel belum ada. Karenanya kita persiapkan dulu payung hukumnya, informasinya sudah ditandatangani bupati,” terangnya, Kamis (4/4). Kewenangan personel, ujarn-

ya, menjadi urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Karenanya dalam proses pembahasan dihadirkan BKPSDM. Pada bagian lain, Sateriadi menjelaskan, kewenangan undang-undang mengenai pembuatan administrasi kependudukan, mulai dari validitas dan tanggung jawab melekat di Dinas Dukcapil. Sementara kecamatan bukan bagian dari Dukcapil, sehingga UPTD secara struktur akan berada dibawah Dukcapil. ‘’Sehingga koordinasi, pembinaan, konsistensi dan Standar Operasional Prosedur akan lebih mudah,’’ terangnya. Sekarang ini, ujarnya, pelayanan pembuatan adminduk berupa akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) tidak sepenuhnya diserahkan di UPTD. Menurutnya, ada hal-hal tertentu yang juag harus tetap di bawah koor-

dinasi dan validasi data di kabupaten. “Karena sifatnya secara teknis memerlukan cek dan ricek data di Kabupaten,” urainya. Proses validasi, cek dan ricek data dikatakan masih sangat penting dilakukan di tingkat kabupaten. Hal ini juga menghindari aksi oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen kependudukan. Dikhawatirkan, ada penyampaian informasi yang tidak benar terjadi, sehingga diperlukan validasi oleh Kabupaten. Mengenai perangkat, sambung Sateriadi, apa yang sudah ada sekarang bisa saja digunakan. Begitu juga personel diyakini bisa berjalan meskipun belum bisa berjalan cepat. Nantinya, personel kecamatan dan di kabupaten akan direstrukturisasi sesuai payung hukum yang ada. “Sebelumnya yang jadi komando camat, ke depan jadi komando Dukcapil,” demikian sebutnya. (rus)

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/dok)

H. M. Sukiman Azmy penyampaian LHKPN untuk kalangan legislatif sudah ada admin khusus yang disediakan. Yang menjadi penyebab masih banyaknya anggota DPRD Lotim belum menyampaikan LHKPNnya, karena kesulitan untuk melampirkan bukti-bukti tertulis baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Sebelumnya, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, (2/4)

Daeng Paelori lalu. Disebutkannya, jumlah yang wajib menyampaikan LHKPNya di kalangan eksekutif sebanyak 328 orang. Namun sampai 31 Maret 2019, jumlah yang sudah lapor sebanyak 174 orang dan tersisa sebanyak 154 orang yang belum melaporkan LHKPNnya ke KPK. Melihat jumlah tersebut, tingkat kepatuhan para pejabat di jajaran Pemkab Lotim masuk dalam katagori sedang karena di atas sudah 50 persen. (yon)

Pemkab Lotim Segera Lakukan Pansel Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy, MM., dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., akan melakukan panitia seleksi (pansel) terhadap sejumlah jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sampai saat ini diduduki oleh pelaksana tugas (Plt) khusus untuk eselon II. Termasuk pansel ini untuk mengakomodir mantan-mantan pejabat yang saat ini belum mendapat kursi. “Minggu depan kita sudah pansel. Ada beberapa jabatan eselon II yang akan kita pansel,” terang bupati, Kamis (4/4). Dari puluhan mantan pejabat yang berhimpun di BKPSDM maupun disebar ke beberapa OPD. Bupati menekankan bahwa semuanya bisa mengikuti pansel sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah akan memilih yang terbaik bersama pemerintah daerah untuk membawa pemerintahan yang semakin ke depannya. “Semua punya peluang,” kata bupati. Bupati mengungkapkan, mantan pejabat tersebut sangat layak untuk mengikuti pansel yang akan dilakukan oleh Pemkab Lotim. Terlebih yang bersangkutan sebelumnya memiliki kualifikasi pernah menjabat eselon II, sehingga menunggu giliran untuk ditempatkan sebagaimana jabatan eselon II dan kualifikas bidang keilmuannya. Menurut bupati, penempatan pejabat pada jabatan tertentu dan mutasi merupakan hal yang lumrah, baik itu kesannya untuk kepentingan politik maupun tidak. Namun bagi yang sudah berjuang memenangkannya dalam Pilkada 2018 sudah tentu mendapat kado kehormatan lebih dahulu dibandingkan yang tidak berjuang. Itupun, menurutnya, suatu tindakan yang normal.

Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, menjelaskan pemerintah daerah tetap memikirkan nasib dari para pejabat yang saat ini belum memiliki kursi. Ke depan akan dilakukan distribusi penempatan dengan penyesuaian OPD yang masih memiliki kekurangan personel, sehingga diharapkan kepada para pejabat tersebut untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pimpinan dalam hal ini bupati dan kepala BKPSDM untuk pengaturannya. Terhadap pejabat itupun, kata dia, mereka masih berhak mengikuti pansel yang akan dilakukan oleh Pemkab Lotim untuk mengisi jabatan kepala dinas yang saat ini masih diduduki oleh pelaksana tugas (Plt). Di mana terdapat beberapa pimpinan yang masih dijabat Plt, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans), Dinas Pertanian, dan beberapa OPD lainnya. Namun untuk saat ini masih banyak pekerjaan yang diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, mengaku sudah mendapat informasi terkait rencana pansel yang akan dilakukan oleh kepala daerah. Di mana bupati akan melakukan pembenahan terhadap OPD, sehingga dari kalangan dewan juga menunggu pelaksanaan pansel yang dilakukan. Menurut politisi partai Golkar ini, mutasi yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan suatu hal yang biasa. Terutama di dalam melakukan promosi terhadap pejabat pada jabatan tertentu untuk mengantisipasi pejabat di Lotim yang memasuki masa pensiun. Daeng berharap, dalam penempatan jabatan itu sesuai dengan disiplin ilmu dan kompetensinya masing-masing. (yon)

Kartu Lombok Utara Sehat Setara dengan KIS Tanjung (Suara NTB) Tidak dianggarkannya dana BPJS sebagai fasilitas jaminan kesehatan masyarakat oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Pasalnya, pemerintah daerah sudah menyiapkan layanan Kartu Lombok Utara Sehat (KLU - Sehat). Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, H. Khaerul Anwar, kepada wartawan Kamis (4/4) meyakinkan Kartu KLU - Sehat memiliki fungsi sama dengan kartu Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Kartu ini bisa digunakan di semua kelas layanan kesehatan, termasuk kepentingan rujukan oleh pasien ke rumah sakit besar. “Kartu Lombok Utara - Sehat sama dengan kartu BPJS, cuman istilahnya yang beda, bentuk kartunya berbeda,” kata Khaerul Anwar. Ia menjelaskan, masyarakat Lombok Utara yang sebelumnya terbiasa dengan kartu BPJS tidak perlu khawatir. Masyarakat masih bisa berobat dan mengakses puskesmas, RSUD Kabupaten, hingga RSUP NTB menggunakan kartu KLU - Sehat. “Kartu ini pun juga bisa digunakan untuk rujukan seperti halnya JKN-KIS. Termasuk rujukan hingga ke luar daerah seperti RS Sanglah di Bali,” tegasnya.

Menurut Khaerul, untuk melancarkan akses layanan kesehatan masyarakat Pemda telah melakukan MoU dengan lembaga-lembaga kesehatan yang menjadi rujukan. Sehingga ia berani meyakinkan bahwa masyarakat Lombok Utara bisa dilayani di RS manapun yang menjadi mitra kerjasama Pemda Lombok Utara. Terhadap kekhawatiran masyarakat pemegang kartu BPJS, Khaerul mengatakan bahwa warga sejatinya tidak dikeluarkan kepesertaan jaminan kesehatannya. Hanya saja, tanggungan biayanya saja yang beralih menjadi beban pemerintah daerah. Ia membenarkan, jumlah tanggungan APBD melalui Kartu KLU - Sehat sebanyak 67 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah dari rencana sebelumnya sejumlah 10 ribu jiwa. Tambahan ini disebabkan informasi bahwa sebanyak 57 ribu jiwa ditanggung APBD NTB belum siap ditanggulangi oleh Pemprov NTB. Ia mengklaim tidak mengetahui mengenai dana APBD NTB tersebut. Berkembang informasi, bahwa per 1 April 2019 jamkesmas tersebut sudah aktif. “Sehingga sementara ini dialihkan menjadi tanggungan Pemda Lombok Utara. Jadi yang banyak belum aktif ini yang ditanggung APBD NTB itu, itu masih kita alihkan untuk masuk ke kartu KLU - Sehat,” jelasnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 5 April 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tarik Ulur Pembebasan Lahan Sirkuit Siapkan Anggaran Pilkada GELARAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) yang direncanakan pada tahun 2020 mendatang, diprediksi bakal menghabiskan anggaran tidak sedikit. Jika berkaca pada kebutuhan anggaran pilkada Loteng sebelumnya, Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang diperkirakan bakal menelan anggaran mencapai Rp40 miliar lebih. Karena pelaksanaan pilkada merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, maka Pemkab Loteng harus menyiapkan anggaran tersebut. De(Suara NTB/kir) mikian diungkapkan Sekda H. M. Nursiah Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/4). Diakuinya, pada pelaksanaan Pilkada Loteng tahun 2015 lalu anggaran yang dihabiskan untuk dua putaran pemungutan suara hampir Rp40 miliar. Itu artinya, dengan melihat inflasi dan perkembangan ekonomi, maka kebutuhan anggaran untuk pelaksaan Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang tidak akan jauh beda. “Kalau pun ada kenaikan dari kebutuhan anggaran pada pilkada sebelumnya, tidak akan terlalu tinggi,” sebutnya. Melihat prediksi kebutuhan anggaran yang tidak sedikit tersebut, Pemkab Loteng saat ini sudah mulai melakukan persiapanpersiapan. Ada dua kemungkinan pola penggaran yang dilakukan, yakni secara bertahap mulai pada APBD perubahan tahun ini ataukah sekaligus pada APBD tahun 2020 mendatang. Semuanya, kata dia, tergantung usulan dan kebutuhan anggaran yang diusulkan oleh KPU Loteng. “Kita masih menunggu usulan kebutuhan anggaran dari KPU Loteng. Termasuk tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng sendiri,” sebutnya. Selaku lembaga negara yang ditugaskan melaksanakan pemilihan umum, alokasi anggaran tentu tidak akan lepas dari usulan KPU. Karena usulan dari KPU itulah yang akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan pagu anggarannya. Disinggung soal kesiapan anggaran, Nursiah menegaskan tidak ada persoalan. Karena menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada Loteng. “Prinsipnya kalau dari sisi anggaran, pemerintah daerah siap. Tinggal kita menunggu usulan kebutuhan anggaran dari KPU Loteng serta tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng sendiri,” pungkas mantan Asisten III Setda Loteng ini. (kir)

Sanksi Menanti ASN yang Tak Patuh Laporkan LHKPN Giri Menang (Suara NTB) – Belasan pejabat di Lombok Barat (Lobar) bakal dijatuhkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan gaji, lantaran tak patuh melaporkan LHKPN ke KPK. Hingga tenggat waktu penyerahan LHKPN ke KPK tanggal 31 Maret lalu, dari 224 pejabat yang wajib laporkan harta kekayaan terdapat 194 orang atau 86,6 persen yang sudah melaporkan, sedangkan sisanya 30 orang yang belum menyerahkan LHKPN. Dari 30 orang pejabat yang belum melapor ini terdapat 1 pejabat sudah meninggal, sedangkan 18 orang pensiun. Sisanya 11 pejabat masih aktif. Inspektur pada Inspektorat Lobar, HR Agus Hidayat mengatakan, hingga tenggat waktu tanggal 31 Maret lalu belum semua pejabat melaporkan LHKPN. Sampai malam tanggal 31 Maret dari 224 orang pejabat wajib laporkan LGKPN sebanyak 30 orang yang belum, sedangkan yang sudah 194 orang atau 86,6 persen. Sedangkan untuk data pelaporan dari kalangan DPRD, menurut data yang masuk ke Inspektorat baru 26 orang yang sudah mengisi sedangkan sisanya 19 orang belum. Bagi pejabat dan dewan yang belum melaporkan sampai tenggat waktu tanggal 31 April dinilai tidak patuh atau tidak taat oleh KPK. mereka boleh mengisi, namun manual, tidak menggunakan online. Konsekuensi bagi pejabat yang belum laporkan kata dia, pasti ada teguran-teguran dari bupati. Bahkan bupati dan sekda sudah keras menyampaikan hal itu. Terkait sanksi kata dia, tentu ada dari bupati, apakah tidak diberikan posisi seperti pejabat di Sumbawa Barat. Sementara di Lombok Tengah (Loteng), sebanyak 15 pejabat lingkup Pemkab Loteng terancam sanksi dari kepala daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., menjelaskan, para pejabat lingkup Pemkab Loteng yang belum menyerahkan LHKPN tersebut rata-rata pejabat eselon III. Di mana dua pejabat di antaranya dalam masa persiapan pensiun. Namun sesuai aturan, pejabat bersangkutan tetap harus menyampaikan LHKPN sesuai perkembangan harta kekayaan pada tahun 2018 lalu. “Dari 15 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN ini, dua di antaranya akan memasuki masa pensiun tahun ini. Tetapi tetap harus menyerahkan LHKPN ke KPK,” sebutnya. Pihaknya dalam hal ini belum mendapat laporan penyebab para pejabat tersebut belum menyerahkan LHKPN-nya. Namun yang jelas, sesuai aturan yang ada bagi pejabat yang terlambat menyerahkan LHKPN bakal dikenakan sanksi. Bentuk sanksinya pun tergantung kebijakan dari kepala daerah setempat. Karena memang yang berhak memberikan sanksi ialah kepala daerah setempat, selaku pembinaa kepegawaian. “Sanksi bisa macam-macam. Mulai dari teguran lisan sampai sanksi lain berupa pemotongan tunjangan. Tergantung kebijakan kepala daerah nantinya,” jelas Nursiah. (her/kir)

Pemilik Lahan Jangan Ambil Kesempatan

Praya (Suara NTB) Proses pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika, diakui masih ada tarik ulur antara pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan masyarakat pemilik lahan terkait penetapan harga lahan. Masyarakat pun diminta untuk tidak mengambil kesempatan dengan mematok harga tinggi, karena bisa mengganggu proses pembangunan sirkuit MotoGP. “Kita minta masyarakat jangan cari kesempatan. Jangan karena akan dibangun sirkuit, lantas meminta harga tinggi di luar kewajaran. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” harap Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, kemarin. Ia menjelaskan, dalam membebaskan lahan, ITDC selaku BUMN tentu punya aturan dan prosedur. Tidak bisa kemudian melakukan negosiasi harga begitu saja. Dalam hal ini, ujarnya,

harus ada tim apraisal (penilaian) yang independen untuk menaksirkan harga lahan tersebut. Atas dasar itulah kemudian ITDC melakukan negosiasi lahan dengan pemilik lahan. Bisa saja ITDC menawarkan harga di atas nilai taksiran dari tim apraisal, tapi memiliki batasan tersendiri. “Masyarakat pemilik lahan juga harus memahami aturan dan tataran cara pembebasan lahan oleh BUMN. Tidak bisa

(Suara NTB/kir)

H. L. Arif Rahman Hakim Praya (Suara NTB) Pada pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2014 lalu, Partai Bulan Bintang (PBB) berhasil mengamankan empat kursi di DPRD Lombok Tengah (Loteng). Capaian yang diharapkan bisa dipertahankan pada pelaksanaan

Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, sebelumnya mengaku total lahan yang belum dibebaskan untuk proses pembangunan sirkuit MotoGP sekitar 5 hektar. Namun kemungkinan tidak seluruhnya yang akan dibebaskan. Ada sekitar 4,5 hektar. Ada dengan pola pembayaran dan ada juga dengan pola tukar guling. Proses pembebasan lahan itu sendiri ditargetkan tuntas bulan Agustus mendatang, karena proses pembangunan sirkuit direncanakan akan dimulai pada bulan September atau paling lambat bulan Oktober. “Kita berharap dukungan semua pihak dalam hal ini. Supaya proses pembangunan sirkuit MotoGP bisa berjalan lancar,” tandasnya. (kir)

Klinik Apung Layani Kebutuhan Dasar Warga Pesisir Giri Menang (Suara NTB) – Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Lombok Barat (Lobar) segera terlayani kebutuhan dasarnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Menyusul telah diresmikannya klinik apung, Kamis (4/4). Klinik apung ini dipelopori Sanggar Belajar Rumah Cerdas dibantu Dompet Duhafa, Kimia Farma dan Pemda Lobar serta provinsi. Beroperasinya klinik apung ini sangat ditunggu-tungu warga, mengingat selama ini pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di daerah setempat terkendala jarak yang begitu jauh. Hadir pada launching klinik apung tersebut, Kadis Kesehatan Provinsi, Kadis Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra, Direktur Umum dan Human Capital PT. Kimia Farma, Arief Pramuhanto dan pihak Dompet Dhuafa. Ditemui usai peresmian klinik apung di Pelabuhan Lembar, Ketua Sanggar Belajar Rumah Cerdas Evi Febriana M.Pd., mengatakan, berangkat dari eksistensi Rumah Cerdas yang intens memberikan pembinaan pendidikan kepada anak-anak wilayah pesisir pantai selama ini, hingga menjadikan banyak anak-anak

(Sara NTB/her)

RESMIKAN - Klinik apung untuk melayani masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil yang diresmikan, Kamis (4/4). binaan yang melanjutkan studi di SMP, SMA. Menurutnya, kemungkinan kegiatan pembelajaran ini dinilai positif oleh pemerintahan Lobar, sehingga pemerintah

memberikan bantuan hibah berupa satu unit kapal milik Dinas Perhubungan yang diperuntukkan menjadi perpustakaan apung atau taman bacaan apung. Tidak bisa dipungkiri,

Bawaslu Diminta Awasi Praktik Uang Giri Menang (Suara NTB) – Calon legislatif (caleg) di Lombok Barat (Lobar) mendesak pihak Bawaslu mengawasi ketat praktik-praktik uang dan pelibatan perangkat desa menjadi tim pemenangan para caleg. Pasalnya, mendekati hari pencoblosan tanggal 17 April, indikasi praktik uang yang dilakukan oleh oknum caleg semakin banyak ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini pula dikeluhkan oleh para caleg yang ikut bertarung dalam pemilihan legislatif 2019 nanti. Seperti disampaikan oleh Sahnil salah satu caleg di Daerah Pemilihan (Dapil) Sekotong Lembar, saat ditemui (4/4) mengaku sangat terganggu dengan kelakukan para tim sukses dari salah satu caleg. Di mana tim sukses ini secara terang-terangan membagikan uang kepada masyarakat. ‘’Tim sukses ini secara terangan-terangan membagikan uang kepada masyarakat,

nah ini kan harus disikapi oleh bawaslu, jangan terima laporan saja tapi aktif turun ke masyarakat,’’ kata caleg dari Demokrat ini. Bahkan kata dia banyak pengakuan dari masyarakat langsung kepada dirinya tentang praktik uang ini. Menurut dia, kalau mereka harus melapor maka harus ada buktinya seperti foto dan yang lainnya. Sementara untuk bisa mendapatkan foto ini jelas sangat sulit, karena warga juga tidak mau kalau mereka difoto.” Kalau mau cari orangnya tidak mungkin mereka mau difoto,” ujarnya. Kalau hal ini terus terjadi sampai hari pemilihan, menurutnya kegiatan sosialisasi anti politik uang tidak sampai di masyarakat, parahnya lagi dugaan praktik uang ini dilakukan oknum kepala dusun.” Ini ada oknum kadus yang diduga melakukan tindakan money politics,” katanya. Kalau sekedar untuk sosialisasi tentang politik, kemu-

PBB Target Tambah Dua Kursi di DPRD Loteng pemilu tahun ini. Bahkan, PBB Loteng menargetkan menambah dua kursi lagi dengan target masing-masing daerah pemilihan (dapil) minimal memperoleh satu kursi DPRD Loteng. Ketua DPC PBB Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., kepada Suara NTB, Kamis (4/4), mengatakan, pada pemilu sebelumnya PBB berhasil memperoleh empat kursi. Masing-masing dari dapil I (Praya-Praya Tengah), dapil III (Pujut-Praya Timur), dapil V (Jonggat-Pringgarata) serta dapil VI (BatukliangBatukliang Utara). Sedangkan dapil II (Kopang-Janapria) serta dapil IV (Praya Barat-Praya Barat Daya) tidak memperoleh kursi. “Untuk dapil-dapil yang memperoleh kursi di pemilu sebelumnya optimis bisa kita pertahankan. Tinggal sekarang dua dapil yang belum terisi, jadi target untuk kita isi pada pemilu kali ini.

serta merta langsung melakukan negosiasi harga,” ujarnya. Dalam hal ini, ujarnya, pembangunan sirkuit MotoGP menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga dibutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk, masyarakat pemilik lahan. Salah satu caranya dengan tidak meminta harga di atas kewajaran. “Silahkan bernegosiasi, tapi jangan paksa harus dengan harga tinggi yang tidak bisa mungkin bisa dipenuhi oleh ITDC,” terangnya.

Pemerintah dalam hal ini pastinya tidak akan merugikan masyarakat. Pemerintah pastinya akan memberikan harga yang terbaik, sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Karena tidak ada ceritanya pemerintah merugikan masyarakat, tapi memberikan keuntugan bagi masyarakat. Kalau kemudian pemilik lahan tetap ngotot meminta harga tinggi di luar kewajaran, maka pemerintah dalam hal ini bisa mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang ada. “Jangan salahkan pemerintah kalau nantinya mengambil upaya tegas. Kalau pemilik lahan tetap saja meminta harga tinggi. Karena aturan membolehkan upaya tegas, jika pembangunan berkaitan dengan kepentingan orang banyak,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini.

Sehingga lengkaplah PBB memperoleh enam kursi di DPRD Loteng,” sebut Arif. Diakuinya, untuk bisa mencapai target ini bukan perkara mudah. PBB harus bersaing dengan partai politik lainnya, terutama partai politik lama. Karena memang untuk sebaran perolehan kursi khususnya di DPRD Loteng, partai-partai politik lama tampaknya masih akan mendominasi. “Tidak bisa menampik kalau dominasi partai politik lama masih cukup kuat untuk bisa meraup suara dan perolehan kursi di DPRD Loteng. Sehingga target kami bisa memenuhi enam kursi. Kalau tidak minimal bisa mempertahankan perolehan kursi yang sudah ada,” terangnya. Terlebih pada pemilu kali ini, persiapan yang dilakukan PBB cukup panjang. Beda pada pemilu tahun 2014 lalu, di mana PBB baru dinyatakan lolos dan berhak ikut

pemilu menjelang akhir masa pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), sehingga tidak banyak waktu bagi para caleg PBB untuk mempersiapkan diri. “Kalau sekarang masa persiapan kita cukup panjang. Belum lagi, empat anggota DPRD Loteng asal PBB akan mencalonkan diri kembali. Jadi kita optimis bisa berbicara lebih pada pemilu kali ini,” tambahnya. Karena dengan masa persiapan yang terbatas saja, PBB mampu memperoleh empat kursi DPRD Loteng pada pemilu tahun 2014 lalu. Apalagi dengan masa persiapan yang cukup panjang seperti sekarang ini, maka pihaknya optimis raihan kursi PBB Loteng bisa lebih banyak lagi. “Dan, rata-rata caleg yang kita usung merupakan tokoh berpengaruh di dapilnya masing-masing serta hampir semuanya bekerja,” klaimnya. (kir)

dian masyarakat diberikan uang transportasi, dianggap tidak menjadi masalah, tetapi jika memberikan pendidikan politik dengan cara memberikan uang ini, sangat disesalkan oleh dirinya. Sahnil menilai kalau terus seperti ini dibiarkan akan merusak politik yang sesuai dengan kaidah undang-undang. Sebelum pelaksanaan pemilihan, Sahnil meminta kepada pihak Bawaslu untuk turun ke lapangan, jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat.” Bawaslu jangan menunggu laporan, silakan turun ke lapangan,” pintanya. Praktek money politik ini, sudah marak terjadi, kalaupun ada pihak pengawas TPS yang sudah dibentuk oleh Bawaslu, keberadaan pengawas inikan kerjanya pada saat pemilihan. Besaran uang yang dibagikan kepada masyarakat mulai dari Rp 50 ribu. Sementara itu Ketua Bawaslu Lobar Abrar mengatakan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu sudah memiliki pengawas TPS. Semua personel pengawas TPS sudah dilantik dan sudah mulai bekerja.” Kita sudah masuk pengawas TPS yang akan bekerja di lapangan,” ujarnya. Kebaradaan pengawas TPS sudah dilatih, mereka semuanya juga sudah diinstruksikan untuk melakukan pengawasan sejak sebelum pemilihan dilaksanakan, para pengawas diminta untuk melakukan pengawasan area tugasnya, mulai dari tingkat RT hingga kadus,” Dari sejak dilantik, sampai hari H, pengawas TPS sudah mulai bekerja,” tegasnya. Diakuinya Bawaslu dan personelnya tidak bisa mengawasi 24 jam, karena personel juga butuh istirahat, mungkin saja pada saat itu, praktek tersebut dilakukan. Untuk itu, pihak Bawaslu juga meminta peran dari masyarakat untuk ikut bersama melakukan pengawasan agar bisa tercipta pemilu yang bersih tanpa ada politik uang. (her)

kata dia, warga di wilayah pesisir di sekitar Lobar bagian selatan ini sangat butuh pelayanan pendidikan dan kesehatan. ”Alhamdulillah, tidak hanya perpustakaan terapung saja, akan

tetapi mendapat bantuan yang lebih, karena dari kapal ini diberikan dobel manfaat seperti pelayanan kesehatan ini,” ujarnya penuh syukur. Klinik apung ini kata dia harus resmi dan mengikuti semua regulasi, pihaknya sendiri siap mendukung dari sisi izin operasional dan integrasi program. Seperti dari sisi perizinan, pihaknya akan membantu ketika sudah memenuhi persyaratan administrasi untuk beroperasi sebuah klinik. “Saya akan arahkan ini sebagai klinik pratama yang bisa terintegrasi dengan beberapa kegiatan lapangan yang ada di Puskesmas Pelangan dan Sekotong, karena ini melayani masyarakat di pulaupulau kecil,” jelas dia. Ketika kliniki ini menjadi pratama, maka bisa bekerjasama dengan BPJS dan mendapatkan anggaran operasional. Sehingga kata dia, klinik apung ini tidak bisa berdiri sendiri namun menjadi program yang terintegrasi dengan program Dikes yang dioperasikan oleh puskesmas. Melalui klinik apung ini juga kata dia bisa membantu dalam hal preventif dan promotif dalam rangka edukasi pencegahan stunting yang masih tinggi di wilayah selatan. (her)

DD Tak Kunjung Cair

Kades Bingung Siasati Pembiayaan Gaji dan Operasional Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) yang belum bisa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kebingungan mensiasati masalah pembiayaan gaji dan operasional aparatur. Sementara pihak pemda belum memiliki solusi terkait hal ini, padahal pihak desa berharap agar ADD dicairkan lebih dulu untuk menutupi biaya operasional dan gaji para aparatur desa. Menurut Kades Duman, Suhardi sampai saat ini gaji aparatur dan kades belum turun. “4 bulan gaji perangkat belum dibayarkan, ini buat kami kebingungan,” keluh dia. Atas dasar inilah, kata dia, desa yang tergabung dalam Forum Kecamatan menggelar pertemuan untuk membahas rencana hearing ke DPRD Lobar. “Rencananya kami mau hearing ke dewan,” aku dia. Kades Batu Putih Fajrin Nur mengatakan terkait pencairan DD di desanya sudah tidak ada persoalan. Sebab pihaknya sudah menyerahkan APBDes 2019, sehingga langsung dapat rekomendasi. “Yang jadi masalah ADD ini belum jelas kapan keluarnya,” tanyanya. Menurut dia, yang kasihan para kades baru dilantik belum dapat gaji sampai saat ini, kalau kades yang lama paling tidak ada upaya untuk menanggulangi permasalahan siltaf (gaji aparatur pemerintahan desa). Sebab kata dia di ADD terkait semua kegiatan menyangkut operasional pemerintahan desa, mulai dari gaji, ATK, uang rapat. “Sehingga mengganggu kinerja aparatur di desa,” jelas dia. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka mengatakan sampai saat ini progres pencairan DD mengacu rekomendasi yang dikeluarkan dinas mencapai 70 desa lebih. Sedangkan sisanya sebanyak 49 desa

(Suara NTB/her)

Kesuma Supaka masih berproses di kecamatan. Untuk mempercepat proses ini, pihaknya setiap hari turun ke desa meminta bantuan pendamping dan kecamatan untuk mendorong desa menyelesaikan persyaratan. Diakui penyelesaian persyaratan ini molor lagi, sebab targetnya seharusnya bulan Maret. Namun menurut dia, eksekusi DD tidak akan molor. Sebab sesuai jadwal, penyaluran DD tahap I sampai bulan Juni, sehingga tahapannya masih dalam tenggang waktu tersebut. Terkait usulan kades agar mencairkan ADD lebih dulu sebab para kades kebingungan terkait biaya gaji dan operasional, menurut Supaka dinas bersama BPKAD dan para kades sudah bertemu membahas hal ini. “Teman-teman kades ingin agar penyaluran DD ini bersamaan dengan (ADD),” jelas dia. Desa yang sudah menyelesaikan persayaratan berupa APBDes jelas dia, maka DD bisa dicairkan bersamaan dengan ADD. Soal usulan desa yang ingin mencairkan ADD lebih dulu, hal ini kata dia masih dibahas. Tinggal kajian dari BPKAD apakah dimungkinkan atau tidak ADD dicairkan lebih dulu. Sebab ranahnya di BPKAD. (her)

SUARA NTB Jumat, 5 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Harga Gabah Diprediksi Terus Turun Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Tanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memprediksi harga gabah akan terus turun jelang berakhirnya musim panen pertama tahun 2019 di Sumbawa Barat. Harga gabah saat ini berada di angka Rp3.700 perkilogramnya. Angka tersebut menurun dari awal-awal musim panen (Januari-Maret) yang berada di angka Rp4.125 hingga Rp3.900 per kilogram dengan sisa luas lahan yang belum panen masih cukup banyak. “Kalau kita melihat tren harga yang ada saat ini, kecenderun-

gan turunnya sangat mungkin terjadi jelang akhir musim panen. Meskipun demikian, tim kami tetap berada di lapangan untuk terus memantau kondisi harga terkini di tingkat petani. Jika harga tersebut terus turun maka perlu langkah antisipasi lanjutan untuk mengamankan harga tersebut. Jika tidak, maka para petani yang akan

Musim PPDB Dinilai Masih Rawan Pungli Taliwang (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2019 menjadi atensi serius dari satuan tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar (Pungli) yang dibentuk akhir tahun 2016 lalu. Tim ini nantinya akan memantau secara ketat mulai dari proses seleksi hingga tahapan proses awal masuk sekolah. Karena selama ini sektor pendidikan masih menjadi lokasi rawan terjadinya Pungli, baik itu biaya pembelian buku maupun untuk pengadaan seragam baru bagi para peserta didik. “Kita sudah rapat awal dengan seluruh tim saber pungli, untuk menentukan sikap ketika praktet Pungli terjadi. Apalagi selama (Suara NTB/ils) ini, sektor pendidikan Teuku Ardiansyah masih menjadi lahan “basah” bagi oknum tertentu untuk meraup keuntungan lebih. Salah satunya yakni di proses pengadaan seragam dan buku. Tetapi sebelum kita tindak, kita juga melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah, “ ungkap ketua Satgas Saber Pungli, Kompol Teuku Ardiansyah, SH kepada Suara NTB, Kamis (4/4). Dikatakannya, rencana rapat bersama dengan para sekolah dan kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan tersebut juga dilakukan dalam waktu dekat ini. Pertemuan awal tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari dinas, anggaran apa saja yang masuk dalam kategori pungli dan sebaliknya. Karena jika semuanya di pukul rata, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan pihaknya juga tidak akan segan-segan jika dalam ketentuan yang akan dibuat nantinya ada pungutan yang terindikasi menyimpang maka tetap diproses sesuai aturan yang berlaku. (ils)

Rakor Pemilu

dirugikan nanti di akhir musim panen,” ungkap Kadis Tanbunnak KSB kepada Suara NTB malalui Kasi Produksi Tanaman Pangan, Asdi Wijaya SP, Kamis (4/4). Dikatakannya, untuk harga gabah di tingkat petani saat ini hanya berada di angka Rp 3.800 di empat kecamatan yang menjadi lumbung gabah di KSB. Sep-

erti di kecamatan Brang Rea harga tertinggi saat ini mencapai Rp3.700 perkilogram. Begitu juga dengan kondisi harga di Brang Ene, Taliwang, dan juga kecamatan Seteluk. Meskipun harga gabah saat ini sudah mulai turun, tetapi sampai saat ini Bulog masih belum mengamankan harga tersebut. Hal ini tentu sangat beralasan karena Bulog baru akan membeli ketika harganya berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yakni di angka Rp3.700 perkilogram. Selain masalah harga yang

tergolong masih tinggi, Bulog juga memiliki kendala lain yakni masih minimnya mitra Bulog karena hanya ada satu mitra saja. Sedangkan untuk mitra yang lain hingga kini dianggap belum mampu karena sarananya yang dimiliki masih terbatas dan belum bisa dipenuhi. “Rata-rata di empat kecamatan yang menjadi lumbung padi kita harga gabah sudah mendekati harga HPP. Jika melihat kondisi itu, kecenderungan harga akan turun sangat mungkin terjadi, apalagi saat ini banyak lahan yang belum

Kadispar NTB Beberkan Tantangan Pariwisata Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, L. Faozal, menyebutkan sejumlah masalah pariwisata yang ditemukan di Sumbawa. Dari soal akses, minimnya pelayanan hotel, transportasi publik dan lainnya. Untuk kemudian mesti dibenahi secara bertahap. Hal itu disampaikan Faozal dalam dialog kegiatan Semalam di Dalam Loka, yang juga menghadirkan sejumlah pemateri lainnya. Selama menginap dan keliling di Sumbawa, ditemuinya sejumlah hal yang mesti menjadi catatan bersama. Mulai dari pelayanan hotel yang dirasakannya kurang maksimal. “Bagaimana kita memperbaiki sikap dan juga manajemen dari hotel-hotel yang ada. Seperti layanannya bukan hotel. Kalau di tempat lain masih layanan losmen. Karena saya lihat kayak resepsionis, tidak ada yang menunjukkan bahwa dia resepsionis. Jadi tugas saya berikutnya dengan Bang Iskandar (Kepala Dispopar Sumbawa) itu adalah potret layanan hotel itu harus kita benahi. Sebelum kita memulai membenahi promosi yang sekarang kita bahas dalam dialog,” terangnya. Pekerjaan Rumah berikutnya, kesulitan mencari peta tetang kota Sumbawa. Peta yang bisa menunjukkan sekaligus memberikan penjelasan terhadap siapapun yang membutuhkan terkait dengan apa yang ada di Sumbawa. Kemudian terbatasnya transportasi publik penuju akses ke destinasi

wisata, seperti ke Pulau Moyo. “Saya lihat di situ, jam berapa kapal yang bisa saya tumpangi atau speed boat yang dari sini menuju ke Moyo. Dia bilang jam 2 tidak ada, tetapi jika bapak butuh kita bisa request. Jadi tidak ada jadwal kita ke Moyo. Orang yang ingin ke Moyo tanpa ada request ke Amanwana, dia tidak akan bisa sampai ke Moyo melalui Pelabuhan Moyo. Karena tidak ada jadwal untuk public transport. Tetapi yang ada khusus dari Amanwana. Tugas kita berikutnya, Moyo itu bukan hanya Amanwana. Tetapi ada destinasi lain di Moyo yang harus juga kita buka aksesnya secara terbuka. Berarti aksesibilitas ke Moyo itu masih PR kita bersama,”urainya lebih jauh. Terakhir yang menjadi catatan Faozal, paket wisata yang belum dijual dan terpublikasi. Itulah tujuannnya Kenapa membuat Semalam di Dalam Loka ini, untuk menginsiprasi Sumbawa agar dapat “menjual” ikon sejarahnya. Dalam Loka tidak ada di tempat lainnya. Inilah yang menjadi diferensiasi Sumbawa dengan dengan daerah lainnya. Sehingga bisa “dijual” kepada wisatawan. Menurutnya, Sumbawa memliki potensi alam dan SDM dengan talenta yang luar biasa. Hanya pariwisata ini perlu dijembatani dengan industri. Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir.H. Iskandar D, M.Ec. Dev, juga menyatakan, standar-standar yang menjadi kebutuhan wisatawan itu belum bisa dipenuhi secara

(Suara NTB/arn)

DIALOG - Faosal, dan H. Iskandar serta pembicara lainnya dalam dialog Semalam di Dalam Loka. baik. Pemerintah punya peran memfasilitasi dan unia usaha punya fungsi usaha sekaligus menggerakkan pelaku-pelaku wisata lain berperan sesuai dengan fungsinya.

HPR, 8 Kasus Positif

Sumbawa Besar (Sura NTB) Jumlah warga yang digigit Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Sumbawa terus bertambah. Berdasarkan data terbaru di Dinas Kesehatan (Dikes), sudah 120 warga tergigit yang tersebar di 20 kecamatan. Dari jumlah tersebut, delapan kasus diantaranya positif berdasarkan hasil uji lab sampel otak HPR. Sekretaris Dikes Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya yang didampingi Kasi P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit), Suhardi, membenarkan hal tersebut. Kasus gigitan kini sudah tersebar di 20 kecamatan, yakni di Tarano, Empang, Pelampang, Labangka, Lape, Lopok, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk, Unter Iwes, Labuhan Sumbawa, Rhee, Utan, Alas, Alas Barat, Buer, Moyo Hilir, Batu Lanteh, dan Ropang.

(Suara NTB/ind)

Surya Darmasya “Jumlah yang tergigit HPR sampai hari ini 120 tersebar di 20 kecamatan. Jumlah kasus positif ada 8, di Empang 1 dan di Tarano 7,” ujarnya, Kamis (4/4). Dijelaskannya, diketahui adanya kasus positif ini sete-

lah dilakukan uji lab terhadap sampel otak HPR di Denpasar. Dalam hal ini, belum ada pemeriksaan untuk manusia yang mendeteksi bahwa positif. ”Setelah menggigit, HPRnya ditangkap dan otaknya diuji lab di Denpasar, ternyata positif. Berarti diduga bahwa orang yang tergigit itu juga positif tertular. Jadi belum ada alat untuk memastikan manusianya, hanya bisa mendeteksi dari hewannya,” terangnya. Terhadap warga yang menjadi korban gigitan HPR ini, semuanya sudah dilakukan penanganan dengan diberikan vaksin. Pihak uskesmas juga sudah diminta untuk intens memantau keadaannya. Adapun ketersediaan vaksin sendiri, diakuinya stoknya masih cukup. Selain di Kabupaten juga ada disediakan di puskesmas. (ind)

Hj. Robiatul Adawiyah : Perkuat Daya Saing untuk Hadapi Persaingan Global Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE, menegaskan pentingnya penguatan daya saing dalam menghadapi persaingan global. Menurutnya, daya saing tidaklah berorientasi pada indikator ekonomi saja. Melainkan, lebih pada kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Hal tersebut diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pemikiran yang dilontarkan Hj. Robiatul Adawiyah dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, baru-baru ini. Dalam kegiatan tersebut, Hj. Robiatul Adawiyah diterima oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, beserta jajaran pejabat Pemkab Sumbawa.

Berlandaskan pemikiran menyangkut pentingnya penguatan daya saing itulah, Hj. Robiatul Adawiyah pun mencoba menghimpun informasi menyangkut bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa memaknai Daya Saing Daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri memaknai daya saing sebagai kapasitas dan kemampuan daerah dalam berkompetisi menghadapi tantangan dan persaingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat baik dalam skala regional, nasional maupun global. Kapasitas dan kemampuan daerah tersebut merupakan perpaduan beragam keunggulan kompetitif yang bersifat sektoral baik dari aspek sumberdaya manusia, ekonomi, sosial, budaya, maupun infrastruktur. Bila dicermati dalam skala global, parameter daya saing bisa sangat beragam misalnya HDI (Human Development Index) yang dirilis oleh UNDP, LPI (Logistic Perfomance Index) dan EoDB (Ease of Doing Business Index) yang disajikan secara tahunan oleh World Bank se-

masih banyaknya lahan yang belum panen di seluruh wilayah KSB, maka potensi harganya yang akan turun juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap supaya Bulog bisa hadir untuk membeli gabah para petani. Sehingga kerugian petani akibat harga yang rendah bisa semakin ditekan di KSB. “Masih banyak lahan pertanian kita yang belum panen, makanya kita minta Bulog agar segera menyiapkan strategi jelang akhir musim panen perdana,” tukasnya. (ils)

Dialog Semalam di Dalam Loka

Tolak Politik Uang dan Hindari Fitnah 120 Warga Sumbawa Digigit Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menekankan empat hal penting pada Rapat Koordinasi (Rakor) dukungan penyelenggaraan Pemilu 2019, yang digelar Badan Kesbangpoldagri Sumbawa, Kamis (4/4) kemarin. Diantaranya menolak dan melawan politik uang. Serta mengindari kampanye berbau Sara dan fitnah. Penekanan ini, kata Bupati disampaikan Presiden Joko Widodo terkait Pileg dan Pilpres. Catatan dimaksud, yakni, meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya harus tegas menolak dan melawan politik uang. Memilih pemimpin yang amanah, yang mampu menyerap, mengorganisir, menggerakkan masyarakat untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Serta menolak dan menghindari kampanye berbau sara dan fitnah. Bupati memandang seluruh arahan Presiden terkait Pileg dan Pilpres tahun 2019 tersebut memiliki makna penting dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas. Terkait hal tersebut, Bupati menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu 2019, untuk benar-benar berkomitmen menjaga integritas pemilu agar terbebas dari segala bentuk politik transaksional serta politisasi sara dalam kegiatan kampanye. “Saya tidak ingin komitmen ini hanya nampak dalam forum-forum, dalam rapat-rapat dan sejenisnya, tetapi dalam praktiknya, politik uang dan politisasi sara ini justru menjadi komoditas yang sangat menarik dan kerap mewarnai materi kampanye para kontestan pemilu,” tegas Bupati. Kepada seluruh ASN di Kabupaten Sumbawa, Bupati mengimbau untuk senantiasa menjaga netralitas serta tidak ikut terbawa arus politik dalam Pileg dan Pilpres 2019. (arn)

panen,” imbuhnya. Ia menyebutkan, di kecamatan Seteluk ada sekitar 2.242 hektar yang belum panen dari total 2.594 hektar. Di Brang Ene masih ada sekitar 66 hektar dari total luas lahan pertanian sekitar 866. Di Kecamatan Taliwang masih ada sekitar 20 persen yang belum dari total luas lahan mencapai 2.495 hektar. Dan di kecamatan Brang Rea ada sekitar 365 hektar yang belum panen dari jumlah luas lahannya mencapai angka 2.378 hektar. Dengan melihat

(Suara NTB/ist)

DIALOG - Suasana dialog antara Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, dengan jajaran Pemkab Sumbawa yang antara lain diwakili oleh Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah. mentara pada level nasional ada atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dirilis BPS. Namun, dalam kenyataannya gambaran daya saing daerah pastilah beragam dan menunjukkan adanya disparitas. Sebagai contoh, menurut rilis BPS, tahun 2017 terdapat 18 provinsi dengan IPM berstatus sedang (60 d” IPM < 70) dan 1 provinsi (Papua) dengan status IPM rendah (< 60). Sementara sudah ada 17 provinsi dengan status IPM tinggi (70 d” IPM

< 80) bahkan DKI Jakarta berhasil mencatat IPM sangat tinggi (>80) (Berita Resmi Statistik BPS, No. 33/04/Th. XXI, 16 April 2018). Disparitas tersebut akan semakin nyata dan melebar bila dilihat peada level kabupaten/ kota. Ini artinya, secara faktual kondisi daya saing daerah sangat bervariasi. Sementara itu, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan ke-

hidupan bangsa merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan Pemerintah Negara yang harus diwujudkan seara merata sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah, RUU Daya Saing haruslah ditempatkan sebagai afirmative policy Negara untuk membangun pemerataan kapasitas dan kemampuan daerah agar dapat berkompetisi menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Selain menghimpun persepsi pemerintah daerah di NTB dalam memaknai daya saing, Hj. Robiatul Adawiyah juga menghimpun informasi mengenai upaya daerah selama ini dalam meningkatkan daya saing. Selain itu, terkait faktor pendukung yang diperlukan untuk mengembangkan daya saing di daerah. Pertanyaan lain yang diajukan adalah menyangkut faktor penghambat pengembangan daya saing daerah selama ini. (r/*)

“Rata-rata itu kita belum maksimal. Jadi berharap secepatnya hasil pariwisata maksimal, dalam situasi layanan pariwisata yang belum maksimal, belum realistis.

Rasional saja kita berbicara, kita garap destinasi, kita garap manusianya sambil kita belajar promosinya. Sekarang kita tidak langsung melompat,” akunya. (arn)

Disdukcapil KSB Buka Pelayanan E-KTP Setiap Hari Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejak tanggal 1 April lalu membuka pelayanan setiap hari untuk pengurusan E-KTP. Kepala Dinas Dukcapil KSB, Ibrahim, S.Sos., M.Si mengatakan, dibukanya layanan setiap hari khusus pembuatan E-KTP itu dalam rangka mendukung kesuksesan Pemilu. Di mana E-KTP menjadi syarat bagi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 17 April nanti. “Jadi bagi masyarakat yang belum punya E-KTP atau mau mencetak datang saja biar hari libur kami tetap buka layanan,” cetusnya, Kamis (4/4). Untuk jam layanan, pada hari kerja Senin hinga Jum’at, dijelaskannya tetap mengikuti jadwal normal jam kerja. Sementara hari Sabtu dan Minggu atau waktu libur, pelayanan dibuka mulai pukul 08.00 wita hingga pukul 14.00 wita. “Kalau hari libur bisa dibi-

lang setengah hari pelayanan,” sebut Ibrahim. Pelayanan penuh selama 1 minggu itu tetap akan dibuka Dinas Dukcapil KSB, bahkan pada tanggal 17 April atau di hari pencoblosan nanti. Menurut Ibrahim, pihaknya mengantisipasi para pemilih yang genap 17 tahun di hari tersebut. Karenanya bagi mereka yang cukup 17 tahun di hari itu dipersilakan datang mengambil E-KTP nya. “Tapi dengan catatan bersangkutan telah melakukan perekaman ya,” cetusnya. Adanya keinginan sejumlah pihak agar E-KTP warga yang telah cukup umur pada 17 April mendatang untuk dicetak saat lebih awal. Ibrahim mengatakan, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebab sistem E-KTP tidak berjalan manual. “Jadi biar sudah melakukan perekaman tapi belum genap umurnya 17 tahun maka tidak akan tercetak. Tapi kalau sudah cukup umur maka hari itu juga bisa tercetak,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

PELAYANAN - Kegiatan pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Dukcapil KSB. Sejak 1 April 2019, pelayanan ini dibuka setiap hari untuk pengurusan E-KTP.

SUARA NTB Jumat, 5 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Banjir Dompu

Dewan Anggap Biasa, Warga Harapkan Normalisasi Sungai

Dompu (Suara NTB) Luapan banjir yang merendam ratusan rumah warga bantaran Sungai Silo di enam lingkungan, Rabu (3/4) dianggap bencana biasa oleh kalangan wakil rakyat di DPRD Dompu. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S. Sos., kepada Suara NTB di rumah dinasnya, Kamis (4/3) mengatakan, ketika musim penghujan tiba apalagi dengan intensitas yang tinggi, sudah pasti ratusan rumah warga di sepanjang bantaran Sungai Silo terdampak banjir. Terutama warga Lingkungan Kampo Samporo Kelurahan Bali I. “Banjir itu biasa sudah langganan di situ. Kalau masuk musim penghujan, pasti banjir karena penyempitan aliran sungai. Belum lagi banyak sampah dan lain-lain,” kata dia. Banjir semacam ini menjadi pemandangan biasa karena hampir tiap tahun dijumpai. Bahkan ini masih tergolong kecil jika dibanding bencana banjir beberapa tahun lalu. Karenanya tidak ada yang perlu dikejutkan meski dua rumah dikabarkan hanyut dibawa arus. Kalaupun masyarakat mempertanyakan upaya pemerintah, menurut Yuliadin, pihaknya bersama Pemerintah Daerah (Pemda) pasca banjir besar enam tahun lalu sudah mem-

inta warga setempat pindah rumah. Bahkan, disediakan lahan khusus bagi mereka di Desa Sori Sakolo. Namun, oleh warga lahan tetap digarap tetapi rumahnya di bantaran sungai masih ditempati. “Warga sudah tahu di sekitar itu aliran banjir lalu tetap tinggal di bantaran sungai, ya sudah tetap jadi langganan banjir. Kalau mau normalisasi ya masyarakat di bantaran sungai harus keluar dulu, bukan berarti kita mengusir tapi karena sudah langganan ya waspada saja,” ungkapnya. Kalaupun dikatakan ini dampak penggundulan kawasan hutan untuk penanaman jagung, menurut dia, memang demikian. Namun pengaruhnya tidak begitu signifikan. Karena luapan banjir paling besar terjadi sebelum program jagung tersebut ada. Apalagi, banyak warga yang mengambil keuntungan ekonomis dengan menggunduli kawasan hutan. Desak Normalisasi Banjir besar yang merendam ratusan rumah warga bantaran Sungai Silo, Rabu (3/4) kemarin

cukup mengejutkan. Pasalnya, diwilayah terdampak cukup parah ini curah hujan terbilang rendah. Kondisi sungai yang dangkal dan sempit disertai curah hujan tinggi di wilayah hulu disinyilir pemicu utamanya. Salah seorang warga Lingkungan Mantro Kelurahan Bada, Syafrudin Kepada Suara NTB di sela membersihkan perabotan rumah tangganya mengaku terkejut melihat luapan banjir sore itu. Karena di wilayah itu hanya terjadi gerimis. Hujan lebat baru terjadi setelah luapan banjir masuk pekarangan hingga merendam atap rumah. “Di sini kemarin masih gerimis, setelah datang banjir baru hujannya lebat sampai sekitar jam 8 malam, baru reda,” kata dia. Cukup mengejutkan, banjir yang tidak diawali hujan lebat itu justru lebih besar dari bencana serupa tahun sebelumnya. Bahkan dengan cepat menggerus perabotan dan merendam pemukiman warga. Tak heran minim barang berharga mereka yang berhasil diselamatkan. Namun beruntung, bencana ini tidak sam-

pai menimbulkan korban jiwa. Mengingat semua isi rumah kuyup terendam air dan lumpur, Syafrudin mengharapkan adanya bantuan segera dari pemerintah. Seperti pakai layak, alas tidur dan makanan siap saji. “Tadi malam karena isi rumah sudah basah semua terpaksa kami tidurnya di emperan toko. Nanti malam kalau tidak banjir lagi sudah bisa kembali ke rumah, cuma butuhnya tikar dan bantuan makanan,” ujarnya. Hal serupa juga disampaikan Husain, warga Lingkungan Kampo Samporo Kelurahan Bali I. Namun mengingat keluarganya terus dihantui banjir susulan ia mengharapkan adanya langkah kongkret dari pemerintah daerah. Salah satunya melakukan normalisasi Sungai Silo yang sudah sangat dangkal akibat sedimentasi. Disamping itu, kerusakan hutan akibat penanaman jagung diwilayah hulu mesti segera direboisasi. Jangan sampai menunggu lahirnya korban jiwa baru ada inisiatif melakukan perbaikan. “Sungai ini sudah dangkal sekali jadi harus dikeruk. Termasuk mereka yang berladang itu mesti diperingatkan, karena banjir ini tidak saja membawa lumpur. Tapi kayu-kayu besar juga ikut tergerus

(Suara NTB/jun)

BEKAS BANJIR - Salah seorang bocah saat melintas di atas endapan lumpur bekas banjir, Kamis (4/4). makanya banyak rumah warga yang rusak,” ungkapnya. Untuk kebutuhan sementara, Husain menyerahkan sepenuhnya pada bantuan apa saja yang diberikan pemerintah setempat. Apakah itu logistik

siap saji, pakaian maupun bahan-bahan untuk perbaikan rumah warga yang rusak. Selain merendam ratusan rumah warga di enam Lingkungan. Pantau Suara NTB di lapangan bencana tahunan itu

juga menggerus tebing sungai di Lingkungan Karijawa Kelurahan Karijawa. Saat ini sebagian besar korban terdampak tengah diperiksa kondisi kesehatannya oleh petugas kesehatan dari Puskesmas setempat. (jun)

Dewan Minta Anjing Normalisasi Sungai Jadi Solusi Bawaslu Petakan Rabies Dieliminasi Jangka Pendek Banjir Dompu Wilayah Rawan

(Suara NTB/dok)

Satpol-PP KSB Siagakan Anggota Amankan Pemilu Taliwang (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyiagakan seluruh anggotanya dalam rangka kegiatan pengamanan jelang Pemilu 17 April mendatang. Kepala Dinas Satpol-PP KSB, Drs. H. Hamzah menjelaskan, untuk pengamanan Pemilu pihaknya akan menurunkan sebanyak 978 anggota. Terdiri dari 160 anggota Satpol-PP dan 818 anggota Linmas (perlindungan masyarakat). “Untuk (pengamanan) Pemilu insyaallah kami sudah sangat siap,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/4). Ia menjelaskan, anggota Satpol-PP sebanyak 160 personel akan ditempatkan di tingkat kecamatan dan desa. Mereka bertugas mengamankan agenda kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa. “Di kecamatan akan kita tempatkan 4 orang dan di desa 2 orang,” urainya. Sementara bagi anggota Linmas, H. Hamzah menyebutkan, 818 personel yang disiapkan akan ditugaskan mengawal 397 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS akan ditempatkan sebanyak 2 orang dan 24 anggota sisanya didistribusi di tingkat kecamatan. “Ada 8 kecamatan tiap kecamatan 3 personel untuk bantu pengamanan PPK,” urainya. Selain menyiapkan pengamanan saat berlangsungnya proses pemilihan 17 April. H. Hamzah mengatakan, pengamanan lingkungan sejak sekarang terus digiatkan. Hampir setiap malam anggota Satpol-PP menggelar patroli wilayah di tiap di kecamatan secara bergilir. “Anggota Linmas desa juga kami sudah instruksikan rutin menggelar Kamling (keamanan lingkungan) di desanya masing-masing,” katanya. Ia mengakui, sejauh ini kondisi keamanan lingkungan di tipa kecamatan hingga desa tetap terkendali. Kendati begitu, di masamasa jelang Pemilu tidak menutup kemungkinan situasi Kamling dapat terganggu karena aktivitas Pemilu itu sendiri. “Tensi politik makin dekat Pemilu terus meningkat. Hal kecil saja bisa jadi masalah antar pendukung peserta Pemilu,” imbuhnya. (bug)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menyebut lokasi terdampak banjir, Rabu (3/4/ 2019) sore sudah menjadi langganan banjir. Banjir tersebut terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi, ditambah penyempitan sungai oleh sedimentasi dan memanfaatan bantaran sungai untuk bangunan. Akibatnya, daya tampung sungai semakin kurang dan menyebabkan air meluap ke pemukiman warga. “Kami sebenarnya tahun (2018) kemarin, memang sudah ada rencana normalisasi sungai di titik – titik yang sangat parah pendangkalan, penyempitan sungainya,” kata H. Bambang M. Yasin kepada wartawan di halaman kantor Bupati Dompu, Kamis (4/4). Rencana normalisasi sungai Silo gagal dilaksanakan akibat tidak adanya APBD perubahan 2018. Namun H. Bambang mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak memperbelit birokrasi dalam melayani kebutuhan bencana. Tahun 2019, anggaran tanggap darurat sebesar Rp3 M dan sebagiannya sudah dimanfaatkan untuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies sejak Januari 2019 lalu. Banjir di sungai Silo, Rabu kemarin menjadi alasan Pemda Dompu bersurat ke BNPB RI dan berharap akan ada anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan darurat menormalisasi sungai Silo. “Saya yakin itu akan mengurangi, bahkan bisa meminimalisir dampak (banjir),” ungkap H. Bambang. H. Bambang juga menyoroti terbatasnya alokasi anggaran tanggap darurat dalam APBD Dompu dan jumlahnya antara Rp2 miliar hingga Rp3 miliar sejak dirinya menja-

bat tahun 2010. Padahal BNPB sudah menghimbau untuk menganggarkan dana tanggap darurat 1 persen dari total APBD. Sehingga kapanpun dibutuhkan, anggarannya tersedia dan tidak harus melalui proses administrasi yang berbelit. “Tapi tahun ini, harus ada sesuatu yang harus dilakukan di sungai Silo,” katanya Keterbatasan anggaran tanggap darurat ini tidak hanya berimbas pada penanganan normalisasi sungai Silo, tapi juga rencana normalisasi muara sungai Soro Kecamatan Kempo. Muara sungai Soro yang sempit, membuat sungai membentuk aliran sendiri – sendiri dan menyasar ke pemukiman warga. Kondisi ini membuat banjir bandang 16 Maret 2019 lalu memutus ruas jalan dan jembatan di Soro, sehingga Bupati berjanji untuk segera melakukan normalisasi sungai yang terlanjur sempit. Terkait gundulnya sejumlah kawasan hutan dan ditanami jagung oleh warga menjadi pemicu banjir, dibantah H. Bambang. Menurutnya, banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Reboisasi dan penghijauan menjadi urusan berbeda dan akan didukung pihaknya. Karena kawasan hutan kini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pihaknya tetap berkoordinasi dengan KPH di Dompu untuk upaya mengembalikan fungsi hutan yang terlanjur digunduli warga. “Kalau ada program dari pemerintah Provinsi untuk penanganan hutan, kita akan bantu. Saya sering ketemu dengan Kepala KPH Ampang Riwo dan sebagainya. Kami bahas hal – hal yang harus kami lakukan bersama – sama,” katanya. (ula)

Bima (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima telah memetakan daerah rawan pelaksanaan Pemilu 2019 di daerah setempat. Ada tiga jenis atau kategori tingkat kerawanan Pemilu yang akan terus ditingkatkan pengawasan. Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Taufiqurrahman S.Pd mengaku ada tiga jenis kerawanan yang dipetakan oleh pihaknya. Yang pertama distribusi logistik karena jarak atau medan yang cukup jauh. “Kemudian yang kedua mobilisasi massa oleh ASN dan ketiga money politics,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (4/4). Sayangnya Taufiqurrahman enggan menyebutkan wilayah atau daerah mana saja di Kabupaten Bima yang dipetakan rawan tersebut. Namun kata dia, dari 191 d e s a dan 18 Kecamatan di Kabupaten Bima semua

HBY : Pemilu 2019 Paling Rumit Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu menggelar simulasi pencoblosan hingga rekapitulasi surat suasa untuk mengukur waktu dan kendala pada masa pencoblosan 17 April 2019 mendatang. TPS 15 Kelurahan Bada Dompu terdata sebanyak 210 orang pemilih dalam DPT, termasuk Drs. H. Bambang M. Yasin bersama istri Hj. Eri Ariani. Pemilih di TPS 15 Kelurahan Bada Dompu diundang khusus KPU Dompu untuk mengikuti simulasi di lapangan Paruga Parenda Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu, Kamis (4/4). H. Bambang bersama istri Hj. Eri Ariani turus serta dalam simulasi pencobolosan, termasuk Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin dan Ketua Bawaslu Dompu, Drs Irwan sebagai pemilih yang menggunakan pindah memilih. H. Bambang sebelum melakukan simulasi dalam sambutannya menyampaikan, apresiasinya kepada KPU Dompu yang telah berinisiatif melakukan kegiatan simulasi pencoblosan. Dengan cara itu, penyelenggara bisa mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan agar pelaksanaan pemilu berlangsung aman dan tertib. Di sisa waktu yang ada, KPU diharapkan bisa melakukan kegiatan simulasi di kampung – kampung. Karena di Bada sebagai wilayah Kelurahan dalam Kota memiliki warga terdidik bahkan berpendidikan tinggi jauh lebih banyak dibandingkan di kampung. “Yang menjadi kekhawatiran kita, saudara – saudara kita yang sudah termasuk lansia. Diantara lansia ini, mungkin masuk kategori buta aksara. Kalau buta aksara karena pengaruh usia mungkin, tidak bisa membaca dengan benar, ini akan menjadi masalah juga buat kita,”

kata H. Bambang. Terlebih surat suara untuk calon anggota DPR tidak ada foto orangnya, hanya ada nama dan nomor urut serta gambar partai. Terlebih ada 5 kartu surat suara yang harus dibawa pemilih untuk dicoblos. Sehingga dikhawatirkan, banyak warga yang keliru dalam memilih calon anggota Dewan. “Kalau seperti itu, kasihan juga caleg – caleg yang sudah mensosialisasikan diri cukup lama. Karena keterbatasan – keterbatasan para pemilih, kemudia pilihan itu berpindah ke lain caleg,” ungkap H. Bambang. Karenanya, H. Bambang meminta agar kegiatan simulasi benar – benar dilakukan secara massif. Mereka yang memiliki keterbatasan, sehingga akan menemui kesulitan saat menggunakan hak pilih dapat dilakukan pendataan dan dilakukan edukasi secara khusus. Ia pun berharap Pemilu 2019 ini berjalan berjalan aman dan tertib, tidak menimbulkan masalah. Apapun masalah dan hasilnya nanti, ia tidak ingin menjadi titik dimulainya permusuhan antar warga maupun elit. “Siapapun yang akan terpilih menjadi anggota DPR RI,

menjadi Presiden, itulah takdir kita, itulah nasib kita. Bahwa kita akan diwakili oleh si ini, akan dipimpin oleh si ini. Itu sebenarnya sudah ada di tangan Allah SWT,” kata H. Bambang. Ketua KPU Dompu, Drs. Arifuddin dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan simulasi ini dilakukan untuk pencoblosan, rekapitulasi surat suara hingga pengisian formulir C1. Simulasi untuk menghitung waktu yang dihabiskan masa pencoblosan, rekapitulasi hingga pengisian formulis C1 dengan sistem kerja yang sudah ditentukan. Hasil simulasi kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan. “Kami akan melakukan simulasi ini sampai pengisian form C1 sampai selesai. Jika selesainya sampai nanti malam, kita akan tunggu sampai selesai,” ungkapnya. Hasil simulasi ini, lanjut Arifuddin, akan menjadi bahan pihaknya dalam memberikan bimbingan tekhnis bagi KPPS. Makanya PPK dan PPS hari ini dihadirkan untuk bisa menyaksikan kegiatan simulasi. “Setelah ini kami akan gelar bimteks kepada KPPS,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

SIMULASI - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin didampingi Ketua KPU Dompu, Arifuddin saat memasukan surat suara ke kotak suara pada kegiatan simulasi pemilihan 2019 di lapangan kantor Bupati Dompu, Kamis (4/4).

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) DPRD Kabupaten Bima meminta OPD teknis terkait agar menangkap anjing-anjing yang dianggap berbahaya untuk dieliminasi. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban rabies. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE mendesak Pemerintah agar mengeliminasi anjing-anjing yang terkena virus rabies, yang membahayakan bagi keselamatan masyarakat. “Eliminasi ini tujuannya agar mata rantai rabies bisa diputuskan. Saya kira ini langkah pencegahan yang sangat efektif,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (4/4). Tidak hanya itu, Duta PAN ini meminta wilayah atau daerah yang rawan tersebarnya anjing rabies agar difokuskan untuk dilakukan penyuluhan.Sebabmasyarakatbelumbisamembedakanciri-cirianjing rabies atau bukan. “Langkah penyuluhan harus intens dilakukan, agar masyarakat lebih waspada,” katanya. Kasus gigitan anjing rabies yang terjadi di desa Kore Kecamatan Sanggar yang dimana seorang balita menjadi korban, belum lama ini diharapkan merupakan kasus yang terakhir kali terjadi. “Saya berharap kasus di Kore kemarin adalah yang terakhir kali. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya,” katanya. Seperti diketahui, seorang balita berusia 10 bulan, warga Dusun Doro Fare desa Kore Kecamatan Sanggar, diduga digigit anjing rabies, Rabu (3/4) pagi. Balita yang diketahui bernama M. Alfa Rizki itu digigit saat sedang tidur di rumahnya yang berada di Rt 06 Rw 03. Informasi yang dihimpun Suara NTB kejadian tersebut berlangsung tiba-tiba. Sebelum mengigit korbanya, anjing itu terlebih dahulu memberontak dan sempat menerkam ayam dan menggigit anjing lainnya. Setelah itu masuk ke dalam rumah warga menggigit korban yang saat itu sedang tidur. Gigitan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada bagian muka atau tepatnya di pipi kanan. Warga setempat yang mengetahui langsung membantai anjing tersebut. Sementara korban langsung dilarikan ke Puskesmas Sanggar untuk diberikan penanganan medis. Kasus gigitan anjing rabies di Kecamatan Sanggar tersebut diakui oleh Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Rifaid, M.Ap. Kata dia, saat ini korban masih dalam penanganan tim medis Puskesmas Sanggar. “Iya memang ada. kejadiannya tadi pagi. Saat ini korban masih dirawat di Puskesmas Sanggar,” katanya. Dikatakannya, penanganan medis yang dilakukan pihaknya kepada korban dengan mencuci bagian muka yang digigit selama 15 menit dengan air mengalir dan sabun. Kemudian diberikan juga Vaksin anti Rabies (VAR) agar virusnya tidak merambat ke seluruh bagian tubuh korban. “Sudah ditangani. Sementara anjing langsung dibantai oleh warga. Namun akan kita ambil sampel otaknya, untuk mengetahui apakah anjing ini positif rabies atau tidak,” pungkasnya. (uki) M. Aminurlah

Taufiqurrahman

berpotensi rawan terjadinya pelanggaran Pemilu 2019. “Yang sangat rawan dan berpotensi banyak pelanggaran yakni money politics,” katanya. Dalam mencegah pelanggaran tersebut Bawaslu sudah meminta Panwas tingkat Kecamatan hingga Desa untuk melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Mengantisipasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Sampai saat ini metode persuasif yang kita gunakan untuk langkah pencegahan,” katanya. Dalam langkah pencegahan Taufiqurrahman juga berharap masyarakat dan semua elemen ikut berpartisipasi. Seperti melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayahnya kepada Bawaslu. “Setiap laporan yang masuk akan kami tindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya. Ia menambahkan, sejak tahapan Pemilu 2019 berjalan tercatat ada empat laporan masyarakat yang ditindaklanjuti. Jumlah itu kata dia, menunjukkan partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dengan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. “Selain laporan ada sembilan temuan yang diproses. Satu diantaranya telah divonis Pengadilan dan satunya sudah tahap II. Pelanggaran Pemilu didominasi, Aparatur Desa, BPD, oknum Kepala Desa hingga oknum ASN,” pungkas Taufiqurrahman. (uki)

Walikota Bima Terpikat RTH Surabaya Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, memuji keberhasilan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam mencapai target penurunan suhu di wilayahnya melalui program Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. Pujian tersebut disampaikan Lutfi saat bersilaturahmi dengan para pengurus LPM, Ketua RW dan Ketua RT se-Kota Bima, di Gedung Seni Budaya Kota Bima, Rabu, (3/4) sore. Lutfi mengaku ingin mengadopsi program RTH perkotaan di Surabaya tersebut untuk diterapkan di Kota Bima. Bahkan berbagai praktik lingkungan dan penataan kota yang baik di daerah lain juga diharapkan dapat diadopsi di Kota Bima. Menurut dia, kondisi lingkungan Kota Bima saat ini, memerlukan keterlibatan semua pihak untuk upaya perbaikannya. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai harus dihilangkan. “Saat ini perhatian kita adalah rehabilitasi lingkungan. Terutama soal sampah,” katanya. Selain soal lingkungan, ada beberapa program prioritas Kota Bima yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Antara lain normalisasi sungai sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir, subsidi BPJS bagi warga kurang mampu. Serta upaya mewujudkan Kota Bima sebagai smart city.

(Suara NTB/uki)

Muhammad Lutfi “Selain soal lingkungan, fokus utama kita kedepan adalah percepatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Ia berharap niat tersebut didukung penuh berbagai unsur. Para pengurus LPM, Ketua RW dan RT diharapkan mampu menjadi sumber data dan informasi kebijakan Kelurahan. Menggugah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjadi mediator dan fasilitator aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan. “RT dan RW merupakan ujung tombak pemberdayaan masyarakat dan sebagai pondasi awal pembangunan. Selain itu RT dan RW adalah garda terdepan menginformasikan program pembangunan kepada masyarakat,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 5 April 2019

Wapres Jusuf Kalla akan Gelar Silaturahmi Kebangsaan di NTB Mataram (Suara NTB) Menjelang Pemilu 2019, suhu politik nasional sudah diambang puncaknya. Situasi tersebut juga terjadi di daerahdaerah termasuk di NTB. Situasi politik yang sedang berkembang ini jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Karena itulah, Jenggala Center kemudian mengambil inisiatif untuk menyuarakan semangat Persatuan dalam menghadapi Pemilu 2019. Jenggala NTB akan mendatangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berbicara dalam forum silaturahmi kebangsaan yang akan digelar di Mataram, Sabtu (6/4) besok. “Kita tahu potensi perpecahan karena perbedaan pilihan pada Pemilu 2019 ini sangat terbuka. Nah kita tidak menginginkan hal itu sampai terjadi. Karena itu Jenggala akan menyerukan kepada masyarakat NTB untuk menjaga persatuan dan kesatuan meskipun beberapa pilihan,” ujar Ketua Jenggala NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Kamis (4/4) kemarin. “Ketua dewan pembina Jenggala, Bapak Wakil Presiden, pak Jusuf Kalla akan hadir sebagai pembicara dalam silaturahmi kebangsaan itu. Karena beliau itu dikenal dunia sebagai bapak persatuan, yang berhasil mengakhiri konfilik yang ada di Indonesia,” sambung Ketua DPRD NTB ini. Silaturahmi kebangsaan bersama wakil presiden tersebut akan dihadiri sekitar 1.600 orang undangan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti unsur pemerintah, forum koordinasi pimpinan daerah, TNI/Polri, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemuda dan mahasiswa, sebut Isvie. Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi kebangsaan yang digelar oleh yayasan Jenggala tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik praktis. Namun kegiatan tersebut membawa kepentingan bangsa dan negara yang jauh lebih besar, yakni persatuan, kesatuan dan keutuhan. “Tidak ada bicara politik dan tidak ada muatan politik. Ini murni berbicara soal demokrasi. Karena Jenggala itu dibentuk bertujuan ntuk meningkatkan demokrasi, riset dan kesejahteraan masyarakat. Tapi kebetulan saja Ketua Jenggala NTB itu saya,” kata Isvie. Wakil Sekretaris Jenggala Center, Pellndou Jajk, menambah bahwa, kegiatan silaturahmi kebangsaan tersebut bukan dalam rangka kegiatan politik praktis Pemilu 2019. Oleh karena itu, dalam kegiatan silaturahmi kebangsaan tersebut, tidak diperbolehkan ada atribut politik. “Silaturahmi kebangsaan ini dilakukan di semua daerah dan NTB daerah ketiga setelah Bandung dan Makassar. Kalau ada yang menduga ini kampanye, kami tegaskan tidak ada, karena itu kita tegas melarang bahwa tidak boleh ada tribut politik, kalau ada akan kita cabut,” tegasnya. (ndi)

Tak Serahkan Daftar Saksi

Parpol Dinilai Tak Siap Kawal Pemilu Mataram (Suara NTB) Sampai dengan batas waktu terakhir penyerahan daftar nama saksi TPS partai politik ke Bawaslu, tanggal 30 Maret lalu. Hanya beberapa parpol yang menyerah saksi mereka ke Bawaslu. Hal itu tentu sangat disayangkan. Padahal saksi parpol tersebut akan diberikan Bintek pengawasan oleh Bawaslu. Rendahnya kesadaran parpol untuk menyerahkan daftar nama saksi mereka ke Bawaslu untuk diberikan Bimbingan Teknis (Bintek) pengawasan, mengindikasikan bahwa sebagian besar parpol di NTB tidak siap untuk mengawal proses pemilu agar berjalan dengan baik. Parpol-parpol hanya sibuk untuk meraup suara tanpa memikirkan proses Pemilu berlangsung dengan baik atau tidak. Komisioner Bawaslu Provinsi NTB divisi SDM, Itratif menyampaikan, sampai dengan batas waktu penyerahan daftar nama saksi parpol ke Bawaslu, hanya sekitar 30 persen parpol yang menyerahkan. “Bagi parpol yang tidak menyerahkan saksinya, kami tidak bisa menerima setelah tanggal 30 kemarin dan tidak bisa diberikan Bintek pengawasan. Tapi meskipun demikian, kami akan tetap distribusi buku saku untuk para saksi parpol sejumlah TPS yang ada,” kata Itratif. Dari 16 partai politik, hanya PDIP yang sama sekali tidak menyerahkan daftar saksi mereka. Menurut Itratif hal itu dilakukan PDIP karena DPP melarang mereka untuk menyerahkan daftar saksi, karena khawatir nama saksi mereka bocor ke parpol lain. Sehingga pengurus PDIP di NTB tidak menyerahkan saksi mereka. “Karena mereka mendapatkan surat edaran dari DPP agar tidak menyerahkan nama saksi sehingga tidak menyerahkan. Padahal kekhawatiran akan bocor nama saksi yang sudah masuk ke kami, akan kami jamin kerahasiaannya, tidak akan menyebarluaskan,” tegasnya. Itratif mengaku sangat menyayangkan parpol tidak menyerahkan daftar nama saksi mereka untuk diberikan Bintek pengawasan. Menurut Itratif, Bintek pengawasan tersebut padahal sangat penting bagi saksi parpol, untuk bisa dengan maksimal menjalankan tugas mereka melakukan pengawasan terhadap proses jalan pemilu. “Kalau saksi parpol ini bisa aktif dalam menjalankan kewajiban pengawasannya, maka potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu itu bisa dicegah. Mereka ini sangat penting, mereka bukan hanya saksi caleg tapi parpol, yang standby dari awal hingga akhir proses pemilu. Bintek itu penting karena banyak saksi yang hanya menyaksikan hasil, tapi proses mereka tinggalkan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

BUKU SAKU - Bawaslu Salurkan buku saku untuk semua Pengawas Parpol

Halaman 8

Korupsi DD/ADD

Kades Mendana Raya Nonaktif Divonis Satu Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Kades Mendana Raya nonaktif, Muas Hasugian terbukti korupsi dalam pengelolaan DD/ADD tahun 2015/2016. Muas dihukum penjara selama satu tahun. Sebab perbuatannya bersekongkol dengan terdakwa Kaur Ekonomi Pembangunan Desa Mendana Raya Sahman, negara merugi Rp160,7 juta. Vonis tersebut dibacakan ketua majelis hakim, Ferdinand M Leander, Kamis (4/4) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, didampingi hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi. “Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama satu tahun serta denda Rp50 juta dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama satu bulan,” ucapnya. Selain itu, terdakwa Muas dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta, sementara Sahman dibebani Rp70 juta. Hal itu menurut hakim sesuai dengan peran masingmasing terdakwa tersebut. Apabila mereka tidak dapat membayar kemudian tidak memiliki harta yang bisa dile-

lang untuk melunasi uang pengganti tersebut, maka mereka wajib menggantinya dengan penjara selama lima bulan. Para terdakwa dihukum sesuai dengan pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni pidana penjara satu tahun enam bulan, denda Rp50 juta subsidair kurungan tiga bulan dan uang pengganti Rp160,7 juta subsidair sembilan bulan penjara. Sementara uang yang sudah dititipkan Muas kepada Kejari Lombok Timur sebesar Rp10 juta disita untuk membayar sebagian beban uang penggan-

ti. Dua terdakwa tersebut terbukti korupsi pengelolaan DD/ ADD Mendana Raya dalam APBDes 2015/2016. Dalam amar putusan hakim yang dibacakan, dua terdakwa mengakali laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. “Terdakwa Sahman membuat LPJ atas perintah terdakwa Muas Hasugian dengan kuitansi kosong UD Umar Jaya Mandiri agar sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBDes,” terang Ferdinand. Hal itu dilakukan sebab realisasi penggunaan dana tidak sesuai. Seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dianggarkan pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing Rp90 juta. Sebanyak 12 penerima bantuan sedianya menerima

(Suara NTB/why)

VONIS - Kades Mendana Raya nonaktif, Muas Hasugian (duduk ketiga dari kanan) bersama Sahman mendengarkan vonis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (4/4) dalam perkara korupsi pengelolaan DD/ADD Mendana Raya 2015/2016. masing-masing Rp7 juta namun pada kenyataannya kurang dari itu. Sebagian diberikan kepada penerima lain yang tidak tercantum dalam SK Kades. Selain itu, program pemasangan 100 tiang lampu jalan dusun senilai Rp46 juta namun yang terpasang hanya

69 tiang saja. Tetapi dalam laporannya, terdakwa menyatakan program berjalan 100 persen. Kemudian program pembangunan MCK yang dianggarkan sebesar Rp32 juta, namun dilaporkan 100 persen padahal hanya terrealisasi dua unit dengan menghabiskan anggaran Rp6 juta saja. (why)

Polda NTB Tegaskan Netralitas Kawal Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) Divpropam Mabes Polri turun tangan menyelidiki dugaan anggota Polri di Kota Bima tidak netral dalam Pemilu 2019 ini. Tangkapan layar percakapan aplikasi pesan instan diduga hasil ubahan. Polda NTB menegaskan kembali netralitasnya. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama ditemui Kamis (4/4) kemarin usai menerima perwakilan unjuk rasa BEM Universitas Mataram. “Isu capture WA (Whatsapp) telah dilakukan Propam Polda NTB diawasi Propam Mabes Polri. Hasilnya itu tidak terbukti. Kita sudah periksa anggota juga analisis secara digital forensik,” terangnya. Pemeriksaan Propam itu meliputi permintaan keterangan Kapolres Bima Kota, serta sejumlah anggota Polri lainnya. “Itu merupakan hoaks silakan masyarakat cerdas menyikapi isu yang berkembang di media sosial itu. Pelakunya masih ditelusuri,” terangnya. Dia menambahkan, penyebaran tangkapan layar percakapan pesan itu menunjukkan adanya indikasi pihak tertentu yang berupaya mendelegitimasi peran kepolisian dalam pengamanan Pemilu 2019. “Polri komit untuk tetap netral sebagaimana perintah Un-

(Suara NTB/why)

UNJUK RASA - BEM Unram berunjuk rasa di Mapolda NTB Kamis (4/4). Mereka menuntut penegasan netralitas Polri dalam mengamankan Pemilu 2019. dang-undang diantaranya dalam pengamanan Pemilu ini,” sebut Purnama. Dugaan tidak netralnya Polri tersebut memicu BEM Universitas Mataram menggelar

aksi unjuk rasa di Mapolda NTB Kamis (4/4) lalu. Koordinator Umum aksi, M Amri Akbar dalam aksinya menerangkan, demokrasi

mengusung kemerdekaan individu dalam memberikan dan menjalankan hak politiknya dalam Pemilu. “Kami meminta komitmen Kapolda

NTB untuk menjaga netralitas kepolisian dengan tidak memihak kepada salah satu calon dalam Pemilu 2019,” ucap Amri Akbar. (why)

Diresnarkoba Polda NTB Janji Wapres akan Cek ’’Bersihkan’’ Gembong Narkoba Progres Penanganan

Mataram (Suara NTB) AKBP Sudjarwoko baru sepekan ini menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB. Menurutnya, NTB memerlukan atensi sebab sebagai salah satu daerah tujuan peredaran narkoba. Hal itu hanya bisa ditindak dengan penindakan yang semakin masif dan mempersempit ruang gerak para pelaku. “Saya tidak akan kompromi, siapapun pelakunya akan kami habisi,” tegasnya ditemui Kamis (4/4) kemarin. Pengedar dan pemilik narkoba ditangkap sejak dia mulai menjabat pekan lalu. Beberapa yang menonjol peredaran ke daerah tujuan wisata di NTB. Satu diantaranya kasus yang melibatkan warga negara asing asal Amerika Serikat, CSO (46) di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Barat Sabtu (30/3). Barang buktinya 10 gram ganja siap edar dan satu kresek ganja lainnya seberat 637 gram. “Dia ini memang pecandu berat. Kita masih dalami juga perannya dia dengan berat barang bukti sebanyak itu kita duga dia mengedarkan,” kata Sudjarwoko.

Gempa NTB

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kabid Humas Polda NTB, H. Purnama (kiri) bersama Diresnarkoba Polda NTB, Sudjarwoko menunjukkan barang bukti pengungkapan kasus peredaran ganja Kamis (4/4). Kemudian salah satu penerima ganja di Gapuk, Dasan Agung, Selaparang, Mataram, HA (42) yang ditangkap Senin (1/4) lalu. Tersangka baru saja usai mengambil paket ganja di kantor salah satu jasa pengiriman paket kilat di Jalan Pendidikan, Gomong, Selaparang, Mataram. Total barang bukti ganja yang disita berupa 24 poket dengan berat 5 kg. “Tersangka ini menerima kiriman ganja dari Aceh. Ini jaringan antarpulau,” sebutnya.

Pengiriman ganja ke Gili Trawangan juga digagalkan. Barang bukti yang disita diantaranya 10 poket sabu, ponsel pintar, dompet, amplop berisi uang tunai masing-masing Rp1,4 juta, Rp1,15 juta dan Rp1,6 juta. Tersangka MA diamankan ketika dalam perjalanannya, Senin (1/4) lalu yang hendak menuju Gili Trawangan. Terakhir, yakni peredaran ganja 1 kg di Alas, Sumbawa yang diungkap Senin (1/1) lalu dengan tersangka JA (35). (why)

Mataram (Suara NTB) Wakil Presiden (Wapres) RI H. Jusuf Kalla akan datang ke Lombok, diagendakan Sabtu (6/4) besok. Wapres akan mengecek langsung perkembangan pembangunan rumah tahan gempa. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menyampaikan, kunjungan Wakil Presiden ke Lombok untuk mengadakan silaturahmi kebangsaan dan melihat langsung progres percepatan rehab rekon rumah tahan gempa. “Beliau akan hadir di Lombok untuk silaturahmi kebangsaan dan melihat progres percepatan rehab rekon, apakah sesuai dengan laporan atau tidak,” ujar Danrem. Se-

belum agenda kunjungan, Wapres sudah mendapat laporan perkembangan pembangunan rumah korban gempa. Wapres merasa puas atas pencapaian yang sudah dilakukan karena sesuai target. Hingga saat ini, ribuan rumah sudah dibangun. Khusus untuk rumah rusak berat sudah mencapai 2.600 unit dan dikerjakan selama tiga bulan terakhir. “Ini prestasi yang luar biasa jika dibandingkan dari sebelumnya. Makanya Pak Wapres akan mengecek langsung,” ungkap Alumni Akmil 1993 tersebut. Sementara yang masih dalam proses pembangunan, sambungnya, sudah mencapai sekitar 4 ribu unit, baik rusak rusak berat. (ars/*)

Kasus Dugaan Permainan Proyek Dermaga Gili Air Naik ke Penyidikan Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi proyek dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara tahun 2016 sudah naik ke tahap penyidikan. Kerugian negara diduga timbul dari penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan proyek senilai Rp6,2 miliar tersebut. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin mengemukakan,

pihaknya sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status penanganan kasus. “Indikasnya ada beberapa volume pekerjaan dan spesifikasinya,” ujar Syamsuddin ditemui di ruang kerjanya Kamis (4/4) kemarin. Dia menyebutkan, indikasi tersebut tampak dari sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang sudah dimintai

keterangan di tahap penyelidikan sebelumnya. “Semua kasus korupsi dimulai dengan dokumen (laporan pertanggungjawaban) yang tidak sempurna. Ini kita akan periksa-periksa lagi,” pungkasnya. Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sudah mengklarifikasi saksisaksi terkait pengusutan proyek pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017.

Kadishublutkan Lombok Utara sudah dua kali dimintai keterangan penyidik. Selain itu juga pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) KLU, serta pihak rekanan. Proyek pembangunan Dermaga Apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang dianggarkan mencapai

Rp6,6 miliar. Proyek lalu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp6,28 miliar. Dalam pengerjaannya proyek sempat molor dan dilakukan adendum. Alasannya karena ada kendala cuaca dan transportasi material menuju lokasi. Proyek akhirnya diselesaikan pada 29 Desember 2017 yang kemudian diresmikan Bupati Lombok Utara pada 25 Januari 2018. (why)

(Suara NTB/ars)

APEL GABUNGAN - Danrem 162/WB Kol. Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin apel gabungan pengamanan VVIP Wapres di Lapangan Sangkareang, Mataram.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 5 April 2019

Halaman 9

Pemprov akan Telusuri Perusahaan Penyuplai Jagung NTB

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menelusuri pengusaha-pengusaha penyuplai jagung yang ada di daerah ini. Menyusul, nihilnya ekspor komoditas unggulan ini dalam tujuh bulan terakhir. Dinas Perdagangan Provinsi NTB akan mencaritahu kebenaran informasi pengusaha-pengusaha yang eksis melakukan ekspor jagung langsung dari Surabaya. Tanpa menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dari NTB. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Rahmat Wira Putra di Bidang Perdagangan Dalam Nageri (PDN) menyebut, pemerintah daerah ingin memastikan kebenaran kegiatan ekspor jagung dimaksud, sekaligus mengajak kepada para pengusaha suplayer agar menggunakan

SKA NTB, meskipun ekspor dilakukan dari daerah lain. “Bila perlu kalau dibilang dikirim ke Surabaya, kita cek langsung ke Surabaya,” kata Wira. Di data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang didapat dari kantor Bea Cukai, selama tujuh bulan terakhir, NTB tak tercatat mengekspor jagung. Padahal

pada Agustus 2018 lalu, ekspor dilakukan langsung ke Filipina. Pengapalan jagung terus menerus berlangsung, kata L. Wahidin, pemilik UD. Pengabdian. L. Wahidin salah satu penyuplai jagung terbesar di Dompu. Biasanya ia memasok kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor langsun di Surabaya.

Sepanjang tahun 2018, perusahaannya terus menerus memasok jagung dari Dompu. Dari yang diketahuinya, bahkan beberapa perusahaan juga melakukan ekspor langsung ke Malaysia. Sekitar 1 juta ton pada semester II tahun 2018 lalu oleh empat perusahaan. Termasuk di antaranya perusahaan multinasional di sektor peternakan. Jika ekspor tersebut tak tercatat, kemungkinan ekspornya menggunakan nama daerah lain. Biasanya dikirim dari pelabuhan ekspor di Surabaya. Saat ini pengusaha juga tengah mempersiapkan pengiri-

man jagung keluar NTB. musim panen telah mulai. Dampak tidak diekspornya komoditas ini langsung atas nama NTB, secara otomatis jagung yang NTB miliki sedemikian besar itu tak mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri NTB. Sebelumnya, Hj. Selly mengatakan pemerintah daerah akan terus mengejar pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor dari luar NTB, tetapi aktivitas usahanya justru di NTB. Selain jagung, ada juga produsen ketak di Lombok Tengah dan Kota Mataram yang mengekspor atas nama Bali. Kepala di-

nas tak setuju hal ini. Harapannya, masyarakat yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam NTB agar turut berkonstribusi kepada daerah. Setidaknya, ekspor menggunakan nama daerah ini agar neraca ekspornya terus membaik. “Kalau ekspor non tambang kita 10 persen lebih, akan mempengaruhi dana transfer kita dari pusat, “ demikian Hj. Selly. (bul)

Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/bul)

Petani di Gerung Mengeluh

Diduga Dipaksa Beli Pupuk Non Subsidi Giri Menang (Suara NTB) Petani di wilayah Gerung Lombok Barat mengeluhkan kebijakan pembelian pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian Lobar. Pasalnya, bagi petani yang membeli pupuk subsidi diharuskan membeli pupuk non subsidi yang harganya dua sampai tiga kali lipat dari harga pupuk subsidi. Jika tak membeli pupuk non subsidi, maka petani tidak akan diberikan membeli pupuk bersubsidi. Petani merasa kesal karena dipersulit memperoleh pupuk subsidi. Akibat kondisi ini, petani pun enggan membeli pupuk sehingga tanaman mereka yang sudah ditanam terancam tak bisa dipupuk. “Karena harus (diwajibkan) beli pupuk non subsidi kalau mau diberikan beli pupuk subsidi,” keluh L. Ega salah seorang petani di Taman Ayu. Ia sendiri memiliki 13 petani penggarap mau membeli pupuk subsidi sebanyak 4 ton pupuk urea dengan harga Rp8 juta. Namun petani diwajibkan membeli pupuk non subsidi seharga kurang lebih Rp4 juta. Pupuk non subsidi ini berupa pupuk cair dan pupuk padat lainnya. Ia menyebutkan, harga pupuk non subsidi ini mencapai 3 kali lipat lebih dari harga pupuk subsidi. Misalynya pupuk ponska seharga 650 ribu per kwintal yang non subsidi sedangkan NPK senilai Rp 750 ribu sedangkan harga subsidinya Rp 230 ribu per kwintal. HL. Muhammad, Anggota Dewan Dapil Gerung-Kuripan mengaku menerima banyak keluhan dari petani soal pupuk. “Petani mengeluhkan masalah pupuk, ada yang subsidi dan ada yang ndak subsidi. Kalau petani dapat dua kwintal, harus subsidinya satu kwintal sedangkan satu kwintal diminta ditebus Rp650 ribu, para petani merasa kesal,” tegas dia. Ia mempertanyakan, apa dasar pemberlakuan kebijakan ini. Sebab kebijakan semacam ini sudah dua kali diterapkan, pertama pada musim tanam pertama. Kadis Kadis Pertanian Lobar, H. Muhur Zokhri menegaskan, tidak ada aturan dari dinas terkait petani diwajiban beli pupuk non subsidi. “Tidak ada aturan seperti itu, kita ndak ada aturan di dinas seperti itu. Saya ndak tahu kalau di distributor atau pengecernya,” tegas dia. Langlah pengawasan dinas jelas dia, pihaknya meminta agar kelompok bersurat ke dinas agar nanti dilanjutkan oleh dinas ke pihak distributor. Hal ini, katanya, bentuk pengawasan dan pembinaan dinas terhadap pembelian pupuk bersubidi di Lobar. (her)

(Suara NT/ist)

SAMPAH - Nelayan memilah ikan bercampur sampah plastik dari jaring mereka.

BPSPL Nilai Kondisi Pantai di Mataram Parah Mataram (Suara NTB) Perairan pantai di Kota Mataram menjadi tong sampah. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) menilai dampaknya telah mengakibatkan pantai Kota Mataram kondisinya sangat parah. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengingatkan masyarakat pandaipandai mengelola sampahnya. Selain itu, perlu koordinasi dengan kabupaten tetangga agar perairan pantai di ibukota Provinsi NTB ini tak menjadi muara bagi sampah-sampah yang terkirim dari daerah di atasnya. Peristiwa sampah kiriman paling menjijikkan kemarin di aliran sungai yang bermuara di Loang Baloq. Sampah plastik terbawa arus yang kotor. Lalu tertampung di muara di Pantai Loang Balok. Hal ini menjadi sorotan publik. Koordinator Wilayah Kerja

(Suara NTB/her)

PENANAMAN - Petani di Lobar mulai melakukan penanaman memasuki musim tanam II.

OJK Pantau Dampak Banjir terhadap Industri Keuangan

“Sampah ini dia bisa meracuni baik fisik maupun substansinya,” jelas Barmawi. Sampah yang mengendap di pantai oleh hewan-hewan laut diduga adalah makanannya. Padahal, ketika dimakan sampah-sampah tersebut tak mungkin dicerna. Dampaknya akan memicu penyakit, lalu mati. Bahkan mengakibatkan kepunahan. Ancaman yang lebih berbahaya lainnya adalah kepada manusia. Yang terkontaminasi langsung dengan sampah-sampah yang menjadi mikro. Plastik yang tadinya utuh, karena gesekan air lama kelamaan akan menjadi butiran-butiran kecil yang dapat membahayakan manusia dan hewan laut. Beberapa kasus dijumpai hiu paus dan lumba-lumba yang terdampar dan mati di perairan Pantai Kota Mataram. Selat Lombok adalah jalur migrasi ikan-ikan besar, bahkan bisa jadi tempat berkembangbiaknya. “Kema-

tian lumba-lumba dan hiu paus ini adalah bukti otentik parahnya perairan kita,” ujarnya. Lalu dampak secara sosial ekonomi, kata Barmawi, nelayan-nelayan akan kesulitan mendapatkan ikan. Bahkan seringkali jaring nelayan justru terisi sampah yang tersangkut ketimbang ikan. Tentu, nelayan selain kehilangan hasil tangkapan, juga akan dimakan waktu untuk proses pembersihan jaring-jaringnya dari sampah. Hasil tangkapan akan mempengaruhi, dan kualitas ikanpun dipengaruhi. “Kalau ini terjadi terus menerus, masyarakat kedepan tidak lagi akan menemukan tempat berwisata pantai yang bersih. Bisa juga tidak bisa menjumpai ikan-ikan segar,” demikian Barmawi. Karena itulah, perlu keseriusan semua pihak menangani persoalan sampah ini agar tak menumpuk di pantai. (bul)

Banjir Dompu, BWS Rekomendasikan Penanganan Struktur dan Non Struktur

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB turut memantau kemungkinan dampak yang muncul akibat banjir yang melanda sebagian kawasan di Kabupaten Dompu. Meski sejauh ini belum ada laporan resmi terkait industri keuangan dan layanannya di Kabupaten Jagung itu. Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengatakan, masih menunggu laporan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di wilayah tersebut. OJK masih menunggu informasinya. Humasnya, Muhammad Abdul Mannan mengatakan, melihat pelajaran sebelumnya di wilayah timur Pulau Sumbawa, banjir yang melanda Bima beberapa tahun sebelumnya mengakibatkan kerugian moril dan materil yang tidak kecil. Terhadap banjir di Dompu ini, kata Mamet, panggilannya, juga perhatian yang sama diberikan OJK. Pemantauan meliputi debitur industri keuangan yang ada di wilayah yang terdampak banjir. Bagaimana kerugian yang muncul dan kemungkinan dampaknya kepada kewajiban debitur kepada industri keuangan. “Sisi bisnis industri keuangannya juga kita lihat dampaknya langsung,” jelas Mamet di kantor OJK NTB di Ampenan, Mataram, Kamis (4/4) kemarin. Jika dampak yang ditimbulkan cukup besar terhadap nasabah, biasanya OJK akan mengeluarkan imbauan kepada industri keuangan untuk dilakukan restrukturisasi. Seperti kebijakan yang diberikan OJK kepada nasabah yang terdampak gempa di Lombok akhir tahun 2018 lalu. Perlakuan khusus tersebut berupa kelonggaran aturan restrukturisasi, penilaian kualitas kredit. Perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan syariah bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, meliputi beberapa hal. Antara lain, kualitas kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner. Restrukturisasi kredit tersebut dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. “Untuk kasus banjir di Dompu ini. sementara ini belum ada laporan khusus. Kita tunggu perkembangannya,” demikian Mamet. (bul) Farid Faletehan

BPSPL NTB, Barmawi menyebut, Pantai Loang Balok dan muara Sungai Jangkuk kondisinya cukup parah. Dampaknya jelas sangat negatif. Pertama akan merusak visual bagi perairan yang menjadi tujuan wisata. Kedua, menurunnya kualitas air sungai dan pantai. Akibat serbuan sampah yang mengandung partikel-partikel yang berbahaya. Pantai di Kota Mataram memiliki karakteristik tak berkarang. Itulah yang membuatnya menjadi tempat yang tepat bagi pendaratan penyu. Di Pantai Mapak dan sisi selatan Kota Mataram adalah pantai Kuranji yang telah dikenal lama sebagai tempat bertelurnya penyu. Pantai Mataram secara ekologi, kata Barmawi menjadi habitat bagi penyu – penyu yang telah dilindungi penuh oleh pemerintah. Itulah kekayaan pantai Kota Mataram meskipun hewan-hewan laut itu tak dapat dijumpai setiap saat.

Mataram (Suara NTB) Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I merekomendasikan penanganan struktur dan non struktur untuk mengatasi persoalan banjir yang kembali melanda bagian timur Pulau Sumbawa. Jika sebelumnya Bima pernah parah akibat banjir, kini giliran wilayah di Kabupaten Dompu yang terendam. Masih diidentifikasi kerugian yang timbul akibatnya. Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I telah mengerahkan tim untuk terus memonitor ketinggian air di permukaan sungai. Kepala BWS Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi didampingi Humasnya, Abdul Hanan memberikan keterangan resmi, bahwa salah satu penyebab banjir adalah intensitas

curah hujan yang tinggi. Menurut catatan Unit Hidrologi, Muka Air pada AWLR (Automatic Water Level Record) di Raba Laju Sungai Silo dengan 2,17 meter. Artinya tinggi muka air tersebut menunjukkan curah hujan di hulu relatif tinggi. Curah hujan yang tinggi diakibatkan oleh perubahan iklim, juga perubahan land cover (tutupan lahan/ tata guna lahan atau tanaman di atas permukaan) pada daerah aliran sungai (DAS). Dengan berkurangnya tutupan lahan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan dari hutan ke tanaman susun (jagung), hal ini akan memperbesar

koefisien aliran (run off) sehingga tanah lapisan atas akan tererosi dan menyebabkan sedimen di sungai. Akibat sedimen akan menyebabkan pendanggkalan dan daya tampung sungai berkurang. Sehingga, kata Hendra, apabila terjadi hujan dan debit besar terjadi over topping atau luapan. “Inilah yang menyebabkan banjir. Persoalan banjir adalah per-

Hendra Ahyadi (Suara NTB/bul)

soalan para pihak dan tidak bisa diatasi oleh satu sektor, sehingga para pihak harus bersinergi mengatasi banjir,” pesannya. Sehingga upaya mengatasi banjir harus dilaksanakan dengan upaya struktur dan non struktur. Dan dilaksanakan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Upaya struktur mencakup normalisasi sungai dan peninggian tanggul sehingga sedimentasi tidak terjadi. Upaya non struktur mencakup perbaikan daerah tangkapan air melalui penghijauan, penerapan tata ruang, penataan daerah bantaran sungai serta regulasi pengelolaan sungai khususnya penanggulangan persoalan penataan sempadan sungai. Sinergi persoalan banjir harus dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan

swasta. Pembahasan banjir dilakukan pada Tim Koordinasi Sumber Daya Air (TKPSDA) sehingga dihasilkan pembagian peran siapa, dan berbuat apa, semua stakeholder dalam mengatasi banjir. Pada dasarnya, BWS Nusa Tenggara I juga telah membangunkan Bendungan Tanju dan Mila untuk pengelolaan air di Dompu. Bendungan ini belum dioperasikan. Masih menunggu sertifikat layak operasi. Selain bendungan, juga dibangun embung-embung di beberapa titik untuk pengendalian air. Tebingtebung daerah aliran sungai juga telah dibangun. Tetapi tak juga kuat menahan air dan aliran material dari permukaan di atasnya saat terjadi hujan. (bul)

SUARA NTB Jumat, 5 April 2019

Duta Muslimah ’’Preneur’’

(Suara NTB/ist)

HASANATUL Fitriani sukses mengharumkan nama NTB di kancah Nasional dengan memperoleh juara 3 Nasional Duta Muslimah Preneur. Kontes Pemilihan Duta Muslimah Preneur yang berlangsung tanggal 29 Maret 2019 diikuti oleh 34 Provinsi dan seorang peserta yang berasal dari Brunei Darussalam. Anak pertama dari pasangan H.Ahmad Zulyadaen S.H dan ibu Hasanatul Fitriani Hj.Cahya suryani S.E saat ini sedang menempuh pendidikan Kedokteran di salah satu Universitas Jerman . Riani – sapaan akrabnya yang semula pulang kampung untuk liburan akhirnya memutuskan untuk mengikuti kontes Pemilihan Duta Muslimah Preneur. “Saya baru saja balik untuk liburan pada pertengahan Januari kemarin,’’ tuturnya belum lama ini. Berbagai seleksi telah dilalui Riani, untuk bisa lolos ke tingkat nasional. Di antaranya tes mengaji , tahfiz, tafsir dan implementasi Al-Quran. “Alhamdulillah semua lancar dan mendapat nilai tertinggi di hafalan” tuturnya. Saat pemilihan Duta Muslimah Preneur tingkat provinsi Riani sukses memperoleh juara pertama dan menjadi wakil NTB untuk mengikuti Pemilihan Duta Muslimah Preneur di Jakarta dan mendapat juara 3. Dalam mengikuti pemilihan ini, Riani mendapat banyak dukungan. Salah satunya, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt selaku Sekretaris Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) NTB. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh support yang diberikan kepada saya, Ibu Ajeng yang mencarikan perlengkapan sebelum ke Jakarta, Ibu Intan selaku Ketua IPEMI NTB dan Ibu Ifa selaku Ketua IPEMI wilayah Lombok Timur yang mendampingi di Jakarta,” tuturnya. Sementara keluarga yang mendukung Riani untuk meraih mimpi adalah Husnul Khatimah, S.Sos,sang bibi. yang selalu mendukung di tingkat provinsi dan nasional. Tidak hanya itu, Riani berharap apa yang dilakukannya mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang. “Semoga ke depannya bisa selalu menginspirasi muslimah muslimah muda yang ada di Indonesia, khususnya NTB,” harapnya. (ham)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Panitia Tidak Temukan Soal UNBK Bocor di NTB

Mataram (Suara NTB) – Panitia Ujian Nasional (UN) Provinsi NTB menyebutkan tidak adanya kebocoran soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA tahun 2019 di NTB. Informasi yang berkembang, kebocoran soal UNBK ditemukan di daerah lain. Perbedaan soal antara siswa juga diyakini mempersulit adanya kebocoran soal itu. Ketua Panitia UN NTB, yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (4/4) mengatakan, pihaknya belum menerima informasi tentang kebocoran soal UN di NTB, karena soal disiapkan panitia pusat dan UNBK di bawah kendali pusat secara online. Terkait up-

aya antisipasi panitia pusat yang harus mengantisipasinya. Namun, Aidy menegaskan, hal terpenting yang perlu diketahui bahwa setiap siswa mendapatkan username dan password yang berbeda untuk membuka aplikasi UNBK. “Artinya tiap siswa mengerjakan soal yang berbeda pula,” ujarnya. Sementara itu, Koordinator Pengawasan UNBK dari Ombudsman RI Perwakilan NTB,

yang juga Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB Bidang Penyelesaian Laporan, Khairul Natanagara, SH., MH., kepada Suara NTB, Kamis (4/4) menjelaskan, untuk pelaksanaan UNBK di NTB belum ada informasi kebocoran soal UNBK. “Untuk di NTB sendiri, belum ada informasi semacam ini ataupun bocoran tersebut masuk ke wilayah NTB,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kejadian kebocoran soal UNBK itu terjadi di Solo saat Ujian Matematika tanggal 2 April 2019 lalu. Soal UN dibocorkan oleh Siswa/Peserta Ujian. Diduga karena kelalaian pengawas karena alat elektronik berupa kamera (handphone) bisa masuk ruang ujian. Padahal berdasarkan POS UN 2019 bahwa pengawas ruang, proktor, dan teknisi tidak diperkenankan membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian. “BSNP dan Kemendikbud sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti laporan ini,

dan Sanksinya Ujiannya dibatalkan serta pengawasnya tidak diperkenankan lagi menjadi pengawas UN selanjutnya,” jelas Natanagara. Terkait upaya untuk mengantisipasi kebocoran soal UNBK, pihak sekolah juga memperketat pengawasan sesuai POS UN tahun 2019. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto mengatakan, pihaknya memegang teguh Petunjuk Teknis (Juknis) UNBK. “Tiap pagi sebelum masuk ruang ujian pengawas kita breafing, ingatkan tugas pengawas sebagaimana dalam POS, semua sudah rinci diatur, tinggal kita jalankan dan istiqomah di jalan yang benar!,” ujar Sunoto. (ron)

Kuota Beasiswa Program SKSS Tak Terpenuhi Mataram (Suara NTB) Baznas Kota Mataram telah meluncurkan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sejak beberapa tahun lalu. Beasiswa ini diperuntukkan bagi masyarakat Kota Mataram yang tidak mampu. Dalam pelaksanaannya Baznas Kota Mataram bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) untuk melakukan seleksi. Ketua DPKM, Adnan Muchsin, mengungkapkan program beasiswa SKSS tahun ini masih berlanjut. Setiap semester diberikan pada 15 orang dengan jumlah beasiswa yang diterima setiap orang mencapai Rp2 juta. Dalam pelaksanaannya setiap orang menerima beasiswa tiap semester. Selanjutnya bisa mengajukannya lagi tiap semester. Asal memenuhi syarat yang telah ditentukan pasti diberikan beasiswa. “Nanti semester dia boleh ngajukan lagi jadi sudah disiapkan dananya,” ujarnya. Meski telah ada anggarannya, akan tetapi pada semester kemarin kuota tidak terpenuhi. Dari 15 kuota tiap semester, yang mengajukan diri hanya 10 orang mahasiswa. Dia pun menyayangkan masyarakat tidak memanfaatkannya. Padahal beasiswa ini bertujuan agar anak anak di Mataram tidak terkena DO akibat tidak ada anggaran. Apalagi mereka sangat rentan DO. “Program ini untuk membantu pemerintah menuntaskan Wajar, rata rata yang mengajukan beasiswa selama ini 90 persen di antaranya ialah perempuan,” jelasnya. Mereka pun diingatkan agar tak menikah dulu, sehingga bisa menuntaskan kuliah dan bisa jadi sarjana, sehingga bisa menjadi guru di Kota Mataram. “Para pengaju beasiswa kuliah di unram, UI dan lain lain,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

Dewan Pendidikan Minta Organisasi Profesi Intensif Lakukan Pembinaan Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin, meminta organisasi profesi guru seperti PGRI lebih intensif lagi dalam melakukan pembinaan terhadap para guru. Hal demikian menyusul sulitnya para guru naik golongan. Dikatakan Adnan, sebagian besar guru dan kepala sekolah di Kota Mataram mengalami kesulitan saat harus mengurus kenaikan pangkat. Lantaran mereka kesulitan memenuH. Adnan Muchsin hi persyaratan kenaikan pangkat yang tidak mudah. Akibat dari itu, pangkat guru dan kepala sekolah di Kota Mataram rata-rata mentok di golongan 4 B. Beberapa kepala sekolah yang mengajukan kenaikan pangkat harus rela berkas mereka dikembalikan lantaran banyak tak memenuhi syarat. “Makanya teman teman guru harus dilatih membuat makalah, itu PGRI yang punya tugas. Jadi harus ada pelatihan bagaimana menyusun karya tulis ilmiah,” jelas Adnan. Untuk tema karya tulis seorang guru sebutnya bisa mengambil dari fenomena sosial sekitar. Misalnya fenomena nyongkolan juga bisa digunakan sebagai tulisan karya tulis ilmiah. “Padahal banyak fenomena sosial dan kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai karya tulis ilmiah,” ujarnya. Selain itu, sebutnya, lambannya kenaikan pangkat golongan para guru dan kepala sekolah diduga karena terlalu fokus sibuk memenuhi tugas belajar mereka, sehingga abai mengurus kenaikan pangkat. Atas semua persoalan itu, pemerintah memiliki tanggung jawab melalui LPMP memberi untuk pelatihan bagi guru yang tidak bisa naik pangkat. Caranya ialah tinggal kumpulkan mereka para guru atau kepala sekolah lalu diberi pelatihan. Dia pun menyebut bahwa keseriusan pemerintah untuk melakukan pembinaan tersebut masih belum terlihat. “Belum kita lihat itu,” tegas Adnan. Sebagai contoh pemerintah bisa mengundang guru atau mantan kepsek yang telah memiliki pangkat golongan tinggi. Lebih jauh dikatakan bahwa kenaikan pengkat berpengaruh pada guru. Guru yang punya golongan pangkat tinggi berarti juga memiliki prestasi dan kompetensi yang berprestasi. “Jarang ada yang gemar menulis, hanya beberapa guru saja yang gemar menulis,” sebutnya. (dys)

(Suara NTB/humas NTB)

BERBINCANG - Wagub NTB Hj.Sitti Rohmi Djalilah sedang berbincang dengan pelajar asal Australia yang sedang menempuh pendidikan di SMAN 2 Mataram, Kamis (4/4).

Wagub Ingatkan Panitia UN NTB Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd memantau langsung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 2 Mataram, Kamis (4/4). Dalam kunjungannya Wagub disambut langsung oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan Keluarga besar SMAN Negeri 2 Mataram. Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub,

memantau dengan detil satu per satu kelas yang digunakan pelajar untuk pelaksanaan UNBK. Setelahnya, Ummi Rohmi berpesan kepada panitia UNBK agar masalah-masalah teknis dapat diantisipasi dan dihindari seminim mungkin. “Listrik dan jaringan jangan sampai terganggu. Persiapkan juga jika terjadi kemungkinan terburuk. Konsentrasi siswa jangan sampai terganggu, sehingga mereka dapat melaksan-

akan ujian dengan sebaik-baiknya,” ujarnya mengingatkan. Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menghampiri para pelajar asal Australia yang sedang dalam program pertukaran pelajar di SMAN 2 Mataram. Wagub juga menyapa dan berdiskusi singkat dengan para pelajar tersebut. Bahkan, beberapa pelajar mengaku sangat senang berada di Lombok. Kepala Sekolah SMAN 2 Mat-

aram, Sahnan mengungkapkan kegiatan pelaksanaan UNBK di SMAN 2 berjalan relatif lancar. “Alhamdulillah, dari hari pertama hingga hari ini, semua berjalan. Tidak ada ada persoalan yang begitu menghambat. Listrik juga tidak ada masalah,” jelasnya Meski demikian, Sahnan mengaku pada hari kedua, server dari pusat sempat agak lambat sekitar 15 menit. Namun setelahnya lancar. (r)

Sejumlah Sekolah Ikuti Lomba Sejumlah Siswa Mading Tiga Dimensi IKIP Mataram Tidak Ikut UN

Mataram (Suara NTB) Aktivitas dan kreativitas tanpa batas adalah ungkapan yang tepat sebagai apresiasi untuk semua mahasiswa IKIP Mataram yang telah mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaga dalam menggelar berbagai kegiatan produktif di IKIP Mataram. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, organisasi kemahasiswaan ini telah menggelar berbagai kegiatan seperti Pekan Olahraga dan Sains (POSIM), Lomba debat bahasa Inggris, Olimpiade MIPA, Silaturahmi BEM NTB Raya dan lomba majalah dinding (mading) 3 dimensi yang diikuti oleh 30 tim dari 13 sekolah di Kota Mataram belum lama ini. Ketua Panitia, Ridho Ardiansyah, mengungkapkan siswasiswi SMA/SMK/MA memiliki kreativitas dan intensitas yang tinggi dalam mengelola mading di sekolah masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari animo peserta, di mana satu sekolah mengirim lebih dari satu tim untuk ikut lomba. Lomba tidak hanya untuk mencari juara, tetapi sebagai ajang silaturahmi dan berbagi informasi antar pengelola mading sehingga konten dan desain mading sekolah semakin menarik dan informatif. Adapun sekolah yang menjadi peserta antara lain SMAN 1 Mataram, MAN 2 Mataram, SMAN 7 Mataram, SMAN 8 Mataram, SMK Muhammadiyah Mataram, SMKN 4 Mataram, SMAN 3 Mataram dan SMAN 5 Mataram. Lebih lanjut Ridho menambahkan juri lomba ada tiga orang, dan ketiganya dosen FIP yaitu Ary Purmadi, M.Pd., Indriaturrahmi, M.Pd., dan Dr. Hadi Gunawan Sakti, M.Pd.

(Suara NTB/ist)

PESERTA - Kelompok peserta dari satu sekolah sedang mengikuti lomba mading 3 dimensi yang digelar IKIP Mataram. Sementara itu Ketua BEM FIP, Eqi Supiandri, mengungkapkan bahwa lomba mading 3 dimensi akan menjadi agenda tahunan sebagai program kerja tetap dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Selain lomba mading 3 dimensi, direncanakan juga akan ada program perlombaan desain grafis bagi siswa SMA/SMK/MA sederajat hal ini selaras dengan program studi yang ada di FIP yaitu Program studi Teknologi Pendidikan. Sementara itu, Rektor IKIP Mataram, Prof. Kusno, DEA.,Ph.D, dalam sambutannya saat membuka lomba menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan, dosen, dan ma-

hasiswa khususnya panitia yang telah mempesiapkan dan menggelar lomba mading 3 dimensi tungkat SMA/SMK/MA sekota Mataram. Rektor berharap ke depan juga bisa melaksanakan program yang berbasis teknologi seperti lomba desain grafis. Guru besar jebolan Prancis itu juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua peserta dalam mengikuti lomba, seraya mengingatkan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat mading, seperti proporsionalitas (estetika) dan dimensi (pemanfaatan ruang). “Selamat berlomba dan mohon maaf jika ada kekurangan yang terjadi selama lomba berlangsung,” harapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA tahun 2019 di Lombok Barat (Lobar) dan Mataram secara umum berjalan dengan lancar. Namun ada sedikit kendala yang terjadi yaitu ada beberapa siswa yang tidak ikut ujian karena berbagai alasan. Hal itu disampaikan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., kepada Suara NTB, Kamis (4/4). Menurutnya, pelaksanaan UNBK sampai dengan hari ketiga, Kamis (4/4) berjalan dengan lancar. Ada beberapa siswa yang tidak ikut ujian karena sakit dan alasan lain. “Alhamdulillah penyelenggaraan UNBK SMA berjalan lancar, ada beberapa siswa tidak ikut ujian karena sakit dan alasan lain,” katanya. Bagi siswa kelas XII yang tidak bisa mengikuti UNBK utama pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019 bisa tetap mengikuti UNBK susul pada tanggal 15 dan 16 April mendatang. “Mereka dijadwalkan ikut ujian susulan 15-16 April 2019,” ujar Rosyidin yang juga mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini. Jumlah siswa kelas XII peserta UNBK SMA di Lobar sebanyak 5.021 orang dengan rincian 2.452 laki-laki dan 2.369 perempuan. Sementara siswa kelas XII peserta UNBK di Kota Mataram sebanyak 6.153 dengan rincian 2.923 laki-laki dan 3.230 perempuan. Sementara itu, pelaksanaan di sejumlah sekolah juga berjalan dengan lancar seperti di SMAN 8 Mataram. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan pelaksanaan UNBK di SMAN 8 Mataram berjalan dengan lancar. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron)

SUARA NTB

Jumat, 5 April 2019

Halaman 11

Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, SH, bersama Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP., pada peringatan Isra’ Mi’raj, Rabu (3/4).

Isra’ Mi’raj dan Istigosah Pemilu Damai

Momentum Perkuat Silaturahmi Antar ASN Loteng Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (3/4), menggelar peringatan Isra’ Mi’raj 1440 H dan Istigosah untuk Pemilu damai tahun 2019. Bertempat di bencingah Agung Adiguna Praya, kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi momentum memperkuat silaturahmi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng dan wahana pembelajaran politik. Guna mewujdkan pelaksanaan Pemilu serentak yang aman dan damai 17 April mendatang. Pada kesempatan itu, Pemkab Loteng juga membagikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi 380 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemkab Loteng yang berhasil lolos seleksi rekrut-

men CPNS tahun 2018. Baznas Loteng juga membagikan santunan bagi sekitar 100 anak yatim serta orang tua jompo. “Di momen-momen seperti sekarang ini, silaturahmi antar ASN perlu untuk terus diperkuat,” ujar Bupati

Loteng, H. M. Suhaili FT, SH dalam sambutannya. Di hadapan anggota Forkompinda Loteng, Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP., Sekda Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos, M.Si, para pejabat dan ribuan ASN lingkup Pemkab Loteng yang hadir, Suhaili mengatakan menjelang agenda politik seperti sekarang ini, ASN dan masyarakat rentan terpecah belah. Karena adanya perbedaan pandangan dan pilihan politik. Sehingga ia mengingatkan kepada seluruh ASN lingkup Pemkab Loteng agar tetap menjaga kekompakan dan kondusivitas wilayah. Karena ada sinyalemen, kalau ASN

lingkup Pemkab Loteng saat ini sudah mulai terkotakkotakan. ”Ada sinyalemen kalau ASN Loteng saat ini mulai mengkotak-kotakan diri. Ada yang pro ini dan pro itu. Hal ini tidak boleh terjadi. ASN Loteng tetap kompak dan bersatu. Sebagaimana semboyan Loteng,” ujarnya. Perbedaan pilihan politik bukan jadi alasan untuk kemudian mengkotak-kotakan diri. Terlebih dengan kenyaakan bahwa memang Bupati dan Wabup Loteng saat ini memimpin partai politik yang berbeda. Tetapi bukan berarti Bupati dan Wabup Loteng sudah tidak akur lagi. “Jadi saya tegaskan kalau

kemudian ada pihak yang mengatakan Bupati dan Wabup Loteng sekarang sudah tidak kompak, itu tidak benar. Kami tetap kompak meski berbeda pandangan politik,” tegasnya. Hal itu penting bahwa perbedaan pandangan dan pilihan politik bukanlah alasan untuk berpecah belah. Bahwa ada kepentingan yang lebih yang harus didahulukan dari pada kepentiangan pribadi atau kelompok. Begitu pula halnya dengan ASN Loteng, jangan hanya karena perbeda politik justru mengkotak-kotakkan diri. Ia pun mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat didaerah ini supaya meman-

dang gelaran Pemilu serentak yang akan datang dengan bijaksana. Bahwa Pemilu yang akan datang tersebut bukanlah peperangan Tapi hanya momen politik saja. Sehingga tidak harus ditanggapi dengan berlebihan. Apalagi sampai memicu perpecahaan. “Kita tidak sedang bersiap menghadapi peperangan. Tapi kita sedang bersiap memilih calon pemimpin dan wakil rakyat. Jadi jangan kemudian karena perbedaan pilihan justru membuat kita terpecah belah. Justru harus tetap kompak dan bersatu. Bahwa perbedaan pilihan itu hal yang biasa,” tegas Suhaili. Terhadap para CPNS yang

baru saja menerima SK pengangkatan, Suhaili mengajak agar banyak bersyukur. Bahwa tidak semua orang bisa diangkat sebagai CPNS. Rasa syukur itu haruslah dijawab dengan memberikan kinerja terbaik. Demi kemajuan Loteng dan NTB pada umumnya. Jangan kemudian setelah diangkat menjadi CPNS, kemudian bermalasmalasan. Karena menjadi CPNS barulah tahap awal. Masih ada tahapan lagi yang harus dilalui. Sebelum benar-benar diangkat sebagai PNS dan menjadi bagian dari keluarga besar ASN Loteng. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menyerahkan SK pengangkatan CPNS

(Suara NTB/kir)

ASN Loteng menghadiri peringatan Isra’ Mi’raj

(Suara NTB/kir)

Bupati, Wabup,Kapolres dan Dandim 1620/WB Loteng foto bersama CPNS yang baru menerima SK.

(Suara NTB/kir)

Sekda Loteng, H. M. Nursiah, S.Sos, M.Si, bersama para ASN lingkup Pemkab Loteng

(Suara NTB/kir)

Penyerahan santunan bagi anak yatim oleh Ketua Baznas Loteng, Bupati dan Wabup Loteng.

SUARA NTB

Jumat, 5 April 2019

Halaman 12

Kasus Perambahan Hutan

Diduga Ada Oknum Dekati Kerabat Tersangka Giri Menang (Suara NTB) – Oknum berupaya memainkan kasus tersangka illegal logging di desa Mareje Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar). Oknum berupaya menghubungi keluarga tersangka dan menjanjikan memfasilitasi kasus ini agar bisa selesai dan tersangka dibebaskan namun dengan syarat oknum ini meminta uang. Bahkan oknum ini mencatut nama perwira Polres Lobar untuk meyakinkan keluarga agar mau menyerahkan uang. Menurut warga Mareje,

Amaq Suhaili, bahwa beberapa hari lalu ada oknum yang mengontak kerabat tersangka perambah hutan mengatasnamakan diri dari kepolisian. Oknum ini meminta agar bisa berbicara langsung dengan keluarga tersangka. “Oknum ini mengiming-imingi akan memfasilitasi kasus illegal logging agar bisa selesai dan tersangka bisa dibebaskan. Dia mau minta uang, oknum ini berupaya memfasilitasi kasus illegal logging ini,” tutur dia. Dalam percakapan via ponsel yang direkam oleh warga,

oknum ini meminta agar bisa bicara langsung dengan pihak keluarga untuk memberitahukan apakah tersangka ini mau dibebaskan atau tidak. Untuk meyakinkan warga, oknum ini pun berani mengatakan bahwa penyidik dan Kasat akan berbicara dengan keluarga tersangka karena tim Polda akan turun ke Polres. Tak sampai di situ, oknum ini berupaya menakut-nakuti keluarga korban bahwa kasus ini jangan

sampai ditangani Polda. Lalu warga pun berupaya memancing oknum agar bisa bertemu langsung, namun oknum ini menolak. Oknum ini berdalih akan langsung bicara dengan keluarga tersangka melaui telpon, alasan oknum ini tak bisa bertemu langsung karena di kantor banyak pengawas dan wartawan. Warga pun berupaya memancing lagi agar bisa bertemu di rumah bersangkutan, namun oknum ini lagi-lagi tidak mau. Oknum ini

meminta agar hal ini tidak disebarluaskan dulu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono membantah keras adanya aparat yang mencoba-coba mengontak keluarga tersangka untuk memfasilitasi penyelesaian kasus. “Tidak ada yang memfasilitasi apa-apa, intinya proses (hukum) lanjut kok,” tegas dia. Pihaknya berharap agar warga melaporkan nomor oknum yang mengontak pihak keluarga atau warga agar pihaknya bisa melacak. Menurut

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

dia, yang melakukan tindakan ini adala oknum dan bukan dari anggota. Sebab kalau anggota tidak akan berani bermainmain dalam penanganan kasus. Diketahui, dua pelakuperambahan hutan insial R (26) tahun asal Batu Petak Desa Mareje dan AR alias Selip (37) Dusun Pelan Desa Mareje kecamatan Lembar sebagai tersangka. Selain mengamankan dua tersangka ini, pihak Polres tengah memburu sopir truk yang melarikan diri, Pihak polres juga akan menggali keterangan dari kedua pelaku terkait dugaan keterlibatan para cukong perambahan hutan. (her)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR.4408 TJ NOKA : NOSIN /MH354P00CDJ962877 : 54P962988 AN.IRWAN BUDIANA HLG DJL LINGKAR SELATAN

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R2 HONDA DR.5179 MA NOKA/NOSIN : MHIJFS114FK254534/ J F 1 E - 1 2 5 1 7 7 9 AN.RAHMAN HALIM,SH HLG D’SKTR JALAN BRAWIJAYA CAKRANEGARA KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 5 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Jumat, 5 April 2019

Peluncuran Samsat ”Online”

Upaya Minimalisir Tunggakan Pajak Kendaraan Mataram (Suara NTB) NTB jadi salah satu daerah yang melakukan launching atau peluncuran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dengan sistem online. Pola ini akan memudahkan akses masyarakat membayar pajak sekaligus mengurangi tunggakan. Sebagai langkah awal penerapan sistem online ini, Kamis (4/4) siang kemarin berlangsung teleconfrence antara pihak Korps Lalulintas (Korlantas) Mabes Polri dengan Polda dan stakeholder terkait di 24 provinsi. Sementara di NTB, relay teleconfrence berlangsung di lantai dua Gedung Biro Operasional (Roops) Polda NTB. Dipimpin Direktur Lalulintas Polda NTB, Kombes Pol. Amin Litarso, dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, Mohammad Husni, Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Mulyadi. Dalam video conference itu, Kepala Korps Lalulintas (Kakorlantas) Mabes Polri menyampaikan arahan kebijakan soal peluncuran Samsat Online, berlaku untuk seluruh daerah. Di mana launching dilakukan secara bertahap di tujuh provinsi tahun 2017 dan diselesaikan 17 provinsi. Seluruh perwakilan provinsi menjadi peserta video conference, termasuk di NTB. Menurut M. Husni, sistem online itu akan sangat memudahkan pihaknya memaksimalkan sektor penerimaan pajak kendaraan. Jumlah tunggakan pajak sebelumnya relatif cukup besar, 40 persen dari total penerimaan. ‘’Kalau bicara potensi penerimaan (pajak) NTB ini Rp600 miliar, tapi target Rp 400 miliar. Dari jumlah (target) itu, penerimaan 60 persen. Kalau sisanya 40 persen tunggakan, berarti yang jadi tunggakan sekarang ada sekitar 190 miliar. Ini yang sedang kita maksimalkan,’’ kata Mohammad Husni. Mewakili Bappenda, khususnya Pemprov NTB, ia mengapresiasi pola digitalisasi proses pemungutan pajak tersebut yang terintegrasi dengan Polri, karena akan mempermudah para Wajib Pajak (WP) di mana pun mereka berada. ‘’Di mana pun wajib pajak berada, tidak harus pulang atau balik, jadi ini sangat memudahkan. Saya kira ini akan menekan angka tunggakan tadi,’’ harapnya. Dalam proses ini, pihaknya terintegrasi dengan Polri, khususnya Polda NTB, kemudian terkoneksi dengan kabupaten dan kota di NTB. Sementara Dir Lantas Polda NTB menjelaskan, setelah launching sistem online tersebut, tinggal proses pelaksanaan. Saat ini, sebut dia, hanya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang belum didukung perangkat lengkap. ‘’Kami masih tunggu hibah dari Bappenda untuk komputer, baru kemudian di instal untuk online. Sehingga kita

akan terintegrasi,’’ jelasnya. Secara teknis kemudahan dimaksud, pemilik kendaraan asal daerah lain, bisa melakukan pembayaran di seluruh daerah di NTB ketika berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Tidak hanya pembayaran pajak, juga berlaku untuk iuran Jasa Raharja. ‘’Misal, saya punya kendaraan Sidoarjo, tapi sementara saya pakai (kendaraan) itu di NTB. Kesulitannya selama ini bayar pajak harus pulang ke Sidoarjo. Ke depan, saya bisa bayar pajak dari NTB,” ujarnya mengilus-

trasikan kemudahan dimaksud. Sebaliknya juga berlaku untuk kendaraan kode nomor polisi DR atau EA yang berada di luar NTB, bisa membayar melalui daerah tersebut. Mulyadi menambahkan, ke depan tidak ada lagi alasan masyarakat pemilik kendaraan luar sulit membayar pajak di NTB. Sebab dengan kemudahan yang diberikan melalui sistem online, akan memangkas biaya dan waktu. Karena wajib pajak tidak harus pulang atau pergi ke daerah asal kendaraan tersebut. (ars/*)

(Suara NTB/ist_fitri bappenda)

Suasana video conference peluncuran Samsat sistem online di ruang Roops Polda NTB, Kamis (4/4).

Halaman 14

Kaukus Milenial NTB Gelar Talkshow ”Milenial Memilih” Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan partisipasi kaum milenial pada pemilu 2019, Kaukus Milenial Nusa Tenggara Barat menggelar Talkshow “Milenial Memilih” di Cofe Nice Jalan Lingkar Selatan Mataram, Rabu 3/4) malam. Hadir dalam kegiatan tersebut, Koordinator Nasional Kaukus Milenial, Sabolah Al Kalamby, Komisioner Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril, Presiden Mahasiswa IKIP Mataram, Agus Setiawan, Ketua PKC PMII Bali Nusra, Aziz Muslim berserta puluhan perwakilan OKP, Mahasiswa dan OSIS se-Pulau Lombok. Koordinator Nasional Kaukus Milenial, Sabolah Al Kalamby, mengatakan tujuan kegiatan itu untuk mengajak milenial turut berpartisipasi memberikan suaranya pada Pemilu 2019. “Kegiatannya untuk memberikan pemahaman untuk generasi milenial akan pentingnya pemilu. Penting memberikan hak pilih pada calon mana saja yang diyakini,” ujarnya. Dia mengatakan, kontribusi suara generasi milenial sangat penting, karena 40 persen dari total pemilih di Indonesia adalah milenial. Sehingga, milenial harus berperan menentukan hak pilih mereka tanpa golput. ‘’Kemudian jangan anggap generasi milenial hanya yang ada di bangku sekolah atau kuliah saja, melainkan mereka yang belum mengenyam pendidikan yang masuk generasi milenial harus berkontribusi dalam Pemilu,’’ un-

(Suara NTB/ist)

TALKSHOW - Talkshow “Milenial Memilih” yang digelar Kaukus Milenial NTB di Cofe Nice Jalan Lingkar Selatan Mataram, Rabu, 3 April 2019 malam. gkapnya. Selain itu, diskusi santai tersebut mengajak milenial untuk tidak terlibat dalam kampanye SARA, ujaran kebencian dan berita bohong. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril, mengapresiasi semangat milenial untuk berperan positif dalam Pemilu. Terlihat dari antusias milenial yang hadir dalam diskusi. ‘’Bagaimanapun juga milenial menentukan dalam politik ini. 42 juta sekian pemilih se-Indonesia yang umurnya 17 sampai 30 tahun. Kami mengapresiasi kegiatan ini,’’ ucapnya. Kegiatan ini dinilai penting untuk membangun kesadaran milenial

(Suara NTB/ist_fitri bappenda)

Video conference peluncuran Samsat sistem online dihadiri Direktur Lalulintas Polda NTB, Kombes Pol. Amin Litarso, Kabid Pajak Bappenda Provinsi NTB, Mohammad Husni, Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Mulyadi dan Kepala Bank NTB H. Kukuh Rahardjo

(Suara NTB/ist_fitri bappenda)

Salah satu materi yang dipaparkan pihak Korlantas Polri dalam video conference.

RADIO

dalam Pemilu. Dia berharap kegiatan serupa dengan sasaran milenial terus dilakukan di banyak tempat. ‘’Bawaslu juga melakukan itu, di sekolah-sekolah, kampus-kampus. Mereka siap menjadi relawan partisipatif untuk mengawasi bersama proses Pemilu,’’ jelasnya. Untuk mengantisipasi agar milenial yang telah berusia 17 tahun pada April ini agar dapat memilih, Bawaslu telah berkoodinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman terlebih dahulu. ‘’Karena nanti akan keluar Suket (surat keterangan), karena putusan MK terakhir boleh memilih menggunakan Suket,’’ jelasnya. (nas)

SUARA NTB

Jumat, 5 April 2019

Halaman 15

Pembangunan Manusia untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari Dari Hal. 1 Dengan 179 usulan di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang serta 9,5 persen di antaranya disetujui kementerian/lembaga. Sementara OPD kabupaten/kota di NTB mengajukan 1.873 usulan, dengan 94 di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan baru 1,1 persen di antaranya disetujui kementerian/lembaga. Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah pembangunan dan pengelolaan TPA Regional, pengolahan dan pengelolaan pengolah limbah B3, pengembangan industri pangan lokal. Kemudian pengembangan desa mandiri pangan, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi. Penyediaan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Musrenbang tahun ini, tidak hanya melibatkan seluruh kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun juga melibatkan seluruh perangkat pemerintahan hingga di tingkat paling bawah, yaitu kepala desa. Pelibatan kepala desa tersebut dibutuhkan untuk mensinergikan dan memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan pemerintah dan masyarakat desa. Sebab, saat ini terdapat

sejumlah program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yang melibatkan desa. Yaitu, program pembangunan desa wisata, zero waste, penanganan kemiskinan dan revitalisasi posyandu. Sehingga, dana desa dapat dialokasikan pada program tersebut. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap Musrenbang ini menjadi forum untuk menyelaraskan program hingga ke tingkat desa. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan Visi NTB Gemilang dengan enam visi yang telah ditetapkan. Yaitu, NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan Melayani, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri, NTB Aman dan Berkah. Orang nomor dua di NTB itu juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya untuk merealisasikan misi tersebut. Yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Mengingat NTB berada pada posisi ring of fire atau cincin api yang rentan terhadap musibah gempa bumi. Selain itu, revitalisasi posyandu, zero waste, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pemeliharaan lingkungan merupakan ikhtiar untuk mewujudkan misi-misi tersebut. Selain itu, investasi di sektor riil, yang akan membuka lapangan pekerjaan merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat NTB yang se-

jahtera. Termasuk penguatan kewirausahaan dan peningkatan SDM masyarakat. ‘’Kita sedang berjuang bagaimana mewujudkan NTB bersih melalaui program zero waste. Bagaimana mengubah mindset masyarakat, bahwa sampah bukanlah masalah namun berkah,’’ kata Wagub saat membuka Musrenbang NTB 2019. Wagub juga menjelaskan, pembangunan di Pulau Lombok akan menggunakan pendekatan Lombok Eco City Island dengan menggunakan anggaran dari pusat dan luar negeri. Sedangkan Pulau Sumbawa, menggunakan pendekatan Sumbawa Eco Zone dengan menggunakan anggaran daerah. Kepala Bappenda NTB, Ir. Ridwansyah MTP menjelaskan, tema Musrenbang tahun 2019 ini adalah Pembangunan Manusia untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari. Ridwan menjelaskan, setelah enam bulan dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyusun RPJMD, yang disahkan pada 13 Maret 2019 lalu. “Musrenbang ini menjadi sangat strategis untuk mencapai Visi Membangun NTB Gemilang,” katanya. Musrenbang ini merupakan forum di mana para pelaku pembangunan akan menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Untuk kegiatan itu, ia melaporkan sekitar 812 orang yang terli-

bat. Di antaranya para Walikota/Bupati se-NTB, Kepala OPD, kepala desa, anggota organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan. ‘’Tiga kata kunci, yaitu kita selarasakan, sinergikan dan kita wujudkan NTB Gemilang,’’ ungkapnya. Pada kegiatan itu, juga diberikan penghargaan kepada tiga kabupaten dan satu kota yang memiliki perencanaan terbaik bagi pembangunan daerah. Yaitu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Daerah-daerah itu akan mewakili NTB pada ajang yang sama di Musrenbang Nasional mendatang. Selain itu, Pemprov NTB menandatangani kesepakatan bersama dengan bupati/ walikota untuk menyelaraskan program pembangunan. Seperti mitigasi bencana, penanganan sampah melalui zero waste, revitalisasi posyandu, penanganan kemiskinan dan pembangunan desa wisata. Selain Menteri BPN/Bappenas, hadir juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. H. Muhammad Hudoori, M. Si, Sekjen Kementeria ESDM, Dr. Ir. Ego Syahrial, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, Walikota Mataram, Bupati KSB, Bupati Lombok Barat, Ketua TP PKK NTB, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (nas/*)

Di Pulau Sumbawa, 75 Persen Hutan Rusak Dari Hal. 1 dan kawasan terbuka seluas 131.991 hektare. Madani merincikan, sebaran lahan kritis dan lahan terbuka di kabupaten/kota, sebesar 75 persen berada di Pulau Sumbawa, sisanya di Pulau Lombok. Lahan kritis paling luas berada di Kabupaten Sumbawa seluas 31 persen, disusul Bima 25 persen, Dompu 17 persen. Sumbawa Barat 2 persen dan Kota Bima 1 persen. Sedangkan untuk Pulau Lombok, lahan kritis terbanyak di Lombok Barat 9 persen, Lombok Timur 7 persen, Lombok Tengah 5 persen, dan Lombok Utara 3 persen. Dinas LHK juga telah memetakan daerah yang rawan banjir akibat penggundulan hutan di NTB. Untuk Pulau Lombok terdapat di DAS Kokok Nangka dan DAS Kokok Pasiran dengan daerah terdampak Desa Darakunci dan Belanting. Di Kabupaten Sumbawa, DAS Sumbawa dan DAS Moyo dengan daerah terdampak Sumbawa, Labuhan Badas, Moyo Hulu dan Moyo Hilir. Di Dompu, daerah yang rawan banjir terdapat di Mata, Cabang, Banggo, Kempo dan Kota Dompu. Sedangkan di Bima, daerah rawan banjir terdapat di Kota Bima, Talabiu, Tente dan Bolo. Madani mengatakan bencana banjir di daerah-daerah tersebut tak dapat terelakkan.

Menristekdikti Setujui Pendirian dan Penegerian Tiga PT di NTB Dari Hal. 1 Ke tiga kampus/universitas tersebut adalah Universitas Negeri Sumbawa (UTS) serta Poltekpar di KLU dan Bima. Menurut gubernur, penegerian universitas ini akan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan yang ada

di daerah ini. ‘’Mudah-mudahan dengan hadirnya tiga perguruan tinggi negeri di NTB akan membuat pembangunan manusia kita menjadi lebih baik,’’ harap gubernur. ‘’Dalam pertemuan tadi kami bersama dengan Rektor Unram, Bupati Bima, Bupati KLU dan perwakilan UTS. Per-

temuan ini intinya adalah untuk pendirian Poltek Negeri di Bima dan Lombok Utara. Serta penegerian UTS,’’ jelas orang nomor satu NTB tersebut. Gubernur juga menegaskan tidak akan menunda-nunda waktu untuk mewujudkan hal tersebut. ‘’Kita akan mulai segera mungkin. Insya Allah

minggu depan kita akan mulai melakukan visitasi, syarat-syaratnya segera akan kita lengkapi,’’ tegasnya. Gubernur menambahkan, bahwa pendirian dan penegerian kampus walau dikebut, pemerintah akan tetap hati - hati dan memperhitungkan dampak yang mungkin terjadi.

‘’Akan kita lihat hasil visitasinya. Karena ini juga menyangkut nasib dosen yang sudah ada dan lama di sana. Jangan sampai, penegerian sudah kita laksanakan, namun dosen-dosen lama tidak mendapat jaminan kerja. Ini yang akan jadi masalah. Kita akan perjuangan,’’ tutup gubernur. (r)

Banjir Dompu Diduga Akibat Alihfungsi Hutan Menjadi Ladang Jagung Dari Hal. 1 Sementara Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB Agung Pramuja menam-

bahkan, banjir di sejumlah kelurahan di Dompu juga dipicu sedimentasi, meski sudah ada upaya normalisasi sungai sebelumnya. “Diperparah de-

ngan intensitas curah hujan tinggi,” sebutnya. Sementara banjir di Kecamatan Woja lebih disebabkan air bah kiriman dari Soroman-

di Kabupaten Bima. Wilayah lingkar luar yang dekat dengan Soromandi itu, mendapat banjir kiriman. Faktor pemicunya juga sama, karena alih fungsi

Bayar Sesuai NJOP Dari Hal. 1 Menurut Kajati NTB, Arif, SH,MM, sudah ada penandatanganan kerjasama antara pihaknya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan ITDC sebelumnya. Sehingga ketika ada persoalan terkait pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pihak ITDC meminta pendampingan. Termasuk persoalan pembebasan lahan untuk sirkuit MotoGP sepanjang 4,3 Km di atas lahan 10,5 hektar. Saran dia, lahan harus diselesaikan, namun harus dihindari persoalan hukum. ‘’Kalau pun harus dibayar ya dibayar. Tapi kalau memang sesuai NJPO, ya gunakan pedoman NJOP itu,’’ kata Kajati di kantornya Kamis (4/4). Setelah terikat MoU dengan ITDC, Kajati sudah menyiapkan beberapa langkah untuk membantu memperlancar pembangunan sirkuit Mandalika, termasuk KEK secara umum. Ini demi memenuhi kesepakatan dengan Dorna selaku

promotor penyelenggaraan MotoGP. Namun sebelum pendampingan hukum, pihaknya perlu mengetahui detail persoalan agar tidak jadi asumsi. ITDC disarankan menyampaikan presentasi ke pihaknya jika persoalannya semakin rumit. Karena berkaitan dengan lahan enclave atau kepemilikan pihak ketiga di dalam kawasan, maka harus diurai satu per satu. Siapa yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan didukung dengan bukti bukti. ‘’Kami masih tunggu presentasi dari ITDC. Tapi seperti itu saran kami, jika harus diselesaikan, agar sesuai NJOP. Nah, nilai NJOP ini berapa besarannya? Ini yang perlu dibahas, agar tidak jadi masalah dikemudian hari,’’ jelas Kajati. Diketahui saat ini lahan sekitar arena sirkuit MotoGP sedang dalam proses penghitungan nilai lahan oleh tim appraisal. Dari penghitungan dan pengukuran itu, menjadi dasar pembayaran sesuai NJPO.

Menguatkan penjelasan Kajati, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Odermaks Sombu, SH., MH menambahkan, legal opinion sudah disiapkan untuk memberi gambaran solusi kepada pihak ITDC yang sedang melakukan upaya clear and clean lahan sirkuit Mandalika. “Konsep LO sudah siap atas permintaan ITDC, tinggal kami sampaikan,” ujarnya. Soal apa materi LO, tidak bisa dijelaskannya, karena akan disampaikan ke ITDC. “Sifatnya hanya kita sampaikan ke ITDC sebagai pihak yang meminta,” jelasnya, didampingi JPN Iksan Asri, SH. Pihaknya sangat mendukung penuh upaya percepatan lahan sirkuit yang rencana akan digunakan pembalap dunia kelas 990 CC pada tahun 2021 mendatang. Dengan upaya pendampingan hukum dan LO itu, persoalan lapangan cepat teratasi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Satu sisi paling penting menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar. (ars)

Menteri PPN Minta NTB ‘’All Out’’ Kembangkan Pariwisata Dari Hal. 1 Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi non tambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB di triwulan III 2018. Sementara tambang dan penggalian mengalami penurunan di 2015-2018. Nilai ekspor NTB juga mengalami fluktuasi di 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga. Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir. ‘’Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018,” jelasnya. Menurut Bambang, permasalahan NTB adalah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah di bawah nasional, meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Sumbawa Barat berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB NTB dengan sumbangan 18,61 persen. Berbanding terbalik dengan Kota Bima yang berkontribusi 2,95 persen terhadap PDRB provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi juga berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat 23,48 persen, disusul Kota Mataram 5,67 persen. Tingkat kemiskinan NTB masih berada di atas rata-rata nasional dan cenderung menurun di 2014-2018. Per September 2018, jumlah penduduk miskin NTB sebanyak 735,6 ribu atau 14,63 persen, turun dari September 2017 atau 15,05 persen. Tingkat ke-

miskinan sebagian besar kabupaten/kota berada di atas rata-rata nasional, kecuali Kota Bima dan Kota Mataram. IPM NTB per periode 20142017 relatif lebih rendah dibandingkan nasional, tetapi terus mengalami peningkatan dalam periode yang sama. Pertumbuhan IPM berada di atas nasional dan mengalami peningkatan di tahun terakhir. Kota Mataram menduduki IPM tertinggi, disusul Kota Bima, sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Lombok Utara. Tingkat pengangguran NTB berada di bawah nasional, namun sedikit meningkat di tahun terakhir. Secara spasial, seluruh kabupaten/ kota di NTB sudah berada di bawah angka rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Bima, sedangkan tertinggi di Kota Mataram dan disusul Kabupaten Sumbawa Barat. Sebaliknya, rasio gini berada di bawah angka rasio gini nasional dan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Namun, per periode 2015 hingga 2018, rasio gini NTB meningkat sebesar 0,391 pada 2018. Berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah yang cukup jauh antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan kabupaten/kota lainnya. ‘’Untuk mencapai target nasional, NTB harus memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1,55 persen, tingkat kemiskinan maksimal 13,52 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maksimal 3,49, dan IPM sebesar 68,87,’’ kata Bambang. Untuk itu, kebijakan pembangunan NTB di 2020 perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik dan bendungan. Kemudian meningkatkan investasi dengan NTB yang ramah

investasi, meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu mendorong sinergi program kemiskinan antar pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten melawan kemiskinan dari desa. Dan mengakomodasi program yang berhubungan dengan komponen IPM, terutama kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan kondisi dan isu pembangunan di NTB, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 2020 diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi Laut. Peningkatan produksi pertanian melalui dukungan DAK Pertanian, Peningkatan akses sanitasi melalui dukungan DAK Sanitasi, dan Pengurangan tingkat pengangguran melalui dukungan DAK IKM dan Pasar. Ia menyebut OPD NTB mengajukan 563 usulan. Dengan 179 usulan di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 9,5 persen di antaranya disetujui kementerian/lembaga. Sementara OPD kabupaten/kota di NTB mengajukan 1.873 usulan, dengan 94 di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan baru 1,1 persen di antaranya disetujui kementerian/lembaga. Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah pembangunan dan pengelolaan TPA Regional, pengolahan dan pengelolaan pengolah limbah B3, pengembangan industri pangan lokal. Kemudian pengembangan desa mandiri pangan, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi, penyediaan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. (nas)

menjadi perladangan jagung. Pihaknya menurunkan tim untuk identifikasi lebih detail penyebab banjir. Selain itu, sudah mengirim logistik tambahan untuk membantu BPBD setempat suplai bahan makanan ke korban. Sejauh ini, BPBD Dompu dan Pemda setempat masih sanggup menangani korban dan dampak banjir. (ars)

Karena kondisi hutan di daerah hulu memang sudah rusak parah. Ia mengatakan reboisasi terhadap lahan-lahan kritis sudah mulai dilakukan tetapi hasilnya akan dapat dirasakan 4-5 tahun mendatang. ‘’Kalau hasil nanam pohon masih menunggu waktu yang lama. Tapi ini sambil berjalan. Harus ada dibuat embung, dam pengendali, sumur resapan. Pelebaran sungai sambil melakukan reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul,’’ kata Madani. Ia tak memungkiri penyebab banjir di Pulau Sumbawa akibat hutan yang dirambah untuk menanam jagung. Untuk itu, perluasan areal tanam jagung ke kawasan hutan harus dikendalikan. ‘’Jangan memperluas lagi merambah hutan untuk tanaman jagung. Karena hutan dirambah, air tak bisa tertahan,’’ katanya. Untuk jangka pendek, mencegah banjir bandang menerjang permukiman warga, Madani mengatakan perlu dibuat embung retensi, dam pengendali banjir dan sumur resapan di bagian hulu. Selain itu, perlu juga dilakukan normalisasi sungai. Kemudian, sawah juga perlu dibuat

terasering. ‘’Sudah rapat koordinasi dengan Bupati Dompu, untuk sama-sama tak ada perluasan ke kawasan hutan. Pak Bupati juga sudah berkomitmen sama-sama menanam kembali hutan yang gundul,’’ katanya. Namun, kata Madani penanaman pohon tidak langsung dapat dilihat dampaknya dalam waktu dekat. Tetapi butuh waktu 4 - 5 tahun, baru kelihatan hasilnya. Sehingga daerah-daerah yang berada di kawasan rawan banjir yang daerah hulu sudah rusak, maka akan tetap menjadi daerah langganan banjir. ‘’Akan tetap menjadi langganan banjir, kalau tak dibangun dam pengendali dan pelebaran sungai, serta perbaikan saluran drainase,’’ terangnya. Madani mengajak Pemda kabupaten/kota sama-sama menjaga hutan agar tetap lestari. Meskipun kewenangan sektor kehutanan berada di provinsi. Namun semua berkepentingan terhadap menjaga kelestarian lingkungan. ‘’Jangan lihat kewenangan. Kalau provinsi di Mataram, tidak akan merasakan dampaknya. Tapi kabupaten/kota,’’ tandasnya. (nas)

Belum Nikmati Listrik Dari Hal. 1 yang belum menikmati listrik tersebar di 10 kabupaten/kota. Ini adalah kerja kita bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemda kabupaten/kota. Supaya kita bisa mencapai target ideal 99,99 persen,’’ kata Syahrial dikonfirmasi usai menghadiri Musrenbang 2020 di Mataram, Kamis (4/4) siang. Agar semua masyarakat NTB dapat menikmati listrik, Pemda perlu mengalokasikan anggaran dalam APBD. Syahrial mengatakan, Pemerintah Pusat juga akan mengalokasikan anggaran agar rasio elektrifikasi NTB segera mendekati 100 persen. ‘’Pemerintah pusat tentunya menganggarkan. Tapi kemampuan terbatas. Kita minta Pemda melalui APBD-nya juga menganggarkan,’’ harapnya. Syahrial menambahkan, NTB sudah memiliki Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Pihaknya me-

minta Perda RUED dijalankan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar lampu. “Ini kita harus sama-sama, bahu membahu membantu dengan Energi Baru Terbarukan (EBT),” tandasnya. Ia melihat potensi EBT di NTB cukup besar, misalnya panas bumi Sembalun Lombok Timur. Dikatakan, Kementerian ESDM telah menetapkan wilayah kerja pengembangan panas bumi Sembalun. Memang, katanya, pengembangan energi panas bumi butuh waktu yang lama untuk eksplorasi. Kementerian ESDM telah mengundang investor untuk mengembangkan energi panas bumi Sembalun. ‘’Namun karena dulu ada paradigma bahwa panas bumi menyebabkan kekeringan, menyebabkan rusaknya hutan. Namun sekarang ini di Bali juga berkembang. Kita harapkan di Sembalun ini juga ada investor yang mulai tertarik,’’ pungkasnya. (nas)

Jumat, 5 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

Paket ’’Table Manner’’ Terlengkap di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Ilmu pengetahuan mengenai tata cara maupun etika makan yang tepat dalam acara gala dinner atau perjamuan makan resmi tentunya sangat penting untuk dipelajari. Termasuk bagaimana cara memotong daging yang tepat atau sekadar pengetahuan mengenai jenis gelas, sendok, garpu yang digunakan dalam acara perjamuan makan resmi merupakan pengetahuan yang dapat dipelajari dari Table Manner. Golden Palace Hotel Lombok yang terkenal dengan ken-

yamanan dan fasilitas terlengkapnya menjadikan hotel berbintang empat ini sebagai pilihan para tamu yang ingin mempelajari Table Manner bertaraf Internasional. Paket Table Manner yang dibandrol dengan harga mulai dari Rp150.000/pax untuk minimum pemesanan 30 pax ini sudah termasuk dengan teori dan praktik tentang table manner dari instruktur profesional yang berpengalaman, hotel tour, satu set menu makan siang atau malam, standard microphone & sound system, screen, note pad, white

board dan yang terpenting adalah sertifikat. “Table Manner sangat penting untuk dipelajari, apalagi untuk yang sering menghadiri jamuan makan resmi baik nasional maupun internasional. Maka tak heran sudah banyak sekolah, instansi pemerintahan dan swasta, dan persatuan organisasi yang mengadakan kursus table manner di hotel kami, apalagi paket table manner dari kami harganya sangat terjangkau,” tutur Reeza Pahlevie selaku F&B Manager di hotel yang terke-

nal dengan kelezatan makanannya ini. “Saya sangat senang mengikuti kegiatan table manner ini, karena dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai tata cara dan etika makan yang tentunya akan sangat berguna untuk ke depannya, pelajaran dan fasilitas yang diberikan pun sangat memuaskan,” tutur Fathur, salah satu siswa SMK yang mengaku puas dengan kegiatan Table Manner yang telah berlangsung di Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden L.12.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok untuk beristirahat sembari menikmati makanan khas Pulau

Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com (r)