Edisi Selasa 5 Maret 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 5 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 4 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Deteksi Dini Gizi Buruk, Pemprov Revitalisasi Posyandu Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melakukan revitalisasi Posyandu yang ada di dusundusun seluruh NTB. Dengan melakukan revitalisasi Posyandu, diharapkan berbagai persoalan kesehatan dapat dideteksi secara dini dan penanganan dapat segera dilakukan dari hulunya. ‘’Revitalisasi Posyandu itu idenya bagaimana menghidupkan semua Posyandu yang ada di dusun-dusun sesuai fungsi. Jangan kayak kondisi sekarang, ada yang berjalan, ada yang hidup segan mati tak mau,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi usai rapat pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (4/3) sore. Revitalisasi Posyandu menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam Rapim yang dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M. Sc, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.

Sc, Ph.D, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Wagub mengatakan, Posyandu yang ada jangan sekadar nama saja dan tidak berjalan. Sehingga idenya ke depan, Posyandu harus dihidupkan atau direvitalisasi. Dengan cara menyiapkan atau melengkapi fasilitasnya. Setiap desa berkewajiban mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk revitalisasi Posyandu. Menurut Wagub, seluruh Kepala Desa (Kades) sudah mengonfirmasi bahwa mereka mengalokasikan dana revitalisasi Posyandu dalam APBDes-nya. Begitu juga Bupati/Walikota juga sudah setuju untuk

mengalokasikan anggaran dalam APBD masing-masing untuk revitalisasi Posyandu tersebut. Selain itu, Pemprov juga akan mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi Posyandu dalam APBD Perubahan 2019 mendatang. Anggaran yang dialokasikan Pemprov akan dipergunakan untuk pelatihan kader dan sosialisasi. ‘’Untuk fasilitas P o s y a n d u dilengkapi dan honor kader minimal Rp150 ribu. Kemudian makanan tambahan, ada juga

sosialisasi-sosialisasi. Yang mana sosialisasi itu tergantung dari masalah yang ada di dusun tersebut,’’ jelas Wagub. Jika pada suatu dusun masalahnya adalah gizi buruk. Maka sosialisasinya akan intens tentang makanan bergizi, pola hidup sehat dan lainnya. Apabila masalah di suatu dusun terkait dengan banyaknya buruh migran ilegal. Maka sosialisasinya berkaitan dengan buruh migran legal. Artinya, sosialisasi yang dilakukan dengan melakukan reviHj. Sitti Rohmi Djalilah

talisasi Posyandu sesuai dengan permasalahan domestik suatu daerah, desa atau dusun. ‘’APBDes sudah oke, nanti kami dari Pemprov akan bicara tentang pelatihan kader, sosialisasi. Kabupaten/kota juga demikian. Kita sama-sama, Pemprov, kabupaten/kota dan Pemerintah Desa,’’ imbuhnya. Sehingga ke depan, jika ada kasus gizi buruk, kepala daerah lebih awal mendapatkan informasi. Wagub mencontohkan seperti di Lombok Timur, Bupati setempat sudah meminta supaya aparat desa bergerak. Jangan sampai ada kasus gizi buruk diketahui dari media massa. Seharusnya, kepala dusun atau kepala desa yang mengetahuinya sejak awal. ‘’Itu yang diinginkan ke depan. Jadi yang menjadi garda terdepan, tahu betul kondisi dusunnya adalah Kadus/Kades. Jangan sampai ada kasus gizi buruk, Kades baru tahu setelah informasi menyebar,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

Raudatul Jannah, Penderita Gizi Buruk Akhirnya Dirawat di RSUD

TO K O H Netralitas Harga Mati NETRALITAS TNI akan jadi garansi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) jelang pencoblosan 17 April mendatang. Atas jaminan itu, jika ditemukan oknum anggota TNI menjadi tim sukses atau terlibat kampanye, sanksi tegas hingga pemecatan. Penegasan itu disampaikan Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han disampaikan kepada jajarannya lingkup Makorem 162/WB, Senin (4/3). Ditekankannya, TNI dalam semua ajang politik harus tetap netral. Tidak menempatkan kepentingan ke salah satu (Suara NTB/dok) pihak kandidat atau partai Ahmad Rizal Ramdhani tertentu. Selain netral secara personal, dilarang keras menggunakan fasilitas satuan ataupun pribadi untuk melakukan kampanye oleh partai ataupun Paslon. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Usulkan 234 Formasi P3K PEMPROV NTB akan mengusulkan sebanyak 234 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Usulan tersebut berdasarkan jumlah eks honorer K2 yang memenuhi passing grade pada seleksi P3K yang dilakukan 23 - 24 Februari lalu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, usulan formasi P3K itu akan disampaikan bersama Pemda kabupaten/kota. Untuk Pemprov NTB saja, Pemprov akan mengusulkan sebanyak 234 formasi P3K. Sedangkan untuk Pemda kabupaten/kota masih belum diketahui. H. Fathurrahman Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/yon)

DIRAWAT - Raudatul Jannah (9 tahun) anak yang divonis menderita penyakit kelainan syaraf kini mendapat perawatan di RSUD dr. R. Soedjono Selong.

RAUDATUL Jannah (9 tahun) penderita gizi buruk asal Dusun Tanak Betian, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akhirnya mendapat perawatan di ruang anak kelas IIIB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong. Putri pertama pasangan Salbiah dan almarhum Jaham divonis menderita penyakit kelainan syaraf oleh dokter sejak usia tiga tahun. Kondisi Atul-sapaan akrabnya cukup memperihatinkan. Bocah kelahiran 22 Oktober 2010 itu menjadi anak yatim sejak ayahnya meninggal tahun 2017 lalu. Semenjak itu, perekonomian keluarga Raudatul Jannah semakin terpuruk dan penyakit yang dideritanya semakin buruk. ‘’Pengobatan hanya sampai Puskesmas. Hanya diberi obat penurun panas dan obat batuk, ‘’aku Salbiah saat ditemui di RSUD R. Soedjono Selong, Senin, (4/3) petang kemarin. Saat ini berat dari Raudatul Jannah, hanya 7 Kg. Ini tentunya jauh dari kata normal sebagaimana bocah seusianya yang saat ini sudah duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar (SD). Namun takdir berkata lain, jangankan pergi bersekolah menuntut ilmu. Untuk duduk, berjalan, bahkan untuk makan pun, Raudatul Jannah tidak bisa. Ia hanya mengandalkan bantuan ibunya yang begitu tulus dan ikhlas merawatnya di tengah himpitan ekonomi yang melilitnya. Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 seluas 18 hektare. Dompu (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Rusak sedang seluas 258 Sekitar 1.022 hektare 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tanaman padi di Kabupaten hektare terdiri dari Huu 251 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Dompu terkena dampak hektare dan 7 hektare di Ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kekeringan akibat rendah- camatan Manggelewa. “Yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 nya curah hujan. Wilayah rusak berat hanya 95 hek123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kecamatan Huu yang paling tare di Kecamatan Huu,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 banyak dampak kekeringan kata Armansyah merujuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 yaitu seluas 997 hektare dan pada laporan kerusakan tan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kecamatan Manggelewa se- aman akibat dampak pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 rubahan iklim atau kekerinluas 25 hektare. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kepala Bidang Tanaman gan periode pengamatan 1 – 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Pangan Dinas Pertanian 27 Februari 2019. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Armansyah mengaku, dan Perkebunan Kabupat123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pihaknya memiliki program en Dompu, Armansyah, S.Pt 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kepada Suara NTB di ruang pengadaan sumur bor 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kerjanya, Senin (4/3) menye- dalam yang dibiayai mela123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 butkan kerusakan tanaman lui APBN dan akan dipri123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 padi akibat kekeringan ini oritaskan untuk wilayah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 belum sampai pada puso Huu. Tentu sumur bor ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 atau gagal panen. Tapi yang tidak bisa menanggulangi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 banyak adalah rusak ringan kekeringan yang terjadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 akibat kekeringan seluas saat ini. “Sumur bor ini un123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 669 hektare, terdiri dari tuk musim tanam berikut123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 wilayah Huu seluas 651 nya,” ungkapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 hektare dan Manggelewa Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Ketua DPRD Ingin Pastikan Pelayanan Seribu Hektare Tanaman Perparkiran di Mataram Berjalan Baik Padi di Dompu Terdampak Kekeringan

Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Senin (4/ 3) kemarin turun ke lapangan. Sidak orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menyasar parkir tepi jalan umum. Setidaknya dua titik parkir didatangani kemarin. Didi menyempatkan diri berbincang dengan jukir (juru parkir) utama Kota Mataram di dua titik berbeda. Masing –masing di depan Toko Pakaian Fashion One dan di Depan Pasar Cakranegara. Kunjungan Didi di lokasi parkir depan Pasar Cakranegara didampingi pula dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh dan jajarannya. Dari pengakuan Jukir, rata-rata pengguna jasa parkir (sepeda motor) memberikan Rp2.000 kepada jukir. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH berbincang dengan Jukir di depan toko pakaian Fashion One di Jalan Panca Usaha Cakranegara.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH berbincang dengan Jukir di depan Pasar Cakranegara

(Suara NTB/ist)

Gubernur Bentuk Tim Khusus Persiapan MotoGP Mandalika Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc membentuk tim khusus persiapan MotoGP Mandalika 2021. Gubernur menunjuk Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D untuk memimpin tim adhoc lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Gubernur menjelaskan alasan perlunya dibentuk tim khusus tersebut. Supaya jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton. ‘’Ini event besar. Untuk menyukseskan ini semua, supaya nanti masyarakat tidak jadi penonton,’’ kata gubernur

dalam rapat pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (4/3) sore kemarin. Dikatakan, euforia ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai lokasi diselenggarakannya MotoGP 2021 sangat besar. Untuk itu, jangan sampai Pemda tidak mempersiapkan diri. Sehingga perlu dibentuk tim khusus yang mengawal dan mempersiapkan masyarakat lokal. ‘’Tim khusus yang tugasnya betul-betul fokus mengawal. Karena ndak lama lagi, sekarang sudah Maret. Tahun

depan sudah 2020. Oleh karena itu perlu ada tim khusus yang mengawal,’’ jelasnya. Sehingga dari sisi fisik dan non fisik betul-betul siap ketika MotoGP dilaksanakan di KEK Mandalika. Gubernur mengatakan setelah tim khusus ini dibentuk maka mulai memikirkan langkah-langkah yang dilakukan. ‘’Dinas Tenaga Kerja atau siapapun mencoba anak-anak kita yang ada di sana. Supaya nanti ketika ada event itu mereka tak jadi penonton, jadi ada training. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

RAPIM - Suasana Rapim yang dipimpin Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Salah satu persoalan yang dibahas terkait persiapatn MotoGP Mandalika. Rapim juga dihadiri Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

Segera Melakukan PSN KELURAHAN Tanjung Karang segera melakukan gotong royong guna Pemusnahan Sarang Nyamuk (PSN). Sebelumnya, delapan orang warga terjangkit penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi, SE., SH mengatakan, melihat serangan nyamuk tersebut di tengah warganya, dan memperhatikan kondisi hujan saat ini, pihaknya harus segera melakukan PSN. “Alhamdulilah sudah ditangani semua dan mereka sudah sehat kembali,” ujarnya Rusmaladi, SE., SH kepada Suara NTB, Senin (4/3). Rencana PSN, kata (Suara NTB/mhj) Rusmaladi akan diRusmaladi lakukan pada hari Jumat (8/3). Hal tersebut diupayakan agar tidak ada penambahan pasien tergigit nyamuk aedes aegypti yang menularkan virus DBD apalagi sampai tidak tertolong. “Kami besok bersama Pak Camat Sekarbela dengan jajaran yang ada di Kecamatan maupun kelurahan dengan warga. Kita mengadakan gotong royong dalam rangka untuk PSN,” ujarnya. Walaupun pada sebelumnya sudah mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan cara 3M (menguras, menutup dan mengubur). Sementara fogging (pengasapan), dinilai hanya dapat membunuh nyamuk dewasa saja. Maka PSN DBD ini sebagai salah satu langkah yang strategis. Sementara gotong royong untuk kebersihan sudah diprogramkan dan dilaksanakan setiap hari Jumat. Dalam hal ini selain melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan seperti kader Posyandu dan PKK maupun warga setempat dalam PSN ini, juga dihadiri oleh pihak Puskesmas pada kegiatan yang akan dilaksanakannya tersebut. “Nantinya akan dihadiri dari pihak Puskesmas, untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya hidup bersih dan cara penanggulangan demam berdarah,” beber Rusmaladi. Dalam gotong royong ini, Rusmaladi menegaskan kepada seluruh warganya untuk terlibat, demi terjaganya lingkungan yang bersih dan aman dari serangan penyakit demam berdarah. Tidak hanya pada gotong royong saja, tetapi masyarakat tetap diharuskan untuk selalu membersihkan lingkungan masing-masing seperti 3M. (mhj)

Daya Tarik Pariwisata PEMULIHAN pariwisata pascagempa tidak mudah dan membutuhkan proses. Namun, Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta., melihat para pelaku pariwisata termasuk asosiasinya sudah mulai menggelar event-event. ‘’Seperti Lombok Mart, dan event-event pariwisata lainnya,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (4/3). Untuk itu, dia menyarankan agar fasilitas penunjang pariwisata di Kota Mataram, khususnya dapat dimaksimalkan. Mataram sebagai daerah penyangga pari(Suara NTB/dok) wisata di Pulau LomI Ketut Sugiarta bok, dengan kondisi saat ini sebenarnya perlu diadakan event-event yang bisa menarik wisatawan domestik. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan berskala nasional di daerah terdampak gempa seperti Lombok, Palu dan Banten. ‘’Ini harus dilakukan lobi di tingkat pusat. Misalnya seperti yang baru saja berakhir, ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia),’’ sebutnya. Paling tidak, nantinya pengunjung yang datang ke Mataram dapat melihat secara langsung bahwa memang kondisi sudah pulih. ‘’Mereka ngomong satu dua, ke saudara, teman kan wisatawan domestik akan datang,’’ imbuhnya. Namun, lanjut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini yang perlu diperhatikan dalam membangkitkan gairah pariwisata Kota Mataram adalah kualitas infrastruktur dan pelayanan. Ketut Sugiarta mencontohkan masalah kebersihan, penataan PKL maupun penataan pedagang-pedagang kuliner. ‘’Ini sebenarnya dapat membangkitkan gairah wisatawan berwisata,’’ cetusnya. Ini, kata Ketut Sugiarta harus dilakukan oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Seperti Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata. Kalau Pemkot Mataram memiliki fasilitas yang bagus, seperti yang saat ini dilakukan penataan di Cakranegara, bisa meniru Malioboro Yogyakarta. ‘’Dan Pasar Cakra itu bisa menjadi lokasi wisata belanja. Kuliner, kaos, mutiara, kerajinan bisa di sana,’’ ungkapnya. Sehingga, masyarakat kecilpun dapat berpartisipasi di sana. Dalam hal ini, dibutuhkan sinergisitas semua OPD terkait. ‘’Memang sih ini leading sector Pariwisata,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini berharap Dinas Pariwisata berinovasi. Ketut Sugiarta menekankan harus ada daya tarik khusus yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Kota Mataram. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pasien Demam Berdarah Terus Bertambah Mataram (Suara NTB) – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram terus bertambah. Dalam dua bulan terakhir, tercatat sejumlah 76 orang warga terjangkit penyakit tersebut. Beruntung pada penanganan kasus tersebut tidak ada korban jiwa. Kepala Seksi Pelayanan Perawatan RSUD Kota Mataram, H. Sulaeman, SKM., MARS mengatakan dari 64 orang warga yang terjangkit DBD, berdasarkan data dari tim surveilans rumah sakit Kota Mataram pada Februari lalu terdapat 64 kasus, kini penambahan 12 orang pasien. Sehingga total pasien keseluruhan ditangani selama dua bulan terakhir ini 76 orang. Sejumlah pasien yang sudah rawat itu tidak hanya dari Kota Mataram, tetapi juga warga dari luar. “Kita melihat data dari tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari sejumlah 64 orang pasien. Sedangan untuk bulan Maret dari tanggal 1

sampai dengan tanggal 4 jumlahnya sudah tercapai 12 orang pasien DBD yang dirawat di rumah sakit Kota Mataram,” ujar H. Sulaeman kepada Suara NTB, Senin (4/3). Dari jumlah keseluruhan pasien tersebut semakin bertambah, dengan melihat kondisi cuaca yang belum kembali normal serta kebersihan lingkungan yang tidak terawatt, menjadi penyebab utamanya. Penyebaran pasien yang digigit nyamuk aedes aegypti yang menularkan virus dengue sudah cukup meluas. Sehingga wajar temuan kasusnya terus bertambah. Hanya saja, kata Sulaeman

dari total kasus ini tidak ada yang meninggal dunia dan masih bisa ditangani dengan baik oleh pihaknya. Kebetulan sudah membentuk tim shuttle rumah sakit jadi ada dua tim yang dibentuk, ada yang pengumpul data dan pengelola data. “Pengumpul data ini termasuk kepala ruangan. Jadi mereka paham betul apa yang harus dilaporkan. Jika ada yang meninggalpun mereka harus melaporkan. Jadi untuk sementara ini belum ada laporan yang meninggal,” ujarnya. Sementara penanganan, lanjut dia kalau pasiennya dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) maka akan ditangani atau distabilkan terlebih

dahulu. Maksudnya, apakah dia masuk dalam kategori darurat atau tidak. Kalau sudah stabil maka pasiennya akan dipindahkan ke ruangan perawatan biasa. “Tapi kalau dia masuk kategori yang gawat darurat maka ditangani dulu di IGD. Ketika itu masuk indikasi ICU maka akan dimasukan ke ICU,” jelasnya. Berdasarkan laporan dari kepala ruangan perawatan untuk berbagai fasilitas, sarana maupun prasarana sudah memadai dan sesuai standar pelayanan yang ada. Bahkan selama ini tidak ada masalah yang ditemukan. ”Cairan infus di masing-masing ruangan masih banyak dan tersedia dengan baik,” bebernya. Ditambahkan, IGD RSUD Kota Mataram pada prinsipnya dalam penanganan hanya sebagai terapi. Sedangkan yang preventif tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan DBD,

(Suara NTB/mhj)

H. Sulaeman yang ada di masyarakat itu sudah menjadi programnya Puskesmas. ”Bahkan fogging-pun mereka yang melakukan. Kita hanya pemulihan. Kami sangat siap untuk menampung pasien DBD,” tutup Sulaeman. (mhj)

Lapak Samping Imigrasi akan Jadi Tempat Nongkrong Mataram (Suara NTB) – Seolah jadi kebiasaan Pemkot Mataram, setelah membangun, tak ada lagi tindaklanjut. Hal demikian kembali terulang pada pembangunan lapak di samping kantor Imigrasi. Lapak dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kini mangkrak. Kini lapak tersebut akan dihajatkan sebagai tempat nongkrong baru. Proyek lapak ini dikerjakan dua tahap. Di tahun 2016 hanya dikerjakan bagian pondasi dan jembatan penyeberangan saja. Anggarannya sekitar Rp200 juta. Proyek ini tak berlanjut di 2017 lalu karena alasan tidak memiliki anggaran. Dinas PUPR kembali mengerjakan di tahun 2018 lalu dan menyelesaikan bagian tiang dan atap lapak. Anggaran dihabiskan sama pada pengerjaan tahap pertama. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, H. Miftahurrahman mengaku, tidak mengetahui detail permasalahan lapak di samping Kantor Imigrasi tersebut. Persoalan ini akan coba dikomunikasikan ke Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin

Tura, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kadis PUPR. “Ndak tahu saya permasalahannya itu. Coba nanti saya konsultasikan ke Pak Asisten,” jawab Miftah. Dia mengaku, tidak ada anggaran untuk melanjutkan proyek lapak itu tahun 2019 ini. Dikonfirmasi terpisah, Mahmuddin menjelaskan, konsep awal pembangunan lapak diperuntukkan bagi PKL. Karena desakan dari Pemerintah Provinsi NTB, menata lokasi itu sebelum acara MTQ tingkat nasional. Namun usai kegiatan nasional itu, Pemkot Mataram berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, pihaknya dituntut mempercantik kota. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperhatikan perekonomian masyarakat kecil. “Pedagang berinisiatif mencari lahan sendiri. Tugas pemerintah menata kembali,” paparnya. Faktanya, pembangunan lapak di samping Kantor Imigrasi dinilai melanggar aturan. Dinas PUPR NTB tak mengizinkan karena dikhawatirkan mengganggu fungsi dari Kali Ning.

(Suara NTB/cem)

TEMPAT NONGKRONG - Lapak samping kantor Imigrasi Kota Mataram yang mangkrak dan dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Lapak ini akan dipasangi internet gratis agar nyaman dijadikan tempat nongkrong baru di Kota Mataram. Persoalan demikian kata gan internet gratis. “Tetap di- menambahkan, akan mengkoMahmuddin, telah disampai- jadikan ruang publik. Tapi munikasikan kembali agar kan ke Walikota. Dari arah- Pak Wali minta ditata jadi dimasukan ke APBD perubaan Walikota diminta tempat tempat nongkrong. Nanti ada han. Setelah itu, OPD teknis itu dijadikan tempat nongk- wifi gratis,” ucapnya. dalam hal ini, Dinas KomuniTak tersedianya anggaran kasi dan Informatika merong bagi warga. Pemerintah akan menyediakan sambun- di Dinas PUPR, Mahmuddin masang internet gratis. (cem)

Guru PAUD di Mataram Diberi Pemkot Enggan Usulkan Pelatihan Konvensi Hak Anak Kembali Formasi P3K Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, memberikan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD) se Kota Mataram. Guru dan tenaga pendidik diharapkan tak menggunakan kekerasaan dalam mendidik. Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, pelatihan KHA tujuannya memberikan pemahaman kepada guru PAUD, bagaimana mendidik anak dari sisi pembelajaran. Dan, guru mengetahui peraturan perundang – undangan pasal per pasal, sehingga tidak melakukan kekerasaan, diskriminasi dan mau mendengar suara anak. “Tahun ini sasaran kita guru PAUD se – Kota Mataram,” kata Dewi ditemui, Senin (4/3). Selain itu, pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas guru. Guru mengubah pemikiran bahwa tidak ada lagi kekerasaan dalam mendidik anak di sekolah. Sekolah harus lebih mengedepankan pendidikan karakter. Ke depan sambungnya, pelatihan sama menyasar organisasi perangkat daerah. Paling tidak, OPD memiliki pemaha-

(Suara NTB/cem)

PEMAPARAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan pemaparan kepada guru PAUD se Kota Mataram saat pelatihan konvensi hak anak, Senin (4/3). man cara mendidik anak dari sejak kecil baik di rumah tangga maupun lingkungan sekolah. “Karena apa yang diajarkan guru itu akan dilakukan oleh anak sampai dewasa,” tegasnya. Menurut Dewi, fokus KHA

bagaimana ketahanan keluarga. Ibu menjadi pendidik pertama dan utama. Keluarga menjadi madrasah bagi anak. Pelatihan KHA sambungnya, sebagai rangkaian dari mewujudkan Mataram sebagai Kota Layak Anak. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram enggan mengusulkan kembali formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Alasannya, kebutuhan pegawai telah sesuai. Dan, tidak ada permasalahan dari sisi penggajian. Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), kembali meminta kabupaten/ kota mengusulkan ulang formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Permintaan itu berdasarkan surat KemenpanRB Nomor B/ 821/S.SM.01.00/2019 . Salah satu poinnya adalah, usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Surat dari KemenpanRB kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, belum diterima. Sementara, pihaknya telah melaksanakan seleksi. Sebagian besar pelamar telah memenuhi passing grade. Berkaitan dengan surat itu, Pemkot Mataram tidak perlu mengusulkan ulang formasi. Kebutuhan 88 tenaga guru, kesehatan dan penyuluh masih mampu dibayar. “Saya kira tidak perlu kita ajukan formasi ulang. Karena, anggaran cukup untuk meng-

gaji 88 formasi diusulkan sebelumnya,” jawab dia ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/3). Kebutuhan anggaran untuk membayar gaji serta tunjangan 88 P3K tidak masalah. Dia mengkalkulasi anggaran dibutuhkan sekitar Rp1 miliar lebih. Akan tetapi, sepuluh tenaga penyuluh sanggup digaji oleh Kementerian Pertanian. “Komitmen Pak Wali kemarin itu siap menggaji semua P3K, “ tambahnya. Justru kata Yoyok, pihaknya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, apakah penetapan dilakukan oleh pemerintah pusat atau diserahkan ke daerah. Sampai saat ini, ia kebingungan setelah tes dan memenuhi passing grade mau diapakan. Sementara, proses pemberkasan belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Dari 88 formasi diusulkan oleh Pemkot Mataram. Sekitar 62 pelamar yang mengikuti seleksi. Dan, 50 pelamar memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Ketua Forum Kategori Dua Kota Mataram, Muzakalah belum mengetahui isi surat terbaru KemenpanRB. Catatannya, pemerintah pusat tidak hanya memprioritaskan tiga formasi saja. Sementara, pegawai K2 sebagian ada tenaga administrasi, sopir dan penjaga malam. (cem)

DP3A Sosialisasikan Peningkatan Peran Perempuan Bidang Politik dan Jabatan Publik Mataram (Suara NTB) – Perempuan diidentikkan sebagai kaum marginal. Hak bersuara disekat. Dan, keinginan menduduki jabatan publik maupun politik dibatasi. Paradigma ini ingin dihilangkan di tengah masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui peningkatan peran perempuan di bidang politik dan jabatan publik. Sosialisasi digelar Jumat (1/ 3) pekan kemarin, kata Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, menghadirkan calon legislatif. Pendidikan politik menurut Dewi, sangat penting bagi perempuan. Per-

tama, melihat persentase jumlah penduduk separuhnya atau 50,56 persen adalah perempuan. Menurutnya, kiprah perempuan di era keterbukaan seperti saat ini, tidak hanya ditempatkan di sumur, dapur dan kasur. Tetapi, perempuan harus mampu mengemban jabatan publik maupun berkiprah di panggung politik. “Jadi jangan hanya dianggap mampu di 3S itu saja,” jawab Dewi, Senin (4/3). Pendidikan politik yang diberikan, diharapkan perempuan berpartisipasi pada kontestasi politik, menduduki posisi strategis di kepengurusan partai politik. Paling penting kata dia, jika terpilih menjadi

wakil rakyat memiliki kapasitas memperjuangkan hak perempuan melalui produk hukum maupun program aspirasi. “Kita berharap ada kemitraan nantinya melalui kebijakan menghasilkan produk hukum,” tandasnya. Tujuan lain dari pendidikan politik, perempuan harus mampu mengembangkan diri. Dan, mampu membangun ketahanan keluarga. Sehingga, melahirkan anak – anak berkualitas. Kedepan, dengan pendidikan politik para wakil rakyat mampu membangun kemitraan guna meningkatkan kapasitas perempuan pada jabatan publik dan politik. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

PENDIDIKAN POLITIK - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany (duduk di tengah baju kuning) memberikan penjelasan saat sosialisasikan peningkatan peran perempuan bidang politik dan jabatan publik di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Jumat (1/3) pekan kemarin.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

Halaman 3

Gapensi Harap Keberpihakan Gubernur Tak Sebatas Wacana (Suara NTB/Penrem)

Paparan Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramadhani dalam rapat bersama Bulog dan Mitra terkait Sergap.

TNI Dukung Bulog Maksimalkan Capaian Sergap Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mempercepat penyerapan gabah petani, Bulog menggelar rapat percepatan Sergap dalam rangka Akselerasi Sergap Februari-Maret 2019. Pertemuan Sabtu (2/3) sekaligus penandatanganan Bulog dengan Mitra Bulog bersama Tim Sergap BKP Kementan, dihadiri Danrem 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han. Pada kesempatan tersebut, Kabulog Divre NTB menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan akselerasi Sergab dengan mengoptimalkan harga gabah. Ia meminta dukungan para mitra Bulog, sehingga mulai Senin awal bulan, ada barang yang masuk ke gudang. Baik gabah maupun beras dengan harapan target yang harus dipenuhi pada Januari-Maret sebesar 30 ribu ton tercapai. Sementara BKP Kementan Sudirman Maman menjelaskan, secara nasional, pada akhir Maret sekitar 1,4 Juta Ton gabah harus dihasilkan dari mitra di lapangan. Sehingga pada saat terjadi paceklik dan tidak bisa panen, Bulog masih bisa handle pangan dengan tidak mengambil keuntungan dari masyarakat. “Kami meminta TNI untuk bekerjasama dan berkomitmen membantu Bulog meningkatkan produksi pangan karena dari 12 provinsi yang ada, NTB masuk ke dalam peringkat yang terbilang menurun,” kata Sudirman Maman. Sedangkan Danrem 162/WB dalam sambutannya menyampaikan berdasarkan MoU Kementan dengan Panglima TNI, kami akan terus mendukung program-program dari Kementrian Pertanian khususnya percepatan Sergap oleh Bulog. “Mitra kerja Bulog merupakan pahlawan bagi kami, namun kinerja dari rekan-rekan Mintra Bulog masih dalam tingkat penilaian. Insya Allah kedepan kami akan undang ke Korem bersama kelompok petani (Poktan) untuk membahas permasalahan yang ada sehingga kita bersama-sama bisa menemukan solusi yang tepat dan tidak merugikan salah satu pihak,” terang Danrem. Tanpa adanya suplai dari mitra kerja, lanjutnya, mustahil Bulog bisa berhasil memenuhi target Sergab yang sudah ditetapkan dari Kementan. Target bulog bukan untuk mencari keuntungan, namun bulog hanya memberikan harga standar untuk gabah ataupun beras. Rapat yang juga dihadiri perwakilan masingmasing Kodim se Pulau Lombok, diakhiri dengan sesi dengar pendapat dari para mitra kerja Bulog dan Gapoktan. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dikenal sangat peduli terhadap kearifan lokal. Salah satunya sangat memperhatikan masyarakat konstruksi agar benarbenar diberdayakan dalam seluruh proses pembangunan di provinsi ini. Dalam setiap kesempatan, Dr. Zul selalu berpesan kepada stakeholder agar proyekproyek fisik yang dilaksanakan di daerah dapat melibatkan kontraktor lokal di dalamnya. Keberpihakan orang nomor satu ini mendapat apresiasi langsung dari kalangan masyarakat konstruksi di Kabupaten Lombok Barat. ‘’Memang demikianlah seharusnya pemimpin daerah,’’ kata Ketua Gapensi Lombok Barat, H. Salman, SH. Semangat Gubernur ini diharapkan dapat diimplementasikan. Tidak cukup hanya meminta stakeholders melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dalam proses pembangunan. Salah satu bukti konkret yang diharapkannya, agar lembaga di bawah koor-

dinasinya diisi oleh orang-orang yang professional dan pro terhadap kontraktor lokal. Terutama yang disebut di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ia menyebut soal beratnya keterlibatan kontraktor lokal dalam pembangunan di daerahnya. Meski sistem tender proyek telah menggunakan seleksi online, menurutnya tidak ada jaminan bersih dari “permainan”. “Saya lihat yang mau masuk di ULP juga dari kabupaten/ kota yang menginginkan lahan yang lebih luas. Seharusnya Pak Gubernur betul-betul memilih dan menempatkan orang-orang yang profesional dan peduli terhadap pengusaha lokal,” ungkap pengacara ini. Buktinya, tidak sedikit proyek pemerintah yang dikerjakan oleh kontraktor luar.

Padahal, dari sisi kapasitas dan kualitas, tak kalah dengan kontraktor lokal. Soal pekerjaan dan tanggung jawab, ia juga mengatakan boleh dibandingkan. Gubernur diharapkan melakukan pembenahan di lembaga ini, agar semangat gubernur sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kontraktor luar tak sepenuhnya dijamin. Mengapa demikian? H. Salman mengemukakan beberapa tipe kontraktor. Kontraktor papan nama, yang hanya bermodal plang, kontraktor politik yang tiba-tiba muncul atas suksesinya mendukung pemimpin dalam kontetasi politik. Kemudian kontraktor abal-abal yang juga muncul karena posisi keluarga dan handai tolannya mengisi jaba-

tan strategis di pemerintah. “Mereka inilah yang banyak muncul. Ikut tender dan meminjam bendera. Padahal mereka tidak punya kemampuan apa-apa, SDM tidak ada, modal juga tidak punya,” kata H. Salman. Itulah yang diharakan Gubernur benar-benar menempatkan orang yang profesional dan proses tender yang profesional agar yang bekerja melaksanakan proyek adalah mereka yang benarbenar menjadi kontraktor. Di Provinsi NTB, lebih dari 1.000 jumlah kontraktor yang tercatat. Dari jumlah itu, H. Salman menyebut hanya 10 persen yang benar-benar kontraktor. Memiliki kantor, alat, SDM, perusahaan tetap. Karena itu, selain menempatkan orang-orang yang professional di layanan pengadaan, H. Salman juga mengharapkan pemimpin daerah menggandeng secara nyata para kontraktor lokal. “Kita duduk bersama. Kita

(Suara NTB/bul)

H. Salman bahas apa yang dibutuhkan pemerintah dan apa yang kita inginkan jika benar-benar kontraktor lokal mau dilibatkan. Kita bersatu, solid dan saling mendukung agar konsep pemberdayaan itu benarbenar terlaksana,” demikian H. Salman. (bul)

Prioritas Hilirisasi Kelautan Perikanan

Dari Pindang, Garam, hingga Terasi Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tahun 2019 ini merencanakan sejumlah program untuk memperkuat industrialisasi yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Sektor kelautan dan perikanan adalah sektor unggulan di NTB. Sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, luas laut NTB adalah 29.159 km2, bentang pantai sepanjang 2.333 km dan jumlah pulau - pulau (Suara NTB/bul) kecil sebanyak 278 buah L. Hamdi yang sangat potensial untuk pengembangan usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, energi kelautan dan jasa-jasa lingkungan kelautan. Atas dasar hal ini maka, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan melalui pemanfaatan sumberdaya yang kita miliki secara optimal dan lestari, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk, serta diharapkan meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah dan nasional. Ada lima program perioritas dari hulu ke hilir yang direncanakan dilaksanakan tahun ini. Diantaranya untuk hilirisasi yakni pemanfaatan bahan baku mentah perikanan tangkap menjadi produk perikanan. Sebanyak 10 Unit Pengolahan Ikan (UPI) akan dihidupkan. Ditambah 1 UPI yang didukung penuh oleh FAO (Food and Agriculture Organization). “1 UPI yang jadi pilot project di Lombok Utara, didukung penuh oleh FAO. Setelahnya akan kita kembangkan 10 UPI lainnya di NTB,” kata kepala dinas. Sarana prasarana UPI didukung penuh. Ikan-ikan hasil tangkapan dilakukan pengolahan. Misalnya menjadi abon ikan, yang kemudian dikemas. Kualitas rasa dan kemasan akan difasilitasi hingga sesuai SNI. Lalu untuk garam, terdapat 9.000 hektar potensi tambak garam. Yang baru dioptimalkan pemanfaatannya hanya 2.300 hektar. Untuk melakukan industrialisasi garam ini, terlebih dahulu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. Rencana produksi garam tahun ini mencapai 185.000 ton yang didukung APBD dan APBN. Teknologi produksi garam yang akan diterapkan adalah sistim gio isolator. Dimana tahapan produksi di tambak dibagi menjadi tiga. Pertama, disediakannya lahan tandon untuk menampung air laut sebelum menjadi garam. Kedua didesain lahan ulir (zig-zag) untuk pengendapan zat-zat lain yang ikut tercapur di air laut. Ketiga, tahap terakhir di mana lahan produksi garam di lapisi gio isolator untuk mempercepat proses menjadi garam dan meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan. “Dengan teknologi ini, target minimal NACLnya menjadi 90 persen. Sebelumnya 80-an persen,” jelas L. Hamdi. Lalu perioritas lainnya adalah produksi terasi. Dimana, hasil ikan cukup melimpah. Sayangnya, tidak diikuti dengan produksi turunan yang juga melimpah. Dalam hal ini, kepala dinas menginginkan produksi terasi dapat ditingkatkan di tengah tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan produksi dalam daerah. Akibatnya, tak jarang terasi dari luar yang masuk untuk mengisi kebutuhan dimaksud. Di NTB telah beroperasi Bali Seafood Indonesia (BSI). Perusahaan pemilet ikan-ikan ekspor hasil tangkapan. Diantaranya, tuna, kakap, krapu. Sebab yang diambil hanya daging intinya, PT. BSI tak banyak memanfaatkan kepala ikan yang telah diproses. “Kepala-kepala ikan ini bisa dijadikan terasi. Sebelumnya, hanya mengandalkan udang jadi bahan baku terasi,” katanya. Ada tiga sentra produksi terasi yang akan difasilitasi kemudahan bahan bakunya. Di Sumbawa, di Dompu dan di Jerowaru Lombok Timur. Dengan memfasilitasi kemudahan mendapatkan bahan baku, diharapkan kebutuhan terasi berkualitas di dalam daerah dapat dipenuhi secara mandiri. (bul)

(Suara NTB/dok)

GAGALKAN - Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi dan tim saat menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp650 juta baru-baru ini. Penggagalan penyelundupan sekaligus dengan pelepasliaran kembali

Lebih Rp10 Miliar Penyelundupan Benih Lobster Digagalkan Mataram (Suara NTB) Aktivitas pengiriman benih lobster secara ilegal masih marak terjadi. Kendati pemerintah dengan tegas meminta penangkapan, apalagi pengiriman benih lobster dihentikan bila ukuran di bawah yang diperbolehkan. Dalam sepekan kemarin, setidaknya, dua kali digagalkan penyelundupan benih lobster melalui jalur penyeberangan laut. Pertama pada 27 Februari 2019 sebanyak 10.250 ekor, dengan nilai Rp1,5 miliar lebih. Lalu pada Minggu 2 Maret 2019, kembali tim gabungan dari Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram, bersama KP3 Pelabuhan Lembar kembali menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster sebanyak 3.250 ekor dengan pelaku asal Lombok Tengah. Nilainya Rp650 juta.

Penggagalan upaya penyelundupan ini, sekaligus dengan dilepasliarkannya kembali barang bukti di Pantai Kadinan, Lombok Barat oleh BKIPM Mataram dan tim. Sementara pada 2018 lalu, empat pelanggaran ditangani, dengan total nilai kerugian mencapai Rp9 miliaran. Total selama 2018-2019, nilai penyelundupan benih lobster yang digagalkan mencapai lebih dari Rp10 miliar. Kepala BKIPM Mataram menyebut maraknya aktivitas penyelundupan ini ditengarai karena masih bagusnya harga dan tingginya permintaan. Kendati demikian, Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi menyebut akan terus memperketat pengawasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan risiko dan ancaman hukuman yang dihadapi bila tetap melakukan

penangkapan dan pengiriman benih lobster secara ilegal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/3) kemarin mengemukakan beberapa alasan mengapa penyelundupan benih lobster masih saja terjadi. Pertama, benih lobster adalah komoditas kelautan yang terbilang mahal. Harganya di negara tujuan ekspor mencapai Rp150.000 sampai Rp200.000/ ekor yang masih berbentuk bening. Keduanya, benih lobster ini cukup mudah diperoleh. Terutama di kawasan selatan Pulau Lombok. Ketiga, cara penangkapannya juga tak membutuhkan teknologi. Hanya dengan membuat rumah-rumahan, atau yang biasanya disebut pocong oleh nelayan penangkap. Bahannya hanya menggunakan

kertas semen yang dilipat. Kemudian dilepas begitu saja tanpa harus dijaga. Dalam waktu tertentu kemudian diangkat. Keempat, pasarnya menunggu. Tanpa harus bersusah-susah memasarkannya. “Itulah yang membuat orang harus nekat melakukan pelanggaran. Dan harganya cukup mahal,” kata kepala dinas. Dinas Kelautan dan Perikanan, kata L. Hamdi, pada prinsipnya tetap melakukan langkah pencegahan dan penindakan, bersama aparat lainnya. Diantaranya, dengan sosialisasi tentang keterancaman populasi benih lobster bila terusterus di eksploitasi. Dan dapat merugikan masyarakat. Kemudian edukasi risiko hukum yang menunggu. Lalu pencegahan dengan patroli rutin bersama tim gabungan lainnya. “Kita masih main kucing-

kucingan. Saat dilakukan patroli, yang kita cari ndak ada. Barang bukti dan orangnya. Kemungkinan saat pergi, baru kegiatan penangkapannya dilanjutkan,” imbuhnya. Kendati demikian, meski ditangkap, nelayan sesuai undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, ia hanya dikenakan sanksi berupa denda. Beda halnya dengan pengepul, ketika ditemukan melakukan pelanggaran Permen KP ini, sanksinya denda, serta penjara. Dalam hal pengawasan ini, ia juga menyebut tidak bisa dilakukan hanya oleh petugas. Masyarakat harus turut serta menjaga lestarinya potensi kelautan perikanan di daerahnya. Serta mengawasi pemanfaatannya secara bijak agar ia berkelanjutan. Peran Pokmaswas di masing-masing daerah juga sangat diharapkan. (bul)

Konsultan Lokal Minta Berpartisipasi Rancang KEK Mandalika

(Suara NTB/bul)

H. Hasmudin Mataram (Suara NTB) Konsultan lokal mengharapkan mereka tak menjadi penonton atas mega proyek yang ada di daerahnya. Kepada otoritas, konsultan lokal menaruh harapan agar memberi ruang bagi konsultan berpartisipasi merancang pem-

bangunan. Terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. KEK Mandalika adalah mega proyek yang dilaksanakan jangka panjang. Proyek fisik telah berjalan beberapa waktu terakhir. KEK Mandalika juga sedang progresif pembangunannya. Menyusul, akan dilaksanakannya gelaran MotoGP di sana pada 2021 mendatang. DORNA, sebagai penyelenggara MotoGP telah menunjuk Indonesia, dan Lombok sebagai tuan rumah. Kaitannya dengan itu, proses pembangunan fisik dikebut oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola KEK Mandalika. “Kita sangat berharap di Mandalika bisa juga melibatkan konsultan-konsultan lokal. Tentu sesuai keahlian dan porsinya,” kata Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB, H. Hasmudin. Harapan dapat dilibatkan pada titik – titik rancang yang

bisa dilakukan dengan pertimbangan tak seluruhnya rancangan konstruksi bangun di KEK Mandalika menggunakan teknologi tinggi. NTB, sambung H. Hasmudin, memiliki banyak stok tenaga-tenaga ahli. Dari tenaga ahli utama, madya. Hanya saja tinggal mereka diberikan kesempatan. “Daripada mendatangkan tenaga dari luar yang costnya lebih tinggi. Jadi kita berharap. Soal kemampuan, sudah oke, mau desain seperti apa kita juga bisa,” imbuhnya. Sebelumnya, Inkindo NTB, kata H. Hasmudin telah melakukan audiensi dengan pihak ITDC. Inkindo juga memberikan billing rate serta profil masing-masing perusahaan konsultan di daerah ini. Sampai sekarang, belum ada respon dari komunikasi yang dibangunnya itu. Inkindo NTB tak berharap banyak anggotanya menjadi pemain utama dalam merancang KEK Mandalika. Masih ada ruang, setidaknya perusa-

haan-perusahaan yang dilibatkan oleh ITDC membagi kontraknya (sub kontrak) kepada konsultan-konsultan yang ada di NTB. Harapannya, agar sama-sama menguntungkan dan konsultan lokal dapat ikut menikmati kue pembangunan yang ada di daerahnya. “Survey, mengukur, desaindesain biasa kan banyak di sana, dan kami masih bisa,” tambah H. Hasmudin. Tidak saja keuntungan yang diharapkan melulu soal pendapatan. Tetapi lebih besar kebermanfaatannya dari itu adalah transfer teknologi dan pengetahuan kepada konsultan lokal agar berkembang dan lebih berdaya saing. Karena itu, perlu juga kebijakan daerah mendorong pemilik proyek memperhatikan kearifan lokal. Terpisah, Direktur Konstruksi dan Operasional ITDC, N Wirawan, menyebut dalam pembangunan KEK Mandalika telah melibatkan seluruh anggota Inkindo. Sistem pen-

gadaan juga dilakukan cukup terbuka lewat website. Artinya, siapapun dan dimanapun perusahaan konsultannya boleh mengikuti tender. Anggota-anggota Inkindo yang terlibat seperti yang tertera dalam catatan ITDC diantaranya, Desain Masjid : BITA - dari Bandung, MK Masjid : Ciriajasa. Konsultan PM Pullman : Ciriajasa, Konsultan MK Pullman : Nusa Pratama, Konsultan QS : Korra Antar Buana, Konsultan struktur Pullman : Perencana Jaya. Konsultan ME Pullman : Perencana Jaya, Konsultan Signage Pullman : Bentuk, Konsultan ID Pullman : Kuadratura, Konsultan Kitchen : Penta, Konsulran lighthing : Klasen, Konsultan Club Med : BITA. MK Jalan : Prosys, Paramaloka. MK Paket NIA : Parama-Yodya KSO. MK UMKM : Kuantan dan Desain UMKM : Viscon. “Semua anggota Inkindo,” demikian Wirawan. (bul)

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dukung NTB ”Zero Waste” Bidik Kawasan Tampah Boleq KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah membidik terbitnya sertifikat hak milik (SHM) di kawasan Tampah Boleq Kecamatan Jerowaru. Tindakan tersebut terkait lahan Tampah Boleq merupakan kawasan publik yang semestinya tidak boleh diterbitkan sertifikat, terlebih dalam bentuk SHM. “Saat ini kita sedang melakukan menghimpun data dan keterangan,”ujar Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (3/3). Untuk itu, ujarnya, diharapkan secepatnya ka(Suara NTB/yon) sus ini dapat selesai, kareTri Cahyo Hananto na di dalam melakukan penelitian membutuhkan keterangan berbagai pihak, baik tertulis maupun keterangan tambahan mengingat pensertifikatan lahan Tampah Boleq dilakukan sekitar tahun 2002. Apabila memenuhi unsur pidana, maka kasus dugaan penerbitan sertifikat di kawasan Tampah Boleq ini berlanjut. Kajari mengatakan, kawasan Tampah Boleq merupakan tanah publik. Namun di perjalanannya muncul sertifikat hak milik (SHM). Inilah yang menjadi temuan untuk kemudian ditelusuri asal muasal diterbitkan sertifikat itu yang dipegang oleh PT. Temada. “Ini inisiatif dari Kejaksaan untuk mengusut kasus ini. Saat ini kita masih dalam puldata dan pulbaket, satu minggu ini berjalan,” terang Kajari. Untuk mempercepat penanganan kasus ini, Kajari berharap bagi masyarakat yang mengetahui secara detail terkait kawasan itu untuk memberikan keterangan dan buktibukti. “Kita masih menghimpun dari para pejabat, masyarakat yang ingin mengetahui persis terkait kawasan ini. Tanah publik kok bisa menjadi hak milik?” tanyanya. (yon)

Desa Diminta Dukung Revitalisasi Posyandu Selong (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada seluruh kepala desa untuk mendukung upaya revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu disebut menjadi salah satu tenaga yang sangat penting. Keberadaan posyandu harus diperhatikan. Pesan moril Wabup insentif kader Posyandu Rp 150 ribu perbulan. Hal ini dipesankan Wakil Gubernur NTB saat bertemu dengan para kepala desa di Selong, Senin (4/3) kemarin.Wagub berharap kepada seluruh Kepala Desa dan aparatnya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa posyandu itu sangat penting untuk mengontrol kesehatan. Peranan kader-kader posyandu ini bisa menjadi tenag terdepan yang melakukan pengawasan bagi ibu hamil dan anak-anak. Diketahui, secara tidak langsung para posyandu dapat membantu menyelesaikan masalah mengenai kesehatan. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy yang juga hadir dalam pertemuan tersebut langsung meminta seluruh kepala desa untuk mengalokasikan dana minimal Rp 150 ribu insentif kepada para kader Posyandu. Dipertanyakan Bupati masih banyak kepala desa yang hanya memberikan insentif Rp 50 ribu perbulan. “Yang masih seket ribu, siapa angkat tangan?” tanya Bupati. Tolong, kata Bupati kepala desa yang masih memberikan honor kader posyandu Rp 50 ribu untuk disepakati kenaikannya. Alangkah bagusnya, kata Bupati kalau ditingkatkan insentifnya minimal Rp 150 ribu. Bagus, sambungnya kalau menggunakan pola maksimal Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu perbulan. Bupati Lotim mengucapkan kembali janjinya akan memberikan hadiah umroh bagi kepala desa yang berhasil menurunkan stunting. Ia berharap Kepala Desa dapat memberikan laporan kepadanya tentang masalah gizi buruk dan lainnya yang ada di desa masing-masing. Bupai Sukiman berharap, seluruh kepala desa dan aparatnya lebih sering untuk turun ke tengah-tengah masyarakat.Lihat langsung kondisi masyarakat. Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik yang dikonfirmasi mengatakan soal insentif kader-kader posyandu saat ini kewenangan penganggarannya bisa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Yakni bidang pemberdayaan masyarakat desa. Diyakinkan seluruh kepala desa bukanlah tidak mau menganggarkan, namun karena dulunya tidak ada alokasi anggaran. Saat ini, guna mendukung program revitalisasi posyandu yang digerakkan pemerinath provinsi diperlukan adanya tambahan insentif sebagai penyemangat kerja para kader postandu. “Percuma memang kalau tidak ada anggarannya, berikan insentif tambahan agar bisa lebih semangat,” ucap Juaini. Bagi Kepala Desa yang belum menetapkan besaran insentif Rp 150 ribu perbulan, dipersilahkan bisa menyesuaikan pada APBDes perubahan 2019. Penuturan Kadis PMD Lotim, sudah ada desa juga di Lotim yang berani memberikan Rp 250 ribu insentif untuk para kader. (rus)

Lotim, Satu Desa Satu TPS Selong (Suara NTB) Dalam rangka mendukung program Pemprov NTB, yakni NTB Zero Waste, di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah diprogramkan satu desa satu Tempat Pengelolaan Sampah (TPS). Senin (4/3) kemarin, seluruh kepala desa di Lotim ini dikumpulkan membahas masalah sampah. Hadir Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., dan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy. Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, menjelaskan, kunci penanganan sampah adalah pada kesadaran, bukan pada masalah anggaran. Semua masalah termasuk persampahan ini bisa diselesaikan dari desa. Mulai dari pemisahan jenis sampah yang dilakukan dari masyarakat desa dan dusun-dusun. “Saya sangat optimis dengan Lotim tentang kebersihan ini,” terang wagub. Menurutnya, tidak ada yang tidak bisa jika semua sudah mulai berbuat dan bekerjasama. Dana Desa diketahui sudah sangat besar. Para kepala desa diharapkan bisa berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Tidak saja dalam penanganan sampah, termasuk penanganan fokus lainnya seperti kesehatan dan pendidikan, masalah stunting dan angka putus sekolah serta masalah lainnya. Wagub meminta kepala desa bisa bergerak langsung memberikan penyadaran kepada masyarakatnya dan tidak harus menunggu angga-

ran baru bisa jalan dan bekerja. Para kepala desa dipersilakan melakukan terobosanterobosan terbaik mengenai sampah. Mulai dari media sosial. Sampah jika ditangani dengan baik akan menghasilkan uang. “Sampah dapat menghasilkan uang, kalau kita lebih kreatif,” pesannya. Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, menyampaikan, tahun 2019 ada 14 kepala desa akan mendapatkan bantuan pengelolaan sampah dari pusat. Ia berharap kepada kepala desa selain melakukan sosialisasi, lakukan juga jemput bola dan lakukan koordinasi. “Siapa yang berbuat, maka kami dari pemerintah daerah akan memberikan reward,” janji bupati. Bupati mengajak para kepala desa bangkitkan semangat. Diingatkan jangan hanya berharap bantuan dari pemerintah daerah saja. Pemerintah daerah tingkat kabupaten ini sebutnya hanya fasilitator. Sesuai visi dan misi Bupati, satu desa satu TPS ini akan di-

H. Rusdi

jadikan prioritas tahun 2020. Tahun 2019, Lotim masih fokus pada infrastruktur, masalah stunting. Lima tahun ke depan, sedikit demi sedikit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim yang saat ini pada posisi ke delapan, bisa dinaikan 2 digit. “Tentu ini tidak mudah, harapnya masyarakat dapat mengambil peran dan berpartisipasi bersama-sama dalam upaya mengatasi hal tersebut,” ungkap Sukiman. Pengelolaan sampah ini sudah coba dibuktikan Kepala

Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia. Kepala Desa Dasan Lekong, L.M Rajabul Akbar menyampaikankerusakan di muka bumi adalah ulah tangan manusia sendiri. Ini menjadikan dasar bahwa kebersihan ini adalah sebagian dari ibadah. Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaluddin telah membuktikan sampah bisa menghasilkan uang besar. Dari sampah bisa menjadi sapi. Dari sampah bisa menjadi motor. Dari sampah bisa menjadi

barang-barang bernilai. Keresek yang tak bernilai bisa laku dijual Rp 600 ribu. Bekas bungkus semen yang tak bernilai bisa dihargakan Rp1,2 juta setelah diolah. Banyak lagi hasil kreasi dari sampah yang ketika dilihat menjijikan, namun setelah diiolah akan menjadi barang yang sangat bernilai. Syawal pun mengaku siap diajak bermitra oleh para kepala desa di Lotim. Dukung bank sampah melalui Badan Usaha Milik Desa. (rus)

KLU dan Trengganu Sepakat MoU Tenaga Perawat Tanjung (Suara NTB) Kunjungan delegasi Kerajaan Trengganu Malaysia ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), berakhir dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara kedua pihak. MoU kali ini lebih spesifik kepada penyediaan lapangan kerja profesional khususnya tenaga keperawatan bagi putra putri Lombok Utara untuk bisa diterima di wilayah Trengganu, Malaysia. MoU itu sendiri berlangsung di hari libur, Minggu (3/3) lalu, di Condotel Amarsvati, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Hal itu melihat padatnya agenda rombongan Trengganu di Lombok Utara, sejak kedatangannya pada Jumat (1/3). MoU antara kedua pihak, dihadiri langsung Bupati Lombok Utara, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., Ketua DPRD Lombok Utara H. Burhan M. Nur, SH, para Asisten, Kepala OPD Lingkup Pemda KLU dan tamu perwakilan dari Kerajaan Negeri Terengganu. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., memberi apresiasi atas kerjasama yang telah dijalin dengan delegasi Malaysia itu. Lombok Utara senantiasa membuka ruang kerjasama dengan pemerintah dalam dan luar negeri, hingga investor. Tujuannya semata untuk mengembangkan potensi daerah yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. MoU yang lebih dikhususkan pada tenaga perawat kali ini, menurut dia, akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tahap awal, Pemda akan membuka kran seleksi calon tenaga kerja perawat untuk dipekerjakan di Trengganu. Lombok Utara mempunyai tenaga kerja perawat yang cukup

banyak. Minimnya kesempatan kerja di daerah menjadikan sebagian para perawat tidak terserap dengan baik. “Kita bina kerja sama agar tetap ada kehangatan didalamnya dan komunikasi tak terputus sampai di sini. Kami dari Lombok Utara sudah berikhtiar, menyambut dan melayani dato’-dato’ tetapi sebagai manusia tentu ada kekurangan. Untuk itu atas nama Pemerintah Daerah kami minta maaf,” pungkas bupati mengakhiri sambutannya. Kesempatan yang sama, Delegasi Trengganu, Dato’ Tengku Hassan Tengku Omar mengamini, MoU yang telah ditandatangani perlu ditindaklanjuti. Pihaknya sendiri berkomitmen, kehadirannya di KLU diharapkan memberi warna baru bagi potensi kerjasama yang menguntungkan bagi masyarakat di Lombok Utara dan Trengganu. Kehadiran Trengganu di Malaysia dihajatkan pula untuk membantu, berpartisipasi memb a n g u n kembali Lombok Utara pascagempa 2018 lalu. Bahkan,

Kelola Sampah, Gili Air Dijatah Rp1 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH PKP) masih berjuang menjemput anggaran Pengelolaan sampah berbasis 3R, Reduce, Reuse dan Recycle. Setidaknya pada APBN 2019 ini, Kementerian menjanjikan dana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R masing-masing lebih dari Rp 1 miliar untuk dua lokasi di Lomb o k Utara.

(Suara NTB/rus)

BAHAS SAMPAH - Wakil Gubernur NTB, Hj. Siiti Rohmi Djalilah bersama Bupati Lotim. H. M. Sukiman Azmy membahas masalah sampah dalam mewujudkan program zero waste.

Kepala Dinas LH PKP KLU, H. Rusdi, ST. MM., Senin (4/3) mengungkapkan pengadaan lahan di Gili Meno dan Gili Air tahun 2017 lalu dihajatkan untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan wisata. Pemda terlebih dahulu mempersiapkan lahan untuk meyakinkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah terpadu. “Tanah itu kan baru kita peroleh, nah masyarakat inginnya dibantu pengelolaan sampah seperti di Gili Trawangan, yakni mengolah secara terpadu,” ujar Rusdi. Dijelaskan, selepas sertifikat tanah Gili Air dan Gili Meno berproses, pihaknya langsung mengajukan proposal bantuan pembangunan TPST berbasis 3R. Sampah di pulau, nantinya akan dikumpulkan, diolah di tempat sebagai pupuk, serta residunya akan diangkut ke daratan. Dalam proses permohonan bantuan itu, Rusdi mengakui Satker Penyehatan Lingkungan dan Permukiman telah menjanjikan anggaran masing-masing Rp1 miliar lebih untuk dua lokasi. Dinas LH sendiri, kemungkinan besarnya akan mengarahkan anggaran tersebut di Gili Air dan di daratan Lombok Utara. Analisa Rusd i , wa-

laupun Gili Meno sudah memiliki areal, namun pembangunan TPST 3R tidak terlalu mendesak. Pasalnya masyarakat setempat sudah bisa mengelola sampah melalui gotong royong mingguan yang selama ini diterapkan. Sebaliknya di Gili Air, masyarakat sejatinya menginginkan agar pengelolaan sampah dilakukan persis sama dengan di Gili Trawangan. “Memang awalnya mereka menolak, karena anggapan TPST di Gili Air akan menjadi lokasi penumpukan sampah. Padahal tidak, di sana hanya dikumpulkan sementara dan langsung diolah. Masyarakat akan kita yakinkan, dengan terlebih dahulu melihat proses di Gili Trawangan sebagai referensi,” paparnya. Kepala Dinas LH KLU menyambung, salah satu sumber dana akan dialokasikan untuk mendukung pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis 3R di wilayah darat. Tempat pengolahan ini akan menjadi percontohan bagi masyarakat agar lebih memahami bagaimana mengendalikan sampah, dari memilah, mengolah dan memanfaatkan residunya. Rusdi melihat, persoalan sampah harus ditanggulangi secara bersama antara masyarakat, lembaga swadaya, pengusaha dan pemerintah daerah. Betapa tidak, produksi sampah di masyarakat terjadi setiap hari. Butuh penyadaran dan pemahaman agar pengelolaan sampah bisa dimulai dari kalangan rumah tangga. (ari)

usai melihat potensi yang ada, Dari Tengku Hassan meyakini Lombok Utara bisa bangkit lebih cepat. Dato Tengku Hassan menambahkan, pihaknya ikut berpikir bagaimana nanti bisa membantu Lombok untuk Bangkit baik secara fisik, lebih - lebih secara ekonomi. Melalui kerjasama yang melibatkan Pemda KLU, Kadin Lombok Utara, Kerajaan Negeri Terengganu, serta GPIMT Malaysia, diharapkan proses recovery pascagempa berjalan lebih baik bagi masyarakat. (ari)

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan perwakilan Kerajaan Trengganu Malaysia menandatangani MoU penyediaan tenaga perawat profesional untuk putra-putri KLU ke Trengganu.

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sampah Rusak Citra Pariwisata di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sampah dinilai merusak citra Lombok umumnya dan Lombok Barat (Lobar) khususnya sebagai daerah tujuan wisata, pasalnya sampah ini sangat mengganggu para pengunjung di lokasi wisata. Banyak wisatawan takut mempromosikan atau mengajak rekan-rekannya berkunjung lokasi wisata di daerah setempat lantaran sampah. Persoalan sampah ini harus segera diatasi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama, sebab dikhawatirkan merusak citra pariwisata dan wisatawan enggan datang lagi ke Lombok. Lizza, wisatawan asing asal Italia mengaku masyarakat di Pulau Lombok dan Lombok Barat khususnya sangat beruntung memiliki wilayah yang memiliki potensi wisata. Alasannya, kenapa datang berkunjung ke sini, karena ada ketertarikan. “Di sini punya pulau indah dengan kekayaan alam, gunung, sawah dan pantai indah, sehingga saya tertarik datang,” pujinya, Senin (4/3). Diakuinya banyak perubahan di pulau ini, bahkan perubahan yang dirasakan sangat cepat dari sisi orangnya yang

tidak bisa dilakukan di Eropa dalam secepat itu. Perubahan yang sangat drastis jelas dia, ketika terjadi bom Bali yang berdampak terhadap Lombok. Sektor pariwisata pun berbenah dan membangun, sehingga perubahan yang nyata dari sisi infrastruktur penunjang, hotel dan lain-lain. Termasuk penataan jalan, kemudian ada dikembangkan daerah yang sebelumnya tidak dikembangkan. Akan tetapi persoalan yang dinilainya sangat krusial belum tertangani maksimal adalah

sampah. “Sampah ini masih jadi persoalan karena kurangnya kesadaran terhadap kebersihan. Pernah saya jalan-jalan melihat ada arak-arakan, kemudian ada sampah di sana. Tidak ada satupun orang memungut sampah itu. Itu salah satu contoh kecil potret kita di sini,”jelas dia. Saat jalan-jalan di lokasi wisata Senggigi, ia mendapati banyak tumpukan sampah. Termasuk saat dirinya snorkeling di kawasan pantai, ia mendapati banyak sampah di bawah laut. Bagi dirinya se-

bagai wisatawan, hal ini sangat menyentuh dan mengganggunya. Masalah sampah ini kata dia menyebar luas sebab dari satu wistawan yang datang akan menyampaikan atau bercerita kepada temannya, sehingga informasi ini tersebar secara berantai. Kondisi ini pula yang menyebabkan dirinya tidak bisa mengarahkan atau mengajak wisatawan lain untuk datang ke Senggigi. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, MEd., tak menampik jika masalah sampah ini menjadi momok di kawasan wisata. Menurut dia, hal ini terjadi karena masalah kesadaran yang kurang, sehingga warga membuang sampah sembarangan. “Saya sangat merinding mendengar pengakuan wisatawan ini. Hal ini perlu jadi bahan berpikir kita bersama. Hal ini jadi tamparan luar biasa bagi kita. Ini merusak citra wisata kita, sebab cerita

dari mulut ke mulut yang bahaya. Sampah ini aib terbesar di daerah kita ini,” aku dia. Kurnain, Ketua Pokdarwis Desa Senggigi mengatakan terkait masalah sampah di Senggigi pihaknya menjadikan sampah ini prioritas. Untuk menangani sampah ini, pihaknya turun gotong-royong setiap hari Jumat. Pihaknya mengundang para turis dan pengusaha serta Dinas LH. Namun beberapa kendala yang mengganjal pihaknya kekurangan kendaraan untuk alat pengangkutan sampah. “Begitu dikumpulkan, namun mobil dinas kebersihan termasuk armada tidak pernah ada yang datang. Jadi anggapan saya. kita berjuang dibawah namun sampah tidak terangkut karena tak mau diangkut oleh dinas,”keluh dia. OPD jelas dia seharusnya mendukung program di desa. Pihaknya juga datang ke seklah untuk mengumpulkan sampah. Pihaknya membuat taman-taman dari sampah

Kuota Pengangkatan P3K Loteng Kemungkinan Bertambah Praya (Suara NTB) Jumlah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bakal diangkat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kemungkinan bakal bertambah. Dari 150 orang menjadi 441 orang sesuai dengan jumlah peserta seleksi P3K yang memenuhi syarat passing grade dari total 753 tenaga honorer kategori dua (K2) yang ikut seleksi penerima P3K yang baru lalu. Namun demikian, keputusan penambahan jumlah tenaga P3K yang akan diangkat tersebut masih menunggu pu(Suara NTB/dok) tusan pemerintah pusat, kareM. Nazili na semua kewenangan terkait pengangkatan tenaga P3K ada di tangan pemerintah pusat. “Soal penambahan kuota pengangkatan P3K ini kita masih menunggu keputusan (pemerintah) pusat. Apakah disetujui atau tidak,” sebut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Senin (4/3). Tapi yang jelas, sehari setelah tes dilakukan pemerintah pusat bersurat ke pemerintah daerah supaya mengajukan usulan formasi yang baru sesuai dengan jumlah peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi passing grade. Atas dasar itulah nanti pemerintah pusat menentukan formasi P3K untuk masing-masing daerah. “Keputusan inilah yang masih kita tunggu,” ujarnya. Kalau jadi ditambah maka jumlah tenaga P3K yang akan diangkat bukan 150 orang seperti rencana awal, tapi 441 orang sesuai hasil seleksi yang ada. Kalau benar ada penambahan, otomatis anggaran yang harus disiapkan oleh Pemkab Loteng untuk mengaji tenaga P3K tersebut ikut bertambah yang otomatis menambah beban daerah, karena anggaran untuk menggaji tenaga P3K semua dibebankan ke pemerintah daerah. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, mau tidak mau pemerintah daerah harus melaksanakan keputusan tersebut. “Perkiraan awal kita sekitar Rp4 miliar lebih. Tapi dengan adanya rencana penambahan kuota tersebut, dari hasil komunikasi dengan TAPD kebutuhan anggaran untuk pengangkatan tenaga P3K ini menjadi sekitar Rp25 miliar,” terangnya. Anggaran tersebut, kemungkinan baru bisa dialokasikan di APBD Perubahan tahun 2019 mendatang, kalau di APBD murni 2019 tidak bisa, karena anggaran sudah berjalan dan pembiayaan pengangkatan tenaga P3K tidak masuk pada perencanaan awal.(kir)

untuk mengurangi penggunaan semen. Pihaknya bahkan menargetkan plastik tidak ada yang masuk Senggigi. Pihaknya memprogramkan penggunaan botol isi ulang. Ketua Pokdarwis Sekotong Barat, Sahnil mengatakan penanganan sampah harus

dialokasikan oleh desa melalui Dana Desa. Desa, kata dia bisa membuat TPS atau TPA dengan cara patungan. Untuk pengangkutan, desa juga bisa sharing untuk mengadakan kendaraan roda tiga. “Para petugas sampahnya diberikan insentif,” jelas dia. (her)

Sopir di Lobar Keluhkan Biaya Izin Trayek

Siap Ikuti Aturan Terbaru PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu sudah melakukan seleksi terhadap ratusan honores eks kategori II yang mendaftar dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019. Terkait kemungkinan adanya perubahan-perubahan aturan dari BKN maupun Kemenpan RB, Pemkab Lotim siap mengikutinya. “Kita di Lotim bagian dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi apapun aturan dan kebijakan pasti kita laksanakan. Tentunya dengan melihat segala aspek dan ketentuan(Suara NTB/yon) ketentuan yang ada,” terang H. Rohman Farly Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/3). Sekda menyebut, porsi kuota P3K Lotim sampai saat ini masih kecil, yakni masih di bawah angka 100 orang. Inipun, katanya, dengan mengikuti proses seleksi dan memprioritaskan pengabdian dari tenaga honorer itu sendiri serta melihat passing grade hasil tes yang menggunakan CAT-UNBK. “Porsi kita masih kecil, di bawah seratus orang. Ketika ada putusan terbaru, tentu akan kita ikuti,” terangnya lagi. Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, mengaku belum menerima menerima hasil final CAT UNBK terhadap 496 orang. Di mana hasilnya akan dikirim dari Kemendikbud ke BKN untuk kemudian ditembuskan ke BKPSDM. “Hasilnya memang sudah keluar, namun yang tandatangan itu proktor dan pengawas sekolah dan kepala sekolah. Kita hanya sebagai pelaksana menyiapkan peserta,”terangnya. Untuk jumlah formasi yang diterima belum pasti. Namun Pemda Lotim sudah mengusulkan sebanyak 73 orang. Itupun dilihat dari sistem passing grade, di antaranya untuk kompetensi teknis, manajerial dan sosial budaya kultural. Passing grade sebanyak 65, dan nilai wawancara minimal 15. Apabila ketika passing grade itu terpenuhi, maka tinggal dilakukan perankingan. Jika salah satu dari tiga kriteria perankingan itu tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak bisa masuk perankingan. Adapun dari 496 pendaftar yang berhak untuk mengikuti proses seleksi dengan kuota yang akan diakomodir sebanyak 73 orang untuk tahap I ini, sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan sebanyak 4 orang, dan tenaga penyuluh sebanyak 9 orang. Pemkab Lotim tidak menganggarkan penerimaan P3K di tahun 2019, karena anggaran sudah berjalan, sementara kebijakan rekrutmen P3K ini baru dikeluarkan oleh presiden. Namun karena itu kebijakan yang harus dilaksanakan, maka harus dilaksanakan. (yon)

(Suara NTB/her)

PERTEMUAN - Eliza wisatawan asing asal Italia bersama Kepala Dispar Ispan Junaidi dan para kades dari 31 desa wisata saat diundang pada pertemuan FTKP, Senin (4/3).

(Suara NTB/her)

MANGRAK - Mesin penyulingan air laut yang mangkrak di Desa Gili Gede Sekotong, akibat mangkraknya mesin ini menghambat pelayanan air bersih bagi ribuan jiwa di desa itu.

Wabup Terpilih Kecewa Dua Mesin Penyuling Air Masih Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Mangkraknya dua mesin penyulingan air laut bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp4,6 miliar di daerah Gili Gede Kecamatan Sekotong mengundang kekecewaan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) terpilih, Hj. Sumiatun. Ketua DPD II Golkar Lobar ini mengaku sangat kecewa dengan mangkraknya dua mesin penyuling air laut tersebut, pasalnya akibat tak berfungsinya mesin penyulingan air ini mengakibatkan 1.000 jiwa lebih masyarakat di desa itu tak bisa terlayani air bersih. “Seingat saya, pada saat saya menjabat Ketua DPRD bersama Bapak Bupati dan kepala dinas saat itu pernah ada bantuan mesin penyulingan air laut menjadi air tawar. Namun yang jadi kendala, sampai saat ini mesin itu belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” akunya akhir pekan kemarin. Menurutnya, bantuan ini mangkraknya akibat kendala teknis dan kurang bertanggungjawabnya masyarakat dalam menjaga dan memelihara bantuan tersebut. Ia sangat mengharapkan masyarakat khususnya wilayah selatan agar apa yang dibantu pemerintah bisa dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saat menjabat Ketua DPRD, ia sering turun langsung ke

masyarakat memberikan bantuan. Namun bantuan yang diberikan itu justru terkadang dijual. Salah satu contoh, kata dia, bantuan sampan dan traktor, namun terkadang dipihak ketigakan (dijual). Ia pun berpesan ketika menyerahkan bantuan agar bantuan yang diberikan jangan dijual. “Kami sering berikan sampan, traktor kadang-kadang dipihakketigakan (dijual, red). Ini yang sangat saya sesalkan. Mohon maaf ini, bukan membela diri atau pemda. Namun saya ingin membangun dan memberdayakan daerah kita,” tegas dia. Di gili Gede juga kata dia, ada kelompok pemuda yang dibantu program pemeliharaan karang. Hal ini disampaikan kata dia, bukan berarti dirinya tak mendukung atau memperhatikan masyarakat. Justru, kata dia, hal ini menjadi dasar dirinya ke depan untuk membantu dan memperhatikan masyarakat setempat. Hanya saja menurut dia, bagaimana membangun daerah manakala masyarakat sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan bantuan yang diberikan pemerintah. Pihaknya berkomitmen memberdayakan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. “Kita ada aturan, tidak bisa semena-mena untuk mengembangkan wilayah kita, tentu kita perlu koordinasi-

kan. Saya dan Pak Bupati, Pak Gubernur dan Ibu Wagub, insya Allah akan selalu siap untuk masyarakat Lobar, “ jelas dia. Warga Gili Gede, Abu Bakar mengeluhkan masyarakat Gili Gede sejak puluhan tahun mengeluhkan tidak adanya air bersih di daerah itu. “Sejak saya lahir sampai sekarang, masalahnya di Gili itu air bersih. Kalau mau dapat air harus beli ke darat (seberang),”keluh dia. Ia sangat berharap Pemda segera menyediakan akses air bersih bagi warga setempat. Bahkan kata dia, kalau pemda butuh lahan untuk menyambung air bersih warga setempat siap menyiapkan lahan. Asalkan, kata dia, pemda mau membantu masyarakat setempat. Menurut dia, air ini menjadi kendala utama sebab persoalan listrik sudah mampu setelah dibangunnya kabel bawah laut ke daerah itu. Diketahui, dua mesin penyulingan air laut senilai masingmasing Rp 2,9 miliar lebih dan Rp1,7 miliar lebih bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Gili Gede tahun 2012-2013 lalu mangkrak, penyebabnya alat pada mesin tersebut mengalami kerusakan. Rata-rata mesin itu hanya beroperasi dua bulan selebihnya setelah itu mesin itu tidak beroperasi. Pemda dalam hal ini yang diharapkan justru kurang mengontrol. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Sopir di Lombok Barat (Lobar) kembali mengeluhkan biaya izin trayek kendaraan umum yang melonjak tajam hingga 50 persen. Sebelumya, saat perizinan dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) biaya untuk perpanjangan izin trayek ini Rp250 ribu, namun naik menjadi Rp 500 ribu per satu unit kendaraan. Selain itu, pemilik kendaraan harus membayar pengurusan Kartu Pengawasan (KPPS) sebesar Rp100 ribu, sehingga pemilik kendaraan harus mengeluarkan biaya Rp600 ribu. Hisam salah seorang sopir dari Gunungsari mengaku, pengurusan izin ini selain agak dipersulit, karena mengurus di dua instansi juga biaya izinnya naik. ”Biayanya naik Rp 500 ribu atau 100 persen per unit kendaraan untuk SK 5 tahun dan KPPS 100 ribu, jadi totalnya mencapai 600 ribu. Kan ini sangat memeratkan kami para sopir,” keluh Hisam akhir pekan kemarin. Kenaikan tarif ini dimulai bulan Februari, sebab Januari lalu masih berlaku tarif lama. Ditambah lagi kata dia pengurusan kartu pengawasan yang diurus di Dishub ditarik Rp 100 ribu per orang. Biaya pengurusan kartu ini juga naik 100 persen, sebab sebelumnya hanya

ditarik Rp 50 ribu per orang. Menanggapi keluhan sopir ini, Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir mengatakan pungutan ini dilaksanakan mengacu pada Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Izin Retribusi Perizinan Tertentu. Sebelumnya, kata dia, tarif yang ditarik oleh Dishub Rp250 ribu tidak sesuai dengan Perda. “Kami bekerja sesuai dengan di Perda, di perda ada tarif angkutan pedesaan itu Rp500 ribu per unit katanya di situ. Namun saat di Dishub tarifnya menggunakan per perusahaan. Tapi dalam perda itu jelas per unit, kan artinya satu kendaraan,” kata dia. Untuk perpanjangan heregistrasi izin trayek biayanya Rp 50 ribu. Sementara itu, Kadis Perhubungan, Ahmad Saihku mengatakan, pihaknya segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DPMPTSP dan Inspektorat terkait hal ini.”Sejauh ini belum kami terima pembayaran retribusi tersebut,” jelas dia. Menurutnya, karena pelayanan ini dialihkan ke DPMPTSP, sehingga menjadi hal baru bagi DPMPTSP, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Ia menambahkan, khusus penarikan retribusi pelayanan pengawasan sebesar Rp 50 ribu tetap melekat di Dinas Perhubungan tidak dialihkan ke DPMPTSP. (her)

Ratusan Jabatan Kepsek di Loteng Lowong Praya (Suara NTB) Mutasi kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terakhir kali dilaksanakan tahun 2016 lalu. Sejak saat itu, mutasi tak pernah digelar kembali. Akibatnya, ratusan jabatan kepsek, baik itu SD dan SMP, kini tengah lowong. Karena banyaknya kepsek yang memasuki masa pensiun ataupun meninggal dunia. “Detailnya saya lupa, tapi hampir sebagian besar sekolah, posisi kepala sekolahnya masih lowong,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazili, S.IP., pada Suara NTB, Senin (4/3) kemarin. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, pemerintah daerah sudah menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) supaya proses belajar mengajar tetap berjalan dan tidak terganggu akibat kekosongan jabatan kepsek. Mengingat banyaknya jabatan kepsek yang lowong tersebut, Pemkab Loteng bulan ini kemungkinan akan menggelar mutasi untuk mengisi jabatan kepsek yang lowong tersebut. Namun soal kapan mutasi akan digelar, itu tergantung

keputusan kepala daerah. Yang jelas, soal draf kepsek yang akan dimutasi sudah siap tinggal dilanjutkan dengan pelantikan oleh kepala daerah. “Draf kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang jabatan kepala sekolahnya masih lowong sudah selesai disusun. Tinggal menunggu kesiapan kepala daerah untuk melantik saja,” imbuhnya. Lebih lanjut, Nazili mengatakan, fokus mutasi kepsek yang akan digelar dalam waktu dekat ini untuk mengisi jabatan yang kosong saja. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang masih ada kepsek kemungkinan tidak akan dimutasi. Tapi tidak menuntup kemungkinan akan ada pergeseran. Tergantung kebutuhan sekolah itu sendiri. Soal Plt kepsek yang sudah cukup lama menjabat, ada kemungkinan akan ditetapkan sebagai kepsek definitif jika memang memenuhi persyaratan yang ada. “Yang diangkat sebagai kepala sekolah jelas yang sudah memenuhi persyaratan. Terlepas apakah dia itu Plt kepala sekolah atau guru biasa,” ujar Nazili. (kir)

Jalan Depan Rumah Wabup Terpilih Rusak

Warga Gerung Tanam Pohon Pisang WARGA Lingkungan Montong Sari Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung melakukan aksi nekat menanam pohon pisang di jalan rusak persis di depan rumah Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun. Aksi ini bentuk protes warga terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki akes jalan tersebut, padahal akses Jalan Soekarno Hatta ini merupakan jalur utama menuju kantor bupati. Setiap hari banyak pejabat yang lalu lalang di jalan tersebut. Para pejabat ini pun dianggap tutup mata dengan kondisi jalan tersebut. Akibat akses jalan rusak tersebut memicu sering terjadi kecelakaan. Warga berharap agar akses jalan ini segera diperbaiki agar tidak mengancam keselamatan warga yang lalu lalang di kawasan itu. Warga Gerung, L. Sunandar

mengatakan kondisi jalan rusak ini hampir terjadi sejak beberapa tahun lalu. Akses jalan yang persis berada di depan kantor PDAM Gerung ini tak disentuh perbaikan, sebab pemda hanya sebatas menambal – sulam jalan yang bolong. “Warga tanam pohon karena kasihan sering terjadi kecelakaan. Warga sering jatuh dari kendaraan dan cidomo akibat jalan rusak itu,” jelas dia. Aksi ini sendiri dilakukan warga pada waktu malam hari, namun pada pagi harinya pohon pisang itu sudah dicabut oleh Satpol PP. Ia sangat berharap kondisi jalan ini menjadi prioritas pemda, sebab khawatir bisa memakan korban jiwa. Lebihlebih, kata dia, jalan ini berada persis di depan rumah wabup terpilih. “Biar pak bupati dan Kadis PU tahu soal kondisi jalan ini, padahal setiap hari mereka (pe-

jabat) lalui jalan ini,” kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, Made Artadhana mengatakan terkait akses jalan Soekarno Hatta menuju ke pendopo bupati sudah ada proses tender di provinsi. Ia belum mengecek kepastian kapan mulai tender dan pengerjaan jalan tersebut, pihaknya perlu koordinasi dengan Dinas PUPR NTB. “Kami segera koordinasikan dengan Dinas PUPR provinsi,” kata Made. Perbaikan akes jalan ini mestinya sampai ke Simpang Empat Masjid Baital Atiq, sebab jalan ini satu kesatuan ruas jalan Soekarno Hatta. Menyangkut kesan bahwa jalan itu jadi proyek tambal sulam dinas PU? Menurutnya memang kondisi pondasi jalan sudah labil sekali, sehingga meskipun ditambal sulam dua

(Suara NTB/ist)

CABUT - Anggota Satpol PP mencabut pohon pisang yang ditanam warga di jalan rusak di depan rumah wabup terpilih, Minggu (3/3) malam. kali setahun tetap saja rusak. Sehingga kata dia, jalan ini memang harus dibongkar ulang bagian bawah (pondasinya). Perihal rencana pembangunan jalan tersebut menjadi jalur dua, Made

mengaku belum ada realisasi sebab terkendala masalah anggaran. Kebijakan ini jelas dia, kembali lagi kendala masalah anggaran, karena jalan ini merupakan jalan provinsi.(her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

Halaman 6

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Kadis Dikbud Sumbawa Buka OSN SD Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, membuka kompetisi Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Sumbawa tahun 2019, di SDN 2 Sumbawa Besar, Senin (4/ 3). OSN tersebut diikuti perwakilan seluruh kecamatan se-Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, H. Sahril, S.Pd ,M.Pd dalam arahannya menyampaikan, investasi sumber daya manusia akan kelihatan dampaknya dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun mendatang. Untuk itu bidang pendidikan menjadi faktor dominan yang akan menentukan arah perubahan ke depan. OSN menjadi salah

satu indikator mutu yang dianut secara nasional pada setiap jenjang pendidikan. Kendati demikian, lanjut H. Syahril, diharapkan agar kompetisi tahun ini dapat diselenggarakan secara sportif. Dengan mengedepankan kejujuran agar diperoleh potret mutu secara orisinil. Kepada para siswa, H. Syahril, berpesan agar mengikuti seleksi ini dengan suasana hati yang menyenangkan dan rileks. Sebab disadari apapun kompetisinya harus mengedepankan atmosfer yang menyenangkan untuk anak. ”Selamat berkompetisi secara sprotif,” pesannya. Sementara itu, Ketua Panitia OSN SD yang juga Kepala Bidang Pembinaan SD, Junaidi S.Pd,M.Pd dalam laporannya menyampaikan, sele-

Minggu Depan, Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pasar Seketeng Dituntaskan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bagian Pertanahan Pemkab Sumbawa terus menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan di Pasar Seketeng demi mempercepat revitalisasi pasar dimaksud. Diperkirakan minggu depan, persoalan lahan akan tuntas. Sebagaimana disampaikan Kabag Pertanahan, Abdul Haris S.Sos, Senin (4/3). Diakuinya memang, masih tersisa satu orang yang belum menerima besaran ganti rugi. Namun, masih terus (Suara NTB/arn) dikomunikasikan dengan Abdul Haris pemilik lahan dimaksud. Kalaupun akhirnya nanti fasilitasi yang dilakukan buntu, maka Pemkab akan menitipkan ganti rugi dimaksud di Pengadilan. Mengingat sampai saat ini juga tidak ada gugatan hukum dari pemilik lahan ataupun bangunan yang dibebaskan. “Kalaupun kita titipkan di Pengadilan, tetap akan kita komunikasikan dengan pemilik lahan. Makanya kita perkirakan bisa tuntas seminggu lagi,” terangnya. Hasil koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah, semua pemilik lahan dan bangunan yang dibebaskan juga diberikan prioritas mendapatkan ruang usaha, sebelum menempatkan pedagang baru, ketika nantinya pembangunan pasar Seketeng sudah rampung. Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, dalam APBD 2019 telah disiapkan anggaran untuk pembebasan lahan pasar Seketeng. Berdasarkan data, ada 30 pemilik yang mesti dibebaskan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang diantaranya, teridentifikasi sebagai pemilik usaha yang membangun di atas tanah Pemkab di dalam lokasi pasar. Yang juga mesti diberikan ganti rugi atas bangunan usaha yang mereka bangun. Tim appraisal melakukan penilaian Desember 2018 lalu, sebelum kejadian kebakaran yang melanda pasar Seketeng. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan lahan pasar Seketeng sesuai hasil apraisal sebesar Rp9,25 Miliar. Namun yang sudah dianggarkan dalam APBD 20189 baru Rp7,5 Miliar. Sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp1,7 Miliar. Untuk itulah, Bagian Pertanahan langsung melakukan revisi anggaran untuk memenuhi total nilai ganti rugi sesuai hasil apraisal. Luas tanah yang mesti dibebaskan hanya 2.233 meter persegi, karena sebagian adalah lahan milik Pemkab yang diatasnya dibangun usaha oleh pemilik usaha. (arn/*)

ksi yang dilaksanakan hari ini adalah Pra tes yang akan memilih 30 orang siswa untuk masing masing mata pelajaran IPA dan Matematika untuk diikutsertakan dalam seleksi tingkat Kabupaten Sumbawa pada 18 Maret 2019 mendatang. Peserta pra tes yang ikut saat ini berjumlah 72 orang tiap mata pelajaran. Terdiri dari perwakilan 24 kecamatan dengan kuota masing masing kecamatan 3 orang per mata pelajaran. Disamping untuk kepentingan seleksi siswa, OSN Kali ini juga dihajatkan untuk pemetaan mutu sebaran prestasi OSN di Kabupaten Sumbawa. Yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pembinaan selanjutnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

BUKA OSN - Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, H. Sahril saat membuka kegiatan OSN SD (foto kiri). Kadis Dikbud dan jajarannya foto bersama para peserta OSN perwakilan kecamatan se-Kabupaten Sumbawa (foto kanan).

Belasan Gawai Diduga Dibawa Mantan Anggota Dewan KSB Taliwang (Suara NTB) Belasan unit fasilitas gawai (gadget) yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menunjang kinerja anggota DPRD periode 20092014 lalu raib. Unit gawai berupa tablet itu sedianya harus dikembalikan kepada pemerintah pasca mereka menjabat karena merupakan aset daerah dengan status pinjam pakai. Tetapi faktanya dari 24 unit yang dibagikan, saat ini hanya terverifikasi 11 unit dalam BAP Pengembalian ke bagian bendahara barang Sekretariat DPRD. Sementara sisanya, sebanyak 13 unit diduga masih berada di tangan mantan anggota DPRD 2009-2014 itu. Sejak berakhirnya masa jabatan para anggota DPRD itu, sebenarnya Pemda KSB melalui Sekretariat DPRD setempat telah meminta untuk mengembalikan seluruh aset pinjam pakai milik pemerintah yang dipegang anggota yang tidak terpilih kembali. Termasuk tablet hasil pengadaan tahun 2011 itu.

Sayangnya, meski hampir setiap tahun ditagih, sejumlah mantan anggota tersebut tak kunjung menyerahkannya. “Kita tetap menagih meminta mengembalikannya. Tapi kan sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari mereka,” cetus Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan, S.Pd kepada wartawan, Senin (4/3). Agus menjelaskan, Sekretariat DPRD sebelumnya sempat melakukan penelusuran terhadap tablet yang belum dikembalikan. Beberapa mantan anggota DRPD mengaku telah menyerahkan atau memindahtangankan kepada anggota terpilih di periode 2014-2019, tetapi tanpa melalui atau sepengetahuan bendahara barang sekretariat. Akibatnya sekretariat kesulitan melacak keberadaan terkini tablet tersebut.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN HIBAH - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menyerahkan hibah tanah dan bangunan Pemkab Sumbawa kepada masyarakat korban banjir Kabupaten Sumbawa Tahun 2006.

(Suara NTB/dok)

Agus Hadnan rugi atau seperti apa penyelesaiannya,” imbuhnya. Untuk diketahui, harga tablet yang diperuntukkan bagi anggota DPRD KSB periode 2009-2014 itu terhitung mahal. Saat pengadaan tahun 2011 lalu, per unit tablet pabrikan Apple jenis iPad itu dihargai sebesar Rp20 juta melalui kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah.(bug)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan aktivitas itu masih tetap Taliwang (Suara NTB)1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Pemkab Sumbawa ada. Penertiban secara pak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Barat,menegaskan untuk sa terhadap PETI yang bera1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tetap melanjutkan penert- da di dalam kota Taliwang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 iban lokasi penambang juga belum bisa dilakukan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 emas illegal (Peti) yang se- Karena dikhawatirkan akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 makin marak terjadi. Ken- menimbul masalah yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dati sudah banyak lubang baru nanti dan berakibat ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Peti dan tempat pemur- pada gangguan Khamtibmas. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nian emas (gelondong) yang Tetapi yang jelas, PETI tetap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sudah ditutup, tapi justru akan ditertibkan karena ha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menjadikan aktivitas itu sil pengecekan lapangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak mati. Malah petugas sudah terlihat dampaknya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Kita sudah bergerak di yang berkewajiban menert1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ibkan PETI seolah-olah Kecamatan Maluk dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hanya dianggap sebatas Sekongkang dan menyusul 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 angin lalu tanpa ada rasa lokasi lain untuk bisa kita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 takut untuk mulai menut- tertibkan juga,” tegasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Kapolres KSB AKBP up aktivitas illegal itu. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Hasil riset yang dilaku- Mustofa SIK.,MH mengata1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan salah satu lembaga ter- kan, hingga saat ini sudah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kait dampak PETI sudah ada sekitar ratusan lubang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mulai memberikan dampak PETI yang sudah mulai di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 terhadap kesehatan teruta- tutup paksa. Selain lubang, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ma bagi anak-anak. Melihat puluhan mata gelondong 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kondisi tersebut, menjadikan juga mulai dikuburkan agar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 rencana penertiban PETI tidak ada lagi yang melaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak akan ada toleransi lagi. kan upaya pengolahan PETI 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Karena yang kita khawatir- ini. Memang lokasi yang per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan jika masalah ini dibiar- tama ditertibkan yakni di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan dampak kerusakannya Maluk dan Sekongkang. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akan semakin parah. Ma- mentara untuk wilayah lain 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kanya kita meminta kepada masih menunggu instruksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 masyarakat KSB mulai kita lanjutan. Karena yang per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tertibkan PETI demi masa lu dikedepankan dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 depan lebih baik lagi, kare- penertiban ini yakni Kondu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 na dampaknya sudah terli- sivitas wilayah. Jangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hat di masyarakat,” ungkap sampai penertiban ini men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Bupati KSB, Dr. Ir. H. W jadikan angka kriminalitas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Musyafirin MM, Kepada di KSB semakin meningkat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan tidak baik nantinya. Suara NTB, Senin (4/3). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Selain itu, dia juga meDia mengatakan, upaya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 penertiban PETI sudah mu- negaskan jika ada angota 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lai dilakukan melalui sosial- yang terlibat terkait PETI 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 isasi kepada masyarakat se- agar segera dilaporkan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 cara luas. Baik itu kepada Baik yang memiliki gelon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 para pemilik gelondong, para dong maupun sebagai pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 penambang PETI di seluruh nambang. Bahkan sanksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 wilayah maupun masyarakat dipecat sebagai Polisi juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 secara umum. Bahkan sudah sudah disiapkan jika dite1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ada beberapa titik yang mu- mukan. “Untuk rencana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lai ditutup di wilayah keca- penertiban lanjutan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 matan Sekongkang yang ter- lokasi lain kita masih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 catat sudah mencapai ratu- menunggu dan kami sudah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 san lubang dan puluhan sangat siap. Saya juga in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mata gelondong. Hal itu sen- gatkan agar anggota tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gaja dilakukan dengan hara- bermain, jika sampai ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pan masyarakat bisa men- laporan masuk, saya tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dukung upaya penertiban itu. akan segan-segan meme1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Tetapi respon fositif dari cat mereka. Karena kita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 masyarakat terkait dampak sudah komit untuk bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 PETI ini masih sangat kecil, memberantas PETI ini,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hal inilah yang mengakibat- tegasnya. (ils) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Penertiban PETI Tetap Dilanjutkan di KSB

Bupati Serahkan Hibah Tanah dan Bangunan Kampung Banjir Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc. menyerahkan Hibah Tanah dan Bangunan Pemkab Sumbawa sejumlah 218 unit. Dengan luas tanah masing-masingsekitar 100 M2/1 are. Sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 414 Tahun 2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan kepada masyarakat korban banjir Kabupaten Sumbawa Tahun 2006. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Kapassari Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir, Senin (4/3) kemarin. Yang dihadiri sejumlah anggta DPRD Sumbawa,Kepala BPKAD, Camat Moyo Hilir, Kepala Desa serta masyarakat setempat. Bupati Sumbawa bahagia dan bangga bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Kampung Banjir yang dulu pernah datang menemuinya di kantor. Dikatakan, sebagai pimpinan daerah dan didukung oleh perangkat kerja yang tanggap dan cermat, janji Bupati untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dipenuhi. Dengan menyerahkan langsung Hibah Pemkab Sumbawa dalam bentuk tanah dan bangunan bagi masyarakat Kampung Banjir. Dijelaskan Bupati, proses panjang telah dilalui oleh pemerintah, dengan mengikuti semua aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga tanah dan bangunan yang diterima masyarakat tersebut sangat aman dan tidak bisa diganggu lagi kepemilikannya. Bupati berpesan agar apa yang telah diraih harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Jangan sampai dijual atau dipindah tangankan. “Hari ini masyarakat Kampung Banjir punya catatan sejarah tersendiri, mendapatkan Hibah dari Pemerintah Daerah, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya dan diatur haknya oleh Undang-Undang,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa, Wirawan, S.Si., MT. dalam laporannya menyampaikan, Hibah ini telahmelalui proses yang panjang, dari sejak 2013 hingga 4 maret 2019, Pemkab melakukan Serah Terima Hibah Tanah dan Bangunan yang telah digunakan selama 12 tahun sejak tahun 2007. (arn)

Ada pula beberapa mantan anggota DPRD 2009-2014 yang kembali terpilih, tetap mengaku masih memilikinya. Hanya saja ketika pihak sekretariat meminta untuk menunjukkan barangnya, anggota bersangkutan justru mengaku telah kehilangan. Bahkan ada juga yang menyatakan rusak namun tetap tidak bisa memperlihatkan wujud kondisi terkini tablet yang dikuasainya itu. Beberapa dari mantan angota DPRD KSB 2009-2014 yang mengaku telah kehilangan atau rusak tablet yang dikuasainya itu, sempat meminta agar dibuatkan surat keterangan kehilangan. Namun kata Agus, setelah berkonsultasi dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) jika hal tersebut tidak dapat dilakukan dan kehilangan atau kerusakan harus

menjadi tanggung jawab pemegang barang. “Memang kewajiban mereka membuat surat kehilangan atau rusak sesuai pengakuan mereka. Tapi nanti kan verifikatur bisa melihat apa benar isi surat pernyataannya itu. Kalau hilang tentu harus ada surat kehilangan dari kepolisian dan kalau rusak ya bentuk barangnya harus diperlihatkan juga,” papar Agus. Meski para mantan anggota DPRD periode 2009-2014 itu terus mengelak, Agus menyatakan, pihaknya akan tetap meminta melakukan pengembalian. Terutama kepada para anggota yang kini sudah tidak lagi menjabat karena sedianya fasilitas tersebut diberikan pemerintah untuk menunjang kinerja para anggota wakil rakyat selama menjabat. “Nanti kita akan konsultasi dengan bagian aset lagi seperti apa penyelesaiannya. Termasuk mereka yang masih anggota dan mengaku memilikinya tapi tidak tahu di mana barangnya. Apakah mereka harus ganti

(Suara NTB/ist)

USAI UPACARA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama pasukan Pol PP, Damkar dan Satuan Linmas usai upacara.

Pol PP Diharapkan Buka Ruang Dialog dengan Masyarakat Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh jajaran Satpol-PP dan Satlinmas. Diantaranya, membuka ruang dialog kepada seluruh lapisan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang hendak diambil. Dengan tetap memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dikatakan Bupati, pada Upacara Senin Pertama, Senin (4/3) kemarin, yang dirangkaikan Peringatan HUT ke69 Satuan Polisi Pamong Praja, HUT ke-100Satuan Pemadam Kebakaran dan HUT ke57 Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019. Pesna lainnya kepada Pol PP, selalu bangga dan menjunjung tinggi kehormatan Satpol PP dan Satlinmas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemudian tetap memberikan pelayanan yang cepat dan tepat atas ancaman, gangguan, halangan, dan tantangan terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat. Selalu peka terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga dapat melakukan langkah antisipatif untuk menghindari dampak yang lebih besar. Serta meningkatkan jejaring kerja, baik dengan sesama Satpol PP dan Satlinmas maupun unsur-unsur lain yang mendukung tugas dan fungsi di lapangan. Disampaikan, peran Satpol-

PP dan Satlinmas menjadi penting di tahun 2019 sebagai tahun politik, karena akan ikut terlibat langsung mengawal pesta demokrasi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus lebih ditingkatkan untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga. Sehubungan dengan Peringatan HUT Damkar ke-100 tahun 2019 ini, Bupati menyampaikan bahwa keberadaan sub urusan kebakaran merupakan sesuatu yang strategis dan prioritas, sebagai perwujudan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo. Pada akhir sambutannya, Bupati minta kepada seluruh ASN lingkup Pemkab. Sumbawa untuk senantiasa menjaga netralitas dalam pemilu. “Jangan mudah percaya dengan berita hoaks, dan jangan sampai ada lagi ASN yang menyebarkan berita bohong di media sosial,” pungkas Bupati. Ketika dimintai tanggapannya, Wakasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si, siap melaksanakan apa yang menjadi harapan Bupati sebagai kepala daerah. Terutama dalam hal penegakan Perda, supaya tidak menjadi gesekan di tengah masyarakat. “Apa yang menjadi harapan Pak Bupati, kita sebagai penegak Perda, siap melakukan sosislisasi, sehingga peraturanperaturan itu tidak menjadi geb

di tengah masyarakat,” ujarnya. Setiap Perda yang ditetapkan harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat. Contohnya seperti Perda keamanan dan ketertiban hendaknya dijunjung tinggi secara sadar dan ikhlas dilaksanakan. “Hendaknya kita menjunjung tinggi apa yang ditetapkan pemerintah daerah. Masyarakat juga harus secara sadar dan ikhlas melaksanakannya. Karena siapa lagi yang bisa membangun daerah ini kalau bukan kita sendiri sebagai aparatur dan lapian masyarakat,” terangnya. Menurutnya, sejauh ini pihaknya tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah ataupun kebijakan yang ada. Dimana ada ruang melakukan sosialisasi, fasilitasi dan lain sebagainya. Artinya ada komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah supaya tidak terjadinya stagnasi dari kebijakan yang dilakukan. “Apa yang menjadi kebijakan itu tetap disosialisasikan kepada masyarakat. Di sini (Pol PP) juga ada tim sosialisasinya. Di setiap Perda yang ada, kebijakan kepala daerah yang ada, maupun kebiajakan harus kita sosialisasikan. Ada komunikasi terhadap penegakan apa saja, baik PKL, pasar dan sebagainya. Kita selalu ada dialog antara masyarakat dengan kita mencari jalan keluar. Kedepannya ini tetap terus dilakukan karena kita menjaga citra antara pemerintah dan masyarakat,” tandasnya. (arn/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

Halaman 7

Kepala BPBD Tersangka, Bupati Tunjuk Asisten II sebagai Plt (Suara NTB/ula)

PEMBINAAN - Bupati Dompu, H. Bambang M.Yasin saat memberikan pembinaan pada siswa SMAN 2 Woja, Senin (4/3).

HBY akan Kaji Tingginya Kasus Bunuh Diri Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku prihatin atas tingginya kasus bunuh diri yang menimpa anak – anak usia sekolah di Dompu. Ia pun berjanji akan mencermati untuk memastikan penyebab tingginya kasus bunuh diri sehingga bisa diantisipasi. “Ini jadi perhatian kita. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang. Kita harus tahu apanya yang salah tentang mereka ini,” kata H. Bambang M. Yasin kepada wartawan usai memberikan pembinaan kepada siswa SMAN 2 Woja bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Senin (4/3). Berdasarkan informasi awal terhadap anak korban bunuh diri berasal dari keluarga broken home. Keluarga yang terpecah oleh perceraian atau karena ketidak mampuan ekonomi, sehingga ibunya memilih menjadi TKW sehingga anaknya diasuh oleh nenek, paman dan saudara orang tuanya. “Mungkin karena status itu sehingga terjadi diskomunikasi, kemudian terbaginya perhatian, cinta dan kasih sayang orang tua. Ya mungkin ini yang mendorong anak – anak ini berpikir singkat/pendek tentang hidup ini,” ungkap H. Bambang. Dikatakan H. Bambang, fakta ini menjadi tantangan untuk diselesaikan. Lingkungan bergaul dan dibesarkannya anak – anak perlu dikaji. Paling tidak perhatian dan peran terhadap perkembangan psikis anak. “Membangun mental, membangun keimanan bahwa yang namanya mati itu ndak bisa dicoba – coba,” katanya. Pasca kasus kematian terhadap anak Daha beberapa waktu lalu, Pemda Dompu melalui Dinas Sosial serta Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai memberikan perhatian lebih terhadap kasus bunuh diri di Huu. Terlebih selama 2019, sebanyak enam anak melakukan bunuh diri dan tiga orang diantaranya tidak bisa diselematkan. Begitu juga dengan tahun 2018 lalu, dari 14 kasus sebanyak delapan orang meninggal dunia. Sebagian besar kasus bunuh diri ini berasal dari Kecamatan Huu dengan latar belakang keluarga menjadi TKI. Selain kasus bunuh diri, kasus kenakalan remaja dengan aksi panah juga belakangan ini mulai muncul. Begitu juga dengan penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin bersama FKPD setiap Senin menjadi pembina upacara di SMA/SMK se Kabupaten Dompu untuk memberikan pembinaan. Kendati disampaikan dalam bentuk ceramah usai upacara, tapi paling tidak ini menjadi perhatian anak – anak dan dewan guru akibat dari kenakalan remaja yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masa depan anak akan rusak. Senin (4/3), Bupati Dompu bersama Kapolres dan Dandim Dompu selaku anggota FKPD melakukan pembinaan terhadap siswa SMAN 2 Woja. Baik Bupati, Kapolres dan Dandim Dompu sama – sama menyoroti kasus kenakalan remaja terutama soal kasus pemanahan dan lainnya. ketika sudah terlibat kasus kriminal, proses hukum pasti akan menghantarkan anak-anak ke penjara. “Kalau sudah dipenjara, apa yang sudah dicita – citakan tidak akan tercapai,” kata Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI Arif Hadianto, SIP. (ula)

(Suara NTB/ind)

Perkuat Destinasi, Libatkan Semua Pihak Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) tengah merancang arah pengembangan pariwisata untuk tahun 2019 ini. Dalam hal ini akan fokus untuk menata pengelolaan destinasi dengan melibatkan semua pihak terkait. “Sekarang dalam konsep saya selama memimpin, saya sedang rancang ini. Kita akan fokus menata pengelolaan destinasi melalui peran multi stakeholder,” kata Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec., Dev saat ditemui di ruangannya, Senin (4/3). Dipaparkannya, yang perlu digarap yakni terkait atraksi. Atraksi tersebut tidak hanya sebatas yang bisa disaksikan, tetapi juga yang bisa dimainkan atau dilakukan oleh masyarakat termasuk wisatawan sendiri. Kemudian pihaknya juga akan mencoba menggarap secara perlahan aminities (fasilitas) yang dapat memberikan suasana kenyamanan bagi para wisatawan. Termasuk aksesibilitas agar wisatawan dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Selain itu juga ancillary (kelembagaan) adalah pelaku atau pengelola di tingkat lokal. “Empat aspek itu yang akan kita garap kedepannya. Itu sangat penting,” terangnya. Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan pelatihan untuk pemandu-pemandu. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang bergerak di pesisir, pantai dan laut akan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar dari orang yang berpengalaman. Tentang bagaimana menjadi tuan rumah atau pengelola objek wisata ataupun pemandu di titik-titik destinasi sesuai bidangnya. “Kemarin kan kita sudah ketemu dengan cukup banyak pokdarwis itu, para pengelola yang sudah mulai. Jadi manusianya kita sudah mulai akan garap. Sambil bersama-sama masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan kita mencoba menata objeknya,” jelas H. Iskandar. Memang diakuinya, Sumbawa terlambat dalam hal pengembangan pariwisata. Ketika daerah lain seperti Lombok sudah luar biasa, namun Sumbawa akan memulai. Untuk itu jika Sumbawa ingin berkembang, harus mempunyai cara sendiri. Karena jika mengikuti cara Lombok atau Bali tetap akan ketinggalan. Makanya harus digarap destinasidestinasi wisata yang lebih mengarah ke penguatan pariwisata tingkat lokal. Apakah desa wisata ataupun Pokdarwis. Karena investasi pariwisata yang datang dari investor masih kurang menggeliat di Sumbawa ini. (ind) H. Iskandar

Penunjukkan Nurdin dilakukan setelah Kepala BPBD, Drs. Taufik Rusdi resmi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait kasus pengadaan sampan fiberglas. “Sudah. Sudah diangkat Asisten II sebagai Plt,” ucap Bupati Bima, kepada

Suara NTB, Senin (4/3). Dikatakannya penunjukkan PLt Kepala BPBD belum lama itu, supaya tidak terjadi kekosongan jabatan. Sembari menunggu pejabat hasil seleksi Pansel yang akan menempati jabatan tersebut. “Kita berharap pengisian ini, kinerja BPBD bisa berjalan

optimal,” katanya. Bagaimana soal Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Olahrga dan Pemuda (Dikbudpora) Kabupaten Bima yang masih diemban Sekretaris Daerah (Sekda) ? Bupati mengaku jabatan tersebut akan diisi secepatnya. “Tunggu saja hasil Pansel yang saat

ini sedang bekerja,” katanya. Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini menegaskan penunjukkan Sekda sebagai Plh Kepala Dikbudpora untuk menjaga keseimbangan, karena belum ada yang tepat untuk memimpin Kepala OPD tersebut. “Lebih menjaga keseimbangan karena belum ada yang tepat untuk diangkat. Tapi nanti juga akan diisi,” pungkasnya. (uki) Indah Dhamayanti Putri

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, menunjuk Asisten II Setda Kabupaten Bima, Ir. H. Nurdin sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima.

(Suara NTB/Ist)

MELAPOR - Korban perampokan dan pengancaman di pantai Wane melapor ke Polsek Monta, Minggu (3/3) sore.

Rekreasi di Wane, Lima Warga Dirampok Bima (Suara NTB) – Lima warga yang mengunjungi obyek wisata di pantai Wane Kecamatan Monta, menjadi korban pengancaman dan perampokan Orang Tak Dikenal (OTK) pada Minggu (3/3) sore sekitar pukul 15.00 wita. Informasi yang dihimpun Suara NTB, sebanyak lima unit HP dirampas pelaku. Sebelumnya pelaku sempat

menodong para korban dengan menggunakan parang bahkan mengancam membunuh jika tidak menyerahkan HP. Kapolsek Monta, Iptu Mustakim ketika dikonfirmasi membenarkan aski perampokan hingga pengancaman tersebut. Bahkan para korban sudah melaporkan resmi kejadian itu usai kejadian. “Ya, kejadiannya kemarin Sore.

Para korban juga sudah melapor,” katanya, Senin (4/3). Berdasarkan keterangan korban, mereka yang berjumlah lima orang mengunjungi Pantai Wane dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba dihampiri oleh tiga orang yang tidak dikenali sambil mengacungkan parang. “Tiga orang ini menghampiri para korban

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dompu (Suara NTB) – Hanya saja, Suhadah semua Desa/Kelurahan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dari 81 Desa/Kelurahan dibawah tanggung jawab dela- enggan membeberkan ok123456789012345678901234567890121234567890123456789 di 8 Kecamatan yang ada pan puskesmas itu sudah bebas num camat yang tidak me123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 d i K a b u p a t e n D o m p u , BABS, apalagi Puskesmas Kilo laksanakan program AMPL 123456789012345678901234567890121234567890123456789 baru 30 Desa/Kelurahan yang memang dari awal belum tersebut di lapangan. “Saya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang sudah mendeklarasi mendeklarasikannya. “Sampai evaluasi di setiap puskemas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 diri bebas dari aktivitas sekarang baru 30 Desa yang de- itu ada yang mengerjakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Buang Air Besar Sembara- klarasi STBM, sementara kita dan tidak,” ujarnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ngan (BABS). Sementara kan ada 81 Desa/Kelurahan,” Ditegaskan, target 123456789012345678901234567890121234567890123456789 51 wilayah lainnya belum ungkapnya. pihaknya semua Desa/Ke123456789012345678901234567890121234567890123456789 siap mendeklarasikan salah Masih rendahnya Desa/Ke- lurahan diwilayah ini harus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 satu pilar STBM tersebut. lurahan yang mendeklarasikan bebas dari aktivitas buang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepala Bidang Pelayan- tidak BABS ini, menurut dia, air besar sembarangan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 an Kesehatan (Yankes) Di- bukan tanpa alasan. Tetapi Karena perilaku tersebut 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nas Kesehatan (Dikes) set- kuat dugaan akibat program selain memicu pencemaran 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 empat, Suhadah, Amd, Keb Air Minum dan Penyehatan juga menjadi biang muncul123456789012345678901234567890121234567890123456789 di gedung PKK, Senin (4/3) Lingkungan (AMPL) di tiap nya penyakit berbasis 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menjelaskan, dari sembilan kecamatan tidak terealisasi lingkungan. Untuk itu, di123456789012345678901234567890121234567890123456789 puskesmas yang ada dela- maksimal. Dalam evaluasi harapkan masyarakat dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pan diantaranya sudah tahunannya ke tiap puskesmas elemen terkait lainnya agar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mendeklarasikan Sanitasi ditemukan oknum camat yang terus bahu membahu mem123456789012345678901234567890121234567890123456789 Total Berbasis Masyarakat tidak mengerjakan program beri penyadaran pada 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (STBM), yang mana dalam tersebut. Padahal, anggaran- masyarakat untuk tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 program tersebut salah nya yang bersumber dari BABS. “Target kita semua 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 satu indikatornya yakni APBD Perubahan dan dititip- cuma yang baru bisa kita ca123456789012345678901234567890121234567890123456789 tidak BAB sembarangan. kan melalui Bappeda sudah di- pai 30 desa/kelurahan,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kendati demikian, tidak gelontorkan sejak 2017 lalu. tandasnya. (jun) 123456789012345678901234567890121234567890123456789

yang sedang berfoto-foto di lokasi pantai dan langsung meminta paksa HP yang dimiliki korban,” katanya. Lantaran ketakutan, para korban pun menyerahkan HP yang dimilikinya kepada pelaku. Kemudian setelah itu meninggalkan pantai dan melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Monta. “Mereka langsung melapor-

kan ke kita,” katanya. Berdasarkan laporan korban, ada sebanyak lima unit HP android yang diambil oleh pelaku. Hanya saja, berdasarkan laporan anggotanya, HP tersebut sudah dikembalikan kepada korban. “Informasinya HP yang diambil sudah dikembalikan oleh pelaku setelah melaporkan kejadian ini ke Polsek,” pungkas Mustakim. (uki)

Cabuli Bocah, Seorang 51 Desa/Kelurahan di Dompu Diduga Kakek Diringkus Polisi Belum Deklarasi Bebas BABS

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, mengamankan terduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang diketahui berinisial TJ (59) warga di Kecamatan Poto Tano itu, tidak bisa berkutik lagi dan mengakui semua perbuatannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung aksi layak sensor tersebut dilakukan selama lima kali kepada korban yang diketahui berinisial SK (10), Minggu (3/3). “Tersangka sudah kita tahan di Polres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tersangka ini juga kita jerat dengan pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun sampai 15 tahun. Selain itu kita tersangka ini juga kita jerat dengan denda maksimal Rp5 miliar untuk memberikan efek jera terhadap tersangka,” tegas Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim, AKP. Muhaemin SH, SIK, Senin (4/3). Dikatakannya, perbuatan asusila yang dilakukan oleh tersangka itu, ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi. Aksi layak sensor tersebut juga tidak hanya sekali melainkan lima kali karena pelaku selalu mengancam korban jika menolak ajakan. Lantaran sering diancam, kini kondisi korban berada dalam keadaan depresi. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk memanggil psikolog supaya depresi korban bisa ditekan. Pihaknya juga tetap mengatensi masalah ini, karena hingga saat ini tercatat sudah ada tiga kasus pencabulan yang terjadi di wilayah setempat. “Sudah tiga kasus pencabulan yang sudah kita tangani selama ini. Makanya kita tetap akan memberikan atensi serius terhadap masalah ini. Untuk itu, kita minta agar masyarakat juga membantu Polisi untuk menekan merebaknya kasus itu,” tandasnya. (ils)

33 Warga Bima Digigit Anjing, Empat Positif Rabies Bima (Suara NTB) – Dinas Peternakkan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Bima mencatat hingga saat ini sudah ada 33 warga yang terkena kasus gigitan anjing. Empat orang diantaranya bahkan dinyatakan positif rabies. “Ada 33 kasus dan ada empat orang yang positif,” kata Kepala DPKH Kabupaten Bima, Ir. H. Abdollah, kepada Suara NTB, Senin (4/3). Dikatakannya empat korban yang dinyatakan positif tersebut berdasarkan hasil laboratorium. Tiga orang warga Kecamatan Sanggar dan seorang lainnya dari Kecamatan Madapangga. “Saat ini para korban telah diberi tindakan medis dengan disuntik vaksinasi,” katanya. Abdollah menjelaskan penanganan rabies akan segeran ditingkatkan. Hanya saja pihaknya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penangannya. Terutama menentukan status Kejadian Luar Biasa (KLB). “Masalah ini sudah kita laporkan, tinggal menunggu arahan

dalam menangani kasus rabies semua pihak harus berperan aktif. Para Camat dan Kepala Desa juga harus ikut memberikan pemahaman kepada masyarakatnya. ”Rabies ini sangat berbahaya dan menular. Untuk itu perlu diwaspadai,” pungkasnya.

Abdollah (Suara NTB/uki)

dari pemerintah Pusat dan Provinsi selanjutnya,” katanya. Diakuinya sembari menunggu arahan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, saat ini pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies. “Sosialisasi dan penyuluhan lebih kita fokuskan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Dompu. Seperti Sanggar, Madapangga dan Soromandi,” katanya. Abdollah menambahkan

Minimal 325 Dosis Di Dompu, kasus gigitan anjing juga masih dijumpai pasca ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies. Sebanyak 789 kasus gigitan terjadi dan sebanyak 325 dosis kebutuhan vaksin harus bisa dipenuhi pada Maret 2019 ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita K, SKM, MMKes kepada Suara NTB usai mendampingi Bupati di SMAN 2 Woja, Senin (4/3/2019) kemarin mengungkapkan, jumlah kasus gigitan anjing hingga Minggu (3/3) pukul 17.00 wita sebanyak 789 kasus. Sementara ketersediaan vaksin anti rabies (VAR) di Dompu sudah kosong. “Untuk kebutuhan vaksin kedua dan ketiga pada

Hj. Iris Juita K (Suara NTB/ula)

bulan Maret ini, minimal 325 dosis vaksin,” katanya. Untuk menghadapkan bantuan dari pemerintah Provinsi pasca status KLB rabies dan waspada rabies di Kabupaten/ Kota lain di NTB semakin mengecilkan peluang bantuan vaksin dari Provinsi. Untuk memenuhi kebutuhan vaksin itu, akan dibantu melalui APBD Dompu. “Pada tahap pertama kemarin, kita dapat bantuan dari dana tanggap darurat Rp.175 juta dan Rp.100 juta kita pake untuk pengadaan

vaksin. Alhamdulillah semua sudah terpakai. Sekarang kita juga akan diberi untuk pembelian vaksin oleh Bupati, hari ini kita akan menyampaikan permohonan resminya,” ungkap Hj. Iris Juita. Hj. Iris Juita juga mengakui, saat ini pihaknya lebih memfokuskan pada penanganan mereka yang sudah mendapat vaksin pertama dan kedua untuk melengkapi pemberian vaksinnya. Untuk mereka yang terkena gigitan baru akan dilihat kasus gigitannya sebagai dampak ketersediaan vaksin yang terbatas. “Kasus gigitan ini tergantung dari populasi anjing,” katanya. Muzakir, A.Md.Kep kepala Puskesmas Dompu Barat pada kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya mendapat 1 kasus gigitan anjing baru pada Minggu (3/3/2019) malam dari Desa Madaprama. Anak ini belum diberi VAR karena ketersediaanya yang sudah habis, sehingga hanya dilakukan tindakan medis pertama. “Iya belum kita kasi VAR-nya, baru tindakan medis pertama,” ungkapnya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

Halaman 8

Polres Lobar Usut Dugaan Penyimpangan DD dan ADD (Suara NTB/why)

KESAKSIAN - Ketua Pokja ULP Kemenag Lotim M Hasanain memberi kesaksian dalam sidang perkara korupsi MAN IC Lotim, Senin (4/3).

Ketua Pokja ULP Bersaksi pada Sidang Kasus Proyek MAN IC Lotim Mataram (Suara NTB) – Ketua Pokja ULP Kemenag Lombok Timur, M Hasanain bersaksi dalam persidangan perkara korupsi proyek lanjutan MAN Insan Cendikia Lombok Timur. Proyek dua tahap pada 2014 dan 2015 dimenangi konsultan pengawas yang sama. Proyek tahap kedua kemudian diduga bermasalah. Hasanain memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (4/3). Dia bersaksi dalam sidang terdakwa H M Yunus Syihabi, L Syukraningrat, Wakiran, dan Rubiatun. “Tahap kedua itu pembangunan lanjutan. Harga Perkiraan Sendiri dari PPK itu Rp9,8 miliar,” ucapnya menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. Hasanain melanjutkan, proses lelang dimulai setelah PPK, yakni terdakwa Yunus mengajukan surat permintaan lelang. Di dalam surat tersebut juga tertera gambar pekerjaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). “Itu ada item pekerjaan di sana disebutkan pembangunan ruang makan, ada asrama lanjutan, ruang kelas,” sebutnya. Lelang proyek lanjutan gedung MAN IC Lotim itu diikuti 56 peserta. Tetapi hanya tujuh rekanan yang mengunggah dokumen penawaran. Termasuk diantaranya PT Elita milik terdakwa Wakiran yang dipimpin terdakwa Rubiatun. “Tujuh rekanan itu dievaluasi. Satu lulus evaluasi. PT Elita Mataram. Selanjutnya kepada yang lulus itu dilanjutkan evaluasi biaya dan kualifikasi,” ungkapnya. Proses tender diwarnai sanggahan. Yakni berupa evaluasi teknis yang tidak mencantumkan rincian Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 persen. “Ya karena di Lotim harga barang sudah masuk PPn,” jawabnya. PT Elita Mataram yang menawar Rp8,7 miliar kemudian diumumkan sebagai pemenang. Konsultan pengawas proyek juga ditender dengan HPS Rp198,6 juta. PT Archi Konsultan memenangi lelang tersebut. Seperti pada proyek tahap pertama sebelumnya. “Ada 21 rekanan yang daftar, delapan upload dokumen penawaran. Satu pemenang. Semuanya anggaran itu dari APBN,” sebut Hasanain. Rekanan pemenang tender itu, sambung dia, bukan karena menawar dengan harga terendah melainkan memenuhi kriteria dan persyaratan. “PT Elita ini terendah keempat. Ada yang lebih renda tidak dimenangkan karena di evaluasi teknis tidak mencapai kriteria. Jasa konstruksi tidak pakai harga terendah,” jelasnya. Hasanain juga mengaku sebelum dan pada saat tender tidak pernah menemui para peserta lelang tersebut. Termasuk dengan PPK. “Tapi kalau Pak Syukran saya kenal. Karena sebelumnya dia menang tender juga di proyek tahap pertama,” terangnya. Anggota majelis hakim Fathurrauzi kemudian menanyakan perihal independensi saksi Hasanain dalam mengevaluasi rekanan peserta tender. “Apakah dalam proses pengadaan tidak ada intervensi? Siapa KPA-nya pada saat itu,” tanya hakim. “Waktu itu H. Nasrudin. Tahap pertama dan tahap kedua. Tidak ada (intervensi),” jawab Hasanain. Kala itu H Nasrudin sebagai Kepala Kemenag Lotim sebelum naik jabatan menjadi Kepala Kanwil Kemenag NTB. Proyek lanjutan MAN IC Lotim meliputi dua tahap, pertama pekerjaan pendahuluan, bangunan kelas lama lanjutan, bangunan asrama lama lanjutan, bangunan ruang makan, dan bangunan asrama putri yang totalnya Rp4,6 miliar. Tahap kedua berupa pekerjaan pendahuluan dan bangunan asrama putri dengan anggaran Rp4,1 miliar. Pekerjaan konstruksi bangunan itu wajib selesai 31 Desember 2015. Namun ternyata molor sampai 12 Januari 2016. Terdakwa Syukraningrat sebagai konsultas pengawas membantu dua terdaakwa itu untuk membuat laporan pekerjaan yang progresnya 100 persen. Berdasarkan laporan itu PPK melakukan pembayaran lunas. Sementara ahli Universitas Mataram menemukan fisik pekerjaan tidak sesuai. Auditor BPKP Perwakilan NTB menghitung nilai kekurangan tersebut sebesar Rp757,7 juta. (why)

KPU Coret Caleg Golkar dari DCT Mataram (Suara NTB) Salah seorang Calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk DPRD Lombok Tengah sudah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT). Pasalnya, yang bersangkutan sudah divonis Pengadilan Negeri (PN) Praya dalam kasus Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) dengan vonis tiga bulan kurungan dan masa percobaan selama empat bulan. Anggota KPU Provinsi NTB, Divisi Hukum, Yan Marly yang dikonfirmasi terkait hal itu, membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari KPU Lombok Tengah terkait salah satu caleg dicoret dari DCT. Caleg itu dicoret dari DCT, lantaran sudah divonis sidang Tipilu dan sudah incrah. Sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 31, caleg tersebut sudah otomatis dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai caleg pasca penetapan DCT, sehingga harus dicoret dari DCT. “Karena sudah TMS, ya caleg itu harus dicoret,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Yan Marly juga mengakui, terkait kasus Tipilu caleg Partai Berkarya dapil Lombok Barat - KLU, Agus Kamarwan pihaknya hingga saat ini belum menerima salinan surat keputusan PN Mataram. Namun demikian, KPU sudah mengajukan surat permintaan kepada PN Mataram untuk memperoleh salinan keputusan tersebut. “Belum ada salinan surat keputusan PN Mataram kita terima. Tetapi hari ini kita sudah bersurat ke PN meminta salinan keputusan tersebut,” katanya. Jika salinan surat keputusan tersebut diterima, maka pihaknya akan langsung mempelajari isi amar putusan Majelis Hakim PN Mataram atas vonis Tipilu bagi caleg partai Berkarya tersebut. Selanjutnya nanti, KPU akan melakukan proses klarifikasi kepada PN dan parpol asal caleg yang bersangkutan. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka KPU akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan apakah yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg pasca penetapan DCT dan sehingga harus dicoret dari DCT. “Terakhir nanti kita plenokan apakah yang bersangkutan kita coret atau tidak. Tetapi sesuai surat edaran KPU RI nomor 31, yang melanggar UU Pemilu dan sudah divonis Tipilu, serta sudah incrah, harus dicoret dari DCT,” katanya. Ditempat terpisah sebelumnya, Divisi Hukum KPU Lombok Tengah, Zaeroni mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pencoretan dari DCT terhadap caleg partai Golkar karena terbukti bersalah setelah divonis Tipilu PN Praya dan sudah incrah, Baiq Sumarni dipastikan sudah tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg. Itu sesuai dengan surat edaran dari KPU RI nomor 31 tahun 2019, perihal calon TMS pascapenetapan DCT. “Kita sudah lakukan pencoretan sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 31,” katanya. Dalam sidang tipilu Baiq Sumarni divonis bersalah, secara sah dan menyakinkan melanggar undang-undang pemilu, dengan melibatkan pejabat negara (kadis pariwisata Lombok Tengah) dan kepala desa untuk terlibat aktif dalam kampanye bagi dirinya di Pemilu legislatif (Pileg). Sehingga vonis tipilu tersebut, menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan pencoretan terhadap yang bersangkutan di DCT. (ndi)

Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) tengah mengusut kasus dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan ADD salah satu desa yang ada di Lombok Barat. Penanganan kasus ini akan segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Ini menyusul hasil gelar perkara yang dilakukan Satreskrim. Rencananya Senin (4/3) kemarin, akan diterbitkan laporan polisi (LP) sebagai salah satu dasar melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ini, pihak Polres akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Disamping mengusut DD dan ADD ini, Polres juga berupaya menyelesaikan tunggakan kasus pungli OTT (operasi tangkap tangan) masalah Pengurusan Sertifikat. Kasus OTT ini diungkap awal tahun 2017. Namun hingga me-

masuki 2 tahun lebih belum berhasil diungkap Polres Lobar. Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Priyo Suhartono mengaku, masih ada tunggakan kasus korupsi yakni pungli di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Ada satu tunggakan kasus, terkait dengan saber pungli di BPN, ada sedikit kendala yang kami alami,” terang Priyo akhir pekan kemarin. Dalam mengusut kasus ini, pihaknya menemui kendala. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Tipikor Bareskrim

Polri. Hasil koordinasi ini, ada beberapa langkah yang harus ditindaklanjuti namun pihaknya masih mengalami beberapa kendala. Selain menindaklanjuti tunggakan kasus ini, pihaknya tahun ini mengusut masalah ADD dan DD salah desa di Lobar. Pihaknya sudah melakukan gelar perkara dan segera naik ke tahap penyidikan. Diketahui awal tahun 2017 lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Lombok Barat (Lobar) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

terhadap seorang karyawan sebuah kafe Insial SW di Jalan Soekarno-Hatta Lingkungan Montongsari, Kecamatan Gerung Utara. Karyawan tersebut diduga menjual voucher sebagai syarat mengurus administrasi pendaftaran penerbitan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lobar. Berawal dari informasi jual beli kupon yang dilakukan SW, karyawan ST cafe di Jalan Soekarno-Hatta Lingkungan Montongsari, Kecamatan Gerung Utara, Lobar. Per kupon dijual seharga Rp50.000. Tim Saber Pungli yang sudah mendapat informasi pasti soal penjualan kupon itu kemudian melacak. Setelah dipastikan adanya indikasi pungli dengan modus kupon itu, tim Saber kemudian

menangkap SW. Belakangan diketahui oknum ini bekerja di kafe yang dikelola oleh oknum notaris berinisial FT. Dari tangan tersangka, disita uang sebesar Rp2.300.000 yang ditemukan di toples penampung uang. Selain itu disita juga tiga bendel voucher warna putih dan biru. Voucher itu rupanya diperuntukkan khusus untuk kalangan notaris. Dengan kriteria, voucher warna putih untuk cek sertifikat, sedangkan warna biru untuk hak tanah, waris, roya dan Hak Guna Bangunan (HGB). Keterangan itu tertulis di pojok atas voucher. Informasi tambahan diperoleh Suara NTB, apabila voucher sudah dibeli, notaris menunjukkan ke petugas pendaftar di BPN, dengan begitu akan jadi prioritas untuk dipermudah urusannya. (her)

TKD Jokowi-Ma’ruf Ubah Pola Kampanye

(Suara NTB/why)

SIDANG PERDANA - Terdakwa Dorfin Felix menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (4/3).

Dorfin Felix Dijerat Dakwaan Berlapis Mataram (Suara NTB) – Warga negara Perancis Dorfin Felix (35) menghadapi dakwaan jaksa penuntut umum dalam persidangan Senin (4/3) di Pengadilan Negeri Mataram. Dorfin yang sempat kabur dari tahanan ini didakwa dengan pasal berlapis. Satu diantaranya yang ancaman hukumannya. Jaksa penuntut umum Ginung Pratidina mengajukan terdakwa Dorfin ke persidangan dengan dakwaan utama pasal 113 ayat 2 UU RI No 35/ 2009 tentang Narkotika. Juga dengan dakwaan kedua pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 undang-undang yang sama. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif bersama hakim anggota Didiek Jatmiko dan Ranto Indra Karta. Penasihat hukum Prayudi mendampingi Dorfin. Ginung menguraikan, dua petugas Bea Cukai Mataram M Rizaldi dan Bernard Irab memergoki terdakwa Dorfin yang baru tiba di terminal kedatangan internasional Lombok International Airport Praya Lombok Tengah, Jumat (21/9/2018) pagi sekitar pukul 10.35 Wita. Kala itu Dorfin baru tiba dengan menumpang Silk Air

nomor penerbangan MI 124 rute Singapura-Lombok. Dua koper Dorfin terdeteksi berisi barang mencurigakan ketika melewati pemindai X-ray. Dua koper akhirnya diambil Dorfin. Pada saat bersamaan dua saksi tadi menghampiri. “Koper diperiksa di atas meja, saat itu terdakwa Dorfin Felix mencoba untuk melarikan diri keluar terminal kedatangan,” ungkap Ginung. Dorfin sukses ditangkap bersama petugas Aviation Security dan TNI/Polri. Dorfin dibawa kembali ke ruang pemeriksaan. Dorfin ditunjukkan dua koper miliknya yang selanjutnya dibuka. Ginung menyebutkan bahwa isinya antara lain sembilan bungkus besar Metilendioksimetamfetamina (MDMA) atau ekstasi dengan berat kotor 2,47 kg, satu bungkus besar Amphetamine seberat 256,69 gram. Kemudian, satu bungkus besar Ketamine seberat 206,83 gram, satu bungkus pil ekstasi berisi 828 butir atau setara beratnya 240,12 gram, satu bungkus ektasi berisi 22 butir pil atau seberat 12,98 gram. Sehingga totalnya seberat 3,19 kg. “Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,

mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram,” kata Ginung mengurai isi pasal 113 ayat 2. Dorfin, sambung dia, menuju Lombok dengan berangkat dari Saint-Exupery Lyon, Perancis. Terdakwa menggunakan pesawat Lufthansa rute LyonSingapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Lombok. “Bahwa terdakwa diupah sebesar 5.000 euro atau setara Rp87 juta untuk mengantarkan narkotika,” ucapnya. Atas dakwaan jaksa tersebut, Prayudi mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Alasannya akan dia ungkapkan dalam persidangan selanjutnya. Selain itu, terdakwa Dorfin bersikeras untuk didampingi penerjemah berbahasa Perancis. Meskipun dalam sidang itu dia sudah didampingi penerjemah Bahasa Inggris, Toni Samsul Hidayat. “Hak klien kami ini sudah diatur dalam KUHAP. Nanti dari pihak kami yang akan menghadirkan penerjemah bahasa Perancis ini. Kalau jaksa tidak bisa,” sebutnya. Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan kembali pada Senin (11/3) mendatang. (why)

Ikut Berkontribusi Bangun Pemilu Sehat, Mantan Komisioner KPU Bentuk Jaringan Demokrasi Mataram (Suara NTB) Meski sudah tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu, namun para mantan komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di NTB terus berusaha mengabdikan diri mereka untuk turut membangun demokrasi yang semakin kuat dan sehat di tengah masyarakat. Mereka para mantan anggota KPU di NTB kembali berhimpun dalam Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). Pembentukan Presidium JaDI tersebut, sebagai bentuk komitmen dari mantan para penyelenggara Pemilu untuk bisa terus memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap kemajuan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, dan khususnya di provinsi NTB. “Tentu kita ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Demokrasi dan Pemilu kita,” kata inisiator pembentukan Presidium JaDI NTB, Lalu Aksar Ansori, Senin (4/3). Karena itu, dirinya memastikan sesudah terbentuk Presidium JaDI di tingkat provinsi, pihaknya pun segera menginisiasi bagi percepatan

pembentukan Presidium JaDI di tingkat kabupaten/kota. Pasalnya, sebagaimana AD/ART Presidium JaDI tingkat nasional, bahwa Presidium JaDI provinsi dan kabupaten/kota adalah mantan penyelenggara pemilu (KPU) sebanyak 7 orang untuk provinsi dan 5 orang untuk kabupaten/kota. “Selanjutnya nanti akan kita laksanakan deklarasi serentak dan dirangkaikan dengan diskusi publik dan bedah buku,” ucap mantan ketua KPU NTB ini. Tujuan pembentukan Presidium JaDI tersebut, di antaranya adalah memperkuat pelembagaan demokrasi, mendukung sistem integritas untuk pemerintahan bersih, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan lainnya. Lebih lanjut nantinya, Presidium akan membangun kemitraan dengan stakeholder demokrasi dan pemilu yaitu penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), partai politik, pemantau pemilu, pimpinan dan anggota legislatif, perguruan tinggi dan akademisi, media massa dan jur-

nalis, organisasi masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan dari pembentukan Presidium JaDI tersebut, maka pihaknya akan melaksanakan berbagai kegiatan dan langkah strategis. Misalnya, Advokasi, Pelatihan dan Pendidikan, kajian dan riset, publikasi, dan pembangunan jaringan dan kerjasama. “Semua mantan anggota KPU boleh jadi anggota. Tapi, jika mereka telah masuk ke partai, tentu status keanggotaannya tak seperti mantan penyelenggara yang masih di ranah independen,” terangnya. Inisiator JaDI telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk merumuskan struktur organisasi hingga program kerja. Selain dari unsur mantan anggota KPU, JaDI juga membuka peluang untuk mantan penyelenggara dari unsur Bawaslu maupun panitia adhoc “Kita berharap, JaDI bisa membangun kerjasama dengan KPU dan jajaran pemerintahan, dalam hal menumbuhkan semangat demokratisasi di kalangan masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Disisa waktu masa kampanye yang tidak lama lagi, Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Capres/Cawapres nomor satu, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) mengubah strategi kampanye. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pergerakan yang lebih efektif dan efesien mencapai sasaran target. Hal itu diungkapkan Ketua TKD NTB, H. Misbach Mulyadi kepada Suara NTB, Senin (4/3). Menurutnya, pola kampanye yang akan dijalankan pihkanya di sisa waktu masa kampanye ini, yakni gerakan door to door, yang dinilai langsung menyentuh calon pemilih. Sementara kegiatan-kegiatan seremonial akan dikurangi. “Kita bergerak door to door, semua perangkat mesin politik turun langsung menemui masyarakat. Karena dengan sisa waktu yang sekian ini, kita ndak mungkin bikin program lagi, sehingga harus door to door,” ujarnya. Pola kampanye model door to door itu dinilai lebih efektif ketimbang dengan pendekatan lewat kegiatan-kegiatan seremoni. Strategi kampanye door

to door telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dikatakan hal itu dapat dilihat dari peningkatan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf di NTB yang trendnya makin positif. ‘’TKD se-Indonesia optimis kita menang, juga di NTB Insya Allah, sekarang posisi kita sudah bergeser dari sebelumnya ada peningkatan, ini tentu angin segar bagi kami,” katanya. Diungkapkan Misbach, peningkatan tren dukungan ke paslon nomor urut satu itu tidak lepas dari usaha semua mesin politik, baik dari kalangan parpol dengan caleg-calegnya, maupun dari relawan-relawan. Melihat perkembangan itulah, pihaknya akan makin jor-joran untuk turun ketengah masyarakat dengan pola door to door. Sehingga pesan untuk menyambut keberhasilan dan perhatian Jokowi terhadap masyarakat NTB sangat tinggi. “Kita sampaikan terkait dengan di NTB ini banyak perhatian yang diberikan oleh pak Jokowi. Sehingga hal itu bisa jadi bahan pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihannya,” pungkasnya. (ndi)

Diduga Pecat Kadus

Kades Darek Didemo Warga Praya (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Darek Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng), Senin (4/3) kemarin, didemo warganya sendiri. Dia diduga memecat salah satu kepala dusun (kadus) secara sepihak. Warga pun meminta kades menganulir keputusan tersebut dan tetap menunjuk pejabat lama. Warga datang sekitar pukul 09.00 wita. Tanpa menunggu lama, warga langsung diterima Kades Darek, Ismail Sahabudin, didamping Sekdes serta Ketua BPD setempat. Pada kesempatan tersebut, Kades Darek dengan tegas membantah telah memecat Kadus Bale Buwuh sebagaimana yang dituduhkan warga. Memang saat ini Surat Keputusan (SK) pemberhentikan Kadus Bale Buwuh, Imin, tengah diproses. Namun pemberhentian kadus tersebut bukan atas keinginan darinya. Tetapi berdasarkan usulan masyarakat sesuai hasil musyawarah dusun. “Jadi saya tidak pernah memecat perangkat desa (kadus). Tapi masyarakat yang mengusulkan untuk diganti,” terangnya. Seandainya tidak ada usulan dari masyarakat, Kadus Bale Buwuh tidak akan diganti. Tetapi karena ada usulan dari masyarakat, maka tidak ada alasan bagi pihak untuk tidak menjalankan aspirasi masyarakat. Justru pemerintah desa yang akan disalahkan kalau tidak menjalankan aspirasi masyarakat tersebut. Ia menjelaskan, begitu ada usulan pergantian kadus oleh masyarakat, dirinya sudah sempat memanggil kadus bersangkutan. Saat itu, Kadus Bale Buwuh diberikan dua pilihan terkait usulan tersebut, apakah akan membuat surat pengundu-

ran diri ataukan dibuatkan SK pemberhentian. Dan, kadus bersangkutan memilih untuk berhentikan. Usulan pemberhentian pun sudah dikonsultasikan Camat Praya Barat. Tapi sampai sepekan tidak ada rekomendasi dari Camat. Sehingga sesuai aturan, Camat dianggap setuju usulan tersebut. “Semua mekanisme dan aturan sudah kita jalankan. Dan, perlu saya tegaskan kembali kalau Kadus Bale Buwuh tidak dipecat. Tapi diganti sesuai usulan dari masyarakat,” timpal Ismaill. Ditempat yang sama, Koordinasi aksi L. Irawandar, S.P., menegaskan kalau tidak pernah ada musyawarah dusun. Memang sempat ada musyawarah tapi tidak dihadiri semua perwakilan masyarakat. Hanya beberapa perwakilan saja. Untuk itu, pihaknya mendesak SK pemberhentian kadus di tunda sementara waktu. Sampai masyarakat menggelar musyawarah kembali. “Kalau memang proses harus tetap berjalan, maka kami minta digelar musyawarah kembali. Dengan menghadirkan semua perwakilan masyarakat,” timpalnya. Hal senada disampaikan perwakilan masyarakat, Amaq Linda. Menurutnya, pihaknya tidak terima pemberhentian tersebut karena usulan tersebut bukanlah hasil kesepakatan semua masyarakat. Tapi usulan pihaknya saja. Jadi akan sangat arif kalau kades mempertimbangkan usulan pergantian kadus tersebut. “Prinsipnya kami hanya menjalankan usulan masyarakat. Soal apakah itu mewakili semua perwakilan masyarakat, yang jelas itu hasil musyawarah dusun,” tambah Ismail. (kir)

(Suara NTB/kir)

PEMECATAN KADUS - Warga Desa Darek mendatangi kantor desa menuntut kejelasan soal isu pemecatan kadus, Senin (4/3) kemarin.

Selasa, 5 Maret 2019

(Suara NTB/dok)

2020, Loteng Targetkan UNBK Digelar Menyeluruh Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah (Loteng) memastikan tahun ini pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hanya di 72 sekolah dari 159 sekolah penyelenggaran ujian nasional tingkat SMP. Keterbatasan fasilitas menjadi penyebab, sehingga belum semua sekolah di Loteng bisa menggelar UNBK. “Tapi di tahun 2020 mendatang, kita menargetkan UNBK sudah digelar menyeluruh di semua sekolah di Loteng,” ungkap Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara NTB, Minggu (3/3). Sumum mengaku, untuk bisa menggelar UNBK sekolah penyelenggaran minimal bisa menyiapkan 22 komputer berjaringan. Sementara belum semua sekolah di Loteng yang bisa memenuhi standar minimal, karena anggaran untuk bisa menyiapkan fasilitas komputer sebanyak itu juga tidak sedikit. Untuk itu, pihak dinas memberikan keleluasan bagi sekolah untuk menentukan sendiri, apakah akan menggelar UNBK atau tidak. “Jadi mana yang sanggup untuk menggelar UNBK itu saja yang dilayani. Yang belum, tetap menggunakan ujian nasional berbasis kertas,” jelasnya. Diakuinya, ada tawaran dari SMA yang ada di Loteng untuk memberikan pinjaman fasilitas UNBK kepada SMP yang belum lengkap fasilitas UNBK-nya. Hak itupun sudah ditawarkan ke pihak sekolah. Namun pihak sekolah tampaknya masih belum siap, karena terkendala ketiadaan anggaran. Pasalnya, kalau dengan pola tersebut pihak sekolah harus menyiapkan anggaran tambahan untuk mobilisasi siswa ke SMA tempat akan menggelar UNBK, sementara sekolah tidak punya anggaran untuk itu. Untuk itu, pilihannya mana yang siap menggelar UNBK saja itu yang didaftar sebagai peserta UNBK ke pemerintah pusat. “Kita tidak mau dengan memaksakan sekolah mengelar UNBK, justru menyusahkan pihak sekolah itu sendiri,” tegasnya. Tahun ini, pihaknya berencana menyiapkan 24 paket bantuan fasilitas UNBK bagi sekolahsekolah yang belum menggelar UNBK. Tapi tentunya tidak semua ditanggung oleh pemerintah daerah. Pihak sekolah juga diharapkan bisa menyiapkan fasilitas UNBK, khususnya komputer secara mandiri dan pemerintah daerah hanya untuk melengkapi kekurangan saja. “Kalau semua hanya berharap bantuan dari pemerintah daerah, jelas tidak akan mampu seluruhnya. Sekolah juga paling tidak ada upaya untuk menyiapkan fasilitas pendukung UNBK. Jadi kalau ada bantuan dari pemerintah, itu untuk melengkapi saja sifatnya,” pungkas Sumum. (kir) H. Sumum

Kasasi Kasus Sekaroh, Kejari Lotim Surati MA Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah melayangkan surat ke Mahkamah Agung (MA) dalam kasus terbitnya puluhan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan hutan lindung Sekaroh dengan terdakwa lima orang mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim. Dilayangkannya surat tersebut untuk meminta naskah lengkap dalam amar putusan MA dalam kasasi yang diajukan Kejari Lotim. “Sampai sekarang kita belum menerima amar putusannya secara resmi dari Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi yang kita ajukan itu. Maka dari itu kita menyurati MA untuk meminta putusan lengkapnya,” terang Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, belum lama ini. Kajari menyebut jika diterimananya Kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan sudah keluar dan muncul di website MA beberapa bulan lalu. Namun putusan itu belum dilengkapi dengan naskah putusan yang lengkap. Diakuinya, Kejari Lotim tidak bisa bergerak sendiri dalam menangani kasus ini melainkan harus menunggu amar putusan tersebut. Apabila dalam naskah itu meminta dilakukan eksekusi, maka prosesnya langsung ditindaklanjuti. “Kita memilih menunggu naskah resmi saja meskipun hasil putusan sudah keluar di website MA. Apa isi dan petunjuk dari putusan itu belum kita ketahui. Dari sanalah nantinya kita menjalankan proses selanjutnya,” terangnya. Kajari meyakini jika kelima terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Iapun memastikan ke lima terdakwa masih berada di NTB dan tidak melarikan diri ke luar daerah maupun ke luar negeri. “Kita percaya mereka kooperatif. Kita tidak melakukan pencekalan untuk dia ke luar negeri,” ungkapnya. Kasus terbitnya puluhan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK 15) ini menjerat lima orang terdakwa mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim dan mantan Kades Pemongkong Kecamatan Jerowaru. Berdasarkan hasil kasasi yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas terhadap semua terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Mataram. Pengajuan Kasasi ke MA dilakukan melalui Pengadilan Tipikor Mataram dan posisi saat ini masih menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung. Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan bebas terhadap lima terdakwa kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Dalam putusan itu, kelima terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan yang diberikan. Bahkan majelis hakim menyatakan seluruh berkas perkaranya baik berupa dokumen maupun keterangan saksi dan dari Kemen LHK batal demi hukum. Sehingga dari putusan itu, Kejari Lotim melalui JPU diminta untuk membebaskan seluruh terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota untuk lima mantan pegawai BPN Lotim dan Rutan Selong untuk mantan Kades Pemongkong. Kelima orang tersebut, dalam statusnya di kepanitiaan A, diduga terlibat dalam penerbitan 31 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK-15) sekitar periode 2000, 2001 dan 2002. Lima orang itu diantaranya, H. Jamaludin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan dan Ramli yang merupakan mantan pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim. Satu terdakwa lainnya yang terbagi dalam berkas terpisah yakni mantan Kades Pemongkong, Lalu Maksam Mawaalli. Dalam perkara itu, sebelumnya para terdakwa dianggap melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. (yon)

SUARA NTB

Halaman 9

Gubernur Ingatkan OPD Perketat Penerbitan IUP Giri Menang (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengingatkan kepala OPD agar tidak sembarangan mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP), termasuk galian C. Penerbitan IUP ini harus diperketat oleh OPD. Sebab jika tidak diperketat maka akan terjadi kerusakan lingkungan.

Pemprov, kata dia akan mengatur agar pertambangan ilegal yang masih terjadi di daerah setempat bisa dimininalisir. Sementara menurut hasil penyisiran tim kecamatan bersama koramil dan Polsek setempat, menemukan banyak lokasi tambang beroperasi tanpa izin alias illegal. Menurut Gubernur masalah tambang saat ini bukan saja galian C, namun ada tambang emas yang ilegal. Munculnya tambang ilegal ini, dikarenakan salah satuya warga berkejaran dengan kebutuhan hidup yang makin berat. Sehingga kadangkadang melakukan hal-hal yang ilegal tersebut. “Nanti kita atur supaya mereka yang ilegal-ilegal itu bisa diminimalisir. Izin (IUP) harus diperketat. Kalau tidak diperketat kerusakan lingkungan lagi,” tegas Guberunur akhir pekan kemarin. Gubernur menegaskan bahwa OPD harus memperketat perizinan tambang. Sebab, kalau menerbitkan izin sembarangan akan menambah kerusakan lingkungan. Pemprov jelas Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini,

akan mengatur melalui aturan untuk menekan tambang-tambang ilegal tersebut. Menurut dia, antara tambang dan lingkungan ini, dua sisi yang harus dikelola secara baik. “Antara tambang dan lingkungan ini dua sisi yang harus dikelola secara baik,” jelas dia. Sementara itu, tim Kecamatan Narmada menurunkan tim untuk menyisir lokasi-lokasi tambang di kawasan setempat. Termasuk di Desa Sesaot yang ditemukan banyak lokasi tambang galian C. Tim ini dipimpin oleh Sekcam Narmada Muhammad Busyairi, turun ke enam lokasi tambang galian C. Dari enam lokasi itu, hanya 2 lokasi berizin, 1 lokasi dalam proses. Sedangkan sisanya 3 lokasi illegal. Busyairi mengatakan, walaupun bukan tugas Sekcam namun ia sudah melaporkan persoalan ini ke Camat. Atas dasar perintah Camat, iapun berkoordinasi dengan Kapolsek dan Danramil untuk turun melakukan penyisiran. “Kami turun hari Jumat (1/3) bersama Danramil beserta anggota, Babinkamtibmas Sesaot untuk cek lokasi yang menimbulkan komplain

(Suara NTB/ist)

GALIAN C - Tim Kecamatan Narmada bersama Aparat TNI dan Polri turun menyisir lokasi tambang galian C di wiayah setempat. Hasilnya tim menermukan banyak galian C beroperasi illegal. warga beberapa dusun yang terdampak dialiri sungai yang keruh akibat aktivitas galian tersebut,” jelas dia. Hasil pengecekan yang dilakukan tim, ada salah seorang pemilik lokasi tambang bersedia menghentikan kegiatannya sampai adanya perizinan yang dikeluarkan instansi yang berwenang. Dan bersangkutan menandatangani surat pernyataan. Pengecekan juga dilakukan dibeberapa lokasi yang ada di desa Sesat dan Pakuan. Cek lokasi ini, kata dia sebenarnya hanya untuk menjaga kondusivitas wilayah karena war-

ga di hilir sungai terganggu dengan aktivitas laundry pasir tersebut. “Kami mencegah potensi konflik horizontal di masyarakat,” tegas dia. Pihaknya sendiri segera mendata semua titik lokasi galian C ilegal di wilayah kecamatan narmada, kemudian diserahkan ke DLH untuk ditindaklanjuti. Sebab dari hasil pengecekan, dari 6 titik, 2 lokasi berizin dan 1 dalam proses sedangkan sisanya 3 lokasi illegal. “Untuk yang ilegal kami minta aktivitas dihentikan dulu,” tegas Busyairi. (her)

ACT NTB dan PP Salimah Bangun 10 Family Shelter Tanjung (Suara NTB) – Sudah lebih dari enam bulan pascagempa 7,0 SR mengguncang Lombok. Upaya pemulihan pun terus berlanjut. Salah satunya pembangunan hunian untuk para korban terdampak yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap Nusa Tenggara Barat (ACT NTB) dan komunitas Peduli Perempuan (PP) Salimah pada Sabtu (2/3). ACT NTB dan PP Salimah membangun 10 unit Family Shelter di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Tak hanya hunian, kerjasama itu juga untuk membangun 1 unit sekolah dengan 3 ruang kelas, 1 unit masjid sementara, dan 1 unit MCK dengan 8 pintu. Pembangunan telah selesai dan mulai bisa dihuni oleh para warga terdampak. Ketua Umum PP Salimah Siti Faizah menyerahkan kunci secara langsung kepada warga yang diwakili oleh Jumaidi selaku Sekretaris Desa Selengen, bertepatan dengan hari peresmian pemberian bantuan Family Shelter beserta fasilitas umum lainnya pada Sabtu (2/3). “Kami sangat berterima kasih kepada ACT dan PP Salimah karena telah membangun rumah sementara di atas tanah kami sendiri,” kata seorang warga yang menerima bantuan Family Shelter. Tak hanya dari pihak ACT dan PP Salimah, acara peresmian juga turut dihadiri istri Gubernur NTB, Hj. Niken Zukieflimansyah. Niken mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya ACT dan PP Salimah dalam

(Suara NTB/ist_act ntb)

RESMIKAN - Istri Gubernur NTB, Hj. Niken Zukieflimansyah meresmikan bantuan sekolah, masjid, MCK, Shelter bantuan dari ACT NTB dan PP Salimah di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. membantu pemulihan gempa Lombok. “Kami sangat berterimakasih kepada ACT dan PP Salimah sudah banyak membantu,” tutur Niken.

Sementara Kepala Cabang ACT NTB Lalu Muhammad Alfian berharap sinergi kemanusiaan bersama PP Salimah terus berlanjut. “Semoga kerjasama sep-

Polres Lobar Rekonstruksi Dugaan Pembunuhan Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat melalui Satreskrim Polres Lobar melakukan rekonstruksi adegan pembunuhan salah seorang kadus di Desa Kedaro Sekotong berinisial S. Kasus pembunuhan ini terjadi sekitar Bulan Januari lalu. Reka adegan digelar di Mapolres Lobar tepatnya di salah satu sawah di, karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Kedaro juga terjadi di tengah sawah. Ibu dan istri pelaku serta para saksi dan keluarga korban hadir dalam gelar rekonstruksi ini, ada delapan adegan yang diperagakan oleh tersangka dari sejak meminjam senter kepada saksi, hingga pada proses pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono menjelaskan kenapa rekonstruksi dilakukan di Mapolres Lobar. Karena sebelumnya memang ada rencana rekonstruksi akan

digelar di TKP semula di Desa Kedaro. Tetapi karena lokasi TKP yang cukup jauh, dan kepolisian kesulitan ke TKP. Kemudian untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan kepada tersangka yang kemungkinan bisa dilakukan oleh keluarga korban, sehingga dilakukan di Mapolres. ‘’Demi keamanan dan ketertiban rekon, kita gelar di Mapolres,’’ jelasnya. Ia menambahkan rekonstruksi berjalan lancar. Dari kedua belah pihak hadir untuk menyaksikan kejadian dari delapan reka adegan yang diperagakan, semua sesuai dan cocok dengan alat bukti yang ada. ‘’Semua reka adegan cocok dan sesuai dengan bukti yang ada,’’ jelasnya. Setelah rekonstruksi ini selesai, selanjutnya Satreskrim akan segera menyelesaikan berkas untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan,’’ ujarnya. Dari pantauan koran ini, saat melakukan rekon-

struksi, tersangka terlihat mengikuti semua perintah dan melaksanakan semua reka adegan sesuai dengan yang ia lakukan pada malam itu. Mulai dari bagaimana ia mencari korban yang ditemukan di sawah, kemudian bagaimana ia berkelahi dan mengejar korban. Sampai kepada adegan kelima saat ia menancapkan pisau belati ke tubuh korban, sampai kepada adegan keenam dan tujuh yang menginjak dan melepar batu kepada korban sehingga ia meninggalkannya. Kemudian mengembalikan senter yang dipinjam kepada saksi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Kadus Batu Sati Desa Kedaro Kecamatan Sekotong yang dilakukan oleh tersangka M yang tidak lain anak kandung dari perempuan yang diduga menjalin hubungan terlarang dengan Kadus Batu Sati terjadi sekitar dua bulan lalu. (her)

(Suara NTB/ist)

REKONSTRUKSI - Polres Lobar melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan kadus

erti ini bisa terus berlanjut, tidak hanya pemulihan gempa, tetapi juga pemulihan ekonomi warga Lombok,” tutup Alfian dalam sambutannya. (*)

Sebagian Besar Desa Belum Ajukan Pencairan Anggaran Selong (Suara NTB) Sebagian besar desa di Kabupaten Lotim ini belum mengajukan pencairan anggaran. Tidak saja untuk DD, termasuk untuk penghasilan tetap (Siltap) para kepala desa dan perangkat pun masih minim yang mengajukan. Hal ini diutarakan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) H. M. Juaini Taufik. Kadis menyebut baru 10 desa saja yang mengajukan dari 239 desa se Kabupaten Lotim. Harapannya sepekan ke depan bisa lebih banayk lagi yang mengajukan. Keterlambatan para kepala desa diduga karena adanya penyesuaian terhadap aturan. Dimana ada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 menjadi Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Desa pun diakui butuh waktu melakukan penyesuaian. Pengakuan Kadis, bukan lagi masalah sumber daya manusia perangkat desa yang kini jadi soal. Sudah ada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibuat cukup sederhana. Siskeudes itu menyederhanakan masalah yang cukup kompleks. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (PKKD) Dinas PMD, Hj. Martaniati yang dikonfirmasi mengatakan pihak PMD tinggal menunggu permohonan dari desa. Soal persyaratan pencairan sudah sangat disederhanakan. Bahkan untuk Siltap, yakni untuk operasional desa dan gaji kepala desa berserta perangkat dipersilahkan untuk diajukan langsung tanpa harus menunggu laporan APBDes tahun sebelumnya rampung dikerjakan. Laporan APBDes katanya bisa sambil berjalan. Seluruh Desa dipersilahkan bisa mengakukan permohonan dana desa. Masih banyaknya desa yang terlambat ini katanya karena adanya perubahan regulasi. Disamping itu sebagian besar desa diketahui memang sedang melakukan sejumlah penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Desa. Mengenai gaji dari para perangkat desa yang sudah dijanjikan Presiden Jokowi akan dinaikkan, jawaban Hj. Marta belum bisa dilakukan untuk awal tahun 2019. Pasalnya, sampai sekarang regulasi mengenai kenaikan gaji belum dipegang sebagai dasar hukum pemberian gaji para perangkat yang kabarnya setara dengan PNS Golongan II. “Selama belum regulasi dipegang belum bisa, Artinya belum berani kita mengiyakan akan terjadi kenaikan,” jawab Kabid PKKD DPMD Lotim ini menegaskan. Adapun jumlah ADD dipersiapkan untuk 239 desa se Kabupaten Lotim ini Rp 307 miliar. Khusus Siltap dialokasikan Rp136 miliar, mengalami kenaikan Rp4 miliar dari sebelumnya. Kenaikan terjadi karena penambahan tunjangan para kepala desa. Proses administrasi pencairan anggaran desa ini pun diyakinkan Hj. Marta tidaklah terlalu panjang. Cukup sehari di PMD diproses dan langsung diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan pencairan langsung ke rekening desa. (rus)

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Buta Aksara Tertinggi di NTB Sekolah Perketat Keamanan MENJELANG pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengingatkan sekolah untuk memperketat pengamanan sekolah. Hal demikian dilakukan agar kasus kemalingan komputer tidak terjadi lagi. Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, beberapa unit laptop pinjaman dari siswa untuk mendukung UNBK hilang di SMKN 8 Mataram. Hal tersebut berimbas pada persiapan UNBK. Kabid SMK pada Dinas Dikbud NTB, M. Yahya meng(Suara NTB/dys) harapkan UNBK tahun ini M. Yahya harus sukses. Bahkan lebih sukses dari pelaksanaan sebelumnya. Kasus kemalingan komputer tidak boleh terjadi lagi. Untuk itu, koordinasi dengan aparat kepolisian juga sudah dilakukan untuk mengamankan suksesnya pelaksanaan UNBK. “Rakor dengan kepolisian sudah meminta agar sekali waktu lakukan patroli, karena komputer stand by antisipasi agar tidak maling. Di rakor sudah kita sampaikan,” ujar Yahya. Lebih dari itu, sekolah diminta bekerja lebih ekstra mewujudkan keamanan di lingkungannya masing-masing. Tentu pengamanan dilakukan untuk menjaga komputer dan laptop agar tidak kemalingan. “Ke sekolah juga meminta agar mengamankan, agar keamanan dari segi piranti, kepolisian. Belajar dari pengalaman terdahulu kita siapkan pengamanan,” jelasnya. Sehingga harapannya agar UNBK sukses baik dari sisi pelaksanaan dan hasilnya bisa terwujud dengan tidak adanya gangguan keamanam berujung pada raibnya sarana prasarana pendukung UNBK. “Tahun lalu alhamdulillah tidak ada yang kecurian. Mudahan sekarang tidak. Masyarakat juga diminta menjaga bersama jika agar mencurigkan harus melapor. Target kita sukses pelaksanaan,” jelas Yahya. (dys)

Universitas Pendidikan Ganesha

Terakreditasi A, Cetak Lulusan Berdaya Saing Singaraja (Suara NTB) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Singaraja, Bali siap menerima mahasiswa baru melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Masuk Bersama Jalur Mandiri (SMBJM). Perguruan tinggi yang sudah menyandang akreditasi A dari Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini tak hanya menawarkan program kependidikan, namun mayoritas non kependidikan. Tahapan penerimaan mahasiswa melalui SBMPTN sudah dimulai. Diawali dengan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Pendaftarannya sudah dimulai dari 1 Maret sampai 1 April 2019 secara online, melalui laman https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk mendapatkan username dan password. Wakil Rektor Bidang Akademik Undiksha, Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si menyampaikan Undiksha sangat siap menjadi penyelanggara ujian tersebut. “Hasil ujian ini digunakan untuk pendaftaran SBMPTN yang berlangsung dari 10 sampai 24 Juni 2019,” jelasnya. Sementara itu, untuk SMBJM, pendaftaran jalur minat dan bakat dibuka dari 21 Februari sampai 8 April 2019. Jalur ini khusus untuk program diploma. Ada pula jalur Computer Bassed Test (CBT) yang pendaftarannya dari 17 Juni sampai 19 Juli 2019 untuk program diploma dan S-1. Akademisi asal Kabupaten Gianyar ini menyebutkan untuk melahirkan lulusan berdaya saing, Undiksha tengah mempersiapkan peningkatan grade Prodi D-3 menjadi D-4. Ada sembilan prodi yang masuk sebagai sasaran, yakni Kebidanan, D-3 Bahasa Inggris, Akuntasi, Analis Kimia, Budidaya Kelautan, Manajemen Informatika, Teknik Elektronika, Desain Komunikasi Visual, dan Perhotelan. Seluruhnya telah terakreditasi B. “Ini juga ada permintaan dari Kemenristekdikti bahwa D-3 yang minimal terakreditasi B, bisa ditingkatkan menjadi sarjana terapan (D-4). Prodi ini tetap vokasi. Sarjana terapan,” sebutnya. Kurikulum tersebut mengacu pada Permenristekdikti Nomor 54 tahun 2018. Bagi mahasiswa yang awalnya memilih untuk menempuh D-4, namun bisa menyelesaikan tiga tahun, ia tidak masuk drop out. Tetapi kelulusannya diberikan jenjang D-3. Demikian juga jika hanya bisa mengikuti dua tahun, diberikan D-2. Kecuali untuk prodi kebidanan, memiliki aturan baku, tetap harus D-3 atau D-4. “Ini bagusnya. Di luar Kebidanan, bersifat fleksibel. Makanya ada tiga kurikulum yang disiapkan. Ada untuk D-2, D-3 dan D-4. Kurikulum berlapis. Untuk magang juga akan berjalan di semester II, IV, VI dan VIII,” ungkap mantan Dekan Fakultas MIPA ini. Undiksha memiliki delapan fakultas, yakni Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan serta yang paling anyar, Fakultas Kedokteran. Rektor, Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.,menegaskan sebagian besar program studi yang ada didalamnya sudah terakreditasi A dan B. “Hanya yang baru saja akreditasinya C,” jelasnya. Disampaikan lebih lanjut, sebagai lembaga yang berperan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Undiksha menawarkan biaya pendidikan yang merakyat. Dari sisi sarana prasarana juga telah memadai. Bahkan terus ditingkatkan dengan standar internasional, termasuk juga menyangkut kurikulum. “Undiksha tidak hanya menawarkan prodi kependidikan. Tetapi sebagian besar juga non kependidikan. Ada juga beasiswa Bidikmisi, PPA, dari perbankan, pemkab, dan rektor. Kami berharap masyarakat tak ragu lagi untuk memilih Undiksha sebagai tempat menempuh pendidikan. Lulusan kami kompeten dan berdaya saing,” pungkasnya. (r/*)

PENGHARGAAN - Rektor Undiksha, Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi saat Dies Natalis ke-26, Januari 2019.

Disdik Susun Rencana Aksi Bersama Praya (Suara NTB) Data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, angka buta aksara di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga tahun 2018 lalu mencapai 68.623 jiwa. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di NTB dengan persentase 11,90 persen yang dihitung dari jumlah penduduk usia produktif 15-59 tahun. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara NTB, Minggu (3/3). Menurutnya, kalau dari jumlah Loteng memang tertinggi, karena jumlah penduduk usia produktifnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. “Tapi kalau dari persentase, Loteng ada di posisi tiga setelah Kabupaten Lombok Utara

(KLU) serta Kabupaten Lombok Barat (Lobar),” terangnya. Ia mengatakan, sebenarnya Loteng sudah mendeklarasikan diri bebas buta aksara pada tahun 2014 lalu. Namun kala itu, standar usia yang digunakan ialah 15-45 tahun, sehingga ketika ada perubahan standar usia untuk penangaan buta aksara oleh pemerintah menjadi 15-59 tahun, otomatis angka buta aksara

Loteng kembali muncul. Tahun 2018 lalu, pemerintah daerah sudah berhasil menuntaskan buta aksara sebanyak sekitar 3 ribu jiwa, sehingga posisi angka buta aksara Loteng tahun ini sudah berada di angka 65 ribu. “Tapi angka ini tetap saja tinggi. Sehingga butuh kerja keras untuk bisa menuntaskan angka buta aksara tersebut,” ujarnya. Untuk itu, sebagai upaya

mendukung percepatan pengentasan buta aksara Disdik Loteng saat ini tengah menyiapkan regulasi khusus berupa Peraturan Bupati (Perbup) soal penanganan buta aksara. Di mana dengan regulasi tersebut memungkinkan semua elemen di daerah ini ikut berpartisipasi mendukung penanganan buta aksara. “Dengan adanya perbup ini nantinya, diharapkan ada aksi bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk bisa mengentasan angka buta aksara di daerah ini,” tegasnya. Karena tentu, mengentaskan buta aksara tentu bukan perkara mudah. Terlebih jumlahnya cukup besar. Dalam mengentaskan buta

aksara, ujarnya, harus ada dukungan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Adanya perbup ini, semua elemen masyarakat punya tanggung jawab yang sama dalam mendukung pengentasan buta aksara. Adanya dukungan elemen masyarakat di daerah ini, pihaknya berharap pengentasan buta aksara bisa lebih cepat. Bahkan pihaknya menargetkan paling tidak dalam dua tahun ke depan, setengah dari angka buta aksara yang ada sekarang bisa dientaskan, karena tidak hanya mengandalkan pendekatan program saja, tapi juga melalui pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakat. (kir)

Gladi Bersih UNBK Jadi Persiapan Akhir Sekolah Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Gladi Bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada Senin (4/3) dan Selasa (5/3). Gladi bersih ini jadi persiapan akhir bagi sekolah untuk melaksanakan UNBK SMK yang akan dilaksanakan pada akhir Maret nanti. Kepala SMKN 9 Mataram yang kini diubah menjadi SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd., MMPd., dihubungi Senin (4/3) mengakui pelaksanaan gladi bersih bagi siswa kelas IX di SMKN 9 Mataram berjalan dengan lancar. “Alhamdulillah gladi bersih UNBK berjalan lancar,” katanya. Sebanyak 203 siswa Kelas XII di SMAN 10 Mataram yang sebelumnya merupakan siswa SMKN 9 Mataram, terdiri dari 137 laki-laki dan 66 perempuan. Ridwan mengakui persiapan sudah dilaksanakan sejak akhir tahun lalu. “Persiapan UNBK sudah dimulai, antara lain menyiapkan pengayaan, rencana try out, dan menyiapkan komputer,” jelas Ridwan saat dihubungi sebelumnya. Sementara itu, Kepala SMKN 8 Mataram yang diubah menjadi SMAN 9 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd.,

(Suara NTB/ist)

GLADI BERSIH - Suasana gladi bersih UNBK di SMAN 9 Mataram yang diikuti siswa kelas IX yang merupakan siswa SMKN 8 Mataram, Senin (4/3). melalui Wakil Kepala Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., M.Kep., menyampaikan pelaksanaan gladi bersih berjalan dengan lancar. “Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Kekurangan laptop hanya beberapa saja, kita minjam di guru dan karyawan untuk me-

78 Persen PAUD dan PNF di NTB Belum Diproses Akreditasi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 78 persen atau 4.726 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dari total 6.026 lembagaPAUDdanPNF di NTB belum diproses akreditasi. Baru sebanyak 1.300 atau 22 per(Suara NTB/ist) sen PAUD dan Tri Harianta PNF di NTB yang sudah diproses akreditasi. Data itu merupakan data tahun lalu, dibutuhkan dorongan dari pemerintah daerah agar lembaga PAUD dan PNF mempersiapkan lembaga mereka untuk diakreditasi. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB, Tri Harianta, S.Pd., dihubungi akhir pekan kemarin. Ia merincikan, berdasarkan data tahun lalu itu, lembaga PAUD di NTB sebanyak 5.014 lembaga. Lembaga PAUD yang sudah diproses akreditasi sebanyak 1.146 lembaga dan lembaga yang belum diproses akreditasi sebanyak 3.848 lembaga. Sementara itu untuk PNF, ada sebanyak 1.012 lembaga PNF di NTB, dengan rincian sebanyak 154 lembaga sudah diproses akreditasi, sedangkan 858 lembaga belum diproses akreditasi. Tri menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya mendapatkan kuota 1.000 lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi. Jumlah ini pun menurutnya masih sulit untuk mengurangi lembaga yang belum diakreditasi. Karena umur akreditasi setiap lembaga yaitu selama lima tahun, bagi sekolah yang umur akreditasi sudah empat tahun akan mengajukan akreditasi lagi. “Itu belum cukup, kita dapat kuota 1.000 lembaga, semua akreditasi umur lima tahun, kalau sudah empat tahun ajukan lagi. Kami targetkan bisa menyelesaikan 1.000 sekolah, nantinya kalau ada kuota provinsi lain yang tidak terpenuhi (tidak selesai), kami bisa ambil kuota tambahan itu,” katanya. Tujuan dari kerja BAN PAUD dan PNF yaitu untuk melihat fakta lembaga, kemudian hasil akrediatasi itu direkomendasikan ke daerah. Tri berharap agar pemerintah daerah mendorong lembaga yang belum diproses akreditasi untuk mengajukan diri diakreditasi. “Yang belum akreditasi didorong untuk mengajukan, kalau ada kekurangan, kami bisa menyampaikan kekurangan itu. Kami akan segera menghadap ke pemerintah daerah kabupaten kota se-NTB, supaya diberikan prioritas dana dan dukungan untuk akreditasi ini, mau tidak mau kita minta Pemda mendukung,” jelas Tri. Kendala yang dihadapi yang menyebabkan banyak PAUD yang belum diproses akreditasi yaitu karena masih banyak PAUD kelayakannya dipertanyakan. Kendalanya karena keterbatasan lembaga itu, terutama keterbatasan sumber daya manusia (SDM) lembaga itu. (ron)

lengkapi,” katanya. Kelas XII yang akan mengikuti UNBK di SMAN 9 Mataram merupakan siswa SMKN 8 Mataram. Seperti diketahui, siswa kelas XI dan Kelas XII di SMAN 9 Mataram merupakan siswa SMKN 8 Mataram. SMKN 8 Mataram

mulai diubah menjadi SMAN 9 Mataram sejak awal tahun ajaran 2018/2019. Di awal semester genap ini, pihaknya juga memberikan pengayaan atau persiapan UNBK dan ujian praktik bagi siswa kelas XII. Munezarah mengatakan, gladi bersih UNBK merupakan

persiapan total sebelum menghadapi dan menyukseskan UNBK nanti. Peserta UNBK SMK di NTB sebanyak 20.558 siswa berasal dari 291 SMK negeri dan swasta di NTB. Pada pelaksanaan UNBK nanti, akan ada sebanyak 325 server dan 8.340 client yang akan digunakan oleh SMK. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Ketua Panitia UN NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., mengimbau agar sekolah melakukan gladi UNBK dengan sungguhsungguh sebagaimana UNBK sesungguhnya. “Dan para peserta didik agar mengikuti tiap sesi sesuai jadwalnya denga benar agar terbiasa menghadapi situasi UNBK nantinya,” imbaunya. (ron)

Pemda Lobar Resmikan Gedung Sekolah Bantuan Gempa Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) bersama Harian Kompas selaku donatur meresmikan Gedung SDN 3 Bengkaung, Kecamatan Batulayar, pekan kemarin. Bangunan yang baru selesai pengerjaannya ini merupakan bantuan dari Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas untuk wilayah terdampak gempa di Lombok. Bangunan sekolah yang dibangun terdiri dari tujuh ruangan, yakni enam ruang kelas dan satu ruang guru. Sekolah ini juga dilengkapi dengan empat buah kamar mandi, masing-masing dua buah untuk guru dan murid. Turut hadir dalam peresmian tersebut di antaranya Pimpinan Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy didampingi Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Ketua Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Rusdi Amral, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hendrayadi, Camat Batulayar Syahruddin, Sekda Lombok Timur Rohman Farli, dan masyarakat sekitar. Sebelumnya, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas bersama para pimpinan daerah terdampak telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen Kompas membantu pembangunan puskesmas dan sekolah di NTB. Selain SDN 3 Bengkaung, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas juga membantu pembangunan SDN 3 Sajang di Lombok Timur dan Puskesmas Nipah di Lombok Utara. Kepedulian dan perhatian Harian Kompas terhadap mutu pendidikan itu sangat luar biasa. Itu terbukti dengan terwujudnya bantuan yang merupakan sumbangan para pembaca. Para pembaca langsung tergerak begitu mendengar ada gempa pada 5 Agustus lalu di Lombok dengan skala gempa yang cukup besar yang menimbulkan kerusakan rumah yang cukup banyak. “Kami langsung bergerak untuk segera membuka dompet bantuan dari para pembaca Harian Kompas untuk Gempa Lombok. Setelah dana terkumpul dan kami mensurvey ke lapangan, apa yang dibutuhkan oleh warga dan akhirnya memutuskan untuk membantu pembangunan sekolah dasar,” jelas Pimpinan Redaksi Harian Kompas, Ninuk Mardiana Pambudy. Pihaknya memilih lokasi ini, karena pertimbangan muridnya yang banyak. Sama seperti di SDN 3 Sajang Lombok Timur yang memprioritaskan untuk yang paling terdampak gempa

DIRESMIKAN Gedung SDN 3 Bengkaung diresmikan setelah rusak akibat gempa.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Gedung SDN 3 Bengkaung yang sudah selesai dibangun. maupun secara fisik bangunan yang sudah tidak layak pakai atau rusak berat. Mewakili Pembaca Harian Kompas, Ninuk meminta para siswa, guru dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar untuk bersama-sama menjaga dan memelihara bangunan sekolah. “Dengan adanya gedung sekolah yang baru semoga anak-anak dapat belajar lebih baik, lebih bersemangat. Dan Kami berencana akan membantu perpustakaannya dengan buku bacaan sehingga minat baca mereka juga meningkat,” pungkasnya. Dalam kesempatan itu, Sekda H. Moh. Taufiq sangat mengapresiasi semangat para pembaca Harian Kompas membantu Lombok. Terlebih bangunan sekolah yang dibangun sangat bagus.Taufiq mengatakan, tingkat kerugian akibat gempa di Lombok Barat adalah bidang pendidikan. Dibutuhkan dana sebesar Rp262 miliar untuk perbaikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Madrasah/

Aliyah. Sementara untuk bidang kesehatan sekitar Rp4,5 miliar. Sedangkan sarana ibadah seperti masjid dan pura memerlukan dana perbaikan sebesar Rp30 miliar. “Perhatian kompas tidak bisa diragukan. Di mana ada bencana, Kompas selalu terdepan dalam hal bantuan kemanusiaan. Dengan musibah dan ujian yang kita terima di Lombok Barat semoga adik-adik bisa semangat dan rajin untuk belajar,” harap sekda. Salah seorang guru Aminudin mengaku dengan adanya bangunan baru ini dirinya menjadi lebih bersemangat meningkatkan mutu pendidikan mulai dari proses belajar mengajar. “Di kurikulum 2013 budaya literasi yang dibentuk di sekolah sebelum masuk ke ruang kelas, 15 menit kita adakan kepada murid untuk baca-baca buku di perpustakaan setiap hari. Dengan proses baca buku seperti ini kita tanamkan kebiasaan. Karena orang bisa karena biasa,” ujarnya.(her)

Halaman 11

Nasruddin Siap Pertahankan Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet tinju NTB, Nasruddin ternyata masih memiliki motivasi untuk tampil di event nasional. Peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) 2016 ini siap mempertahankan medali emas, bila lolos mengikuti PON di Papua 2020. Ditemui Saat NTB usai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (4/3) kemarin Nasruddin mengaku siap tampil di ajang nasional. Saat ini dia tengah mempersiapkan diri menghadapi Pra-PON Tinju di tahun 2019. “Sekarang masih menjalani program latihan persiapan Pra-PON 2019. Target optimis meraih medali emas,” ucapnya. Target Nasruddin mempertahankan medali emas di multi event nasional cukup beralasan. Sebab dia punya segudang pengalaman meraih medali emas di single event maupun multi event. Terakhir dia berhasil mempersembahkan medali emas di kelas 91 Kilogram (Kg) putra pada di PON XIX di Bandung, Jabar tahun 2016. Selain punya pengalaman tanding yang mumpuni, Nasruddin sudah mempersiapkan diri menghadapi PON 2020. Saat ini ia masuk dalam program latihan atlet andalan NTB yang diberi nama Pelatda Mayung Harapan. Dengan sisa waktu enam bulan, Nasruddin optimis bisa berprestasi di event nasional. Persiapan Nasruddin sudah dimulai sejak awal Februari 2019. Lokasi latihannya di Pedepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram Turide. Atlet berusia 30 tahun ini akan turun di kelas 91 Kilogram ke atas di Pra-PON tinju yang akan berlangsung pertengahan tahun 2019. Nasruddin optimis bisa kembali mendulang medali emas. (fan)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

Urutan Kedua Terbawah Porprov 2018, Dispora Lotim Sindir KONI Selong (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait prestasi kontingen Lotim pada Pekan Olahraga Provinsi NTB (Porprov) NTB 2018. Pasalnya, KONI menilai jika prestasi Lotim tersebut dikarenakan masih minimnya dukungan anggaran dan pembinaan dari pemerintah daerah maupun dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lotim, Drs. M. Zaini, mengatakan, dalam meningkatkan prestasi atlet harus diawali dengan kesungguhan dan tekad yang kuat dari pelatih. Maka dari itu, sangat penting apabila KONI maupun Dispora beserta pelatih untuk melakukan studi banding. Selain itu, yang menye-

Lukman dan Munawir Bakal Jadi Unggulan NTB Dompu itu ternyata mampu merebut medali emas di level nasional meskipun menjalani latihan desentralisasi. “Keberhasilan Lukman dan Munawir meraih medali emas patut kita apresiasi. Kita berharap mereka tetap mempersiapkan diri menghadapi PraPON 2109, sehingga mereka bisa lolos mengikuti PON 2020,” ucapnya. Menurut Dedy, Lukman dan Munawir harus mampu menorehkan prestasi di Pra-PON 2019 agar bisa bisa merebut tiket PON 2020. Untuk bisa merebut tiket PON, Lukman dan Munawir harus mampu menempati minimal peringkat lima besar nasional. Pasalnya, kuota atlet lolos PON hanya enam atlet. Lima atlet dari hasil Pra-PON dan satu tiket-

nya jatah atlet tuan rumah. Tak sampai disitu, bila kedua atlet tersebut bisa mempertahankan medali emas di PraPON maka kedua atlet itu akan dipromosikan masuk dalam Pelatda Mayung 2019. Dan kedua atlet itu tentu akan diproyeksikan mendulang medali emas di PON 2020. Dedy berpesan kepada Lukman dan Munawir agar tetap berlatih selama berada di Dompu. Sehingga prestasi yang sudah diraih bisa tetap dipertahankan. Sebagaimana diketahui Pengprov Kodrat NTB mengirim tiga atlet di kejurnas antar master, yakni Munakip, Munawir dan Muhammad Yamin. Hasilnya NTB merebut dua emas lewat Lukman dan Munawir dan satu perak diraih Yamin. (fan)

Delapan Cabor Ikuti O2SN Lotim Selong (Suara NTB) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP Tingkat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dibuka secara resmi Sekda Lotim, Drs. H. Rohman Farly, MM. Acara berlangsung di Lapangan GOR Selaparang Selong ini, juga dihadiri Kepala Dispora Lotim, Ketua KONI Lotim, Kepala UPTD Dikbud se-Lotim, para pembina olahraga dan kotingen 02SN masing-masing Kecamatan se-Lotim, Senin (4/3). Sekda Lotim, H. Rohman Farly, menyampaikan, kegiatan 02SN ini harus dijadikan momentum mencari anak-anak yang berprestasi dan berbakat. Bakat olahraga yang terpendam dari 254 desa dan Kelurahan, yang dibawa masing-masing kecamatan sebagai perwakilan, untuk menunjukan kelebihan dan prestasi atas pembinaan yang telah dilakukan. Menurutnya, apabila olahraga dijadikan suatu hal yang penting, tidaklah heran pepatah yang menyatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya, bila anak-anak sebagai generasi penerus dipersiapkan dari SD, SMP, sebagai kelanjutan estafet kepemimpinan di masa depan, tentu dipersiapkan fisiknya dari sekarang. Sehingga harapan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, menuju negara yang siap bersaing dan menyongsong kesiapan pemimpin nasional. O2SN ini harus dibangun

(Suara NTB/yon)

PEMBUKAAN O2SN - Suasana pembukaan O2SN tingkat Kabupaten Lotim yang digelar di Lapangan GOR Selaparang Selong, Senin (4/3). untuk menjadi yang terbaik, karena kejayaan terlihat dari prestasi yang terbaik, dan harus diterapkan semangat untuk berolah raga. Dalam dunia pertandingan ungkap Rohman Farly, tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Untuk itu,kekalahan anggaplah itu kesuksesan yang tertunda,. Yang terpenting adalah semangat untuk bertarung. Tegakkan sportivitas bermain, tunjukan prestasi yang terbaik, pandang lawan sebagai pemicu, untuk terus berprestasi kedepannya. Kepala Dispora Lotim, Drs. M. Zaini menyampaikan, 02SN ini merupakan acara rutin setiap tahun. 02SN di Lotim menurut Zaini, tidak kalah dengan Kabupaten-kabupaten lain di NTB. Hal ini merupakan kepercayaan yang diberikan pemerin-

da orang tua dan pelatihnya. Sehingga dapat diketahui secara detail alasan atlet Lotim yang membela daerah lain. Dari pemerintah daerah, kata Makbul Maya, saat ini sudah berkomitmen untuk memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi. Salah satu buktinya yakni pada Porprov 2018 lalu, pemerintah daerah memberikan bonus yang cukup fantastis yakni, Rp17 juta untuk beregu dan Rp15 juta untuk peorangan. Bahkan dijanjikan pada Porprov berikutnya, bagi atlet yang berprestasi akan mendapat bonus dua kali lipat. KONI Lotim juga menggandeng Dispora untuk melakukan pembinaan terhadap pelatih-pelatih yang ada di Kabupaten Lotim. “Atlet kita saat

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

Makbul Maya

M. Zaini

ini menyumbangkan emas dari daerah lain. Sehingga inilah yang perlu kita evaluasi dan akomodir,” jelasnya. Sekda Lotim, H. Rohman Farly, mengungkapkan, bebribcara mengenai kejuaraan, tentunya ada yang kalah dan menang. Dan kegagalan untuk mencapai puncak, ada kesuksesan yang tertunda. Untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga, Sekda menegaskan bahwa sinergi pihak terkait harus terbangun. Sep-

erti antara Dikbud dan Dispora harus lebih menguatkan perencanaan. Sekda selaku Ketua TAPD akan mempertimbangkan untuk proses penganggaran pembinaan atlet maupun pemenuhan sarana prasarana latihan. “Siapkan perencanaan yang baik. Maka kedepan kita akan tingkatkan untuk prestasi Lotim di bidang olahraga,” kata Sekda usai membuka O2SN tingkat Kabupaten Lotim di GOR Selaparang Selong. (yon)

Lintasan Atletik GOR Selaparang Selong Memprihatinkan

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mataram (Suara NTB) Keberhasilan dua atlet tarung derajat non Pelatda Mayung 2019 merebut medali emas di kejuaraan tarung derajat antarMaster di Surabaya, Jatim belum lama ini mendapat pujian dari Pengprov Kodrat NTB. Kedua atlet itu dipastikan bakal menjadi andalan NTB merebut medali di multi event nasional. Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Kodrat NTB, Dedy Noorcholis kepada Suara NTB di Mataram, Senin (4/3) mengatakan, keberhasilan Lukman Hakim dan Munawir meraih medali emas di Kejurnas AntarMaster di Surabaya, Jatim belum lama ini merupakan kabar gembira. Bagaimana tidak, kedua atlet Pelatda Desentralisasi Pengcab Kodrat

babkan bobroknya prestasi atlet dikarenakan persiapan khususnya bagi atlet yang cukup mepet. Artinya, kata Zaini, atlet hanya diberikan pelatihan dua bulan menjelang event. “Saya minta, ketua KONI supaya mengajak menuntaskan beban. Kemunduran prestasi di Lotim, tidak hanya pada lembaga. Tapi pada pemberdayaan dan penganggarannya,” terang Zaini. Ketua KONI Lotim, Makbul Maya, mengaku sudah membentuk tim untuk mengevaluasi dan mendata atlet-atlet yang Lotim secara menyeluruh. Termasuk atlet Lotim yang saat ini masih membela daerah lain agar ditarik dengan berbagai cara. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya kepada atlet, melainkan kepa-

tah daerah, karena kegiatan O2SN ini di bawah kewenangan Dispora, bukan kewenangan Dikbud. Walaupun dalam Juklaknya merupakan tanggungjawab Dikbud, namun tetap berharap konsentrasi dalam pembinaan, pengkaderan, di bidang olahraga. Dikatakan Zaini, ada suatu yang memprihatinkan dalam pelaksanaan Porprov beberapa waktu lalu. Dimana Lotim menduduki peringkat 8 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Ini menjadi catatan dan koreksi bersama kedepan, bagaimana memajukan olah raga di daerah ini. Terkait fasilitas olahraga yang ada, disilahkan mempergunakannya sebatas kebutuhan, demi kemajuan olah raga di kabupaten Lombok Timur. (yon)

Selong (Suara NTB) Keberadaan lintasan atletik di GOR Selaparang Selong cukup memprihatinkan. Lintasan terkesan tak terurus dengan kondisi badan lintasan dipenuhi rerumputan. Pemandangan inipun dikeluhkan oleh masyarakat yang melihat langsung fakta di lapangan. Menurut Marwan, salah seorang guru di Lotim, dengan kondisi yang demikian dipenuhi rumput dan tidak merata. Maka berpengaruh terhadap maksimalnya latihan yang dilakukan oleh para atlet atletik di daerah ini. Sementara apabila kondisi lintasan baik. Itupun sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan dan

prestasi atlet khususnya atletik. “Dengan kondisi lintas yang memprihatinkan ini. Kita juga sulit mengukur kemampuan atlet. Apakah iya ada lintasan untuk para atlet lari dipenuhi rumput yang tidak terawat,” kritiknya, Senin, (4/3). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim), Drs. M. Zaini tidak membantah kondisi lintasan atletik tersebut. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kurangnya perawatan dan pembenahan yang disebabkan tidak adanya anggaran. “Inilah kondisi kita,” jelasnya. Apabila usulan anggaran yang diajukan oleh Pemkab Lotim direalisasikan, lanjut Zaini, maka ia dapat memastikan jika pembinaan atlet, pembenahan sarana prasarana lati-

(Suara NTB/yon)

MEMPRIHATINKAN - Kondisi lintas atletik di GOR Selaparang Selong yang memprihatinkan. han dapat dibenahi. Sehingga para atlet dapat berlatih maksimal. “Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak. Kita terkendala anggaran. Baik anggaran untuk Dispora maupun KONI sangat minim,” sebutnya. Pantauan Suara NTB, ham-

pir di sepanjang lintasan dipenuhi rumput-rumput liar. Arena lintasan hanya sedikit terlihat dan itupun bergelombang. Selain itu, di beberapa titik lintasan juga ditemukan genangan air pasca hujan. (yon)

SUARA NTB

Selasa, 5 Maret 2019

Halaman 12

Lelang Jabatan Kadis Naker Minim Peminat Pejabat Pemkot Diminta Selesaikan Tunggakan ada yang tes kesehatan,” jawab Yoyok, sapaan akrabnya dikonfirmasi, Senin (4/3). Kata dia, di hari pertama pendaftaran, beberapa pejabat menghubungi via telepon menanyakan persyaratan. Termasuk pejabat eselon III yang telah mendaftar sebelumnya. Yoyok tidak mengetahui pasti hingga mendekati penutupan pendaftaran pejabat ini belum melamar. “Kita juga ndak tahu. Palingan injury time mereka datang,” cetusnya. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana kata dia, telah mengambil formulir. Tetapi, belum ada konfirmasi untuk cek kesehatan. Dia berharap, pelamar yang kembali mendaftar merupa-

kan pejabat ikut pansel sebelumnya. Artinya, mereka tidak perlu lagi mengurus administrasi dan tes kesehatan. Hanya menyerahkan makalah serta surat izin dari pimpinan. Ketua Tim Pansel yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito belum mengetahui ada atau tidaknya pejabat ikut pansel. Jika sampai tanggal 6 Maret belum ada pelamar, akan diperpanjang. Untuk meramaikan proses seleksi, BKPSDM telah bersurat ke masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pejabat memenuhi persyaratan diminta ikut seleksi. Dikonfirmasi terpisah, Kabag Pemerintahan terkesan tertutup terkait rencana keikutsertaannya pada seleksi tersebut. Demikian pula ketika ditanya persiapan administrasi dan tes kesehatan sebagai syarat mendaftar. “Ndak ada saya daftar. Ndak usah diramaikan sudah,” jawab Putu. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram menjadwalkan memanggil sejumlah pejabat di lima belas organisasi perangkat daerah (OPD). Pemanggilan untuk mengklarifikasi penyelesaian tunggakan. Auditor pengawas internal pemerintah mengkalkulasi ada ratusan tunggakan yang belum diselesaikan. Temuan itu dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Inspektorat selama kurun waktu 2007 hingga 2018. Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri tak menyebutkan detail bera-

pa total tunggakan dari masing – masing OPD. Kata dia, nilai serta item temuan berbeda – beda. “Nilai bervariasi,” kata Alwan ditemui pekan kemarin. Alwan menerangkan, Sekretariat DPRD kooperatif menyelesaikan tunggakan mereka. Pengembalian Rp5 juta telah diserahkan. Menurut dia, penyelesaian tunggakan baik berupa kelebihan bayar, kehi-

langan aset, pembayaran kelebihan tunjangan serta kesalahan administrasi selesai sebelum sidang di Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. “Sebelum diserahkan ke tim, kita mau selesaikan dulu,” tandasnya. Penyelesaian ganti rugi ibarat benang kusut. Inspektorat masih memetakan permasalahan yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi. Termasuk penghapusan aset yang juga jadi benang kusut. Terhadap kelebihan pembayaran, Alwan mengatakan, masih mencari tahu kontraktor melalui asosiasi. Apakah

masih aktif atau tidak. “Kalau sudah tidak ada alamat mau dicari ke mana. Iya, salah satunya kita hapus,” pungkasnya. Pihaknya terus mengevaluasi temuan baik oleh auditor negara maupun Inspektorat sendiri. (cem)

Lalu Alwan Basri

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.6726 BT NOKA/NOSIN : MH314D0017K047606/14D047611 AN.INDRAWATI.K HLG DSKTR JL.ARYA BANJAR GETAS ,JL.INDUSTRI MENUJU LOMBOK TIMUR HLG STNK R2 HONDA NOPOL EA 2582 FA NOKA/NOSIN : MH1JF2217AK259945/JF22E1259093 HLG D’SKTR DI JALAN SUMBAWA – LUNYUK

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG STNK R2 HONDA DR.3488 CC NOKA/NOSIN : MH1JFE119K019530/ J F E 1 E - 1 0 2 1 0 8 7 AN.BAHTIAR DJAUHARI HLG D’SKTR JL.ARYA BANJAR GETAS AMPENAN

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Lelang jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Naker) Kota Mataram, berakhir pada Rabu (6/3). Sampai Senin (4/ 3) siang, belum ada satu pun pejabat menyerahkan berkas lamaran alias sepi peminat. Antusiasme pejabat melamar tak seperti lelang lima jabatan sebelumnya. Hal demikian, kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Priyono, menjadi heran. Kebiasaan dua atau tiga hari pendaftran pejabat mengurus persyaratan administrasi dan kesehatan. “Sampai hari ini belum ada yang menyerahkan persyaratan. Belum juga saya cek di rumah sakit apakah sudah

SUARA NTB

Selasa, 5 Maret 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

OPINI

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 PELAYANAN perparkiran di Kota Mataram, teru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tama parkir tepi jalan umum, masih belum mam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pu memenuhi syarat kenyamanan bagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 masyarakat. Aturan parkir seperti yang tertuang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dalam Perda Kota Mataram tentang parkir, juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 masih banyak yang belum dilaksanakan oleh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 JUkir (juru parkir). Seperti, memungut nominal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 retribusi tidak sesuai Perda. Berikutnya, masih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 banyak Jukir yang enggan menggunakan serag1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 am yang telah diberikan oleh pemerintah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Berikutnya adalah, Jukir tidak memberikan kar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 cis parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Yang tidak kalah pentingnya adalah, masih lemah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nya pengawasan terhadap kendaraan milik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 masyarakat yang parkir di sana. Rata-rata titik parkir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 yang notabene berada di depan ruko atau toko, tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menyediakan CCTV atau kamera pengintai. Pada1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hal, seperti dikatakan Ketua DPRD Kota Mataram, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 H. Didi Sumardi, bahwa keberadaan CCTV menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sangat strategis, bahkan sangat membantu men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ingkatkan kewaspadaan di lokasi parkir tersebut. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Karena, merujuk pada Perda Parkir Kota Mataram, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 maka 50 persen atau setengahnya menjadi tang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gungjawab Jukir yang bertugas di sana. Dari beber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 apa persoalan itu, seharusnya menjadi dasar bagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dishub untuk melakukan perbaikan pelayanan ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pada masyarakat. Mana aturan yang dianggap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kurang efektif, bisa saja dilakukan evaluasi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Misalnya penggunaan karcis parkir yang dipan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dang kurang efektif. Dishub Kota Mataram harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 membangun sistem terkait ini. Yang jelas, idealn1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ya, antara Jukir dengan masyarakat pengguna 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jasa parkir, tidak ada transaksi dalam bentuk uang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tunai. Cara ini diyakini lebih memberi kepastian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 masuknya PAD (Pendapatan Asli Daerah) Dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sektor parkir. Demikian pula untuk sistem 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 keamanan di lokasi parkir, rupanya sejalan den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gan Raperda Siskamling (Sistem Keamanan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Lingkungan) yang sedang digodok Dewan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dimana, setiap ruko atau toko, akan diwajibkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 memasang CCTV. Ini juga dapat berfungsi sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 penagawasan terhadap keamanan parkir. Oleh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 karena itu, Dishub Kota Mataram di bawah pimpi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nan M. Saleh diharapkan dapat membawa pelay1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 anan perparkiran di Kota Mataram ke arah yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lebih baik. Karena, pelayanan parkir yang sekedar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nya dari jukir, akan berimplikasi cukup luas. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Di depan Pasar Cakranegara misalnya. Jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak dilakukan penataan oleh petugas Dishub di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sana, tentu kemacetan akan terjadi setiap saat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dishub Kota Mataram rupanya menjadikan Pasar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Cakranegara sebagai percontohan dalam pena1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 taan parkir tepi jalan umum. Dengan dilakukan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nya penataan dapat mengurai kemacetan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kerap terjadi di sana. Dishub Kota Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mengidentifikasi ada 11 titik macet di ibukota 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 provinsi ini. Dua titik diklaim telah teratasi. Yakni 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 di depan Pasar Cakranegara dan di Simpang Tiga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Jalan Dakota Rembiga. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Sementara titik-titik macet lainnya, kata Dishub 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akan dilakukan penataan yang sama secara ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tahap. Dishub mengaku tidak bisa melakukan pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nataan secara bersamaan karena terbentur min1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 imnya SDM. Namun jangan kemudian keter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 batasan personel itu menjadi alasan tidak maksi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 malnya penataan parkir. Oleh karena itu, inovasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dari kadishub yang baru ini, sangat dinantikan oleh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 masyarakat. Apalagi Kota Mataram dinyatakan oleh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Pemkot Mataram sudah pulih dari gempa. Peran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dishub dalam menghidupkan kembali sektor pari1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 wisata di Mataram, juga sangat diharapkan. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Pelayanan Parkir Harus Dibenahi

RADIO

Halaman 14

Tantangan Meningkatkan Minat Baca: Transformasi Perpustakaan SUARA NTB dalam IDENTITAS-nya menulis tajuk berjudul “Tuntaskan Buta Aksara”. Ada data yang disampaikan. Cukup kritis. Ada analisisnya. Ada tantangan bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, dan sekaligus mendorong untuk bertanggung jawab (Suara NTB, 7/2). Inilah peran media massasebagai salah satu saluran komunikasi massa. Inilah fungsi media untuk menginformasikan (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertaint), dan kontrol sosial (social control). Ini tentu saja merupakan sumber rujukan dan sekaligus tentangan bagi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Termasuk OPD terkait, seperti: Bappeda, Dinas Dikbud, Dinas PMPD Dukcapil, Dinas Kominfotik, Dinas Sosial, dan lainnnya. Termasuk Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD dan swasta. Fungsi kontrol sosial yang dilakukan pers itu bisa dijadikan dasar kebijakan dalam penyusunan program pembangunan daerah, terutama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia. Khususnya revitalisasi perpustakaan untuk kesejahteraan.Artinya, perlu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk mewujudkan NTB Gemilang. Melek Huruf dan Minat Baca Angka melek huruf penduduk NTB berusia 15 tahun keatas sebesar 88,42 persen. Rata-rata nasional sudah mencapai 97,93 persen. Masih ada 12,58 persen yang masih buta huruf. Peringkat kedua dari bawah setelah Papua yang tertinggi (26,11%).Provinsi NTT (8,32%) danBali (7,10%). Buta aksara perempuan lebih tinggi dari laki-laki.Artinya, kaum perempuan (terutama Ibu rumah tangga/kaum ibu di desa)) perlu didorong berwirausaha untuk menarik ibu-ibu rumah tangga belajar, agak melek aksara. Faktanya juga, buta aksara adanya di desa-desa miskin.Ada hubungan yang kuat antara buta aksara dengan kemiskinan, yang juga harus dituntaskan.Penuntasan kebutaaksaraan, harus bersinergi dengan penuntasan kemiskinan.Juga pada komunitas adat terpencil/khusus. Walaupun angka melek huruf sudah mencapai 88,42 persen, namun minat dan daya baca masyarakat NTB lebih memperihatinkan lagi. Hasil kajian dan evaluasi tentang kondisi minat dan kegemaran membaca masyarakat Indonesia Perpusnas pada 2017, kondisi minat dan kegemaran membaca di Inddonesia 36,48 persen.NTB dibawah ratarata nasional, sekitar 24 persen. Rendahnya indeks membaca di NTB itu bisa dikaitkan dengan angka buta huruf yang masih tinggi. Menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sampai 2015 pembaca surat kabar hanya 13,1%, sementara penonton televisi mencapai 91,5%. Rendahnya minat membaca ini antara lain terjadi sejak kemerdekaan akibat dihapuskannya secara bertahap buku bacaan wajib di sekolah. Konon, dulu di era sebelum kemerdekaan pelajar AMS (sekolah setara SMA untuk pribumi di zaman pendudukan Belanda) diwajibkan membaca 25 judul buku dan pelajar HBS (sekolah setara SMA untuk anak Eropa dan bangsawan pribumi) sebanyak 15 judul buku. Kondisi ini bisa berkaitan dengan kenayataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB (2017) yang berada pada peringkat 29 di Indonesia. IPM itu tercermin dalam indikator angka harapan hidup 65,55 tahun. Harapan Lama Sekolah 13,46 tahun. Rata-rata lama sekolah 6,90 tahun. Pengeluaran perkapita pertahun di Rp. 9,877 juta. Data dan fakta tersebut tentu saja cukup memprihatinkan.Membaca belum sepenuhnya dipeluk sebagai suatu budaya yang beriringan dengan kehidupan sehari-hari. MembacaData dan Fakta Minat baca di tengah masyarakat Indonesia masih terbilang kecil.Hal ini bisa dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Bahkan, posisi kita cukup memprihatinkan, yakni menempati posisi kedua terakhir

Oleh: Manggaukang Raba (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB) dalam hal minat baca. Sebuah studi dari Central Connecticut State University di tahun 2016 mengenai “Most Literate Nations in the World” menempatkan Indonesia sebagai negara ke60 dari total keseluruhan 61 negara.Apa kamu tak ingin berbuat apa-apa? Selain itu, per Januari 2018, data dari statista.com menunjukkan sebuah fakta bahwa 44% populasi masyarakat dewasa Indonesia menggunakan smartphone untuk mengambil foto dan video dan hanya 3% yang menggunakannya untuk membaca buku maupun majalah digital. Studi dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pun berbicara hal yang sama. Studi ini menunjukkan persentase minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0.01% atau 1 berbanding 10.000.Salah satu penyebab dari rendahnya minat baca di Indonesia adalah sulitnya akses terhadap buku. Ironinya, angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pengguna internet yang mencapai separuh dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar Rp 132,7 juta. Bahkan data yang dihimpun statista.com pada Januari 2018, disebutkan bahwa 44 persen populasi masyarakat Indonesia mengambil foto dan video menggunakan ponsel mereka. Survei UNESCO tahun 2014 menyatakan rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 27 halaman buku per tahun.Ternyata masyarakat kita rendah sekali minat membacanya.Dalam 365 hari rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca 27 halaman.Artinya untuk membaca 1 halaman, masyarakat kita memerlukan waktu 2 pekan. Bandingkan dengan Jepang yang siswanya membaca 15 buku dalam 1 tahun.Ini sebuah tragedi.Bagaimana dengan NTB? Rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 3-4 kali per minggu, dengan durasi waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit.Jumlah buku yang ditamatkan per tahun rata-rata hanya 5-9 buku. Hasil penelitian Perpustakaan Nasional mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata membaca sekitar 2-4 jam per hari, di bawah standar UNESCO sekitar 4-6 jam per hari. Masyarakat di negara maju rata-rata meluangkan 6-8 jam per hari untuk membaca. Di sisi lain, terdapat sekitar 30.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun oleh penerbit (Data Ikatan Penerbit Indonesia tahun 2016). Berdasarkan survey yang dilakukan UNESCO pada tahun 2012 terhadap minat baca di 61 negara, Indonesia hanya 0,001 persen atau menempati peringkat kedua terendah dari negara yang disurvei.Iniartinya, setiap 1000mpenduduk hanya ada 1 orang yang membaca. Berdasarkan survei yang diliris Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 62 juta orang atau sekitar 24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Survei APJII itu menunjukkan penduduk berusia berusia 12-34 tahun mendominasi pengguna Internet di Indonesia dengan porsi 64,2 persen. Sedangkan kelompok pengguna berusia 20-24 tahun mencapai 15,1 persen dari total pengguna.Ini tantangan. Survei tiga tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai minat membaca dan menonton anak-anak Indonesia, yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2015, disebutkan bahwa hanya 13,11 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang memiliki minat baca. Sementara, yang memiliki minat menontontelevisi mencapai 91,47 persen.Bagi sebagian rakyat Indonesia, membaca adalah hal yang sangat membosankan. Kita tidak bisa lepas dari teknologi.Kehidupan kita benar-benar telah hijrah ke dunia digital.Hampir semua orang sudah mengakses internet. Sebanyak 132,7 juta orang Indonesia merupakan pengakses internet menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Jumlah tersebut meningkat pada 2017, yakni sebesar 143,26 juta (dengan kategori usia

13-18 tahun sebanyak 16,68 persen dan usia 13-18 tahun sebesar 49,52 persen, berdasarkan data Kompas 2018). BPS mengklaisifikasikan tingginya minat baca berdasarkan jenis bacaan yang dibaca misalnya, surat kabar, majalah, artikel elektronik, buku pelajaran, dan buku nonpelajaran. Data per Januari 2018, data dari statista.com menunjukkan sebuah fakta bahwa 44% populasi masyarakat dewasa Indonesia menggunakan smartphone untuk mengambil foto dan video dan hanya 3% yang menggunakannya untuk membaca buku maupun majalah digital. Data Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) menunjukkan pangsa pasar buku dalam negeri mencapai sekitar Rp 14,1 triliun pertahun. Sekitar 60 persen pasar buku berasal dari pembelian oleh pemerintah untuk sektor pendidikan. Setiap tahun ada 100.000 judul buku yang dimintakan International Series Book Number (ISBN) di Perpustakaan Nasional, namuan hanya 40 sampai 45 persen yang akhirnya benar-benar terbit. Meski jumlah penduduk Indonesia besar, peminat buku sangat sedikit.Ratarata buku hanya dicetak 3.000 eksemplar untuk setiap judulnya.Rata-rata orang Indonesia hanya membeli 2 judul buku setiap tahun.Ikapi menyatakan, Indonesia memiliki 1.300 penerbit, namun hanya separuhnya yang aktif. Secara umum, harus diakui kita masih ketinggalan dari banyak negara lain. Dari sisi produktivitas menerbitkan buku, angka 30.000 judul setahun jelas sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang 240 juta jiwa. Rendahnya minat baca di Indonesia, menurut Colin McElwee, Co-Founder Worldreader, salah satunya dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap buku.Tak hanya itu, Colin juga mengatakan bahwa gempuran inovasi di bidang teknologi membuat masyarakat terutama generasi milenial lebih senang menatap layar gawai dibandingkan membaca buku. Kebiasaan membaca buku sendiri dipercaya mendatangkan berbagai manfaat. Selain dapat menambah wawasan, membaca buku juga dapat meningkatkan kemampuan otak yang berguna untuk menurunkan risiko terkena penyakit Alzheimer di usia lanjut. Selain itu kebiasaan membaca buku fiksi dapat meningkatkan empati dan hubungan dengan sesama, karena kecenderungan untuk menempatkan posisi kita pada cara pandang tokoh dalam cerita sehingga kita pun dapat merasakan perasaannya. Kebiasaan membaca diketahui dapat membawa berbagai manfaat baik, seperti memperkenalkan generasi muda pada kosakata baru dan membantu pelajar dalam memahami maupun menyerap informasi atau konsep baru di sekolah. Selain itu, membaca juga dapat mengasah kemampuan otak yang berguna untuk menurunkan risiko terkena penyakit Alzheimer di usia lanjut. Kita juga mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan membaca buku fiksi dapat meningkatkan empati dan hubungan dengan sesama. Hal ini karena kecenderungan untuk menempatkan posisi kita pada cara pandang tokoh dalam cerita sehingga dapat merasakan perasaannya. Minat membaca perlu ditingkatkan. Mendorong masyarakat menjadi menarik mereka untuk membaca. Mengajak mereka membaca apasaja: SuratKabar, Majalah, Buku Pelajaran, Buku Fiksi, buku non fiksi, dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi kita tak memberikan fasilitas buku-buku tersebut, sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Berada di tengah perpustakaan dengan rak buku-buku yang penuh, juga menghadirkan sensasi tersendiri. Karena itulah, buku tetap akan digemari. Mengoleksi buku juga menghadirkan kepuasan.Sesuatu yang tidak bisa dirasakan ketika mengumpulkan buku elektronik di dalam sebuah gadget.Nah

asal Republik Ceko pernah berujar “Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah.” Di Indonesia, termasuk NTB tentunya, penghancuran buku memang belum terjadi. Namun, kemerosotan besar dalam literasi ini seharusnya sudah mulai menjadi peringatan. Inti perbukuan sebenarnya pada tiga elemen, yaitu penulis/produsen buku, penjual/toko buku, dan konsumen —bisa masyarakat atau perpustakaan.Selama ini, kehidupan digital menciptakan pola hidup digital pula, begitu juga dengan pola literasi masyarakat. Perpustakaan fisik sudah dianggap tidak menarik karena dengan adanya gagdet, semua orang bisa mengakses informasi, data dan pengetahuan yang diinginkan. Orang menyebut saat ini zaman sudah milenial, global, digital, bahkan semua generasi sudah disebut “Generasi Z”, dan lainnya.Di tengah kepungan alat-alat modern, banjir informasi, banyaknya aplikasi memudahkan manusia mencari sumber bacaan, dan perpustakaan fisik sudah sedikit peminatnya. Maka, perpustakaan perlu ada inovasi.Perpustakaan harus dikontekstualkan.Apalagi saat ini perkembangan dunia perpustakaan semakin pesat. Baik itu perpustakaan di bawah naungan pemerintah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Baca Masyarakat (RBM), Perpustakaan Desa (Perpusdes), Perpustakaan Keliling (Perpusling) dan lainnya. Buta huruf, bagaimanapun, adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik.Literasi memang tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa yaitu membaca dan menulis. Namun, literasi bukan hanya dimaknai dengan melek baca dan tulis saja.Karenanya, perpustakaan disamping menyediakan buku-buku untuk dibaca para pengunjung, juga menyelenggarakan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup (life skill) masyarakat seperti pelatihan daur ulang sampah, salon, tata boga, seni, komputer, dan sebagainya. Dengan keterampilan yang dimiliki, masyarakat bisa lebih kreatif, lebih berdaya, dan tentunya lebih sejahtera. Walau juga juga beberapa faktor lain yang menunjang, seperti akses modal dan akses pemasaran. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Semogalah.

POJOK Pasien Demam Berdarah terus bertambah Tingkatkan kewaspadaan, cegah jatuh korban jiwa

*** Gapensi berharap keberpihakan gubernur tak sebatas wacana Yang paling penting realisasinya

***

Transformasi Perpustakaan Milan Kundera yang seorang novelis

Dukung Pengembangan Desa Wisata

Dispar Targetkan Cetak 500 Kaum Muda Pelopor WIDT 4.0 Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) segera menerapkan Wonderful Indonesia Digital Tourism (WIDT) 4.0 yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Untuk mempersiapkan penerapan WIDT 4.0 ini, Dispar akan melakukan pelatihan digital terhadap para pelaku wisata dan pokdarwis di semua desa wisata. WIDT 4.0 ini ditargetkan mampu mem-back up pengembangan

Ispan Junaidi (Suara NTB/her)

desa wisata yang ditargetkan tahun 2020 mencapai 50 desa. Dispar menargetkan per desa akan dilatih 10 orang warga, sehingga akan mampu mencetak 500 orang kaum muda pelopor WIDT 4.0 di Lobar. Demikian mengemuka pada Forum Group Discusison (FGD) yang digelar Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), di Kebon Raja Gunungsari, Senin (4/3). FGD yang mengangkat tema pengembangan desa wisata sebagai pemantik pertumbuhan perekonomian masyarakat ini dihadiri oleh Ketua Tim STO Dr. Ahmad Saufi beserta akademisi. Hadir pula Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaid, M.Ed, Ketua FTKP Lobar M. Tahrir dan 31 kepala desa wisata bersama pengurus pokdarwis. Kepala Dispar Lobar, Ispan Junaidi, menyampaikan tahun ini ada 31 desa sudah dibentuk oleh pemda Lobar. “Tahun 2020 kita menuju 50 desa wisata. Kalau lemah. Kita harapkan 31 desa wisata menjadi pilot Project

untuk pengembangan desa yang betul-betul berbasis desa,” kata Ispan. Untuk mendukung program desa wisata ini kata dia, pemdes harus mengalokasikan dari DD untuk diarahkan ke pembangunan infrastruktur. Di samping itu, desa harus mengalokasikan DD untuk mem-back up pokdarwis, sebab peranan pokdarwis ini begitu penting untuk pengembangan desa wisata. Pihaknya juga berharap agar desa menganggarkan untuk kegiatan studi banding ke desa-desa di Pulau Jawa yang berhasil dari sisi pengelolaan desa wisata. “Kita perlu belajar dari keberhasilan desa lain, baik dari berbagai aspek. Makanya tiap tahun perlu dianggarkan untuk studi banding bersama pokdarwis,” jelas dia. Untuk mengembangkan desa wisata ini perlu juga disiapkan anak muda untuk mengurus pokdarwis. Pihaknya akan melakukan pelatihan digital dalam rangka juga menerapkan WIDT 4.0 yang diluncurkan Kemenpar. Kalau satu desa, kata dia, ada 10 orang yang komitmen dalam menerapkan sistem IT ini, maka akan mampu dicetak 500 orang champion atau pelopor

muda yang berpikir untuk memajukan pariwisata di Lobar. Menurutnya, kelemahan di beberapa desa wisata seperti Banyumulek, belum ada yang mempelopori pengembangan sistem ini. “Di pertengahan tahun ini kita akan segera lakukan pelatihan IT. Kita akan libatkan Aparatur Sipil Negara agar mereka bisa menjadi terdepan dalam menggerakkan WIDT 4.0,” ujar Ispan Junaidi. Ispan pun menambahkan, pihaknya akan melibatkan para pelaku pariwisata melalui asosiasi untuk bisa terlibat dalam pelatihan tersebut. “Paling tidak kita akan libatkan asosiasi perhotelan, travel, guide, pokdarwis, dan para kepala desa untuk bisa ikut pelatihan itu. Informasinya, ada 14 modul yang menjadi materi kurikulum,” terang Ispan. Dengan pemanfaatan dunia digital, menurut Ispan, akan membantu promosi pariwisata. Akademisi dari Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Drs. Putu Gede mengatakan untuk mengembangkan desa wisata ini harus ada objek daya tarik tersendiri untuk dicari oleh pengunjung. Ada sarana prasarana yang

(Suara NTB/her)

PRESENTASI - Ketua Tim STO Ahmad Saufi saat presentasi di depan para kades dari 31 desa wisata di Lobar. tersedia, tata laksana infrastruktur, masyarakat dan lingkungan. Pemahaman awal tentang desa wisata ini penting juga melihat keunikannya, sehingga dalam pengembangan nanti tidak sama atau duplikasi. Keaslian, misalnya dari sisi kuliner dan kelangkaan yang tak dimiliki daerah lain dan perlu ditonjolkan. “Komponen desa wisata itu ada 4 A yakni ada atraksi, akses, pelayanan tambahan fasilitas, dan fasilitas,”jelas dia. Sementara itu, Ketua Tim STO Dr. Ahmad Saufi menambahkan dalam membangun desa wisata perlu diketahui empat hal, yakni apa kelebihan,

kelemahan, kesempatan dan ancaman. Untuk mengetahui beberapa hal ini perlu dilakukan riset dengan melihat dan menanyakan kepada wisatawan tentang berbagai infrastruktur dan sarana prasarana yang akan dibangun di lokasi wisata desa. Penelitian ini penting sebab melalui risset ini bisa diketahui tanggapan konsumen sehingga tidak salah bangun. “ Kalau melakukan ini juga kita bisa hemat biaya dan energi. Rahasia dalam pariwisata di negara maju itu adalah mereka membuat risetriset,”jelas dia. (her/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 5 Maret 2019

Deteksi Dini Gizi Buruk, Pemprov Revitalisasi Posyandu Dari Hal. 1 Melalui revitalisasi Posyandu, lanjut Wagub, masalah kesehatan masyarakat diproteksi dari hulu permasalahannya, yakni dusun/ desa. Bahkan update data masalah kesehatan akan terupdate tiap bulan. ‘’Karena Posyandunya hidup,’’ ujarnya. Wagub menambahkan revitalisasi Posyandu saat ini sedang berjalan. Baik mengenai sosialisasi dan lainnya. ‘’Kan harus dimulai dari penganggaran APBDes. Ini yang lagi dikawal,’’ tandasnya. Selain membahas masalah revitalisasi Posyandu, Rapim tersebut juga membahas update penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga pascagempa. Kemudian update mengenai program Zero Waste, industrialisasi, NTB Satu Data dan juga persiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021. Terkait dengan angka kasus gizi buruk, Data Dinas Kesehatan NTB pada tahun 2018 lalu menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus gizi buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes NTB, Dra. Panca Yuniarti, Apt yang dikonfirmasi awal Januari lalu menyebutkan tahun 2017, kasus gizi buruk di NTB sekitar 187 kasus. Sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 217 kasus.

Penyebab gizi buruk tersebut banyak cacat bawaan seperti jantung, bocor jantung, Pneumonia Berat. Meninggitis, Hepatitis , ISPA, Epilepsi, Paru , Cerebral Palsy, Bronthitis Akut, Diare, Anemia dan lainnya. Dikes berharap ada kesadaran masyarakat untuk menekan angka kasus gizi buruk di NTB. Masyarakat diminta memiliki kesadaran datang ke Posyandu, terutama bagi ibu yang sedang hamil. Dengan ke Posyandu maka akan terdeteksi dari awal apakah gizinya cukup, vitamin cukup, janin yang tumbuh akan normal. Untuk itu sedang digalakkan gerakan masyarakat hidup sehat. Termasuk juga petugas puskesmas mendata keluarga di lapangan terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat. Sebanyak 217 kasus gizi buruk yang ditemukan pada 2018 terdiri dari lakilaki 109 kasus dan perempuan 108 kasus. Tiga kabupaten terbanyak kasus gizi buruk yakni Lombok Timur 38 kasus, Lombok Utara 36 kasus dan Lombok Barat 31 kasus. Strategi yang dilakukan menekan kasus gizi buruk di NTB adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Menjadi awal kehamilan agar tercukupi gizi mikro maupun gizi makro. (nas)

Halaman 15

Antasari Azhar Targetkan Jokowi Menang 60 Persen di NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Garda Jokowi, Antasari Azhar mengungkapkan rasa optimismenya akan dominan meraih perolehan suara di NTB. Tak tanggung tanggung, di ‘kandang’ kemenangan Prabowo Subianto ini, ia optimis meraup 60 persen pemilih Jokowi – Ma’ruf. “Untuk itu, mulai sekarang hidupkan mesin. Saya ingin segera kerja nyata untuk kemenangan Jokowi di NTB. tidak perlu target muluk muluk, cukup 60 persen. Kita menang,” ujarnya saat pelantikan tim relawan Garda Jokowi di Hotel Lombok Astoria, Senin (4/3). Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengajak pendukung Jokowi di NTB berdoa dan berusaha. Kerja keras itu menurutnya tidak

akan sia - sia, karena tidak salah untuk totalitas kepada Jokowi yang dikenalnya sebagai orang baik. ”Demi orang baik, kita lakukan ini. Jika kalah, Indonesia akan kehilangan orang baik itu. Siapa orang baik itu? Yaitu Joko Widodo,” ujarnya menyemangati ratusan relawan yang hadir. Pada kesempatan itu, Antasari Azhar melantik Ketua Garda Jokowi NTB, Kurnia Ali APG, Ketua Harian Taufiqurrahman serta sejumlah wakil ketua harian sampai divisi divisi. Antasari menambahkan, ia membuat pemetaan potensi pemilih di NTB. Dalam catatannya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 3 juta. Dipasangnya target bahwa setiap anggota Garda Jokowi harus mampu mempengaruhi

pemilih di sekitarnya. “Satu anggota Garda Jokowi wajib himpun 200 orang pemilih. Kalau ini riil, selesai ini Pilpres (menang, red),” ujarnya optimis. Namun usaha itu tidak akan berarti menurutnya tanpa doa. Untuk itu, ia mengajak semua anggota garda khususnya yang ummat muslim berbondong - bondong ke masjid, mendoakan Jokowi – Ma’ruf untuk kemenangan masa kepemimpinan lima tahun mendatang. Selain itu, militansi para relawan menentukan. Modul kerja relawan sudah disiapkan, tinggal dilaksanakan. “Lakukan sampai ke kecamatan. Door to door. Jangan fitnah, jangan sebar hoax. Saya sudah alami delapan tahun dipenjara karena fitnah. Tapi pakai keyakinan kita,” sarannya. (ars)

Raudatul Jannah, Penderita Gizi Buruk Akhirnya Dirawat di RSUD Dari Hal. 1 ‘’Tidak bisa apa-apa. Hanya tidur saja. Mulai dari badannya keras hingga kaki. Kata dokter ia mengalami kelainan saraf saat saya bawa berobat di usianya tiga tahun,’’tutur Salbiah. Di tempat tinggalnya di Tanak Betian Desa Bebidas, Salbiah tinggal bersama Raudatul Jannah dan satu orang anak tirinya yang saat ini duduk di bangku SMA. Ia berjualan kerupuk dan bensin eceran dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, usaha kecil-kecilan yang dilakoni Salbiah tidak terlepas dari lilitan utang yang nilainya tidak sedikit. Selain pinjaman uang di bank rontok untuk menjalankan usahanya, Salbiah juga harus menanggung sisa utang almarhum suaminya saat membangun rumah yang saat ini ditempatinya. ‘’Saya takut membawanya ke rumah sakit dari dulu. Saya tidak ada uang untuk bayar biaya pengobatannya,’’akunya. Sementara selama 9 tahun Raudatul Jannah sakit, lanjut Salbiah, anaknya itu tidak pernah menerima berbagai jenis bantuan dari pemerintah. Tidak memiliki kartu BPJS, KIS dan sejenisnya untuk dipergunakan berobat. Termasuk tidak masuk dalam KPM PKH meski ia tergolong miskin. ‘’Sama sekali tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah,’’sebutnya. Warga setempat, H. Saipudin, mengaku prihatin atas kondisi yang dialami Raudatul Jannah. Sehingga tidak sedikit warga di sekitarnya memberi bantuan untuk meringankan bebannya. Kondisi rumah Raudatul Jannah memang layak huni. Namun untuk memenuhi kebutahan sehari-hari yang sulit. ‘’Pernah mendapat bantuan kursi roda dari dompet dhuafa. Tapi lebih sering digendong oleh ibunya,’’ katanya. Camat Wanasaba, Saharudin, menyebutkan belum mengetahui persis penyakit yang diderita oleh Raudatul Jannah. Namun, katanya,

dari pemerintah kecamatan terus mendeteksi dan menangani masyarakat yang mengalami gizi buruk dengan membentuk tim penanganan gizi buruk dan stunting. ‘’Tetap kita lakukan sentuhan. Kita sudah bentuk tim,’’ ujarnya. Maka dari itu, ia meminta kepada 14 desa di Kecamatan Wanasaba untuk aktif turun ke lapangan dan melaporkan apabila adanya masyarakat yang menderita penyakit dan membutuhkan penanganan intensif. ‘’Kita sudah tekankan dari awal supaya pemerintah desa melaporkan masyarakat yang sakit. Terutama gizi buruk, stunting, penyakit kelainan dan lain sebagainya,’’jelasnya. Kades Bebidas, Harmain, mengatakan letak rumah Raudatul Jannah berada antara wilayah perbatasan Desa Suela dan Desa Bebidas. Sehingga setelah dilakukan pengecekan untuk penanganan kesehatan Raudatul Jannah bukan masuk sasaran Desa Bebidas. Melainkan untuk Posyandu-nya masuk wilayah Suela karena jaraknya yang lebih dekat. Kendati demikian, selaku pemerintah desa ia langsung mengambil sikap dengan membawa Raudatul ke Puskesmas Karang Baru. Ternyata katanya, di Puskesmas itu ia tidak terdata dan terdata di Puskesmas Suela. ‘’Alasan tidak ke Puskesmas Karang Baru, Desa Bebidas karena mempertimbangkan biaya. Maka nantinya Kader maupun pihak Puskesmas yang datang langsung ke rumahnya,’’ katanya. Harmain mengatakan, untuk kondisi perekonomian, orang tua Raudatul Jannah termasuk orang berada karena punya kios dan tanah dibandingkan yang lain. ‘’Tidak masuknya dalam KPM PKH, karena yang melakukan pendataan adalah pemerintah pusat,’’ katanya. (yon)

Netralitas Harga Mati Dari Hal. 1 ‘’Netralitas TNI pada Pileg maupun Pilpres mendatang harga mati dan tidak ada tawar menawar,’’ tegas orang nomor satu di jajaran Korem tersebut. Netralitas tidak saja imbauan, tapi sudah menjadi perintah tegas atasan dan aturan TNI. Jika ada anggota Korem dan jajaran, terindikasi tidak melaksanakan perintah untuk menjaga netralitas itu, akan segera diberi peringatan. ‘’Jika terbukti, akan saya proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, sanksinya sampai pemecatan,’’ tegasnya. Netralitas lulusan Akmil 93 ini tidak sekadar sikap dan katakata. Juga berkaitan dengan perilaku dalam menggunakan media sosial. Maka disarankannya, anggota TNI agar bijak menggunakan medsos. Melalui para anggota TNI, Danrem juga mengingatkan para keluarga anggota tentara lainnya. Sikap pribadi tetap akan di-

kaitkan dengan jabatan keluarga anggota TNI. ‘’Pesan saya, agar para personel mengingatkan keluarga terkait penggunaan medsos dan melakukan pemantauan terhadap media sosial yang digunakan oleh istri maupun anak-anaknya. Sehingga tidak terjadi halhal yang bersifat melawan hukum yang dilakukan anggota dan keluarga,’’ sarannya. Medsos mempunyai seribu manfaat jika digunakan dalam hal positif dan sejuta mudharat jika digunakan untuk halhal negatif. ‘’Maka gunakan medsos secara bijak, posistif dan seperlunya,’’ sambung Danrem. Danrem juga mengajak untuk menambah pengetahuan dengan membaca ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. (ars)

(Suara NTB/ars)

LANTIK - Prosesi pelantikan relawan Garda Jokowi NTB di Hotel Lombok Astoria, Senin (4/ 3) oleh Ketua Umum Garda Jokowi Antasari Azhar.

Seribu Hektare Tanaman Padi di Dompu Terdampak Kekeringan Dari Hal. 1 Untuk musim tanam saat ini, Armansyah mengaku, berdasarkan laporan petugasnya di lapangan tidak sampai menyebabkan tanaman padi tersebut mengalami puso atau gagal panen.

Sehingga padi – padi yang terlanjur ditanam tersebut, tetap bisa dipanen walaupun produktivitasnya tidak akan maksimal. Kondisi cuaca yang tidak menentu, kata Armansyah, membuat petani dilematis. Mereka mau menanam padi,

hujan sudah lama tidak turun. Mereka mau tanam jagung, khawatir hujan masih turun dan menyebabkan jagungnya tidak bisa tumbuh. ‘’Karena lahan mereka ini, lahan sawah. Ketika hujan, airnya akan tergenang,’’ pungkasnya. (ula)

Ketua DPRD Ingin Pastikan Pelayanan Perparkiran di Mataram Berjalan Baik Dari Hal. 1 Padahal tarif resmi menurut Perda Kota Mataram untuk sepeda motor Rp1.000. ‘’Pengendara tahu tarifnya Rp1.000 tapi menyerahkan uang Rp2.000. Kembaliannya rata-rata masyarakat nggak mau ngambil,’’ terangnya. Masih menurut keterangan jukir, hampir sebagian besar masyarakat atau 75 persen mengikhlaskan. Melihat kenyataannya ini, kata Didi, kalau tarif parkir untuk sepeda motor dari Rp1.000 menjadi Rp2.000, tidak akan ada masalah. ‘’Ini (Rp1.000) kan tarif lama,’’ cetusnya. Selain itu, masyarakat juga enggan mempersoalkan karcis parkir. ‘’Ada yang dikasi, tapi tidak

mau diambil. Tapi ada juga petugasnya yang tidak ngasi karcis,’’ imbuhnya. Efektivitas karcis sebagai alat pembayaran dan pengawasan PAD, ke depan perlu dievaluasi. Oleh karena itu, politisi Golkar ini, lebih cenderung transaksi di lapangan antara Jukir dengan masyarakat, tanpa uang. ‘’Nah bagaimana sistemnya,’’ ucapnya. Didi memandang lebih praktis kalau masyarakat membeli kupon parkir di toko-toko swalayan. Sehingga antara Jukir dan pengguna parkir tidak ada keraguan lagi. Yang juga menjadi sorotan Didi terkait parkir tepi jalan umum ini adalah soal keamanan. ‘’Meskipun tingkat keamanan cukup baik, jangan tidak kita bangun sistemnya,’’

tegasnya. Didi melihat semua titi parkir yang bersebelahan dengan toko maupun supermarket, tidak ada CCTV atau kamera pengintai. Padahal, keberadaan CCTV sangat penting untuk mengantisipasi masalah keamanan. ‘’Bisa dibayangkan kalau terjadi kehilangan, setengahnya itu akan menjadi tanggungjawab Jukir,’’ demikian Didi. Kepala Dishub Kota Mataram, M. Saleh mengamini hasil pengamatan Ketua DPRD Kota Mataram terkait parkir tepi jalan umum di Kota Mataram. Dengan menggunakan kupon parkir, Jukir diyakini akan lebih bertanggung jawab. ‘’Nantinya kan potongannya itu menjadi bagian dia (Jukir, red),’’ kata mantan Staf Ahli ini. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

LEPAS - Pelepasan Burung merpati oleh tamu undangan saat pembukaan kompetisi Juragan Bebek dan Burung Merpati di Lapangan Sahurip Tebao Eat di Desa Peresak, Kecamatan Narmada.

Digelar Kompetisi Juragan Bebek dan Burung Merpati Giri Menang (Suara NTB) Ada kompetisi unik yang digelar warga Tebao Eat Desa Peresak Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Didukung oleh CV Cahaya Satu, warga menggelar perlombaan yang diberi nama Juragan Bebek dan Burung Merpati pada Jumat (1/3) di Lapangan Sahurip Tebao Eat Desa Peresak. Ditemui usai perlombaan, Ketua Panitia Abdul Malik Amrullah, S.IP menjelaskan, penyelenggaraan perlombaan ini sebagai ucapan syukur warga Tebao Eat yang ada di Desa Peresak karena prestasi warga-warganya. ‘’Salah satunya yakni saat ini Ketua KPU Lobar, Kepala Desa Peresak dan Kepala BPD Peresak itu berasal dari warga kami. Jadi ini sebagai rasa syukur seluruh masyarakat,” jelasnya. Kompetisi Juragan Bebek dan Burung Merpati ini adalah kompetisi pertama yang digelar oleh warga Tebao Eat. Banyak filosofi yang ada dalam kompetisi ini. Amrullah menuturkan alasan memilih kompetisi bebek ini contohnya telurnya itu berasal dari peternakan warga di perkampungan, namun telur-

nya bisa dipasarkan bahkan sampai mancanegara. Antusias peserta terlihat dari ratusan orang yang mengikuti kompetisi ini. ‘’Kami publikasi ke masyarakat mengenai perlombaan ini sudah dari dua minggu yang lalu. Jangkauan kami sebenarnya hanya di Desa Peresak saja, namun dari data yang kami dapat, seluruh peserta berasal dari seluruh desa di Kecamatan Narmada. Jadi semua desa ikut berpartisipasi, alhamdulillah pesertanya ratusan,” ujarnya. Amrullah menambahkan selain kompetisinya yang unik juga terdapat hadiah-hadiah menarik yang disediakan oleh panitia. Masyarakat sangat semangat karena hadiah yang kami sediakan ada HP, voucher menginap di hotel, voucher makan gratis, voucher berenang, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Hadir pada acara itu, Kapolres, Kapolsek, Camat Narmada, Danramil, Ketua KPU Lombok Barat, serta Ketua beserta staf CV Cahaya Satu. Amrullah berharap event ini diselenggarakan setiap tahun. (r)

Turnamen Tenis Meja HUT Korem Libatkan 100 Atlet Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Korem 162/WB yang ke 58, Pengprov Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) NTB bekerjasama dengan Korem menggelar turnamen tenis meja di GOR 17 Desember Turide Mataram, 8-10 Maret 2019. Event itu akan berlangsung meriah karena melibatkan lebih dari 100 atlet. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PTMSI NTB, Feri Supendi yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (4/3) mengatakan turnamen tenis meja yang akan belangsung selama tiga hari itu di gelar untuk memeriahkan HUT Korem 162/WB ke 58. Event itu diharapkan dapat memupuk jiwa korsa sesama anggota TNI dan masyarakat NTB. Selain itu meningkatkan kemampuan

dan prestasi atlet tenis meja se NTB, serta meningkatkan kebugaran Anggita TNI dan masyarakat NTB. “Event ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan prestasi atlet tenis meja di NTB. Dan memupuk jiwa korsa anggota TNI dan masyarakat NTB,” ucapnya. Hingga berita ini ditulis, jumlah peserta sudah mendaftar sudah mencapai 100 lebih atlet yang berasal dari kabupaten/kota di NTB. Para atlet akan memperebutkan medali emas, perak dan perunggu yang disiapkan oleh Korem 162/WB di kelas mix divisi. Selain medali, pihak panitia akan menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Korem 162/WB usai ternamen. (fan)

Usulkan 234 Formasi P3K Dari Hal. 1 Rencananya, BKD NTB akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama BKDPSDM kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti Dinas Dikbud, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan lainnya. ‘’Rabu kita rapat karena sesuai dengan surat Kemen PANRB itu. Dari lulus passing grade saja 234 orang formasi yang akan kita usulkan. Itu yang kita minta dulu seluruhnya,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Gubernur, Senin (4/3) sore. Dijelaskan, OPD terkait sedang melakukan pemetaan formasi yang akan diajukan ke Kemen PANRB. Misalnya, Dinas Dikbud dan Dinas Pertanian memetakan formasi

yang akan diajukan untuk tenaga guru dan penyuluh pertanian. Fathurrahman menjelaskan pentingnya dilakukan pemetaan mengenai formasi yang akan diusulkan. Dari 234 formasi yang diusulkan, sedang dipetakan jabatan-jabatan yang dibutuhkan untuk masing-masing lokasi penempatan guru SMA/SMK maupun penyuluh pertanian yang lulus passing grade. ‘’Kita berharap semuanya bisa terakomodir. Tetapi tentu Dikbud juga punya pemetaan terhadap guru yang akan bertugas di sana sesuai mata pelajarannya,’’ harapnya. Data BKD NTB sebanyak 234 eks honorer K2 memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang di-

laksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade. Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru. Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) meminta Pemda harus menyampaikan usulan ulang formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan. Hal tersebut sesuai surat pemberitahuan dari Ke-

men PANRB dengan No. B/ 281/S.SM.01.00/2019. Dalam surat tersebut, Kemen PANRB meminta Pemda harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proporsional. Kemen PANRB belum mengumumkan hasil seleksi P3K karena masih dalam tahap penyusunan formasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 1 Maret 2019. Pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id. Namun untuk jabatan guru,

tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian di lingkungan Pemda, pengumuman hasil seleksi P3K belum dapat dilakukan dengan pertimbangan. Masingmasing Pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/ formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan. Masing-masing Pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional. Kemen PANRB telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah masing-masing Pemda menyerahkan usulan. (nas)

Gubernur Bentuk Tim Khusus Persiapan MotoGP Mandalika Dari Hal. 1 Ada sekolah pariwisata, tapi itu 3 tahun. Jangan sampai ketika MotoGP terselenggara, kita tidak siap. SDM kita tak usah diundang dari Jakarta, anakanak NTB sudah bisa semua,’’ tandasnya. Untuk itu, hal inilah yang perlu dipikirkan oleh tim khusus tersebut. Tim tersebut betul-betul menggodok suatu program yang terintegrasi. Sehingga bukan hanya masalah fisik, infrastruktur yang disiapkan. Tapi juga non fisik juga perlu disiapkan. ‘’Ini kerja besar, lintas OPD. Yang ngerti PU, pariwisata, perencanaan. Tim adhoc yang punya

otoritas yang besar. Sehingga ketika MotoGP dilaksanakan, kita menjadi tuan rumah yang baik,’’ pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menjelaskan pihak ITDC bersama jajaran komisaris telah menggelar pertemuan terkait dengan pelaksanaan MotoGP 2021 di KEK Mandalika. Dikatakan, tugas ITDC adalah membangun infrastruktur jalan di dalam kawasan. Sirkuit MotoGP dipastikan akan tuntas pembangunannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

‘’Jangan dibayangkan dengan adanya MotoGP ini pembangunan tribun dan lain sebagainya dalam kondisi permanen. Tribun dan lain sebagainya knockdown,’’ jelasnya. Dari penyelenggaraan MotoGP di dunia, kontrak pembangunan tribun dan lainnya dilakukan enam bulan sebelum event dilaksanakan. Pembangunan tribun-tribun untuk kebutuhan MotoGP tersebut merupakan tugas PT.ITDC. ‘’Percepatan proses pembangunan dipastikan dalam kontrol yang ketat dari PT.ITDC. Secara teknis, Dorna sudah melakukan supervisi mengenai kesiapan Bandara Internasion-

al Lombok, bila 2021 sebagai tuan rumah,’’ jelas Komisaris ITDC ini. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipersiapkan menyambut MotoGP 2021 di KEK Mandalika. Sebelumnya, Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer mengatakan sirkuit yang dibangun di KEK Mandalika bukan sirkuit tertutup. Tetapi street circuit. Panjangnya 4,32 Km. Untuk pembangunan sirkuit ini akan dilakukan bekerjasama dengan investor asal Prancis, Vinci Construction Grands Project.

Pembangunan sirkuit Mandalika akan dimulai September mendatang. Dan ditargetkan tuntas pada akhir 2020. Sirkuit yang dibangun mirip seperti Singapura dan Monako. Sirkuit MotoGP yang ada di KEK Mandalika itu diperkirakan akan mampu menampung 115.000 penonton. Abdulbar menyebutkan investasi yang sudah masuk di KEK Mandalika sekitar Rp17 triliun. Investasi terbesar dari Vinci mencapai Rp13,5 triliun yang akan dilakukan secara bertahap selama 15 tahun. Kemudian investasi pembangunan tujuh hotel dan lapangan golf sekitar Rp3 triliun lebih. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 5 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rektor Lantik DPM, BEM dan UKM Se-Unram

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum melantik Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unram di gedung auditorium M. Yusuf Abu Bakar, Senin (4/3). Pelantikan Pengurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Unram tersebut juga dihadiri oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor bidang Akademik, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Mataram. Dalam sambutannya Prof. Husni berharap Pengurus Ormawa yang telah dilantik dapat terus meningkatkan prestasi di kancah nasional maupun internasional, mengingat prestasi mahasiswa merupakan salah satu tolak ukur sebuah perguruan tinggi. “Semoga di bawah kepengurusan yang sekarang, prestasi mahasiswa dapat terus meningkat baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Saya sangat berharap di bawah kepengurusan DPM,BEM dan UKM periode ini, Unram Insya Allah bisa masuk 10 besar nasional pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti salah satu yang paling bergensi adalah Pimnas, “ ujar Prof. Husni. Lebih jauh, Prof. Husni menekankan pentingnya peran prestasi mahasiswa dalam penentuan ranking sebuah perguruan tinggi. Ia mengungkapkan bahwa prestasi mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam pemeringkatan atau perankingan sebuah perguruan tinggi, karena prestasi mahasiswa merupakan salah satu yang komponen yang dinilai. Acara pelantikan DPM, BEM dan UKM di lingkungan Unram ini juga dirangkai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Ormawa dan mahasiswa berprestasi tahun 2018. (dys/*)

Hotel Jayakarta Lombok Tawarkan Promo ’’Silent Day Package’’ Giri Menang (Suara NTB) Menjelang Perayaan Hari Raya Nyepi (Silent Day) yang akan jatuh pada 7 Maret 2019, banyak promo yang akan ditawarkan Hotel Jayakarta Lombok. Setelah sukses dengan promo valentine-nya beberapa waktu lalu, sekarang Hotel Jayakarta Lombok menyediakan promo Silent Day Package. Ditemui di hotel Jayakarta, GM Hotel Jayakarta Lombok, Cherry Abdul

Hakim menjelaskan, paket Silent Day Package disiapkan untuk 3 hari 2 malam. ‘’Kami tawarkan paket-paket yang tentu saja sangat hemat dan memanjakan para tamu nantinya,” ungkapnya. Ada banyak promo paket kamar yang ditawarkan. Cherry menuturkan Special Perayaan Silent Day ini Hotel Jayakarta Lombok ada 2 Paket Unggulan yang ditawarkan. “Pertama untuk Deluxe Room kita tawarkan paket

menginap 3 hari 2 malam dengan harga Rp2.145.000. Kedua, paket Cottage Ocean View kami tawarkan dengan harga Rp2.365.000,’’ katanya. Seluruh paket ditawarkan untuk 2 orang (couple). Dilihat dari peminatnya tahun lalu cukup besar, dan yang menjadi primadona paket unggulan adalah paket Cottage Ocean View karena kamarnya yang langsung menghadap ke pantai. ‘’Jadi suasananya benarbenar indah. Kami yakin tamu

yang nantinya join tidak akan kecewa,” tuturnya. Selain paket yang ditawarkan sangat hemat dan Recommended untuk dijadikan salah satu pilihan untuk menghabiskan malam pada saat perayaan Hari Raya Nyepi (Silent Day) Hotel Jayakarta Lombok akan memanjakan para tamunya dengan berbagai pelayanan. Cherry menambahkan, selain paket menginap yang dibuat sangat tidak menguras kantong, pihaknya juga menawarkan berbagai pelayanan. ‘’Jadi paket yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah include untuk breakfast 2 orang, 1 kali makan malam untuk 2 orang, welcome fruit, Return Airport Transfer serta akan kami berikan 20% discount for spa treatment,” papar Cherry. Cherry berharap untuk yang join Silent Day Package ini lebih banyak dari tahun lalu. “Kami ingin masyarakat luas percaya bahwa kami akan memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman menginap dengan kesan yang luar biasa. Dengan itu untuk tahun-tahun berikutnya mereka pasti akan join lagi,’’ harapnya. Bagi Anda yang ingin melewati malam perayaan nyepi (Silent Day) bisa reservasi atau datang langsung ke Hotel Jayakarta Lombok Resort & Spa bertempat di jalan Raya Senggigi KM.4. Senteluk, Batu Layar-Lombok Barat atau bisa telpon ke (+62 370) 693045, Fax : (+62 370) 693043, Email : rsvolombok @jayakarta hotelsresorts.com dan bisa membuka Web kami di www. jayakarta hotels resorts.com,” harapnya. (r)