Edisi Rabu 4 Desember 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

RABU, 4 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 222 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Siapkan Rp12 Miliar untuk FS Jembatan Lombok - Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menyiapkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk feasibility study (FS) rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa.

Dari sisi bisnis, pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa cukup menjanjikan, karena investasi balik modal diperkirakan kurang dari 10 tahun.

Hal ini melihat potensi pendapatan dari penyeberangan Kayangan - Poto Tano yang mencapai Rp30 miliar sebulan. ‘’Komitmen Pemprov, jembatan itu strategis. Untuk memastikan dia layak, itu harus FS dulu. Studi itu penting karena itu akan kita tawarkan ke investor. Investor pasti membutuhkan hitung-hitungannya,’’

kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah saat bersama Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM di Kantor Gubernur, Selasa (3/12) siang.

FS akan dilakukan 2020

mendatang. Pemprov akan mengundang konsultan yang akan melakukan FS asal Korea tersebut untuk memaparkan ke gubernur. Dengan anggaran sebesar Rp12 miliar tersebut, konsultan akan

melakukan FS dari sisi teknis. ‘’Untuk FS yang Rp12 miliar. Kita harapkan 2020. Tapi APBD sudah ditetapkan. Tetapi setidak-tidaknya di APBD Perubahan,’’ kata mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, investor tidak akan rugi jika membangun Jembatan Lombok - Sumbawa. Hasil hitung-hitungan secara kasar, pendapatan penyeberangan Kayangan - Poto Tano saja sekitar Rp30 miliar sebulan.

Apalagi jika ada jembatan

tersebut, secara ekonomi akan sangat menguntungkan. Dengan penyeberangan yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam saja, pendapatan bisa mencapai Rp30 miliar sebulan. Apalagi dengan adanya jembatan tersebut, jarak tempuhnya hanya 15 menit. ‘’Cepat balik modal investasi itu. Ndak sampai 10 tahun sudah balik pokok investasinya. Ini perhitungan kasar saja.

Cuma kelayakan teknis yang kita minta. Apakah dia jembatan full, atau jembatan dan terowongan,’’ katanya. (nas)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Perhelatan MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika kian de1234567890123456789012345678901212 kat. Jumlah penonton atau wisatawan yang akan menyaksi1234567890123456789012345678901212 kan event tersebut diperkirakan lebih dari 200 ribu orang.

1234567890123456789012345678901212 Sementara, ketersediaan kamar hotel berbintang di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 NTB masih sedikit, saat ini sekitar 10.000 kamar. Pihak 1234567890123456789012345678901212 Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) juga 1234567890123456789012345678901212 memastikan sebanyak 1.200 kamar hotel akan tersedia 1234567890123456789012345678901212 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akhir 2020 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mendatang.

Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

(Suara NTB/ist)

NTB Kekurangan 100 Ribu Kamar Hotel

TO K O H

SALES MISSION - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah bersama Ketua Dekranasda NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi memukul gendang beleq menandai dibukanya ‘’Sales Mission Lombok – Sumbawa’’ di Jakarta, Selasa (3/12).

KSB Jadi Contoh Dunia

Ketika ’’Buyers’’ dan ’’Sellers’’

DANA Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unitaed Nations Children’s Fund (Unicef) akan menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah percontohan di Indonesa bahkan dunia kaitan dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

KSB merupakan satusatunya daerah di NTB yang sudah mencapai Buang Air Besar Sembarangan (BABS) nol.

Jatuh Hati Pesona Lombok - Sumbawa

(Suara NTB/ist)

Bersambung ke hal 15 H. Ridwan Syah

KO M E N TTAA R Pejabat Jangan Was-was SEKITAR 1.000 jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB berpotensi kena pemangkasan atau dihapus. Dari 1.228 jabatan struktural eselon III dan IV, sekitar 200 jabatan yang kemungkinan akan tetap dipertahankan.

Pemprov NTB masih menunggu aturan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat mengenai pemangkasan eselon III dan IV. Untuk itu, Pemprov meminta pejabat struktural eselon III dan IV agar tidak perlu was-was dan khawatir mengenai rencana pemangkasan jabatan struktural tersebut.

“Karena banyak konsekuensi jika itu diterapkan.

Bersambung ke hal 15 H. Yusron Hadi

Mereka (para pelaku dan penikmat wisata itu) tampak jatuh hati dengan pesona Lombok-Sumbawa.

Bukan saja karena keindahan alamnya yang didukung oleh pesona gunung yang memikat. Hamparan pantai berpasir putih yang bersih berkilau bak mutiara Bersambung ke hal 15

Enam Terduga Teroris Diamankan Densus 88 Mataram (Suara NTB) Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap enam terduga teroris akhir pekan kemarin. Semuanya warga Kota Bima. Hingga Selasa (3/12) kemarin, polisi masih mengembangkan ke terduga teroris lainnya.

Penangkapan berlangsung Sabtu (30/11) lalu. Enam orang yang diamankan dengan inisial MZ, OWR, AG, AS, IF dan RN. ‘’Saat ini masih dalam pengembangan,’’ ujar Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana, MM dalam keterangan persnya, Selasa kemarin.

Penangkapan berlangsung Sabtu pagi sekitar pukul

06.00 Wita. Para terduga teroris ditangkap di tempat berbeda beda. Semua proses penangkapan dilakukan oleh Tim Densus 88. Soal pengembangan belum dipastikannya, namun tidak menutup kemungkinan dikembangkan ke pihak lain. ‘’Kita mengetahui bersama bahwa masih ada individu atau kelompok yang terpapar oleh paham-paham dengan memanipulasi agama yang menentang Pemerintah Republik Indonesia,’’ ujar Kapolda.

Tim Densus 88 Mabes Polri diperkirakannya masih ada di wilayah NTB untuk

pengembangan ke pihak pihak lain. Sementara Densus bekerja, pihaknya melakukan upaya persuasif dengan masyarakat, termasuk untuk antisipasi reaksi dari jaringan terduga teroris.

Mencermati penangkapan tersebut, jajaran Polda NTB tetap melaksanakan program prioritas nasional, Quick Wins Polri dalam upaya deradikalisasi maupun kontraradikalisme.

Pendekatan juga dengan Pemda di NTB, TNI dan BNPT. ‘’Kami juga mengharapkan tokoh-tokoh agama, masyarakat dan Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Kapolda NTB, Nana Sudjana didampingi Kabid Humas, Purnama saat memberi keterangan pers terkait penangkapan terduga teroris.

TP4D Dihapus

Kejati Lanjutkan Pendampingan, Inspektorat Alihkan Anggaran

Ibnu Salim

Mataram (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sudah turun dari Kejaksaan Agung. Meski demikian, Kejati NTB masih tetap melanjutkan pendampingan. Sementara Inspektorat yang selama ini dilibatkan dalam kerjasama, akan mengalihkan penggunaan anggaran.

Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si mengakui, selama ini sudah men-

jalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi NTB melalui TP4D. Konsekwensi kerjasama itu, dialokasikannya anggaran untuk pendampingan pada proyek pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB. “Jadi kita tunggu saja terkait anggaran operasional TP4D. Jika sudah ada legal dihapus, maka bisa dilakukan revisi dalam perubahan APBD nanti,” katanya menjawab Suara NTB, Selasa (3/12).

Bersambung ke hal 15

Dedi Irawan

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

PADAT - ‘’Sales Mission Lombok – Sumbawa’’ diminati para buyer dan seller.

‘’SALES Mission Lombok – Sumbawa’’ yang digelar Pemprov NTB bersinergi dengan Badan Promosi Pariwisata NTB dan pelaku pariwisata lainnya dipadati pengunjung. ‘’Sales Mission Lombok – Sumbawa’’ yang digelar di Harris Hotel Tebet Jakarta, Selasa (3/12) diminati para buyers dan sellers.

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

Masyarakat Setuju Bendungan Dibangun MASYARAKAT di kelurahan Babakan menyetujui rencana pembangunan bendungan. Bendungan Babakan dinilai urgen untuk kebutuhan air bersih di tengah masyarakat. Lurah Babakan, Abdul Rauf mengatakan, tidak ada masalah bagi warga untuk rencana pembangunan bendungan.

“Kelurahan tidak ada masalah. Hanya saja pengadaan lahan yang mau ditambah. Untuk lahannya itu, memang sampai saat ini belum dinego sama pemiliknya,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (3/12).

Kata Abdul Rauf, selama (Suara NTB/viq) ini, pemkot akan menambah Abdul Rauf lahan seluas 4 hektar. “Di sana ada lahan masuk wilayah kelurahan Turida juga. Untuk kelurahan Babakan sendiri sudah menyiapkan lahan 1,3 hektar, sebagiannya sudah jadi kebun dikelurahan,” jelasnya.

Pihak kelurahan akan berupaya membantu Pemkot dalam proses pembebasan lahan. “Masyarakat di kelurahan kan sangat setuju atas pembangunan bendungan itu.

Namun untuk permasalahan lahan kita diserahkan saja ke pemerintah kota Mataram,” imbuhnya.

Ia mengatakan, banyak lahan lokasi rencana pembuatan bendungan itu dimiliki oleh warga luar kelurahan Babakan.

“Kadang-kadang bukan warga Babakan yang punya, ada banyak warga Cakranegara yang punya lahan,” kata Rauf.

Soal lahan seluas 4 hektar yang masih belum jelas kepemilikannya, kelurahan Babakan akan mencoba membantu Pemkot Mataram mencari pemilik lahan. Setelah itu kelurahan akan mencoba manyurati pemilik lahan untuk dipertemukan dengan Pemkot Mataram. “Nanti akan disurati oleh Pemkot Mataram juga, agar bisa ketemu dan bisa sepakat,” jelasnya.

Tambahan lahan 4 hektar ini sangat urgen. Mengingat lahan 1,4 hektar belum cukup untuk membangun bendungan Babakan ini. ‘’Untuk lahan warga Babakan kita akan coba upayakan untuk melakukan lobi,” imbuhnya. (viq)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pelamar CPNS yang TMS akan Diluluskan Mataram (Suara NTB) Pelamar yang sebelumnya tidak memenuhi syarat (TMS) agaknya dapat bernafas lega. Pasalnya, Pemkot Mataram akan mengeluarkan kebijakan untuk meluluskan pelamar dengan kriteria tertentu.

Kriteria dimaksud kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi di ruang kerja, Selasa (3/12), misalnya pelamar yang menulis surat lamaran dengan cara diketik dan tidak diloloskan berpeluang diloloskan sepanjang tujuan suratnya benar.

“Sebenarnya boleh saja dike-

tik. Itu salah satu menguji ketelitian pelamar sejak awal,” ujarnya.

Kesalahan ini dinilai tidak substansial. Kecuali, kualifikasi pendidikan yang dilamar tidak sesuai formasi, ijazah tidak ada, akreditasi kampus bermasalah. Persyaratan semacam ini sifatnya substansi dan tidak mungkin diluluskan.

Dari 292 pelamar yang sebelumnya tidak lulus admin-

istrasi akan berkurang. Kepastian berapa yang akan dikurangi belum bisa diekspose oleh panitia penerimaan CPNS. Permasalahan ini akan disampaikan terlebih dahulu ke pejabat pembina kepegawaian dan sekretaris daerah.

Nelly menegaskan, pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) dipastikan tidak mempermasalahkan kebijakan itu.

BKN sepenuhnya menyerahkan ke daerah sepanjang tidak ada persyaratan substansi yang dilanggar. “Kalau BKN serahkan sepenuhnya ke daerah,” tandasnya.

Jumlah pelamar CPNS tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun 2018 mencapai 7 ribu lebih pelamar. Penyebabnya kata Nelly, formasi teknis tahun ini lebih kecil, sehingga kecenderungan pelamar ekspansi ke daerah lain. Kedua, tingkat persaingan di Mataram terutama dari sisi sumberdaya manusia lebih ketat. Kemungkinan hal ini yang jadi pertimbangan pelamar.

Apalagi 23 pelamar pada seleksi

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati CPNS memiliki passing grade tinggi kembali mendaftar. (cem)

MENJELANG Pilkada Kota Mataram 2020, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mengingatkan para ASN untuk menjunjung netralitas mereka. ‘’Fokus ASN itu harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Jangan ikut-ikutan berpolitik praktis,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (3/12) kemarin.

Apalagi dalam Pilkada Mataram tahun depan, selain akan diikuti oleh kontestan yang notabene petahana, juga bakal calon lainnya yang diketahui berlatarbelakang ASN maupun mantan ASN. Dikatakan Herman, untuk pesta demokrasi baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada sebetulnya sudah ada rambu-rambu yang jelas. ‘’Makanya ASN itu harus netral dan fokus kepada pelayanan masyarakat,’’ cetusnya. Pada bagian lain, politisi Gerindra ini juga mengingatkan para bakal calon Walikota maupun bakal calon Wakil Walikota Mataram agar tidak menarik para ASN ke ranah politik praktis. ‘’Kalau memang ada ASN yang tertarik berpolitik, baik sebagai calon apalagi ikut-ikutan, sesuai aturan, silahkan mundur,’’ pintanya.

Mantan anggota Komisi II ini menegaskan pihaknya mendukung pernyataan Walikota Mataram yang mengingatkan para ASN harus netral dan tidak ikut-ikutan dalam aktivitas Pilkada. ‘’Apalagi menjadi tim sukses,’’ imbuhnya. Apa yang menjadi peringatan dari orang nomor satu di Kota Mataram ini, kata Herman, harus dilaksanakan oleh para ASN. ‘’Nah kami di Komisi I sangat mendukung langkah Pak Wali dalam menertibkan dan mengingatkan ASN Kota Mataram,’’ demikian Herman. Pengawasan terhadap ASN terkait Pilkada, sebetulnya ada di kepala daerah. ‘’Jangan sampai membuka ruang. Betul-betul tegas. Sekda harus mengingatkan dan mengawasi aparatur,’’ terangnya.

Namun demikian, sambung anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal. Masyarakat pun diharapkan berani memberikan informasi kepada pihak terkait. Terutama informasi kepada BKPSDM maupun kepala daerah. ‘’Informasi dan bukti kalau memang sebagai instrument laporan kepada kepala daerah. Kalau memang ranah eksekutif masih diragukan, laporkan ke legislatif,’’ sarannya.

Dewan selaku pengawas jalannya pemerintahan juga akan mengambil peran bagaimana Pilkada dapat berjalan lancar dan kondusif. Herman mengimbau para ASN supaya tidak keliru memaknai hak politik. ‘’Memang setiap orang punya hak politik, tetapi tidak secara aktif, apalagi kapasitasnya sebagai ASN,’’ demikian Herman. (fit) Herman

(Suara NTB/viq)

OLAHRAGA BARU - Salah satu komunitas paragliding asal Mataram sedang berlatih di Pantai Loang Baloq, Selasa (3/12) sore. Dengan pantai Loang Baloq yang cukup luas, olahraga ini sangat pas untuk berlatih di Pantai Loang Baloq. Diperlukan tambahan beberapa fasilitas di destinasi wisata pantai Loang Baloq untuk dapat mengakomodir jenis olahraga lainnya.

DP3A Beri Penguatan Konvensi Estimasi Waktu Hak Anak pada Kaling dan Kader Keberangkatan Jemaah Calon Haji Makin Lama

Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram menggelar pelatihan konvensi hak anak (KHA). Kegiatan sebagai upaya penguatan kepada kepala lingkungan (Kaling) dan kader.

Kepala DP3A, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, pelatihan konvensi hak anak sebagai upaya pemerintah memberikan penguatan kepada kaling. Kaling sebagai satgas diharapkan dapat memantau persoalan yang ada di bawah. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan untuk mencari solusi. “ Kita harapkan kaling bottom up apa yang ada di lingkungan,” katanya Dewi ditemui,Selasa (3/12).

Pengelolaan dana kelurahan sejak tahun 2019 didorong untuk memprogramkan hak anak.

Dewi mengapresiasi pelatihan KHA tercetus gagasan dari salah satu lingkungan untuk membuat awiq-awiq pember-

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Kepala DP3A Kota Mataram berfoto bersama dengan pemateri serta peserta pelatihan konvensi hak anak yang diselenggarakan baru - baru ini. antasan narkotika. Pembentukan regulasi akan dikomunikasikan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ide dari lingkungan dinilai langkah positif menghindari anak terjerat narkoba.

Kalaupun anak terjerat narkoba paling tidak harus dihindari dari penjara anak.

Penyelesaian masalah didorong melalui proses mediasi. “Yang kita hindari jangan sampai ma-

suk penjara anak,” tandasnya.

Stigma yang timbul di masyarakat harus dihindari.

Anak memiliki masa depan, sehingga jangan sampai masalah masa lalu merusak impian anak - anak. “Seperti kata agama, aib itu harus ditutupi,” ujarnya.

Dari pelatihan konvensi hak anak ini dipadukan dengan perlindungan anak, sehingga Mataram menjadi kota layak anak. (cem/*)

Penghapusan Eselon

Beban Kerja akan Numpuk ke Pimpinan OPD Mataram (Suara NTB) Rencana penghapusan eselon III dan IV oleh pemerintah pusat menimbulkan gejolak di daerah. Jika kebijakan ini diterapkan beban kerja akan menumpuk ke pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di seluruh Indonesia dikurangi ran Rp12 miliar untuk Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dana Alokasi Khusus pada tahun 2020 mendatang. tahun 2020 mendatang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Jadi berkurangnya itu (DAK) untuk Pemkot Mat- Pasalnya, alokasi DAK fisik bu123456789012345678901234567890121234567890123456789 aram untuk tahun 2020 kan menjadi prioritas utama banyak di sanitasi dan in123456789012345678901234567890121234567890123456789 mendatang akan berkurang. kepemimpinan periode ke-2 Pres- frastruktur jalan. Saat ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 DAK yang diperoleh pemkot iden Joko Widodo. “Semua hanya Rp1,7 miliarlebih un123456789012345678901234567890121234567890123456789 tahun 2019 sebesar Rp195 dikurangi, karena itu merupakan tuk sanitasi,” jelas Mah123456789012345678901234567890121234567890123456789 miliar, sedang pada tahun kebijakan pusat,” katanya kepa- muddin. “Dinas PUPR untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 infrastruktur jalan hanya 2020 mendatang berkurang da Suara NTB, Selasa (3/12).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dijelaskan Mahmuddin, dapat Rp12 miliar di tahun menjadi Rp165 miliar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Asisten II Bidang Pereko- untuk DAK Fisik bidang pen- 2020 ini,” tambahnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dari Rp195 miliar angnomian dan Administrasi didikan dan Kesehatan, pe123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pembangunan Setda Kota merintah kota Mataram han- garan DAK Fisik kota Ma123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram, H. Mahmuddin ya mendapat Rp34 miliar. Se- taram pada tahun 2019 ini, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tura mengatakan, sesuai ke- dangkan untuk infrastruktur pada tahun 2020 berkurang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bijakan dari pusat, untuk jalan, Pemkot Mataram han- drastis hingga mencapai 123456789012345678901234567890121234567890123456789 DAK semua kabupaten/kota ya menerima besaran angga- Rp30 miliar lebih. (viq) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

DAK Fisik untuk Pemkot akan Berkurang

Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menegaskan, kebijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV semestinya tidak tergesa - gesa. Karena, di satu sisi Pemkot Mataram belum menyelesaikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang kaitannya dengan kelas jabatan. “TPP aja kita belum selesai. Lagi mau dihapus eselon III dan IV,” kata Nelly ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/12).

Rencana penghapusan 901 jabatan eselon III dan IV memang telah dibahas bersama Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito. Nelly menegaskan, penghapusan tidak semudah yang dibayangkan. Bisa dibayangkan jika kebijakan itu dilaksanakan maka hirarki di birokrasi akan hilang. Pekerjaan akan menumpuk di pimpinan OPD. Semestinya, pemerintah pusat mengikuti pola yang diterapkan pada Inspektorat. Untuk mengubah jabatan struktural menjadi pembantu inspektur butuh waktu belasan tahun. Penyesuaian ini yang harus dilakukan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Badan Kepegawaian Negara.

“Bisa dibayangkan kepala sekolah langsung ke kepala dinas. Ujungnya semua akan numpuk ke pimpinan OPD. Di gaji berapa pun mungkin kita tidak sanggup,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah pusat diakui, memang bagus untuk memangkas birokrasi yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Boleh saja penerapan itu dilaksanakan di kementerian atau lembaga di Jakarta.

Tetapi di daerah perlu melihat sumber daya manusia. SDM di pusat dan daerah jauh berbeda.

Dari sisi penghasilan dibandingkan dengan jabatan fungsional dan struktural akan jauh berbeda. Penghasilan fungsional tergantung dari kinerja. “Kalau penghasilan sekarang ini masih ada perbedaan. Kalau fungsional merata,” imbuhnya. Namun jika memang menjadi kebijakan pusat mau tidak mau harus dilaksanakan. Pihaknya juga telah mempersiapkan dokumen jika aturan itu diterapkan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Estimasi waktu dan kuota jemaah calon haji (JCH) asal kota Mataram makin lama atau bertambah. Pada tahun 2019, estimasi waktu keberangkatan jemaah haji selama 28 tahun sejak mendaftar.

Namun, pada tahun 2020 berubah menjadi 31 tahun.

Kepala Kementerian Agama Kota Mataram, H. Burhanul Islam menyampaikan, bukan hanya itu, jumlah kuota untuk JCH asal kota Mataram bertamah menjadi 750 untuk keberangkatan haji pada tahun 2020. “Kemungkinan juga ada penambahan, kita masih menunggu dari estimasi yang ditentukan pusat.

Mudah-mudahan ada tambahan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (3/12).

Dikatakan Burhanul, penambahan estimasi waktu keberangkatan tersebut dikarenakan jumlah pendaftar JCH di Mataram terus bertambah. “Bahkan dalam sehari ada 25 orang yang daftar haji,” paparnya.

Penambahan kuota haji itu dinilai Burhanul masih jauh dari jumlah pendaftar JCH di Mataram.

Dikarenakan masih tingginya animo masyarakat kota Mataram untuk pergi menunaikan ibadah Haji.

“Jadi sekarang anak sekolah pun sudah mendaftar sebagai calon jemaah haji,” imbuhnya.

Saat ini posisi kota Mataram juga sama dengan Sulawesi Selatan untuk estimasi waktu

keberangkatan dan kuota.

Untuk biaya haji, Kemenag Kota Mataram masih menunggu pengesahan dari pemerintah pusat.

Tingginya niat masyarakat untuk pergi haji kata Burhanul, bisa disebut karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat kota Mataram.

“Makanya ini sejalan dengan membeludaknya masyarakat kota Mataram ingin pergi haji,” jelasnya.

Dengan makin bertambahnya waktu tunggu keberangkatan itu, kata Burhanul, jangan dijadikan pematah semangat masyarakat untuk pergi haji ke baitullah. ‘’Semangat pergi haji itu perlu ditingkatkan, karena ini sebagai pemenuhan rukun Islam kita,” pintanya. Kepala Kemenag Kota Mataram ini pun berharap, ada tambahan kuota yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Sehingga, kuota untuk jemaah hati bisa bertamba. (viq)

H. Burhanul Islam

(Suara NTB/viq)

(Suara NTB/fit)

Fokus Layani Masyarakat

Rabu, 4 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

Meterisasi Lampu Jalan MULAI tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan meterisasi terhadap lampu penerangan jalan umum (PJU). Pengadaan lampu dan meterisasi Rp 1,9 miliar tahun 2019 ini diklaim mampu menghemat pembayaran PJU sebesar Rp 3 miliar.

“Dari Rp 15 miliar yang harus dibayar pemda hampir Rp 3 miliar penurunannya,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) LHK Lotim, H. Marhaban saat ditemui di Selong, Selasa (3/12).

Meterisasi yang dilakukan, katanya, bisa berhemat empat kali lipat dari kewajiban pem(Suara NTB/dok) bayaran sebelumnya. MenginH. Marhaban gat efektivitas meterisasi, tahun 2020 dipersiapkan kembali anggaran Rp 800 juta untuk meterisasi dan pengadaan lampu jalan lainnya. Akan tetapi, melihat luasnya wilayah jangkauan Lotim tidak bisa dilakukan meterisasi secara keseluruhan. Meterisasi ini pun diakui masih belum maksimal dilakukan.

Dari 12 ribu titik lampu yang sudah terpasang, baru 10 persen saja yang sudah dilakukan meterisasi. Sementara kebutuhan untuk PJU ini pun masih banyak yang belum. Tidak ditampik, masih banyak ruas jalan kabupaten yang masih gelap.

Soal meterisasi ini, kata Marhaban, sejauh ini berdasarkan fakta lapangan penentuan besaran biaya PJU yang dibebankan kepada pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) disamaratakan. Berbeda setelah memiliki kontrol meter. Besaran penggunaan bisa dikontrol.

Ditambahkan, soal jumlah lampu jalan idealmya sepanjang jalan kabupaten. Namun sejauh ini yang bisa disentuh adalah areal yang ramai. “Tujuan kita pasang lampu jalan ini agar bisa menerangi jalan-jalan utama yang menjadi akses masyarakat,” ucapnya.

Adapun lokasi-lokasi yang bisa disentuh penerangan jalan dan pemeliharaannya rutin adalah Selong, Sakra,Keruak, Sakra timur,Jerowaru, Masbagik. Jumlah lampu yang akan dipasang ini rencana terus akan ditambah sesuai kebutuhan masyarakat. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

TKPKD Sebut Data Kemiskinan Banyak Tidak Sesuai Selong (Suara NTB Masalah kemiskinan menjadi atensi serius Pemkab Lombok Timur (Lotim).

Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar, Lotim dinilai paling banyak jumlah warganya yang masih miskin. Namun, masih banyaknya warga miskin ini dinilai terjadi ketidaksesuaian dengan fakta kondisi masyarakat. Di mana secara kasat mata, masyarakat Lotim ini paling banyak berangkat haji ke Mekkah dan paling banyak membeli kendaraan bermotor.

Kondisi ini disampaikan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang juga Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin pada Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan di Lotim, Selasa (3/12).

Wabup menilai selama ini ada yang salah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Menurutnya, bicara anggaran pengentasan kemiskinan yang dijalankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lotim ini sudah cukup besar. Sudah banyak alokasi anggaran pusat dan provinsi juga diperuntukkan untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, masih saja banyak data

angka kemiskinan.

Tahun 2020 mendatang, wabup meminta persoalan data kemiskinan ini dirombak total. Warga miskin yang sudah masuk datanya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) banyak yang diduga mengaku-ngaku miskin. Untuk itu. rencan pemasangan stiker sebagai identitas warga miskin siap akan dilaksanakan di Lotim.

Menurutnya, persentase jumlah penduduk miskin Lotim se-NTB tahun 2018 sebesar 16,55 persen atau 196.870 jiwa. Berada pada posisi ke 9 dari 10 kabupaten/ kota atau selisih 0,12 persen

dengan provinsi dan selisih 6,80 persen nasional yaitu 9,66 persen. Dengan efektvitas presentasi penduduk miskin tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan angka linier yakni dari 19 persen di tahun 2014 menjadi 19,14 persen selanjutnya mengalami penurunan hingga menjadi 16,55 persen di tahun 2018.

Selama periode 2017-2018, penurunan 1,73 persen ini dianggap sangat luar biasa. Harapannya bisa terulang dan Lotim lebih cepat mewujudkan target penurunan kemiskinan 14,05 persen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2023 mendatang. Kondisi terakhir yang sangat membanggakan di

Tak Disiplin, Boat Tabrakan Saat Berlayar Malam Hari Tanjung (Suara NTB) Instansi terkait tampaknya harus tegas untuk menerapkan batasan berlayar bagi boatman jalur daratan Lombok - 3 Gili. Pasalnya, Senin (2/12) malam lalu, telah terjadi kecelakaan laut yang melibatkan dua boat, speed boat dan slow boat.

Kecelakaan laut antar boat tersebut terjadi Senin malam sekitar pukul 20.40 WITA. Speed boat Alvino diketahui menabrak slow boat (kapal diving).

Kepala Badan SAR Mataram, I Nyoman Sidakarya, dalam rilis yang diterima koran ini menyampaikan speed boat Alvino yang dinahkodai kapten boat, Rizki (30) terlibat kecelakaan dengan slow boat. Akibatnya Rizki, warga Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, mengalami patah pergelangan kaki kiri dan paha kanan.

“Kronologis kejadian yaitu boat Alvino berisikan 3 orang (Kapten, ABK, penumpang) berangkat dari pelabuhan Teluk Nara menuju Gili Trawangan. Sekitar 300 meter, terjadi tabrakan dengan slow boat (kapal diving) yang datang dari Gili Air menuju Teluk Nara,” ungkapnya.

Sidakarya menyatakan, lokasi kecelakaan laut berada di di dekat tambak mutiara Teluk Nara. Kecelakaan diduga terjadi karena jarak pandang kapten boat terhalang oleh cuaca malam hari.

Akibat peristiwa itu, lambung kanan speed boat Alvino mengalami jebol. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Selain boatman, ABK dan penumpang hanya mengalami syok. Sementara kapten, ABK dan 15 orang penumpang slow boat mengalami kerusakan pada bagian depan (anjungan kapal). Dari slow boat sendiri tidak mengalami korban jiwa.

“Kapten speed boat yang mengalami patah dibawa menuju Praktik Pijat Inaq Suna’ah di wilayah (Lendang Berita), Sira, Kecamatan Tanjung,” sebutnya.

Dari peristiwa ini, aparat dan Basarnas yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi kejadian. Aparat juga meminta keterangan saksi-saksi.

Sekadar catatan, aparat Pemda KLU tampaknya harus tegas untuk menerapkan batasan berlayar bagi para boatman. Sebab sebelumnya diketahui, public boat hanya boleh memberikan pelayanan transportasi sampai pukul 18.00 WITA. (ari)

Lotim, sebanyak 2.635 warga Lotim yang sebelumnhya dinyatakan kini sudah menyatakan diri keluar dari daftar warga miskin. Harapannya, wargawarga lainnya juga bisa melakukan hal yang sama.

Dijelaskan Rumaksi, posisi relatif garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Pada grafik posisi relatif Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 414.721. Angka ini lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi sebesar Rp 365.901 dan nasional Rp401.220.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2014 sebesar Rp 335.651 terus mengalami peningkatan menjadi 414.721 di tahun 2018.Dampak kenaikan harga beras ungkap Rumaksi sangat berpengaruh pada peningkatan tingkat kemiskinan. Setiap 10

(Suara NTB/dok)

H. Rumaksi Sjamsuddin persen kenaikan harga beras mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,8 persen. Oleh karenanya, tekanan inflasi pada harga beras. misalnya karena gagal panen dapat memiliki konsekuensi serius bagi yang miskin atau hampir miskin. (rus)

RSUD KLU Dibekali 13 Dokter Spesialis

Kapolres Sebut Narkoba Jadi Dasar Aksi Kejahatan Selong (Suara NTB) Kasus kriminalitas di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim) terbilang masih tinggi. Berbagai faktor penyebab para pelaku berbuat kriminalitas. Salah satunya para pelaku terlibat mengkonsumsi barang haram berupa narkoba.

“Para pelaku sebelum berbuat kejahatan terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba. Hasilnya pun digunakan untuk membeli narkoba,” terang Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SE,SIK, Selasa (3/12).

Dikatakan kapolres, beberapa aksi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku berupa pencurian kendaraan bermotor baik curas, curat dan curanmor maupun pembegalan di beberapa wilayah di Kabupaten Lotim. Sejumlah pelaku sudah diamankan dan beberapa di antaranya masih dalam proses pengejaran.

Terkait kasus 3 C, Kapolres Lotim mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan modus yang digunakan oleh para pelaku. Terutama dalam mengembalikan sepeda motor masyarakat dengan meminta tebusan. Ia mengimbau kepada masyarakat supaya melaporkan hal tersebut untuk secepatnya dapat diambil langkah tegas oleh aparat kepolisian.

“Saya tegaskan kepada masyarakat supaya jangan percaya sistem tebus yang diminta oleh para pelaku. Silakan laporkan ke kami (kepolisian, red),” pintanya.

Disebutkan Kapolres, persoalan lainnya yaitu adanya masyarakat masih membeli kendaraan tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pasalnya sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat terindikasi merupakan hasil curian. “Tentu bisa ditebak, apabila kendaraan itu tidak punya dokumen yang lengkap. Kendaraan itu bisa dipertanyakan. Itu indikasinya motor bodong dan hasil curian,” terangnya.

Untuk terus meminimalisir kasus curanmor, curat dan curas di wilayah hukum Polres Lotim, Kapolres mengungkapkan bahwa razia dan patroli terus ditingkatkan. Masyarakat melakukan kunci ganda atau gembok saat meninggalkan kendaraannya. Langkah itu sangat efektif dalam menjaga kendaraannya agar tidak terjadi curanmor terutama saat ditinggal bepergian. (yon)

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

CEK KELENGKAPAN - Tim verifikasi dan supervisi tengah mengecek kelengkapan berkas pelamar CPNS di gedung CAT Lotim.

Bertambah, Berkas Bermasalah CPNS Lotim Selong (Suara NTB) Proses verifikasi dan supervisi terhadap berkas para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berjalan.

Sampai, Selasa (3/12) siang, jumlah berkas pelamar yang ditemukan bermasalah terus bertambah, yakni sebanyak 2.474 berkas lamaran.

Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kepala BKPSDM Lotim, H. Moh. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, menyebutkan dari 12.771 pelamar CPNS yang belum diverifikasi sebanyak 82 berkas pelamar dan semuanya tenaga teknis. Lambannya verifikasi tenaga teknis ini dikarenakan banyaknya program studi dan kon-

sentrasinya yang membuat petugas lebih hati-hati.

Misalnya, program studinya teknik dan fakultas teknik serta program studi sipil dan konsentrasinya rekayasa sipil yang kemudian muncul ijazal S1 Teknik Rekayasa Sipil, sementara yang dicari yaitu starata satu teknik. Contoh lainnya berupa manajemen informatika. Akan tetapi konsentrasinya rumah sakit. Sementara yang dicari analis data dan formasi. Hal-hal seperti ini dapat menjadi masalah di kemudian hari pada saat pelamar lulus dan pengusulan penetapan NIP tidak bisa.

Untuk data bermasalah sebanyak 2.474 berkas pelamar tersebut. Inilah yang nantinya dilakukan supervisi bersama.

Akan tetapi yang sudah tidak bermasalah baik diverifikasi dan sudah disupervisi sebanyak 9.544 pelamar yang merupakan data valid dan dapat dipastikan memenuhi syarat (MS). “Jadi tersisa 3.227 berkas pelamar yang belum disupervisi ditambah 671 pelamar sudah memenuhi syarat (MS) tahap verifikasi tapi belum disupervisi,” terang Ugi. Dijelaskan Ugi, dalam tahap verfikasi ini verifikator mengecek dan meneliti enam item yang di upload. Sedangkan dalam tahap supervisi yakni supervisor mengecek kembali enam item yang diupload tersebut berupa ijazah, transkrip nilai, pas foto, KTP, KK, STR, surat pernyataan dan surat lamaran. (yon)

Pipa Aset Desa Senaru Diduga Diperjualbelikan Tanjung (Suara NTB) Diperkirakan berjumlah puluhan hingga di atas angka 100, pipa aset masyarakat Desa Senaru diduga diperjualbelikan oleh oknum aparat desa setempat.

Paling besar berukuran 6 inchi, sempat terbeli oleh salah satu warga, senilai Rp 200 ribu per unit.

Penelusuran koran ini, Sabtu (30/11) lalu, dugaan transaksi pipa milik desa benar adanya. Salah seorang warga, Raden S., mengakui membeli pipa 6 inchi sebanyak 3 unit dari oknum aparat desa.

Tiap unit pipa dihargakan sebesar Rp 200 ribu. Sehingga kepada oknum aparat desa itu, ia menyetorkan sebesar Rp600 ribu.

Usut punya usut, pipa yang dibeli oleh Raden S, ternyata merupakan pipa milik desa hasil pembongkaran di bawah terowongan Senaru. Di bawah terowongan itu, terpasang pipa sekitar 400 batang. Oleh masyarakat dusun - melalui gotong royong, pipa itu hanya bisa terangkat setengahnya (200 batang), dan setengah sisanya masih terpasang.

Pipa itu kemudian diangkut ke atas, disimpan sementara di SD Batu Koq. Alasan pembongkaran pipa terowongan, dikarenakan irigasi Senaru pascapenanggulangan oleh aparat, berhasil mengalirkan air untuk irigasi warga. Sehingga pipa yang dihajatkan untuk irigasi, dibongkar untuk mendukung suplai air bersih pascagempa.

Sahti, Kepala Dusun Sembulan Batu, selaku tukang angkut pipa atas instruksi oknum aparat desa mengakui, pipa hasil pembongkaran ada yang hilang. Hingga muncul instruksi penjabat ber-

wenang, ia diminta memindahkan pipa dari SD Batu Koq ke kediaman oknum aparat, bukan ke kantor desa. Dalam perjalanannya pipa tersebut tidak berbekas.

“Semua pipa terpasang di bawah terowongan Senaru ada yang ukuran 3, 4 dan 6 inchi. Itu dipasang setelah gempa. Setelah irigasi mengalir, pipa terpasang tidak difungsikan. Muncul kebijakan saat itu, warga 15 dusun gotong royong dikumpulkan di Batu Koq,” ujarnya.

Sahti mengaku tidak sempat menghitung jumlah pipa. Namun ia mengingat, semua pipa terangkut dalam 7 kali rit menggunakan kendaraan pick up miliknya. Setiap rit, pipa teronggok sampai harus diikat dengan tali. Ongkos yang ia terima saat itu sebesar Rp 500 ribu. Pipa yang ia angkut ukurannya bercampur, dari 3-6 inchi.

“Pipa sudah tidak ada lagi, masalahnya kemana saya tidak tahu,” cetusnya seraya menegaskan siap menjadi saksi apabila diusut oleh aparat penegak hukum.

Sementara, teknisi pipa Desa Senaru, Tamrin, yang dikonfirmasi mengamini adanya pembongkaran pipa terowongan Senaru. Sebagai teknisi pipa pemerintah desa, ia juga dipercaya untuk memasang pipa-pipa di sebagian besar dusun. Asal-usul setia pipa yang didistribusikan oleh desa, sedikit banyak ia ketahui. Namun berbeda dengan pipa yang diduga diperjualbelikan, ia sama sekali tidak mengetahuinya.

Tamrin mengingat, ia pernah memasang pipa dari Tanak Bisa menuju ke Kebaloan atas. Tetapi asal pipa tersebut adalah bantu-

an Dinas PUPR KLU. Dilanjutkan dengan pemasangan pipa dari Kebaloan Atas ke Kebaloan Bawah, asal pipa diakui Tamrin, adalah sumbangan relawan. Tota panjang pipa dari titik ke titik tersebut sekitar 4,2 km.

“Perkara ada pipa yang diadakan tahun 2018 senilai Rp 30 juta dari Pemdes, saya tidak tahu.

Kenapa juga itu dianggarkan padahal pipa sudah ada. Itu yang terpasang 3 inchi,” paparnya.

Sementara pada pipa hasil pembongkaran bawah Terowongan, Tamrin tidak pernah mendapat perintah memasang kembali di tempat lain.

“Dari pembongkaran pipa terowongan saja, saya sempat tanya bendahara, ternyata keluar kas Rp 12 juta untuk pemeliharaan, tetapi saya hanya diberikan ongkos ke Rp 1 juta, yang Rp11 juta tidak tahu kemana,” cetusnya.

Terpisah, Sekdes Senaru, M. Edi, yang dikonfirmasi membantah adanya pengadaan pipa tahun 2018 dan akan dibayarkan pada 2019 senilai Rp 300 juta. Ia berdalih, Pemdes akan langsung melakukan pengadaan jika anggarannya sudah keluar. “Gak ada pak, kalau desa langsung beli ketika anggaran sudah keluar,” ucapnya.

Sementara pada pipa di bawah terowongan, Edi mengamini sisa pipa masih belum diangkat. Sementara dari yang sudah diangkat, ia klaim banyak pipa yang hilang, karena diambil oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih saat itu.

“Selama ini sepengetahuan saya gak ada tiang (saya) dengar menjual,” imbuhnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Optimalisasi pelayanan masih menjadi atensi manajemen RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sejak 2019 ini, pelayanan didukung oleh 13 dokter spesialis dan 22 dokter umum.

Hal itu dikatakan Direktur RSUD KLU, H. Samsul Hidayat, belum lama ini. Para dokter spesialis itu melayani persalinan, penyakit dalam, mata, syaraf dan jantung.

Kendati sudah memiliki 13 dokter spesialis, namun rasio itu masih rendah, yakni 5,55 persen jika mengacu pada jumlah penduduk sebanyak 234.000 orang. Sementara rasio ideal dokter spesialis adalah 14,6 persen.

Untuk itu, pihaknya masih akan mencari dokter spesialis untuk mendukung optimalisasi pelayanan agar lebih meningkat. “Langkah-langkah untuk mendapatkan dokter spesialis, antara lain melakukan MoU dengan universitas dan KPS, mengajukan dan membuka usulan di program Kemenkes PGDS,” ujar Samsul.

Di samping itu, sambung dia, manajemen RSUD juga mengajukan formasi CPNS khusus untuk dokter umum dan dokter spesialis. Walaupun posisi dokter spesialis di RSUD KLU saat ini sudah penuh (13 orang),

namun ia menilai tambahan tenaga penting untuk meningkatkan daya dukung pelayanan sesuai kebutuhan.

Sebagaimana sorotan DPRD sebelumnya perihal tingginya biaya administrasi perkantoran, Samsul Hidayat juga menjelaskan biaya administrasi perkantoran terkesan tinggi, karena di dalamnya masuk komponen biaya insentif dokter spesialis.

“Insentif dokter spesialis sebesar Rp 20 juta per orang, juga sewa rumah 20 juta per orang, dan sewa mobil Rp 6 juta per orang,” ujarnya.

Dengan kompensasi itulah, kata dia, para dokter spesialis bersedia untuk bekerja di KLU. Berbeda dengan dokter umum, mereka mendapatkan insentif lebih rendah, yakni Rp 5 juta per orang per bulan.

Untuk di KLU sendiri, dokter umum dengan insentif tersebut masih pulang pergi dari Mataram ke Lombok Utara.

“Karena dari pendapatan BLUD belum mampu untuk membiayai semuanya, maka pendapatan BLUD Rumah Sakit lebih ke operasional rumah sakit, misalnya obat-obatan dan bahan medis habis pakai, makan minum pasien, biaya CS dan kebutuhan operasional darah,” tandasnya. (ari)

Disperindag Optimis Pembangunan Fisik Lima Pasar Sesuai Target Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim tengah mempercepat pembangunan lima pasar anggaran 2019.

Lima pasar tersebut di antaranya Pasar Sajang, Jineng, Suralaga dan pasar di Paokmotong. ‘’Dari lima pasar tersebut.

Masing-masing nilai anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 3 pasar, Tugas Perbantuan (TP) 1 pasar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) 1 pasar,’’ ujar Kepala Disperindag Lotim, Hj. Masnan, kemarin.

Hj. Masnan, mengklaim, untuk pasar yang bersumber dari DAK sudah 100 persen, DAU 100 persen dan Tugas Perbantuan 90 persen. “Bahkan pasar yang bersumber dari TP ini kita targetkan tuntas tanggal 10 Desember dari kontrak 28 Desember 2019,” harapnya.

Dari sejumlah pasar itu,

bahwa rata-rata pasar tersebut berstatus bangun baru untuk memperluas areal pasar. “Alhamdulillah pembangunannya berjalan lancar,”tambah PPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lotim, Hari Juniawan, Pemkab Lotim, katanya, cukup serius untuk melakukan pembenahan terhadap keberadaan pasar-pasar yang ada dan terus ditata sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Apabila pasar itu megah, maka pedagang maupun pembeli akan merasa nyaman dan aman. Di samping itu, pihaknya juga akan terus menata dan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Lotim.

“Pembenahan pasar ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jangan kita mencari PAD namun kita tidak memberikan pelayanan multi fungsi. Pembangunan sejumlah pasar itu sesuai dengan spesifikasinya,” ungkapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PASAR - Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik yang merupakan salah satu pasar yang dibangun Disperindag Lotim pada tahun 2019 ini. Pembangunan pasar ditargetkan tuntas hingga akhir tahun ini.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

Tuntut Aksesibilitas Fisik dan Informasi BERKAITAN dengan peringatan Hari Disabilitas Internsional (HDI) yang diperingati oleh masyarakat dunia setiap tanggal 3 Desember, maka penyandang disabilitas atau difabel di Provinsi NTB mengingatkan kembali pemerintah daerah agar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas seusai dengan amanat Undang-undang. Garis besar pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut meliputi aksesibilitas fisik maupun informasi.

(Suara NTB/dok) Ketua Himpunan Wanita Sri Sukarni Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB Sri Sukarni pada Suara NTB, Senin (2/ 12) mengatakan, aksesibilitas di bidang fisik seperti pembangunan jalan, trotoar maupun bangunan gedung pemerintahan agar akses terhadap keberadaan mereka. Karena sangat banyak fasilitas fisik yang dibangun oleh pemerintah itu belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

“Di gedung-gedung pelayanan publik, jangan hanya bisa membuat, namun tidak bisa digunakan untuk kelompok disabilitas. Misalnya ram jalan yang curam, trotoar yang tidak bisa dilewati kursi roda dan lain sebagainya,” katanya.

Begitu juga fasilitas umum seperti toilet di area publik yang sebagian besar belum ramah terhadap penyandang disabilitas, padahal bangunan fisik untuk masyarakat umum dan disabilitas tersebut berbeda. Namun jika terdapat toilet yang ramah disabilitas, fasilitas ini bisa juga digunakan oleh masyarakat secara umum. “Kalau ada toilet untuk disabilitas kan bisa digunakan juga untuk lansia, untuk anak-anak atau bahkan untuk masyarakat umum lainnya. Sehingga penting sekali bangunan fisik yang ramah itu,” katanya.

Selanjutnya, penyandang disabilitas mengharapkan akses informasi kebijakan-kebijakan pemda terutama yang terkait dengan keberadaan mereka. Ia mengapresiasi lahirnya Perda No 4/2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun demikian, substansi yang termuat dalam Perda tersebut harusnya diketahui oleh semua kelompok atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di daerah ini.

Terkait dengan hal itu, Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Dra. Suhada mengatakan, pihaknya bersama dengan Dinas PUPR dan Dinas Perkim sedang menggagas agar semua bangunan fisik atau fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah bisa ramah terhadap kaum disabilitas. (ris)

Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah

ASN Harus Mundur Permanen Praya (Suara NTB) Sejumlah nama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) digadang-gadang bakal ikut bertarung di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Menurut Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., hal itu bukan jadi persoalan. Asalkan, ASN bersangkutan sudah siap dengan konsekuensi yang ada.

“Tidak masalah ASN maju di Pilkada. Tapi harus diingat, ada konsekuensinya,” terang Nursiah, Selasa (3/12).

Dikatakannya, ASN sudah harus mengajukan pengunduran diri saat mendaftar, tapi belum mundur secara pemanen.

Namun, jika belum ditetapkan sebagai calon kepala daerah, ASN bersangkutan tidak wajib mundur permanen. Artinya, kalau ASN gagal menjadi calon kepala daerah ataupun batal mencalonkan diri, bisa aktif lagi sebagai ASN. Tapi, begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah, barulah ASN bersangkutan sudah mundur secara permanen. Itu dibuktikan dengan SK pemberhentian dari pemerintah pusat. “Kalau tahap pengajuan pengunduran diri itu teknisnya masih di tingkat daerah,” sebutnya.

Melihat masa pendaftaran yang akan dibuka pada bulan Juni tahun 2020 mendatang, maka ASN Loteng yang di Pilkada Loteng sudah harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum bulan Juni, jika benar-benar serius untuk maju di Pilkada Loteng. Karena begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah, ASN sudah harus mengantongi SK pemberhentian dari pusat. Jika tidak, maka ASN bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

“Secara politik, ASN memang punya hak politik. Tetapi ada aturan dan mekanisme yang mengatur ASN. Jadi tidak sembarang ASN untuk terlibat dalam agenda politik,” tegasnya.

Beberapa nama ASN Loteng disebut-sebut bakal bertarung di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) H. Masrun.

Hanya saja untuk H.L. Putria, akhir tahun ini sudah masuk masa purna bakti, sehingga tidak terikat aturan ASN tersebut. Hanya H. Masrun yang bakal terkena aturan ASN. (kir)

Sistem Pembayaran Online di Lobar Jadi Sorotan KPK Giri Menang (Suara NTB) Sistem pembayaran pajak secara online yang telah lama digaungkan oleh Pemda Lombok Barat (Lobar) ternyata mandek. Padahal sistem pembayaran online ini telah diwacanakan sejak Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dijabat Hj. Lale Prayatni. Faktanya sampai sekarang sistem ini tidak jalan.

Karena itu, Bapenda pun kembali mewacanakan sistem pembayaran online ini menggandeng Bank NTB Syariah. Pasalnya, hal ini menjadi sorotan KPK yang rutin mengevaluasi pelaksanaannya.

Kabid Penagihan Bapenda Lobar M. Subayin Fikri mengatakan, sistem pembayaran pajak online akan dihidupkan kembali karena sejauh ini belum bisa jalan. Ia mengaku belum tahu apakah perangkat ini sudah dipasang atau belum.

Yang jelas, setahunya belum ada penerapan sistem ini.

Sebab, lanjut dia, kalau transaksi masih dilakukan secara manual, maka susah mengawasinya. Pihaknya pun memulai lagi dengan Bank NTB Syariah akan menerapkan sistem online ini di beberapa sampling wajib pajak (WP). Ada 13 wajib pajak yang menjadi sampling pembayaran online. Pi-

haknya sudah mengundang para WP untuk sosialisasi penerapan online. Dengan sistem ini kata dia, akan diketahui berapa pajak yang harus masuk ke daerah dari omzet penjualan. Sebab nantinya sistem ini akan mengawasi transaksi WP. Untuk perangkat online ini nantinya WP tidak dibebankan

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Lombok Barat (Lobar) mengancam rekanan yang mengerjakan proyek jalan Mareje – Cendimanik, jika pengerjaan aspal tak sesuai standar uji laboratorium. Hal ini untuk memastikan agar spek dan kualitas proyek ini terjamin sesuai dengan kontrak kerja. Bahkan kalau sejumlah titik tidak diperbaiki sesuai dengan keluhan warga dan proyek ini molor dari kontrak tanggal 22 Desember mendatang, Dinas PUPR tidak akan membayarnya.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana dikonfirmasi di sela-sela Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) di kantornya, Selasa (3/12).

Ditegaskan, menindaklanjuti masukan warga baik melalui media dan media sosial pihaknya langsung menggelar rapat teknis bersama internal dengan memanggil kepala bidang, PPK, pengawas untuk mendengar penjelasan. Setelah itu, pihaknya menggelar rapat teknis kedua dengan mengundang rekanan proyek dan konsultan supervisi. “Setelah rapat itu barulah rekanan turun melakukan perbaikan aspal (menindaklanjuti

(Suara NTB/ist)

UJI LABORATORIUM - Tim Dinas PUPR Lobar saat turun mengecek dan uji laboratorium pekerjaan jalan Mareje-Cendimanik. masukan warga). jadi kami berterima kasih kepada semua pihak, warga, kalangan penggerak dan media yang telah memberikan masukan soal proyek ini,” jelas Made.

Saat ini, jelas dia, proyek ini masih dalam tahap pengerjaan, sehingga dengan masukan ini justru pihaknya

menemukan titik-titik yang krusial yang perlu ditangani.

Pengerjaan proyek ini sesuai kontrak kerja berakhir tanggal 22 Desember. Saat ini, progres pengerjaan proyek ini jalan ini mencapai 76 persen.

Pihaknya sudah meminta agar rekanan mempercepat pengerjaan di lapangan untuk

Warga Tuntut Penyaluran PKH Tepat Sasaran Praya (Suara NTB) Program Keluarga Harapan (PKH) di Lombok Tengah (Loteng) dituntut agar tepat sasaran. Tuntutan ini dilayangkan oleh masyarakat, karena ada indikasi sejumlah masyarakat yang termasuk golongan mampu justru masih menerima program sosial dari pemerintah tersebut.

Ketua Lembaga Asuhan Keluarga Alfaizin, Faizin Gigih Wardana kepada Suara NTB, Selasa (3/12) mengatakan, di Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat dari hasil pengamatannya di lapangan menunjukkan adanya warga miskin yang berhak memperoleh PKH, namun tidak memperolehnya.

“Khusus di Lingkung Daye itu, kenapa para lansia atau janda tua tidak diperhatikan.

Kami harapkan pemerintah daerah melihat kondisi masyarakat yang miskin yang membutuhkan bantuan dan pantas untuk memperoleh program PKH dan program sosial lainnya,” ujarnya.

Ia mengharapkan agar data penerima PKH bisa diupdate kembali agar masyarakat yang berhak menerimanya bisa tercover program tersebut. PKH dinilai bisa membantu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu,”Sehingga kita harapkan pendamping program ini bisa melakukan sesuatu agar mereka bisa tercover,” terangnya.

Faizin mengaku sangat tertarik dengan ide untuk menempelkan stiker di rumah-rumah penerima PKH agar program ini tidak salah sasaran.

Pola ini dinilai bagian dari

sanksi sosial bagi masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi namun masih menerima PHK dari pemerintah.

Sementara itu, Korkab PKH Loteng Muhammad Luthfi, SP.SI mengatakan, semua bansos mulai dari PKH, BNT, hingga rumah tidak layak huni harus berbasis pada Basis Data Terpadu (BDT).

Artinya Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) yang bisa mengakses semua bantuan sosial tersebut harus masuk di BDT terlebih dahulu. “ Jika ada penambahan kuota maka datanya bisa diambil dari sana. Ketika sekarang ada masyarakat yang lebih miskin, namun belum dapat PKH atau bantuan lainnya, kemungkinan besar namanya belum dimasukkan dalam BDT ini,” terangnya. (ris)

Dinas PUPR Lobar Ukir Berbagai Prestasi

(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)

Made Arthadana truktur di Lobar sudah transparan. Untuk menjadi anggota CoST secara resmi, pekan lalu pemda diwakili Sekda Lobar H. Moch. Taufiq diundang khusus ke Dubai. “Keanggotaan CoST ini hanya 19 negara di dunia, kita anggota yang ke 19. Ini bagi dinas suatu yang membanggakan,” jelas dia.

Imbas dari keanggotaan CoST ini jelas dia, lembaga ini memberikan pengakuan dan keyakinan kepada dunia in-

biaya sebab pihak bank NTB yang menyiapkan. Hanya saja kemungkinan bisa tahun 2020 karena perlu penganggaran. Model alat yang dipasang nantinya, tergantung WP dan Bank NTB Syariah seperti tapping box. Nantinya alat ini dipasang di masing-masing WP, sehingga bisa dipantau transaksi langsung dari kantor. Termasuk meminta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang berisi omzet penjualan. Nantinya itu bisa disinkronkan dengan didata hasil pengawasan melalui aplikasi ini. Menurut dia ada beberapa keuntungan aplikasi online ini, WP bisa melakukan pengawasan internalnya terhadap pegawai. (her)

(Suara NTB/dok)

M. Subayin Fikri

Dinas PUPR Ancam Tolak Proyek Jalan Mareje-Cendimanik

Kado Hari Bakti PU Ke-74

Giri Menang (Suara NTB) Berbagai keberhasilan dan prestasi ditorehkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat (Lobar) menjadi kado Hari Bhakti PU ke 74, Selasa (3/ 12). Prestasi tersebut, mulai dari keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Beberapa keberhasilan itu, di antaranya Lobar menjadi satu-satunya kabupaten/kota se Indonesia yang mendapatkan hibah PRIM. Atas kinerja hasil verifikasi tim PRIM dari Australia pun menasbihkan Lobar sebagai daerah dengan kinerja 100 persen bagus.

Untuk itu, menurut Kepala Dinas PUPR Lobar Made Arthadana di sela-sela peringatan Hari Bhakti PUPR ke 74, mengaku, atas prestasi di PRIM ini pulalah Lobar ditunjuk sebagai anggota Organisasi Transparansi Internasional untuk Infrastruktur, Construction Sector Transparency (CoST).

Menurutnya, Lobar masuk anggota CoST ini pun melalui seleksi ketat yang dilakukan lembaga independen internasonal. Lembaga ini menilai bahwa dalam pembangunan infras-

Halaman 5

SERAHKAN - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama Wakil Ketua DPRD menyerahkan piagam kepada Kepala Dinas PUPR Made Arthadana mewakili staf SDA. ternasional bahwa Lobar menjadi tempat yang aman dan dijamin keterbukaannya sebab melibatkan semua lini. Hal ini tentunya menjadi nilai lebih bagi Lobar , sebab mendapatkan pengakuan lembaga keuangan dunia dan investor dunia, sehingga memudahkan dalam bantuan loan dan hibah luar negeri.

Ia menambahkan peringatan Hari Bhakti PU ini juga memotivasi jajarannya. Ia telah

menggelar berbagai kegiatan dalam rangkaian HUT PU, mulai dari kegiatan keagamaan hingga membuat yel-yel dalam upaya memotivasi seluruh jajaran. Dalam program ke depan, pihaknya mengarahkan prioritas pembangunan infrastruktur di samping mengacu RPJMD, RPJM dan musrenbang. Namun PU memiliki arah tegas dengan motto “Membangun Desa menuju Kota”.

Dalam kesempatan itu Bu-

pati Lobar H. Fauzan Khalid bertindak selaku pemimpin upacara. Dalam amanatnya, ia menyampaikan tiga pesan utama, salah satunya perlunya kebersamaan antar insan PU dalam mengemban tugas.

Hal ini penting, pesan bupati, untuk memaksimalkan hasil pembangunan.

Menurutnya, pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa orang saja, tidak akan sebagus dengan hasil yang dikerjakan oleh banyak orang. Untuk itu, pesan bupati, segala ikhtiar di PU hendaknya diawali dengan aspek kebersamaan. Hal ini penting, karena kadang orang tidak menyadari bahwa mengerjakan sesuatu secara bersamaan akan menghadirkan intervensi dalam bentuk keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. “Sengaja saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak hanya mementingkan jumlah, tidak hanya mementingkan kualitas, kita juga mementingkan intervensi keberkahan. Salah satu caranya adalah menjaga kebersamaan, menjaga soliditas, atau bahasa agamanya menjaga silaturrahim,” tegas bupati. (her)

mengejar target sesuai kontak berakhir.

Dalam pengerjaan proyek jalan ini, pihaknya begitu ketat dalam mengecekan secara teknis di lapangan. Pengecekan kualitas pekerjaan dilakukan melalui uji laboratorium tiga sampai empat kali. “Uji laboratorium ini dilakukan di

awal sebelum bekerja, pertengahan dan akhir pengerjaan sebelum PHO. Ini untuk memastikan volume, kualitas sesuai dengan spek yang ditentukan dalam kontrak kerja,’’ ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, jika dalam proses uji laboratorium ini ditemukan ada yang masih kurang volume, maka pihak rekanan diminta menambah lagi sesuai dengan volume. Kalau ditemukan tak sesuai kualitas, maka rekanan diminta memperbaiki lagi. Hal ini sudah dilakukan oleh pihaknya, termasuk menindaklanjuti keluhan warga. Tidak sampai di situ, uji laboratorium akan dilakukan lagi sebelum serah terima pekerjaan atau PHO. Ia menegaskan, pihaknya juga tidak akan membayar kalau rekanan belum menyelesaikan proyek sesuai kontrak dan melakukan perbaikan sesuai hasil uji laboratorium sebelum batas akhir kontrak tanggal 22 Desember, pihaknya akan turun lagi mengecek sejauh mana pekerjaan di lapangan. Jika batas akhir kontrak kerja rekanan belum juga menyelesaikan pekerjaan maka pihaknya mengambil langkah tegas, menjatuhkan sanksi terhadap rekanan. “Kami akan jatuhkan sanksi,”tegas dia. (her)

Musim Hujan, Loteng Siapkan Program Bersih Serentak Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menyiapkan program bersih-bersih serentak di semua kecamatan dan desa akhir pekan ini. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya mengurangi tumpukan sampah, terutama di saluran irigasi, drainase serta sungai yang dikhawatirkan bisa memicu banjir pada saat musim hujan nanti.

Nantinya, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dikerahkan ke desa-desa sasaran dibantu personel dari kepolisian serta TNI dalam program bertajuk Loteng bersih tersebut. “Termasuk unsur masyarakat setempat juga sangat diharapkan peran aktifnya. Karena itu juga demi kepentingan masyarakat itu sendiri,” sebut Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Selasa (3/12).

Ditemui usai memimpin rapat program persiapan di kantor Bupati Loteng, Nursiah mengatakan kalau kondisi tumpukan sampah saat ini

sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak yang menumpuk dan bahkan sudah mengendap lama di saluran irigasi, sungai serta saluran drainse.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bakal terjadi banjir, jika tidak seegra dibersihkan. Mengingat, hujan sudah mulai turun di wilayah Loteng, meski masih dalam intensitas rendah. “Jadi sebelum hujann turun dengan intensitas tinggi, saluran-saluran drainase, irigasi serta sungai yang banyak tumpukan sampanya kita bersihkan dulu. Supaya potesi terjadinya banjir bisa kita antisipasi sejak dini,” terangnya.

Polanya nanti, semua ASN lingkup Pemkab Loteng akan diterjukan ke kecamatan dan desa sasaran sesuai dengan pembagian zona yang sudah ditentukan untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Sehingga semua wilayah terbagi secara merata. Bersama itu juga akan ada personel dari TNI dan Polri yang akan membantu.(kir)

TP4D Dihapus, Pemkab Loteng Siapkan Cara Lain Praya (Suara NTB) Keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), cukup banyak membantu. Khususnya dalam hal mengawal dan mengamankan program-program daerah. Pun demikian, kini dengan adanya keputusan penghapusan TP4D tersebut tetap harus dihormati.

“Itukan ranah kewenangan pemerintah pusat. Kita tetap hormati,” ujar Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada Suara NTB, Selasa (3/12).

Menurutnya, pemerintah pusat punya alasan dan pertimbangan kenapa kemudian TP4D dibubar. Tapi kembali lagi itu kewenangan pemerintah dan bukan ada di daerah, karena daerah pada prinsipnya hanya sebagai pelaksana saja.

Sejak TP4D terbentuk beberapa tahun yang lalu, sudah puluhan proyek pemerintah daerah yang dapat pengawalan dari TP4D Loteng dan, rata-rata cukup berhasil. Kini dengan penghapusan TP4D maka ten-

tu tidak akan ada lagi pengawal dan TP4D terhadap proyekproyek Pemkab Loteng. “Soal itu (pengawalan dari TP4D) bukan jadi masalah kalau tidak ada lagi,” tambahnya.

Pemerintah daerah tentunya punya cara yang lain untuk bisa mengoptimalkan pengawasan dan pengawalan terhadap program-program daerah yang dijalankan supaya bisa optimal pelaksaannya serta hasilnya.

Terpisah, Sekda Loteng H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi terkait pembubaran TP4D terkait keberlanjutan program pendampingan program di Loteng, memilih tidak berkomentar. “Soal ini (pembubaran TP4D) saya tidak komentar dulu,” tandas Nursiah.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H., yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan, pihaknya baru mendapat informasi saja kalau TP4D akan dibubarkan. Tetapi secara resmi, pihak belum menerima. “Ya (bubar). Tapi kami belum dapat keputusan resmi,” akunya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Serapan Anggaran Baru 78,26 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Memasuki awal Desember tahun 2019 ini, realisasi serapan anggaran di Kabupaten Sumbawa sekitar 78,26 persen. Dari jumlah ini, sejumlah OPD serapannya masih berada di bawah rata-rata.

Sejumlah OPD dimaksud yakni Dinas Perhubungan dengan realisasi serapan 66,22 persen, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan 64,86 persen, Dinas Kesehatan 67,14 persen, RSUD 67,28 persen, Kantor Camat Sumbawa 69,91, Dinas PUPR 70,01 persen, Dinas PRKP 74,21 persen, Kantor Camat Lantung 75,33 persen, dan Dinas Dikbud 76,09 persen.

Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf membenarkan hal tersebut.

Sejumlah OPD tersebut serapannya masih di bawah ratarata disebabkan karena progres pembangunan fisik. Contohnya di Dinas Perhubungan serapannya masih berada di angka 66,22 persen, karena proyek Dermaga Bugis Medang realisasi fisiknya barus sekitar 57 sampai 60 persen.

Proyek tersebut adalah penyumbang terbesar dari belanja langsung dinas setempat. Begitu juga di OPD lain

seperti Dinas Kesehatan, RSUD dan lainnya.

Meskipun demikian, progres fisiknya sampai saat ini masih dalam keadaan aman hingga menjelang akhir tahun.

Kalaupun ada yang masih keteteran, sesuai prosedur yang berlaku dan pertimbangan teknis PPK, ada yang sudah diberlakukan denda bahkan diberlakukan perpanjangan waktu.

“Intinya penyebabnya bukan karena belanja-belanja barang dan jasa lainnya. Tapi murni kepada progres pembangunan fisik,” ujarnya.

Diungkapkannya, untuk belanja langsung, serapannya sekitar 64,32 persen. Meskipun demikian, belanja tidak langsung sudah berada di angka 91,23 persen. Terhadap beberapa OPD yang serapannya masih di bawah rata-rata, pihaknya terus melakukan koordinasi. Bahkan koordinasi juga dilakukan di lokasi proyek untuk memetakan permasalahan sembari mencari solusi supaya

Investasi di Sektor Pariwisata Sepi Peminat Taliwang (Suara NTB)Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbawa Barat, mengakui bahwa investasi di sektor pariwisata sampai dengan saat ini belum dilirik secara maksimal oleh para investor. Bahkan dari total nilai investasi di Triwulan tiga yang mencapai angka Rp2 triliun, sektor Pariwisata hanya mampu memberikan dampak sebesar 20-30 persen saja.

Minimnya angka investasi bidang pariwisata karena ada beberapa persoalan dasar yang masih belum dipenuhi hingga saat ini.

“Harus kita akui memang sektor pariwisata belum memberikan hal yang lebih terhadap investasi di daerah. Hal ini terjadi karena ada beberapa hal yang dianggap sangat dasar tetapi sampai dengan saat ini belum bisa dipenuhi secara maksimal. Justru sektor yang berkembang pesat saat ini yakni sektor usaha bidang UMKM serta sektor pertambangan. Maka dari itu, sarana penunjang dasar harus disiapkan untuk terus mendorong meningkatnya investasi bidang pariwisata,” ungkap Kepala Dinas PMPTSP, H. Abdul Hamid, S. Pd., M.Pd kepada Suara NTB, Selasa (3/12) kemarin.

Dikatakannya, faktor utama yang mempengaruhi masih minimnya geliat investasi di Sektor Pariwisata yakni masalah aksesibilitas ke KSB. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini belum ada bandara yang dianggap representatif untuk mendukung sektor pariwisata.

Karena saat ini sudah banyak pelaku usaha bidang pariwisata yang serius untuk mengembangkan potensi yang dimiliki KSB, tapi karena konektivitas yang masih bermasalah sehingga para pelaku usaha ini urung melakukan investasi. Belum tersedianya bandara sudah menjadi pekerjaan lama yang belum mampu diselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, bandara ini diharapkan bisa segera terbangun di KSB sehingga pelaku usaha di bidang pariwisata bisa melakukan penanaman modal.

Selain untuk meningkatkan sektor pariwisata tingkat kunjungan wisatawan ke KSB juga akan terus meningkat setiap tahunnya. Karena jujur saja para wisatawan akan merasa enggan untuk datang ketika jarak tempuh ke destinasi wisata unggulan yang dimiliki sangat jauh. Persoalan lainnya yakni tingkat kunjungan wisatawan yang masih sangat kecil juga bisa menjadi pertimbangan sehingga investasi di bidang pariwisata ini belum dilirik.

“Jika berbicara masalah kemajuan pariwisata maka yang paling penting bagaimana memenuhi infrastruktur dasarnya terlebih dahulu. Maka kami tidak heran jika sektor pariwisata ini belum bisa dilirik oleh para investor untuk melakukan penanaman modal meski surat untuk perizinannya sudah kita permudah,” pungkasnya. (ils)

Dukungan Perseorangan Minimal di 13 Kecamatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisioner KPU Sumbawa, M. Ali, menegaskan dukungan minimal KTP yang harus dipenuhi calon perseorangan sebesar 18.152. Dengan sebaran pengumpulan KTP minimal di 13 kecamatan dari 24 kecamatan di Sumbawa.

“Persebarannya minimal 13 kecamatan, karena di Peraturan KPU harus lebih dari 50 persen jumlah kecamatan yang ada.

Bakal calon perseorangan juga mesti mengenali formulir formulir seperti B1 KWK, formulir B2, formulir B1.1 KWK. Calon juga mesti memahami masalah dan kendala yang akan dihadapi misalnya dalam proses verifikasi,” terang Ali, baru-baru ini.

Salah satu kendala yang biasanya muncul, masalah dukungan ganda dari satu KTP. Maksudnya, satu KTP diberikan untuk dua calon perseorangan. Jadi kayak semacam satu KTP mendukung dua calon perseorangan. KPU nantinya akan melakukan klarifikasi di pendukung pada tahapan verifikasi factual. Artinya, calon mana yang pastinya didukung oleh pemberi KTP. “Ketika yang didukung adalah calon yang satu, maka gugur sendiri calon yang satunya. Tapi ketika tidak merasa mendukung dua-duanya kita juga tetap mencoret atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” jelasnya.

Selain itu, KPU juga aka mengecek atau verifikasi administrasi. Misalnya mengecek kalau ada dukungan KTP dari mereka yang berstatus TNI, Polri, ASN, kepala desa atau perangkat desa atau lurah perangkat kelurahan, termasuk BUMN/BUMD. Mereka tidak boleh memberikan dukungan KTP. “Kalau seandainya ada ASN atau Kades yang sudah memberikan dukungan KTP tetap kita TMS-kan. Kalau sangsi di kami tidak ada. itu kembali ke aturan ASN. Cuma kita tetap TMSkan. Makanya kami ingatkan calon perseorangan untuk tidak mengambil dukungan KTP dari Kades dan peranngkat desa, ASN, BUMN/BUMD, terus TNI/Polri. Itu yang memang dikhawatirkan, karena akan sia-sia kerja tim calon,” tegas Ali mengingatkan.

Makanya didalam formulir nantinya juga mencantumkan pekerjaan dari setiap orang yang KTPnya dikumpulkan.

Hal ini sekaligus memudahkan bakal pasangan calon memverifikasi di internalnya, dan juga memudahkan a penyelenggara dalam proses verifikasi administrasi dan M. Ali faktual. (arn) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ind)

Usman Yusuf setiap proyek yang dikerjakan dapat diselesaikan hingga berakhirnya tahun anggaran. “Itu yang diharapkan, dan itu yang menjadi arahan langsung dari pimpinan daerah,” terangnya.

Pihaknya juga melakukan antisipasi jika nantinya terdapat proyek yang harus dilanjutkan pengerjaannya di tahun 2020 mendatang. Salah satunya akan meminta kepala OPD

atau PPK, melaporkan kondisi terakhir realisasi fisik proyek pada tanggal 20 Desember. “Kalau misalnya harus diluncurkan tahun 2020 tentu akan ada mekanisme proses di BPKAD untuk disesuaikan kembali di penjabaran APBD. Jadi kita sudah antisipasi,” tukasnya.

Saat ini, lanjutnya, sudah memasuki minggu pertama bulan Desember. Serapan anggaran seharusnya sudah di angka sekitar 80 sampai 88 persen. Bahkan serapan 90 persen adalah angka yang wajar harus dicapai. Tetapi ada sejumlah dinas yang pembiayaan proyeknya dari DAK masih menunggu pencairan DAK tahap ketiga. Apalagi saat ini juga ada pekerjaan fisik yang progresnya sudah mencapai 100 persen. Jika pencairannya terealisasi, maka diyakini minggu kedua Desember akan terjadi perubahan signifikan terhadap realisasi serapan anggaran. “Langkah yang akan kita lakukan, tentu berkoordinasi intens dengan OPD teknis.

Agar jangan sampai teledor dan abai terhadap realisasi ini.

Kami juga terus mendorong agar OPD dapat melakukan percepatan,” tandasnya.(ind)

KPU KSB Umumkan Penerimaan Syarat Dukungan Bacalon Perseorangan Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya mengumumkan jadwal penerimaan syarat dukungan bakal calon (bacalon) pasangan Perseorangan untuk Pilkada 2020 mendatang.

Berdasarkan suratnya, Nomor: 2157/Pt.02.2-Pu/5207/ KPU-Kab/XII/2019 tanggal 3 November. Kegiatan penerimaan syarat dukungan tersebut akan dibuka KPU KSB selama 5 hari pada, Rabu hingga Minggu tanggal 19 sampai 23 Februari 2020 mendatang.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra mengatakan, keputusan penentuan jadwal penerimaan syarat dukungan Bacalon jalur non partai itu diambil pihaknya mengukuti instruksi KPU Pusat.

Di mana KPU Pusat sempat meminta KPU di seluruh daerah melakukan penundaan pengumuman sampai ditetapkannya perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Perubahannya PKPU itu sudah ada, makanya kami pun segera membuat jadwal ulangnya,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (3/12).

Mengacu pada jadwal awal, yakni tanggal 25 November lalu. Terdapat jeda waktu cuk-

(Suara NTB/ist)

Denny Saputra up panjang dari jadwal baru yang ditetapkan KPU KSB saat ini. Denny mengakui, ada waktu sekitar 2 bulan bagi masyarakat yang akan maju mencalonkan lewat jalur perseorangan untuk mengumpulkan syarat dukungannya tersebut.

“Iya memang ada kesempatan cukup luang. Makanya bagi yang mau maju (perseorangan) mereka masih punya waktu mengumpulkan dukungan,” timpal Denny.

Pada Pilkada 2020 mendatang, KPU KSB menetapkan syarat dukungan minimal yang harus diserahkan bagi calon perseorangan sebanyak 8.945 dukungan. Dan jumlah dukungan tersebut harus tersebar di minimal 5 kecamatan dari total 8 kecamatan di KSB. (bug)

Puskesmas Sebotok Segera Beroperasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, segera terealisasi. Menyusul persoalan lahan yang sempat menghambat operasional dapat diselesaikan. Rencananya awal Januari 2020 mendatang, Puskesmas setempat sudah bisa dioperasionalkan.

“Kalau mulai operasional resmi, rencana kita 1 Januari 2020,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos, Selasa (3/12).

Diakuinya, persoalan lahan Puskesmas Sebotok sudah tuntas. Sekarang ini, pihaknya sedang melakukan konsultasi dengan BKPP terkait SK penempatan 12 tenaga kesehatan. Terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan sembilan staf lainnya. Sedangkan kepala Puskesmas nantinya, sementara akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) karena harus dilantik terlebih dahulu.

“Pada prinsipnya permasalahan tanah itu sudah tidak ada masalah, sudah tuntas. Tinggal sekarang kami sedang menyusun ketenagaannya. SK-nya sedang kami konsultasikan dengan BKD. SK dalam rangka penempatan 12 orang untuk mengawali itu (pelayanan). Dan untuk sementara nanti kepala Puskesmasnya bersifat Plt dulu, karena harus dilantik. Tetapi orangnya sudah siap,” ujarnya.

Terhadap sembilan petugas, terangnya, akan diprioritaskan tenaga sukarela yang sudah bertugas di wilayah sekitar. Nantinya mereka akan diberikan insentif untuk lebih giat dalam bekerja. Selain itu, mereka juga akan disiapkan rumah dinasnya yaknid di Pustu Sebotok.

(Suara NTB/ist)

Abdul Malik “Kami memberikan jaminan, dan kami akan jelaskan kenapa kami pilih orang daerah sana supaya tidak malas.

Kami siapkan rumah dinasnya.

Pustu Sebotok yang tadinya tempat pelayanan kesehatan akan kami jadikan rumah dinas, karena sudah ada Puskesmas di sampingnya,” jelasnya.

Sementara ini, pihaknya sudah menitipkan fasilitas Puskesmas di kantor desa dan pustu setempat. Rencananya pekan depan pihaknya akan berkunjung untuk melakukan musyawarah dengan warga terkait pemindahan sarana dan prasarana ke Puskesmas. Selain itu, ambulan juga akan dibawa termasuk empat sepeda motor sebagai kendaraan operasional. Sekaligus mengecek kondisi genset untuk menyambung listrik nantinya.

“Rencananya minggu depan saya akan ke sana. Saya akan bermusyawarah dengan masyarakat untuk memindahkan sarana ke Puskesmas. Dan minggu depan saya sudah droping orang untuk melihat kembali apakah genset listrik sudah siap. Karena di sana tidak ada listrik,” terangnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

KAMPUNG KB - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan Kepala BKKBN NTB, Lalu Makrifuddin saat mengunjungi Kampung KB Batu Nisung.

BKKBN Provinsi Puji Laju Pertumbuhan IPM Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makrifuddin, M.Si meyampaikan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa telah melakukan investasi yang sangat tepat. IPM Kabupaten Sumbawa laju pertumbuhannya jauh lebih cepat dari pada Provinsi NTB. Hal itu dikatakannnya, saat kegiatan Advokasi dan komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di dusun Batu Nisung desa Karang Dima Labuan Badas, Selasa (3/ 12). Disebutkannya, laju pertumbuhan IPM NTB 1,08 se-

dangkan Kabupaten Sumbawa laju pertumbuhan IPM nya 1,41 jauh diatas provinsi NTB. “Kalau ini terus dipertahankan Insya Allah IPM Sumbawa akan menyalip IPM Provinsi dan tentu kemudian IPM ini juga menyalip Kabupaten banyak diseluruh Indonesia. Ini menandakan berarti prestasi program pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa sudah sangat maju,” kata Makrifuddin.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang membuka kegiatan dimaksud, berharap kegiatan ini dapat memberikan spirit baru bagi masyarakat. Terutama di wilayah kampung KB

yang menjadi ikon program kependudukan. Kampung KB juga dapat dijadikan wadah dalam menggalakkan program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang secara optimal mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga.

Wabub berharap melalui forum advokasi dan KIE program KKBPK dapat menjadi ajang untuk saling memberi masukan dan dukungan dalam pengembangan program kependudukan dan KB. Demi peningkatan kualitas pelayanan dan perluasan jangkauan KB di Kabupaten Sumbawa. (arn)

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

Logistik Pilkades Serentak di Bima Mulai di Distribusikan Bima (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima mulai mendistribuksikan logistik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ke Desa-desa yang menggelar Pilkades serentak Tahun 2019.

“Distribusi logistik Pilkades sudah dilakukan sejak tiga hari yang lalu,” kata Kepala DPMD Kabupaten Bima, Tajuddin SH kepada Suara NTB, Selasa (3/12).

Tajuddin mengaku, logistik Pilkades yang disalurkan ke Desa-desa, berupa surat suara serta kebutuhan lainnya.

Dalam Pendistribusiannya DPMD melibatkan aparat Kepolisian. “Pendistribusian logistik tetap dikawal pihak kepolisian,” katanya.

Menurutnya, target selesai pendistribusian logistik dijadwalkan Rabu (3/12). Namun target itu, kata dia, tidak memungkinkan, karena ada kendala proses percetakan surat suara yang terlambat. “Kemarin surat suara terkendala pada percetakan, makanya pendistribusiannya sedikit di luar jadwal,” katanya.

Tajuddin memastikan pendistribusian logistik Pilkades akan selesai dalam minggu ini atau satu minggu sebelum pencoblosan. Termasuk di desa jauh dan terpecil yang melaksanakan Pilkades. “Target kita minggu ini semuanya sudah tuntas,” katanya.

Ia mengaku tahapan pencoblosan atau pemilihan akan digelar tanggal 16 Desember mendatang. Tercatat ada 82 Desa di Kabupaten Bima yang akan mengelar Pilkades serentak tahun 2019 “Kita berharap tahapan distribusi logistik hingga pencoblosan nanti tidak ada kendala,” harapnya.

Selain itu, Tajuddin juga berharap semua pihak ikut menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Karena Pilkades 2019 akan menjadi momentum bagi Kabupaten Bima yang akan menggelar Pilkada 2020 mendatang. “Lancar dan amannya Pilkades 2019 serentak akan menjadi gambaran sukses dan lancarnya Pilkada 2020 mendatang,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Lagi, Tujuh Warga di Bima Digigit Anjing

Bima (Suara NTB) Anjing liar kembali menyerang dan menggigit tujuh orang warga Desa Maria dan Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, pada Selasa (3/12) pagi.

Bahkan seorang korban diantaranya jari telunjuknya terputus.

Ketujuh orang itu, empat warga dari Desa Maria, yakni Dika Aulia (14 Tahun) digigit pada betis kaki kanan. Kemudian Enrik (13 Tahun) kena gigitan dibetis kaki kiri. M. Afan (9 Tahun) pada bokong serta, Aisah Selvilia (12 Tahun) digigit pada betis kaki kanan.

Sedangkan tiga orang warga Pesa, antara lain Jamaludin (50 Tahun), digigit pada betis kaki kiri dan jari telunjuk tangan kanannya terputus. Ibrahim Ahmad (60 tahun), digigit tangan kini, jidad, dan betis kaki kanan.

Dan Rahmawati (27 Tahun) digigit dibetis kaki kanan.

Kabid Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.AP, mengatakan saat ini ketujuh warga yang digigit anjing tersebut dirawat di Puksesmas Wawo.

“Luka-luka yang digigit juga sudah cuci. Kemudian diberikan anti septik dan Vaksin Anti Rabies (VAR),” katanya kepada Suara NTB. Menurutnya Rifai empat warga Maria yang digigit anjing merupakan anak dibawah umur. Saat itu mereka akan berangkat ke sekolah dan tiba-tiba ada seekor anjing langsung menyerang dan mengigit mereka.

“Sementara tiga korbannya warga Desa Pesa orang dewasa.

Saat ini mereka masih dirawat di Puskesmas Wawo,” katanya.

Menurutnya pihak Dikes hanya menangani korban (manusia) yang digigit. Sementara anjing yang menggigit akan ditangani oleh Dinas Peternakkan dan Kesehatan Hewan (Disnak dan Keswan). “Kita belum pastikan anjing yang menggigit ini positif rabies atau tidak, karena kami hanya tangani korbannya saja. Kita akan koordinasi dengan Keswan,” katanya.

Terpisah Kabid Keswan Disnak dan Keswan Kabuapten Bima, Drh, Joko Agus Guyanto, mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui apakah anjing yang menggigit tujuh warga Kecamatan Wawo itu kategori anjing rabies atau tidak. “Belum kami pastikan apakah anjing rabies atau tidak. Tapi yang jelas anjing ini adalah liar,” katanya.

Joko mengaku dalam sepekan ini ada sejumlah warga yang digigit anjing liar. Selain di tujuh warga Kecamatan Wawo lanjutnya, empat warga di Kecamatan Bolo juga digigit anjing liar. “Kejadian di Bolo terjadi akhir pekan kemarin. ada empat warga yang menjadi korban,” katanya.

Dalam mengendalikan hal itu, pihaknya akan melakukan vaksinasi dan eliminasi. Ia berharap warga yang memiliki anjing tidak menyembunyi-

(Suara NTB/ist)

BERSIHKAN LUKA - Petugas Puskesmas Wawo membersihkan luka korban yang digigit anjing dengan air di Puskesmas setempat, Selasa (3/12). kan anjing supaya bisa diketahui. Serta tetap mengikat anjingnya supaya tidak liar.

BPBD Tetap Distribusikan Air Bersih di Musim Hujan

(Suara NTB/uki)

LOGISTIK - Pegawai DPMD Kabupaten Bima tengah melipat logistik surat suara Pilkades sebelum didistribusikan ke Desa-desa yang akan mengelar Pilkades serentak 2019, di Kantor DPMD setempat, Selasa (2/12).

Mitan di Dompu Langka dan Mahal Dompu (Suara NTB) Pasca konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Elpiji 3 Kg direalisasikan pemerintah daerah awal tahun lalu, pasokan bahan bakar tersebut terus dikurangi. Untuk Dompu, dari jatah 3000 liter per hari kini maksimal disalurkan hanya 1000 liter. Itupun dalam jeda waktu seminggu sekali.

Kondisi ini lantas dikeluhkan masyarakat, baik oleh penerima manfaat bantuan Elpiji maupun mereka yang tidak kebagian jatah.

Salah seorang diantaranya yakni Dewi. Pengusaha roti asal Dorotangga itu mengeluhkan kelangkaan Mitan sebulan terakhir ini. “Semua kosong sekarang di pangkalan. Kalau datang harus berebutan baru bisa dapat,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Selasa (3/12).

Tak hanya dihadapkan kelangkaan bahan bakar subsidi pemerintah itu. Tetapi harga jualnya pun kini melambung tinggi. Di tingkat pangkalan, untuk 1 jerigen berisi 20 liter minyak dipatok seharga Rp200 ribu dari biasanya Rp100Rp120 ribu/jerigen. Sementara dari pengecer rata-rata di atas Rp20 ribu/botol air mineral besar.

Sebagai penerima bantuan Elpiji, lanjut dia, pihaknya bukan tak ingin memanfaatkan bantuan tersebut. Tetapi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tak bisa intens mengontrolnya akibat sibuk mengantar pesanan dan anak-anak ke sekolah. “Kalau ibu rumah tangga atau ada pembantu yang netap di rumah mungkin tepat pakai Elpiji ini,” jelasnya.

Penerima bantuan lain, Nurhasanah pun mengeluhkan persoalan serupa. Walaupun hanya memanfaatkannya untuk keperluan rumah tangga, ia enggan menggunakan bantuan cuma-cuma pemerintah tersebut dengan alasan khawatir akan terjadi ledakan dan sebagainya.

Ia memilih tetap bergantung pada minyak tanah yang dianggapnya tak beresiko besar. “Cuma karena sekarang sekarang sulit kita dapat ya terpaksa kembali lagi ke kayu bakar. Tabungnya dibiarkan begitu saja,” jelasnya.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar dikonfirmasi Suara NTB membenarkan terjadinya kelangkaan Mitan. Ini akibat pengurangan jatah yang salurkan Pertamina ke tiap-tiap pangkalan. Dari biasanya 3000 liter per hari kini paling tinggi hanya 1000 liter.

Kondisi itu menurutnya bukan saja merugikan penerima bantuan Elpiji yang takut lantaran tak pernah mendapat sosialisaai tentang penggunaan kompor gas. Tetapi juga mencekik warga miskin yang belum kebagian jatah Elpiji.

“Ndak bisa kita pungkiri masih ada warga miskin di desadesa itu belum kebagian jatah bantuan ini. Makanya makin sulit mereka dengan langkanya Mitan ini,” ujarnya.

Atas persoalan ini Disperindag tak bisa mengintervensi Pertamina untuk kembali menambah volume Mitan. Mau tidak mau harus tetap dikurangi hingga akhirnya nanti muncul Mitan non subsidi.

Terhadap penerima bantuan Elpiji yang masih bergantung pada Mitan, tambah Iskandar, akan coba diupayakan untuk meminta intansi terkait melakukan sosialisasi terkait penggunaannya di lapangan. Sehingga kehadiran bantuan ini bisa betul-betul sesuai harapan pemerintah daerah. “Menambah minyak tanah ndak mungkin karena kita sudah konverai ke gas. Malah ini akan dihabiskan sampai muncul non subsidi nanti dengan harga mahal,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

Dompu (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, memastikan kemarau panjang tahun ini sudah berakhir. Ditandai intensitas hujan cukup tinggi sepekan terakhir.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak lantas menghentikan upayanya untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Dompu, Marwan kepada Suara NTB, Selasa (3/12) kemarin menjelaskan, pendistribusian air bersih diawal musim hujan ini masih dilakukan karena kondisinya yang keruh dan berlumpur. Terlebih minim bisa menjadi persediaan air bawah tanah bagi sumur-sumur warga.

“Walaupun musim hujan kita tetap distribusikan air. Kenapa? karena memang airnya keruh dan berlumpur. Malah lebih gawat dia.

Anggap saja hujan satu minggu berturut-turut belum tentu ada air, paling air tanah yang turun,” ungkapnya.

Saat musim hujan seperti sekarang ini, lanjut dia, ribuan warga terdampak kekeringan biasanya mengandalkan mata air bawah tanah dari sumur-sumur mereka. Tetapi yang terjadi saat ini, untuk sumur dalam saja sudah sangat sulit memperoleh air.

Apalagi sumur dengan k e n dalaman puluhan

meter.

Contoh kecil di Daerah Aliran Sungai (DAS) Laju misalnya, ketika hujan lebat beberapa waktu lalu langsung terjadi banjir. Namun selang beberapa hari kemudian sudah tidak ada lagi air yang mengalir.

“Apalagi air yang dibawah tanah.

Makanya kita antisipasi kemarin dengan menyediakan air di Lagara untuk didistribusikan,” ujarnya.

Ditegaskan Marwan, wilayah yang masih terdampak krisis air bersih diawal musim hujan ini belum berubah. Rata-rata masih mengajukan permohonan untuk pendistribusian. Hari ini (kemarin) permintaan datang dari aparatur Desa Lepadi dan Lune.

Kondisi tersebut diperkirakan baru akan normal kembali, dalam artian sumur-sumur warga sudah terisi air ketika intensitas hujan rutin hingga pertengahan Desember.

Itupun tidak akan serta merta langsung menghentikan tugasnya untuk mendistribusikan air bersih. Sebab sewaktu-waktu nanti terjadi luapan yang membutuhkan bantuan air dari pihaknya.

“Jadi ndak ada istilah berhenti kita distribusikan air ini walaupun di musim hujan.

Misalnya ada bajir belum tentu mereka manfaatkan air mineral saja, otomatis kita sediakan tandon untuk pendistribusian. Apakah dipakai mencuci dan sebagainya,” pungkas dia. (jun) Marwan (Suara NTB/jun)

Pemda Dompu Fokus Amankan Aset Tanah dan Bangunan Dompu (Suara NTB) Aset dan bangunan milik pemerintah daerah Kabupaten Dompu banyak yang belum disertifikat hak milik. Tidak heran banyak aset tanah Pemda kembali jatuh ke tangan warga saat digugat di pengadilan akibat tidak dikuatkan dengan bukti penguasaan tanah. Untuk menguatkan penguasaan tanah dan bangunan, Pemda Dompu kini mulai fokus mendokumentasikan bukti kepemilikan tanah dan bangunan.

Bahkan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama Kepala BPN Kabupaten Dompu telah menandatangani MoU yang dimediasi KPK RI untuk sertifikasi tanah dan bangunan milik pemerintah daerah (Pemda) yang belum disertifikat hak milik.

“Untuk sertifikasi tanah milik pemda ini kita anggarkan di APBD perubahan 2019 kemarin. Sertifikatnya secara bertahap. Sekarang kita fokus untuk lahan pembangunan pelabuhan Kilo dan tanah di kompleks pasar bawah Dompu,” kata Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, A. Halik, BA

kepada Suara NTB, Selasa (3/12).

Pihaknya juga memprioritaskan sertifikat lahan ini untuk tanah swapraja yang selama ini dikuasai para kepala Desa, dan tanah – tanah yang rawan dikonflikkan. “Karena anggarannya terbatas, jadi kita sertifikat secara bertahap. Biaya sertifikat ini besar karena kita lakukan secara mandiri,” terangnya.

Diakui A. Halik, ada 503 persil lahan milik Pemda Dompu yang dikuasai termasuk yang sudah ada bangunan dan fasilitas publik belum disertifikat.

Hal ini berdasarkan data BPKAD Kabupaten Dompu dan direkomendasikan KPK RI untuk segera diperjelas statusnya.

A. Halik juga tengah mengumpulkan data dan dokumen dari SKPD hingga Desa terkait kepemilikan aset tanah untuk diajukan sertifikatnya. Beberapa Desa sudah menyampaikan surat dan dokumen tanah miliknya untuk disertifikatkan.

“Seperti surat tanah untuk kantor Desa. Walaupun tanah tersebut milik Desa, tetap harus atas nama milik pemerintah daerah,” katA. Halik. (ula)

“Kendala kami di lapangan selama ini. Kami sulit untuk memberikan vaksinasi dan

eliminasi karena warga menyembunyikan anjing-anjing mereka,” pungkasnya. (uki)

Angka Kemiskinan di Dompu 12,40 Persen Dompu (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di wilayah ini pada 2018 lalu 12,40 persen. Persentase itu menurun jika dibanding tahun sebelumnya, yakni 13,43 persen. Kendati ditemukan kemajuan namun capaian tersebut masih terbilang rendah.

“Capaiannya hanya 0 sekian persen saja. Untuk 2019 ini masih belum dirilis,” ungkap Kepala BPS Dompu, Ir. Peter Willem kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/12).

Ia menjelaskan, dalam menetapkan angka kemiskinan itu pihaknya mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menguji sampel tertentu. Sehingga sulit untuk menunjukan siapa dan di mana titik-titik warga miskin tersebut.

Teknisnya dengan mengujungi langsung setiap sampel rumah tangga untuk mengetahui berapa pengeluaran mereka bagi keperluan makanan maupun non makanannya.

Atas capaian 12,40 persen di 2018 tersebut, lanjut Peter Willem, Dompu berhasil menempati urutan ketiga setelah Kota Mataram dan Bima dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. “Itu untuk ukuran Kabupaten/Kota, artinya cukup bagus karena yang lain masih 15 bahkan sampai 18 persen,” ujarnya.

Disinggung sektor yang berkontribusi besar terhadap penurunan ang-

(Suara NTB/jun)

Peter Willem ka kemiskinan di wilayah ini. Ia menegaskan, secara umum semuanya ikut membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Namun yang cukup signifikan yakni dari sektor pertanian.

Sementara untuk angka pengangguran masih terbilang rendah dengan persentase 3 persen. “Dari 5 persen itu turun terus artinya baguslah.

Cuma ndak tahu akhir ini seperti apa nanti,” pungkasnya. (jun)

Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2020 Bima (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima akan menyusun Indeks Kerawanan dalam Pilkada (IKP) tahun 2020 mendatang yang dilihat dari beberapa kategori.

“Dalam menyusun IKP 2020, kita petakan ada tiga kategori persoalan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH, kepada Suara NTB, (3/12).

Tiga kategori tersebut lanjutnya, antara lain tahapan pemutakhiran data Pilkada. Kemudian proses pelaksanaan tahapan masa kampanye serta tahapan pencalonan peserta Pilkada. “Dari beberapa tahapan ini akan dikaji IKP-nya seperti apa,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ebit ini mengaku, kalau diukur pada Pileg dan Pilpres Tahun 2019 kemarin. Potensi kerawanan yang paling tinggi, yakni tahapan masa kampanye dan pungut hitung. “Potensi yang paling rawan ada dua kategori. Yakni tahapan kampanye dan pungut hitung,” katanya.

Ia menjelaskan tahapan kampanye ada dinamika yang bermunculan. Mulai dari pertemuan terbatas hingga tatap muka. Sementara tahapan pungut hitung adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT. “Saya kira pengalaman Pileg dan Pilpres kemarin akan menjadi acuan kita dalam memetakan IKP 2020,” katanya.

Menurutnya pemetaan IKP, tidak langsung ditetapkan begitu saja. Ba-

waslu setempat juga akan berkoordinasi dengan semua unsur. Termasuk awak media massa dan TNI/Polri, untuk meminta pandangan terkait penetapan IKP. “Yang jelas akan kita petakan dan susun bersama. Kebetulan 7 Desember nanti saya sendiri akan menghadiri penyusunan IKP yang digelar di Bawaslu RI,” pungkasnya. (uki)

Abdullah (Suara NTB/uki)

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Demokrat - PAN Sepakat Berkoalisi di KLU dan KSB (Suara NTB/ist_Penrem)

ILLEGAL LOGGING - Tim gabungan saat menggerebek aktivitas illegal logging.

Kodim 1607/Sumbawa dan KPH Batu Lanteh Gerebek Pembalakan Liar Sumbawa (Suara NTB) Kodim 1607/Sumbawa bersama Balai KPH Batu Lanteh menggerebek pembalakan liar Sabtu (30/11) malam lalu.

Barang bukti kayu Jati disita. Penggerebekan dan patroli berlangsung hingga Minggu siang (1/12) di hutan jati Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu.

Operasi dipimpin Kasi Pengamanan KPH Suparman, S.Hut membuahkan hasil. Dinista barang bukti berupa kayu 2 meter sebanyak 54 batang dan 1 unit chainsaw di dua lokasi berbeda.

Sementara terduga pelaku melarikan diri. Puluhan batang kayu dan alat potong itu kemudian disita. Barang bukti kayu dipikul dari lokasi oleh tim gabungan menuju mobil angkutan dan diamankan di Kantor KPH Batu Lanteh Sumbawa.

Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., memberikan apresiasi atas keberhasilan pihaknya bersama KPH Batu Lanteh mengamankan puluhan batang kayu yang diduga hasil illegal logging. Menurutnya, pihaknya akan terus memberikan dukungan dan support kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas kehutanan, khususnya mengamankan kawasan hutan dengan mengirimkan personel melaksanakan patroli bersama dengan KPH. “Kondisi hutan kita saat ini memperihatinkan, penebangan pohon secara liar akan memberikan dampak negatif bagi kita semua terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan,” ungkap Dandim. Selain itu, Dandim juga berharap instansi terkait agar tegas terhadap pelaku illegal logging dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga memberikan efek jera bagi pelaku maupun oknum yang berpotensi untuk melakukan illegal logging. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) – Arah dukungan sejumlah partai politik menjelang Pilkada serentak 2020 sudah mulai makin mengerucut. Hal itu ditandai dengan dibangunnya sejumlah komitmen dan kesepakatan antar partai politik untuk berkoalisi di sejumlah daerah dengan mengusung pasangan calon yang sudah disepakati.

Selasa (3/12) kemarin, kepastian untuk berkoalisi sudah terjalin antara Partai Demokrat dengan PAN. Untuk sementara ini kedua partai sudah mencapai titik temu akan berkoalisi di dua daerah yang akan melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan bahwa kedua partai telah terjalin komitmen untuk berkoalisi di KLU dan KSB. Komitmen koalisi kedua partai tersebut tercapai setelah Mahalli bertemu dengan Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar, di suatu tempat, Selasa (3/12).

“Kita sudah membangun kesepakatan berkoalisi di Pilkada 2020. Ada dua daerah yang sudah oke, yakni KLU dan KSB juga oke,” ujar Mahalli.

Kesepakatan koalisi kedua partai di KLU untuk mengusung bakal calon Bupati Petahana, yakni H. Najmul Akhyar yang juga merupakan ketua DPC Partai Demokrat KLU. Dengan koalisi kedua partai, maka persyaratan jumlah minimal kursi di DPRD untuk dapat mengusung pasangan calon sudah terpenuhi.

“Untuk KLU kami sepakat menjadi mengusung Pak Najmul Akhyar ketua DPC Demokrat KLU menjadi calon bupati. Dengan koalisi Demokrat dan PAN sudah cukup kursinya, Demokrat empat, PAN tiga, dana kebutuhannya kan hanya lima kursi. Tapi walaupun demikian, andaikan ada teman partai lain yang mau ikut bergabung, kami sangat welcome,” terang Mahalli.

Ketika ditanya terkait calon Wakil Najmul, Mahalli menjelaskan bahwa koalisi PAN

dengan Demokrat mendukung Najmul tidak dengan wakilnya. Calon wakil diserahkan kepada Najmul untuk memilih yang dinilai tepat dan cocok untuk berpasangan. Partai koalisi hanya memberikan kriteria figur yang harus diangkat menjadi wakil oleh Najmul.

“Soal wakilnya masih dicari, tidak harus dari PAN. Kita Demokrat dan PAN menyerahkan kepada Pak Najmul.

Saya sendiri hanya memberikan krteria orangnya, seperti A, B, dan C. Karena saya tidak ingin Najmul gagal, maka saya sering turun KLU dan saya kasi masukan agar cari pasangan yang bisa menambah suara,” katanya.

Sedang di KSB sendiri figur yang akan diusung oleh koalisi Demokrat dan PAN tersebut adalah pasangan Nur Yasin dengan Mustakim Patawari.

“Walaupun lawan petahana,

Buka Pendaftaran Calon Pilwalkot Mataram, Hanura Selektif Berikan Dukungan

Kasus Dermaga Gili Air, Lima Tersangka Tidak Ditahan Mataram (Suara NTB) Lima tersangka kasus proyek Dermaga Gili Air masih melenggang bebas. Masing-masing sudah diperiksa sebagai tersangka. Namun, tidak ada satu pun dari mereka yang ditahan. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengatakan, penyidik punya pertimbangan subjektif sehingga para tersangka tidak ditahan.

“Kooperatif semua,” ujarnya, dikonfirmasi kemarin.

Para tersangka itu masing-masing sudah diperiksa sebagai tersangka. Mereka antara lain, mantan Kabid pada Dishublutkan KLU berinisial AA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); konsultan pengawas berinisial LH dan SW; serta rekanan pelaksana proyek berinisial ES dan SU. “Konsultan pengawas (LH dan SW) sudah diperiksa. Berkasnya yang sudah maju ke jaksa tiga orang (tersangka AA, ES, dan SU),” beber Syarif.

Penyidik sedang menyelesaikan penyusunan berkas perkara LH dan SW. Sementara berkas perkara tiga tersangka sisanya, dikembalikan lagi oleh jaksa. Lantaran belum lengkap. Jaksa memberi petunjuk mengenai bukti-bukti kerugian negara. Kerugian negara masih secara global tidak dirinci. “Jadi nanti kita tambahkan keterangan ahlinya,” ucapnya.

Untuk memenuhi berkas itu, tim penyidik, kata Syarif, memanggil ahli auditor independen rekomendasi KPK. Pemeriksaan ahli itu untuk menguatkan metode penghitungan kerugian negara. Dalam kasus itu, para tersangka dikenai Pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)

(Suara NTB/ist)

SALAM KOMANDO - TGH. Mahalli Fikri dan Muazzim Akbar salam komando setelah mencapai kesepakatan berkoalisi di KLU dan KSB karena yang maju adalah kad- ini yang sudah tercapai kesepaer, kita akan berusaha sekuat katan yakni koalisi di KLU dan KSB. “Ya sudah sepakat untuk mungkin,” kata Mahalli.

Sementara itu, Ketua DPW berkoalisi, ini makanya kita PAN NTB, Muazzim Akbar bertemu membicarakan itu dan juga membenarkan bahwa ked- Alhamdulillah kedua partai puua partai telah menjalin kesep- nya komitmen yang sama,” kata akatan berkoalisi. Sementara Muazzim. (ndi)

(Suara NTB/why)

GANJA - Kepala BNNP NTB Gde Sugianyar Dwi Putra menunjukkan barang bukti ganja seberat 13,2 Kg yang disita dari tiga tersangka jaringan narkoba Jakarta-Surabaya-Mataram.

Stok Ganja untuk Suplai Kawasan Wisata Mataram (Suara NTB) – Tiga orang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus penyelundupan ganja 13,2 Kg. Penyidik masih mengembangkan kasus tersebut. Baik pemesan dan pengirim ganja.

BNN Provinsi NTB berkoordinasi dengan BNN RI. Ganja yang didatangkan dari Surabaya itu rencananya akan dipasarkan ke kawasan wisata.

Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra menerangkan, berdasarkan pengakuan tersangka kurir berinisial MI, dan pemeriksaan tersangka penerima, Z bahwa ganja itu akan dipasarkan untuk stok liburan akhir tahun nanti. Tersangka Z memesan ganja itu untuk meneguk keuntungan kala tingginya permintaan di kawasan wisata. Tersangka Z diduga akan menjual ke wisatawan.

“Senggigi, Gili Trawangan, dan beberapa kawasan wisata lainnya. Ganja juga menjadi favorit untuk digunakan para wisatawan. Apalagi, di beberapa negara ganja diperbolehkan beredar,” bebernya, dikonfirmasi via telepon, Se-

lasa (3/12) kemarin. Kasus itu terungkap dalam operasi penangkapan di Bertais, Kota Mataram akhir pekan lalu.

Tersangka MI asal Johar Baru, Jakarta Pusat mendapat upah Rp3 juta sebagai ongkos operasional perjalanan pengantaran ganja tersebut.

Diduga MI akanmendapat bayaran tambahan jika barang selamat sampai ke penerima.

Namun, MI sudah lebih dulu terciduk Minggu (1/12) lalu. MI ditangkap bersama Z dan I yang saat itu sedang mengambil barang. tersangka Z, kata Sugianyar, punya rekam jejak sebagai pelaku narkoba di wilayah Mataram. Terlebih lagi, Z punya kakak kandung yang kini sedang di dalam penjara, yakni HP. HP dipenjara 15 tahun karena terbukti menjadi bandar ganja dengan barang bukti 20,7 gram.

“Z diduga terlibat. Dia diduga meneruskan bisnis kakaknya karena kakaknya kan sekarang lagi dipenjara,” terangnya.

Penyidik sampai saat ini belum punya cukup bukti untuk menyeret HP dalam kasus tersebut. dalam hal keterkaitannya sebagai pengendali bisnis terse-

but memanfaatkan adiknya.

“Penyidik masih bekerja,” kata Sugianyar. Untuk barang bukti, kata dia, setelah ditimbang di Dinas Perdagangan berat bersihnya 13,2 Kg. Sebelumnya disebutkan ganja yang dibawa MI untuk Z itu beratnya 15 Kg. para tersangka itu mendapat tambahan sangkaan pasal, selain pasal 112 dan 114 UU RI No 35/ 2009 tentang Narkotika, yakni pasal 127. Hal itu karena dari hasil tes urine, ketiga tersangka positif menggunakan narkoba. Mereka mengkonsumsi sabu.

“Urinenya mengandung metamfetamin,” ucap Sugianyar. (why)

Mataram (Suara NTB) – DPC Partai Hanura Kota Mataram mulai membuka pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Pendaftaran dibuka selama 20 hari yakni mulai tanggal 1 Desember kemarin sampai dengan 20 Desember mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Ketua tim Pilkada DPC Hanura Kota Mataram, Ahmad Ispan, Selasa (3/12). Menurutnya berdasarkan instruksi dari DPP Hanura bahwa pembukaan pendaftaran dilakukan selama satu bulan dan akan berakhir tanggal 31 Desember mendatang. Namun DPC Hanura Mataram hanya mengambil waktu selama 20 hari saja.

“Kami batasi waktu pendaftaranya sampai 20 hari saja, karena kami ingin lihat keseriusan para bakal calon ini. Tentang syarat pendaftaran hampir relatif sama dengan partai lain, CV, kemudian apa visi dan misi, dan bagaimana partai dan calon berkomitmen,” ujar Ispan Kepada Suara NTB. Tempat pendaftaran bakal calon Walikota Mataram di Hanura dilakukan di kantor DPD Hanura Provinsi NTB. Hal itu dilakukan supaya lebih memudahkan pada kandidat bakal calon melakukan

Komunikasi dengan calon, kata Ispan. ”Soal koalisi, tentu saya rasa semua parpol juga sudah terpikir, karena kami juga menyadari bahwa dengan segala keterbatasan, kami hanya punya satu kursi di DPRD. Maka karena itu Hanura harus berkoalisi, minimal 8 kursi satu kandidat, dan sebelum kami buka pendaftaran, sudah ada komunikasi soal koalisi itu,” ungkapnya.

Setelah pendaftaran ditutup, adapun proses selanjutnya dalam penentuan arah dukungan. Hanura akan melakukan penilaian terhadap visi dan misi kandidat. Selain itu yang tidak kalah penting juga yakni popularitas dan elektabilitas figur menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan arah dukungan. Sebab bagaimanapun Hanura ingin mengusung figur yang punya kans untuk memenangkan Pilkada.

“Meskipun Hanura hanya punya satu kursi, tapi kami tidak sembarangan berikan dukungan, walaupun kecil tapi jangan dianggap remeh. Kami bukan parpol yang hanya menjual kuatitas tapi kualitas, karena kami juga punya kewajiban untuk menjaga marwah partai ini,” tegasnya.

Ditegaskan Ispan, bahwa dalam proses penjaringan bakal calon tersebut, pihaknya menegaskan bahwa Hanura tidak menentukan mahar politik dalam penentuan arah dukungan. Hanura hanya membutuhkan komitmen bakal calon yang akan diusung untuk juga membesar Hanura setelah berhasil memenangkan Pilkada.

“Soal mahar politik, tidak kami bahas itu, yang akan kami bangun itu komitmen dengan kandidat, besarkan Hanura, dan ndak ada mahar. Kami hanya akan kirim nama yang punya potensi menang,” pungkasnya. (ndi/*) Ahmad Ispan

(Suara NTB/ndi)

Diusung Koalisi Tiga Partai (Suara NTB/penrem)

AIR BERSIH - Distribusi air bersih di Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

Kodim Sumbawa, PUPR dan Pengadaian Bantu Atasi Krisis Air Warga

Sumbawa (Suara NTB) Krisis air bersih masih dirasakan, khususnya di sebagian wilayah Sumbawa. Salah satunya di Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Kodim 1607/Sumbawa bersama Pegadaian dan PUPR Sumbawa mendistribusikan air bersih untuk warga Desa Semamung. Tim mengirim lima mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter.

Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., memberikan apresiasi atas sinergitas dan kerjasama instansi terkait dalam membantu warga yang sedang kesulitan air bersih itu. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan selain dalam rangka Juang TNI AD ke 74 tahun 2019, juga meringankan beban warga untuk memenuhi kebutuhan air mengingat musim hujan saat ini belum merata ke seluruh daerah.

“Alhamdulillah hari ini Danramil 1607-08/Moyo Hulu bersama para Babinsa membantu mendistribusikan air bersih kepada warga Desa Semamung, dan itu akan terus dilakukan hingga musim hujan tiba,” ungkap Dandim. Pria kelahiran Jawa Timur tersebut berharap sinergitas yang diwujudkan dengan kekompakan dan kebersamaan bersama warga.

Sebab dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Selain itu, akan berusaha membantu setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat dengan upaya maksimal yang dapat dilakukan. (ars/*)

Nur Yasin - Patawari Jadi Penantang Petahana di KSB Mataram (Suara NTB) – Pasangan Nur Yasin dan Mustakim Patawari resmi akan menjadi penantang bakal calon petahana di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2020. Keduanya dipastikan bakal tampil sebagai kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, setelah tercapai kesepakatan koalisi sejumlah partai politik yang akan menjadi partai pengusungnya.

Pasangan Nur Yasin Mustakim Patawari rencananya akan diusung oleh tiga partai koalisi. Yakni Partai Demokrat, PAN dan PKB. Dengan koalisi ketiga partai tersebut, duet Nur Yasin dan Mustakim sudah dapat diusung sebagai pasangan calon kepala daerah ke KPU, karena jumlah total kursi ketiga partai itu sudah melampaui syarat minimal jumlah kursi parpol untuk mengusung pasangan calon.

“Partai yang akan men-

gusung kami, yang sudah pasti, Demokrat, PAN, dan hari ini PKB. Di KSB kita hanya butuh lima kursi jadi syarat mengusung pasangan calon. Tapi dengan tiga partai ini kita sudah penuhi syarat, Demokrat dua kursi, PAN dua kursi dan PKB dua kursi,” ujar, bakal calon Bupati, Nur Yasin saat dikonfirmasi usai mendaftar di DPW PKB, Selasa (3/12) kemarin.

Nur Yasin diketahui merupakan mantan ketua Komite pembentukan daerah pemekaran KSB itu pernah bertarung pada Pilkada KSB tahun 2015 lalu. Ia hanya kalah dengan calon petahana sekarang ini dengan selisih suara yang amat tipis yakni sekitar 2.000 suara lebih. Kini ia kembali maju dengan persiapan yang jauh lebih matang.

“Kita ingin bermanfaat lebih luas untuk umat, semakin besar ruang kita bergerak, maka semakin besar pengabdian kita. Dulu di Pilkada 2015 saya hanya kalah 2000

suara dan sekarang kami telah persiapkan dengan matang, kita sudah buat petanya di mana kelemahan kita, dan kekuatan kita,” tegasnya.

Sementara itu, calon Wakil Bupati, Mustakim Patawari menambah bahwa terbangunnya duet pasangan Nur Yasin dan Mustakim Patawari, akan menghadirkan kepemimpinan baru. Ditegaskannya mereka hadir menawarkan diri kepada masyarakat bukan dengan tangan kosong, namun berbekal pengalaman duduk sebagai anggota DPRD, keduanya memiliki catatan terkait dengan gerak pembangunan selama ini di KSB yang masih perlu banyak perbaikan.

“Visi dan misi kami pasti ada yang baru yang jauh lebih komplet. ‘’Kita punya second opinion terkait dengan pembangunan di KSB. Tapi itu tidak perlulah kami ungkapkan dulu, nanti pada waktunya. Yang jelas, koalisi dan pasangan ini akan menghadirkan pemimpin

(Suara NTB/ndi)

PENDAFTARAN - Kandidat pasangan kepala daerah KSB, Nur Yasin dan Mustakim Patawari saat menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua Desk Pilkada DPW PKB NTB, Makmun, Selasa (3/12). baru,” kata Mustakim.

Pada kesempatan itu, Mustakim juga membantah isu yang diarahkan terhadap dirinya bersama Nur Yasin yang menyebutkan kehadiran duet Nur Yasin dan Mustakim Patawari hanyalah menjadi calon boneka yang sangaja dipasangkan oleh calon petahana.

“Perang urat saraf di Pilkada KSB itu sudah mulai, tetapi kita tetap sikapi dengan baik. Tapi logikanya masa sekelas Nur Yasin dan Mustakim, yang merupakan orang terdidik dan punya integritas dari sisi intelektual kok maumaunya kita dijadikan boneka, apa ya,” katanya. (ndi)

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

”Merger” atau Jual Saham ASOSIASI Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB mendorong perusahaan – perusahaan pengirim pekerja migran (TKI) melakukan penggabungan (merger) untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pilihan lainnya adalah menjual saham.

Permen yang pada November 2019 ini dirilis, mengatur tentang PPKIS untuk perpanjangan izin, harus (Suara NTB/bul) memenuhi persyaratan. DiH. Muhammadun antaranya, memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 miliar. Kemudian menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito minimal Rp1,5 miliar.

Ketua Apjati Provinsi NTB, H. Muhammadun ditemui di Mataram, Selasa (3/12) kemarin menerangkan, aturan pemerintah terbaru ini memang berat. Meksipun pemerintah sebelumnya telah dimintai pandangannya oleh Apjati bila kebijakan ini diberlakukan. Karena kebijakan ini telah diketok dan diberlakukan oleh pemerintah, menurutnya tidak ada pilihan bagi PPTKIS untuk melaksanakannya.

“Memang sangat berat, bagi kawan-kawan yang mau melanjutkan perusahannya. Sangat berat. Terpukul. Tetapi bagaimanapun, ini adalah undang-undang, kita harus ikuti. Karena kita di negara hukum,” katanya kepada Suara NTB. Pada 1 Januari 2020 mendatang, dana tambahan modal sebesar Rp1 miliar, bagi perusahaan yang telah menempatkan dana sebesar Rp500 juta, harus terpenuhi. Deposito dapat dilakukan kepada bank pemerintah, dimanapun. Sebelumnya deposito hanya boleh kepada salah satu bank milik pemerintah, yakni BNI. Sebelum kebijakan baru pemerintah ini diterapkan, kata H. Muhammadun, bersama seluruh jajaran anggota Apjati, pembahasanpembahasan dilakukan untuk mencari jalan keluar. Tetapi mentoknya PPTKIS diberikan kebijakan oleh perbankan untuk meminjam dana sebesar Rp1 miliar tambahan deposito. Dengan jaminan langsung dari perusahaan (PPTKIS). “Uang akan diberikan pinjaman.

Masuk ke rekening, dan didepositokan langsung,” ujarnya.

Solusi inipun menurutnya masih sangat berat. Apalagi bunga bank yang harus dibayarkan setiap bulan tidak kecil. Bagi PPTKIS yang tidak mampu memenuhi amanat Permenaker terbaru ini, disarankan kepada anggota Apjati untuk merger.

Menggabungkan dua atau lebih PPTKIS menjadi satu, untuk memenuhi modal disetor,” imbuhnya.

Bagi perusahaan yang tidak siap, konsekuensinya perpanjangan izin tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Selain merger, lanjut H. Muhammadun, pemilik saham bisa menjual saham perusahaan kepada pihak yang bersedia. Di NTB saat ini ada 7 PPTKIS yang menjadi anggota Apjati. Ketujuh perusahaan ini sementara dilihat masih memungkinkan memenuhi modal disetor sebagai jaminan. Pemberlakukan Permenaker terbaru ini, lanjut H. Muhammadun akan memberikan dampak secara bisnis. Dengan bertambahnya modal jaminan secara otomatis keuntungan akan tergerus ke pemenuhan modal. Lebih kepada beban bagi PPTKIS. “Untuk menaikkan biaya pengiriman TKI, tentu tidak mungkin.

Karena patokannya sudah jelas dan pemerintah cukup tegas terhadap pemberlakunya,” demikian H. Muhammadun. (bul)

YBM PLN Salurkan Beasiswa untuk Santri Kurang Mampu di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Sumbawa kembali menyalurkan zakat yang dikumpulkan oleh pegawai PLN Jumat (22/11) lalu. Melalui agenda rutin Jumat Peduli Dhu’afa, bantuan berupa beasiswa diserahkan kepada santri tahfidz Ar-Rahman Qurnic Learning (AQL) Sumbawa, Seketeng Kabupaten Sumbawa Besar.

Pada kesempatan tersebut, YBM PLN UP3 Sumbawa memberikan beasiswa kepada beberapa santri di Pondok Pesantren AQL Sumbawa, untuk selanjutnya digunakan sebagai biaya melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an (Khotidjah School) Jakarta dan Pesantren Taruna Quran (Pena-Qu) Bogor. Ust Khairuman, pengajar di Pondok Pesantren AQL Sumbawa juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada YBM PLN UP3 Sumbawa.

“Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Yayasan Baitul Maal PLN. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk PLN, maupun untuk anak-anak yang akan melanjutkan tahfiz,” ungkapnya. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua YBM PLN UP3 Sumbawa, H. Musawan, sekaligus mewakili manajemen PLN UP3 Sumbawa. Dengan harapan, bantuan yang telah diberikan dapat menjadi penyemangat bagi para santri untuk belajar lebih giat lagi.

“YBM PLN adalah pengelola zakat, infaq dan shodaqoh pegawai PLN se-Indonesia. Kami mohon doa juga dari seluruh santri dan juga masyarakat Sumbawa, agar rekan rekan PLN selalu diberikan keberkahan untuk terus menjaga sistem kelistrikan Sumbawa,” jelas Musawan. Sasaran penerima beasiswa adalah santri yang rata-rata telah menghafal 2 juz dan berasal dari keluarga kurang mampu. Santri yang terpilih untuk memperoleh beasiswa tersebut berasal dari berbagai kecamatan di pinggiran Sumbawa seperti Batu Lanteh, Moyo Hulu dan Plampang. (bul)

(Suara NTB/ist)

BEASISWA - Penyaluran bantuan beasiswa bagi santri dari kelurga kurang mampu di Sumbawa.

EKONOMI LIPUTAN DAN KHUSUS BISNIS

Halaman 9

Potensi Laut NTB Belum Dikelola dengan Baik Mataram (Suara NTB) – Potensi perikanan dan kelautan di NTB yang cukup besar, baik di bidang penangkapan ikan, budidaya maupun jasa kelautan, namun belum dikelola secara maksimal. Hal tersbut disayangkan mengingat besarnya sumber daya hasil laut yang bisa dikelola dan diberikan nilai tambah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, menerangkan dari dua wilayah pengembangan penangkapan ikan di NTB, potensi yang dicapai setiap tahunnya mencapai 1,9 juta ton. Jumlah tersebut diakui masih 25% dari potensi keseluruhan yang bisa dihasilkan NTB. “Itu masih bisa kita optimalkan,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (3/11) di Mataram. Beberapa hal yang menjadi masalah diakui adalah kapasitas 90 persen nelayan NTB yang masih melakukan penangkapan ikan dengan kapal-kapal kecil, sehingga tidak dapat menjangkau wilayah laut yang lebih jauh.

Untuk itu, hasil laut NTB saat ini sangat bergantung pada proses budidaya. Diter-

angkan Hamdi saat ini ada 72 ribu hektare lahan di NTB yang diperuntukan untuk budidaya rumput laut, mutiara, dan berbagai jenis ikan. “Tambak ada 27.000 hektare tersebar di beberapa provinsi terutama di Sumbawa, Sumbawa Barat dan Dompu. Ikan air tawar kita punya potensi yang dominan di Lombok barat, Lombok Timur, Lombok tengah 22.000 hektar. Garam sekitar 9.000 hektar. Semuanya ini belum terkelola secara maksimal,” ujarnya.

Dengan pola pemanfaatan seperti itu, produk domestik regional bruto (PDRB) perikanan NTB disebut hanya mencapai 4,7 persen dari total PDRB NTB. Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri disebut telah menyusun bebera-

pa strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan perikanan berkelanjutan, di mana diterangkan Hamdi beberapa jenis ikan di NTB memang over eksploitasi karena nelayan hanya fokus pada penangkapan beberapa jenis ikan saja. Untuk itu, pihaknya telah menyusun rencana tata ruang laut sebagai kawasan konservasi perarian seluas 341.000 hektare yang tersebar di perairan NTB. Selain itu, masyarakat sekitar kawasan juga akan diberi penguatan sebagai pengawas kawasan konservasi laut serta peningkatan ekonomi melalui industrialisasi hasil laut. “Ada 147 kelompok masyarakat pengawas yang kita dorong un-

tuk bersama-sama melakukan monitoring kawasan konservasi dan ekosistem pesisir, sekarang kita dorong juga untuk bisa mengakses usaha-usaha ekonomi sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya,” ujar Hamdi.

Dicontohkan seperti pemberian nilai tambah usaha perikanan perikanan tangkap, industri perikanan berkelanjutan, dan industri garam yang coba dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. Dimana industri perikanan tangkap akan difokuskan di Teluk Awang.

“Itu sedang kita dorong sekarang agar segera ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan nusantara.

Supaya industrinya bisa berjalan,” ujarnya.

Kemudian untuk perinakan berkelanjutan akan dikembangkan di Teluk Saleh, terutama untuk pengelolaan perikanan dan pariwisata. Di kawasan tersebut, menurut Hamdi, pihaknya akan fokus mengelaborasi potensi wisata hiu paus dan minawisata ber-

basis masyarakat.

Industri garam juga akan difokuskan di Kabupaten Bima.

Dimana Dinas Kelautan dan Perikanan akan melibatkan investor untuk menyediakan permesinan dalam rangka peningkatan kualitas garam NTB. “Akan dibangun mesin pengolah garam untuk konsumsi, kosmetik, dan pabrik untuk kebutuhan industri dalam rangka mensuplai swasembada garam nasional,” ujarnya.

Berdasarkan data di Dinas Kelautan dan Perikanan NTB sendiri sampai dengan 2018 produksi perikanan di NTB mencapai 1,2 juta ton per tahun, untuk kebutuhan konsumsi dan eskpor antar daerah dan negara. Yang didominasi rumput laut dan hasil budidaya laut lainnya 850.000 ton, sedangkan untuk ikan mencapai 360 ribu ton lebih. Jumlah tersebut diakui hamdi masih sangat minim dan bisa ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat. (bay)

(Suara NTB/ist)

PADAT KARYA - Dwi Hendro (pakai helm) dan stakeholders lainnya turut bahu membahu menyelesaikan pembetonan jalan di Desa Giri Sasak dengan padat karya

BRI Mataram Salurkan Dana Sosial dengan Padat Karya Mataram (Suara NTB) PT. BRI (Persero) Cabang Mataram membangkitkan kembali semangat padat karya yang digaungkan dalam pembangunan Indonesia di orde baru. Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat di tingkat bawah.

BRI Cabang Mataram yang membawahi tiga wilayah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara ini membangkitkan kembali semangat padat karya yang nyaris hilang ini melalui penyaluran dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). BRI Mataram baru–baru ini menyalurkan dana CSR untuk pembetonan jalan di Desa Giri Sasak, Kabupaten Lombok Barat.

Jalan sepanjang 100-an meter dibeton setebal 15 cm. Pembeto-

nan jalan desa ini, kata Pimpinan Cabang BRI Mataram, Dwi Hendro Susatyo, karena BRI ingin mendukung kelancaran distribusi di desa tersebut, selain mendukung pemberdayaan perekonomian masyarakat setempat. “Awalnya BRI Mataram di sana membantu memasok kebutuhan air bersih. Karena kondisi jalan masuknya agak berat karena lalu lalang kendaraan besar. Akhirnya diputuskan untuk ditambah bantuannya dengan membeton jalan kemudahan-kemudahan distribusi,” jelas Dwi.

Pembetonan jalan di Giri Sasak ini melibatkan langsung masyarakat setempat. Semangat gotong royong dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.

Bahkan hanya hitungan dua jam, jalan beton ini telah langsung dapat dilalui kendaraan. Secara keseluruhan, tahun 2019 ini BRI Mataram menyalurkan CSR lebih dari setengah miliar. Seperti dirincikan Dwi Hendro, selain pembetonan jalan di Desa Giri Sasak, BRI Mataram rutin menyalurkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Khusus untuk Kabupaten Lombok Utara, BRI Mataram telah membantu penyediaan air bersih di Dusun Selengen, Kecamatan Kayangan. Dan Desa Sambi Elen di Kecamatan Bayan. Bantuannya berupa pemasangan pipa air bersih sepanjang 2,7 Km. Ditambah bantuan lain berupa mesin penyuling air sebanyak dua unit. ‘’Pemipaan ini untuk mengalirkan air dari sumbernya kepada rumah tangga. Sementara mesin penyulingnya untuk memurnikan air agar bisa diminum langsung,” demikian Dwi Hendro. (bul/*)

PU Diharapkan Jadi Pelopor Penerapan Pergub Perlindungan Jasa Konstruksi Lokal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan jasa konstruksi lokal pada pertengahan tahun 2019.

Pergub ini belum sepenuhnya berjalan. Stakeholders Pekerjaan Umum (PU) diharapkan mengimplementasikan produk hukum yang telah diterbitkan oleh kepala daerah ini.

Masyarakat jasa kosntruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) provinsi NTB menyampaikan aspirasinya pada momen peringatan Hari Bhakti PU ke-74. Upacara puncak yang dilaksanakan di Kantor Dinas PU Provinsi NTB, Selasa (3/12) kemarin.

K e t u a Gapensi Provinsi NTB, Kukuh Sugiarto mengatakan, PU sangat diharapkan menerapkan aturan-aturan, terutama Pergub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. “Amanatnya, wajib bagi perusahaan luar kelas menengah dan kecil agar ber KSO dengan perusahaan lokal. Juga pemanfaatan produk-produk lokal dalam proyek-proyek pemerintah,” kata Kukuh.

Pergub ini menjadi pedoman bahwa pengusaha luar NTB yang mengikuti tender proyekproyek APBD lingkup provinsi, wajib menggandeng pengusaha lokal sebagai mitra pendukung. Selain itu, proyek-proyek yang ada di daerah juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program industrialisasi yang dicanangkan oleh kepala daerah sebagai program unggulan.

Misalnya penggunaan bata ringan, genteng, baja ringan dan lain-lain yang tersedia di daerah, harus dimanfaatkan oleh proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah. Di back up oleh PU sebagai user dan konsultan sebagai yang menentukan syarat-syarat bangunan menggunakan produk lokal. “Sudah banyak (produksi), kalau ini sudah di back up, Insya Allah pengusaha lokal akan tumbuh dan biaya pembangunan akan lebih murah,” jelas Kukuh.

Lebih jauh soal Pergub 20, Gapensi rencananya akan mengadakan Forum Grup Diskusi (FGD) mengundang seluruh stakeholders, terutama di lingkup PU bagaimana agar tahun 2020 Pergub dapat diterapkan. “Di area lelang fisik, kontraktor lokal belum diter-

apkan. Kita harap tahun depan bisa diterapkan dan kita akan bicara dengan PU dan ULP,” demikian Kukuh.

Pergub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang dinilai menjadi perlindungan bagi masyarakat jasa konstruksi lokal. Diatur tentang beberapa ketentuan teknis.

Misalnya, untuk paket jasa konsultansi konstruksi, nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp1 miliar disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Nilai HPS di atas Rp1 miliar - Rp2,5 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi menengah. Nilai HPS di atas Rp2,5 miliar disyaratkan untuk perusahaan kualifikasi besar. Sementara untuk paket pekerjaan konstruksi, nilai HPS sampai dengan Rp10 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi usaha kecil. Nilai HPS di atas Rp10 miliar - Rp100 miliar, disyaratkan untuk usaha kualifikasi menengah. Sementara nilai HPS di atas Rp100 miliar disyaratkan untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Sementara kewajiban KSO (Kerjasama Operasional) dan Subkontrak diatur bahwa perusahaan luar daerah Provinsi NTB yang mengikuti tender dengan risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana

(Suara NTB/bul)

H. Hasmudin dan Kukuh Sugiarto (kanan) sampai dengan madya dengan klasifikasi menengah wajib melakukan KSO dengan perusahaan jasa konstruksi NTB. Bagian pekerjaan untuk jasa konstruksi dapat disubkontrakkan adalah, pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis). Dan, sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100 miliar, wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamakepada penyedia jasa spesialis.

Mensubkontrakkan sebagi-

an pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat yang dimaksud.

Ketua Inkindo Provinsi NTB, H. Hasmudin juga menekankan agar Pergub ini tidak saja dilaksanakan di tingkat provinsi.

Kabupaten/kota atau daerah tingkat II juga dapat melaksanakan amanah Pergub dimaksud. “Kita minta perhatian pemerintah juga memberikan porsi pada pengusaha kecil dan menengah pada pemaketan proyek-proyek BUMN di tingkat II, mengacu pada ULP tingkat I, konsiderannya kepada Pergub. Tinggal buat surat edaran bupati atau walikota saja berdasarkan Pergub,” demikian H. Hasmudin. (bul)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

Halaman 10

Peta Jalan SMK

Sesuai Pasar Kerja, Dekatkan dengan DUDI Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyusun peta jalan SMK. Salah satu yang menjadi penekanannya adalah mendekatkan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Kerja sama dengan pihak terkait diupayakan agar lulusan SMK bisa sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., mengatakan pihaknya sedang mencoba menyusun peta jalan SMK. Menurutnya, Dikbud

NTB ingin mendekatkan SMK dengan DUDI, antara lain sudah ada pembicaraan dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)

FKG PAI Provinsi NTB Gelar Manasik Haji Mataram (Suara NTB) Salah satu agenda tahunan yang sudah disusun Forum Komunikasi Guru (FKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Provinsi NTB adalah pelaksanaan praktik Manasik Haji Anak. Pelaksanaan manasik haji dilaksanakan serentak oleh seluruh TK se Kota Mataram di Asrama Haji Mataram, Selasa (3/12).

Ditemui di akhir kegiatan Ketua FKG PAI Provinsi NTB Mutia Qanaah, S.Pd., menjelaskan manasik haji tahun ini diikuti 82 lembaga dengan peserta kurang lebih 2.000 anak. ‘’Tema dari manasik haji kali ini yaitu melalui manasik haji membangun karakter dan kecintaan anak Muslim terhadap Islam sejak dini,” ungkapnya Mutia menuturkan untuk persiapan manasik haji tahun ini, kurang lebih dipersiapkan selama 2minggu. Pihaknya sangat berterima kasih kepada seluruh tim dan panitia yang terlibat, karena semangatnya acara dapat berjalan dengan baik dan lancer. Apalagi, tahun ini juga kami ada perbaikan sistem dan tata cara agar lebih tertib, dan mandiri, agar guru-guru juga lebih bisa proaktif membimbing peserta didiknya, karena dilakukan penilaian untuk kloter atau kelompok terbaik.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram Ir. Hj. Ririn Y. LW, sangat mendukung penuh kegiatan ini. Pihaknya mengapresiasi kegiatan manasik haji ini, karena pendidik bisa menanamkan karakter pada anak-anak. ‘’Dan yang terpenting adalah etikanya, dan pada kegiatan manasik haji ini karakter dan etikanya semua dapat, seperti budaya antre, disiplin, tanggung jawab, kerapian, kerjasama,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kanwil Kementerian Agama NTB Drs. Haryadi Iskandar. Menurutnya,kegiatan ini sangat penting untuk anak-anak, karena kegiatan manasik haji merupakan ajaran agama, sehingga anak-anak bisa paham dan mengerti tentang proses-proses perjalanan ibadah haji. ‘’Tentu ini perlu untuk dilakukan dalam rangka penanaman pemahaman keagamaan anak, sehingga kualitas keimanan mereka akan semakin meningkat,” ungkapnya Haryadi berharap agar manasik haji ini tetap menjadi agenda tahunan FKG PAI Provinsi NTB dan volumenya akan bertambah. Selain itu, perlu juga untuk mengadakan acaranya serentak di seluruh kabupaten/kota di seluruh NTB, karena besar manfaatnya pada anak-anak. Pihaknya berharap semua orang tua dapat mendukung anak-anak untuk mengikuti kegiatan seperti manasik haji ini. ‘’Dan harapan kepada pendidik selain kegiatan manasik haji ini juga dapat terfokus pada praktik-praktik ibadah yang lain. Contohnya salat dan zakat, karena semua itu merupakan bagian dari implementasi ajaran agama,” paparnya. (r)

(Suara NTB/ist)

MANASIK HAJI - Manasik haji yang digelar FKG PAI Provinsi NTB di Asrama Haji Mataram, Selasa (3/12).

untuk memfasilitasi SMK yang disesusaikan dengan kebutuhan ITDC. “Oleh karena itu kami hadirkan SMKN 3 Pujut, salah

satu untuk memenuhi kebutuhan ITDC itu. Nantinya ITDC dan perusahaan lainnya bisa masuk ke kami dalam penyusunan kurikulum dan kebutuhan pasar mereka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kerja sama dengan ITDC, Asita, dan PHRI,” katanya.

Selain berkaitan dengan DUDI, peta jalan SMK juga

berkaitan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mesti dibenahi.

Rusman menegaskan, permasalahan kekurangan guru produktif SMK merupakan permasalahan nasional. Kondisi ini diyakininya akan bermuara pada lulusan SMK yang relatif masih kurang secara kualitas. “Kami jajaki dengan perguruan tinggi, be-

harap perguruan tinggi membuka jurusan sesuai kebutuhan. Untuk jangka pendek, maka kita memaksimalkan guru yang ada, sekarang ini ada namanya guru berkemampuan ganda, kami juga berharap ada guru tamu dari luar daerah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, arah SMK ke depan juga mesti diperhatikan. Rusman menyampaikan

siswa SMK juga akan diarahkan berwirausaha. Dengan begitu siswa SMK tidak hanya mencari kerja, tapi juga membuka lapangan kerja.

“Selain itu dalam peta jalan SMK itu, ada juga pembahasan mengenai badan layanan umum sekolah, semacam usaha sekolah, ini yang kita pertajam di peta jalan itu,” ujar Rusman. (ron)

Universitas 45 Mataram Gelar Seminar Nasional Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mataram (Suara NTB) – Universitas 45 Mataram menggelar seminar nasional untuk Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan NTB (FIP2B) terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan, Selasa (3/12).

Seminar tersebut mengambil tema besar terkait pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di NTB. Rektor Universitas 45 Mataram, Dr. Ir. H. Evron Asrial, M.Si, menerangkan tujuan digelarnya seminar ini adalah untuk merespon pengelolaan dan pemanfaatan hasil laut di NTB saat ini. Selain itu, kegiatan yang digelar oleh Fakultas Perikanan Universitas 45 menjadi bagian dari peran instiusi pendidikan untuk riset dan pengabdian masyarakat.

“Di NTB ini pemanfaatan hasil laut, seperti lobster misalnya, baru 25%. Itu bisa kita tingkatkan, dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Evron.

Hal tersebut, katanya, berbanding terbalik dengan beberapa jenis ikan yang disebut telah mengalami over-eksploitasi, seperti kakap dan kerapu. Seminar dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan NTB sendiri.

Peserta berasal dari berbagai latar belakang seperti perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, dosen dan mahasiswa perguruan tinggi di NTB, serta Balai Budidaya Laut.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut perwakilan Balai Riset Pengelolaan Laut, Tri Ernawati Sarwono, S.Pi, M.Si, Dr. Duto Nugroho, dan Anthony Sisco Panggabean, S.Si, M.Si. Menurut Evron, dengan menghadirkan pembicara tingkat nasional peserta diharapkan mendapatkan gambaran konsep perikanan berkelanjutan yang diinginkan pemerintah. “Ini juga akan kita masukan dalam (materi) perkuliahan,” ujarnya.

Selain itu, dalam seminar tersebut akan disajikan 60 judul makalah dari pemakalah yang masuk. Masing-masing pemakalah diberikan sertifikat penulis dan pemakalah sekaligus. Melalui kegiatan tersebut, Evron mengharapkan terjalinnya kerjasama antara lembaga pemerintah dan institusi pendidikan yang lebih baik lagi.

Universitas 45 Mataram, khususnya Fakultas Perikanan, tengah mengalami perkembangan. Untuk tahun ini saja, Universitas 45 Mataram berhasil meraih sembilan judul

(Suara NTB/bay)

PEMAPARAN - Pemaparan materi terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan oleh pemateri dalam seminar nasional di Universitas 45 Mataram, Selasa (3/12). untuk riset Dikti. Di mana tujuh di antaranya diraih oleh dosen Fakultas Perikanan, satu riset oleh dosen Fakultas Pertanian, dan satu riset dari dosen Fakultas Hukum.

Ketua FIP2B NTB, Dr.Sitti Hilyana yang hadir dalam kegiatan ini menerangkan tema yang diambil dalam seminar ini dipilih untuk merepresentasi-

kan perhatian yang diberikan dunia akademik tentang pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Khususnya untuk menghadapi perkembangan di bidang perikanan dan kelautan berkelanjutan.

“Seminar ini sekaligus merupakan sarana interaksi dan bertukar informasi melalui pe-

nyampaian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perikanan dan kelautan,” ujarnya dalam sambutan yang disampaikan di seminar tersebut. Dengan begitu, diharapkan para peneliti dapat membantu pemerintah dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di NTB. (bay/*)

Tim Unram Bina Kelompok Usaha Agroindustri Pisang Mataram (Suara NTB) Salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi ialah melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat. Universitas Mataram (Unram) sebagai Perguruan Tinggi terus berupaya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melakukan pengabdian masyarakat di Kelompok Usaha Pangan Berbasis Pisang “Nadia” di Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ketua Pelaksana I Gusti Lanang Parta Tanaya, menyebut anggota per kelompok sebanyak 16 orang. Tim dosen Unram yang melakukan pembinaan bertugas memperbaiki proses produksi, sehingga dapat menghasilkan produksi yang higienis.

Di samping itu, kata dia, tim dosen juga membantu

anggota untuk memperbaiki sistem pengemasan, sehingga kelihatan modern. Termasuk juga membantu pemasaran secara online dan menghubungkan anggota kelompok dengan Dinas Kesehatan untuk penerbitan nomor PIRT. “Awalnya mereka membuat keripik pisang sekarang sudah berkembang membuat pisang sale kacang atom keripik umbi,” jelasnya, Selasa (3/12).

Dijelaskan, sebelum itu model usaha masyarakat sangat sederhana dengan pengemasan plastik biasa.

Model pemasaran juga masih dalam skala lokal. Namun sekarang ini setelah dilakukan pembinaan kondisinya sudah berubah jauh.

Sementara jika dilihat oerbandingan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah

dilakukan pembinaan, kini pendapatan masyarakat meningkat sekitar 50 persen, karena menggunakan alat alat dengan kapasitas yang lebih besar yang dibantu oleh Kemenristekdikti.

Diakui lebih lanjut bahwa masa pembinaan dilakukan selama empat bulan dengan hasil yang signifikan. Setelah sesi pembinaan mereka selanjutnya diberikan alat mendukung usaha. Antara lain deep prayer atau mesin penggorengan dengan kapasitas besar, selain itu diberikan spinner alat pengering, slicer alat untuk pengiris, alat untuk pengemasan, sendok, kompor gas, pisau, plastik goreng dan dryer alat pengering.

“Selain itu kita menghubungkan anggota kelompok dengan kelompok petani pisang untuk menjamin ket-

Mataram (Suara NTB) Pembinaan Usaha Pangan Berbasis Ternak dan Ikan Laut Perempuan Bahari di Desa Medana Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilakukan dosen-dosen Universitas Mataram (Unram). Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Ketua Tim Pelaksana dari Fakultas Pertanian Unram Dr. Joko Priyono, menyampaikan pembinaan dilakukan pada kelompok usaha kerupuk paru dan kerupuk ikan.

Adapun konsep pembinaan yang dilakukan pihaknya ialah dengan menghubungkan kelompok usaha binaan dengan kelompok nelayan dan dengan rumah potong hewan yang berlokasi di Tanjung.

Upaya menghubungkan pelaku usaha dengan kelompok nelayan dan dengan ru-

mah potong hewan bertujuan untuk kontinuitas ketersediaan bahan baku. “Kelompok ini dibina tentang proses produksi yang baik dan sehat,” jelasnya, Selasa (3/12).

Selain membantu menghubungkan dengan stakeholder, mereka juga diberikan pemahaman tentang cara pengemasan dan pemasaran ke tengah pasar. “Kelompok juga memfasilitasi penerbitan nomor PIRT dan label halal,” ujarnya.

Setelah dilakukan pembinaan, kelompok ini mampu meluaskan usahanya. “Setelah dilakukan pembinaan bisa mengembangkan produknya selain kerupuk paru dan kerupuk ikan juga sekarang memproduksi abon ikan dan telur asin,” terangnya.

Pengembangan produksi ini tidak terlepas dari adanya bantuan tim Kemenristekdik-

ti melalui tim pelaksana berupa alat elektrik meat slicer yaitu mesin pemotong daging beku dan alat-alat yang membantu memenuhi produksi.

Penyerahan semua bantuan alat dan proses pelatihan praktik kegiatan disaksikan lang-

(Suara NTB/ist)

MATERI - Tim Unram sedang memberikan materi praktik dan pelatihan agroindustri bagi kelompok usaha berbasis pisang di Desa Gondang KLU.

Disdik Minta Sekolah Dukung Program Kebersihan Lingkungan Diseminasi Peningkatan Produksi Kerupuk Paru dan Ikan di KLU Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram meminta sekolah mendukung program kebersihan lingkungan di sekolah. Sejauh ini sejumlah sekolah mulai melaksanakan program zero waste yang diikuti oleh warga sekolah. Langkah itu penting karena lingkungan sekolah berpengaruh pada lingkungan sekitarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., Selasa (3/12) mengatakan hampir semua sekolah mulai melaksanakan program zero waste.

“Sekolah itu berpengaruh pada lingkungannya, lingkungan harus diciptakan menjadi sekolah yang asri,” katanya.

Saat ini, pihaknya juga memacu kepala sekolah untuk mendukung program pemerintah seperti pelaksanaan zero waste. “Zero waste saya monitor hampir semua melaksanakan, yang namanya membersihkan sampah di sekolah, zero dari plastik, sekolah-sekolah yang melaksanakan zero waste sudah banyak, mereka membuat kolaborasi, dekorasi dari hasil pengolahan sampah, saya berharap zero waste ini terus dikembangkan,” katanya.

Sementara itu, SMPN 17 Mataram bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram terkait pengelolaan sampah. Siswa diajarkan menerapkan zero waste, salah satu programnya siswa diajak mengumpulkan sampah dan kemudian dijual ke bank sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., mengatakan, pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram tentang pengelolaan sampah. “Anak-anak sudah mulai mengumpulkan sampah plastik dan gelas plastik, dan dijual kepada bank sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.

Pada tanggal 28 Oktober lalu penimbangan pertama sampah plastik yang sudah terkumpul untuk dijual ke bank sampah. Setelah sampah plastik itu ditimbang, diperoleh hasil bahwa sampah yang terkumpul bisa mendapatkan Rp200 ribu. Uang hasil dari sampah yang dikumpulkan itu dikembalikan ke siswa untuk kas kelas. “Mereka (siswa) yang kelola,” kata Woody.

Program tersebut, kata Woody akan berdampak positif bagi siswa. Selain dampak secara ekonomis, ia berharap siswa sadar terhadap kebersihan. Juga agar siswa bisa mengetahui sampah yang dilihat sepele itu ternyata bisa menjadi uang. Nantinya ketika siswa di rumah, bisa menularkan itu ke orang tua mereka dan lingkungan. Dengan begitu ke depannya bisa betul-betul menerapkan zero waste.

“Paling efektif mengajarkan kebersihan memang lewat anak-anak. Kalau orang tua diajarkan oleh anak-anak kan malu mereka,” katanya.

Selain itu, Woody juga mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk pencegahan narkoba. (ron)

(Suara NTB/ist)

COBA - Salah satu dosen sedang mencoba mesin pemotong daging beku yang diberikan pada kelompok usaha pangan di KLU.

ersediaan bahan baku karena mengalami kesulitan pemasa-

ran hasil panen dibawa keluar lombok utara,” jelasnya. (dys)

sung oleh tim dari LPPM Unram dipimpin Sekretaris LPPM Unram Prof. Muliarta Aryana.

Pembinaan itu kini telah berdampak bagi masyarakat binaan. Sekarang mereka sudah dapat mengembangkan

usaha dan meningkatkan pendapatan kelompok menjadi dua kali lipat “Kesulitan bahan baku sudah mulai berkurang. Kelompok sudah mulai aktif, sehingga meningkatkan waktu produktif ibu ibu,” ungkapnya. (dys)

Halaman 11

Rabu, 4 Desember 2019

KONI NTB Diminta Segera Tetapkan Pelatda PON Mataram (Suara NTB) Sebagian besar atlet cabang olahraga binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB sudah meloloskan atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Pihak KONI NTB diminta segera melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON. Hal ini penting untuk mempersiapkan atlet menghadapi PON di Papua tahun 2020.

“Saat ini sudah banyak atlet cabor yang lolos PON 2020. Jumlahnya sudah di atas enam puluh atlet. Cabor kempo saja sudah meloloska

enam atlet. Kami harap KONI segera menetapkan jadwal Pelatda atlet PON,” ucap Pelatih Cabor Kempo, Agus Suharian kepada Suara

NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (3/12).

Menurut Agus, pemusatan latihan daerah (Pelatda) PON sangat penting bagi atlet yang

sudah lolos PON. Hal itu dilakukan agar atlet yang dinyatakan lolos PON dapat segera mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi PON 2020.

“Harapan kami, kalau bisa KONI NTB supaya melaksanakan Pelatda PON secepatnya.

Paling telat awal Januari 2019, karena kalau sampai diundur kasihan atlet yang sudah lolos PON, mereka tidak dapat maksimal mem-

persiapkan diri menghadapi PON,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noorcholish juga mengatakan hal senada. Dia menyarankan KONI NTB segera melaksanakan Pelatda PON supaya atlet yang sudah lolos PON segera melaksanakan latihan terpusat dalam rangka persiapan mengikuti PON 2020.

Diakuinya, selain cabor

kempo, cabor tarung derajat juga sudah meloloskan enam atlet mengikuti PON/2020.

Enam atlet tersebut kata Dedy berdomisili di Kabupaten Kota di NTB, ada atlet asal Pulau Sumbawa dan ada juga atlet dari Pulau Lombok. Oleh karena itu dengan adanya Pelatda PON maka atlet yang berdomisili di dua Pulau yang berbeda dapat menjalani latihan terpusat menghadapi

PON 2020.

Sementara itu, informasi yang diterima Suara NTB jumlah atlet yang lolos PON lebih dari 60 atlet, selain atlet cabor kempo dan tarung derajat juga terdapat 13 atlet menembak, empat atlet voli pasir, dua atlet karate, delapan dari atletik, empat atlet tinju dan masih ada beberapa cabor lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu. (fan)

Kejar Tiket PON, Nasrudin Kembali Naik Ring Ridwan Masih Diunggulkan

Mataram (Suara NTB) Sukses meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) Tahun 2016, Nasrudin dipastikan naik ring lagi. Atlet Pelatda Mayung NTB ini akan ambil bagian di Pra-PON Tinju II yang akan berlangsung di Bogor, Jawa Barat (Jabar), 14-17 Desember 2019.

Tampil di kelas 90 Kilogram, Nasrudin masih menjadi harapan Pertina NTB untuk kembali menorehkan prestasi di event nasional.

Maklum atlet asal Sumbawa itu pernah sukses mempersembahkan medali emas di ajang multi event olahraga nasional sebelumnya.

“Kami targetkan Nasrudin lolos PON. Sebab Nasrudin punya kemampuan untuk meraih tiket PON,” ucap Pelatih Pelatda Tinju NTB, Idris Abas saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (3/ 12).

Rasa optimisme pelatih terhadap kemampuan Nasrudin memang patut dimaklumi sebab Nasrudin salah satu petinju NTB yang pernah sukses mendulang medali emas untuk NTB di PON XIX/2016.

Dimana pada PON/2016 tim tinju NTB yang diperkuat lima atlet berhasil mendulang dua medali emas, dua perak dan satu perunggu. Dua emas

KEJAR PON Atlet tinju NTB, Nasrudin tengah menjalani latihan untuk mempersiapkan diri mengejar tiket PON di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini.

(Suara NTB/fan)

diraih lewat Nasrudin di kelas berat putra dan Endang di kelas 48 Kg putri. Sementara dua perak diraih Huswatun Hasanah di kelas 60 Kg putri dan Saputra Samada di kelas 69 Kg putra. Sedangkan perunggu diraih Jubaitul di kelas 54 Kg putri.

Meski pernah menorehkan prestasi di kancah nasional,

namun bukan berarti Nasrudin tak punya kelemahan. Diakui Idris, Nasrudin sempat lama absen di beberapa kejurnas tahun 2017 hingga 2019. Bahkan di Pra-PON di NTT belum lama ini Nasrudin absen.

Bagi Nasrudin Pra-PON Tinju II yang akan berlangsung di Bogor tanggal 14-17 Desem-

ber akan menjadi event nasional pertama setelah tiga tahun absen di kejurnas tahun 2017 hingga 2019. Terakhir Nasrudin di event nasional ketika meraih medali emas di PON/2016.

Menurut Idris, meski tiga tahun absen di beberapa event Nasional, namun Nasrudin masih punya peluang meraih

medali emas di PON/2020.

Pasalnya Nasrudin masih aktif dan serius latihan menghadapi Pra-PON 2019. “Persiapan Nasrudin sudah maksimal. Dia merupakan atlet Pelatda Mayung NTB yang telah mengikuti terpusat latihan selama satu tahun di GOR,” jelasnya.

Sementara itu Nasrudin yang dihubungi terpisah mengatakan siap berlaga di PraPON. Bahkan Nasrudin siap memenuhi target pelatih yakni lolos PON. “Target saya sesuai harapan pelatih yakni lolos PON Papua thaun 2020,” ucapnya seraya menambahkan bahwa untuk meraih tiket PON dirinya harus mampu melewati babak penyisihan dan meraih tiket final.

Pasalnya hanya dua atlet yang dapat lolos PON di kelas berat (90 Kg ke atas), yakni atlet peraih medali emas dan atlet medali perak. (fan)

Mataram (Suara NTB) Pelatih nomor jarak menengah dan jauh cabang olahraga atletik NTB, H. Muhdar masih mengunggulkan Ridwan untuk mempersembahkan medali emas NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020.

Pelatih senior ini yakin Ridwan dapat kembali mendulang medali emas untuk kontingen NTB di pesta puncak olahraga nasional.

Muhdar yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (3/12) kemarin memberikan pernyataan tersebut untuk menjawab keraguan pemerhati olahraga terhadap atlet-atlet nomor jarak menengah dan jauh NTB. “Ridwan masih kita unggulkan di PON di Papua 2020.

Kami yakin Ridwan akan menyumbangkan medali emas di nomor 1.500 meter putra pada PON 2020,” ucapnya.

Keyakinan Muhdar akan kemampuan Ridwan di nomor lari jarak menengah cukup beralasan, pasalnya menurut Muhdar saat ini baru satu atlet yang sudah melampaui limit PON di nomor 1.500 meter baru satu atlet, adalah Ridwan. “Kami masih optimis Ridwan dapat menyumbangkan medali emas di PON, karena saat ini baru satu atlet yang mampu melampaui limit PON, yakni Ridwan,” jelasnya.

Menurut Muhdar, limit PON di nomor 1.500 meter yakni 3 menit, 58 detik, sementara Ridwan sudah mencatat waktu 3 menit, 50 detik usai meraih medali emas di Pra-PON atletik belum lama ini. Itu artinya limit waktu Ridwan masih menjadi yang tercepat di level nasional, sebab Ridwan diklaim Muhdar sebagai atlet yang memiliki catatan waktu tercepat level nasional di nomor jarak menengah.

Sementara itu, informasi yang diterima Suara NTB, Ridwan bakal sulit mempertahankan medali emas di PON 2020. Hal itu dapat dilihat hasil yang diraih Ridwan di Pra-PON Atletik Cibinong Jakarta bulan Agustus 2019.

Dimana pada Pra-PON Ridwan meraih medali perunggu di nomor 5.000 meter.

Ridwan mencatat waktu 15 menit, 00,21 detik. Sementara medali emas diraih atlet Jawa Barat (Jabar), Agus Prayogo setelah mencatatkan waktu 14 menit, 31, 69 detik, mengalahkan 21 pelari lainnya di final.

Sementara medali perak diraih pelari asal Bangka Belitung Robi Syianturi dengan catatan waktu 14 menit 33,94 detik. Meski meraih medali perunggu, namun limit waktu yang dicatat Ridwan belum melampaui limit PON Papua 2020. Limit lolos PON 15 menit, 00.00 detik, sementara catatan waktu Ridwan 15 menit, 00.21 detik. Itu artinya Ridwan masih terlambat 00,21 detik dari limit PON. Kegagalan Ridwan di nomor 5.000 meter membuat KONI NTB pesimis dengan kekuatan atlet atletik. Akibatnya KONI NTB mengurangi target 10 emas PON dari cabor atletik. Dari target 10 emas menjadi lima emas.

Meski KONI pesimis Muhdar tetap optimis akan kemampuan Ridwan. Ia memastikan Ridwan masih dapat mempersembahkan medali emas di nomor 1.500 meter, sebab nomor tersebut spesialis-nya Ridwan. (fan)

Rabu, 4 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 2368 HH NOKA/NOSIN : MHJF5125BK268897/ J F 5 1 6 - 2 2 6 4 9 5 0 AN.SAKMAH HLG D’SKTR JL.AHMAD YANI DS.DASAN TERENG NARMADA

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

RUPA-RUPA DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

q

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 4 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Rabu, 4 Desember 2019

Halaman 14

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Parade Budaya

Tonjolkan Keberagaman Etnis di Kota Mataram WALIKOTA Mataram, H.Ahyar Abduh resmi membuka parade budaya pada Festival Mentaram, Selasa (3/12).

Parade budaya yang digelar ini, sebagai upaya pemerintah menonjolkan keberagaman etnis di Kota Mataram. ‘’Keberagaman etnis menunjukan masyarakat cinta kebersamaan, persatuan dan kesatuan,’’ kata walikota.

Walikota mengapresiasi parade

budaya yang menjadi event tahunan Pemkot Mataram.

Penampilan dari peserta dengan berbagai perbedaan bukanlah hal yang harus dipertentangkan. Perbedaan ini justru jadi semangat masyarakat untuk kemajuan kota.

Pemkot Mataram ujar walikota, tetap konsen memberi pembinaam serta pelestarian seni dan atraksi budaya.

Hal ini menjadi salah satu potensi yang memiliki makna guna pengembangan potensi pariwisata di Kota Mataram. ‘’Mataram kota yang unik dan memiliki kesan sendiri bagi masyarakat luar daerah,’’ tandasnya.

Dengan keunikan serta keberagaman etnis budaya menjadikan Mataram sebagai daerah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.

Tercatat 700 ribu wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung. Tingkat kunjungan ini akan terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat menjaga kondusivitas dan keamanan, sehingga memberi citra yang baik.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastikane-

gara menambahkan, Festival Mentaram diselenggarakan rutin setiap tahun guna menghibur masyarakat sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata serta pelestarian budaya.

Kegiatan yang berlangsung selama sepekan mulai 26 November - 3 Desember diharapkan dapat meningkatkan serta menarik minat wisatawan. ‘’Kegiatan ini rutin kita selenggarakan

setiap tahun,’’ tandasnya.

Sebelum acara puncak, telah diselenggarakan pagelaran kesenian tradisional, permainan tradisional. Permainan tradisional salah satu cara mengenang permainan yang saat ini mulai dilupakan oleh generasi muda.

Selanjutnya, diselenggarakan kesenian tradisional dan nasional multi etnis serta festival kuliner. (cem/*)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 4 Desember 2019

Halaman 15

DPD RI Dukung MotoGP di NTB Kapolres Jamin Keamanan Kawasan Senggigi Mataram (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan dukungan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Terutama terkait perannya sebagai lokasi gelaran MotoGP pertama di Indonesia yang diperkirakan akan mendatangkan ratusan ribu wisatawan, baik nasional maupun internasional.

Pimpinan Komite I DPD RI, Abdul Kholik, menerangkan bahwa pihaknya mengatensi kebutuhan pengembangan KEK Mandalika, terutama dari segi koordinasi lintas sektor. Baik di tingkat lokal maupun nasional. “Ini naik (nama dan wajah) Indonesia. Kami akan agendakan mengangkat ini (pengembangan KEK Mandalika, Red) di level kami sebagai representasi dari daerah,” ujarnya, Selasa (3/12) ketika berkunjung ke Kantor Gubernur NTB. Dikatakannya, potensi KEK Mandalika dengan gelaran MotoGP yang diperkirakan akan mendatangkan hingga 200.000 wisatawan dari berbagai daerah dan negara perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

Bukan hanya masyarakat dan pemerintah NTB, namun juga dukungan dari provinsi lain serta dukungan nasional.

“Itu semua harus dikoordinasikan dengan baik. Kami juga di tingkat pusat akan coba mengangkat isu ini,” ujar Abdul. Di tingkat daerah sendiri, Pemprov NTB dan Pemda masing-masing kabupaten/ kota diharapkan dapat mendorong sekaligus menunjukkan perannya dalam pengembangan KEK Mandalika. Salah satunya dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) agar kegiatan berskala internasional tersebut dapat

(Suara NTB/ist)

Pimpinan Komite I DPD RI, Abdul Kholik sukses terselenggara.

Senada dengan itu senator DPD Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarma, menerangkan bahwa dengan gelaran MotoGP di KEK Mandalika, NTB diharapkan dapat menyerap potensi wisata di Bali yang saat ini membeludak dan disebut melebihi kapasitas.

Walaupun begitu, diakui ada beberapa hal yang membutuhkan pembenahan.

“Sebelum bicara 200.000 turis, mari kita tanyakan masyarakat NTB sudah siap atau belum menerima ledakan wisatawan yang datang dari seluruh dunia dengan berbagai kultur,” ujar Arya. Dicontohkannya seperti di Bali di mana ledakan jumlah wisatawan berimplikasi pada lingkungan dan tata kelola yang ada, seperti masalah sampah serta pemenuhan

NTB Kekurangan 100 Ribu Kamar Hotel Dari Hal. 1 Artinya, NTB masih kekurangan ratusan ribu kamar hotel berbintang menambut MotoGP 2021. Sehingga ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengusaha perhotelan untuk menyiapkan akomodasi perhotelan menyambut event MotoGP 2021. ‘’Ndak cukup hotel di Lombok. Kalau data yang lama sekitar 7.900 kamar di NTB kamar hotel berbintang. Mungkin ada tambahan hotel-hotel baru, mungkin sekarang sekitar 10.000 kamar sekarang,’’ sebut General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Brata Suta dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (3/12).

Meskipun sejumlah investor akan membangun hotel di KEK Mandalika. Namun, Brata Suta mengatakan, jumlah kamar hotel di NTB masih sangat kurang. Akhir 2020, jumlah kamar hotel di KEK Mandalika diperkirakan sebanyak 1.200 kamar. Jika ditambah dengan jumlah kamar hotel di NTB saat ini, maka jumlahnya sekitar 11.000 kamar lebih.

Ia mengatakan, semula diperkirakan jumlah wisatawan atau penonton MotoGP Mandalika sekitar 150 ribu orang. Namun melihat antusiasme dan euforia para pecinta MotoGP, jumlah penonton diperkirakan di atas 200 ribu orang.

Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah kamar hotel yang tersedia saat ini, masih ada kekurangan ratusan ribu kamar hotel di Pulau Lombok. ‘’200 ribu penonton secara ke-

seluruhan. Ini harus disiapkan (akomodasinya). Bukan ITDC yang menyiapkan.

Semua punya peluang untuk itu. Sekarang potensi peningkatan ekonominya tinggi. Pandai ndak membaca peluang. Maka disiapkan untuk pendukungnya,’’ kata Brata Suta.

Ia menambahkan, saat ini ITDC sedang fokus untuk membangun kawasan KEK Mandalika. Baik sarana perhotelan maupun sarana pendukung lainnya termasuk sirkuit. Selain itu, ITDC juga menyiapkan masyarakat setempat.

Mereka diberikan pelatihan keterampilan untuk mendukung pengembangan KEK Mandalika. ‘’Mulai tukang kebun, pedagang asongan, tukang bangunan, guide, semua kita latih. Supaya mereka punya kesiapan ketika menghadapi lonjakan wisatawan yang datang ke Mandalika,’’ katanya.

Melihat angka kunjungan yang begitu banyak pada perhelatan MotoGP 2021, Brata Suta mengatakan peluang itu harus ditangkap oleh masyarakat maupun pengusaha hotel.

Dari sisi kebutuhan tenaga kerja, ia menyebut dalam satu kamar hotel dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 1,5 orang. Dengan jumlah kamar hotel mencapai 1.200 kamar di KEK Mandalika, maka ribuan tenaga kerja bidang perhotelan yang akan dibutuhkan. (nas)

KSB Jadi Contoh Dunia Dari Hal. 1 ‘’Unicef ini konsen terhadap sanitasi. Di Indonesia, kabupaten yang terpilih sebagai percontohan adalah KSB. KSB ini yang mau dijadikan percontohan, bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP usai mendampingi Perwakilan Unicef dan Bupati KSB bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si di ruang kerjanya, Selasa (3/12) siang.

Ridwan mengatakan, Unicef secara langsung akan turun ke KSB melihat keberhasilan kabupaten ujung barat Pulau Sumbawa tersebut dalam program STBM. Bahkan, kata Ridwan, pada 2020 mendatang, Unicef akan mengundang seluruh bupati dan walikota se - Indonesia menggelar pertemuan di KSB. ‘’Dia akan melihat seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Pemda setempat. Seperti program Buang Air Besar Sembarangan Nol, KSB sejak 2016 sudah bebas. Pada 2020, Unicef akan melakukan pertemuan tingkat nasional di KSB. Akan mengundang semua kabupaten/kota,’’ terangnya.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan bahwa saat ini KSB sedang melaksanakan program STBM.

Dalam program STBM, ada lima pilar di dalamnya. Seperti BABS yang sudah nol di KSB. Kemudian cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air bersih rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

“Lima pilar ini harus kita tuntaskan,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa baru 23 daerah di Indonesia yang sudah mencapai BABS nol. Di NTB, baru KSB yang bebas BABS. Sedangkan sembilan kabupaten/kota masih belum bisa BABS nol. ‘’Kita punya instrumen di sana budaya gotong royong. Dari kultur kita formulasikan menjadi struktur.

Kemudian kita formalkan kembali lewat Perda,’’ terang Musyafirin ditanya upaya yang dilakukan untuk mencapai BABS nol.

Ia menjelaskan, instrumen tersebut dimainkan KSB untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.

Bahkan, kata Musyafirin program Buang Air Besar Sembarangan Nol (Basno) yang pernah menjadi program unggulan Pemprov NTB dapat dicapai KSB hanya dalam waktu 100 hari. “Karena kita mampu menuntaskan Basno maka kita kembangkan menjadi STBM,” tandasnya. (nas)

sumberdaya untuk logistik.

“Semoga NTB tidak meniru kesalahan yang dilakukan Bali,” ujarnya.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian menurut Arya adalah kondisi masyarakat NTB yang diharapkan bisa menghadapi pluralitas yang mungkin mengikuti perkembangan di NTB. “Kalau di Gili, itu sudah tuntas,” ujarnya.

Diakui Arya dari segi alam NTB memang memiliki tawaran tersendiri, terlebih untuk kegiatan berskala internasional seperti MotoGP. Walaupun begitu, beberapa infrastruktur disebut perlu dibenahi. Salah satunya seperti penerbangan langsung dari berbagai negara ke NTB. Dicontohkan Arya seperti pengembangan wisata halal di mana NTB menjadi salah satu ikon nasional. Dengan predikat tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan dapat menarik minat maskapai untuk membuka penerbangan langsung. “Tapi sekarang tiga maskapai dari negara mayoritas Islam itu malah berlomba-lomba mendapat slot di Bali. Harusnya bisa juga ditarik ke sini,” pungkasnya. (bay)

Giri Menang (Suara NTB) Kapolres Lombok Barat (Lobar), AKBP Bagus S Wibowo dan jajaran menggelar silaturahmi dan tatap muka dengan para GM hotel di kawasan Senggigi. Pertemuan ini diinisiasi oleh Kapolres Lobar ini bertujuan untuk berdiskusi dan menampung terkait permasalahan yang dihadapi para pengusaha dalam mengelola hotel.

Kapolres Lobar menyampaikan, melalui pertemuan ini, ia berharap bisa memberikan saran dan masukan serta solusi kepada para GM hotel, sehingga bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik untuk wisatawan yang berkunjung ke wilayah Senggigi. Di samping itu kata dia, perlunya menjaga keamanan.

Sebab kemananan merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan pariwisata di wilayah Lobar. ‘’Dilihat dari perkembangan wilayah Senggigi sudah menunjukkan geliat pariwisatanya yang semakin meningkat pascagempa,’’ jelas dia. Bagus menegaskan komitmen dan keseriusannya di hadapan para GM hotel dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata di Senggigi. Bahkan

bentuk keseriusan dan komitmen tersebut, Kapolres langsung memberikan stiker call centre (nomer HP pengaduan) kepada para GM hotel. ‘’Dengan harapan, ketika ada masalah sekecil apapun pihak hotel bisa menghubungi nomor tersebut sehingga Polres Lobar bisa memberikan quick respons dalam menanggapi laporan tersebut,”ujarnya.

Pada kesempatan itu pula Kapolres menanggapi beberapa keluhan, usul dan saran serta permasalahan yang disampaikan GM hotel area Senggigi. Di antaranya tentang kemampuan penanganan investigasi awal security, masalah pedagang asongan dan frekuensi kegiatan patroli. Di samping itu, para GM hotel berharap Polres Lobar untuk memfasilitasi kepada pihak terkait masalah fasilitas wisata di area Senggigi.

Untuk meningkatkan kemampuan security, Kapolres akan menyusun rencana untuk mengadakan pelatihan agar security lebih peka dan tanggap.

Disampaikan juga pengaman dan keamanan di daerah wisata sangat diperlukan mengingat tamu asing banyak yang datang berwisata ke Sengggigi

serta taman laut yang indah menyelimuti gugusan pulau pulau kecil atau gili yang menyajikan kesejukan hati. Tetapi juga karena keragaman seni dan budaya masyarakat Lombok- Sumbawa yang ramah dan unik.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah dihadapan peserta Sales Mission Lombok-Sumbawa di Jakarta, menggambarkan keunggulan destinasi wisata yang tersebar di seantero NTB. Lombok-Sumbawa, ibarat gadis cantik yang memikat semua orang. ‘’Banyak tamu yang telah berkunjung di NTB, mengatakan keindahan Lombok-Sumbawa. Bak surga di muka bumi,’’ ujarnya.

Ada Danau Segara Anak di puncak Rinjani. Puluhan pulau kecil yang menawan, ratusan Dewi (desa wisata) dengan kearifan dan keunikan tradisi serta produk-produk budayanya masing-masing. Ada juga taman wisata, KEK Mandalika di Kuta dan Tanjung Aan, Lombok Tengah dengan legenda Putri Mandalika yang memikat seantero dunia. KEK Mandalika adalah lokasi sirkuit MotoGP paling bergengsi di dunia yang akan

Menurut dia, dana yang sudah dialokasikan itu direncanakan dialihkan untuk optimalisasi impelementasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Formula kerjasama nanti dalam penanganan pengaduan masyarakat. Karena arus pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi sudah disepakati melalui proses audit Inspektorat sebelum diputuskan ditangani Kejaksaan atau Kepolisian sebagai APH. Karena menurut dia, pada program TP4D dengan PKS APIP dengan APH pada dasarnya sama.

“Ke dua program ini samasama untuk pencegahan korupsi sebagai langkah antisipatif melalui koordinasi penanganan,” jelasnya.

Bagaimana sikap Inspektorat soal penutupan TP4D? dalam hal ini, Pemprov NTB melalui Inspektorat sedang menunggu informasi dari Kejaksaan. Pemprov NTB menurutnya menyesuaikan dengan regulasi yang ada. ”Kita tunggu saja. Sampai saat ini kan

sudah menjadi penekanan khusus dan atensi di jajarannya, dan ini juga sudah ditindaklanjuti dengan memberikan stiker call centre untuk memudahkan komunikasi.

Selanjutnya Kapolres Lobar juga menaggapi pertanyaan dan keluhan beberapa GM hotel diantaranya mengharapkan agar Polres Lobar memfasilitasi dengan pihak terkait untuk masalah banjir serta banyaknya fasilitas umum saat ini kondisinya cukup memprihatinkan.

Menanggapi ini, Kapolres Lobar secepatnya akan mendorong pihak terkait untuk bertemu dan bersama-sama menyelesaikan ini untuk kemajuan pariwisata di Lobar. (her)

(Suara NTB/why)

digelar tahun 2021 mendatang.

Tidak itu saja, di Pulau Sumbawa juga ada padang savana di area biosfir Tambora dan Pulau Moyo. Juga puluhan air terjun dan hutan wisata yang tersimpan di bumi NTB. Kemudian, Wagub Rohmi menyebut NTB tak hanya menyediakan destinasi pantai ataupun air terjun saja. ‘’Namun juga menawarkan kekayaan budaya serta kesenian yang unik. Begasingan, peresean, nyongkolan, gendang beleq, tenun, batik sasambo menjadi aset pendukung yang bernilai tinggi,’’ tegasnya.

Karenanya, Wagub mengajak semua pihak, mulai dari masyarakat pendukung dan para pelaku wisata. Seller dan buyer untuk sama-sama mengembangkan dan memajukan pariwisata NTB. ‘’Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu dukungan dan kekompakan dari para pelaku wisata,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB, Anita Ahmad menjelaskan, tujuan kegiatan sales mission itu, tak lain adalah untuk mendatangkan lebih banyak kunjungan wisatawan ke NTB. ‘’Dengan men-

gadakan pertemuan antara sellers dengan buyers , ditargetkan tercipta penjualan paket-paket wisata ke Lombok Sumbawa secara langsung dan pasti. Sehingga kedatangan wisatawan pun akan semakin bergairah ke NTB,’’ harapnya.

Anita juga menjelaskan, dalam beberapa kali lawatannya ke negara Asia, beberpa negara menginginkan adanya direct flight ke Lombok. Mengingat MotoGP 2021 di KEK Mandalika sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah Indonesia.

Untuk itu, ia berharap akan dibuka lebih banyak lagi penerbangan langsung ke Lombok. ‘’Harapannya semoga direct flight ke Lombok diperbanyak, termasuk Melbourne, Sydney dan Bangkok,’’ harapnya.

Sementara itu, salah satu pelaku wisata asal Jakarta, Sony mengungkapkan rasa terima kasih atas terlaksananya kegiatan seperti sales mission ini. Ia sudah lama mendengar pesona Lombok Sumbawa dari berbagai media. ‘’Karena itu, saya mulai jatuh hati untuk mengembangkan sayap bisnis di NTB,’’ ungkap Sony yang juga pemilik travel agent asal Jakarta tersebut. (*)

Kejati Lanjutkan Pendampingan, Inspektorat Alihkan Anggaran Dari Hal. 1

merasa aman dan nyaman. ‘’Kaitan dengan pengamanan, prioritas utama saya sebagai Kapolres. Apalagi di tahun baru dan perayaan Natal, pelayanan terhadap masyarakat akan ditingkatkan, sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman,’’ tegasnya.

Terkait pedagang asongan yang meresahkan wisatawan, pihaknya akan mengedepankan langkah preemtif dan persuasif melalui fungsi Binmas. Ia juga akan menyampaikan pada pertemuan dengan para Kades dan Kadus agar dapat ditindaklanjuti bersama dari aparatur desa bersama anggota Polri.

Kapolres juga mengaskan bahwa kegiatan patroli ini

SILATURAHMI - Redaktur Pelaksana Suara NTB, Raka Akriyani (empat dari kiri) menerima silaturahmi Redaktur Pelaksana LKBN Antara Sapto HP (empat dari kanan) yang didampingi Kepala Biro Antara NTB, Riza Fahriza (tiga dari kanan) bersama Kabag Hukum dan Kerjasama Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI Midea Desyci Lustarini ( KE DUA DARI KIRI) di Kantor Harian Suara NTB, Selasa (3/12).

Ketika ’’Buyers’’ dan ’’Sellers’’ Jatuh Hati Pesona Lombok - Sumbawa Dari Hal. 1

(Suara NTB/her)

BERTEMU - Kapolres Lobar bersama jajaran saat bertemu dengan GM hotel di kawasan Senggigi kemarin.

belum ada penjelasan resmi atau regulasi baru yang menghapus legal formal,’’ jelasnya.

Sementara Kejaksaan Tinggi NTB sudah resmi menerima surat keputusan penutupan TP4D. Praktis surat tersebut langsung ditindaklanjuti dengan rencana penghentian kegiatan. Namun demikian tidak langsung berhenti total.

Menurut juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, kegiatan TP4D akan berakhir Desember 2019. ‘’Tim TP4D masih akan memberikan pendampingan sampai Desember, untuk proyek-proyek yang sudah terlanjur didampingi,’’ ujar Dedi Irawan.

Mengenai jumlah proyek yang sedang didampingi, tak disebutkan Dedi. Namun komitmen untuk menuntaskan pendampingan akan terus berjalan sampai habis masa kontrak. Bagaimana dengan proyek yang molor? Jika dalam perjalanan pendampingan ada proyek bermasalah, maka akan langsung diputus kontrak.

“Tidak ada tolerir. Kalau ada yang molor ya kita ajukan agar diputus kontrak. Karena tidak ada pendampingan setelah 2020, TP4D kan sudah dihapus,” tandasnya.

Sementara dalam catatan Suara NTB sejumlah proyek yang didampingi diantaranya proyek pusat dan daerah. Dua proyek besar dari pusat, yakni Dam Meninting di Lombok Barat dan Dam Bringin Sila, Sumbawa Besar. Dua proyek berinilai triliunan rupiah.

Enam paket itu, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), terkait pembangunan proyek gedung Imigrasi Bima. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk pengadaan alat alat kesehatan (Alkes). Proyek dari Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk paket pembangunan bendung dan pekerjaan multiyears.

Pendampingan proyek Gedung Bea Cukai Mataram untuk Gedung Kepabeanan. Permintaan juga datang dari Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk pengadaan hand tractor dan pembangunan irigasi tetes. Terakhir dari Pelindo III untuk pembangunan terminal.

Enam instansi itu mengajukan masing-masing paket proyek untuk pendampingan tahun 2019. Saat ini sedang dalam proses telaah oleh tim TP4D gabungan Intelijen Kejati NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan Irbansus Inspektorat NTB. (ars)

Pejabat Jangan Was-was Dari Hal. 1 Sehingga kita masih melakukan pemetaan awal dulu.

Harapan kita, pejabat jangan was-was. Jangan khawatir kaitan dengan itu, kita bekerja saja. Jadi ada jabatan-jabatan eselon III dan IV yang masih bisa dipertahankan,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (3/12) siang.

Jumlah jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB yang ada saat ini sebanyak 1.228 jabatan. Terdiri dari jabatan eselon III sebanak 282 jabatan dan eselon IV sebanyak 946 jabatan.

Sesuai surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ada kriteria jabatan eselon III dan IV yang akan berpotensi dipertimbangkan tidak dihapus atau dipangkas.

Yakni, jabatan eselon III dan IV ang terkait dengan perizinan dan kewilayahan, kuasa pengguna angaran dan pengelola barang serta jabatan eselon III dan IV dengan pertimbangan objektif.

“Kalau kemudian berdasarkan kriteria kita runut, itu mungkin saja sekitar 200-an (jabatan eselon

III dan IV) bisa dipertimbangkan tidak dipangkas.

200-an jabatan eselon III dan IV masih bisa dipertimbangkan tidak dipangkas,” kata Yusron.

Artinya, akan ada 1.000 jabatan eselon III dan IV Pemprov NTB yang akan dihapus jika kebijakan Pemerintah Pusat tersebut diterapkan. Namun, kata Yusron, pihaknya masih melakukan pemetaan secara umum dulu sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Yang penting saya kira, teman-teman bekerja sesuai tugas dan fungsi yang ada.

Tidak usah memikirkan terlalu jauh mengenai soal ini,” harapnya.

Jabatan eselon III dan IV yang akan dihapus selanjutnya akan dialokasikan untuk jabatan fungsional. Penempatan menjadi pejabat fungsional tertentu nantinya akan mempertimbangkan basic pendidikan dan rekam jejak pejabat tersebut pernah bertugas.

Ketika menjadi pejabat fungsional, maka akan dinilai kinerjanya. Karena nantinya masing-masing pejabat fungsional harus mencapai angka kredit tertentu. Apabila tak mencapai angka kredit tertentu, maka dia tak akan memenuhi syarat menduduki jabatan fungsional. (nas)

Enam Terduga Teroris Diamankan Densus 88 Dari Hal. 1 komponen lainnya dapat berperan agar meningkatkan kekebalan terhadap pahampaham yang sering memanipulasi agama. Semua agama sama, tidak mentolerir aksiaksi kekerasan dan teror,’’ sambung Kapolda NTB. Kapolda berpesan kepada jajarannya, agar tetap waspada dan selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap aksiaksi teror yang diarahkan kepada anggota, markas komando atau asrama Polri.

Sejauh ini disyukurinya situasi dan kondisi saat ini relatif kondusif. Aktivitas masih berjalan normal. ‘’Terimakasih atas dukungan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Negara akan terus hadir untuk menjamin keamanan dan ketertiban,’’ ujarnya.

Sementara kronologi penangkapan, diawali sekitar pukul 06.00 Wita. Penangkapan berlangsung selama enam jam lebih, hingga pukul 11.20 Wita oleh Densus 88 Anti Teror.

Mereka yang diamankan, MZ Bin Seff, seorang amir kelompok JAD dan IF alias Bono, keduanya asal Kelurahan Penatoi Kota Bima. IF dikejar dari Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda hingga Kota Bima dan ditangkap di BTN Penatoi .

Diamankan juga OW yang ditangkap di Pasar Sape, setelah dilakukan pengejaran dari Mpunda. Terduga lainnya AS, bekas narapidana terorisme asal Seteluk Sumbawa Barat. Ia ditangkap dalam perjalanan menuju Sumbawa.

Menyusul kemudian diamankan AG, juga asal Penatoi Kecamatan Mpunda. Ia ditangkap di jalan utama Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima. Terakhir, diamankan MR alias Anas, ditangkap di pertigaan Masjid Baitul Hamid Kelurahan Penaraga. Keenam orang itu sempat diamankan di Mako TNI Kompi C Bima.

Sekitar pukul 16.45 Wita, enam orang terduga jaringan terorisme wilayah Bima tersebut dibawa meninggalkan Mako Bataliyon C menuju Sat Brimobda NTB mengunakan 5 mobil. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 4 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DP3AP2KB NTB Gelar Rapat Pemantapan Peringatan Hari Ibu Mataram (Suara NTB) Rapat Persiapan Peringatan Hari Ibu ke 91 tahun 2019 dilaksanakan di Aula Kantor DP3AP2KB Provinsi NTB. Rapat dihadiri oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si. Peringatan Hari Ibu (PHI) dilaksanakan pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya, merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan

menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah berjuang dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.

Kepala DP3AP2KB NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si, menjelaskan bahwa tema PHI ke91 tahun 2019 ini adalah “Perempuan Berdaya”. Sejumlah keputusan hasil dari rapat yang dihasilkan adalah pihaknya akan mengadakan gerak jalan “Keluarga Sehat

dan Bahagia” yang akan diadakan secara serentak tanggal 8 Desember 2019 di seluruh Indonesia.

“Ibu ini adalah tiangnya Negara. Kalau dia berdaya maka sebenarnya Indonesia akan maju. Pendidik pertama adalah ibu,” ujarnya.

Kegiatan jalan sehat ditargetkan berjumlah 7.000 orang.

Para peserta dalam rapat persiapan itu diarahkan untuk

menggunakan atribut etnik.

Kegiatan jalan sehat yang nantinya juga diikuti para pelajar akan dipusatkan di Taman Sangkareang. “Di mulai dari Sangkareang berputar kemudian ada senam Sajojo kemudian akan ada komitmen stop kekerasan pada perempuan dan anak,” jelasnya.

Momentum PHI diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua pemangku

kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Dan pada akhirnya memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak dan sekaligus agen perubahan (agent of change). (dys/*)

Pembangunan Taman Wisata Labuhan Haji akan Diusulkan ke Pemprov Selong (Suara NTB) Terlihat selama setahun terakhir ini Taman Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mangkrak. Selama kurun waktu 2019 hampir tidak ada aktivitas pembangunan. Tahun 2020, Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim mencoba mengusulkan kelanjutan pembangunannya dibiayai oleh pemprov NTB. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Lotim, Samsul Hakim. Menjawab Suara NTB, Selasa (3/12), ia menuturkan beberapa waktu lalu staf Gubernur sudah mengunjungi kawasan Pantai Labuhan Haji dan lokasi pembangunan Ancol Mini itu.

“Kita sekarang dalam tahap mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Insya Allah katanya Lotim yang paling menarik,” urai Samsul Hakim. Lotim memiliki daya dukung yang cukup lengkap.

Harapannya dana dari provinsi ini dapat terealisasi.

Dari APBD Kabupaten Lotim sendiri, sambungnya tidak ada anggaran khusus yang dipersiapkan tahun 2020 mendatang untuk kelanjutan

pembangunan Taman Labuhan Haji. Dari APBD tahun 2020 hanya dapat Rp284 juta.

Anggaran itupun hanya diperuntukkan untuk membangun sejumlah fasilitas penunjang kecil-kecilan di beberapa objek wisata. “Ada yang di Labuhan Haji, ada juga di beberapa tempat lainnya seperti Sembalun,” ungkap Hakim.

Selain menunggu cipratan dana dari provinsi, Dispar Lotim berencana akan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disebut DAK sekitar Rp600 juta yang akan coba diarahkan untuk kelanjutan pembangunan.

Cita-cita segera menjadikan Labuhan Haji sebagai kawasan wisata layaknya seperti Ancol Jakarta diyakini akan bisa diwujudkan. Hanya saja butuh waktu. “Cita-cita itu pasti akan terwujud, ketika anggaran mencukupi,” ungkapnya.

Menurut Samsul Hakim, jika benar-benar ada dana dari pemerintah provinsi mendukung kelanjutan pembangunan maka tahun 2021 mendatang sudah bisa langsung beroperasi. Atau paling telah tahun 2022 mendatang sudah bisa terwujud. “Insya Allah

(Suara NTB/rus)

TAMAN LABUHAN HAJI - Taman wisata pantai Labuhan Haji Kabupaten Lotim yang belum ada kelanjutan pembangunan. sehingga tidak berani disiarkan. tahun 2020 pasti akan ada memberikan anggarannya.

Dari investor pun kata Sam- “Investor masih dalam tahap pembangunan disitu,” ungkapnya. Ditambahkan, untuk sul Hakim juga sudah ada yang persentasi dan lainnya dan kita mempercepat terwujudnya melirik untuk melanjutkan tidak berani publikasikan samAncol Mini itu diharapkan dari pembangunan. Akan tetapi, pai benar-benar ada kepaspemerintah provinsi ini bisa karena belum ada kepastian tian,” demikian. (rus)

Pembangunan Taman Rinjani Selong Mencapai 90 Persen Selong (Suara NTB) Pekerjaan pembangunan Taman Rinjani Selong diklaim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim sudah mencapai 90 persen. Sisanya 10 persen lagi masih seputar pemasangan paving block dan diyakini bisa tuntas sampai Desember 2019 ini.

Hal ini dipaparkan Kepala Dinas (Kadis) LHK Lotim, H. Marhaban. Disampaikan, tampilan hasil pembangunan taman senilai Rp2,9 milair pada tahun 2019 ini diakui masih belum sempurna. Hal ini karena memang ada sejumlah item pembangunan lanjutan yang akan dilakukan pda tahun 2020 mendatang.

Di antaranya, melakukan plesteran tembok taman, penanaman bunga dan penambahan item pembangunan lainnya yang akan menambah keindahan taman Rinjani Selong. Kendala lainnya ada yang belum tuntas karena jalan pintu masuk mobil belum bisa dibangun. “Belum bisa dibangun karena masih digunakan

(Suara NTB/rus)

TAMAN RINJANI – Taman Rinjani Selong yang terlihat belum rampung pembangunannya karena ada sejumlah item yang belum dikerjakan dan akan dilanjutkan pada tahun 2020 mendatang. untuk akses keluar masuk Marhaban, tidaklah sama mobil yang melakukan penga- dengan membangun gedung.

Dibutuhkan ketelitian. Yang ngkutan material,” ucapnya.

Membangun taman, kata dilakukan tahun 2019 ini kat-

anya sesuai dengan nominal anggaran. “Memang belum bisa tampil 100 persen karena ada pekerjaan yang belum dikerjakan,” imbuhnya.

Tahun 2020 mendatang ada penambahan Rp1 miliar lebih untuk penambahan pembangunan dan pengadaan bunga.

Pada tahap pertama pembangunan taman memang sudah ada sebagian bunga ditanam. Akan tetapi tidak bisa sepenuhnya.

Guna lebih mempercantik taman, DLHK Lotim akan studi banding ke Surabaya melihat taman-taman di Kota Pahlawan tersebut. Pesan Bupati, ada pohon bunga yang besar-besar dan terlihat indah dan sedap dipandang mata.

Taman Rinjani Selong seluas 2 hektar tersebut setelah selesai pembangunan tahap pertama 2019 ini dipastikan sudah bisa dinikmati masyarakat umum. (rus)

(Suara NTB/dys)

PERINGATAN HARI IBU – Para serta rapat pemantapan peringatan hari ibu di NTB.