Edisi Kamis 5 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 5 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 4 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua TP PKK NTB Bedah Problematika Stunting di Seminar Nasional

(Suara NTB/humasntb)

DIBUKA - KetuaTim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, membuka sekaligus menjadi keynote speaker pada seminar nasional, Rabu (4/3) di Mataram.

KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc membuka sekaligus menjadi keynote speaker pada seminar nasional, Rabu (4/3) di Mataram. Seminat bertajuk “Stunting dan 8000 Hari Pertama Kehidupan”. ‘’Ini sebuah topik yang selalu menarik karena ini selalu men-

jadi tugas kita bersama dalam menyelesaikannya,’’ ujar Niken mengawali sambutannya. Istri Gubernur NTB ini memaparkan penyebab stunting. Ia mengatakan, penyebabnya meliputi penyebab dasar, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. ‘’Selain ke tiga penyebab itu, kita di NTB ada faktor penting lagi yang menjadi

penyebab stunting yakni pernikahan anak,’’ ujarnya. Permasalahan stunting diibaratkan mata rantai yang tak terputus. Mulai dari kurang gizi pada remaja putri, kurang gizi pada ibu, bayi kurus dan anak kerdil. Tubuh anak yang mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada perkembangan otak dan perkembangan

L’Etape Jadi Event Pembuka MotoGP 2021

Mataram (Suara NTB) – Gelaran L’Etape sebagai bagian Tour de Franch disebut dapat menjadi event pemanasan menyambut MotoGP 2021. Pasalnya, gelaran gowes tersebut menjadi event pertama berskala internasional yang akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. kan diri menyambut MotoGP 2021. Terutama untuk koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mempersiapkan event internasional dengan ribuan orang peserta. ‘’Jadi ini tidak hanya ITDC (yang bersiap), tapi juga masyarakat. ITDC jadi lebih siap menyelenggarakan, masyarakat juga teredukasi dan lebih siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan event

TO K O H Cabut Izin Operasional PPTKIS PEMPROV NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mencabut izin operasional satu perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena diduga terlibat human trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemprov mencabut izin operasional PT. IJ, karena direkturnya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengiriman 84 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB ayng ditampung di penampungan ilegal di Jakarta Timur, 27 Desember 2019. Bersambung ke hal 15

M.Agus Patria (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Siagakan 10 RSUD

I Gede Putu Aryadi

NTB meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Corona pascapengumuman adanya dua orang yang positif kena virus tersebut di Depok Jawa Barat (Jabar). NTB telah menyiapkan dua rumah sakit (RS) rujukan untuk pasien yang diduga suspect Corona. Selain itu, 10 RSUD yang berada di kabupaten/ kota juga disiagakan. Bersambung ke hal 15

internasional,’’ ujar Pari. Bahkan dalam prosesnya, pemerintah daerah juga disebut mendapat kesempatan untuk melatih diri berkoordinasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Khususnya untuk menyukseskan gelaran balap sepeda dengan jumlah peserta mencapai 1.300 orang tersebut. Diterangkan Pari untuk menyukseskan L’Etape pi-

LPA Dampingi Kasus Dugaan Penelantaran Anak Mataram (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB memastikan diri akan ikut mendampingi kasus dugaan penelantaran anak yang diduga dilakukan oleh Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril. LPA berharap kasus yang saat ini tengah bergulir di tingkat pemeriksaan oleh pihak aparat kepolisian itu, menemui titik terang. ‘’Prinsifnya LPA akan mendampingi anak yang ingin mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, dan ini wajib dilindungi nasibnya, siapa orangtuanya, ini penting dalam konteks anak ini mendapatkan haknya,” ujar Ketua LPA, Joko Jumadi kepada Wartawan, Rabu (4/3) kemarin. Menurut Joko, bahwa upaya mencari kepastian terkait dengan orang tua anak tersebut, juga merupakan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan anak dan perempuan. Sekalipun peristiwanya sudah berlangsung lama, namun bagaimanapun tetap bahwa anak yang diduga ditelantarkan itu sudah menjalani masa kanak-kanak. “Dalam konteks kejadiannya kan sudah lama sejak dia masih anak-anak. Kemudian ini ada kaitannya dengan hak seorang anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan itu dilindungi oleh Undang-undang. Sehingga saya pikir LPA turun mendampingi tidak untuk membuat ada pihak yang dirugikan, hanya harapkan kejelasan status,’’ ujarnya. Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram itu, bahwa upaya pembuktian yang penting dilakukan adalah dengan melakukan tes DNA. Jika proses tersebut sudah dijalankan, maka soal terbukti dan tidaknya itu soal lain, akan ada kejelasan dan kepastian hukum. ‘’Ini sebenarnya akan selesai dengan DNA sangat mudah dan fair, kalau dia memang bukan anaknya yang selesai di situ. Tapi karena ini dalam konteks mendapatkan hak, kita usahakan yang paling soft dulu, minta secara mediasi kedua belah pihak penyelesaian masalah ini dengan tes DNA saja,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 15

partisipan, dan memanfaatkan 303 lapak yang telah disiapkan. ITDC juga menyiapkan area fasilitas umum berupa pembangunan toilet berstandar internasional dengan 40 bilik untuk pria dan wanita. Selain itu, dibuat juga pusat informasi yang akan mengakomodir kebutuhan untuk pengamanan, CCTV, dan pusat kesehatan. ‘’Kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh kontraktor, terutama untuk beberapa jalur yang memang bersinggungan dengan rute balap L’Etape,’’ ujar Pari. Bersambung ke hal 15

kan meliput penanganan gizi secara langsung terhadap anak yang telah terindikasi stunting dan penanganan lintas sektoral atau kolaborasi baik pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah, lembaga sosial, akademisi, media massa dan masyarakat bersatu padu menyelesaikan permasalahan stunting. Bersambung ke hal 15

5.000 Peserta akan Ikuti ’’L’Etape Tour de France’’ PERSIAPAN NTB sebagai tuan rumah L’Etape sebagai rangkaian Tour de France pada April 2020 mendatang terus digenjot. Terutama untuk mematangkan akomodasi ribuan orang dari 18 negara yang menjadi peserta gowes internasional tersebut. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, L. Moh. Faozal, S.Sos,M.Si menerangkan, potensi seluruh peserta L’Etape mencapai 5.000 orang. ‘’Dari 1.300 (peserta) sepeda, dia bisa bawa 3-4 orang keluarganya,’’ prediksi Faozal Rabu (4/3) saat memberikan keterangan pers di Mataram. Beberapa negara yang akan mengikuti event internasional tersebut antara lain Singapore, Australia, Thailand, Aljazair,Italia, Amerika, Pakistan, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Kanada, Prancis, Portugal, Vietnam, jepang, China, Korea, dan Brazil. Mempertimbangkan penyebaran virus Corona (Covid-19), Faozal menyebut penyelenggaraan L’Etape di Indonesia telah menyiapkan juga strategi siaga. Dicontohkan Faozal seperti Singapura yang mengirim peserta terbanyak dari negara lainnya, yaitu mencapai 39 orang. Di sisi lain, Singapura saat ini menjadi salah satu negara yang paling diwaspadai untuk penyebaran virus Corona. ‘’Ini segera kita koordinasikan dengan Imigrasi di pusat, memastikan bagaimana regulasi yang bisa segera kita kirim calon peserta,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 15

Wisatawan ke Tiga Gili Stabil, Pelaku Wisata Masih Panik Mataram (Suara NTB) Dampak virus Corona menyasar sektor, termasuk pariwisata yang ikut terpuruk. Namun jumlah wisatawan ke tiga gili di Lombok Utara masih stabil. Sementara pelaku wisata merasakan kepanikan sebagai reaksi atas situasi tersebut. Menurut Kepala Syahbandar Pemenang Heru Supriyadi, virus Corona yang sudah masuk ke Indonesia, belum berdampak signifikan. Justeru jumlah kedatangan turis terbaru naik turun dan cenderung stabil. ‘’Kedatangan

wisatawan relatif masih stabil seperti bulan Januari – Februari kemarin,’’ kata Heru Supriyadi. Berdasarkan data penumpang per hari Selasa (3/3) lalu, jumlah penumpang masih di angka sekitar 1000 orang. Seperti di Gili Trawangan, jumlah wisatawan dan penumpang yang turun 725 orang, Gili Air 286 orang, Gili Meno 27 orang. Total penumpang yang turun per 3 Maret, 1.124 orang. Kapal cepat yang melayani rute itu diantaranya Gili Gili 3, Samaya One Pride 99, BWE VII, Putri Island, Gili Gateway, Wahana V,

Free Bird Exp 02, Putri Island 08, Meranti Exp 33, Ekajaya 25, Ekajaya 26, Ostina 99, Golden Queen 01, Super Scoot III, Ekajaya 23, Meranti Exp 33 dan Ostina 3. Ke 18 operator fastboat yang beroperasi itu, melayani satu kali trip dari Bali ke tiga gili, transit pemeriksaan di Pelabuhan Pemenang. Belasan kapal cepat itu dengan ratarata kapasitas penumpang 78 sampai 218 orang. Bersambung ke hal 15

FASTBOAT - Wisatawan asing turun dari fastboat untuk pemeriksaan di Pelabuhan Pemenang beberapa waktu lalu sebelum menuju Gili Trawangan.

(Suara NTB/ars)

Target dan Kinerja Keuangan Bank NTB Syariah Tahun 2019 Melaju Positif

(Suara NTB/bay)

(Suara NTB/bul)

Jajaran Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah

Mataram (Suara NTB) Jajaran direksi Bank NTB Syariah dan komisaris menunjukkan kinerja yang sangat positif. Seluruh in- dikator kinerja, baik keuangan dan non keuangan menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik untuk tahun buku 2019. Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah Rabu (4/3) kemarin memaparkan capaian Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini di tahun 2019. H. Kukuh Rahardjo, H. Kukuh Rahardjo Direktur Utama (Suara NTB/bul)

‘’KEK Mandalika memang sudah dibangun dengan standar internasional. Untuk penyelenggaraan seperti (L’Etape) ini ITDC sudah siap menjadi tuan rumah,’’ ujar Kepala Divisi Operasional PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), I Made Pari Wijaya, Rabu (4/3) di Mataram. Diterangkan Pari, L’Etape menjadi kesempatan emas bagi pihaknya untuk mempersiap-

haknya akan segera melakukan beberapa hal. Diantaranya pembersihan kawasan KEK Mandalika dari hewan liar yang berpotensi mengganggu. ‘’Kita akan sterilisasi hewan liar, berkoordinasi dengan Dinas Peternakan, terutama untuk mengantisipasi anjinganjing liar yang berkeliaran,’’ ujarnya. Beberapa persiapan lain juga dilakukan, seperti penyiapan area bazar sebagai venue utama kegiatan. Untuk itu, akan diberikan sosialisasi kepada pedagang UMKM yang masih beraktivitas di KEK Mandalika untuk mengganggu para pembalap maupun

fisiknya. Hal ini akan berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa dan berlanjut ke generasi yang akan datang. ‘’Lingkaran ini harus kita putus kalau tidak, kita akan terus mengalami hal hal seperti ini terus menerus dan ini tentunya memerlukan berbagai macam penanganan,’’ ujar Niken. Penanganan yang dilaku-

Bank NTB Syariah menegaskan, seluruh parameter utama kinerja Bank NTB Syariah sampai dengan Desember 2019 menunjukan pertumbuhan yang diyakini semakin memperkuat Bank NTB Syariah di dalam memberikan layanan perbankan Syariah. Aset bank tercatat sebesar Rp8.640 miliar atau tumbuh 22,76% (yoy), Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai Rp 6.816 miliar atau tumbuh 38,50% (yoy). Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 2

Penundaan Musda

Gelar STQ Tingkat Kelurahan KELURAHAN Mandalika pada bulan Maret 2020 ini akan mencari bibit Qori dan Qoriah melalui gelaran STQ (Seleksi tilawatil Qur’an) tingkat kelurahan. Pelaksanaan STQ tingkat kelurahan ini diyakini bisa melahirkan bibit baru bagi pecinta lantunan ayat suci Alquran di kelurahan Mandalika. Lurah Mandalika, Yusup Hidayat Sahidin mengatakan, pada Rabu (4/3), pihaknya sudah merapatkan kesiapan gelaran STQ tingkat kelurahan. Kata Yusup, STQ tingkat kelurahan ini ialah guna mencari bibit baru qori dan qoriah di semua kelurahan di Kecamatan Sandubaya Mataram. “Intinya kita akan dilaksanakan pada bulan (Suara NTB/viq) Maret. Jadi, kita seleksi Yusup Hidayat Sahidin dulu di tingkat kelurahan. Nanti juara-juaranya kita bisa ikutkan lomba di tingkat kecamatan dan di tingkat lainnya,” katanya. Untuk di kelurahan Mandalika sendiri sambung Yusup, pihaknya sudah melakukan seleksi siapa saja yang bakal tampil di STQ tingkat kecamatan Sandubaya. Kata Yusup, yang meraih juara akan diikutsertakan dalam lomba-lomba MTQ tingkat Kabupaten bahkan tingkat Provinsi. “Untuk semua jenjang. Baik untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa,” tambahnya. Sejauh ini kata dia, pihak kecamatan sudah menyiapkan beberapa item lomba STQ yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Ada pun item yang akan dilombakan dari hasil rapat di kecamatan, ada Tilawah, Hafizul Quran, dan beberapa lomba lainnya seperti pada MTQ umumnya. Lanjut Yusup, ada pun peserta lomba untuk Tilawah dan Hafizul Quran terbagai menjadi tiga golongan. Ada golongan anak-anak, remaja hingga golonga dewasa. Yusup meminta, agar semua anak-anak, bahkan remaja sampai orang dewasa di kelurahan Mandalika bisa ikut ambil bagian dari gelaran STQ di tingkat kecamatan Sandubaya ini. Bukan hanya itu tegas dia, kelurahan juga butuh dukungan dari semua elemen masyarakat untuk ikut memeriahkan gelaran STQ di kelurahan. “Intinya STQ ini tetap kita akan adakan setiap tahun guna mencari bibit-bibit baru,” katanya. Lurah Mandalika ini berharap, dari gelaran STQ tingkat kecamatan Sandubaya, kelurahan Mandalika bisa menjadi juara umum. Dalam beberapa bulan sebelumnya, pihaknya sudah menyiapakan peserta dari kelurahan Mandalika di perhelatan STQ kali ini untuk menyabet juara umum di kecamatan. “Semoga kita bisa juara. Yang jelas kita optimislah. Agar anak-anak kita di kelurahan mampu menyongsong ke arah lebih baik,” tutupnya. (viq)

Belum Mampu Kelola Sampah ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menyayangkan masih ada masyarakat yang membuang sampah di sungai. Terlebih sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tidak diterapkan. ‘’Permasalahan sampah ini merupakan PR bagi pemerintah di tahun 2020,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Menurut dia, fenomena masyarakat buang sampah sembarangan diklaim salah satunya sebagai imbas dari kepadatan penduduk di Kota Mataram. Tren jumlah penduduk di ibukota provinsi ini, terus bertambah. Malik menyoroti pola penanganan (Suara NTB/ist) sampah. Dia menyayangAbdul Malik kan bahwa Pemkot Mataram melalui DLH (Dinas Lingkungan Hidup) belum mampu mengelola sampah secara sistematis. Pola penanganan sampah di Mataram, kata dia, masih bersifat angkut buang. ‘’Hanya sifatnya kumpul di TPS lalu angkut ke TPA,’’ sebutnya. Malik mendorong perlu ada inovasi dari kepala DLH yang baru sebagai nahkoda dalam penanganan masalah sampah. Dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram ini, penanganan sampah tidak bisa dilakukan sendiri oleh DLH. Diperlukan adanya kerjasama dengan stakeholder yang membidangi masalah persampahan. Baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun lingkungan. ‘’Dan ini harus fokus,’’ pintanya. Kenapa kemudian masih ada masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tong sampah, menurut Malik, hal ini tidak terlepas dari karakter masyarakat. ‘’Kalau menurut saya, perlu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengedukasi masyarakat di bidang persampahan,’’ sarannya. Misalnya dengan membentuk penyuluh kebersihan ataupun kader kebersihan.Selanjutnya dilakukan pemilahan sampah. ‘’Dan ada koordinasi DLH, sampai ke tingkat lingkungan,’’ katanya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini membenarkan bahwa komisi III sudah bertemu dengan kepala dinas LH yang baru. ‘’Tinggal kita tunggu progres dari apa yang kita sepakati dengan DLH,’’ imbuhnya. Yang jelas, kata anggota dewan dua periode ini, kalau sarpras dan penjunjang dari persampahan, sesuai dengan keinginan masyarakat, dia yakin permasalahan sampah di Mataram akan selesai. ‘’Kalau kami melihat di daerah yang sudah tidak lagi menggunakan plastik, ada perubahan dalam pola angkut buang samapah. Salah satunya adalah time schedule dan mobiling,’’ terangnya. Bahkan, ketika rapat kerja dengan DLH, komisi yang membidangi masalah kebersihan ini meminta kepada DLH agar menganggarkan sarpras dan penunjang persampahan. (fit)

Mohan Yakin Tetap Didukung Golkar Mataram (Suara NTB) – Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) NTB, semestinya digelar tanggal 5 Maret (hari ini, red) ditunda. Penundaan itu diklaim hanya permasalahan teknis. Tidak ada pengaruh terhadap dukungan paket H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman yang bakal maju sebagai bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota Mataram pada Pilkada mendatang. Demikian ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana ditemui usai menghadiri pembukaan lomba kasidah, Rabu (4/3). Spekulasi berkembang di internal kader partai, bahwa penundaan itu berkaitan dengan siapa yang bakal didorong maju oleh DPP Partai Golkar. Karena, terpilihnya Ketua DPD I Partai Golkar NTB akan menentukan arah figur mana yang bakal diusung pada pesta

demokrasi lima tahunan itu. Mohan kembali menegaskan, hal ini masalah teknis saja. Karena, menunggu kesiapan dari Ketua Umum serta pengurus DPP Partai Golkar untuk membuka Musda tersebut. Dia memiliki keyakinan bahwa tidak ada unsur atau kepentingan politik di dalamnya. “Saya yakin ini masalah teknis saja. Nanti di-reschedule acaranya,” tandasnya. Saat ini, SK dukungan Partai Golkar sedang diperebutkan

oleh calon lainnya. Tak terkecuali H. Baehaqi. Menurut Mohan yang juga Wakil Walikota Mataram bahwa hal itu sangat wajar. Sebagai partai pemenang pemilu dengan perolehan sembilan kursi di DPRD Kota Mataram, semua orang sedang berjuang karena terbatasnya kendaraan politik. Sementara, kuota minimalnya sudah jelas sebagai syarat maju harus memiliki delapan kursi di parlemen. Dengan sumber daya terbatas wajar

SK dukungan Golkar diperebutkan oleh banyak orang. Dalam rangka itu terjadi berbagai macam manuver dinilai wajar saja. Tetapi, ia optimis, pertama, kendaraan politik sudah ada dan sudah pasti Golkar mendukung paket HARUM. Kedua, pihaknya juga sudah lakukan komunikasi politik dengan partai lain supaya menjadi partai pengusung utama. “Siapapun ketuanya saya yakin betul tidak ada mengotak-atik paket HARUM. Paket HARUM dimulai dari bawah dan sangat prosedural,” tegasnya. Mohan memastikan akan membangun koalisi dengan partai politik lainnya. Namun, ia tidak menyebutkan partai apa yang mengusungnya maju

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana sebagai bacalon Walikota. Koalisi akan diumumkan setelah memegang SK dukungan dari partai politik. (cem)

Cegah Infeksi Virus Corona

Warga Mataram Diajak Hidup Bersih

(Suara NTB/cem)

PUKUL REBANA - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Ketua DPD Al – Hidayah Kota Mataram, Hj. Kinnastri Mohan Roliskana memukul rebana sebagai tanda dimulainya lomba kasidah tingkat Kota Mataram.

Lomba Kasidah Jadi Sarana Syiar Islam Mataram (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Al – Hidayah menyelenggarakan lomba kasidah tingkat Kota Mataram. Selain sebagai sarana silaturahmi, juga sebagai upaya menunjukkan eksistensi musik Islam. Kasidah dinilai jadi sarana untuk syiar. Ketua DPD Al – Hidayah Kota Mataram, Hj. Kinnastri Mohan Roliskana menyampaikan, kepengurusan DPD Al – Hidayah telah memasuki usia ke sepuluh tahun. Sebagai lembaga wanita dengan basis Islam tidak berapiliasi dengan partai politik. Organisasi ini berdiri secara independen. “Al – Hidayah ini organisasi independen. Berdiri sejak 1997. Tapi peserta justru takut ikut lomba,” kata Kinnastri dalam sambutannya. Penegasan disampaikan Kinnastri karena melihat peserta kasidah melihat-lihat apakah ada kepentingan politik dalam acara tersebut atau tidak. Namun demikian, dia menegaskan, kepentingan penyelenggaran kegiatan

tersebut hanya untuk menunjukkan eksistensi musik kasidah di masyarakat. Seiring waktu kesenian ini mulai meredup. Padahal, musik kasidah menjadi sarana syiar bagi agama Islam. “Peserta yang ikut 21 grup. Bahkan, satu orang kelompok kasidah berasal dari Lombok Timur,” sebutnya. Memainkan musik kasidah diharapkan tidak saja ibu-ibu. Tetapi harus ada regenerasi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai PT. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengapresiasi gagasan dari pengurus DPD Al – Hidayah menyelenggarakan event tersebut. Pasalnya, kegiatan ini jarang dilaksakanakan. Kegiatan ini akan mewadahi eksistensi dari kasidah selama ini membutuhkan ruang untuk mengaktualisasikan diri untuk menghibur orang lain. Apa yang dilakukan oleh kelompok kasidah di Mataram merupakan tanggungjawab untuk melestarikan kesenian dan budaya. “Kasidah ini

musik yang terbentuk dari Persia. Di Indonesia berkembang dengan baik dan memiliki muatan Islam,” terangnya. Kesenian kasidah membawa lagu berisi nasehat bagi umat Islam. Perkembangannya ada yang berusaha mempertahankan keasliannya dan dikolaborasikan dengan musik kontemporer. Hal ini bisa dilestarikan dan memompa semangat silaturahmi. Kata Mohan, keberadaan kelompok kasidah bukan sekadar hobi, tetapi ada ruang untuk saling tolong-menolong. Mohan menegaskan, bentuk tanggungjawab dari kasidah adalah harus ada regenerasi yang memiliki perhatian pada kasidah. Saat ini, ada pergeseran seiring zaman musik tradisional tersebut. Musik tradisional dikalahkan oleh musik kontemporer yang banyak diminati oleh generasi muda. “Saya sepakat seperti yang disampaikan Ketua DPD Al Hidayah. Harus ada regenerasi melanjutkan musik kasidah ini,” demikian kata Mohan. (cem)

RSUD Mataram Tak Punya Ruang Khusus Tangani Pasien Corona Mataram (Suara NTB) – Dua warga Indonesia yang positif terjangkit corona menjadi signal bagi rumah sakit untuk bersiap menangani kasus tersebut. Dibutuhkan penanganan khusus serta prosedur yang benar. Namun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mataram tak memiliki ruang khusus merawat penderita terinfeksi virus corona. Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menjelaskan, sejak Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo mengumumkan dua warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona, Kementerian Kesehatan langsung meminta seluruh rumah sakit untuk mempersiapkan diri. Khusus rumah sakit di Kota Mataram sudah siap jika sewaktu-waktu ditemukan warga mengidap penyakit yang berasal dari Wuhan, China tersebut. “Antisipasi semua rumah sakit sudah siap. Termasuk kita (RSUD Mataram) siap,” kata dr. Jack, sapaan akrabnya dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (3/3). Masyarakat sebenarnya

tidak perlu panik mengatasi isu virus corona itu. Semakin panik justru akan menghabiskan waktu dan tenaga. Paling penting adalah masyarakat menghindari keramaian, menghindari warga yang batuk pilek serta memiliki suhu tubuh tinggi. Mengatur pola makan, cuci tangan dan lain sebagainya. Dijelaskan, penyakit corona dinilai bukanlah penyakit yang menakutkan. Walaupun di satu sisi, penyebarannya melalui kontak langsung. “Ndak perlu kita pakai masker keluar rumah. Virus ini bakal mati sendiri kalau terkena matahari. Kecuali, kontak langsung dengan orang yang batuk pilek,” ucapnya. Diakui, pihaknya tidak memiliki ruangan khusus menangani pasien terinfeksi corona. Ruang isolasi saat ini hanya untuk pasien kelas tiga dan belum

memenuhi standar. Prosedur penanganan pasien virus corona dengan pasien lainnya berbeda. Kalaupun dibutuhkan akan diatur sesuai kebutuhan. Sejak lama kata Direktur RSUD, pihaknya menginginkan memiliki fasilitasi ruang isolasi. Tetapi tidak pernah terpenuhi karena keterbatasan anggaran. “Rumah sakit yang punya ruang khusus baru RSUD NTB,” sebutnya. Sebagai Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) NTB, akan berkoordinasi dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah untuk menangani pasien virus corona. Sejauh ini, tenaga medis sudah jauh hari mempersiapkan diri mengantisipasi wabah itu. Kemenkes juga telah mewanti-wanti. (cem)

H. Lalu Herman Mahaputra (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penyebaran virus corona menjadi perhatian publik seluruh dunia. Pemerintah memperketat pengawasan di pintu masuk bandara maupun pelabuhan. Mengantisipasi penyakit dari China itu, masyarakat perlu menerapkan pola hidup dan bersih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menjelaskan, hasil rapat bersama Dikes NTB bahwa tidak ada masyarakat di Mataram maupun NTB umumnya terjangkit virus corona. Ada warga terindikasi (suspek), petugas kesehatan terus memantau dan melakukan pengawasan. Pasien suspek harus diopname dan menjalani observasi. Dari hasil observasi ternyata hasilnya pun negatif. “Kalau tiba – tiba sesak dan batuk harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan (faskes),” kata Usman ditemui Rabu (4/3). Dinas Kesehatan tengah gencar mensosialisasikan melalui penyuluhan ke masyarakat. Paling penting menurut Usman adalah, masyarakat menjaga pola hidup sehat dan bersih. Pasalnya, virus ini berkaitan dengan daya tahan tubuh manusia. Penggunaan masker hanya bagi yang sakit. “Etika batuk ditutup mulutnya,” ujarnya. Saat ini, belum ada fasilitas yang dimiliki RSUD Kota Mataram untuk menangani pasien corona. Hanya dua rumah sakit di NTB yakni RSUP NTB dan rumah sakit di Sumbawa memiliki ruangan isolasi. Ada juga

di rumah sakit milik swasta mempunyai ruang isolasi. Untuk mengantisipasi penyebaran tiga bandara dan delapan pelabuhan di NTB, harus diperketat. Di satu sisi, isu corona justru menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Dampaknya masker langka dan harganya mahal. Pedagang memanfaatkan momen tersebut untuk menaikkan harga. Kondisi ini ditegaskan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana justru menimbulkan persoalan sosial. Dia mengingatkan, pedagang jangan memanfaatkan situasi ini di tengah kepanikan masyarakat membutuhkan masker dengan menaikkan harga. Pedagang seharusnya membantu pemerintah sehingga tidak membangun kepanikankepanikan. “Kalau kondisinya begini mereka berkontribusi menimbulkan permasalahan sosial,” kata Mohan. Aparat Kepolisian diminta segera mengambil langkah preventif. Jika dibiarkan akan berimbas pada hal lain. Kepanikan ini menyebabkan masyarakat menyetok kebutuhan secara berlebihan. Mohan menambahkan, mencegah penularan virus corona tidak saja menggunakan masker. Tetapi ada pola lain seperti berolahraga serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. “Saya kira ada cara lainlah untuk mencegah penularan itu. Tidak cuma pakai masker saja,” demikian kata dia. (cem)

Mataram Masih Rawan Banjir Mataram (Suara NTB) Dari prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah kota Mataram masih rawan terjadi bencana banjir hingga satu pekan ke depan. Pasalnya, cuaca bulan Maret 2020, menunjukkan bahwa kota Mataram berada di wilayah hujan sedang hingga hujan lebat yang masih bisa terjadi. “Dari yang diperkirakan oleh BMKG, hujan dengan intensitas sedang dan lebat bahkan juga disertai petir kilat, guntur, dan angin kencang akan mengguyur kota Mataram dalam jangka waktu sepekan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noor, Rabu (4/3). Dari prakiraan itu, warga kota Mataram yang tinggal di bantaran sungai, diminta tetap waspada. Menurutnya, hujan yang mengguyur kota Mataram pada Minggu (1/3), ada sepuluh titik masih rawan terjadi genangan. Khusus di satu titik di daerah kelurahan Rembiga harus juga diwaspadai adanya luapan Kali Midang yang bisa saja mengalami banjir. Bukan hanya itu jelas dia, selama sepekan ke depan, semua pemukiman warga yang berada di wilayah pinggir Kali Jangkok dan Kali Ancar juga diprediksi terjadi luapan air jika hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 5-6 jam lamanya. “Seperti yang terjadi kemarin, air yang di Rembiga itu hampir setinggi pinggang orang dewasa,” katanya. Dari data yang dikeluarkan BPBD Kota Mataram, sebanyak 22 rumah warga di Kelurahan Rembiga terdampak banjir. Untuk itu Pemkot Mataram akan terus melakukan pemantauan ke sejumlah sungai di Kota Mataram. “Kita minta juga kepada masyarakat di

(Suara NTB/viq)

Mahfuddin Noor pinggir kali besar di Mataram untuk waspada. Pada titik lain harus diwaspadai terjadi genangan air. Seperti jalan Sriwijaya, Kekalik, Airlangga dan Jalan Udayana,” jelasnya. Menurutnya, kota Mataram memang tidak memiliki ancaman banjir yang signifikan. Banjir yang terjadi di sebagian daerah Kota Mataram relatif datar. Hal itu dikarenakan kota Mataram banyak dilalui oleh sungai besar. “Manakala hujan besar datang cukup lama, itu cukup mengkhawatirkan bagi warga yang bermukim di sisi kali,” jelasnya. Namun, sejauh ini, belum ada dampak pemukiman warga di pinggir kali yang terlalu berisiko. “Air itu rata-rata ke pemukiman warga yang berjarak kurang dari 100 meter dari kali. Selebihnya tidak akan kena dampak,” katanya. BPBD kota Mataram pun menghimbau kepada seluruh warga Mataram, bisa mengantisipasi cuaca ekstrem selama sepekan ke depan. Pun, jika terjadi hujan lebat di daerah timur kota Mataram, perlu juga diantisipasi adanya banjir kiriman. “Yang terpenting jangan membuang sampah sembarangan, karena itu bisa memperlambat arus air sungai,” katanya. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 3

H. Faurani Terpilih Pimpin Kadin NTB Periode 2020-2025

Tak Terjadi ”Panic Buying”

(Suara NTB/ist)

SEJAK diumumkan adanya WNI terpapar virus corona oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia menjadi gempar. Di kota – kota besar dikhawatirkan terjadi kepanikan, lalu berbelanja kebutuhan secara berlebihan (panic buying). Di NTB, tidak nampak kepanikan itu, kecuali untuk dua jenis barang. Masker dan pencuci tangan jel. Di beberapa tempat-tempat belanja, semua masih berjalan normal. Pemerintah juga telah mengimbau, jangan berlebihan. Ketua Forum KomunikaJefri si Sales dan Marketing (FKSM) Provinsi NTB, Jefri memaparkan, dari koordinasi dengan seluruh anggota, sementara ini yang paling banyak dicari adalah masker dan sabun jel pembersih tangan. “Hand sanitizer ini biasanya untuk orang-orang tertentu saja yang beli. Sekarang semuanya nyari. Selain masker,” katanya kepada Suara NTB. Sebelumnya karena permintaannya tak banyak, para distributor hanya memesan seadanya. Karena sifatnya hanya kebutuhan pelengkap. Akibatnya, saat terjadi permintaan tinggi saat ini, stok menjadi kosong. “Konsumen mungkin berfikir kita sembunyikan. Barangnya memang ndak ada, kosong,” katanya kepada Suara NTB. Permintaan dua jenis barang ini, kata Jefri, biasanya paling banyak dicari oleh mereka yang banyak bepergian ke luar daerah. Setelah pemberitahuan resmi presiden soal corona, beredar di semua platform media sosial langkah-langkah antisipasi penularan virus corona dengan menjaga tangan tetap bersih, dan sesering mungkin mencuci tangan dengan pembersih. “Akibatnya, hampir semua orang cari pembersih tangan jel ini,” jelas Jefri. Untuk memenuhi permintaan yang demikian naik drastis ini, menurutnya belum dapat dipastikan juga dari produsen, apakah dapat dipenuhi dalam waktu dekat ini. belum dapat dijamin barang tersedia dalam beberapa hari kedepan. Apalagi permintaannya se Indonesia. Untuk sembako, FKSM juga memastikan belum ada indikasi panic buying masyarakat. semua berjalan biasa saja. Hanya yang menjadi persoalan tingginya harga gula pasir di pasaran. Eceran di retail modern Rp15.300/Kg. Melebihi harga ketentuan pemerintah, Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500/Kg. Kenaikan harga gula pasir ini diduga kaitannya permintaan menjelang puasa. (bul)

Mataram (Suara NTB) H. Faurani, SE, MBA terpilih menjadi Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi NTB periode 2020-2025. Menggantikan Ketua Kadin sebelumnya, Ir. L. Heri Prihatin IR. Pemilihan dilaksanakan melalui proses Musda ke VII di Hotel Aston In Mataram, Rabu (4/3) kemarin. Berlangsung khidmat. Kadis dari kabupaten/kota di NTB hadir. Demikian juga dari Kadin Indonesia. Hadir juga dari IWAPI, Gapensi. Inkindo dan stakeholder lainnya. Musda ke VII Kadin NTB ini dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melalui Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si. Proses pemilihan Ketua Kadin NTB kemarin berlangsung mulus. Sepanjang prosesnya berjalan, dari pagi hingga siang hari, nyaris tidak ada hambatan berarti. Semangatnya sama. Semua sepakat, bersatu, utuh dalam mendukung pembangunan di NTB dan Indonesia. Sebelumnya, muncul empat nama sebagai calon Ketua Kadin NTB. Diantaranya, H. Faurani, L. Heri Prihatin, Rapii, dan Marhaidi. Salah satu di antara nama ini adalah ketua dua perioder, L. Heri Prihatin. Dalam AD/ ART, tidak berhak dipilih, calon yang telah memimpin dua periode. Akhirnya, kesepakatan dipercayakan H. Faurani yang paling layak. Lalu dipilih secara aklamasi. Terpilihnya H. Faurani sebagai Ketua Kadin NTB juga mendapat sambutan hangat dari Kadin Indonesia. Ketua Kadin Indonesia yang berhalangan datang, Rosan Perkasa Roeslani merencanakan akan melantik langsung dan memberikan ucapan langsung. Kadin Indonesia memberikan kesempatan sebulan, setelah ditetapkan ketua terpilih untuk meny-

(Suara NTB/bul)

SAMBUTAN - H. Faurani memberikan sambutan setelah dipilih sebagai Ketua Kadin NTB periode 2020-2025 usun formasi strukturnya. Sekda NTB, L. Gita Ariyadi menegaskan, dengan kepemimpinan baru Kadin NTB, harapannya terbangun organisasi pengusaha yang solid di daerah ini. Apalagi NTB membutuhkan peran aktif para pengusaha lokal berkontribusi lebih besar membangun daerah ini. “Kita berharap ekonomi kita akan semakin baik dengan peran aktif para pengusaha lokal kita. Jangan sampai ada konflik internal, mari dukung investasi di daerah ini. Apalagi di depan kita ada KEK Mandalika dan MotoGP 2021 mendatang,” demikian Sekda NTB. Sementara Ketua KADIN NTB Terpilih, H. Faurani, SE, MBA mene-

gaskan, setelah proses Musda selesai, adalah tugas bersama memikirkan kerja besar apa yang bisa dilakukan agar Kadin ini bisa memberi manfaat besar bagi banyak orang. Ia menekankan soal pentingnya persatuan. Tanpa persatuan, solid, menurutnya non sense. ‘’Jangan mimpi Kadin akan tumbuh dan menjadi besar. Jangan pernah menuntut kepada orang lain untuk masuk menjadi anggota Kadin,’’ katanya. Ia mendorong harus memberikan contoh yang baik dan eksistensi kepada seluruh stakheloders, tanpa terkecuali pemerintah. Maupun pengusaha-pengusaha lainnya. H. Faurani pernah menjabat dua

periode sebagai Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB. Saat ini mewakili Indonesia timur menjadi pengurus BPP Gapensi. Ia sangat memahami betul tentang organisasi. Karena itu, ia mengatakan ingin menguatkan pengurusan di daerah. Terutama di kabupaten/kota, agar di provinsi bisa berbuat lebih besar. “Kita benahi di provinsi, kita lengkapi kekurangan dan kita butuh kebersamaan. Tidak bisa tercerai berai. Dan kita ingin lebih harmonis dengan pemerintah daerah. Harus itu dan apa yang bisa kita persembahkan kepada pemerintah daerah,” demikian komitmennya. (bul/*)

BPJAMSOSTEK NTB Turut Meriahkah HUT RSUD Kota Mataram

(Suara NTB/ist)

SERBAT JAHE - Abdul Hadi, produsen serbat jahe bersama salah satu wisatawan asal Australia

Setelah Indonesia Umumkan Corona

Produsen Serbat Jahe Kewalahan Penuhi Permintaan

Mataram (Suara NTB) BPJAMSOSTEK Cabang NTB turut meriahkan HUT RSUD Kota Mataram yang ke10, pada kegiatan RSUD Kota Mataram Expo yang diselenggarakan tanggal 1 Maret 2020. BPJAMSOSTEK turut berpartisipasi dengan menggelar stand pameran dan secara simbolis memberikan plakat kepada salah satu tenaga kerja yang berkomitmen mengikuti program Return to Work (RTW) akibat dari kecelakaan kerja. Pelakat diberikan sebagai bentuk tanda komitmen dan semangat bahwa mengalami kecelakaan kerja bukanlah akhir segalanya, sebab pemerintah lewat BPJAMSOSTEK hadir memberikan perlindungan. Penerima simbolis plakat adalah tenaga kerja atas nama Sunardi yang mengalami kecelakaan kerja akibat tersengat listrik saat sedang melakukan tugasnya beberapa waktu lalu. Akibat dari kejadian tersebut kaki kirinya harus diamputasi. Sejak Agustus 2019, Ia telah dirawat intensif di RSUD Kota Mataram dan selama perjalanan terus didampingi oleh pihak BPJAMSOSTEK. Sunardi juga berkomitmen untuk mengikuti program RTW hingga ia kini dalam proses pemasangan kaki palsu dan nantinya akan dilatih sehingga bisa produktif lagi seperti sedia kala. Pemberian plakat ini diserahkan oleh Walikota Kota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, di-

Mataram (Suara NTB) Setelah Presiden Joko Widodo pekan ini secara resmi mengumumkan dua WNI terjangkit virus corona, permintaan masker dan pembersih tangan cair, tanpa terkecuali di Provinsi NTB, melonjak. Di berbagai platform media sosial, juga bermunculan pesan berantai cara mengatasi dampak korona secara tradisional. Ditengah hiruk pikuk para ilmuan di dunia melakukan risert untuk mengendalikan virus corona. Dalam pesan berantai ini, masyarakat diminta tetap mengkonsumsi minuman-minuman tradisional yang didalamnya menggunakan rempah-rempah yang tersedia melimpah di Indonesia. Misalnya, temulawak, bawang putih, jahe, dan lainnya. Dari pesan berantai inilah, salah satu produsen serbat jahe di Langko, Kecamatan Lingsar Lombok Barat ketiban rezeki. Minuman serbat jahe yang telah sekian lama diproduksinya mendapat momentum bisnis. Abadul Hadi adalah produsennya. Sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya penularan virus corona di Indonesia, sontak serbat jahenya mendapat peluang pasar sangat besar. serbat jahe sachetannya ludes tanpa waktu lama. Mataram (Suara NTB) Abdul Hadi mengatakan, Sabtu (29/2) pekan kemarin, Astra penjualan serbat jahenya terMotor NTB meluncurkan All New Honjual laku keras. Terutama da BeAT Series yang bertempat di Lomyang dititip di retail-retail bok Epicentrum Mall. Dalam kesempamodern. “Banyak sekali yang tan yang sama Astra Motor NTB juga habis. Stok saya yang ada di sekaligus mengadakan gathering bagi rumah juga tidak ada tersisa,” komunitas Honda khususnya yang terkata pelaku Industri Kecil Megabung dalam Honda Asosiasi Lombok nengah (IKM) yang tengah (HALO) tediri dari: Beat Idol Communiberkembang ini. Serbat jahe ty (BICOM), Honda Vario Community, ini adalah minuman tradisHonda Adv Indonesia (HAI) Chapter ional yang dibuat dari bahan Lombok, Asosiasi Honda PCX Indonesia campuran jahe merah dan (AHPC), Honda PCX Indonesia (HPCI) gula merah. Dikemas dalam & Scoopy Mataram Lombok (Scooma). bentuk sachet yang tinggal Mengusung tema “Nongkrong seduh jika diminum. Bareng BeAT” acara yang dimulai dengAbdul Hadi tidak ingin an kumpul di halaman Kantor Astra mengklaim manfaatnya, apalagi untuk menangkal viMotor NTB tepatnya di Jalan TGH rus corona. Namun yang Saleh Hambali No. 8 Dasan Cermen sangat ditekankannya adalah Mataram. Terlihat antusias dari pulubanyaknya manfaat jahe merhan bikers yang sejak pukul 5 sore ah dan gula merah untuk kesudah berkumpul untuk melakukan bugaran dan anti body. Dalam city touring bersama menuju lokasi sehari biasanya ia hanya launching All New Honda BeAT di memproduksi 15 Kg sampai 20 Lombok Epicentrum Mall Mataram. Kg. Dengan tingginya perCity Touring menempuh jarak 24.2 mintaan ini, produksinya tiga Km dengan rute melewati tempat-temkali lipat, hingga 50 Kg sehari. pat hits di kota Mataram seperti (MatKarena terbatas mesin aram Mall, taman udayana, taman produksinya, guna memenuhi Sangkareang, Kota tua ampenan dan finpermintaan, produksi serbat ish di Lombok Epicentrum Mall). Di finjahet juga dilakukan secara ish, peserta mendapatkan kesempatan manual. “Harga dari saya untuk mencoba riding test new Beat. SetRp15.000 sampai Rp20.000 elah mencoba riding test New Beat beper enam sachet,” demikian berapa peserta memberi komentar bahAbdul Hadi. (bul)

kesehatan kepada masyarakat. RSUD Kota Mataram adalah salah satu mitra kami dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJAMSOSTEK yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja,” ujarnya. Partisipasi pada HUT RSUD Kota Mataram ini melalui stand pameran, BPJAMSOSTEK memberikan informasi, tentang program, manfaat-manfaat, dan prosedur serta informasi-informasi

(Suara NTB/ist)

PLAKAT RTW - Penyerahan secara simbolis plakat kepada Sunardi, salah satu tenaga kerja mengikuti program Return to Work (RTW) akibat dari kecelakaan kerja. Diserahkan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, disaksikan Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, Direktur RSUD Kota Mataram dan Kajari saksikan oleh Direktur RSUD Kota Mataram dan Kajari. Pemberian simbolis dimaksudkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada yang bersangkutan atas komitmennya mengikuti program RTW dan tidak menyerah dengan risiko yang kini menimpanya. Harapannya dengan dilakukan hal ini bisa meningkatkan brand awareness masyarakat tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian bisa memotivasi masyarakat pekerja secara luas untuk tidak menyerah dengan keadaan. Kepala Kantor BPJAM-

SOSTEK Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, menyampaikan bahwa RSUD Kota Mataram adalah salah satu Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang bekerjasama dengan BPJAMSOSTEK dalam pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada peserta BPJAMSOSTEK yang mengalami risiko kecelakaan kerja. “Kami segenap keluarga BPJAMSOSTEK mengucapkan selamat HUT yang ke-10 untuk RSUD Kota Mataram, harapan kami ke depannya selalu meningkatkan pelayanan dan inovasi untuk kemudahan pelayanan

Komunitas Skutik HaLO Meriahkan Peluncuran All New Honda BeAT

KOMUNITAS SKUTIK - Kemeriahan Komunitas Skutik HaLO ikut memeriahkan Launching All New Honda BeAT di Mataram wa New Beat nyaman dikendarai, mudah digunakan untuk manuver, lincah dan desain yang sporty membuat Beat semakin recommended untuk anak muda. Menurut Heri Prasetiyo, Perwakilan Astra Motor NTB, event seperti ini telah dinanti-nanti oleh komunitas pecinta sepeda motor Honda karena mereka bisa bersilahturahmi bersama rekan sepencinta otomotif. Selain itu dengan diluncurkannya varian terbaru dari generasi Honda BeAT ini tentunya akan semakin membuat komunitas penasaran pada teknologi teranyar yang hadir dalam sepeda motor yang dikenal dengan kelincahannya dan irit BBM ini. Selain itu, peserta mendapatkan sosialisasi product mengenai All New

Honda BeAT dan salah satu teknologi unggulannya yakni, ESAF (Enhandced Smart Arcitecture Frame) yang membuat motor lebih mudah digunakan untuk bermanuver. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengundian doorprize dan ditutup dengan foto bersama. “Kami berharap melalui acara ini rekan-rekan komunitas dapat mempertahankan dominasi sepeda motor Honda di segment entry level, mempercepat awareness dan penerimaan produk yang baik oleh konsumen di Indonesia, merefresh kembali Honda Beat (image: “Functionallity AT Bike) di benak konsumen khususnya anak muda dan entry bike user dan Memperbesar komunitas Honda Beat di seluruh Indonesia,” demikian Heri. (bul)

lainnya kepada peserta yang ada. “Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami Pak Sunardi ini, sehingga lebih peduli bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko yang perlu diperhitungkan perlindungannya. Kami berharap hubungan baik yang terjalin dengan RSUD Kota Mataram selama ini terus bisa dijalin semakin harmonis dan menguntungkan untuk masyarakat NTB secara luas,” demikian Adventus. (bul/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 4

Labelisasi Rumah Warga Miskin Rabat Jalan Sokong USAI ditanami pisang oleh warga, jalan Dusun Tanak Sanggar, Desa Sokong, akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pihak dinas sudah berkoordinasi dengan warga, bahwa jalan tersebut akan ditangani melalui rabat. Plt. Kepala Dinas PUPR KLU, Kahar Rizal, ST., Rabu (4/ 3) mengakui sudah meminta jajarannya untuk melihat kondisi jalan. Dari diskusi dengan warga, diperoleh kesepakatan penanganan jangka pendek akan dilakukan rabat. (Suara NTB/dok) “Kita sudah sepakat dengan Kahar Rizal warga melalui musyawarah, kita intervensi dengan rabat. Sementara ini anggaran yang tersedia untuk 200 meter dulu,” ujar Kahar. Ia menyadari, penanganan rabat bukan merupakan solusi sebagaimana aspirasi jalan aspal dari masyarakat. Namun mengacu pada mekanisme anggaran APBD yang sudah disetujui, tidak tersedia dana untuk kebutuhan hotmix. Pola penanganan rabat ini juga didasarkan pada kondisi eksisting. Rabat ditempatkan pada titik kerusakan terparah sepanjang 200 meter agar bisa dilalui kendaraan. “Rabat nanti dikerjakan dengan swakelola. Supaya lalu lintas sepeda motor bisa masuk. Lebar rabat disesuaikan dengan kondisi eksisting jalan,” sambungnya. Menurutnya, jalan Tanak Sanggar - Betumping itu telah dimasukkan ke dalam Jalan Desa Strategis. Artinya, untuk ke depan ruas jalan ini dapat diusulkan penanganan melalui DAK afirmasi Kemendes. “Melalui APBD juga bisa asal ada dana. Antisipasi awal memang rabat, tapi ke depannya akan kita pikirkan permanen,” tandasnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR, Iwan, kepada wartawan mengaku telah turun mengecek kondisi jalan. Dibenarkan sepanjang 200 meter alan akan dirabat, terutama di titik kritis. “Akan dirabat khusus untuk lokasi yang ditanami pisang oleh warga. Setelah 200 meter itu masih bisa dilewati masyarakat,” ucapnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

POSE BERSAMA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar pose bersama Kepala Kantor Basarnas Mataram, Nanang Sigit PH dan jajaran saat silaturahmi, Rabu (4/3).

Perkuat Sinergitas, Basarnas Temui Bupati KLU Tanjung (Suara NTB) Kepala Kantor Basarnas Mataram, Nanang Sigit PH, SIP., MM., melakukan kunjungan kerja ke Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (4/3). Nanang diterima Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., di kediamannya. Dalam rilis yang diterima koran ini, Nanang di hadapan bupati mengisyaratkan pentingnya kerjasama dan sinergitas antara Pemda Lombok Utara dengan Basarnas Mataram khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan (SAR). Pasalnya, perairan laut tiga Gili yang masuk wilayah Lombok Utara kerap dilakukan pencarian korban (wisatawan) hanyut akibat aktivitas diving. “Tujuan kami berkunjung adalah untuk memperkenalkan diri dan instansi, mengingat saya baru menjabat sebagai Kepala Kantor di Kantor Basarnas Mataram,” katanya. Selain itu, Nanang Sigit PH juga membahas pelatihan potensi SAR yang akan diadakan di wilayah Lombok Utara pada tanggal 9 sampai dengan 15 Maret 2020. Pelatihan Potensi SAR selama seminggu itu diharapkan dapat melibatkan peran dan kerjasama pemerintah daerah. Menanggapi itu, Bupati KLU H. Najmul Akhyar memberi apresiasi dengan kegiatan yang akan digelar oleh Basarnas Mataram di wilayah kerjanya. Menurut Najmul, kegiatan ini sangat bagus. Bahkan BPBD, Damkar dan Satpol PP yang berperan dalam tanggal darurat diharapkan dapat dilibatkan. “Saya bersyukur bisa diselenggarakan di Lombok Utara. Ke depan saya juga ingin mengundang Basarnas untuk terlibat dalam simulasi penanganan korban bencana,” ungkapnya. Wilayah Lombok Utara dengan topografi wilayah berbukit dan pantai memanjang cukup potensial untuk kegiatan wisata. Namun topografi itu juga menyimpan potensi kebencanaan. Di mana banyak daerah perbukitan di Lombok Utara rawan longsor. Atas kondisi itu, Basarnas tidak keberatan dengan usulan simulasi itu. Basarnas siap memberi pembekalan ilmu bagi staf tim reaksi cepat di Lombok Utara. “Kami siap ikut dalam simulasi penyelamatan. Hal ini bisa kita gunakan untuk mensosialisasi kepada masyarakat tentang cara penanganan korban bencana atau musibah,” imbuh Nanang. (ari)

Lotim Ditegur Kemensos

Selong (Suara NTB) Kementerian Sosial (Kemensos) melayangkan surat peringatan (SP) kepada Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terkait aktivitas labelisasi rumah warga miskin. Kemensos melarang keras labelisasi rumah dengan istilah keluarga miskin. “Pakai istilah keluarga pra sejahtera,” terang Koordinator Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Saprudin ditemui di Selong, Rabu (4/3). Diakuinya, kegiatan labelisasi yang sudah diawali di wilayah Kecamatan Sakra Barat dan Terara beberapa waktu lalu saat ini terpaksa dihentikan sementara. Bunyi tulisan dalam plat yang disemprot menggunakan pilok ini katanya akan diganti dulu sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat. Bahasa tulisan labelisasi katanya tidak boleh terlalu keras menyebut warga miskin. “Nanti kita lanjutkan setelah kita bicarakan lebih lanjut dengan Dinas Sosial,” paparnya. Adapun jumlah rumah yang

sudah dilabelisasi sampai saat ini katanya belum sampai satu persen dari 148 ribu rumah warga penerima bantuan. Soal anggaran seperti pengakuan Kepala Dinas Sosial H. Ahmat sebelumnya menjadi kendala lain melanjutkan kegiatan labelisasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya item angaran dalam struktur APBD Kabupaten Lotim 2020. “Soal anggaran kan memang tidak ada dalam APBD Lotim,” sebut Saprudin menambahkan. Sejauh ini, kegiatan labelisasi bisa dilakukan, karena menggunakan sistem gotong royong. Termasuk dari jajaran para pendamping PKH katanya ikut berswadaya melakukan labelisasi. “Yang mahal ini kan pembelian pilok-nya,” paparnya.

Dugaan Pungli PTSL

Warga Laporkan Kades Kembang Kerang Daya ke Polisi Selong (Suara NTB) Warga Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akhirnya membawa kasus dugaan Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) ke ranah hukum. Rabu, (4/3), berkas laporan dimasukkan ke Polres Lotim yang diterima langsung oleh petugas SPKT Polres Lotim. Ketua Forum Aliansi Masyarakat Desa Kembang Kerang Daya, Burhanudin, mengatakan, alasan dibawanya kasus dugaan pungli PTSL ini ke ranah hukum lantaran tidak ada titik temu yang didapatkan dari dua kali mediasi atau hearing yang dilakukan di kantor desa. Sementara, masyarakat Desa Kembang Kerang Daya geram atas dugaan pungli yang cukup merugikan masyarakat. Dalam isi laporan tersebut, warga Desa Kembang Kerang Daya melaporkan. Terkait dugaan pemalsuan data SPJ, penggelapan uang serta dugaan pungli penerbitan sertifikat PTSL. Selain itu, warga Desa Kembang Kerang Daya ini juga sudah menyampaikan tembusan dugaan pungli tersebut ke Inspektorat. “Kita bawa persoalan ini ke ranah hukum karena tidak ada titik temu dalam proses mediasi,” terangnya saat ditemui di Mapolres Lotim, kemarin. Dijelaskannya, total uang dipungut oleh oknum kepala desa untuk pembuatan sertifikat PTSL mencapai ratusan juta yang tersebar di empat dusun di Desa Kembang Kerang. Sementara dari data laporan yang disampaikan oleh kepala desa, jumlah uang yang dikumpulkannya sebesar Rp35 juta. Sementara pungutan empat dusun saja, dana yang dikumpulkan oleh kepala desa mencapai Rp69 juta. Menanggapi hal tersebut, Ke-

pala Desa Kerang Daya, Daeng Muzakir Mukhtar, sangat menyambut baik sikap dari masyarakat yang membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Ia mengaku siap untuk mengikuti segala proses hukum yang berlaku apabila sewaktu-waktu dipanggil oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, kata Daeng, persoalan ini diharapkannya dapat diselesaikan secara internal pemerintahan. Artinya, ia akan meminta proses audit di Inspektorat Lotim untuk mencari kebenaran terkait kasus dugaan pungli sertifikat PTSL tersebut. “Nanti kita minta Inspektorat yang melakukan audit,”katanya. Ditegaskannya, pungutan Rp350 ribu untuk biaya pembuatan itu sudah memiliki perdes yang jelas. Daeng Muzakir mengaku baru mengetahui adanya pungutan sebesar Rp450 per orang, sehingga ia meminta supaya masyarakat tidak terlalu percaya atas informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Adapun untuk kuota PTSL yang didapat Desa Kembang Kerang Daya untuk tahun 2019 sebanyak 2.950 sertifikat. Sertifikat itupun sudah siap untuk dibagikan. Sertifikat yang sudah tertebus sekitar 350 sertifikat dengan rinciannya yang sudah jelas. “Untuk sertifikat yang belum keluar itu, bisa saja alas haknya yang belum lengkap,”jelasnya. Terkait pungutan Rp800 ribu yang dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 20172018, Daeng Muzakir mengakui melakukannya. Namun itu sudah ada Perdes yang mengaturnya tentang jual beli dan alas hak. Eksekusi dari pungutan Rp800 ribu itupun, katanya sudah ada, sejumlah sertifikat sudah keluar bahkan sudah dibagikan ke masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

LAPOR - Masyarakat Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel, saat menyerahkan berkas laporannya dan diterima langsung oleh petugas di SPKT Polres Lotim, Rabu (4/3).

Reses DPRD

Masyarakat Minta Bangunan Posyandu dan Tagih Janji Jadup Tanjung (Suara NTB) Aspirasi masyarakat yang terserap melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup beragam. Usulan yang banyak masuk dari tiap dapil relatif sama, pemberdayaan. Namun ada pula masyarakat yang menonjolkan pemenuhan fasilitas layanan kesehatan, di samping tagihan janji jadup (bansos jaminan hidup) korban bencana gempa. Dalam laporan reses yang disampaikan kolektor pada rapat dewan, Selasa (3/3) terungkap sejumlah aspirasi warga. Juru bicara DPRD KLU, I

Made Karyasa, memaparkan aspirasi diserap pada kegiatan reses masa sidang III-2019. Adapun rangkuman reses di tiga dapil mmencakup bidang ekonomi dan keuangan, bidang infrastruktur (pembangunan) dan bidang kesejahteraan sosial. Pada bidang ekonomi dan keuangan, terungkap usulan masyarakat seperti pengadaan terop, sound system, perlengkapan banjar, alat tukang dan alat bengkel, bantuan bibit, bantuan ternak, maupun bantuan sarana kandang ternak. Pada bidang pembangunan,

aspirasi banyak mengarah pada rabat gang/jalan dusun, pelebaran jalan desa, perpipaan, drainase, PJU, rehab masjid, hingga rekonstruksi RKB sekolah khususnya sekolah madrasah. “Di Dapil II, masyarakat banyak mengeluhkan pelaksanaan RTG yang melenceng dari aturan. Sehingga Pemda diminta melakukan sidak (inspeksi),” ujarnya. Masih di dapil II, Karyasa menyambung adanya permintaan warga untuk pembuatan gedung posyandu, pembuatan green house rumah potong hewan hingga kampung

wisata ternak. “Dalam bidang kesejahteraan, masyarakat di Dapil II menagih janji jadup dari pemerintah,” imbuhnya. Aspirasi yang diserap dalam reses tersebut diwajibkan untuk dilaporkan kepada publik. Jika tidak, DPRD tidak diperkenankan untuk melaksanakan reses di periode berikutnya. Untuk diketahui, pada masa sidang I 2020, sebanyak 30 anggota DPRD akan melaksanakan reses pada 4-9 Maret ini. “Tujuan reses adalah untuk mendekatkan konstituen dan serap aspirasi sebagai rencana pembangunan, “ demikian Karyasa. (ari)

(Suara NTB/dok)

LABELISASI - Kegiatan labelisasi rumah warga yang masuk kategori miskin di Lotim beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dihentikan sementara sambil menunggu petunjuk Kemensos. Pascalabelisasi dilakukan, diketahui sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan PKH dan BPNT atau sekarang disebut

dengan istilah Bantuan Sembako Murah ini ada sejumlah warga yang mengundurkan diri secara sukarela. Pengunduran KPM ini sebenarnya

bukan karena alasan malu rumahnya dilabelisasi. Akan tetapi murni karena kesadaran dan perubahan kondisi perekonomian keluarga. (rus)

Usai Ditutup, Suguhkan Konsep Kekinian Selong (Suara NTB) Beroperasinya kembali dua kafe yang terletak di Pantai Labuhan Haji menjadi angin segar bagi masyarakat. Akan tetapi, kafe yang sebelumnya terkesan tertutup saat ini dikonsep kekinian dan menjadi tempat nongkrong favorit bagi semua kalangan. Seperti diungkapkan Manager Kafe Meliwis, Baiq Ika Zuraidah, jika izin untuk kembali beroperasi sudah didapatkan dari Pemkab Lotim. Namun untuk Kafe Meliwis mulai beroperasi pada malam Minggu lalu dengan konsep yang sangat berbeda dari sebelumnya. Di mana, konsep saat ini layaknya seperti Kava Kafe di Selong yaitu berupa adanya alunan musik seperti akustik, DJ dan beberapa konsep lainnya yang bersifat kekinian. Bahkan dalam izin yang didapatkannya, Kafe Meliwis harus terbebas dari minuman keras (miras) serta adanya ruangan khusus. Ke depannya juga Kafe Meliwis akan direnovasi untuk dijadikan restoran. Apabila diizinkan, konsepnya seperti Doremi. Di samping itu, izin beroperasi pada malam hari hanya diberikan hingga pukul 24:00 wita. “Tamu sudah ada. Hanya saja belum ramai efek sekian lama tidak beroperasi,”jelasnya. Sementara untuk jumlah pemandu lagu yang ada di Kafe Meliwis sebanyak 7 orang. Adapun untuk pekerja tetap di kafe tersebut sudah disertai BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan dengan jumlah karyawan sebanyak 12 orang

terdiri dari security, water, kasir dan koki dan pemberian gaji sesuai UMK. Sedangkan, untuk partner song (PS) dihitung per jam, di antaranya Rp60 ribu ke tamu, Rp45 ribu ke PS dan Rp15 ribu ke perusahaan. Pihak dari Kafe Meliwis juga memastikan bahwa pekerja dan PS yang bekerja di lokasi tersebut rata-rata usia di atas umur yang dilengkapi dengan KTP yang masih aktif. “Kita menerima pekerja minimal usianya 19 tahun,” terangnya. Sebelumnya, Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, kembali memberi izin kafe di Labuhan Haji beroperasi. Izin tersebut berdasarkan surat yang dikeluarkan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Nomor 503/31/PM/2020. Kafe yang diizinkan kembali beroperasi itu, yakni Kafe Diamond dan Kafe Meliwis yang terletak di Pantai Labuhan Haji. Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, mengatakan, diizinkannya dua kafe tersebut untuk beroperasi disertai beragam syarat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Artinya kafe tersebut tidak lagi diperkenankan melakukan aktivitas seperti terdahulu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan sumber maksiat. Bupati mengancam akan mencabut dan menutup secara permanen apabila ada kafe yang melakukan aktivitas seperti sebelumnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

RUANG TERBUKA - Inilah ruang terbuka untuk pengunjung kafe Meliwis Labuhan Haji yang kembali diizinkan beroperasi, Rabu (4/3).

Sampah Berserakan, Bibir Pantai Labuhan Haji seperti TPA Selong (Suara NTB) Tumpukan sampah masih kerap terjadi di Pantai Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Meski kerap dilakukan aksi gotong royong di lokasi ini, namun penanganan sampah tak kunjung tuntas. Bibir pantai yang terletak di Kecamatan Labuhan Haji ini ibarat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pantauan Suara NTB, Rabu (4/3), hampir di sepanjang bibir Pantai Labuhan Haji terpantau sampah yang menggunung dan mengapung di laut Pantai Labuhan Haji. Pasalnya, pemandangan itu secara rutin terlihat apabila berkunjung ke pantai yang tidak jauh dari jantung kota Kabupaten Lotim ini. Syafrudin, warga setempat menuturkan pembersihan sampah yang terdapat di bibir pantai hampir tidak pernah dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten. Pembersihan sampah di Pantai Labuhan Haji hanya dilakukan oleh pihak-pihak swasta atau organisasi-organisasi yang sedang berkegiatan. Itupun hanya satu kali dalam setahun. “Selebihnya sampah-sampah terkesan tidak dipedulikan,” katanya. Akibatnya, Syafrudin yang juga seorang nelayan kerap mengakui kesulitan ketika saat pergi maupun pulang melaut. Baling-baling mesin kapal yang digunakan sering terlilit sampah. Kegiatan bersih pantai hanya dilakukan seumur jagung kemudian hilang. “Sampah ini memang sangat kita sayangkan. Meskipun sampah kiriman dari

sungai. Tapi semestinya ada penanganan dari pemerintah, minimal desa,” ujarnya. Sampah yang terdapat di Pantai Labuhan Haji beragam, mulai dari sampah plastik dan limbah rumah tangga. Hal ini tidak hanya menjadi momok bagi masyarakat setempat, melainkan juga bagi pengunjung. Di mana, sampah-sampah itu disebabkan lantaran terbawa arus hingga terdampak di bibir Pantai Labuhan Haji. Dampak dari banyaknya sampah di bibir pantai tidak hanya berdampak pada tingkat kunjungan dari objek wisata itu sendiri. Melainkan pula sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekosistem laut. Apabila suatu pantai terbebas dari sampah, maka pertumbuhan eko-

sistem laut semakin baik. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. H. Marhaban, mengatakan untuk penanganan sampah di Pantai Labuhan Haji, pemerintah saat ini belum dapat maksimal. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menangani masalah itu secara bertahap dan gotong royong meskipun pemerintah daerah melakukannya secara manual. “Kita mengimbau kepada pemerintah desa untuk membersihkan sampah-sampah tersebut secara berkesimbangunan. Tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kita akui sampah di Pantai Labuhan Haji memang menjadi momok yang sangat meresahkan,”jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SAMPAH - Beginilah pemandangan di bibir Pantai Labuhan Haji yang masih dipenuhi sampah. diperlukan kerjasama semua pihak dalam membersihkan sampah di pantai dekat ibukota Lotim ini.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Klarifikasi Proyek Bermasalah BANYAKNYA proyek bermasalah yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2019 lalu, membuat DPRD Loteng gerah. Komisi III DPRD Loteng selaku leading sector pembangunan pun berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya guna mengklarifikasi banyaknya proyek bermasalah tersebut. “Surat panggilan sudah kita layangkan ke Dinas PUPR untuk kita minta klar(Suara NTB/kir) ifikasi terhadap sejumlah M. Tauhid proyek fisik bermasalah di Loteng,” aku Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., saat ditemui Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (4/3). Pemanggilan direncanakan pada Kamis besok (hari ini,red). Dan, tidak hanya Dinas PUPR Loteng saja yang akan dipanggil ujar Tauhid. Termasuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan beberapa OPD terkait lainnya, juga masuk dalam daftar yang dipanggil oleh Komisi III DPRD Loteg. Ia mengatakan, pemanggilan sejumlah OPD lingkup Pemkab Loteng tersebut, terutama Dinas PUPR Loteng untuk menegaskan permasalahan yang ada. Terkait banyaknya proyek fisik bermasalah di daerah ini, mulai dari pembangunan Pasar Kopang, puskesmas, Pendopo Bupati Loteng hingga yang paling utama pembangunan tiga kantor camat. “Kita ingin tahu apa yang terjadi dengan proyek-proyek tersebut. Apa masalahnya dan apa tindakan yang sudah maupun yang akan dilakukan oleh OPD terkait dalam menyikapi persoalan yang terjadi,” ujarnya. Terutama soal proyek pembangunan tiga kantor camat dan kabarnya sudah habis masa pemberian kesempatan. Namun pada kenyataan hingga saat ini, dari hasil pantauan pihaknya masih ada aktivitas pembangunan di proyekproyek tersebut. Padahal informasinya Dinas PUPR Loteng sudah memutus kontrak pihak rekananan proyek ini. “Tadi (Rabu kemarin,red) saya sempat lewat di proyek kantor Camat Kopang itu masih ada orang yang bekerja. Ini yang jadi pertanyaan, proyek sudah habis masa kontraknya. Rekanan informasinya juga sudah diputus kontrak, tapi kok masih ada orang yang bekerja,” imbuh Tauhid. Pihak ULP lanjut politik Partai Gerindra ini juga penting dihadirkan. Untuk dimintai keterangan soal mekanisme dan tahapan penentuan rekanan proyek. Karena disinyalir prosesnya juga bermasalah. Sampai ada kabar kalau rekanan proyek pembangunan kantor camat saat ini sudah kabur meninggalkan pekerjaan. “Jadi banyak hal yang harus kita klarifikasi. Untuk itu, OPD terkait semua kita panggil,” tegasnya. Hasil pemanggilan itu nantinya kemudian akan menjadi bahan rekomendasi dari DPRD Loteng kepada pemerintah daerah dalam menyikapi proyek-proyek bermasalah tersebut. Bahkan tidak menuntup kemungkinan, jika memang ada indikasi penyimpangan yang menjurus ke pelanggaran hukum, DPRD Loteng bisa saja merekomendasikan agar penyelesaian melaui proses hukum. (kir)

Komisi II DPRD Loteng Rancang Perda Inisiatif Pengaturan Retail Modern Menjamurnya retail modern di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai disikapi DPRD dengan mulai merancang pembentukan Peraturan Daerah (perda) inisiatif DPRD Loteng, terkait pengaturan dan pembatasan retail modern di daerah ini. Harapannya keberadaan retail modern di Loteng bisa dikendalikan dan tidak dibiarkan bebas tumbuh semaunya. Pasalnya, ungkap anggota Komisi II DPRD Loteng, Ikhwan Sutrisno, kepada Suara NTB, Rabu (4/3), kalau keberadaan retail modern dibiarkan tumbuh begitu saja, maka itu bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah ini. “Saat ini saja, dampak keberadaan retail modern sudah mulai terasa. Di mana banyak UKM kita yang terpaksa tutup, karena kalah bersaing den-

gan retail modern,” ujarnya. Pihaknya sebenarnya sudah berusaha melakukan pencegahan dengan merekomendasikan kepada pemerintah daerah supaya pemberian izin retail modern dihentikan. Tetapi pada kenyataan izin penderian retail modern tetap saja dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga Komisi II DPRD Loteng berinisiatif membuat Perda khusus yang mengatur dan membatasi keberadaan

retail modern di daerah ini. “Selama ini kita hanya sebatas memberikan rekomendasi. Tapi rupanya tidak begitu diindahkan oleh pemerintah daerah. Jadi perlu regulasi yang lebih kuat berupa perda. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengelak lagi terkait retail modern ini,” jelasnya. Ikhwan mengatakan, draf perda-nya sendiri sudah mulai disusun oleh Komisi II DPRD Loteng. Dan, diharapkan di tahun ini juga draf perda-nya bisa disampaikan untuk dibahas supaya bisa secepatnya disahkan dan diterapkan. “Konsentrasi Komisi II sekarang ialah bagaimana bisa mewujudkan perda ini,” terangnya. Politisi Partai Berkarya ini menjelaskan, ruh dari perda tersebut bukan melarang berdirinya retail modern. Tetapi lebih pada upaya pengendalian

dan pengaturan saja supaya retail modern tidak semakin menjamur. Mengingat jumlah retail modern di Loteng sudah terlalu banyak. Bahkan sekarang retail modern sudah masuk hingga ke desa-desa. Hal itu dikhawatirkan bisa berdampak buruk bagi keberlangsungan UKM di daerah ini. Yang secara manajerial dan modal belum cukup kuat untuk bersaing. “Regulasi ini diharapkan bisa melindung UKM dari dampak buruk menjamurnya retail modern di daerah ini,” tandas Ikhwan . Pengaturan dalam hal ini misalnya terkait radius retail modern antara satu retail modern dengan yang lain. Harus sedemikian rupa supaya tidak sampai menggangu perkembangan UKM. Termasuk kewajiban retail modern tersebut kepada masyarakat se-

(Suara NTB/dok)

Ikhwan Sutrisno kitar, sehingga keberadaan retail modern juga bisa mendatangkan manfaat. (kir/*)

Masyarakat Lobar Diimbau Tidak Panik Sikapi Corona Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama pimpinan DPRD Lobar mengimbau masyarakat tidak terlalu panik dan menyikapi secara berlebihan masalah virus Corona yang sudah merambah ke Indonesia. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan hidup bersih untuk mencegah virus tersebut. “Intinya masyarakat harus tetap hati-hati, jaga kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat serta berolahraga,” terangnya via ponsel, Rabu (4/3). Ia mengimbau masyarakat jangan panik berlebihan, sehingga melakukan tindakan yang merugikan dan masyarakat harus tetap menjaga kesehatan, pola hidup bersih dan sehat dengan berolahraga. Ketika masyarakat hidup bersih dan sehat, maka warga tidak perlu khawatir tertu-

lar. Termasuk tidak harus mengunakan masker ketika beraktivitas. Kepanikan berlebihan, kata dia, menyebabkan masyarakat panik, sehingga memborong makanan dan masker. Ia menegaskan aparat akan bergerak untuk menelusuri kemungkinan ada oknum yang mengambil keuntungan dengan menimbun masker dan logistik kebutuhan bahan pokok. “Aparat akan bergerak, mungkin ada yang penimbunan (bahan

masker dan logistik),”tegas dia. Kabid pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Lobar, Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan pihak Dikes siap melakukan langkah penanganan Corona. Terkait masker diakuinya memang kondisinya langka. Lantaran pasokan minim dan harganya melambung mencapai Rp250-300 ribu per bungkus. Terkait pengadaan masker di Dikes tiap tahun melakukan pengada-

an bahan habis pakai. Pengadaan masker selalu dilebihkan untuk kebutuhan tahun selanjutnya minimal untuk kebutuhan pemakaian lima bulan. Misalnya pengadaan tahun 2019 sebanyak 100 ribu masker, diadakan mencapai 100 ribu lebih masker. “Untuk strok masker di Dikes hanya cukup sampai dengan 2-3 bulan ke depan, itupun untuk petugas kesehatan dan korban atau suspect,” imbuhnya. Harapan senada juga disampaikan Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah agar masyarakat tetap tenang dan menyikapi dengan bijak kondisi sekarang ini. Kalau terlalu panik, ujarnya, justru merugikan banyak pihak. Yang paling penting, lanjut

dia, bagaimana pemda melakukan langkah penanganan dampak Corona sebab terjadi penurunan kunjungan dampak Corona, bahkan ada beberapa negara sudah membatalkan kunjungan ke Lombok. Pemda Juga bisa mendorong wisatawan domestik. “Pemda harus meyakinkan bagiamana daerah kita akan dikunjungi,” imbuh dia. Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Hj. Nurul Adha. Politisi PKS bersama Komisi IV sudah menggelar rapat pembahasan dengan Dikes untuk langkah penanganan Corona. Sejauh ini sudah ada rencana penanganan antisipasi Corona. “Langkah pencegahan sudah ada dari Dikes,” jelas dia. (her)

Lobar Gelontorkan Rp45 Miliar

Revitalisasi Kawasan Senggigi Dimulai Mei Mendatang

(Suara NTB/ist)

TATA - Kawasan Senggigi yang akan ditata oleh Pemda Lobar. Giri Menang (Suara NTB) Keseriusan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam mengembalikan citra kawasan Senggigi sebagai ikon pariwisata di NTB semakin nampak. Sedikitnya Rp45 miliar digelontorkan tahun 2020 untuk membenahi jalan koridor utama sepanjang 13 kilometer lebih dan aneka objek destinasi. Untuk penataan kawasan ini pemda sudah mendesain matang dengan membagi tiga zonasi penataan. Di masing-masing zonasi memiliki kekhasan. Rencananya pengerjaan proyek penataan dimulai bulan Mei mendatang. “Saat ini sudah masuk persiapan tender. Bila tidak ada hambatan, Bulan Mei sudah bisa kita mulai (pekerjaan fisik, red),” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Arthadana di ruang kerjanya, Selasa (3/3). Made Arthadana memastikan proses persiapan tender dikerjakan bersamaan dengan persiapan sosial lainnya. “Persiapan sudah kita lakukan, salah satunya adalah mengembalikan fungsi lahan. Itu kita sosialisasikan. Kita ingin mengembalikan lahan-lahan milik jalan, agar kembali semula menjadi milik jalan,” terangnya seraya memastikan agar proses pembangunan fisik nanti tidak menemukan

hambatan berarti. Penataan yang rencananya memakan biaya sekitar Rp45 miliar itu terbagi menjadi 3 tema di seluruh kawasan tersebut. Untuk tema satu adalah kuliner sepanjang 3,2 kilometer yang dimulai dari gerbang masuk perbatasan Kota Mataram sampai ke kawasan sebelum makam Batulayar.”Untuk tema ini saja, kita menyiapkan Rp2,3 miliar untuk 4 spot berupa pintu gerbang, rest area, trotoar dengan banyak signing edge,” paparnya. Tema berikutnya, ujarnya, adalah tema religi. Ini terkait dengan adanya makam Batulayar dan Pura Batu Bolong yang menjadi potret pluralisme dan toleransi di Lobar. Di mana, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata yang akan menjadi subjek teknis pembangunan dua destinasi tersebut. “Untuk koridor jalan di tema religi ini kita menyiapkan Rp1,2 miliar dengan dua sub tema, yaitu Islamic Theme dan Hindu Theme. Ada 3 spot di tema berupasigningedge,Batu Bolong Landmark dan Batu Layar,” terangnya. Tema terakhir, adalah tema Pantai yang dimulai dari kawasan

Alberto sampai dengan perbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara.”Di kawasan sepanjang 6,5 kilometer kita menyiapkan signing edge di setiap 250 meter dan gapura perbatasan. Tapi untuk tema ini baru sampai tahap perencanaan saja,” ujarnya. Seluruh pekerjaan tersebut di koridor utama yang menjadi pengelola teknisnya adalah Dinas PUPR itu ditambah lagi dengan penataan jalan masuk menuju Pantai Senggigi yang nilai proyeknya mencapai R2,6 miliar, kawasan inti Pantai Senggigi yang membutuhkan biaya sebesar Rp11,4 miliar, dan gapura perbatasan senilai Rp2,5 miliar. Untuk pembiayaan, tambahnya, bersumber dari APBD yang meliputi Dana Alokasi Umum sebesar Rp23 miliar yang merupakan kebijakan prioritas, dan dari pinjaman daerah sebesar Rp2,6 miliar. Sisanya sebesar Rp20 miliar dari pinjaman daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk merevitalisasi objek vital destinasi seperti makam Batu Layar, kawasan Batu Bolong, Alberto, Sheraton, Pasifik, dan kawasan Kerandang a n . (her)

I Made Arthadana

(Suara NTB/ist)

KONDISI - Kondisi SMPN 2 Gunungsari akibat diterjang banjir. Pemda mesti memikirkan relokasi sekolah agar tidak lagi kebanjiran.

DPRD Nilai Lokasi Pembangunan SMPN 2 Gunungsari Tak Layak Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menilai rencana lokasi pembangunan SMPN 2 Gunungsari yang terletak di Dusun Lilir Desa Mekar Sari tidak layak untuk dibangun proyek sekolah. Pasalnya, lokasi ini menjadi lokasi langganan banjir hampir tiap terjadi hujan. Kondisi ini juga yang menyebabkan Puskesmas Penimbung direlokasi ke tempat baru. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, pada Suara NTB, Rabu (4/3). Menurutnya, kondisi lokasi sekolah sementara yang nantinya dibangun gedung permanen dua lantai dengan anggaran Rp 2 miliar lebih mesti dikaji ulang oleh pemda. “Karena lokasi ini tidak

layak. Besok (hari ini, red) kami turun sidak ke sana. Dulu di sana ada puskesmas tapi direlokasi, karena tidak layak,” akunya. Persoalan SMPN 2 Gunungsari menjadi atensi. Karena tempat relokasi tidak layak. Ia mempertanyakan kenapa pemda memilih lokasi ini sebagai tempat pembangunan sekolah. Pihaknya akan memberikan catatan kepada pemda bahwa lokasi ini tak layak. Terkait lokasi ini perlu diuruk agar lebih tinggi, pihaknya tentu akan melihat sejauh mana perencanaannya. Kalau tidak memungkinkan kata dia, pihaknya akan merekomendasikan agar lokasi mencari lahan di tempat lain. Konsekuensinya, Pemda diminta melaku-

kan pembebasan lahan di lokasi lain yang lebih layak. Sementara itu, Kepala SMPN 2 Gunungsari, Sahrullah mengatakan terkait lokasi yang dinilai tak layak, Pihaknya juga sudah konsultasi dengan konsultan pembangunan gedung SMP agar pembangunannya juga memikirkan aspek bencana banjir. Meski dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah SMPN 2 Gunungsari dan tidak ada laboratorium komputer, simulasi UNBK tetap digelar, karena sudah dua tahun sekolah sudah menggunakan UNBK. “Kita tetap gelar simulasi UNBK dengan apa adanya,” ujarnya. Simulasi dibagi menjadi dua sesi, sesuai dengan jum-

lah siswa 52 orang dengan keberadaan komputer dengan jumlah komputer sebanyak 26 komputer sesi pertama 26 orang dan sesi kedua 26 orang siswa.” Mudahan tidak ada kendala sampai hari terakhir,” harapnya. Sementara itu di SMPN 2 Kuripan Siswa sebanyak 142 siswa kelas IX SMPN 2 Kuripan, mengikuti simulasi UNBK. Simulasi berlangsung di ruangan lab, Senin (2/3). Kepala SMPN 2 Kuripan Darsiah menjelaskan, simulasi merupakan hal yang penting untuk bekal pelajar sebelum melaksanakan UNBK. Ketika simulasi inilah siswa diajarkan bagaimana cara untuk masuk web dan mengerjakan soal ujian. (her)

Kepala DPMPTSP Lobar Laporkan Dugaan Pemalsuan Izin Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) H. Ahmad Suhandi bersama jajarannya melaporkan dugaan pemalsuan izin yang diduga melibatkan sejumlah oknum termasuk pejabat ke Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lobar. Langkah ini dilakukan DPMPTSP untuk memberi efek jera bagi oknum, di samping

mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya akibat ulah para oknum ini menyebabkan kebocoran PAD, karena retribusi dari izin tersebut tidak masuk ke pemda melainkan ke kantong pribadi. Sejauh ini, belasan pemohon dipalsukan, namun baru tiga orang yang menyerahkan bukti. Dalam laporannya, DPMPTSP menyerahkan beberapa bukti izin yang diduga dipalsukan. Pihak DPMPTSP juga menyerahkan

pengakuan dari pihak korban. Kepala DPMPTSP dan jajaran awalnya menyerahkan langsung aduan ke Kapolres Lobar. Namun karena kKapolres tidak ada di kantor, kepala DPMPTSP pun menyerahkan berkas aduan ke Reskrim Polres dan langsung diterima langsung oleh KBO Reskrim Ipda Irvan Surahman. Kepala DPMPSP Lobar H. Ahmad Suhandi mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan

pemalsuan izin untuk memberikan efek jera bagi oknum yang memalsukan tanda tangan, kop dan stempel pada izin. “Kami melaporkan dugaan pemalsuan dengan bukti lengkap ke kepolisian, ini untuk memberi efek jera bagi oknum pemalsu izin (tanda tangan),’’ tegas dia. Ia berharap laporkan ini ditindaklanjuti oleh kepolisian, karena kepala OPD sebelumnya sudah melapor kasus yang sama, namun belum

ditindaklanjut. Karena itu dalam laporan ini pihaknya menyerahkan dokumen pendukung lengkap dengan bukti. Sementara itu KBO Reskrim Ipda Irvan Surahman mengatakan pihaknya menerima aduan dari pihak DPMPTSP. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan prosedur berlaku. “Kami terima laporan ini. Selanjutnya kami tindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” kata dia. (her)

(Suara NTB/her)

LAPOR - Kepala DPMPTSP Lobar H. Ahmad Suhandi melaporkan dugaan pemalsuan izin ke Polres Lobar, Rabu (4/3).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Faktor Cuaca Picu Peningkatan Kasus DBD Taliwang (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat mencatat dalam tiga bulan terakhir, sudah ada sekitar 46 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sudah ditangani. Merebaknya kasus tersebut ditengarai karena faktor cuaca yang tidak menentu dan lingkungan yang kotor terutama genangan air hujan. Jumlah ini juga diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun 2020, karena hujan disertai panas masih terjadi. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 di bulan yang sama, maka di tahun 2020 meningkat signifikan 31 kasus. “Sudah ada 46 pasien DBD yang sudah kita tangani hingga bulan ini (Maret) jumlah ini diprediksi akan terus meningkat hingga pertengahan tahun nanti. Bahkan di awal bulan Maret ini saja satu kasus berhasil ditemukan dan Saat ini dalam penanganan secara intensif petuga medis. Faktor utama sehingga kasus ini menjadi meningkat di KSB, karena kondisi hujan yang diselingi panas masih terjadi dan juga faktor lingkungan yang kotor juga menjadi salah satu penyebab. Meski demikian, setiap kasus yang muncul langsung kita tangani dengan baik, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa,” ungkap Kepala Dikes KSB melalui Kabid Pencegahan penyakit tidak menular (P2M) H. Yusfi Khalid SKM kepada Suara NTB, Rabu (4/3). Dikatakannya, jumlah kasus DBD yang ditemukan saat ini diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2020 karena cuaca yang tidak menentu. Jika di awal tahun 2020 saja sudah ada sekitar 46 orang pasien DBD yang ditangani, diprediksi akan terus bertambah karena penomena alam yang tak menentu masih tetap terjadi. Sehingga mudah bagi nyamuk aides agepty untuk bisa berkembang biak. Selain masalah cuaca, minimnya kesadaran dari masyarakat untuk membersihkan lingkungan juga menjadi faktor pendukung lainnya. Bahkan setiap tim yang turun ke lapangan selalu saja menemukan lingkungan yang kotor, terutama tumpukan sampah minuman gelas yang menampung air hujan hingga berhari-hari. Kendati demikian, pihaknya mengklaim tingkat fatalitas kasus ini (sampai meninggal dunia) tidak terjadi di KSB. Karena semua petugas sudah intens turun melakukan upaya penanganan lanjutan jika kasus itu ditemukan. “Kalau kita lihat tren kasusnya, di bulan Januari ada 18 kasus yang ditangani, di bulan Februari 29 kasus dan empat hari pertama di bulan Maret sudah ada satu kasus yang kita temukan. Meski kasus tersebut, kami belum bisa menyatakan KLB, karena masih bisa kita tangani,” sebutnya. (ils)

Cegah Corona, Masyarakat Diimbau Jaga Pola Hidup Sehat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat mencegah penularan virus corona. Cara sederhana dengan melakukan cuci tangan secara rutin menggunakan air mengalir. “Yang penting untuk menjaga dan mencegah agar kita tidak terkena corona virus, rajin-rajin cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir,” sebut Kepala Dikes Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt didampingi Kabid P3PL, Agung Riyadi. Sebagai bentuk kewaspadaan bersama, kata Didi, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk pro aktif melaporkan sanak keluarganya yang baru pulang dari luar negeri. Baik sebagai Pekerja Buruh Migran (PMI) atau profesi lainnya. Nantinya pihaknya akan melakukan pemantauan untuk pelayanan kesehatan. “Untuk kewaspadaan kita bersama, Sumbawa yang umrah dan haji banyak, pekerja migran juga banyak. Besok seandainya pulang ke Indonesia, lapor pada kami untuk kita pantau pelayanan kesehatannya. Bila ada anggota keluarganya yang pulang dari daerah terjangkit atau dari mana saja, laporkan kepada kami untuk kami pantau dalam waktu 14 hari kedepan,” jelasnya. Khusus PMI, diakuinya ada yang pulang melalui jalur resmi dan tidak. Ada yang pulang dengan fasilitasi agen dan pulang secara sendiri. Terhadap yang pulang sendiri inilah yang diharapkan peran keluarganya untuk menyampaikan kepada pihak dinas. “Mengawasi mereka bentuk perlindungan pemerintah terhadap warga,” tukasnya. Adapun pihaknya menegaskan, hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus yang mengarah kepada Corona. “Sampai saat ini belum kita jumpai adanya kasus Corona Virus,” tandasnya. (ind)

(SuaraNTB/Ist)

COBLOS - Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, A. Rafiq saat mencoblos Pilkades serentak di desa luar kecamatan Alas, Rabu (4/3).

Kades Terpilih Diharapkan Amanah Kelola DD Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq berkesempatan melakukan pemantauan sekaligus menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades serentak yang digelar, Rabu (4/3). Diharapkannya, kades terpilih nantinya dapat mengemban amanah dengan baik. Terutama dalam pengelolaan anggaran dana desa (DD) sesuai dengan aturan demi kesejahteraan masyarakat. “Saya yakin yang terpilih nanti adalah pilihan terbaik masyarakat. Dan akan mampu bekerja untuk masyarakat. Terutama dalam hal pengelolaan anggaran dana desa yang harus sesuai dengan koridor aturan. Anggaran desa tersebut juga harus maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk hal-hal lain,” harap Rafiq. Diakuinya, pihaknya sudah memantau pelaksanaan pilkades di beberapa desa di wilayah Barat Sumbawa. Seperti di Desa Luar, Juran Alas, Kalimango, Labuhan Alas, Kaung dan Labuhan Burung. Dari pantauan tersebut, pelaksanaannya berlangsung kondusif. Karenanya, pihaknya mengapresiasi kesigapan dari Pemda, aparat kepolisian dan TNI yang sudah mengawal semua proses. “Saya sudah memantau pilkades di wilayah barat. Alhamdulillah suasana kondusif, tidak ada gesekan-gesekan antar pendukung. Ini berkat sigapnya Pemda, aparat Kepolisian dan TNI yg mengawal semua proses ini,” jelasnya. Bagi calon yang kalah, diimbau untuk tidak bersedih dan dapat menerima hasil pilihan rakyat. Begitupula bagi yang terpilih dan mendapat amanah agar tidak terlalu euforia merayakan kemenangannya. “Yang kalah ataupun yang menang, mari berangkulan kembali untuk membangun desa secara bersama-sama,” terang Rafiq. (ind)

Halaman 6

Saksi Ahli Dilibatkan Usut Dugaan Kredit Fiktif BPR Taliwang (Suara NTB) Polres Sumbawa Barat mengaku belum melimpahkan berkas lanjutan kasus dugaan kredit fiktif Bank BPR tahun 2013 ke Kejaksaan. Hal tersebut terjadi karena penyidik perlu melakukan pemeriksaan tambahan empat tersangka dan juga saksi ahli dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp400 juta itu. Polres Sumbawa Barat mengupayakan proses tersebut segera selesai. “Kami masih butuh tambahan keterangan dari para tersangka dan saksi ahli dalam penanganan kasus dimaksud. Kami berharap proses tersebut tidak berlangsung lama, sehingga kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak lama ini bisa segera tuntas. Jika sampai molor, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik nantin-

ya di masyarakat makanya di pertengahan tahun kita berharap agar kasus ini bisa tuntas,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB, melalui Kasat Reskrim AKP Afrijal S.IK, Rabu (4/3). Dikatakannya, kasus yang menjerat empat tersangka yakni Sri Mulyati yang saat itu menjabat sebagai Kabag kred-

it, Ida Komala sebagai accounting, Listiawati sebagai Kabag Umum dan Hardianto staff perkreditan masih terus didalami keterangannya. Upaya tersebut dilakukan sebelum kasus ini dilimpahkan kembali ke Kejaksaan dengan harapan tidak ada permintaan berkas perbaikan lagi. Sementara, khusus untuk

keterangan saksi ahli, pihaknya akan lebih fokus terhadap penghitungan kerugian negara yang masih dianggap rancu oleh Jaksa. Dimana hasil audit perbankan secara umum, total kerugian dalam kasus itu ditaksir mencapai angka Rp3,5 miliar sementara hasil audit BPKP hanya Rp400 juta. Penentuan kerugian negara inilah yang masih dianggap rancu, sehingga dibutuhkan pemeriksaan saksi ahli dan dalam hal ini pihaknya tengah berkordinasi dengan OJK untuk bisa melakukan perhitungan ulang. Jika hasil kerugian-

nya sudah difinalkan, maka akan langsung melimpahkan kembali berkas itu ke Kejaksaan sehingga kasus tersebut bisa segera tuntas dan tidak ada lagi tunggakan. “Kami sudah bersurat secara resmi ke OJK mudahmudahan tim mereka bisa memberikan penjelasan sehingga tidak ada lagi yang rancu di penghitungan kerugian negaranya. Jika semua proses itu sudah rampung maka berkas keempat orang tersangka tersebut akan langsung kita limpahkan ke Kejaksaan dan kasus ini bisa tuntas,” pungkasnya. (ils)

Pilkades Aman, Masyarakat Diimbau Tetap Jaga Kondusivitas Sumbawa Besar (Suara NTB) Pilkades serentak di 119 desa di 23 kecamatan di Kabupaten Sumbawa berlangsung aman dan lancar. Pemantauan pilkades sendiri melibatkan seluruh OPD di lingkup Pemkab Sumbawa serta kepolisian dan TNI. Dari pemantauan, secara umum pelaksanaan berlangsung aman dan lancar. Diharapkan pasca pilkades ini masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah. Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM mengakui pihaknya sudah melakukan pemantauan bersama Kapolres Sumbawa ke beberapa desa di kecamatan Bagian Timur Sumbawa. Dari pemantauan pelaksanaanya berjalan lancar dan aman. Begitupula di kecamatan lainnya sudah disebarkan tim yang melakukan pemantauan dari masing-masing OPD. “Tadi kami memantau sama Pak Kapolres di Lape, Plampang dan Empang. Alhamdulillah berjalan lancar dan aman. Semuanya tadi kita balik itu sudah selesai, tinggal berhitung saja. Begitujuga kecamatan-kecamatan lain kita sudah sebarkan pemantau kita dari masingmasing dinas itu,” sebutnya. Menurut Sekda, pihaknya sudah berkoordinasi dengan

kecamatan terkait pelaksanaan Pilkades ini. Sementara ini berjalan aman dan kondusif. “Kita tetap berkomunikasi dengan semua kecamatan. Semuanya sudah kita telepon tadi, berjalan lancar semua. Untuk sementara berjalan aman dan kondusif, tidak ada gangguan. Pasca Pilkades ini, Sekda berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas di desa masing-masing. Karena sebelum pelaksanaan sudah disepakati untuk siap menang dan siap kalah. “Harapannya, supaya kita tetap menjaga kondusivitas. Pokoknya kita tunggu lah hasilnya. Terus siapa yang menang dan kalah, sudah sepakat siap menang dan kalah, bisa menerima,” harap Sekda. Bagi yang terpilih, diminta agar tetap merangkul yang kalah untuk membangun desa secara bersama-sama. Begitupula yang kalah ikut membantu kepala desa terpilih nantinya. “Ini kan sudah berakhir pelaksanaannya. Kalau kemarin barangkali kita masih berbeda, sekarang harus bersamasama. Karena itu harus menerima dan mendukung. Saling merangkul demi kemajuan desa kedepan,” tukas Sekda. Sementara itu, Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra, S.IK mengakui pihaknya telah

DLH Berencana Ambil Alih TPSTRRR Arken Taliwang (Suara NTB) Dinaa Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, berencana untuk mengambil alih lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Reduce, Reuse, Recycle (TPSTRRR) di Kelurahan Arab Kenangan (Arken), Kecamatan Taliwang. Pasalnya, lantaran keberadaan TPS dimaksud sudah lama mangkrak dan hingga saat ini belum ada penyerahan ke Pemkab. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) kepada Suara NTB melalui Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3, Dedi Damhudi SP, M.Si, Rabu (4/3) mengatakan, tempat pengolahan sampah tersebut dibangun tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Satker Program Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PSPLP) untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Arken Berseri. Hanya saja, karena ada masalah di pengurus kelompok, bangunan itu tidak kunjung digunakan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Makanya Pemerintah berencana mengambil alih pengelolaan bangunan tersebut sebagai lokasi workshop agar tidak lagi menjadi mangkrak. Hal itu juga dilakukan dengan harapan masyarakat bisa lebih peduli dengan sampah dan tidak asal buang begitu saja. Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini pihaknya sudah berkordinasi dengan lurah setempat untuk sama-sama menangani masalah ini. Karena akan sangat percuma juga jika bangunannya ada tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. “Memang bangunannya sudah tidak terurus sejak lama dan peralatannya juga banyak yang sudah hilang. Makanya kami berencana untuk mengambil alih pengelolaan bangunan tersebut sebagai lokasi workshop,” ungkapnya. Dikatakannya, aset bangunan yang sudah lama mangkrak itu masih kewenangan dari Satker, makanya Pemkab berharap agar aset itu segera dihibahkan ke daerah. Hal ini dilakukan supaya bangunan yang ditaksir bernilai ratusan juta itu tidak dibiarkan terbengkalai begitu saja. Bahkan pihaknya sudah memiliki wacana jika bangunan ini diserahkan ke daerah akan dijadikan sebagai pusat workshop dan pembinaan bagi para pelaku peduli lingkungan dan masyarakat secera umum. Dimana di lokasi ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat kerajinan bagi masyarakat dalam hal pengolahan sampah. Sehingga sampah-sampah yang dihasilkan saat ini tidak hanya menjadi “sampah” dalam arti sebenarnya melainkan memiliki nilai ekonomis bagi para pelaku seni. Karena jika hanya membuang sampah langsung ke TPA, justru tidak akan memberikan manfaat apa-apa malah akan mengurangi usia TPA dengan cepat. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya aset yang lama mangkrak bisa segera diberikan ke daerah untuk dikelola dengan baik. Apalagi lokasinya juga tidak jauh dari Kota Taliwang, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih dalam hal pengelolahan sampah yang akan dilakukan nantinya. “Jika aset itu sudah diserahkan kami akan langsung menjadikan bangunan itu sebagai lokasi workshop dalam hal pengolahan sampah. Bahkan kami punya mimpi yang lebih besar akan menjadikan lokasi itu sebagai pusat kerajinan tangan masyarakat dari sampah,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/Ist)

PEMANTAUAN - Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri dan Kapolres Sumbawa, Widy Saputra saat melakukan pemantauan gelaran Pilkades serentak di Sumbawa, Rabu (4/3). menurunkan personil untuk san Kapolres. di wilayah Barat, Selatan dan Kapolres mengakui sudah Tengah. Dari pantauan secara melakukan pengamanan dalam Pilkades serentak di Sumbawa. melakukan pemantauan ber- umum pelaksanaanya berDirinya yang ikut melakukan sama Sekretaris Daerah (Sek- jalan lancar dan kondusif. “Sepemantauan, mengimbau da) serta tim terhadap pelak- cara umum lancar dan konmasyarakat untuk tetap menja- sanaan Pilkades ini. Pihakn- dusif,” jelasnya. ya sendiri melakukan pemanga keutuhan dan kerukunan. Terhadap pengamanan pe“Siapapun yang terpilih tauan di beberapa desa di ke- mungutan suara, lanjut Kapolmenjadi kepala desa, maka it- camatan bagian Timur Sum- res, lebih kurang 929 personil ulah yang diberikan amanah bawa. Seperti Kecamatan yang diturunkan. Tersebar di oleh Allah untuk memimpin Lape, Kecamatan Plampang, 486 TPS di 119 desa di 23 kesemua warga desanya untuk Kecamatan Empang dan La- camatan. Diharapkan prosmembangun desa. Tetap jaga bangka. Tim lainnya juga esnya berjalan dengan lancar keutuhan dan kerukunan,” pe- melakukan pemantauan, baik dan kondusif. (ind/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA Berkat Lobi Bupati ke Kemenkes, Bansos Kabupaten Bima Meningkat

Halaman 7

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Bima (Suara NTB) Program bantuan sosial untuk Kabupaten Bima hasil lobi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, ke Kementrian Sosial (Kemensos) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Program bantuan yang meningkat tersebut antara lain penambahan kartu BPJS bagi warga tidak mampu yang akan dibiayai APBN. Kemu-

dian program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, mengatakan upaya maksimal Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer dalam melobi

anggaran atau program dari Kemensos membuahkan hasil. Misalnya anggaran atau program dalam meringankan beban masyarakat Kabupaten Bima tergolong tidak mampu yang belum memiliki kartu BPJS miskin terus meningkat. “Meningkat bantuan BPJS miskin dalam 8 bulan terakhir ini, sebanyak 64.000 dari APBN dan dari APBD 1 lebih 2.700,” katanya kepada Suara

NTB, Rabu (4/3). Bahkan perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Bima lanjutnya, telah menyerahkan sebanyak 31.646 kartu BPJS tahap 8, 9 dan 10, belum lama ini. Selanjutnya kartu itu, kata dia akan distribusikan ke desa-desa mulai awal bulan maret 2020. “Bantuan BPJS yang meningkat ini setelah Bupati Bima bersurat Kemensos,” katanya.

Kajati Dorong Pencegahan Korupsi di Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Nanang Sigit Yulianto, SH., MH bekunjung ke Dompu, Rabu (4/3). Kehadiran perdananya itu, selain untuk bersilaturrahmi dengan jajaran pemerintah daerah, juga bertujuan menyosialisasi peran kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional daerah. Komitmennya, ikut membantu penyelesaian masalah yang dihadapi daerah. Jika selama ini konsentarasinya lebih pada penanganan perkara, baik pidana umum, khusus atau korupsi. Periode ini, disamping melakukan penindakan penting adanya upaya pencegahan. “Jangan hanya menindak-menindak terus, tapi anda semua (aparat kejaksaan) tidak bisa mencegah orang untuk berbuat salah. Jadi penindakan dan pencegahan harus diimbangkan,” ungkapnya mengingatkan jajaran di hadapan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Sebelum kepala daerah, jajaran dan sebagainya tersangkut persoalan hukum. Kejaksaan sebagai aparat mesti memberi peringatan terlebih dahulu. Namun ketika sebaliknya terjadi, maka fungsifungsi yang ada harus bergerak. Ini salah satu bagian dari upaya kejaksaan dalam melakukan pencegahan. “Jangan orang sudah masuk lubang baru ditolong,” tegasnya. Dikatakan, tahun 2019 kemarin program pembangunan di daerah terbantu dengan

(Suara NTB/jun)

PENGHARGAAN – Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, saat menerima plakat penghargaan sebagai kenang-kenangan dari Bupati Dompu, H Bambang M Yasin, Rabu (4/3). pendampingan yang dilakukan TP4D, walaupun akhirnya dibubarkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski begitu, tugas pokok dan fungsi mereka sebetulnya masih tetap melekat pada tupoksi kejaksaan saat ini. Namanya berganti menjadi Pengamanan Proyek Strategis (PPS). Dengan terbentuknya PPS tersebut, satuan kerja yang ada akan bisa mendapat bantuan. Apakah itu berupa pertimbangan hukum perdata dan tata usaha negara. “Tapi ini kalau ndak diminta kami ndak akan melakukan. Memberikan pendapat, namun apabila melihat sesuatu masalah di daerah yang memang perlu bantuan kami, baik diminta atau tidak kita bisa memberi-

kan, terserah mau dipakai atau tidak,” jelasnya. Jika sebelumnya proyek daerah didampingi langsung TP4D yang berada di Kejari Dompu. Tahun ini, lanjut Nanang Sigit Yulianto, supervisinya langsung dari Kejati NTB. Karenanya, ketika ingin mendapat pengamanan maka permohonan langsung disampaikan ke Kejati atau Kejari dengan tembusan Kejati NTB. Dan itu hanya untuk proyek-proyek yang dianggap strategis sesuai Peraturan Bupati (Perbub). “Itu yang diajukan untuk dilakukan pengamanan,” terangnya. Sementara Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada sambutan penerimaan kunjungan Kajati NTB menyampaikan, dari sejumlah per-

soalan hukum yang ada saat ini, sebagian besar menyangkut kebijakan dan pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa. Ini merupakan sebuah dinamika yang menuntut kesabarannya beserta jajaran selaku penyelenggara negara. Dari sisi keamanan sendiri, diakui cukup kondusif berkat sinergi kuat yang dibangun bersama APH dan unsur terkait. “Ini berkat kerjasama seluruh unsur masyarakat dan komponen pemerintah, oleh karena itu saya berterimakasih secara khusus pada Dandim, Kapolres, Kajari dan Ketua DPRD. Sampai hari ini kita bisa bekerjasama membangun daerah ini,” pungkasnya. (jun)

Masker Diborong, Dikirim ke Luar Negeri Taliwang (Suara NTB) Stok penjualan masker menyusul positif masuknya virus Corona ke Indonesia mulai mengalami kelangkaan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bahkan, ditengarai adanya fenomena memborong masker untuk dikirim ke luar negeri. Kasi Kefarmasian Alkes dan PKRT, Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB, Akmal Gauhar, S.Farm, Apt yang dikonfirmasi mengenai kelangkaan stok masker itu, tak menampiknya. Akmal menjelaskan, sebenarnya mulai menyusutnya stok alat pengaman sistem pernafasan itu sudah sejak jauh hari terjadi di KSB. “Bukan sekarang saja. Tapi sudah sekitar satu bulan lalu mulai langka,” cetusnya. Ia menjelaskan, sejak merebaknya virus Corona di beberapa negara sebulan lalu, pihaknya memantau adanya peningkatan penjualan masker di apotek serta toko modern. Namun saat itu, tujuan pembelian masker oleh warga ini bukan untuk mengantisipasi masuknya virus tersebut ke KSB. Mereka melakukan aksi borong untuk dikirimkan ke sanak saudaranya di luar negeri. “Mereka mengatakan untuk dikirimkan ke saudara atau teman-temannya di luar negeri karena masker di sana sudah sangat mahal,” papar Akmal. Tidak saja oleh warga KSB, pihaknya mendeteksi adanya juga

(Suara NTB/ist)

Akmal Gauhar pembeli dari luar daerah. Beberapa apotek mengkonfirmasi, pembelian dilakukan dalam jumlah cukup banyak dalam sehari kala itu. “Bahkan ada yang datang dari Mataram beli ke sini menurut teman-teman pemilik apotek,” bebernya. Kini sambung Akmal, positif masuknya virus corona ke Indonesia tentu akan sedikit menganggu ketersediaan stok masker untuk masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan, agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan mengimbau para pemilik apotek tidak memanfaatkan kondisi tersebut.

“Kalau memang stoknya kurang kita sudah minta teman-teman apotek berupaya mendapat stok kiriman dari suppliernya. Dan kami ingatkan juga jangan sampai mereka menjualnya di atas harga standarnya,” tegasnya. Tidak saja masker, Akmal menyebutkan, stok bahan-bahan antiseptik juga turut mengalami kelangkaan. Sama dengan masker, jauh hari bahan-bahan sterilisasi bagian tubuh itu sudah mengalami peningkatan penjualan. “Terutama sabun antiseptik pencuci tangan. Itu sekarang sudah susah nyarinya di apotek maupun tokotoko modern,” imbuhnya. Pantauan Suara NTB, Rabu (4/3) kemarin, dari beberapa apotek dan gerai toko modern yang disambangi di dalam kota Taliwang, semuanya menyatakan kehabisan stok masker untuk dijual. Bahkan di salah satu gerai toko modern, seorang pelayannya menyatakan, jika stok terakhir mereka sudah terjual pada minggu lalu dan hingga kini belum ada pengiriman lagi. “Masker terakhir kami jual minggu lalu. Dan sampai sekarang tidak ada pengiriman lagi kami terima,” ungkap pegawai toko tadi. Pengakuan yang sama juga diungkap oleh salah seorang pemilik apotek yang beralamat di bilangan jalan Jenderal Sudirman Taliwang. Ia mengatakan, masker terakhir yang dijualnya habis sekitar dua malam lalu. “Habis juga stok kami pak,” katanya. (bug)

Cegah Corona, Walikota Bima Terbitkan Edaran Kota Bima (Suara NTB) Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran wabah virus corona, Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk warga Kota Bima. Dalam SE dengan nomor Nomor 007/24/III Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tersebut, Walikota menghimbau seluruh masyarakat Kota Bima untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona. “Dengan adanya penyebaran penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona (Covid-19) di beberapa Negara yang awalnya berasal dari China, saya imbau masyarakat Kota Bima untuk tetap tenang dan menjaga kesehatan,” imbau Walikota. Menurut Lutfi, himbauan menjaga kesehatan yakni dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian mencuci tangan pakai sabun serta konsumsi makanan yang berimbang, aktifitas fisik dan istrahat cukup. “Tetap menggunakan masker dan menghindari menyentuh mata, hidung atau mulut setelah kontak dengan hewan atau penderita,” katanya. Selain itu, Lutfi juga meminta masyarakat agar segera ke fasilitas Pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah sakit) terdekat, apabila mengalami atau terkena

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

M. Lutfi

Azhari

gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernapasan. “Jika memiliki riwayat perjalanan dari Negara China, Singapura, Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Uni Emirat Arab, Australia, Iran, Italia, Spanyol, Kroasia, San Marino, Norwegia, Kanada, Azerbaizan, Ekuador, Irlandia, Monako, serta Qatar dalam 14 hari sebelum timbul gejala atau tanda,” katanya. Ia juga meminta semua pihak terutama Lurah dan Camat agar tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bima, terkait pasien yang sebelum menunjukkan tanda-tanda demam. “Hal ini untuk menghindari

pemberitaan yang kurang tepat yang menimbulkan keresahan pada masyarakat,” katanya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Azhari mengajak masyarakat Kota Bima, agar tidak panik menghadapi isu corona. Apalagi isu kelangkaan masker di Kota Bima. “Kita harapkan tetap tenang. Kita juga pastikan masker di Kota Bima tetap tersedia,” katanya. Bahkan Pemerintah Kota Bima melalui Dikes, lanjutnya akan memberikan masker gratis kepada warga Kota Bima yang membutuhkan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk langkah sigap dan antisipasi terhadap isu corona. (uki)

Tidak hanya itu lanjutnya, bantuan KUBE juga terus mengalami peningkatan. Dari sebanyak 30 kelompok pada tahun 2019 lalu. Tapi kini naik menjadi sebanyak 150 kelompok tahun 2020. “Satu kelompok mendapatkan anggaran sebanyak Rp20 juta. Selain itu program RTLH yang didapat 12 kelompok, satu kelompok mendapat Rp150 juta,” pungkasnya. (uki/*)

(Suara NTB/Ist/)

Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri (kiri) dan Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Sirajuddin.

Seleksi CPNS Kota Bima

975 Lolos ”Passing Grade”, Peserta SKB Hanya 519 Orang

Kota Bima (Suara NTB) Peserta CPNS tahun 2019 yang lolos passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, tidak serta-merta langsung lolos dan bisa mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Seperti yang terjadi di Kota Bima, banyak peserta CPNS yang lolos passing grade namun tidak menjamin mereka bisa mengikuti tes SKB. Dari 975 peserta yang lolos hanya 519 yang mengikuti tes SKB. Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. M. Saleh, kepada Suara NTB, Rabu (4/3). “Ada 456 peserta CPNS Kota Bima 2019 lolos passing grade yang tidak bisa mengikuti tes SKB,” katanya. Menurutnya, peserta yang diambil untuk mengikuti tes SKB merupakan yang masuk masuk tiga besar yang memiliki tertinggi. Mereka diambil berdasarkan hasil perangkingan. “Jadi yang diambil dari 1 formasi CPNS sebanyak tiga peserta yang memiliki nilai teratas,” katanya.

(Suara NTB/Uki)

M. Saleh Saleh mengaku, untuk Kota Bima ada 175 formasi. Hanya saja dua formasi diantaranya, yakni formasi disabilitas untuk guru SD tidak terisi sehingga menjadi 173 formasi. “Jika diambil tiga peserta dalam satu for-

masi, maka yang bisa ikut SKB sebanyak 519 peserta,” ujarnya. Meski begitu, Ia mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui tiga besar peserta yang akan mengikuti seleksi SKB tersebut lantaran belum mendapatkan surat pemberitahuan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). “Nama-nama peserta yang masuk tiga besar Panselnas yang tahu. Sementara panitia lokal hanya menunggu pengumuman,” akunya. Saleh menambahkan, rencananya tes SKB dijadwalkan akan dilaksanakan pada Bulan Maret ini. Namun, Ia mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti jadwalnya. “Nama-nama peserta yang mengikuti SKB hingga jadwal tes SKB, semuanya ditentukan oleh Panselnas,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 8

Dukungan PKS Condong ke Pasangan Mo-Novi (Suara NTB/penrem)

KOORDINASI - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat menghadiri rapat koordinasi even L’Etape.

Danrem 162/WB Hadiri Rakor Persiapan L’Etape Indonesia Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Event Sepeda Internasional L’Etape pada tanggal 5 April 2020 mendatang. Dalam event ini diperkirakan sekitar 1.300 peserta dari 18 negara akan ikut berpartisipasi memeriahkan acara spektakuler yang akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk kesiapan acara tersebut, Dinas Pariwisata NTB menggelar rapat koordinasi di Sky Lounge Lantai 11 Hotel Golden Palace Jalan Sriwijaya Mataram. Hadir Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Asisten II Setda Provinsi NTB Ir. H. Ridwansyah, Kadis Pariwisata Provinsi NTB L. M. Faozal, Dir Intel Polda NTB Kombes Pol Drs. Rahayu Irianto dan pihak terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB menyampaikan moment event sepeda L’Etape diharapkan dapat meningkatkan pariwisata NTB karena gaungnya internasional dan mendunia sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Namun demikian, kata Danrem, harus memperhatikan faktor keamanan dan ketertiban, kelestarian dan keindahan alam yang dapat memberikan kesan terhadap para peserta baik domestik maupun mancanegara sehingga kedepan Lombok menjadi surganya bersepeda. Terkait dengan perkembangan dunia pariwisata di NTB, orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut mengingatkan agar masyarakat melatih diri untuk menyapa tamu dengan ramah dan tersenyum dengan harapan dapat memberikan kesan positif. “Pada event ini juga harus diperhatikan arus lalu lintas agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan maupun masyarakat pengguna jalan,” imbuhnya. Selain itu, Danrem juga menegaskan pihaknya bersama Polri akan siap membantu pengamanan sesuai dengan tugas pokok dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dan bersinergi dengan seluruh semua pihak yang terlibat dalam event tersebut. Adapun rencana rute yang akan digunakan pada L’Etape, start di jalan Boulevard Mandalika disamping Pintu Masjid Mandalika Nurul Bilad, melintasi Sengkol, Marong, Pujut, Sukaraja, Kantor Desa Bangket Parak (Water and Food Station), Kantor Desa Sengkol, Bundaran jalan Pariwisata, Simpang Jalan Raya Kuta – Jalan Mawun, Tanjakan Asthari (Water and Food Station), turunan jalan Mawun (Jalan lumpur dan berpasir), kemudian stage king of the mountain (Tanjakan gunung) keluar dari Jalan Raya Ungga, menuju Baypass Batujai (SDN Beduk) menuju SMPN 1 Praya. (ars/*)

Kasus Dana RTG Pringgabaya

Mataram (Suara NTB) – Diketahui ada dua figur kandidat bakal calon yang tengah memperebutkan dukungan PKS di Pilkada Sumbawa 2020, yakni calon internal Andi Tirta dengan calon eksternal, Mohammad Abdullah yang berpasangan dengan Dwi Noviani (Mo-Novi). Keduanya telah dikirim oleh DPD PKS Sumbawa ke DPW PKS NTB untuk dibahas dan kemudian direkomendasikan ke DPP PKS untuk diputuskan, siapa yang akan didukung diantara keduanya. Namun demikian, PKS nampaknya lebih condong akan menjatuhkan dukungannya kepada pasangan MoNovi, dengan melihat berbagai

pertimbangan dan kelebihan dibandingkan dengan calon internal yakni Andi Tirta. “Kalau soal peluang Mo-Novi yang tentu berpeluang. Karena dialah yang paling lengkap syaratnya untuk saat ini, sudah ada pasangan dan juga partai koalisi. Kalau Andi Tirta belum punya pasangan yang kita terima dari DPD PKS Sumbawa,” ujar Ketua

DPW PKS NTB, Abdul Hadi saat dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (4/3) kemarin. Sebelumnya PKS sudah memberikan deadline kepada Andi untuk memutuskan siapa pasangannya untuk tampil di Pilkada Sumbawa sampai pada tanggal 29 Februari lalu. Namun sampai batas waktu yang sudah ditentukan, Andi

tetap belum bisa memutuskan siapa pasangannya. Namun oleh DPD PKS Sumbawa, tetap mengirimkan nama Andi ke DPW PKS NTB sekalipun tanpa pasangan. Menurut Hadi sendiri, bahkan DPW PKS NTB juga akan tetap mengirimkan nama Andi ke DPP walaupun tanpa pasangan. “Karena yang dikirim sama DPD ada tiga nama itu, ya sudah tiga nama itu yang akan kita proses dan kirim ke DPP apa adanya. Nanti DPP yang akan memutuskan, apakah perlu lagi Andi diberikan waktu untuk tentukan wakil atau

tidak,” jelasnya. Diketahui, dari tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. PKS baru memfinalkan dukungannya hanya di Kabupaten Sumbawa Barat saja. Sedangkan di Kota Mataram masih digodok di DPP. Sedangkan lima daerah lainnya masih dalam proses di DPW PKS NTB. “Yang sudah deklarasi satu, hanya di KSB, Mataram sudah hampir kelar di DPP, dan empat daerah sudah masuk tinggal dibahas di pusat. Untuk Lombok Tengah sendiri masih belum masuk,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

Penyidik Minta Audit Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus dana Rumah Tahan Gempa (RTG) Desa Pringgabaya, Lombok Timur makin meyakinkan. Hasil uji konstruksi Dinas PUPR sudah diterima. Terdapat indikasi kekurangan pekerjaan. Besarannya akan dihitung auditor negara. Kasatreskrim Polres Lombok Timur AKP Made Yogi Purusa Utama, Rabu (4/3) mengatakan, pihaknya sudah menyurat BPKP Perwakilan NTB. “Kalau nilai dari volume itu yang bisa hitung kan BPKP. Hasil uji fisik dibawa ke sana untuk dihitung,” terangnya (Suara NTB/why) saat ditemui di Mataram. Made Yogi Purusa Utama Uji fisik pekerjaan konstruksi RTG mencakup 40 rumah dari lima Pokmas yang mendapat bantuan rehabilitasi rekonstruksi pascagempa Lombok. Dana ditransfer ke rekening Pokmas pada 2019 lalu. Puluhan rumah itu dikerjakan aplikator yang dipilih Pokmas. Aplikator tersebut bahkan sudah menerima setengah pembayaran dari total Rp2 miliar perjanjian kerja. Namun, kontraktor asal Palembang, Sumatera Selatan itu malah kabur tanpa menyelesaikan kewajibannya walaupun sudah mengantongi uang. “Kita sudah temukan perbuatan melawan hukumnya, ada pembayarannya tapi pekerjaannya tidak selesai. untuk naik sidik, kita masih menunggu bukti kerugian negaranya ini,” jelas Yogi. Penyidik, imbuh dia, sudah tuntas mengklarifkasi saksi-saksi anggota Pokmas yang mendapat bantuan dana RTG. Begitu juga dengan klarifikasi Ketua dan Bendahara Pokmas. “Nanti akan kita panggil kontraktornya,” pungkasnya. Polres Lombok Timur memburu aplikator Rumah Tahan Gempa (RTG) yang diduga membawa kabur dana Rp1 miliar. Sebanyak 40 RTG hanya berdiri bagian pondasinya lalu ditinggal aplikator. (why)

DAKWAAN - Jaksa penuntut umum Agus Widiyono (paling kiri) membacakan dakwaan korupsi pembangunan Balai Nikah Kecamatan Labangka, Sumbawa, Rabu (4/3) dalam sidang yang dihadiri terdakwa Muhammad Firdaus (kedua dari kiri) dan Johan Satria.

Kasus Gedung Balai Nikah Labangka 2018

Mutu Bangunan Dicurangi Mataram (Suara NTB) – Pejabat Kemenang Sumbawa Muhammad Firdaus dan Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resources Johan Satria duduk di kursi persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (4/3). Para terdakwa korupsi itu menjalani sidang perdana. Jaksa penuntut umum mendakwa mereka korupsi

pembangunan gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka yang merugikan negara sebesar Rp1,036 miliar. Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Sri Sulastri dengan hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi itu, jaksa penuntut umum Agus Widiyono mengajukan dakwaan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Agus menjelaskan, proyek Balai Nikah Kecamatan La-

bangka dibiayai Kanwil Kemenag Provinsi NTB pada tahun anggaran 2018. Proyek itu mendapat anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Sama dengan tiga proyek lain di Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Sumbawa, dan Kecamatan Moyo Utara. Terdakwa Firdaus selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek menyusun harga perkiraan sendiri untuk Balai Nikah Kecamatan Labangka

sebesar Rp1,391 miliar. Tender proyek diikuti 52 peserta. CV Samawa Talindo Resources memenangi tender. Proyek tidak selesai dikerjakan. “Pekerjaan hanya sampai 41 persen. Terdakwa Firdaus tetap melakukan pembayaran sebesar 100 persen,” kata Agus. Hasil penghitungan ahli konstruksi menunjukkan kualitas pekerjaan tidak layak. Item peker-

jaan kolom beton dan beton lantai dua tidak sesuai dengan kaidah teknis yakni minimal mutu kelas 2 atau K225. “Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertera di dalam kontrak,” beber Agus. Akibatnya gedung tidak dapat difungsikan karena tidak sesuai standar. Penghitungan BPKP menyimpulkan kerugian negara yang timbul sebesar Rp1,036 miliar. (why)

Tim Tabur Jaksa Tangkap Buron Pemalsuan Surat

(Suara NTB/ist_penkum)

BEKUK BURONAN - Tim Tabur yang dibantu anggota TNI yang berhasil membekuk buron pemalsuan surat Uci Sanusi.

Mataram (Suara NTB) Setelah berhasil membekuk buron 10 tahun terpidana korupsi di Lombok Utara, tim tangkap buron (Tabur) Kejaksaan kembali berhasil meringkus buron lainnya. Kali ini tim Tabur Kejari Lombok Tengah (Loteng) bersama aparat TNI berhasil menangkap terpidana pemalsuan surat bernama Uci Sanusi. Ia dibekuk Rabu (4/3) sekitar pukul 00.22 Wita di Dusun Rangkap, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Loteng. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, penangkapan terpidana ini atas perintah putu-

san Mahkamah Agung R.I No. 999 K/Pid/2018 tanggal 19 November 2018. Selain itu, penangkapan juga berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-930/ N.2.11/Ep.3/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Uci adalah terpidana perkara pemalsuan surat jual beli tanah beberapa tahun lalu. Selain Uci, terpidana lain Satria Alias Amaq Juki terlebih dahulu menyerahkan diri pada 19 Desember 2019 lalu untuk menjalani hukumannya. Hanya saja Uci berusaha

kabur dan pelariannya berakhir kemarin. “Keduanya dihukum masing-masing 1 tahun 6 bulan,” kata Dedi. Selanjutnya Uci diproses hukum sesuai putusan pengadilan yang sudah incraht tersebut dan langsung dijebloskan ke Lapas Mataram. Menurut Dedi Irawan, masih ada sejumlah buron lain yang dalam incaran tim Tabur. Namun tak disebutkan identitasnya. Ia hanya menyarankan, mereka yang merasa jadi buron agar menyerahkan diri. Sebab jika masih tidak kooperatif, akan mempersulit masa hukuman. (ars)

Eksekusi Fidusia Harus dengan Penetapan Pengadilan Patroli Polresta Mataram, Tangkap Terduga Pengguna Narkoba

(Suara NTB/ist)

TANGKAP - Tim Patroli Samapta Polresta Mataram kembali menagkap pria yang nongkrong di pinggir jalan diduga penyalahguna narkoba, Rabu (4/3) dini hari kemarin. Mataram (Suara NTB) – Patroli Samapta Polresta Mataram kembali menciduk anak nongkrong yang terlibat narkoba. Kali ini, dua orang diangkut karena kedapatan punya sabu. Mereka sedang nongkrong di tepi jalan. Kasat Samapta Polresta Mataram AKP Gede Sumadra mengatakan operasi dini hari memang ditingkatkan. Salah satu sebabnya yakni peredaran narkoba yang tidak lagi sembunyi-sembunyi. “Hasilnya dua orang yang kita duga memiliki narko-

ba. Sudah kita amankan,” ujarnya Rabu (4/3) kemarin. Mereka yang diamankan itu adalah hasil patroli rutin pada dini hari itu. Tim patroli menangkap YR di Jalan Rajawali, Cakranegara, Mataram. tepatnya di emperan toko alat tulis. Malam harinya jalan itu ramai pedagang buah. YR gelagapan saat didatangi tim patroli bersepeda motor. “Sempat dia mau kabur tapi bisa kita hentikan,” kata Sumadra. Aksi YR itu malah membuat kecurigaan meningkat. Tidak salah duga, YR men-

gantongi satu poket sabu. Belakangan setelah ditimbang beratnya 0,44 gram. Poketan ditemukan di saku celananya. “Dia baru pulang dari membeli di Karang Bagu,” ungkap Sumadra. Setelah diusut lagi, YR buka suara.Diamenyebutmembelipada seorang pengedar berinisial DL. YR menukar sabu dengan uang Rp100 ribu. “Dia sudah beli dua kali,” bebernya. Perjalanan tim patroli belum berhenti. Orang dengan gelagat yang sama ditemukan di Jalan Pancausaha, Cilinaya, Cakranegara, Mataram. Pepatnya di ruko belakang pusat perbelanjaan yang mengarah ke Jalan Palapa. Awalnya, pria yang berinisial WS santai duduknongkrong. Begitu tim patroli datang, lagaknyapuninginberanjakkabur. “Kita geledah, ada sabunya,” ucap Sumadra. Sabu satu poket itu beratnya 0,4 gram. Dua orang yang diduga memiliki sabu itu penanganannya diserahkan ke Satresnarkoba Polresta Mataram. “Patroli ini akan kita tingkatkan. Khususnya di daerah-daerah yang menurut analisa masuk daerah rawan,” pungkas Sumadra. (why)

Mataram (Suara NTB) – Perusahaan pembiayaan sekarang tidak bisa lagi sembarangan menarik jaminan fidusianya. Proses eksekusi harus menyertakan penetapan pengadilan. Jika tetap memaksakan, maka dapat dikenai pasal pidana perampasan. Kasus tersebut banyak terjadi pada pembelian kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur kerap bermasalah dengan debitur. Dalam hal ini tunggakan atau jaminan fidusianya dipindahtangankan. Hal itu mengemukan dalam Lokakarya ‘Akibat Hukum UU No42/1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri No8/ 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia pasca Putusan MK No18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Rabu (4/3) kemarin di Mataram. Ahli Perdata Fakultas Hukum Unram Dr Djumardin mengatakan, pelanggaran perjanjian fidusia baru bisa diterapkan pidananya sesuai UU fidusia apabila sudah memenuhi syarat materiil dan formilnya. Materiilnya, itu kesengajaan. Formilnya apabila ada peringatan kepada debitur bahwa tagihan akan jatuh tempo. Apabila debitur tiga kali berturut-turut menunggak pembayaran maka

tidak perlu somasi. “Oke dia sengaja, tapi finance tidak beri peringatan, maka syarat formilnya tidak terpenuhi. Dalam persidangan sering batal demi hukum karena pihak finance tidak melakukan prosedur formil itu,” terang Djumardin. Jaksa pada Kejati NTB Lalu Rudy Gunawan menerangkan, bahwa putusan MK tersebut tidak menghalangi hak ekeskutorial apabila sudah tercantum jelas dalam kontrak perjanjian fidusia. “Harus diakui bahwa pihak pembiayaan sering menggunakan pihak ketiga untuk mengambil jaminan fidusia. Itu masuk ranah pasal KUHP tentang perampasan,” jelasnya. Dalam hal eksekusi itu, Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda NTB AKBP I Komang Satra menerangkan, di sana lah ranah kepolisian dilibatkan. “Dalam hal pengamanannya. Bukan eksekusinya,” ucapnya. Apabila jaminan fidusia, seperti sepeda motor atau mobil dipindahtangankan. Maka akan dikenakan pidana penggelapan atau penadahan bagi yang membeli atau menerima gadai. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB Farid Falatehan mengatakan potensi sen-

(Suara NTB/why)

LOKAKARYA - Polda NTB menggelar Lokakarya ‘Akibat Hukum UU No42/1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri No8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia pasca Putusan MK No18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Rabu (4/3) kemarin di Mataram. gketa fidusia di NTB tinggi. Pengguna fasilitas pembiayaan untuk kredit barang bergerak juga tinggi. “13,6 persen yang menggunakan fasilitas pembiayaan non-bank untuk kepemilikan kendaraan. Rata-rata nasional itu 4 persen,” paparnya. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Provinsi NTB Hadi Sutarno mengatakan, pihaknya siap menyesuaikan prinsip perjanjian fidusia mengikuti Putusan MK. “Klausul-klausul perjanjiannya akan lebih kita rincikan. Agar nanti proses eksekusi bisa lancar se-

suai ketentuan dan debitur tidak merasa dibohongi,” urainya. Namun, bukan berarti perusahaan pembiayaan akan menghentikan penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam mengeksekusi jaminan fidusia yang wanprestasi. “Akan lebih berhati-hati saja. Tetap kita pakai karena memang itu dibutuhkan,” kata Hadi. Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian mengatakan, lokakarya itu digelar bertujuan agar perjanjian fidusia dapat beradaptasi dengan Putusan MK No18 tersebut. (why)

LIPUTAN KHUSUS

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 9

Tenang Sikapi Corona, Jaminan Pemprov Penanganan Maksimal Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB berusaha meredam kepanikan masyarakat, salah satunya dengan memberi jaminan perawatan bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkait virus corona (Covid-19). Dua rumah sakit dengan fasilitas isolasi sudah ditunjuk. Yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, Kabupaten Sumbawa. Fasilitas ruang isolasi yang dimiliki dua rumah sakit itu dianggap sudah memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan. Di samping itu Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB juga menyurati Rumah Sakit Pemerintah lainnya di semua daerah di NTB untuk menyiapkan ruang isolasi. “Agar jika ditemukan kasus yang harus diawali, sudah dilakukan penatalaksanaan di ruangan itu (di rumah sakit di daerah) tidak bercampur dengan pasien lain sebelum dirujuk ke rumah sakit utama,” kata Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A,

MPH., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/3). Eka menyampaikan bahwa sebenarnya rumah sakit pemerintah lainnya sudah memiliki ruang isolasi, tapi ada yang tidak aktif. Maka diaktifkan kembali. Ruang isolasi di rumah sakit pemerintah lainnya itu untuk tempat penatalaksanaan sebelum ke rumah sakit rujukan utama. Ketika pasien dirujuk ke RSUD NTB dan RS H.L Manambai Abdulkadir maka semua biaya ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Namun jika sifatnya karantina terpadu, maka pembiayaan-

Pintu Masuk Laut hingga Udara Diperketat Mataram (Suara NTB) Otoritas kebandar udaraan hingga pelabuhan memperketat penjagaan dan pemeriksaan sebagai upaya antisipasi masuknya virus Corona ke NTB. Salah satu pintu masuk udara itu, Bandara Internasional Lombok. Sementara laut, ada Syahbandar Pemenang menjaga arus masuknya wisatawan asing. Tujuannya demi memberi rasa aman dan mengurangi kepanikan masyarakat. PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku operator bandara, meningkatkan pemeriksaan kesehatan penumpang di 15 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I, salah satunya di Bandara Internasional Lombok bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Pantauan langsung Suara NTB Selasa (3/3) lalu, pihak Bandara dan KKP terus meningkatkan pemeriksaan kesehatan penumpang, baik domestik maupun penumpang mancaenagra dengan menggunakan alat thermal scanner. Perangkat ini dipasang di area kedatangan domestik maupun area kedatangan internasional. Alat thermal scanner berfungsi untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang, jika terdapat penumpang yang terdeteksi memiliki suhu tubuh 38 derajat celsius atau lebih, maka penumpang tersebut akan diperiksa kesehatannya lebih lanjut oleh KKP. “Namun, bukan berarti penumpang yang memiliki suhu tubuh 38 derajat celsius atau lebih pasti terjangkit virus corona. Penumpang tersebut masih berstatus suspect yang akan diperiksa kesehatannya lebih lanjut,” kata Manajer Hukum dan Komunikasi LIA, Arif Haryanto. Selain penggunaan thermal scanner, petugas frontliner Bandara juga telah diwajibkan untuk memakai masker, kacamata, dan sarung tangan saat bertugas. Monitoring juga dilakukan terkait kesiapan dan pelayanan personel KKP untuk memeriksa kesehatan penumpang. Sementara di laut, salah satu pintu masuk yang diberikan atensi adalah arus wisatawan di Dermaga Pemenang, Lombok Utara. Di pintu masuk ini, semua kapal cepat dari Bali diwajibkan merapat ke dermaga sebelum mendistribusikan wisatawan ke tiga gili, Trawangan, Meno dan Air. Kepala Syahbandar Pemenang, Heru Supriyadi menjelaskan, standar pengawasan di pelabuhan berlaku bahkan sebelum pasien positif corona ditemukan di Indonesia. “Kami memperketat pengawasan semua wisatawan asing yang masuk, bekerjasama dengan KKP untuk pemeriksaan suhu tubuh,” kata Heru Rabu (4/3). Tidak saja memperketat, pihaknya bersama KKP sudah menyediakan ambulans untuk respon cepat ketika ditemukan wisatawan menunjukkan gejala terpapar Corona. Dia mengimbau, masyarakat tetap tenang dan mempercayakan pihaknya bersama KKP untuk penjagaan pintu masuk arus wisatawan asing tersebut. Timnya terus bekerja keras mengawasi agar tidak ada wisatawan suspect corona lolos dan beraktivitas di gili. KKP Siagakan Petugas Sebagai upaya mengantisipasi masuknya Corona Virus (Covid-19) di NTB, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melakukan pengawasan dan pemeriksaan di semua pintu masuk di NTB. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditentukan. Kepala KKP Mataram, Wayan Diantika kepada Suara NTB, ditemui Rabu (4/3) mengatakan, KKP melakukan pengawasan di semua pintu masuk, baik kapal laut penumpang, kapal barang, dan kapal udara. “Kesiapsiagaan KKP bukan hanya hari ini, sejak kasus ini muncul pertama kali kami sudah laksanakan SOP-nya, cuma kan tidak terekspos, jangankan kasus corona yang sekarang ini, sebelumnya juga memiliki pengalaman saat MERS Cov, polio, dan lainnya, SOP tetap jalan,” jelasnya. Ia menjelaskan, prosedur yang dilakukan pihaknya yaitu semua penumpang dari negara terjangkit virus corona diperiksa. Pemantauan pertama dilakukan yaitu memantau suhu tubuh menggunakan thermo scan atau melihat adanya gejala sakit. SOP tersebut sudah sesuai standar internasional. Penggunaan thermo scan terlihat sederhana, tapi sudah bisa melihat informasi kesehatan penumpang lebih awal sehingga waspada dan bisa memberikan tindak lanjut yang terarah. Jika ada kasus pada pemeriksaan, pihaknya akan menanyai lebih lanjut mengenai riwayat perjalan penumpang untuk melihat adakah tanda mengarah ke corona virus. Informasi yang diperoleh itu akan dibagikan ke semua dinas kesehatan yang dituju oleh penumpang itu. informasi itu penting untuk kewaspadaan petugas kesehatan di daerah, sehingga kalau terjadi sesuatu dengan orang tersebut, petugas daerah sudah siap mengantisipasinya. Langkah selanjutnya, jika seseorang menunjukkan gejala sakit yang lebih berat seperti tidak sembuh, atau suhu panas tubuhnya tetap tidak turun atau menjadi sesak. Biasanya seseorang itu akan ke fasilitas kesehatan. Wayan menyampaikan, petugas kesehatan di NTB menyepakati untuk memberikan pertanyaan riwayat kunjungan pasien itu. Kalau ada tambahan informasi yang mengarah ke virus corona, maka pasien itu akan diisolasi. “Karena kita butuh waktu hasil laboratorium orang ini, jadi begitu informasi mengarah ke arah Covid-19, pasien diisolasi, diambil spesimen ke Jakarta. Semua specimen dikirim dan tiba dalam satu hari, karena kami memiliki petugas di setiap bandara, sampel langsung masuk ke laboratorium,” jelasnya. Jika ternyata pasien positif, maka informasi awal itu berguna untuk melihat orang tersebut melakukan kontak dengan siapa saja. (ars/ron)

(Suara NTB/ist)

THERMO SCAN - Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) saat melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang menggunakan thermo scan di LIA.

nya ditanggung Pemerintah Provinsi NTB. Ruang isolasi di rumah sakit rujukan utama sudah sesuai standar yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Eka menyebutkan antara lain ruangan itu memiliki tekanan negatif, kebutuhan pasien harus terpenuhi sehingga pasien tidak boleh ke luar ruangan lagi, pasien juga hanya boleh kontak dengan petugas terlatih, dan petugas yang masuk ke ruang isolasi menggunakan alat pelindung diri. “Karena di Indonesia sudah ada yang positif, kami sudah bersurat kepada semua ru-

mah sakit se-NTB untuk menyiapkan ruang isolasi,” katanya. Ia menyebutkan, Pasien dalam Pengawasan (PDP) di NTB sejak virus corona ini merebak sebanyak tiga orang. Namun dua orang sudah dinyatakan negatif. Sisa satu orang warga negara India masih di ruang isolasi RSUD NTB menunggu hasil pemeriksan spesimen di Litbangkes Jakarta. Sementara total PDP dan Orang dalam Pemantauan (ODP) di NTB sejak awal kasus virus corona sebanyak 84 orang. Sementara itu, ditemui terpisah, Ketua Satgas Virus Corona RSUD NTB, dr. I Nyoman Wijaya Kusuma, mengatakan, RSUD NTB sejak virus corona ini mulai merebak sudah menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan. RSUD NTB memiliki total delapan ruang isola-

si, dengan rincian empat ruang isolasi, dua ruang isolasi untuk ICU, dan ruang isolasi di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tenaga kesehatan juga sudah disiapkan, Nyoman menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan dokter spesialis paru dan dokter spesialis anak yang khusus menangani respirasi. Serta tenaga kesehatan lainnya. Ia menegaskan, RSUD NTB sudah memiliki pengalaman ketika virus Flu Burung dan MERS Cov yang lalu. Fasilitas yang dimiliki sudah sesuai standar. “Fasilitas kami lengkap semua, kemarin saat akreditasi juga dilihat ruang isolasinya, sudah memenuhi standar. Kami juga sudah punya pengalaman dari dulu menangani kasus seperti ini,” katanya. RSUD NTB sudah beberapa kali menangani kasus diduga corona virus dari rujukan kabu-

paten. Sejauh ini sudah ada dua orang yang diisolasi di RSUD NTB. Pertama merupakan bayi dari China yang ternyata negatif. Dan saat ini sedang mengisolasi pasien rujukan dari Selong yang merupakan warga negara India. “Kami menunggu hasilnya negatif atau positif, tapi secara umum kondisi pasien baikbaik saja, suhu tubuhnya sudah normal, sesak tidak ada, batuk juga tidak ada, sebagai antisipasi kami tetap ambil spesimen untuk dikirim ke Litbangkes di Jakarta. Kami masih menunggu hasilnya,” jelasnya. Terkait koordinasi dengan rumah sakit lainnya terkait penyiapan ruang isolasi, Nyoman mengatakan pihaknya tidak melakukan koordinasi atau pengarahan secara langsung. Namun menerima jika rumah sakit bertanya mengenai penanganan yang tepat.

“Mereka (rumah sakit lainnya) banyak tanya ke RSUD sebagai pusat rujukan, kalau mereka tanya kita jawab, tidak sampai turun ke bawah,” imbuhnya. Ia menerangkan, pihaknya menunggu pasien rujukan. Dinas Kesehatan dan jaringannya yang memiliki wewenang pemantauan. Masyarakat yang sudah berkunjung ke negara yang sudah terjangkiti memiliki kesadaran sendiri untuk memeriksakan diri. Sebelumnya, Graha Mandalika juga digunakan untuk observasi sebanyak 29 mahasiswa asal NTB yang belajar di China. Dinyatakan selama mereka observasi baik-baik saja, tidak ada penularan dan sudah pulang ke rumah masingmasing. Nyoman juga menegaskan di NTB belum ada positif virus corona. Masyarakat diminta jangan panik dan tetap menjaga kesehatan. (ron)

Satgas Investasi Intai Pencari Untung di Balik Wabah Corona Mataram (Suara NTB) Wabah virus Corona yang diidentifikasi sebagai COVID19 membuat warga hilang rasionalitas. Respons panik membuat warga berbondong memborong masker dan cairan pencuci tangan. Akibatnya, stok kosong dan harga melonjak di pasaran. Suplai dua komoditi kesehatan yang paling diburu ini sejak tiga minggu belakangan memang sudah mulai macet. Permintaan meningkat seiring virus Corona yang menjangkiti dua warga Indonesia per Senin lalu. Masker dan cairan pencuci tangan kini masuk dalam barang pengawasan Satgas Investasi Provinsi NTB. “Kita sudah cek ke sembilan distributor resmi dan supplier masker,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto saat menerima Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (4/3) kemarin. Satgas digerakkan sesuai dengan arahan Presiden RI kepada Kapolri, yang intinya untuk mengantisipasi penimbunan di tengah kelangkaan barang di pasaran. Bahkan, ancaman pidana juga dipakai untuk orang yang dengan sengaja menyimpan barang itu demi keuntungan ekonomi. Lewat Satgas itu, fungsi kepolisian bersama Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan dipadukan. “Jadi memang di NTB sudah tiga minggu belakangan suplai dari produsen di Jawa terhenti karena permintaan tinggi,” bebernya. Masker, yang kini menjelma menjadi idaman masyarakat mencegah Corona, dijual dengan mahal. Per kotak isi 50 lembar yang awalnya Rp50 ribu sampai 70 ribu, kini melambung sampai Rp 270 ribu-300 ribu. Stok masker sebenarnya tidak benar-benar kosong. “Stok ada di gudang farmasi. Tapi itu hanya untuk persediaan medis (di fasilitas-fasilitas kesehatan). Tidak untuk diperjualbelikan,” kata Artanto mengutip hasil koordinasi dengan Satgas Investasi. Lonjakan pesat harga masker di NTB, imbuh dia, tak lebih pada bekerjanya hukum ekonomi pada barang dengan permintaan tinggi. Peredarannya pun harus melalui distributor resmi, laiknya alat kesehatan lainnya. Produsen menjualnya masih dengan harga standar yang diatur dalam harga eceran tertinggi pada produkproduk kesehatan. Harga naik di tingkat eceran. Yang dijual

(Suara NTB/ars)

MASKER - Penumpang di pintu kedatangan domestik LIA menggunakan masker untuk antisipasi penularan virus Corona, Selasa (3/3) lalu. Sejak wabah Corona masuk Indonesia, harga masker meroket hingga Rp 300 ribu per kotak. perorangan maupun di gerai atau apotek. “Untuk sanksinya nanti itu secara administrasi dari Dinas. Kami di kepolisian fokus menyelidiki siapa yang menimbun. Sampai saat ini belum ada indikasi,” kata Artanto. Ketentuan larangan menimbun termaktub dalam UU RI Nomor 7/ 2014 tentang Perdagangan. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 107, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp50 miliar. “Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Juga jangan panik menghadapi situasi. Sesuai imbauan pemerintah, masker hanya untuk yang sakit untuk mencegah penularan atau

petugas medis yang menangani kasus virus tersebut,” terang Artanto. Antisipasi Spekulan Stok masker di pasaran tiba-tiba saja hilang. Masker menjadi salah satu yang paling banyak diburu masyarakat. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya WNI yang terpapar corona. Dinas Perdagangan Provinsi NTB langsung melakukan pengawasan, mengantisipasi adanya kemungkinan penimbunan atau aksi spekulan. Berdasarkan pantauan di beberapa apotik di Kota Mataram, tidak ditemukan adanya penjualan masker, rata-rata mengaku stoknya kosong. Kepala Bidang Pengawasan dan Tata Niaga Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Haryono saat turun ke Apotik Kimia Farma di Jalan Pejanggik Mataram mengaku, merebaknya virus corona di sejumlah daerah di Indonesia

menyebabkan permintaan masker di NTB cukup tinggi. Ia mengatakan, sejak 2 pekan pasokan masker dari distributor sangat terbatas. Harganya pun mengalami kenaikan antara 3 hingga 5 kali lipat dari harga normal. “Harganya naik beberapa kali lipat, stoknya juga sudah tidak ada sejak 2 minggu terakhir,” katanya. Karena tingginya permintaan dan terbatasnya stok, penjualan masker juga dibatasi hanya hanya 10 pcs saja untuk setiap pembeli saat stok masih tersedia. Lebih dari sepuluh biji, tidak diperkenankan agar konsumen mendapat jatah rata. Sejak diumumkan adanya WNI yang terpapar virus corona oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia menjadi gempar. Di kota – kota besar dikhawatirkan terjadi kepanikan, lalu berbelanja kebutuhan secara berlebihan (panic buying). Untungnya, di NTB, tidak nampak kepanikan itu, kecuali untuk dua jenis barang. Masker dan pencuci tangan gel (hand

sanitizer). Di beberapa tempattempat belanja, semua masih berjalan normal. Pemerintah juga telah mengimbau, jangan berlebihan. Ketua Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) Provinsi NTB, Jefri memaparkan, dari koordinasi dengan seluruh anggota, sementara ini yang paling banyak dicari adalah masker dan sabun gel pembersih tangan. “Hand sanitizer ini biasanya untuk orangorang tertentu saja yang beli. Sekarang semuanya nyari. Selain masker,” katanya kepada Suara NTB. Sebelumnya karena permintaannya tak banyak, para distributor hanya memesan seadanya. Karena sifatnya hanya kebutuhan pelengkap. Akibatnya, saat terjadi permintaan tinggi saat ini, stok menjadi kosong. “Konsumen mungkin berpikir kita sembunyikan. Barangnya memang ndak ada, kosong,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (3/ 3) kemarin. (why/bul)

Polisi Incar Penyebar Hoaks Mataram (Suara NTB) Kasus pertama sekaligus kedua virus Corona di Indonesia terdeteksi pada Senin (4/3) lalu. Jagat maya pun riuh. Unggahan masyarakat berseliweran soal kasus Corona. Bahkan mengklaim virus itu sudah masuk ke daerahnya. Unggahanunggahan tersebut masuk dalam radar patroli Siber dan cybertroops Polda NTB, yang dikonsolidasi melalui Ditreskrimsus dan Bid Humas. “Sementara waktu kita takedown. Kita beri stempel hoaks,” kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto. Unggahan yang terdeteksi hoaks terkait Corona mencapai tiga kasus. Dua unggahan di Kabupaten Sumbawa dan satu unggahan di Kabupaten Dompu. Hoaks penyebaran Corona berpotensi membuat tambah panik dan kekacauan. “Kita konfirmasi dengan sumber daya yang kita punya. Kita

yakinkan bahwa postingan itu hoaks,” bebernya. Postingan hoaks itu sebelumnya terkait dengan pasien yang positif terjangkit Corona. Padahal belum melalui pemeriksaan berlapis, seperti observasi, isolasi dan pemeriksaan sampel daerah. Polisi akan menjerat para pelaku dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE). Apalagi sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G Plate, menyebut penyebar dan pembuat Hoaks dapat dipidana 6 tahun. “Undang-undang sudah mengatur sanksinya, kalau menyebarkan hoaks ada sanksi pidana, ada juga sanksi materi, pidana 6 tahun, materialnya hampir Rp1 miliar, dan itu tentu law enforcement,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (3/3) lalu.

Ubah Istilah Suspect Di samping itu, Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, juga menjelaskan, ada perubahan istilah suspect yang selama ini familiar kita gunakan. Menurut Kadikes, bahwa seorang pasien yang masuk ke ruang isolasi disebut sebagai Pasien dalam Pengawasan (PDP). Istilah suspect dikenal sebagai PDP. Jika seseorang dinyatakan PDP, maka keluarganya atau orang yang merawat pasien itu disebut Orang dalam Pemantauan (ODP). “ODP boleh beraktivitas di rumahnya tapi tidak boleh ke tempat kerumunan, tidak boleh ke luar, setiap hari dipantau dari teman-teman di puskesmas,” katanya. Sedangkan orang dengan risiko merupakan orang yang datang dari negara yang terjangkit virus corona. Sementara kasus probable merupakan orang yang dicurigai ke arah positif,

(Suara NTB/why)

HOAKS - Pasukan Cybertroops Polda NTB membubuhkan stempel hoaks pada unggahan media sosial terkait penyebaran virus Corona, Rabu (4/3). tapi belum positif. Kasus konfirmasi yaitu seseorang yang terinfeksi virus corona dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. “Penggolongan

itu menentukan penanganan ke keluarga dan orang sekitar, supaya tidak meluas lagi, agar kita batasi,” jelas Nurhandini. (why/ron)

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Sekolah Tingkatkan Keamanan PELAKSANAAN Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kurang dari sebulan lagi. Oleh karena itu sekolah diminta untuk meningkatkan penjagaan sarana penunjang UNBK di sekolah. Hal ini untuk menghindari kehilangan atau hal yang tidak diinginkan sebelum UNBK berlangsung. Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., mengatakan, pihaknya setiap tahun meminta kepada sekolah untuk selalu meningkatkan keamanan sekolah menjelang UNBK. (Suara NTB/dok) “Kami tidak ingin lagi ada Abdurrosyidin R kejadian seperti tahun yang dulu bahwa ada kehilangan. Intinya sudah menjadi standar operasional prosedur tahunan, setiap perhelatan UNBK, antisipasi keamanan ditingkatkan,” katanya, Rabu (4/3). Banyak sekolah yang memenuhi sarana penunjang UNBK dengan meminjam komputer klien ke orang tua dan guru. Abdurrosyidin mengharapkan agar semua persiapan berjalan dengan lancar. Sekolah juga melakukan berbagai persiapan menjelang UNBK. Terpisah, Kepala SMAN 7 Mataram, Munawar mengatakan pihaknya meningkatkan keamanan sekolah khususnya sarana UNBK. Pihaknya menambah petugas keamanan yang sudah ada sebelumnya. “Penjagaan khusus di laboratorium komputer,” katanya dihubungi Kamis (4/3). SMAN 7 Mataram memiliki 60 komputer yang akan digunakan untuk UNBK. sekitar 200 orang kelas XII akan mengikuti UNBK di tahun 2020 ini. Munawar mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi sarana atau kesiapan siswa. “Insya Allah kami sudah siap,” ujarnya. Sementara itu, UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kampus Harus Bebas dari Tuduhan Radikalisme

Mataram (Suara NTB) Ancaman bahaya radikalisme di tubuh bangsa Indonesia sangat nyata. Gerakannya bahkan jadi ancaman karena sudah terindikasi masuk ke lembagalembaga pendidikan tinggi, seperti halnya Universitas Mataram (Unram). Bahkan tahun lalu hasil penelitian salah satu lembaga berpusat di Jakarta menunjukkan Unram masuk 10 besar kampus yang terpapar radikal. Berangkat dari itu civitas akademika Unram berbenah agar kampus tua ini bebas dari tuduhan radikalisme. Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, menyebut radikalisme merupakan ancaman setiap orang. Dampaknya sangat

menakutkan. Sifatnya yang sering meneror mengakibatkan secara psikologis masyarakat jadi ketakutan. Dampak psikologis ini pada dasarnya yang diinginkan para pelaku teror. Karena takutnya masyarakat berarti pula berhasilnya gerakan gerakan yang mereka bangun. “Radikalisme sangat berbahaya bagi bangsa kita ini adalah kesepakatan pendiri

bangsa kita atas dasar kesepakatan yang terdiri dari suku, agama dan budaya,” ujarnya kemarin. Unram sebagai kampus PTN di NTB tidak ingin dicap sebagai biang sumber radikal. Berbagai cara dilakukan Unram sejak adanya hasil penelitian itu. Seperti membentuk tim penelitian tandingan melibatkan unsur dosen. Tim ini bekerja untuk melihat sejauh

mana tuduhan kampus radikal itu muncul. Dalam hal ini, ujarnya, tidak ada alasan bagi pelaku teror memaksakan kehendak sesuai dengan kehendak mereka. Misalnya soal adanya kemajemukan pada agama, suku, bahasa, budaya. Justeru kemajemukan itu telah mempersatukan bangsa Indonesia. “Majemuk ini adalah kekuatan kita jangan justeru sebaliknya malah kita perlemah atau kita cabik-cabik,” urainya. (dys)

H.Lalu Husni (Suara NTB/dok)

Pengurus Organisasi Mahasiswa Mesti Beradaptasi pada Perkembangan Iptek Mataram (Suara NTB) Perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dihindari. Mahasiswa diminta agar senantiasa beradaptasi dengan segala perkembangan di setiap saat. Tak terkecuali bagi mahasiswa pengurus organisasi mahasiswa. Dekan FKIP Universitas Mataram Prof. Wahab Jufri mengingatkan agar segenap pengurus organisasi mahasiswa supaya memiliki kemampuan diri untuk beradaptasi sesuai dengan perkembangan Iptek yang (Suara NTB/ist) terjadi di era 4.0. Diakuinya, Wahab Jufri mahasiswa tidak bisa menghindari lagi adanya perubahan zaman di mana semua aspeknya serba teknologi. Oleh sebab itu mahasiswa harus mampu berinovasi guna bisa bersaing di masa mendatang. “Mahasiswa harus memiliki kemampuan berinovasi dan berani mencoba hal yang baru yang nantinya akan berdampak positif terhadap kemajuan ormawa yang ada di lingkungan FKIP,” ujarnya, Rabu (4/3). Lebih lanjut, Prof. Wahab Jufri menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki kemampuan untuk menjadi insan yang lebih produktif yang diibaratkan sebagai pohon yang mampu menghasilkan buah setiap saat tanpa mengenal musim. Selain itu ia menekankan agar mahasiswa menghargai semua proses yang berjalan, karena pada dasarnya proses yang baik akan mampu menghasilkan hasil yang baik pula. “Kualitas bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tapi kualitas itu merupakan hasil dari suatu proses yang dilewati melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas,” ujarnya. (dys)

SMAN 4 Mataram Asah Kemampuan Akademik Siswa Lewat Kelas Unggulan Mataram (Suara NTB) SMAN 4 Mataram berupaya meningkatkan kemampuan akademik siswa melalui pembentukan kelas unggulan. Kelas unggulan yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir itu untuk mempersiapkan siswa mengikuti lomba bersifat akademis. Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid, mengatakan pihaknya mencoba membuka kelas unggulan. Kelas unggulan terdiri dari siswa yang di(Suara NTB/ron) terima pada Penerimaan Jauhari Khalid Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi. “Siswa-siswa itu lulus PPDB jalur prestasi, dari sisi nilai rata-rata tinggi nilainya,” katanya. Berbagai program diberikan bagi siswa di kelas unggulan itu. Jauhari menyampaikan siswa di kelas unggulan diberikan tambahan jam belajar. Tambahan jam belajar itu dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pemberian tambahan pelajaran itu dilaksanakan mulai pertengahan tahun lalu. Jauhari menjelaskan, melalui tambahan belajar itu, kemampuan akademis para siswa itu diasah untuk menjadi lebih baik lagi. Nantinya mereka akan diikutkan untuk menjadi peserta lomba bersifat akademis seperti olimpiade sains nasional atau perlombaan lainnya yang sejenis. “Melalui unggulan kita asah anak-anak yang punya kemampuan lebih untuk menjadi peserta lomba. Ketika ada lomba akademis, anak-anak sudah siap, tidak perlu ada persiapan khusus atau mencari siswa, jadi kami ambil langsung siswa dari kelas unggulan,” katanya. Jumlah siswa di kelas unggulan yang ada di SMAN 4 Mataram sekitar 20 orang di setiap jenjang. Mereka berasal dari jalur prestasi pada PPDB di awal tahun ajaran baru. Jauhari mengatakan mereka ditempatkan di satu kelas pada kelas Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dengan siswa mengikuti lomba, Jauhari menyampaikan akan memacu siswa untuk terus membaca agar mengetahui informasi terbaru. Siswa juga menjadi terbiasa berpikir kritis. Juga untuk melatih mental siswa. (ron)

(Suara NTB/ist)

UJI COBA - Guru-guru SMPN 6 Mataram saat mengikuti uji coba AKM bagi guru, pada Rabu (4/3).

SMP Ikuti Uji Coba AKM bagi Guru Mataram (Suara NTB) Gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi guru jenjang SMP/MTs dilaksanakan Rabu (4/3). SMP di Kota Mataram mengikuti uji coba tersebut. Uji coba AKM bagi guru dinilai baik untuk memperkenalkan bentuk soal AKM bagi guru. Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., dihubungi pada Rabu kemarin mengatakan sebanyak 37 orang guru ASN dan guru honor sekolah mengikuti uji coba AKM itu. “Semua guru kami

libatkan dan sudah didaftarkan jauh-jauh hari,” katanya. Ia menyampaikan, bentuk soal AKM yang diperkenalkan kepada guru, tidak terbatas hanya untuk guru mata pelajaran yang di-UN-kan saat ini, tetapi untuk semua guru mata pelajaran. AKM dan survei karakter, terdiri dari soal-soal yang mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Bentuk soal AKM akan

diperkenalkan kepada siswa yang mengikuti simulasi UN tahun ini. “Bagi guru dengan diperkenalkan bentuk soal AKM sebagai gambaran bagaimana mengelola proses pembelajaran ke depannya dan bagaimana melakukan penilaian dengan bentuk soal AKM,” jelas Suherman. Terpisah, Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin pada Rabu mengatakan sebanyak 55 guru di SMPN 6 Mataram mengikuti uji coba AKM bagi guru. Menurut Azizudin yang

mengutip arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, bahwa AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerahdaerah berdasarkan kompetensi minimum. “Ini kompetensi minimum kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apa pun materinya. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apa pun mata pelajarannya,” terangnya.

Di tahun 2020 ini, AKM dan survei karakter diujicobakan kepada siswa maupun guru. Rencananya tahun 2021 AKM dan survei karakter sudah diterapkan sebagai pengganti UN. SMPN 14 Mataram juga mengikuti uji coba AKM bagi guru, Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari menyampaikan sebanyak 40 orang guru mengikuti uji coba AKM tersebut. SMPN 14 Mataram baru pertama kali mengikuti UNBK, pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mempersiapkan UNBK. (ron)

Dikbud Ajak Siswa Kenali Tanaman Hortikultura Giri Menang (Suara NTB) Memanfaatkan pekarangan sekolah dengan menanam tanaman hortikultura merupakan salah satu cara terbaik dalam menjaga lingkungan. Apalagi tanaman hortikultura mempunyai nilai gizi tinggi bagi tubuh. Praktik memanfaatkan pekarangan sekolah seperti ini juga dilakukan SMAN 2 Gunungsari, Lobar. Sekolah ini memanfaatkan lahan yang ada di sekolah dengan menanam tanaman jagung. Panen jagung pun dilakukan Rabu (4/3) pagi. Bersama seluruh siswa dan keluarga besar sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Diharapkan setelah kegiatan ini setidaknya mengenalkan kepada siswa

terkait manfaat dan juga fungsi tanaman hortikultura ini. “Allhamdulillah pagi ini bersama Kabid PSMA melalukan panen perdana tanaman holti di SMAN 1 Gunungsari Lobar,” ungkap Plt. Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd., elalui pesan singkat, Rabu siang. Kegiatan ini setidaknya telah memotivasi siswa untuk menanam di pekarangan sekolah maupun di rumahnya dan menciptakan rasa mencintai untuk menanam. Apalagi yang ditanam adalah jenis jagung yang bisa dikonsumsi siswa serta baik gizinya. Dengan belajar menanam para siswa akan termotivasi memanfaatkan pekarangan di sekitar mereka sebagai sarana untuk menanam tanaman

hortikultura dengan jenis lainnya. Aidy Furqan berharap adanya kegiatan panen hortikultura ini menjadi sedikit ikhtiar mendukung program ketahanan pangan di NTB. “Sebuah ikhtiar bersama dinas ketahanan pangan utk memberikan kompetensi tambahan bagi siswa untuk bisa kreatif mendukung program pangan di NTB,” ujarnya seraya menyebut kegiatan panen hortikultura juga dirangkai dengan peresmian beroperasinya masjid sekolah serta memulai kegiatan aksi bergizi untuk siswa sekolah. “Selamat atas kreativitas hortikultura, selamat atas masjid baru, dan sukses membuat anak menjadi sehat di sekolah buat SMAN 1 Gunungsari,” terangnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

PANEN - Plt Kadis Dikbud NTB H. Aidy Furqan bersama keluarga SMAN 1 Gunungsari memanen hortikultura di lingkungan sekolah, Rabu (4/3).

(Suara NTB/ist)

ARAHAN - Kepala SMAN 1 Praya H. M. Amrullah memberikan arahan pada siswa peserta KSN tingkat kabupaten, Rabu (4/3).

SMAN 1 Praya Matangkan Persiapan Jelang KSN Praya (Suara NTB) Jelang pelaksanaan ajang Kompetisi Sains Nasional (KSN), berbagai kesiapan dilakukan sejumlah sekolah yang akan berlaga pada ajang tersebut. Termasuk juga SMAN 1 Praya Rabu (4/3) pagi mengumpulkan seluruh siswa yang akan berlaga. Kepala SMAN 1 Praya, Drs. H. M. Amrullah, MM., mengumpulkan seluruh siswa perwakilan SMAN 1 Praya yang akan mengikuti KSN tingkat Kabupaten Lombok Tengah yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2020 mendatang. Dalam arahannya, H. M. Amrullah memberikan semangat kepada siswa-siswi duta KSN agar bersungguhsungguh dalam mempersiapkan diri. “Sebab materi yang akan dilombakan tidak han-

ya materi pada kelas kalian sekarang, tapi sangat luas. Sehingga memang perlu usaha yang lebih untuk bisa menjadi juara,” ujarnya. Pihaknya berharap SMAN 1 Praya tampil sebagai juara pada KSN Tingkat Kabupaten Lombok Tengah tahun ini. “Jadi target kita bukan sekedar mengikuti kompetisi, tapi lebih dari sekedar jadi peserta yakni sebagai juara di masing-masing bidang kompetisi.” harap beliau. Selanjutnya siswa-siswi perwakilan ini akan dikarantina selama sepekan ke depan. Mereka akan mendapatkan bimbingan intensif dari pagi sampai sore untuk mempersiapkan materi-materi kompetisi. Diharapkan SMA Negeri 1 Praya tampil sebagai juara umum lagi tahun ini. (dys)

SUARA NTB

Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 11

PERLEMENTARIA - Kerjasama Harian Suara NTB Dengan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Gubernur NTB Sampaikan Penjelasan Tiga Buah Raperda Prakarsa ke DPRD Provinsi NTB ngunan daerah, dimana fungsinya untuk peningkatan perekonomian daerah dan usah masyarakat. Karena itu perlu peningkatan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja dan daya saing usaha. Butuh modal pembiayaan usaha, agar terus bersaing dengan perusahaan sejenis,” jelasnya. “Sehingga dalam rangka inilah Pemprov NTB mengajukan tiga buah Raperda ini. Secara singkat subtansi dan urgensi tiga buah Raperda ini supaya dalam pembahasan dapat berjalan lancar dan sungguhsungguh untuk mendorong kemajuan daerah kita,” sambungnya. Sementara itu, DPRD Provinsi NTB melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memberikan saran dan pendapat terkait dengan usulan tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut, yang disampaikan oleh juru bicara Bapemperda, Syrajuddin, SH. Bapemperda memberikan sejumlah catatan terkait dengan subtansi

pendapatan daerah. Karana salah satu instrumen kemajuan daerah adalah kemandirian dalam keuangan dan pembangunan daerah. Karena itu Perda ini salah satu untuk menjawabnya,” kata Gita Ariadi. “Raperda tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan salah satu setrategi dalam meningkatkan sumber PAD. Seperti melalui penyertaan modal pada investasi swasta dan juga optimalisasi pengelolaan BUMD,” sambungnya. Sedangkan terkait dengan Raperda perubahan PT GNE juga dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan diundangkannya UU no 23/ 2014 tentang Pemda. Dimana sangat dirasa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa muatan materi tentang perda PT. GNE yang meliputi persyaratan pengangkatan dewan direksi dan komisaris. “BUMD adalah salah satu instrumen penting dalam pemba-

tahun 2014 tersebut juga untuk dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi. Yakni dimana melalui peraturan Menteri Dalam Negeri yang sudah menghapus sejumlah pasal-pasal dalam perda tersebut. Sehingga perubahan Perda itu penting dilakukan. “Kita ketahui beberapa pasal dalam perda penyelenggara komunkasi dan informatika, telah dibatalkan oleh Mendagri. Karena itu perlu disesuaikan, dalam rangka penataan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik,” paparnya. Sementara itu terkait dengan Raperda tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diusulkan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Perda tersebut salah satunya sebagai bentuk inovasi daerah dalam meningkatkan sumber penerimaan pendapatan daerah. “Pemerintah Pusat sudah memberikan inovasi dalam peningkatan

penyampaian penjelasannya, Gita Ariadi memaparkan terkait dengan urgensi dari ketiga buah Raperda prakarsa tersebut. Disebutkan Gita Ariadi bahwa ketiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut diajukan ke DPRD NTB untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, sematamata sebagai upaya menjawab tuntutan pembangunan daerah ke arah yang lebih maju. “Ini adalah untuk menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan daerah,” ujarnya. Gubernur menilai bahwa perubahan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika sangat mendesak untuk direvisi. Karena tuntutan pembangunan semakin tinggi untuk pengelolaan informasi dan komunikasi. “Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam era keterbukaan informasi publik saat ini,” jelasnya. Selain itu, revisi perda nomor 4

materi tiga buah Raperda tersebut. Syrajuddin berharap kepada Gubernur untuk memperhatikan sejumlah catatan yang disampaikan oleh Bapemperda tersebut sebagai upaya penyempurnaan subtansi materi tiga buah Raperda tersebut. “Dalam penilaian Bapemperda, bahwa ketiga buah perda tersebut telah memenuhi syarat perturan perundang-undangan yang berlaku untuk dibahas lebih lanjut ketingkat selanjutnya,” ucap Syrajuddin. Selanjutnya tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut akan dibahas oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD NTB. Dimana hasil pembahasan fraksi-fraksi tersebut akan disampaikan dalam Rapat paripurna kedua. “Kita akan lanjutkan pembahasan ketingkat fraksi dan hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna kedua,” ungkap Ketua DPRD NTB, Biaq Isvie Rupaeda dalam pidato penutupan sidang paripurna. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) Gubernur Provinsi NTB menyampaikan penjelasan kepada DPRD Provinsi NTB terkait usulan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Gubernur NTB, dalam Rapat Paripurna di DPRD NTB, yang dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Rabu (4/3). Tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut yakni ; pertama, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika; kedua, Raperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; ketiga, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (PT. GNE). Penjelasan Gubernur NTB terhadap tiga buah Raperda prakarsa tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si. Mengawali

Pimpinan DPRD NTB bersama Sekda Provinsi NTB usai rapat paripurna.

(Suara NTB/ndi)

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda memimpin rapat paripurna

Jubir Bapemperda, Syrajuddin

Fraksi Partai Golkar

Fraksi Partai Gerindra

Fraksi PPP

Fraksi PKS

Fraksi Partai Demokrat

Fraksi PKB

Fraksi PAN

Fraksi Nasdem

Fraksi PBNR

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Sekda Provinsi NTB, H.Lalu Gita Aryadi

FKPD

SUARA NTB

Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 12

Pemkot Segera Isi Jabatan Kasek yang Kosong Mataram (Suara NTB) Sebanyak 13 jabatan kepala sekolah (Kasek) di Mataram kosong. Baik untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP). Kekosongan jabatan Kasek ini dinilai akan mengganggu proses administrasi pra-pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan proses administrasi lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd,.M.Pd mengatakan, kekosongan 13 jabatan Kasek ini sangat mengganggu proses admistrasi di lingkup pendidikan kota Mataram. Sebelum tahapan UNBK di Mataram dimulai, harusnya jabatan Kasek ini sudah terisi. “Kita ingin secepatnya mengingat ada agenda penting di tingkat pendidikan kota Mataram. Ada gelaran UNBK, ada penyerahan dana BOS dan kegiatan-kegiatan lainnya,” katanya, Selasa. Sementara, 13 jabatan Kasek ini terdapat di 3 jabatan Kasek di SMP dan 9 jabatan Kasek SD di Mataram. “Ada dana BOS yang harus ditangani. Tapi yang jelas kita sudah serahkan ke Sekda urusan kekosongan jabatan Kasek ini. Saya tinggal tunggu keputusan di Pak Sekda dan BKPSDM kota Mataram,” katanya. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/2), Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito mengatakan, Pemkot Mataram sudah mengajukan rekomendasi terkait pengisian 13 jabatan Kasek yang sampai saat ini masih kosong di masingmasing SD-SMP di Mataram. Bukan hanya itu, Pemkot Mataram juga sudah mengajukan rekomendasi untuk pengisian jabatan aselon II yang kosong di lingkup Pemkot Mataram. “Kita sudah ajukan dan saat ini sedang tunggu (keputusan) dari pusat. Karena kan tidak boleh ada pansel (6 bulan sebelum Pilkada). Apalagi ada rotasi eselon II kan tidak boleh, hanya yang kita ajukan untuk mengisi jabatan kosong saja,” tegas Sekda. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Mataram Taufik Priyono menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan surat pengantar terkait pengisian 13 jabatan Kasek yang kosong ke Kemendagri. Pemkot sudah kirim beberapa waktu lalu via aplikasi di BKPSDM secara online. “Saya harap sebentar lagi ada informasi dari Kemendagri terkait ini,” jawabnya. “Mudah-mudahan sebelum UNBK itu harus kita lantik semua Kasek yang kosong ini. Kita juga minta ada perpanjangan lagi di Kemendagri untuk rekomendasi ini,” ujarnya. Berkaca dari pengalaman sebelumnya kata Priyono, rekomendasi itu keluar biasanya dalam jangka waktu satu seminggu. “Cuma kan belum disetujui yang kita minta. Secara UU memang jabatan struktural tidak ada diizinkan untuk melakukan rotasi,” jelasnya. (viq)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3749 CK NOKA/NOSIN : MHIJFM225EK138888/ JFM2E-21257729 AN.AHMAD JUFRI HLG SKTR JL.ARYA BANJAR GETAS AMPENAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Tingkatkan Kewaspadaan Antisipasi Corona PARIWISATA negeri ini, termasuk di NTB tidak henti-hentinya diuji. Selalu ada cobaan yang muncul bagi pelaku wisata saat pariwisata sudah mulai membaik atau dalam kondisi yang menggembirakan. Seperti gempa bumi, gunung meletus hingga munculnya penyakit yang dikhawatirkan menjangkiti banyak orang. Apalagi akibat penyakit ini menyebabkan banyak rute penerbangan ditutup hingga daerah yang menjadi tujuan kunjungan dilarang untuk dikunjungi. Seperti sekarang ini, saat Indonesia, terutama di NTB yang mulai bangkit di sektor pariwisatanya. Akibat virus Corona yang mulai ditemukan di Kota Wuhan Provinsi Hubei China, pariwisata mulai merasakan dampaknya. Negara-negara yang selama ini mengandalkan wisatawan asal China memutus sementara rute penerbangan dari dan ke China, karena khawatir penularan virus Corona semakin meluas. Di saat pariwisata NTB sedang bangkit dan banyak jadwal event yang akan digelar di NTB, seperti MotoGP hingga L’Etape Tour de France di Lombok pada bulan April 2020 ini dibayangi ancaman penyebaran virus Corona. Apalagi target panitia dengan pagelaran L’Etape Tour de France ini hingga 5.000 lebih wisatawan mancanegara bukanlah target yang sedikit. Untuk itu, persiapan matang harus dilakukan oleh panitia di daerah, agar event berskala internasional ini tidak gagal digelar. Di satu sisi, harus diakui juga sejumlah event olahraga berskala internasional, seperti seri MotoGP di Qatar dan Thailand pelaksanaannya ditunda, karena khawatir penyebaran penyakit Corona semakin meluas. Penundaan event olahraga berskala internasional ini harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan penyebaran penyakit Corona yang lebih luas. Lagi-lagi kita berharap, penyebaran penyakit Corona ini bisa segera diatasi, sehingga rutinitas masyarakat dunia kembali normal. Misalnya, pariwisata kembali menggeliat, ibadah umrah ke Makkah Arab Saudi juga bisa kembali dibuka, termasuk perjalanan wisata religi ke Vatikan atau Betlehem Israel. Termasuk event olahraga tingkat dunia juga bisa normal digelar. Menurut Kepala Divisi Operasional PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), I Made Pari Wijaya, jika L’Etape Tour de French akan jadi event pembuka atau pemanasan dalam menyambut MotoGP 2021 yang direncanakan digelar di Sirkuit Mandalika. Apa yang dilakukan ITDC dan pemerintah daerah ini merupakan salah satu hal yang sangat positif, terutama dalam memperkenalkan objek wisata di NTB. Sekarang ini, yang menjadi pekerjaan besar kita di Indonesia, terutama di NTB adalah tetap menjaga kondusivitas daerah agar tetap aman dan terkendali. Meski di satu sisi harus diakui, adanya pengumuman Presiden Ir. H. Joko Widodo, jika Corona sudah positif ada di Indonesia berpengaruh besar terhadap kondusivitas di beberapa daerah. Warga yang takut terjadinya Corona mewabah seperti di Wuhan China dan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah yang mengisolasi daerah yang terkena Corona memborong banyak kebutuhan pokok secara berlebihan. Termasuk membeli masker dalam jumlah besar. Tindakan-tindakan seperti ini yang harus kita hindari agar kondisi di masyarakat tetap stabil dan kondusif. Kita sebagai masyarakat tetap mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Corona, sehingga tidak semakin meluas. Kita tentu tidak ingin, gara-gara penyakit Corona berbagai event berskala nasional dan internasional yang diagendakan di NTB batal terlaksana. Kita tetap tenang, tidak panik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak. Tetap ikuti arahan pemerintah dan yakinlah badai pasti berlalu. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Insentif Fiskal untuk Mendorong Gerak Bersama Membangun NTB USA Tenggara Barat Merupakan salah satu provinsi dengan segudang inovasi, berbagai program unggulan yang diharapkan dapat menyentuh seluruh sendi pembangunan di NTB. Dibawa kepemimpinan Dr Zul dan Umi Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur telah menetapkan enam misi utama pembangunan NTB 5 tahun kedepan. Ke enam misi tersebut dijabarkan dalam beberapa program unggulan yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan berbagai sektor di NTB. Beberapa program unggulan yang didorong tersebut, sesungguhnya memiliki implikasi yang kuat untuk menopang tiga pilar pembangunan sekaligus, baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Program itu diantaranya yaitu NTB Hijau, NTB Zero Waste, HHBK Unggul, melawan kemiskinan dari desa dan kampung madani. Untuk mengoptimalkan program program tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi yang kuat di masing masing level pemerintahan baik kabupaten/kota sampai ke level desa. Sinergi ini penting untuk dilakukan, mengingat bahwa apapun program strategis yang di gagas oleh pemerintah provinsi, jika tidak mendapatkan dukungan dan gerak bersama oleh parpapihak termasuk level pemerintahan dalam proses pencapaiannya, tidak akan menimbulkan dampak positif apapun bagi pembangunan. Dengan demikian salah satu upaya yang dapat di dorong untuk menjembatani percepatan pencapaian program tersebut dapat dilakukan dengan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa yang dinilai memiliki komitmen dan konsisten dalam mendorong program program tersebut secara simultan. Hal ini sangat memungkinkan, mengingat instrumen regulasi yang tersedia telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan keuangan khusus kepada level pemerintahan di tingkat kabupaten/kota hingga desa. kerangka regulasi yang menjadi dasar utama adalah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dengan perihal hal yang sama. Pasal 45 ketentuan ini menjelaskan jenis bantuan keuangan yang terdiri dari Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten. Pada pasal 67 ketentuan mengenai bantuan keuangan dijelaskan lebih rinci lagi mencakup tujuan dan dasar pemberian bantuan keuangan, jenisjenis bantuan keuangan, dan sifat peruntukkan bantuan keuangan. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan khusus (berbasis performance base) kepada pemerintah kabupaten dan Pemerintah Kabupaten kemudian juga dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dengan tujuan tertentu yaitu pemberian insentif kinerja berbasis performance base (ekolo-

Oleh: Dr.Andi Chairil Ichsan (Dosen Program Studi Kehutanan Universitas Mataram) gi, ekonomi sosial budaya). Khusus untuk insentif fiskal dari pemerintah Kabupaten dapat dirancang sebagai bagian dari formulasi Alokasi Dana Desa (ADD), dengan berbasis pada ketentuan mengenai ADD yang diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peluang pemberian insentif fiskal diberbagai level pemerintahan tersebut dapat di inisiasi dengan membangun instrumen penilaian dalam beberapa klaster inovasi seperti pemberian insentif berbasis ekologi, berbasis penanggulangan bencana dan berbasis pada penanggulangan kemiskinan. Secara detail mengenai skema skema tersebut diuraikan sebagai berikut ; Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Skema insentif fiskal berbasis ekologi dapat diberikan kepada pemerintahan kabupaten dan desa yang memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya seperti dengan mengembangkan program NTB Hijau dan NTB Zerowaste dilevel kabupaten dan desa, hal ini dapat di diukur dengan adanya beberapa indikasi capaian, seperti tersedianya instrumen regulasi yang pro terhadap lingkungan, tersedianya program yang konsisten dan terintegrasi dengan program prioritas di tingkat provinsi. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan , mengingat perangkat regulasi di tingkat daerah juga telah memandatkan adanya pemberian insentif dari provinsi bagi daerah daerah yang dianggap ikut mendorong pelestarian lingkungan seperti yang tertuang dalam perda 14 2019 tentang pengelolaan hutan sehingga interkoneksi program dapat terukur dan tercapai. Insentif fiskal berbasis penanggulangan bencana Dalam konteks mekanisme skema insentif fiskal berbasis bencana, dapat diberikan dengan mengukur sejumlah indikator yang in-line dengan misi utama pemerintahan NTB saat ini, yaitu NTB Tangguh dan Mantap. Dalam implementasinya, skema ini diberikan kepada daerah daerah yang dinilai memiliki inovasi dalam mendorong kesiap siagaan wilayah dalam menghadapi bencana serta konsisten mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan pendidikan dan pendampingan terkait dengan kebencanaan. Hal ini juga sejalan dengan mandat Perda NTB No 9 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana yang memberikan mandat agar adanya integrasi penanganan kebencanaan di masing masing level pemerintahan termasuk juga membangun mekanisme sharing sumberdayanya. Insentif fiskal berbasis pengurangan kemiskinan Skema insentif fiskal juga dapat diberikan kepada daerah daerah yang dinilai konsisten dalam mendorong ketertinggalan dan kemiskinan di wilayahnya. Dalam konteks ini berb-

RADIO

agai macam parameter dapat digunakan baik menggunakan indeks desa mandiri, indeks pembangunan desa, maupun inovasi program yang mendukung pencapaian target pengurangan kemiskinan di tingkat provinsi. Kesemua parameter tersebut dapat menjadi salah satu indikator untuk memberikan stimulus kepada pemerintah kabupaten dan desa yang dengan konsisten mendukung program program ditingkat provinsi tersebut. Multi Manfaat Insentif Fiskal Skema ini secara simultan dapat memberikan multi manfaat bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa. paling tidak, terdapat 5 manfaat yang bisa di peroleh oleh masing masing pihak ketika skema ini di jalankan secara konsisten yaitu: 1. Meningkatnya trust dan apresiasi antar masing masing level pemerintahan sehingga memudahkan proses akselerasi program yang sedang digagas masing masing pihak. 2. Terciptanya sinergi yang kuat antara provinsi, kabupaten/kota dan desa dalam mengawal program program strategis dimasing-masing level pemerintahan. 3. Pelaksanaan program program prioritas dimasing masing level pemerintahan dapat berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik 4. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat yang berbasis pada performance base 5. Terbukanya peluang kerjasama dan peluang insentif yang lebih luas dari berbagai pihak yang memiliki konsern dan semangat yang sama dalam mendorong percepatan pembangunan di NTB Bagaimana Skema Ini dapat dijalankan Instrumen regulasi di tingkat provinsi secara tegas memberikan ruang untuk pelaksanaan skema ini, beberapa diantaranya terkait dengan PERDA No 1 tahun 2019 tentang RPJMD, PERDA No 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan, PERDA No 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, PERDA No12 Tahun 2017 tentang RZWP3K, PERDA No 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS dan PERDA No 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana dan PERDA terkait lainnya. Berdasarkan instrumen regulasi tersebut, maka sudah semestinya program pemberian insentif fiskal ini dapat di jalankan secara konsisten dan sistematis di NTB. Mekanisme pemberian insentif ini dapat dilakukan dengan membangun sistem kelembagaan yang kuat dalam mengawal proses implementasinya dilapangan. Beberapa tolak ukur juga perlu dibangun dengan berbasis pada klaster inovasi program yang dilakukan, penentuan besaran proporsi masing masing klaster skema juga perlu disusun dan yang terpenting juga yaitu membangun sistem akuntabilitas publik yang memadai menetapkan standar dan sistem kerja yang jelas dalam pelaksanaan program tersebut. Dari aspek teknis, pembagian sistem insentif fiskal ini dapat di kelompokkan dalam empat mekanisme yaitu : 1. Transfer Fiskal dari Provinsi ke Kabupaten Transfer ini dapat dilakukan dengan memformulasikan mekanisme pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten yang bersumber dari sumber keuangan provinsi baik dalam bentuk dukungan finansial maupun infrastruktur sebagai insentif atas pencapaian komitmen dalam mendorong sinergi program di tingkat provinsi. 2. Transfer Fiskal dan Kabupaten ke Desa Mekanisme transfer ini dilaku-

kan oleh pemerintah kabupaten kepada desa desa yang di nilai memiliki komitmen tinggi dalam mendorong program prioritas di tingkat kabupaten. Sumber alokasi pembiayaan dapat bersumber dari dana insentif kabupaten dan reformulasi alokasi dana desa berbasis pada indeks kinerja di tingkat desa (Alokasi Dasar, Alokasi Proporsional dan Alokasi Kinerja Tambahan) 3. Tansfer Fiskal dari Provinsi ke Desa Mekanisme ini memberikan ruang bagi provinsi untuk memberikan insentif fiskal langsung kepada desa desa yang dianggap konsisten dan memiliki komitmen dalam mendukung program prioritas di tingkat provinsi. Skema ini dapat diberikan dalam bentuk stimulus anggaran percepatan pembangunan berbasis pada klaster inovasi yang dilakukan ditingkat desa. 4. Alokasi Anggaran Berbasis Kinerja Mekanisme ini dilakukan dengan memberikan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD NTB kepada OPD-OPD yang memenuhi target kinerja tertentu berbasis klaster inovasi yang menjadi fokus program prioritas gubernur. Di samping empat mekanisme tersebut, saat ini dilevel kementerian juga telah memberikan ruang apresiasi yang cukup besar bagi daerah daerah yang memiliki inovasi dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Mekanisme pemberian insentif ini juga telah diatur dalam beberapa peraturan terkait, salah satunya yaituPP 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yang memberikan mandat adanya badan pengelola dana lingkungan hidup (BPDLH) yang berfungsi sebagai regulator dan operator pemberian insentif dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di indonesia dengan berbasis pada indeks kinerja tertentu. Argumentasi argumentasi tersebut, diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah provinsi untuk dapat mengakselerasi program prioritas yang sedang di jalankan dengan cara memfasilitasi terbitnya regulasi terkait pemberian insentif fiskal berbasis kinerja tertentu (Klaster inovasi) sebagai salah satu instrumen untuk mendorong gerak bersama perecepatan pembangunan di NTB.

POJOK L’Etape jadi event pembuka MotoGP 2021 NTB kian mendunia

*** Mataram masih rawan banjir Pemerintah kurang serius mencari solusi

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 5 Maret 2020

Halaman 15

Seleksi Komisioner Komisi Informasi Segera Dibuka Mataram (Suara NTB) – Pemilihan Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB segera dilakukan. Hal tersebut terutama didasarkan pada pemenuhan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH., menerangkan masa jabatan komisioner KI saat ini memang akan berakhir sebentar lagi. Hal tersebut juga tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor

LPA Dampingi Kasus Dugaan Penelantaran Anak Dari Hal. 1 Pada kesempatan itu, Joko juga menepis tudingan bahwa ada motif politik dalam kasus tersebut, menyinggung Bupati Sumbawa, Husni Djibril dikabarkan akan tampil kembali maju sebagai calon petahana pada Pilkada Sumbawa 2020 mendatang. “Saya kira semua hal bisa dibilang politis. Sederhananya, bagi calon kepala daerah yang salat subuh berjamaah saja dibilang politis. Karena itu ndak usah dikaitkan dengan politik,’’ katanya. Sementara itu, Dr. Ainuddin selaku penasihat hukum yang mendampingi pelapor dalam kasus dugaan penelantaran anak menyambut baik dukungan dari LPA. Karana pihaknya juga menangani perkara tersebut murni karena panggung nurani, tanpa ada bayaran sekalipun. “Keberadaan LPA dalam kasus ini, saya rasa kami punya konsep yang sama, bahwa anak ini sempat jadi seorang anak, yang sempat ditelantarkan bahkan sempat tidak diakui sebagai seorang anak. Perseoalan sederhannya adalah bagaimana tercapai hubungan anak ini dengan orang tuanya yang aka dibuktikan dengan tekhnologi, yakni tes DNA,” ujarnya. Siap Tuntut Balik Sementara, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengaku siap menuntut balik terkait tuduhan penelantaran anak yang dilaporkan ke Polda NTB baru-baru ini. Karenanya, Bupati Husni menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya menangani persoalan tersebut. Diketahui, kuasa hukum

yang ditunjuk bupati yakni H. Burhan, S.H., M.H. Penyerahan surat kuasa khusus dilakukan di ruang kerja Bupati, Kamis (27/2) lalu. Dalam jumpa persnya, Burhan yang mendampingi bupati menegaskan, persoalan ini sudah cukup lama dan pernah dilaporkan ke Polres Sumbawa sekitar tahun 1987 atau 1988. Hasil pemeriksaan polisi, kasus tidak bisa dilanjutkan karena tidak adanya bukti dari laporan. Namun persoalan ini kembali dimunculkan. Sehingga dari sisi hukum, ia menilai laporan ini sangat kental dengan nuansa politik. Bahkan sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap bupati. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap menuntut balik. “Mohon kepada yang melaporkan untuk berhati-hati karena kami juga akan melakukan tuntutan balik. Bisa pidana dan bisa perdata. Pidananya pencemaran nama baik, kemudian perdatanya perbuatan melawan hukum yang merugikan beliau. Baik secara moril dan materil bisa kita gugat,” ujar Burhan. Pihaknya, kata Burhan, akan mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan tuduhan yang dilaporkan. Sembari menunggu proses penanganan dari pihak kepolisian. “Kita lihat dulu seperti apa dari pihak penyidik melakukan pemeriksaan. Siapa tahu karena kadaluarsa itu berhenti. Tinggal nanti kita memikirkan. Saya akan konsultasi dengan pemberi kuasa, apa langkah berikutnya. Kita hadapi dulu ini, kita tetap menaati proses hukum yang ada,’’ jelasnya. (ndi/ind)

555-104 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB. “Dalam waktu dekat Tim Pansel (Panitia Seleksi) akan melakukan proses dari tahap pengumuman hingga pengusulan calon yang dinyatakan memenuhi syarat ke gubernur,” ujar Aryadi, Rabu (4/3) ditemui di kantornya. Tahap tersebut kemudian dilanjutkan pada proses fit and proper test di DPR. Diterangkan Aryadi, saat ini Tim Pansel yang terbentuk terdiri dari Dr. H. Kaharuddin, SH., MH.,

dan Ayatullah Hadi, SIP., MIP., sebagai perwakilan akademisi, H. Agus Talino, S.I.Kom., sebagai perwakilan praktisi atau tokoh masyarakat, Wafa Patria Umma sebagai perwakilan KI Pusat, dan Kepala Diskominfotik NTB sebagai perwakilan pemerintah. Komisioner KI NTB yang akan diseleksi merupakan pengurusan periode 2020-2024. Dalam prosesnya, seleksi Komisioner KI NTB terbuka untuk umum. Diterangkan Aryadi, merujuk pada peraturan perundang-undangan maka proses seleksi akan men-

cari15orangcalonKomisioneryang akan diajukan mengikuti fit and proper test di DPR. ‘’Itu maksimalnya, tapi yang jelas biasanya tidak bolehkurangdari10calon,’’ujarnya. Peran KI sendiri disebut cukup penting. Khsususnya untuk menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi di NTB. Hal itu dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka di NTB. “Saat pengumuman dari Tim Pansel resmi dikeluarkan, kami dari pemerintah berharap banyak yang mencalonkan diri,” pungkasnya. (bay)

L’Etape Jadi Event Pembuka MotoGP 2021 Dari Hal. 1 Pihaknya akan melakukan rekayasa pengalihan alur untuk truk-truk penganggkut material pengerjaan sirkuit yang berpotensi bersinggungan dengan jalur balap. ‘’Kalau memang harus ditutup sementara (pengerjaan sirkuit), kami akan tutup ketika race berlangsung,’’

tambahnya. Hal tersebut dilakuan untuk menghindari adanya tumpahan material di jalan yang akan dilalui para peserta L’Etape. “Kita akan minta operator ataupun kontraktornya supaya menjaga kebersihan di dalam area, pasirnya supaya ditutup dan tidak tercecer di sepanjang jalan,’’ ujar Pari. ITDC akan mengatur jadwal

untuk pengerjaan konstruksi tersebut akan tetap berjalan sesuai target, namun juga tidak mengganggu gelaran L’etape. Mengingat jalur balapan untuk L’Etape melewati 10 Km jalan dalam kawasan KEK Mandalika. “Kita atur supaya jadwal (konstruksi sirkuit) tidak terganggu, kita akan carikan rute-rute alternatif,’’ pungkasnya. (bay)

Siagakan 10 RSUD Dari Hal. 1 Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB selaku Humas Corona Crisis Center NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menyebutkan, ada dua RS rujukan yang ditetapkan. Yakni RS H. L. Manambai Abdul Kadir Sumbawa Besar untuk Pulau Sumbawa dan RSUD NTB untuk wilayah Pulau Lombok. ‘’Semua RSUD kabupaten/kota diminta melakukan pembenahanpembenahandanpersiapan-persiapan.Tapisecararesmiuntukrumah sakit rujukan ada dua. Di Pulau Sumbawa RS Manambai, di Pulau Lombok RSUD NTB Dasan Cermen,’’ kata Aryadi dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/3) kemarin. Ia menjelaskan, semua RS milik Pemda meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi virus Corona. Namun, dua RS yang ditunjuk secara resmi untuk rujukan pasien yang diduga suspect Corona. Gede mengatakan semua petugas kesehatan meningkatkan ke-

waspadaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena tak semua masyarakat memahami bagaimana melakukan upaya preventif atau pencegahan. Kadang-kadang orang yang menderita flu dianggap kena virus Corona.Iamenjelaskan,orangyang terpapar virus Corona yakni yang mengalami demam tinggi dan pernah melakukan kontak langsung denganorangyangkenavirustersebut di daerah sumber wabah. Gede menjelaskan, jika melihat riwayatnya, penanganan penyakit Corona sama dengan penyakit-penyakit lainnya. Berkaitan dengan kewaspadaan NTB sebagai daerah tujuan wisatawan mancanegara dan domestik, Gede mengatakan sejak sebulan yang lalu pengawasan di pintu-pintu masuk NTB mulai diperketat. Pemda bersinergi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ada di bandara maupun pelabuhan intensif melakukan pengawasan. ‘’Itu tetap dilakukan pemeriksaan secara ketat, ada thermoscan sudah ada di situ. Pemeriksaan sudah dilakukan se-

suai SOP,”terangnya. Bahkan, kata Gede, langkah yang dilakukan NTB selangkah lebih maju dibandingkan daerahdaerah lainnya di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Corona. Setelah adanya pengumuman resmi dari pemerintah bahwa ada dua warga yang positif Corona di Depok Jabar, NTB memaksimalkan langkah-langkah yang telah dilakukan. “Kewaspadaan kita memang semua memang ditingkatkan. Tapi jangan panik. Mari kita ikuti imbauan dari petugas kesehatan. Karena kenyataannya Corona ini seperti penyakit lain bisa disembuhkan,” katanya. Terkait dengan langkanya stok masker, Gede meminta masyarakat memahami bahwa tidak semua orang harus menggunakan masker. Apabila tidak sakit, masyarakat diimbau tak menggunakan masker. Masyarakat yang sedang sakit yang disarankan menggunakan masker. ‘’Tapi kalau sehat, tak perlu memakai masker sampai memborong segala,’’ katanya. (nas)

Wisatawan ke Tiga Gili Stabil, Pelaku Wisata Masih Panik Dari Hal. 1 Sementara laporan rekapan penumpang terbaru 4 Maret 2020, juga relatif stabil. Wisatawan turun di Gili Trawangan 652 orang, Gili Air 363 orang, Gili Meno 48 orang. Total penumpang yang turun 1.136 orang. Terpisah, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB, Ahmad Ziadi, menjelaskan, pelaku industri pariwisata di NTB saat ini mengalami kerugian. Banyak pelaku industri pariwisata menerima pembatalan pesanan paket dari tamu yang takut tertular virus berbahaya tersebut. Data dari ASPPI NTB, untuk periode Februari kerugian tersebut mencapai Rp 5 miliar. ‘’Itu dari cancel paket yang tidak dibayar. Kita juga tidak mungkin membebankan itu ke tamu walaupun sifatnya last minute, karena itu memang terkait keselamatan mereka juga,’’ ujarnya. Diterangkan Ziadi, periode Januari – Februari 2020 pariwisata NTB sebenarnya mulai mengalami peningkatan sejak dilanda gempa 2018 lalu. Khususnya untuk wisatawan domestik dan overseas dari Malaysia. Belakangan penyebaran Covid-19 di beberapa negara, termasuk Malaysia dan negara lainnya di kawasan Asia, peningkatan terse-

but kembali mengalami hambatan. Lebih-lebih sejak Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan adanya dua kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dampaknya, tren pembatalan paket wisata disebut semakin meningkat. Bahkan untuk awal Maret pembatalan tersebut sudah dilakukan. ‘’Untuk Maret ini bahkan sudah ada yang batalkan, padahal Presiden baru mengumumkan (kasus positif Covid-19) dua hari lalu. Pembatalan itu untuk pesanan tanggal 6, semua garagara Corona,’’ ujar Ziadi. Diterangkan Ziadi, masalah utama pariwisata saat ini adalah rasa takut dari wisatawan sendiri untuk bepergian. Terlebih menuju negara atau daerah-dengan kasus positif Covid-19. Karena itu, selain program subsidi tiket pesawat dan pembebasan pajak yang dilakukan pemerintah saat ini, perlu ada strategi lain untuk meyakinkan wisatawan bahwa penanganan yang tepat untuk kasus Corona telah disiapkan. Senada dengan itu Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, membenarkan saat ini telah banyak pembatalan pesanan paket wisata untuk pasar mancanegara. Hal tersebut diakui karena beberapa negara mengkhawatirkan penyebaran

lebih luas dari Covid-19. “Event-event penting di luar negeri juga banyak yang cancel. Seperti Matta Fair, ITB Berlin juga. Untuk luar negeri pasar Asia dan Eropa kita saat ini memang sangat terganggu karena virus corona ini,” ujar Dewantoro. Penurunan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara itu diakui merupakan dampak dari bencana global. Mengingat banyak negara membatalkan jadwal penerbangan dan mengeluarkan travel warning untuk menghindari dampak Covid-19. Terkait pembatalan penerbangan luar negeri sendiri disebut Dewantoro telah mencapai 50 persen. Sedangkan untuk pembatalan paket pesanan di agen perjalanan langsung belum dapat dihitung. ‘’Harapan kita memang cuma (wisatawan) domestik, karena dia pengaruhnya luar biasa juga terhadap UMKM,’’ katanya. Pembatalan reservasi kamar hotel diperkirakan meningkat. Terutama pascapengumuman dua kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gustri Lanang Patra, menerangkan kasus positif Covid-19 tersebut dipastikan akan menjadi pertimbangan wisatawan, khususnya man-

canegara yang ingin berlibur. Diterangkan Lanang sampai saat ini dampak dari ditemukannya positif Covid-19 telah dirasakan. Baik oleh hotel di kota maupun resort. ‘’Kalau di kota, dampaknya memang ada tapi tidak terlalu besar dari pembatalan ini. Yang parah sekali itu teman-teman di reserot seperti tiga gili dan Senggigi,’’ ujarnya. Kerugian dari pembatalan diperkirakan cukup signifikan. Walaupun begitu, Lanang menyebut pihaknya belum mendapatkan laporan pasti terkait total kerugian yang dialami pelaku usaha perhotelan. Di sisi lain, situasi tersebut dikhawatirkan memberikan tekanan bagi aktivitas bisnis perhotelan, khususnya untuk memenuhi biaya operasional. “Kita sekarang ini khawatir, seperti gempa kemarin, banyak karyawan yang dirumahkan. Kita sedang lihat perkembangannya, semoga satu bulan ke depan sudah menurun,” ujarnya. Diterangkan Lanang untuk periode Februari okupansi hotel sebenarnya menunjukkan peningkatan, khususnya dari MICE dan wisatawan domestik. Namun peningkatan tersebut kembali terhambat oleh penyebaran Covid-19 yang kemudian positif di Indonesia. Terpisah Ketua Gili Hotel As-

sociation (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan pembatalan reservasi di hotel-hotel yang ada di Tiga Gili telah mencapai 30 persen. Jumlah tersebut diakui cukup memukul aktivitas bisnis. ‘’Semoga ini cepat aman,’’ ujarnya. Senada dengan itu General Manager Aruna Senggigi Resort and Convention, Weni Kristanti, menerangkan sampai saat ini pembatalan reservasi kamar hotel telah banyak dilakukan oleh tamu. Terutama periode Maret pascakasus positif Covid-19 di Indonesia. “Sampai saat ini di Aruna sudah ada satu event yang cancel karena kasus corona. Itu 75 kamar untuk dua hari,” ujar Weni kepada Suara NTB. Dengan estimasi harga kamar hotel bintang empat tersebut, kerugian dipastikan cukup signifikan. Tidak hanya Aruna Senggigi, Weni menyebut hotel yang masih dalam satu jaringan telah melaporkan penurunan okupansi yang cukup drastis. Menurutnya,haltersebutmembutuhkan respons cepat dari pemerintah untuk memfasilitasi sosialisasi dan rencana mitigasi penanganan kasus Covid-19. Hal itu dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat dan wisatawan bahwa NTB telah siap melakukan penanganan untuk penyebaran virus mematikan tersebut. (ars/bay)

Target dan Kinerja Keuangan Bank NTB Syariah Tahun 2019 Melaju Positif Dari Hal. 1 Pembiayaan mencapai Rp5.582 miliar atau tumbuh 14,64% (yoy). Laba tercapai sebesar Rp163 miliar (audit) atau tumbuh 7,47% (yoy). Demikian pula untuk rasiorasio keuangan menunjukkan hasil yang positif dibandingkan tahun 2018, misalnya NPF 1,36%; ROA 2,56%; ROE 12,05%, CAR 35,47%, BOPO 76,83%; NI 5,51% dan FDR 81,89%. ‘’Kita tidak ingin terlihat gemuk tapi berlemak, tapi kita ingin menjadi besar, kuat dan berotot,’’ demikian H. Kukuh yang dikenal sebagai banker nasional ini. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa secara umum Bank NTB Syariah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019. Saat ini Bank NTB Syariah memiliki jaringan kantor sebanyak 45 unit, tersebar di seluruh wilayah NTB maupun Surabaya dan merupakan yang terbanyak di NTB. Jaringan kantor tersebut diantaranya terdapat 12 Kantor Cabang, 21 Kantor Cabang Pembantu, 7 Kantor Kas serta 4 kantor pelayanan. ‘’Ke depan, Bank NTB Syariah akan berupaya meningkatkan jumlah layanan kantor, khususnya di daerah blindspot yang memiliki potensi dan kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan Syariah. Bank NTB Sya-

riah juga akan lebih focus mengembangkan layanan electronic channel dan digital yang saat ini sudah menjadi trend kebutuhan nasabah,’’ ujarnya. Mewujudkan hal tersebut disediakan jaringan layanan ATM yang saat ini berjumlah 200 unit yang tersebar di seluruh NTB yang mencapai 199 unit. Masing-masing di Pulau Lombok sebanyak 127 unit dan Pulau Sumbawa sebanyak 72 unit. Sedangkan 1 unit ditempatkan di Kantor Cabang Surabaya. Dan tahun ini akan diperbanyak untuk memastikan Bank NTB Syariah memiliki ATM terbanyak dibanding perbankan lainnya. Jumlah EDC akhir tahun 2019 sebanyak 403 unit dan telah dilakukan Redesign and Features Enrichment Bank NTB Syariah Mobile atau penyegaran tampilan Mobile Bank NTB Syariah menjadi semakin eye cathing dan user friendly serta pengkayaan fitur-fitur transaksi. Diharapkan, posisi mobile banking Bank NTB Syariah sebagai salah satu media alternatif transaksi perbankan yang setara kualitasnya dengan media pada bank nasional, sehingga mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kenyamanan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya, sebagai upaya dalam meningkatkan layanan dan bisnis, Bank NTB Syariah melakukan kerjasama dengan

sejumlah lembaga yang ditandai dengan penandatanganan kemitraan strategis beberapa institusi BUMN, Anak Usaha BUMN, Startup (Unicorn) Multinasional dan developer lokal yang terlaksana selama tahun 2019. Terdapat delapan kerja sama strategis Bank NTB Syariah di dalam upaya meningkatkan kinerja, layanan dan pengelolaan aktivitas yang lebih baik. Diantaranya kerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) terkait kemitraan startegis pengelolaan haji nasabah Pegadaian, kerja sama dengan PT Taspen Life terkait pengelolaan THT pegawai Bank NTB Syariah dan auto debet pembayaran premi asuransi jiwa Aparatur Sipil Negara. Kerja sama dengan DPLK BNI terkait pengelolaan DPLK pegawai Bank NTB Syariah, kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait pembiayaan talangan BPJS. MoU lima bank peserta sindikasi pembiayaan infrastruktur Pemda Kabupaten Lombok Barat, kerjasama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB tentang penyaluran pembiayaan Tunas Sejahtera iB Amanah PT Bank NTB Syariah bagi petani bawang putih dan petani jagung binaan HKTI NTB, kerja sama dengan PT GOPAY Indonesia terkait inklusivitas digitalisasi UMKM. ‘’Kerja sama dengan 8 lembaga ini merupakan bentuk sin-

ergitas dan wujud simbiosis mutualisme yang menjadi sinyal positif. Bahwa bisnis Bank NTB Syariah tengah berkembangan Insya Allah ke arah yang lebih baik dan tentunya diyakini akan berimplikasi kepada kelengkapan produk dan jasa bank semata – mata untuk semakin memudahkan, mendekatkan dan menjamin inklusivitas layanan yang terbaik dari Bank NTB Syariah kepada masyarakat,’’ ujarnya. Dengan beragam program dan layanan barunya tersebut, Bank NTB Syariah ingin menunjukkan bahwa bank daerah yang telah berusia 56 tahun ini juga layak dan pantas disebut sebagai Digital Friendly Company. Di luar aspek kinerja bisnis dan operasional layanan, Bank NTB Syariah dalam perannya sebagai lembaga kepercayaan juga dituntut oleh regulator untuk senantiasa dapat menyeimbangkan fungsinya guna memastikan pelaksanaan pengelolaan perusahaan tetap pada patron yang ideal sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam proses memajukan bank setelah konversi, manajemen melakukan perbaikan dan pembenahan sebagai pelaksanaan inisiatif strategis bank antara lain, perbaikan proses bisnis (pembiayaan), penyempurnaan organisasi. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDI,

pembenahan infrastruktur & sistem IT. Penguatan management risiko dan penyesuaian produk dan jasa bank. H. Kukuh juga menekankan pentingnya memperhatikan sisi kepatuhan dan manajemen risiko. Sebagaimana disampaikan, konsentrasi dan fokus Bank NTB Syariah tidak hanya pada kacamata kinerja dan layanan saja. Namun hakikatnya tak lepas dari bagaimana memastikan pengelolaan Bank NTB Syariah agar memiliki nilai kepatuhan, pengendalian atas seluruh portofolio risiko dan tingkat kesehatan bank yang baik. Bank NTB Syariah terus dapat menjaga dan mengelola aspek – aspek tersebut selaras dengan konsistensi pelaksanaan prinsip good corporate governance yang tetap berlangsung dengan baik. Secara khusus, H. Kukuh Rahardjo menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya ditujukan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan bil khusus masyarakat NTB atas kepercayaan dan dukungannya selama ini kepada Bank NTB Syariah. Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada seluruh jajaran direksi,karyawan,sertamitrakerjayang turut berpartisipasi dan mendukung Bank NTB Syariah untuk terus tumbuh dan berkembang. Kinerja Bank NTB Syariah ini juga mendapat apresiasi yang sangat positif dari dewan komisaris, dan komisaris independennya. (bul/*)

Cabut Izin Operasional PPTKIS Dari Hal. 1 Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, penyelidikan dugaan human trafficking 84 calon PMI asal NTB telah membuahkan hasil dengan ditangkapnya Direktur PT. IJ. “Terhadap pelaku TPPO yang sudah ditangani Polda saat ini, ketika ada keterlibatan perusahaan, langsung kita nonaktifkan. Kita cabut izinnya, tidak boleh beroperasi di NTB,” kata Agus dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/3). Agus menjelaskan sejak pimpinan PPTKIS tersebut ditetapkan menjadi tersangka, Disnakertrans NTB langsung mencabut izin perusahaan tersebut. Ia menambahkan, akan berkoordinasi dengan Kemenaker RI soal pencabutan izin operasional PPTKIS tersebut. “Sehingga dia bukan hanya di NTB yang tak boleh beroperasi, tetapi juga seluruh Indonesia,” tambahnya. Agus menyebutkan sepanjang 2019, sebanyak 11 kasus human trafficking yang telah diputus oleh pengadilan. Putusan pengadilan terhadap pelaku human trafficking dinilai sudah cukup berat, karena tidak ada putusan pengadilan di bawah satu tahun. Rata-rata sebelas kasus human trafficking diputus oleh pengadilan

3 - 4 tahun penjara. “Kita merasa dibantu oleh kerja keras Polda NTB. Kita harapkan juga masyarakat membantu. Karena kendalanya dalam kasus ini kadang-kadang korban tak bersuara, keluarga korban tak bersuara, sehingga sulit ketika pembuktian,” terangnya. Sebelumnya, Kemenaker RI memulangkan 84 calon PMI asal NTB yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah, pada 16 Januari lalu. Keberadaan mereka terungkap dari Sidak Kemenaker di sebuah rumah di Jakarta Timur, DKI Jakarta, 27 Desember 2019. Calon PMI ilegal itu diduga merupakan korban calo atau sponsor. Mereka akan dipekerjakan pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga di negara Timteng seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain. Para korban tersebut direkrut langsung calo atau sponsor. Iming-imingnya, imbalan duit antara Rp3-10 juta. Dari 84 calon CPMI asal NTB yang dipulangkan itu, sebanyak 15 orang berasal dari Lombok Timur, 30 orang dari Lombok Barat, 33 orang dari Lombok Tengah, 3 orang dari Sumbawa dan 3 orang dari Kota Mataram. (nas)

5.000 Peserta akan Ikuti ’’L’Etape Tour de France’’ Dari Hal. 1 Salah satu langkah konkret yang telah diambil pemerintah adalah mengharuskan para peserta tersebut mengirimkan surat keterangan bebas virus Corona dari negaranya masingmasing. Dengan rekomendasi tersebut, maka peserta diperbolehkan untuk tetap mengikuti L’Etape di Indonesia. ‘’Kalau mereka tidak punya (surat keterangan sehat) maka tidak bisa masuk dan tidak bisa mengikuti event ini,’’ tegas Faozal. Sebagai informasi, gelaran balap sepeda internasional tersebut akan dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di mana persiapan kebutuhan penunjang seperti lokasi, pengamanan, medis, dan lain-lain tengah disiapkan. Senada dengan itu Direktur L’Etape Indonesia, Zacky Badrudin, menerangkan pihaknya selaku penyelenggara akan memastikan persyarataan pengecekan kesehatan di negara masing-masing harus dipenuhi oleh peserta. “Kami akan memberikan email syarat-syarat untuk disiapkan oleh para peserta. Baik itu lokal maupun mancanegara untuk mempersiapkan syarat-syaratnya,’’ ujarnya. Sampai saat ini telah ada 1.300 peserta yang mendaftar L’Etape di NTB untuk periode April mendatang. Untuk akomodasi, Zacky menyebut ribuan peserta L’Etape akan dikonsentrasikan di Kota Mataram. Mengingat kawasan perhotelan di Lombok Tengah telah penuh untuk periode tersebut. ‘’100 persen hotel di ITDC itu sudah penuh, sehingga (peserta) kami arahkan ke Mataram. Nanti akan disiapkan shuttle bus dari Mataram ke lokasinya,” ujar Zacky. Ke depan, L’Etape direncanakan akan digelar sebanyak tiga kali setiap tahunnya jika edisi pertama di NTB sukses. Untuk penyelenggaraan di NTB, L’Etape mengambil tema “Experience Tour de France”. Di mana pihak penyelenggara berharap setiap peserta yang ikut

bisa merasakan pengalaman balapan layaknya pembalap sepeda profesional di Tour de France. Dalam L’Etape disediakan dua kategori balapan, yaitu short distance dan long distance dengan jarak 120 Km. ‘’Peserta long distance ini sudah sebanyak 1000 orang, sedangkan yang short distance itu ada 300 perserta,’’ sebut Zacky. Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, yang hadir dalam konferensi pers tersebut menerangkan bahwa pengamanan L’Etape telah menjadi prioritas. Mengingat kegiatan tersebut menjadi salah satu pendorong pariwisata sekaligus pemanasan untuk MotoGP 2021. “Ini adalah salah satu parameter kita ke depan menghadapi MotoGP. Untuk menciptakan L’Etape itu aman dan lancar baik peserta mampu penonton, ada beberapa titik dilakukan pengamanan,’’ ujar Rizal. Dalam melaksanakan pengamanan, pihaknya akan dibantu oleh perangkat desa. ‘’Ada beberapa titik yang dipaparkan sebagai (potensi) kerawanankerawanan,’’ sambungya. Diterangkan Rizal, pihaknya juga akan membuat posko pengamanan khusus selama gelaran L’Etape berlangsung. Hal itu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat NTB dan para peserta sendiri, terutama untuk antisipasi penyebaran virus Corona. Terkait pengamanan penyebaran virus Corona, dicontohkan Rizal seperti syarat penyerahan rekomendasi kesehatan dari negara asal peserta yang harus diserahkan. ‘’Kalau tidak menyerahkan itu kita pastikan dia tidak boleh datang. Kalaupun sudah datang, nanti kita periksa lagi di posko itu. Kita cek suhu tubuh dan lain-lainnya. Jadi masyarakat kita tidak perlu khawatir. Bagaimanapun kita pasti memperhatikan juga keselamatan masyarakat kita,’’ pungkasnya. (bay)

Ketua TP PKK NTB Bedah Problematika Stunting di Seminar Nasional Dari Hal. 1 Lebih jauh Niken menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi prioritas utama dalam mendorong penurunan angka stunting di NTB. ‘’Kita harus menyamakan persepsi kita bahwa untuk menangani permasalahan stunting bukan pekerjaan tenaga kesehatan saja akan tetapi kita semua harus membantu dan memberikan kontribusi bersama,’’ ujar bunda Niken. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menuntaskan permasalah stunting termasuk lintas sektoral yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Beberapa upaya lintas sektor yang dilakukan pemerintah yakni aksi bergizi di seluruh SMA di NTB yang mulai gencar dicanangkan, Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan dan Buang Air Besar Sembarang Nol. ‘’Sinergitas antara seluruh aspek, kontributor yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan stunting ini, sangat kita perlukan,’’ harapnya. Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. Arsyad Abdul Gani menyampaikan komitmennya dalam penuntasan stunting di NTB. Menurutnya,

segala pihak harus ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini. ‘’Semoga seminar ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik sebagai sumbang pikiran kita dari perguruan tinggi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sumbangsih dunia perguruan tinggi dalam membangun bangsa dan negara ini,’’ ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Nurul Qayaam, M.Farm, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram menyampaikan bahwa kegiatan seminar nasional ini merupakan rangkaian kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Aisyiyah (Aipkema). Kegiatan yang bekerja sama dengan FIK Universitas Muhammadiyah Mataram ini terlaksana dari 3-5 Maret 2020, diikuti institusi kebidanan aisyiyah seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 350 peserta terdiri dari 67 peserta rapat kerja nasional dan 283 dari praktisi dan mahasiswa. Untuk presentasi 17 peserta, lomba poster ilmiah 41 peserta, dan lomba video media pembelajaran 38 peserta. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 5 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bapenda Lotim Belum Pernah Capai Target PAD Selong (Suara NTB) Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ditarget bisa meraup Rp109 miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelumnya, tahun 2019 Bapenda Lotim ditarget Rp102 miliar. Sejauh ini, target tersebut tidak pernah bisa tercapai. Apalagi kerap terjadi perubahan target di tengah jalan. Menjawab wartawan, Rabu (4/3), Kepala Bapenda Lotim, Slamet Alimin mengutarakan, dari Rp109 miliar target PAD tahun ini antara lain bersumber dari pajak daerah sebesar

Rp70,3 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) sebesar Rp14 miliar, retribusi Rp11,242 miliar, pajak air tanah Rp25 juta dan sumber pajak lainnya.

Di antara muatan target pendapatan tersebut diakui selama ini belum pernah tercapai target secara persentase. Akan tetapi, diyakinkan perolehan uang yang

berhasil dikumpulkan cukup signifikan. “Kita akan tetap berupaya untuk mewujudkannya,” paparnya. Di antara target yang dirasa cukup berat adalah pajak daerah dari pungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Tahun 2020 ini ditarget MBLB Rp18 miliar. Sebelumnya hanya ditarget Rp14 miliar. “Jadi naik sekarang targetnya Rp4 mil-

iar,” ucapnya. Dalam penarikan pajak MBLB, andalan Bapenda Lotim ini adalah kegiatan proyek fisik yang dilakukan pemerintah daerah. Penggunaan MBLB ini katanya menjadi harapan besar. Akan tetapi, sejumlah proyek ada yang belum bisa ditarik pajak MBLB-nya karena alasan belum tuntas pembayaran. Yakni proyek multiyears pemba-

Banyak Aset Daerah di Lobar Diduga Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat menyoroti banyaknya aset daerah yang bermasalah, dan sebagiannya digugat oleh masyarakat. Seperti lahan SD 2 Bengkel kecamatan Labuapi, Puskesmas dan pasar seni Sesela serta kantor desa Gunungsari. Terjadinya persoalan ini diduga dipicu Pengamanan Pemda dinilai lemah sehingga banyak aset berujung pada sengketa di pengadilan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Usman menyebutkan, aset berupa Puskesmas dan sekolah banyak yang bermasalah. “Lahan Puskesmas Sesela itu memang sedang digugat. Bahkan tidak hanya lahan Puskesmas, tetapi informasinya juga termasuk pasar seni Sesela. Makanya kami dari komisi IV meminta agar aset Pemda yang ada si sektor pendidikan dan kesehatan agar diamankan, bukti -bukti kepemilikan atas aset tersebut agar segera di temukan oleh pemkab,” pintanya. Dalam program penserti-

(Suara NTB/her)

DIGUGAT - Lahan pasar seni Sesela, Lobar, yang digugat warga dan prosesnya sedang dalam pemeriksaan saksi-saksi di pengadilan. Aset lain yang digugat warfikatan lahan pemkab Lobar adapi gugatan tersebut, dengan pada tahun 2020 ini, komisi IV cara melakukan pendekatan ga adalah lahan Puskesmas meminta agar aset yang di sek- kepada para tokoh yang ada di dan pasar seni Sesela. Sentor pendidikan dan kesehatan, Sesela yang diharapkan untuk gketa lahan tersebut saat ini berupa gedung sekolah, menjadi saksi dalam Sengketa tengah bergulir di pengadilan. Puskesmas atau Pustu, agar ini. Dalam sengketa lahan kan- Untuk menghadapi gugatan diutamakan untuk penserti- tor Desa Gunungsari di penga- tersebut, pihak pemerintah fikatan agar tidak ada gugatan dilan tingkat banding, Pemda desa setempat membantu yang muncul di belakang hari. Lobar dinyatakan kalah sen- Pemda menghadirkan bukti Dari informasi yang diterima gketa lahan seluas 60 are lebih dan saksi yang diperlukan. Kades Gunungsari, H. Malidari pejabat bidang pengelola tersebut. Pemda tengah menasset daerah, pemkab Lobar empuh langkah hukum kasasi. ki mengakui kalau lahan kanmemang sedang berusaha secara maksimal untuk mengh-

PT. SF Berikan Dividen Rp5,5 Miliar

agar keberhasilan PT. SelaSelong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur, parang Finansial menjadi rujuH. Rumaksi memberikan apre- kan bagi BUMD lain. Pasalnsiasi terhadap kinerja PT. Sela- ya, sejumlah BUMD yang lain parang Finansial (SF). Badan di Lotim dinilai belum dapat Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi yang Pemkab Lotim ini pada tahun signifikan. “Justru mendatangbuku 2019 mampu memberikan kan kerugian,” ungkapnya. Rumaksi menekankan tata dividen Rp 5,5 miliar. Hal ini dipaparkan H. Ru- kelola yang maksi pada saat membuka Ra- baik harus dipat Umum Pemegang Saham utamakan un(RUPS) PT Selaparang Finan- tuk terwujudnsial di Kantor Bupati Lotim, ya perusahaan Rabu (4/3). Dividen tersebut da- yang profesionpat menjadi tambahan peny- al dan beroriertaan modal lagi Pemerintah entasi pada daerah kabupaten Lotim pada kepuasan pelPT SF. Diminta, jajaran direk- anggan. Harus si sapat meningkatkan kiner- pula didukung janya mengelola dengan baik sumber daya dan meningkatkan pelayanan manusia yang profesional kepada masyarakat. dan berkualiRumaksi berharap agar kinerja jajaran Direksi dan tas. (rus) karyawan SF ini dapat terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Diminta juga agar SF kedepankan prinsip kehati-hatian. “Harus tetap diterapkan untuk menekan angka Non-Performing Loan (NPL) yang masih di atas ketentuan Bank Indonesia,’’ pesannya. W a b u p juga meminta H. Rumaksi SJ (Suara NTB/rus)

tor desanya saat ini tengah digugat oleh pihak yang mengaku ahli waris. Diakuinya, sengketa lahan ini bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Sengketa lahan ini sudah sampai banding, Dimana pada putusan banding yang keluar sekitar tiga bulan lalu tersebut memutuskan pihak Pemda kalah. “Sengketanya sudah sampai kasasi, karena Pemda kalah di tingkat pengadilan negeri. Pemda banding, tapi ditolak,” beber Kades Gunungsari ini. Kades mengaku memegang putusan dari banding tersebut. Saat ini Pemda menempuh Langkah hukum kasasi dilakukan sejak beberapa bulan lalu, sampai sekarang belum ada putusannya. Kades Sesela, H. Abu Bakar menerangkan bahwa lahan Puskesmas dan pasar seni digugat pihak oknum mengaku ahli waris. Ia mengaku tetap optimis sengketa dimenangkan Pemda. Silsilah tanah ini jelas dia tercatat sebagai milik desa. Berdasarkan pengakuan saksi sepuh sari desa, bahwa tanah Puskesmas, pasar seni dan kantor desa tercatat sebagai tanah pecatu. Bahkan dulu lahan ini tidak ada masalah, namun herannya belakangan justru saat ia menjabat lahan ini digugat dengan klaim penggugat memiliki bukti pipil. “Bukti kepemilikan aset ini ada sertifikat atas nama Pemda,” tegas dia. Sengketa lahan ini sudah persidangan. Warga setempat pun sudah diminta hadir sebagai saksi dalam sidang. (her)

ngunan infrastruktur jalan, sarana air bersih dan lainnya. Harapan Slamet Alimin, pembayaran pajak MBLB ini sebaiknya menggunakan sistem termin pembayaran. Dengan demikian target akan lebih mudah dicapai. “Kita mohon proyek multiyears ini pembayaran pajak MBLB-nya ini dilakukan setiap tahap pencairan, biar tidak menumpuk juga nanti di akhir,” pintanya. Lainnya yang dirasa berat dalam pencapaian targetnya kata Kepala Bapenda Lotim ini adalah, PBB P2 sebesar Rp14,4 miliar. PBB sebelumnya sulit bisa capai. Pencapaian terbesar tahun lalu sebesar 75 persen dari target. Atau tembus sekitar Rp11 miliar. Sebelumnya pencapaian MBLB ini tidak pernah tem-

bus pada angka Rp10 miliar. Paling mentok pencapaian nilai rupiahnya sebesar Rp9 miliar. Diakui terjadi tren peningkatan capaian pembayaran PBB P2. Sementara itu, item sumber pajak yang lain diketahui selama ini masih cukup lemah. Seperti pajak air tanah dipasang target hanya Rp25 juta. Penggunaan air tanah ini katanya terlapor hanya beberapa perusahaan. “Kita Lotim hanya penerima ghonimah,” imbuhnya. Lainnya yang juga paling lemah pajak adalah pendapatan di retribusi sarang burung walet. Tahun lalu ditarget Rp50 juta. Tidak bisa dicapai karena sejumlah hal. Tahun 2020 ini pun tarpaksa target tersebut diturunkan Rp30 juta. (rus)