Edisi Senin 4 Nopember 2019 | Suara NTB

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

H. Mori Hanafi

Wedha Magma Ardhi

H. Ridwan Syah

16 HALAMAN NOMOR 197 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 4 NOVEMBER 2019

H. Lalu Moh. Faozal H. Agus Talino

Wisata Medis, Peluang dan Ikhtiar yang Tak Sederhana

(Suara NTB/ars)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan NTB sebagai salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang menjadi daerah pengembangan wisata medis (medical tourism). Berkaca dari negara lain seperti Malaysia, butuh waktu puluhan tahun dalam pengembangan wisata medis. Banyak hal yang perlu dibangun. Dari infrastruktur, perangkat, sumber daya manusia hingga sistem pelayanan. Semuanya bermuara pada datangnya wisatawan untuk berwisata medis di NTB. Unram, dr. Hamsu Kadriyan, Ketua BPPD NTB, Anita Achmad. Ketua DPD Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, Ketua Pembina BPD PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, Ketua HPI NTB, Dr. Ainuddin dan Divisi Operasional ITDC, Pariwijaya. Diskusi dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Ridwan Syah mengawali pandangannya, menegaskan bahwa wisata medis merupakan gaya hidup baru di dunia pariwisata. Peluang pasarnya juga besar. ‘’Peluang dan tantangan ini harus kita ambil. Karena kita punya beberapa syaratnya,’’ ujar Ridwan Syah.

Bersambung ke hal 8

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ini belum diberdayakan untuk IKATAN Dokter Indone- mendukung kepakaran mereka. telah memiliki tenaga berpe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 menangani kasus-kasus paKetua IDI NTB, dr. Doddy A. ngalaman yang dibutuhkan sia (IDI) NTB siap memberi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 siennya dari luar. kan dukungan mewujudkan K, Sp.OG menegaskan, pihaknya untuk medical tourism.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Menurutnya, medical tourHanya saja, ada kendala wisata medis di NTB. Para menyambut baik wacana Pem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ism nantinya akan bermuara dokter di NTB memiliki prov NTB, mengembangkan terkait praktik dokter spesialis 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pada industri atau bisnis. kepakaran dan pengalaman medical tourism. Langkah ini se- di NTB yang kurang didukung 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Hanya saja, di oleh ketersediaan sarana bagai antisipasi NTB menjadi yang cukup baik. Untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Indonesia, prasarana. tuan rumah MotoGP tahun menuju wisata 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 untuk Apalagi, dengan 2021 mendatang. medis, dibutuh123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mendapatkesibukan Dalam rangka kan ketersediaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kan melayani persiapan itu, perangkat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 fasilitas masyarakat sebenarnya, kedokteran yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kesehatan secara reguler, kata dr. lebih baik, untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sangat sulit. sehingga Doddy, IDI 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Bersambung dokter 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ke hal 11 spesialis 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Didukung IDI,

Manfaatkan Keanekaragaman Hayati

Pariwijaya

Doddy A. K

Hamsu Kadriyan

(Suara NTB/ars)

Siapkan Fasilitas Unggulan, Perbaiki Pelayanan ENERAPAN konsep wisata medis di NTB telah menjadi suatu keharusan. Sebab, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 76 Tahun 2015. Di NTB, rumah sakit yang telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Menkes adalah Rumah Sakit Umum Kota Mataram, yang diikuti oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB yang tengah menunggu SK serupa.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Marjito, S.SI, SKM, M.Kes, menerangkan, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah sakit untuk mendapatkan SK pelaksana Wisata Medis. Yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis. ‘’Persyaratan administratif adalah izin operasional untuk rumah sakit, tipe A atau B yang masih berlaku,’’ ujar Marjito. Selain itu diperlukan juga akreditasi nasional yang masih berlaku dan surat keputusan dari Direktur Rumah Sakit bahwa fasilitas kesehatan yang dikelolanya memiliki satu layanan unggulan. ‘’Artinya semua jenis pelayanan sudah diakui dan sudah berkualitas. Punya layanan unggulan, ini yang harus dicari kemudian ditetapkan. Artinya harus beda dengan rumah sakit-rumah sakit yang lain,’’ ujarnya.

Diterangkan Marjito, sebelum ditetapkan menjadi pelaksana wisata medis, sebuah rumah sakit memang harus terlebih dahulu menyiapkan banyak fasilitas pendukung.

Bersambung ke hal 8

(Suara NTB/ars)

DEMIKIAN benang merah pendapat para narasumber dalam Diskusi Terbatas Suara NTB bertema ‘’Menjajaki Wisata Medis di NTB’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (31/10).

Diskusi menghadirkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, Kepala Dispar NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP. Kemudian Plh Direktur RSUD NTB, dr. Oxy Tjahyo Wahyuni, Sp.EM, Sekretaris Dikes NTB, Marjito, S.SI, SKM, M.Kes. Ketua IDI NTB, dr. Doddy A. K, Sp.OG, Dekan Fakultas Kedokteran

Marjito

Oxy Tjahyo Wahyuni

Membangun Kepercayaan, Siapkan SDM Asia.

Namun, pekerjaan rumah (PR) terbesar jika keinginan ini diwujudkan ialah dari segi sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan kesehatan. Hal demikian penting mengingat pelayanan medis bagi masyarakat saja kini banyak dikeluhkan.

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram Dr. Halus Mandala, mendukung penuh rencana pemerintah menjadikan Lombok

sebagai destinasi medical tourism di Indonesia. Dia pun mendorong agar pemerintah sesegera mungkin menyusun rencana strategis (Renstra) untuk mempercepat terwujudnya destinasi wisata medis di Lombok. ‘’Kita harus membuat Renstra yang jangka waktu lima tahun ini sudah ada kepastian di setiap tahapannya.

Apa tahapan pertama kedua ketiga itu harus jelas ada,’’ sebutnya.

Menurutnya, wisata

medis sangat mungkin dikembangkan. Langkah gubernur yang telah menetapkan dua rumah sakit sebagai pusat layanan medical tourism nantinya diapresiasi. ‘’Jadi jangan mundur, tetap maju. Harusnya dengan ditetapkannya itu kita harus start, kita harus

optimis. Persoalannya, kalau dimana-mana ada kelemahan SDM jangankan pelayanan yang terbaik, untuk senyum sapa salam masih jauh,’’ sambungnya.

Mengingat ini merupakan bisnis wisata, pemerintah juga sudah harus kian memperkuat SDM dalam rangka memperbaiki budaya wisata.

‘’Karena dengan senyum saja pasien bisa sehat. Ini yang perlu dibudayakan.

Harus ditanamkan itu.

Saya kira itu soal SDM, soal pelayanan. Ada kesiapan nggak untuk penyiapan SDM dan fasilitas yang dibutuhkan. Inikan harus ada komitmen bersama,’’ imbuhnya.

Ketua BPPD NTB, Anita Achmad, menjelaskan bahwa konsep

wisata medis itu sendiri sudah lama ada. Jika dulu orang berwisata medis ke Amerika dan Eropa, akan tetapi seiring berkembangnya teknik kesehatan kini orang beranjak ke Asia. Sasaran mereka ialah Singapura, Thailand dan India. ‘’Selain harga murah juga pelayanannya bagus.

Singapura juga jadi pilihan wisata medis.

Bersambung ke hal 8

(Suara NTB/ars)

SETELAH berhasil membangun jenama (branding) wisata halal, Pemprov NTB kini berkeinginan menjadikan Lombok sebagai destinasi medical tourism atau tujuan pariwisata medis pada masa mendatang. Pengembangan wisata medis diyakni mampu menarik lebih banyak wisatawan luar negeri yang kini tengah beralih ke pangsa pasar

Dewantoro Umbu Joka

Ainuddin

Anita Achmad

Halus Mandala

I Gusti Lanang Patra

Taman Wisata Kampung KB KUCURAN dana kelurahan pada anggaran tahun 2020 mendatang, kelurahan Karang Baru Mataram akan bangun Taman Wisata Kampung Keluarga Berencana di lingkungan Karang Baru Selatan.

Dihubungi Suara NTB, Lurah Karang Baru, Marsun menjelaskan, pembangunan Taman Wisata Kampung KB di kelurahan Karang Baru akan segera dieksekusi dengan anggaran dana kelurahan tahun 2020 mendatang. Katanya, Taman Wisata Kampung KB ini akan diproyeksikan sebagai tempat bermain anak-anak, para lansia (lanjut usia) dan remaja di kelurahan Karang Baru.

(Suara NTB/ist) “Yang jelas ke depan, Marsun banyak kegiatan kami di Taman Wisata Kampung KB ini. Tempat ini juga sebagai pusat kegiatan bagi lansia, anak-anak, dan remaja tentunya,” kata Marsun kepada Suara NTB, Minggu (3/11).

Lokasi pembangunan Taman Wisata Kampung KB ini jelas Marsun, awalnya masuk lingkungan kumuh. Karena itu, pihak kelurahan sudah mewacanakan pembangunan Taman Wisata Kampung KB demi memanfaatkan area kawasan kumuh menjadi lebih bersih.

Lanjut Marsun, kelurahan Karang Baru sudah merencanakan persiapan anggaran untuk membangun Taman Wisata Kampung KB sebesar Rp250 juta. Dinilai Marsun, dengan anggaran yang Rp250 juta tersebut, tentunya tidak akan cukup untuk membangun sebuah taman. “Untuk jangka pendeknya, kami akan bangun instalasi listrik, air bersih, pemasangan wifi, dan akan merehab lahan sepanjang jalan menuju lokasi taman terlebih dahulu,” paparnya.

“Insha Allah kita akan menghadap ke pak Wali nanti, agar kami didukung. Kami juga akan bekerjasama dengan instansi terkait agar bisa membantu. Taman Wisata Kampung KB ini nanti kita akan peruntukkan menjadi ikon Kampung KB di Mataram,” katanya.

Ia pun berharap, rencana pembangunan Taman Wisata Kampung KB ini segera terwujud. Lurah Karang Baru ini pun terus menggalang dukungan berbagai pihak. “Karena untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, Taman Wisata Kampung KB ini memang kami akan bangun aula landscape rest area. Agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kelurahan,” tutupnya. (viq)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sekolah di Mataram Diduga Rawan Pungli Mataram (Suara NTB) Semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP) di Mataram diduga masih rawan akan adanya pungutan bermodus baru. Hal itu disampaikan Asisten Pratama Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman NTB, Sahabudin, Sabtu (2/11).

Sahabudin menilai, pola modus baru di tataran pendidikan masih berkedok yang kiranya dapat merugikan masyarakat (orang tua siswa).

Katanya, pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah pada data Ombudsman tahun 2018, Ombudsman RI menerima laporan tertinggi adanya pungli di lingkungan pendidikan.

Dia menjelaskan, selain pungli, juga adanya maladministrasi yang dilakukan pihak sekolah dalam pungutanpungutan yang dilakukan menggunakan asas kekuasaan. “Kita tahu sendiri aturan tentang penyelenggaraan pendidikan. Sudah jelas mana ruang dari sekolah, mana ruang yang diselenggarakan oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab, dan mana ruang yang punya tanggungjawab oleh komite sekolah,” katanya kepada Suara NTB. Pada pasal 12 huruf e UU. No 20 tahun 2001, kata Sa-

habudin, pada tingkat SD dan SMP, pihak sekolah tidak boleh mengambil pungutan dalam bentuk apapun. Baik berupa pembelian buku LKS (lembar kerja siswa) dan pembayaran iuran lainnya. “Ada dana BOS (bantuan operasional sekolah) untuk anggaran pembelian buku. Kalau memang ada LKS sebagai buku penghubung antara guru dan siswa, itu harus logis, mengapa butuh LKS. Pembelian LKS ini kan tidak boleh dipaksa. Seharusnya sekolah mempersilakan siswa membeli di mana saja,” jelasnya.

Dari tahun 2018 kata Sahabudin, laporan pungli menurut data Ombudsman ialah laporan tertinggi pada bidang pendidikan. Padahal kata dia, Kemendikbud sudah menyatakan tidak boleh sekolah memungut pembayaran apapun kepada siswa. “Ini yang sering salah kamar. Sekolah menarik pungutan, baik dalam bentuk sum-

bangan, bantuan dan dalam bentuk lainnya. Seharusnya yang melakukan itu adalah komite sekolah, bukan pihak sekolah. Dan pada pembelian buku misalnya, sekolah dan guru tidak boleh menjual belikan buku ke siswa,” paparnya.

Ia meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk segera mengumpulkan semua kepala sekolah di Mataram kiranya dapat diclear-kan masalah tersebut.

“Harapan saya perlu kiranya mengumpulkan semua kepala sekolah. Apa sih maladministrasi itu. Kan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan pendidikan masih rawan,” jelas Sahabudin.

Menanggapi rawannya pungli di lingkungan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali, menegaskan, semua keluhan dari masyarakat akan ditanggapi. Fatwir akan memberikan satu sikap konkret

pala sekolah, red) jangan sampai ikut-ikutan di sana. Apalagi sampai kepala sekolah jadi panitia,” tegasnya.

Terlebih guru jelas Fatwir, semua guru tidak boleh memungut apapun dari siswa. “Apalagi ada guru yang ikut mengumpulkan uang lalu ikut membuat administrasi, itu yang tidak kita inginkan. Jadi, silakan kalau sudah itu ranah orang tua siswa berikan otonom mutlak kepada orang tua. Jangan lagi sekolah itu ikut-ikutan,” katanya.

Untuk mencegah modusmodus pungutan tersebut, Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menekankan, untuk pencegahan adanya pungli di lingkungan pendidikan, Saiful kerap mengadakan kegiatan yang bersifat refresif dan preventif pada kasus pungli tersebut.

Ia mengira, semua kepala sekolah dan dinas terkait sudah cukup paham dengan aturanaturan yang berlaku.

“Dalam hal ini, Dinas Pendidikan tentunya sudah memiliki peraturan sehingga tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan di sekolah. Karena kan sudah ada anggaran dari pemerintah,” tutupnya. (viq)

Pemkot Belum Bisa Tangani Kawasan Kumuh

Trotoar Banyak Disalahgunakan ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S. Sos., mendukung langkah Pemkot Mataram membentuk Satgas Trotoar.

“Ini sangat efektif. Artinya kenapa sampai dibentuk Satgas Trotoar oleh Pemkot Mataram, itu untuk menjaga hak-hak masyarakat sebagai pejalan kaki,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Sabtu (2/11).

Dia melihat, fungsi trotoar di Kota Mataram banyak disalahgunakan. Terutama oleh para PKL. Mereka memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Padahal seharusnya trotoar itu untuk pejalan kaki.

(Suara NTB/fit) Oleh karena itu muncul ide Abdul Malik dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana untuk membentuk Satgas Trotoar.

Politisi Golkar ini melihat penyimpangan fungsi trotoar di Kota Mataram, bisa dikatakan sudah sangat parah. Tidak hanya di jalan jalan protokol tapi juga ruas jalan lainnya.

Malik mencontohkan di Cakranegara. Di sana, hampir semua trotoar “dikuasai” PKL. Hal ini tidak terlepas karena Cakranegara merupakan kawasan perdagangan. Dia mengatakan bahwa salah satu syarat pembangunan ruko di Kota Mataram adalah memberikan kesempatan bagi PKL untuk berjualan pada sore hari setelah toko itu tutup.

Malah Pemkot Mataram pernah merencanakan akan membuat zonasi PKL. “Itu artinya, PKL ini nanti akan dibuatkan klasternya,” demikian anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini. Keberadaan para PKL memang perlu diatur supaya tidak mengganggu wajah Kota Mataram.

“Bukan mengganggu dalam arti menjamurnya itu. Tapi kita harapkan keberadaan PKL ini akan menjadi sentra kuliner kita,” terang Malik.

Apalagi ada rencana Pemkot Mataram untuk memperluas area bebas kendaraan bermotor. Kalau selama ini bebas kendaraan bermotor atau car free day diadakan setiap hari Minggu pagi di sepanjang Jalan Udayana. Ke depan hal yang sama rencananya bakal diterapkan di kawasan Cakranegara pada malam hari. “Ini merupakan ide yang sangat bagus dari Pak Wakil Walikota. Malik mengaku prihatin dengan penyalahgunaan trotoar selama ini.” Kasihan ya, kita sudah bangun dengan anggaran miliaran tapi disalahgunakan, tidak dijaga,”sesalnya.

Kehadiran Satgas ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan trotoar. Malik mencontohkan trotoar di sepanjang jalan Udayana yang sudah didesain untuk kota yang indah.” Ada bola bola, ada kursi tempat istirahat. Kita dibuat nyaman di sana,” imbuhnya. Dibentuknya Satgas ini, sebagai bentuk kejenuhan Pemkot Mataram atas penyalahgunaan fungsi trotoar oleh PKL. “Karena sudah berkali kali diingatkan Satpol PP untuk tidak berjualan di atas trotoar.

Tetapi nyatanya tidak dipindahkan,” ujarnya. Satgas Trotoar harus dibarengi dengan regulaai penataan PKL. (fit)

menuju solusi-solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

Katanya, di lingkungan pendidikan sendiri, memang ada beberapa hal masih terindikasi ada korupsi dan pungli. “Tapi kan belum tentu, karena masyarakat itu belum tahu proses-proses bagaimana dan seperti kejadiannya.

Misalkan begini, ingin menyelenggarakan piknik pada akhir ujian, silakan dikoordinir oleh paguyuban kelas.

Guru atau kepala sekolah di sana sifatnya terundang,” tegas Fatwir kepada Suara NTB. Namun kata dia, yang terjadi selama ini adalah adanya salah pengertian antara masyarakat (orang tua siswa) dan pihak sekolah. “Jadi modusmodus begini. Saya jelaskan kepada seluruh kepala sekolah harus butuh makanisme, kesepakatan dan kesepahaman antara kepala sekolah dengan kominte sekolah dan paguyuban orang tua siswa,” katanya.

“Jadi saya hanya menekankan kepada semua kepala sekolah, silakan pakai mekanisme kesepakatan dan kesepahaman antara kepala sekolah dengan orang tua. Selain itu (ke-

(Suara NTB/fit)

GERBANG TEMBOLAK – Pemkot Mataram menggarkan pembelian lampu sebagai aksesoris gerbang tembolak senilai Rp2,7 miliar. Untuk menghindari perusakan atau pencurian aksesoris di sekitar gerbang tembolak, selain akan diangkat petugas keamanan, juga akan dipasang CCTV

Dewan Soroti Anggaran Lampu Tembolak Rp2,7 Miliar Mataram (Suara NTB) Kebijakan Pemkot Mataram menganggarkan pembelian lampu gerbang tembolak sebesar Rp2,7 miliar menjadi sorotan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram.

Anggota Banggar, Abd Rachman, SH., mempertanyakan apakah Pemkot Mataram sudah megkaji rencana tersebut. Pasalnya, gerbang tembolak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat dinilai masih rawan. ‘’Pot saja bisa dirusak, apalagi lampu Rp2,7 miliar. Apa tidak rawan,’’ kata Rachman dalam rapat Banggar bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Sabtu (2/11). Ditambahkan anggota Banggar lainnya, I Gede Wiska, SPt., Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas

Perkim harus menyiapkan langkah antisipasi manakala ingin memasang lampu senilai Rp2,7 miliar di gerbang tembolak itu.

Mengingat gerbang tembolak itu berada di jalur by pass LIA (Lombok Internasional Airport), sementara di sana kerap menjadi lokasi swafoto. ‘’Kan kita lihat banyak yang selfie di sana, itu sangat mengganggu karena itu kan jalur cepat. Kalau dipasang lampu di sana, jangan-jangan dikira pasar malam, tambah banyak orang yang foto-foto di sana,’’ kelakarnya. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan ini menyarankan akan Dinas Perkim menyiapkan langkah antisipasi.

Menanggapi hal itu, Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengungkapkan, dianggarkannya pembe-

lian lampu gerbang tembolak, karena gerbang itu merupakan salah satu ikon kebanggaan Kota Mataram. ‘’Justru kita (Mataram, red) dikenal salah satunya karena gerbang tembolak ini,’’ klaimnya. Sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Mataram menyempatkan diri berfoto di gerbang tembolak.

Ditambahkan Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. Kemal Islam, bahwa pemasangan lampu tembolak memang tidak terlepas dari kekhawatiran. ‘’Tapi apakah karena khwatir itu lantas kita tidak jadi memasang lampu di sana,’’ katanya. Pemasangan lampu tembolak, sambung Kemal, akan dibarengi dengan pengangkatan petugas jaga dan juga pemasangan kamera pengintai (CCTV). (fit)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 18 kelurahan di Kota Mataram masuk kawasan kumuh. Namun sampai saat ini Pemkot masih belum dapat menangani kawasan kumuh dimaksud.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), H. M. Kemal Islam mengatakan, gempa 2018 lalu membuat program pengentasan kawasan kumuh di Mataram tersendat. Katanya, pada program pemerintah pusat, sebanyak 18 kelurahan yang masuk wilayah kumuh di Mataram belum bisa ditangani.

“Memang gempa 2018 lalu.

Tetapi pada tahun 2019 ini kita tidak tahu apa penyabab penundaan program pengentaasan kawasan kumuh ini. Mungkin karena krisis keuangan di pemerintah pusat,” katanya kepada Suara NTB, Sabtu (2/11).

Kemal menyebutkan, Pemkot Mataram akan melakukan lokakarya pada Rabu (6/11/) nanti dengan mengumpulkan pihak terkait yang kiranya dapat mempercepat penyelesaian pengentasan kawasan kumuh ini. Langkah ini lanjut Kemal, untuk mencari solusi penyelesaian kawasan kumuh di Mataram.

Selain melakukan lokakarya, Kemal menyebutkan, Pemkot Mataram juga akan mencoba mencari sumber-sumber anggaran yang mungkin dapat digunakan untuk pengen-

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 4 November 2019

tasan kawasan kumuh tersebut. Misalnya, Pemkot Mataram akan melihat dulu juklakjuknis penggunaan dari dana bantuan di kelurahan.

“Apakah itu bisa diarahkan ke sana (pengentasan kawasan kumuh, red). Kemudian kita akan minta dari pihak kelurahan untuk memprogramkan kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan daerah kawasan kumuh di masing-masing kelurahan,” paparnya.

Kemudian lanjut Kemal, Pemkot Mataram akan meminta kepada sejumlah anggota DPRD kota Mataram untuk terus mendukung kegiatan tersebut. “Mudah-mudahan teman-teman anggota Dewan juga memperhatikan wilayahnya,” imbuhnya, seraya menambahkan, dengan aspirasi-aspirasi di DPRD kota Mataram bisa meningkatkan kualitas kawasan di Mataram,” jelasnya. Ia juga akan mencoba membuat program ke masyarakat dengan mengajak anggota Dewan dan kelurahan untuk pengentasan kawasan kumuh tersebut.

Sampai saat ini jelas Kemal, pada data tahun 2018, luas kawasan kumuh di 18 kelurahan yang tersebar di Mataram seluas 97 hektar.

“Ada Pemkot punya program Kotaku dari pusat melalui bantuan dari bank dunia (world bank). Namun sampai saat ini masih ditunda program itu,” jelasnya.

Pada tahun 2020 ini, kata Kemal, APBD kota Mataram sangat terbatas. Sehingga, Pemkot Mataram masih berharap kepada pusat untuk pengentasan kawasan kumuh tersebut. “APBD-nya sangat terbatas. Kita juga berharap ada pencegahan kawasan kumuh dari pihak kelurahan sehingga bisa berkurang,” tutup Kemal. (viq)

H. M. Kemal Islam

Jadi Pelopor dan Pelapor

Anak Harus Tumbuhkan Sikap Responsif Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menegaskan, anak sebagai pelopor dan pelapor diharapkan memiliki sikap responsif terhadap permasalahan di sekitar.

Selain itu, anak tidak mudah patah semangat dan harus keluar dari kondisi sulit untuk mempertahankan diri.

“Anak dituntut harus mampu bertahan dalam segala kondisi,” kata Dewi dikonfirmasi Minggu (3/11). Kegiatan anak sebagai pelopor dan pelapor dihadiri oleh anak dari Lingkungan Sintung, Batu Ringgit, Dasan Agung, Pejeruk, Dasan Cermen dan lainnya.

Anak – anak, ujar Dewi, diminta bercerita tentang kondisi lingkungan masing – masing. Mereka bercerita tentang sampah, posyandu dengan

(Suara NTB/ist)

DIALOG ANAK - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany (kiri) hadir pada acara dialog anak sebagai pelopor dan pelapor yang digelar di salah satu hotel di Kota Mataram, Minggu (3/11). mengedapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), kepe-

milikan akta, kartu identitas anak serta pendewasaan usia

perkawinan.

Anak sebagai pelopor harus mengatasi empat hal permasalah. Di antaranya, hak sipil. Jika ditemukan anak – anak tidak memiliki akta kelahiran, kartu identitas anak segera menyampaikan ke lingkungan untuk ditindaklanjuti ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kedua, pengasuhan anak.

Hal ini dimaksudkan bagaimana anak – anak terlantar dapat ditangani oleh pemerintah. Ketiga, pengasuah anak berkaitan dengan kewaspadaan terhadap kasus gizi buruk. Terakhir, putus sekolah. “Anak – anak juga harus menyampaikan kalau ada temannya putus sekolah atau bolos sekolah,” tandasnya.

Sementara kaitannya pelapor, di antaranya anak harus mampu mencegah perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak, sambung Dewi, akan di-

gempur bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua, informasi layak anak. Bagaimana anak – anak dapat mengakses internet sehat. Ketiga, kawasan tanpa rokok. Terakhir, pemanasan global berkaitan dengan sanitasi air bersih lingkungan, reboisasi, tidak bakar sampah dan membuat pupuk.

“Mereka sudah paham zero waste. Malah ada yang sudah buat eco break,” tandasnya.

Tujuan anak sebagai pelopor dan pelapor adalah membuat anak responsif terhadap permasalahan di lingkungan setempat. Sedangkan dari sisi pelapor tentu membuat situasi kondusif dan tidak adu domba.

Semua aspek ini tegasnya, mendukung Mataram sebagai kota layak anak. Segala klaster seperti pengasuhan anak dan pendidikan masuk dalam kriteria KLA. (cem/*)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 4 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 197 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Formasi Tenaga Teknis CPNS 2019

Pemprov Buka Lowongan untuk Lulusan SMK ’’ Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota akan membuka pendaftaran CPNS 2019 secara serentak, 11 November mendatang.

Dari 414 formasi yang diperoleh tahun ini, Pemprov akan mencari 79 tenaga teknis. Sisanya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Meski dalam proses pengembalian denda oleh kontrak1234567890123456789012345678901212 tor, tak menyurutkan langkah Polda NTB melanjutkan 1234567890123456789012345678901212 penyelidikan proyek Dermaga Waduruka, Kecamatan Lang1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gudu Kabupaten Bima. Pekan ini penyidik akan turun ber1234567890123456789012345678901212 sama ahli konstruksi.

1234567890123456789012345678901212 Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP 1234567890123456789012345678901212 Syarif Hidayat menjelaskan, setelah dilakukan penyelidi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan awal hingga proses pemeriksaan fisik pertama, dite1234567890123456789012345678901212 mukan kejanggalan dalam proses pengerjaan proyek se1234567890123456789012345678901212 nilai Rp4,5 miliar itu.

Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

Dalam rekrutmen CPNS tahun ini, Pemprov akan membuka lowongan kepada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dari 79 formasi tenaga teknis, ada tiga nomenklatur jabatan tenaga teknis yang memberikan peluang kepada lulusan SMK ikut mendaftar pada seleksi CPNS Pemprov NTB tahun 2019.

Kepala Badan Kepegawa-

ian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (3/11) sore menyebutkan, tiga nomenklatur jabatan teknis yang dapat dilamar oleh lulusan SMK. Tiga nomenklatur jabatan tersebut adalah Analis Pasar Hasil Perikanan, Pengawas Benih Tanaman dan Penyuluh Kehutanan.

Calon pelamar yang dapat

ikut rekrutmen untuk formasi tersebut, kata Fathurrahman, lulusan SMK Pertanian, SMK Perikanan dan SMK Kehutanan. ‘’Khusus untuk SMK, ada tiga jurusan yang dibutuhkan,’’ ujarnya.

Sedangkan untuk nomenklatur jabatan lainnya dalam formasi tenaga teknis bagi lulusan sarjana.

Bersambung ke hal 11

Khusus untuk SMK, ada tiga jurusan yang dibutuhkan H. Fathurrahman

Lanjut, Penyelidikan Proyek Dermaga Waduruka

(Suara NTB/ari)

TO K O H DAK Fisik Turun Drastis PEROLEHAN Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk NTB tahun 2020 mendatang turun drastis. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan sesuai Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se - Indonesia No. S702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, Bersambung ke hal 11

Syarwan (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Waspadai Bencana Masa Transisi MUSIBAH meninggalnya dua mahasiswa yang terseret arus di air terjun Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, patut jadi pelajaran bersama untuk meningkatkan kewaspadaan.

Warga, khususnya wisatawan, diimbau untuk hati hati ketika berkunjung ke objek wisata.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB meminta kepada instansi pemerintah dan instansi terkait agar turun tangan mengantisipasi.

Bersambung ke hal 11

Ditreskrimsus Selidiki Hibah KONI se-NTB Mataram (Suara NTB) Rangkap jabatan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di seluruh NTB jadi atensi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB. Penyidik sedang mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran.

Dalam catatan Polda NTB, ada delapan pejabat daerah di NTB yang rangkap menjadi Ketua KONI, sehingga dianggap punya interest kepentingan dalam pengalokasian anggaran. ‘’Kita sudah pelajari aturannya. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tapi pengaruh jabatan ini bisa mempengaruhi anggaran di KONI masing masing daerah. ini yang sedang kami dalami,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat akhir pekan kemarin.

Mengawali penyelidikan, pihaknya sudah memanggil sejumlah pengurus cabang olahraga (Cabor) untuk dimintai keterangan. Para pengurus ini didalami sumber dan penggunaan anggaran yang dialokasikan dari KONI kabupaten dan kota. Sementara penyelidikan dilakukan secara umum, khususnya item dana hibah untuk tahun 2017 - 2018.

“Cabor cabor ada yang sudah kami klarifikasi. Ada 28 Cabor kita panggil. Kita lihat hibah anggaran ke KONI. Kita dalami. Mana yang kira-kira mencurigakan, itu yang kami dalami,” terangnya.

Peluang konflik interes pada jabatan Ketua KONI dilihatnya sejak awal proses penentuan, karena mereka pada dasarnya ditunjuk, kemudian dilantik Ketua KONI Provinsi NTB. Bersambung ke hal 11

SUASANA BELAJAR - Suasana belajar di SDN 4 Gumantar Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Ruang kelas memprihatinkan saat hujan turun beberapa hari lalu.

Hujan Sehari, RKB SDN 4 Gumantar Tergenang

Tanjung (Suara NTB) Kondisi SDN 4 Gumantar masih memprihatinkan.

Pascagempa 2018 lalu, bangunan sekolah di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu, belum memperoleh sentuhan sarana fisik permanen.

SDN 4 Gumantar yang terletak di Dusun Tenggorong, tergenang. Sabtu (2/11) lalu, sebanyak 156 siswa yang ada di sekolah itu terpaksa belajar seadanya. Sebagian siswa belajar di bangku dengan lantai tanah sekolah yang becek dan tergenang air. Sementara di ruangan sekolah sementara lain, anak-anak juga belajar di atas lantai batu bata yang terlihat masih basah.

Sementara di bagian luar,

tampak pemandangan air yang masih menggenangi bangunan sementara sekolahan. Guru terpaksa harus berjalan merambat di pinggiran dinding sekolah karena genangan tersebut.

Kepala Sekolah (Kasek) SDN 4 Gumantar, Ahmad, S.Pd., kepada Suara NTB mengaku di musim hujan mendatang siswanya terancam tidak bisa belajar rutin.

Pasalnya, baru sekali diguyur hujan, sekolah SDN 4 Gumantar sudah dipenuhi oleh genangan air.

“Sekolah kami ini dulu dibantu oleh UGM, bangunan sementara dengan dinding triplek. Sedangkan dari DAK, kami dibantu rumah dinas. Kami anggap kurang penting, RKB ini harusnya

didahulukan,” ujar Ahmad.

Ia menuturkan, situasi di sekolah yang kini dipimpinnya sudah dipantau oleh Dinas Pendidikan setempat.

Namun anehnya, anggaran tidak teralokasi sampai saat ini.

Sementara dari relawan gempa saat itu, Kasek mengklaim jika pihaknya akan dibantu oleh PMI. Sayangnya, PMI juga tidak kunjung datang memberikan bantuan.

Keanehan lain dari SDN 4 Gumantar ini pula, adanya proyek yang didanai dari bantuan Pemda DKI Jakarta.

SDN 4 Gumantar memperoleh alokasi 3 ruang. Namun lantai ruangan tersebut tidak disemen apalagi dikeramik.

Bersambung ke hal 11

Dari Kegiatan Inspiratif Expo

Komunikasi dan Keluarga ’’Samawa’’ Obat Depresi yang Ampuh H. Ahsanul Khalik

JIKA merasa ada masalah atau galau yang berlebih, maka hal itu tidak boleh dipendam sendirian sehingga menimbulkan depresi, bahkan dapat berujung sikap putus asa. Sebaiknya dikomunikasikan dengan keluarga terdekat atau orangorang yang dicintai. Karena faktor yang paling penting untuk mencegah depresi adalah proteksi atau upaya pencegahan sejak dini. Tentu edukasinya harus dimulai dalam lingkungan keluarga yaitu lingkungan keluarga yang harmonis. ‘’Komunikasi dan terbentuknya keluarga yang Samawa (Sakinah, mawaddah, warrahmah) adalah obat paling ampuh Bersambung ke hal 11

INSPIRATIF EXPO - Kegiatan inspiratif expo dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2019 dengan tema ‘’Promosi Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri’’ di area car free day Jalan Udayana, Mataram, Minggu (3/11).

SUARA NTB Senin, 4 November 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ingatkan Bahaya Tanah Longsor BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai bencana longsor memasuki musim hujan tahun ini. Pasalnya, bencana longsor mudah terjadi ketika pada masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan.

Kepada Suara NTB, Minggu (3/ 11), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, mengungkapkan, ketika masa (Suara NTB/yon) transisi dari musim kemarau ke Lalu Rusnan musim hujan. Potensi longsor akan terjadi karena gestur tanah sangat labil, karena tanah cukup lama tidak basah atau diterpa air hujan, sehingga kondisi itu rawan longsong dan air bah terjadi.

“Untuk itu kita mengingatkan supaya masyarakat di pinggir sungai atau pinggir tebing atau pinggir gunung tetap waspada,” terangnya.

Disebutkannya, wilayah potensi rawan kekeringan terus meluas di tahun 2019 ini. Dari 7 kecamatan bertambah pada bulan Oktober lalu menjadi 13 kecamatan. Sedangkan wilayah berpotensi terjadinya longsor yakni Kecamatan Motong Gading, Sikur dan Pringgasela. Untuk Kecamatan Sembalun tidak termasuk, karena sudah terpasang 5 alat deteksi gempa atau gerakan tanah.

“Kondisi cuaca yang terkadang hujan-panas. Masyarakat harus mengenal musim. Rawan longsor dan air bah,” terangnya. (yon)

Lomba Desa Wisata Nasional

Desa Kembang Kuning Masuk Nominasi 10 Besar Selong (Suara NTB) Lomba Desa Wisata (Dewi) Nusantara masih dalam proses. Tahapannya, Desa Kembang Kuning sebagai wakil Provinsi NTB baru memasuki nominasi 10 besar secara nasional. Tahapan selanjutnya akan ada pemaparan Desa Kembang Kuning di Jakarta.

“Sekarang masih dalam tahapan penilaian di tingkat pusat,” terang Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten (Suara NTB/rus) Lombok Timur (Lotim), Iswan Iswan Rakhmadi Rakhmadi, Minggu (3/11).

Mengutip hasil verifikasi lapang tim verifikasi lomba Dewi Nusantara 2019 sejak tanggal 7 sampai dengan 26 Oktober lalu telah diputuskan 10 besar masing-masing kategori. Yakni 10 besar Desa Wisata Kategori Maju dan 10 besar kategori desa wisata berkembang.

Desa Kembang Kuning masuk kategori desa wisata berkembang.

Di mana, Kembang Kuning berada pada urutan nominasi pertama dari 10 nominasi sebagaimana tertuang dalam pengumuman Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tertanggal 1 November 2019 lalu.

Kepala Desa Kembang Kuning, H. Lalu Sujian menegaskan, salah satu konsep pengembangan wisata di desanya adalah menjadikan masyarakatnya turut serta dalam pembangunan wisata. Bangun wisata berbasis kemasyarakatan.

Masyarakat desa sendiri yang bertindak sebagai investor wisata. Yakni terlihat dengan geliat pembangunan homestay.

Seiring dengan kemajuan wisata, masyarakat tidak kemudian menjadi penonton.

Kembang Kuning juga sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang fokuskan pada bisnis wisata. Dalam BUMDEsa adalah para pelaku wisata Kembang Kuning. Wisata diyakini menjadi salah satu lahan bisnis yang potensial dikembangkan dan bisa menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes). (rus)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/yon)

EVAKUASI - Jenazah mahasiswa Unram korban yang terseret air sungai dievakuasi petugas di objek wisata Jeruk Manis, Sabtu (2/11) malam.

TUNJUKKAN - BPBD Lotim bersama masyarakat setempat menunjukkan lokasi ditemukan jenazah, Reza Andika Firdaus, Minggu (3/11).

Terseret Arus Sungai

Meninggalnya Dua Mahasiswa Unram Murni Kecelakaan Selong (Suara NTB) Dua mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang menjadi korban terseret arus sungai saat tengah melaksanakan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di objek wisata Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Minggu (3/ 11), dikabarkan sudah dipulangkan ke kampung halamannya. Kedua korban di antaranya, Reza Andika Firdaus (29) asal Sumbawa dan Widia Lasmita (23) asal Kempo Kabupaten Dompu. Dari hasil olah TKP, murni kematian korban disebabkan kecelakaan.

Kapolsek Sikur, Iptu. Ery Armunanto,SH., mengaku, Reza Andika Firdaus mengalami pendarahan di bagian wajah dan kepala. Pakaian yang digunakan pada saat itu berlumur darah saat dirinya ikut mengangkat jenazah korban dari aliran sungai ke darat.

Korban dievakuasi menggunakan alat seadanya berupa sarung yang dipakai oleh para warga serta bambu. Proses evakuasi berjalan lancar meskipun medan cukup ekstrem untuk kemudian dibawa ke Puskesmas Kotaraja.

“Di Puskesmas, jenazah Widia Lasmita dibawa langsung ke Dompu pada pukul 01:00

wita, berdasarkan permintaan keluarga. Pihak keluarga yang datang langsung menolak untuk dilakukan outopsi dan mengganggap kejadian itu suatu musibah,” katanya.

Korban dipulangkan setelah mendapat perawatan medis di Puskesmas Kotaraja Kecamatan Sikur. Awal kejadian pada saat korban bersama puluhan rekannya melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan dasar (Diklatsar) bagi anggota Kelompok Pemerhati Sosial (KPS) dari tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2019 di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) tersebut.

Namun memasuki hari ketiga,

(Suara NTB/ari)

PENDIDIKAN - Pendidikan politik yang digelar PKB bagi para kader dan simpatisan.

Pendidikan Politik Kader PKB

Usia Muda Belum Pemilik Lahan Ancam Menjamin Masyarakat Jual ke Investor Terlayani dengan Baik

(Suara NTB/ist)

TINJAU LOKASI - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy meninjau lokasi mata air Ambung yang menjadi sengketa antara PDAM dengan pemilik lahan, Asmadi beberapa waktu lalu.

hampir tertutupi sampah. Sementara korban Widia Lasmita ditemukan oleh tim lainnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menyampaikan bahwa insiden kejadian diinformasikan ke BPBD sekitar pukul 19:00 wita dari sekitar pukul 15:30 wita.

Tim kemudian melakukan gerak cepat dan peninjauan lapangan. Saat kejadian, kata dia, di TKP tidak terjadi hujan yang menyebabkan korban tidak mengetahui adanya tanda-tanda terjadinya banjir.

Hal senada disampaikan, Zainudin, masyarakat setempat yang ikut melakukan evakuasi jenazah korban. Disebutkan jika korban diprediksi meninggal akibat benturan kepalanya dengan bebatuan. Pasalnya saat ditemukan kedua korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh sudah mengeras. Evakuasi yang dilakukan menggunakan alat seadanya bersama jajaran kepolisian dari Polsek Sikur. (yon)

Realisasi RTG 100 Persen Capai 10.300 Unit

Mata Air Ambung

Selong (Suara NTB) Polemik antara warga yang mengklaim sebagai pemilik mata air Ambung Desa Rempung Kecamatan Pringgasela dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbuntut panjang. Selain menyampaian pengaduan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemilik lahan lokasi mata air itu juga sudah bersiap akan menjualnya ke investor. Sampai saat ini, mata air tersebut masih ditutup oleh Asmadi selaku pemilik lahan..

Dikonfirmasi Minggu (3/11), Asmadi mengatakan, sumber mata air Ambung tidak ia buka selama belum ada pembayaran sesuai dengan perjanjian kesepakatan dengan Pemda Lotim.

Termasuk dituntutnya adalah ganti rugi pemakaian pemanfaatan sumber mata air yang sudah dipakai selama 26 tahun. “Pembayaran lahan seluas 20 are sesuai dengan isi kontrak itu sudah ditandatangani oleh Direktur PDAM Lotim,” kata Asmadi.

Warga Kampung Baru Desa Masbagik Selatan mengatakan sudah ada juga perjanjian damai dan perjanjian kontrak dengan Pemda Lombok Timur sejak tanggal 17 Januari 2019 hingga 13 Februari 2019. Akan tetapi, hingga hari ini Pemda belum melakukan pembayaran terhadapnya.

Beberapa waktu lalu Asmadi mengaku sudah bertemu langsung dengan bupati dan jajarannya di lokasi mata air. Mengutip pernyataan Bupati, kata Asmadi orang nomor satu di Lotim tersebut telah menyetujui dan menyarankan untuk dilakukan pembayaran dan tidak ada lagi perkara di pengadilan manapun karena sudah ada perjanjian damai. Bahkan katanya, Bupati sudah perintahkan untuk segera melakukan pembayaran.

Sementara itu, menurut keterangan yang diterima Asmadi di kantor BPKP Provinsi NTB yang didatanginya (29/10) lalu, selama tidak melanggar prosedur dan adanya perjanjian damai oleh kedua belah pihak maka tidak pernah ada larangan pembayaran dari BPKP. “Tidak ada larangan dari BPKP untuk membayar,” tuturnya. Kata Asmadi, apa yang sudah disampaikan plt Direktur PDAM Lotim, H. Mustaan tidaklah benar.

H.Mustaan saat dikonfirmasi menyatakan terkait tentang masalah mata Air Ambung yang dimiliki oleh Asmadi, bahwa Pemda telah menang dua kali pada tingkat pengadilan bahkan pernah mengajak Asmadi berdamai tapi ditolak oleh Asmadi. (rus)

korban bersama 3 orang rekannya melakukan survei untuk pelaksanaan jurit malam dengan menyusuri aliran sungai sekitar pukul 15:30 wita.

Saat tengah dalam perjalanan, air cukup besar datang dari arah belakang korban dan membuat lima orang mahasiswa pada saat itu terpisah.

Korban, Widia Lasmita yang saat itu terjebak dalam bebatuan meminta tolong kepada teman-temannya. Kemudian saat hendak dibantu oleh korban, Reza Andika Firdaus, yang bersangkutan langsung terseret arus sungai hingga dua kilometer dari lokasi kejadian dan ditemukan dalam kondisi

meninggal. Begitupun yang dialami Widia Lasmita.

“Jarak ditemukan antara korban laki-laki dan perempuan satu kilometer. Kalau dari lokasi kejadian, berjarak satu kilometer untuk perempuan dan dua kilometer untuk korban laki-laki,” ujar Kepala Dusun, Erat Tanggek Mayung, Khaerudin, ditemui Suara NTB di lokasi ditemukannya korban.

Dituturkannya, kejadian terseretnya dua orang mahasiswa itu terjadi sekitar pukul 15: 30 wita, Sabtu (2/11) akhir pekan lalu. Akan tetapi informasi tersebut didapatkan saat hendak pergi berjamaah salat Magrib ke masjid dan langsung mengajak masyarakat sekitar untuk dilakukan pencarian menggunakan alat penerang seadanya. Saat itu, masyarakat dibagi menjadi beberapa tim untuk mempercepat proses pencarian. Alhasil, kelompok yang dipimpinnya berhasil menemukan, Reza Andika Firdaus tersangkut di bebatuan besar dan

Tanjung (Suara NTB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar pendidikan politik bagi para kader dan simpatisan, Sabtu (2/ 11). Agenda yang digelar di kediaman Ketua DPC PKB KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., itu diikuti 100-an orang dari pengurus, badan otonom, ranting, hingga relawan. Hadir pula, para anggota-anggota Fraksi DPRD KLU, antara lain, Ada Malik, SIP,. Putrawadi, serta Hj. Galuh Nurdiyah S.Pd. Dalam penyampaiannya, Ketua DPC PKB KLU, H. Djohan Sjamsu, menegaskan niatnya untuk maju pada Pilkada 2020 dari PKB. Dengan kepemilikan 3 kursi di DPRD, ia meyakinkan para kader dan simpatisan bahwa koalisi dengan partai lain tetap dilakukan untuk memenuhi kuota syarat dukungan parpol sebanyak 6 kursi.

“Saya maju pada Pilkada 2020 untuk mengembalikan Marwah berdirinya Lombok Utara, yaitu membangun dan mensejahterakan masyarakat secara adil,” kata Djohan.

Di hadapan kadernya, Djohan menepis tudingan “usia tua” sebagai alibi sebagian oknum membandingkan dirinya dengan figur lain. Sebaliknya, yang mendorong dirinya untuk maju adalah besarnya antusiasme dan kepercayaan masyarakat yang merindukan kebersamaan pembangunan di masanya.

Ia mengenang, 21 Juli 2008 silam, saat diketoknya persetujuan Pemekaran Lombok Utara oleh DPR RI, sedikitnya 400 orang tokoh KLU saat itu, bahumembahu menyuarakan lahirnya Lombok Utara. Ia berharap, mereka yang ikut ber-

jasa dalam proses pemekaran itu dilibatkan dalam setia proses. Masyarakat tidak dikotakkotak oleh hegemoni kepentingan segelintir orang di Lombok Utara. “Saya ingin kembali membangun dengan semangat kebersamaan, bukan dengan dendam,” imbuhnya.

Sementara itu, relawan H. Djohan Sjamsu, Marianto, yang didapat sebagai pembicara mengakui momen kepemimpinan bupati pertama Lombok Utara, masih dikenang dan diinginkan oleh masyarakat banyak. “Saya ingat saat itu, saya menggelar aksi menuntut diaspalnya gang dusun Karang Nangka. Hebatnya Pak Djohan saat itu, beliau merespon.

Tidak lama setelah itu, datang pengaspalan. Hanya Dusun Karang Nangka yang pernah punya aspal, di tempat lain tidak ada,” cetus Marianto.

Marianto ikut menepis adanya anggapan usia sebagai faktor terpilihnya seorang pemimpin. Baginya, usia muda dan usia tua, tidak menjamin bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Menurut Marianto, pemimpin daerah tidak hanya menyuguhkan kebijakan, melainkan juga kebijaksanaan dan ketegasan.

Sementara itu, Sekretaris DPC PKB KLU Ada Malik, SIP., menutup acara tersebut dengan mengajak seluruh elemen kader dan simpatisan dengan tekad memenangkan Djohan Sjamsu pada Pilkada mendatang. Ia meyakini, besarnya antusiasme masyarakat membuktikan bahwa banyak warga yang menginginkan kembalinya marwah Lombok Utara yang dibangun dengan semangat kebersamaan “Mempolong Merenten”. (ari/*)

Tanjung (Suara NTB) Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dibangun dari dana Siap Pakai (DSP) BNPB terus berproses. Hingga 31 Oktober 2019, tercatat sebanyak 10.300 unit rumah rusak berat yang sudah rampung 100 persen.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Muhadi, SH., kepada wartawan Jumat (1/11) mengatakan, proses pembangunan RTG menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, pengawasan pembangunannya oleh fasilitator harus tetap dilakukan, mengingat proses pembangunannya mendekati musim hujan.

“Total rumah rusak berat yang sedang berproses sebanyak 23.880, sedangkan yang sudah terbangun 100 persen dan sudah bisa dihuni jumlahnya 10.300 unit,” ujar Muhadi.

Ia merinci, dari rumah katagori RB yang berproses sejumlah 23.880 unit tersebut, tersebar di Kecamatan Bayan sebanyak 3.903 unit, Kecamatan

Kayangan 4.911 unit, Kecamatan Gangga 6.033 unit, Kecamatan Tanjung 6.330 unit, dan Kecamatan Pemenang 3.703 unit.

Sementara dari SK 1-25, Muhadi menyebut jumlah total rumah yang masuk SK sebanyak 67.338 unit. Rinciannya, rumah RB sebanyak 50.295 unit, katagori RS 6.229 unit dan katagori RR 10.814 unit.

Dari SK 1-25 tersebut, BPBD sudah meng-SK-kan Pokmas sebanyak 2.880 Pokmas RB setara jumlah anggota 35.136, 9 Pokmas RS dengan anggota 101 orang dan SK Pokmas RR 18 dengan anggota 288 orang.

“Kami sedang upayakan tambahan anggaran untuk warga yang belum dapat, nilainya sekitar Rp906 miliar,” imbuhnya.

Di samping itu, BPBD KLU juga sudah memperoleh kepastian dari BNPB terkait warga penerima RTLH yang ditarik rekeningnya sebagai penerima DSP. Menurut Muhadi, Inspektorat Jenderal BNPB sudah memberikan lampu hijau kepa-

da warga penerima RTLH untuk bisa menggunakan kembali uang yang ada di rekeningnya untuk membangun RTG. Warga yang sebelumnya sudah ditarik rekeningnya, akan diberikan kembali oleh BPBD. “Inspektur Utama Inspektorat Jenderal BNPB, Pak Tetty Saragih AK dan rombongan sudah melakukan pemeriksaan data pekan lalu. Akhirnya, Inspektorat BNPB justru memperbolehkan penerima RTLH menggunakan dana DSP itu untuk pembangunan kembali RTG, bukan RTLH,” ungkapnya.

Muhadi menambahkan, lampu hijau dari Inspektorat BPB diberikan setelah Pemda mengklarifikasi sumber anggaran penerima RTLH 2018. Bahwa, kekhawatiran double budgeting tidak ditemukan. “Berdasarkan data kita, penerima RTLH sebanyak 540 penerima.

Mereka sudah masuk di SK 121. Artinya, mereka bisa melanjutkan pembangunan rumahnya,” tandasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 4 November 2019

Halaman 5

Persoalan Aset

Bupati Lobar Sebut Ada Dugaan Permainan Mafia

Waspadai Penyakit Musim Pancaroba HUJAN dengan intensitas cukup tinggi sudah mulai turun mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Perubahan musim terutama dari musim kemarau ke musim penghujan kerap memicu beberapa penyakit.

Untuk itu, masyarakat di daerah ini diimbau agar mewaspadai potensi munculnya penyakit-penyakit pada musim peralihan atau pancaroba seperti sekarang ini.

“Perubahan musim dari musim kemarau ke musim (Suara NTB/dok) penghujan kerap memicu H. Omdah munculnya berbagai jenis penyakit. Sehingga kewaspadaan dini menjadi penting pada musim peralihan seperti sekarang ini,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.KM., kepada Suara NTB, Minggu (3/11).

Dikatakannya, kasus-kasus Deman Berdarah (DB), diare serta Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sering muncul pada musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Karena memang rata-rata, penyakit-penyakit tersebut lebih banyak disebabkan faktor lingkungan. Terutama DB, karena kekurangan sadarnya masyarakat dalam menjaga kebersihan, sehingga memicu kasus DB. “Malaria juga patut diwaspadai. Walaupun Loteng sendiri sudah sejak beberapa tahun yang lalu dinyatakan sudah bebas malaria,” ujarnya mengingatkan.

Selain diharapkan peran serta untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat juga diharapkan dukungan untuk bisa cepat melaporkan ke petugas kesehatan jika menemukan indikasi penyakit tertentu. Supaya petugas kesehatan yang ada bisa segera mengambil tindakan pencegahan, sehingga potensi berkembangnya penyakit tersebut bisa dicegah.

Sebagai langkah antisipasi, Dikes Loteng sudah menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan meminta semua petugas medis memantau perkembangan penyakit di daerah ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) –

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyebut ada dugaan mafia di balik banyaknya kasus aset di Lobar yang digugat masyarakat. Seperti barubaru ini sejumlah lahan aset daerah digugat oleh warga. Bahkan lahan yang digugat ini, tempat dibangunnya proyek puskesmas.

Seperti lahan proyek pembangunan puskesmas di Sesela Kecamatan Gunungsari dan lokasi bangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Remeneng Kecamatan Narmada yang baru beberapa tahun lalu dibangun. Lahan di SPAM IKK Narmada ini masuk sebagai penyertaan modal dari Pemda ke PDAM. “Ya orang gugat kita hadapi nanti di pengadilan. Cuma saya sampaikan ke masyarakat kita janganlah suka mengklaim begitu,” ujarnya akhir pekan kemarin.

Bahkan ia mengingatkan terkait aset ini, ia sudah bersurat ke KPK menyampaikan persoalan gugatan-gugatan masalah aset tersebut. Persoalan ini pun dipantau betul oleh KPK, sehingga kalau ada yang main-main dalam masalah ini harus berhati-hati.

Bahkan tidak saja bersurat ke

KPK, namun ia menemui pimpinan KPK secara langsung menyampaikan persoalan ini. Pihak pemda pun diminta bersurat secara resmi. “Pemda pun sudah bersurat resmi. Makanya hatihati saja, karena ini (masalah gugatan aset) sinyalemen dan indikasinya ada mafia, jadi hatihati,” ujarnya mengingatkan.

Indikasi mafia yang dimaksud bupati, bahwa dalam perkara gugatan aset ada dugaan penyandang dana. Karena itu, ia pun meminta agar semua pihak berhati-hati, termasuk masyarakat. Apalagi, kata dia dalam Agama Islam, ada hadist Rasulullah SAW kalau mengambil tanah sejengkal saja yang bukan haknya, maka itu dunia akhirat akan dipertanggungjawabkan.

“Ahamdulillah, tahun 2018 kita mulai. Kita sertifikatkan 200 persil lebih. Tahun ini kare-

na besar-besar dan rumit, sudah ada lebih 100 persil kita sertifikatkan,” klaimnya, seraya menambahkan, persoalan aset rumit dan jelimet, sehingga butuh waktu untuk penataannya.

Menurutnya, lahan tempat dibangunnya proyek puskesmas yang digugat,sudah tidak ada masalah. Tidak mungkin, kata dia, pemda membangun kalau tidak clear. Hanya saja penggugat ini mencari-cari dan buatbuat sejarah aset itu sebagai bahan untuk menggugat. Seperti kasus SMPN 2 Gunungsari tidak mungkin dibangun pemda tanpa masalah aset ini clear.

Apalagi kata dia, sertifikat tanah ini ada di pemda dan ada surat pinjaman dari pemilik lama.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar Mahyudin mengaku telah mendapatkan informasi ter-

kepemilikan yang kami miliki sah secara undang-undang berupa sertifikat, dan sertifikat itu atas nama pemda,” jelas dia.

Terkait persoalan adanya dugaan mafia pada masaah aset ini, menurut dia apa yang dilakukan berupa penataan memperbaiki administrasi, pencatatan aset sampai dengan legal formal.

“Toh ternyata sampai di situ bisa kami capai masih juga ada orang mengaku-mengaku, kita akan ikuti proses itu (gugatan),” tegas dia. (her)

Oknum Kades di Loteng Dibui

Wabup Minta Kepala OPD Mundur

(Suara NTB/ist)

KOSTUM - Peserta TFC dengan desain-desain kostum yang menarik dan merupakan hasil karya desainer-desainer terbaik di Pulau Lombok, Minggu (3/11).

(Suara NTB/her)

TFC Tutup Rangkaian Perayaan HUT Loteng Praya (Suara NTB) Rangkaian perayaan HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2019, resmi berakhir. Penutupan ini ditandai dengan gelaran Tastura Fashion Carnival (TFC) sebagai event penutup, di Bencingah Adiguna Praya, Minggu (3/11).

Event TFC digelar sejak Sabtu (2/11). Event ini menampilkan parade budaya serta pakaian berbagai kreasi. Event yang baru digelar dalam dua tahun terakhir ini mampu mengundang perhatian masyarakat luas di daerah ini. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menyaksikan event yang dirancang bakal menjadi event tahunan Pemkab Loteng tersebut.

“Untuk hari pertama, TFC

diikuti peserta anak-anak dan remaja. Sementara hari kedua pesertanya merupakan dari kalangan umum. Sekaligus menjadi event penutup dari rangkaian kegiatan perayaan HUT Loteng tahun ini,” sebut Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si. Dikatakannya, TFC 2019 hari pertama diikuti oleh 12 kontingen dari semua kecamatan di Loteng. Masing-masing kontingen beranggotakan antara 80 sampai 100 peserta. Dengan beberapa personil mengenakan kostum unik sebagai ikon kontingen. “Untuk baju ikon sendiri merupakan hasil karya dari masing-masing kontingen yang didesain dengan menggabung-

Festival SSJ Dongkrak Kunjungan Wisatawan Giri Menang (Suara NTB) – Gelaran Senggigi Sunset Jazz (SSJ) ke tiga kalinya berlangsung di Pantai Kerandangan, Minggu (3/11) sore hari.

Berbeda dengan sebelumnya, SSJ kali ini menghadirkan banyak kejutan bagi penonton yang hadir. Selain dihadiri sejumlah artis ternama, yakni Tompi, Ruth Sahanaya, Raisa dan Tami Aulia. Gelaran SSJ kali ini menampilkan kolaborasi antara pemain seksopon ternama dengan sejumlah penyanyi yang mampu menghipnotis penonton yang hadir.

Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi, mengatakan event yang kali ketiga didakan pemda ini memiliki efek yang luar biasa terhadap image promotion. Sebab tugas pemda, ujarnya, dalam hal image promotion adalah tugas Pemda. Jika berbicara jazz kesannya sangat elitis. Karena khususnya di Lombok ini branding-nya kecimol. ‘’Tidak kebayang setelah empat periode yang dibicarakan oleh entertainment tentang Lombok lagi-lagi tidak ada, kecuali kecimol,’’ ujarnya saat memberikan keterangan bersama Bupati Lobar, Sabtu (2/11).

Berbicara soal jazz, ujarnya, adalah jawaban dari motivasi bupati untuk mencari event yang indah dengan modal nekat harus menyelenggarakan festival jazz dengan berkolaborasi dengan orang lokal maupun artis ibu kota.

kait lahan SPAM IKK Narmada digugat. Menurut dia, lahan ini milik pemda yang sudah bersertifikat. Setelah itu diserahkan ke PDAM dalam bentuk penyertaan modal.

Ketika ada orang yang menggugat semua aset yang ada kata dia, pihaknya tidak bisa melarang orang untuk menggugat. Namun yang jelas pihaknya akan mempersiapkan diri menghadapi gugatan itu dengan menyiapkan apa-apa yang dimiliki. “Dasar dan bukti

Diduga Terlibat Pemalsuan Dokumen

Tak Mampu Berinovasi

Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun memberikan peringatan keras kepada jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) yang tak becus bekerja dan berinovasi baik dalam mencapai target kinerja dan koordinasi dengan jajaran di internalnya. Wabup meminta agar para pejabat yang diberikan kepercayaan menjabat kepala OPD bisa bekerja dan berinovasi serta menjaga kekompakan di internal OPD masing-masing.

“Kepala OPD harus bisa bekerja, bekerja, bekerja dan berinovasi. Kalau ndak bisa silakan mundur dengan gentle.

Kalau sungkan menghadap ke saya, nanti saya sampaikan ke Pak Bupati dan sekda,” tegas dia akhir pekan kemarin.

Ia mengaku OPD ini tidak paham bagaimana mencapai target dalam kinerjanya. Ia mencontohkan, ketika diberikan dana Rp 15 juta seharusnya dana yang diberikan untuk belanja ini bisa bertambah hasilnya menjadi Rp 25 juta atau lebih. Hal ini kata dia harus dipahami OPD. Bahkan kata dia, melihat serapan anggaran ada beberapa OPD yang belum maksimal. Seperti Dinas Pertanian misalnya, informasinya serapan anggarannya baru 50 persen dari belanjanya. Ia pun akan memanggil semua OPD terkait untuk meminta klarifikasi. “Ini kan artinya dia tidak bisa pakai anggaran,apalagi mau menambah dari dana yang sudah diberikan untuk belanja,” tegas dia.

Di sinilah, kata dia, perlunya koordinasi dan komunikasi serta kekompakan jajaran OPD. Ketua DPD Golkar Lobar ini juga menyoroti adanya belanja DAK yang tak bisa dieksekusi oleh OPD. Menurut dia, DAK ini memang terkadang terlambat, sehingga eksekusi pun mepet. “Tapi di sini tergantung kecerdasan dan kecerdikan kepala OPD itu, harus cerdik. Mudahan-mudahan ke depan bisa lebih baik,” tegas dia.

Sumiatun menegaskan OPD bukannya lelet namun persoalan yang terjadi kurang komunikasi antar dan internal OPD masingmasing. Misalnya dalam raihan PAD juga menjadi bahan evaluasinya. Solusi soal peningkatan PAD ini kembali kepada OPD masing-masing, seperti apa inovasi dalam mencapainya. (her) Hj. Sumiatun

(Suara NTB/her)

DIGUGAT - Lahan SPAM IKK Remeneng Kecamatan Narmada yang digugat warga.

“Saya masih ingat, bupati pernah meminta untuk dibuatkan event yang nendang dan indah lantaran tidak setuju promosi pariwisata ini dengan arak-arakan dan endingnya festival ini banyak menghadirkan kesan menarik bagi tamu wisata di Senggigi ini,” kesannya.

Tugas pariwisata, jelas dia adalah membuat branding dan image dan efeknya ternyata yang sharing promotion adalah industri. Para pelaku industri dan para pelaku bisnis hotel-hotel dengan menjual jazz on the great. “Mereka pun mau jual lagi. Seperti Hotel Jayakarta kabarnya menjual Senggigi Sunset Jazz. Dipastikan tamu-tamunya dari Jakarta ke Senggigi,” ujarnya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, promosi pariwisata menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan upaya meningkatkan angka kunjungan turis di suatu objek wisata. Melalui promosi maka wisatawan akan mengetahui bahwa ada lokasi yang menarik untuk dikunjungi.

“Dengan promosi wisata seperti saat ini sudah barang tentu akan memberikan informasi kepada publik bahwa ada pemandangan alam yang indah, ada budaya lokal yang memiliki keunikan, dan ada kuliner-kuliner lezat yang siap memanjakan lidah yang ditawarkan di Lombok ini,” jelasnya Efek promosi dari pada festi-

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid (tengah) didampingi Kepala Dispar Ispan Junaidi dan EO Festival SSJ memberikan keterangan terkait pelaksanaan SSJ. val ini memiliki nilai yang sangat berlipat di mata publik secara meluas. Secara matematis misalnya, ketika menghadirkan artis ibu kota seperti Raisa, Tompi dan Ruth Sahanaya sangat berpengaruh pada nilai promosi terhadap destinasi Senggigi ini. Sebab dari followers-nya mencapai jutaan belum artis lainnya yang ikut hadir saat ini.

“Efeknya sangat berlipat kali banyak dari Festival Sunset Jazz ini dan akan berpengaruh terhadap promosi destinasi kita saat ini,” tuturnya.

Project Director SSJ 2019, Netty Rustiningsih menyampaikan festival SSJ ini untuk tahun ketiga kembali diselenggarakan berdampak terdapat pariwisata Lobar

khususnya Senggigi. Contoh kecil, kata dia pengakuan para pedagang yang menerima efek dari kunjungan tersebut.

Selain itu, ujarnya, event ini memberikan image positif bagi kawasan tersebut dari dunia luar. Pada event kali ini, pihaknya menghadirkan empat artis ibu kota salah satunya yang sudah menembus papan internasional, seperti Tami Aulia yang merupakan artis dari kelahiran Lombok. Ia mengaku sangat senang sekali bisa tampil di sini. Temen temen artis yang lain juga ikut hadir seperti Raisa kemudian ada Tompi dan Pipit. “Kami seperti biasa mencoba mengkombinasikan semua segmen audiensi karena jazz ini,” ucapnya. (her)

kan kesenian dan budaya Lombok,” terangnya.

Adapun untuk hari kedua yang merupakan event puncaknya, menampilkan berbagai kostum terbaik hasil dari desainer-desainer terbaik yang ada di pulau Lombok. Karena salah satu tujuan digelarnya TFC bisa menjadi wahana bagi para desainer dan pelaku seni di daerah ini untuk bisa menampilkan karya-karya terbaiknya.

Menyinggung pelaksanaan peringatan HUT Loteng, Herdan mengatakan secara umum bisa berjalan dengan lancar. Di mana, sekitar 30 kegiatan seluruhnya bisa dilaksanakan dan, itu semua berkat dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) menahan Mi, oknum salah satu kepala desa (kades) di Loteng. Mi ditahan atas dugaan keterlibatan pemalsuan dokumen tanah berupa sporadik. Tersangka ditahan sejak Jumat (1/11), setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Loteng.

Bersama Mi, polisi juga turut menahan salah seorang warga, Su atas dugaan keterlibatan dalam kasus yang sama. “Ya, sudah ada yang ditahan dua orang,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., via pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (2/11).

Kedua tersangka ditahan dengan peran yang berbeda.

Tetapi dalam kasus yang sama. Tersangka Mi, diduga melanggar hukum terkait kewenangan selaku kepala desa. Di mana Mi menandatangani dokumen tanah berupa sporadik di atas lahan yang sudah memiliki sertifikat hak milik. Sementara tersangka Su, yang menggunakan dokumen tersebut.

Sebelumnya, tersangka dilaporkan oleh L. Puji atas dugaan pemalsuan dokumen tanah. Di mana tersangka Mi, menandatangi sporadik tanah seluas 4,4 hektar di wilayah Serenting Dusun Ebunut Desa Kuta. Padahal tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama orang lain.

Polisi sudah menetapkan status tersangka terhadap Mi dan Su sejak awal pekan ke-

marin. Dan, pada Jumat pagi dilakukan pemanggilan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap oleh penyidik.

Keduanya dijerat pasal 263 atau pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana minimal 6 tahun penjara. ”Tersangka kita tahan untuk mempermudah proses penyidikan,” tegasnya.

Sementara itu, pasca penahanan keluarga tersangka bersama anggota BPD Desa Kuta sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka Mi kepada Polres Loteng. Dengan pertimbangan kondusivitas jalannya pemerintahan didesa serta dimasyarakat. “Surat permohonan penanggulan penahanan sudah kita sampaikan ke pihak kepolisian,” aku anggota BPD Kuta, Alus Darmian.

Pihaknya pun berharap permohonan tersebut bisa dikabulkan oleh pihak kepolisian.

Mengingat, pentinganya keberadaan kades di tengah masyarakat. Khususnya dalam memberi jaminan pelayanan kepada masyarakat di desa.

Karena kalau tetap ditahan, khawatirnya pelayanan di desa tidak akan bisa maksimal.

Pasca penahanan tersangka Mi, untuk kondisi desa masih aman dan bisa terkendali. Namun pihaknya tidak bisa menjamin tidak akan muncul gejolak jika sampai hari Senin besok (hari ini,red) Mi, masih ditahan pihak kepolisian. (kir)

SUARA NTB Senin, 4 November 2019

Festival Moyo akan Dikemas Berbeda Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski dicoret dari 100 Calendar of Event (COE) Wonderfull Indonesia Tahun 2020, oleh Kementerian Pariwisata, namun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa tetap akan menggelar Festival Moyo. Tentu dengan pembenahan dan kemasan acara yang lebih menarik.

“Tentu ini menjadi cambuk bagi kita (terkaitnya dicoretnya Festival Moyo sebagai event nasional).

Makanya kita akan berbenah dari awal. Kita akan coba tetap melaksanakan (Suara NTB/ist) Festival Moyo ini. Dengan Sofyan Yahya Putra kita menyiapkan event yang lebih baik, terutama kaitannya dengan wisata bahari sebagai kekuatan Sumbawa,” tukas Sekretaris Dispopar Sumbawa, M. Sofyan Yahya Putra S.Pt, M.Ec.Dev. Artinya, lanjut Yahya, kegiatan Festival Moyo akan diformulasikan kembali. Membuat konten yang lebih menarik terutama dalam menambah minat wisatawan ke Sumbawa. “Kita mesti kerja keras lagi. Tanpa pusat, kita masih mampu melaksanakan festival ini. Kita akan ajak bicara semua elemen yang terkait kegiatan ini nantinya, agar lebih maksimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq juga meminta dinas terkait untuk lebih inovatif dalam menggelar event festival moyo. Dengan lebih menangkap, mengekspose dan “menjual” potensi lokal. Artinya, formula event ini mesti diubah dan dikemas ulang secara lebih baik. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA Kasus Kredit Fiktif BPR

Berkas Empat Tersangka Terus Didalami

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mendalami keterangan empat tersangka kasus dugaan kredit fiktif BPR. Hal itu dilakukan untuk memastikan berkas tersebut lengkap pada saat diajukan ke Kejaksaan. Termasuk kemungkinan adanya tambahan tersangka.

Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,S.IK kepada Suara NTB, baru-baru ini mengatakan, memang untuk saat ini pihaknya masih fokus mendalami berkas keempat tersangka yang sudah lebih dulu tetapkan untuk pengembangan ke tersangka yang lain.

Pendalaman ini juga dilakukan supaya pada saat berkas diajukan ke Kejaksaan bisa langsung tuntas tanpa ada perbaikan yang berarti.

Kalaupun nanti Kejaksaan

meminta supaya ada tambahan tersangka, pihaknya mengaku sudah siap.

Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka itu, mereka menyebut ada dua orang lagi yang terlibat dan saat ini masih terus didalami. Hanya saja dirinya belum memberikan informasi lebih lanjut terkait keempat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, maupun dua calon lainnya. Baik itu nama para pelaku dan juga jabatan yang mereka emban se-

lama bertugas di BPR. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya para tersangka tidak kabur karena empat orang yang sudah ditetapkan tersangka belum juga ditahan lantaran menunggu petunjuk Kejaksaan. “Kalau SPPD sudah kita kirimkan ke Kejaksaan sebelumnya sementara untuk pengajuan berkasnya masih kita dalami terlebih dahulu agar tidak terkendala di Kejaksaan,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk penanganan kasus ini sudah ber-

Ikon Wisata Lakey Lapuk Dimakan Usia Dompu (Suara NTB) – Setelah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) NTB, pembangunan berbagai fasilitas penunjang di Lakey terus dilakukan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah membuatnya tak bisa tersentuh maksimal. Untuk tahun 2019 ini, hanya mampu dibangun satu fasilitas umum berupa MCK dan perbaikan sarana Tourist Information Center atau TIC. Sedangkan sarana prasana penunjang lain yang kondisinya cukup memprihatinkan belum bisa tersentuh perbaikan. Salah satunya ikon utama Lakey berupa panggung tinggi para juri selancar yang telah lapuk termakan usia. Ikon tersebut jadi ciri khas Lakey yang selama ini dikenal dunia selain gulungan ombaknya yang cantik.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, H. Khairul Insan menyampaikan, ikon Lakey yang terbuat dari kayu itu sudah sangat tidak layak untuk dimanfaatkan akibat kondisi bahan bangunan yang lapuk. “Ikon Lakey sebagai tempat para juri itu sudah sangat tidak layak. Itu memang harus segera, bukan lagi direhab tapi dibangunkan yang baru,” ungkapnya.

Pembangunan sarana ini, lanjut dia, memang menjadi tanggung jawab Disbudpar. Namun, pihaknya dihadapkan keterbatasan anggaran serta banyaknya fasilitas penunjang yang perlu dibangun di sejumlah destinasi wisata lain pada 2020.

Ia mengharapkan adanya dukungan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov). Apalagi dengan status Lakey sebagai KSP Provinsi bersama Geopark Nasional Gunung Tambora.

“Mudah-mudahan provinsi dapat melihat disitu, apalagi dengan keterbatasan anggaran kami ini,” ujarnya.

Selain ikon Lakey yang lapuk termakan usia, fasilitas umum lain seperti halnya berugak peristirahatan pengunjung pun tak kalah memprihatinkan. Kerusakan terlihat mulai dari lantai sampai atap bangunan, termasuk jalan setapak menuju pesisir pantai.

Kondisi ini, menurut Khairul Insan, jadi salah penyebab menurunnya angka kunjungan wisatawan ke destinasi wisata unggulan tersebut. Untuk itu, perlu ada sinergi yang kuat semua pihak dalam membangun dan pengelolaan potensi ini.

“Harus ada kepedulian kita semua, baik desa, pemerintah daerah, provinsi dan masyarakat untuk sama-sama membangun serta menjaga destinasi ini. Minimal kita bisa membuat wisatawan lokal mau berkunjung ke destinasi wisatanya sendiri,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/dok)

LAPUK – Ikon utama wisata Pantai Lakey di Kecamatan Huu yang sudah lapuk termakan usia, Minggu (3/11).

langsung sejak lama sehingga masalah ini harus tuntas tahun 2020. Bahkan para tersangka juga kemungkinan besar akan bertambah dari empat orang menjadi enam orang. Tentu untuk di tersangka tambahan pihaknya menunggu petunjuk lanjutan dari Kejaksaan.

Jika Kejaksaan meminta supaya tersangkanya ditambah, maka pihaknya akan langsung melakukan pengembangan terkait kasus tersebut.

Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya menunggu adanya informasi terbaru dari Kejaksaan. Jika hasil penelitian berkas SPDP tuntas dalam minggu ini, maka pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka.

Dalam waktu dekat ini, pi-

haknya segera berkoordinasi dengan Kejaksaan supaya SPDP yang sebelumnya dikirim bisa diberikan jawaban. Jika hasil penelitian tim Kejaksaan tidak ada masalah lagi, maka para tersangka akan langsung dilakukan penahanan sekaligus melengkapi dokumen lainnya agar kasus ini bisa segera tuntas. Karena pada hakikatnya kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak lama harus segera dituntaskan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Kami berharap dalam waktu dekat proses pendalaman kasus ini bisa segera tuntas agar segera kita ajukan ke Kejaksaan. Sehingga kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak tahun 2013 lalu bisa tuntas,” pungkasnya. (ils)

Rumah Tahfiz, Terobosan Bersama Desa di Lunyuk

Penambangan Pasir Liar di Doroncanga Makin Marak Dompu (Suara NTB) – Penambangan liar material pasir di wilayah Doroncanga makin marak terjadi. Bahkan, tak sedikit ditemukan titiknya berdekatan langsung dengan infrastruktur jalan raya dan jembatan. Kurangnya pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB jadi salah satu pemicu bebasnya kekayaan alam wilayah ini dipasok keluar daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, H. Albuhairum, M. Si., kepada Suara NTB menjelaskan, wewenangnya dalam menyikapi aktifitas penambangan material pasir secara liar ini hanya sebatas mengingatkan. Itupun bagi mereka yang melakukan penggalian di dekat fasilitas umum, atau menggali di luar wilayah koordinat untuk pemegang izin. Sementara tanggung jawab penuh menindak dan mengawasinya di lapangan ada pada Dinas Pertambangan Provinsi dan APH. “Sebenarnya tugas kita di kabupaten ini sebatas membina mereka yang punya izin saja, tapi tidak bisa kita menutup mata juga untuk penambangan liar terutama yang berdekatan dengan fasilitas umum,” ungkapnya. Di wilayah Doroncanga, sebut dia, hanya ada dua perusahaan yang mengantongi izin penambangan material pasir. Yakni CV. Riski Samada dan atas nama perseorangan yaitu Jumaun. Sementara tiga lainnya belum bisa beroperasi karena masih dalam proses pengurusan izin di provinsi.

Beberapa perusahaan itulah yang kini intens diawasi DLHK terkait dengan haknya menambang sesuai batas koordinat serta kewajiban mereklamasi dan sebagainya. “Jadi truk-truk itu mestinya ngambil pasir disana, tidak boleh di luar wilayah izin.

Tapi kan sekarang mereka cari gampang di mana ada pasir, tidak peduli itu dekat jembatan atau jalan raya,” jelasnya.

Sejauh ini sudah banyak oknum penambang material pasir liar yang diingatkan. Namun, karena tak adanya kewenangan menindak membuatnya cukup kesulitan menekan. Makin parah kondisinya, tegas Albuhairum, yakni akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemprov NTB selaku pengelola pertambangan.

Upaya tegas terhadap para penambang diketahuinya sudah beberapa kali dilakukan APH. Akan tetapi sejauhmana proses hukumnya tak diketahui pasti. Yang jelas aktivitas merusak lingkungan tersebut sampai saat ini masih marak terjadi untuk pemenuhan kebutuhan material daerah lain, seperti misalnya Kabupaten Bima dan Sumbawa. “Ada yang sudah ditindak seperti misalnya kemarin di Pekat, cuma kita tidak tahu seperti apa kelanjutan prosesnya,” pungkas dia. (jun)

Halaman 6

(Suara NTB/ist)

RUMAH DUKA - Jasad Mita terbaring di rumah duka menunggu waktu disalati untuk terakhir kali, Minggu (3/11).

Mahasiswi Korban Air Bah di Lotim Mantan Ketua Forum Anak Dompu (Suara NTB) Widya Lasmita (23) mahasiswi Universitas Mataram (Unram) yang dibawa arus banjir saat melaksanakan kegiatan pendidikan dasar organisasi Kelompok Pemerhati Sosial (KPS) Fakultas Hukum Unram di Jeruk Manis Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan Ketua Forum Anak NTB tahun 2016. Putri asal Desa Kempo Kecamatan Kempo ini juga sempat menjadi Ketua Forum Anak Kabupaten Dompu tahun 2014.

Widya Lasmita merupakan putri pertama dari pasangan Hariyawansyah – Hatijah dari tiga bersaudara. Ia lahir pada 27 Juni 1997 dan meninggal-

kan seorang adik perempuan dan seorang adik laki - laki. Ia akrab disapa Mita dan sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan bersahaja serta suka berorganisasi.

Hidup dari keluarga yang sederhana, Mita dikenal dikenal sebagai anak yang tidak suka melihat penyimpangan dan ketidakadilan. Sehingga saat di SMAN 1 Kempo, ia aktif berorganisasi di forum anak Kabupaten Dompu yang memperjuangkan hak – hak anak dan terpilih menjadi ketua Forum Anak Kabupaten Dompu tahun 2013. Pada 2014 – 2015, Mita terpilih menjadi ketua Forum Anak NTB. Musibah kecelakaan saat Mita bersama yuniornya di or-

ganisasi Kelompok Pemerhati Sosial (KPS) Fakultas Hukum Unram melaksanakan kegiatan pendidikan dasar organisasi membuat keluarga cukup terpukul. Apalagi sebelum kecelakaan itu, Mita sempat berkomunikasi dengan keluarganya dan menyampaikan akan pulang ke Kempo selamanya, Minggu (3/ 11/2019) karena sudah menyelesaikan semua study di FH Unram sambil menunggu jadwal wisuda tahun 2019 ini. Ternyata, itu menjadi isyarat bagi kedua orang tuanya bahwa Mita akan meninggal dunia. Mita meninggal bersama seniornya Reza Andika Firdaus (29) asal Sumbawa yang hendak menolongnya dari arus banjir. (ula)

Hari Ini, Pimpinan DPRD Dompu Dilantik Dompu (Suara NTB) Surat keputusan (SK) Gubernur NTB yang menetapkan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Dompu diterima langsung Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par di Mataram, Jumat (1/11) sore. Pasca diterimanya SK definitif, Dewan langsung mengagendakan pelantikan Senin (4/11) ini.

Hal itu disampaikan Sekwan DPRD Dompu, Agus Salim, S.Sos kepada Suara NTB, Sabtu (2/11) kemarin. “SK diterima langsung Ketua di Mataram, Jumat (1/11) sore. Kita langsung agendakan pelantikannya Senin (4/11) besok,” kata Agus Salim.

Begitu SK pimpinan definitif diterima, pimpinan Dewan langsung agendakan pelantikan dan berkoordinasi Ketua PN Dompu

yang akan membimbing pengambilan sumpah jabatan. Tapi pada hari pelantikan, Ketua PN kemungkinan tidak ada di Dompu. “Kita sudah koordinasikan dengan Ketua PN, katanya akan diwakili oleh hakim senior. Jadi tetap bisa dilaksanakan pelantikannya,” ungkap Agus.

Undangan pelantikan pimpinan dewan, kata Agus Salim didistribusikan Minggu (3/11) ini. Agenda pelantikan dilaksanakan dalam agenda paripurna Dewan yang dilangsungkan di ruang sidang utama DPRD Dompu, Senin (4/11) pagi. “Undangan beredar hari ini (Minggu 3 November 2019),” katanya.

Ketua sementara DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par menambahkan, pelantikan pimpinan definitif ini

sudah diagendakan sebelumnya setelah SK pimpinan definitif diperoleh dari Provinsi. Pihaknya mensegerakan pelantikan karena banyak agenda tertunda akibat belum adanya pimpinan definitif. “Banyak agenda tersandera karena belum deifinitif pimpinan termasuk AKD yang akan kita genjot supaya bisa selesai dalam sepekan ini,” katanya.

Pimpinan DPRD Dompu ini sesuai usulan DPRD Dompu berdasarkan surat pimpinan partai yaitu Andi Bachtiar, A.Md.Par dari Partai Nasdem selaku Ketua, Jamaluddin, S.Sos dari Partai Gerindra dan H M Amin, S.Pd dari PKB. Ketiganya ditunjuk masing – masing partai sebagai pemenang pemilu. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Camat Lunyuk Drs. Iwan Sofian, menyampaikan telah lahir program Rumah Tahfiz AlQuran Lunyuk. Sebagai bentuk komitmen bersama, Kepala Desa dan BPD serta Pembina TPQ di Kecamatan Lunyuk.

“Dalam Kegiatan TPQ tidak saja diajarkan Metode Iqra sebagai dasar pengenalan baca AlQuran, Tartil dan Tilawah tetapi juga perlu diajarkan hafalanhafalan, sehingga inilah yang melatarbelakangi lahirnya Rumah Tahfiz Al-Quran Lunyuk ini,” kata Camat, kepada Suara NTB, Sabtu (2/11).

Menurut Camat, Pemerintah Kecamatan memfasilitasi pembentukan rumah Tahfiz ini dengan melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Pemdes, BPD, Imam Masjid, LPTQ Kecamatan dan LPTQ Desa, pondok pesantren NW Padasuka dan Pondok Tahfiz Jannatul Mukhtarom dan Pondok Tahfiz El-Huffazh Padasuka dan juga KUA Kecamatan Lunyuk untuk mendukung minat dan harapan Kepala Desa.

Setelah Lahirnya komitmen bersama dan tentunya juga ditopang oleh Komitmen Pondokpondok tersebut untuk menyiapkan masing-masing 5 ustaz sehingga total 15 ustaz/guru tahfiz Al-Quran yang akan disebar di 9 masjid desa dan dusun dalam wilayah 6 desa kecuali desa Sukamaju. Dan di desa Sukamaju sendiri memprogramkan kegiatan pasraman (baca tulis sastra Bali).

Kepala Desa dan BPD telah menyepakati dan menandatangani APBDes-Perubahan masing-masing untuk menambah anggaran bagi setiap TPQ untuk kebutuhan Guru Tahfiz ini yang dituangkan dalam masingmasing SK Kepala Desanya.

Dan untuk tahun 2019 diang-

garkan selama 2 bulan (November dan Desember).

“Kemudian selanjutnya akan terus diprogramkan dalam APBDes. Selain bersumber dari APBDes Rumah Tahfiz Al-Quran Lunyuk ini bersumber dari Iuran wajib setiap KK wali Santri Tahfiz setiap Bulannya yang akan digunakan nantinya untuk operasional TPQ kedepan,” jelas Iwan.

Diketahui, Bupati Sumbawa diwakili Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri, MM telah meresmikan Program Rumah Tahfiz Al-Quran dan menetapkan desa Padasuka sebagai Desa Santri Kecamatan Lunyuk, di Lapangan Pondok Pesantren NW Padasuka Jumat lalu. Pemkab mengapresiasi gagasan dan ikhtiar Camat Lunyuk dalam upaya membangun karakter generasi muda Kecamatan Lunyuk melalui Program Rumah Tahfiz Al-Quran ini.

“Program Rumah Tahfiz AlQuran Kecamatan Lunyuk ini merupakan sebuah hasil pemikiran yang progresif dan berkemajuan untuk menjawab berbagai persoalan umat Islam saat ini,” ucapnya.

Kegiatan peluncuran ini juga disemarakkan Tabligh Akbar oleh Tuan Guru dari Pulau Lombok. Di hadapan kurang lebih 800-an peserta Tabligh, Tuan Guru berpesan agar Selalu Taat, Jaga Iman, dan selalu berupaya mendukung setiap upaya membumikan Al-Quran.

Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, juga mengapresiasi Program Rumah Tahfiz Al-Quran Lunyuk sebagai embrio membumikan Al-Quran di Tanah Lunyuk khususnya dan di Sumbawa umumnya. MUI Kabupaten melalui MUI Kecamatan Lunyuk akan mengambil bagian peran sinergisitas. (arn)

(Suara NTB/ist)

RUMAH TAHFIZ - Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri bersama Camat Lunyuk, Ketua MUI dan lainnya di peresmian Rumah Tahfiz, Sabtu (2/11).

Proyek IPAL

Dinas PRKP Sumbawa Ajak Tim Pengadaan Satukan Persepsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Jumat (1/11). Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Sernu ini, diharapkan tim pengadaan dapat menyatukan persepsi terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, tim pengadaan barang dan jasa diberikan pemahaman. Mulai dari etika pengadaan, kewajiban dalam penyusunan dokumen serta ketentuan lainnya. Hal ini guna mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

“Hari ini kami merasa penting dan sangat perlu untuk mengundang tim pengadaan barang dan jasa yang ada di tingkat desa. Kami berkeinginan sekali agar pemahaman mereka terhadap pengadaan barang dan jasa itu harus seragam dan serempak.

(Suara NTB/ist)

ARAHAN - Kadis PRKP, Burhanuddin didampingi Sekretaris Surya Darmasya memberikan arahan pada Rakor pembangunan IPAL, Jumat (1/11).

Jangan ada yang berasumsi lain-lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya kepada wartawan usai kegiatan.

Disebutkannya, sesuai dengan juklak juknis, tim pengada-

an ini dibentuk dalam rangka pengadaan pipa sanitasi dan barang-barang lainnya. Tim ini diangkat oleh ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Di mana tim ini diminta untuk melakukan pengadaan sesuai dengan spesifikasi. Mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun

2018, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus sistem swakelola.

“Dalam rangka pengadaan itu harus betul-betul kita anjurkan untuk sesuai spesifikasi yang ada. Apabila tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen, maka barang ini akan kami tolak.

Jadi barang ini didrop dulu, setelah tim kami memeriksa terkait barang yang ada, sehingga kami kalau misalnya kesimpulannya sudah memenuhi standar dan spesifikasi yang ada, maka barang ini baru kami bayar. Apabila belum, kami akan kembalikan,” terangnya.

Makanya pihaknya mengingatkan tim pengadaan untuk tidak bermain-main dalam pengadaan pipa ini. Karena selama ini banyak sekali gejolak yang terjadi di lapangan. “Kami perbaiki keadaan dan kondisi ini. Dan semua barang yang nanti akan diadakan harus jelas SNI-nya, dukungan pabriknya tentang kesiapannya, purna jualnya dan ga-

ransinya. Jadi semuanya sudah kami paparkan agar satu pemahaman,” jelas Darmasya.

Lebih jauh diterangkan, pengadaan pipa ini untuk proyek IPAL. Dimana proyek IPAL di Sumbawa tahun 2019 ini tersebar di 15 titik di 7 kecamatan. Rinciannya, IPAL komunal 7 unit, IPAL Kombinasi MCK 6 unit, IPAL MCK++ 1 unit dan TPS 3R 1 unit. Adapun pengadaan pipa ini terhadap pencairan tahap kedua sebesar 45 persen. Tahap kedua ini melanjutkan pembangunan fisik dari pengerjaan sebelumnya yang dicairkan 25 persen.

“Ini kelanjutan, kan ini ada pencairan tahap kedua 45 persen. Pencairan 45 persen itu ada dua rekom yang kami keluarkan. Rekom pertama melanjutkan pembangunan fisik yang 25 persen kemarin.

Jadi tuntas semua rekom satu menuntaskan itu. Rekom kedua khusus pipa. Sehingga nanti rekom ketiga tinggal finishing,” tandasnya. (ind/arn*)

SUARA NTB Senin, 4 November 2019

Jakarta, 30/10 (ANTARA) Presiden Joko Widodo mengarahkan pemerintah untuk berfokus kepada penyelesaian pembangunan lima lokasi pariwisata “Bali Baru” pada 2020.

“Kita konsentrasi dulu ke lima lokasi. Infrastrukturnya konsentrasi di situ, ‘calendar of event’nya konsentrasi di situ dan perbaikan produk-produk ekonomi yang berbasis rakyat, pariwisata yang berbasis rakyat tetap berada di lokasi-lokasi yang sering saya sampaikan yaitu di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Manado,” kata Jokowi

Halaman 7

dalam sambutannya saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.

Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yakni akses jalan, bandara, pelabuhan dan produk-produk pariwisata hingga akhir 2020.

Presiden juga memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk melakukan penghijauan di kawasan-kawasan tersebut.

“Visi lingkungannya saya juga sudah perintah ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-

(ANTARA/Bayu Prasetyo)

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (30/10/2019).

Jakarta, 29/10 (ANTARA) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) mencatat bahwa rasio elektrifikasi di wilayah Papua dan Papua Barat memasuki triwulan IV 2019 sudah mencapai 97 persen.

Data yang dihimpun Antara di Jakarta, Selasa, menunjukkan hingga September 2019, PLN UIWP2B telah meningkatkan jumlah pelanggan menjadi 655.215 pelanggan dari 613.626 pelanggan pada tahun lalu. atau meningkat sebesar 6,78 persen dari 2018.

Penambahan jumlah pelanggan tersebut juga berimbas pada meningkatnya penjualan listrik dibanding tahun sebelumnya.

Saat ini PLN UIWP2B mencatatkan penjualan listrik sebesar 1.154.005.072 kWh. Naik dari tahun lalu yakni 1.092.588.445 kWh di bulan yang sama.

“Tahun ini jumlah pelanggan di Papua dan Papua Barat meningkat dari tahun lalu sebesar 6,78 persen. Begitu pula dengan penjualan energi listrik yang meningkat sebesar 5,62 persen apabila kita bandingkan dari tahun lalu. Meskipun ada peningkatan baik dari jumlah pelanggan hingga penjualan, kami tetap fokus kepada melistriki masyarakat di Tanah Papua ini”, ujar General Manager PLN UIWP2B Ari Dartomo.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di kota-kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, PLN UIWP2B juga harus memastikan kesiapannya dalam menyuplai pasokan listrik untuk pelanggan.

Penambahan kapasitas pembangkit serta jaringan dan pemeliharaannya terus dilakukan.

Namun, pemerataan ketersediaan listrik juga menjadi fokus utama PLN UIWP2B. Melalui program Listrik Desa, tahun ini kami telah melistriki 106 desa di Papua dan Papua Barat yang sebelumnya gelap gulita dan 364 desa dalam prosgres. Pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan prioritas Kami dalam memenuhi kebutuhan daya untuk

tanan di situ disiapkan ‘nursery’, persemaian untuk menghijaukan kawasan-kawasan itu lebih baik juga bisa kita selesaikan,” kata Presiden.

Sebelumnya dalam rapat terbatas pada Juli 2019, Presiden memaparkan enam masalah utama di lima lokasi wisata tersebut.

“Pertama masih ada ‘problem’ pengaturan dan pengendalian tata ruang yang masih kita benahi. Terakhir ada masalah di Sulawesi Utara, juga di Labuan Bajo, yang kita harapkan di Toba yang saya lihat juga masih ada,” kata Presiden.

Kedua, masalah yang berkaitan dengan akses konektivitas menuju destinasi wisata sehingga terminal airport, runway yang masih kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dan berkaitan dengan dermaga pelabuhan perlu diperbaiki.

Menurut Presiden, dua daerah yang harus dibenahi secepatnya adalah di Labuan Bajo dan Manado.

Persoalan ketiga adalah fasilitas yang tersedia di lokasi wisata.

Kemudian hal keempat yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM).

Persoalan kelima adalah berkaitan produk yang akan dijual di lokasi wisata dan keenam adalah promosi yang harus dilakukan secara besar-besaran.

desa-desa yang baru terlistriki.

“Untuk melistriki desa di Tanah Papua merupakan tantangan tersendiri bagi kami. Lebih dari 1200 desa yang harus kami listriki tahun depan. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, kami terus mengoptimalkan EBT yang ada untuk melistrik desa di Papua dan Papua Barat”, lanjut Ari. Dengan adanya program tersebut, rasio elektrifikasi desa di Papua dan Papua Barat yang saat ini berada di angka 97 persen, diharapkan dapat mencapai 100 persen pada tahun 2020 nanti. “Kami optimis target tersebut dapat tercapai. Kami harus memastikan bahwa pada akhirnya listrik dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

(ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

lustrasi foto petugas layanan PT PLN

(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Petugas PUPR dan Kebersihan Kota Tangerang mengangkut sampah-sampah yang memenuhi Sungai Cisadane, di Tangerang, Banten, Senin (2/9/2019).

Jakarta, 01/11 (ANTARA) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memasukkan permasalahan penanganan sampah sebagai salah satu prioritas pekerjaan yang bakal dilakukan kementerian yang dipimpinnya.

“Permasalahan pengelolaan sampah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk itu dalam lima tahun ke depan, saya akan memprioritaskan penanganan sampah dalam program kerja Kementerian PUPR,” kata Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Basuki, penanganan pengelolaan sampah harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh melibat-

kan semua sektor baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta maupun masyarakat.

Dengan kata lain, Menteri PUPR menyatakan bahwa penanganan sampah tidak bisa diselesaikan jika hanya menjadi pekerjaan sambilan saja.

“Harus fokus seperti halnya perintah Presiden dalam bekerja, agar bisa memberikan dampak ke masyarakat,” kata Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki juga mengemukakan, isu penanganan sampah harus terus digaungkan oleh berbagai pemangku kepentingan di Tanah Air. Pengelolaan sampah, menurut dia, juga tidak lagi dapat dilakukan dengan cara lama yang tradisional yakni dengan mengangkut sampah untuk dibuang seluruhnya ke Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) sampah terbuka.

Ia memaparkan, warga harus sudah dapat memilah jenis sampah mulai dari rumah masing-masing, dengan pendekatan 3R (reuse, recycling dan reduce) sehingga diharapkan dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Terkait pengelolaan sampah, Kementerian PUPR telah melakukan sejumlah langkah inovasi antara lain dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS).

Inovasi lainnya adalah pemanfaatan limbah plastik untuk campuran aspal, pembangunan sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) dengan mengubah sampah menjadi sumber energi yang berfungsi menjadi briket sebagai subtitusi bahan

Purwokerto, 01/11 (ANTARA) Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi 5.252 pasar rakyat di seluruh Indonesia hingga 2019, kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto.

“Kami sejak 2014 sudah mencoba bersama-sama dengan Pak Bupati (Bupati Banyumas Achmad Husein, red.) membangun Banyumas dalam rangka mengangkat UKM melalui pembangunan revitalisasi pasar rakyat yang dulu kita kenal adalah pasar tradisional,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Banyumas in Fashion 2019 di Pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Ia mengatakan pasar rakyat merupakan perubahan nomenklatur dari pasar tradisional yang selama ini terkesan kotor, tertinggal, kumuh, bau, becek, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kata dia, Kementerian Perdagangan mengubah pasar tradisional menjadi pasar rakyat “Alhamdulillah, bahkan pasar rakyat di Banyumas yang kita bangun, salah satunya adalah Pasar Manis. Ini salah satu pasar kebanggaan Bapak Presiden kita (Presiden Joko Wido-

do, red.),” katanya.

Suhanto mengatakan saat seluruh pengelola pasar rakyat yang ada di Indonesia dikumpulkan oleh Menteri Perdagangan, Pasar Manis diumumkan sebagai Juara Nasional Tahun 2019.

“Ini menurut kami adalah keseriusan pemerintah daerah membina dalam rangka mengangkat UKM. Kita sadar bahwa sekarang era modernisasi pasar modern sudah masuk ke pelosok-pelosok, bahkan sampai kecamatan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya tidak ingin pasar rakyat atau pasar tradisional ditinggalkan oleh konsumennya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan Kementerian Perdagangan sangat berkepentingan agar pasar rakyat tidak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia.

“Sesuai dengan Nawacita Bapak Presiden, kita selama lima tahun mempunyai target membangun 5.000 pasar rakyat. Alhamdulillah sampai akhir 2019, target kita terlampaui, bahkan catatan pada kami sampai akhir Desember akan terbangun sebanyak 5.252 pasar rakyat di seluruh Indonesia yang kita bangun dari Kementerian Perdagangan,” katanya.

Aktivitas pedagang dan konsumen di pasar ikan tradisional Peunayong, Banda Aceh, Aceh, Jumat (11/1/2019). Data Kementerian Perdagangan menyebutkan revitalisasi pasar tradisional yang dimulai sejak 2015 hingga 2018 telah mencapai 4.211 unit dan pada 2019 akan dilanjutkan pembangunan 1.037 unit pasar di seluruh Indonesia.

Kupang, 02/11 (ANTARA) Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lidya Kurniawati mengemukakan sebanyak 632 unit jembatan dibangun di provinsi setempat dengan dukungan dana desa dari pemerintah pusat.

“Ratusan infrastruktur jembatan yang dibangun ini kami potret dari pemanfaatan dana desa di yang dialokasikan untuk NTT pada 2018,” katanya di Kupang, Sabtu.

Dia menjelaskan, alokasi dana desa untuk NTT pada 2018 tercatat mencapai Rp,254 triliun dan meningkat pada 2019 menjadi Rp3,02 triliun.

Selain untuk pembangunan jembatan, lanjutnya, dana desa juga dimanfaatkan untuk berbagai aspek lainnya seperti pembangunan Gedung PAUD, Taman Kanak-Kanak, Po-

syandu, perbaikan irigasi, pelatihan kesehatan, dan lainnya.

Dia mengatakan, dari berbagai hasil pembangunan dengan dukungan APBN tersebut, pihaknya optimistis dapar berkontribusi besar meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi setempat.

“Bahwa jalur distribusi mulai terbuka dengan infrastruktur jembatan itu, jalan-jalan di desa mulai bagus, kesehatan jadi bagian yang diperhatikan, dan lainnya,” katanya.

Dia menambahkan, “Itu adalah konsep kenapa dana desa menjadi perhatian penting pemerintah saat ini.”

Lidya menjelaskan, alokasi Dana Desa pada 2020 juga meningkat mencapai sebesar Rp3,9 triliun untuk 3.026 desa yang menyebar di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

Untuk itu, dia berharap adanya sinergi yang kuat terus diban-

bakar, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menteri Basuki juga mengemukakan, salah satu upaya nyata program Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masif adalah program Citarum Harum dengan memperbaiki kondisi Sungai Citarum yang menjadi sumber air bagi 27,5 juta penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Penataan dilakukan secara terpadu mulai dari perbaikan badan sungai, penyediaan permukiman baru bagi warga yang direlokasi, penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dan sampah permukaan serta penegakan hukum.

(ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

gun pemerintah dan masyarakat agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

“Kami juga mengajak

masyarakat untuk mari kita bersama-sama mengawasi pemanfaatan dana desa ini karena ini uang dari APBN yang merupakan milik kita semua,” katanya.

(Antara/Foto istimewa)

Pembangunan jembatan di Desa Lamapaha, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan anggaran Dana Desa.

SUARA NTB

Senin, 4 November 2019

Wisata Medis, Peluang dan Ikhtiar yang Tak Sederhana Dari Hal. 1 Ia mengatakan NTB harus menyiapkan konsep pengembangan wisata medis dari sekarang. Pasalnya, belum ada daerah di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai destinasi wisata medis. Daerah-daerah di Indonesia baru sebatas mewacanakan pengembangan wisata medis.

Karena pengembangan wisata medis butuh waktu dan proses.

“Saran saya, kita siapkan konsep wisata medis. Kita buat rencananya, bagaimana menciptakan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia yang didukung health tourism,” ujarnya.

Dari konsep yang dibuat, maka bisa dimulai pengembangan wisata medis secara bertahap. Mulai dari penyiapan sumber daya manusia (SDM). Menurut Mantan Kepala Bappeda NTB ini, mau tidak mau NTB harus menyiapkan pengembangan wisata medis. Karena Lombok dan Sumbawa sudah menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Bahkan, pada 2021, NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika. ‘’Kalau tak disiapkan, nanti bingung. Lebih baik kita menyiapkan rencana sebelum bencana datang. Ketimbang bencana sudah datang, kita tak siap apa-apa,” katanya.

Untuk itulah, kata Ridwan ia berdebat soal rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika. Semula, rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika tidak masuk dalam dokumen perencanaan Kemenkes.

Karena memang penyelenggaraan MotoGP di Mandalika muncul belakangan.

Pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika dihajatkan untuk mendukung suksesnya MotoGP di Sirkuit Mandalika. Dan ini menjadi proyek strategis nasional. Sehingga, Kemenkes mengalokasikan anggaran sebesar Rp42 miliar tahap pertama untuk pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika. Untuk pelayanan kesehatan dalam rangka MotoGP di Sirkuit Mandalika 2021.

Namun, kata Ridwan, lokasi pembangunan Rumah Sakit Internasional tersebut tidak berada di kompleks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Padahal, hanya membutuhkan lahan sekitar 5 hektare.

Justru, lokasinya akan dibangun di lahan milik Pemda yang berada di Sengkol atau Puyung.

Jika demikian, kata Ridwan, sebaiknya anggaran sebesar itu dipergunakan untuk meningkatkan infrastruktur atau sarana prasana RSUD Provinsi NTB. Dengan membangun trauma center. Sedangkan di KEK Mandalika dibangun sejenis klinik untuk penanganan tingkat pertama. Apabila pasien atau wisatawan membutuhkan penanganan yang lebih intensif, tinggal diangkut menggunakan helikopter ke RSUD Provinsi NTB. “Jadi, memang untuk menuju ke sana tidak mudah. Tapi perlu kita siapkan dengan perencanaan yang baik,” katanya.

Terkait dengan pengembangan wisata medis, perlu dilihat keunggulan komparatif yang dimiliki NTB. Yang lebih penting lagi, NTB harus punya keunggulan kompetitif sehingga menjadi berbeda dengan daerah lain.

Ia mengatakan, rencana

pengembangan medical tourism sudah lama bergaung. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan Permenkes Tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis. Bahkan di Malaysia, pengembangan wisata medis sudah 20 tahun sejak 1997.

“Kalau ditanya apa yang harus kita siapkan. Pertama, layanan kesehatan itu sendiri.

Kita lihat rumah sakit kita punya apa. Sehingga orang mau berobat ke Lombok, baik dari luar negeri maupun daerah lain. Sementara kita juga lebih banyak mengirim orang sakit keluar daerah. Karena ketiadaan alat-alat kesehatan yang kita miliki,” katanya.

Dengan adanya layanan kesehatan yang baik di NTB. Maka, kata Ridwan, akan bisa menghemat devisa. Karena masyarakat NTB tak perlu berobat keluar daerah. Selain itu, NTB juga dapat menarik orang untuk berobat ke sini.

Setelah penyiapan layanan kesehatan yang baik, pengembangan wisata medis juga menyangkut aksesibilitas dan amenitas yang dimiliki. NTB sudah memiliki bandara dan pelabuhan kapal pesiar yang representatif. Untuk transportasi udara, sudah ada penerbangan langsung dari dalam dan luar negeri ke NTB. Selain itu, perlu disiapkan juga faktor pendukungnya. Seperti keramahtamahan, kebersihan dan keamanan. Dari tiga aspek tersebut, kata Ridwan, NTB memiliki ketiga-tiganya.

“Kalau kita melihat alasan kenapa orang mau ke suatu daerah. Yang pasti fasilitas kesehatan yang ada di sini tidak ada di daerahnya. Atau karena faktor biaya. Kenapa dia ke Malaysia? Karena di sana lebih murah dibandingkan Jakarta,” terangnya.

Menurut Ridwan, orang tidak mungkin akan jauh-jauh pergi berobat ke Amerika. Pasti mereka akan mencari negara tetangga terdekat yang memiliki dua keunggulan. Pertama, pelayanan kesehatan yang baik dibandingkan di tempat mereka. Kedua, biaya pelayanan kesehatan yang lebih murah.

Ia mencontohkan seperti di Amerika, untuk mengencangkan wajah biayanya 35.000 dolar Amerika. Sedangkan di Malaysia, biayanya hanya separuh. Di samping itu, Malaysia memberikan visa yang berlaku tiga bulan. Sehingga orang berobat tidak lagi repot mengurus masalah keimigrasian.

Kaitan dengan pengembangan wisata medis di NTB, Ridwan menyarankan perlu dibuat paket wisatanya. Selain paket orang berobat ke NTB, juga ada paket wisatanya.

“Jadi, rawat jalannya di sini saja. Kita bisa menjual paketnya. Kalau orang sakit supaya mempercepat kesembuhannya kita bawa ke Pulau Moyo atau gili-gili. Sehingga menjadi satu paket, antara paket berobat dan dengan paket jalan-jalannya,” sarannya.

Dalam pengembangan wisata medis, lanjut Ridwan, NTB memiliki pesaing Bali.

Mereka jauh memiliki pengalaman, aksesibilitas dan konektivitas yang lebih unggul dibandingkan NTB. Sehingga harus ada keunggulan yang perlu ditawarkan sehingga mereka memilih NTB. Keunggulan tersebut dapat dijadikan sebagai jenama NTB. “Jadi harus ada diferensiasi sehingga mereka tertarik datang ke Lombok. Ini sangat

mungkin karena kita memiliki persyaratan itu. Tinggal kita fokus. Kita punya laboratorium hepatika. Seluruh dunia mengakui, satu-satunya terbaik itu di NTB. Kenapa tidak branding itu yang kita naikkan. Karena daerah lain tak punya. Ini menjadi sesuatu yang menarik, jadi pembeda.

Kalau sakit hepatitis maka berobat ke NTB,” tandasnya.

Siapkan Layanan Kesehatan Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si menilai, penyiapan layanan kesehatan yang baik merupakan bagian yang sangat penting ketika berbicara Lombok sebagai salah satu pilot project dalam manajemen krisis kepariwisataan.

Faozal menjelaskan, ia bersama BPPD NTB mempunyai pengalaman ketika ada rombongan Fam Trip kepala sekolah dari Australia datang ke Lombok. Tiba-tiba pada pagi hari, ada salah seorang kepala sekolah yang mengalami serangan jantung. Kemudian ada kejadian yang menimpa wisatawan asal Perth Australia ketika mengendarai sepedai motor di kawasan selatan Lombok Tengah, mereka mengalami kecelakaan.

Penanganan di Puskesmas Kuta tidak bisa, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Mataram. Karena tak sabar dengan pelayanan rumah sakit di Kota Mataram, akhirnya bule tersebut mengabarkan pelayanan yang diterima sehingga menjadi viral di Australia. Ia merasa bahwa tidak mendapatkan pelayanan maksimal di Lombok. Padahal hanya sekedar kecelakaan dan luka di bagian kepalanya.

“Apa yang terjadi? Pemerintahnya mengirim private jet dari Perth ke Lombok, membawa tiga dokter. Dokter ortopedi, dokter bedah dan dokter jantung.

Karena mereka sangat care dengan warganya. Cerita inilah yang mendorong kami bersama Dinas Kesehatan. Bagaimana kalau kita membuat wisata medis,” tutur Faozal.

Faozal mengatakan, pelaksanaan balap MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika mendorong Pemda untuk menyiapkan layanan kesehatan yang baik. Pelayanan medis berperan sangat penting untuk meyakinkan Dorna menyelenggarakan MotoGP di Mandalika. Oleh karena itu, Faozal mengatakan pihaknya sudah membuat MoU dengan semua rumah sakit dengan adanya MotoGP 2021 di Ssirkuit Mandalika.

“Kita bergembira, karena konsep Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan.

Bahwa salah satu roadmap wisata medis di Indonesia adalah NTB. Ini menjadi peluang kita. Pasti pusat akan mendorong kita ke situ,” ucapnya.

Dari lima provinsi di Indonesia, sebut Faozal, NTB salah satunya. Dalam roadmap pengembangan wisata medis di NTB, ada dua rumah sakit yang masuk. Yaitu RSUD Kota Mataram dan RSUD Provinsi NTB. Dua rumah sakit ini akan didorong sesuai roadmap medical tourism. “Bagi kami di Dinas Pariwisata, siap menguatkan branding ini. Ini menjadi jualan kita.

Kemudian bagian dari menguatkan pasar,” ujarnya.

Tulang Punggung Ekonomi Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP

menilai, konsep wisata medis sejalan dengan tulang punggung ekonomi NTB, yaitu pariwisata dan pertanian. Terkait dengan ini, NTB sebenarnya memiliki praktik terbaik, bagaimana sektor pembangunan di NTB diidentikkan ke sektor pariwisata.

“Yang sekarang sudah bagus itu contohnya, bagaimana kita membangun infrastruktur jalan. Jalan kita dengan kemantapan 83 persen, nasional sudah mencapai 90 persen. Itu sudah mampu membangkitkan sport tourism,” ujarnya.

Menurutnya, industri wisata olahraga di NTB telah berkembang. Mulai dari balap sepeda, hingga maraton, NTB sudah menggelar berbagai agenda berskala internasional. Nantinya, jalan di Mandalika bahkan akan menjadi arena balap MotoGP. Ke depannya juga akan menjadi arena Formula 1.

“Yang sekarang kita jajaki, pembangunan waduk di Rababaka Kompleks, yakni Tanju dan Mila. Itu yang dihubungkan oleh tunnel yang panjangnya 2 km. Yang paling panjang itu 1,7 km. Ini akan kita akan jadikan sport tourism minat khusus sebagai arum jeram.

Masuk ke terowongan, kemudian itu keluar di hamparan danau yang bagus,” ujarnya.

Bagaimana dengan medical tourism? Menurut Ardhi, wisata medis memang harus dibangun dari sekarang. Untuk mendukung wisata medis, tiga aspek harus dibangun. Yakni amenitas, aksesibilitas dan atraksi. “Bagaimana proses medik itu menjadi proses edukasi. Tidak saja bagi pasien, tetapi juga keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, komponen utama yang membutuhkan sentuhan serius adalah tata kelola rumah sakit. “Bagaimana rumah sakit itu kesannya lebih bagus, tidak meneramkan. Namanya medical tourism, datang ke situ semakin menjadi nikmat,” ujarnya.

Ia menilai, sembari melakukan penguatan-penguatan di komponen medisnya, upaya kolaborasi dengan pelaku bisnis wisata juga perlu diperkuat.

Dibangun pula koordinasi dengan rumah sakit swasta. “Ini bisa kita buatkan roadmapnya, bagaimana membangun rumah sakit di Mataram. Sehingga memberikan kesan kepada masyarakat untuk berobat ke Mataram,” tandasnya.

Perkuat Pelayanan Untuk mewujudkan wisata medis di NTB sendiri disebut bukan hal yang main-main, mengingat kebutuhan anggaran yang diperlukan cukup besar.

Anggota DPRD NTB, Mori Hanafi, menerangkan bahwa untuk mewujudkan konsep tersebut, fasilitas kesehatan di NTB secara umum perlu membenahi pelayanan terlebih dahulu. ‘’Kita jujur saya sampai saat ini kita lihat kemampuan. Kalau kita lihat, jangankan melayani tamu. Melayani warga kita saja tidak mampu,’’ ujar Mori. Dicontohkannya seperti antrean pasien yang tidak jarang harus menunggu sampai 25 hari hanya untuk mendapatkan pengobatan. ‘’Yang antre itu ada dari pulau seberang (Pulau Sumbawa, Red). Tidak memungkinkan untuk masyarakat yang menderita sakit berat mengantre begitu lama,’’ sambungnya.

Mori sendiri membenarkan

bahwa kualitas dokter di NTB memang tidak perlu diragukan. ‘’Dokter-dokter kita itu outstanding semua, bagus,’’ ujarnya. Namun, politisi Gerindra tersebut menyoroti daya tampung, fasilitas umum dan kualitas pelayanan secara umum yang masih membutuhkan pembenahan. ‘’Tema ini (wisata medis, Red) terlalu berat. Bagaimana meningkatkan kualitas (baru) saya sepakat,’’ tegasnya. Diterangkan Mori, wisatawan mancanegara tidak mungkin akan terpenuhi kebutuhannya jika kebutuhan masyarakat lokal sendiri belum dapat diberikan dengan maksimal.

Peningkatan kualitas pelayanan sendiri disebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat percepatan pembangunan di NTB. Salah satunya adalah gelaran MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan digelar pada 2021 mendatang. ‘’Saat ini saya rasa lebih baik bagaimana kita fokus supaya (pelayanan) rumah sakit kita tingkatkan. Karena ada event-event yang luar biasa besar sebentar lagi. MotoGP 2021 yang akan menjadi pusat perhatian dunia. Itu lebih logis,’’ ujar Mori.

Untuk persiapan menuju wisata medis sendiri, Mori menyarankan agar rumah sakit di NTB mulai mengembangkan paviliun khusus untuk melayani tamu-tamu khusus. Selain itu, diperlukan juga satu rumah sakit rujukan, semisal di Kota Bima, untuk mengurangi jumlah antrean yang terjadi di RSUD NTB sebagai rujukan utama saat ini. “Kami di DPR sedang mewacanakan itu,” ujarnya.

Terkait kebutuhan anggaran, dicontohkan Mori seperti peningkatan status akreditasi di RSUD Bima saja membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk kebutuhan bangunan dan alat. Untuk itu, dirinya lebih menyetujui peningkatan berkala untuk menyambut dan mengakomodir kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, dari sisi pariwisata Mori juga menyoroti pemangku kepentingan dan pelaku industri yang tidak diberikan suntikan dana secara proposional. ‘’Posisinya sekarang BPPD tidak punya uang, padahal ini tulang punggung promosi kita.

Dinas Pariwisata juga kecil (anggarannya,’’ ujarnya. Hal tersebut dinilai sangat tidak sejalan dengan peran yang diberikan pariwisata, di mana sektor tersebut menyumbang kenaikan PDRB 2 persen setiap tahunnya.

Diterangkan Mori, jika pemerintah serius ingin menerapkan wisata medis di Indonesia, termasuk di NTB, dibutuhkan dua hal. Yaitu peningkatan pelayanan di rumah sakit dan menaikkan anggaran bidang kepariwisataan sekaligus insentif khusus bagi pelaku industri pariwisata. ‘’Kita ini masih jauh dari ideal. Obat kita saja masih mahal,’’ ujarnya.

Menurut Mori, pemerintah saat ini perlu fokus mengelola sumber daya di tengah banyak sekali keterbatasan.

Dalam kaitannya dengan penerapan wisata medis, adalah memaksimalkan seluruh layanan yang ditawarkan saat ini.

“Dalam teori ekonomi itu sumber daya kita sedikit, tapi bagaimana kita fokus menghasilkan yang maksimal,” pungkasnya. (nas/aan/bay)

Siapkan Fasilitas Unggulan, Perbaiki Pelayanan Dari Hal. 1 Termasuk Puskesmas di sekitar rumah sakit tersebut.

Juga, layanan unggulan yang ditawarkan harus ikut terakreditasi.

Dicontohkan, saat ini, RSUD NTB dengan fasilitas unggulan yaitu unit Radioterapi, di mana pelayanan tersebut harus dilakukan dengan maksimal. Untuk itu, Direktur RSUD NTB perlu membentuk tim kerja untuk penerapan wisata medis dan menyiapkan dokumen kerjasama dengan pelaku industri pariwisata seperti agen perjalanan dan lain-lain. ‘’Kita tahu bahwa biro perjalanan ini tahu pusat-pusat wisata yang harus dikoordinasikan dan dikerjasamakan. Kalau ada paket kunjungan plus pengobatan itu memang kita seperti itu,’’ ujar Marjito. Prosedur pelayanan sendiri perlu ditingkatkan untuk menjamin persyaratan adiminstratif agar rumah sakit bisa menerima SK Kemenkes. Termasuk, untuk pelayanan asuransi yang lebih luas hingga mengakomodir kebutuhan wisatawan mancanegara.

Selain persyaratan administratif, ada juga persyaratan teknis dengan tiga pokok penting yang harus disiapkan.

Yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana, dan peralatan.

SDM yang dimaksudkan adalah tenaga dokter spesialis dengan kompetensi sesuai layanan unggulan yang ditawarkan rumah sakit.

‘’Kalau memang unggulannya mau Trauma Center atau Radioterapi (seperti di RSUD NTB, red) disiapkan tenaga ahli disitu,’’ ujar Marjito. Penyiapan SDM lainnya untuk mendukung operasional dan tenaga administrasi juga disebut penting, terutama dari segi kemampuan bahasa asing yang akan dibutuhkan.

Untuk sarana-prasarana, rumah sakit dituntut memiliki ruang tunggu, ruang pendaftaran, dan ruang rawat khusus yang representatif bagi kebutuhan wisatawan. Hal tesebut berkaitan dengan penyiapan peralatan yang perlu disesuiakan dengan layanan unggulan yang ditawarkan. ‘’Inilah persyaratan administrasi dan teknis yang harus disiapkan rumah sakit tentu akan didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya,’’ pungkasnya.

Siapkan Layanan Unggulan Mengingat penerapan wisata medis bagi rumah sakit telah diatur dalam Permenkes, RSUD NTB sebagai salah satu rumah sakit yang sedang mengupayakan SK Menkes telah menyiapkan beberapa layanan unggulan yang disebut dapat menjadi pembeda dari segi kualitas dari rumah sakit lain. Selain itu, RSUD NTB juga mengupayakan hal tersebut mengikuti ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Strategi Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kepariwisataan, dimana salah satunya adalah Kemen-

terian Kesehatan. ‘’Mind setting (pola pikir) konsep kebijakan pariwisata bidang kesehatan pada dasarnya ada dua hal. Yaitu dukungan sektor kesehatan terhadap destinasi pariwisata prioritas, dan pengembangan wisata kesehatan,’’ ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur RSUD NTB, dr. Oxy Tjahyo Wahyuni, Sp.EM. Diterangkan Oxy, saat ini salah satu negara yang cukup terkenal dengan wisata medis di Asia Tenggara adalah Malaysia. Di mana, 80 persen dari pelanggan rumah sakit di Malaysia tersebut adalah orang Indonesia dan lebih dari 60 persen devisa dari wisata medis berasal dari rupiah.

Keberhasilan tersebut dicapai Malaysia dengan membentuk tim khusus penyelenggaraan wisata kesehatan bernama Malaysian Health Tourism Council (MHTC) yang bertugas mempromosikan dan mengkoordinasikan wisata medis di Malaysia. Wisata kesehatan atau health tourism sendiri adalah konsep yang lebih luas dengan empat modal besar yaitu wellness and herbal tourism (wisata kebugaran dan herbal), scientific health tourism (wisata kesehatan ilmiah), sport health tourism (wisata olah raga), dan medical tourism (wisata medis) sendiri. ‘’Di Indonesia baru beberapa bulan lalu terbentuk tim gugus kerja wisata medis. Di NTB sebenarnya kami juga ingin ada kebijakan terkait tim koordinasi semacam

MHTC yang melibatkan stakeholder publik maupun swasta,’’ ujar Oxy. Untuk itu, pihak RSUD NTB sendiri telah bersepakat untuk berupaya mempromosikan agar masyarakat lokal yang selama ini lebih memilih ke luar negeri agar memanfaatkan layanan unggulan di dalam negeri. ‘’Insya Allah kita tidak kalah.

Terutama layanan Radioterapi kita (di RSUD NTB)bisa jadi satu-satunya di Indonesia Timur dengan alat yang paling canggih saat ini,’’ ujar Oxy. Diakui Oxy, untuk menjadikan rumah sakit di NTB, khususnya RSUD NTB, berhasil mengembangkan layanan wisata medis memang bukan tugas mudah. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dan diskusi untuk mengelaborasi kosep yang paling mungkin diterapkan, baik oleh rumah sakit sendiri maupun pelaku industri pariwisata.

Diterangkan Oxy, selain fasilitas layanan Radioterapi RSUD NTB saat ini juga memiliki beberapa fasilitas unggulan lainya seperti Hemodialisa, Catlab yang didorong untuk memfasilitasi bayi tabung, serta fasilitas pemulasaran jenazah.

Selain itu, RSUD NTB juga menyiapkan telah menyiapkan tim kerja wisata medis yang diarahkan untuk profit bisnis dengan memfasilitasi pelayanan khusus di Graha Mandalika yang dimiliki. ‘’Itu cukup representatif untuk layanan wisata medis. Ke depan kita akan bekerjasama juga dengan te-

man-teman bisnis pariwisata untuk membuat paket wisata bagi pelanggan-pelanggan yang sambil menunggu waktu gilirannya untuk bisa menikmati destinsi wisata yang ada di Lombok,’’ ujar Oxy. Diterangkan Oxy, salah satu kendala yang mungkin dihadapi saat ini adalah regulasi dan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan wisata medis. RSUD NTB sendiri melihat konsep tersebut sebagai peluang pengembangan dengan penekanan pada kondisi global yang memerlukan ekonomi antar bangsa dan sebagai sebuah inovasi di tengah peluang yang ada, khususnya NTB sebagai destinasi prioritas pariwisata. ‘’Diperlukan kesiapan dan dukungan semua stakeholder terkait dari aspek bahasa, promosi dan hospitality. RSUD NTB sendiri siap dengan Layanan unggulannya dan alur khusus. Itu membutuhkan support regulasi dan budgeting dari eksekutif dan legislatif, utamanya untuk pengembangan SDM,’’ ujar Oxy. Dicontohkan Oxy, seperti masalah kebersihan di lingkungan rumah sakit serta pelayanan dari SDM yang dimiliki. Di mana hal tersebut menjadi bagian penting untuk mengingkatkan kualitas pelayanan di RSUD NTB. Terlebih jika mengingat bahwa RSUD NTB sejak 2018 merupakan satu-satunya rumah sakit umum daerah yang masuk dalam katalog wisata medis nasional. (bay)

Halaman 8

Membangun Kepercayaan, Siapkan SDM Dari Hal. 1 Kenapa mereka pilih Singapura, karena menang di bahasa Inggris. Tapi kalau mau lebih murah orang pergi ke Thailand,’’ kata Anita menjelaskan.

Di luar urusan tersebut, hal paling penting yang harus dilakukan pemerintah ialah bagaimana agar setiap rencana program yang ingin dijalankan mendapatkan trust alias kepercayaan dari masyarakat.

Karena mustahil suatu kebijakan bisa berjalan jika masyarakat tidak percaya. ‘’Masyarakat harus trust, banyak keluhan penanganan BPJS yang lamban, yang pulang dipaksakan harus sehari dua hari, tenaga medis juga terbatas. Sekarang kalau masyarakat sendiri tidak yakin dengan apa yang disajikan di sini, bagaimana kita akan menjual wisata medis ini,’’ jelasnya.

Oleh karenanya, menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat harus jadi landasan utama sebelum membuat kebijakan atau program. ‘’Persoalannya tumbuhkan dulu sesuatu yang bikin trust di masyarakat ini, nanti dia akan bercerita ke teman-temannya. Sekarang bapak mau datangkan wisata medis ke sini, masyarakat saja mengeluh apalagi mau datangkan orang asing. Jadi orang asing di luar negeri cukup hanya membawa satu card di manamana dia bisa berobat tanpa cash money,’’ paparnya. ‘’Yang saya ingin tekankan, persoalannya kalau masyarakat tidak trust bagaimana mau mambuat trust orang lain.

Tapi pada intinya apapun yang mau diperbuat asalkan SDM siap tidak ada masalah.

Masyarakat sendiri yang akan bercerita keluar,’’ ujar Anita.

Sementara itu Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka, menyebut bahwa wisata medis sangat bisa dikembangkan di Lombok. Namun demikian, harus ada pembeda antara layanan kesehatan rumah sakit di tempat lain dengan rumah sakit di Lombok yang memungkinkan orang tertarik datang berobat sekaligus berwisata ke Lombok. ‘’Sebenarnya peluang mengembangkan wisata medis ini ada. Walapun sama tapi harus ada yang beda, layanannya beda. Jenis orang berwisata itu bisa jadi mereka berwisata sambil berobat atau berobat sambil berwisata. Yang paling utama adalah kita harus punya unggulan pelayanan kesehatan yang mau dijual misalnya kemoterapi ini yang kita promosikan secara massif,’’ terangnya.

Sehingga ujarnya, sangat penting bagi rumah sakit yang ada saat ini untuk menginformasikan apa saja jenis layanan kesehatan yang jadi keunggulannya. Selain itu, mengingat ini merupakan bisnis, aspek lain yang tidak kalah pentingnya ialah persaingan harga. Menurutnya, harga layanan kesehatan nantinya harus bisa bersaing dengan di tempat lain. ‘’Misalnya kalau saya bawa mereka kemoterapi di NTB hitung-hitungannya di Jakarta ada, Bali ada. Kalaupun kita mau mengunggulkan layanan kesehatan kemoterapi, namun dari sisi harga harus bersaing juga. Sekarang sudah berbisnis, kalau sudah sama harganya lebih baik mereka ke Jakarta dan Bali. Bisa lebih murah sedikit lah mungkin (mereka) bisa datang. Karena di Bali juga banyak,’’ sambungnya.

Ketua DPD HPI NTB, Dr. Ainuddin menyebut kualitas dokter-dokter yang dimiliki rumah sakit di Lombok tidak kalah dengan dokter luar.

Hanya saja masyarakat kita kurang mempercayai mereka.

Dia menduga problemnya terletak pada aspek promosi yang masih kurang. ‘’Lombok ini kalau dari perspektif masyarakat luar negeri sangat bagus tapi jangan sampai sakit. Sebenarnya banyak keahlian dokter-dokter yang kita miliki di sini tapi masih mungkin belum dipromosikan.

Ke dua kita selalu menyepelekan keahlian dokter kita, seolah-olah tidak punya keahlian makanya kita pilih yang lain. Padahal kalau kita lihat luar biasa,’’ jelasnya.

Selain itu hal yang juga tidak boleh luput dari perhatian ialah pada aspek advokasi penegakan hukum.

Menurut Ainuddin, jika sewaktu-waktu tenaga kesehatan mengalami persoalan hukum, rumah sakit harus siap menghadapi tuntutan hukum dari orang luar. ‘’Karena kasus hukum kesehatan bisa jadi catatan buruk dunia pariwisata. Kita harapakan dokter di sini bisa punya keahlian masing-masing. Tentu tidak bisa membolak-balikkan telapak tangan,’’ sebutnya.

Berkaca dari Penang Ketua Pembina BPD PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra

menilai, medical tourism merupakan sebuah wacana yang bagus. Medical tourism akan menambah produkproduk pariwisata NTB. “Jadi, kita sudah punya wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner dan banyak yang lain plus wisata medis,” ujarnya.

Namun, untuk bisa mewujudkan itu butuh proses yang sangat panjang. Negara yang sudah terkenal memiliki wisata medis seperti Malaysia dan Singapura pun membutuhkan proses sangat panjang untuk mencapainya.

Lanang menegaskan perlunya penegasan konsep. “Pertama, konsepnya berobat sambil berwisata. Dua hal ini mana kita dahulukan. Kalau mereka berobatnya dulu. Dari berobat itu menjadi kesembuhan ditunjang. Maka digabungkan dengan konsep tourism. Sehingga orang tak bosan,” ujarnya.

Konsekuensinya, ujar Lanang, orang tak akan sekali datang ke sana. Mereka biasanya perlu datang kembali untuk melakukan kontrol atas kesehatan mereka. Jika hanya mengandalkan berobat saja, maka hal itu akan membosankan. Di sinilah peran wisata sebagai penunjang perlu diperkuat.

“Itu mereka perkuat branding itu dengan tourism. Dan mereka tak asal-asalan mengelola tourism itu. Contoh seperti di Penang. Itu betul-betul mereka kuat di tourism. Dari aksesibilitasnya, airline semua. Mereka kuat sekali. Jadi, tourism-nya kuat, kemudian medical juga kuat,” jelasnya.

Menurut Lanang, untuk sampai pada keputusan mendatangi destinasi wisata medis, orang perlu percaya pada keampuhan pengobatan di destinasi tersebut. Maka, membangun reputasi sebagai daerah tujuan berobat memang perlu dilakukan. Karena berkaitan dengan kepercayaan, hal ini menurutnya perlu waktu lama.

“Mereka perlu bukti dulu.

Dan ini nggak jangka pendek.

Lama prosesnya, sehingga muncullah trust. Dari trust itu mereka mem-branding. Jadi panjang sekali prosesnya.

Lanang mengutarakan, di Penang, hampir 80 persen pasiennya berasal dari Indonesia.

Pertimbangan utama mereka berobat ke sana, tentunya karena meyakini akan mendapat kesembuhan.

Faktor kedua adalah karena biayanya yang murah.

Menurut Lanang, saat ini Singapura justru ditinggalkan orang dan mereka beralih ke Penang. “Karena semenjak Singapura dolarnya melaju kencang, orang Singapura sendiri berobat ke Malaysia. Berarti salah satu pertimbangannya adalah biaya,” ujarnya.

Hal lain adalah kesungguhan. Dan hal ini benar-benar dialami sendiri oleh Lanang selaku orang yang pernah merasakan berobat di sana.

Menurutnya, di Penang, masing-masing rumah sakit punya keunggulan. Misalnya, Penang Adventist Hospital yang terkenal memiliki dokter jantungnya yang berpengalaman di bidangnya.

Dokter di sana, menurutnya memiliki rekor mencengangkan. ‘’100 kali mereka melakukan by pass, satu kalipun tidak gagal. Sehingga trust itu akan muncul dan memang dibuktikan. Beberapa orang Indonesia yang datang ke sana. Dan mereka berani memberikan garansi, seperti ahli bedah jantung. Mereka berani menggaransi 99 persen.

Dan memang tak pernah gagal,’’ tutur Lanang.

Berbekal reputasi dokter yang demikian, orang pun berbondong-bondong datang. “Ini tak main-main, kita untuk berani menggaransi,” lanjutnya.

Faktor lain adalah fasilitas. Fasilitas di Penang, menurutnya memang luar biasa. Kebersihan sangat terjaga. Sistem pelayanan mereka juga sudah terintegrasi. “Semua serba online. Saya sebelum ke sana, konsultasi online dulu dari sini. Siapa dokternya, apa persiapannya.

Sampai mereka melakukan penjemputan di bandara,” ujarnya. Di Bandara Penang, ada banyak sekali mobil rumah sakit yang bersiaga menjemput pasien.

Lanang menegaskan, untuk mewujudkan semua faktor tersebut butuh berpuluh-puluh tahun persiapan.

Menurutnya, sekarang yang terpenting untuk jangka pendek adalah menangani wisatawan yang datang ke NTB. Paling tidak, ketika mereka jatuh sakit saat berlibur di NTB, mereka bisa ditangani di fasilitas kesehatan di NTB dan tidak perlu dibawa berobat ke luar daerah.

“Ini perlu kita pikirkan.

Karena ini menyangkut citra kepariwisataan kita di sini,” tegasnya. (dys/aan/nas)

SUARA NTB

Senin, 4 November 2019

Halaman 9

TP4D Tunda PHO Proyek Graha Mentaram Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) memunda serah terima hasil pekerjaan atau PHO proyek Graha Mentaram milik rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Hal ini disebabkan rekanan tidak

memenuhi spek pada bagian pengerjaan tangga.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mataram, Agus Taufiqurrahman mengungkapkan, secara progres pembangunan gedung Graha Mentaram RSUD Kota Mataram cukup baik. Sisa pekerjaannya satu persen sebe-

lum masa kontrak berakhir.

Tetapi pihaknya menunda serah terima hasil pekerjaan (PHO) karena bagian tangga tidak dipasang baut. “Tidak sesuai spek, ya kita minta ditunda,” kata Taufik dikonfirmasi Jumat pekan kemarin.

Rehabilitasi dan rekonstruksi gedung Graha Mentaram dikerjakan oleh PT. Mayalia dengan nilai kontrak Rp3.792.374.730 dari pagu anggaran Rp3,8 miliar. Taufiq menambahkan, proses PHO akan dilaksanakan bilamana rekanan telah memenuhi pekerjaan sesuai perencanaan. “Cuma tidak dipasang baut saja,” ucapnya.

Graha Mentaram sumber

anggarannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2019. Gedung ini sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan karena rusak di berbagai bagian akibat gempa bumi 2018 lalu.

Manajemen rumah sakit plat merah itu menitikberatkan perbaikan kepada arsitektur gedungnya saja. Kerusakan umumnya pada tembok. Peninjauan sebelumnya dari tim ahli Universitas Gajah Madha (UGM) Yogyakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyarankan aksesoris yang rusak diganti dengan yang lebih ringan.

Tak dimanfaatkannya ge-

dung Graha Mentaram berimplikasikan terhadap berkurangnya rawat inap dari 252 bed menjadi 230 bed. Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengatakan akan mengecek penundaan PHO oleh Kejaksaan.

“Coba nanti dicek dulu,” jawabnya singkat. (cem)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6696 MD NOKA/NOSIN : MHIJFZ115GK290338/ J F Z 1 E - 1 2 8 9 9 3 9 AN.APRILINA MALAYSIANI HLG D’SKTR JL.IMPALA RAYA TERONG TAWAH

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 4 November 2019

SUARA NTB

Halaman 10

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Cegah Pungli

Sederhanakan Sistem Birokrasi dan Pangkas Regulasi Berbelit-belit Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menjadi pilot project dalam reformasi birokrasi. Langkah ini mampu mengubah pola pikir aparatur sipil negara.

Roadmap telah susun untuk mewujudkan pemerintah yang bersih. Sebagai langkah mengantisipasi pungutan liar dalam pelayanan publik dimulai dengan menyederhanakan sistem birokrasi dan memangkas regulasi berbelit – belit.

Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh mengatakan, Pemkot Mataram sudah memulai berbagai ikhtiar mengurangi pungutan liar dalam pengurusan layanan publik. Langkah ini diapresiasi oleh pemerintah pusat, sehingga Kota Mataram mendapatkan prestasi dengan menyusun berbagai roadmap delapan wilayah yang harus disukseskan.

“Kota Mataram juga telah dijadikan sebagai Pilot Project dalam Reformasi Birokrasi,” ucapnya saat Sosialisasi Saber Pungli Kota Mataram Tahun 2019 pada hari Rabu (30/10/19) yang bertempat di Hotel Aston Inn. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Drs.Yusuf,SH, Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam,SH,SIK,MH, Wakapolres Mataram Kompol Setya Wijatono, Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Mataram H. Burha-

nul Islam, jajaran Pejabat Pemerintah Kota Mataram, Camat dan Lurah se Kota Mataram.

Walikota menjelaskan, Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sendiri pada tahun 2018 naik ke peringkat 4 di tingkat ASEAN, menggeser Thailand yang turun ke posisi 6. Hal ini menempatkan Indonesia sekarang berada di peringkat ke-89 dari 180 negara dari tahun sebelumnya di posisi 96. Dengan demikian bisa dikatakan tidak ada satu negara sampai sekarang ini yang zero dari pungli/korupsi, tetapi yang ada adalah seluruh negara-negara dengan semangat yang sungguh-sungguh berniat untuk meniadakan yang namanya pungli/korupsi, termasuk di Kota Mataram.

Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram termasuk melakukan penataan struktur Pemerintah di Kota Mataram juga penyederhanaan sistem birokrasi termasuk regulasi-regulasi tang tadinya berbelit-belit dan panjang itu juga sudah dilakukan pemangkasan, serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Mataram.

“Mari kita teruskan upaya kita bersama memberikan pelayanan yang terbaik secara maksimal kepada masyarakat melalui kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menahan nafsu kita jangan terjadi namanya pungutan liar seperti itu,” harapnya.

Ketua Tim Saber Pungli yang juga Wakapolres Mataram, Kompol Setya Wijatono menambahkan tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab semakin banyak masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif. Pemerintah sepertinya dihadapkan pada dua mata pisau. Di satu sisi ancaman pungli sementara, di sisi lain praktik pungli terus-menerus terjadi karena belum ada lembaga yang menangani secara khusus.

Wakapolres menegaskan pemerintah berkomitmen dan berupaya semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan efektivitas pemberantasan pungutan liar yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar baik secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah merupakan kekuatan yang sangat besar dan sangat berperan dalam rangka memberantas berbagai bentuk praktik pungli.

Diakuinya, kegiatan yang hanya berlangsung satu hari ini sangat penting karena untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam mencegah terjadinya pungutan liar di lingkungan sekitar.

Setya juga menambahkan tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan

sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab semakin banyak masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif. “Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktek pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” tambahnya.

Atas kondisi ini, pemerintah sepertinya dihadapkan pada dua mata pisau, satu sisi ancaman pungli sementara di sisi lain praktik pungli terus-menerus terjadi, karena belum ada lembaga yang menangani secara khusus.

Atas dasar kondisi itulah, Wakapolres Mataram menjelaskan pemerintah berkomitmen dan berupaya semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan efektivitas pemberantasan pungutan liar yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar baik di Tingkat Pemerintahan Pusat maupun daerah di seluruh Indonesia merupakan kekuatan yang sangat besar dan sangat berperan dalam rangka memberantas berbagai bentuk praktik pungli. (cem/*)

Lantik 82 Pejabat

Walikota Berpesan Pejabat Harus Mau Bekerja Keras Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh melantik 82 pejabat eselon II,III dan IV pada Rabu (30/10) pekan kemarin. Pejabat yang telah diambil sumpahnya diharapkan mau bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Salah satu pejabat digeser yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi ditempatkan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengisi jabatan ditinggalkan Drs. Cokorda Sudira Muliarsa pensiun akhir Agustus lalu.

Pejabat lainnya, Sekretaris Dinas Sosial, Dra. Luh Putu Sari Savitri digeser menjadi Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menggantikan posisi Hj. Sri Yuliastuti Mulawardani yang menempati posisi baru sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sementara, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Gusti Ayu Sri Mahakamiati digeser sebagai Sekretaris Dinas Sosial.

Kepala Bidang Pembinaan, Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Hj. Darini digeser menjadi Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja menggantikan Mamluatul Chair menempati posisi baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM. Leni Oktavia sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM digeser sebagai Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial.

Selain itu, Lurah Mandalika, Nasruddin digeser sebagai Kepala Seksi di Dinas Pemadam Kebakaran. Jabatan Lurah Mandalika diisi oleh Yusuf sebelumnya sebagai Kepala Seksi di Dinas Perhubungan.

Walikota dua periode ini menegaskan, mutasi pejabat adalah hal biasa sebagai bentuk penyegaran terhadap pejabat. Salah satunya adalah Kadis Lingkungan Hidup, Irwah Rahadi digeser sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pergeseran di internal LH karena banyak tugas berat yang harus dikerjakan. Bukan berarti pergantian pimpinan yang mengurus kebersihan kota tidak mampu menangani sampah.

“Kalau masalah gagal itu saya yang menilai. Urusannya ada di saya,” kata Walikota ditemui usai pelantikan.

Beberapa jabatan lainnya juga sifatnya mengisi kekosongan. Pengisian jabatan lowong konsekuensinya adalah ada pejabat yang dipromosi terutama di kelurahan. Terutama di kelurahan akan mengelola anggaran cukup besar dari dana alokasi umum (DAU) tambahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini dinilai cukup berat, sehingga membutuhkan pejabat yang betul – betul mau bekerja keras.

Perombakan jabatan ini diharapkan mampu memberikan semangat baru di birokrasi. Paling penting adalah pejabat harus mampu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. (cem/*)

SUARA NTB

Senin, 4 November 2019

Waspadai Bencana Masa Transisi Dari Hal. 3 Musibah yang menewaskan mahasiswa Universitas Mataram (Unram), Widia Lasmiati (28) dan Reza Andika Firdaus (29), mendorong perlunya mitigasi di tempat wisata. ‘’Khusus untuk daerah daerah wisata, agar semua pihak terkait juga mengambil langkah pengamanan. Ini untuk keamanan dan keselamatan warga masyarakat dan wisatawan,’’ saran Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, Minggu (3/11).

Pada masa transisi musim dari musim kemarau ke hujan, daerah NTB diprediksi terjadi banjir, gelombang pasang dan angin kencang. Ahsanul Khalik berharap, masyarakat mewaspadai potensi bencana ini, khususnya objek wisata air terjun dan pantai.

Ia juga menyarankan agar Pemerintah Kota dan Kabupaten mengeluarkan imbauan untuk kewaspadaan masyarakat, dengan membersihkan sungai, parit, drainase dan memotong ranting atau dahan pohon.

Ciri Ciri Bencana Awal musim penghujan tahun 2019-2020 di Indonesia diperkirakan November sampai Desember, puncaknya diprediksi pada Januari hingga Februari tahun 2020.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut cirri-ciri potensi bencana yang harus diwaspadai pada masa transisi musim atau pancaroba.

Seperti angin kencang, angin puting beliung, perubahan suhu dan cuaca ekstrem, hujan es, gelombang tinggi di pesisir pantai. Ancaman lainnya, jenis bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan tanah bergerak (likuifaksi) pada saat musim penghujan. ‘’Puncak musim hujan diprediksi pada bulan Januari-Februari 2020. Oleh karena itu waspadai juga potensi cuaca ekstrem pada masa transisi musim (pancaroba) seperti puting beliung, hujan es, suhu ekstrem,’’ kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB. Dalam satu pekan ke depan,

potensi hujan diprediksi akan terjadi di sejumlah wilayah. Sedangkangelombangtinggiakan terjadi di wilayah selatan dan barat daya Sumatera Selatan hingga wilayah selatan Jawa hingga Bali, NTB, NTT dengan perkiraan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kendati demikian BMKG masih memprediksi bahwa kondisi tersebut masih aman untuk penyeberangan laut.

Ditambahkan Agus Wibowo, sebagai upaya dalam menghadapi bencana pada masa transisi musim dan bencana hidrometeorologi tersebut, BNPB telah menganggarkan dana sisa tahunan dengan total nilai Rp850 miliar. Dana tersebut merupakan Dana Siap Pakai (DSP) yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana di seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini.

Tidak hanya untuk bencana hidrometeorologi atau masa transisi musim saja, DSP juga berlaku untuk segala jenis bencana yang mungkin saja bisa terjadi hingga akhir tahun ini. (ars)

Hujan Sehari, RKB SDN 4 Gumantar Tergenang Dari Hal. 3 Situasi ini berbeda dengan sekolah lain di mana pengerjaan dari dana kebijakan Gubernur DKI itu, tuntas sampai finishing.

“Kok sampai seperti ini pengerjaannya, kami juga heran,” keluh Ahmad.

Sementara itu, tokoh masyarakat Gumantar sekaligus anggota DPRD KLU, Narsudin, S.Sos., menyayangkan tidak diperhatikannya SD di wilayah pedalaman. Pada alokasi DAK Dikpora, sekolahsekolah yang dalam kondisi memprihatinkan idealnya mendapat prioritas lebih awal. ‘’Saya dengar akan dibantu PMI, tetapi jika tidak ada, harusnya diperhatikan melalui

DAK. Di APBD-P kemarin tidak ada, di KUA PPAS besok ini saya belum tahu, karena kita harus cek lagi,’’ ujarnya.

SDN 4 Gumantar sejak pascagempa diakuinya hanya mendapat bangunan sementara. Itu pun tidak seluruh RKB dibangunkan relawan.

Sebab, terdapat tiga ruang yang dibangun oleh warga dengan konstruksi bambu dan beratap rumbia.

“Warga kami sampai harus gotong royong saking lambannya penanganan Pemda, padahal di DAK itu ada yang belum tersalur,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Utara sekaligus Wakil Ketua TAPD, Heryanto, SE langsung merespons keluhan

warga Tenggorong dan pihak sekolah. Ia bahkan langsung mengajak pejabat OPD terkait, membahas SDN 4 Gumantar secara serius.

“Sedang kami bahas serius di intern Bappeda. Semoga ada solusi,” ujarnya sembari berharap DAK teralokasi untuk SD tersebut.

Informasi sementara disampaikan Heryanto, bahwa berdasarkan koordinasi jajarannya dengan Dikpora, pihak Dikpora masih akan melihat mana belanja yang bisa ditunda di APBD-P 2019, akan dialihkan ke sekolah tersebut.

Jika tidak ada penundaan anggaran, maka sekolah tersebut akan diprioritaskan tahun 2020 mendatang. (ari)

Ditreskrimsus Selidiki Hibah KONI se-NTB Dari Hal. 3 Diakui Syarif, keputusan penyelidikan ini sebagai respons polemik yang berkembang terkait rangkap jabatan Ketua KONI yang sekaligus sebagai pejabat pemerintah daerah.

Dari kajian awal memang ada indikasi pelanggaran, tapi itu sifatnya administrasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nNomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, telah melarang bagi siapapun pejabat publik memegang pimpinan KONI. Hal ini diperkuat dengan adanya edaran dari Kemendagri sebanyak dua kali yakni, SE Nomor 800/2398 tahun 2011, SE nomor 800/148 tanggal 17

Januari 2014 tentang pejabat publik tidak diperkenankan menjabat Ketua KONI. ‘’Itu kalau kajian awal administrasi. Tapi kita tidak bicara administrasi. Itu hanya pintu masuk. Bukan jabatannya, tapi soal penggunaan anggarannya,’’ tandas Syarif.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KONI NTB Andi Hadianto enggan berkomentar soal penyelidikan yang sedang dilakukan Polda NTB. “Saya no comment,” ujarnya.

Namun merespons soal rangkap jabatan, diakui proses dimulai setelah Ketua KONI NTB melantik. Alasannya, karena jabatan Ketua KONI Provinsi berwenang melantik, itu pun setelah proses pemilihan secara aklamasi di tingkat kabupaten dan kota.

Tapi di sisi lain ia membenarkan, pada dasarnya ada

larangan soal rangkap jabatan tersebut. Larangan itu diatur dalam UU SKN tahun 2005, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800/2398 tahun 2011, PP Nomor 16/2007 tentang penyelenggaraan olahraga.

Kenapa Ketua KONI NTB tetap melantik? Alasannya, KONI NTB provinsi hanya sebatas melantik setelah kabupaten dan kota sudah melalui Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota.

Terlebih, rata-rata dipilih secara aklamasi.

“Dimana penjabat publik dipilih secara aklamasi dalam Musorkab KONI. Maksudnya, tidak ada calon lain. Hanya pejabat publik yang dicalonkan oleh seluruh anggota KONI kabupaten/ kota,’’ pungkasnya. (ars/fan)

Lanjut, Penyelidikan Proyek Dermaga Waduruka Dari Hal. 3 Guna menguatkan fakta dan indikasi tindak pidana, timnya diturunkan untuk cek fisik ulang.

“Kami akan turunkan tim untuk cek spesifikasi proyek.

Kemungkinan Selasa atau minggu ke dua November akan turun tim,” kata Syarif Hidayat akhir pekan kemarin.

Data awal yang diperolehnya, proyek itu dilakukan pemutusan kontrak saat progres mencapai 70 persen. PT. AJA tidak mampu menuntaskan sisa pekerjaan 30 persen dermaga hingga batas waktu kontrak 10 Desember 2018. Itu pun setelah melalui dua kali perpanjangan. “Kami bersama ahli akan hitung sisa pekerjaan setelah putus kontrak,” jelasnya.

Ditanya soal itikad PT. AJA yang sedang melanjutkan penuntasan pekerjaan? Menurut Syarif Hidayat tidak mempengaruhi jalannya penyelidikan, karena unsur dugaan tindak pidana sudah terjadi sejak pemutusan kontrak. Di sisi lain,

dana sudah dicairkan sehingga potensi menimbulkan kerugian negara dari pekerjaan dermaga yang seharusnya sudah bisa difungsikan masyarakat.

“Silakan saja dia (PT AJA) lanjutkan pekerjaan. Tapi itu kan tidak berpengaruh. Artinya, dia tidak akan melaporkan ke PPK, ke dinas, karena tidak akan dihitung sebagai pekerjaan,’’ katanya.

Begitu juga dengan kewenangan pihaknya untuk melakukan penyelidikan. Meski kontraktor pelaksana tetap melanjutkan pekerjaan, tidak akan dihitung sebagai upaya menutupi kerugian negara yang timbul setelah putus kontrak. “Artinya kita tidak akui pekerjaannya,” tegas Syarif.

Bagaimana reaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB? Bagi pihak PPK, pekerjaan proyek Dermaga Waduruka bukan lagi tanggung jawabnya setelah dilakukan putus kontrak.

Senada dengan pihak Polda NTB, Mustakim selaku PPK menegaskan tidak ada

beban tanggung jawab apapun meski sudah ada kemajuan fisik proyek.

“Karena sudah putus kontrak. Jadi berapa pun kemajuan fisik tidak menjadi tangung jawab kami, karena tidak ada ikatan kontrak atau jenis ikatan lainnya,” kata Mustakim, Minggu (3/11).

Pekerjaan yang tidak tuntas oleh PT AJA juga menyisakan beban denda keterlambatan senilai Rp286 juta. Proses penyelesaian denda itu sedang ditangani Inspektorat Provinsi NTB. Kabar terbaru diperolehnya, rekanan sudah mengembalikan sebesar Rp50 juta dalam sidang majelis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) belum lama ini. Hasil sidang sudah ada pengembalian senilai Rp50 juta. “Pihak kontraktor akan melunasi maksimal tanggal 28 Februari 2020.

Sekarang sudah bayar Rp50 juta,’’ sebut Mustakim. (ars)

DAK Fisik Turun Drastis Dari Hal. 3 total pagu DAK Fisik yang diperoleh Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp1,07 triliun lebih.

Perolehan DAK Fisik untuk Pemda di NTB tahun 2020 turun drastis. Pada 2019, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota mendapatkan pagu DAK Fisik sebesar Rp2,56 triliun. Sementara, tahun 2020, pagunya turun lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2019.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM ang dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin membenarkan terjadi penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk NTB pada 2020.

Penurunan TKDD 2020, akibat turunnya perolehan DAK Fisik khususnya DAK Afirmatif. ‘’TKDD turun. Karena (DAK) afirmasinya ndak ada. Sekarang (Tahun 2020, red), DAK Fisiknya turun,’’ kata Syarwan.

Berkurangnya DAK Fisik khususnya DAK Afirmatif, kata Syarwan, karena Pemda di NTB dianggap sudah mampu. Sehingga pemerintah pusat tidak lagi menggelontorkan DAK Afirmatif. Disebutkan, total alokasi TKDD untuk Pemprov dan Pemda kabupaten/kota pada 2019 sebesar Rp16 triliun lebih. Dengan berkurangnya alokasi DAK Fisik, maka TKDD untuk NTB diperkirakan berada di bawah Rp16 triliun pada 2020.

Syarwan membenarkan rincian alokasi TKDD 2020 yang sudah dipublish di website DJPK Kemenkeu. Hal itulah yang menjadi gambaran besaran dana perimbangan atau TKDD untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota pada 2020 mendatang.

Berdasarkan data tersebut, pagu DAK Fisik yang diperoleh Pemprov NTB sebesar Rp235,37 miliar. Kemudian Bima Rp118,78 miliar, Dompu Rp76,19 miliar, Lombok Barat

Rp112,52 miliar, Lombok Tengah Rp113,10 miliar, Lombok Timur Rp110,74 miliar, Sumbawa Rp87,67 miliar, Kota Mataram Rp52,90 miliar, Kota Bima Rp76,02 miliar, Sumbawa Barat Rp40,81 miliar dan Lombok Utara Rp50,75 miliar. Sehingga total DAK Fisik untuk Pemprov dan Pemda kabupaten/kota sebesar Rp1,07 triliun.

Sementara itu, pada 2019, DAK Fisik yang diperoleh 11 entitas Pemda di NTB sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar. Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar. (nas)

Halaman 11

Pemprov Buka Lowongan untuk Lulusan SMK Dari Hal. 3 Seperti S1 Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Planologi Tata Kota, Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, Ekonomi/ Manajemen, Arsitektur, Komputer, Humas, Administrasi, Hukum dan lainnya.

Ia mengatakan seluruh rincian formasi CPNS 2019 akan disebarluaskan kepada masyarakat pada 11 November mendatang. Untuk formasi tenaga teknis, nantinya akan ada kualifikasi pendidikan gabungan untuk jabatan ang dibutuhkan.

Misalnya, untuk nomenklatur jabatan analis perencanaan. Calon pelamar boleh lulusan S1 Ekonomi atau S1 Akuntansi. Hal inilah yang disebut kualifikasi gabungan.

Fathurrahman menjelaskan, pihaknya sedang menyelesaikan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga, ketika dibuka pendaftaran, tidak salah atau keliru.

Dalam rekrutmen tahun ini, pendaftaran CPNS 2019 dilakukan secara online melalui SSCASN BKN. Pelamar hanya bisa mendaftar di satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/ lembaga/pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/

kota. Kemudian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computered Assisted Test (CAT) yang direncanakan Februari 2020 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Maret 2020.

Berdasarkan Permenpan RB No.23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019, kata Fathurrahman, terdapat jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun saat melamar.

Yakni, Ddokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian dokter pendidik klinis. Serta dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor) Bagi pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai PermenpanRB tersebut. Maka wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran. Dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.

Dalam Permenpan RB

tersebut juga diatur mengenai peserta tes seleksi CPNS 2018 yang lulus passsing grade tetapi tidak lulus menjadi CPNS karena kuota terbatas (PI/TL).

Peserta PI/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018.

Peserta P1/TL diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018.

Dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digu-

gurkan. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.

Sedangkan bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya.

Maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.

Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/passing grade.

Maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.

Nilai SKD peserta P1/TL akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi. (nas)

Komunikasi dan Keluarga ’’Samawa’’ Obat Depresi yang Ampuh Dari Hal. 3 sebagai proteksi dari depresi atau putus asa,’’ ungkap Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada kegiatan Inspiratif Expo dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2019 dengan tema ‘’Promosi Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri’’ di area car free day Jalan Udayana, Mataram, Minggu (3/11).

Menurut Wagub yang lebih akrab disapa Ummi Rohmi itu, keluarga harmonis merupakan kunci utama dalam pembentukan karakter anak. Diharapkan, anak-anak dapat menyampaikan keluh-kesahnya kepada ibu, ayah dan keluarga terdekatnya jika ada masalah. ‘’Hanya keluarga yang harmonis dapat membawa anakanaknya menjadi orang hebat dan anak yang bisa menatap masa depannya,’’ ujar Ummi Rohmi Karena itu, Wagub meminta kepada pihak RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB untuk terus memasifkan edukasi bagaimana menjadikan anakanak NTB menjadi anak yang ceria yang mampu menatap masa depannya dengan optimis. Tanpa putus asa yang berujung pada gangguan mental dan niat bunuh diri. ‘’Manfaatkan kemajuan

teknologi informasi, dan semua media komunikasi seperti Medsos, facebook, IG, Website dan media arus utama lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang upaya-upaya preventif untuk mencegah depresi atau gangguan kejiwaan. Sehingga lebih cepat dan menjangkau semua lapisan masyarakat,’’ pesan Umi Rohmi.

Dengan demikian, masyarakat menjadi mengerti. Misalnya untuk mengatasi ODGJ, tidak langsung dipasung, tetapi diobati atau dirujuk ke RSJ Mutiara Sukma.

Wagub juga mengungkapkan, pentingnya peran Posyandu Keluarga dalam penanganan masalah gangguan jiwa.

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa masalah kesehatan jiwa pada program Revitalisasi Posyandu tersebut harus masuk. ‘’Kita tidak mau ada lagi masyarakat yang dipasung karena masalah kesehatan jiwanya,’’ujar Umi Rohmi.

Sementara itu, dr. I Putu Diatmika, M. Biomed.,Sp. Kj mengungkapkan banyak faktor yang dapat menyebabkan orang terkena gangguan mental dan depresi.

Dokter yang akrab disapa dr. Diatmika tersebut menuturkan, beberapa penyebab banyaknya keinginan bunuh diri di kalangan remaja

dikarenakan beberapa sebab.

Diantaranya, masalah kejiwaan seperti depresi, anxiety, bipolar dan lain-lain. Kemudian latar belakang keluarga broken home atau komunikasi di keluarga yang tidak baik, watak atau karakter perfectionis anak, hingga video rekaman korban bunuh diri yang ditonton dapat menjadi pemicu keinginan bunuh diri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya, khususnya terhadap sejumlah kasus bunuh diri di Dompu pada awal tahun 2019 lalu, dr. Diatmika mengaku telah melakukan survei dan telah mewawancarai 260 orang siswa/siswi setingkat SMA/ SMK. Dari hasil penelitiannya, ia menenukan 5 orang siswa memiliki ide bunuh diri, karena faktor-faktor tersebut di atas.

Menurutnya, ciri-ciri orang yang mulai terkena gangguan jiwa antara lain cemas, menarik diri dari pergaulan atau suka melamun, kurang bergairah, tidak fokus, cepat lelah dan sering berubah ubah serta perubahan lainnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (RSJMS) Provinsi NTB, Dr. Evy Kustini Somawijaya, MM menjelaskan, masalah kesehatan jiwa menjadi prioritas yang membutuhkan perhatian yang intensif. Mengingat Orang

dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi NTB relatif tinggi.

Berdasarkan Hasil riset kesehatan daerah, kata dr. Evy diakuinya NTB masih tergolong daerah yang memiliki angka gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional dan depresi, sebesar 10 persen di tahun 2018. ‘’Angka itu lebih tinggi dibanding nasional yang hanya sebesar 7,0 persen,’’ terangnya.

Upaya pencegahan katanya, pihak RSJ telah melakukan berbagai promosi klinik dan pelayanan kesehatan jiwa. Termasuk digelar di Lombok Epicentrum Mall bertepatan dengan Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia beberapa bulan lalu. ‘’Alhamdulillah kami mendapat juara pertama dengan tingkat partisipasi masyarakat paling banyak,” jelasnya.

Tidak itu saja, upaya edukasi masyarakat dan para pelajar di kabupaten/kota di NTB, juga terus dilakukan pihaknya. Antara lain melalui workshop tentang deteksi dini gangguan jiwa di tingkat SMA/SMK sederajat, lomba untuk Puskesmas teladan kesehatan jiwa dan beberapa kegiatan lain. ‘’Sehingga pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa semakin luas, pungkasnya. (kominfotik)

Didukung IDI, Manfaatkan Keanekaragaman Hayati Dari Hal. 1 Padahal, teknologi kedokteran maju pesat seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan. ‘’Dokter spesialis banyak kegiatan atau kongres di luar negeri yang diikuti. Ketika kembali ke Indonesia terkendala fasilitas. Manajemen rumah sakit tidak mampu menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan keilmuan dokter itu sendiri, sehingga keilmuan dimiliki tidak berjalan,’’ ungkapnya.

Doddy mengutarakan, teknologi kedokteran kini telah berkembang pesat. Berbagai terobosan medis yang canggih telah dipraktikkan di berbagai belahan dunia. Misalnya, untuk operasi jantung dan ganti ginjal kini dilakukan dengan metode yang canggih. Jepang pun, menurutnya telah membangun industri farmasi yang sangat maju dengan berbagai vaksin yang dikembangkan.

Hanya saja, untuk diterapkan di Indonesia, hal-hal seperti ini kerap bertentangan dengan regulasi sehingga industri farmasi tidak bisa dikembangkan. Sebetulnya, kata Doddy, untuk medical tourism dan wellnes tourism juga berkaitan dengan masalah psikologi, medis dan spiritual. Jika ini dikoneksikan, akan sangat bagus.

Konsep ini perlu dibahas kembali untuk mengemas gagasan tersebut menjadi baik karena melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Industri medical tourism menjanjikan asal dikelola dengan baik,’’ ucapnya.

Konsep medical tourism tidak saja di rumah sakit pemerintah, tetapi bisa juga dikembangkan di rumah sakit swasta. Seperti Rumah Sakit Harapan Keluarga dan Rumah Sakit Siloam memiliki dokter spesialis yang notabene dokter pemerintah. Tetapi, jaringan mereka kuat.

Peluang bagus sebenarnya bisa dikembangkan dengan memadukan paket wisata dengan pengobatan. Pengobatan tidak saja bisa dilakukan di rumah sakit, tetapi di hotel-hotel. Ini akan merangsang orang-orang kaya berkunjung

untuk berwisata dan berobat ke NTB. Namun demikian, ini juga terbentur oleh aturan.

Potensi Keanekaragaman Hayati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram), dr. Hamsu Kadriyan mengatakan bahwa Fakultas Kedokteran dalam konteks ini menyiapkan sumber daya manusia. Di satu sisi, juga membuat aneka riset.

Penyiapan SDM seiring dengan visi-misi Fakultas Kedokteran Unram menghasilkan lulusan berdaya saing internasional di tahun 2025 mendatang. Dalam mencapai daya saing internasional, terdapat beberapa yang dipenuhi. Lulusan harus mampu berbahas asing dengan baik, sehingga disyaratkan mahasiswa lulus memiliki skor TOEFL 450.

Menariknya, Fakultas Kedokteran Unram memiliki keunggulan lokal, yakni kedokteran kepulauan. Ini cocok dengan pariwisata yang dimiliki di NTB. NTB sebagai daerah wisata bisa saja menjadi tempat penyebaran penyakit, sehingga lulusan kedokteran dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh wisatawan.

Selain di bidang kedokteran, pihaknya juga memiliki Fakultas Farmasi. Saat ini mengembangkan etnomedicine. NTB memiliki keberagaman hayati dan hewan yang sangat spesifik. Potensi itu dapat dikembangkan sebagai obat. ‘’Jadi potensi dimiliki di NTB perlu dikembangkan,’’ tandasnya.

Fakultas Kedokteran Unram pernah mengelola hibah dalam pengembangan di bidang medis.

Pihaknya membuat model pelayanan di suatu tempat. Contohnya di Mandalika. Model pelayanannya tidak hanya dokter, perawat dan apototeker. Tetapi bisa dikolaborasikan dengan memberdayakan dukun. Dukun ini bisa jadi aset.

Sebagai contoh di Cina dan Korea. Wisatawan wajib berkunjung tempat wisata tradisional. Dan mau tidak mau harus mampir ke sana jika tidak akan didenda oleh travel agent. ‘’Entah mau beli obat tidak masalah. Tapi konsep ini

kita coba dan implementasikan di NTB,’’ ujarnya.

Pengembangan medical tourism tidak hanya berpatokan pada rumah sakit. Walaupun pendapatannya kecil dari pengobatan tradisional tapi regular. Investasi kecil justru berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Di satu sisi, sambung Hamsu, untuk mewujudkan ide itu rumah sakit harus didukung adanya program dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan tetap mampu membangun kepercayaan masyarakat.

Masyarakat harus bisa mempercayai bahwa di NTB memiliki dokter atau tenaga kesehatan sama di luar.

Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Unram telah memulai bahwa lulusannya memiliki standar kedokteran ASEAN. Ini akan mempermudah mereka untuk bekerja ke luar negeri. Walaupun dampaknya peluang lulusan dokter dari luar negeri dapat mengambil peluang di daerah. ‘’Dari sisi pendidikan tantangannya sangat berat. Karena lulusan seluruh Indonesia 10 ribu tiap tahunnya. Kalau tidak ada tempat kerjanya akan jadi masalah,’’ ujarnya.

Inovasi seperti model klinik ataupun wisata medis rumah sakit harus dikembangkan bersama. Langkah konkretnya harus menjalin MoU dengan travel agent di NTB. Standar Sertifikasi Divisi Operasional ITDC, Pariwijaya menambahkan, konsep medical tourism sebelumnya pernah dikembangkan di Bali. Pengembangan medical tourism perlu diangkat lebih luas yakni help tourism. Terkait help tourism, ada dua konsep yang dapat dikembangkan yaitu medical tourism dan wellness tourism. Kenapa ini perlu dikembangkan, sambungnya, karena karakteristik Bali dan Lombok hampir sama.

Pusat kebugaran, sauna, mata air bisa dikembangkan.

Apalagi dengan dukungan pemerintah maupun standarisasi jelas. Tenaga kerja tentunya perlu dukungan pemerintah dengan memberikan sertifika-

si standar layanan dimiliki.

Bagaimana standarisasi pelayanan didapatkan oleh wisatawan di sini sama seperti di negara mereka. ‘’Ini memberikan motivasi wellness tourism,’’ ucapnya.

Dia memahami bahwa untuk mengembangkan konsep itu butuh waktu dan persiapan cukup panjang. Sebagai contoh, pihaknya pernah mengembangkan bedah plastik yang dikerjasamakan dengan Gunung Putri di Bogor. Seiring waktu, peminatnya ternyata masih minim, sehingga butuh tiga sampai empat tahun untuk mempopulerkannya.

Pihak ITDC memberikan catatan bahwa konsep medical tourism tidak bisa berkembangkan jika status rumah sakit tidak dikembangkan dengan public service. Munculnya, layanan cuci darah atau cek kesehatan nantinya dapat dikemas dalam produk medical tourism. “Tetapi memang kita butuh waktu untuk persiapan,” tambahnya.

Pemprov NTB setidaknya butuh peta jalan dari tingkat pelayanan pratama dari puskesmas perlu akreditasi.

Sehingga layanan dasar memberikan keyakinan bagi tamu yang datang. Dengan standarisasi, layanan mulai dasar, menengah dan utama bisa diwujudkan dua tahun depan, sehingga menambah kepercayaan wisatawan di NTB. Di samping itu juga perlu penyiapan SDM. Bagaimana para ahli kesehatan dan perawatan di tingkat pratama memiliki kompetensi individu. Selain itu, pelayanan klinik harus 24 jam.

NTB juga perlu mengembangkan MICE help tourism.

Dia melihat peluang di Bali bahwa kebanyakan tenaga medis seperti dokter dan perawat sering mengatakan pertemuan internasional yang tamunya lebih dari 5 ribu orang. Peluang ini menurut dia, harus ditangkap oleh NTB. Selain itu perlu didorong adalah pengendalian terhadap wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kepercayaan wisatawan. Jangan sampai terjadi wabah penyakit seperti yang pernah terjadi di Bali. (cem)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 4 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Promo ”Golden Sunset Deals” di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Kali ini Golden Palace Hotel Lombok kembali memberikan promo yang istimewa untuk customernya, baik yang berada di Mataram, luar kota, bahkan mancanegara. Golden Palace Hotel Lombok memang selalu mengutamakan kenyamanan dan menyuguhkan sesuatu yang berbeda,. Salah satunya dengan memberikan promo kamar yang diberi nama Golden Sunset Deals yang berlaku mulai dari 1 november-30 november 2019.

Ditemui di Golden Palace Hotel Lombok, Asst Marketing Communication Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ida Ayu Nyoman Sri Utami menjelaskan, Golden Palace Hotel Lombok memang setiap

bulan ada promo untuk kamar namun kali ini kenapa kami beri nama Golden Sunset Deal, ‘’Karena kita ingin memberi informasi pada tamu yang belum atau ingin bermalam di Hotel kami bahwa para tamu dapat menikmati sunset di Roof Top Garden Lt.12,” jelasnya Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Dayu (sapaan akrabnya) menuturkan, harga yang ditawarkan mulai dari Rp625 ribu. ‘’Itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang dan pastinya bisa menggunakan fasilitas yang ada di hotel, seperti : fitness centre, swimming pool, medical klinik, skylounge LT.11 dan pastinya dapat menikmati sunset di roof top garden Lt.12,” tuturnya

Pilkada Kota Mataram

Ahyar Tak Ingin Ada Kegaduhan Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tak menginginkan adanya kegaduhan politik pada pesta demokrasi pada tahun 2020 mendatang. Kondusivitas harus tetap dijaga. Keamanan warga kota yang jauh dari konflik antarkelompok harus tetap yang utama.

“Jadi saya tidak mau proses politik di Mataram menimbulkan kegaduhan,” pesan Ahyar ditemui pekan kemarin. Dalam pesta lima tahunan tersebut, diketahui putra sulungnya, H. Badruttaman (Suara NTB/dok) H. Ahyar Abduh Ahda telah menyatakan diri bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Langkah itu diawali dengan melamar ke Partai Gerindra, Rabu (30/10) pekan kemarin.

Ahyar menyikapi santai langkah politik putranya itu. Dia mempersilakan Ahda menjalani mekanisme partai. Nantinya pasti ada dinamika politik yang terjadi. Pendaftaran ke partai besutan Prabowo Subianto tersebut sebagai salah satu cara komunikasi politik. Adapun ke depan respon atau dinamika politik terjadi menjadi hal biasa. “Iya, silakan saja,” ucapnya.

Walikota dua periode ini mendukung penuh sikap politik anak pertamanya itu yang ingin meneruskan jejak di jalur politik.

Menurut dia, kepemimpinan di Kota Mataram harus dijaga dan berkelanjutan. Terutama pembangunan yang lebih luas untuk masyarakat. Paling penting adalah menjaga kondusivitas.

Selain melamar di Gerindra sambungnya, Ahda juga telah menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem. Tidak menutup kemungkinan juga akan melamar ke partai lainnya seperti Partai Golkar. “Kalau sudah buka pendaftaran pasti kita ikuti sesuai mekanisme partai,” tandasnya.

Menyoal apakah berpeluang berpasangan dengan H. Mohan Roliskana pada Pilkada 2020 mendatang? Ahyar menegaskan, peluang itu cukup besar. Di samping melihat peluang di beberapa bakal calon lain. Tetapi nantinya bergantung pada dinamika politik yang berkembang. Bagaimanapun juga dinamika politik itu bermuara ke partai. “Peluang dengan Pak Mohan cukup besar,”demikian tandasnya. (cem)

Pemkot akan Ganti Warga Miskin yang Belum Ambil Uang PKH Mataram (Suara NTB) Dari 2.110 kepala keluarga (KK) warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Mataram, masih ada 100 KK warga miskin yang belum mengambil uang PKH di bank. Pemkot akan menggantinya dengan KK yang lain.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati mengatakan, dari 100 KK yang belum mengambil uang PKH di bank, Dinas Sosial kota Mataram sudah melakukan penyisi(Suara NTB/dok) ran melalui penHj. Baiq Asnayati damping PKH. “Itu yang kita jemput bola, kita panggil lagi Minggu kemarin untuk memastikan orang ini mau mengambil atau tidak (uang PKH) itu,” kata Asnayati kepada Suara NTB, Sabtu (2/11).

Pada Minggu lalu kata Asnayati, Dinas Sosial Kota Mataram sudah memanggil dan menyurati kepada 100 KK penerima PKH melalui pendamping PKH kota Mataram. Pendamping PKH terus melakukan penyisiran dan memastikan kalau100 KK penerima PKH tadi diarahkan ke bank langsung untuk mengambil uangnya. “Uangnya kan di bank. Kita kerahkan untuk segera ke sana ambil uang PKH-nya,” tegasnya.

“Kita juga sudah kumpulkan penerima PKH yang belum mengambil uangnya kemarin di aula Camat Mataram. Tapi mereka (penerima PKH) banyak yang tidak datang,” terangnya. Bahkan kata Asnayati, Dinas Sosial Kota Mataram sudah mengarahkan kepada Camat dan Lurah untuk turun mengurus masalah tersebut agar bisa memastikan ada masalah apa dengan orang yang belum mengambil uang PKH ini.

“Padahal uangnya sudah di bank. Dari 2.110 penerima PKH itu kan uangnya sebanyak Rp4,5 miliar. Setelah kita deadline dua hari untuk mengambil, ternyata sampai hari ini belum diambil,” katanya. Ia pun menegaskan, dari 100 KK yang belum mengambil akan diganti ke penerima lain.

Bagi yang belum mengambil uang PKH itu, Asnayati akan berusaha mengganti ke penerima baru untuk penerima PKH tahap ke dua.

Menurutnya, uang PKH ini harus segera tersalurkan. “Ini bukan urusan kita, urusannya kan ada di bank. Rekeningnya sudah ada, kan mereka punya ATM dan tabungannya,” katanya.

Asnayati merasa heran dengan penerima PKH yang sampai saat ini belum juga mengambil uang PKH tersebut di bank. “Ini ada apa? Kalau memang tidak mau diambil, biar kita ganti, kita laporkan yang bersangkutan. Kita akan usulkan untuk mengganti orangnya bagi yang tidak mau mengambil uang PKH ini,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/ist)

PROMO - Salah satu kamar di Golden Palace Hotel Lombok dengan pemandangan Kota Mataram dan sunset yang siap memanjakan para pengunjung yang menginap dengan harga promo.

Perlu diketahui di Golden Palace Hotel Lombok ada 5 tipe kamar yang berbeda yaitu De-

luxe, Junior Suit, Suit, Excecutive Suit, President suit. Dayu menambahkan, untuk kenyaman-

Grand Opening MR DIY di LEM Bagi-bagi Payung Gratis Mataram (Suara NTB) – MR DIY melakukan Grand Opening, Sabtu (2/11) di Lombok Epicentrum Mall (LEM) Lower Ground. Branch Manager MR DIY Juniarta yang ditemui di sela-sela grand opening menyampaikan alasan MR DIY membuka gerai di Lombok. ‘’Kenapa kami memilih Lombok, ya karena kita ingin memenuhi permintaan para customer kami di sini. Marketnya kayaknya dapet makanya kita buka di Lombok,” terangnya.

Khusus Promo Grand Opening, MR DIY sediakan seribu payung untuk para pengunjung. Juni menambahkan promo payung gratis ini berlaku dua hari, tanggal 2-3 November 2019.

Jadi dengan belanja Rp100 ribu pengunjung sudah bisa mendapat payung gratis. Kita sediakan 500 payung sehari jadi untuk dua hari kita persiapkan seribu paying. Hari ini juga kita ada bagi-bagi balon untuk pengunjung anak-anak,” ungkapnya.

Kehadiran MR DIY di Lombok ini, lanjut dia, agar masyarakat Lombok Lebih familiar dan tahu apa saja yang tersedia MR DIY in. Juni menuturkan “Karena masyarakat Lombok belum familiar dengan apa MR DIY, ada apa aja di sini, jadi saya kepengen semua orang tahu di MR DIY itu ada peralatan rumah tangga, aksesoris mobil, stationary, aksesoris cewek. Karena memang kami hadir diperuntukan untuk semua jenis kelamin, umur dan semua kalangan, jadi kita kayak buat homey channel gitu,” terangnya.

Juni mengungkapkan tidak ada target pengunjung pada Grand Opening MR. D.I.Y di LEM kali ini. ‘’Pihak kami optimis penjualan akan memenuhi target karena harga yang kami tawarkan sangat terjangkau. Misalnya kacamata mulai harga Rp20ribu, serta barang lainnya dari harga terendah Rp2ribu sedangkan harga tertinggi seperti hardware range harganya bisa dari Rp1juta - Rp2juta,” sebutnya.

Juni berharap kehadiran MR DIY di Lombok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. ‘’Sekaligus kita bisa branding di area Mataram, jadi masyarakat Mataram tahu MR DIY itu apa dan barang-barang yang kami sediakan apa saja,’’ katanya.

Sementara itu, General Manager (GM) LEM Salim Abdad, menyambut baik kehadiran MR DIY di LEM. ‘’Dengan keberadaan MR DIY ini, LEM dapat membuktikan bahwa tetap konsisten menghadirkan sesuatu yang baru. Saya harap ini dapat memenuhi apa yang memang diinginkan masyarakat,” ucapnya. (*)

an para tamu yang merencanakan untuk menginap di Golden Palace Hotel Lombok disarankan untuk melakukan reservasi dahulu. ‘’Karena harga ini bisa didapatkan dengan melakukan pemesanan melalui website di www.goldenpalacelombok.com,” tambahnya.

Dayu berharap dengan adanya promo setiap bulan yang berbeda, dapat memberikan dampak pada tingkat hunian hotel yang meningkat.

“Harapannya semakin banyak tamu yang akan tertarik untuk menginap di Golden Palace Hotel Lombok dengan promo-promo yang kami hadirkan. Tentu saja yang terpenting dapat memanjakan para tamu dengan semua fasilitas yang ada di Golden Palace Hotel Lombok,” harapnya.(r)