Edisi 04 Desember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 4 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 219 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ikhtiar Bersama Cegah Pernikahan Dini Angka pasti pernikahan usia dini di NTB masih menjadi perdebatan. Ada yang menyebutkan, sesungguhnya pernikahan usia dini di NTB masih relatif tinggi. Ikhtiar mendorong masyarakat untuk tidak menikah dini harus terus dilakukan secara bersama-sama. Sehingga, target usia pernikahan, 21 tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB yang berakhir 2018, bisa tercapai.

DEMIKIAN yang mengemuka dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Ikhtiar Mencegah Pernikahan Usia Dini di NTB’’ yang digelar di Ruang Redaksi Suara NTB, Sabtu (2/12).

Diskusi dipandu

H. Ridwan Syah

Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Hadir sebagai nara sumber dalam diskusi terbatas ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelu-

Hj. Hartina

arga Berencana (DP3AP2KB), Ir. Hj. Hartina, MM. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP, Akademisi Unram, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio.

Bersambung ke hal 15

H. Agus Talino

Butuh Data Valid agar Intervensi Tepat Sasaran Mendudukkan Kembali Adat Perkawinan

TO K O H Persaudaraan Pondasi Utama

BANYAK kalangan menganggap, adat budaya lokal cenderung menjadi pemicu pernikahan usia dini. Namun, pandangan ini dinilai tidak sepenuhnya tepat. Pemerhati Budaya, Lalu Ari Irawan mencontohkan, istilah merariq kodeq yang banyak dipakai sebagai padanan kata pernikahan usia dini, justru problematis. Ari menilai, jika tradisi merariq diterapkan secara benar, seseorang justru akan terhindar dari pernikahan TGH. Subki Sasaki usia dini.

Bersambung ke hal 15

SALAH satu upaya untuk memperkuat dan mengasah persaudaraan dapat dilakukan melalui dakwah dan tarbiyah (pendidikan). Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, pada acara silaturahmi bersama para ulama dan ratusan peserta Rapat Kerja Nasional Hidayatullah di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu malam (2/12).

Sebab melalui dakwah dan tarbiyah, kata gubernur, umat Islam senantiasa diingatkan Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

Mutasi Bulan Ini

H. Fathurahman

TERKAIT dengan pernikahan di usia anak, saat ini belum ada data valid yang mendukung, sehingga intervensi terhadap permasalahan itu dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Diperlukan juga pemecahan masalah pernikahan usia anak secara sistematis.

Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi, menyampaikan pernikahan usia anak cenderung

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menurut rencana, akan kembali menggelar mutasi pada bulan Desember ini. Pasalnya, ada empat jabatan eselon II yang masih lowong. Ditambah puluhan jabatan eselon III dan IV yang banyak kosong karena pejabat banyak yang memasuki usia pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB Bersambung ke hal 15

Bersambung ke hal 15

Lalu Ari Irawan

Maksimalkan Fungsi Wajar 12 Tahun

M. Riadhussyah

PERNIKAHAN di usia dini dianggap sebagai salah satu penyebab adanya lingkaran kemiskinan di tengah masyarakat. Bukan itu saja, ini juga menjadi salah satu penyebab banyaknya anak yang mengalami putus sekolah.

Bersambung ke hal 15 Rena Aminwara

Oryza Pneumatica Inderasari

Perang Topat

Teladan Perdamaian dari Warga Lingsar untuk Indonesia Giri Menang (Suara NTB) Ribuan pengunjung menyaksikan ritual religi dan budaya perang topat yang digelar begitu meriah dan khidmat Minggu (3/12) sore di Pura Lingsar. Event tahunan yang digelar Pemkab Lombok Barat (Lobar) ini tidak saja disaksikan wisatawan lokal. Namun wisatawan asing ikut berbaur, bahkan beberapa wisatawan asing terlibat dalam event ‘’perang’’ perdamaian tersebut.

Bersambung ke hal 10

H.Fauzan Khalid

Joko Jumadi

SUARA NTB Senin, 4 Desember 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Berharap Gedung Baru MELIHAT posisi kantor yang cukup dalam dan berada di tengah lokasi perumahan, membuat pihak kelurahan Pagutan berencana membuat usulan untuk pembangunan gedung baru.

“Sebelumnya kantor lurah berada di sini, kita mengontrak di KUD dan kemudian bisa membeli bangunan ini,” terang Lala Fatribana, lurah Pagesangan Timur.

Tetapi melihat ada tanah yang lokasinya berada di tepi jalan, dirinya merencanakan untuk membangun gedung. “Lahannya merupakan milik umum (Suara NTB/uul) dan luasnya sekitar 7 are,” Lala Fatribana terangnya. Pihak pemerintah kota Mataram juga merespon dengan baik usulan tersebut, tetapi harus mengajukan proposal. “Mudah-mudahan bisa direspon dengan baik usulan tersebut,” tambahnya.

Lala mengaku dirinya berpikir jika dirinya menjual bangunan yang sekarang bisa digunakan untuk membangun gedung baru. “Nyatanya harus mengembalikan aset terlebih dahulu baru kemudian bisa,” ujarnya. Nantinya gedung yang akan dibangun itu akan dilengkapi dengan posko untuk kegiatan Linmas, Posyandu dan kegiatan lainnya. “Kalau sekarang, posyandu dilakukan di tiap lingkungan dan anggota Linmas di sini juga rajin melaksanakan tugas,” imbuhnya.

Selama ini, jika ada pertemuan warga dilakukan di aula yang berada di bagian belakang. “Aulanya juga cukup besar, tetapi kalau misalnya cukup banyak, ya harus dicukup-cukupin,” kata Lala. Ia mengatakan masyarakat dan kepala lingkungan juga mendukung rencana tersebut untuk pindah gedung.

“Alhamdulillah ada respon dari Taman Indah. Ada lahan kosong di sana, makanya itu yang kita usulkan,” jelasnya.

Lala mengatakan bahwa lapangan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan, terutama untuk kegiatan olahraga. “Nantinya dana yang akan kita gunakan untuk membangun gedung adalah dana aspirasi karena nanti pasti prosesnya lama,” imbuhnya. (uul)

Tarif Parkir Dikaji KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram untuk melakukan kajian atas permintaan para pengusaha pusat perbelanjaan di Kota Mataram yang meminta penurunan pajak parkir. ‘’Kemarin itu ada permintaan dari mereka (pengusaha, red).

Kita selama ini menetapkan 30 persen maksimal. Tapi mereka mengatakan kalau bisa diturunkan,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram baru-baru ini.

Alasan mereka, lanjut Zaini, selain karena faktor (Suara NTB/fit) sepinya pembeli, di beberaH.M. Zaini pa daerah pajak parkir yang diberlakukan antara 20 – 25 persen. ‘’Sedangkan kita menerapkan pola maksimal yakni 30 persen,’’ cetusnya. Untuk itu, dia meminta BKD segera melakukan kajian berapa sesungguhnya tarif pajak parkir yang ideal agar tidak memberatkan satu sama lain.

Zaini yang juga Ketua pansus Revisi Raperda pajak parkir DPRD Kota Mataram menekankan kepada pihak mall agar mengutamakan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Upaya-upaya ini bertujuan agar bagaimana pengunjung yang datang ke mall bisa lebih banyak lagi. Dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini sebetulnya banyaknya pengunjung yang datang dengan sepinya pembeli, tidak berpengaruh terhadap pajak parkir.

Karena bagaimanapun juga, walaupun tidak berbelanja, toh pengunjung yang datang ke mall sudah pasti akan menggunakan jasa parkir. ‘’Makanya kita minta ini dikaji dulu,’’ tegasnya. Bisa saja, sambung Zaini, ramainya pengguna jasa parkir untuk menutupi minusnya biaya pembayaran listrik serta kebutuhan lainnya. Namun demikian, ia tetap mengharapkan BKD melakukan kajian terhadap kondisi pusat-pusat perbelanjaan yang meminta penurunan pajak parkir. ‘’Sebenarnya apa yang berpengaruh, pembelinya ataukah apa. Kadangkan orang datang ke mall cuma jalan-jalan, ndak belanja,’’ pungkasnya. Ini, diakui para pengusaha, sudah berdampak pada makin maraknya retail yang menyewa tempat di pusat-pusat perbelanjaan memilih tutup. ‘’Apalagi yang di mall lama, banyak yang tiarap,’’ imbuhnya. Dikatakan Zaini, kalau pusat perbelanjaan tidak menjadikan parkir sebagai penghasilan utama, seharusnya berapapun tarifnya akan mampu terpenuhi. ‘’Tapi mereka mengatakan, banyak hal yang harus diperhatikan. Apalagi dengan kenaikan UMP ini,’’ tutupnya. Yang jelas, pemerintah dalam menetapkan pajak parkir mempunyai acuan yang jelas. karena tidak semua tempat mengalami hal yang sama seperti pusat perbelanjaan. Contohnya parkir di rumah sakit Kota Mataram dan RSUD Provinsi NTB. (fit)

Erupsi Gunung Agung

Dikes Waspadai Penyakit ISPA Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan menyiapkan 50 ribu masker untuk dibagikan ke masyarakat. Pemberian masker tersebut sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat menghirup debu abu vulkanik.

“Masyarakat jangan keluar rumah kalau tidak ada yang penting,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman dikonfirmasi pekan kemarin. Katanya, debu abu vulkanik Gunung Agung, Karangasem, Bali mengarah ke Kota Mataram.

Hal ini perlu diwaspadai karena jika debu itu dihirup dan masuk ke paru - paru menyebabkaan infeksi paru - paru.

Masyarakat diimbau agar tidak menggunakan lensa kontak dan menggunakan kacamata serta masker bila ke luar rumah. “Debunya macam - macam. Paling penting jangan pakai lensa kontak dulu. Itu berbahaya,” katanya mengingatkan.

Usman bersyukur beberapa hari terakhir Kota Mataram terjadi hujan, sehingga abu vulkanik itu tidak bertebaran ke mana - mana. Namun demikian, pihaknya tetap mewaspadai kemungkinan terburuk sekalipun. “Alhamdulillah beberapa hari ini hujan terus. Jadi debunya tidak ke mana - kemana,” jawabnya.

Usman menambahkan, eksodusnya pengungsi asal Karangasem Bali beberapa pekan lalu, pihaknya memberi penyuluhan tentang kesehatan ke pengungsi. Daftar nama pengungsi yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditindaklanjuti dengan mengecek kesehatan para pengungsi Gunung Agung tersebut.

Pelayanan kesehatan di Puskesmas diberikan secara gratis. “Pertama kali erupsi puluhan pengungsi di Karang Pule dilakukan kunjungan rumah sesuai arahan Pak Wali,” tambahnya. Dia melihat status gunung merapi di Bali menunjukkan tanda bahaya dengan menyeburkan abu vulkanik. Masyarakat diimbau menggunakan masker dan kacamatan bila beraktivitas di luar rumah. (cem)

(Suara NTB/cem)

JUKIR LIAR - Menjadi juru parkir (jukir) di Kota Mataram ternyata amatlah gampang, walaupun berstatus jukir liar. Hanya bermodalkan pluit, warga bisa mendapatkan sejumlah uang. Seperti dilakukan seorang bocah di Mandalika, mengatur kendaraan parkir di pinggir Jalan Brawijaya, kemarin. Praktik ini tentu menggembosi target penerimaan retribusi parkir Kota Mataram.

DPRD Tolak Bantuan Sambungan Gratis kepada Masyarakat Mataram (Suara NTB) Bujukan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang, H.Lalu Ahmad Zaini, memberikan sambungan air minum gratis ke konstituen jelang tahun politik ditolak oleh anggota Dewan. PDAM justru diminta memperbaiki sistem pelayanan ke masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menegaskan, sebenarnya Dewan tidak dalam rangka berminat atau tidak berminat terhadap tawaran Dirut PDAM Giri Menang, H.Lalu Ahmad Zaini untuk pemasangan gratis bagi konstituen mereka. Tetapi, tawaran itu terlalu berlebihan karena banyak warga telah disambungkan gratis, tetapi diputus lagi dengan alasan tidak sanggup membayar.

“Yang kita inginkan itu PDAM lebih pada peningkatan kualitas pelayanan,” tegas Muhtar pekan kemarin. Politisi Gerindra menambahkan, seharusnya perusahaan air

plat merah tersebut mencari terobosan untuk memberikan pelayanan maksimal terutama bagi masyarakat yang ingin menikmati kualitas air yang bagus. Bukan berarti memberikan sambungan gratis justru malah jadi beban ke masyarakat. Apalagi belakangan kata dia, air PDAM susah.

Jika PDAM mengedepankan kualitas pelayanan, harus ada semacam kebijakan PDAM dan Pemkot Mataram yang serasi.

“Air susah, malah memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Muhtar khawatir bila pemasangan sambungan air ke konstituennya justru berimbas terhadap dirinya sendiri.

Artinya, masyarakat hanya

mengetahui bantuan pemasangan itu oleh anggota Dewan.

Apabila ada pemutusan secara sepihak dengan alasan tidak pernah membayar, justru jadi blunder. Dirinya akan jadi sasaran masyarakat. “Sudah kita pasangkan, nanti malah kita disuruh bayar. Kan jadi repot,” terangnya.

Pemasangan sambungan air gratis ditawarkan bagi

konstituen 40 anggota Dewan tersebut, tidak terlepas dari hibah yang diterima oleh Pemkot Mataram senilai Rp 9 miliar dari Kementerian Keuangan. Sistem pemberian hibah itu, Pemkot mengeluarkan anggaran terlebih dahulu dan dikelola oleh PDAM Giri Menang.

Lalu, Kementerian Keuangan melakukan pengecekan terhadap jumlah sambungan ke rumah tangga penerima. Bila dinilai sesuai, Kementerian Keuan-

gan mengganti anggaran telah dikeluarkan Pemkot Mataram. Dana digelontorkan tersebut secara otomatis menjadi penyertaan modal di PDAM G i r i Menang. (cem)

”

Sudah kita pasangkan, nanti malah kita disuruh bayar.

Kan jadi repot

H. Muhtar (Suara NTB/ist)

Dua Rusunawa Masih Jadi Beban Pemkot Mataram Kantong Kemiskinan di Kota Mataram akan Diintervensi

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) belum menyerahkan pengelolaan dua rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di Mandalika dan Montong Are Kelurahan Mandalika. Sementara, biaya pemeliharaan serta penataan jadi beban Pemkot Mataram.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menjelaskan, dari tiga rusunawa yang dibangun pemerintah pusat, rusunawa di Selagalas telah diserahterimakan pengelolaannya ke Pemkot Mataram. Sedangkan, Mandalika berkasnya masih diajukan ke Kementerian Keuangan. Sementara, Rusunawa Montong Are terkendala izin mendirikan bangunan (IMB). IMB belum bisa diproses di Kota Mataram, karena desain DED belum diterima dari Kementerian PUPR. “Yang satu (Selagalas) sudah kita terima. Tinggal dua ini masih berproses,” kata Kemal pekan kemarin. Dia mengakui, sebagian pembiayaan rusunawa itu ditanggung oleh Pemkot Mataram. Seperti, gaji tenaga kon-

(Suara NTB/cem)

BELUM DISERAHKAN - Rusunawa Montong Are di Kelurahan Mandalika belum diserahkan pengelolaannya ke Pemkot Mataram. Kendati demikian, beban pembiayaan tetap dibebankan ke pemerintah daerah. trak, biaya listrik untuk fasilitas umum. Pembiayaan lain dibiaya sendiri melalui iuran bulanan yang disepakati paguyuban.

“Kalau gaji dan biaya listrik bebannya ke kita,” ucapnya.

Pembiayaan sifatnya besar seperti pemeliharaan dan lain sebagainya, diklaim Kemal, tidak ada pembebanan ke Kota Mataram. Menurutnya, anggaran besar dikeluarkan bentuk sharing anggaran bantuan Pemerintah Pusat dan Pemkot Mataram.

Saat itu kata dia, Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran Rp 17 miliar untuk membangun twin block rusunawa.

Pemkot Mataram berkewajiban mengeluarkan anggaran atau pembiayaan untuk penembokan, paving block dan tanah urug.

“Cuma itu saja kita keluarkan.

Tidak ada yang lain,” sebutnya.

Rusunawa Mandalika dan Montong Are dibangun di tahun 2015 dan 2016. Rusunawa dibangunsebagaipemenuhankebutuhan tempattinggalbagimasyarakatterutama masyarakat pra sejahtera.

Pemkot Mataram belum menarik tarifkhususkepadapenghunirusunawa. Hanya saja, iuran yang dibayar tiap bulan mulai Rp 100.000 – Rp 125.000 berdasarkan kesepakatan penghuni. (cem)

Antisipasi Cuaca Ekstrem

Camat dan Lurah Diminta Siaga Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta camat dan lurah untuk tetap siaga mengantisipasi cuaca ekstrem terjadi beberapa hari ini. Camat dan Lurah diminta segera berkoordinasi dan mengambil tindakan secepat mungkin bila terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan.

“Saya minta camat dan lurah siaga terus memantau kemungkinan potensi yang terjadi,” kata Mohan ditemui pekan kemarin. Dijelaskan, semenjak cuaca ekstrem melanda Kota Mataram langsung dilakukan apel siaga. Selain itu, ia juga mempertajam dengan rapat koordinasi untuk memastikan pola atau skenar-

io dalam rangka mengantisipasi peristiwa kebencanaan.

Sekarang ini lanjutnya, tidak hanya berbicara soal banjir, tetapi juga mengantisipasi erupsi Gunung Agung dan eksodusnya pengungsi dari Bali, termasuk antisipasi peristiwaan yang lain seperti angin puting beliung yang terjadi d daerah lain.

“Inilah kita menskenariokan bagaimana pola penanganan kebencanaan,” tambahnya.

Terkait pola penanganan kebencanaan itu, Mohan telah mengkonfirmasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi teknis terkait. Mereka memiliki standar operasional prosedur (SOP) dibuat termasuk posko induk dan satuan pelaksana diketuai

Asisten I Setda Kota Mataram.

Selain standar penanganan, Wawali juga meminta kesiapan personel, peralatan serta logistik dicek kembali termasuk kendaraan operasional. “Di samping itu juga, mobil calling saya minta rutin memberikan imbauan ke masyarakat,” ujarnya.

PadaRabu(29/11)pekankemarin, sekitar pukul 03.00 - 04.00 Wita, banjir terjadi di Lingkungan Kekalik Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela.Tanggultidakbisamenahandebit air Sungai Ancar. Wawali mengecek kondisi lingkungan terkena banjir dan memerintahkan camat dan lurah tetap waspada terhadap kemungkinan kebencanaan berikutnya dan segera mengambil langkah. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah mencari pola baru penanganan kemiskinan di perkotaan.

Pola ini tidak sepadan seperti daerah lain. Karakter masyarakat miskin di kota berbeda dengan di pedesaan.

Salah satu alternatif dirumuskan di 2018 nantinya, mengintervensi kawasan yang menjadi kantong kemiskinan di Kota Mataram. Penduduk miskin terbesar di Kota Mataram berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berada di Kecamatan Sandubaya dan Selaparang.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Mataram, H. Mohan Roliskana melihat, sumber atau kantong kemiskinan di Kota Mataram selama ini berada di kawasan pinggiran kota.

Seperti di Kelurahan Bertais, Mandalika, Babakan, Rembiga, Jempong dan lainnya.

Kawasan - kawasan ini menurut dia, nantinya akan dimaksimalkan penanganannya dengan memfokuskan program. Artinya, intervensi penanganan kemiskinan difokuskan di titik tersebut.

Menurut dia, ini akan memudahkan tolok ukur sejauh mana pencapaian program penanganan kemiskinan di Kota Mataram. “Dengan pola seperti ini kita lebih mudah melihat ouputnya. Mudah bagi kita mengukur tingkat keberhasilan itu,” kata Mohan pekan kemarin.

Mohan yang juga Wakil

Walikota Mataram mengaku, sejauh ini yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan adalah pola - pola konvensional dengan memberikan bantuan di masing - masing klaster. Meski diakui berjalan dengan efektif, tetapi pengurangan penduduk miskin tidak secara signifikan.

Menurutnya, perubahan pola penanganan kemiskinan harus berani dilakukan.

Sebab, target mengentaskan penduduk miskin yang disepakati dengan Pemprov NTB 1,3 persen. Angka 1,3 persen saja berat. Apalagi di 2017, penduduk miskin turun sekitar 0,18 persen. “Angka 1,3 persen sudah sangat realistis.

Itupun masih berat,” akunya.

Intervensi per kawasan nanti akan dipikirkan dan kaji bersama. Kata dia, bisa saja program penanggulangan kemiskinan difokuskan di beberapa kelurahan yang memang jadi kantong kemiskinan. Di antaranya, pemberdayaan ekonomi kreatif, bantuan modal serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Terkait pola penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Mohan mengaku belum mempelajari pola tersebut. Apakah cocok diterapkan di Kota Mataram atau sebaliknya. Kalaupun itu baik tidak masalah diadopsi. Tetapi barangkali karakter wilayah berbeda - beda. Dan, Pemkot juga belum melihat program ini berhasil atau tidak. (cem)

SUARA NTB

Senin, 4 Desember 2017

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Mataram (Suara NTB) Kamis (30/11) pekan kemarin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pandangan terhadap nota keuangan dan rancangan APBD Kota Mataram Tahun 2018.

Dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram dengan agenda penyampaian laporan hasil gabungan komisi DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan APBD, penetapan persetujuan DPRD dan penyampaian pendapat akhir kepala daerah dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Dalam laporan hasil gabungan komisi DPRD yang dibacakan oleh Sekretaris Gabungan Komi-

si DPRD, Hj. Baiq Mirdiati, bahwa anggota Dewan dapat menerima dan menyetujui nota keuangan dan rancangan APBD Kota Mataram 2018 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Dalam RAPBD 2018, pendapatan sebesar Rp 1.412.049.871.000,00, dan belanja Rp.1.433.120.

995.000,00. Sementara, Pemkot Mataram mengalami defisit Rp.21.071.124.000,00, serta pembiayaan netto sebesar Rp.21.071.124.000,00.

Dewan memberikan masukan terhadap beberapa hal yang menyangkut proses perizinan khususnya IMB yang harus sesuai dengan kondisi lapangan dan melibatkan pula Dinas Pemadam Kebakaran dalam proses pengurusan izin berkaitan dengan upaya pencegahan bencana, minimalisir tagihan PJU, mewujudkan program maghrib mengaji, peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam bidang perparkiran, tambahan dan alokasi anggaran untuk beberapa OPD tertentu, serta beberapa saran terkait bidang pendidikan. Seperti halnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan perlunya perubahan Perda penyelenggaraan pendidikan mengingat saat ini penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMA dan SMK beralih kepihak provinsi.

Terhadap saran tersebut, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengapresiasi saran atau masukan anggota Dewan.

Masukan ini kata dia, jadi perhatian pimpinan OPD dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik.

Disatu sisi, Walikota juga memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh pihak legislatif dalam penyelesaian pembahasan hingga persetujuan nota keuangan dan Rancangan APBD 2018. Hal tersebut menandakan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif yang mampu mengatasi berbagai perbedaan pendapat dan pandangan melalui musyawarah dan mufakat. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

PENDAPAT AKHIR - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas telah ditetapkannya APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018.

DPMPTSP Terima Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerima sertifikasi sistem managjemen mutu ISO 9001 : 2008 terhadap tata kelola pelayanan publik dari SIS Certication Internasional, Kamis (30/11).

Sertifikat diserahkan langsung oleh Edi Putrajati selaku Designated Country Directur SIS Certication Internasional.

Edi menjelaskan, penganugerahan 9001:2008 atau sistem manajemen mutu diberikan ke setiap organisasi perangkat daerah terhadap tata kelola pelayanan publik.

Salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

DPMPTSP berhasil melaksanakan tata kelola mulai hulu ke hilir dan implementasinya tunduk terhadap peraturan perundang - undangan.

“Persyaratan mutu internasional sebagaimana diatur standar ISO,” kata Edi. Kata dia, penganugrahan ini bukan peristiwa tanpa latar belakang, tapi didasari evaluasi lengkap, detail melalui audit sertifcation.

Audit dilakukan 1 - 2 hari.

Tim auditor turun mengevaluasi, menganalisa tata kelola di lembaga, baik terkait SOP pelayanan publik. Pihaknya juga mengecek bagaimana organisasi ini mengelola setiap proses.

Hasil proses ini dievaluasi ukur tingkat kepuasan pelanggan.

Secara internal lanjutnya, DPMPTSP juga mengukur tingkat kepuasan pelanggan.

Disamping, tingkat pencapaian kinerja diatur dokumen tertulis quality objektif atau sasaran mutu.

“Ini alat untuk pengukuran internal. Apabila data pencapaian proses tidak memenuhi target. Maka diwajibkan proses melakukan evaluasi mencari target dan menentukan langkah berikutnya, sehingga target itu bisa dicapai,” paparnya.

Berdasarkan informasi diterima, tingkat kepuasan pelanggan 86 persen.

Edi menegaskan, tingkat kepuasan itu berkorelasi dengan sistem pelayanan sistem akan menutup ruang perjokian.

Ia mengakui, tidak ada sistem sempurna sehingga yang mampu dilakukan meminimalisir proses pelayanan.

Pasca penyerahan sertifikat tersebut terjadi perubahan pelayanan ISO segera dilakukan perbaikan, karena praktik itu

tidak dikehendaki.

“Rencana aksi dilakukan dinas dalam hal perbaikan.

Kepemilikan sertifikat diamanahkan sebagai sebuah penghormatan. Selama dinas istiqomah memberikan pelayanan sesuai proses didesain,” ucapnya.

Dikatakan, sistem tata kelola ini akan dievaluasi kembali satu tahun sekali. Pihaknya akan melihat konsistensi atau tidaknya OPD menjalankan amanah tersebut.

Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengapresiasi kinerja stafnya dalam menjalankan sistem tata kelola pelayanan publik.

Menurut dia, penghargaan itu tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan masyarakat.

Namun, dirinya tidak akan puas dan terus meningkatkan pelayanan serta memperbaiki aspek - aspek yang menjadi kekurangan.

“Saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih ke seluruh staf. Kerja keras bersama sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini,” ucapnya.

Penghargaan itu akan dipegang teguh sebagai amanah untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pelayanan publik di masyarakat. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

Designated Country Directur SIS Certication Internasional Edi Putrajati menyerahkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 kepada Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Cokorda Sudira Muliarsa, Kamis (30/11)

Peringatan HUT Korpri Ke 46

Pemkot Gelar Ziarah Makam dan Tabur Bunga Mataram (Suara NTB) Memperingati hari ulang tahun (HUT) Korpri ke 46, Pemkot Mataram menggelar ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Majeluk.

Ziarah makam dan tabur bunga sebelumnya diawali dengan upacara bersama yang dipimpin oleh Walikota H. Ahyar Abduh.

Selanjutnya, tabur bunga dilakukan bersamaan dan dihadiri oleh Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Ketua GOW sekaligus penaseihat Dharma Wanita Persatuan Kota Mataram Noviani Danar Kinnastri Roliskana, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Hj. Herlina Eko Saswito serta jajaran pimpinan OPD lingkup Kota Mataram.

Sebagai tanda penghormatan kepada pahlawan, Walikota Mataram meletakan karang bunga dan menaburkan bunga ke makammakam pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Majeluk Kota Mataram. Yakni, Kolonel Inf (Purn) H.M. Alwan Widjaja dan Kolonel (Purn) H. Gatot Suherman man-

(Suara NTB/ist)

TABUR BUNGA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melakukan tabor bunga di Taman makam pahlawan Majeluk tan Gubernur NTB. Pada peringatan HUT Korpri tersebut, Walikota juga

menyerahkan bingkisan kepada perwakilan veteran serta ke Panti Sosial Anak Nurussal-

amah Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

BINGKISAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyerahkan bingkisan kepada perwakilan veteran

SUARA NTB Senin, 4 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Selong (Suara NTB) Partai Amanat Nasional (PAN) Lombok Timur (Lotim) boleh dikata sebagai partai politik (parpol) pertama yang menentukan sikap arah dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lotim 2018.

PAN mantap memilih pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni atau dikenal dengan paket Harum.

Ketua DPD PAN Lotim, H. Ridwan Bajeri menyatakan partainya tetap istiqomah mendukung kemenangan un-

tuk pasangan Harum. Dalam politik, perubahan-perubahan arah dukungan sah-sah saja.

PAN yakin dengan kemenangan Harum di pilkada nanti.

Menurut H. Ridwan Bajeri yang juga Wakil Ketua DPRD Lotim ini, pasangan Harum sangat besar peluangnya menjadi kepala daerah Lotim.

Analisanya, saat ini sudah masuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan, Partai Gerindra pun diyakini dalam waktu dekat merapat.

Melihat cara kerja H. Iron,

UMK Lotim Masih Tunggu Keputusan Gubernur Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih menunggu keputusan gubernur terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2018. Semula, UMK dijadwalkan ditetapkan tanggal 21 November lalu.

Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Andika Istujaya mengatakan saat ini pihaknya masih belum menerima keputusan gubernur soal penetapan UMK Lotim. “Sebelumnya (Suara NTB/yon) tanggal 21 November 2017 Andika Istujaya seharusnya UMK kabupaten/kota secara serentak ditetapkan. Tapi mungkin karena faktor kesibukan pak gubernur, jadi diundur,” ungkapnya, Sabtu (2/12).

Adapun dalam penetapan UMK, Disnakertrans Lotim mengusulkan sebesar Rp 1.831.000. Jumlah yang diajukan itu lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), yang sebelumnya sudah ditetapkan yakni sebesar Rp 1. 825.000.

Besaran UMK Lotim yang diajukan berdasarkan hasil pertemuan bersama dewan pengupahan Kabupaten Lotim yang di dalamnya terdapat unsur asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, unsur pemerintah dan unsur perguruan tinggi.

Sementara, UMK tahun ini masih 1,637.377. Untuk laju inflasi yakni 3,72 persen dari September 2016 hingga 2017 serta jumlah PDRB yakni 4,99 persen. Adapun jumlah perusahaan di Kabupaten Lotim sebanyak 1.558 yang klasifikasi besar, sedang dan kecil atau di luar UMK. Sementara untuk perusahaan yang sudah mampu memberi upah terhadap karyawannya sesuai dengan UMK yakni sebanyak 380 perusahaan. (yon)

panggilan akrab H. Haerul Warisin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Lotim dan politisi Udayana H. Machsun dianggap sangat layak untuk memimpin Gumi Selaparang.

Partai sekelas PKS, diyakini juga memiliki pertimbangan mendasar mengapa menjatuhkan pilihan memilih pasangan Harum. Berdasarkan hasil survei juga menyebutkan tingkat elektabilitas dari pasangan Harum terus membaik. “Makin hari makin naik,” ucap Ridwan.

Tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap pasangan Harum ini tidak stagnan.

Hal ini kata politisi PAN ini dirasa dan didengar langsung dari masyarakat. PAN memiliki tim khusus yang melakukan analisa. Kesimpulan sementara hasilnya sangat positif bagi pasangan Harum.

Untuk itu, semua kaderkader PAN diinstruksikan memenangkan pasangan Harum.

Jika ada yang tidak mendukung, pimpinan PAN Lotim ini siap mengambil tindakan tegas.

Termasuk bagi para wakil

rakyat Lotim dari PAN. “Jika ada yang berkhianat akan kita PAW,” tegasnya.

Ancaman PAW atau Pergantian Antarwaktu bagi anggota DPRD yang tidak loyal ini dipastikan akan dilakukan Ketua DPD PAN Lotim. Baginya, dikhianati itu sangat sakit, sehingga balasan terhadap siapapun yang mengkhianati keputusan final partai akan diberikan sanksi tegas. Bahkan, proses PAW akan dilakukan cepat. Selama 15 hari saja pascakabar tidak

loyal, yang bersangkutan siap menerima sanksi.

Ditambahkan, dengan bergabungnya PKS dan Gerindra maka kendaraan politik untuk pasangan Harum ini makin kuat. Ada 15 suara dan jumlah itu melampaui syarat minimal 10 persen kursi di DPRD Lotim. (rus/*)

H. Ridwan Bajeri

(Suara NTB/rus)

PAN ”Istiqomah” Menangkan Pasangan Harum

Porkab II Lotim Berlangsung Sukses

Masbagik Juara Umum PELAKSANAAN Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) II Lombok Timur (Lotim) berlangsung sukses. Even olahraga sekali dalam dua tahun digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Timur (Lotim) di bawah komando H. Haerul Warisin pada tahun 2017 ini dilangsungkan selama sepekan, terhitung sejak tanggal 25 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2017.

Acara Porkab yang mendapat dukungan penuh dari Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan ini memberikan hiburan dan semangat olahraga tersendiri bagi masyarakat Gumi Selaparang.

Pasalnya, selama sepekan penuh semarak olahraga menggema.

Ketua Panitia Porkab, Juniar Affandi menguraikan, pada laga Porkab II kali ini tampil sebagai juara umum

adalah Kecamatan Masbagik.

Masbagik bisa mendulang 24 medali emas, 13 medali perak dan 7 medali perunggu.

Masbagik menggeser posisi atlet-atlet dari Kecamatan Selong yang harus puas sebagai runner up. Selong hanya menyumbangkan 14 medali emas. 13 medali perak dan 15 medali perunggu. Posisi juara antara dua kecamatan ini tampak saling rebut. Pasalnya, pada Porkab I 2015 lalu, Selong juara umum dan Masbagik di posisi runner up.

Kata Juniar, pada pelaksanaan Porkab II memang masih ada hambatan, karena faktor alam.

Antara lain, belum tersedianya venue olah raga indoor membuat sejumlah pertandingan mengalami penundaan. Seperti bola voli, sepak takraw dan lainnya yang sebagian besar dilagakan di lapangan terbuka.

Emosional supporter nilai ketua Porkab berturut-turut ini cukup baik. Tidak ada terjadi keributan sepanjang pelaksanaan Porkab. Sebanyak 17 cabor yang dipertandingkan dengan ribuan atlet di dalamnya.

Digambarkan Juniar, ada empat kecamatan tanpa medali emas sama sekali. Yakni Kecamatan Montong Gading, Suela, Sembalun dan Sambelia. Menurut Juniar, pelaksanaan Porkab II ini bisa lebih baik, karena tidak ada kecamatan yang nihil medali seperti Porkab I. Semua kecamatan membawa pulang medali, meskipun masing-masing hanya 1 medali untuk Kecamatan Sembalun dan Sambelia.

Mewakili Bupati Lotim, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga M. Zaini mengutarakan, pascagelaran Porkab II, atlet-atlet

Lotim diharap bisa jauh lebih berprestasi. Bisa mengharumkan nama Lotim dalam ajangajang olahraga tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Saat ini, di Lotim sangat banyak sekali event olahraga.

Mulai digelar KONI hingga Dispora. Sudah terlalu banyak pertandingan. Akan tetapi pelatihan dan pembinaan masih miskin. Menyadari hal itu, Dispora sudah mencoba memberikan jawaban, yakni di masa mendatang akan meningkatkan pembinaan. Tidak saja membina atlet, tapi juga membina para pelatih-pelatih.

Pemkab Lotim di bawah restu Bupati Lotim, H. Moch Ali Biin Dachlan memiliki perhatian besar terhadap kemajuan olahraga telah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan.

Masalah tempat latihan

saat i n i sudah dipersiapkan. Dibangun gedung gelanggang pemuda dan olahraga. Gedung pemuda itu diniatkan ke depan menjadi tempat latihan para generasi muda Lotim. Keinginan Dispora semua persoalan bisa diselesaikan. KONI dan Dispora bisa berintegrasi.

Satu hal yang menjadi daya tarik dari pelaksanaan Porkab II ini, logo resmi dijadikan gambar materai oleh PT Pos Indonesia. Logo Porkab II ini mendapat pengakuan secara nasional dan akan disebar di seluruh nusantara. Secara simbolis, pihak dari PT Pos Indonesia menyerahkan plakat kepada seluruh camat di Kabupaten Lotim di sela acara penutupan Porkab II Sabtu lalu. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

FINAL - Laga Final Porkab cabang olahraga sepakbola antara Kecamatan Aikmel dengan Suralaga pada sesi Penutupan

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

PLAKAT-Penyerahan plakat logo Porkab ke seluruh camat se Kabupaten Lotim.

PIALA - Penyerahan Piala Bergilir ke Camat Masbagik, Farhi selaku juara umum Porkab II.

SUARA NTB Senin, 4 Desember 2017

Terkendala Lahan PROYEK kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) batal dibangun. Padahal sejak awal kantor ini sangat diperlukan, mengingat banyaknya masyarakat yang dilayani di kantor Dukcapil.

Bahkan, dengan kondisi kantor saat ini menyebabkan pelayanan terkesan semrawut lantaran banyaknya warga yang datang.

Kepala Dinas Pekerjaan (Suara NTB/dok) Umum dan Tata Ruang Made Artadana (PUTR) Lobar Made Artadana mengakui pembangunan kantor pelayanan Dinas Dukcapil ditunda lantaran kendala lahan. Pihaknya hanya selaku pelaksana proyek, sedangkan terkait lahannya ada di SKPD terkait lainnya.

Sampai minggu terakhir, jelasnya, tidak ada kepastian untuk lahan proyek tersebut sehinga proyek senilai Rp 880 juta di APBD murni tidak dieksekusi. Artinya pengerjaan ditunda.

Pihaknya tidak berani mengambi risiko jika tetap mengeksekusi, mengingat waktu menurut hitungan teknis pihaknya sudah sangat mepet. Untuk kelanjutan proyek ini tetap diusulkan tahun depan, namun RAPBD sedang dibahas.

Berbeda dengan proyek Kantor Camat Kuripan, jika persoalan lahan clear, dihitung dengan waktu bisa diselesaikan. Secara teknis hitungan masa pengerjaan dan waktu yang ada bisa diambil, termasuk dengan upaya percepatan jika progresnya minus.

Ditanya terkait progres proyek-proyek lain Made mengklaim sudah on the track, termasuk proyek pada APBD-P seperti jalan masih tahap pengerjaan di lapangan. Diakuinya, tambahan paket proyek pada APBD P khusus di dinasnya sebanyak 9 paket. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Ratusan Juta Pajak Hiburan Diduga Bocor Tiap Bulan Giri Menang (Suara NTB) Pajak hiburan yang dipungut dari pengelola hiburan diduga bocor. Pasalnya hasil uji petik yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) ternyata pajak yang ditarik sebesar 10 persen oleh pengelola hiburan ke konsumen. Jumlah ini tak sesuai perda yang seharusnya 25 persen.

Menurut Kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni, penarikan pajak tak sesuai Perda ini pun berlangsung sejak 2011 (semenjak ditetapkan).

Menurut temuan Bapenda, terdapat Rp 150 juta lebih pajak yang hilang (bocor) tiap bulannya, karena ada yang bayar Rp 2 juta dan paling tinggi 7 juta per bulan. Padahal seharusnya mereka membayar Rp 30-40 juta per bulannya.

“Terkait tarif pajak hiburan sebesar 25 persen sesuai perda, tapi yang terjadi di lapangan dari hasil uji petik tempat hibu-

ran menarik ke konsumen 10 persen. Sama dengan tarif restoran,” jelasnya, Sabtu (2/12).

Selain itu, lanjut Lale, struk pembayaran yang diberikan oleh wajib pajak ke konsumen itu digabung menjadi satu antara struk pembayaran hiburan dan restoran.

Padahal tarifnya berbeda, tarif restoran 10 persen, sedangkan tarif hiburan 25 persen.

Hal ini, jelasnya, yang terjadi.

Diakuinya, pihaknya menemukan ada sejumlah pengelola hiburan membayar tiap bulan hanya Rp 2-7 juta. Namun

setelah dilakukan uji petik yang diperoleh dari struk putih, seharusnya dibayarkan 30-40 juta per bulan. Hasil uji petik dengan selisih harga tersebut, pihaknya melanjutkan ke pemeriksaan rampung. Yang terjadi saat ini, jelasnya, adanya perbedaan menarik pajak oleh wajib pajak hiburan 10 persen, sedangkan aturan perda 25 persen. Pihaknya tetap bertahan dengan hitungan mengacu perda, sehingga terdapat selisih perhitungan Bapenda dengan wajib pajak hiburan.

Hasil uji petik kedua yang

”Digantung” BKPRD, PT. BAL Laporkan Pemda Lombok Utara ke Ombudsman

Tanjung (Suara NTB) Berbekal Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Upaya Pengelolaan/Pengendalian Lingkungan (UPL/UKL) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkab Lombok Utara, hingga saat ini PT. Berkat Air Laut (BAL) belum memperoleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Padahal sejak berproses tahun 2012 lalu, PT. BAL telah beberapa kali meminta rekomendasi tersebut. Sayang, hingga 5 tahun berselang rekomendasi BKPRD belum juga dikeluarkan oleh lembaga yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara tersebut. Atas alasan inilah, 20 November 2017 lalu, PT. BAL secara resmi mengadukan Pemkab Lombok Utara kepada lembaga pengawasan pemerintah, dalam hal ini Ombudsman RI Perwakilan NTB. Juru bicara PT. BAL, Arli Wihodo, Rabu (29/11) lalu mengungkapkan, BAL telah mengadukan Pemkab Lombok Utara kepada Ombudsman NTB. Langkah tersebut diambil lantaran perusahaan tidak memperoleh jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah daerah. Pemkab dianggap lalai terhadap amanat UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di mana pasal 4 ayat 2 poin b menyebut: “pemerintah menjamian kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Sebelum UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda terbit, PT. BAL sejatinya telah mengantongi IPPT, UPL/UKL dan IMB dari Pemkab. Bekal itu pula, PT. BAL telah secara rutin menyetorkan pajak ke kas Negara tiga tahun terakhir.

Pada 2016 lalu, pajak BAL diketahui lebih dari Rp 1 miliar dan menjadi penyumbang pajak (PPh) tertinggi di kawasan pariwisata Gili Trawangan.

Terpisah, Asisten Bidang Penyelesaian Laporan – Ombudsman RI Perwakilan NTB, Khaerul Natanagara, SH. MH., via telepon membenarkan adanya pengaduan PT. BAL tersebut.

Ombudsman dalam hal ini, akan meminta klarifikasi dari Pemkab seiring proses analisis laporan BAL tengah dilakukan.

“Intinya (persoalan) ada kesesuaian ruang, Pemkab kita minta menjelaskan kepada kami secara hukum dan perundangan-undangan, prosedurnya bagaimana supaya disampaikan juga kepada pelapor. Sampai sekarang Ombudsman belum mengeluarkan sebuah kesimpulan tapi pasti kita tindaklanjuti,” ungkap Khairul.

Diakuinya, Ombudsman belum dapat menyimpulkan apakah BKPRD Pemkab Lombok Utara dapat dikatakan lalai atau tidak dalam mengeluarkan rekomendasi. Ombdusman akan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyikapi setiap laporan dari masyarakat.

Terpisah, Ketua BKPRD Lombok Utara, Drs. Suardi, SH., di ruang kerjanya, Kamis (30/12) lalu berdalih permasalahan di PT. BAL lebih mengarah pada pengeboran yang dilakukannya di wilayah Gili Trawangan. Izin nge-bor tidak berada di kabupaten melainkan di provinsi.

“Intinya ada kesesuaian tata ruang daerah, yang jelas kita tetap bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Sekda singkat.

Sementara Kabag Hukum, Raden Eka Asmarahadi, mengaku belum mengetahui Pemkab diadukan oleh BAL ke Ombudsman. Informasi tersebut bahkan baru diketahuinya dari awak media. (ari)

(Suara NTB/her)

Hj. Lale Prayatni dilakukan pihaknya menemukan per bulan total pajak hiburan yang hilang atau bocor per bulan Rp 150 juta lebih, kare-

na masing-masing pengelola hiburan menyetor pajak variatif dengan kisaran hanya Rp 2 juta paling tinggi Rp 7 juta per bulan. “Tiap bulan dari hasil hitungan kami terdapat Rp 150 juta pajak hiburan yang hilang (bocor) ini selisih hitungan kami dengan wajib pajak hiburan,”jelas Lale.

Menurutnya, ada beberapa pengelola hiburan mendatanginya untuk meminta penarikan pajak sesuai perhitungan mereka. Namun pihaknya tidak berani mengiyakan, sebab perda mematok tarif pajak 25 persen. Lantas jalan keluarnya, pihaknya tetap menekankan ke wajib pajak harus mengikuti hitungan Bapenda mengacu Perda. Sebab kalau tetap menarik 10 persen, maka tentu ketika diperiksa BPK akan menjadi temuan. (her)

Rute Penerbangan Internasional di LIA Kembali Dibuka

Golkar NTB Setuju Munaslub Praya (Suara NTB) Rencana digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pascakasus hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI, Setya Novanto, mendapat dukungan dari jajaran pengurus DPD I Partai Golkar NTB. Menurut Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, Munaslub tidak masalah digelar, asalkan demi menyelamatkan partai. “Kalau memang itu baik dan bisa membawa kebaikan bagi Partai Golkar, kita dukung,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (1/12).

Pihaknya mengharapkan dengan terpilihnya Ketua Umum baru nantinya dalam munaslub bisa membawa angin perubahan di tubuh Partai Golkar pascaberbagai guncangan yang menimpa partai beringin. Sehingga Partai Golkar bisa segera mempersiapkan diri, terutama dalam menghadapi gelaran agenda politik mulai tahun depan.

Disinggung figur calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan didukung DPD I Partai Golkar NTB, Suhaili enggan menjawab. Namun yang pasti, tegasnya DPD I Partai Golkar NTB akan mendukung calon Ketua Umum yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. “Soal itu nanti saja,” jawabnya singkat.

Meski demikian, mantan Ketua DPRD NTB ini mengaku, beberapa figur calon Ketua Umum Partai Golkar sudah muncul dan merupakan kader-kader terbaik baik partai. “Kita mengalir saja,” imbuh Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

MAULID - Suasana Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Bilad Kuta Lombok Tengah.

Pemda berencana menjadikan peringatan maulid ini sebagai ajang tahunan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Loteng Ingin Jadikan Wahana Wisata Religi Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat (1/12) siang dalam kemasan yang berbeda. Selain diharapkan sebagai ajang silaturahmi antara semua elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini. Kegiatan tersebut juga diharapkan bisa menjadi wahana wisata religi. Untuk itu, keberlanjutan dari kegiatan tersebut jadi satu keharusan.

“Nanti kita akan buatkan Peraturan Bupati (Perbup). Supaya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhamad ini bisa menjadi ajang tahunan bagi pemerintah daerah,” sebut Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Menurutnya, kegiatan keagamaan semacam itu memiliki makna yang strategis.

Selain sebagai ajang silaturahmi, sekaligus sebagai wahana memperkokoh jati diri sebagai masyarakat yang agamais. Di tengah terpaan kemajuan zaman, peringatan

Maulid Nabi Muhammad SAW bisa menjadi wahana untuk memupuk kembali keimanan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Suhaili mengatakan, dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ke depannya akan banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia yang bakal datang ke Loteng. Di samping akan memberi dampak positif, kehadiran wisatawan mancanegara juga bisa memberikan dampak negatif. Dampak itulah yang harus ditangkal.

Cara menangkalnya adalah dengan terus memperkuat keimanan serta kearifan lokal yang dimiliki, sehingga masyarakat tidak ikut tergerus dengan dampak negatif yang datang bersamaan dengan kehadiran wisatawan mancanegara tersebut. “Bahwa di tengah kemajuan yang ada, kita masyarakat Loteng harus mampu menunjukkan jati diri sebagai masyarakat yang agamais,” sebutnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Bilad Kuta berlangsung semarak dengan penuh nuansa tradisional. Sejumlah kegiatan digelar sebagai rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Loteng, pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Loteng dan Forum Penyuluh Agama serta pengukuhan Dewan Masjid Indonesia Loteng.

Puncak kegiatan ditandai dengan kegiatan khataman Al Qur’an oleh sekitar 1.600 siswa SD dan SMP sederajat di Loteng serta pemberian santunan bagi sekitar 200 anak yatim paitu oleh Baznas Loteng. Dilanjutnya dengan penyerahan dulang namatan bagi anak yatim piatu yang ada di sekitar lokasi kegiatan. Sementara penceramah yang dihadirkan adalah TGH. Makrif Makmun, pembina Ponpes Al Makrif Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya. (kir)

Praya (Suara NTB) Setelah sempat ditutup sejak awal penutupan Lombok International Airport (LIA) akhir minggu kemarin akibat aktivitas erupsi Gunung Agung Bali, rute penerbangan internasional kembali dibuka. Maskapai Silk Air dan Air Asia kembali melayani penerbangan Singapura-Lombok dan MalaysiaLombok, sejak Minggu (3/12).

“Seluruh maskapai sekarang sudah beroperasi di LIA. Termasuk maskapai internasional, Silk Air dan Air Asia,” ungkap General Manager (GM) PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, Minggu siang kemarin.

Sebelumnya, rute penerbangan internasional di LIA harus ditutup selama seminggu. Penutupan ini buntut dari penutupan operasional LIA pascaerupsi Gunung Agung Bali. KendatiLIA sudah mulai beroperasi beberapa hari yang lalu, rute internasional tetap ditutup atas permintaan langsung pihak maskapai.

“Tapi sekarang rute penerbangan sudah on schedule. Jadi bisa dikatakan operasional LIA sekarang sudah kembali

normal,”tegasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas erupsi Gunung Agung. Koordinasi dengan pihak terkait juga terus dilakukan guna mengantisipasi hal-hal buruk yang bisa muncul kapan saja akibat aktivitas erupsi Gunung Agung.

“Setiap 6 jam sekali, kita lakukan evaluasi dengan semua pihak terkait. Untuk memastikan, kondisi penerbangan benarbenar aman,” imbuhnya.

Dimana kalau sebelumnya, pihaknya melakukan evaluasi setiap pukul 05.00 wita sekarang evaluasi dilakukan setiap pukul 08.00 wita dilanjutkan kembali 6 jam kemudian. “Dalam rapat evaluasi inilah kita putuskan apakah operasional bandara tetap dibuka atau ditutup,” ujar Ardita.

Lebih lanjut Ardita menjelaskan, kondisi cuaca dengan intensitas hujan cukup tinggi yang mengguyur wilayah Loteng cukup membantu operasional bandara. Karena dengan turunnya hujan, sebaran abu vulkanik yang mungkin berada di ruang udara Pulau Lombok bisa diredam. (kir)

Humas Lobar Belajar Pola Kemitraan ke Badung Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan kapasitas personelnya, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyelenggarakan study banding ke Bagian Humas Setda Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Rombongan langsung dipimpin Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saepul Ahkam. Mereka diterima langsung oleh Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Badung, Drs. I Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.Si, Kamis (30/ 11) di Ruang Rapat Kriya Kosana Kantor Bupati Badung.

Walaupun lelah setelah sebelumnya mendampingi bupati, pihak Humas dan Protokol Kabupaten Badung menyambut gembira kehadiran awak humas Lobar.”Selaku kolega serumpun, kita bisa bertukar pengalaman untuk meningkatkan kualitas kinerja kita,” ujar mantan Camat Petak dan

Alumni APDN Mataram Tahun 1989 ini gembira.

Ahkam mengutarakan fokus study banding dan workshop lapangan yang mereka lakukan adalah untuk belajar tentang pola kemitraan pemerintah daerah dengan media serta standar prosedur yang terkait dengan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Dengan dua puluh dua media yang menjadi mitra pemda, Lobar tertarik untuk belajar strategi membangun kemitraan yang menguntungkan citra Kepala Daerah,” papar Ahkam membuka sambutan.

Seusai penerimaan, rombongan pun diajak meninjau ruang produksi dan press room yang sangat representatif. Melihat fasilitas kerja yang dimiliki oleh Bagian Humas Badung, rombongan Humas Lobar pun tercengang. Dengan APBD mencapai Rp 5,4 triliun, Humas Badung mengelola lebih dari Rp 9 miliar untuk mendukung pencitraan dan publikasi pemerintah daerah. (her)

Najmul Akhyar Resmi Pimpin Demokrat Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., secara resmi menduduki pucuk pimpinan Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Utara, periode 2017-2022, Sabtu (2/ 12) sore. Ia dilantik bersama dengan Pengurus DPC Demokrat Lombok Utara lainnya dengan disaksikan secara terbuka oleh masyarakat Lombok Utara di Lapangan Tioq Tata Tunaq.

Dalam menggerakkan roda partai, Najmul Akhyar akan dibantu oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat, H. Burhan M. Nur, serta menjabat Bendahara, H. Abdul Kadir Jailani. Ketiganya akan berperan besar dalam menggerakkan Demokrat untuk merebut hati rakyat Lombok Utara pada periode 5 tahun ke depan.

Dalam momen pelantikan itu, hadir langsung Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, Pengurus DPD sekaligus bakal calon Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah. Mahalli memberikan “mandat” secara simbolis berupa bendera berlambang Partai Demokrat kepada Najmul

Akhyar. Kepada Bupati KLU itu juga diserahkan tugas untuk membawa partai berlambang Mercy itu untuk maju dan berkembang di Lombok Utara.

Mahalli meyakini Partai Demokrat memiliki potensi besar untuk memenangkan suara terbanyak dalam penyelenggaraan Pilkada, Pilgub, Pilpres maupun Pileg. Saat ini, Demokrat memegang jumlah kursi terbanyak (5 kursi) di DPRD, tetapi menurut jumlah perolehan suara pada Pileg lalu, suara Demokrat masih berada di peringkat dua setelah partai lain.

“Kader Demokrat bisa menduduki jabatan gubernur hingga bupati. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau bersungguh-sungguh. Ini bukan janji, tapi kita sudah memberi bukti,” pesannya.

Selain pesan mempertahankan kursi dan menaikkan perolehan suara, para pengurus dan kader Demokrat yang duduk di lembaga DPRD juga diingatkan Mahalli, agar tetap menjaga amanat rakyat. Baginya, berada di lingkaran Partai Demokrat bukan semata sebuah prestise semata, me-

lainkan mampu berpikir dan memberi solusi bagi kemajuan daerah, bangsa dan Negara.

Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Utara, H. Najmul Akhyar menegaskan, keberadaan Partai Demokrat dibangun atas semangat kebersamaan. Selaku Pimpinan Demokrat, dirinya diamanatkan untuk tidak saling meniadakan. Prinsip Najmul, sebuah daerah yang didalamnya ikut didorong oleh mesin partai akan maju dan berkembang berlandaskan kekuatan super team (semua orang) dan bukan super man (satu orang).

Pada kesempatan yang sama, Pengurus DPD Demokrat NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, menguatkan seluruh pengurus partai dapat bekerjasama selayaknya sebuah tim bersama para kader Demokrat di tingkat anak cabang dan ranting. Dirinya optimis Partai Demokrat memiliki peran besar membangun Lombok Utara. Terlebih lagi, peran itu seiring sejalan dengan semangat dari partai-partai lain.

Ditegaskannya, bahwa Partai Demokrat memiliki

(Suara NTB/ari)

SERAHKAN - Ketua DPD Demokrat NTB TGH. Mahalli Fikri menyerahkan panji Demokrat kepada Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Sabtu (2/12). rencana panjang untuk daerah baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota. Politik partai merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan estafet pembangunan berjenjang. Kendati demikian, politik bukan satu-satunya jaminan untuk berhasil melainkan ikhtiar dengan tetap berpegang teguh pada jalan yang

diridhoi Allah SWT. Halnya dengan perhelatan Pilgub NTB pada 2018 mendatang, Rohmi Djalillah turut berpesan kepada para Kader Demokrat Lombok Utara untuk tetap kompak dan bersatu. Kontes politik Pilkada, mengharuskan Demokrat untuk bersaing dengan partaipartai lain. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 4 Desember 2017

Halaman 6

DPRD Sumbawa Soroti Rendahnya Kualitas Bantuan Bibit Jagung

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menyoroti rendahnya kualitas bantuan bibit jagung yang kerap dikeluhkan petani di lapangan. Sehingga petani harus membeli bibit sendiri dengan kualitas tinggi yang tentu saja harganya mahal. Belum lagi persoalan keterbatasan pupuk.

“Petani rela membeli bibit dengan harga tinggi di atas satu juta rupiah. Namun hasilnya terjamin, bisa sampai 8 ton perhektar,”terangnya.

Pemerintah dalam hal ini, lanjut Kamal, lebih baik membantu petani dengan memberikan subsidi untuk mem-

dinilai kualitasnya rendah sehingga hasilnya pun rendah hanya sekitar 3-4 ton perhektar. Berbeda dengan bibit yang langsung dibeli petani dengan harga mahal tetapi kualitas tinggi. Ini sepadan dengan produktivitasnya yang mencapai 8 ton perhektar.

(Suara NTB/bug)

Komisi II Inisiasi Perda Sistem Pertanian Terpadu

Dua Terduga Kurir Sabu Ditangkap Dompu (Suara NTB) Dua terduga kurir sabu inisial Dm dan Ys ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Jumat (1/12) Pukul 14.30 Wita. Keduanya kepergok mengantongi barang haram itu di taman Kodim/1614 Dompu.

Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., melalui Paur Humas Polres Dompu Aiptu Moh Saihun mengatakan, dua warga asal Sape Kabupaten Bima ini dicurigai warga setempat membawa sabu lantaran gerak geriknya mencurigakan. Warga lantas menginformasikan persoalan itu ke salah satu anggota untuk ditindaklanjuti.

“Penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat setempat yang melihat gerak gerik keduanya mencurigakan,” katanya kepada Suara NTB, Sabtu (2/12).

Menindaklanjuti informasi itu Tim Opsnal langsung ke TKP untuk melakukan penggeledahan. Hasilnya, terbukti mereka memiliki, menyimpan dan menguasai barang haram tersebut. Atas temuan ini Dm dan Ys digiring ke Mapolres Dompu untuk dimintai keterangannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diakui bahwa keduanya merupakan kurir sabu yang berencana membawa barang tersebut ke wilayah kore. “Ditengah perjalanan saat akan beristirahat kedua pelaku tersebut diringkus anggota berkat adanya informasi dari masyarakat,” jelas Saihun.

Dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti sabu sebanyak 2 poket besar, 1 poket kecil, satu unit sepeda motor Jupiter MX, tiga buah HP dan satu buah dompet berisi uang tunai hasil penjualan sabun senilai Rp 500 ribu.

Atas dugaan kepemilikan barang haram tersebut keduanya terancam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal, 111, 114, 112, 127, 132 tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan saat ini lanjut Saihun, anggota tengah melakukan pengembangan guna mengungkap sumber kepe(Suara NTB/jun) milikan barang DIAMANKAN - Dua terduga kurir sabu Dm di Sape dan dan Ys yang diamankan Tim Opsnal Satres- pembelinya di Kore. (jun) narkoba Polres Dompu, Sabtu (2/12).

per sak. Itupun kalau ada pupuknya,” cetusnya.

Persoalan yang sama juga ditemui Muhammad Faisal dalam resesnya di Dapil I. Bantuan bibit jagung yang beredar, bantuan pemerintah kualitasnya dibawah standar. Jadi, mustahil dapat meningkatkan produktivitas petani, kalau bibitnya saja tidak berkualitas.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah, memikirkan cara bagaimana memberikan subsidi kepada petani agar

mampu membeli bibit yang berkualitas. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

“Enggak usah kasih bibit murah kualitas rendah. Kasih aja subsidi kepeda petani untuk membeli bibit berkualitas. Apalagi Sumbawa sebagai peyanggah pangan nasional mesti memperhatikan hulu hingga hilir pertanian.

Mulai dari bibit, pupuk hingga sarana lainnya,”pungkas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbawa ini. (arn)

Pengadaan Barang dan Jasa

Tim Inspektorat Masih Lakukan Pemeriksaan Lapangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Hasan Basri mengakui hasil pemeriksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah belum diterima. Dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh delapan tim yang sudah dibentuk masih berlangsung.

“Mengenai hasil pemeriksaan belum disampaikan. Proses pemeriksaan di lapangan masih dilakukan oleh tim,” ujarnya kepada Suara NTB. Dijelaskannya, ada banyak yang diperiksa oleh tim sampai kecamatan. Pemeriksaan ini akan berlangsung hingga tanggal 15 Desember mendatang.

Setelah itu barulah hasilnya diketahui. Dari pemeriksaan nantinya, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan temuan di lapangan.

Misalnya ada yang belum diselesaikan diminta untuk segera diselesaikan. Kemudian jika

ada yang belum sempurna diminta disempurnakan.

“Hasilnya baru diketahui setelah tanggal 15 mendatang. Kita akan merekomendasikan apa yang kita lihat di lapangan,” terangnya.

Namun, kata H. Bas, jika dalam pengadaan ditemukan adanya unsur kesengajaan, pihaknya akan bekerja dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti. “Misalnya seperti pengadaan laptop yang seharusnya baru, tetapi dibeli produk second itu namanya disengaja,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Inspektorat Kabupaten Sumbawa menurunkan delapan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dilakukan di seluruh OPD tahun 2017. Tim tersebut sudah diturunkan sejak November lalu. Dalam pemeriksaan sekaligus dilakukan pembinaan terhadap OPD. (ind)

Bendung Tiu Bila Talwa Belum Dimanfaatkan

(Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif terkait sistem pertanian terpadu. Regulasi yang akan mengatur terkait pengelolaan sektor pertanian daerah secara paripurna ini diklaim menjadi satu-satunya Perda pertama di NTB. Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME mengatakan, pihaknya telah mengkaji Raperda tersebut sebelum mengajukannya dalam agenda pembahasan akhir tahun ini. Hasilnya regulasi tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah mengingat sektor pertanian telah digadang oleh pemerintah menjadi salah satu sektor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ke depannya.

“Kami menilai kalau ingin menjadikan pertanian menjadi sektor utama perekonomian masyarakat, maka diperlukan aturan main sejak dini untuk mengelola pertanian mulai hulu hingga hilirnya. Dan inilah produk hukum yang kami tawarkan,” cetusnya.

Menurut dia, secara umum Raperda sistem pertanian terpadu ini akan mengarahkan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian secara umum dan dalam arti luas.

Di mana seluruh bidang pertanian, mulai dari tanaman padi, hortikultura hingga peternakan oleh pemerintah dibuatkan programnya secara keseluruhan mulai dari awal hingga akhir.

“Contohnya, untuk pertanian padi, dalam Perda nanti pemerintah tidak saja didorong membantu petani dari sisi produksi tetapi sampai pada pemasaran hasil produksinya.

Di sana pemerintah harus menjaminnya dan Perda ini yang jadi acuan pemerintah menjalankan programnya.”

Raperda inisiatif Komisi II itu sendiri saat ini telah melewati proses tahapan pembahasan di tingkat Badan Pembuatan (Bapem) Perda DPRD KSB. Dikatakan Aheruddin, pihaknya juga telah memberikan penjelasan kepada pemerintah melalui paripurna yang diadakan DPRD akhir pekan lalu. “Kami sekarang menunggu tanggapan pemerintah terhadap Raperda itu,” urainya.

Ditanya mengenai kelengkapan Raperda itu sendiri, Aheruddin mengklaim, pihaknya telah menyiapkan seluruhnya.

Bahkan Naskah Akademik (NA) Raperda telah disusun bekerja sama dengan pihak Universitas Mataram (Unram).

“NA-nya dibuat oleh Unram. Dan pihak pengkajinya naskahnya menyatakan kalau Perda ini sangat bagus karena melingkupi seluruh kebijakan pemerintah untuk pengembangan pertanian secara luas di daerah. Dan ini baru satusatunya di NTB,” klaimnya.

Selanjutnya ia menyatakan, kehadiran Perda ini nantinya akan memberikan jaminan kepada petani tidak saja dalam meningkatkan produksinya.

Tetapi sekaligus memberikan ruang dalam pengembangan usaha pertaniannya.

“Kalau selama ini petani kita masih fokus pada produksi stop sampai di sana. Padahal pertanian yang canggih sekarang ini yaitu menciptakan petani tidak sekedar sampai produsen saja tetapi menjadikan mereka sebagai enterperneur (pengusaha) di bidang pertanian dengan mengelola hasil produksinya sampai pada pemasaran,” pungkasnya. (bug) Aheruddin

melihat adanya persoalan besar di lapangan. Kalau tahun tahun sebelumnya, petani masih bisa mendapatkan pupuk 4 sak ( per sak isi 50 Kg) per hektar, sekarang ini petani hanya dijatah 1 sak per hektar. Sementara kebutuhan masyarakat akan pupuk makin besar, mengingat lahan yang makin luas, terutama dengan perluasan areal jagung.

“Kalaupun ada pupuk non subsidi harganya mahal Rp 285 ribu hingga Rp 300 ribu

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bendung Tiu Bila di Talwa desa Leseng kecamatan Moyo Hulu, sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebab belum ditunjang oleh kelengkapan infratsruktur yang memadai. Sementara estimasi biaya yang diperlukan agar bendung ini betul betul tuntas dan dimanfaatkan setidaknya butuh anggaran Rp 1,7 Miliar.

Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi III DPRD Sumbawa, Muhammad Faesal S.AP, yang telah meminta Dinas PekerM. Faesal jaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa untuk mengecek kondisi bendung. Setelah pihaknya didatangi Kepala Desa bersama warga Talwa. “Kami telah meminta Dinas PUPR mengecek kondisi bendung,” terangnya.

Pada 2016 lalu, bendung ini dibangun dengan anggaran hanya sekitar Rp 168 Juta. Ditunjang dana desa untuk pembangunan jaringan sekunder. Namun belum dapat dimanfaatkan. Sementara menurut estimasi teknis drai Dinas PUPR, bendung ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, membutuhkan dana setidkanya Rp 1,7 Miliar. Agar bendung dapat tuntas dibangun.

Terkait hal ini, biaya untuk pembangunan bendung ini dapat dianggarkan kembali pada APBD Perubahan 2018.

Pihak desa melalui dana juga bersedia membantu untuk pembuatan saluran induk. (arn)

(Suara NTB/ils)

TANDA TANGAN - Warga membubuhkan tanda tangan pada petisi pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara serentak oleh Pemkab Sumbawa Barat, beberapa waktu lalu.

Penerima Program PKH di Sumbawa Barat Bertambah Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan melakukan verifikasi ulang terhadap para penerima program keluarga harapan (PKH) di tahun 2018 mendatang.

Verifikasi ini dilakukan supaya hasil verifikasi terhadap data kemiskinan yang ada dimiliki tidak melenceng jauh.

Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB, Dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB belum lama ini mengatakan, penerima PKH di KSB mencapai 3. 970 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hasil basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2015 lalu. Dari jumlah tersebut, KSB kembali mendapat tambahan kouta menjadi 1. 828 KPM. Jumlah tambahan inilah yang saat ini tengah dilakukan verifikasi dan validasi data. Sehingga angka tersebut diharapkan masuk para fakir miskin hasil deklarasi program pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara serentak oleh Pemkab setempat. Khususnya, KPM yang memiliki kriteria memiliki bayi, hamil dan memiliki anak sekolah.

“Angka final kita terhadap penerima program PKH ini sesuai dengan tambahan kou-

ta berjumlah 1.130 yang memenuhi syarat. Sehingga total KPM PKH yang akan kita intervensi di tahun 2018 menjadi 5. 100 KPM,” ujarnya.

Terhadap jumlah ini (5.100 KPM) hasil verifikasi faktual di lapangan, akan di intervensi secara bersama-sama baik itu dari Kemensos maupun dari Pemkab. Karena pada hakikatnya angka ini juga hasil dari BDT by name by address terhadap penduduk miskin yang ada. Tetapi angka ini juga bukan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di KSB, karena pada hakikatnya tambahan angka ini merupakan kebijakan dari Kemensos untuk mengintervensi masalah warga yang berada pada kategori rentan miskin.

Sementara itu, terhadap jumlah penerima yang belum masuk dalam pendataan by name by address, pihak terkait tetap akan mengupayakan untuk bisa masuk di tahun 2018 nanti. “Jumlah penerima ini merupakan total KPM yang mendapatkan bantuan di tahun 2018. Sementara yang belum masuk kita tetap akan upayakan supaya bisa masuk di tahun 2018 tentu dengan kategori khusus

tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mulai tahun ini (2017) pola penyaluran bantuan ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat untuk tahun ini, para penerima program diwajibkan untuk membuat rekening terlebih dahulu dan tidak langsung diserahkan melalui PT Pos seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk melihat kefektifan bantuan ini, sekaligus sebagai pola pembelajaran masyarakat untuk menabung. Karena apabila pola pembayarannya tetap seperti tahun lalu (pemberian langsung) akan menjadikan masyarakat ini boros dan sasaran pengawasan penggunaan juga tidak bisa maksimal. Sedangkan untuk besaran bantuan yang akan diterima oleh para penerima program sangat bervariasi mulai dari kisaran Rp. 500-900 ribu.

“Anggarannya tidak seberapa tetapi apabila dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai peruntukannya akan sangat maksimal,” tandasnya.

Sehingga tujuan utama dari program ini bisa berjalan sukses dan penerima program juga bisa sejahtera. (ils)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Program WISMP II Bangun Saluran Irigasi Sepanjang 5.000 Meter di KSB Pengelolaan Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP) II yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah memberikan manfaat besar bagi petani.

Dalam 5 tahun program tersebut berhasil membangun sekitar 5.000 meter saluran irigasi di seluruh wilayah KSB. PROGRAM WISMP II ini merupakan agenda nasional untuk pengelolaan sumberdaya air dan irigasi yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan dana pinjaman Bank Dunia. Di KSB sendiri program ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 lalu dan akan berakhir di tahun 2017 ini. “Program ini sudah 5 tahun berjalan dan tahun ini terakhir,” jelas kepala seksi (Kasi) Perencaan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPRPP KSB, Ahyas, ST. Ia mengatakan, agenda kegiatan WISMP II ini sangat membantu pemerintah dalam penye-

diaan sarana irigasi untuk melayani para petani di seluruh wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan oleh Pemda KSB untuk membangun saluran irigasi yang selama ini belum dapat diakomodir pembiayaannya melalui anggaran daerah. “Kita sangat terbantu dengan program ini untuk penyediaan sarana irigasi,” sebutnya.

Dalam pelaksanaannya program WISMP II melibatkan secara aktif para petani. Melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), para petani mengambil peran selain sebagai penerima manfaat program sekaligus sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

“Jadi sistemnya swakelola.

Kami bersama petani bersamasama menjalankan programnya di lapangan,” terang Ahyas.

Keterlibatan petani secara aktif, disebutkan Ahyas membuat hasil program itu lebih maksimal. Ia menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir total anggaran yang digelontorkan WISMP II ke KSB mencapai sekitar Rp 3 miliar. Meski terhitung kecil, namun hasil lapangannya telah terbangun saluran irigasi baik primer maupun sekunder sepanjang 5.000 meter yang tersebar di 8 kecamatan. “Karena swadaya jadi lebih panjang sebab keg-

iatannya tanpa pajak dan biaya ringan serta tanpa keuntungan oleh pelaksana dalam hal ini petani sendiri. Dan pembangunan irigasi itu khusus untuk saluran yang menjadi kewenangan kabupaten,” paparnya.

Di tahun terakhir program ini, dikatakan Ahyas pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 miliar.

Dana tersebut disalurkan ke sejumlah kecamatan di antaranya Sekongkang, Maluk dan tambahan pengerjaan saluran irigasi di beberapa kecamatan lainnya. “Kegiatannya tetap dikelola oleh GP3A. Di tahun terakhir ini ada 6 GP3A yang melaksanakan dan semuanya sudah hampir selesai kegiatan,” sebutnya.

Agenda Program Kerja Bidang SDA Tahun 2017 Upaya Pemda KSB melalui Dinas PUPRPP melengkapi sarana dan prasarana pengairan untuk melayani petani setiap tahun terus digiatkan. Pada tahun 2017 ini, Dinas PUPRPP melalui Bidang SDA mengelola anggaran sekitar Rp 13,355 miliar untuk membangun serta membenahi sarana dan prasarana pengairan khusus untuk mendukung pertanian. Selain itu tambahan anggaran juga diper-

oleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 5 miliar dari pemerintah pusat.

“Yang Rp 13 miliar lebih itu khusus anggaran kabupaten, ada juga DAK dan tambahan lainnya dari program WISMP tadi,” urai Ahyas.

Ia mengatakan, program kegiatan SDA setiap tahunnya khusus untuk mendukung pengairan bidang pertanian diupayakan pihaknya mencakup seluruhnya. Mulai dari pembangunan saluaran irigasi, bendung, beronjong, embung, pengaman tebing sungai hingga sarana pendukung seperti mesin air sumur bor.

“Kebutuhan petani sangat banyak. Dan setiap tahunnya kami mengatur anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menyentuh seluruhnya.

Dan tahun ini saja kita ada sekitar 138 kegiatan dilaksanakan sudah termasuk di dalamnya perencanaan dan pengawasannya,” sebut Ayhas.

Untuk tahun 2017 ini, Ahyas menambahkan, seluruh program bidang SDA berjalan lancar. Bahkan program yang dibiayai melalui Angga-

ran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni berdasarkan data pihaknya rata-rata telah mencapai 100 persen di tingkat lapangan. Sementara yang didanai melalui APBD perubahan telah menyelesaikan seluruh kontrak kerjanya dan saat ini para pelaksana mulai mengerjakannya di lapangan.

“Memang kita akui ada hambatan soal cuaca yang sedang dihadapi rekanan di lapangan sekarang. Tapi kami besama rekanan berupaya akan menyelesaikannya tepat waktu sebelum akhir tahun,” imbuhnya. (bug/*)

(Suara NTB/bug)

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, dari hasil serapannya di lapangan selama melakukan reses, di wilayah Dapil V, Sumbawa, Moyo Hilir dan Moyo Utara. Bantuan bibit jagung dari pemerintah jarang digunakan masyarakat. Sebab

beli bibit berkualitas. Ketimbang membagi bibit yang rendah kualitasnya. Sebab berdampak langsung kepada tingkat produktivitas petani.

“Kalau mau membantu petani, kasih subsidi setengah harga, agar petani bisa membeli bibit berkualitas. Ketimbang memaksakan bantuan bibit yang kualitasnya rendah.

Produktivitas yang tinggi tentu bisa mendongkrak ekonomi petani,” jelasnya.

Terkait pupuk, Kamal juga

SUARA NTB Senin, 4 Desember 2017

Ibrahim (82) lansia asal Dusun Rora Desa Mengge Nae kini hidup dalam kepasrahan. Ia kini sebatang kara selepas perceraiannya dengan sang istri, tepat enam tahun lalu. Tak banyak yang bisa diperbuatnya. Pun, tak ada orang yang bisa diandalkan untuk sekedar meringankan beban hidup di usianya yang renta.

TINGGAL di sebuah pondok reot jauh dari kampung halaman terpaksa dijalani karena tak ada harta benda yang bisa dimanfaatkan. Pondok berdiameter 2x1 beralaskan dahan dan tikar lapuk itupun dibangun di atas lahan mantan istrinya.

“Sudah enam tahun saya cerai dan tinggal seorang diri, tapi syukur saya diiberi izin tinggal di sini oleh mantan istri saya,” kisahnya kepada Suara NTB, Sabtu (2/11).

Ibrahim dulunya seorang buruh tanam, juga dipercaya menggarap ladang warga setempat. Namun, karena kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan, ia beralih profesi sebagai pencari kayu bakar.

Hasil penjualan kayu pada pengguna jalan yang melintas ke arah Bima-Dompu itulah

yang selama ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri.

Keadaanya semakin parah setahun terakhir. Ia jatuh sakit setelah menjalani ibadah puasa di Bulan Ramadhan tahun sebelumnya. Tubuhnya seolah diputar, bumi seperti terbalik dan dirinya seakan terus mengecil bak kelereng.

Tak ada yang mengetahui kejadian itu selain mantan istrinya yang kebetulan tengah berladang. Ibrahim lantas dibujuk istrahat sementara waktu di rumah perempuan yang dinikahinya 15 tahun itu.

“Saya tinggal beberapa hari di sana kemudian kembali meski tubuhnya saya belum begitu membaik,” ujarnya.

Selepas kejadian itu, tak ada yang bisa dikerjakan. Ibrahim sudah tak mampu men-

Banjir Kota Bima Jadi Komoditas Politik Kota Bima (Suara NTB) Konstalasi politik Pilkada Kota Bima tahun 2018 mendatang, kian hari kian manas. Hal itu ditunjukkan maraknya pernyataan yang menyudutkan Pemkot Bima. Parahnya lagi musibah banjir 2016 lalu, kini menjadi isu yang dipakai untuk menyerang Pemkot Bima.

Pemkot Bima di bawah kepemimpinan Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abi(Suara NTB/dok) din, dianggap gagal dalam M. Qurais H. Abidin menyelesaikan situasi pasca banjir. Seperti pembangunan rumah, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Dimintai komentar Suara NTB, Minggu (3/12), Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin tidak ingin menyikapi atau menanggapi, adanya oknum-oknum yang melakukan kampanye hitam tersebut apalagi terkait bencana banjir. “Itu kan haknya dia. Yang jelas, saya tidak ingin menanggapinya,” katanya.

Selain itu, Walikota Bima dua periode ini juga, tidak ingin memberikan imbauan terhadap isu atau pernyataan sepihak oknum-oknum tersebut dengan mendiskreditkan pemerintah. “Bagi saya ini akan menjadi masukan sebagai koreksi kami di pemerintah. Yang baik saya ambil dan yang tidak baik saya tinggalkan,” ujarnya.

Selain itu, Qurais juga menegaskan penanganan musibah banjir sejauh ini, telah berjalan maksimal. Bahkan sudah dikerjakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan (anggaran) daerah. “Kita kerjakan jika ada anggaran. Misalnya jalan provinsi dikerjakan hibah dari Pemerintah Provinsi begitu juga dari Pusat,” katanya.

Terkait pembangunan rumah, sudah ada dalam perencanaan. Menurutnya ada 1.100 unit rumah yang bakal dibangun untuk warga yang menjadi korban banjir serta yang berada di bantaran.

“Tergantung dari ketersediaan lahan. Tapi saat ini sedang dicari lahan tidak ada gugatan,” katanya.

Selain itu Qurais menambahkan, lahan yang dicari adalah lahan yang tidak melanggar hukum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun apabila ada lahan yang dibeli, akan dilakukan pengkajian yang mendalam. “Misalnya lahan ini tidak sesuai dengan RTRW. Tentu kita yang diubah RTRWnya tidak akan merubah lahan,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA Ibrahim, Sebatang Kara di Masa Tua cari dan memikul kayu bakar.

Ia hanya bisa terbaring lemah mengaharap uluran tangan warga setempat, sesekali menerima bantuan sembako dari pihak desa. Sementara untuk perbaikan pondok reotnya tak pernah ada yang turun.

Padahal, pondok beratap seng bekas dan bocor itu sudah beberapa kali didokumentasikan pihak desa. “Dulu sudah di foto pihak desa, tapi setelah turun bantuan, saya tidak dapat. Ya mau bagaimana saya tidak bisa paksa, mana yang ada saja kita syukuri,” ungkapnya.

Ibrahim menuturkan, saudara sekandungnya masih tersisa satu orang dari tuju bersaudara, kondisinya tak jauh berbeda bahkan lebih parah.

Sang kakak hanya bisa duduk diam tertunduk di sebuah gubuk yang berada ditengah-tengah pemukiman warga Dusun Karaku. Keduanya pun beberapa tahun terakhir tak pernah saling mengunjungi, sekedar untuk mengetahui keadaan masing-masing.

“Tinggal kami berdua, selebihnya tidak ada lagi ke-

(Suara NTB/jun)

SEBATANG KARA - Ibrahim (82) Lansia asal Dusun Rora Desa Mangge Nae tinggal sebatang kara di sebuah pondok reot (kanan), Sabtu (2/12). luarga. Mana yang duluan saja diambil nyawa kita sekarang,” cetusnya.

Di usia rentanya itu Ibrahim tak mau berharap bany-

ak, hanya ingin menghabiskan sisa umurnya di tempat tinggal yang layak. Minimal,

Konflik Dadibou-Risa Terus Berlanjut, Polisi Ambil Tindakan Tegas Bima (Suara NTB) Sekelompok warga Desa Dadibou dan Risa Kecamatan Woha kembali terlibat bentrok, Sabtu (2/12) malam. Mengurai masalah itu, aparat Polres Bima mengambil tindakan tegas, dengan melakukan penyisiran, menangkap seorang warga sekaligus menyita alat dan perlengkapan perang.

Di sela kunjungannya di Bima, Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Firli, M.Si mengaku, selama ini, pihaknya sudah telah lelah lantaran berupaya maksimal dan bekerja keras mengakhiri bentrok atau konflik di dua desa tetangga itu.

“Mengakhiri konflik Risa dan Dadibou kami sudah melakukan beberapa pendekatan. Antara lain langkah pencegahan dan pendekatan kemanusiaan,” katanya.

Hanya saja, lanjutnya pendekatan itu belum menyentuh nurani warga dua wilayah ini.

Sehingga dilakukan upaya penegakkan supremasi hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas).

“Makanya tadi malam, anggota mengamankan seorang warga, inisial A (29) di rumahnya. Kemudian menyita satu pucuk senpi rakitan dan lima butir peluru tajam,” kata Firli.

Selain A, lanjutnya pihaknya juga mengamankan beberapa barang bukti (BB) sajam jenis parang.

Sejumlah senpi rakitan beragam model, mulai senpi laras panjang dan pendek. Hingga puluhan anak panah yang digunakan untuk berperang.

“Senpi dan sajam ini ada yang disita di area bentrok rumah warga dan di pinggir-pinggir jalan setelah dilakukan penyisiran,” ujarnya.

Ia menambahkan, diamankannya oknum A menambah daftar kasus kepemilikan senpi di wilayah hukum Polres Bima. Tahun ini, tercatat sudah ada tujuh kasus kepemilikan sajam yang diproses hukum.

“Bahkan sejumlah kasus serupa sedang dalam proses penuntutan. Kasus kepemilikan

(Suara NTB/uki)

DISITA - Sejumlah senpi, sajam dan anak panah yang disita aparat Mapolres Bima dari area bentrok sekelompok warga Dadibou dan Risa Kecamatan Woha, Minggu (3/12). senpi tidak ada tolerir. Kita akan proses sesuai aturan,” katanya.

Firli mengimbau kepada masyarakat agar segera menyerahkan senpi dan saja kepada pihaknya supaya tidak disalahgunakan. Ia berjanji warga yang secara sadar menyerahkan benda berbahaya itu tidak akan diproses hukum.

“Tapi apabila imbauan ini tidak diindahkan dan ada yang tertangkap, tentu kami ambil langkah tegas dan memproses sesuai UU,” ujarnya.

Sementara Kapolres Bima, AKBP Bagus Satrio Wibowo, S.IK menegaskan, bentrokan atau konflik dua desa setempat di luar pantauan pihaknya. Meski telah dilakukan patroli rutin setiap hari. “Pada prinsipnya seperti yang disampaikan bapak Kapolda segala upaya dan cara kita lakukan. Tapi kedepan kita akan lakukan penindakan tegas,” pungkasnya. (uki)

Dugaan Pupuk NPK Palsu

Disperindag Masih Tunggu Data Distanbun Dompu (Suara NTB) Dugaan peredaran pupuk NPK palsu di Kabupaten Dompu cukup massif terjadi. Tidak hanya bebas diperjual belikan, para pedagang bahkan secara terang – terangan menjualnya.

Para pedagang diduga menggunakan dokumen palsu untuk memuluskan upaya penjualannya, sehingga aparat terkait pun tidak bisa berbuat banyak.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Minggu (3/12) kemarin, mengungkapkan, dugaan peredaran pupuk NPK diduga palsu di tengah masyarakat pihaknya masih

menunggu data dan hasil uji laboratorium oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu.

Namun hingga saat ini, hasil uji laboratorium tersebut belum diperoleh pihaknya. “Kita sudah mintai tolong, tapi hasil uji labnya belum keluar,” katanya.

Muhammad mengaku, pada uji laboratorium pertama ada kekeliruan pengambilan sampel (contoh) pupuk oleh petugas, sehingga dilakukan pengambilan sampel ulang. Tapi hasilnya juga belum diperoleh pihaknya, karena uji laboratorium tersebut dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu. “Kami masih menunggu hasil uji laboratoriumnya,” ungkapnya.

Selain itu, Disperindag juga memintai tolong kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu mendapatkan klarifikasi dan data terkait dokumen perijinan pupuk NPK yang beredar di Dirjen Sarana Prasarana Kementrian Pertanian RI. Karena ijin atas produksi pupuk merupakan kewenangan Dirjen Sarana Prasarana dan itu juga tercantum dalam dokumen ijin pada pupuk NPK. “Kita juga mintai tolong ke Dinas Pertanian untuk menklarifikasi data perijinan di Dirjen Sarana Prasarana Kementrian Pertanian. Kita belum dapat. Besok kami akan coba konfirmasi kembali,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kuota pupuk untuk Kabupaten Dompu tidak sebanding dengan kebutuhan pupuk oleh petani. Terbatasnya pupuk subsidi diman-

Halaman 7

faatkan pedagang dengan memasok pupuk non subsidi, namun harganya beda sedikit dari harga pupuk subsidi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pupuk ini palsu. Seperti untuk pupuk NPK subsidi di tingkat pengecer seharga Rp 120 ribu per sak ukuran 50 kg. Sementara pupuk non subsidi jenis NPK yang ditawarkan ke petani hanya Rp 140 ribu per sak ukuran 50 kg.

Pupuk jenis NPK non subsidi yang beredar massif di tingkat petani ada 2 merek yaitu NPK Mitro Phoska produk CV Dewi Sri Rama Pasuruan Jawa Timur dan Pupuk NPK Phoska yang diproduksi CV Tani Subur Perkasa. Untuk NPK Mitro Phoska pada labelnya ditulis nomor Permentan 01.01.2014.151 dengan kandungan Nitrogen (N) 17 persen, Fospat (S2O5) 15 persen, Kalium (K2O) 17 persen, dan

Sulfur (S) 10 persen. Pupuk dengan berat 50 kg per sak ini dijual di tingkat petani Rp 140 ribu. Pupuk dengan label yang sama kembali ditemukan tahun 2017 dan dijual di tingkat petani seharga Rp 140 ribu per sak.

Sementara NPK Phoska yang diproduksi CV Tani Subur Perkasa, pada kemasan dicantumkan Kementan 01.01.2014.230. Namun alamat CV Tani Subur Perkasa tidak dicantum pada label pupuk. Pupuk dengan berat 50 kg per sak ini memiliki kandungan Nitrogen (N) 15 persen, Fospat (S2O5) 15 persen, Kalium (K2O) 15 persen, dan Sulfur (S) 10 persen.

Harganya juga sama yaitu Rp 140 ribu per sak. Kandungan pupuk yang tercantum pada label ini persis sama dengan kandungan pupuk NPK Phonska subsidi pemerintah. (ula)

ada perbaikan untuk pondok yang ditinggalinya saat ini.

Sementara musim hujan ini ia

menetap di pondok milik mantan istrinya tak jauh dari tempat tinggalnya. (jun)

Jelang Pilkada

Kapolda Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Kota Bima (Suara NTB) – Masyarakat NTB di Kota Bima pada tahun 2018 mendatang akan menghadapi Pemilhan kepala daerah (Pilkada). Aman dan suksesnya Pilkada tidak hanya bertumpu pada penyelenggara serta pihak keamanan. Namun juga peranan dan keterlibatan masyakarat.

Demikian dikatakan Kapolda NTB, Drs. Brigjen Firli, M.Si, saat bersilaturahmi dalam rangka Mewujudkan Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) menjelang Pilkada serentak 2018, di Mapolres Bima Kota, Minggu (3/12).

“Saya berharap seluruh elemen masyarakat agar bersama menjaga kantimbmas selama Pilkada yang kondusif,” harapnya di hadapan Walikota Bima, para tokoh masyarakat, pemuda dan agama yang menghadari acara silaturahmi itu.

Karena menurutnya, kegiatan Pilkada langsung secara serentak tersebut merupakan konsensus yang telah disepakati bersama. Sebagai perwujudan masyarakat Indonesia yang demokrasi.

Selain itu, Firli juga mengingatkan, terutama pihak penyelenggara pemilu seperti KPUD

dan Panswaslu agar tetap bersikap profesional, berlaku adil dan transparan dalam mensukseskan Pilkada sesuai aturan berlaku.

“Jika hal ini diterapkan dengan baik. Masyarakat akan tersadarkan sendiri dan tidak akan mau ikut-ikutan demo ketika diajak calon yang kalah,” katanya.

Tidak hanya itu, Ia juga mengisyaratkan terhadapa Panwaslu, untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran kepolisian.

Salahsatunya dengan melakukan studi kasus.

“Saya juga meminta agar polisi lebih memahami aturan sehingga bisa memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat,” katanya.

Usai silaturahmi tersebut, Kapolda memberikan penghargaan terhadap Bhabinkantibmas, Babinsa dan Lurah Penatoi, H. Malik, karena telah membantu kepolisian dalam menjaga Kantimbmas di wilayah setempat.

Pada kesempatan itu pula.

Firli meresmikan barak perwira hingga anggota Polisi bujang yang dibangun, atas kerjasama Mabes Polri dan Kementerian PU Pera yang berada di area Mapolres Bima Kota. (uki)

Gerakan Salat Subuh Berjamaah SDIT Al Hilmi Dompu Diikuti Wali Murid Dompu (Suara NTB) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Hilmi Dompu memulai gerakan salat subuh berjamaah dengan melibatkan para siswa, wali murid, dewan guru hingga pengurus yayasan. Peluncuran gerakan yang mengambil momen maulid Nabi Muhammad SAW dan penguatan persiapan spiritual anak – anak menjelang ulangan akhir semester.

Peluncuran gerakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta’lim yang melibatkan semua guru, anak – anak, juga para orang tua wali murid SDIT Al Hilmi yang diawali dengan kegiatan mabit para guru dan pengurus yayasan di masjid Agung Baiturrahman Dompu, Minggu (3/12) dini hari. Kegiatan ini juga menggantikan kajian rutin wali murid setiap bulan.

Kepala SDIT Al Hilmi Dompu, Syamsul, S.Pd.I kepada Suara NTB, Minggu (3/12) kemarin, mengungkapkan, hal ini menjadi langkah awal untuk menumbuhkan semangat bangun di awal waktu dan memicu kesadaran akan pentingnya salat subuh yang di dalamnya banyak keutamaan bagi orang – orang beriman. “Melalui kegiatan gerakan salat subuh berjamaah ini dilajutkan dengan taklim menjadi sarana yang menumbuhkan kesadaran, pembiasaan dan penanaman pendidikan karakter bagi orang tua lebih – lebih untuk masa depan anak – anak kita kelak,” katanya.

Ia pun mengungkapkan harapannya, gerakan ini menjadi ger-

akan bersama warga Dompu yang dikomandani oleh pemerintah daerah (Pemda) secara massif sebagai pemantik dan pemicu kesadaran beragama, sehingga menjadikan Dompu benar – benar berkah karena pemimpin dan masyarakatnya religius.

“Harapan akhirnya menjadi pembiasaan dan kebutuhan yang wajib ditunaikan sehingga menjadi gerakan bersama menghidup sunnah - sunnah Rasulullah SAW, karena salat itu adalah bagian dari kewajiban seorang muslim,” katanya.

Syamsul juga mengungkapkan, sesuai konsep terpadu yang diusung sekolah bahwa dalam implementasinya dengan memadukan konsep pendidikan umum dan agama, memadukan konsep pola asuh guru di sekolah dan orang tua di rumah, juga memadukan konsep kurikulum nasional dan agama. Dengan melibatkan semua unsur dan menggerakkan seluruh komponen akan bisa mengantarkan anak – anak tumbuh menjadi orang hebat dan tangguh.

“Kesamaan pola asuh anak sesuai sunnah ini yang terus kami galakkan bermasa guru – guru dan orang tua dengan sharing ilmu, forum kelas, seminar parenting, home visit, konseling dan program – progaram sekolah lainnya. Maka peranan penting bagi tumbuh kembang anak kita mencapai prestasi gemilang adalah ada pada pola asuh di rumah kemudian sekolah dan lingkunganya,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

BERJAMAAH - Gerakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta’lim yang melibatkan semua guru, anak – anak, juga para orang tua wali murid SDIT Al Hilmi di masjid agung Baiturrahman Dompu, Minggu (3/12) kemarin.

SUARA NTB

Senin, 4 Desember 2017

Suhaili - Amin Tetap Jalan Tanpa Dukungan PKB Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018, H. M. Suhali FT-H. Muh. Amin, tidak mau ambil pusing dengan manuver PKB yang masih belum memberikan kepastian akan ikut bergabung dalam partai koalisi pendukung pasangan ini.

Bakal Calon Wakil Gubernur, H. Muh. Amin yang dikonformasi terkait hal tersebut, mengaku pihaknya tidak menaruh harapan banyak pada PKB. Pasalnya PKB sama sekali tidak menunjukkan komitmen politiknya untuk tetap mendukung pasangan Suhaili-Amin.

“Biarkan saja mau dikasi mau tidak, tidak menjadi masalah,” ujar Amin pada wartawan, pekan kemarin. Diketahui, meski sudah menyatakan dukungan secara lisan, bahkan Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian ikut hadir dalam kegiatan pengenalan pasangan ini beberapa waktu lalu di Praya, Lombok Tengah, namun sampai saat ini PKB belum memberikan kepastian pada pasangan ini soal SK dukungan resmi dari DPP. Amin memastikan, bahwa tanpa dukungan PKB sekalipun, pasangan ini akan tetap maju. Karena dengan koalisi Partai Nasdem dan Golkar, saja sudah cukup untuk maju sebagai Calon Gubernur dan Wagub di Pilkada NTB. “Sudah saya bilang, kami tidak ingin borong partai, kalau dua sudah cukup Kenapa harus mengharap yang belum jelas,” tegasnya.

Disinggung terkait rencana deklarasi. Amin tidak banyak berkomentar. Sebab, baginya deklarasi bukanlah hal yang paling penting. “Semua masih berproses, deklarasi itu urusan kedua. Jadi sekarang kami masih punya tugas menyelesaikan pekerjaan pemerintahan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKB NTB, H. L. Hadrian Irfani mengakui bahwa dukungan yang diberikan PKB untuk Paket Suhaili-Amin memang belum dikeluarkan secara resmi lantaran hingga saat ini DPP masih melakukan pengodokan.

Ketika ditanya bahwa kemungkinan dukungan PKB akan berubah, Hadrian mengaku, memang PKB sedang melihat dinamika politik di NTB masih mencair dan masih dinamis. Sehingga perubahan politik sangat terbuka terjadi. (ndi)

Halaman 8

Giliran Balai Karantina Dipanggil Polda NTB Mataram (Suara NTB) Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB masih gencar menyelidiki masuknya bibit Bawang putih ke Sembalun, Lombok Timur. Baru baru ini Balai Karantina Pertanian menyusul dipanggil.

Pemanggilan oleh penyidik Subdit I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB, Jumat (1/12) lalu. Kepala Balai Karantina Pertanian Mataram, Ir. Wisnu Haryana membenarkan pemanggilan itu. “Hari Jumat kami diundang Ditreskrimsus Polda NTB,” jawabnya kepada Suara NTB, Minggu (3/12).

Pemanggilan itu diakuinya seputar proses masuknya bibit Bawang 78 ton ke Sembalun Lombok Timur. Mantan Kepala Balai Karantina Yogyakarta ini tak menjelaskan spesifik materi klarifikasi penyidik. “Terkait masuknya bawang putih di Sembalun,” jawabnya singkat.

Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena sebelumnya mengaku akan ada pemanggilan ke sejumlah pihak terkait ma-

suknya bibit Bawang putih tersebut. Pemanggilan dan klarifikasi mulai Selasa (28/11) lalu terhadap Kepala Balai Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi NTB dan dilanjutkan Kepala Balai Karantina Mataram yang punya kewenangan melakukan pemeriksaan lab bibit atau produk pertanian sebelum masuk ke NTB. Lolos Pemeriksaan Karantina Bibit Bawang putih yang dibawa PT KTS tersebut masuk ke Lombok menuju Sembalun diduga tanpa melalui pemeriksaan karantina.

Sebabnya, Bawang putih bibit itu menggunakan ‘seragam’ Bawang konsumsi. Penjelasan inilah yang ingin dikorek oleh penyidik Polda NTB.

Dalam catatan Liputan Khusus (Lipsus) Suara NTB, edisi Senin (27/11), Kepala Balai Karantina Kelas I Mataram, Wisnu Haryana menuturkan, pada prinsipnya media pembawa komoditas pertanian wajib melaporkan ke pihak karantina.

“Tetapi selama ini tidak pernah ada pemasukan bibit hortikultura Bawang putih. PT KTS tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan karantina untuk komoditas Bawang putih baik itu untuk benih atau konsumsi,” terangnya.

Pada dasarnya, sambung dia, memasukkan media pembawa komoditas lantas alpa melapor ke pihak karantina bisa dijerat pidana sesuai dengan UU RI No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan.

“Kalau dengan sengaja tidak

KPK Ajari Polda NTB Tangani Korupsi

Hari Ini Kejari Praya Umumkan Tersangka Kasus PT. LTB (Suara NTB/lin)

MERACIK KOPI - Aris Munandar yang tengah meracik Kopi Tambora pada pameran kopi, di Mataram, Sabtu (2/12).

Berbagai Jenis Kopi Dipamerkan dalam Gebyar Kopi Lombok Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Gebyar kopi Lombok Sumbawa yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Bukan hanya masyarakat, namun banyak wisatawan juga merasa senang mengikuti kegiatan ini.

Sebab selain memberikan informasi tentang beragam jenis kopi yang dimiliki NTB, juga menjadi ajang untuk mencoba meracik berbagai jenis kopi asli NTB. “Disini sudah ada 12 stan yang memamerkan berbagai jenis kopi yang ada di NTB. Diantaranya Kopi Sembalun, Robusta, Arabika ada pula kopi Tambora dan banyak lainnya,” kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Baiq Eva Nurcahyangsih, M.Si, di Mataram, Sabtu (2/12).

Ia mengatakan bahwa NTB memiliki banyak potensi tentang kopi dan kerajinan yang diproduksi secara langsung oleh masyarakat setempat. Gebyar

kopi Lombok Sumbawa ini merupakan salah satu kegiatan untuk memamerkan berbagai hasil industri kecil menengah yang dimiliki NTB saat ini.

“Di NTB banyak industri yang sudah berkembang.

Salah satunya industri yang menggarap kopi ini. Saat ini berbagai jenis kopi asli NTB sudah diedarkan di berbagai daerah,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diapresiasi oleh Wakil Gubernur NTB M. Amin, SH., M.Si. Ia sangat bangga bahwa NTB memiliki banyak varian kopi yang dapat dinikmati. Baik oleh masyarakat maupun wisatawan pecinta kopi yang berkunjung ke NTB. Kopi asli NTB ini juga bisa menjadi buah tangan bagi wisatawan. Ia juga berharap NTB dapat terus memproduksi kopi, dimana kopi merupakan salah satu jenis minuman yang banyak disukai masyarakat dunia.

“Kita harus bangga karena memiliki banyak kekayaan

alam yang bisa dimanfaatkan, salah satunya kopi. Saya berharap industri yang bergerak dalam bidang kopi ini dapat terus meningkat dan produksinya bisa terus bertambah,” ujarnya.

Salah satu peserta pameran asal Bima Aris Munandar yang memamerkan kopi hasil racikannya mengatakan bahwa ia selama ini sudah mempromosikan kopi Tambora kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di Bima. Ia merekomendasikan kopi Tambora agar diracik dengan cara ditarik atau kopi tarik. Sebab rasanya akan lebih nikmat dibandingkan dengan diseduh biasa.

‘Kami rekomendasikan agar kopi Tambora ini bisa dinikmati dengan metode penyeduhan ditarik atau kopi tarik. Rasanya lebih nikmat.

Kami juga memberikan kopi Tambora sebagai oleh-oleh wisatawan yang datang ke Bima,” akunya. (lin)

Ilmu Komunikasi Unram Sukses Selenggarakan Warna Komunikasi 2017 Mataram (Suara NTB) Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram telah sukses menyelenggarakan Warna Komunikasi 2017 sebagai bentuk perayaan Dies Natalis ke-3. Terdapat tiga rangkaian acara dalam Warna Komunikasi 2017 yaitu, Festival Film Pendek “Moviement”, Host Vaganza dan Commfeast (malam puncak Warna Komunikasi 2017).

Festival Film Pendek “Moviement” yang bertajuk Pesona Lombok Sumbawa dalam Lensa diselenggarakan pada 14 dan 15 September 2017 di Taman Budaya NTB dengan rangkaian acara Workshop dan Lomba Film Pendek. Moviement merupakan festival film pertama di Lombok.

Acara ini diikuti oleh 50 peserta Lomba Film Pendek dengan total penonton 164 orang.

Sutradara ternama tanah air, Yandy Laurens, menjadi Guest Star pada festival tersebut.

Yandy menjadi pemateri Workshop Moviement sekaligus menjadi juri pada acara final 10 besar Lomba Film Pendek.

Terpilih lima pemenang dalam Lomba Film Pendek Moviement yaitu, Dammaris L sebagai peraih kategori Aktor Terbaik, yang berperan dalam film “Sense”, Aktris terbaik

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para pemenang Lomba Film Pendek beserta MC, Ketua Panitia dan Penanggungjawab Warna Komunikasi 2017 sedang berfoto bersama di atas panggung (15/09). Foto ini diambil ketika para pemenang telah diberikan sertifikat penghargaan. diraih oleh Uswatun Hasanah, yang berperan dalam film “Aduh Dende”, Sutradara Terbaik diraih oleh Dwiyanto Achmad, selaku sutradara film “Sense”, Naskah Terbaik diraih oleh Afgan K, penulis naskah film “Haji Palsu”, dan Film Terbaik diraih oleh “Sense”, produksi Symphony Creative. Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah berupa sertifikat penghargaan dan uang tunai.

Panitia Warna Komunikasi bekerjasama dengan Dinas Pari-

Sementara di tingkat petani, Bawang konsumsi sudah diyakini sejak awal tidak akan menghasilkan panen yang baik. Ciri fisik Bawang putih ‘bibit’ bawaan PT KTS bukan tak seperti lazimnya bibit.

Penangkar benih Bawang putih Sembalun Lawang, Minardi menjelaskan, awal mula datangnya bibit itu setelah ada perbincangan dengan Dirjen Prasarana dan Saran Pertanian Kementerian Pertanian RI, Pendih Dadih Permana dan Dirjen Hortikultura, Sepudnik Sudjono.

Gagasan yang dibawa yakni program swasembada Bawang putih pada tahun 2030.Sembalun sebagai salah satu daerah potensial memiliki kendala ketersediaan bibit.

“Ada kesepakatannya bibit yang dibawa itu diuji coba dulu lahan PT Pertani.Hasil uji yang dilakukan profesor dari IPB dalam jangka waktu yang seharusnya umbi belum ada tumbuh,” kata Minardi ditemui di kediamannya. (ars)

Koordinasi dan Supervisi

Hasil Audit BPK Diterima

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya bisa muntaskan proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB).

Setelah BPK RI menyerahkan hasil audit perhitungan kerugian negara (PKN) yang dilakukan sejak awal Bulan November lalu. Rencananya, Senin hari ini Kejari Loteng akan mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut.

“Berapa jumlah tersangkanya, nanti tunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan langsung oleh Kajari Loteng,” tegas Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Bahri, SH., M.H., kepada Suara NTB, Sabtu (2/12).

Ia menjelaskan, sebelum menetapkan tersangka Kamis (30/11), pihaknya sudah menggelar ekspos perkara.

Dan, dalam ekspos itulah diputuskan siapa saja yang menjadi tersangka. Ekspos sendiri digelar setelah BPK RI menyerahkan hasil audit perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Dengan besaran kerugian negara dilaporkan sebesar Rp. 700 juta. Dari total Rp. 1 miliar investasi pemerintah daerah yang masuk ke PT. LTB. Nilai tersebut merupakan alokasi dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha produksi bata ringan. Termasuk didalamnya biaya pembelian cetak bata ringan.

“Jadi besaran kerugian negara dihitung total loss (seluruhnya,red) oleh BPK RI. Senilai dana yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk membeli mesin cetak bata ringan. Sebagai bagian dari usaha cetak bata ringan,” jelasnya.

Kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah itu sendiri mulai diselidiki Kejari Loteng pertengahan tahun 2016 lalu.

Awal kejanggalan dalam proses pengelolaan dana investasi pemerintah daerah tersebut terungkap setelah Pansus DPRD Loteng membahas laporan kepala daerah atas pelaksanaan APBD Loteng tahun 2015.

Kala itu, Pansus yang di Ketuai anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi tersebut tidak menemukan adanya laporan soal penggunaan dana investasi pada PT. LTB. Padahal setelah ditelusuri, PT. LTB sudah memulai kegiatan usahanya. Dengan memproduksi bata ringan.

Anehnya, kegiatan usaha tersebut tidak dijalankan di Loteng tetapi diwilayah Kota Mataram. Beberapa kecurigaan kemudian muncul dari kegiatan usaha tersebut. Diantaranya, terkait nilai pembelian mesin cetak bata ringan yang disebut-sebut menghabiskan anggaran sampai Rp. 700 juta. (kir)

melapor ancamannya penjara tiga tahun. Kalau karena kelalainnya tidak melapor dipidana satu tahun penjara,” tegasnya.

Untuk kasus PT KTS tersebut, pihak karantina pertanian enggan disebut kecolongan.

Sebab modus masuknya bibit tersebut menggunakan alias sebagai Bawang konsumsi.

Pihaknya pun mengaku sudah memanggil direksi PT KTS. “Dia alasannya punya sertifikat karantinanya dari Surabaya. Ya sama saja kalau tidak melapor,” bebernya.

Namun, dia tidak melanjutkan kasus itu ke penyidikan sebab ada kepentingan kemaslahatan masyarakat menurut permintaan pemerintah pusat dan provinsi.Lagipula bibit tersebut sudah ditanam petani.

Sebagai gantinya, pihak karantina pertanian mengawasi hasil pertanian saat Bawang tersebut dipanen. “Kalau memang ada penyakitnya ya ada potensi menurun dari inang ke anaknya,” kata Wisnu.

wisata Provinsi NTB dalam menyelenggarakan Moviement.

Acara tersebut sekaligus memeriahkan Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017.

Host Vaganza yang bertajuk Dare to Speak Up terdiri dari dua rangkaian acara, yaitu Workshop Host dan Lomba Host. Kedua rangkaian tersebut diselenggarakan di hari yang sama. Workshop Host pada Rabu, 29 November 2017 di Gedung Soebiyanto (Gedung Fisipol) Unram pukul 9.00 – 11.00 Wita dan Final Top

Five Lomba Host diselenggarakan di Narmada Convention Hall pukul 19.00 – 20.00 Wita.

Pemateri Workshop Host Vaganza adalah Jihan Novitasari yang merupakan News Anchor dan Junior Producer salah satu stasiun TV Indonesia. Workshop tersebut diikuti oleh 192 orang.

Jihan juga menjadi juri pada Final Top Five Lomba Host.

Terpilih lima pemenang dalam Lomba Host yaitu, pemenang ke 5 adalah Hanin Zakiyah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Unram semester V, pemenang ke 4 adalah Lale Mulia Hamsatun, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram semester VII, pemenang ke 3 adalah Remila Duari Annisaa, siswi SMAN 4 Mataram kelas XII IPA 1, pemenang ke 2 adalah Muhammad Mahmudy Putra, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unram semester V dan pemenang ke 1 adalah Siti Sofiatul Wastiqah, mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Unram semester III. Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan, voucher menarik dan uang tunai.

Acara terakhir yang menjadi malam puncak Warna Komunikasi 2017 yaitu Commfeast, diselenggarakan pada 29 Novem-

ber 2017 pukul 21.00 – 23.00 Wita di Narmada Convention Hall, tepat setelah Final Top Five Lomba Host usai. Band bergenre indie folk, Fourtwnty, menjadi Guest Star dalam acara tersebut. Kaleng bekas yang merupakan band lokal Lombok dan juga Ervin, siswi SMAN 6 Mataram turut memeriahkan malam puncak Warna Komunikasi 2017. Sebanyak 1.800 orang hadir dalam acara yang bertajuk Zona Dansa tersebut.

Seluruh panitia Warna Komunikasi 2017 berterimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan mendukung acara Warna Komunikasi yaitu, Pemerintah Kota Mataram, Civitas Akademika Universitas Mataram, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Genpi Lombok Sumbawa, Zetizen, Suara NTB, Radar Lombok, I-News, Get TV, Inside Lombok, CnL Radio, Fresh Radio, Radio Global Fm, Dee Ar Advertising, Rollpin, Daily, Teratai Putih, Pennylane, Mate, Golden Palace, Inul Vizta, Hotel Santika, Bale Sasak, Kura-kura Food and Waterpark, Fave Hotel, PT Gerbang NTB Emas, KFC, Unclejin, Heartbreak, Wildtime, Lucky Light Candy, Panties Pizza, Citilink, BRI, Honda dan Susu Racik Karsun.(*)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Polda NTB dikoordinasi dan disupervisi KPK. Kasus yang dikorsup tersebut tergolong kasus sulit dan kasus yang sudah menjadi tunggakan menahun.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menerangkan tidak ada yang aneh mengenai Korsup dimaksud sebab KPK sedang menjalankan tugasnya sesuai perintah Undang-undang.

“Mereka (KPK) punya tugas pokok. Korsup tidak ada yang aneh. Mereka menjalankan tugasnya,” ujarnya pekan lalu.

Kasus yang masuk dalam daftar Korsup itu antara lain pengadaan paket sandang pangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2014, dan kasus rekrutmen CPNS Kabupaten Dompu dari formasi K2 tahun 2014/2015.

“Kalau mereka datang pasti ada masukan. Tidak mungkin cuma omong-omong ko-

song. Tapi itu teknis penyidikan,” ujarnya.

Kapolda menambahkan, KPK dalam agenda Korsup tersebut memberikan saran dan pertimbangan agar kasus-kasus yang ditangani segera dapat diselesaikan.

“Namanya supervisi hanya beri saran pertimbangan. Tidak mengintervensi. Setelah Korsup kalau memang ada yang harus ditindaklanjuti, ya ditindaklanjuti. Tidak ada yang aneh kok, biasa aja itu,” ujarnya.

Salah satu masukan tersebut yakni mengenai perhitungan kerugian negara dalam kasus sandang pangan. Penyidik disarankan untuk berkoordinasi dengan BPKP RI di Jakarta.

“Yang menentukan ada kerugian negara atau tidak kan auditor negara, BPKP atau BPK. Tidak pernah ada kasus korupsi yang disidik polisi tanpa ada kerugian negara,” pungkas Firli. (why)

Eksekutif Bantah Bansos untuk Keperluan Politik Bupati Giri Menang (Suara NTB) Kalangan eksekutif membantah keras pernyataan DPRD terkait kenaikan belanja bansos yang signifikan untuk kepentingan politik Bupati pada Pilkada 2018. Menurut eksekutif justru sebaliknya. Sebagian besar bahkan 60 persen belanja bansos tersebut untuk mengakomodir usulan dari anggota dewan. Disamping itu, jika melihat jumlah Bansos sebesar Rp 42 miliar lebih sebagian besar mencapai Rp 25 miliar ke KPU dan Panwaslu serta aparat kepolisian ditambah TNI untuk keperluan Pilkada 2018.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Joko Wiratno yang ditemui di kantornya akhir pekan kemarin menyatakan, dilihat jumlah Bansos antara 2017 dengan 2018 justru turun khusus ke masyarakat. Namun secara total naik, kenapa naik? karena disebabkan ada hibah Rp 25 miliar lebih dari Rp 42 miliar hibah tahun depan. Sedangkan sisanya Rp 17 miliar yang mengarah ke masyarakat, sedangkan dibandingkan tahun ini Rp 21,5 miliar. “Sehingga jauh turun, setelah dikurangi hibah Pilkada Untuk KPU Panwaslu, aparat kepolisian dan TNI totalnya Rp 25 miliar lebih,”jelas Joko.

Ia merincikan dana hibah Rp 42 miliar khusus dari APBD Lobar untuk KPU Rp 20 miliar ditambah sharing dari provinsi Rp 5,8 miliar, Pandwaslu Rp 3,3 miliar masing-masing dari APBD Lobar Rp 2,9 miliar ditambah sharing provinsi Rp 1,003 miliar. Kemudian untuk keamanan untuk Polri Rp 1,6 miliar dengan rincian per kecamatan Rp 160 juta sedangkan untuk TNI Rp 400 juta sehingga total hibah Pilkada serentak Rp 25 miliar lebih. Sehingga jika dikurangi dari total hibah yang ada, hanya Rp 17 miliar yang diarahkan ke masyarakat.

Jumlah ini lebih rendah diband-

ingkan tahun 2017 ini sebesar Rp 21,5 miliar.

Dari Rp 17 miliar belanja hibah ini jelas Joko, komponennya sebagian besar untuk DPRD guna mengakomodir usulan masyarakat (konsekuensinya). Melihat jumlah bansos ini jelasnya, memang kebanyakan mengarah ke dewan. Bahkan 60 persennya untuk dewan. Sehingga terbantahkan bahwa bansos untuk kepentingan politis Bupati, sebab jika memang ada kepentingan politis seharusnya lebih besar lagi Bansos tersebut dibandingkan tahun ini.

Sebelumnya ketua Fraksi PDIP HL. Muhammad Ismail menyatakan bahwa bantuan sosial untuk masyarakat tahun 2018 diperkirakan naik signifikan. Kenaikan Bansos ini dipertanyakan lantaran kebijakan ini berlaku di tahun politik. Kebijakan ini diduga sangat kental nuansa politik. Dimana bantuan ke masyarakat dinaikkan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara beberapa program urgen malah molor, seperti pembebasan lahan akses jalan Gerung - BIL. Padahal pembebasan ini telah dirancang beberapa tahun sebelumnya.

Kalangan Fraksi PDIP sangat menyayangkan pembebasan tanah untuk perluasan akses jalan Masjid Baital Atiq Gerung-Kuripan-BIL molor.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari nuansa politik sebab justru kebutuhan anggaran untuk program bansos naik sekian persen.

Menurutnya, kebijakan mengulur pembebasan lahan Gerung-Kuripan yang sejauh ini urgen bagi masyarakat lantaran kondisi jalan rusak dan sempit di sisi lain Pemda menaikkan belanja Bansos tentu tak bisa dilepaskan dari unsur politis. “Karena tahun depan (2018) adalah tahun politis sudah mulai. Sehingga semua program yang sifatnya kurang urgen untuk politik diundur,” jelasnya. (her)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 4 Desember 2017

Halaman 9

Hasil Penilaian Akreditasi Sekolah dan Madrasah di Provinsi NTB Tahun 2017 UNDANG-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat(1) menyatakan : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Untuk menjamin terpenuhinya hak inilah diperlukan informasi yang akurat tentang mutu layanan yang diberikan oleh setiap satuan pendidikan. Berangkat dari kepentingan ini diperlukan suatu standar mutu terhadap pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dengan Perubahan Pertama Nomor 32 tahun 2010, dan Perubahan Ke Dua Nomor 13 tahun 2015, telah menetapkan delapan komponen/standar yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Selanjutnya delapan standar tersebut dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional agar dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan upaya pengendalian, penjaminan, serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau program pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Untuk membantu tugasnya di tingkat provinsi, melalui Surat Keputusan Gubernur, dibentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M dan di tingkat kabupaten dibentuk Unit Pelaksana Akreditasi atau UPA. Badan akreditasi ini bersifat independen yang diharapkan dapat memberikan penilaian secara professional, tepercaya dan terbuka terhadap sekolah/ madrasah dan obyektif dalam memberikan predikat peringkat kelayakannya.

Kata standar memiliki makna “kriteria minimal” yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan; Bab I, Pasal 1, Ayat (1), PP 19 tentang SNP. Standar inilah yang digunakan sebagai acuan mutu yang selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk mengakreditasi setiap satuan pendidikan. BAN-SM di Indonesia memiliki peran sentral dalam menilai dan memetakan setiap satuan/program pendidikan agar pemerintah memperoleh gambaran yang obyektif sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam setiap upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dengan demikian peranan akreditasi sangatlah krusial untuk memperoleh gambaran atau profil yang nyata tentang kelayakan suatu satuan/program pendidikan diukur dari standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil penilaian terhadap tingkat kelayakan dan kinerja satuan pendidikan ini akan bermakna : (1) bagi penyelenggara satuan pendidikan untuk memberdayakan diri dan berupaya memperbaiki/meningkatkan tingkat kelayakannya; (2) bagi masyarakat agar dapat memilih sekolah yang memadai bagi putra-putrinya dan sekaligus bersama-sama berupaya meningkatkan kelayakan satuan pendidikan yang bersangkutan; (3) bagi instansi terkait untuk dapat menyusun program yang tepat sasaran dalam upaya memperbaiki kelayakan dan kinerja satuan pendidikan agar dapat meningkatkan mutu layanan yang bermakna pada peningkatan mutu pendidikan.

Khusus untuk tahun anggaran 2017, BAP-S/M Provinsi NTB telah menyelesaikan penilaian terhadap 963 satuan/program pendidikan. Sedangkan kuota yang diberikan oleh BAN-S/M hanya 707. Dengan demikian capaian BAP-S/M Provinsi NTB untuk tahun ini adalah

Drs. H. Suyanto, M.Ed

(Ketua Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat) 136,2%. Penambahan jumlah sekolah/ madrasah yang menjadi sasaran penilaian tahun ini berasal dari: efisiensi dana APBN Kemendikbud oleh Balitbang Kemendikbud diperoleh tambahan 207, efisiensi dana APBN Kemendikbud oleh BAP-S/M Provinsi NTB diperoleh tambahan 25, APBN Kemenag menganggarkan untuk 20 madrasah, dan masih ada 13 sekolah/madrasah sasaran lagi yang merupakan pengalihan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) karena instrumen untuk kedua jenis satuan pendidikan tersebut belum siap.

Penilaian akreditasi untuk tahun 2017 menggunakan instrumen baru.

Perubahan instrumen ini sejalan dengan tuntutan perubahan pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan seperti telah disebutkan di atas.

Standar perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Lebih spesifik, dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa perlu dilakukan pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum.

Di samping perubahan instrumen, BAN-S/M juga meningkatkan tuntutan angka kelayakan dalam menetapkan hasil penilaian akreditasi:

Berdasarkan Rapat Pleno tanggal 20 November 2017, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengumuman Hasil Penilaian secara rinci; nama satuan/program pendidikan dan rincian nilai komponen dapat dilihat di masing-masing UPA (Unit Pelaksana Akreditasi) Kabupaten/Kota.

Sebagai tambahan informasi, saat ini UPA Kabupaten Lombok Timur sedang menyelesaikan penilaian akreditasi untuk 200 sekolah yang terdiri dari 167 Sekolah Dasar (SD) dan 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kegiatan ini diselenggarakan dengan dana APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. BAP-S/ M Provinsi NTB berharap bahwa upaya penambahan sasaran penilaian akreditasi seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Lombok Timur ini diikuti oleh Kabupaten/Kota lainnya mengingat keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana APBN Kemendikbud.

Sebagai gambaran untuk tahun 2017, sekolah/madrasah yang memerlukan penilaian akreditasi di provinsi NTB sebanyak 2908 akan tetapi kuota awal yang didapat 707 atau hanya terpenuhi 24,3% dari kebutuhan. Akan tetapi dengan bertambahnya sekolah/madrasah sasaran melalui efisiensi anggaran BAN/BAPS/M, APBN Kemenag, dan APBD Kabupaten Lombok Timur seluruhnya akan berjumlah 1163. Hasil penilaian akreditasi untuk 200 sekolah direncanakan akan ditetapkan melalui Rapat Pleno BAP-S/M dengan menghadirkan anggota dan tim teknis dari BAN-S/ M pada tanggal 11 Desember 2017 yang akan datang.

Dengan demikian pemenuhan kebutuhan akan bertambah 8,9% sehingga menjadi 33,2%, sedangkan capaian BAP-S/M Provinsi NTB berdasarkan kuota awal meningkat dari 136,2% (963 sekolah/madrasah yang telah ditetapkan) menjadi 164,5%, dengan adanya penambahan 200 sekolah setelah rapat pleno tersebut.

Sebagai tindak lanjut hasil penilaian akreditasi, Badan Akreditasi memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara sekolah/madrasah untuk melakukan pembinaan terhadap setiap satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya. Acuan yang jelas yaitu dengan ditetapkannya delapan standar diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis bagi setiap satuan/program pendidikan sesuai dengan profil atau kondisi nyata masing-masing.

1. Terhadap sekolah yang Tidak Terakreditasi (TT), diberikan bantuan dan pembinaan secara intensif agar berupaya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Untuk itu diperlukan pembagian kewenangan yang jelas berkenaan dengan upaya pemenuhan delapan standar. Sekolah/Madrasah bertanggung jawab atas pemenuhan Standar Isi, Proses, Pengelolaan, dan Kompetensi Lulusan, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kandepag berkenaan dengan kewenangannya dalam perekrutan serta penempatan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi Standar Pendidik dan Ten-

aga Kependidikan. Memberikan bantuan berupa dana operasional, melengkapi sarana prasarana sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pembiayaan dan Sarana Prasarana. Berbagai jenis diklat bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat bersama-sama berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan sebab pada hakekatnya setiap kegiatan hanya akan berhasil apabila sumber daya manusianya telah memiliki komitmen untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

2. Terhadap sekolah yang terakreditai C dan B difasilitasi dan diberikan pembinaan dengan mencermati hasil penilaian akreditasi perkomponen/ perbutir. Untuk itu instrumen penilaian akreditasi sekolah/madrasah sangat tepat untuk dijadikan acuan dalam mengevaluasi/merefleksi diri setiap saat. Hasil penilaian akreditasi yang dijadikan dasar awal perencanaan pengembangan sekolah/madrasah, setiap tahun dapat dicermati kembali untuk dievaluasi sejauh mana kemajuan yang telah dilakukan. Butir-butir komponen dalam instrumen akreditasi telah dapat memberikan arah yang jelas terhadap setiap kegiatan di sekolah/madrasah menuju peningkatan mutu. Kemudian pada saatnya, setelah lima tahun atau bahkan setelah dua tahun masa penilaian dapat mengajukan penilaian akreditasi kembali untuk mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik minimal setingkat lebih tinggi.

3. Terhadap sekolah/ madrasah yang terakreditasi A diberikan bimbingan dan pembinaan agar: a. sekolah tidak hanya dapat dipertahankan nilai akreditasinya melainkan juga dapat ditingkatkan untuk persaingan global. b. dapat berakreditasi tambahan dari badan akreditasi sekolah pada salah satu negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan. c. melaksanakan Sistem Administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat siswa bisa mengakses transkrip/ perkembangannya masing-masing. d. menerapkan standar kelulusan lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan BSNP. e. muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan f. proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneural, jiwa patriot, dan jiwa inovator. g. menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran. h. kepala Sekolah/Madrasah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan entrepreneural yang kuat. i. ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK j. perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia l. siswanya dapat meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olahraga.

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Mahasiswa Bidikmisi UIN Mataram Dilatih Metodologi Penelitian

Ribuan GTT dan Tenaga Operator Terima SK Giri Menang (Suara NTB ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat (Lobar) menggelar gebyar seni di bencingah akhir pekan kemarin. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 72.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan SK Penetapan guru tidak tetap menjadi guru tetap daerah. Penyerahan SK diberikan langsung oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid secara simbolis kepada tiga perwakilan guru dan tenaga operator tidak tetap tingkat SD dan SMP. Sebanyak 1.287 guru dan tenaga operator sekolah menerima Surat Keputusan (SK) untuk pemberian insentif bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan tenaga operator sekolah. Baik itu untuk SK tahap pertama maupun tahap kedua. Di mana dalam momenklatur SK itu, GTT diangkat menjadi guru Tetap Daerah (GTD).

Untuk distribusi SK ini nantinya akan dibagikan secara keseluruhan oleh UPTD di masing-masing kecamatan.”Sebanyak 1.287 guru dan operator tidak tetap diberikan SK, tapi penyerahan SK secara simbolis oleh pak bupati kepada tiga orang perwakilan guru dan tenaga operator,” jelas Kadis Dikbud M. Hendrayadi.

Dijelaska SK ini juga sebagai bahan pada saat pengajuan pembayaran insentif. Penerimaannya akan dirapel terhitung Januari hingga Oktober. Sedangkan November dan Desember akan diusulkan ulang. Menurut Hendra, sebelumnya sudah ada sebagian GTT untuk SK tahap pertama yang telah menerima insentif untuk empat bulan. Sedangkan sisanya yang belum untuk SK tahap II, akan dibayarkan pada Desember 2017 ini, sepuluh bulan sekaligus.

“Secara keseluruhan semuanya akan segera terbayar.

Setiap tenaga GTT akan dibayar sebesar Rp 400 ribu per bu-

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kadis Dikbud M. Hendrayadi menyerahkan SK kepada perwakilan guru dan tenaga operator SD serta SMP. lan, maka totalnya mencapai Rp 4 juta, satu orangnya,” jelasnya.

Terkait dengan anggaran untuk insentif tersebut, Hendra mengatakan pihak pemda menggangarkan sekitar Rp 6,5 miliar. Di mana anggaran itu bersumber dari APBD Lobar berdasarkan kebijakan Bupati. Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan telah diperolehnya SK Bupati tersebut, pada guru tersebut dapat mengajukan untuk memperoleh Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan memperoleh Nomor Register Guru (NRG) secara nasional.

“Kalau sudah teregister sebagai guru secara nasional, mereka menjadi daftar tunggu untuk mendapatkan program, untuk memperoleh sertifikasi guru.

Kalau itu sudah didapatkan ada peluang mereka untuk mendapatkan sertifikasi,” paparnya.

Lantas bagaimana dengan tahun depan? Menurut Hendra memastikan anggaran untuk insentif ini terus dianggarkan bahkan diupayakan bisa bertambah jumlah guru dan tenaga operator yang diberikan insentif tersebut. Bagaimana dengan guru no form seperti madrasah?

Menurutnya kembali ke kebijakan anggaran yang mengatur di DPRD. Terkait gebyar seni, jelas Hendra, merupakan kerjasama program Kemendikbud terkait seniman masuk sekolah. Ren-

cananya melibatkan PAUD, TK dan SMA, namun setelah dihubungi beberapa sekolah kurang merespon, sehingga melibatkan SD dan SMP terdekat saja. Kenapa tidak melibatkan SD dan SMP yang lain, menurut Hendra mengingat waktu mepet. Sebab setiap penampilan bukan terdiri dari sekolah namun dua sekolah, sehingga perlu latihan gabungan.

Ia menambahkan momentum hari guru ini,seluruh prestasi yang diraih agar ke level provinsi dan nasional.”Harapan dari kegiatan ini,seniman yang membidani lahirnya gebyar ini akan dikerjasamakan dengan sekolah-sekolah untuk membina prestasi Lobar di FLS2N 2018,”jelasnya.

Sementara itu salah seorang guru SDN 3 Narmada yang menerima SK bupati tersebut, Harun mengaku bersyukur telah keluarnya SK tersebut. Menurutnya selain terbantu dengan memperoleh insentif, SK tersebut juga menjadi pintu masuk untuk memperoleh sertifikasi non PNS.”Perasaan saya sedikit bisa lebih nyaman, lebih lega dan berterima kasih kepada Pemda. SK ini juga sebagai syarat lampiran bahan untuk diajukan pada saat pembayaran nanti,” pungkasnya singkat. (her)

Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram semester V terhadap penguasaan penulisan karya ilmiah semisal penyelesaian pembuatan proposal skripsi atau penyelesaian skripsi. Termasuk juga penyiapan mahasiswa untuk mengikuti perlombaan karya ilmiah di tingkat nasional.

Pelatihan yang dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd menyelenggarakan kegiatan pelatihan metodologi penelitian berbasis skripsi kepada 120 mahasiswa. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama dua hari (Sabtu-Ahad) 24-25 November 2017) di Gedung Mahad Al Jamiah UIN Mataram.

Menurut Ketua Panitia, Nuruddin, MH., kegiatan ini dilaksanakan sebagai sebuah proses akademik dan keberpihakan kampus terhadap pembinaan pengetahuan dan keterampilan maha-

siswa penerima beasiswa bidikmisi dalam menyusun proposal dan skripsi. Mereka juga diharapkan dapat berkontribusi dalam lomba-lomba penelitian lainnya.

Kegiatan ini menghadirkan pembicara antara lain Wakil Rektor III tentang praktik pembuatan instrumen penelitian, Dr. Jumarim tentang karakteristik penelitian yang baik, Dr. H. L. Ahmad Zainuri, MA., tentang proses penelitian kualitatif yang baik. Dr. Akhmad Asyari tentang kajian dan landasan teori dalam penelitian. Teknik pengumpulan dan analisis data oleh Dr. H. M. Said Ghazali, MA. Instrumen penelitian (alat pengumpulana data) oleh Dr. H. Ali Jadid al-Idrus, M.Pd. dan Tohirir, M.Pd tentang praktik menulis proposal penelitian.

Wakil Rektor III Dr. Hj. Nurul Yakin mewakili Rektor UIN Mataram dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan pemahaman mahasiswa terhadap budaya menulis karya

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Mahasiswa bidikmisi UIN Mataram mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang digelar pihak kampus selama 2 hari beberapa waktu lalu. ilmiah. ‘’Saya berharap, dengan pelatihan ini nantinya mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik,’’ ujarnya.

Diakuinya, ada masalah yang terjadi di setiap perguruan tinggi, terutama kesulitan penyelesaian skripsi. Bahkan ada yang menganggap menghadapi skripsi merupakan ketakutan tersendiri, bahkan “momok” yang menakutkan. ‘’Sehingga banyak mahasiwa saya perhatikan di beberapa kampus

tidak cepat selesai studinya karena terkendala di skripsi,’’ ungkapnya.

Nurul Yakin yang menjabat sebelumnya sebagai Dekan FTK mengapresiasi kegiatan ini.

Bahkan, dirinya memberikan motivasi pada mahasiswa agar lebih semangat dalam menyelesaikan proposal dan skripsi.

Tidak hanya itu, sejumlah permainan menarik ditampilkan, sehingga kegiatan tersebut berjalan sangat baik. (dys/*)

SUARA NTB

Senin, 4 Desember 2017

Promosi Kesehatan

Halaman 10

Kerjasama Dikes Lobar dengan Harian Suara NTB

Tempati Peringkat Tertinggi di NTB

HKN Ke 53 di Lobar Disemarakkan Pembagian Penghargaan ke Nakes dan Desa ODF Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan (Dikes) menggelar kegiatan peringatan hari kesehatan nasional (HKN) ke 53, Sabtu (2/11). HKN ini dirangkai dengan berbagai peringatan HUT. Antara lain Hari Bakti PU, Hari Korpri, Hari Aids Sedunia, HUT Dharma Wanita ke 1. Semarak HKN dilaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan gratis dan senam bersama serta jalan santai mengitari wilayah Gerung, selepas itu dilakukan pembagian hadiah berbagai penghargaan dan kategori lomba. Mulai dari tenaga kesehatan teladan, desa ODF, Kepala desa inovatif, petugas pengelola Server terbaik, lomba sekolah sehat, kader berprestasi dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berprestasi serta pembagian sertifikat kelulusan akreditasi.

Terakhir dilakukan pembagian doorpize dengan berbagai macam hadiah, mulai

(Suara NTB/her)

Sekda di dampingi Kadikes dan Kadis PU menyerahkan penghargaan kepada naker teladan. dari sepeda, kulkas dan hadiah menarik lainnya. Pada momen peringatan HKN ini, Lobar patut berbangga lantaran menempati peringkat tertinggi dalam program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga di NTB. Hadir pada kesempatan ini, Sekda HM Taufiq bersama istri, Kadikes H. Rahman Sahnan Putra, dan segenap kepala SKPD terkait. Senam dan jalan sehat diikuti ratusan bahkan ribuan peserta dari petugas kesehatan UPT Puskesmas se Lobar, para jajaran SKPD, Anak-anak sekolah dan lapisan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kadikes Lobar, H Rahman Sahnan Putra menyatakan bahwa

persatuan dan kesatuan dalam setiap event dan tempat kerja serta masyarakat lebih kuat dan kokoh dalam membawa Lobar ke depan menjadi Lobar yang lebih mantap dan lebih baik. Tahun ini hari kesehatan nasional dilaksanakan senam dan jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan untuk kasuskasus penyakit tidak menular.

Sebab diketahui selama lima tahun terakhir kasus-kasus penyakit tidak menular trennya semakin meningkat. Hal ini perlu diantisipasi melalui salah satu upaya yang dilaksanakan yakni kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan rutin melakukan aktiv-

aga,” ajak Sekda. Usai pembukaan, Sekda didampingi Kadikes dan Kadis PU-TR melepas peserta jalan sehat. Usai jalan sehat mengitari wilayah Gerung, dilanjutkan pembagian berbagai macam penghargaan dimulai dengan pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan (Nakes) teladan. Dari 9 kategori, Nakes dari UPT Puskesmas Sekotong berhasil menjadi juara I di tiga kategori yakni perawat teladan, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian.

Sedangkan kategori lain diraih oleh Nakes dari Puskesmas Perampuan untuk kategiri dokter teladan, Puskesmas kediri untuk dua kategori dokter gigi dan bidan teladan. Kategori tenaga kesling teladan diraih Nakes puskesmas banyumulek dan tenaga laboratorium teladan diraih Nakes Gunungsari.

Untuk penghargaan Desa ODF diberikan kepada 21 desa, namun diwakili tiga kades yakni Kades Lingsar untuk penghargaan kades inovatif, Kades Mesanggok H. Tauni menerima penghargaan ODF. Sedangkan untuk lomba sekolah sehat dipilih 9 desa, masing-masing 3 SMK,

itas fisik dan pemeriksaan kesehatan secara rutin serta memperbanyak makan sayuran dan buah.

Rahman menyatakan, tema HKN tahun ini “Sehat Keluargaku dan sehat Indonesiaku, sehat keluargaku sehat Lombok Barat ku”. “Tema ini sejalan dengan program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga.

Dimana Kabupaten Lobar melalui program ini menempati ranking tertingi di NTB, ini sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi,” jelas Kadikes Lobar. Ditambahkan, kegiatan HKN jelasnya dilaksanakan bersama-sama dengan melibatkan sektor terkait. Sedangkan untuk kegiatan hari Aids sedunia telah dilaksanakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat, termasuk ke sekolah dan kelompok potensial di lokasi Hot spot.

“Dalam momentum peringatan ini, jangan sampai olahraga dilaksanakan saat perayaan hut saja. Mari budayakan hidup sehat dengan berolahraga dan cek kesehatan rutin menjadi budaya kita, karena sehat itu mahal. Sehingga perlu memelihara cara dan pola hidup sehat, rajin olahr-

(Suara NTB/her)

Sekda bersama Kadikes dan Kadis PU bersama para Nakes Teladan 2017

(Suara NTB/her)

Pelepasan peserta jalan santai oleh Sekda memperingati HKN, Hari Bhakti PU, Hari Korpri dan Hari Aids Sedunia serta HUT Dharma Wanita Lobar.

2 SMP dan 1 MTSN, serta 2 SD dan 1 Madrasah. Sedangkan untuk FKTP berprestasi diraih UPT BLUD Puskesmas Meninting, Labuapi dan

Sedau. Dalam kesempatan itu juga diserahkan sertifikat kelulusan akreditasi FKTP sebanyak 14 UPT BLUD Puskesmas. (her/*)

Kemenpar Anggarkan Rp 6 Miliar Tanggulangi Dampak Erupsi

(Suara NTB/lin)

I Gde Pitana

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pariwisata RI saat ini tengah menyusun strategi agar pariwisata di NTB bisa kembali normal akibat erupsi Gunung Agung di Bali. Kemenpar saat ini sudah menganggarkan Rp 6 miliar untuk keadaan darurat erupsi itu yang mengakibatkan pariwisata di Bali dan NTB menjadi terganggu. Namun anggaran itu tidak diberikan secara langsung.

Karena pihaknya akan membuat sejumlah program yang

berkaitan dengan kenyamanan wisatawan yang berada di Bali dan NTB saat ini.

“Kita plot anggaran Rp 6 miliar dari Kemenpar untuk dana emergency (darurat) khusus untuk erupsi Gunung Agung. Dana ini tidak dibagi, ke Bali sekian atau ke NTB sekian. Tapi kita buatkan program, agar wisatawan itu bisa mendapatkan informasi yang jelas dan keadaan pariwisata di Bali dan NTB bisa normal,” kata Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisa-

bisa bekerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang masih ada di dua daerah ini.

“Dalam keadaan semacam ini apa yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan adalah informasi yang jelas.

Oleh sebab itu kami sudah membangun komunikasi dan bekerjasama dengan Google Indonesia agar wisatawan bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan erupsi Gunung Agung,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ker-

ta Mancanegara Kementerian Pariwisata RI Prof Dr Ir I Gde Pitana M.Sc, di Mataram, Minggu (3/12).

Ia mengatakan bahwa ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan mengingat Bali dan NTB merupakan daerah prioritas untuk mendatangkan banyak wisatawan. Ia melihat saat ini pariwisata di dua daerah ini menjadi terganggu akibat erupsi.

Meski demikian, ia berharap semua pihak yang bergerak dalam bidang pariwisata

jasama itu membutuhkan biaya. Namun itu diperlukan agar wisatawan yang melakukan pencarian informasi di salah satu mesin pencari terbesar di dunia itu merasa tenang karena keadaan di Bali dan Lombok saat ini sudah membaik.

“Yang tidak boleh dikunjungi itu kan pada radius 12 kilometer dari pusat erupsi.

Jadi lebih dari itu masih dalam kondisi aman, ini yang harus kita beritahu kepada wisatawan. Sehingga mereka

tidak khawatir untuk berkunjung,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dampak erupsi tersebut, baik di Bali maupun di Lombok. Ia juga sampai saat ini masih tetap mempromosikan Bali dan Lombok sebagai destinasi andalan yang dimiliki NTB. Sehingga wisatawan tidak perlu merasa khawatir jika ingin berkunjung. (lin)

Teladan Perdamaian dari Warga Lingsar untuk Indonesia Dari Hal. 1

ATRAKSI - Atraksi tari Batek Baris yang disuguhkan pada perang topat.

LEMPAR TOPAT - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Wagub NTB H. Muh. Amin dan Forkopimda melempar topat ke arah kerumunan warga petanda perang topat dimulai.

LEPAS - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Wagub NTB H. Muh. Amin dan Danrem serta jajaran Forkopimda melepas burung sebelum ritual perang topat.

(Suara NTB/her)

PROSESI - Prosesi penyambutan bupati dan wagub serta forkopimda pada ritual perang topat

par atau hanya menonton karena tidak kebagian amunisi (topat, red).

Gelaran Festival Perang Topat selalu diselenggarakan berkenaan dengan Raraq Kembang Waru (gugurnya bunga pohon waru) pada purnama sasih (bulan) ke pituk (tujuh) pada kalender Sasak.

Festival tahun ini diawali dengan Begawe Gubuk (27/11) yang mempertemukan antara empat banjar umat Hindu dengan umat Islam sekitar pura dalam jamuan makan bersama. Acara berlanjut dengan aneka pagelaran seni yang berlangsung sampai puncaknya kemarin.

Pura Taman Lingsar, diyakini oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Ispan Junaidi sebagai satu-satunya tempat ibadah non muslim di dunia yang memiliki Kemalik atau mushalla.

Ispan Junaidi selaku pelaksana kegiatan mengatakan bahwa prosesi Perang Topat merupakan prosesi perpaduan budaya dan religi yang menjadi Calender of Event Pariwisata di Lombok Barat.

“Ini merupakan refleksi keharmonisan dan legenda bagi umat manusia di muka bumi,” jelasnya penuh percaya diri.

Untuk diketahui, Kabupaten Lobar memiliki warga sekitar 8 sampai dengan 9 persen warga yang beragama Hindu. Mereka hidup berbaur dengan damai di tanah Patut Patuh Patju. Hal tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri yang melakukan survei kepada lebih dari separuh kabupaten/kota se-Indonesia.

Kabupaten Lobar pun ditetapkan sebagai Kabupaten Berketahanan Konflik yang Tinggi.

Mewakili Pemprov NTB, Wagub, H.Muh.Amin berharap event tahunan ini lebih di tingkatkan pengemasan dari tahun ke tahun. (her/*) (Suara NTB/her)

HADIR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama para tamu yang hadir pada even perang topat.

Event ini menjadi salah satu andalan Pemkab Lobar dan NTB menjual pariwisatanya. Di samping itu ritual yang menjadi warisan leluhur ini wujud nyata perdamaian dari Lingsar untuk Indonesia dan dunia. Pasalnya melalui ritual religi perang topat ini membuktikan perang tak saling membunuh. Malah menjadi ajang untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan warga dua suku dan agama.

Hadir pada kesempatan ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Wagub NTB, H. Muh. Amin, Kepala Dinas Pariwisata NTB H. L. Moh. Faozal, Danrem, Dandim, Kapolres dan perwakilan Kementerian Pariwisata. Hadir pula para pemangku adat dan budaya serta ribuan umat Hindu serta Muslim. Kegiatan dipusatkan di halaman Pura Lingsar. Ritual ini diawali dengan penyambutan Bupati Lobar dan Wagub NTB. Setelah itu, barulah bupati dan wagub serta rombongan menuju tempat acara.

Ritual diawali dengan sejumlah tarian, yakni tarian batek baris dari Lingsar dan tarian perdamaian yang disuguhkan perempuan-perempuan Lingsar. Selanjutnya digelar parade sesajian yang bakal dijadikan senjata perang topat dan makanan warga.

Dalam sambutannya, Bupati Lobar H.Fauzan Khalid menyatakan bahwa ada empat pilar peninggalan dari pendiri bangsa yang harus dijaga dan amalkan. Empat pilar tersebut Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Orang nomor satu di Lobar ini menjelaskan, semua orang bicara Pancasila dan NKRI, UUD serta Bhinneka Tunggal Ika. Namun pada ritual perang topat yang digelar tiap tahun tersebut masyarakat Lingsar khususnya dan Lobar umumnya tidak sekekar bicara. Namun memberi keteladanan dan contoh bagi anak bangsa untuk praktik empat pilar peninggalan para pendiri bangsa tersebut.

Perang topat jelas Ketua Kahmi Lobar ini adalah perang dilaksanakan penuh kegembiraan oleh dua unsur agama dan dua unsur suku. Tempat berperang pun mencerminkan terpeliharanya kedamaian dua agama yakni Islam dan Hindu dan Suku Sasak dengan Suku Bali. ‘’’Kita ingin memberikan keteladanan kepada dunia. Jargon yang kita pilih pada tahun ini adalah: Dari Lingsar untuk Lombok Barat, dari Lombok Barat untuk NTB, dari NTB untuk Indonesia, dan dari Indonesia untuk dunia,’’ ujar Bupati H. Fauzan Khalid dengan lantang saat memberi sambutan pada puncak acara Festival Budaya Perang Topat 2017 di Halaman Pura Taman Lingsar, kemarin.

Perang topat merupakan simbol toleransi yang erat antara Umat Islam Sasak dengan Umat Hindu Bali-Lombok.

Perang yang menjadi antithesis dari kondisi perang pada umumnya seakan menjadi kritik untuk semua umat agar menjaga toleransi, memelihara kebersamaan, dan merawat persatuan. ‘’Kita diwariskan nilainilai luhur dari para nenek moyang kita untuk menjadi perekat kebersamaan di tengah ujian dalam kehidupan yang plural,’’ lanjut Fauzan sambil mengulas transformasi kisah perang yang harusnya berdarah-darah menjadi perang penuh kegembiraan.

Bagi Umat Hindu, tradisi ini bersamaan dengan Pujawali Pura Taman Lingsar sekaligus sebagai wujud syukur umat kepada Sang Hyang Widhi Wasa atas hasil panen yang melimpah ruah. Bagi umat Islam menjadi upacara Haul untuk Sang Waliyullah yang diyakini sebagai penyebar Islam di Lingsar.

Setelah melalui berbagai acara pendukung dan seremonial, segenap tamu kehormatan didaulat untuk naik ke panggung. Mereka dengan serentak melempar topat (ketupat) ke tengah pengunjung. Lemparan tersebut menjadi pembuka perang . Mereka tampak larut dalam kegembiraan bersama ribuan warga yang ikut melem-

Warga yang membawa topat sebagai senjata untuk perang topat.

WISATAWAN - Wisatawan asing yang ikut menyaksikan ritual religi dan budaya Perang Topat di Pura Lingsar.

WARGA - Ribuan warga yang ikut perang topat di Pura Lingsar.

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 4 Desember 2017

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Generasi Terbaik di Tolak Peluru Atlet NTB, I Dewa Ayu Ita Arianti, merupakan atlet muda terbaik NTB di nomor tolak peluru. Keberhasilannya meraih medali emas di PON Remaja di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) tahun 2014 serta berhasil meraih medali emas di Popnas 2015 sepertinya dia layak disebut sebagai generasi muda terbaik di tolak peluru atletik tahun ini.

dalam waktu dekat ini adalah Kejurnas Atletik Senior di Jakarta, 4 Desember 2017.

Ayu berjanji akan terus mempersembahkan prestasi terbaiknya di level nasional.

Pasalnya dia memiliki cita-cita ingin menjadi Polisi Wanita (Polwan) melalui prestasi olahraga prestasi.

“Saya akan berusaha mempersembahkan prestasi terbaik.

Soalnya cita-cita saya ingin menjadi Polwan atau Tentara Wanita lewat prestasi olahraga”ujarnya. (fan/*)

Remaja kelahiran Suranadi, di level remaja.

Sukses di PON Remaja, Ayu langLombok Barat (Lobar), 28 September 1998 ini telah dipro- sung dipanggil oleh PB PASI untuk mosikan sebagai atlet Pelatda memperkuat tim atletik remaja InNTB persiapan PON 2020 atas donesia di Asian School di Thailand prestasinya di level remaja yang tahun 2014. Di event tingkat ASIA itu, Ayu kembali menorehkan tolakan sudah menasional.

I Dewa Ayu Ita Arianti yang terbaiknya, yakni 13, 92 meter. Tolabiasa disapa Ayu memulai kan tersebut melampaui rekor nakarirnya di atletik sejak duduk sional yang pernah dibuat atlet NTB, dibangku kelas dua SMP Ni Putu Yogiswari di kejuaraan naNegeri 2 Lingsar Lobar. Dia sional remaja.

“Di Asian school tahun 2014 tertarik mendalami olahraga tolak peluru setelah dikenal- saya meraih medali emas dengan kan oleh I Komang Budha tolakan 13,92 meter. Hasil tolakan Gama yang merupakan guru saya berhasil pecah rekornas remaolahraganya di SMP tersebut. ja, yang pernah dibuat kak Ni Putu “Saya mengenal olahraga Yogiswari, atlet asal NTB di Kejurtolak peluru saat sekolah di nas Remaja tahun 2012,” akunya.

Sukses di kejuaraan remaja SMP 2 Lingsar Lobar. Guru olahraga saya, I Komang Budha tingkat Asia, prestasi Ayu di level Gama yang mengenalkan saya remaja nasional terus bersinar. di olahraga tolak peluru atletik,” Terakhir Ayu berhasil meraih medujarnya saat ditemui Suara ali emas di Popnas 2015 di nomor NTB di sela-sela menjalani lati- tolak peluru.

Setelah tamat SMA tahun 2016, han di Lapangan Lawata MatAyu mulai dipersiapkan untuk aram, Jumat (1/12).

Setelah beberapa bulan mengikuti kejuaraan nasional semenggeluti olahraga tolak pelu- nior. Pasalnya, usia Ayu sudah ru itu, putri pasangan Dewa melampaui usia remaja yakni Made Raka dan Jero Sekar itu- sudah menginjak 19 tahun.

Sekarang ini, atlet asal yang pun langsung dilirik PPLP NTB. Tahun 2013 berlatih dengan memiliki tinggi badan 170 CentiPelatih PPLP NTB, I Wayan meter ini tengah melaksanakan Gunaksi, perkembangan kuali- latihan persiapan mengikuti Pratas teknik dan stamina Ayu pun PON hingga PON 2020. Namun sememperlihatkan perkemban- belum mengikuti multi event nasional dia akan tampil di beberapa gan menggembirakan.

Setahun berlatih di PPLP kejurnas senior. Salah satu kejurNTB, Ayu berhasil menoreh- nas atletik yang akan diikutinya kan prestasi gemilang di PON Remaja di Surabaya tahun 2 0 1 4 .

Raihan medali emas Ayu di level nas i o n a l sekaligus mengejutkan semua peserta. Bagaimana tidak mengejutkan, atlet SALON yang baru seRUPA-RUPA tahun berlatih sudah DIJUAL TOKO ATAU KIOS LKP YUNI SALON Promo Krsus m a m p u UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLE- Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 m e n c a t a t - KS PERTOKOAN LONCENG Bln Anda Siap Bekerja dan Buka kan rekor to- MAS BERTAIS BERMINAT Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg lakan ter- HUB. 081907815224 Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ jauh di multi event nasion- Bonris Cake and Pastry Disc 081236448081 al tertinggi 20% off , 23-29 September SALONMUSLIMAH 2017, Promo Dahsyat u/Bonris SYAFIRA Melayani Face Treat(Bolu Na Artis)Bisa di dapat- men: Facial Madu, Facial Buah Alkan di New Zealand Bakery, ami, Facial Detok, Facial Collagen, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Mataram Mall).

Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. PURI MAMA, Menyewakan Jl. Pendidikan no. 11 mataram Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan Al Beauty Salon & Spa, promo : bisa disewa terpisah, bisa ar- pkt full body treatment terlaris madanya saja, Informasi pen- ONE DAY SPA(13 trtment) hnya yewaan, Hub : 082266194177 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+GameHouse: MELAYANI akupuntur prut)hanya 175rbPENGISIAN GAME PC/LAPTOP ,smoothingspafreemskerrmbtstlh (GAME SELALU UPDATE), 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT Hp: 081907050543 PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PEN- RINA SALON,melayani : Rias DIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPngntn,kursus make-up & PUS AMM) HP. 085858403130 SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan)

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Senin, 4 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 4 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Senin, 4 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 14

PSPAM NTB

Rehabilitasi Instalasi Pascabanjir Bima dan Bangun SPAM IKK Narmada Mataram (Suara NTB) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Nusa Tenggara Barat memperbaiki instalasi air yang rusak di Kota Buma akibat digerus banjir Desember 2016 lalu. Pada saat bersamaan, PSPAM kini sedang mengerjakan proyek SPAM di Narmada.

Khusus kegiatan perbaikan di Kota Bima sesuai inverntaris kerusakan yang terjadi pada aset PSPAM, diantaranya sistem di Kelurahan Nungga. Intake SPAM Nungga Toloweri mengalami rusak berat, bak penampung terguling dan sebagi-

an pipa putus terbawa arus. System Dodu, hasil inventaris kerusakan SPAM di Kecamatan Raba ini, juga mengalami rusak berat. Di Kabupaten Bima, terdapat juga kerusakan untuk SPAM Wawo. Bangunan intake terjadi kerusakan pada jaringan pipa HDPE diameter 150 mm sepanjang 240 meter dan pipa GI diameter 200 sepanjang 18 m.

Kepala Satker PSPAM H.R Sarwono Rochmat, ST.,MT menjelaskan, atas kerusakan itu, pihaknya melakukan perbaikan terhadap sistem jaringan air bersih yang terkena dampak dari bencana tersebut.

“Dari data laporan bencana terdapat tiga sistem yang terkena dampak dari ketiga sistem ini, yang ditangani oleh Satker PSPAM NTB yaitu sistem Nungga dan Sistem Dodu,” jelasnya.

Saat ini PSPAM juga sedang membangun SPAM IKK Narmada (sistem remening). Instalasi Pengolaan Air (IPA) ini berkapasitas 150 liter/detik.

Latarbelakang dibangunnya proyek ini, karena pertumbuhan perumahan yang sangat pesat di wilayah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah penyangga Kota Mataram. Hal

ini akan membutuhkan air bersih dalam jumlah yang sangat banyak, padahal pemenuhan air bersih saat ini masih belum mampu diberikan oleh PDAM. “Hal ini mengakibatkan cakupan pelayanan menjadi lambat, yakni sebesar 52.39% di 2016,” kata R. Sarwono.

Dengan adanya Instalasi Pengolahan Air (IPA) ini, dia berharap dapat melayani pertumbuhan pelanggan baru di sebagian kecil Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat terutama di Kecamatan Labuapi. (ars/*)

Skema jaringan instalasi SPAM Dodu Progres pembangunan SPAM IKK Narmada per 30 November 2017

Foto udara pembangunan SPAM IKK Narmada

SPAM Dodu pascapenanganan

Sistem Nungga pascapenanganan

SUARA NTB

Senin, 4 Desember 2017

Butuh Data Valid Agar Intervensi Tepat Sasaran Dari Hal. 1 terjadi secara turun temurun dari orang tua mereka. Permasalahan lainnya, saat ini belum ada data valid tentang seberapa banyak orang yang menikah pada usia anak. ‘’Data valid kita tidak punya, paling punya data sedikit persalinan usia remaja di Dinas Kesehatan. Itu yang mendekati valid. Tapi data resmi kita tidak punya,’’ kata Joko.

Menurutnya memang tidak ada lembaga yang mendata pernikahan usia anak. Pada Kantor Urusan Agama (KUA) misalnya, yang terdata hanya orang yang menikah di atas usia 16 tahun. Sedangkan LPA, sangat bergantung pada pengaduan, dan itu pun tidak semua kasus bisa ditangani. ‘’Jadi kita tidak punya data itu, sama sekali tidak ada,’’ tegasnya.

Jika tidak memiliki data pernikahan usia anak, Joko menegaskan, ketika akan mengintervensi permasalahan ini dikhawatirkan akan salah intervensi. Dengan begitu, sulit untuk diketahui berbagai program terkait pernikahan usia anak akan tepat sasaran.

Selain itu, ia menyoroti dalam menangani permasalahan pernikahan usia anak, tidak pernah menggunakan pendekatan sistem. Ia mencontohkan pada sosialiasi yang mengundang Ketua OSIS, menurutnya tidak ada Ketua OSIS yang menikah di usia anak. Biasanya,

yang menikah di usia anak, merupakan siswa yang tidak terlibat kegiatan sekolah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistem dalam penanganan pernikahan usia dini.

Sistem yang perlu diperhatikan adalah sistem hukum dan kebijakan. Sistem kesejahteraan sosial, sistem data dan informasi serta sistem perubahan sosial. ‘’Sudah jalan atau belum? Ini yang tidak pernah kita lihat,’’ kata Joko.

Permasalahan pernikahan usia anak harus juga dilihat dari hulu. Seperti pada pencegahan umum dan penanganan anak rentan. Ia menyampaikan, pada pencegahan umum, berbagai pihak hanya sibuk pada sosialisasi. “Itu tidak masuk sistem, kalau mau sistem, pencegahan umum harus masuk ke kurikulum pendidikan, tapi dinas pendidikan cuek-cuek saja,” sesalnya.

Dicontohkannya, ada program wajib belajar 12 tahun, tapi sekolah malah men-Drop Out (DO) atau mengeluarkan anakanak dari sekolah. “Kita ingin tingkatkan angka partisipasi sekolah, tapi sekolah sibuk menDO. Dan tidak ada satupun sanksi yang diterapkan. Kalau mau pendekatan sistem masuklah ke kurikulum,’’ sarannya.

Pengasuhan dan Sanksi Menurut Joko, masalah pengasuhan anak juga merupakan salah satu masalah utama yang perlu menjadi perhatian. Ia mensinyalir, sebagian orang tua tidak pernah belajar pengasu-

han anak. Akibatnya, mereka hanya bergantung pada insting dalam pengasuhan anak.

Selain itu pada penanganan anak rentan, sebenarnya bisa diketahui anak yang bermasalah di tingkat desa. Seperti anak yang ditinggal orangtuanya sebagai buruh migran.Anak-anakitulahyangcenderung menjadi korban pernikahan usia anak. ‘’Dan ini hampir 90 persen anak yang bermasalah, itu tidak pernah ada yang menyentuh di sisi itu,’’ katanya.

Pada sisi penanganan, ketika anak sudah menikah atau mau menikah, apa saja yang bisa dilakukan? Diperlukan ada tim sapu bersih (Saber) pernikahan usia anak. Joko mengatakan, risiko terbesar ketika pihaknya ingin mencegah pernikahan usia anak, adalah adanya resistensi yang datang justru dari aparatur pemerintah seperti kepala dusun, kepala desa, atau sekolah.

“Itu yang kemudian menjerumuskan. Malah dia yang ngotot untuk kemudian dia menikahkan anak. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kalau mau buat Perda.

Umurnya sudah jelas di undangundang pernikahan, tapi persoalannya bagaimana caranya kita memberi sanksi kepada aparatur pemerintahyangmendukungpernikahan usia anak,’’ katanya.

Para aparatur pemerintah itu cenderung ingin menjaga nama baik desa atau sekolah.

Jika semua pihak mendukung untuk memisahkan pernikahan usia anak, itu lebih mudah. Joko menekankan, masalah terbesar

yaitu aparatur pemerintah yang belum satu suara.

Karena itu, diperlukan sinergi dalam penanganan pernikahan usia anak. Pertama sinergi di tingkat pemerintahan.

Dinas-dinas harus memahami bahwa pernikahan usia anak adalah masalah bersama.

“Dan sebenarnya masalah kita di situ saja, masalah anak itu ujungnya di pernikahan usia anak. Pelaku kejahatan juga karena pernikahan usia anak. Tetapi belum menjadi isu bersama, masih sektoral. Sehingga kalau mau bersinergi, ayo kita bangun sistemnya,” ajaknya.

Joko menyampaikan, persoalannya, permasalahan ini tidak pernah dibicarakan di level pimpinan. Padahal jika membicarakan kota layak anak, salah satu yang menjadi sorotan tentang pernikahan usia anak. Tapi ketika diundang, level pengambil kebijakan tidak hadir. “Perlu dari level pimpinan daerah mengajak untuk membicarakan,” katanya.

Terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk pernikahan usia anak, pihaknya mendorong adanya Perda itu. Pada undang-undang perlindungan anak, sudah melarang pernikahan usia anak, tapi tidak memberi sanksi.

Menurutnya, pernikahan usia anak, merupakan satu-satunya larangan yang tidak diberi sanksi pada undang-undang perlindungan anak itu.

“Kita bisa berikan sanski melalui Perda, kepada aparatur, segala macamnya, ini kami sa-

Halaman 15

Persaudaraan Pondasi Utama rankan,” katanya.

Sementara itu, M. Riadhussyah, dari Divisi SDM LPA Mataram, mengisahkan pengalamannya dalam melakukan advokasi mencegah pernikahan dini. Ia mengalami banyak tantangan dan hambatan. Bahkan, jiwanya pun ikut terancam.

“Tahun lalu, ketika saya membelas (memisahkan), itu nyawa saya sudah (tinggal) 10 persen. Karena senjata tajam itu sudah di leher.

Karena keluarga juga malu kalau anaknya dibelas,” ujar Riadussyah.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa berangkat dari pengalaman advokasinya, pernikahan dini juga merupakan dampak dari situasi lingkungan sosial anak. Riadussyah menceritakan kisah advokasinya pada salah satu anak yang menikah di bawah umur, mengaku salah satu alasan kuatnya untuk menikah, adalah orang tuanya sangat keras dalam menerapkan pendidikan.

“Saya ingin tegaskan bahwa pernikahan bukan aktivitas, tapi adalah masa depan, yang dilihat sama anak saat ini adalah pernikahan aktivitas yang menyenangkan.

Untuk itu kita harus duduk pada level yang menentukan kebijakan. Harus bisa seirama dan beriringan, jangan sampai kita beriringan tapi tidak seirama, beda nada,’’ ujarnya. (ron/ndi)

Dari Hal. 1 bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi lewatsilahturahmi. ‘’Persaudaraan dan kebersamaan itulah pondasi utama dalam membangun peradaban Islam. Sekaligus azas membangun peradaban Indonesia yang kuat, hebat dan maju,’’ ujarnya.

Karenanya gubernur mengajak dan menyerukan kepada semua

pihak untuk terus menjaga persatuan dan persaudaraan, dalam upaya membangun masa depan peradaban Islam dan Indonesia yang damai, sejahtera dan adil.

Menurut gubernur, persaudaraan dan persatuan akan dapat tercipta ketika setiap warga negara Indonesia lebih melihat kesamaan antara satu dengan yang lain. Dari pada mengeksploitasi perbedaan yang akan menjadi sumber perpecahan. (nas)

Mutasi Bulan Ini di Mataram pekan kemarin membenarkan akan ada mutasi pada Desember ini. Ia mengatakan gubernur akan meminta izin Mendagri untuk melakukan mutasi dua pejabat eselon II hasil Pansel. Yakni Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. ‘’Pengajuan ke Kemendagri sekalian dengan pengisian jabatan kosong. Yang pensiun-pensiun, ada beberapa posisi di eselon III dan IV sekalian kita sampaikan ke Kemendagri,” ujar Fathurahman.

Setelah ada persetujuan Mendagri, kata Fathurahman tentu akan ada mutasi. Ia menyebutkan saat ini ada empat jabatan eselon II yang masih lowong.

Selain dua jabatan yang telah dipansel, ada jabatan Kepala Dikes dan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Hukum yang lowong.

Sementara jabatan eselon III atau administrator yang lowong

karena pejabatnya pensiun sekitar empat orang. Untuk jabatan eselon IV sekitar puluhan orang. ‘’Ini sedang berproses dulu sambil kita siapkan drafnya. Kalau pengiriman awal Desember. Kalau pelaksanaannya (mutasi) pertengahan Desember. Sebelum pelaksanaan anggaran 2018 sudah diisi itu. Juga tidak mengganggu kinerja masing-masing SKPD, Desember kan akhir pelaksanaan anggaran,” katanya.

Lantas apakah akan ada mutasi besar-besaran? Fathurahman menyebutnya sebagai penyegaran padasuatuorganisasi.‘’Mengisiyang pensiun.TermasukyanghasilPansel.

Kemudian yang kosong masih mohonarahandipanselkanuntukjabatan Dikes dan Staf Ahli. Bisa saja reposisi, tapi tergantung menunggu petunjuk pimpinan. Belum ada petunjuk sampai saat ini. Artinya segala kemungkinan kita persiapkan.

Entah lewat reposisi atau Pansel.

Yang penting intinya kita tak melanggar prosedur,” tandasnya.(nas)

pergesaran nilai. ‘’Misalnya ada alasan suka sama suka. Atau malahan sekadar pelampiasan nafsu. Ini bukan soal melarikan calon istri lalu diterima keberadaannya lalu dinikahkan,” kata dia.

Menurutnya, pendekatan budaya sudah secara luhur mengatur bahwa harus ada kesepakatan dua belah pihak. Menikah bukan karena adanya keadaan terpaksa seperti akibat dari pergaulan perilaku menyimpang.

Dari sisi ekonomi, Oryza memandang menikah dini dianggap sebagai jalan pintas meretas kemiskinan. “Kondisi hiperealitas.

Berusaha keluar dari kemiskinan tapi menikah di usia dini. Justru itu menjadi penyebab dan akibat dari menikah dini,” ucapnya.

Pandangnya seperti itu, sambung dia, dipengaruhi dari kurangnya pemahaman agama. “Pengetahuan agama yang kurang memadai menjadi penyebab dan dampaknya, karena kehilangan orientasi hidup,” ujarnya.

Dia menekankan, pernikahan dini harus dilihat secara seimbang dari kacamata gender.

Peran masing-masing yang terlibat langsung terjadinya pernikahan dini dibedah.

“Agar tidak bias gender, agar tidak diarahkan melulu pada perempuan saja tapi juga pada lakilaki. Melihat harus seimbang ketika mereka memiliki status di masyarakat. Jangan hanya menjustifikasi perempuan hanya korban dan penyebab dalam kehidupan sosial,” tutup Oryza. (lin/why)

menurut Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat itu, maka diperlukan sebuah diskusi dengan melibatkan tokoh agama untuk kembali meninjau dan membedah pengetahuan tentang fiqih sosial pernikahan.

Sebab para tokoh agama juga selama ini dilihatnya masih menyampaikan ajaran soal fiqih pernikahan dengan tekstual.

Diskusi tersebut juga penting untuk memberikan pengetahuan pada para tokoh agama. Bahwa selainaturantentangagamajugaada aturan negara tentang pernikahan yang harus ditaati. ‘’Tokoh agama juga kadang kebablasan, menyampaikanmateripernikahanapaadanya. Tidak kemudian dia memahami ada aturan negara, ada prosedur. Misalnya ketika di satu tempat terjadi hal seperti ini, anak di bawah usia dibawa keluar orang, maka disarankan menikah dari pada menjadi aib,’’ katanya.

“Untuk itu pemerintah perlu

membuat diskusi bedah fiqih sosial tentang pernikahan. Di sana kita duduk bersama untuk bicara bagaimana melakukan suatu evaluasifatwayangsudahratusantahun diamalkan,” tambah penulis tesis tentang pernikahan jarak jauh ini.

TGH. Subki menambahkan, dalamhalpernikahandiniini,negara juga tidak tegas. Menurutnya negara juga turut memberikan peluang terjadinya praktik pernikahan dini. Misalnya dalam hal regulasi terkait batas usia pernikahan, juga masih tumpang tindih. Selain itu,menurutpengalamannyasendiri ia pernah menemukan perilaku aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat,seringkalimelakukan praktik manipulasi usia anak. ‘’Ini ada mata rantainya. Kita tidak tahu mana hulu mana hilirnya ini. Jangan-jangan justru anak menikahdiniadalahkorban,bukan pelaku. Pelakunya adalah (oknum) tuanguru,pemerintah,masyarakat danorangtua,’’tutupnya.(lin/ndi)

di isu elitis semata. Gregetnya harus sampai ke level pemerintahan yang terbawah yakni desa.

Ia mengatakan, tantangan terbesar Pemda adalah belum menjadikan PUP ini sebagai masalah bersama sampai pada level terendah. Kedua, tantangan terbesarnya adalah sinergi antara pemerintah dengan mitra terkait masih lemah. Misalnya, sinergi antara provinsi dan kabupaten/ kota. Ridwan menyatakan pemerintah harus punya basis data yang sama sampai level desa soal pernikanan usia dini.

“Kalau kemiskinan bisa kita buat petanya by name by address sampai tingkat desa, kenapa PUP ndak bisa kita buat. Ini bisa dipetakan. Sehingga setiap bupati, camat tahu bagaimana potret perkawinan dini di masing-masing wilayahnya. Sehingga, kalau tahu potretnya maka akan tahu cara penanganannya,” sarannya.

Ia menambahkan, perlu dilakukan keroyokan penanganan pada daerah-daerahyangmasukkategori merah angka pernikahan dini. Seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Pasalnya, rata-rata usia perkawinan pertama perempuan di daerah tersebut masihdibawah20tahun.“Wilayahwilayahinimenurutsayayangharus dikeroyok.Kitapetakanlalurancang programnya,” katanya.

Penanganan pencegahan setiap daerah tak mesti harus sama. Tetapi perlu dilakukan berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat. Misalnya, Lombok Barat ada gerakan Anti Merariq Kodeq.

Maka itulah yang harus terus dikejar. Begitu juga daerah lainnya seperti Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Ridwan menambahkan, kampanye untuk mendewasakan usia perkawinan harus dilakukan secara massif dan berbasis desa.

Artinya, ada sinergi antara berbagai pihak. Kemudian, ada basis data yang sama sehingga memudahkan siapapun untuk menggerakkan potensi yang dimiliki.

“Harus berbasis desa dan ada targetnya serta bagaimana melakukannya untuk PUP,” tambahnya.

Persoalan pendewasaan usia perkawinan ini, kata Ridwan memangsesuatuyangcukuppelikkarena berkaitan dengan UU Perkawinan. Pemprov NTB sendiri sudah mengajukan judicial review supaya dilakukan revisi UU Perkawinan yangada.NamunMahkamahKonstitusi(MK)menolakjudicialreview terhadap UU perkawinan tersebut.

Meskipun dari sisi UU masih membolehkan anak-anak usia 16 tahun untuk menikah. Namun Pemprov tak patah semangat untuk meningkatkan pendewasaan usia perkawinan minimal 21 tahun. Pasalnya, pernikahan usia dini diyakini menjadi salah satu pemicu kemiskinan. Jika ada perempuan yang menikah pada usia dini, maka otomatis dia akan drop out (DO) dari sekolah. Sehingga, pendewasaan usia pernikahan ini akan tetap menjadi indikator utama dalam RPJMD NTB lima tahun mendatang. Kemudian, perlu dipastikan pendanaannya per tahun dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Ridwan menyarankan untuk gerakan lebih massif mengenai pendewasaan usia perkawinan ini perlu juga dibentuk duta pendewasaan usia perkawinan seperti duta pariwisata yang dibentuk selama ini. Menurutnya, hal ini penting untuk mengkampanyekan pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat sampai sekolahsekolah. Bila perlu, kata Ridwan, diberikan reward atau penghargaan kepada desa yang berhasil mencegah pernikahan dini di wilayahnya. (nas)

Dari Hal. 1

Maksimalkan Fungsi Wajar 12 Tahun Dari Hal. 1 Padahal, pemerintah telah mencanangkan wajib belajar (Wajar) 12 tahun bagi semua anak di Indonesia. Program ini dilihat sangat bagus, sehingga perlu untuk dimaksimalkan. ‘’Intinya bahwa pernikahan ini adalah bagian lingkaran kemiskinan. Apa yang harus kita lakukan?

Hal yang perlu kita perhatikan adalahmencegahinidulu.Anak-anak kita bagaimana bisa mengikuti program Wajar 12 tahun. Agar cegah mereka sampai usia 18 tahun tidak menikah,” kata Wakil Rektor I Universitas Muhammadyah Mataram Rena Aminwara, di Mataram, Sabtu (2/12).

Ia mengatakan bahwa perlu adanya evaluasi. Karena untuk

masuk ke SMA saat ini butuh biaya. Bahkan ia melihat adanya fenomena pernikahan yang baru, yaitu menikah agar biasa dibantu biaya sekolah oleh suaminya. Pola pernikahan ini biasanya merupakan pernikahan siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

“Terjadi fenomena baru. Penelitian kami, bahkan ada yang tawarkan anaknya untuk dinikahi agar bisa sekolah. Ini sesuatu yang baru ujung ujungnya kemiskinan. Tapi memang program Wajar 12 tahun ini paling tidak mencegah mereka menikah sampai usia 18. Jadi masukSMAjugaharusmurah,iniyang harus dikawal,” ujarnya.

Ia mengatakan dalam penelitian yang dilakukan banyak anakanak SMA yang melakukan nikah siri. Namun ini tidak tercatat di

Badan Pusat Statistik atau perangkat pemerintah lainnya. Sehingga fenomena ini perlu untuk diantisipasi agar tidak berlanjut.

Bahkan ada dari mereka yang dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya agar bisa membantu biaya sekolahnya sendiri.

“Pernikahan siri ini kan tidak tercatat, jadi tidak terdata. Bahkan ada yang sampai orang tuanya yang menyuruh agar anaknya dinikahi. Ini kan fenomena yang aneh tapi memang terjadi. Jadi sekarang bagaimana caranya semua bekerjasama untuk melakukan pencegahan,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa program Wajar 12 tahun perlu dievaluasi kembali. Sehingga beban biayayangditanggungolehorangtua anak tidak terlalu besar. Meskipun

sudahadabantuanpembiayaanoleh pemerintah, namun pihak sekolah terkadangmembebankansejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh siswa dan orang tua siswa.

Dampak Sosial Menikah Dini Akademisi Unram, Oryza Pneumatica Inderasari menilai, fenomena pernikahan dini merupakan akumulasi dari aspek ideologi, jasmani, agama, serta ekonomi.

Pernikahan dini merupakan biang sekaligus buah dari kemiskinan.

Oryza menjelaskan, rekayasa sosial penanganan pernikahan dini disusun melalui pemetaan akar persoalan dari hulu sampai hilir. Mulai dari pencegahan sampai penanganan. ‘’Penyelesaian masalah pernikahan usia dini tidak bisa

digeneralisasi sebagai penyebab masalah sosial,’’ ujar Dosen Sosiologi Fisipol Unram itu.

Dia menyebut, menikah muda bagi sebagian orang dilakukan dengan pertimbangan agama, tujuannyauntukmenghindariperzinahan.

Pertimbangan lainnya ketika anak sudah disiapkan lingkungan sosialnya untuk menjadi penerus bisnis keluarga.

“Halyangdatangnyadariideologi seperti ini agak susah dipaksakanuntukmenerimakonseppendewasaan usia menikah. Justru menimbulkan resistensi,” paparnya.

Meski demikian, sambung Oryza, pernikahan dini sudah menjadi realitas yang harus segera diselesaikan. Sebab dari berbagai macam aspek dilihat pernikahan dini sudah ada

Mendudukkan Kembali Adat Perkawinan Dari Hal. 1 Bagi Ari, perkawinan pada usia anak tidak saja melanggar aturan hukum, namun juga menciderai norma adat. Pasalnya mereka yang menikah atau menikahkan seseorang di usia anak, dipastikan tidak mengikuti prosesi atau prosedur pernikahan sesuai dengan aturan adat.

Berdasarkan aturan adat di masyarakat Sasak, ada begitu banyak tahapan yang harus dilalui untuk sampai ke jenjang pernikahan. Hal inilah yang kurang dihayati saat ini.

“Ada pergeseran cara kalau kita lihat dari aspek kebudayaan.

Ada penurunan kualitas pemahaman bagaimana cara melaksanakan kegiatan adat. Baik dari pemahaman prosesi, nilai dan norma itu terjadi penurunan,” kata Budayawan Lalu Ari Irawan, di Mataram, Sabtu (2/11).

Ia mengatakan, apabila

masyarakat mengikuti aturan adat yang sesungguhnya, maka tidak akan ada pernikahan usia dini. Saat ini, banyak pernikahan usia dini terjadi karena terpaksa dinikahkan karenamelewatijammalam.Selain itu memang di beberapa kasus, terjadipenikahankarenaterjadi‘’kecelakaan’’ secara biologis atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki.

“Ada yang menikah karena melewati jam malam dan ada juga karena kecelakaan secara biologis.

Ini terjadi karena proses penikahan sesuai aturan adat itu tidak dilakukandenganbaik.Kalauduluituada proses midang, jadi orang tua bisa melihatdanmelakukankontrolsertapencegahan,’’ujarnya.

Itu dianggap bisa menjadi penyaringan awal untuk melakukan kontrolterhadapanak-anaknya,terutama anak gadis yang beranjak dewasa.Iamengatakanbahwapersoalan adat ini memang harus diperkuat. Sehingga orang tua dan masyarakat sekitar dapat melaku-

kan pencegahan pernikahan usia dini berdasarkan aturan adat.

Iamengatakan,dibeberapatempat memang sudah ada awig-awig bagisiapasajayangmelanggar.Hanyasaja,sanksiyangdiberikanmasih dalam bentuk uang. Sehingga si pelanggar tidak terlalu mengindahkan danlebihmemilihmembayarsejumlah sanksi denda tersebut. ‘’Misalnya, disanksi Rp 1,5 juta, mereka cenderung lebih memilih membayar. Harus dibuat bagaimana caranya agar masyarakat berpikir menikah di usia dini. Misalnya, 16 tahun itu adalah aib. Pemerintah harus perkuat regulasinya,’’ sarannya.

Kajian Fiqih Pernikahan Tokoh Agama, TGH. Subki Sasaki menilai, fenomena nikah dini, tidak muncul sebagai satu fenomena persoalan sosial yang berdiri sendiri. Melainkan ia adalah satu mata rantai yang saling terikat satu sama lain dengan as-

pek kehidupan sosial lainnya.

Untuk itu, dalam menyikapi fenomena pernikahan dini di NTB, perlu ada sebuah terobosan untuk melakukan reformasi fatwa fiqih pernikahan.

“DalamIslamsendiri,usia tidak menjadi satu syarat sah menikah.

Untuk itu kita harus membuat diskusi yang lebih besar dengan melibatkan semua elemen. Termasuk MUI, terkait keinginan kita untuk membuatevaluasifatwafiqih.Karena kita menjalankan peraturan negara,disisilainadafatwadimana terkadang lebih dominan dalam menyikapi kehidupan sosial bernegara,”ujarTGH.SubkiSasaki,mengawali pembicaraannya.

Dalam masyarakat dengan karakter yang sangat religius, kekuatan fatwa sangat luar biasa. Ia bisa menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam beberapa hadis yang membahas perihal pernikahan, dijelaskan oleh TGH. Subki, ban-

yak yang memberikan dukungan untuk melakukan pernikahan tanpa harus melihat aspek umur. ‘’Jadi ada legitimasi agama yang diyakini masyarakat, kemudian menjadi landasan untuk mengamalkannya. Umar, bahkan pernah mengatakan,siapayangpunyaanak putri umur sembilan tahun dan tidak mampu menjaganya, maka dialah menjadi penyebab satu keluarga masuk neraka. Nah dalam kehidupan masyarakat, ini menjadi support tersendiri, selain konstruksisosialyangmengatakanperawan tua, dan lain sebagainya,” beber TGH. Subki.

Versi hadis lain bahkan menyebutkanmengapadisuruhuntuksegera menikah, akan menjadi solusi atas kesulitan ekonomi. Sebab diyakinibahwadenganmenikah,rezeki akan bertambah. “Jadi ini menepis bahwa menikah dini akan menjadi penyebab kemiskinan dalam masyarakat kita,” sambungnya.

Dalam situasi seperti itulah,

Ikhtiar Bersama Cegah Pernikahan Dini Dari Hal. 1 Kemudian, Koordinator Bidang Advokasi Lembaga Perlindungan Anak(LPA)NTB,JokoJumadi,SH, MH, Pimpinan Ponpes Nurul Madinah, Lobar, TGH. Subki Sasaki.

WakilRektorIUniversitasMuhammadyah Mataram, Rena Aminwara, Pemerhati Budaya, Lalu Ari Irawan dan M. Riadhussyah dari Divisi SDM LPA Mataram.

Kepala DP3AP2KB NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, menyatakan sejak APBD Perubahan 2017, pihaknya mendapatkan dukungan penuh dari Bappeda dalam upaya pendewasaan usia perkawinan di daerah ini. Hartina menyatakan sesuai target RPJMD, pada 2018 mendatang, usia perkawinan pertama perempuan harus berada di angka 21 tahun.

Dalam upaya pendewasaan usia perkawinan ini, DP3AP2KB bergerak dari angka 19,88 tahun pada 2013 lalu. Pencapaian pendewasaan usia perkawinan ini fluktuatifselamabeberapatahunterakhir.

Pada tahun 2014, pendewasaan usia perkawinan meningkat menjadi 19,94 tahun. Melonjak lagi di tahun 2015 menjadi 20,32 tahun. ‘’Tetapi di 2016 turun menjadi 20,15 tahun. Tapi kami optimis lagi walaupun sedikit namun beranjak naik di 2017 ini menjadi 20,18. Walaupun kecil tapi ada pergerakan,’’ kata Hartina.

Hartina mengatakan, Pemprov NTB menjadikan isu pendewasaan usia perkawinan ini menjadi fokus utama dalam RPJMD. Namun yang membuat miris, tidak semua kabupaten/kota di NTB menjadikan pendewasaan usia perkawinan ini sebagai fokus di kabupaten/kota.

Hartina menyebutkan, hanya beberapa kabupaten/kota saja memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Tetapi organisasi-

organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetap memberikan perhatian terhadap masih maraknya pernikahan usia dini di NTB. Terutama di Lombok Barat dan Lombok Timur.

Daerah yang masuk kategori paling merah pernikahan dini di NTB adalah Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan masih di bawah 20 tahun. Misalnya, Lombok Timur, usia perkawinan pertama perempuanmasihpadaumur19,14tahun. ‘’Kalau Lombok Barat, KLU dan Dompu sudah berada di atas 20 tahun. Dompu sudah 20,75 tahun. Tinggal kita mendongkrak sedikit saja. Lima kabupaten/kota lainnya sudah berada di atas 21 tahun. Yang paling tinggi malah di Kota Bima, kemudian KSB, Bima, Sumbawa,’’ ungkapnya.

Hartina mengatakan, sekarang ini semua orang sudah mulai berbicara mengenai pendewasaan usia perkawinan. Termasuk mengenai bahaya pernikahan usia dini.

Bahaya pernikahan usia dini itulah yang terus menerus disampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan, kata Hartina, sudah mulai banyak yang berbicara mengenai pendewasaan usia perkawinan. Ia mencontohkan seperti Lombok Barat, sekarang ada gerakan “Anti Merariq Kodeq”. Lombok Tengah juga sudah berbicara mengenai hal ini. Kabupaten/kota lainnya di Pulau Sumbawa, kata Hartina, meskipun usia perkawinan pertama perempuan di daerah mereka sudah di atas 21 tahun tahun. Namun tetap berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan pendewasaan usia perkawinan seperti Kabupaten Sumbawa.

Hartina menambahkan, telah

dibuat kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara Gubernur NTB dengan bupati/walikota se NTB tentang Generasi Emas NTB (GEN) melalui pendewasaan usia perkawinan dan Aksi Seribu Hari Kelahiran (Ashar). Kemudian mengembangkan kabupaten/kota layak anak. Kemudian menurunkankekerasanterhadapperempuan dan anak. Menurut Hartina, jika pendewasaan usia perkawinan tercapai maka program yang lainnya akan mengikuti.

“Kami tak bisa bergerak sendiri. Dan kami meyakini mengapa sekarang ini sudah banyak yang bicara pendewasaan usia perkawinan. Karena sudah banyak yang membicarakan itu di level provinsi demikian juga di bawah,” katanya.

Khusus bagi daerah-daerah yang masuk kategori merah, kata Hartina, pihaknya melatih kader-kader sebanyak 15 kecamatan pada lima kabupaten. Setiap kecamatan dilatih lima orang kader. Sehingga jumlah kader sebanyak 75 orang. Para kader ini, kata Hartina, bergerak pada setiap kegiatan yang ada di desa. “Baik itu kegiatan pengajian, pertemuan desa, pertemuan di tingkat kelurahan mereka selalu selipkan PUP,” katanya.

Pernikahan usia dini membawa banyak konsekuensi terhadap masalah sosial. NTB, kata Hartina bukan hanya mengkampanyekan stop perkawinan anak. Tetapi juga meningkatkan pendewasaan usia perkawinan. Seperti yang selalu disampaikan gubernur, anakanak berumur 18 tahun wajib belajar. Sehingga gubernur memikirkan bahwa anak itu harus memperoleh haknya dalam pendidikan dengan standar terbaik.

Hartina menyebutkan ada lima hak anak yang akan hilang jika melakukan pernikahan usia

muda. Pertama, mereka akan kehilangan hak memperoleh pendidikan yang baik. Kedua, mereka akankehilanganhakuntukmendapatkan kesehatan yang baik. Ketiga, mereka akan kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Keempat, kehilangan hak untuk hidup bebas dan kelima, kehilangan hak untuk selalu bersama orang tuanya.

“Pak Gubernur mengatakan tidak mungkin kita mengikuti full UU Perkawinan karena berdasarkan kesehatan reproduksi belum memungkinkan. Kemudian anak-anak di usia itu anak usia sekolah. Kita sama saja bohong menggalakkan wajib belajar 12 tahun tapi di sisi yang lain kita memberi izin mereka untuk menikah,” katanya.

Sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun sedangkan laki-laki 18 tahun.

Pemprov menginginkan batas usia minimal pernikahan pertama perempuan minimal 21 tahun.

Terkait dengan kasus pernikahan usia dini, kata Hartina, seringkali tidak ditemukan anakanakyangmenikahdibawahumur.

Karena seringkali ada mark-up umur. Hal ini akan ditemukan jika berbicara dan melihat langsung secara riil di lapangan. Akibatnya, seringkali pemerintah kesulitan dalam membuat identitas anak berupa akta kelahiran. ‘’Padahal hak sipil anak yang utama adalah memperoleh identitas diri berupa akta kelahiran. Terlambatnya anak memperoleh akta kelahiran akibat nikah dini, tidak ada surat nikah. Tidak bisa memperoleh KK, Nomor Induk Keluarga, akta kelahiran. Sehingga di beberapa kabupaten melakukan upaya isbat nikah. Saya dengar Dompu akan melakukan isbat nikah untukmengejartarget90aktekela-

hiran,’’ terangnya.

Berbasis Kearifan Lokal Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP menyatakan seluruh pihakharusdemammembicarakan pendewasaan usia perkawinan ini sama seperti ketika membicarakan masalah kemiskinan. Pasalnya, pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu mata rantai dari persoalan kemiskinan.

“Bicara PUP ini, saya kita semua sepakat bahwa ini menjadi isu nasional. Dan bagi NTB, kita tidak ragukan keberpihakan dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” kata Ridwan.

Iamengatakan,banyakhalyang sudah dilakukan DP3AP2KB untuk meningkatkan pendewasaan usia perkawinan. Namun untuk mencapai target masih cukup sulit. Ia menduga, apa yang dilakukan selama ini masih belum masif dan masih sendiri-sendiri. Ridwan mengaku terinspirasi deklarasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari desa-desa. Bukan tidak mungkin deklarasi pengentasan kemiskinan itu dapat direplikasi untuk deklarasi pendewasaan usia perkawinan atau mencegah pernikahan usia dini.

“KarenapersoalanPUPinitidak kurang-kurang kebijakan yang diambil.GrafikpenganggaranPUPini sayakiracukupdanrelatiflebihsaya anak emaskan dibandingkan sektor yang lain dibandingkan tahuntahun sebelumnya,” bebernya.

Hasil evaluasi yang dilakukan, persoalan PUP ini tidak tunggal.

PUP itu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan lainnya. Sehingga penanganannya harus komprehensif, tidak bisa tunggal. Menurut Ridwan, PUP ini tidak boleh hanya menja-

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 4 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Anggaran Pengembangan KEK Mandalika Membengkak Praya (Suara NTB)Pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah menghitung ulang kebutuhan anggaran untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dari perkiraan awal sebesar Rp 3,1 triliun, membengkak menjadi hampir Rp 4,2 triliun. Demikian diungkapkan Deputi Project Director ITDC, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Jumat (1/12).

Membengkaknya kebutuhan anggaran untuk pengembangan KEK Mandalika tersebut, selain karena adanya penambahan item infrastruktur

yang akan dibangun, juga dipengaruhi laju inflasi selama proses pembangunan berjalan.

“Proses pengembangan KEK Mandalika ini kan dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Sehingga inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga material, juga ikut berpengaruh pada besaran kebutuhan anggaran,” terangnya.

Adi menjelaskan, seluruh anggaran tersebut murni untuk kebutuhan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung kawasan. Mulai dari infrasruktur jalan, pembangunan kantor ITDC dan infrastruktur pendukung lainya. Se-

dangkan untuk pembangunan hotel dan lainnya itu tidak masuk dalam hitungan. Karena itu menjadi urusan investor. “Kita (ITDC,red) hanya menyiapkan infrastruktur pendukung kawasan saja. Sementara untuk pembangunan hotel dan lainnya, itu urusan pihak investor,” tambahnya.

Dari mana sumber anggaran pengembangan KEK Mandalika itu nantinya? Adi mengatakan, bisa dari mana saja. Bisa dari hasil pinjaman ITDC ke pihak ketiga maupun dari modal ITDC sendiri. Termasuk pemerintah pusat dalam bentuk Penyertaan

Modal Negara (PMN).

Namun pihaknya sangat berharap dari PMN. Sehingga ITDC tidak perlu lagi mencari pinjaman ke pihak lain. Tinggal ditambah dari modal ITDC sendiri. Dengan begitu, kewajiban ITDC hanya pada pemerintah pusat saja dalam bentuk pembayaran dividen.

Tidak perlu lagi ada kewajiban lain ke pihak ketiga.

Anggaran sebesar itu pun tidak mesti ada sekaligus.

“Kebutuhan anggaran itu merupakan total kebutuhan anggaran pengembangan KEK Mandalika secara keseluruhan. Karena proses pengembangan dilakukan secara bertahap, maka anggaran juga tidak harus ada sekaligus,” jelas Adi. Sehingga pihaknya sangat optimis, pengembangan KEK Mandalika bisa tuntas berapapun besar anggaran yang dibutuhkan.

Tinggal sekarang dukungan

dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah d idaerah ini.

Agar bagaimana proses pengembangan KEK Mandalika bisa berjalan aman dan lancar. “Target kita kalau memang anggaran tersedia, dalam tiga tahun

pembangunan di KEK Mandalika sudah tuntas. Tapi kalau memang anggaran belum mencukupi, kita targetkan pengembangan KEK Mandalika tuntas dalam lima tahun kedepan,” tandasnya. (kir)