Edisi Sabtu 22 Januari 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 5 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 248 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sungai Jangkuk Belum Steril dari Sampah DIJADIKAN tempat peringatan HUT ke 60 NTB 17 Desember 2018 lalu, setidaknya berdampak pada berkurangnya pencemaran di Sungai Jangkuk, Ampenan.

Mulai ada kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai yang membelah Kota Mataram itu. Namun kesadaran masyarakat itu belum maksimal. Buktinya sampai saat ini Sungai Jangkuk belum

(Suara NTB/ars)

KOTOR - Permukaan Sungai Jangkuk Jumat (4/1) yang masih dicemari sampah dan tanaman Kangkung yang bisa memicu pendangkalan dan sedimentasi.

sepenuhnya steril dari sampah.

Ada 14 Kelompok Masyarakat Pecinta Sungai (KMPS) yang merawat dan menjaga kebersihan sungai, dari ruas Dasan Agung hingga ke muara di Ampenan. Komunitas itu aktif kampanye kepada masyarakat dan mengamati setiap perkembangan kebersihan sungai.

Wakil Ketua KMPS Sunan Kali Jangkuk, Fathul Arifin mengaku, kehadiran Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga Walikota Mataram H. Ahyar Abduh pada puncak HUT NTB beberapa waktu lalu cukup berdampak secara psiko-

logis bagi masyarakat. ‘’Setidaknya masyarakat mulai malu membuang sampah sembarangan ke sungai. Sudah ada kesadaran. Makanya, saya amati pencemarannya mulai berkurang,’’ kata Oting, sapaan Fathul Arifin kepada Suara NTB, Jumat (4/1).

Namun seremoni pembersihan Sungai Jangkuk itu tidak cukup menurutnya. Harus ada tindaklanjut yang konsisten dari Pemprov NTB dan Pemkot Mataram khususnya. Sebab jika dibiarkan, perilaku masyarakat akan kembali menjadikan sungai tempat sampah.

Diungkapnya, pernah ada

program pemberdayaan dari Bappeda Kota Mataram. Bentuknya, program ‘bapak angkat’ Bappeda kepada KMPS. Sudah berjalan efektif, karena pembinaan dilakukan Bappeda mampu mengkoordinir peran komunitas yang bersentuhan langsung dengan kampanye menekan perilaku masyarakat agar menjaga Sungai Jangkuk. Namun program itu terhenti. ‘’Kami juga tidak terlalu enak jika harus bergantung pada pemerintah. Tapi harapan kami, pemerintah yang turun, dialog dengan kami dan lihat langsung kondisi sungai.

Bersambung ke hal 11

Kasus Gizi Buruk Meningkat, Program Ashar Harus Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Angka kasus gizi buruk di NTB pada 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, sepanjang 2018, angka gizi buruk mencapai 217 kasus.

Pemprov NTB diminta mengevaluasi program Aksi Seribu Hari Kehidupan (Ashar) yang pernah menjadi terobosan menekan angka gizi buruk di daerah ini. Kalangan anggota DPRD

NTB meminta program yang sudah bagus tersebut ke depannya perlu dipoles lagi. ‘’Gizi buruk itu tidak bisa kita selesaikan dari ujung. Tetapi bagaimana

pencegahan itu lebih penting. Maka program-program selama ini yang sudah bisa dianggap mencegah terjadinya gizi buruk harus dapat dilanjutkan dengan baik, disempurnakan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS Kasdiono, SH dikonfirmasi disela-sela rapat paripurna di DPRD NTB, Jumat (4/1).

Komisi yang membidangi masalah kesehatan ini memberikan contoh pro-

gram yang sudah cukup baik menekan gizi buruk adalah Ashar. Di mana, anak sejak mulai dalam kandungan sudah mulai didampingi oleh tenaga kesehatan. Pemprov NTB telah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kesehatan dalam menjalankan program Ashar ini. ‘’Maka program Ashar itu harus bisa dievaluasi lebih baik lagi,’’ kata Kasdiono.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

H. L. Gita Ariadi

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp16 triliun.

Pemprov sedang mendorong para investor untuk berinvestasi dalam industri olahan produk-produk unggulan daerah atau agroindustri.

Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/istimewa)

NTB Dorong Investasi Bidang Agroindustri

Kawal KPU dan Bawaslu PERHELATAN Pilpres tinggal beberapa bulan lagi. Potensi kerawanan mulai terlihat, mengharuskan TNI turun mem-back up Polri untuk mengawal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komitmen pengawalan itu disampaikan Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han saat mendatangi dua lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu tersebut, Jumat (4/1). Kedatangan Danrem diterima Sekretaris KPU NTB Mars Anzhori, Divisi Tehkis, Suhardi Soud dan Divisi Logistik, Hesti Rahayu.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Komit Lunasi Kerugian Negara

PAKET WISATA - Wisatawan banyak berdatangan ke Lombok Timur melakukan aktivitas seperti layaknya masyarakat setempat. Aktivitas wisatawan ini menjadi salah satu daya tarik dan dijadikan paket wisata oleh para pelaku wisata di Lotim. Berita selengkapnya di halaman 4.

Pemprov DKI Serahkan Rp23 Miliar Bantu Sekolah di KLU H. Muh. Suruji (Suara NTB/ron)

(Suara NTB/Humas Pemprov NTB)

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berkomitmen melunasi kerugian negara pascadiadili Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Kerugian negara temuan Inspektorat Provinsi NTB diakui sudah dilunasi, sementara kerugian negara temuan BPK Perwakilan Provinsi NTB akan dilunasi nantinya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/1) menjelaskan, kerugian negara temuan Inspektorat Provinsi NTB sudah dituntaskan oleh pihaknya.

Bersambung ke hal 11

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sekolah rusak akibat gempa dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Jumat (4/1). Anies TINJAU - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai meninjau rumah korban terdampak gempa di KLU, Jumat kemarin.

hadir langsung menyerahkan dana bantuan ditemani beberapa pejabat Pemprov DKI di SMPN 2 Tanjung, Desa Sigar Penjalin.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar,, dan Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., juga hadir menerima bantuan. Serah terima itu disaksikan langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, Sekda Lombok Utara Dr. H. Suardi, Kepala OPD lingkup Pemda Lombok Utara

serta para guru dan siswa SMPN 2 Tanjung.

Gubernur DKI Jakarta itu tampak antusias saat disuguhi tarian Rudat. Ia bahkan mengabadikan langsung momentum tarian Rudat khas Lombok Utara dengan ponsel pribadinya. Hingga di akhir acara pun, ia menyempatkan permintaan foto bersama dengan para penari Rudat, penabuh gendang, termasuk guru, siswa dan masyarakat setempat.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 5 Januari 2019

Halaman 2

Dipecat, ASN Mantan Napi Korupsi Menangis Antisipasi Aksi Corat-coret PROYEK jembatan Dasan Agung yang terhubung Kelurahan Kebon Sari, rampung November 2018 lalu. Jembatan ini diharapkan jadi ikon baru di Kota Mataram. Aksi coratcoret atau vandalisme perlu diantisipasi.

Lurah Kebon Sari, M. Faisal menjelaskan, keberadaan jembatan tersebut memberikan dampak positif. Dari tujuan utama yakni memperlancar lalu lintas dari arah Dasan Agung menuju Dasan Sari. Kedua, masyarakat lebih menghemat waktu karena tidak lagi memutar jauh.

Ketiga, dari aspek ekonomi memberikan juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil menengah. “Dampak positif bisa memperlancar lalu lintas,” kata Faisal, Kamis (3/1).

Jembatan dikerjakan dua tahap mulai 2017 hingga 2018 akan jadi ikon baru di Kota Mataram. Faisal melihat, masyarakat terutama para remaja mulai berswafoto di jembatan tersebut. Ini akan menjadi menarik dan mengundang antusiasme dari warga di luar Kota Mataram.

Namun demikian, pihaknya perlu mengantisipasi aksi vandalisme yang mengganggu estetika jembatan tersebut.

“Saat ini, belum ada vandalisme. Tapi kita tetap antisipasi,” tambahnya.

Selain aksi vandalisme lanjut Faisal, saat bulan Ramadhan, pihaknya memiliki pekerjaan rumah. Kebiasaan remaja perang petasan. Keberadaan jembatan itu dikhawatirkan mempermudah mereka untuk melakukan aksi yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, aparat keamanan bersama kepala lingkungan akan diminta tetap waspada. “Ada PR baru lagi nanti,” ucapnya.

Ditambahkan Faisal, paling penting dari keberadaan jembatan tersebut yakni, dapat meningkat kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha kecil menengah dapat mengembangkan usaha mereka, karena ikon wisata baru tersebut. (cem) M. Faisal

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akhirnya mengambil sikap tegas. Aparatur sipil negara (ASN) mantan narapidana (napi) kasus korupsi dipecat. Mereka menangis saat diberikan penjelasan soal pemberhentian tidak dengan hormat dalam ruang rapat tertutup.

Informasi diterima Suara NTB, Jumat (4/1) menyebutkan, surat keputusan (SK) pemecatan kelima mantan napi korupsi telah ditandatangani Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Terhadap keputusan tersebut, tim indisipliner memanggil kelima ASN tersebut.

Penyampaian keputusan itu dilakukan secara tertutup di ruang Ketua Tim Indisipliner, juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito. Sekda didampingi Asisten I Lalu Martawang, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Taufik Priyono

dan Kabag Hukum, Mansyur, S.H., M.H. Kelima ASN mantan napi korupsi dijelaskan mengenai regulasi. Terutama berkaitan dengan SKB tiga menteri. Serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Dari dalam ruangan terdengar perdebatan dan isak tangis. Setelah dua jam dijelaskan kelima ASN mantan napi korupsi keluar dengan raut wajah lesu.

Eko dikonfirmasi usai rapat tertutup enggan memberikan penjelasan apapun. Termasuk keputusan pemecatan kelima ASN mantan napi korupsi. Dia meminta media

tidak mengekspose kasus tersebut dengan alasan kemanusian. “Mereka nangis tadi di sini,” ucapnya.

Kasus korupsi bagi Ketua Komisi I DPRD I Gde Sudiartha, merupakan kejahatan luar biasa. Artinya, ini sudah tidak ada toleransi lagi. Politisi Partai Gerindra mendukung sanksi pemecatan tidak saja kepada ASN, tetapi bagi anggota Dewan yang juga terjerat kasus korupsi. “Kita dukung aturan itu. Jangan cuma ASN saja. Dewan juga harus dipecat kalau terjerat korupsi,” tegasnya.

Sudiartha tidak mengetahui pasti seperti apa bunyi

Jangan Berharap Bantuan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

MEMANCING - Seorang warga meluangkan waktu memancing di Pantai Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Jumat (4/1). Kawasan sepanjang sembilan kilogram Pantai Ampenan rawan tsunami.

Sembilan Wilayah di Mataram Rawan Tsunami Mataram (Suara NTB) Masyarakat yang berada di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan, perlu berhati - hati. Pasalnya, sembilan wilayah di Mataram rawan diterjang tsunami.

Sembilan wilayah itu tersebar di dua kecamatan. Kecamatan Sekarbela terdiri dari Kelurahan Jempong Baru, Tanjung Karang, Tanjung Karang Permai, Kekalik dan Kelurahan Karang Pule. Dan, Kecamatan Ampenan terdiri dari Kelurahan Ampenan Selatan, Banjar, Ampenan Tengah dan Bintaro.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengakui potensi bencana tersebut. Pihaknya menindaklanjuti dengan menyampaikan ke RT dan kepala lingkungan untuk mengantisipasi hal tersebut. “Informasi itu sudah kita terima lewat WA grup,” jawab dia dikonfirmasi, Jumat (4/1).

Secara garis besar, kawasan sepanjang pesisir Pantai Ampenan rawan bencana. Namun, pihaknya tetap menjaga kondusivitas di masyarakat. Jangan sampai hal ini menjadi kekhawatiran berlebih di masyarakat. “Waspada, perlu kehati - hatian namun jangan sampai berlebihan,” katanya.

Untuk mitigasi bencana sudah dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu bersama Balitbang dan pakar mitigasi dari Unram. Hal senada juga disampaikan Camat Ampenan, Zarkasyi. Ia menyebutkan, empat kelurahan yang rawan tsunami yakni Ampenan Selatan, Banjar, Ampenan Tengah dan Bintaro.

Kerawanan itu dilakukan dengan melakukan mitigasi bencana ke masyarakat. Disamping memperkuat kesiapsiagaan masyarakat

sebagai upaya pendeteksian dini. “Paling penting masyarakat tahu bagaimana cara berlindung,” tandasnya.

Zarkasyi dan Cahya Samudra menyebutkan, lokasi evakuasi disiapkan di lapangan. Di Ampenan disiapkan di lapangan Malomba, Lapangan Gajah Madha Polda NTB, lahan milik PT Angkasa Pura di Lingkungan Tinggar serta masjid - masjid.

Sementara di Sekarbela memanfaatkan Lapangan Karang Pule sebagai titik evakuasi. Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap kebencanaan. Bagaimana daerah menciptakan program mitigasi bencana.

Mitigasi bencana harus tertuang dalam rencana kerja instansi terkait. Oleh karena itu, pihaknya harus memulai kebijakan politik anggaran untuk peduli terhadap bencana. “Tahun - tahun berikutnya sudah ada upaya kita. Karena, selama ini selalu bergantung dari pemerintah pusat,” jawab Mohan.

Mohan mengakui, sepanjang garis Pantai Ampenan rawan tsunami. Karena, lokasinya yang berdekatan dengan Selat Lombok. Pemkot Mataram akan mulai memikirkan kegiatan mitigasi bencana secara masif.

Dia mengakui, selama ini, tidak ada rute titik evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta fokus membenahi informasi titik evakuasi tersebut. Dengan luas Kota Mataram yang tidak terlalu luas sambungnya, cukup mudah memberikan edukasi ke masyarakat. (cem)

Program Aspirasi Tak Dicairkan

Fraksi Boikot Rapat Paripurna Mataram (Suara NTB) Kekesalan anggota Dewan nampaknya sudah mencapai puncaknya. Sejumlah fraksi di DPRD Kota Mataram memboikot pelaksanaan rapat paripurna. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., terpaksa menunda rapat paripurna, Jumat (4/1).

Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksifraksi terhadap dua paket Raperda yang diajukan walikota Mataram serta pendapat Walikota terhadap tiga paket Raperda inisiatif DPRD, tidak kuorum.

Berdasarkan tata tertib Dewan, rapat paripurna kemarin harus dihadiri oleh setengah + 1 anggota Dewan.

Jumlah anggota DPRD Kota Mataram diketahui sebanyak 40 orang. Sedangkan yang hadir kemarin dan membubuhkan tandatangan pada daftar hadir hanya 11 orang, artinya

syarat kehadiran anggota Dewan tidak tercapai.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, keengganan anggota Dewan mengikuti paripurna itu lantaran program aspirasi mereka ada yang tidak dicairkan. Bahkan, hingga tutup tahun 2018, program aspirasi masih ada yang belum dicairkan oleh eksekutif. Pantauan koran ini di DPRD Kota Mataram, adapun 29 anggota Dewan yang tidak hadir berasal dari fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya aksi boikot paripurna dari sejumlah fraksi. Ini menyusul kekecewaan anggota Dewan karena program aspirasi mereka, masih ada yang belum dicairkan hingga usainya tahun

pasal yang mengatur pemecatan bagi ASN korupsi. Aturan itu, apakah menentukan hukuman berapa tahun kemudian

dipecat atau tidak.

Prinsipnya kata dia, Dewan mendukung aturan penegakan kasus korupsi. (cem)

Produksi Sampah di Sandubaya 60 Ton Per Hari

(Suara NTB/cem)

SEBAGIAN besar nelayan Kota Mataram, absen melaut. Karena Januari hingga Maret diketahui sebagai siklus tahunan angin barat. Pada musim angin barat biasanya gelombang mulai tidak besahabat. Sehingga pada masa tiga bulan itu, nelayan Kota Mataram rentan berutang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun hal ini ditanggapi datar oleh wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH. ‘’Ini sudah lagu lama,’’ cetusnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat seharusnya para nelayan sudah mengetahui apa cara yang terbaik untuk mengatasi hal itu. Ini juga, lanjut dia, berkaitan dengan sistem ekonomi di Kota Mataram. ‘’Kalau ada yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Karena inikan rutinitas,’’ katanya.

Pemkot Mataram disarankan untuk menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. ‘’Bagaimana mereka gemar menabung dan lain sebagainya,’’ imbuhnya. Masyarakat nelayan, sambung anggota Dewan dari dapil Ampenan ini, tidak bisa terus mengandalkan uluran tangan dari pemerintah. ‘’Kalau berharap bantuan, ya kapan kita bisa mandiri,’’ katanya.

Muhtar berharap, fenomena musim angin barat ini tidak dijadikan alasan untuk terus mendapatkan bantuan dari pemerintah. ‘’Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain, kalau kita sibuk terus urus angin barat,’’ katanya. Karena, sambungnya, fenomena angin barat ini rutin terjadi setiap tahun. Toh, lanjutnya, dalam setahun, angin barat hanya terjadi sebulan hingga dua bulan.

Namun demikian, Muhtar menegaskan bahwa ini, bukan merupakan bentuk lepas tanggung jawab terhadap nelayan. ‘’Paling tidak supaya dijaga dan diwaspadai,’’ imbuhnya.

Politisi Gerindra ini yakin, Pemkot Mataram tetap akan menurunkan bantuan instan kepada nelayan yang absen melaut.

Tetapi memang bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak banyak. Pada bagian lain Muhtar berharap ada program dari pemerintah yang mengarahkan masyarakat nelayan menjadi mandiri. Terutama pada musim angin barat seperti sekarang ini. ‘’Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama,’’ demikian Muhtar. (fit) H. Muhtar

(Suara NTB/cem)

DIPECAT - ASN mantan napi korupsi mendengarkan keputusan dari tim indisipliner terkait sanksi pemecatan di ruang Sekda, Jumat (4/1).

2018. ‘’Kalau saya hadir sekarang ini, dalam kapasitas saya sebagai wakil ketua,’’ katanya. Meski tidak merinci berapa persen program aspirasi anggota Dewan yang tidak terlaksana dalam tahun 2018, namun politisi Gerindra ini memperkirakan jumlahnya cukup banyak, sehingga memicu kekecewaan anggota Dewan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., berjanji akan mengkomunikasikan hal ini dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Dia berharap, rapat paripurna ini dapat dilanjutkan Senin (6/1). ‘’Ndak boleh kita berlama-lama tunda untuk melakukan suatu kebaikan. Namanya suatu yang baik harus kita utamakan dan cepat. Itu prinsip saya,’’ ujarnya kepada wartawan.

Didi membantah kalau paripurna ini deadlock. ‘’Saya

tidak bisa memastikan ini bentuk ekspresi dari suatu hal,’’ katanya. Sehingga, pi-

haknya perlu melakukan komunikasi dengan pimpinan fraksi terlebih dahulu. (fit)

(Suara NTB/fit)

KURSI KOSONG - Deretan kursi kosong di DPRD Kota Mataram, Jumat (4/1). Dari 40 anggota DPRD Kota Mataram, hanya 11 orang yang hadir termasuk tiga orang pimpinan Dewan. Minimnya kehadiran anggota Dewan ini membuat paripurna terpaksa ditunda karena tidak kuorum.

Mataram (Suara NTB) Produksi sampah di Sandubaya mencapai 60 ton per hari. Penanganannya masih bersifat konvensional atau pola angkut buang. Camat Sandubaya, Drs. Lalu Syamsul Adnan menyampaikan, penanganan sampah di wilayahnya berdasarkan kebijakan dikeluarkan oleh Pemkot Mataram.

Penanganan sampah menggunakan kendaraan roda tiga ke masing - masing lingkungan. Selain itu, pihaknya telah dua tahun ini membuat skenario penanganan sampah bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Kita kan kewajibannya dari rumah tangga ke TPS. Kalau dari TPS itu kewajibannya teman-teman LH,” ujar Samsul, ditemui di kantornya, Jumat (4/1).

Beberapa tempat pembuangan sementara (TPS) yang ada di kelurahan sebelumnya menjadi TPS resmi. Sebagian besar tidak diperbolehkan karena dibongkar.

Pembongkaran tersebut seiring kebijakan penan-

ganan sampah di lingkungan oleh kendaraan roda tiga.

Syamsul menyebutkan, produksi sampah di Kecamatan Sandubaya didominasi oleh sampah rumah tangga. “Per hari itu sekitar 60 ton,” sebutnya. Tingginya produksi sampah tambah dia, pengangkutan bisa lima kali per minggu. Ini pun tergantung dari volume sampah dari masing - masing kelurahan.

Disampaikan Syamsul, dari tujuh kelurahan rata - rata tiga sampai empat kali pengangkutan per minggu. “Kalau dikalikan per minggu sudah puluhan ton,” ucapnya. Dia berharap masyarakat memiliki pola pengelolaan sampah yang sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah). Termasuk melakukan pengelolaan sampah menjadi pupuk dan lainnya.

“Pengolahan limbah sampah itu bisa menjadi nilai ekonomi. Di beberapa kelurahan sudah ada yang melakukan itu, seperti di Bartais membuat sampah itu menjadi pupuk cair,” tutupnya. (mhj)

Lalu Syamsul Adnan (Suara NTB/mhj)

Dewan Soroti Proyek yang Belum Dibayar Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gde Wiska menilai ratusan proyek di tahun 2018 yang belum terbayar akan menimbulkan polemik. Rekanan pasti protes karena merasa dirugikan.

Ratusan pekerjaan di tahun 2018 tak bisa dibayar tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD).

Informasinya, sisa proyek yang belum dibayar mencapai Rp20 miliar lebih.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, kasus ini jadi preseden buruk bagi Pemkot Mataram. Sebelumnya, tak pernah terjadi hal demikian. Pihaknya akan mengklarifikasi Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Drs. H.M.Syakirin Hukmi, untuk meminta penjelasan.

“Ini preseden buruk bagi Pemkot Mataram,” tegasnya. Informasi diterima Wiska, surat perintah pencairan dana (SP2D) enggan ditandatangani oleh Kepala BKD. Hal ini patut dipertanyakan ada apa di balik semua itu.

Spekulasinya apakah anggaran yang memang tidak ada, ataukah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang tak tercapai sehingga terjadinya kekisruhan tersebut. “Ini patut kita pertanyakan. Apakah karena PAD yang tidak tercapai atau ada masalah lain,” kata dia.

Fraksi PDI Perjuangan

menduga, permasalahan tersebut muncul karena ada ketidakmampuan pimpinan di BKD yang mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Dengan luasnya pekerjaan, sehingga tidak fokus bekerja.

Sekda mengatakan, pihaknya berupaya agar tidak merugikan rekanan.

Oleh karena itu, BKD diminta mengkonsultasikan permasalahan itu ke Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan. Substansinya apakah pekerjaan bisa dibayar atau tidak.

“Secara administrasi sudah selesai. Nah, ini yang mau kita tanyakan ke pusat,” jawab Sekda. Selain ke Kemendagri, konsultasi juga bersamaan dilakukan ke Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Eko menjelaskan, penyebabnya tak bisa dibayarkannya pekerjaan akibat faktor force majeure gempa bumi yang terjadi Juli hingga September sangat berdampak. Selain itu, dengan pekerjaan yang berat di BKD tak ditopang oleh kapasitas sumber daya manusia.

“Pekerjaan berat tapi tak ditopang kapasitas SDM,” terangnya.

Sekda menyebutkan, sekitar Rp400 sampai 500 paket dengan total Rp20 miliar yang tidak bisa dibayar. Namun dipastikan, pekerjaan tersebut tetap bisa dibayar. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 5 Januari 2019

Halaman 3

Pendapatan Petani Hortikultura dan Perkebunan Rakyat Belum Ideal Mataram (Suara NTB) Pendapatan para petani hortikultura dan perkebunan dalam perkembangan terakhir belum dinyatakan ideal, atau masih dikategorikan merugi. Banyak faktor yang membuatnya demikian.

Keterangan terkait disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono. Pada bulan Desember 2018 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,55, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,55, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 92,95, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 127,14 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 108,72.

Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 110,91 yang berarti, NTP NTB pada Bulan Desember 2018 mengalami penurunan 0,27 persen dibandingkan dengan Bulan November 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 111,21 persen.

Secara rinci Suntono menjelaskan, Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTPH) pada Bulan Desember 2018 pada dasarnya mengalami peningkatan (pendapatan) sebesar 0,65 persen. Hal ini disebabkan karena indeks yang diterima petani naik sebesar 1,32 persen dari 106,96 persen menjadi 108,37 persen.

Demikian halnya dengan indeks yang dibayar petani (pengeluaran) juga naik sebesar 0,66 persen dari 133,66 persen menjadi 134,54 persen atau peningkatan indeks yang diterima petani (It) lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan indeks yang dibayar petani (Ib).

Indeks harga yang diterima petani (It) pada sub kelompok sayur-sayuran dan sub kelompok buah-buahan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,40 persen dan 0,01 persen.

Peningkatan harga jual pada komoditas bayam, bawang merah, kol/kubis, terong panjang, bawang daun, kacang panjang, melon, pisang, duku/langsat/kokosan, jeruk, sirsak, jeruk besar menjadi penyebab meningkatnya indeks harga yang diterima petani.

Sementara untuk Subsektor Perkebunan Rakyat (NTPR), pada Bulan Desember 2018 mengalami penurunan sebesar (1,57) persen dari 94,44 persen menjadi 92,95 persen. Hal ini, kata Suntono, disebabkan karena penurunan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar (0,46) persen, berbanding terbalik dengan indeks harga yang harus dibayar petani (Ib) justru mengalami peningkatan sebesar 1,13 persen.

Penurunan indeks yang diterima petani (It) lebih disebabkan karena menurunnya harga komoditas perkebunan yang dihasilkan petani seperti biji jambu mete, cengkeh, kemiri dan jarak, sedangkan peningkatan indeks yang dibayar petani (Ib) disebabkan karena meningkatnya indeks konsumsi rumah tangga petani (IKRT) pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Disamping itu juga disebabkan oleh meningkatnya indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) pada kelompok pupuk dan obat-obatan, biaya sewa dan pengeluaran lainnya. (bul)

Suntono

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

KAPAL PERTAMINA - Kapal pengangkut yang dikerahkan Pertamina sedang bongkar untuk memperkuat cadangan BBM di Depo Ampenan kemarin

Cuaca Ekstrem, Pasokan BBM Dipastikan Tak Terganggu

Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) memastikan distribusi BBM ke NTB tak terganggu, meski cuaca sedang tak bersahabat belakangan ini. Bahkan cadangan stok di tangki timbunnya masih tersedia rata-rata dapat memenuhi kebutuhan semingguan ke depan.

Meski cuaca ekstrim, pengiriman stok dari Depo Manggis, Bali tak terlalu signifikan pengaruhnya untuk pemenuhan cadangan. Bahkan hingga kemarin, kapal pengangkut yang digunakan Pertamina masih terlihat bongkar di Perairan Ampenan. Mensuplay stok ke TBBM Ampenan.

Menurut Sigit Wicaksono, Sales Eksekutif Pertamina Retail NTB, keadaan saat ini secara keseluruhan jenis BBM, ia meyakini masih sangat aman.

“Tidak ada info keterlam-

batan pengiriman. Belum ada dampak sih cuaca ini,” jelas Sigit kepada Suara NTB, Jumat (4/1) kemarin.

Untuk cadangan, ketersediaan BBM jenis Avtur masih kuat hingga 9 hari, Premium 7,5 hari, Solar 13,1 hari. Pertalite ketersediaan tetap terjaga dan Pertamax 6,5 hari. Konsumsi BBM juga belakangan ini mengalami penurunan. Bahkan pada saat momen pergantian 2018 -2019 kemarin ratarata mengalami penurunan.

“Hari Minggu bahkan kita buka untuk antisipasi. Senin malah drop, banyak sekali permintaan yang dibatalkan,” kata Sigit.

Padahal perkiraan SPBU, permintaan akan mengalami kenaikan signifikan. Nyatanya, stok tersedia di SPBU ratarata masih tinggi. Tetapi, secara perbandingan untuk kebutuhan Desember dan Januari tahun lalu dan tahun ini, tanpa menghitung Solar sub totalnya meningkat antara 10 sampai 12 persen.

Mataram (Suara NTB) – Ketersediaan sumber gizi di perairan umum dikhawatirkan perlahan – lahan akan makin menipis bila masyarakat tak memanfaatkannya secara bijak.

Sumber gizi dalam konteks terkait ikan air tawar yang oleh pemerintah daerah setiap tahun turut diperkuat cadangannya dengan penebaran bibit ikan.

Tahun 2018 lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah menebar 1 juta lebih benih ikan di perairan umum. Entah di sungai, waduk, embung dan bendungan yang diharapkan menjadi sumber gizi bagi masyarakat.

Tahun 2019 ini, Kepala Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si belum memastikan berapa banyak benih ikan yang akan dilepas kembali ke perairan umum darat. Menyusul lepasnya kewenangan pemerintah provinsi terhadap UPTD-UPTD yang selama ini menjadi penyedia sumber bibit ikan. Misalnya, Balai Benih Ikan (BBI) Aikmel, Lom-

bok Timur, dan BBI Serumbung di Narmada, Lombok Barat.

Kewenangannya dikembalikan kepada kabupaten/kota.

Harapannya, daerah tingkat II akan tetap melakukan penebaran benih ikan untuk perairan umum untuk mendorong tingkat konsumsi ikan bagi masyarakat.

Selain itu, ikan-ikan yang telah ditebar di perairan umum diharapkan kepada masyarakat untuk menjaganya. Dengan cara sederhana saja. Misalnya, tidak membuang sampah ke perairan umum. Tidak menangkap menggunakan setrum atau potasium dan bom.

“Tangkaplah dia dengan cara yang baik dan bijaksana, misalnya dengan cara mancing sambil rekreasi, menyalurkan hobi, dapat ikan dan keluarga dapat gizi. Jangan dengan caracara destruktif,” tegasnya.

Seperti diketahui, penangkapan ikan dengan caracara yang tak dibenarkan ini masih saja dijumpai. Di per-

airan laut, dilakukan dengan pengeboman dan potasium. Di perairan darat, tidak sedikit dijumpai penangkapan dengan cara instan, disetrum.

Di Lingkar Selatan Mataram misalnya. Dari hasil pemantauan media ini, para penangkap ikan dengan cara tak lazim ini dapat dijumpai, siang, apalagi malam. Mereka bergerombol menyisir tiap perairan untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya. Rata-rata menggunakan setrum. Hasil tangkapan, selain mereka siapkan untuk konsumsi keluarga, juga dijual untuk menambah pendapatannya.

Tidak saja menangkap dengan disetrum. Masih sering juga dijumpai penangkapan ikan di perairan umum dengan cara diracun. Dari keterangan mereka yang melakukannya, racun yang digunakan sejenis getah yang pengaruhnya hanya sebatas membuat ikan menjadi pingsan. Kilah mereka, tidak membahaya-

kan bagi manusia yang mengonsumsi ikan tersebut.

Contoh-contoh penangkapan secara destruktif ini, lanjut L. Hamdi, tidak dibenarkan. Tetapi, tidak bisa dicegah secara massif mengingat terbatasnya SDM yang melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Karena itulah, peran serta masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga dan melestarikan sumber-sumber gizi ini.

“Kalau semua kita tidak peduli. Dalam waktu yang tidak lama kita tidak lagi akan menemukan ikan di perairan.

Karena dampaknya sampai yang kecil-kecil a k a n punah,” jelas kepala din a s . (bul)

L. Hamdi

(Suara NTB/dok)

Masyarakat Diminta Awasi Penangkapan Ikan dengan Setrum

Realisasi Anjlok, Titik Retribusi Parkir Ditambah

(Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) Realisasi pajak parkir yang dominan berada di

H. Zulfadli

wilayah Bangsal, Kecamatan Pemenang diakui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, anjlok. Tahun 2018 lalu, pencapaian PAD dari sektor tersebut berada di bawah 50 persen.

Hal itu diakui Kepala Bapenda Lombok Utara, H. Zulfadli, SE., kepada wartawan usai menghadiri serah terima dana bantuan dari Pemprov DKI Jakarta kepada Pemerintah daerah Lombok Utara, Jumat (4/1). Menurut Zulfadli, salah satu penyebab rendahnya capaian pajak parkir karena situasi gempa.

Ia menyebut, walaupun nominal realisasi pajak dan retribusi secara keseluruhan mencapai 95 persen, namun pemasukan dari pajak hotel dan pajak parkir masih di bawah ekspektasi. Gempa men-

gakibatkan jumlah pengunjung hotel menurun, begitu pula angka parkir kendaraan di rumah-rumah warga menurun drastis.

“Capaian 2018 sudah mencapai 95 persen, kecuali pada pajak parkir, dan pajak hotel dan restoran. Itu masih rendah,” kata Zulfadli.

Dari komponen pajak parkir sendiri, Bapenda mematok target pendapatan sebesar Rp 50 juta. Meski rendah, namun tidak seluruhnya bisa tertagih.

Kerusakan rumah warga akibat gempa menyebabkan ketersediaan lokasi parkiran tidak berfungsi maksimal. Pemilik kendaraan yang mengunjungi tiga gili, kerap berpindahpindah lokasi parkir di kediaman warga yang relatif aman.

Selain itu, trauma yang dirasakan membuat motivasi para penagih pajak yang berdomisili di Lombok Utara menurun. Pascagempa, kebanyakan juru pungut masih berkonsen-

trasi untuk mengungsi dan menyelamatkan diri.

“Jumlah titik parkir di KLU cukup banyak, sekitar 50 titik, bahkan lebih. Warga memanfaatkan lahannya sebagai lokasi parkir, inilah yang kita bebankan pajak,” jelasnya.

Di samping pajak parkir, Bapenda juga menagih retribusi parkir di 16 titik yang dianggap strategis. Sementara retribusi parkir yang ada di pinggir jalan raya, masih ditangani oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan KLU. Tahun ini, sambung Zulfadli, terdapat potensi penambangan titik di sejumlah lokasi, khususnya di Kecamatan Pemenang. Wilayah 3 Gili menjadi magnet munculnya titik - titik parkir baru di wilayah daratan.

“Untuk parkir yang ada di desa wisata, kebanyakan dari mereka belum mengurus izin.

Kita dorong mereka untuk melengkapi, sehingga penarikannya bisa legal,” sebutnya.

Para pengelola parkir yang mengantongi izin, secara otomatis dibolehkan untuk menarik dari masyarakat. Namun di sisi lain, mereka juga mempunyai kewajiban untuk menyetorkan pajak retribusinya ke pemerintah.

Di beberapa tempat seperti di Nipah, tambahnya, beberapa titik parkir yang dikelola dan sudah menarik masih ilegal menurut izin.

Warga beralasan, titik yang digunakan untuk areal parkir adalah lahan milik orang lain. Mereka hanya memanfaatkan lahan dengan pertimbangan lahan kosong begitu saja.

“Kita sudah sosialisasi di Desa Pemenang Barat, agar penarikan parkir dilengkapi izin. Misalnya, jika itu lahan milik orang lain, agar ada persetujuan dengan pemilik lahan sehingga tidak ada persoalan di belakang hari,” tandasnya. (ari)

Awal triwulan IV tahun 2018, indikasinya permintaan BBM meningkat. Karena itulah, Pertamina kemudian mengerahkan kapal dengan muatan lebih besar untuk memperkuat cadangan BBM di NTB. kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga Maret sampai April 2019 konsumsinya.

Sebelumnya, Pertamina menggunakan kapal pengangkut berkapasitas 1.500 kiloliter (Kl), atau kapal kecil. Suplay terus menerus, dan tangki timbun kata Sigit jarang penuh. Belakangan ini, dengan dikerahkannya kapal distribusi berkapasitas 4.000 Kl. Sementara itu, dari laman BMKG kemarin, disarankan perlu diwaspadai potensi hujan

lebat di wilayah Bali bagian Timur dan tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian Selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian Selatan dan Samudera Hindia Selatan Bali.

Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir/guntur dan angin kencang di wilayah Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima pada siang hingga malam hari, serta Waspadai tinggi gelombang yang mencapai e” 2 m di Selat Lombok bagian Selatan, Selat Alas Bagian Selatan, Laut Sumbawa, Perairan Selatan Sumbawa, Samudera Hindia- Selatan NTB dan Selat Sape. (bul)

Pemprov NTB akan Turunkan Tim

Awasi Penggalangan Donasi di Ritel Modern Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Sosial Provinsi NTB akan menurunkan tim untuk mengawasi ritel modern yang melakukan penggalangan dana/donasi dari konsumen.

Sekaligus, pemerintah daerah akan melakukan tindakan bilamana ditemukan ritel modern masih melakukannya.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik menyusul makin banyaknya pertanyaan konsumen tentang transparasi donasi mereka titip melalui kasir-kasir ritel modern.

Seperti biasanya, setiap memasuki ritel modern, konsumen akan ditawarkan mendonasikan pengembaliannya untuk kegiatan sosial. Donasi tersebut umumnya ditawarkan oleh kasir, bagi pengembalian dengan nilai di bawah Rp1.000.

Hal ini sebetulnya menjadi sorotan publik. Sebab mereka tidak mengetahui secara pasti, ke mana dana yang mereka donasikan disalurkan oleh pengusahanya. Benarkah dana tersebut disalurkan? Pertanyaan ini yang umumnya muncul.

“Sumbangan itu tidak ada yang awasi. Bayangkan, uang yang terkumpul sedikit-sedikit itu, dikalikan dengan jumlah konsumen, nilainya tidak kecil. Tapi tidak jelas dikemanakan donasi itu,” kata salah seorang warga Kota Mataram.

Terhadap persoalan ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik mengemukakan, ritel modern yang menjadi perhatian publik ini diketahui merupakan ritel modern jaringan nasional.

Karena itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Sosial di Jakarta.

Dari hasil komunikasinya kemarin dengan PSDBS (Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial), diketahui untuk ritel modern Alfamart, izin penggalangan donasinya telah selesai.

Artinya, tak lagi ada aktivitas pengumpulan donasi. Sementara Indomaret, juga telah selesai tanggal 9 Desember 2018.

“Ada izinnya, tapi setelah

(Suara NTB/dok)

Ahsanul Khalik Desember berarti ndak ada.

Maka masyarakat tidak boleh diminta kembaliannya atas nama untuk kepentingan sosial. Kita minta nantinya kalau ada izin dari Kemensos, maka agar dipasang di semua outlet ritel modern,” demikian Ahsanul Khalik.

Dari penjelasan Kementerian Sosial itu, ia juga tegaskan akan menurunkan tim (PPNS) untuk pengawasan dan penghentian kegiatan mereka. Sekaligus Dinas Sosial akan membuatkan surat resmi. Selama ada informasi bahwa ritel modern mana saja melakukan hal serupa, maka secara otomatis menjadi atensi Dinas Sosial untuk menghentikan dan memberi peringatan, serta pengawasan.

Secara umum, dalam hal pengumpulan dana-dana sosial biasanya pemerintah juga turut mengawasinya. Pastinya menurut Khalik, harus ada izin yang dikantongi. Jika operasionalnya di seluruh wilayah Indonesia, maka izinnya diberikan langsung oleh Menteri Sosial. Demikian halnya, bila wilayah operasionalnya dalam provinsi, izinya daberikan oleh gubernur. Seterusnya hingga ke daerah tingkat dua.

“Lalu ada pengawasan terhadap pelaksanaan izin tersebut dari PPNS Pengumpulan Barang dan Uang,” kata Mantan Kepala Dinas Nakertrans Kota Mataram ini. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 5 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Lakukan Pemecatan Pilih Keruak dan Jerowaru PROGRAM Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali akan dilaksanakan tahun 2019 ini.

Dalam hal ini, Kodim 1615/ Lotim memilih wilayah Kecamatan Keruak dan Jerowaru menjadi lokasi pelaksanaannya. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan dua wilayah itu pascaditerjang banjir bandang tahun 2017 lalu.

Komandan Kodim (Dandim) 1615 lotim, Letkol Inf. H. Agus Setiandar, SIP, dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/ 1), menjelaskan, untuk (Suara NTB/yon) TMMD tahun 2019 sesuai H. Agus Setiandar dengan arahan bupati. Namun dalam TMMD tahun ini bukan pada rekonstruksi bangunan fisik yang berskala besar, melainkan TMMD tahun ini lebih fokus untuk mengubah lingkungan wilayah yang terdampak banjir menjadi lebih bersih dan tertata lebih baik lagi dengan melakukan rehab terhadap rumah-rumah kumuh yang ada.

“TMMD tahun ini akan berbeda dengan TMMD sebelumnya yang lebih kepada pembukaan akses jalan baru. Namun berdasarkan koordinasi bersama pemerintah daerah, jalanjalan baru saat ini dirasa cukup karena di Kabupaten Lotim tidak ada wilayah yang terisolir,” terang Dandim.

Untuk itu, pelaksanaan TMMD lebih diprioritaskan kepada masyarakat-masyarakat miskin dan rumah-rumah tidak layak huni. Diharapkan kekumuhan dalam suatu lingkungan masyarakat dapat teratasi dan budaya hidup bersih masyarakat dapat tercapai. Untuk pelaksanaan TMMD sendiri dilaksanakan pada bulan April 2019 dengan terlebih dahulu melakukan persiapan rapat awal di Jakarta dan diawali dengan kegiatan pra TMMD yang akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2019. Dalam TMMD ini menelan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar bersumber dari pemerintah daerah. “Fokusnya rumah tidak layak huni, fasilitas sosial berupa RTLH, fasilitas umum berupa pembangunan sekolah, poskamling tiga unit, musala tiga unit,”pungkasnya. (yon)

Gaji 16 ASN Mantan Koruptor Ditahan Selong (Suara NTB) Upaya membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi mulai dilakukan oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim) di awal tahun 2019 ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Dalam menindaklanjuti SKB tiga menteri itu, Pemkab Lotim tidak melakukan pemecatan langsung, melainkan melakukan penahanan sementara terhadap gaji 16 ASN di Lotim.

Menurut Kepala Badan Kepegawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Lotim, Muhammad Khaeri, SIP,MSi, Jumat (4/1), sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri itu, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendaya-

gunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan Kepala BKN. Namun untuk di Kabupaten Lotim khususnya di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy, MM dan H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, saat ini tidak ada mantan koruptor yang memiliki jabatan strategis yang dilantik bebera-

pa waktu lalu.

Dari pemerintah pusat, katanya, pemerintah daerah ditekan untuk memberhentikan pejabat mantan koruptor. Akan tetapi Pemkab Lotim tetap bertahan untuk tidak melakukan pemberhentian, meski dari pemerintah pusat berdasarkan SKB tiga menteri itu melaku-

Kemampuan DPMPPTSP hanya Rp2,4 Miliar

Lima Kecamatan di Lotim Dipetakan Rawan Banjir Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memetakan lima dari 21 kecamatan di daerah ini merupakan wilayah yang rawan terjadi banjir, terutama ketika curah hujan cukup tinggi. Di antaranya, Kecamatan Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Keruak dan Jerowaru.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, menyatakan, penyebab banjir yang kerap menerjang lima wilayah itu dikarenakan terjadinya pendangkalan sungai. Maka dari itu, pada tahun 2019 ini BPBD Lotim bersama instansi terkait akan melakukan normalisasi sungai di 24 titik di lima kecamatan tersebut untuk mencegah terjadinya banjir.

“Pendangkalan terjadi karena material-material yang terbawa oleh arus. Inilah yang kemudian menyebabkan air meluap dan membanjiri pemukiman warga,” terangnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/1).

Diakuinya, kondisi cuaca saat ini memang sulit diprediksi. Untuk itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan dan pantauan di lapangan khususnya di lima wilayah yang dipetakan rawan bencana banjir, baik banjir rob maupun banjir bandang. Selain pendangkalan sungai, bencana banjir ini disebabkan drainase yang tersumbat oleh pembuangan sampah secara sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, lanjut Purnama Hadi, pihaknya telah berkirim surat ke 21 kecamatan dan 259 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lotim. Isi surat itu berupa imbauan untuk pemerintah kecamatan dengan ditembuskan ke pemerintah desa.

Surat tersebut sudah dilayangkan jauh-jauh hari sebelum tiba musim hujan seperti sekarang. “Kita surati camat dan kades agar meningkatkan kewaspadaan,” jelasnya.

Pihaknya juga mengharapkan masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana berupa longsor dan banjir bandang agar berhati-hati terlebih nantinya ketika intensitas hujan tinggi dan berlangsung cukup lama. Ketika melihat ada gejala kemungkinan terjadi bencana, masyarakat harus menghindar ke tempat yang lebih aman. ‘’Untuk saat ini wilayah yang rawan longsor dipetakan Kecamatan Sembalun karena dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Terlebih kondisi struktur tanahnya labil pascadiguncang gempa bumi beberapa bulan lalu,’’ ujarnya.

Diakuinya, kondisi di Kabupaten Lotim, tidak bisa diprediksi akan terjadi bencana longsor, banjir bandang dan bencana lainnya. Dicontohkannya, pada banjir bandang tahun 2017 lalu yang menerjang wilayah Selatan, yakni Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru. Wilayah ini pada dasarnya merupakan zona rawan krisis air bersih, termasuk permintaan suplai air bersih yang paling banyak selain dari suplai dilakukan dua kali dalam sepekan. Namun tak diduga menjadi titik terjadi banjir bandang dan meluluhlantahkan pemukiman warga. (yon)

mereka seperti biasa, bahkan gaji yang sebelumnya dihentikan sementara akan dirapel.

Untuk di Kabupaten Lotim, jumlah pejabat mantan koruptor sebanyak 22 orang, 1 orang pindah ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar), 1 orang pindah ke Lombok Tengah (Loteng) dan 4 orang dalam proses pensiun.

Sehingga tersisa sebanyak 16 orang di Lotim baik menduduki posisi staf, kabid maupun kadis.

Namun untuk di kepemimpinan, bupati H. M. Sukiman Azmy,MM dan H. Rumaksi Sjamsuddin, SH beberapa kali mutasi tidak ada pejabat mantan koruptor yang dilantik. (yon)

2019, Lotim Mulai Gencarkan Pembangunan Infrastruktur Dasar

PAD Perizinan 2018

Selong (Suara NTB) Selama tahun 2018, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lombok Timur (Lotim) hanya mampu mengumpulkan Rp 2,4 miliar lebih sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hampir mendekati Rp 2,5 miliar dan kita hanya mampu segitu,” ungkap Kepala DPMPPTSP Lotim, Moh Syukri. Kepada Suara NTB, Jumat (4/1), Moh. Syukri menjelaskan pada tahun sebelumnya, target PAD yang mampu diraih hanya Rp 3,5 miliar setahun atau 75 persen saja.

Diakuinya, kemampuan DPMPPTSP ini melayani perizinan itu ada tiga jenis. Pertama, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan izin trayek. ‘’Paling besar dari ketiga jenis izin yang dikeluarkan tersebut adalah dari IMB,’’ ujarnya.

Jumlah yang diperoleh dinilai sudah besar terlebih mengenai perizinan ini sebenarnya banyak regulasi yang mulai membatasi untuk tidak ditarik retribusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 138 tahun 2017, di mana, DPMPPTSP tidak dibebankan target retribusi. Untuk itu, DPMPPTSP Lotim terpaksa hanya bisa memaksimalkan IMB. Diakuinya, pihaknya diperbolehkan mengeluarkan izin gangguan. Namun, pascadiberlakukannya aturan pembatasan retribusi, maka izin gangguan tidak boleh ditarik biaya alias gratis.

Selain itu ada juga fakta aturan mengenai penarikan kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten ke pemerintah provinsi, seperti penambangan. Izinnya sudah tidak boleh dari bupati. Pemerintah daerah hanya boleh mengeluarkan rekomendasi atas permohonan izin penambangan di wilayah administrasinya. Rekomendasi itupun tanpa biaya.

Diketahui sejumlah investor sudah banyak masuk dan mengajukan izin. Seperti PT Galeri, PT Lombok Resort. Sudah melakukan kegiatan peletakan batu pertama seperti Galeri namun sampai sekarang tak kunjung melanjutkan pembangunan. Jika terjadi perluasan bangunan, sambungnya baru pula ada tambahan izin yang harus dikeluarkan. (rus)

kan penekanan untuk dilakukan pemberhentian. “Kita di Lotim tidak melakukan pemberhentian. Namun gaji mereka (mantan koruptor, red) saat ini kita tahan sementara mulai Januari 2019 ini,” ujarnya.

Untuk itu, mantan koruptor yang ada di Kabupaten Lotim tetap masuk sebagaimana mestinya. Namun gajinya tetap ditahan. Hal itu dikarenakan pejabat sejumlah mantan koruptor saat ini melakukan PK ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk judicial review. Apabila mantan koruptor itu menang, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab Lotim untuk mengembalikan hak-hak

(Suara NTB/ari)

TERIMA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menerima bantuan dana dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyied Baswedan disaksikan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan Wakil Bupati Sarifudin di KLU, Jumat (4/1).

KLU Butuh Rp5 Triliun Perbaiki Infrastruktur Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyatakan warga di KLU membutuhkan sedikitnya Rp 5 triliun untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan publik di tahun 2019. Angka itu hampir setengah dari total kerusakan akibat gempa yang mencapai Rp9,91 triliun lebih.

“Angka kerugian akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara mencapai Rp 9 triliun lebih, dengan kebutuhan dana tahun ini saja mencapai Rp 5 triliun lebih. Kita berharap banyak dukungan yang masuk,” ungkap Najmul saat menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Prof.

Anies Rasyied Baswedan, di Desa Sigar Penjalin, kecamatan Tanjung, Jumat (4/1).

Bupati menggambarkan, KLU tidak akan mampu menalangi seluruh kebutuhan itu dengan cepat. Sebagaimana tahun 2019 ini, untuk pertama kalinya postur APBD Lombok Utara baru menyentuh angka lebih sedikit dari Rp 1 triliun. Sementara dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lombok Utara menargetkan pencapaian pajak dan retribusi sebesar Rp 185 mil-

iar di akhir 2019 nanti.

Namun demikian, ia mengajak seluruh warga untuk terus berikhtiar, bangkit dari keterpurukannya setelah diguncang oleh bencana gempa. Ia menyebut, kehadiran 2 orang gubernur pada hari kemarin, yakni Gubernur DKI dan Gubernur NTB - merupakan rangkaian hikmah atas ujian yang diterima pemerintah dan warga KLU. “Ujian ini, mudah-mudahan dipandang sebagai satu tarbiyah, betapa pentingnya kebersamaan, pentingnya NKRI dan ukhuwah islamiah.

Akibat gempa hampir tidak ada sekolah yang berdiri, kalaupun ada tidak berani ditempati. Begitu juga masjid, tidak berani ditempati.

Masjid Jamik Gondang, sampai saat ini belum mendapat bantuan,” sebutnya.

Selain berterima kasih kepada Anies Baswedan, Najmul juga menyampaikan penghargaan serupa kepada Gubernur NTB. Menurut dia, Gubernur NTB telah banyak memberi perhatian dan empati kepada masyarakat korban gempa di Lombok Utara.

“Hampir tiap minggu Pak Gubernur datangi kami, luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Untuk proses rehab re-

kon, banyak yang sudah kita mulai tapi tidak selancar yang kita bayangkan. Ini pun terus saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” jelas Najmul.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyied Baswedan, memberi motivasi kepada warga KLU. Peristiwa gempa bumi di 2018 akan menjadi catatan sejarah yang bisa melahirkan ide dan inovasi di masa depan.

“Inilah masyarakat dengan tantangan alam, mentakdirkan tinggal karena tahu persis janjiNya. Tsunami dan gempa boleh menghancurkan rumah, tapi tidak bisa menghancurkan semangat masyarakat yang bertempat tinggal di sana,” ujarnya.

Ia juga memuji rasa kebersamaan yang ditularkan oleh warga Lombok Utara. Meskipun masih dihimpit oleh kesulitan pascagempa, masyarakat masih peduli dan mengulurkan bantuan untuk warga di Palu yang terdampak gempa dan tsunami. Karakter ini menurut dia, harus terpelihara dan ditumbuhkan kepada anak-anak. “Untuk para guru saya berpesan, menjadi pesan positif dari peristiwa gempa, tumbuhkan jiwa positif pada diri anak-anak,” pesannya. (ari)

Komunitas Wisata Diharap Tidak Diintervensi Politik Selong (Suara NTB) Pada tahun politik ini, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pariwisata dinilai telah banyak keluar dari jalurnya. Banyak yang sudah diintervensi kepentingan politik. Masuknya komunitas wisata ke hal yang bersifat politis ini dinilai telah salah konsep.

“Kita melihat sekarang ini sudah 50 persen lebih kegiatan pariwisata yang dilakukan komunitas wisata itu mengarah ke politik,” ungkap Ketua Indonesian Ecotourism Community (IEC) Lombok yang juga Ketua Komunitas Homestay di Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lotim, Bram Ramli, Jumat (4/1).

Menurutnya, ketika komunitas wisata ini sudah lari ke politik akan menyebabkan

para pelaku wisata yang kecilkecil akan sulit berkembang.

Bahkan katanya akan terendala besar bagi pelaku wisata yang dari rakyat kecil untuk bisa maju dalam pengembangan sektor pariwisata.

Sementara para pelaku usaha besar ini banyak bergandengan tangan dengan pemilik-pemilik modal besar. Pemilik modal yang berasal dari luar negeri. Agar bisa berkembang dengan cepat, Bram mendorong lahir investor-investor pribumi yang bisa mengembangkan pariwisata. ‘’Kembangkan pariwisata dengan konsep menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan,’’ ujarnya.

Diakuinya, Lombok merupakan salah satu daerah yang menjadi incaran investor, khususnya pada bidang pariwisata. Tidak

sedikit lahan-lahan di objek-objek wisata kini sudah dikuasai oleh para pemilik modal. Hanya saja, fakta itu dinilai kurang berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.

Bram mendorong investor pribumi yang melakukan investasi dalam bidang pariwisata, yakni investasi yang lebih mengedepankan keberlanjutan wisata yang mengedepankan keberlangsungan wisata.

Bersama dengan IEC Lombok, sambungnya disosialisasikan upaya menjauhi pembangunan pariwisata yang bersifat politik, khususnya bagi pelaku wisata diharapkan tidak menjadi makin miskin. Akan tetapi, para pelaku wisata sedapat mungkin dididik menjadi penggerak pariwisata yang mandiri. (rus)

Selong (Suara NTB) Tahun 2019 menjadi titik awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di bawah pimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin. Persoalan utama yang dihadapi adalah infrastruktur dasar yang mulai digencarkan pembangunannya.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan dokumen RPJMD yang sedang dalam proses penyempurnaan ini menjadi dasar utama.

Salah satu yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan sistem tahun jamak.

Dialokasikan dana sebesar Rp300 miliar yang akan digunakan selama tiga tahun ke depan. Mulai tahun ini dialokasikan Rp 80 miliar lebih dulu dan tahun kedua Rp 110 miliar dan tahun ke tiga Rp 110 miliar. “Ini sudah ditetapkan dan kita akan laksanakan,” ungkap wabup.

Dalam dokumen perencanaan tahunan, dibuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di mana, infrastruktur ini menjadi hal pent-

ing yang harus disentuh. “Yang pertama itu adalah infrastruktur jalan,” urainya.

Sesuai apa yang sering dipaparkan Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy, jalan mulus sepanjang jalan, listrik menyala sepanjang tahun dan air mengalir sepanjang hari. Infrastruktur dasar ini memang menjadi hal paling penting disentuh dikarenakan menjadi problem utama yang belum mendapatkan sentuhan pada era sebelumnya. “Infrastruktur dasar yang banyak belum tersentuh selama ini,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi menjelaskan kebutuhan anggaran untuk penanganan infrastruktur di Lotim ini sangat besar. Dibutuhkan dana sekitar Rp 600 miliar untuk keseluruhan infrastruktur. Akan tetapi, jika dialokasikan sesuai jumlah itu, maka habis anggaran Lotim, sehingga hasil kalkulasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disimpulkan paling rasional menggunakan tahun jamak dan dengan alokasi anggaran Rp 300 miliar. Penganggarannya bertahap selama tiga tahun mendatang mulai tahun 2019. (rus)

Tak Lengkapi Syarat di Pemberkasan

NIP CPNS Berpotensi Tak Keluar Selong (Suara NTB) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat ini sudah diumumkan, termasuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Setelah itu akan masuk dalam tahap pemberkasan. Apabila CPNS yang dinyatakan lulus tidak melengkapi setiap persyaratan dalam tahap pemberkasan ini, maka NIP dari CPNS yang bersangkutan berpotensi tidak keluar.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, (4/1).

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang sudah dinyatakan lulus CPNS berdasarkan tes akhir dari SKD dan SKB untuk mempersiapkan segala administrasinya untuk diserahkan pada tahap pemberkasan. Di mana untuk Kabupaten Lotim, pengarahan pemberkasan dilakukan pada hari Selasa pekan depan pukul 08:00 wita bertempat di gedung CAT kantor BKPSDM Lotim. Khusus bagi peserta eks tenaga honorer kategori II pengarahan dilaksanakan pukul 14:00 wita.

Sedangkan untuk pelaksanaan pemberkasan usul NIP CPNS tahun 2018 selama 7 hari mulai dari hari Rabu, 9 Januari 2019 sampai dengan, Selasa 15 Januari 2019 pukul 17:00 wita. Bagi peserta yang dinyatakan lulus

seleksi CPNS akan tetapi tidak melakukan pemberkasan usul penetapan NIP, maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

“Jika syarat-syarat tidak lengkap dalam pemberkasan itu. Maka NIP dari yang bersangkutan berpeluang tidak keluar. Sehingga apabila NIPnya tidak keluar tentu yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Ugi-sapaan akrabnya, peluang hal tersebut terjadi sangatlah kecil. Dipastikannya, para pelamar CPNS sejak awal sudah mempersiapkan berkasberkasnya untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Terlebih peserta yang lulus pada pengumuman akhir ini sudah melalui beberapa tahapan mulai dari seleksi administrasi hingga tes baik SKD maupun SKB. Adapun dari 225 formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim dalam rekrutmen CPNS 2018, jumlah formasi yang terisi sebanyak 189 formasi. Sementara yang tidak terisi sebanyak 36 formasi terdiri dari 32 formasi khusus eks kategori II, 2 formasi dokter gigi, 1 formasi teknisi elektro medis dan 1 analis pelabuhan.

“Untuk pengumuman ini dapat dilihat langsung di web BKPSDM Lotim ataupun pada papan pengumuman di kantor BKPSDM Lotim,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

LIHAT PENGUMUMAN - Pelamar CPNS di Kabupaten Lotim saat melihat pengumuman akhir kelulusan rekrutmen CPNS 2018 di Kantor BKPSDM Lotim, Jumat (4/1).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 5 Januari 2019

Tunggu ’’Judicial Review’’ PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan untuk menunda eksekusi atas Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, terkait pemberhentian secara tidak hormat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Pemkab Loteng masih akan menunggu hasil putusan judicial review yang dilayangkan Korpri pusat ke Mahkamah Agung (MA) terkait SKB tiga menteri tersebut.

Hal itu sesuai dengan hasil koordinasi dengan pemerintah provinsi akhir tahun kemarin.

“Jadi untuk sementara SKB (Suara NTB/kir) tiga menteri yang memerintahH.M.Nazili kan memberhentikan ASN mantan narapidana kasus korupsi kita pending. Sampai ada putusan dari MA, terkait pemohonan judicial review yang diajukan Korpri pusat terhadap SKB tersebut,” terang Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., Jumat (4/1).

Ia menjelaskan, total ada sekitar 9 orang ASN Loteng yang kemungkinan diberhentikan pasca keluarnya SKB tiga menteri. Namun untuk sementara SK pemberhentian para ASN tersebut belum dibuat, karena menunggu hasil akhir dari proses hukum yang ada.

Para ASN mantan narapidana kasus korupsi tersebut pun saat ini masih tetap masuk kantor. Hanya saja, untuk gaji dan tunjangan lainya bulan Januari, sementara ditahan. Begitu pula untuk bulan-bulan berikutnya juga akan ditahan. Sampai ada kejelasan proses hukum yang ada supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Kalau ternyata upaya hukumnya mental, jadi ASN tersebut tidak harus terbebani untuk mengembalikan gaji yang sudah diterimanya. Tapi kalau ternyata upaya hukum berhasil, maka gajinya tinggal dibayar,” imbuhnya.

Diakuinya, Pemkab Loteng sebenarnya sangat berat untuk melaksanakan SKB tiga menteri tersebut. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah menjadi keputusan, sehingga mau tidak mau dijalankan. Jika tidak kepala yang bakal disalahkan dan dianggap melanggar undang-undang. Konsekuensinya tentu kepala daerah bisa dijatuhi sanksi.

“Tapi karena ini masih ada proses hukum, maka kita masih menunggu hasil akhir dari proses hukum tersebut. Kalau MA memutuskan tetap mengesahkan SKB tiga menteri, ya mau tidak mau harus kita laksanakan. Meski harus dengan berat hati,” pungkas Nazili. (kir)

Lulus, Pelamar CPNS Masih Belum Aman Praya (Suara NTB) Sebanyak 344 pelamar dipastikan lolos sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lombok Tengah (Loteng) pada rekrutmen CPNS tahun ini. Dari total 481 formasi yang tersedia. Itu artinya, ada 137 formasi CPNS Loteng yang dipastikan melayang. Lantaran tidak bisa terisi, karena tidak ada pelamar.

Terbanyak untuk formasi guru dari tenaga honorer kategori dua (K2) sebanyak 120 formasi ditambah 17 formasi tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.

“Hasil seleksi sudah kita terima dari pemerintah pusat.

Sebanyak 344 formasi yang terisi,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., di ruang kerjanya, Jumat (4/1).

Meski sudah dinyatakan lolos seleksi CPNS, ke 344 pelamar tersebut belum sepenuhnya aman. Pasalnya, setelah ini ada tahapan verifikasi, baik itu verifikasi kelengkapan administrasi termasuk tes kesehatan.

Kalau kemudian pada tahap ini para pelamar yang sudah dinyatakan lolos seleksi CPNS, tidak memenuhi syarat, maka statusnya bisa gugur. Dalam hal ini, pelamar dari honorer K2, harus bisa melengkapi semua berkas yang disyaratkan.

Kalau tidak, maka yang bersangkutan tidak bisa diangkat sebagai CPNS. Termasuk juga, para pelamar harus lolos tes kesehatan dan bebas narkoba, karena itu wajib dilalui.

“Tahapan melengkapi kelengkapan administrasi dan kesehatan ini, menjadi bagian dari tahapan pemberkasan,” imbuhnya.

Mengenai pemberkasan

(Suara NTB/kir)

PENGUMUMAN - Sejumlah pelamar melihat papan pengumuman hasil seleksi CPNS di kantor BKKP Loteng, Jumat (4/1). Pada rekrtutmen CPNS tahun ini, sebanyak 344 pelamar dinyatakan lolos. persyaratan, Nazili mengaku pihak masih menunggu petunjuk dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), soal teknis dan tahapan pemberkasan, khususnya untuk proses tes kesehatan. Apakah cukup dengan pemeriksaan umum saja, atau harus cek kesehatan secara menyeluruh.

Tapi jika melihat penjelasan awal dulu, kemungkinan besar tes kesehatan bakal menyeluruh. Karena pemerintah pusat berharap, CPNS yang diangkat tahun ini harus benar-benar fit dan terbebas dari narkoba. Jangan sampai baru beberapa tahun diangkat sebagai PNS nantinya, sudah tidak bisa bekerja lantaran terkendala penyakit.

“Banyak kasus pada penga-

ngkatan CPNS sebelumnya, baru dua tahun diangkat sudah sakit berat. Sehingga tidak bisa berkerja maksimal. Hal ini yang ingin diantisipasi oleh pemerintah pusat. Sehingga tes kesehatan yang dilakukan harus menyeluruh,” tandasnya.

Disinggung soal formasi yang lowong, mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini, mengaku kalau pihaknya tengah berupaya melobi pemerintah pusat supaya bisa diisi oleh pelamar yang tidak lolos seleksi. Tetapi nilainya bagus saat seleksi yang baru lalu.

Kalau itu bisa terisi, maka Loteng tidak terlalu rugi, lantaran formasi yang kosong bisa terisi, khususnya yang formasi dari honorer K2, jika bisa diisi

Sumbangan Dana Kampanye, PPP Terbesar, PSI Paling Kecil (Suara NTB/ist)

LANTIK - Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri melantik pengurus BPPD Loteng, Jumat (4/1).

BPPD Loteng Resmi Terbentuk Praya (Suara NTB) Setelah lama hanya menjadi wacana, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya resmi terbentuk. Sebanyak sembilan unsur pengambil kebijakan (UPK) BPPD Loteng resmi dilantik Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP. Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Jumat (4/1, menjelaskan, BPPD Loteng resmi terbentuk, setelah melalui proses pembentukan sejak tahun 2018 lalu. Keberadaan BPPD Loteng diharapkan bisa mendukung upaya peningkatan sektor pariwisata di daerah ini, khususnya dalam upaya mendorong peningkatan angka kunjungan wisatawan di daerah ini melalui program-program promosi.

“Dengan keberadaan BPPD, promosi pariwisata bisa lebih massif lagi. Sehingga angka kunjungan wisatawan didaerah ini bisa meningkat,” terangnya.

Diakuinya, beban yang dipikul BPPD Loteng sekarang ini tidaklah mudah untuk bisa terus memberikan promosi terbaik, karena situasi sekarang ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mengingat, Loteng khususunya dan NTB pada umum baru saja selesai dilanda bencana gempa bumi dan berpengaruh pada sektor pariwisata.

“Tadi pada Wabup berpesan, BPPD Loteng bisa memberikan kinerja terbaiknya. Sehingga bisa memberikan dampak positif bagi daerah. Khususnya dalam hal peningkatan sektor pariwisata Loteng ke depan,” tandasnya.

Untuk mendukung kinerja BPPD Loteng, Pemkab Loteng akan berupaya mendukung dengan dukungan anggaran semaksimal mungkin. “Pemerintah daerah pastinya akan mendukung. Karena peran BPPD dalam hal ini sangat strategis dan vital. Dalam upaya mendorong peningkatan sektor pariwisata,” tegas Herdan.

Adapun nama pengurus BPPD Loteng yang dilantik, Ida Wahyuni dari asosiasi kepariwisataan, Muhammad Paris dari akademisi, Syamsul Bahri dari asosiasi kepariwisataan, Mahdan dari asosiasi kepariwisataan, Agus Wahaji dari media, Abdul Syahid, dari asosiasi kepariwisataan, Johan Efendi dari maskapai, Miasa dari asosiasi kepariwisataan .(kir)

Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi sudah menutup penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) per tanggal 2 Januari 2019. Pada LPSDK tahap satu ini, KPU Lotim mencatat jika sumbangan dana kampanya terbesar diperoleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI berada paling kecil.

Ketua KPU Lotim, M. Saleh, kepada Suara NTB, Jumat (4/1), menjelaskan, berdasarkan hasil rekapitulasi LPSDK, Kamis (3/ 1) lalu, untuk partai politik dana terbesar dimiliki PPP sebesar Rp 469.463.500, diikuti Partai Golkar, Rp 298.223.000, Partai Gerindra sebesar Rp 235.700.500. Sementara Partai Berkarya berada di urutan berikutnya dengan dana sebesar Rp 232.710.500, PKB, Rp216.437.100, Nasdem Rp187.456.000, PAN Rp183.893.000, dan PBB Rp164.924.900.

Sedangkan untuk posisi selanjutnya, sumbangan dana kampanye untuk Partai Demokrat sebesar Rp117.703.900, Partai Keadilan Sejahtera, Rp115.665.500, Perindo Rp93.583.700, PKPI sebesar Rp54.921.000, Partai Garuda sebesar Rp24.119.500 dan untuk urutan paling buncit yakni PSI dengan sumbangan dana kampanye yang dilaporkan ke KPU Lotim sebesar Rp15.770.00.

Menurut M. Saleh, dana kampanye diserahkan ini berdasarkan yang dihimpun oleh partai dari masing-masing

(Suara NTB/yon)

M. Saleh calegnya, penyumbang peorangan atau luar caleg. Untuk sumbangan perorangan maksimal Rp2,5 miliar sedangkan untuk lembaga atau badan hukum Rp 25 miliar akumulasi dari bulan September 2018 hingga April 2019.

Dana kampanye yang diserahkan itu yang diinput dari bulan September hingga Desember 2018 untuk sumbangan tahap pertama. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilaporkan pada tanggal 13 April 2018 untuk kemudian laporkan secara keseluruhan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Setelah dana kampanye ini dilaporkan, ujarnya,

Ibu Hamil di Narmada Meninggal Tertimpa Bangunan Giri Menang (Suara NTB) – Nurjanah (25), warga Dusun Kebon Belek Desa Mekar Kecamatan Narmada meninggal tertimpa bangunan bak penampungan air yang roboh sekitar pukul 08.40 Wita, Jumat (4/1).

Ibu rumah tangga yang diketahui sedang hamil tua ini tak bisa tertolong akibat sekujur tubuhnya tertindih bangunan tua, karena dibangun 1994 silam.

Sedangkan dua rekan korban yang berhasil selamat mengalami luka pada bagian kaki.

Jenazah korban pun langsung dimakamkan, Jumat sore kemarin di pemakaman setempat.

Kapolsek Narmada Kompol I Gusti Bagia yang dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya memperoleh laporan dari warga tentang kejadian hari Jumat (4/1) sekitar 9:20 Wita. Dari laporan warga, bahwa bak penampungan air jebol yang mengakibatkan korban jiwa. “Kejadiannya diperkirakan terjadi pada pukul 08.40 wita. Satu korban meninggal seorang ibu yang tengah hamil,”jelas Bagia.

(Suara NTB/ist)

LOKASI - Lokasi kejadian seorang ibu hamil yang meninggal akibat tertimba bangunan ban penampungan air di Desa Mekar Narmada, Jumat (4/1).

Kronologi kejadian naas ini, jelas dia, sekitar jam 08.40 wita di mata air Nyanggong Desa Mekar Sari. Korban bersama dua rekannya bernama Yuliana (25) dan Usmita (36) tengah mandi sambil mencuci. Di lokasi mata air ini ada tempat mandi dan mencuci pakaian dilengkapi bak penampungan. Bak penampungan ini diketahui termasuk bangunan tua, karena dibangun tahun 1994 silam secara

Halaman 5

swadaya oleh masyarakat.

Pada saat korban tengah mencuci pakaian dan mandi, tiba-tiba bangunan bak penampungan air ambruk.

Diduga bangunan ini ambruk akibat kondisi sudah tua, bak penampungan tersebut tak kuat menampung air yang begitu deras dari mata air tersebut. Korban pun tak bisa menghindar, sehingga tertindih bangunan. “Sedangkan dua rekan korban selamat dan

mengalami luka pada bagian kaki,” imbuhnya.

Korban yang tertimpa bongkahan beton dan terjepit bangunan berupaya diselamatkan oleh warga yang langsung berhampuran ke lokasi kejadian.

Setelah berhasil dikeluarkan dari himpitan bangunan, korban pun berupaya dilarikan ke Puskesmas Narmada untuk mendapatkan pertolongan medis. “Tapi nyawa korban tak tertolong,” jelasnya.

Suami Korban Taufiq mengaku tak tahu persis kejadian naas menimpa istrinya. Ia baru tahu ketika warga datang ke rumahnya yang memberitahukan bahwa istrinya tertimpa bangunan dan dilarikan ke puskesmas. Mengetahui itu, Ia langsung ke puskesmas. “Tapi setiba saya disana, istri saya sudah meninggal,” tuturnya sedih Ia begitu sedih karena tak hanya kehilangan istri, namun jabang bayi yang ada dalam perut istrinya. Ia mengaku sudah mendapatkan firasat buruk terkait kejadian yang menimpa istrinya. (her)

setiap caleg tidak bisa menggunakan dana pribadinya untuk kampanye, karena sudah masuk dalam akumulasi oleh partainya masing-masing.

Tujuan penyerahahan dana kampanye ini untuk transfaransi dari peserta pemilu dalam penggunaannya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap publik. Selain itu, dana kampanye inipun nantinya akan dilakukan audit oleh Badan Akuntan Publik apakah peserta pemilu itu taat atau tidak terkait ketentuan yang ada.

Apabila peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye yang bersifat wajib ini, maka partai politik tidak bisa mancalonkan kadernya di dapil itu.

Bahkan sanksi tegas bagi peserta pemilu ketika tidak menyampaikan LPPDK sesuai batas waktu ditentukan. Maka calon terpilih tidak dapat dilantik. Selain itu, KPU Lotim juga terus melakukan sosialisasi terhadap tahapan-tahapan pemilu 2019.

Salah satunya terkait penggunaan karton untuk mengisi logistik dan surat suara. (yon)

pelamar umum. Namun yang nilai tesnya menyakinkan.

“Jika formasi yang kosong terse-

but bisa diisi, lumayan bisa mengurangi kekurangan PNS di daerah ini,” ujarnya. (kir)

Beras Cadangan Pangan Pemerintah Lobar Defisit 7 Ton Giri Menang (Suara NTB) – Tiap tahun beras yang disediakan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam bentuk cadangan pangan pemerintah mencapai 13 ton. Pengadaan beras yang disediakan bagi warga terkena dampak bencana tak sesuai dengan standar nasional, sebab seharusnya beras yang disediakan 20 ton. Artinya dari jumlah terdapat kekurangan atau defisit sekitar 7 ton.

Hal ini menyebabkan pemda hampir setiap tahun mensiasati dengan cara saling menutupi kekurangan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lobar, Abdul Manan mengatakan tiap tahun pihaknya melakukan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 13 ton. “Pengadaan beras cadangan ini idealnya 20 ton, kita cukup-cukupkan.

Kalau kurang saling menutupi dengan OPD lain, karena beras ini banyak sumbernya, ada juga di OPD lain,”kata mantan Camat Narmada ini.

Sejauh ini jelasnya, sumber bantuan beras ada dari Dinsos sekitr 100 ton, dibantu juga oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, sehingga tidak pernah terjadi kekurangan pangan di tengah masyarakat. Ketika bantuan beras di dinasnya habis, maka langsung koor-

dinasi dengan OPD lain untuk turun membantu.

Untuk tahun 2018, cadangan beras habis dibagikan kepada korban gempa sebanyak 4 ton. Selain itu dibagikan kepada warga yang terkena bencana banjir di Sekotong, Meninting Batulayar dan Kuranji serta Taman Ayu Gerung. Peruntukan beras ini diberikan kepada warga yang terkena bencana, seperti korban gempa, banjir di Lembar dan Sekotong, nelayan yang terkena banjir rob serta paceklik melaut.

Sejauh ini, kata dia, belum ada laporan dari warga yang mengalami paceklik melaut akibat cuaca buruk.

Kalau pun ada, warga akan bersurat ke bupati lalu disposisi ke dinas untuk mengeluarkan bantuan. Namun prosesnya tetap harus ada kajian teknis dari ketahanan pangan, Dinas Sosial, termasuk tenaga teknis BMKG. Selain kepada masyarakat, pihaknya juga mendroping beras kepada daerah lain, seperti KLU dan Lotim, apakah bisa membantu korban gempa yang saat ini tengah butuh bantuan di lapangan? Menurutnya bisa saja sepanjang ada persetujuan dari bupati. Namun menurutnya untuk korban gempa sudah cukup banyak yang membantu. “Untuk tauhun ini kita persiapkan beras untuk bantuan kepada warga, mudah-mudahan tidak banyak bencana seperti tahun lalu,”jelasnya. (her)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Giri Menang (Suara NTB) – mendekati kebutuhan Lobar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepala Pelaksana (Kalak) yang diajukan dari kebutuhan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 BPBD Lombok Barat (Lobar) Rp 1,4 triliun, sudah ditransfer 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 H. M. Najib dimintai ketersebesar Rp 1,13 triliun dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 angan oleh Polda NTB, Jumat rekening BPBD untuk selanjut1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 (4/1). Kalak BPBD diklarifikanya ditransfer ke rekening mas1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 si menyangkut proses bantuing-masing korban.”Sesuai by 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 an stimulan kepada korban name by address,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 gempa yang sejauh ini sudah Bahkan diakuinya dari ha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 cair Rp1,13 triliun lebih kepasil rapat terakhir dengan pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 da korban gempa. Akan tetahak Bank BRI. Pekan depan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 pi bantuan ini belum bisa dicpihak bank manjanjikan dana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 airkan, sehinggga masih mentersebut sudah tertransferkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Suara NTB/ist) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 gendap di rekening kelompok ke seluruh rekening penerima 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 H. M. Najib 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 masyarakat (pokmas) dan bantuan. Sesuai by name by 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 korban gempa. address.”Jadi BRI janjinya fikasi kembali.

Menurutnya, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pihak kepolisian juga klarifikasi ini bukan karena ada untuk ke by name itu minggu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 mempertanyakan adanya laporan pidana kepada kepoli- depan sudah tuntas semua 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 keluhan masyarakat yang sian dari warga, namun ini se- tersalurkan kepada masya1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah terima rekening, na- batas mengkonfirmasi sebab rakat,” sambungnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 mun uangnya tidak ada. Pi- aparat juga punya tanggung Hanya saja untuk dapat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 hak BPBD pun memberikan dicairkan, Winengan menejawab mensukseskan penanga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 klarifikasi bahwa bantuan nan korban gempa. Ia memban- gaskan baru bisa dilakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang masuk rekening sudah tah jika ada penyunatan ban- setelah membentuk pokmas.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ada dananya. “Saya cuma tuan, sebab prosesnya ketat. Selanjutnya ditransfer dari re1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 memberikan keterangan ter- “Tidak ada itu (penyunatan kening pribadi ke rekening 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 kait bantuan stimulan itu bantuan),”tegas Najib. pokmas untuk proses pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 saja, kan sudah ada dana Sementara itu, Kepala Dinas bangunan rumah bantuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang masuk Rp 1,13 triliun Perumahan dan Permukiman tahan gempa. Lantas bagaim1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 lebih. Ada kan banyak kelu- (Disperkim) Lobar, H. L. Winen- ana bagi korban gempa yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 han masyarakat yang buta gan mengaku dana bantuan ru- belum menerima buku reken1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 huruf, mengaku sudah teri- mah korban gempa untuk Lobar ing, Winengan meminta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ma rekeking tapi uangnya sudah masuk hingga mencapai masyarakat untuk segera 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 tidak ada,”aku Najib.

Rp 1,13 triliun. Baik itu untuk berkoordinasi dengan pihak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Klarifikasi ini, jelas dia, perbaikan rumah rusak ringan, BPBD maupun Disperkim Lo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 juga menjadi langkah dini sedang maupun berat. Dana bar. Ia memastikan jika dana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 atau antisipasi dari pihak bantuan ini telah masuk sejak tersebut sudah masuk dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 rekening. Tinggal pembagian kepolisian kalau nanti terja- 27 Desember 2018 lalu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Menurut Winengan, jumlah kepada masyarakat korban di persoalan serupa, sehing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ga tidak melakukan klari- anggaran itu sudah hampir gempa. (her) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Kepala BPBD Diklarifikasi Polisi

Warga Mengeluh Dana Bantuan di Rekening Kosong

SUARA PULAU SUMBAWA

Dua Formasi CPNS Sumbawa Tidak Terpenuhi Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Sumbawa sudah diterima. Meskipun demikian, dari 217 formasi yang menjadi jatah Kabupaten Sumbawa, dua formasi diantaranya tidak terpenuhi.

“Dari 217 formasi umum itu, 215 yang terpenuhi. Berarti ada dua yang tidak terpenuhi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, A. Rahim, S.Sos, Jumat (4/1).

Dijelaskannya, formasi yang (Suara NTB/ind) tidak terpenuhi tersebut yakni A. Rahim dokter gigi. Dari enam formasi yang tersedia, hanya lima yang ada. Kemudian arsiparis ahli tersedia satu formasi, tetapi tidak ada pelamar yang memenuhi syarat. Pengumuman dari hasil seleksi ini akan segera diumumkan.

“Pengumumannya Insya Allah nanti malam masuk,” jelasnya.

Setelah pengumuman, maka akan ada pemberkasan yang akan dilaksanakan hingga tanggal 20 Januari mendatang.

Nantinya Setelah pemberkasan ini, semua dokumen-dokumen dari para pelamar yang lulus akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Nanti BKN akan menerbitkan persetujuan NIP nya. Baru nanti penempatan dengan SK oleh Pak Bupati,” pungkasnya. (ind)

Tiga ASN Mantan Koruptor di Sumbawa Dirumahkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa merumahkan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana (napi) koruptor. Para ASN ini juga sudah tidak diberikan gaji dan hak-haknya sejak 1 Januari 2019 lalu. Keputusan ini ditempuh untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Men PANRB dan Kepala BKN tentang pemecatan ASN mantan napi koruptor.

Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, A. Rahim, S.Sos mengatakan, jumlah ASN mantan napi koruptor di Sumbawa ada tiga orang. Ketiganya sebagai staf di beberapa OPD. ”Posisi mereka rata-rata staf di tiga OPD di Kabupaten Sumbawa,” terangnya.

Dijelaskannya, sesuai surat keputusan bersama Mendagri, Men PANRB dan Kepala BKN, para napi koruptor tersebut diminta untuk ditindak. Menindaklanjuti hal tersebut, sudah dilakukan pertemuan di provinsi. Hasil pertemuan disepakati, pemberhentian yang bersangkutan ditangguhkan sampai dengan adanya hasil judicial review yang diajukan oleh Lembaga Hukum Korpri Pusat ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, SK pemberhentiannya ditunda.

Hanya saja, lanjut Arahim, untuk sementara gaji mereka sudah dihentikan sejak 1 Januari 2019. ”Jadi untuk sementara gajinya sudah dihentikan sejak 1 Januari 2019. Mereka sementara tidak bekerja lagi. Statusnya pemberhentian sementara. Tetapi SK pemberhentiannya belum. Nanti kalau memang bagaimana keputusan judicial review di MK baru kita tindaklanjuti,” pungkasnya. (ind/arn)

Bupati KSB Surati KLHK Terkait Danau Lebo Taliwang (Suara NTB) Protes masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait hilangnya kata “Lebo” pada tulisan landmark “Danau Rawa Taliwang” ternyata disikapi resmi oleh pemerintah setempat. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengaku telah melayangkan surat resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakomodir aspirasi masyarakat itu.

“Suratnya sudah kami layangkan secara resmi. Dalam surat itu kami sampaikan agar kementerian mengubah tulisan nama yang sudah dibangun di danau Lebo itu karena memang tidak sesuai,” cetus bupati.

Usulan mengganti tulisan yang dibangun oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB selaku perpanjangan tangan KLHK di daerah bukan hanya karena protes masyarakat. Menurut bupati, dalam SK penetapan danau Lebo sebagai areal konservasi di bawah kendali pusat. Tercantum jelas nama danau itu “Danau Lebo Taliwang”.

“Jadi kita punya landasan kuat ya. Dan SK-nya tidak pernah berubah sejak ditetapkan sampai hari ini,” ungkapnya.

Bupati menyatakan, sangat wajar jika masyarakat memprotes hilangnya kata “Lebo” pada papan nama yang menjadi identitas baru danau itu. Selama ini danau yang terletak di kecamatan Taliwang dan Seteluk itu memiliki nilai historis dan budaya yang melekat kuat pada identitas masyarakat KSB. “Danau itu punya sejarah panjang yang tidak bisa dilepaskan pada diri masyarakat kita. Danau itu menjadi sumber penghidupan sekaligus kebanggaan masyarakat KSB,” tegasnya.

Pantauan Suara NTB, Jumat (4/1), tulisan landmark “Danau Rawa Taliwang” yang telah dibangun di sekitar kolam wisata danau Lebo pada tulisan “Rawa-nya” telah ditutupi menggunakan terpal. Sehingga hanya terbaca tulisan “Danau Taliwang”. Rendi salah seorang warga yang berada di sekitar danau mengaku, penutupan tulisan itu sudah dilakukan sekitar tiga hari lalu. “Saya tidak tahu siapa yang tutup. Tapi kalau tidak salah sudah tiga hari seperti itu,” sebutnya.

Rendi pun mengaku, sangat tak setuju dengan hilangnya kata “Lebo” dalam tulisan identitas danau itu. Sebagai orang KSB, ia sepakat agar kemudian pemerintah membuat ulang tulisan bermaterial beton tersebut.

“Kalau (tulisan) itu dipertahankan, maka anak cucu kami kelak tidak akan tahu kalau orang-orang tuanya dulu menyebut danau ini Lebo. Padahal danau ini kebanggan kami masyarakat KSB,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

DITUTUP - Tulisan “Rawa” pada landmark Danau Lebo, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jumat (4/1) telah ditutup setelah ramai mendapat protes warga KSB.

Halaman 6

Pembangunan Pangkalan SPBE Terkatung-katung

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tak kunjung menerima kejelasan dari pihak Pertamina terkait rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Pembangunan SPBE ini tentu sangat penting karena masyarakat mulai kesulitan melakukan isi ulang tabung gas yang sudah habis.

Kabag APP Setda KSB, kepada Suara NTB, melalui Kasubag Sumber Daya Alam (SDA), Hadon Ardiansyah SE, tidak menampik mulai sulitnya masyarakat melakukan isi ulang tabung gas tiga kilogram yang habis. Terkait hal ini, Pemerintah tentu tidak mampu berbuat banyak karena kewenangannya berada di tangan

bisa semakin ditekan di masyarakat. Tentu Pertamina juga harus memberikan kepastian agar masalah yang terjadi tidak lagi terulang di tahuntahun berikutnya.

“Kita tetap akan upayakan ada jalan keluar terbaik terhadap persoalan ini. Tetapi kita juga berharap supaya pihak Pertamina bisa memberi-

Pemerintah Pusat. Pemkab hanya membantu melakukan pendistribusian saja kepada masyarakat yang masuk dalam wilayah konversi Minyak Tanah (Mitan) ke gas.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya ada solusi yang baik terhadap masalah ini. Sehingga hal yang tidak diinginkan

kan kepastian terhadap hal ini, “ ungkapnya.

Dikatakannya, salah satu solusi supaya masyarakat yang kesulitan melakukan isi ulang yakni dengan menggunakan Minyak Tanah (Mitan). Hal itu dilakukan karena jika tetap memaksakan untuk menggunakan tabung gas, maka hal itu harus bisa dibayar dengan harga tinggi karena tempat isi ulang tabung gas ini masih belum maksimal.

Penggunaan Mitan yang masuk ke wilayah konversi juga dipastikan harganya

tidak akan tinggi, karena sudah ada ketentuannya. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya pangkalan SPBE bisa segera beroperasi untuk menjamin masyarakat mendapatkan gas LPG dengan harga yang terjangkau.

“Kita sudah siapkan alternatif bagi masyarakat yang sudah kehabisan gas LPG dengan kembali menggunakan Mitan.

Tentu kita juga berharap supaya pembangunan SPBE bisa dilakukan dengan cepat, supaya tidak ada lagi masalah,” tandasnya. (ils)

Berlanjut, Proyek Gedung Kantor Klaster II Rp15 Miliar Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan lanjutan gedung kantor klaster II di jalan Bhayankara. Gedung kantor yang mulai dibangun tahun 2018 lalu dengan anggaran Rp10,9 miliar tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Asisten III Setda Dompu, M. Amin, S.Sos yang mendampingi Bupati Dompu usai meninjau pembangunan gedung kantor klaster II, Jumat (4/1) mengungkapkan, pembangunan lanjutan gedung kantor tahap II tahun 2019 ini dianggarkan sebesar Rp15 miliar. Anggaran ini untuk melanjutkan gedung kantor klaster II, sehingga kebutuhan pembangunan yang menjadi bagian dari program RPJMD tahun 2016 – 2021 ini bisa diselesaikan. “Kita sudah alokasikan Rp15 M (APBD 2019),” ungkap M. Amin.

Gedung yang dibangun tahap pertama tahun 2018, lanjutnya sudah bisa ditempati setelah pembersihan sisa material bangunan dan finising proyek. Karena lokasi gedung tersebut eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga Dinas ini akan diprioritaskan. “Lantai 2 dan lantai 3 bisa ditempati oleh UPTD Dikpora dan Dinas Perpustakaan yang terkena gusur gedung kantornya saat pembangunan tahap 2 ini,” jelasnya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang langsung meninjau gedung kantor klaster II dan lingkungan sekitar gedung mengharapkan adanya desain utuh kompleks gedung perkantoran tersebut. Sehingga gedung perkantoran tersebut tidak terlihat kumuh akibat pembangunan yang tidak tera-

(Suara NTB/ula)

RAMPUNG - Gedung kantor Pemkab Dompu klaster II di jalan Bhayangkara tahap pertama sudah rampung dikerjakan akhir 2018 lalu dan tinggal dilakukan pembersihan sisa material proyek. Di samping gedung ini akan dibangun gedung baru untuk tahap keduanya tahun 2019 ini. tur. “Nanti didesainkan semua kompleks perkantoran ini, biar tidak kumuh seperti ini,” ungkapnya.

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan Huntara Jalan Terus, Huntap Terkendala Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam beberapa hari terakhir, Kabupaten Sumbawa terus diguyur hujan. Namun kondisi ini tidak menghentikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk para korban gempa bumi di Sumbawa. Kini, pembangunan Huntara dalam proses pengerjaan tahap ketiga.

Sayangnya, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) justru menemui sejumlah kendala.

Untuk Huntara, Kepala Bidang Bangunan Rumah dan Gedung dan Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan S.T, Jumat (4/1) kemarin, menjelaskan, pengerjaan Huntara SK Bupati tahap ketiga sebanyak 345 rumah kini terus digenjot pengerjaannya. “Sampai hari ini, progres fisiknya sudah 79 persen untuk tahap ketiga,” sebutnya.

Sejauh ini, tambah Zubhan, total telah terbangun Huntara sebanyak 895 unit SK Bupati tahap pertama dan tahap kedua. Hampir semua korban banjir terutama di wilayah barat Sumbawa telah menempati Huntara yang telah terbangun tersebut. Sehingga bisa berteduh dengan nyaman pada musim hujan ini. Sambil menunggu realisasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dari pemerintah.

Sebelumnya, Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, juga mengakui progres pembangunan Huntara cukup baik.

Apalagi dengan adanya percepatan Pokmas, karena untuk Huntara ini mereka sendiri yang mengerjakan.

Masalahnya, saat ini pembangunan Huntap terkendala, baik yang berupa

RISHA, RIKO ataupun RIKA. Anggaran dari pusat dua tahap total sebesar Rp50 Miliar memang sudah turun. Namun, pelaksanaan pembangunannya di lapangan tidak semudah itu.

“Kayu butuh proses beli dan pengeringan. Rumah konvensional juga begitu tidak bisa cepat. Sedangkan RISHA, aplikatornya tidak mampu menyiapkan panel RISHA sesuai permintaan.

Informasi terakhir, aplikator yang ada, hanya mampu menyediakan dua unit rumah perhari,” ujarnya.

Selain itu, material pasir untuk pembuatan panel RISHA juga terbatas.

Sementara ini, yang memenuhi syarat hanya pengambilan pasir di sungai Rhee. Sesuai dengan hasil penilaian tim teknis dari Kementerian. Untuk itu, pihaknya mendorong investor terutama yang diberikan izin untuk mengambil pasir di sungai Rhee juga ambil bagian sebagai aplikator.

“Uang ada, tetapi Pokmas ngambil aplikator darimana? Kalau ada aplikator datang, bisa teken kontrak dengan Pokmas. Karena sekarang kendalanya, ketersediaan panel yang terbatas. Kita tidak pernah berhenti mengajak aplikator,” terang Sekda.

Sekarang, baru ada beberapa Huntap yang terbangun.

Itupun belum ada yang sampai bagian atapnya selesai.

Artinya, progresnya masih sangat kecil. “Tetapi kita di Sumbawa, tidak terlalu khawatir, karena sudah ada Huntara. Kita sudah prediksikan, Huntap ini tidak akan mampu kita selesaikan dengan cepat, karena ada banyak persoalan,” pungkasnya. (arn)

klaster II tahap kedua ini akan dipadukan dengan pembangunan gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dom-

pu. Perumahan dinas milik Pemda Dompu di sekitar Dinas Perpustakaan akan digusur dan disatukan dalam kompleks perkantor klaster II. (ula)

Musyawarah Desa Temukan BDT Kemiskinan Alami Penyusutan Dompu (Suara NTB) Musyawarah Desa/Kelurahan penentuan kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan TNP2K di Kabupaten Dompu tahun 2018 baru mencapai kisaran 50 persen. Musyawah ini menjadi salah satu cara pelibatan Desa/ Kelurahan dalam menangani kemiskinan di daerahnya selain oleh pendamping. Hasil pembaharuan data menunjukkan ada pengurangan jumlah warga miskin.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (4/1/2019) kemarin mengaku baru 50an persen pembaharuan data kemiskinan dilakukan pihaknya melalui kegiatan musyawarah Desa/Kelurahan. BDT kemiskinan dari TNP2K sudah cukup terinci nama dan alamatnya.

Data ini kemudian dilakukan pembaharuan melalui proses musyawarah Desa/Kelurahan sejak 2018 lalu. “Sisanya akan kita optimalkan 2019 ini melalui tenaga pendamping Desa,”

(Suara NTB/ula)

H. Fakhrurrazi katanya.

Berdasarkan data terpadu program penanganan kemiskinan untuk Kabupaten Dompu terbagi dalam desil 1 hingga desil 4, yaitu penduduk miskin dan rentan. Desil 1 sebanyak 26.837 jiwa (5.509 rumah tangga), Desil 2 sebanyak 36.294 jiwa (9.602 rumah tangga), Desil 3 sebanyak 32.994

jiwa (10.095 rumah tangga), dan Desil 4 sebanyak 17.913 jiwa (5.501 rumah tangga).

“Penduduk miskinnya berada di desil 1 dan setengahnya desil 2,” kata H. Fakhrurrazi atau 32.850 jiwa penduduk miskin tahun 2017.

H. Fakhrurrazi, jumlah penduduk miskin setelah dilakukan pembaharuan data melalui proses musyarawat Desa/Kelurahan terjadi pengurangan yang cukup banyak.

Diantaranya karena peningkatan ekonomi warga, ada juga karena sudah pindah ke luar daerah, dan ada juga yang sudah meninggal. “Jumlahnya (penduduk miskin yang berkurang) belum bisa dipastikan karena masih proses,” katanya.

Target kedepan, data kemiskinan ini diperbaharui 2 kali setahun melibatkan Desa/ Kelurahan yang melibatkan tenanga pendamping Desa. Sehingga program pengentasan kemiskinan kedepan tepat sasaran dan semua pihak dapat mengawasinya. (ula)

Tahun Politik, ASN Harus Jaga Netralitas

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 5 Januari 2019

Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima agar tetap menjaga netralitas pada momentum tahun politik ini.

“Tahun 2019 ini sangat lekat dengan nuansa politis. Saya berharap ASN tetap menjaga netralitasnya,” katanya, Jumat (4/1).

Bupati meminta ASN hanya fokus menjalankan tugas yakni melayani masyarakat sesuai potensi yang dimiliki.

Tetap menIndah Dhamayanti Putri

junjung tinggi norma kepegawaian, prinsip etis dan kredibilitas diri agar citra organisasi tetap terjaga. “ASN harus menunaikan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Tidak terpancing dengan hal-hal yang berkaitan dengan momentum politik 2019,” katanya.

Menurutnya, antara pribadi dan kewajiban ASN yang professional adalah dua hal yang saling melekat utuh. Sehingga perlu dijaga dan dipertimbangkan dalam lingkungan kerja dan sosial. “Di pundak seorang ASN ada tanggungjawab dan amanah yang diemban. Aparatur hanya fokus melayani masyarakat,” katanya.

Bupati meminta peralihan tahun 2018 ke 2019 tersebut juga dapat dijadikan sebagai peningkatan komitmen bagi aparatur dalam mengukir prestasi terbaik. Prestasi yang dilandasi soliditas kerja, ketulusan dan kesadaran kedisiplinan pengabdian yang tinggi. “Dalam membangun sebuah organisasi dan daerah dibutuhkan kerja keras dan kebersamaan,” katanya.

Indah menambahkan sejumlah ASN yang telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima belum lama ini, karena melanggar netralitas juga telah diberikan sanksi berupa teguran dan pembinaan. “Saya berharap kedepan tidak ada persoalan serupa,” pungkasnya. (uki)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 5 Januari 2019

Halaman 7

CERPEN

Kematian si Raja Tidur Mashdar Zainal

Ketika Masri tertidur di bangkunya dan tak pernah bangun lagi, guru kami sedang menangis di depan kelas. Seorang guru lelaki yang tak pernah kami bayangkan bakal menangis.

TAK seorangpun menyangka, bahwa Masri tak akan pernah bangun lagi. Sebab Masri memang suka sekali tidur di waktu pelajaran. Dan siapapun sudah kehilangan minat untuk membangunkan Masri. Selain sebagai begundal, anak-anak di kelas kami menjuluki Masri sebagai si Raja Tidur. Jadi, buat apa membangunkan Raja Tidur?

Sudah masyhur di seantero sekolah, bahwa kelas kami—kelas F, tidak diisi oleh siswa-siswa yang punya minat belajar, melainkan diisi oleh kawanan begundal yang berseragam. Satu kelas ada dua puluh siswa, dan hanya tujuh siswa yang bisa dikatakan sebagai siswa baikbaik. Mereka—tujuh siswa baikbaik ini, selalu takdhim pada para guru, mendengarkan baik-baik ketika guru sedang mengajar dan memberi nasehat, suka pergi ke perpustakaan, dan tentu saja mereka semua dapat rangking di kelas. Sisanya, tiga belas siswa, semuanya begundal. Dan Masri, dia adalah pentolan kami semua.

Dia yang sudah membuat guru kami menangis di depan kelas.

Seorang guru lelaki yang tak pernah kami bayangkan bakal menangis.

Guru kami itu namanya Sutrisno, kami memanggilnya Pak Tris. Dia guru agama, dan usianya sudah lima puluh tahun lebih.

Hari itu adalah hari seminggu menjelang ujian akhir semester.

Ketika Pak Tris masuk dan siap menyampaikan pelajaran, kelas masih begitu gaduh. Dan seharihari memang begitu. Semua guru sudah hapal. Tapi toh, mereka tetap saja masuk. Tak mempedulikan kami. Bisa dibilang, para guru itu cuma mengajar tujuh siswa baik-baik yang ada di kelas kami.

Tak jarang, apabila mereka merasa terganggu, mereka—para guru dan tujuh siswa baik-baik itu, akan pergi dari ruang kelas dan mencari ruangan yang lebih kondusif buat mereka belajar.

Mereka meninggalkan kami dan segenap kegaduhan kami. Kadang, beberapa bocah bengal yang masih ingat orang tua akan pergi menyusul mereka. Tapi tentu saja itu bukan Masri. Ketika para guru pergi untuk mencari tempat belajar yang nyaman, Masri akan

(Suara NTB/cdd20/pixabay)

berseru lantang, mengucapkan hamdalah berkali-kali. Sambil berseloroh, bahwa yang terjadi adalah: para guru sudah sadar kalau mereka mengganggu kesenangan kami.

Beberapa begundal di kelas kami, terutama Masri, sudah dipanggil berkali-kali menghadap kepala sekolah, bahkan diancam mau dikeluarkan dari sekolah.

Beberapa kali pula orang tua Masri datang ke sekolah. Ketika orang tuanya datang, Masri cuma menunduk dan berakting, seakanakan dia adalah siswa yang manis. Kedua orang tua Masri— yang sehari-harinya berjualan sembako di pasar, selalu pandai menunjukan muka memelas, sehingga peringatan dari kepala sekolah itu cuma menjadi peringatan yang berulang. Dan Masri, kalau saja ajal tidak buru-buru

menjemputnya, pasti dia bakal bertengger di bangkunya sampai tiba waktu kelulusan.

Ketika Pak Tris tiba dan duduk di kursi guru, Masri sedang mengusili seorang siswi. Dia menarik kerudung salah seorang siswi dan mengenakannya.

Sementara siswi yang ditarik kerudungnya sudah kadung sesenggukan dengan rambut acakacakan, menenggelamkan wajahnya yang bagai penuh aib di bangku. Masri tidak peduli, dia mengenakan kerudung itu dan bertingkah seolah-olah dia anak perempuan yang baik dengan segala nasehat baik yang meluncur dari mulutnya. Masri berlenggak-lenggok di depan semua siswa dan berpura-pura memberi nasehat kepada siapa saja yang ada di mukanya. Kami tahu, Masri melakukan itu tak lain

cuma buat cari perhatian kami, buat kami semua tertawa.

Menertawakan kelucuan tingkahnya. Dan itulah yang terjadi, kami, siswa-siswa nakal ini, hampir semua terbahak-bahak. Sementara, beberapa siswa lain memilih diam dengan raut muka yang kelewat masam.

Ketika Pak Tris menyuruh Masri berhenti, Masri tidak berhenti, dia masih saja berjalan lenggak-lenggok sambil menuturi setiap siswa. Pak Tris berseru dengan suara lantang, seperti menyumpahi Masri, bahwa mungkin bapak-ibu Masri dulu waktu muda juga seorang begundal, sehingga kebegundalan itu menular ke anak mereka. Inilah bukti nyata, bahwa buah benarbenar jatuh tak jauh dari pohonnya, kata Pak Tris. Kami semua tahu, Masri paling tidak suka

kalau bapak-ibunya dibawa-bawa, disangkut pautkan dengan kenakalannya. Mendengar sindiran Pak Tris, mungkin Masri tersakiti. Tanpa banyak pikir, Masri segera menarik kerudung dari kepalanya dan melemparkannya kepada anak perempuan yang menangis sesenggukan di bangku.

Lantas, dengan langkah tanpa gentar, Masri berjalan menghampiri Pak Tris, tepat di muka Pak Tris. Kami mengira bahwa Masri akan meludahi wajah Pak Tris, tapi tidak, Masri hanya membisikkan sesuatu—mungkin sebaris kalimat, ke muka Pak Tris.

Ketika Masri berbalik ke bangkunya, kami melihat muka Masri sudah merah padam, seperti habis terbakar, dan kami juga melihat wajah Pak Tris menjadi begitu sendu, seolah dia

baru saja mendengar kabar bahwa anak gadisnya habis dicabuli orang. Pak Tris terus memandangi Masri, menatap anak itu tiada kedip. Lantas matanya berkilat-kilat. Dan kami semua melihat kilatan di mata Pak Tris itu mengembang, menjadi air mata yang kemudian jatuh membentuk sebuah motif bulat di safarinya berwarna cokelat tua yang dikenakannya.

Selanjutnya Pak Tris benarbenar menangis. Seumur-umur saya mengajar, saya tak pernah mendengar seorang siswa berkata seperti itu pada gurunya, lirih Pak Tris. Dan kelas mendadak menjadi begitu hening, seolah tak pernah sehening itu. Pak Tris menunjuknunjuk ke arah Masri, seperti melempar kutukan, tapi mulutnya tak mengeluarkan suara apapun. Bagai tercekat.

Kami semua menatap Masri yang balas memelototi Pak Tris sebelum akhirnya menenggelamkan kepalanya di atas bangku, di antara kedua lengan. Kami semua mendengar Masri mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum dia berangkat tidur.

Masri bilang dengan suara pelan tapi jelas—sebab keheningan kelas,. Kata Masri, lebih baik dia tidur daripada mendengarkan kakek-kakek pikun dan impoten berceramah. Setelah itu wajah Masri benar-benar tenggelam di antara kedua lengannya sendiri. Wajah yang tak menyiratkan penyesalan sedikit pun. Bagai wajah balita tanpa dosa.

Setelah itu, kami semua dihantui ketakutan bakal mati penasaran, sebab ingin tahu, katakata apa yang sebenarnya sudah dibisikkan Masri tepat ke muka Pak Tris. Dan kami semua sepertinya akan benar-benar mati penasaran, sebab setelah Masri menenggelamkan mukannya di antara kedua lengan, dia tak pernah bangun lagi. Dan Pak Tris, sepertinya tak pernah ingin membahas kejadian itu lagi. *** Malang, 2018 Mashdar Zainal, lahir di Madiun 5 Juni 1984. Buku terbarunya adalah novel Sawitri dan Tujuh Pohon Kelahiran (2018).

PUISI M. Allan Hanafi

Lalim

Zig-Zag

Hujan Meteor

Sebuah Dentum

kakinya dilem sebagai seorang lalim tenggelam dalam dengkur bulan di kasur perawan yang corak di buram kaca ruam tumbuh ke belakang lehernya gorden hitam untuk matanya seperti telur busuk tetap dimasak mengembang pecah jempolnya bersama balon gas anaknya

Sepotong ayat berjalan di tenggorokanku Dibuatnya zig-zag, untuk celah cahaya Membelah dinding kamar Foto masakecilku menciumnya Bersama angsa Simpan sebuah kisah: Suara gesek dua kelamin Di atas piring Untuk selamatkan pintu Di bingkai manusia.

Sepotong ayat berjalan ke tulang rusukku Dibuatnya zig-zag, ‘tuk butakan cahaya Melihat dinding dapur Foto masakecilku doakannya Bersama angsa Simpan sebuah kilah: Suara ringsek dua kelamin Di atas piring Untuk selamatkan gerbang Di bangkai manusia.

kau suara cemara menjadi kaca meringkuk di tas kecilku tsunami yang kadang kaupuji itu datang masuk ke kantung jantungku bersama ampas hangat teh hijau maut bagi jiwaku, sebongkah batu es

sampai aku pada sajak ini yang menaruh senyum bak meriam dari arwahmu, rontok disentak tanduk dari arwahmu, borok dibentuk makhluk dari arwahmu, bobrok digebrak datuk

tangannya dilem sebagai seorang lalim satu jam berjalan ke satu jam ke depan hanya tergeletak pistol plastik membungkam mulutnya lubang telinganya simpan tanah makam di lidahnya penciptaan bintang dimulai agar kabul kepulkan doa sebatas timbul di garis batas saat matahari berkacamata hitam dirinya ingin jadi orang yang jadi dirinya menunggu di halte bus bekas antara pakaian dalam dan ingus anaknya (2018)

(2018)

kau suara cemara menjadi kaca ngamuk di telapak kakiku magma yang sedang kaurujuk itu undang jin agar aku tersingkir sampai ke pusat takdir

asal kusut benang, ditenung dengan tenang asal susut bintang, dikenang dengan berang

kau suara cemara menjadi kaca taruh tornado lain di terasku kala itu juga, kauajak matahari ambruk demi arti api puncak malamku demi awan pagi bagi hariku maka kau suara cemara menjadi kaca di dasar got sulbiku saat hangus ampas teh hijaumu, impas hujan meteor terhenti di udara tak percaya itu (2016-18)

yang puah oleh buih dari puih yang tuah boleh putih dari piuh

surut pula aku pada sesat sajak ini biar sulut meriam ke tulus senyummu raib tak meraup uap gaib dentamnya tak merupa bau bagi dentumnya yang sesak separuh parau meracau kacau tahu khalik diracik tua kicau aib usul bagi tipu terperam, usul bagi tiup terbungkam di renung orang dirundung mendung di raung orang yang terlanjur dikandung (2016-2018)

M. Allan Hanafi lahir di Ampenan, 29 Februari 1996. Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, UIN, Mataram.

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 5 Januari 2019

Terdakwa Korupsi Bibit Kedelai Tambora Dituntut Lima Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Terdakwa korupsi pengadaan bibit kedelai di Kecamatan Tambora Tahun 2015, Nurdin bin Abdulrahman dituntut penjara selama lima tahun. Mantan Kepala UPT Pertanian Kecamatan Tambora ini terbukti memperkaya diri sendiri dari uang hasil korupsi. Hukuman penjara bakal lebih berat apabila Nurdin tidak mengganti kerugian negara. ”Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengembalikan uang kerugian negara,” kata Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi ditemui Jumat (4/1).

Tuntutan dibacakan Jaksa penuntut umum, Wayan Suryawan pada sidang Kamis (3/1) lalu. JPU mengajukan tuntutan berdasarkan pembuktian pasal 2 juncto pasal 18 ayat 1 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Jaksa menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp801,2 juta. Ketentuannya, apabila tidak dibayar maka jaksa akan menyita harta benda terdakwa.

Dalam keadaan terdakwa tidak punya harta benda yang cukup, maka terdakwa wajib menggantinya dengan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Menurut jaksa, terdakwa terbukti bersalah menyimpangan dana program peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Tambora Tahun 2015 untuk lahan seluas 650 hektare.

Dari total anggaran sebesar Rp1,1 miliar, dana yang dipakai hanya Rp138 juta. Itu untuk membeli bibit, obat tanaman dan pupuk.

Dalam pengajuan proposal, terdakwa membuat 25 kelompok tani fiktif yang tidak memiliki SK Kepala Desa, tidak membuat RUK dan SPJ, dan tanpa berita acara serah terima.

Dalam perencanaan, kebutuhan bibit sebanyak 30 ton atau setara 30.000 kg. Namun yang disalurkan hanya sebanyak 8.625 kg. Total kebutuhan 2.500 liter obat yang dipenuhi hanya 1.500 liter. (why)

Halaman 8

Pascagempa Lombok

Polda NTB Usut Dana Rekonstruksi Pascagempa Mataram (Suara NTB) – Sejumlah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota di NTB menghadap penyidik Polda NTB. Mereka memberi keterangan sesuai undangan penyidik Subdit III Tipikor. Perihal penyaluran dana rekonstruksi rumah terdampak gempa Lombok.

Mereka yang diklarifikasi Jumat (4/1) antara lain, Kepala BPBD Kota Mataram, Dedi Supriyadi; Kepala BPBD Lombok Tengah, H Muhammad; Kepala BPBD Lombok Barat, H Mohammad Nadjib; dan Kepala BPBD Lombok Timur, H Napsi.

“Minta keterangan saja, terkait masalah penyaluran uang yang sudah masuk dari BNPB,” beber Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengonfirmasi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kepala BPBD daerah terdampak gempa Juli-Agustus 2018 lalu, mengaku khawatir mengeksekusi anggaran. Berkaitan dengan hasil verifikasi data rumah ru-

sak terdampak gempa dengan realisasi dana bantuan.

“Menurut mereka itu kan masih berproses, mereka kuatir ada uang yang belum tergeser. Jangan sampai nanti (uang) digeser ternyata ada masalah di kemudian hari,” paparnya.

Ditemui usai klarifikasi, Nadjib menjelaskan bahwa aparat kepolisian meminta pemahaman perihal uang bantuan rekonstruksi rumah korban gempa yang belum seluruhnya disalurkan.

“Terkait kenapa misalnya (korban) belum menerima. Kenapa (dana bantuan) didiamkan saja di rekening,” kata Nadjib.

Dia menerangkan, penyaluran memiliki perangkat adminstra-

si seperti mekanisme dan aturan yang harus dipenuhi. Termasuk pola penggunaan dananya.

“Itu sudah 80 persen (rekening) sudah terisi, dari total Rp1,35 triliun. Itu untuk 72.222 rumah. Langsung kita berikan by name by address-nya. Itu untuk rumah saja tidak ada (untuk) operasional BPBD,” sebut dia.

Terpisah, Muhammad hanya menerangkan singkat usai keluar dari ruangan Subdit III Tipikor. “Soal dana bencana,” hematnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB H Mohammad Rum menjelaskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mentransfer dana ke masyarakat untuk

pembangunan hunian tetap sebesar Rp3,495 triliun ke BPBD, per 31 Desember 2018.

Rinciannya, Rp216 miliar untuk 13.437 penerima di Kota Mataram. Dari BPBD baru tersalurkan Rp100 miliar; Rp1,134 triliun untuk 72.222 penerima di Lombok Barat, baru tersalurkan Rp274,3 miliar.

Kemudian 49.853 penerima di Lombok Utara totalnya sudah dikucurkan Rp1,07 triliun, yang disalurkan BPBD ke masyarakat Rp626 miliar.

Rp401 miliar untuk total 25.007 penerima di Lombok Tengah, sebanyak Rp80,1 miliar disalurkan ke masyarakat.

BNPB juga sudah mentransfer Rp384,2 miliar yang dihajatkan untuk 25.493 rumah di Lombok Timur. BPBD setempat sudah menyalurkan sebesar Rp325,3 miliar. Selanjutnya, Rp100,66 miliar untuk 18.515 rumah di Sumbawa Barat, yang sudah ter-

(Suara NTB/dok)

Syamsudin Baharuddin salurkan Rp100,52 miliar.

Di Kabupaten Sumbawa, BNPB menyalurkan Rp181,34 miliar untuk 11.992 rumah, yang sudah tersalurkan Rp46,6miliar. (why/ars)

Dana Kampanye Tim Pemenangan Dua Pasangan Capres/Cawapres di NTB Nihil Mataram (Suara NTB) Dalam Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang disampaikan ke KPU oleh tim kampanye kedua pasangan Capres/ Cawapres di NTB. Memperlihatkan tidak ada sama sekali dana kampanye yang dimiliki, alias nihil.

Lantas dari mana kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kampanye yang telah dilakukan oleh kedua tim pemenangan pasangan Capres/Cawapres di NTB tersebut selama empat bulan lebih ini masa kampanye telah berlangsung?

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi NTB pasangan Capres/Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo-Kh. Ma’ruf Amin (JokowiMa’ruf), H. Misbah Mulyadi yang dikonfirmasi Suara NTB, mengakui pihaknya tidak memiliki satu rupiah pun dana kampanye.

“Jadi tim ini nol, belum ada uang sama sekali di TKD, satu rupiah pun ndak ada. Yang ada hanya pembukaan rekening satu juta, itupun uangnya bendahara yang belum kita ganti,” kata Misbah, Jumat (4/1) kemarin.

Adapun kegiatan-kegiatan yang digelar TKD selama masa kampanye yang sudah berlangsung ini, murni dibiayai dari urunan pengurus yang tidak dimasukkan ke dalam daftar dana sumbangan kampanye.

“Kita belum dikirimkan uang dari Jakarta sama sekali belum ada. Biaya operasional kita jalan sendiri, sekalian kampanye diri sendiri. Kalau ada pertemuan kita bayar konsumsi sendiri tetapi kita

(Suara NTB/dok)

H. Misbah Mulyadi tidak memasukan sebagai sumbangan,” tutur Ketua Harian DPD I partai Golkar NTB ini.

Pihaknya sangat berharap agar tim kampanye pusat segera untuk memberikan daerah uang sebagai biaya operasional kampanye.

Sebab, pihaknya telah dijanjikan bahwa semua biaya operasional kampanye di daerah akan dibiayai oleh tim kampanye pusat. Hanya saja sampai saat ini telah berlangsung empat bulan masa kampanye, belum juga di transferkan.

“Makanya kami berharap bisa secepatnya didropkan uang itu. Karena artinya kalau ndak uang kita ndak bisa bergerak, secara formalnya. begitu. Sebab kalau logistik ndak ada, apa yang mau kita bisa lakukan. Ya seadanya saja,” katanya.

Lantas berapa estimasi dana kampanye yang dibutuhkan oleh TKD

Jokowi-Ma’ruf di NTB untuk bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2019 ini di NTB? Misbach mengatakan pihaknya tak memiliki gambaran terkait besarnya kebutuhan dana kampanye. Berapapun yang diberikan oleh tim pusat akan digunakan semaksimal mungkin untuk memenangkan pertarungan.

“Kita belum ada gambaran estimasi kebutuhan dana yang kita butuhkan. Berapapun yang dikasi kita terima. Karena saya pikir soal dana bukan satu-satunya meskipun uang itu perlu. Yang paling pokok itu semua kader ini bergerak,” tegasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga NTB, juga dalam laporan LPSDK yang disampaikan ke KPU juga nihil dana kampanyenya. Ketua BPD PrabowoSandi NTB, Ali Utsman menyampaikan untuk kampanye pasangan capres-cawapres dibebankan kepada masing-masing partai politik pengusung melalui caleg-calegnya.

“Jika nanti ada anggaran dari BPN (badan pemenangan nasional) tentu akan kami maksimalkan,” ujarnya.

Menurut Ali, saat ini partai koalisi sudah bergerak mensosialisasikan Prabowo-Sandiaga melalui caleg-calegnya yang turun ke masyarakat. Sementara itu, untuk sosialisasi yang masif dan melibatkan banyak peserta baru akan dimulai pertengahan Januari ini. “Partai yang sudah bergerak sosialisaikan Prabowo-Sandiaga hanya Gerindra, PKS, dan PAN,” pungkasnya. (ndi)

KPU Panggil Tiga Peserta Pemilu Tak Sampaikan LPSDK Mataram (Suara NTB) Sampai dengan batas waktu terakhir kesempatan yang diberikan kepada para peserta pemilu di Provinsi NTB untuk menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Rabu (2/1) kemarin, ada tiga peserta pemilu tidak menyerahkan.

Ketiga peserta pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK-nya adalah pertama timses pasangan Capres/ Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo - KH. Ma’aruf Amin (JokowiAmin), dan dua orang calon anggota DPD RI dapil NTB. KPU Provinsi NTB kemudian memanggil ketiga peserta pemilu tersebut untuk diklarifikasi terkait alasannya tidak menyampaikan LPSDK, pada Jumat (4/1) kemarin. Namun dari tiga yang tidak menyerahkan LPSDK, hanya dua peserta pemilu saja yang memenuhi panggilan klarifikasi.

“Batas penyampaian itu tanggal 2 Januari dan tidak ada kesempatan lagi, dan faktanya mereka tidak menyampaikan, bukan terlambat. Untuk itu kita lakukan klarifikasi, apa alasannya. Dari tiga itu hanya dua yang mengklarifikasi,” kata Anggota KPU Provinsi NTB, Divisi Hukum dan Pengawasan, H. Ilyas Sarbini kepada Suara NTB, Jumat (4/1) kemarin.

Peserta Pemilu yang tidak datang memberikan klarifikasi yakni calon anggota DPD RI, atas nama Kurniawan Armin. Diberikan kesempatan waktu sampai pukul 12:00 Jumat kemarin, ia tidak datang ke KPU memberikan klarifikasi.

“Kita langsung beritaacarakan untuk kita sampai ke KPU pusat, karena ditunggu harus dilaporkan sampai pukul 12 siang ini. Jadi dokumen klarifikasi ini merupakan pembelaan diri juga. Tapi kalau tidak diklarifikasi juga maka mereka dianggap sengaja tidak menyampaikan, kita berita acarakan dia tidak datang untuk me-

(Suara NTB/ndi)

KLARIFIKASI - TKD Jokowi-Ma’ruf NTB saat diklarifikasi oleh KPU karena tidak menyampaikan LPSDK. menuhi klarifikasi. Ini akan jadi catatan,” katanya.

Sementara dua peserta pemilu lainnya datang memberikan klarifikasi. Dan hasil klarifikasi tersebut diberikan berita acara untuk disampaikan ke KPU pusat.

Adapun hasil klarifikasi KPU sebagai berikut.

“Intinya ada tiga alasan kenapa mereka tidak menyampaikan, pertama bahwa tim kampanye daerah (Jokowi-Ma’ruf) kurang koordinasi dengan penghubung yang menangani dana kampanye. Kedua dia baru tahu bahwa LPSDK-nya harus diserahkan tanggal dua setelah ditelepon sama KPU. Ketiga karena penerimaan sumbangan dana kampanye masih nol, mereka berasumsi tidak perlu lapor karena nol,” jelas Ilyas.

Terakhir disampaikan Ilyas, dalam penyampaian LPSDK ini, tidak ada sanksi langsung yang akan diberikan kepada peserta pemilu yang tidak patuh. Namun LPSDK tersebut menjadi satu kesatuan laporan yang akan digabungkan bersama Laporan Penerimaan dan Penge-

luaran Dana Kampanye (LPPDK) yang akan disampaikan pada pertengahan April mendatang.

“Ini akan diaudit, dokumen tadi mereka satu kesatuan seluruh dokumen dana kampanye walaupun tidak ada sanksi secara langsung.

Tapi kita umumkan bahwa ini tidak patuh,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf NTB, H. Misbach Mulyadi yang didampingi Sekretaris, Made Slamet datang memberikan klarifikasi ke KPU, Jumat (4/1) kemarin menyampaikan alasan pihaknya tidak menyampaikan LPSDK tepat waktu. Karena tim penghubungnya sedang tidak berada di tempat.

“Jadi tim penghubung kita ternyata sedang pergi umrah. Tapi dia tak memberi kabar, padahal sebenarnya ini tugas dia, karena kita percayakan sama dia sehingga kita pikir semua sudah clear. Terkait ini kami sudah ganti tim penghubung kita, tinggal nanti kita tunggu hasilnya, karena KPU harus melapor ke pusat,” kata Misbach. (ndi)

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Kapolres Mataram, Saiful Alam (kanan) menginterogasi tersangka RM.

Buronan Pembobol Toko Variasi Mobil Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Pelarian tersangka MR alias DN alias LG (28) berakhir. Tersangka pembobol toko variasi mobil ini akhirnya tertangkap, setelah 1 tahun 7 bulan buron. Tersangka MR merupakan otak pencurian barang senilai Rp28,9 juta.

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan tersangka selama ini kabur dari rumah kawan ke rumah kawan lainnya di sekitar Kota Mataram.

“Satu pelaku lainnya sudah ditangkap lebih dulu Maret 2017 lalu,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. Tersangka lain itu, Nizar Alfanani yang sudah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum Pengadilan Negeri Mataram dengan penjara 10 bulan.

Tersangka MR bersama Nizar membobol Toko Global Variasi Mobil di Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram pada 9 Februari 2017 lalu.

Mereka menerobos masuk toko lewat atap. Plafon dijebol. Aksi mereka lancar sebab sebelumnya, mereka yang tinggal tak jauh dari sana itu sudah mensurvei lokasi lebih dulu.

Barang yang dicuri antara lain, empat pengeras suara Subwoofer mobil, TV internal, catu daya, sensor parkir, lampu proyektor mobil, lampu LED mobil, dan uang tunai Rp4 juta.

“Mereka masuk pada malam hari sekitar pukul 03.00. Toko dalam keadaan kosong. Kerugian korban

sebesar Rp28,9 juta,” beber Alam.

Tersangka RM ditangkap Rabu (2/1) lalu. Dia pulang setelah lelah kabur. Saat tersangka sedang menikmati kopinya di sebuah warung.

Dia pun mengakui mencuri bersama Nizar. Namun dia hanya dapat bagian tidak seperti yang diharapkannya. “Saya cuma dapat Rp350 ribu. Sisanya dia (Nizar) yang bawa,” kata RM. Dalam persidangan terungkap, barang bukti hasil curian tiga subwoofer dan spion monitor cuma dijual seharga Rp1,3 juta. Tersangka RM pun akan menyusul Nizar dengan sangkaan pasal 363 ayat 1 ke4 KUHP. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 5 Januari 2019

Halaman 9

Jurusan KPI Ummat

Gratis Sampai Tamat, Berpeluang Magang ke Australia Tanjung (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) memiliki satu jurusan yang mulai digandrungi mahasiswa dalam hal penanaman dan pengembangan ilmu keagamaan. Jurusan itu banyak diakses mahasiswa asal NTB, Bali, hingga NTT. Jurusan dimaksud adalah Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) pada Fakultas Agama Islam (FAI), UMM. Saat ini tercatat jumlah mahasiswa keseluruhannya mencapai 230 orang dari semester I hingga semester VII. Semester VII adalah semester ma-

hasiswa paling senior karena jurusan ini baru dibuka sejak 2015 lalu.

Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Agama Islam - Ummat, Dr. Zaki Abdillah, kepada Suara NTB, belum lama ini mengungkapkan, sejak dibuka tahun 2015, animo mahasiswa mengakses prodi ini cukup tinggi. Mahasiswa peminat ada yang berasal dari Bali, bahkan NTT. Untuk lingkup NTB sendiri, persentase mahasiswa dari Lombok dan Sumbawa hampir berimbang.

“Prodi KPI di UMM ini grat-

is, dari semester I sampai selesai. Mahasiswa dibiayai oleh Asian Moeslem Charity Foundation (AMCF) Abu Dhabi,” katanya. Prodi yang menggratiskan mahasiswa dari semua biaya membuat Prodi ini sangat diminati. Untuk berkuliah di sini, mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya SPP. Asrama mahasiswa juga disiapkan. Di mana asrama mahasiswa dipisah.

Bagi mahasiswa putra, asra-

manya di Kampus UMM. Sedangkan asrama mahasiswi disiapkan di Pagutan.

Zaki menegaskan, mahasiswa hanya perlu memikirkan biaya untuk kebutuhan konsumsinya sehari-hari, serta iuran seadanya untuk keperluan merawat kebersihan asrama secara bergiliran. “Di Indonesia, Muhammadiyah pusat telah bekerjasama untuk membuka Prodi KPI di 19 Pondok. Kita di UMM dipercaya

untuk menerima mahasiswa dari Bali - Nusra,” jelasnya.

Zaki menambahkan, semester VII dan VIII ini, mahasiswa dikirim mengikuti dakwah personal ke wilayah pelosok. Pembagiannya satu mahasiswa berdakwah di satu desa. “Dakwah mahasiswa ini sebagai KKN dan PKL mereka. Nanti kampus juga akan memberikan pesangon 500 ribu per bulan kepada mahasiswa. Semester VII ini sudah kita kirim 36

orang mahasiswa, se Lombok dulu,” jelasnya.

Sekilas profil Prodi KPI pada FAI - UMMAT bahwa selain gratis, KPI berupaya untuk melahirkan da’i - da’i, penyiar, bahkan jurnalis.

“Siapapun yang tidak miliki biaya, kita siap tampung.

Sebab selain KPI, kita juga punya program Ma’had dari semester I dan semester II dan ditempa sampai semester IV. Mahasiswa bisa mondok dan mendapat pelajaran bahasa Arab dan keagamaan,” papar Zaki.

Menjadi potensi ke depannya, apabila mahasiswa dianggap berprestasi, maka kampus menyiapkan langkah pengembangan potensi sumberdaya manusia. Mahasiswa bisa diajukan untuk memperoleh beasiswa ke Saudi, Dubai, dan praktik magang di Australia.

“Konsep Muhammadiyah adalah menonjolkan aspek sosial. Muhammadiyah pusat sudah punya tanah di Australia, di Melbourne seluas 40 ha untuk tempat praktik,” tandasnya. (ari)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R4 TOYOTA DR.1232 AP NOKA/NOSIN : MHF11KF7130008755/ 7K0568169 AN.LALU SUKARIADI HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2940 CN NOKA/NOSIN : MHIJFH111FK503827/ J F 1 1 E - 1 5 0 3 0 8 8 AN.SUNARDIN HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT HLG STNK R2 HONDA DR.5768 CK NOKA/NOSIN : MHIJFM228EK226916/ J F M 2 E - 2 2 4 5 4 1 5 AN.LALU SURYA MULYADI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.6616 SS NOKA/ NOSIN : MHIJF22199K131122/JF22E1131225 AN.MUHADIS HLG D’SKTR DESA SEKOTONG BARAT

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

q

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

HILANG STNK R2 HONDA DR.5181 HL NOKA/NOSIN : MH1JFD214CK105406 : JFD2E-116236 AN.RIFA’AH HLG D’SKTR JL.RAYA CAKRANEGARA MENUJU GN.SARI

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

HILANG

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 5 Januari 2019

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 5 Januari 2019

Kasus Gizi Buruk Meningkat, Program Ashar Harus Dievaluasi Dari Hal. 1 Menurutnya, untuk menekan angka kasus gizi buruk harus dimulai dari aksi seribu hari kehidupan. Yakni sejak bayi berada dalam kandungan ibunya sampai lahir terus didampingi untuk memastikan kecukupan gizinya. ‘’Ndak bisa ujung-ujung orang mengalami gizi buruk. Semua ada proses. Dimulai dari usia hidup dalam kandungan.

Maka Ashar itu awalnya dari situ. Baru kemudian lingkungan dan sebagainya. Banyak hal yang terkait, faktor lingkungan dan sebagainya.

Kesadaran masyarakat juga,’’ katanya.

Kasdiono mengatakan, dirinya selalu menyoroti program Ashar tersebut. Bahwa program Ashar harus benarbenar terlaksana dengan baik. Rekrutmen tenaga pendamping juga harus benar-benar dilakukan. ‘’Jadi, ada kerjasama Pemprov dengan perguruan tinggi yang punya fakultas kesehatan. Sejauhmana mengevaluasi dan memantau kerja pendamping itu. Sehingga program Ashar itu penting,’’ ujarnya.

Meningkatnya kasus gizi buruk di NTB menjadi tantangan baru Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Kasdiono yakin NTB di bawah kepemimpinan Zul - Rohmi akan mampu menekan angka kasus gizi buruk di daerah ini.

‘’Ini tantangan baru.

Tapi saya yakin, ini hanya tinggal dipoles saja untuk menjadi lebih baik. Dinas Kesehatan harus betulbetul fokus untuk itu. Kita optimis, ini pemerintahan yang baru. Akan lebih baik mewujudkan NTB Gemilang,’’ tandasnya.

Angka kasus gizi buruk tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus buruk ditemukan di 10 kabupaten/ kota.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes NTB, Dra. Panca Yuniarti, Apt menyebutkan tahun 2017, kasus gizi buruk di NTB sekitar 187 kasus.

Sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 217 kasus.

Panca Yuniarti mengatakan, penyebab gizi buruk tersebut banyak cacat bawaan seperti jantung, bocor jantung, Pneumonia Berat. Meningitis, Hepatitis , ISPA, Epilepsi, Paru , Cerebral Palsy, Bronchitis Akut, Diare, Anemia dan lainnya.

Ia merincikan 217 kasus gizi buruk yang ditemukan pada 2018 terdiri dari lakilaki 109 kasus dan perempuan 108 kasus. Tiga kabupaten terbanyak kasus gizi buruk yakni Lombok Timur 38 kasus, Lombok Utara 36 kasus dan Lombok Barat 31 kasus. (nas)

Kawal KPU dan Bawaslu Dari Hal. 1 Danrem 162/WB mengakui, potensi kerawanan Peilpres dan Pileg mulai terasa. ‘’Jangan sampai ada isu isu hoaks. Sebagaimana yang sudah ada. Kita hadir di sini berkoordinasi, bagaimana saling tukar informasi dengan KPU,’’ kata Danrem.

Sesuai informasi dari KPU NTB, logistik Pemilu sudah diterima oleh KPUD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Ia juga sudah memerintahkan para Dandim jajaran mengecek dan mengamankan logistik yang sudah sampai, demi menjaga isu-isu hoaks yang berpotensi beredar di media sosial.

Terkait dengan pengawalan dan pengamanan Pemilu, lulusan Akmil 1993 tersebut menegaskan, pihaknya telah siap membantu mengamankan rangkaian pelaksanaan Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres 2019. ‘’Namun dalam pelaksanaannya secara teknis akan bergabung dengan Kepolisian hingga ke tempat-tempat terpencil,’’ jelasnya.

Sementara Suhardi Soud mengapresiasi komitmen Danrem terkait dengan pengamanan Pemilu bersama Kepolisian. ‘’Hal ini menunjukan adanya keinginan agar wilayah NTB tetap kondusif pada Pileg maupun Pilpres 2019 nanti dengan menangkal isu-isu yang beredar di NTB,’’ paparnya.

Pengamanan sangat diperlukan pihaknya. Terlebih sudah mulai muncul isu hoaks terkait tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos. ‘’Itu kan jelas hoaks, karena surat suara kan baru akan dicetak awal Februari mendatang,’’ ungkap Suhardi.

Situasi wilayah NTB hingga saat ini masih kondusif setelah logistik didistribusikan.

Tinggal menunggu pencetakan surat suara. ‘’Mohon kepada Danrem dan Kapolda NTB untuk memastikan kondisi keamanan NTB berjalan dengan baik,’’ harapnya.

Danrem dan rombongan kemudian melanjutkan kunjungannya ke Kantor Bawaslu Provinsi NTB. Ia disambut Ketua Bawaslu Muhammad Khuwailid, S.Ag. M.A dan jajaran.

‘’Kehadiran kami di Kantor Bawaslu NTB untuk mensinergikan dari awal terkait dengan pengamanan wilayah karena proses Pileg dan Pilpres tinggal tiga bulan lagi,’’ jelas Danrem.

Menurutnya, terkait sinergitas pengamanan bersama Bawaslu diawali dengan pemetaan terhadap wilayah rawan konflik, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pilpres dapat berjalan aman. ‘’Kita akan tetap mendampingi Bawaslu apabila ada pihak-pihak yang protes, ada kerusakan kertas suara atau ada penghitungan ulang sehingga Bawaslu bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ tegasnya.

Sementara Muhammad Khuwailid mengatakan, terkait informasi hoax pihaknya sepakat untuk diperangi. ‘’Bawaslu dalam hal ini akan melakukan koordinasi dengan semua pihak dan klarifikasi informasi hoaks tersebut agar tidak melebar,’’ tegasnya.

Bersama Danrem ia sudah membahas potensipotensi kerawanan di masing-masing wilayah di NTB. ‘’Bawaslu bukan hanya permasalahan kerawanan secara teknis pelaksanaan Pemilu, namun juga situasi yang kemungkinan bisa mempengaruhi pelaksanaan Pemilu. Inilah yang harus dikoordinasikan bersama semua pihak untuk menyelesaikan potensi-potensi kerawanan tersebut,’’ ujarnya.

Terkait pengamanan, sambungnya, sudah ada leading sektor yakni Polri yang di-back up TNI. Sinergitas Bawaslu, KPU, Polri dan TNI untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama rangkaian Pemilu.

Dijelaskannya, ada beberapa wilayah yang memiliki indeks kerawanan, seperti di Kabupaten Lombok Timur. Namun faktornya hanya persoalan teknis pemilihan. Sedangkan di Pulau Sumbawa terkait dengan situasi sosial yang bisa mempengaruhi kelancaran pemilihan. (ars)

Komit Lunasi Kerugian Negara Dari Hal. 1 Sementara temuan kerugian negara dari BPK Perwakilan Provinsi NTB, masih belum, tapi akan dilunasi secara bertahap. ‘’Sudah tuntas temuan Inspektorat, sudah ditindalanjuti 100 persen, yang belum tuntas itu temuan BPK,’’ jelasnya.

Dari rekapitulasi data kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2018, menunjukkan kerugian daerah dari SKPD penanggung jawab yaitu Dinas Dikbud NTB sebesar Rp2.268.488.265,00. Data kerugian ini menurut Suruji sudah tuntas.

Sementara dari data rekapitulasi kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB tahun 2013 sampai dengan 2018, menunjukkan kerugian daerah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab

yaitu Dinas Dikbud NTB sebesar Rp772.442.733,19.

Dari jumlah itu, sudah dilakukan setoran berjumlah Rp217.498.253,96. Tersisa Rp554.944.479 yang akan dilunasi secara bertahap.

Menurut Suruji temuan kerugian negara itu biasa terjadi di semua OPD, seperti administrasi yang kurang atau temuan pada pengadaan barang dan jasa. ‘’Diminta untuk dilengkapi, kalau tidak ketemu, direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas daerah, itu biasa. Dan semua OPD pasti ada (temuan kerugian negara),’’ ujarnya.

Intinya, kata Suruji, temuan itu dikomunikasikan dengan memanggil rekanan dan PPK sehingga ditemukan kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan itu barulah ada laporan hasil pemeriksaan (LHP). (ron)

Halaman 11

Gubernur Tak akan Intervensi Penetapan Pimpinan BPPD NTB Mataram (Suara NTB) Berdasarkan usulan dari asosiasi yang disampaikan ke Dinas Pariwisata (Dispar), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menetapkan sembilan unsur penentuk kebijakan (UPK) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Selanjutnya, sembilan UPK BPPD menggelar musyawarah untuk menetukan ketua, wakil ketua dan sekretaris.

Dalam penentuan pimpinan BPPD NTB, Gubernur tak akan melakukan intervensi.

Penentuan pimpinan BPPD NTB diserahkan sepenuhnya kepada sembilan UPK melalui musyawarah dan hasilnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Dispar NTB. “Sehingga punya kekuatan hukum. Jika ada yang tak puas maka silakan menggugat

ke pengadilan,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/1) sore.

Ruslan mengatakan telah dibuat Pergub baru tentang BPPD NTB. Dimana,dalam Pergub tersebut Dispar NTB diberikan kewenangan penuh.

Untuk penentuan anggota UPK BPPD, sebelumnya diusulkan masing-masing asosiasi ke Dispar. Usulan yang masuk ke Dispar kemudian diusulkan ke Gubernur untuk penerbitan SK. Ruslan mengatakan dalam Pergub yang baru, posisi Dispar diperkuat. Posisi BPPD berada di bawah Dispar NTB. Artinya, BPPD merupakan lembaga yang betugas membantu Dispar dalam mempromosikan pariwisata daerah. ‘’Sehingga kebijakannya,

tak boleh menyimpang dari kegiatan pemerintah dalam hal ini leading sector-nya Dinas Pariwisata. Pokoknya, setiap kegiatan BPPD koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Sehingga tak terjadi kisruh seperti sebelum-sebelumnya,’’ kata Ruslan.

Dalam regulasi, kata Ruslan bahwa memang UPK BPPD ditetapkan oleh gubernur. Namun ke depan, gubernur bisa saja melimpahkan kewenangan tersebut ke Dispar untuk penetapan anggota BPPD. ‘’Kalau gubernur mendelegasikan kewenangannya ke Dispar, ndak jadi masalah.

Jangan seakan-akan bahwa BPPD ini berada di atas Dispar. Harus ditetapkan gubernur, tak mesti,’’ ujarnya.

Ruslan menambahkan, dalam Pergub yang baru mem-

Unram Libatkan 13 SMA Jadi Lokasi Tes SBMPTN Mataram (Suara NTB) Unram terus mematangkan kesiapan tes SBMPTN tahun 2019. Diantaranya dengan membangun kerjasama pelibatan 13 SMA di Kota Mataram sebagai tempat lokasi tes.

Wakil Rektor I Unram, Dr. Agusdin, menjelaskan ke 13 SMA itu nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan tes. Sekolah-sekolah yang dipilih kata dia merupakan sekolah yang memiliki kelengkapan komputer. Hal demikian mengingat tes penerimaan tahun ini sepenuhnya menggunakan tes komputer. ‘’Kita sudah kerjasama dengan SMA karena semua tes akan menggunakan tes komputer,’’ jelasnya Jumat (4/1).

Dijelaskan Agusdin, Pustik sebagai bagian penting pada pelaksanaan tes SBMPTN tahun 2019 ini sudah melakukan survey sekolah-sekolah sebagai tempat pelaksanaan tes.

Tes di sekolah adalah sebagai tambahan atas kekurangan komputer yang dimiliki kampus.

Selain itu dia menjelaskan, terdapat banyak perbedaan pola tes SBMPTN tahun ini. Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Hasil dari tes inilah yang digunakan untuk mendaftar ke Prodi dan perguruan tinggi negeri. ‘’Yang berubah ialah tes dulu baru akan ambil Prodi.

Memang ada beberapa hal yang perlu disosialisasikan lagi oleh Dikti,’’ ungkapnya.

Lebih mendalam ia memaparkan, pola seleksi masuk PTN tahun 2019 tetap akan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, yakni SNMPTN, SBMPTN dan Ujian Mandiri.

Adapun masing-masing daya tampung SNMPTN minimal 20%, SBMPTN minimal 40%, dan Seleksi Mandiri maksi-

mal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. ‘’Kalau Unram pakai formasi kuota 20 persen SNMPTN, 50 SBMPTN, 30 mandiri,’’ jelasnya.

Sementara untuk jadwal SNMPTN adalah diresmikan dan diumumkan 4 Januari 2019 ini, Pengisian dan Verifikasi PDSS 04 sampai 25 Januari, Pendaftaran SNMPTN 04 sampai 14 Februari, Pengumuman Hasil SNMPTN 23 Maret. Adapun SBMPTN, pendaftaran UTBK 12 Januari sampai 27 Maret, Pelaksanaan UTBK (12 kali-24 Sesi) 30 Maret sampai 26 Mei, Pengumuman Hasil UTBK 10 April sampai 2 Juni, Pendaftaran SBMPTN 10 sampai 24 Juni, Pengumuman Hasil SBMPTN 9 Juli. ‘’Jauh sekali perbedaan. Ada istilah lulus tidak lulus tapi ada kesempatan kedua. Hampir mirip dengan CPNS tes kompetensi dasar dulu.’’ (dys)

RSUP NTB Komit Tuntaskan Kerugian Daerah Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, siap menuntaskan kerugian daerah sesuai rekomendasi majelis Tuntutan Perbedaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Berdasarkan catatan terakhir TPTGR, rincian temuan kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat per 31 Desember, temuan relatif banyak di Dikbud Provinsi NTB senilai Rp1,3 miliar sisa yang belum diselesaikan, dari total temuan Rp2,4 miliar. Pada catatan BPK, di Dikbud juga terdapat temuan kerugian daerah senilai Rp772 juta dan masih tersisa Rp554 Juta.

Sedangkan temuan BPK,

terbanyak di RSUP NTB mencapai Rp3,1 miliar total temuan, hingga per 31 Desember belum ada pembayaran.

Inspektorat juga punya catatan untuk RSUP, temuan senilai Rp172 juta, namun sebagian sudah dikembalikan sehingga tersisa Rp80 juta.

Kabag Humas RSUP NTB, Solihin menegaskan, rekomendasi TPTGR sedang ditindaklanjuti pihaknya. Bentuknya, koordinasi internal manajemen RSUP sesuai tugas yang sudah diberikan oleh Direktur RSUP. ‘’Intinya di kami clear, soal temuan itu, kan sudah ada tim yang dibentuk untuk penyelesaian. Tim juga sudah hadir saat diundang TPTGR, intinya kami komit untuk penyelesaian,’’ kata Solihin kepada Suara NTB.

Terkait apa saja item temuan itu, secara teknis menjadi kewenangan Kabag Perencanaan dan Pengembangan, Badarudin. Terpisah, Badarudin mengaku sedang bekerja keras untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dalam temuan kerugian daerah itu, banyak yang terkait pihak ketiga. Hanya, tidak dirinci materi temuan dan rekanan yang masuk dalam catatan BPK dan Inspektorat. ‘’Sekarang sedang proses tindaklanjut. Kita sudah koordinasi dengan para rekanan. Sampai delapan kali kami bersurat untuk ini (penagihan, red),” kata Badarudin. Ditanya soal progres pembayaran dari tagihan TPTGR, ia mengaku tak punya catatan. ‘’Itu ada di Kasubag Keuangan,’’ ujarnya singkat. (ars)

Sungai Jangkuk Belum Steril dari Sampah Dari Hal. 1 Supaya dapat gambaran lengkap. Sehingga aspirasi kami ini bisa sampai,’’ jelasnya.

Saatnya pemerintah bergerak dengan sumber daya dan anggarannya, melibatkan komunitas yang ada. Menurut Oting, modal pemerintah sudah ada, tinggal eksekusi. ‘’Kalau kami siap dengan komunitas yang ada. Semangat tidak perlu diragukan lagi. Tinggal pembinaan dari pemerintah. Ayo, apa yang kita perlu lakukan, kita diskusi dan keluarkan ide bersama,’’ ajaknya.

Ada tanggung jawab moral komunitas untuk menjadikan Jangkuk bersih. Tahun lalu, salah satu komunitas meraih juara satu nasional di Kementerian PUPR, untuk kategori peduli pengelolaan sungai.

Dengan modal semangat saja,

komunitas itu menurutnya juara, mengalahkan komunitas lain se Indonesia yang dibiayai pemerintah hingga ratusan bahkan miliaran rupiah.

Hal yang paling diinginkan Oting, penataan Jangkuk bukan lagi wacana. Sudah ada perencanaan jelas, sungai bersejarah itu akan dijadikan ikon wisata sungai Kota Mataram. Konsep perencanaan sudah ada, tinggal menunggu sentuhan pemerintah. ‘’Itu hal yang paling kami cita citakan, menjadikan Jangkuk sebagai destinasi wisata sungai bersih,’’ harapnya.

Sungai Jangkuk memang belum sepenuhnya steril dari sampah. Pemandangan di permukaan sungai, di bawah jembatan, sampah masih nampak mengapung di permukaan air.

Mulai dari jenis sampah plastik dan sampah organik lain-

nya. Kendati demikian, sejumlah warga tetap menjadikan ruas sungai itu sebagai tempat menyalurkan hobi memancing.

Terkait pengelolaan sampah, Oting mengungkap, pernah ada konsep kendaraan ‘’jemput bola’’ mengangkut tumpukan sampah di bantaran sungai. Sumber sampah itu dari warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Namun belum berjalan efektif, meski sudah ada pengadaan tong sampah. “Petugas tidak mau jemput bola, ambil sampah sampai ke ujung gang dekat sungai. Jadi masyarakat langsung buang ke sungai,’’ sesal Oting.

Untuk itu, harapan dia, konsep penanganan sampah juga harus didiskusikan bersama untuk semakin menguatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai. (ars)

Pemprov DKI Serahkan Rp23 Miliar Bantu Sekolah di KLU Dari Hal. 1 Anies mengatakan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk KLU sebesar Rp19,2 miliar dari APBD DKI Jakarta. Jumlah itu masih ditambah dengan dana sumbangan dari seluruh ASN sebagai Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4,4 miliar. Selain ke KLU, Pemkab Lombok Timur juga memperoleh bantuan senilai Rp10 miliar.

“Para ASN di sana mengadakan fund rising sendiri dan terkumpul senilai Rp4,4 miliar, dan itu ditujukan untuk pembangunan gedung dan fasilitas pendukung di SMP 2 Tanjung.

Mudah-mudahan dana ini bisa dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya,” kata Anies.

Pihaknya juga berharap, anak-anak sekolah korban gempa di Lombok Utara berkembang menjadi anak yang tangguh. Merekalah yang nantinya menjadi cikal bakal pemimpin bangsa.

Ia mengajak, seluruh elemen di Lombok Utara memandang peristiwa gempa 5

Agustus 2018 sebagai pesan positif untuk anak-anak tentang ketangguhan, keuletan dan memandang peristiwa dengan cara yang positif. “Dan kualitas pendidikan bukan dimulai di sekolah tetapi di rumah, di rumah dan rumah, baru sesudahnya di sekolah.

Kami berharap dukungan dari Pemprov DKI terhadap pembangunan sekolah ini memberikan manfaat yang cukup besar,” harapnya.

Untuk diketahui, dana sebesar Rp23 miliar itu nantinya akan teralokasi ke 21 sekolah di Lombok Utara. Di antaranya 4 PAUD, 10 SD dan sisanya sekolah SMP. ‘’Kami juga berharap bahwa hubungan persaudaraan kita akan terus terjaga, terikat dengan semangat, erat, mohon jangan dilihat dari jumlah rupiahnya, tapi niat masyarakat Jakarta insya Allah itu tidak bisa dimunculkan dalam catatan buku akuntansi manapun,’’ pintanya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah pada kesempatan itu tidak

banyak menyampaikan pidato menanggapi bantuan. Ia hanya berharap, Anies Baswedan sebagai sahabat sejak mahasiswa merasa betah dan berada di rumah sendiri selama berada di Lombok. ‘’Kalau kepala daerah lain setelah datang terus pulang.

Pak Anies ini agak beda. Setelah saya tanya tadi, apakah langsung pulang, ternyata tidak. Beliau akan merenung cukup panjang di Lombok.

Mudah-mudahan perenungannya berbuah manis,’’ sambut Zulkieflimansyah.

Gubernur NTB mengaku sangat dekat dengan Gubernur DKI. Sejak mahasiswa, keduanya pernah menjabat senat. Anies Baswedan sebagai senat di UGM, dan Zulkieflimansyah sebagai senat di UI. Saat menempuh pascasarjana, keduanya nyaris kuliah di universitas yang sama di Glasgow, Skotlandia. ‘’Jadi Mas Anies, selamat datang di rumahnya sendiri.

Saya tidak mengatakan, selamat datang di provinsi yang lain,’’ tandasnya. (ari)

perkuat posisi Dispar. Karena dia yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan BPPD. Sehingga, semua kegiatan BPPD harus sejalan dengan Dispar. ‘’Tetap dia lembaga independen,’’ katanya.

Ruslan mengatakan, dalam penentuan sembilan UPK BPPD NTB, semuanya merupakan usulan asosiasi. Ia meluruskan anggapan orang yang mengatakan bahwa sembilan UPK BPPD dicomot gubernur. ‘’Mustahil gubernur comotcomot. Pasti atas usulan asosiasi. Gubernur kan tak tahu, hanya menetapkan saja. Pasti ada usulan dari bawah. Dan penetapan ketua BPPD tak ada intervensi gubernur. Unsur penentu kebijakan melakukan musyawarah mufakat menetapkan siapa yang menjadi ketua. Nanti hasil musyawarahnya ditetapkan

melalui keputusan Kepala Dinas Pariwisata,’’ terangnya.

Seperti diketahui, Gubernur telah menetapkan sembilan UPK BPPD NTB yang baru berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 556-01 Tahun 2019 tentang Nama-nama Unsur Penentu Kebijakan BPPD NTB. Dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat sembilan nama unsur penentu kebijakan BPPD NTB. Antara lain, Drs. Ryan Bakhtiar, MM dari Asita, Anita Achmad dari PHRI, Christine Halim dari INCCA. Selanjutnya, Jumadil, M.Pd dari HPI, Nunung Heri Cahyono dari Astindo, Priyadi Nugrahadi dari Akademisi, Dr. Salahudin Sukarnawadi dari akademisi, Didiet Indrakusuma dari maskapai dan Alfian Yusni dari media. (nas)

Deven, Runner Up Indonesian Idol Junior INDONESIAN Idol Junior merupakan ajang pencarian bakat-bakat terpendam anak-anak dan remaja Indonesia yang ditayangkan stasiun TV swasta setiap 2 tahun sekali. Deven merupakan salah satu kontestan yang menarik perhatian publik dan para Juri di Indonesian Idol Junior 2018. Nama lengkapnya ialah Deven Christiandi Putra. Saat ini Deven duduk di kelas VIII di SMPN 2 Mataram.

Mulai dari audisi, Deven sudah sangat menarik perhatian para juri dan membuatnya sangat menikmati lagu yang dibawakan Deven.

Deven Lagu yang dibawakan Deven saat itu adalah lagu dari Jackson 5 – I Want You Back dan Destiny’s Child – Stand Up For Love.

Berkat kualitas vokal yang baik dan memiliki ciri khas, pembawaannya yang asik dan juga wajahnya yang tampan, Deven mampu membuat para Juri dan para netizen terkagum-kagum dengan penampilannya.

Kepada Suara NTB, Ni Nengah Pangeristhi, ibu Deven menuturkan mendapatkan golden tiket diawal Ikut kompetisi jadi hadiah ulang tahun bagi Deven yang saat itu sedang berulang tahun.

Bagi anak berbakat kelahiran Mataram 7 Juli 2005 silam ini, mengikuti ajang dan lolos adalah impiannya. Sebelumnya kata Nengah, Deven pernah mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia Blind Audition 3, namun sayangnya dia tidak terpilih oleh ketiga juri.

Dikatakan pula bahwa dia sudah mencintai dunia vokal dari TK dan bahkan saat itu dia sudah tampil percaya diri di panggung. Namun keseriusan untuk menekuni dunia tarik suara dimulai sejak dia duduk di kelas V SD. Sejak saat itu, Deven belajar secara profesional dengan mendatangkan pelatih vokal.

Buah kerja Deven tak sia-sia. Dia berhasil meraih juara kedua di Indonesian Idol Junior 2018. Deven kalah dari pesainganya yang Anneth berhasil meraih juara pertama. Meskipun hanya menempati posisi kedua, Deven sudah berjuang keras mengharumkan nama daerah dan sekolah. ‘’Di sana dapat pengalaman baru ilmu baru dan bisa lebih percaya diri,’’ kata Deven. Deven punya cita cita agar kedepannya mempunyai album sendiri. ‘’Pingen punya album,’’ ungkapnya.

Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, berkomitmen mendukung setiap anak berprestasi. Dia mengajak stakeholders dunia usaha, orang tua, masyarakat untuk memberi dukungan yang sama juga. ‘’Kita harus dukung semua warga sekolah dukung. Dalam mengasah kemampuan anak memperbanyak ruang seperti melalui acara kemitraam antar orang tua, anak, dan guru kemudian SMPN 2 Mataram mencari bakat pada event- event perpisahan. Dan paling penting ialah memberi ruang apresiasi pada anak agar mereka termotivasi,’’ tutup Suwarno pada acara syukuran menyambut kepulangan Deven, Jumat (4/1). (dys)

NTB Dorong Investasi Bidang Agroindustri Dari Hal. 1 pada Juni mendatang akan dilakukan kegiatan Lombok Sumbawa Investment Forum. Pada bulan Juni 2019, akan berlangsung event Lombok Sumbawa Investment Forum. ‘’Sehingga kita berharap ada calon investor berkenan hadir terutama yang bergerak di bidang pengolahan agroindustri,’’ harap Gita.

Kegiatan ini akan dilakukan bersamaan dengan Lombok Sumbawa Agroindustri Expo yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Perindustrian. ‘’Terutama yang kita dorong adalah industri olahan. Paling potensial investor Malaysia, Selangor kita tindaklanjuti, Korea, Uni Emirat Arab juga ada. Pernah punya minat untuk balik lagi. Mengolah komoditas unggulan daerah. Sehingga bukan produk mentah yang dikirim tetapi dalam bentuk jadi,’’ kata Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (4/1).

Gita menjelaskan seperti investor asal Selangor Malaysia tertarik berinvestasi di NTB dalam mengembangkan budidaya alpukat dan semangka. Karena selama ini mereka mendatangkan alpukat dari Australia.

Di Malaysia, investor tersebut telah mengembangkan tanaman buah-buahan tersebut dan tenaga kerjanya ada yang berasal dari Lombok. Jika mereka mengembangkan tanaman alpukat di NTB, maka mereka akan mempekerjakan eks tenaga kerjanya yang berasal dari Lombok.

Gita menambahkan, tahun 2019 ini target realisasi investasi di NTB ditetapkan sebesar Rp16 triliun. Ia mengaku optimis target ini dapat tercapai jika melihat perkembangan izin-izin prinsip penanaman modal yang ada. Dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sudah terbaca, investasi yang

sedang, sudah dan akan direalisasikan di NTB. ‘’Yang belum merealisasikan kita terus mendorong,’’ katanya.

Berdasarkan data DPMPTSP NTB, hingga triwulan III 2018, realisasi investasi di daerah ini mencapai Rp13,5 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menargetkan realisasi investasi di NTB pada 2018 sebesar Rp14 triliun di NTB. Capaian sebesar Rp13,5 triliun lebih inipun, tercatat hanya tiga triwulan (JanuariSeptember) tahun 2018 ini.

Data capaian investasi tersebut terbagi Rp9,9 triliun lebih adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp3,5 miliar lebih adalah penanaman modal asing (PMA).

Sebarannya, Rp1,43 triliun di Kota Mataram, Rp517,2 miliar di Lombok Utara, Rp1,43 triliun di Lombok Barat, Rp1,29 triliun di Lombok Tengah, Rp 385,3 miliar di Lombok Timur, Rp6,1 triliun di Sumbawa Barat, Rp2 triliun di Sumbawa, Rp76,7 miliar di Dompu, Rp64,1 miliar di Bima, dan Rp37,3 miliar di Kota Bima.

Dari total nilai investasi yang telah masuk selama tahun 2018 sampai triwulan III, jumlah penambahan tenaga kerja mencapai sebanyak 4.866 tenaga kerja, baik asing, maupun tenaga kerja dalam negeri.

Uang investor tersebut, mengucur untuk beberapa sektor.

Pariwisata sebesar Rp2 triliun lebih, perhubungan/transportasi sebesar Rp774 miliar lebih, perdagangan Rp92 miliar lebih, pertanian Rp170,1 miliar lebih, perikanan Rp101,2 miliar lebih, kelistrikan Rp9,6 triliun, industri Rp191,8 miliar lebih dan jasa lainnya Rp537,7 miliar. Realisasi investasi di dominasi dari negara gabungan Singapura, Perancis, Australia, dan Gabungan Korea Selatan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 5 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Komposisi Pejabat Loteng Digodok Baperjakat Praya (Suara NTB)Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Lombok Tengah (Loteng) mulai menggodok komposisi calon pejabat yang bakal dimutasi, menyusul banyaknya jabatan dilingkup Pemkab Loteng yang saat ini lowong. Terutama untuk jabatan eselon III dan IV. Data yang diperoleh Suara NTB dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, Jumat (4/1) menyebutkan, saat ini ada sekitar 130 jabatan yang kosong. Baik itu jabatan eselon III dan

IV. Sedangkan untuk jabatan eselon II, sudah terisi sepenuhnya.

Terkait kekosongan jabatan tersebut, Pemkab Loteng pun sudah memberikan isyarat bakal menggelar mutasi pejabat. “Mutasi pejabat mau tidak mau harus kita lakukan. Mengingat cukup banyaknya jabatan yang saat ini tengah lowong,” kata Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos. M.Si. Dikatakan, Baperjakat Loteng sudah mengadakan beberapa kali pertemuan untuk membahas dan menggodok komposisi pejabat yang akan dimutasi. “Soal waktu kapan

mutasi akan digelar, belum bisa kita sampaikan. Tapi diupayakan secepatnya, pada bulan ini juga,” terangnya.

Nursiah mengatakan, dalam memutasi pejabat Pemkab Loteng tidak mau terburu-buru. Pertimbangan harus benar-benar matang sebelum menentukan posisi jabatan yang akan diisi. Karena itu menyangkut kinerja pemerintah daerah nantinya. Kalau sampai salah menempatkan pejabat, akan berdampak pada kinerja pemerintahan. Jika sudah

Dua Kubu Pelaku Tawuran di Unram Berhasil Dimediasi Mataram (Suara NTB) Insiden tawuran antara mahasiswa Fakultas Hukum dengan mahasiswa Fakultas Teknik berhasil dimediasi. Pertemuan dua kubu dimediasi Wakil Rektor III Unram, Dr. M. Natsir, pada Jumat (4/1).

Dijelaskan Natsir, pertemuan ini menandai damai dua kubu yang sempat tawuran pada Kamis sore. Tawuran bermula saat sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik mendatangi Fakultas Hukum. Kedatangan mahasiswa untuk melihat suasana pencob-

losan dalam rangka Pemilu Raya BEM di Fakultas Hukum yang digelar hingga pukul 17.30 wita.

Namun kedatangan mahasiswa kampus ungu, sebutan Fakultas Teknik menuai protes dari mahasiswa Fakultas Hukum. Mereka pun diusir dan tidak diperbolehkan masuk Fakultas Hukum hingga berujung tawuran.

Selain dihadiri dua kubu, mediasi juga dihadiri Wakil Dekan III Fakultas Teknik, H. Sinarep. Selain itu juga dihadiri Ketua BEM Unram, Ketua DPM, dan unsur KPRM. Natsir mengaku tidak

membayangkan akan terjadi tawuran hingga seperti ini. Pihaknya mengaku kecolongan dengan adanya tawuran ini dan menjadi pelajaran penting bagi pemilihan selanjutnya.

Wakil Dekan III, H. Sinarep, menjelaskan tawuran melibatkan mahasiswanya itu murni kesalahpahaman antara mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Teknik yang datang dikira hendak menyerang mahasiswa Fakultas Hukum. Padahal mereka hanya ingin melihat proses pengukuhan saja. (dys)

demikian, itu bisa mempengaruhi target capaian pembangunan.

Tidak kalah penting juga, pihaknya berharap mutasi pejabat di daerah ini kedepanya bisa dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa. Bukan hal yang luar biasa. Apalagi menjadi momok menakutkan. Karena para prinsipnya, rotasi mutasi pejabat itu hal yang lumrah dalam sebuah organisasi. Terma-

suk di lingkup pemerintah daerah.

Terpisah, Kepala BKPP Loteng, H.M.Nazili, S.Ip., mengatakan banyaknya jabatan eselon III dan IV yang lowong tersebut disebabkan terutama oleh banyak pejabat yang pensiun. Ada juga yang karena meninggal dunia maupun pindah tugas ke daerah lain. Sehingga memang harus dilakukan pengisian. Supaya

kinerja pemerintah bisa berjalan optimal.

“Kalau bicara waktu, bulan Januari ini memang waktu yang tepat untuk menggelar mutasi. Karena anggaran dan program belum mulai berjalan. Tapi kan itu kembali ke kepala daerah. Namun yang jelas, komposisi pejabat sedang dibahas oleh Baperjakat,” tandasnya. (kir)