Edisi 04 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 170 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

RABU, 4 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Temuan BPK Rp 23 Miliar

Mantan Wabup Bima Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat Pemkot Bima dipanggil dan dimintai keterangan, Senin (2/10) lalu hingga Selasa (3/10) kemarin di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Mereka diklarifikasi soal indikasi kejanggalan pengelolaan keuangan sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu yang diperiksa itu mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bima, Drs. H. Usman AK. Usman AK diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekda Kota Bima tahun 2004. ‘’Saya dimintai keterangan soal te-

muan BPK, tapi belum bisa saya kasih tahu, karena belum selesai. Pemeriksaannya masih,’’ kata Usman AK, yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Bima mendampingi almarhum Ferry Zulkarnain, ST ini.

Selain itu diklarifikasi juga mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, H.Yusuf dan H. Abdul Hamid mantan Kabag TU di BPKAD Kota Bima.

Informasi dihimpun, mereka diperiksa terkait temuan BPK sejak tahun 2004 hingga 2014.

Mereka diklarifikasi atas laporan LSM terkait temuan BPK dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2004 hingga 2014. ‘’Nilai temuan itu sekitar Rp 23 miliar.’’

Ketiganya menjalani pemeriksaan maraton di ruang Pidsus. Usia yang rata rata sudah sepuh membuat mereka kesulitan memberikan penjelasan kepada penyidik. Selain itu jarak waktu yang sudah mencapai 14 tahun lalu sehingga ingatan mereka sangat terbatas untuk memberikan penjelasan.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Dilakukan secara Profesional KEPALA Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S.Sos, M. Pd angkat bicara mengenai dibidiknya pengadaan katering haji oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, apa yang dipermasalahkan pelapor, terkait dengan proses lelang katering haji embarkasi Lombok tahun 2017 sudah dilakukan secara profesional sampai ditetapkannya pemenang. ‘’Lelang katering haji, itu sesungguhnya sudah (tidak ada masalah). Saya meyakini kawan-kawan yang bekerja di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Bersambung ke hal 15 H. Nasruddin

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Cairkan Dana Tak Terduga PEMPROV NTB melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mencairkan dana tak terduga yang ada dalam APBDP 2017 sebesar Rp 2,5 miliar. Dana sebesar ini akan dipergunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk mengatasi kekeringan yang berdampak terhadap krisis air bersih.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/10) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 Mohammad Rum

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Mantan Wabup Bima, Usman AK dan sejumlah mantan pejabat Pemkot Bima lainnya sedang istirahat sebelum diperiksa lanjutan terkait temuan BPK 13 tahun lalu.

29 Daerah Alami Kekeringan Ekstrem di NTB Mataram (Suata NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar) menyebutkan sebanyak 29 daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem. Puluhan daerah yang mengalami kekeringan ekstrem ini lantaran sudah lebih dari dua bulan tak turun hujan.

‘’Dengan masih berlangsungnya musim kemarau dan masih rendahnya peluang curah hujan di sebagian wilayah NTB, perlu diperhatikan ketersediaan air bersih dan kebutuhan air tanaman khususnya bagi lahan pertanian tadah hujan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi (Datin) Bersambung ke hal 15

Hakim Tunggu Sikap Jaksa Mataram (Suara NTB) Fakta persidangan memang mengungkap soal peran Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (dulu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH)), Ir. Husnul Fauzi dalam proyek vertical dryer tahun 2015.

Namun sampai saat ini Kejati NTB belum bersikap soal tindak lanjut untuk meminta keterangan Husnul Fauzi sebagai saksi.

Hakim pun pasif.

Sikap pasif itu menurut Humas PN Mataram karena hakim hanya bisa mengungkap keterlibatan saksi sesuai dengan fakta

persidangan. Soal bagaimana tindak lanjut terhadap saksi itu, akan tergantung jaksa yang sebelumnya menyelidik kemudian menyidik dan membawa ke persidangan. ‘’Kapasitas kami hanya menerima, menyidangkan dan memutus perkara, itu saja,’’ kata Humas PN Mataram, Abadi,SH kepada Suara NTB, Selasa (3/10).

Bersambung ke hal 15 Abadi

Dinas LHK Tetap Tarik Retribusi Masuk Pantai Pink Sesuai Perda Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menyatakan akan tetap menarik retribusi masuk Pantai Pink sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2016. Sebelum hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) keluar atas perubahan Perda No. 6 Tahun 2016, Dinas LHK mengaku tak bisa menurunk-

an besaran tiket masuk Pantai Pink lantaran dapat menjadi temuan lembaga pemeriksa. ‘’Penarikan retribusi masuk tetap berlanjut, nanti nominalnya mau dibahas ulang,’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/10) siang kemarin.

Madani mengatakan, sudah di-

lakukan rapat bersama SKPD dan pihak terkait soal penarikan retribusi masuk kawasan wisata alam pada Senin (2/10) lalu. Namun, karena penarikan yang dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur itu sesuai Perda, maka untuk menurunkannya juga harus menunggu pengesahan perubahan Perda No. 6 Tahun 2016

(Suara NTB/ars)

tersebut.

Dalam perubahan Perda, katanya, ada penurunan tarif masuk kawasan wisata alam seperti Pantai Pink bagi wisatawan mancanegara. Untuk anakanak, pelajar, mahasiswa dan rombongan menjadi Rp 15 ribu per orang. Sebelumnya ditarik sebesar Rp 25 ribu per orang.

Bersambung ke hal 15

Proyek Gedung Serbaguna Asrama Haji Tak Tuntas Tepat Waktu

Kemenag NTB Ditagih Kontraktor Rp 5 Miliar Mataram (Suara NTB) Pengerjaan proyek gedung serbaguna Asrama Haji NTB di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram pada tahun 2015 lalu tidak tuntas tepat waktu. Proyek senilai Rp 57,4 miliar itu dituntaskan kontraktor pada tahun berikutnya. Belakangan, Kanwil Kemenag NTB ditagih oleh kontraktor utang pembangunan proyek tersebut sebesar Rp 5 miliar.

Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S.Sos, M. Pd yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/10) di ruang kerjanya mengatakan, proyek gedung serbaguna Asrama Haji itu belum ada serahterima dari kontraktor ke Kanwil Kemenag NTB. ‘’Itu (gedung serbaguna Asrama Haji) memang sampai hari ini belum diser-

ahterimakan dari kontraktor kepada kita. Dikarenakan bangunan itu kita masih punya utang sekitar Rp 5 miliar.

Sehingga pemborongnya belum menyerahkan kepada kita,’’ kata Nasruddin.

Ia mengaku tidak tahu persis kenapa Kanwil Kemenag NTB punya utang kepada kontraktor. Pasalnya, pada saat proyek itu dikerjakan dirinya belum menjabat Kepala Kanwil Kemenag NTB. Ia menjabat Kepala Kanwil Kemenag NTB baru beberapa bulan.

Namun, informasi sementara yang diperoleh dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang Haji dan Umrah, Drs. H. Maad Umar, bahwa kontraktor menyelesaikan pembangunan proyek gedung serbaguna Asrama Haji itu pada 2016.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

MANGKRAK - Proyek gedung serbaguna Asrama Haji NTB yang mangkrak dan belum dapat difungsikan pada musim haji 2017. Gedung ini sudah mulai rusak. Kanwil Kemenag NTB punya tagihan utang sebesar Rp 5 miliar dari kontraktor.

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

TUKAR GULING Pemkot Mataram mewacanakan akan menukar guling tiga sekolah yang berada di Jalan Pejanggik. Kemudian membangun sekolah baru di lingkar selatan. Terlihat petugas kepolisian mengatur kendaraan di depan SMPN 2 Mataram saat jam sibuk pulang sekolah, Selasa (3/10).

Siap Hadapi Musim Hujan MUSIM hujan yang telah datang, beberapa persiapan telah dilakukan untuk menghadapinya. Terutama di daerah yang menjadi langganan banjir seperti di kelurahan Gomong. Lurah Gomong, Lalu Husni Bardin, mengatakan setiap musim hujan tiba, daerahnya sering mengalami banjir. Apalagi wilayah Gomong merupakan kawasan padat penduduk.

“Apalagi dengan adanya saluran air yang ada membawa sampah-sampah yang tidak hanya dari Gomong saja,” terangnya. Husni menambahkan jika saluran air yang mengalir membawa sampah kiriman dari berbagai wilayah yang dilintasi dan terbawa sampai ke Gomong. “Terus ngalirnya di sini lewat jalan Pemuda yang ada gorongnya dan terdapat pipa PDAM sehingga sampah-sampahnya tersangkut,” terangnya.

Tetapi setelah dilakukan pembersihan saluran air oleh Dinas PUPR, masalah tersebut sudah teratasi. “Sehingga saat hujan kemarin tidak terjadi banjir karena aliran airnya sudah lancar,” kata Husni. Masalah sampah warga juga sudah mulai teratasi sejak adanya bantuan kendaraan pengangkut sampah dari pihak pemerintah kota. “Setiap lingkungan memiliki kendaraan roda tiga itu yang setiap harinya mengangkut sampah warga,”ujarnya.

Pengangkutan sampah dilakukan secara rutin setiap dua hari sekali. “Tetapi khusus di Gomong Lama pengangkutan sampah dilakukan setiap harinya. Jeda sehari pengangkutan sampah dengan kendaraan kuning itu diisi dengan kendaraan roda tiga warna merah yang juga merupakan bantuan,” kata Husni. Kendaraan roda tiga merah milik kelurahan ini suda beroperasi terlebih dahulu dibandingkan kendaraan kuning dan sekarang fungsinya diperbantukan.

Selain kendaraan roda tiga, Husni menambahkan sampah juga diangkut menggunakan gerobak sampah terutama di lingkungan Gomong Sakura.

“Titik pembuangan sampah juga sudah ditentukan agar petugas pengangkut sampah mudah untuk mengambilnya,” jelasnya. Ia mencontohkan seperti di RT 2, di mana ketua RT bersedia rumahnya digunakan sebagai tempat pengumpulan sampah sementara. (uul) Lalu Husni Bardin (Suara NTB/uul)

Tindak Tegas Calo Adminduk ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, H. Ehlas, SH., MH., mendukung rencana Plt Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram yang akan melakukan penertiban terhadap praktik percaloan terkait pengurusan adminduk (administrasi kependudukan). ‘’Di sini pemerintah harus tegas dalam artian, jangan sampai ada calo-calo yang memberatkan biaya pada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/10).

Ehlas melihat adanya (Suara NTB/fit) fenomena warga yang enggan H. Ehlas mengurus sendiri adminduknya. Seperti pembuatan KK, KTP maupun akte kelahiran. ‘’Masyarakat ini butuh KTP, akte kelahiran dan lain-lain tapi warga tidak mau datang sendiri,’’ sesalnya. Namun, lanjut dia, keengganan warga datang sendiri mengurus adminduknya, tidak terlepas dari kuatnya peran calo yang diduga ‘’berkeliaran’’ di kawasan kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram.

Maraknya praktik percaloan ini, dinilai menjadi sandungan bagi Pemkot Mataram untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Politisi partai Demokrat ini menyarankan jajaran Dinas Dukcapil Kota Mataram untuk membuat loket pelayanan di depan kantor tersebut. Tujuannya, agar Dinas Dukcapil dapat memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat yang mengurus adminduknya. ‘’Misalnya loket itu untuk daftar atau verifikasi data, sehingga masyarakat tidak masuk semua,’’ katanya. Kondisi pelayanan yang tidak nyaman membuka celah masukkan calo untuk membantu masyarakat mengurus adminduk. Ruang tunggu yang sempit dianggap tidak sepadan dengan jumlah kunjungan warga yang akan melakukan pengurusan adminduk.

Ehlas menggambarkan, warga yang menunggu di tempat yang tidak representatif itu kerap dilanda kebosanan, sehingga terpaksa memanfaatkan jasa calo. Karena, dengan menggunakan jasa calo, pelayanan menjadi jauh lebih cepat dan mudah, walaupun warga harus menanggung biaya yang cukup mahal. Untuk itu, anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini mendesak Pemkot Mataram menindak tegas calo adminduk.

Terlebih kalau calo itu berasal dari internal Dinas Dukcapil Kota Mataram. ‘’Kalau terbukti mereka sebagai calo, ya keluarkan saja, diganti yang lain yang lebih berkualitas,’’ pintanya. Ia berharap Dinas Dukcapil Kota Mataram memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak berpikir untuk menggunakan jasa calo.

Selain itu, Dukcapil disarankan melakukan jemput bola ke semua kelurahan di Mataram sehingga pelayanan tidak hanya terpusat di Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram. (fit)

Tiga Sekolah di Mataram akan Ditukar Guling Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mataram mewacanakan akan tukar guling tiga sekolah di Jalan Pejanggik. Yaitu, SMPN 15, SMPN 1 dan SMPN 2 Mataram. Aset tiga sekolah bisa ditukar gulingkan dengan aset milik investor. Dengan catatan investor menyiapkan lahan dan membangunkan sekolah sesuai dengan kebutuhan.

Wacana pemindahan sekolah itu sejak tahun 2016 lalu. Pemkot Mataram memandang penting mengingat terjadinya kemacetan pada jam - jam tertentu, terutama saat jam pulang sekolah. “Di sana kan macet kalau sudah pulang sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, H. Sudenom, Selasa (3/10).

Sejauh ini, belum ada investor yang menawarkan diri pasca bergulir wacana tersebut.

Tetapi nanti akan ada perhitungan harga agar sama - sama saling menguntungkan. Renca-

na Tata Ruang Wilayah (RTRW) pasca revisi menurutnya, bisa saja berubah. Apalagi sepanjang jalan Pejanggik difokuskan zona perkantoran.

Skenario bisa berbarengan dengan pemindahan kantor Walikota, sehingga pusat pendidikan juga pindah ke daerah selatan. “Idealnya tersebar supaya terjadi pemerataan. Pusat pendidikan tidak lagi di tengah kota,” ujarnya.

Pro - kontra dan sikap tidak terima itu pasti terjadi di kalangan orangtua siswa maupun siswa itu sendiri. Mereka akan

sulit memahami kebijakan pemerintah untuk menempati lokasi baru. Penolakan itu dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Kasus itu pernah terjadi saat relokasi SMPN 6 Mataram ke Jalan Udayana. Belakangan SMPN 6 jadi incaran bahkan menjadi sekolah favorit di Mataram.

Dikbud sampai saat ini masih menunggu kebijakan Walikota. Prinsipnya akan mengamankan kebijakan itu sepanjang jadi kepentingan publik. “Sekolah ngotot juga tidak bisa. Kita terima saja kebijakan itu. Siswa akan bisa

Harga Beras Mengkhawatirkan

Pemkot Segera Sidak Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) Harga beras mulai mengkhawatirkan. Di pasar tradisional, pedagang cukup liar menaikkan harga tanpa memperhatikan harga eceran tertinggi. Melihat kondisi ini, Pemkot Mataram segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram.

Rata - rata beras medium dijual kisaran Rp 9.000 – Rp 9.500. Sedangkan, beras C4 super mencapai Rp 10.500/kg.

Harga cukup fantastis mengingat saat ini merupakan musim panen di sejumlah daerah di NTB. Kementerian Perdagangan telah meminta kabupaten/ kota untuk melakukan pengawasan bersama Dinas Perta-

nian, Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Sekarang kementerian sudah minta kita melakukan pengawasan,” kata Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Selasa (3/10).

Harga beras tergantung kualitasnya. Data Dinas Perdagangan hari ini (kemarin,red) di Pasar Mandalika, untuk beras jenis medium Rp 8.000,. sementara beras C4 super Rp 9.000,.

Alwan mengatakan harga beras relatif stabil di Mataram.

Ini terlihat dari fluktuasi harga di pasaran. Meskipun telah ditentukan HET beras sekitar Rp 9.000., Kemungkinan peluang terjadinya inflasi akibat mahalnya harga beras. Ia telah

mengimbau ke pedagang agar tidak memainkan harga dan akan dilakukan pengawasan rutin bersama stakeholder seperti apa kondisi rill di masyarakat. “Nanti dengan Dinas Pertanian melihat seperti apa kondisi rill di masyarakat,” ucapnya.

Melihat ini merupakan musim panen. Kemungkinan terjadinya permainan harga oleh tengkulak. Alwan tidak mengetahui persis hal tersebut.

Akan tetapi, di pasar dipastikan tidak ada permainan karena diawasi ketat oleh Satgas Pangan. Satgas dibentuk oleh Kementerian Perdagangan bekerja keras melakukan pemantauan di lapangan. Bahkan, mereka segera melaporkan jika sejumlah komoditi berpotensi melonjak. (cem)

Serapan Anggaran di Pemkot Mataram Merosot Mataram (Suara NTB) Serapan fisik dan keuangan Pemkot Mataram pada triwulan ketiga anjlok. Target serapan anggaran yang seharusnya terpenuhi 80 persen pada posisi terakhir, awal Oktober terealisasi 52,49 persen.

Data dihimpun Suara NTB dari monev.lkpp.go.id , struktur anggaran Pemkot Mataram tahun 2017 senilai Rp 1.358.971.263.504. Untuk belanja tidak langsung senilai Rp 588,43 miliar. Sementara, belanja langsung Rp 770,54 miliar. Dari total belanja tidak langsung postur anggaran belanja pegawai Rp 532,58 miliar. Belanja non pegawai relatif lebih rendah senilai Rp 55,86 miliar.

Berbeda halnya pada postur belanja langsung, belanja pegawai lebih rendah dibandingkan non pegawai. Yaitu, 121,43 miliar untuk pegawai dan Rp 649,10 miliar non pegawai.

Untuk belanja barang dan jasa Rp 338,84 miliar dan belanja modal Rp 310,27 miliar.

Progres serapan keuangan maupun fisik sejak triwulan pertama hingga ketiga merosot drastis. Sebagai gambaran, triwulan pertama target keuangan dan fisik 18 persen realisasi hanya 13,17 persen. Demikian pula di triwulan kedua serapan hanya 25,14 persen dari target 36 persen. Sementara, pada triwulan ketiga re-

alisasi baru 52,49 persen dari target 80 persen.

Realisasi di bulan September stagnan atau sama posisinya pada bulan Agustus. Merosotnya realisasi itu disinyalir beberapa paket proyek di Kota Mataram belum dieksekusi.

Sebagai contoh pembangunan gerbang pintu masuk dan monumen Mataram Metro senilai Rp 5 miliar belum ditender, pembangunan gedung kantor BKD Rp 1,5 miliar. Demikian juga gedung kantor Dispora Rp 1,4 miliar. Sejumlah paket lainnya belum dieksekusi program aspirasi anggota Dewan yang dititip di PUPR dan Perkim.

Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH.,Selasa (3/10) mengatakan, serapan keuangan maupun fisik pada triwulan ketiga mengaku belum menerima laporan dari Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP). Ia tidak mengetahui detail seberapa serapan di triwulan ketiga.

Ditunjukkan data serapan berdasarkan data monev.lkpp, Wartan enggan mengomentari hal itu. “Nanti tunggu rekapan dari staf saya dulu,” cetusnya. Hal senada disampaikan Sekda Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito. Ia enggan berkomentar apapun terkait merosotnya serapan anggaran fisik maupun keuangan tersebut. (cem)

beradaptasi dengan lingkungan baru meskipun awalnya tidak nyaman,” ujarnya.

Tukar guling disinyalir sering menimbulkan masalah apalagi dengan pihak ketiga (non pemerintah). Namun demikian, Sudenom memiliki pandangan berbeda. Langkah itu dianggap sebagai alternatif yang mudah bilamana ada investor yang mau memiliki lahan sama. Ia memprediksi wacana itu tidak bisa

”

Siswa akan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru meskipun awalnya tidak nyaman

direalisasikan dalam waktu dekat ini. Prosesnya dinilai masih panjang karena membutuhkan kesiapan lahan maupun fisik b a n gunan. “ I n i masih lama,” jawabn y a . (cem)

H. Sudenom

Proyek Gerbang dan Monumen Kota Mataram Dikhawatirkan Molor Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan gerbang selamat datang dan monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan belum ditender. Paket senilai Rp 5 miliar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu dikhawatirkan akan molor.

Gerbang dan monumen dihajatkan sebagai ikon baru Kota Mataram. Dengan ikon itu diharapkan sebagai daya tarik dan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan. Rencana pembangunan dua ikon itu ditandai dengan peletakan batu pertama 31 Agustus lalu atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Mataram ke - 24.

Satu bulan pasca moment itu, tak ada aktivitas fisik apapun di daerah bundaran maupun perbatasan antara Kota Mataram dan Lombok Barat itu. “Saya khawatir juga kok sampai sekarang belum ditender,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (3/10).

Dokumen tender telah diajukan pekan lalu ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mataram. Tetapi, pengadaan fisik itu rupanya belum dipublikasikan. PUPR akan menanyakan alasan Bagian APP

tidak menayangkan, karena monumen dan gerbang harus segera ditender. “Makanya saya ke sini dalam rangka menanyakan itu. Apa ada persyaratan yang kurang atau bagaimana,” kata dia.

Kekhawatiran Mahmuddin Tura, pekerjaan fisik membutuhkan waktu pengerjaan cukup lama. Ketika belum ditender secara otomatis rekanan hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk menyelesaikan. Meskipun pengerjaan hanya bagian struktur bawah tanpa finishing. Ini akan jadi tantangan bagi rekanan yang memenangkan tender. Rentan waktu dua bulan harus tetap memperhatikan kualitas konstruksi bangunan. “Monumen Rp 2 miliar, pintu gerbang juga Rp 2 miliar,” sebutnya.

Pengerjaan monumen maupun gerbang rata - rata menggunakan beton pabrikan. Ia menganggap waktu dua bulan cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mau tidak mau kata Mahmuddin, kontraktor harus menggenjot pekerjaan dan memprediksikan waktu yang ada.

Ia berharap kontraktor yang menangani proyek itu memiliki modal kuat dan alat lengkap, sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu. (cem)

(Suara NTB/cem)

TIDAK ADA AKTIVITAS - PUPR khawatir terjadi keterlambatan penyelesaianpembangunan monumen dan gerbang di lingkar selatan Kota Mataram. Tampak suasana di lokasi pembangunan monumen tak terlihat aktivitas apapun.

Disdag Kantongi Bukti Dugaan Pungli Lapak PKL

(Suara NTB/cem)

Lalu Alwan Basri

Mataram (Suara NTB) Dugaan pungutan liar (Pungli) lapak di Jalan Tambora menemui titik terang. Dinas Perdagangan (Disdag) Pemkot Mataram telah mengantongi bukti kuitansi pembayaran dari pedagang. Pungli 16 lapak terbongkar berkat laporan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI). Pemkot Mataram membangun lapak itu tanpa ada pungutan apapun alias gratis.

Diduga kuat ada indikasi oknum rekanan memanfaatkan kesempatan itu. Peda-

gang diperdaya dengan berbagai macam modus. “Lapak masih masa pemeliharaan.

Jadi belum diserahterimakan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Selasa (3/ 10).

Pekan depan, diagendakan pemanggilan calon pengelola. Termasuk meminta penjelasan dari rekanan yang dituding melakukan pungutan tersebut. Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram ini enggan berspekulasi dengan dugaan

tersebut. Tim saat ini sedang bekerja menelusuri kebenaran itu. “Nanti kita lihat,” jawabnya.

Data serta dokumen sebagai bukti kuat terjadinya praktik pungli akan diserahkan ke Tim Saber Pungli Kota Mataram. Melalui Ketua Tim Saber Pungli, H. Mohan Roliskana, data berupa bukti pembayaran bisa dijadikan data awal untuk mendalami kasus itu. Tidak menutup kemungkinan praktik haram itu juga terjadi di titik - titik lainnya.

Alwan tidak mau berkomen-

tar dan ingin menyelesaikan satu per satu permasalahan tersebut. “Nanti kita serahkan buktinya ke Pak Wakil,” tuturnya.

Saat ini, tim saber pungli sedang bergerak dan melakukan pendalaman atas dugaan jual beli lapak di Jalan Tambora atau tepatnya di samping Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Kasus ini jadi atensi termasuk data awal dijadikan bahan untuk menelusuri keterlibatan oknum lainnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

Halaman 3 (Suara NTB/bul)

Kebutuhan Listrik di KEK Mandalika Hanya 65 MW Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan guna mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal tersebut disampaikan Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Wilayah NTB, M. Andy Adchaminoerdin, saat menjadi pembicara pada acara temu stakeholder bertajuk “Peningkatan Amenitas Pariwisata di Kawasan Mandalika”, yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, akhir September lalu.

Ia mengatakan bahwa PLN sudah membahas kebutuhan listrik untuk KEK Mandalika, bersama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku badan usaha milik negara yang mengelola kawasan wisata tersebut. “Prediksi kami, kebutuhan listrik di sekitar KEK Mandalika itu baru sebesar 65 MW pada tahun 2025 dan akan mencapai 111 MW pada tahun 2030,” kata Andy.

Pembangunan kelistrikan untuk mendukung kawasan Mandalika tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal PLN telah membangun gardu induk berkapasitas 30 Megavolt Ampere (MVA) di daerah Kuta, Lombok Tengah. Gardu induk tersebut digunakan untuk mendistribusikan listrik ke sekitar kawasan Mandalika.

“Sudah ada beberapa hotel yang menggunakan gardu induk tersebut, namun belum maksimal, hanya sekitar 21,73 persen dari kapasitas yang ada,” terangnya. PLN akan menambah kapasitas Gardu Induk Kuta sebesar 60 MVA jika kapasitas gardu induk yang ada telah digunakan secara maksimal.

Sementara dari sisi pasokan daya, PLN telah mempersiapkan secara matang. Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki kapasitas pembangkit sebesar 294 Megawatt (MW), dengan beban puncak 225 MW. “Ada cadangan daya sebesar 69 MW. Untuk tahap awal saya rasa cukup. Beberapa tahun ke depan juga kita akan tambah pembangkit baru,” imbuh Andy.

Pada tahun 2019 juga sistem kelistrikan Lombok akan mendapat tambahan daya sebesar 150 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Lombok Peaker.

“Cadangan daya sebesar 69 MW ditambah 150 MW dari Lombok Peaker, total 219 MW. Jadi tidak perlu khawatir masalah daya listrik untuk Mandalika. PLN siap mendukung seluruh investasi di NTB,” demikian penegasannya. diketahui, hasil sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan bahwa KEK Mandalika telah siap beroperasi.

Sebanyak 3 hotel akan mulai dibangun pada awal 2018, meliputi ClubMed Hotel, Paramount Hotel, serta Mozaique Jiva One Sky Hotel. Pada 2025, pembangunan kawasan Mandalika ditargetkan akan mencapai Rp 2,2 triliun dan investasi mencapai Rp 28,64 triliun. (bul)

Pelindo Kebut Pembangunan Dermaga Gili Mas Mataram (Suara NTB) Pelindo mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Gili Mas di Lembar, Lombok Barat. Pemerintah menganggarkan Rp 1,3 triliun dengan pembiayaan multiyears. Paling lambat, awal tahun 2018 dermaga sudah mulai dibangun.

Menurut keterangan General Manajer (GM) Pelindo III Cabang Lembar, Baharuddin, pembangunan dermaga panjangnya 440 meter. Saat ini reklamasi masih berlangsung, dan baru terpenuhi seluas 30 persen dari total yang akan direklamasi.

“Pembangunan dermaga awalnya bertahap, tetapi diusulkan satu paket agar dibangun sekaligus,” katanya.

Percepatan pembangunan dermaga Gili Mas ini diharapkan untuk mempercepat sandarnya kapal-kapal pesiar besar dan kapalkapal kontainer berukuran besar. Dengan panjang dermaga 440 meter, Baharuddin mengatakan, dua kapal pesiar bisa sandar.

Percepatan pembangunan pelabuhan ini, lanjut Baharuddin, mengingat sangat disayangkan kapal-kapal pesiar masuk ke NTB dalam waktu yang tak lama. Bahkan hanya sehari. Tahun 2017 ini, jumlah kapal pesiar yang masuk ke NTB hanya tujuh kapal, dari target 20 kapal.

Karena sandarnya ditengah, kapal pesiar dengan satu penumpang hanya sandar sehari, lalu berlayar lagi ke kawasan pariwisata lain. Sayang menurutnya, karena uang wisatawan tak banyak merembes ke sentrasentra belanja di NTB, sebelum perjalanan wisata dilanjutkan.

“Mereka (wisatawan) turun tak sampai sehari. Padahal, kalau ada dermaga, kapal bisa sandar lebih lama. Uang yang dibelanjakan pasti lebih banyak. Karena itu kita ingin pembangunan Gili Mas dipercepat,” katanya. (bul) Baharuddin (Suara NTB/dok)

SELASA, 03/10/2017

STIKER - Pemasangan stiker KUPVA tak berizin.

41 ”Money Changer” Ilegal Ditertibkan Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia kembali melakukan penertiban kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB atau dikenal dengan istilah money changer ilegal. Sebanyak 41 money changer ilegal dilarang beroperasi.

Penertiban dilakukan untuk kedua kalinya, setelah tahap I 40 money changer juga disegel. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang KUPVA Bukan Bank, Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Disnaker, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu KLU, Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Kegiatan penertiban tahap II di wilayah NTB telah dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 September 2017 terhadap pelaku money changer tanpa izin di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia

(KPwBI) Provinsi NTB. Dalam tahap II ini, penertiban dilakukan terhadap 41 money changer tidak berizin yang berjalan lancar dan kondusif. Terhadap seluruh pelaku money changer tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempelkan stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan memperoleh izin usaha KUPVA dari Bank Indonesia, kata Kepala BI NTB, Prijono dalam keterangan resminya, Selasa (3/10) kemarin.

Selanjutnya BI akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut. Kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, di-

larang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP. Sebelum melakukan penertiban terhadap pelaku money changer tidak berizin tersebut, dilakukan upaya persuasif secara masif melalui imbauan untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia, antara lain melalui sosialisasi maupun mendatangi lokasi usaha dan meminta pihak-pihak dimaksud untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin.

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan publikasi dan

edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness terhadap pelaku money changer tidak berizin.

“Perlu kami tekankan kembali pengurusan izin di BI tanpa dipungut biaya apapun.

Kegiatan penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, dan Bank Indonesia bersama Kepolisian akan terus melakukan evaluasi atas kegiatan penertiban yang telah dan akan dilakukan,” kata Prijono.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau kegiatan money changer tidak berizin. Bank Indonesia juga akan melanjutkan ke proses hukum apabila terdapat money changer yang terbukti melakukan tindak kejahatan.

Kepada masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan money changer atau KUPVA BB yang telah memperoleh izin Bank Indonesia, yang ditandai

dengan adanya Sertifikat, Logo dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

“Apabila menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan money changer tanpa izin, masyarakat tolong informasikan ke kantor Bank Indonesia terdekat atau melalui call center BI 131,” tambahnya.

Mengapa perlu dilakukan penertiban KUPVA? Prijono menegaskan, dalam rangka mengantisipasi adanya aliran dana masuk untuk pendaan kegatan kejatahan, terorisme, dan kegiatan pencucian uang lainnya.

Untuk mengetahui keabsahan/ legalitas petugas yang melakukan penertiban, masyarakat maupun penyelenggara dapat menghubungi Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 2, Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, dengan nomor telepon 081310166-123 / 0813-10166-456 / 0813-10166-789. (bul)

OJK Minta Merger BPR Tak LIA akan Jadi Bandara Peralihan Terpengaruh Persoalan Hukum Praya (Suara NTB) Lombok International Airport (LIA) hingga saat ini masih menetapkan status bersiaga, terhadap kemungkinan terburuk dampak erupsi Gunung Agung Bali yang hingga kini belum menentu. Perkembangan informasi terkait kondisi erupsi kekinian Gunung Agung juga terus dipantau. Demikian diakui General Manager (GM) PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, Selasa (3/10) kemarin.

“Setiap perkembangan atas aktivitas erupsi Gunung Agung terus kita monitor,” terangnya. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait juga terus dilakukan.

Supaya setiap kali ada perubahan situasi, bisa dengan segera dilakukan langkahlangkah antisipasi.

Menghadapi dampak erupsi gunung yang meletus, ujar Ardita bukan hal yang baru bagi LIA. Pasalnya, sebelum erupsi Gung Agung terjadi, LIA sudah beberapa kali dihadapkan dengan persoalan erupsi Gunung Baru Jari anak Gunung Rinjani. Artinya, SOP (standar operasional prosedur) yang diberlakukan ketika Gunung Agung benar-benar meletus tidak akan jauh beda ketika menghadapi erupsi

(Suara NTB/dok)

I Gusti Ngurah Ardita Gunung Baru Jari.

“Saat erupsi Gunung Baru Jari terjadi, Bali juga ikut terdampak. Dan, sekarang Gunung Agung yang erupsi, pola penanganan juga tidak akan jauh berbeda. Jadi pengalaman menghadapi dampak erupsi gunung api, sudah ada sebelumnya,” tandasnya.

Disinggung kesiapan LIA sebagai bandara peralihan, ketika Gunung Agung nantinya benar-benar meletus, Ardita juga menegaskan tidak ada masalah. Hanya saja, LIA juga pasti bakal terkena dampak erupsi Gunung Agung. Sehingga tidak akan optimal sebagai bandara peralihan.

“Pemerintah pusat telah menetapkan LIA sebagai salah satu bandara peralihan, jika Gunung Agung meletus, bersama bandara Djuanda Surabaya, Makassar dan Kalimatan. Dan, pada prinsipnya kita siap-siap saja,” imbuhnya.

Untuk saat ini, kondisi penerbangan di LIA masih normal dan berjalan dengan baik. Namun demikian, komunikasi dengan pihak maskapai dan pihak terkait lainya, secara intensif terus dibangun. Pihaknya juga sudah menyiapkan information center yang bisa menjadi sumber informasi penerbangan di LIA. Pihak-pihak terkait juga bisa mengakses informasi yang diperlukan dari informasi center yang disiapkan tersebut.

“Karena yang kita hadapi ini alam, maka tentunya kita tidak bisa memastikan kapan erupsi bakal terjadi. Yang bisa kita lakukan ialah menyiapkan upaya dan langkah antisipasinya. Sehingga dampak buruk dari erupsi Gunung Agung itu sendiri bisa kita minimalisir,” tegas Ardita. (kir)

Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keungan (OJK) Provinsi NTB mendorong proses merger Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah tidak terganggu, meskipun saat ini proses mergernya tersangkut persoalan hukum.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan menegaskan, tahapan merger delapan BPR menjadi satu BPR, saat ini masih menunggu kelengkapan data dari pemegang saham. “Kita koordinasi terus dengan Biro Perekonomian, lalu kita akan sounding untuk diproses,” kata Farid.

Pengganti H. Yusri sebagai orang nomor satu di OJK NTB ini mengatakan, untuk proses merger, pihaknya memberikan dukungan penuh.

Sebab dengan proses merger, akan lebih efektif dan efisien bagi otoritas dalam melakukan pengawasan, termasuk pemegang saham.

Farid belum mengetahui persis persoalan yang sebenarnya terjadi terkait merger BPR NTB. Tentang persoalan hukum, adalah ranah dari Kejaksaan.

Jikapun ada persoalan hukum, OJK menurutnya bisa meneliti kasus hukumnya.

“Tetapi, walupun ada proses hukum, yang penting timnya (tim merger) jalan, semuanya jalan, kalau ada,” jelasnya.

OJK juga menargetkan proses merger BPR NTB lebih cepat lebih baik.

Sebagai otoritas, dalam melaksanakan tahapan-

tahapan, masih menunggu kelengkapan syarat yang diajukan oleh pemegang saham. Baik syarat merger, maupun pengajuan direksi yang akan mengisi posisi utama di PT. Bank BPR NTB nantinya.

Seperti diketahui, proses merger BPR NTB saat ini masih ditangani Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB. Aparat terus mengebut pemeriksaan satu persatu pihak-pihak terkait, terutama dari unsur BPR. (bul)

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

Gelar Penetapan Tersangka KASUS dugaan korupsi pada proyek penataan kawasan pusuk Sembalun terus bergulir. Pasalnya, kasus yang dibidik sejak tahun 2016 lalu dan sudah naik ke tingkat penyidikan, saat ini memasuki tahap Penghitungan Kerugian Negara (PKN). Penghitungan kerugian ini melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Dari hasil PKN itu, nantinya akan dilakukan gelar perkara untuk dilakukan penetapan tersangka.

(Suara NTB/yon) Antonius F Gea Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, (3/10), Kapolres Lotim, AKBP. Muh. Eka Fathurrahman, SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP. Antonius F Gea, menegaskan kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun merupakan salah satu atensi kasus yang ditargetkan tuntas tahun 2017 ini. Dalam penanganan kasus ini, disebutkan beberapa pihak terkait sudah dimintai keterangan. Termasuk sudah dilakukannya audit investigasi dengan berkoordinasi dengan BPKP untuk di tingkat penyelidikan.

Dari hasil audit investigasi itu, diungkapkan ditemukan adanya kerugian negara dalam proyek dengan total anggaran sebesar Rp 2 miliar dan Rp 1,6 miliar untuk pembangunan fisik. Besaran kerugian negara yang ditemukan yakni sebesar Rp 400 juta pada tahap penyelidikan. Adanya kerugian negara itulah yang menjadi dasar penyidik dari tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim menaikkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan.

Disinggung terkait kapan turunnya BPKP untuk dilakukan PKN, Polres Lotim masih menunggu respons dari BPKP. Namun, turunnya ke lapangan pasti akan dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan adanya kerusakan-kerusakan yang lain.

Pasalnya, masa dari bangunan pusuk Sembalun selama 10 tahun. Sehingga dalan kurun waktu 10 tahun terjadinya kerusakan, maka bisa masuk penghitungan kerugian negara. (yon)

PAN Jajaki Koalisi di Pilkada Lotim Selong (Suara NTB) Partai Amanat Nasional (PAN) positif memberikan dukungan kepada paket Harum (H. Haerul Warisin-H. Machsun Ridwayni). Dalam memenangkan paket ini pada Pilkada Lotim 2018 mendatang, PAN saat ini mulai menjajaki koalisi dengan sejumlah partai politik (parpol).

“Sudah pasti akan mendukung paket Harum dengan diberikannya rekomendasi dari DPP, saat ini kita mulai menjajaki koalisi dengan sejumlah parpol,(Suara NTB/yon) H. Ridwan Bajery ”ungkap Ketua DPC PAN Lotim, H. Ridwan Bajery, dikonfirmasi di kantornya, Selasa (3/10).

Dalam menjajaki kolaisi ini, Ridwan Bajeri yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Lotim, mengaku PAN begitu dekat dengan sejumlah partai, disebutkan seperti Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terutama dari unsur pimpinan pusat. Untuk itu, peluang koalisi dengan beberapa partai ini sangatlah besar untuk sama-sama berjuang di Pilkada Lotim dalam memenangkan paket Harum menjadi bupati dan wakil bupati periode 2018-2023.

Berbicara masalah Pilkada Lotim secara umum, Ridwan Bajery menegaskan sampai saat ini semua calon belum mendapatkan rekomendasi dari beberapa partai yang ada, seperti H. Sukiman Azmy. Begitu juga, H. M. Syamsul Luthfi, meski merupakan Kader Demokrat belum mendapatkan rekomendasi.

Untuk itu, katanya, dari sekian figur yang muncul bertarung pada Pilkada Lotim, sejauh ini hanya H. Haerul Warisin yang juga Wakil Bupati Lotim aktif yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik sebagai kendaraan politiknya.

Sebelumnya, H. Haerul Warisin menyebut bahwa selain sudah mendapatkan rekomendasi dari PAN. Sejumlah partai politik yang siap memenangkannya pada pesta demokrasi lima tahun itu, seperti Partai Nasdem, PPP dan PBB. (yon)

(Suara NTB/rus)

PERIKSA – Ketua Tim Pengendali Sapi Betina Heru Rachmadi memeriksa ovarium sapi betina, Selasa (3/10).

Lotim Awasi Ketat Pemotongan Sapi Betina Selong (Suara NTB) Pemda Lombok Timur (Lotim) mengawasi ketat pemotongan sapi betina. Tim Terpadu Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif Program Upaya Khusus (Upsus) Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) sudah dibentuk. Tim yang dikomandoi Dinas Peternakan Lotim beranggotakan Polres Lotim dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pada hari pasaran Ternak di Pasar Ternak Masbagik, Senin sore lalu, tim lengkap turun melakukan pemantauan dan pemeriksaan langsung. Semua sapi betina yang dijual untuk pemotongan dilakukan pemeriksaan rahim sapi. Jika ditemukan kosong dan sudah tidak produktif baru diperbolehkan untuk dijual.

Ketua Tim Pengendali Sapi Betina Produktif Program Upsus Siwab, drh. Heru Rachmadi yang juga Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner menjelaskan, salah satu tugas tim adalah monitoring dan pengawasan dari hulu hingga hilir. Termasuk pasar. Kemudian di rumah jagal dan rumah potong hewan.

Pengawasan terhadap pemotongan hewan betina produktif ini dinyatakan sangat penting. Daerah-daerah lain di luar Lotim disebut tingkat pemotongan hewan betina itu sangat tinggi. Jika betina produktif yang bisa melahirkan anak ini tidak dikendalikan pemotongannya, bisa akan kekurangan.

Secara nasional, katanya, Indonesia kekurangan daging. Untuk mewujudkan swasembada daging digelarlah upaya pengendalian, sehingga ke depan tidak lagi impor. NTB, termasuk Lotim merupakan andalan pusat sebagai sumber ternak nasional. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lima Kasus Dugaan Pungli Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Selong (Suara NTB) Mendekati akhir tahun 2017, tercatat sebanyak lima desa yang berhadapan dengan hukum. Baik dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) prona, maupun kasus dugaan korupsi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kasus yang terdapat pada lima desa itu, berada di tangan jaksa dan aparat kepolisian.

Dari lima desa itu, diketahui jika desa yang terjerat kasus pungli prona, yakni Desa Tete Batu Selatan, Desa Pejaring dan Desa Pringgabaya Utara.

Sementara, untuk dugaan korupsi pengelolaan maupun pemanfaatkan ADD, yakni Desa Jerogunung dan Desa Mendana.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan, alasan diagendakan pelimpahan perkara itu secara bersamaan agar pembiayaan lebih efektif. “Minimal tiga perkara, maka kita bisa limpahkan ke pengadilan,” terangnya.

Dari lima desa yang terjer-

at persoalan hukum itu, masing-masing yang ditangani oleh Kejari Lotim yakni Desa Pringgabaya Utara dan Desa Mendana. Sedangkan untuk di Polres yakni Desa Tete Baru Selatan, Pejaring dan Desa Jerogunung. Meski ditangani dua institusi penegak hukum

yang berbeda, penanganan kasus ini terus dikebut dan ditargetkan tuntas tahun ini.

Iwan menambahkan, total biaya yang dianggarkan di Kejaksaan hanya untuk dua persidangan. Sementara untuk saat ini anggaran tersebut sudah menipis saat melakukan persidangan kasus penerbitan puluhan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh. “Itu sudah langkah yang tepat untuk mengefektikan biaya, sehingga kita menunggu yang lain untuk kemudian kita limpah-

kan ke pengadilan,” jelasnya.

Selain akan dilimpahkan bersamaan untuk efektivitas biaya. Iwan juga berharap majelis hakim dalam persidangan nantinya sama agar waktu dapat termanfaatkan dengan baik, sehingga jaksa yang lainnya dapat bekerja. Sedangkan untuk Kejaksaan, PT. APC dengan tersangka AP, selain itu Desa Pringgabaya Utara dan Desa Mendana, sehingga ketika sidang bersamaan, akan lebih efektif, karena masih 8 perkara yang mengantre. (yon)

(Suara NTB/yon)

RAWAN PUNGLI - Pelayanan di Dukcapil Lotim yang merupakan salah satu pelayanan adminduk yang rawan terjadinya pungli.

Temukan Pungli, Masyarakat Diminta Aktif Melapor Selong (Suara NTB) Pungutan di pelayanan publik terutama yang tidak sesuai aturan merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang. Untuk itu apabila ditemukan indikasi adanya pungutan liar (pungli) di pelayanan publik, masyarakat diminta untuk aktif melapor.

Demikian sampaikan Ketua Pokja Penindakan Tim Saber Pungli Lotim, AKP. Antonius F Gea, Selasa (3/10).

Diungkapkannya, semua pelayanan publik, baik berupa pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Dinas Dukcapil maupun di instansi terkait lainnya diawasi secara intens oleh tim Saber Pungli Lotim. Akan tetapi terkait keberadaan tim Saber Pungli, lebih prioritas pada proses pembinaan dalam hal ini Pokja Pencegahan yang paling gencar dilakukan. “Ada prosedurnya, lebih prioritas pada pencegahan dulu, kemu-

dian lidik untuk selanjutnya dilakukan pendidikan, terutama ketika hasil lidik sudah valid,” ujarnya.

Disinggung terkait adanya percaloan yang kerap bermain dengan pegawai di Dinas Dukcapil sebagaimana temuan dari Ombudsman Perwakilan NTB, Antonius menyebut koordinasi tetap dilakukan.

Dijelaskan, koordinasi biasanya dibangun secara intens, misalnya saat pungli prona di Desa Pringgabaya Utara, tim

saber Pungli Lotim diinformasikan ke tim lidik, sehingga ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan.

“Biasanya koordinasi kami dengan Ombudsman tetap aktif, terutama soal pungli di Dukcapil beberapa waktu lalu.

Namun untuk permainan calo dengan pegawai Dukcapil belum lama ini, belum ada koordinasi dengan kami,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Ir. Sateriadi, menyikapi adanya dugaan per-

caloan yang bekerjasama dengan pegawainya berterima kasih pada Ombudsman NTB yang telah membongkar permainan tersebut. Namun ia berharap langkah itu dapat dikoordinasikan dengan Dukcapil dan disertai bukti-bukti yang kuat. “Tentu kita sangat berterima kasih kepada Ombudsman, sehingga kedepan pelayanan baik di Dukcapil maupun dibeberapa pelayanan publik lainnya bebas dari aksi percaloan,”harapnya. (yon)

Pemilik Toko Cemaskan Perintah Bupati Pesan Dana Bansos WUB Tidak untuk Konsumtif Pengosongan Lahan Selong (Suara NTB) Empat pemilik toko yang terletak di depan Masjid Akbar Pancor Lombok Timur (Lotim) mendatangi kantor DPRD Lotim, Selasa (3/10).

Kedatangan mereka setelah mendapat surat perintah pengosongan toko miliknya yang dilakukan oleh Pemda Lotim dan ditandatangani Sekda Lotim, H. Rohman Farly tanggal 25 September 2017.

Kepada wartawan usai bertemu bersama Komisi IV DPRD Lotim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim, Abdullah Madan, salah satu pemilik toko mengaku terkejut dengan surat perintah pengosongan yang diterimanya dari Pemda Lotim tersebut. Di mana, terdapat empat empat tuko yang diminta untuk dikosongkan, yakni Toko Abadi, Toko Konika, Toko Pancor Indah dan Toko Aloha. Pengosongan empat toko terkait akan dilakukan pelebaran jalan di kompleks pertokoan tersebut.

Untuk menyikapi persoalan itu, katanya, yang mendasarinya menyampaikan aspirasi itu ke DPRD Lotim. Dijelaskannya, dalam surat yang diterimanya bahwa yang menjadi dasar permintaan dilakukan pengosongan, yakni pada 23 Januari 1997, Pemkab Lotim sudah membuat alas sertifikat atas

lahan yang ditempati itu.

Sementara, pemilik empat toko tersebut memiliki bukti hak kepemilikan sejak zaman Belanda pada tahun 1949. “Pemda mengklaim pada tanggal 23 Januari 1997, akan tetapi kita juga memiliki sertifikat hak bukti kepemilikan sejak (Suara NTB/yon) tahun 1949,” TUNJUKKAN - Abdullah Madan, salah satu klaimnya. pemilik toko menunjukkan sertifikat tanah Oleh karena yang dimiliki. Bukti hak ini diklaim sudah ada itu, ia menun- sejak zaman Belanda. tut kepada pemerintah maupun DPRD Lotim DPRD Lotim, H. Ridwan Bajery untuk meninjau kembali serta mengaku prihatin terhadap mencarikan solusi yang tepat masyarakat atas permintaan baik berupa penggantian rugi pengosongan yang dilakukan maupun pengukuhan hak dari oleh pemerintah. Padahal, sisa itu untuk dibuatkan serti- masyarakat sudah menempati fikat. Ditegaskan tanah terse- toko tersebut sejak tahun 1949. but merupakan warisan dari Adapun bukti masyarakat senenek moyang mereka. “Kami laku pemilik lahan tersebut ada, merasa terganggu atas adanya bukti jual beli serta pipil dan lain surat perintah pengosongan itu. sebagainya. Sehingga menurut Saya pribadi tidak pernah di- politisi partai Partai Amanat panggil untuk mengkomuni- Nasional (PAN) ini, secara hukasikan hal ini, tiba-tiba diberi- kum itu sah. “Kita mendorong kan surat untuk dilakukan kepada pemerintah untuk peduli kepada masyarakat yang merapengosongan,”jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua sa teraniaya,”pintanya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Dana bantuan sosial (bansos) program wira usaha baru (WUB) dipastikan akan dicairkan tahun 2018 mendatang. Untuk itu, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., berpesan agar dana tersebut tidak dipergunakan untuk tujuan konsumtif.

“Jangan dihabiskan (membeli) yang lain-lain. Ini sudah ada manajemen yang perhatikan, sifatnya teknis dan tergantung jenis usahanya, misalnya, elektronik itu kebutuhannya lebih besar sesuai kondisi,” ungkap bupati dalam pelatihan WUB di gedung serba guna Gangga, Selasa (3/10).

Dalam pelatihan ini, sebanyak 1.500 calon penerimaan bantuan dikumpulkan.

Mereka di bawah pendataan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disos P3A) KLU. Seluruh penerima tahun 2018 mendatang diperkirakan lebih dari 5.000 orang.

Bupati menekankan, bantuan yang akan diberikan tersebut jangan sampai disalahgunakan. Sifat bantuan supaya dipergunakan sesuai rencana usaha yang diajukan dalam proposal calon penerima manfaat.

Najmul menyikapi opti-

mis, program ini akan berjalan. Pasalnya alokasi bantuan menyasar masyarakat dengan keinginan kuat untuk berusaha. “Ini sudah ada 5 ribu orang lebih, jumlahnya merata ada perempuan bahkan pemuda-pemuda itu juga,” imbuhnya.

Terhadap target program mencapai 10.000 wira usaha baru, Najmul menegaskan jumlah tersebut akan bisa dicapai. Dalam 3 tahun dari 2018-2020, alokasi anggarannya akan diajukan untuk disetujui DPRD. “Target 10 ribu kami tetap optimis karena tahun ini saja sudah ada 5 ribu lebih, tinggal sisanya direalisasikan bertahap,” demikian Najmul.

Sementara, Kepala Dinas Sosial P3A KLU, Hadari, SP., menambahkan pelatihan WUB ini menekankan bagaimana memanfaatkan anggaran yang diterima agar tidak menyimpang. Pihaknya berharap melalui pelatihan ini masyarakat dapat menerapkan ke dalam usaha yang akan dirintis tersebut. “Hari ini calon penerima dari Kecamatan Tanjung, Gangga dan Pemenang, besok kita akan gelar untuk Kecamatan Gangga dan Tanjung.

Kemudian Kayangan dan Bayan,” ujarnya. (ari)

Bupati Sebut BBM Semakin Mahal Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan bantuan 2 ribu mesin perahu dengan Bahan Bakar Gas (BBG) ke para nelayan Lombok Timur (Lotim).

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan kepada salah satu perwakilan nelayan di Aula Kantor UPP Labuhan Haji, Selasa (3/10).

Konversi BBM ke BBG yang dilaksanakan Kementerian ESDM bersama Pertamina merupakan bagian program pemerintah khusus untuk para nelayan. Bantuan tersebut terdiri dari konverter kit, mesin dan elpiji 3 kg.

Bupati menjelaskan, bagaimana pentingnya konversi dari BBM ke BBG. Pasalnya, produksi minyak di Indo-

nesia semakin berkurang dan cenderung lebih mahal dibanding bahan bakar lain, seperti BBG. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencari bahan bakar alternatif pengganti BBM untuk kebutuhan masyarakat.

Meski jumlah bantuan yang disalurkan belum sebanding denngan jumlah nelayan di Lotim, bupati mengapresiasi kepedulian pemerintah. “Pemerintahan Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap masyarakat pinggiran seperti nelayan dan masyarakat miskin,” tandasnya.

Jumlah nelayan di Lombok sangat banyak, tersebar dari wilayah Sambelia sampai Tanjung Luar. Keberadaan para nelayan katanya perlu mendapat perhatian. Untuk itu, bantuan yang diberikan agar dimanfaatkan dengan

baik untuk mendukung kelancaran aktivitas para nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lotim Ir. Tasywiruddin, M.Si., menjelaskan dari 1.500 paket yang ditarget pada tahun 2016 lalu, pemerintah pusat memberikan jatah 2 ribu paket untuk nelayan di Lotim. “Masih ada sekitar 1.800 nelayan yang belum bisa disentuh,” akunya.

Ia berharap di tahun mendatang pemerintah bisa memberikan bantuan serupa ke para nelayan. Nelayan yang menggunakan BBG dinilai lebih hemat 30 sampai 40 persen dibanding BBM. Proses distribusi dan pemasangan akan dilakukan secara bertahap mulai hari Kamis. Langsung dilakukan oleh petugas dari Kementerian ESDM dan Pertamina di 6 titik di antaranya di Pantai Kayangan, Sugian dan Labuan Haji. (rus)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan menyerahkan bantuan ke nelayan, Selasa (3/10).

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Perayaan HUT Loteng Ke-72

Disnakertrans Loteng Gelar ’’Job Fair’’ Praya (Suara NTB) Serangkaian Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke 72 tahun 2017 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Loteng, bakal menggelar job fair dengan mengundang perusahaan lokal Loteng dan NTB maupun luar NTB. Kegiatan itu

direncanakan bakal digelar bersamaan dengan puncak perayaan HUT Loteng tanggal 15 Oktober mendatang.

Terkait kegiatan ini, Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan Disnakertrans NTB untuk bisa mendatangkan perusahaan-perusahaan NTB dan luar NTB yang

membutuhkan tenaga kerja supaya bisa hadir pada kegiatan job fair. “Kita berharap pada job fair ini nantinya akan banyak perusahaan yang berpartisipasi.

Untuk itu, kita juga menggandeng Disnakertrans NTB,” jelasnya.

Kegiatan job fair diharapkan bisa menjembatani antara perusahaan dengan para

pencari kerja, sehingga baik antara perusahaan maupun pencari kerja, bisa berinteraksi langsung. Para pencari kerja juga bisa memilih langsung lowongan pekerjaan yang dibuka sesuai dengan keterampilan dan bidang ilmu yang ditekuni.

Pihaknya juga berharap, kegiatan job fair bisa membantu pemerintah daerah dalam

upaya menekan angka pengangguran di daerah ini yang tercatat masih cukup tinggi.

“Untuk teknis pelaksanaannya sekarang sedang kita bahas bersama dengan Disnakertrans NTB. Harapannya, job fair itu nantinya bisa benarbenar optimal hasilnya,” imbuh Masrun.

Kepada para pencari kerja mulai sekarang ini di-

harapkan segera menyiapkan diri. Nantinya, mendekati kegiatan, pihaknya juga akan menyebar brosur yang berisikan jumlah perusahaan yang ikut kegiatan job fair.

Termasuk lowongan pekerjaan yang dibuka serta persyaratan yang dibutuhkan. (kir/*)

H. Masrun (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

PROYEK - Inilah salah satu proyek di Lobar yang masih dalam proses penyelesaian. Beberapa proyek yang ada gagal terlaksana tahun ini dengan sejumlah alasan.

Tunggu RDTR Kota Gerung PEMBANGUNAN proyek perumahan di jalur bandara II belum dibolehkan, karena mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tak membolehkan dibangun perumahan di wilayah setempat. Boleh tidaknya membangun di kawasan itu, setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan substansi teknis dari Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR).

“Proyek perumahan itu distop, karena menunggu pengesahan RDTR Kota Gerung. Sebelum ini keluar (Suara NTB/dok) maka belum boleh. Karena H. Baehaqi itulah langkah kami mempercepat persetujuan kajian dari Kementerian ATR agar ada kepastian hukum juga bagi investor yang mau membangun,” ujar Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi, Selasa (3/10).

Diakuinya, pihak Kementerian ATR meminta beberapa substansi diperbaiki. Selain itu, ada persyaratan administrasi yang diminta oleh Kementerian ATR. Antara lain, kajian satuan kemampuan lahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Lalu kajian teknis ketenagakerjaan sektor pertanian untuk Kota Gerung.

Kemudian diminta kajian terkait dengan irigasi teknis oleh Dinas PU PR, karena nanti ada beberapa yang diajukan untuk kawasan pertumbuhan ekonomi dan jasa di jalur bandara II akan dialihfungsikan. Kajian yang dibutuhkan, apakah nanti setelah dialihfungsikan lahan itu tidak menyebabkan banjir atau tidak.

Setelah ini selesai, tahap terakhir baru diberikan rekomendasi kajian substansi teknis oleh Kementerian ATR. Barulah bahan ini dibawa ke DPRD, kemudian dibahas kembali untuk mendapatkan persetujuan RDTR Kota Gerung. Ditargetkan paling lambat kajian ini selesai bulan Desember, pihak kementerian ATR memberikan rekomendasi. Pihaknya bekerja keras dengan memacu semua SKPD terkait. (her)

Golkar Akhirnya Dukung Fauzan-Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) DPD Golkar Lombok Barat (Lobar) akhirnya secara resmi memutuskan arah dukungan ke H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun, menyusul hasil rapat resmi tim Pilkada DPP yang dipimpin Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Khalid bersama Korwil dan Tim Pilkada Indonesia Bagian Timur. Dari NTB, hadir Ketua Harian DPD I Partai Golkar, H. Misbach Mulyadi, Sekretaris DPD I Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua Bidang OKK, Dr. Abdul Hafid dan H. L. Sudjirman.

Salah satu pertimbangan DPP memutuskan dukungan ke Fauzan dikarenakan hasil survei resmi yang dilakukan DPP menggunakan LSI menempatkan elektabilitas petahana paling tinggi sebesar 38,92 persen. ‘’Elektabilitas Fauzan jauh di atas tiga kandidat yang lolos mendaftar di Golkar, di antaranya Nauvar F Farinduan, H. Izzul Islam dan H. L. Sajim Sastrawan,’’ ungkap Ketua Tim Penjaringan Golkar Lobar, L. Hermayadi dalam jumpa pers, Selasa (3/10).

Diakuinya, sebelum memutuskan arah dukungan ke Fauzan-Sumiatun, Golkar menempuh mekanisme yang panjang.

Seperti kebanyakan parpol, Golkar melakukan tahapan penilaian beberapa aspek dan survei menggunakan LSI yang dilakukan resmi oleh DPP. Sebelum itu Golkar memanggil para calon yang lulus verifikasi, Pada tahapan ini, empat kandidat dipanggil secara formal untuk diberitahukan terkait pelaksanaan survei untuk menentukan arah keputusan Golkar.

Semua tahapan ini, jelasnya, sudah selesai dilalui sesuai mekanisme, sehingga Senin tanggal 2 Oktober, DPD I Golkar NTB bersama seluruh provinsi di Indonesia Bagian Timur diundang Tim Pilkada Pusat. Pertemuan yang digelar di kantor DPP beralamat di Slipi Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Khalid. “DPP secara resmi memutuskan mendukung H Fauzan Khalid sebagai balon Bupati dan Hj Sumiatun sebagai cawabup.

Itu tentunya akan segera dibarengi SK dari DPP. Tapi ini sudah diputuskan dalam rapat resmi di DPP,” tegas Hermayadi.

Ditegaskan, adapun aspek penilaian yang dijadikan bahan pertimbangan secara objektif, tentunya ada penilaian internal, selain survei yang dilakukan DPP dengan menempatkan Fauzan Khalid peraih survei tertinggi. Berdasarkan hasil survei LSI ini, menempatkan petahana pada posisi tertinggi di angka 38,92 persen dengan berbagai macam simulasi termasuk dengan seluruh kandidat yang digadang-gadang maju pada pilkada nanti.

Perolehan elektabilitas pesaing berikutnya, tanpa menyebutkan nama dan perolehan survey-nya masih jauh di bawah petahana.

Menurutnya, hasil survey ini paling prinsip menjadi bahan pertimbangan. Kapan SK dukungan dari DPP turun? Pihak DPD memastikan lima hari ke depan SK tersebut akan turun.

Menyoal pernyataan pengurus DPD I yang menyebut dukungan ke petahana harus dipersyaratkan elektabilitas di atas 50 persen, menurutnya hal itu dikemukakan sebelum ada keputusan resmi dari DPP, sehingga sah-sah saja. Namun setelah keputusan ini keluar maka semua pengurus harus mengamankan termasuk tidak boleh memberikan pernyataan di luar itu. Sebab dalam pertemuan dengan DPP, ketika DPP mengeluarkan keputusan semua pengurus DPD I menerimanya, tidak ada satupun pengurus membuka suara atau mempersoalkan.

Menyoal Golkar yang mengambil posisi nomor 2, menurut politisi asal Gerung ini hal itu pasti ekspektasi semua parpol, termasuk Golkar sebagai parpol pemenang ingin di nomor satu. Namun dalam konteks ini Golkar memilih lebih realistis dan fleksibel, sehingga mengambil posisi 2.

Menanggapi keputusan DPP ini, Ketua DPD II Golkar Lobar sekaligus calon pendamping Fauzan Khalid di Pilkada Lobar Hj. Sumiatun menegaskan, pihaknya tinggal menunggu SK dari DPP. Bahkan pihak DPD I sudah ke Jakarta menyusul SK tersebut. Terkait komentar yang banyak menyudutkan dirinya, ia tak mau menanggapinya. Sebab selaku Ketua DPD sudah pasti dan lumrah memperoleh dukungan dari partainya sendiri. (her)

Lima Proyek di Lobar Gagal Dikerjakan Giri Menang (Suara NTB) – Dari 82 paket proyek yang direalisasikan pada ABPD murni, namun dalam perjalanannya terealisasi hanya 76 paket proyek yang bisa dieksekusi. Sedangkan sisanya sebanyak lima paket gagal dikerjakan, sementara satu paket proyek pagu anggaran nilainya dipangkas. Lima paket proyek ini, bernilai Rp 9,6 miliar lebih, karena bermacam kendala. Salah satunya dirasionalisasi untuk menutupi pembiayaan pada APBDP. “Awalnya direncanakan 82 paket proyek pada APBD murni, namun dalam perjalanannya sampai dengan bulan Agustus lalu ternyata hanya 76 paket yang bisa dieksekusi. Sisanya lima paket gagal, satu di antaranya dipangkas pagu anggarannya,” ujar Kabag Adminstrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan ditemui di kantornya, Senin (2/10).

Disebutkan secara rinci, proyek yang batal di antaranya pembangunan SD Filial Giri Tembesi.

Proyek ini gagal karena pembebasan lahan seluas 25 are tak bisa terlaksana. Total anggaran

proyek ini mencapai Rp 600 juta dari DAU. Pembangunan SUT Kediri tak dilaksanakan, karena rasionalisasi anggaran di TAPD, disebabkan fiskal daerah kurang, sehingga diambilkan dari dana tersebut untuk menyeimbangkan fiskal daerah.

Di sisi lain, proyek ini dinilai tidak terlalu mendesak dan penting dengan total anggaran proyek ini mencapai Rp 2,8 miliar lebih. Kemudian pengadaan IPAL di Dikes, proyek ini tetap berjalan hanya saja dipangkas pagu anggarannya yang sebelumnya Rp 7 miliar untuk membantu 12

unit, sehingga menjadi Rp 5 miliar, sehingga mampu dibangun 10 unit IPAL. Proyek lain yang batal dibangun, yakni proyek pembangunan jaringan irigasi di Aikmual Lembar, karena sudah dibangun oleh BWS. Nilai proyek ini mencapai Rp 1 miliar. Selain itu pengadaan sarana prasarana GOR Mini Gerung senilai Rp 278 juta tidak jadi dilelang, karena diperuntukkan pada program lain di APBDP. Terakhir pelaksanaan revitalisasi kawasan wisata Meninting dibatalkan, karena dirasional-

Provinsi Didesak Perbaiki Jembatan Putus di Batu Putih Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Akses jalan utama penghubung Desa PelanganBatu Putih Kecamatan Sekotong nyaris putus akibat ambrolnya badan jalan hingga dua meter.

Tersisa akses jalan yang masih utuh sekitar 1 meter.

Kondisi ini menyebabkan arus transportasi di jalur tersebut nyaris lumpuh total. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu. Warga mendesak agar Pemprov segera memperbaiki akses jalan tersebut.

Ihsan warga Batu Putih mengaku, semenjak jem-

batan kecil itu ambruk sejak beberapa hari lalu nyaris arus transportasi di wilayah setempat lumpuh total.

“Kami petani yang mau bawa bibit terkendala, kami minta agar segera diperbaiki lah,” harap Ihsan.

Akses jalan ini bagi warga satu-satunya penghubung dengan Desa Pelanggan. Sebagai desa paling ujung di bagian barat, tidak akses lain yang lebih dekat ke arah Sekotong.

Warga yang beraktivitas baik ke pasar, ke sawah dan berdagang semua melalui jalur tersebut. Jika akses jalan ini tak segera diperbaiki, maka arus aktivitas

masyarakat setempat akan terhambat. Kondisi ini akan mengangggu roda perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, akses pariwisata ke daerah itu akan terganggu total.

Menanggapi keluhan masyarakat ini, Ketua DPRD Lobar Dapil Sekotong, Hj. Sumiatun mendesak pemprov segera bertindak memperbaiki jembatan kecil tersebut.

Sebab akses jalan di Batu Putih ini termasuk jalan provinsi, “Provinsi harus segera turun memperbaiki jembatan itu,” harap politisi Golkar ini. (her)

dikhawatirkan berdampak terhadap pilkada Lobar 2018.

Pasalnya di kawasan itu telah ditetapkan status quo. Pemkab pun berharap agar persoalan ini diputus tahun ini. “Kemendagri akan mengeluarkan keputusan, katanya paling lambat akhir tahun 2017 (bulan Desember),” ujarnya, Selasa (3/10).

Diakuinya, pihaknya belum

pihaknya perlu melakukan percepatan (akselerasi) pengerjaan proyek di lapangan. Pihaknya akan mengecek kenapa terjadi molor proyek tersebut. “Kami tidak hanya mengandalkan pengawasan ke SKPD namun kami akan turun percepatan,”tegasnya.

Kepala BPKAD, Joko Wiratno mengaku realisasi keuangan masih 50 persen, karena tersangkut di kegiatan fisik proyek yang ada di SKPD. Bahkan di Dinas PUPR terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 45 miliar pada APBD-P, namun belum ada realisasi, sehingga sangat berpengaruh terhadap realisasi keuangan. (her)

SMK Pariwisata Butuh Rp 300 Miliar Praya (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, saat ini tengah mengupayakan terwujudnya pembangunan SMK Pariwisata guna mendukung keberadaan Politeknik Parwisata (Poltekpar) Lombok yang sekarang ini kampusnya sedang dibangun. Namun mengingat besarnya kebutuhan anggaran pembangunan sekolah tersebut, Dispar NTB tengah berupaya agar pembangunannya dibiayai dari anggaran pusat.

“Nanti lahannya pemerintah provinsi yang siapkan,” sebut Kepala Dispar NTB, H. L.Moh. Faozal, M.Si., Senin (2/10). Nantinya, SMK Pariwisata akan dibangun di sebelah timur kampus Poltekpar Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng). Di mana, dari 23 hektar lahan yang disiapkan untuk keperluan pembangunan kampus Poltekpar Lombok, hanya sekitar 20 hektar yang akan digunakan.

Sisanya ada 3 hektar lebih. Itulah yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan SMK pariwisata.

“Konsep dan kebutuhan anggaran pembangunan SMK pariwisata ini sedang kita susun.

Untuk selanjutnya, tahun depan bisa kita usulkan ke pemerintah pusat,” ujarnya. Ia menjelaskan, dari perhitungan awal kebutuhan pembangunan SMK pariwisata tersebut dibutuhkan dana sekitar Rp 300 miliar. “Kebutuhan anggaran inilah yang akan kita dorong masuk ke APBN,” harapnya.

Kalau SMK Pariwisata jadi dibangun, ujarnya, akan serasi dengan keberadaan Poltekpar Lombok. Dan, kawasan itu nantinya akan benar-benar menjadi kawasan pendidikan di Loteng, karena selain sudah ada kampus IPDN juga sedang dibangun kampus Poltekpar Lombok dan menyusul kemudian SMK Pariwisata. (kir)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 75 sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ajaran ini, resmi menerapkan kebijakan Lima Hari Sekolah (LHS). Masing-masing 39 Sekolah Dasar (SD) dan 36 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/10).

Dalam ini, pihaknya tidak memaksa sekolah-sekolah tersebut untuk menerapkan kebijakan LHS itu. Tetapi itu atas dasar keinginan dan usulan sekolah bersangkutan. “Kita hanya memfasilitas sekolahsekolah mana saja yang mau menerapkan kebijakan ini. Soal mau atau tidak, itu sekolah yang menentukan,” ujarnya.

Bahkan sebenarnya, kalau pihaknya tidak melakukan pembatasan, sekolah-sekolah yang bakal menerapkan kebijakan LHS bisa lebih banyak lagi.

“Sekolah yang mengusulkan untuk menerapkan LHS lebih banyak sesungguhnya. Namun kita batasi, sehingga tidak seluruhnya menerapkan LHS,” terangnya.

Ada beberapa persyaratan yang minta pihaknya kepada sekolah untuk bisa izinkan menerapkan kebijakan LHS tersebut. Salah satunya, kesiapan dari pihak sekolah dan orang tua wali.

Kalau ada salah satu pihak yang mengatakan belum siap, maka pihak sekolah bersangkutan tidak akan diberikan.

Tapi ke depan akan diupayakan sekolah di Loteng akan menerapkan LHS. Namun karena ini kebijakan baru, sehingga butuh uji coba di beberapa sekolah terlebih dulu. Apa yang menjadi kekurangan, akan dievaluasi sembari kebijakan tersebut berjalan.

Menurutnya, kebijakan LHS bukan berarti siswa harus belajar sampai sore hari. Tapi hanya penambahan jam belajar pada hari Sabtu yang dipindahkan ke lima hari lainnya, sehingga dalam sehari, penambahannya jam belajarnya ada yang satu sampai dua jam saja. Jadi siswa tidak sampai sore hari berada di sekolah.

“Hanya saja mungkin kalau ada siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dibolehkan tetap di sekolah. Sampai selesai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut,” tambahnya. (kir)

Kursi DPRD Lobar Jadi Rebutan 75 Sekolah di Loteng Anggota Fraksi Golkar Terapkan LHS

Giri Menang (Suara NTB) Rencananya Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun maju mendampingi H, Fauzan Khalid untuk bertarung pada Pilkada 2018 bakal memberi peluang bagi anggota DPRD Fraksi Golkar lain mengisi posisi Ketua DPRD yang bakal ditinggal oleh Ketua DPD II Golkar Lobar. Pasalnya, berdasarkan aturan, ketua DPRD harus mundur semenjak resmi mendaftar sebagai calon bupati atau wabup di KPU. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun mengaku belum saatnya membahas dan mengomentari pengisian kursi Ketua DPRD. “Belum saatnya ini dibahas, ini

dulu (terkait keputusan Golkar),”katanya, Selasa (3/10).

Ia menegaskan, tentunya Golkar yang berhak mengisi posisi Ketua DPRD sebab peraih suara tertinggi di Pileg lalu.

Namun demikian, pihaknya belum membahas hal ini, karena masih fokus bekerja dan mempersiapkan dukungan Golkar pada dirinya. Siapapun nanti yang mengisi ketua, jelasnya, haruslah membesarkan partai di samping mampu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Hal senada disampaikan Ketua Harian DPD II Golkar Lobar, L. Hermayadi. Terkait calon ketua DPRD belum mau dikom-

enarinya dulu. Namun sebagai Ketua Harian, posisinya lebih tinggi dari sekretaris. Untuk diketahui, Golkar menempatkan enam anggota di DPRD Lobar, antara lain, Hj. Sumiatun (Ketua DPRD), L. Hermayadi, H. Zulkarnain, H. Rauhul Amin, Imam Kafali dan Ahmad Gufran.

Kepala Divisi Sosialisasi KPU Lobar Suhardi menyatakan Ketua DPRD dan anggota yang maju di Pilkada harus mundur mengacu UU Nomor 10 tahun 2016 perubahan terakhir. “Jadi anggota dan ketua DPRD maju di pilkada harus mundur, paling lambat sebelum ditetapkan,”tegas Suhardi. (her)

Sengketa Nambung Dikhawatirkan Berdampak pada Pilkada Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq menegaskan sengketa tapal batas antara Pemkab Lobar dengan Loteng di Nambung Desa Buwun Mas akan diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bulan Desember ini. Jika persoalan sengketa tapal batas ini tak dirampungkan molor, maka

isasi senilai Rp 3 miliar. Dana ini dialihkan untuk program laindi APBD-P. Dijelaskan, progres tender sejauh ini sudah tuntas untuk APPB murni tinggal tender APBD-P belun bisa dilakukan, karena menunggu data dari SKPD. Dijelaskan, realisasi fisik secara progres baru 57 persen, sedangkan keuangan 54 persen. Hal ini karena menunggu proses pembayaran proyek yang belum selesai. Melihat progres dibandingkan sisa waktu yang ada, pihaknya akan turun bersama tim. Menurutnya tak cukup mempercayakan hal ini ke SKPD untuk pengawasan proyek. Karena itulah

bisa memastikan, apakah keputusan ini akan keluar akhir tahun ini. Namun mengacu hasil pertemuan terakhir, bahwa keputusan itu akan keluar paling lambat akhir tahun 2017 ini.

Jika tidak diputuskan oleh Kemendagri, dikhawatirkan berimbas terhadap pilkada. “Mudahmudahan bulan Desember keluar, karena itu yang kami dapat-

kan informasi,” akunya.

Dalam konteks ini pihaknya tidak bisa mengintervensi pusat.

Yang jelas pihaknya sudah memfasilitasi dengan berbagai argumen dan bukti masing-masing daerah. Kalau ditanya menang, maka Pemda Lobar mau menang, sebaliknya Loteng juga demikian. Jika mengklaim menang, maka akan susah, kare-

na itu Lobar menyerahkan sepenuhnya ke Kemendagri.

AsistenI Setda Lobar, H. Halawi Mustafa mengaku pihaknya sedang menunggu keputusan pusat terkait sengketa tapal batas dengan Lombok Tengah. Pihaknya akan jemput bola untuk mengetahui keputusan terkait sengketa tersebut dengan mendatangi Kemendagri. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

Halaman 6

Suara Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Sumbawa

Pekan Budaya Pelajar 2017

Lomba Literasi Budaya Lokal dan Kesenian Daerah Digelar

(Suara NTB/ind)

RANTOK - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat membuka kegiatan ditandai dengan pemukulan rantok.

Pertahankan Tradisi Budaya

Festival Rantok 1001 Deneng Digelar Sumbawa Besar (Suara NTB)Berbagai rangkaian kegiatan digelar dalam rangka menyemarakkan Festival Pesona Moyo (FPM) tahun 2017. Termasuk kegiatan Festival Marantok 1001 Deneng yang digelar di Kecamatan Maronge. Kegiatan ini sebagai bagian untuk mempertahankan tradisi budaya di tengah derasnya arus globalisasi.

Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari kedepan dengan berbagai serangkaian kegiatan. Dibuka langsung Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Senin (2/10) kemarin. Kegiatan ini juga dihadiri staf ahli Kementrian Pariwisata RI, Taufik Rahsen, Aktor, budayawan dan Sineas Nasional, Slamet Rahardjo dan sutradara sekaligus budayawan Adi Pranajaya.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya menyampaikan, rantok dan deneng merupakan simbol masyarakat agraris. Sehingga selain sebagai alat penumbuk padi, fungsinyapun dijadikan sebagai pertanda untuk mengumpulkan masyarakat pedesaan, dan dijadikan simbul kosmos ketika terjadi gerhana bulan.

Tabuhan rantok bertalu lalu, kata Bupati, adalah pesan untuk menghormati alam dan lingkungan. Dimana rantok dibuat dari kayu dan deneng dibuat dengan bambu. Kayu dan bambu harus dilestarikan secara berkesinambungan, sebagai pemenuhan kebutuhan kebudayaan dan tradisi masyarakat Sumbawa secara keseluruhan.

Nilai-nilai luhur yang tersirat itu diharapkan dapat menjadi semangat dalam menata kehidupan sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sumbawa yang hebat dan bermartabat.

“Sehingga saya memandang kegiatan Festival Rantok 1001 Deneng ini sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam mempertahankan tradisi budaya daerah kita di tengah derasnya arus globalisasi. Kita menyadari betapa pentingnya memelihara nilai-nilai luhur budaya kita dalam rangka memperkokoh jati diri kita sebagai Tau Samawa. Kultur sosial budaya masyarakat kita harus terus dipelihara dimana hal tersebut akan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah melalui pendekatan kearifan lokal,” ujarnya.

Untuk itu, Bupati berharap penyelenggaraan event ini bisa benar-benar menjadi milik masyarakat, sehingga timbul kecintaan terhadap seni dan budayaSamawa. Pada akhirnya memberi dampak positif bagi peningkatan karakter masyarakat sumbawa yang akan mendukung pebangunan daerah dan bangsa. Apalagi Sumbawa telah menjadi anggota dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yang di dalamnya bertujuan untuk melestarikan pusaka alam dan juga pusaka budaya yang menjadi modal dasar bagi pembangunan di masa depan. Sehingga kultur budaya masyarakat dalam segala segi harus tetap dilestarikan.

“Kultur budaya kita kental dengan nilai-nilai keislaman yang sangat luhur, yaitu “adat barenti ko sara’, sara’ barenti ko kitabullah” dan memiliki falsafah “taket ko nene, kangila boat lenge”. Dengan nilai-nilai tersebut para orang tua kita dahulu dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap sesuai dengan norma dan lingkungannya, serta mampu mengembangkan potensi dan prilakunya dengan baik. Hal-hal inilah yang ingin kita tularkan kepada generasi muda Sumbawa. Dengan demikian akan tumbuh semangat saling beri, saling pendi, saling satingi, ke saling satotang dalam sanubari kita yang akan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam masyarakat kita. Jika hal tersebut dapat terwujud, hal-hal yang merusak tatanan dan juga lingkungan kita dapat dihindari,” tandasnya.

Sebelumnya, Camat Maronge, Lukmanuddin, S.Sos menjelaskan, prosesi kegiatan adat Marantok 1001 deneng ini sejak tahun kemarin dibangkitkan kembali secara besarbesaran dari penggalian kebiasan masyarakata maronge secara khusus dan masyarakat sumbawa secara umum.

Prakarsa pelestarian diinisiasi oleh kelompok sanggar seni Senda Samawa Kecamatan Maronge.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 7 hari kedepan dengan berbagai rangkaian kegiatan. Adapun Rantok dan Deneng dalam fungsi yang lebih luas tidak hanya digunakan untuk mengolah padi menjadi beras. Tetapi tidak jarang digunakan untuk menyemarakkan suasana pada penyambutan tamu-tamu kehormatan atau tamu penting, yang dibarengi dengan syair-syair lawas. Selain itu juga digunakan untuk memberi tanda-tanda jika sewaktu-waktu ada gangguan keamanan dan bencana.

Menurutnya, pelaksanaan Marantok dan Nuja (menumbuk) pada zaman dahulu mengandung berbagai nilai kebersamaan atau nilai gotong royong dalam masyarakat. Antara keluarga atau antar tentangga dengan tetangga yang lain, dan terjadi peristiwa adat saling tolong menolong, saling membalas bantuan (adat basiru). Nilai penting yang dapat diambil festival ini, selain sebagai wadah silaturrahim, juga pengenalan instrumen pengolahan padi menjadi beras tempo dulu kepada generasi saat ini. Kemudian kerjasama atau gotong royong sesama keluarga dan tetangga. (ind/arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Sumbawa segera menggelar Pekan Budaya Pelajar tahun 2017. Terbagi dalam dua kegiatan besar, yakni lomba literasi budaya lokal dan lomba kesenian daerah.

Sebagaimana dijelaskan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, H. Hasanuddin S.Pd, lomba literasi budaya lokal terdiri dari lomba karya tulis untuk tingkat SD/MI berupa karya tulis kesenian daerah Sumbawa. Tingkat SMP/ MTs berupa karya tulis beru-

(Suara NTB/dok)

Tajudin persepsi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diiginkan,” ungkap Plt Kadis Dikpora Sumbawa Barat Drs. Tajudin M. Si kepada Suara NTB, Selasa (3/10).

Dikatakannya, terkait persoalan dibolehkan atau tidaknya pungutan perlu dilakukan

(Suara NTB/arn)

H. Hasanuddin

SMA/SMK/MA. Tiap kecamatan diwakili satu peserta putra dan putri. Pelaksanaan 25 Oktober di Gedung Wanita.

Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah lomba karya tulis akan dilaksanakan pada malam penutupan 11 November.

Sedangkan Lomba kesenian daerah terdiri dari tari anak, Ngumang dan bahasa lawas yang pelaksanaannya pada Jumat 3 November di panggung utama Lapangan Pahlawan. Untuk tari anak diikuti siswa SD yang menggambarkan dunia anak anak dengan segala keceriaan dan ke-

unikannya. Tiap tim tari maksimal berjumlah 16 orang.

Untk Ngumang peserta dari siswa SMP. Ngumang yang disampaikan mengandung nilai nilai moral yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Agama. Serta diramu dengan dialog yang jenaka tanpa merendahkan pihak lain. Sementara Rabalas Lawas diikuti siswa SMA/SMK. “Tema lawas tentang pendidikan yang dikemas dalam tutor humor romantisme remaja. Namun etap menjaga kesopanan baik dalam ucapan maupun gerak tubuh,”demikian Kak Ace, panggilan akrabnya. (arn/*)

Stok Habis, Distan Berharap Ada Tambahan Kuota Pupuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Stok pupuk khususnya Urea di Sumbawa kini hampir habis. Bahkan terancam kekurangan pupuk saat memasuki masa tanam Musim Hujan (MH) tahun ini.

Sehingga diharapkan ada kuota tambahan yang diberikan untuk Sumbawa.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, Tarunawan S.Sos, S.P, ketika ditemui Suara NTB, Selasa (3/10) kemarin. Kebutuhan pupuk petani di Sumbawa berdasarkan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) sekitar 44 ribu ton. Namun yang dipenuhi oleh Propinsi hanya setengah dari permintaan tersebut

atau sekitar 22 ribu ton. Upaya peningkatan produksi pun terhambat.

“Untuk satu hektar saja, kita hanya mampu berikan 2 sak dari yang seharusnya 5 sak.

Karena hanya setengah dari pemintaan pupuk kita yang dipenuhi provinsi,”cetusnya.

Bahkan saat ini, lanjut Tarunawan, stok pupuk Urea boleh dikatakan habis. Han-

ya tersisa untuk kebutuhan tanaman jagung MK II. Yang telah didistribusikan ke kecamatan seperti Utan dan Rhee yang memang membutuhkan.

Sisa dari pupuk itu juga yang digunakan untuk persemaian menyambut MH nantinya sekitar Oktober November.

Sekitar dua bulan lalu, pihaknya telah meminta kuota tambahan ke Provinsi. Namun

sampai sekarang belum ditanggapi. “Kita berharap untuk kebutuhan pupuk di Sumbawa segera di SK Kan Gubernur, karena stok kita saat ini sudah habis,” sebutnya.

Apalagi pada 2018 mendatang, ada perluasan areal jagung seluas 125 ribu hektar sesuai permintaan pusat.

Meski benih dan pupuknya ditanggung oleh pusat. Namun tetap saja kebutuhan pupuk Sumbawa selalu kurang setiap tahunnya.

Bahkan kuota yang diberikan cukup jauh dari kebutuhan yang sebenarnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

Tarunawan

Sineas Nasional Slamet Rahardjo Berbagi Ilmu di Sumbawa

(Suara NTB/ils)

AIR BERSIH - Pendistribusian air bersih di Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano.

BPBD KSB Perpanjang Masa Tanggap Bencana Kekeringan Taliwang (Suara NTB)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat akan melakukan perpanjangan masa tanggap bencana kekeringan di wilayah tersebut.

Perpanjangan masa tanggap bencana ini dilakukan, karena hasil pemantauan lapangan yang dilakukan instansi terkait menyebutkan bahwa bencana kekeringan Sumbawa Barat masih berlangsung.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB Ir. H. L. Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Selasa (3/10) mengatakan, Surat Keputusan (SK) tanggap bencana kekeringan di Sumbawa Barat sebenarnya sudah berakhir pada tanggal 1 Oktober kemarin.

Tetapi, melihat kondisi kekeringan yang masih terjadi di wilayah tersebut, pihaknya berencana akan melakukan per-

Dikpora Masih Kesulitan Terapkan Permendikbud 75/2016 Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga (Dikpora) Sumbawa Barat masih sulit untuk menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permen Dikbud) nomor 75 tahun 2016 di semua sekolah di KSB. Permen yang memuat tentang tidak diizinkannya para komite sekolah untuk melakukan pemungutan kepada para wali siswa di salah-satu pasalnya tersebut, masih perlu dibicarakan lebih lanjut.

“Selama ini komite sekolah tetap melakukan pungutan kepada para wali siswa dan sudah ada persetujuan dari bupati. Apabila tidak ada persetujuan, maka kita tidak akan laksanakan. Adanya Permendikbud tentang pungli ini, kita akan coba komunikasikan bersama Inspektorat serta menyamakan

pa tradisi daerah Sumbawa dan tingkat SMA/SMK/MA berupa karya tulis sejarah daerah Sumbawa. Naskah karya tulis diserahkan kepada panitia paling lambat 31 Oktober mendatang.

Kemudian, lomba bercerita (batuter) untuk peserta siswa SD/MI dan setiap kecamatan diwakili satu putra dan satu putri. Pelaksanaan pada Senin 23 Oktober 2017 di Gedung Wanita. Lomba cerdas cermat satera jontal diikuti siswa SMP/MTS pada 24 Oktober di Gedung Wanita. Berikutnya lomba pidato bahasa Sumbawa, para peserta dari siswa

persamaan persepsi. Bahkan Gubernur secara terangterangan memerintah kepada siswa SMA/SMK untuk membayar uang sekolah setiap bulannya. Meskipun larangan yang ada di Permen tersebut tetap dilaksanakan, tetapi sekolahsekolah ini juga sudah menempuh mekanisme yang jelas. Seperti melaksanakan rapat, ada berita acara, peruntukannya jelas, dan yang paling penting adanya persetujuan dari bupati.

“Kita akan lakukan sinkronisasi dengan Inspektorat terkait masalah ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” tandasnya. Seraya menambahkan, pihaknya juga akan tetap melaksanakan pungutan selama tidak menyalahi aturan, peruntukannya jelas dan mendapat persetujuan bupati. (ils)

panjangan hingga tanggal 23 Oktober mendatang. Sehingga bisa dikalkulasikan masa tanggap bencana kekeringan di KSB sebanyak 30 hari sesuai dengan anggaran yang sudah disiapkan sekitar Rp 148 juta oleh Pemkab setempat.

“Kita sudah usul untuk melakukan perpanjangan masa tanggap bencana kekeringan ini, karena potensinya (kering) masih sangat besar,” ungkapnya.

Dikatakannya,masa perpanjangan tanggap bencana kekeringan ini semata-mata dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ketika nantinya di masa perpanjangan (23 hari) masyarakat masih membutuhkan air bersih maka pihaknya akan kembali melakukan perpanjangan kedua. Apalagi provinsi sudah mencanangkan masa tanggap bencana 60 hari maka di Sumbawa Barat akan tetap mengikuti aturan tersebut sesuai dengan anggaran yang disediakan.

“Kita tetap akan menyesuai-

kan dengan masa tanggap bencana kekeringan di provinsi.

Tetapi kita yakin KSB tidak akan terlalu parah mengalami kekeringan karena hujan juga sudah mulai turun,” timpalnya.

Disinggung ada atau tidaknya lokasi baru yang terkena dampak, dia menyebutkan, sampai dengan saat ini jumlah desanya masih tetap sama yakni sekitar enam desa dari 12 desa yang diprediksi terkena dampak.

Terhadap lokasi yang terkena dampak kekeringan, pihaknya juga sudah rutin melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa desa yang membutuhkan.

Bahkan saat ini tersisa tinggal dua desa saja yang belum dilakukan pendistribusian air bersih yakni Desa Mantar dan Desa Kertasari. Terhadap dua desa tersebut, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari para kades untuk dilakukan pendistribusian.

“Kita masih menunggu konfirmasi dari pihak desa untuk kita lakukan pendistribusian, apabila diminta kita akan langsung berangkat,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Aktor kawakan, budayawan dan sineas nasional Slamet Rahardjo bersama sutradara sekaligus budayawan, Adi Pranajaya, berkesempatan bertatap muka dan membagi ilmunya dengan masyarakat Sumbawa. Pada kegiatan Dialog Budaya Festival Pesona Moyo (FPM) Tahun 2017, di kantor Bupati, Selasa (3/10).

Slamet Rahardjo dalam kesempatan tersebut mengajak semua pihak untuk jangan terlalu banyak meminta. Tetapi belajar memberi dan menjemput bola. Mengingat jika dihitung jumlah pegawai negeri, tentara dan polisi sangat sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang jumlahnya berjuta-juta.

“Jadi kalau masyarakat itu mentalitasnya hanya meminta dan yang diminta itu cuma sedikit orangnya, tidak akan terjadi sebuah keinginan untuk diberi.

Tapi kalau masyarakat memberikan sesuatu dan pemerintah kita itu melihat potensi yang ada pada kita, yang tadinya tidak ingin diberi akan diberi,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada satupun orang yang akan melirik suatu daerah ketika tidak ada daya tarik apapun. Umpamanya saja di Sumbawa ini, ia sebagai pendatang tidak mengetahui potensi apa yang ada didalamnya. Namun untuk menarik minat orang ke Sumbawa harus mencari wawasan kandungan apa yang bisa dilakukan. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Jember, Banyuwangi dan Makasar. Dimana sekarang ini film Indonesia terbaik datang dari Makasar.

“Jadi dengan demikian saya rasa andaikata kita tidak membuat sesuatu kita tidak akan ditengok seseorang,” tandasnya.

Ia menambahkan, jika berbicara budaya tentu tidak mengarah kepada apa jabatan yang diduduki. Tetapi mengarah kepada apa yang telah diberikan kepada rakyat.

Bupati Sumbawa, H. M. Hus-

ni Djibril, B.Sc saat membuka kegiatan menyampaikan, kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dimana nilai-nilai luhur yang tersirat didalamnya menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Adanya globalisasi yang dianggap sebagai era modern ini memberi dampak terhadap eksistensi kebudayaan daerah. Salah satunya terjadinya penurunan rasa cinta terhadap kebudayaan yang merupakan jati diri suatu bangsa, erosi nilai-nilai budaya, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa.

Hal tersebut tidak lepas dari hegemoni negara-negara maju dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehingga mereka dapat menggerakkan komunikasi internasional yang didasarkan dari nilai-nilai barat yang dimilikinya. Penyelenggaraan dialog budaya ini diharapkan dapat menjadi salah satu ikhtiar kita bersama dalam memperkokoh dan merevitalisasi kembali nilai-nilai luhur budaya.

Sementara Kepala Dinas Permuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, Ir. H. Menyatakan Sumbawa merasa kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), budaya dan peninggalan budaya.

Tetapi tidak cukup hanya dengan mengakui kekayaan tersebut.

Tentu harus ada upaya-upaya secara bersama-sama untuk mengelola kekayaan tersebut secara benar. Makanya melalui dialog budaya ini diharapkan adanya pemahaman dan tanggung jawab secara bersama-sama, tanpa disekat oleh sektor dan bidang.

“Dalam dialog ini hadir para pelaksana kegiatan , seperti kepala SKPD, Camat dan juga LATS. Kita ingin menyatu, melebur bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita melangkah. Kalau sudah ada satu pemahaman, satu bahasa, maka akan mudah untuk mencapai tujuan seperti yang kita inginkan,” tandasnya. (ind)

Perhatikan Tiga Hal Demi Pastikan Program Bariri Sukses Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta agar memperhatikan betul tiga hal untuk memastikan apakah pelaksanaan program Bariri yang saat ini sedang digalakkan telah mencapai hasil yang maksimal.

Ketiga hal dimaksud, pertama realisasi penyaluran setiap program hingga sampai ke tangan masyarakat penerima bantuan sesuai kriteria yang ditetapkan, kedua tingkat penyimpangan atau penyelewengan bantuan di tingkat penerima dan terakhir konsistensi para penerima bantuan mengenai syarat menabung yang ditetapkan pemerintah.

“Saya kira tiga hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Kalau salah satunya tidak sesuai bisa kita anggap program Bariri itu gagal,” cetus sekretaris Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP, MPM kepada media ini, Selasa (3/10).

Soal realisasi penyaluran,

dijelaskan Abidin, program kerja apapun yang digagas pemerintah harus mampu terserap dengan maksimal. Sama halnya dengan program Bariri yang semangatnya untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat miskin harus kemudian tersalurkan sesuai dengan target pemerintah.

“Dari hasil pertemuan kami dengan SKPD teknis memang ada yang realisasinya sudah bagus. Tapi misalnya Bariri Nelayan sampai sekarang baru puluhan sampan yang terdistribusi. Saya kira ini perlu didorong percepatannya,” ujarnya.

Hal yang kedua mengenai tingkat penyalahgunaan atau penyelewengan bantuan. Menurut Abidin, bantuan yang disalurkan Pemda KSB melalui program Bariri sangat rentan diselewengkan oleh masyarakat penerima. Dari beberapa informasi yang diperolehnya, misalnya di lapangan ada masyarakat penerima bantuan

program Bariri ternak yang langsung menjual ternak yang diterimanya atau kemudian sang penerima bantuan hanya dititipi untuk memelihara.

“Kalau praktik penyelewengan ini terjadi sekitar 10 persen dari jumlah bantuan. Menurut saya program itu juga bisa dibilang gagal,” timpal politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dan terakhir mengenai konsistensi para penerima bantuan dalam kewajibannya menambung hingga 150 persen dari nilai bantuan yang diterimanya. Abidin menjelaskan, pemerintah harus terus memantau dan membimbing masyarakat agar terus menjalankan kewajibannya tersebut. Sebab jangan sampai para penerima hanya menjalankan modus menabung sebesar 10 persen di tahap awal dan selanjutnya alpa dengan kewajibannya itu.

“Karena itu sudah disyaratkan dalam program jadi tentu

akan menjadi parameter untuk melihat keberhasilan program Bariri ini ke depannya,” urainya.

Terlepas dari hal di atas, Abidin selanjutnya menyampaikan, agar pemerintah menyiapkan formulasi alternatif terhadap kewajiban menabung bagi masyarakat penerima program Bariri. Ia mengungkapkan, fakta di lapangan sejauh ini masih ada masyarakat yang sangat berat dengan ketentuan tersebut.

Padahal di sisi lain masyarakat bersangkutan sebenarnya sangat layak memperoleh bantuan.

“Kalau misalnya ada masyarakat kita yang benar-benar miskin siapkan kebijakan lain yang meringankan buat mereka. Saya tidak berharap sebenarnya pemerintah menghilangkan syarat itu bagi mereka, tapi yang jelas mereka tidak diberatkan menjalankan tanpa harus kehilangan kesempatannya mendapatkan bantuan dari pemerintah,” demikian Abidin. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

Halaman 7

Pengisian Jabatan Lowong

Pemda Dompu Belum Peroleh Rekomendasi KASN Dompu (Suara NTB) Sembilan bulan berlalu, namun 16 jabatan tinggi pratama di Pemkab Dompu, belum juga diisi.

Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk pembentukan panitia seleksi (Pansel) hingga saat ini belum juga terbit.

H. Agus Bukhari

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI kepada Suara NTB, Senin kemarin mengaku masih menunggu keluarnya rekomendasi KASN terhadap

(Suara NTB/ula)

Variasi Tanam Dinilai Picu Kelangkaan Pupuk Dompu (Suara NTB) Kasi Pengawasan Kelembagaan Tehnologi dan Standarisasi Peningkatan SDM Disperindag Kabupaten Dompu, Muhammad Gufran menilai kelangkaan pupuk di tengah masyarakat akhir-akhir ini dipicu variasi tanaman. Dalam artian lahan pertanian tidak ditanami satu komoditi melainkan 2-3 komodi pertanian pada satu kali musim tanam. Sehingga mempengaruhi tingkat pemakaian pupuk, khususnya pupuk subsidi.

“Ketersediaan pupuk cukup, cuma permasalahan sekarang ini variasi musim tanam itu ndak serentak, misalnya padi ya padi. Kadang ada padi, kedelai ada jagung itulah yang membuat pupuk di masyarakat itu padangan menjadi langka,” katanya kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (3/10).

Gufran menjelaskan, banyaknya komoditi yang ditanam pada satu kali musim tanam tersebut berimbas pada tingginya kebutuhan pupuk, sebab masingmasing komoditi berbeda pola pemupukannya. Ada yang 1-2 kali bahkan sampai dengan tiga kali tergantung keinginan petani.

Selain itu kelangkaan pupuk ini juga dipicu ulah oknum nakal yang sengaja menumpuk pupuk subsidi untuk persiapan musim tanam jagung. Karena berdasarkan pengalaman ketika musim tanam jagung tiba petani sibuk berebut pupuk.

“Mungkin dari sawah di butuhkan sekian tapi sektor perkebunan lain misalnya jagung kan dia butuh yang banyak. Coba dilihat fenomena yang terjadi sekarang kan banyak sawah yang beralih fungsi, bukan lagi untuk tanam padi sekarang kan palawija dan jagung,” jelasnya.

Indikasi penumpukan pupuk subsidi oleh oknum nakal ini tambah Gufran, diketahui setelah pihaknya melakukan pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan, biasanya petani menumpuk pupuknya untuk keperluan pribadi. Sementara untuk menjual kembali dengan harga yang tinggi belum ada yang ditemukan. Meski begitu hal ini sangat mempengaruhi jatah pupuk untuk petani lainya.

“Dia (petani) hanya tumpuk sendiri, dia ketakutan kalau kedepan pupuk ini langka, naik jadi untuk antisipasi. Meski begitu ini berpengaruh juga karena mengurangi jatah yang lain,” pungkasnya. (jun)

Pilkada Kota Bima, Lutfi dan Aji Man Berebut Tiket PKS Kota Bima (Suara NTB) PKS Kota Bima belum menentukan final akhir nama calon yang di usung dalam Pilkada Kota Bima 2018 mendatang. Hanya saja, sampai saat ini dua nama yang sudah mendapat “lampu hijau”.

Kabid Polhukam PKS Kota Bima, Anwar Arman SE, mengatakan, pihaknya membuka posko pendaftaran penjaringan calon Walikota dan Wakil Walikota, pada bulan Agustus kemarin.

“Tercatat ada tujuh nama bakal calon walikota dan wakil walikota yang mendaftar. Namun sampai saat ini, dua nama telah dikerucutkan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (3/10).

Menurutnya, dua nama tersebut, yakni H. M. Lutfi SE dan H. A. Rahman H. Abidin SE atau Aji Man, merupakan bakal calon Walikota. Keduanya akan berebut tiket yang diusung oleh PKS. “Baru calon Walikota yang dikerucutkan, untuk Wakil Walikotanya belum,” ujar Anwar yang juga anggota DPRD Kota Bima ini.

Dikatakannya, dua nama tersebut akan diumumkan dalam waktu belum lama lagi. Karena dua nama tersebut akan dibawa ke tingkat DPW kemudian dilanjutkan ke tinggkat DPP untuk difinalkan salahsatunya.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan umumkan satu nama calon walikota yang resmi diusung PKS,” katanya.

Sebagai partai yang memiliki dua kursi, pihaknya akan tetap melakukan komunikasi dengan partai lain, dalam rangka membangun koalisi. Untuk memenangkan calon yang diusung.

“Tentu saja akan membentuk koalisi dengan partai-partai, karena kita hanya ada dua kursi,” ucapnya. (uki)

Anwar Arman

(Suara NTB/uki)

pansel yang diajukan untuk mendapat persetujuan. “Kita masih menunggu rekomendasi KASN untuk pembentukan pansel,” katanya.

Beberapa waktu lalu, diakui Agus Bukhari, pihaknya telah

berkoordinasi dengan KASN terkait pembentukan pansel dan menyampaikan dokumen yang diminta terkait rekomendasi KASN atas para pejabat di lingkup Pemda Dompu lalu.

“Dokumen yang diminta (terhadap pejabat yang dinonjob dan diturunkan jabatan) sudah kami sampaikan, tinggal jawaban (KASN) saja,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, ada 16 jabatan tinggi pratama di Dompu masih lowong dan untuk sementara telah ditunjuk

pelaksana tugas (Plt). Diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Sat Pol PP, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kominfo, Dinas Ketaha-

nan Pangan, dan Asisten 3 Setda Dompu.

Kekosongan pejabat definitif ini tidak hanya pada pejabat tinggi pratama (eselon II), tapi juga pada jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) yang jumlahnya juga cukup banyak. Kekosongan ini karena ditinggal pensiun dan karena belum diisi sejak penyesuaian organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang mulain berlaku 1 Januari 2017.

Terkait dugaan belum keluarnya rekomendasi KASN karena belum ditindak lanjutinya rekomendasi atas aduan 23 orang pejabat yang dinonjob dan diturunkan jabatannya hasil mutasi Januari 2017 lalu, H Agus Bukhari mengaku, sudah ditindak lanjuti pihaknya. Dokumen yang terkait alasan pihaknya menurunkan jabatan para pejabat ini telah disampaikan ke KASN. “Tinggal jawaban (KASN) saja,” katanya. (ula)

Dompu Berharap Ada Revisi Peta Batas Wilayah dengan Bima Dompu (Suara NTB) Perbatasan wilayah Kabupaten Dompu – Bima di Desa Manggenae Dompu dengan Desa Madawau Bima masih terjadi konflik. Konflik ini dipicu oleh perluasan perambahan hutan oleh warga Madawau yang disebut warga Manggenae memasuki wilayahnya. Pemerintah daerah (Pemda) Dompu sendiri merasa diakali, karena penjelasan batas wilayah tidak sesuai dengan peta wilayah.

Asisten 2 Setda Dompu, H Soehartomo, SKM, MPPM kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/10) kemarin, mengakui ada masalah di perbatasan wilayah Dompu dan Bima. Ada perbedaan yang mendasar di peta wilayah dengan deskripsi pilar batas tahun 2012 yang menjadi acuan terbitnya peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2016 tentang batas wilayah Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima.

Karena perbedaan ini, pihak Kementrian Koordinator Kemaritiman dalam rapat koordinasi terkait kebijakan satu peta untuk semua yang diwakilinya di Provinsi beberapa waktu lalu, Kabupaten Dompu didorong untuk memusyawarahkan penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Bima.

“Karena masih ada konflik soal batas wilayah, makanya kita didorong untuk menyelesaikannya,” akunya.

Kasubag Pertanahan Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, Makhruf, SE yang dihubungi terpisah, mengakui masih ada perbedaan yang cukup fatal terkait batas wilayah Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima di nomor pilar pabu 020. Pada deskripsi batas wilayahnya berbeda dengan sketsa di peta batas wilayah. Akibatnya, hampir 100 ha wilayah Dompu masuk

(Suara NTB/ula)

BATAS WILAYAH – Peta batas wilayah Bima dan Dompu yang saat ini masih diwarnai konflik akibat perluasan perambahan hutan oleh warga sekitar. di wilayah Bima.

Permendagri No 37 tahun 2016 diduga mengacu pada sketsa peta batas wilayah dan diharapkan untuk direvisi.

Namun revisi ini, dua pemerintahan dituntut melakukan musyawarah. Sementara Permendagri ini belum diterima Pemda Dompu, sehingga belum bisa dilakukan pengecekan. “Kita bersurat ke BPS

untuk minta dokumen Permendagri ini,” akunya.

Adanya perbedaan di batas wilayah, dikatakan Makhruf, berdasarkan kesaksian saksi dari pihak Pemkab Dompu karena saat penelusuran batas wilayah ada hujan lebat sehingga tidak diselesaikan penelusurannya. Sebagai saksi ia kemudian diminta menandatangani deskripsi

Pendaki Tambora Meningkat Drastis Dompu (Suara NTB) – Aktivitas pendakian Gunung Tambora Tahun 2017 ini meningkat drastis hampir 200 persen dibanding tahun sebelumnya. Priode Januari – September 2017, tercatat 1.795 orang pendaki domestik dan pendaki mancanegara sudah 149 orang.

Hal itu diungkap Humas TNT, Dedi Aminudin, di ruang kerjanya, Selasa (3/10). “Peningkatannya hampir 200 persen dari tahun kemarin,” kata dia.

Meningkatnya jumlah pendakian tersebut mengingat gencarnya upaya promosi dan sosialisasi yang dilakukan, termasuk efek dari kegiatan Festival Pesona Tambora (FPT) beberapa waktu lalu. Event yang menghadirkan pejabat dan wisatawan luar daerah tersebut dimanfaatkan pihaknya untuk lebih menggaungkan wisata pendakian Tambora juga keberadaan taman nasional.

Ribuan pengunjung yang

terdata ini lanjut Dedi Aminudin, merupakan wisatawan minat khusus atau pendaki.

“Dengan acara festival tambora itu sangat meningkat sekali, jadi kegiatan seperti itu kita manfaatkan untuk mempromosikan wisata kita yang ada di taman nasional,” ujarnya.

Disinggung soal pelayanan pendakian yang sebelumnya sempat dikeluhkan pendaki, Dedi Aminudin, mengaku memang masih belum maksimal.

Hal itu mengingat keberadaan taman nasional baru satu tahun lebih aktif berjalan. Sehingga diangap wajar fasilitas pendukungnya belum memadai.

Namun demikian, pihaknya berkomitmen membenahi setiap persoalan yang ada untuk kemudian mampu bersaing dengan taman nasional dan wisata pendakian lainya.

“Karena di sini terbagi menjadi dua wilayah, wilayah Kabupaten Bima dengan

Kabupaten Dompu jadi kita berusaha semaksimal mungkin kegiatan itu lebih bagus lagi, kita memang mengakui belum seperti Rinjani dan tempat lainnya,” jelas dia.

Dedi Aminudin menambahkan, sejauh pengelolaan kawasan taman nasional itu berjalan pihaknya belum pernah mendapat keluhan langsung dari pendaki terkait buruknya pelayanan. Hanya saja beberapa waktu lalu ada laporan soal pendaki yang hilang, namun setelah ditelusuri tenyata pendaki tersebut mendaki tambora tanpa melapor dan mengguna jasa pemadu wisata sehingga tersesat. Beruntung ia berhasil ditemukan dalam kondisi kehabisan bekal disalah satu air terjun.

“Dia tidak melapor ke kita jadi pas pendataan kita bingung siapa, tapi karena ada laporan tetap kita tangani dan akhirnya ketemu juga,” pungkasnya. (jun)

Terkendala di BWS

Pembayaran Lahan Warga Tanju Belum Juga Tuntas Dompu (Suara NTB) Janji pemerintah daerah (Pemda) Dompu untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan di bendungan Tanju Kecamatan Manggelewa belum juga diselesaikan. Bagian Pemerintahan Setda Dompu hingga saat ini masih menunggu pihak BWS yang menjanjikan untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan warga.

Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Dompu, Makhruf, SE kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/10)

kemarin, mengaku dalam 2 hari terahir ini sedang menunggu pihak BWS untuk menyelesaikan pembayaran sisa uang warga sebanyak 40 persen dari total harga yang belum dibayarkan. “Janjinya dari kemarin, kita tunggu belum juga datang,” katanya.

Diakui Makhruf, penyelesaian tunggakan uang warga untuk pembebasan lahan daerah genangan air bendungan Tanju sebesar Rp 1,6 M dialokasikan melalui APBN Perubahan 2017. Namun prosesnya dijanjikan pada 15 Oktober ini

keuangannya bisa cair.

“Yang kita tunggu ini sisa 40 persen, karena kita sudah janji 15 hari, sehingga dibuka akses dimulai kembalinya pembangunan bendungan Tanju,” katanya.

Sementara untuk lahan saluran irigasi Tanju kanan dengan luas area hingga 4 ha sebanyak Rp.1,8 M. Saluran ini meliputi wilayah Tanju, Lanci Jaya, dan Nusa Jaya. Prosesnya juga tinggal pembayaran melalui dana transfer BWS ke rekening warga. (ula)

batas wilayah yang tidak dilampiri peta.

“Karena dikatakan tidak ada masalah, beliau mau aja tandatangani. Ternyata, setelah petanya keluar ada perbedaan,” jelasnya.

Masalah tapal batas ini diakui Makhruf, sudah lama diketahui dan diupayakan penyelesaiannya. Bahkan telah melibatkan Pemerintah

Provinsi (Pemprov) NTB untuk memediasi, hasilnya nihil dan dikembalikan ke kedua daerah untuk menyelesaikannnya secara musyawarah.

“Kita berharap musyawarah bisa menghasilkan yang terbaik, sehingga tidak mengorbankan warga masyarakat.

Karena di lapangan, ini yang memicu konflik warga di perbatasan,” aku Makhruf. (ula)

Oknum ASN Tak Berniat ”Sindir” Panglima TNI Kota Bima (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Iwan Susanto Purwahyo, mengaku status yang ditulis di dalam akun facebooknya, tidak ada berniat menyindir Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

“Bahkan saya tidak berpikir akan berdampak luas,” kata Iwan, kepada Suara NTB, Selasa (3/10).

Meski begitu, status yang ditulisnya dan dianggap sebagian orang menyindir tersebut, akan menjadi bahan introspeksi dirinya dan teguran supaya lebih bijak menggunakan sosial media.

“Mungkin ini teguran dari Tuhan untuk saya. Lagipula akun sudah saya tutup dan saya tidak akan mengulanginya lagi,” katanya.

Diakuinya, dinonaktifkan akun itu, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani dengan pihak Kodim 1608, setelah enam jam dimintai keterangan terkait status tersebut. “Selama dalam pengambilan keterangan saya diperlakukan secara wajar dan baik-baik,” ujarnya.

Ketika status yang diunggahnya langsung viral seketika, Iwan bersama dengan istrinya, merasa tertekan dan ketakutan karena dikecam dari berbagai pihak. “Untuk menghindari kami mengungsi di rumah mertua. Namun setelah dimintai keterangan semuanya baik-baik saja,” katanya.

Terkait isi postingan itu, Iwan mengaku sudah di-

panggil juga oleh Sekda, Drs. H. Taufik Hak. M.Si. Sekda mengingatkan agar tidak mengulangi apalagi menyebut institusi lain. “Sekda mengingatkan cukup sudah jadi ASN dengan mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk,” pungkasnya.

Sebelumnya, Iwan mengunggah status dengan kalimat, “Tanda-tanda orang mau pensiun Maret 2018 sudah kelihatan ngajak nonton G30SPKI sudah 5 watt matanya. Coba bandingkan dengan yang Insya Allah pensiun 2024. Mata pak Dhe terang seperti lampu Philipp,” Isi postingan itu dianggap menyindir Panglima TNI, yang saat itu sedang mendampingi Presiden RI, Joko Widodo nonton bareng (nobar) film pengkhianatan G 30S/PKI, belum lama ini.

Meski sudah meminta maaf dan menghapusnya, isi postingan oknum ASN yang mengadi pada Bappeda Kabupaten Bima, akhir pekan kemarin itu kini berbuntut panjang. Masyarakat dari beragam kalangan serta anggota TNI terus mengecam.

Viralnya status tersebut juga sampai ditanggapi oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Bahkan Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini menegaskan akan melakukan tindakan tegas. “Kita tentu sesalkan dan sayangkan ya. Yang jelas bersangkutan akan diproses sesuai UU ASN yang berlaku,” tegasnya, Senin (2/10). (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

Halaman 8

Klarifikasi Saksi KASUS dugaan pungli kapitasi pegawai Puskesmas Parampuan masih bergulir di penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk mencari bukti pidana. Dalam kasus itu, penyidik pokja penindakan tim saber pungli provinsi NTB menemukan indikasi pidana sehingga meningkatkan status penanganan ke tahap penyelidikan.

“Sekarang masih tahap klarifikasi saksi-saksi,” ujar Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti ditemui Selasa (3/ 10). Saksi dimaksud yang sudah menjalani klarifikasi antara lain, kepala puskesmas parampuan, bendahara, staf pegawai, dan perawat. “Masih tahap penyelidikan,” imbuhnya. Penyidik masih mendalami indikasi perintah Kepala Puskesmas Parampuan tentang pemotongan dana yang menjadi hak pegawai tersebut.

Pemotongan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap 60 pegawai itu dilakukan per bulan per pegawai sejak Mei 2016. Potongannya bervariasi dan paling besar mencapai Rp 200 ribu. Dana hasil ‘menyunat’ hak pegawai itu kemudian digunakan untuk operasional Puskesmas, yang notabene sudah memiliki pos anggaran tersendiri tanpa harus memotong dana kapitasi.

Aturan penggunaan dana kapitasi pun sudah dijelaskan dalam Permenkes RI 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dalam kasus itu, tim saber pungli sudah menyita uang tunai Rp 2,2 juta, berkas rekapitulasi penerimaan dana kapitasi JKN, dan rekapitulasi pembayaran dana kapitasi kepada pegawai. (why)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

TANDA TANGAN - Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan pejabat unit pelaksana teknis pemasyarakatan lingkup Kanwil Kemenkumham NTB dan notaris di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur.

Pelayanan Publik Komprehensif dan Bebas Korupsi Mataram (Suara NTB) – Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily berpesan kepada jajarannya untuk memberikan pelayanan publik yang komprehensif, mengedepankan kebutuhan masyarakat, dan orientasi bebas korupsi. ‘’Pelayanan yang bebas pungli, mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tepat waktu,” ujarnya, Selasa (3/10).

Pesan itu ia sampaikan dalam pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural

dan administratif lingkup Kanwil Kemenkumham NTB dan notaris di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur.

Adapun yang dilantik, yakni Amam Saifulhaq sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Mataram, dan Kepala Rutan Kelas IIB Praya, Anak Agung Gede Ngurah Putra.

Ia meyebutkan, penyegaran organisasi dalam bentuk mutasi itu diharapkan akan menjadikan satuan kerja lebih dinamis. Sistem kelembagaan dap-

at berkembang secara berkelanjutan.

“Diharapkan membentuk sumber daya manusia yang berkontribusi optimal baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan publik,” sebutnya.

Sementara kepada notaris yang dilantik, Sevial berpesan profesi kenotariatan berfungsi untuk menjaga kepastian hukum kehidupan bermasyarakat sehari-sehari.

“Notaris yang membuat akta oten-

Suhaili akan Beri Sanksi Kader Golkar yang Membelot

Praya (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, yang juga bakal calon Gubernur NTB, H. M. Suhaili FT, SH, mengeluarkan pernyataan tegas, bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi berat bagi kader partai beringin yang membelot dari kebijakan partai yang sudah ditetapkan. Terutama terkait arah dukungan di Pilkada NTB 2018. karena seperti diketahui, Partai Golkar sudah final untuk mengusung Suhaili FT sebagai bacagub yang berpasangan dengan Ketua DPW Partai Nasdem, H. Muh. Amin dengan dukungan dari PKB dan PPP kubu Djan Faridz. Dengan demikian, Golkar memerintahkan bagi semua kadernya untuk mendukung dan memenangkan pasangan tersebut.

“Silahkan terserah, (dukung yang lain) dalam kapasitas sebagai pribadi, silahkan.

Tetapi sebagai kader dan pengurus Golkar, akan ada sanksinya, sudah ada di aturannya,” ucap Suhaili, ketika dikonfirmasi usai resmi

berpasangan dengan Amin.

Pernyataan tersebut ditujukan Suhaili kepada sejumlah pengurus Partai Golkar yang dinilai berpotensi besar membelot. Karena dikabarkan, sejumlah kader dan pengurus Golkar diisukan lebih memilih Ahyar Abduh, yang juga kader Partai Golkar, tapi mencalonkan diri lewat partai lain.

Ketika dipertegas, apakah yang dimaksud Suhaili itu adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana? Karena Mohan merupakan salah satu Ketua DPD II yang tidak hadir dalam deklarasi pasangan Suhaili Amin di Praya Sabtu pekan

kemarin. Padahal diakui Suhaili, semua Ketua DPD II sudah diundang, namun dari pantauan Suara NTB, DPD II Kota Mataram tidak nampak hadir di lokasi acara.

Terakhir disampaikan Bupati Lombok Tengah dua periode itu, ia juga mengingatkan pada kompetitornya, Ahyar Abduh yang juga merupakan kader Partai Golkar, namun maju lewat dukungan partai lain. Supaya tidak lagi membangun manuver dan berharap bahwa ia akan mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.

Bagi Suhaili hal itu sudah mustahil, sebab DPP Golkar telah resmi memutuskan un-

tuk mendukung dirinya.

“Partai Golkar tidak terbelah, tetap utuh. Dan bagaimana mungkin akan berubah, kan sudah di SK-kan sama pusat. Kalau ada klaim Ahyar (akan didukung Golkar, red,) oh saya ndak tahu aturan di luar itu. Karena ndak ada aturan seperti itu soalnya di Golkar.

Saya kira Ahyar juga orang Golkar, masak tidak tahu aturan partai,” pungkasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ahyar Abduh tetap berkeyakinan bahwa dirinya akan bisa mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Sebab dirinya juga kader partai, memiliki hak untuk mendapatkan dukungan.

Namun demikian, ia

hasil curian dari dua pelaku yang sudah kita amankan sebelumnya,” ungkap Kasubbaghumas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa, kemarin.

Para pelaku pencurian itu yakni Saepulloh dan Turaihan. Nama disebut terakhir sedang menjalani masa pidana di Lapas Anak Batukliang, Lombok Tengah.

Sementara Saepul masih dalam proses pemberkasan penyidikan. Mereka beraksi 18 Desember 2016 lalu di BTN Perumahan Elit, Jempong, Sekarbela.

Sejumlah barang curian lainnya dijual kepada Wira alias Gerot, yang sedang men-

sangat menyesalkan partainya sendiri dalam memutuskan dukungan tidak memberikannya kesempatan. Sehingga ia terpaksa harus maju lewat dukungan partai lain. (ndi)

Bawaslu Dalami Komunikasi Politik PKS - Demokrat Sudah Lama Putus Temuan Pelanggaran Acara Deklarasi Balon Pilkada NTB

Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE., MM., menegaskan bahwa partainya tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan Partai Demokrat, terkait rencana membangun koalisi di Pilkada NTB 2018. Komunikasi kedua partai sudah lama putus, oleh karena itu bagi PKS sangat mustahil kedua partai bisa bersama megusung pasangan calon.

Hal itu ditegaskan PKS, merespons rumor yang mengatakan bahwa koalisi kedua partai sudah final. Dikatakan Hadi, bahwa PKS tidak pernah sama sekali bertemu dengan Demokrat untuk membahas terkait Pilkada 2018, apalagi berbicara soal koalisi.

“Belum pernah kita bicara dengan Demokrat terkait masalah Pilkada, jadi bagaimana mungkin (berkoalisi), kalau kita belum pernah bertemu. Belum ada komunikasi sama sekali,” tegas Hadi yang dikonfirmasi Selasa (3/10) kemarin.

Wakil Ketua DPRD NTB itu mengatakan, pihaknya telah menggodok nama bakal calon untuk Pilkada NTB, di luar nama Rohmi. Bahkan nama tersebut tengah berproses di DPP, untuk

mendapat rekomendasi DPP. Ditanya terkait nama tersebut, Hadi masih merahasiakannya.

“Untuk NTB kita sudah bangun komunikasi dengan yang lain, tapi dengan Demokrat belum pernah. Namanya sudah di DPP, tinggal persetujuan, nanti DPP yang akan mengeluarkan. Karena sama Demokrat tidak pernah bangun komunikasi. Jadi yang kita usulkan ke DPP itu yang di luar itu. Nanti lah tunggu siapa orangnya di DPP,” jawabnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Lombok Timur bagian utara itu, membeberkan bahwa proses penentuan arah dukungan baru berhasil difinalkan hanya untuk Pilkada Lombok Barat. Dimana PKS mendukung calon petahana, yakni H. Fauzan Khalid.

Sementara untuk Pilkada Lotim, Abdul Hadi juga mengaku tidak pernah sama sekali membangun komunikasi dengan Syamsul Luthfi. PKS justru tengah menggodok dua nama untuk Pilkada Lotim, yakni Khairul Warisin dan Sukiman Azmi.

Apa yang disampaikan Hadi, sejalan dengan pernyataan dari Ketua DPC PKS Lombok Timur, Murnan. Menurutnya, bahwa PKS

hanya membangun komunikasi dengan dua pasangan saja yakni Sukiman dan Khairul Warisin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman, juga mengakui jika komunikasi politik antara Demokrat dengan PKS, sudah putus sejak lama.

Dengan kondisi demikian, pria yang akrab disapa Acip ini menegaskan bahwa isu yang berkembang terkait pasangan Dr. Zulkieflimansyah dengan Dr. Sitti Rohmi Djalilah, baru sebatas rumor belaka. Sementara di satu sisi, Demokrat tengah melakukan proses penjaringan.

Achip mengaku bahwa dalam proses politik ini, masih berjalan dinamis. Sehingga semua kemungkinan masih bisa terjadi. Termasuk untuk berkoalisi dengan PKS, serta dengan kandidat bakal calon lainnya yang sudah melakukan deklarasi sekalipun.

“Oh ya, masih terbuka, tidak hanya opsi Zul-Rohmi. Opsi-opsi lainnya juga masih mungkin. Termasuk dengan pasangan yang sudah deklarasi masih punya peluang untuk merubah konstelasi,” ujarnya. (ndi)

Penadah Barang Curian Ditangkap Sembilan Bulan Kemudian Mataram (Suara NTB) – Lebih sembilan bulan, Ajam (33) lepas dari jeratan hukum. Pelariannya berakhir dalam genggaman tim Resmob 701 Satreskrim Polres Mataram.

Tersangka yang beralamat di Jempong Timur, Jempong, Sekarbela itu diduga menghimpun barang curian. Antara lain, televisi, laptop, handycam, dan telepon pintar.

Pengangguran yang tidak tamat SD itu menyamarkan modusnya dengan membuka gerai gadai barang. Untuk televisi dihargai Rp 500 ribu dan laptop Rp 700 ribu.

“Barang-barang itu adalah

tik memiliki peran penting dalam hubungan hukum di tiap lini masyarakat. Menjamin kepastian hukum sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari,” jelasnya.

Ia menegaskan, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Notaris, sambung dia, dituntut melayani dengan mudah, cepat, serta akuntabel. (why)

(suara NTB/dok)

SEKRETARIS Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan ketenagakerjaan, Hadi Sulthon, S.Sos, mengaku prihatin dengan dugaan maraknya aksi percaloan dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi kelas 1A, Mataram. Padahal pihaknya sudah berkali-kali menyuarakan hal tersebut.

Namun seperti tidak ada pengaruhnya.

“Jadi saya sangat menyesal dan prihatin, karena kita sudah bekali-kali mengatakan dan memanggil pihak imigrasi dan kita semua bersepakat untuk berkomitmen bersama menghapus pungli ini. Tetapi dengan temuan Ombudsman ini, semuanya tidak berjalan,” sesalnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menghawatirkan bahwa, praktik percaloan itu, bergerak terstruktur di internal Kantor Imigrasi. Jika hal itu sampai terjadi, maka kondisi percalonan sudah sangat parah. “Saya khawatir pungli ini tersusun rapi dari dalam. Memang masyarakat sangat banyak ingin buat paspor karena ingin jadi TKI, tapi bukan berarti kita memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan memeras masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Lombok Barat dan KLU itu menyerukan agar Imigrasi melakukan upaya perbaikan dari dalam.

“Praktik pungli ini untuk siapa keuntungannya, kalau bukan untuk orang dalam. Untuk itu saya harapkan internal dulu dibersihkan, dari praktik percaloan, karena tidak mungkin terjadi kalau tidak diberikan peluang di dalam,” jelasnya.

Ia menduga modus operandinya adalah kecepatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan. Jika ingin cepat dilayani, maka setiap orang harus mengeluarkan uang pelicin.

Situasi itu yang bisa melakukannya tentu adalah birokrasi dari internal Imigrasi sendiri.

“Jadi ada kesengajaan untuk membuat pelayanan lambat dan cepat. Kalau mau cepat pakai biaya tambahan. Kan orang dalam semua yang bisa mengatur itu. Apalagi ada fakta yang diungkapkan oleh Ombudsman,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan supaya tim saber pungli untuk lebih agresif dalam memberantas pungli di lingkungan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan. Karena jika pengawasan juga longgar dari lembaga lain, hal itu juga akan membuat pungli semakin subur,’’ tutupnya. (ndi)

jalani vonis hakam di Lapas Mataram.

Sejumlah barang curian sudah digunakan jaksa untuk persidangan tersangka lainnya. Sementara dari tangan Ajam, disita satu unit laptop.

“Dia waktu itu baru dua bulan ke luar penjara. Tapi tidak kapok dan berbuat lagi alasannya karena tidak ada pekerjaan,” kata Arnawa.

Tersangka dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. (why)

(Suara NTB/why)

TERSANGKA -Tersangka penadahan, Ajam dan barang bukti laptop yang disita.

Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur yang telah melakukan deklarasi pasangan.

Temuan dugaan pelanggaran tersebut kini sedang didalami dan dikaji apakah masuk dalam pelanggaran atau tidak.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S.Ag, M.Hum kepada Suara NTB, di ruang kerjanya. “Terkait dengan meningkatnya eskalasi politik pilkada dan kemarin sudah terjadi deklarasi, kami di lapangan menemukan beberapa dugaan pelanggaran. Itu sedang kita kaji. Apakah fakta di lapangan itu masuk kategori pelanggaran atau tidak,” ujar Khuwailid.

Khuwailid mengatakan di acara deklarasi pasangan Ahyar Abduh dan Mori Hanafi di Lapangan Umum Masbagik, Lombok Timur, pihaknya menemukan indikasi pelanggaran, yakni terdapat mobilisasi ASN dan juga penggunaan faslitas negara. “Nah kami menemukan fakta di lapangan terdapat fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk kegiatan deklarasi itu. Nah itu sedang kita kaji dari sisi hukumnya,” ungkapnya.

Lebih lajut dikatakan Khuwailid yang kembali dipercaya sebagai Ketua Bawaslu NTB untuk periode kedua itu, bahwa meskipun belum memasuki tahap resmi Pilkada, namun pihaknya tetap bisa melakukan pengawasan terhadap aktivitas politik menjelang Pilkada NTB 2018. Karena memang ada beberapa domain pengawasan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu di luar tahapan Pilkada resmi.

Selain deklarasi pasangan Ahyar - Mori, kegiatan deklarasi pasangan Suhaili-Amin juga tidak lepas dari pengawasan Bawaslu. Menurut Khuwailid, pihaknya sedang melakukan kajian terkait beberapa temuannya, salah satu dugaanya yakni kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah ditunggangi oleh kegiatan politik.

“Termasuk yang terjadi di Loteng, akan kami klasifikasi bagian seluruh peristiwa itu, karena ini menjadi suatu hal yang utuh. Bagaimana apa secara patut dapat diduga ada unsur planggaran atau tidak. Nah nanti apa hasil temuan dari peristiwa itu akan sampaikan sikap,” pungkasnya. (ndi)

(suara NTB/dok)

(Suara NTB/ndi)

Imigrasi Harus Berbenah

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

Lombok Belum Menjadi Tujuan Utama Wisatawan Malaysia Mataram (Suara NTB) Promosi pariwisata sangat penting untuk mendatangkan banyak wisatawan ke NTB. Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan banyak kegiatan promosi, baik dalam maupun luar negeri. Saat ini negara yang menjadi salah satu pasar wisatawan di Lombok adalah Malaysia. Jumlah kunjungan wisatawan Malaysia terus bertambah. Namun ternyata Lombok belum menjadi tujuan utama wisatawan Malaysia.

Mereka lebih memilih Bandung sebagai destinasi utama.

“Kunjungan wisatawan ke Negeri Sembilan saja sebanyak enam juta orang, kalau yang ke luar berwisata sekitar satu juta orang. Untuk Indonesia, tujuan utamanya ke Bandung setelah itu Lombok,” kata Kepala Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan, Malaysia H. Mohammad Razi Bin H.Kail.

Ia mengatakan bahwa selama ini respon wisatawan asal Malaysia terhadap Lombok cukup baik. Meski belum bisa menjadi tujuan utama saat berkunjung ke Indonesia. Sehingga perlu dilakukan promosi dan kerjasama lebih lanjut untuk lebih banyak wisatawan asal Malaysia, terutama Negeri Sembilan.

Salah satu yang menjadi kendala masih terbatasnya kunjungan dari Malaysia yaitu soal penerbangan dari Malaysia yang masih terbatas. Selama ini terdapat tiga penerbangan setiap hari. Namun itu dirasa masih kurang, mengingat banyaknya wisatawan yang membatalkan rencananya karena tidak bisa mendapatkan tiket pesawat pada waktu yang ditentukan.

“Seringkali wisatawan membatalkan rencana kunjungannya ke Lombok karena pada tanggal yang diinginkan, mereka tidak bisa mendapatkan tiket pesawat. Sehingga mereka memilih untuk berkunjung ke tempat lain,” ujarnya.

Ia melihat perkembangan wisata Lombok sangat baik dan mendapatkan perhatian yang cukup baik dari warga Malaysia. Sehingga tidak sedikit yang ingin menghabiskan waktu akhir pekannya untuk berlibur di Lombok. Namun terkadang dibatalkan karena tidak bisa mendapatkan tiket pesawat.

“Kami berpikir bagaimana caranya agar penerbangan ke Lombok bisa ditambah. Sehingga wisatawan dari sini yang ingin berkunjung ke Lombok selalu bisa mendapatkan tiket pesawat,” ujarnya.

Wisatawan asal Malaysia ingin berkunjung ke Lombok karena terkenal dengan wisata halalnya. Sementara, wisatawan yang masih memilih Bandung sebagai destinasi utamanya karena akses menuju Bandung lebih mudah dan mereka suka melakukan aktivitas belanja.

“Warga Malaysia suka belanja, jadi mereka ke Bandung untuk belanja. Selain itu, penerbangan ke Bandung juga lebih banyak daripada ke Lombok,” akunya. (lin)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Karcis Masuk Objek Wisata Tidak Boleh Mahal Selong (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah mengingatkan agar pengelola memasang tarif masuk yang bersahabat. Selain ke Pantai Pink, teranyar dikeluhkan wisatawan tiket ke Air Terjun Mangku Sakti Desa Sajang Kecamatan Sembalun yang dianggap terlalu mahal. Banyak wisatawan baik lokal dan mancanegara yang protes.

Kondisi ini dikhawatirkan akan merusak citra pariwisata Lotim. Menurut Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, tiket masuk ke Mangku Sakti tidak boleh ada pelaku wisata yang memberatkan wisatawan. Kunjungan ke destinasi wisata yang ada di Lotim terjangkau.

“Bagi yang belum memahami wisata dengan baik disarankan berkoordinasi dengan instansi terkait,” pintanya.

Dia menuturkan, BPPD menerima laporan dari sejumlah

wisatawan dan peramu wisata. Harapannya, instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim dan komisi IV DPRD Lotim bisa mengambil respon segera.

Dituturkan, sebelumnya pantai Pink masuk Rp 50 ribu untuk wisatawan asing. Lebih parah di Mangku Sakti yang kabarnya tembus Rp 150 ribu untuk asing dan Rp 10 - 15 ribu perorang untuk wisatawan lokal. “Itu dianggap terlalu berat, apalagi sarana dan prasarana dasar di objek wisa-

ta tidak lengkap,” urainya.

Pemberlakuan tiket yang terlalu memberatkan itu dinilai akan dapat mengganggu promosi wisata. Dimana, tagline BPPD kita ayo berwisata ke Lotim. #Lomboktimurwow. Seperti halnya kasus di pantai pink sampai saat ini masih dipersoalkan bersama dengan komisi IV. Akhmad Roji meminta, penentuan tarif masuk objek wisata ini disesuaikan dengan segmen pasar. Ditengah upaya ingin mendatangkan wisatawan,

tapi justru dijerat dengan biaya yang mahal. Jangan sampai orang bosan ke Lotim. Ada beberapa objek wisata di luar daerah yang murah dan banyak yang datang. Pertimbangkan kepuasan pengunjung.

“Jangan hanya datang sekali dan tidak pernah datang lagi karena merasa tidak nyaman,” ucapnya. (rus)

Akhmad Roji (Suara NTB/dok)

Lombok Jadi Paket Komplet Wisata Olahraga Mataram (Suara NTB) Pecinta olahraga tertentu selalu berusaha mencari tempat yang sesuai dengan kebutuhan olahraganya. Salah satunya wisata olahraga yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya olahraga menyelam yang membutuhkan tempat yang indah dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Segmen baru pariwisata NTB ini digadang-gadang akan menyumbang jumlah kunjungan wisatawan. Beberapa pelaku pariwisata juga telah merancang paket khusus untuk wisata olahraga bagi wisatawan minat khusus.

“Saya pikir saya harus mengambil kesempatan ini untuk membuat paket khusus wisata olahraga. Saya juga sudah bekerjasama dengan salah satu peyedia sepeda olahraga.

Jadi kalau ada tamu saya yang mau bersepeda keliling Lombok, saya bisa aturkan,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur Bery Putra, di Mataram, Selasa (3/10).

Saat ini memang semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk menikmati keindahan destinasi sambil melakukan hobinya. Terdapat beberapa titik destinasi yang biasanya dijadikan sebagai wisata olahraga di Lombok. Misalnya Pantai Seger yang sering digunakan untuk berselancar. Begitupula beberapa pantai yang dijadikan sebagai lintasan lari. Bukan hanya itu, terdapat beberapa bukit yang dijadikan sebagai destinasi bagi pecinta olahraga lari ekstrem.

“Banyak pantai dan gili yang bisa dijadikan spot menyelam. Selain itu di sepanjang jalan Sekotong dan Senggigi juga bisa dijadikan rute bagi pecinta olahraga lari dan sepeda. Jadi banyak sekali,” ujarnya.

Ia melihat potensi untuk mengembangkan wisata olahraga di NTB ini cukup mumpuni. Bahkan jika paket wisata yang dibuat untuk Lombok berjalan dengan baik, pihaknya akan membuat di Pulau Sumbawa. Sehingga semua potensi pariwisata olahraga yang ada di Pulau Sumbawa dapat dinikmati pula oleh wisatawan.

“Di pulau Sumbawa itu ada Pantai Lakey yang sudah terkenal sebagai surga peselancar. Selain itu ada Mantar sebagai lokasi untuk paralayang dan masih banyak lainnya.

Kita ingin semua potensi ini dapat dinikmati oleh semua wisatawan pecinta minat khusus,” kata Bery.

Ia berharap sejumlah fasilitas di beberapa destinasi yang dapat dijadikan sebagai lokasi wisata olahraga dapat dilengkapi. Misalnya toilet, musala, infrastruktur jalan dan pusat informasi destinasi wisata. Semua itu juga menjadi penentu mau dan tidaknya wisatawan berkunjung ke destinasi itu. (lin)

(Suara NTB/dok)

PANTAI PINK - Tarif masuk ke Pantai Pink, Lombok Timur banyak dikeluhkan oleh wisatawan. Namun demikian, pesona Pantai Pink tetap menghipnotis wisatawan untuk tetap mengunjunginya.

Meski Mahal, Pelaku Pariwisata Tetap Ajak Tamu ke Pantai Pink Mataram (Suara NTB) Belum lama ini terdapat protes dari wisatawan yang menganggap bahwa tarif masuk Pantai Pink terbilang mahal. Namun para pelaku pariwisata tetap mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Pink, karena itu memang menjadi tujuan utama wisatawan. Sehingga pelaku pariwisata tidak memiliki pilihan lain, selain memenuhi permintaan tamunya.

“Kita kan penyedia jasa, mereka mau diantar ke mana

ya kita antar. Jadi soal tarif itu memang terbilang mahal.

Apalagi tamu saya banyak yang wisatawan asing, tapi mau bagaimana lagi. Saya harus tetap mengantar tamu saya,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Barat Muhammad Zainuddin kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (3/10).

Ia mengaku terpaksa harus mengantar tamunya ke Pantai Pink meskipun harga tiket masuknya lebih mahal dari destinasi yang lain. Untuk wisatawan asing biaya masuknya Rp 50

Jangan Lupakan Bungin pada Daftar Promosi Pariwisata Mataram (Suara NTB) Salah satu cara untuk mendatangkan banyak wisatawan yaitu dengan melakukan promosi. Provinsi NTB memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikunjungi, tidak terkecuali Pulau Sumbawa. Salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi apabila berkunjung ke Sumbawa adalah Pulau Bungin. Hanya saja destinasi ini masih minim perhatian dan masih kurang promosi dari Pemda.

“Kami siap untuk menyambut wisatawan dan jika perlu, kami juga mau melakukan event atau festival untuk mendatangkan banyak wisatawan ke Bungin,” kata salah satu warga Bungin Muhammad Nur, di Mataram, Selasa (3/10).

Ia berharap Bungin dapat ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata dan dapat dipromosikan kepada wisatawan. Ia mengatakan bahwa selama ini ia dan rekannya selalu berharap bisa mendapatkan peghasilan lebih selain dengan cara menangkap ikan.

“Kami punya resto apung yang sangat kami harapkan bisa dikunjungi wisatawan.

Kalau resto apung ini maju, otomatis ikan hasil tangkapan kami juga akan laku. Jadi kami tidak sulit memasarkan-

(Suara NTB/ist)

Pulau Bungin nya,” harapnya.

Ia sangat berharap kepada Pamda agar mau memasukkan Bungin dalam daftar promosi wisata. Selama ini, ia dan rekannya aktif melakukan promosi melalui media sosial.

Hanya saja itu dirasa masih kurang, mengingat dukungan Pemerintah dianggap sangat penting untuk menjadikan Bungin sebagai salah satu destinasi yang diperhitungkan.

“Kami juga punya keunikan, yaitu sebagai desa terpa-

dat di dunia. Kami berharap ini bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk bekunjung,” ujarnya.

Sementara itu, ia dan warga saat ini tengah aktif memberikan kampanye tantang pentingnya menjaga kebersihan. Sebab untuk menjadikan Bungin sebagai salah satu destinasi wisata, terlebih dahulu Bungin harus terlihat bersih.

“Kalau banyak wisatawan yang datang kan bagus juga untuk perekonomian warga.

Jadi kami saat ini dalam tahap melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan,” ujarnya.

Ia berharap Pemda dapat menggelar berbagai event di Bungin. Sehingga banyak wisatawan yang berkunjung dan semakin banyak yang mengenal Bungin. Apalagi dengan keberadaan resto apung itu, diharapkan bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan. (lin)

ribu dan untuk wisatawan nusantara Rp 10 ribu. Meski terbilang kecil bagi wisatawan asing, namun ini cukup mahal jika dibandingkan dengan destinasi lain, misalnya Bali.

“Mereka jadi membandingkan tentang fasilitas yang didapatkan saat berkunjung ke Pantai Pink dan beberapa pantai di Bali. Mereka melihat Bali lebih murah dibandingkan berkunjung ke Lombok.

Sebab di Bali, harga tiket masuk berbanding lurus dengan fasilitas yang bisa didap-

atkan,” ujarnya.

Ia melihat fasilitas yang ditawarkan di Pantai Pink tidak sebaik yang ada di Bali dengan harga tiket masuk yang lebih murah. Semestinya semakin tinggi retribusi yang diambil, semakin baik pula pelayanan dan fasilitas yang diberikan.

“Saya pikir kita semua perlu melakukan evaluasi. Jangan hanya karena Pantai Pink ini banyak yang suka, lantas membuat kita semena-mena menetapkan harga. Lambat laun

bisa saja ditinggalkan. Karena wisatawan juga masih memiliki banyak referensi tempat berlibur lainnya,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya Pemda dapat mengambil tindakan yang lebih baik dan tidak merugikan banyak pihak. Termasuk pelaku pariwisata dan wisatawan. Sebab mereka akan menjual dan mempromosikan Lombok dan Pantai Pink pada khususnya sebagai destinasi yang patut untuk dikunujungi wisatawan yang berkunjung ke Lombok. (lin)

Dispar Optimis Target 3,5 Juta Kunjungan Wisatawan Tercapai Praya (Suara NTB) Dinas Pariwisata NTB tahun ini telah mencanangkan target kunjungan wisatawan sebanyak 3,5 orang. Target yang diyakini bisa tercapai, bahkan terlampaui jika bercermin dengan kondisi dan perkembangan pariwisata di NTB, khususnya Pulau Lombok selama tahun 2017 ini. Optimisme tersebut diungkapkan Kepala Dispar NTB, Drs. H.L.M. Faozal, M.Si., Senin (2/10).

“Soal target kunjungan wisatawan, optimis bisa tercapai,” ujarnya. Sampai bulan ini saja, angka kunjungan wisatawan sudah di angka 80 sampai 90 persen dari target yang ada. Sehingga dengan sisa waktu yang ada, apa yang ditargetkan soal jumlah kunjungan wisata akan bisa terpenuhi.

Faozal menjelaskan, dari total target angka kunjungan wisatawan sebanyak 3,5 juta orang tersebut pada tahun ini, tidak seluruhnya wisatawan mancanegara. Sebagian dari target tersebut ialah

wisatawan domestik. “Kalau untuk wisatawan mancanegera target kita hanya 1,5 juta orang.

Sisanya, wisatawan domestik,” tandasnya.

Tinggal sekarang bagaimana situasi keamanan dan ketertiban bisa terus dipelihara.

Dan, itu bukan hanya tugas pemerintah daerah semata.

Tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat di daerah ini.

Kalau daerah aman, maka investasi di sektor pariwisata akan banyak yang masuk. Yang dengan sendirinya juga akan mampu mendorong angka kunjungan wisatawan itu sendiri.

Karena investor tentunya juga punya jaringan tersendiri yang bisa menarik wisatawan datang ke daerah ini.

“Investasi di sektor pariwisata itu besar. Jadi orang tidak sembarang mau berinvestasi di sektor ini, kalau kemudian tidak didukung dengan situasi keamanan yang baik. Itulah yang menjadi tugas kita semua sekarang. Karena kalau pariwisata maju, daerah juga akan berkembang. Kalau sudah begitu, kan manfaatnya lari ke kita juga,” timpal

Faozal.

Pemerintah daerah dalam hal ini tinggal mendukung dengan penyiapan infrastruktur yang baik.

Masalah mendatangkan orang ke daerah ini, tinggal serahkan kepada investor.

Karena dengan sendirinya, kalau investasi masuk juga akan menundang wisatawan untuk datang.

Jadi tidak perlu masyarakat dan pemerintah di daerah ini memikirkan berat-berat, bagaimana bisa mendatangkan wisatawan. Tinggal jaga keamanan dan kenyamanan serta kebersihan, terutama di objek wisatawan.

Soal mendatangkan wisatawan, nanti industri pariwisata yang berperan.

“Investor kan jelas tidak mau rugi ketika berinvestasi di sektor pariwisata. Apalagi investasinya besar. Pasti dengan sendirinya mereka juga akan berupaya semaksimal mungkin mendatangkan wisatawan di daerah ini,” imbuhnya. Kalau sudah begitu, masyarakat dan pemerintah daerah tinggal nikmati saja hasilnya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Perluas Kerjasama dengan Pegadaian Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebagai Two In One University di NTB sedang gencar melakukan terobosan dan inovasi dengan membangun mitra sebagai upaya memajukan lembaga dan meningkatkan bargaining civitas akademika.

Lahirnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) merupakan satu jawaban atas kerinduan dan harapan masyarakat, selanjutnya menggandeng mitra kerja pegadaian dalam program “Pegadaian Goes To Campus” yang berlangsung meriah pada hari Jumat 22 September 2017 di Auditorium UIN Mataram.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam dan juga Fakultas Syariah.

Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli, M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersama Fakultas Syari’ah yang telah melakukan terobosan membangun kerjasama dengan pihak BUMN dan pihak lainnya, yang semuanya itu tentu adalah bagian dari upaya peningkatan dan pengembangan lembaga.

Diakuinya, eksistensi dunia pendidikan harus mampu berperan sebagai sarana pendukung utama yang melahirkan mahasiswa dengan jiwa kewirausahaan atau pemimpin berkarakter adil dan bijaksana di masa depan, dengan kata lain perguruan tinggi adalah

pembentuk kurikulum bagi mahasiswa agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif.

Sementara Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. H. Amir Azis menegaskan hadirnya fakultas baru yang sangat mendapat apresiasi dari masyarakat dengan banyaknya peminat yang tersebar di tiga jurusan, diharapkan mampu mempunyai peran penting dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi kompetisi dunia kerja.

“Mahasiswa harus berpikir kritis, siap, unggul dan terampil baik dalam bidang keilmuannya maupun kemampuan teknis lainnya,” ujar Amir Aziz.

Harapan yang senada juga

disampaikan oleh Plt. Dekan Fakultas Syari’ah Dr. H. Musawar, jika egiatan bersama Pegadaian ini dihajatkan agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai enterpreneur.

“Kami telah banyak melakukan seminar, workshop, pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas dan keterampilan terutama mahasiswa kita,” urainya.

Lebih jauh dikatakan sejak beberapa tahun lalu, pihaknya telah membuka akses dan kerjasama dengan pihak perbankan, selanjutnya mahasiswa tinggal mengisi dengan kretifitas yang tidak sebatas hanya kebutuhan lokasi penelitian untuk penulisan skripsi saja, tapi diharapkan lebih giat lagi

memainkan peran bersama mitra kerja yang sudah ada.

Dalam jumpa pers usai memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan, Rektor yang didampingi Kasubag Humas UIN Mataram berharap mahasiswa dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang sangat bagus ini sebagai ikhtiar mengembangkan cakrawala pemikiran mahasiswa dalam mengatasi masalah tanpa masalah. (dys/*) (Suara NTB/ist)

BERSAMA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli bersama para dekan dan perwakilan Pegadaian usai berlangsung kegiatan “Pegadaian Goes to Campus” belum lama ini.

SMA Hang Tuah 3 Mataram Dapat Bantuan Dua Ruang Kelas

Minim Persiapan SATU lagi, siswa asal NTB berhasil membanggakan nama daerah di kancah nasional. Adalah Joy Fernando, siswa SMAN 2 Mataram ini yang mengukir prestasi di Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) pada bidang vokal solo di NTT. Joy berhasil membawa pulang medali emas, meski dengan persiapan yang sangat minim.

Putra pasangan Edward dan Kristin ini berhasil masuk ke babak final dan keluar menjadi pemenang pertama setelah melewati seleksi panjang mengalahkan perwakilan terbaik dari setiap provinsi di Indonesia. “Rasanya senang sekali, bangga, dan ngak nyangka,” ungkap Joy bangga.

Sulung dari dua bersaudara ini mengaku tidak memiliki persiapan yang matang saat mengikuti lomba ini. Bahkan, saat seleksi di tingkat kota dan maju ke tingkat provinsi Joy sempat tidak dipilih oleh kota Mataram. Baru saat H-1 seleksi tingkat provinsi akan berlangsung, pihak kota Mataram mengabarinya. Tanpa persiapan apapun, Joy bertanding di tingkat provinsi dan berhasil keluar sebagai wakil NTB di tingkat nasional. Meski dengan persiapan minim tersebut, Joy akhirnya kembali keluar sebagai juara di tingkat Nasional.

Joy mengaku tidak tahu kenapa dirinya diutus Kota Mataram maju ke tingkat provinsi. Apalagi beberapa waktu lalu, sekolah dan beberapa pihak memperjuangkan dirinya bisa ikut di tingkat provinsi dan akhinya keluar sebagai pemenang.

Rasa bangga Joy saat ikut FLS2N berhasil menyisihkan duta-duta terbaik dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Maluku di grand final. Waktu itu, Joy membawakan dua buah lagu pilihan dan satu lagu tantangan, yakni lagu tradisional Tegining Teganang dan lagu penyanyi favoritnya Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Sementara lagu tantangan adalah lagu karya juri yang harus dikuasai dalam waktu singkat menjadikan dewan juri memutuskan Joy sebagai juara.

Joy yang belakangan menyukai musik jazz ini mengaku senang bernyanyi sejak kecil dibimbing oleh mamanya dan papanya sebagai pelatih koreografi. Sebelumnya Joy sempat menjadi juara harapan 1 di ajang Spirit Multitalenta Tingkat Nasional dan sempat mengikuti FLS2N dalam vocal group saat SMP tetapi tidak keluar sebagai pemenang.

Dalam hal ini, Joy mengingatkan pada generasi muda, jika gagal jadi juara adalah kemenangan tertunda. ‘’Tetap optimis dan terus evaluasi supaya maksimal, kita gak tahu kapan akan melonjak,” jawabnya, seraya menambahkan, dirinya setelah lulus sekolah akan melanjutkan sekolah di Institut Seni Indonesia pada Fakultas Seni Pertunjukan, sehingga kelak bisa menjadi penyanyi ataupun produser lagu profesional. (ham) Joy Fernando (Suara NTB/ist)

Jaga Toleransi Lewat Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Mataram (Suara NTB) Pendidikan sejarah perjuangan bangsa dirasa perlu untuk kembali diajarkan kepada para siswa. Langkah ini dilakukan agar para pemuda bisa menghargai jasa para pahlawan, serta mampu menjaga toleransi dan mengikis berbagai gesekan yang mungkin terjadi.

Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., ditemui di Mataram belum lama ini. Menurutnya, pendidikan sejarah perjuangan bangsa harus kembali ke sekolah. “Anak-anak kita perlu diberikan pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa, baik yang terang maupun yang gelap,” katanya.

Karena bagaimanapun, katanya, generasi muda sebagai pemilik bangsa harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa, dan bisa menghargai jasa para pahlawan. Itulah yang harus diketahui dan diberikan pemahaman kepada para siswa. Oleh karena itu anak-anak harus diberikan penguatan empat pilar bangsa.

“Perlu diberikan penguatan kepada generasi muda yang ada, sehingga nanti membentuk karakter dirinya. Empat pilar kebangsaan itu setelah terpatri di hati dan dilandasi ilmu agama yang kuat, bisa mempertahankan keutuhan NKRI, saya pikir itu hal yang positif,” kata Ali. Dengan demikian, siswa bisa merenungi dan memahami perjuangan bangsa, baik yang cerah maupun yang kelam.

Dalam rangka membentuk kepribadian dan watak anakanak itu untuk mengurangi gesekan, seperti perkelahian antar kampung, atau antar siswa, mahasiswa, dan sebagainya.

“Dengan demikian pengembangan toleransi kehidupan beragama itu semakin melekat kepada diri anak-anak itu,” harapnya.

Ia menekankan, informasi yang harus diterima oleh generasi muda harus seimbang.

Riwayat pahlawan perlu diketahui secara mendalam, sehingga lahir toleransi antarpemuda. “Sehingga nanti lahirlah namanya korsa, sehingga nanti mereka bisa bangun bangsa di bawah kaki mereka sendiri,” harapnya. (ron) H. M. Ali H. Arahim (Suara NTB/ron)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Wagub NTB H. Muh. Amin didampingi Kepala Diskominfotik NTBTri Budiprayitno menerima pelajar berprestasi SMAN 2 Mataram yang dipimpin Kepala SMAN 2 Mataram Sahnan, Selasa (3/10).

Tampilkan Siswa Berprestasi

Wagub Apresiasi Kegiatan Inspiratif Expo Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH., MSi., memberikan apresiasi terhadap kegiatan Inspiratif Expo yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB setiap minggu pagi di ajang Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana Mataram.

Menurut wagub, kegiatan Inspiratif expo merupakan sarana pelestarian dari budaya dan kesenian daerah dan perlu terus berkembang. “Melalui kegiatan positif ini, maka anak-anak kita akan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang menjurus pada perilaku yang negatif,” ungkap wagub dalam pertemuan dengan para pelajar berprestasi serta Kepala SMAN 2 Mataram, H.Sahnan, guru pendamping dan Kepala Diskominfotik NTB Drs. Tri Budiprayitno,

MSi., di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Selasa (3/10).

Kegiatan ini, lanjutnya, dihajatkan sebagai ajang pendekatan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap masyarakat khususnya pada pelajar.

Hal senada disampaikan Kepala Diskominfotik NTB Tri Budiprayitno. Menurutnya, Inspiratif Expo merupakan salah satu bagi pelajar dalam menyalurkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki. ”Kita memiliki ruang untuk para pelajar dalam meng-

isi acara tersebut,” terangnya.

Diakuinya, acara yang memanfaatkan momentum CFD ini, telah dikenal publik khususnya masyarakat Kota Mataram. Di mana, setiap Minggu pagi, panggung Inspiratif Expo dipenuhi penonton yang antusias menyaksikan pertunjukan para penampil.

“Perlu optimalisasi peran dan koordinasi dari Dinas Pendidikan juga Kebudayaan untuk penguatan bagi para pelajar SMA,” ujar mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini. (ham)

UNBK Seluruh Sekolah

Tantangan Guru Kuasai Teknologi Mataram (Suara NTB) Di tahun 2018 nanti direncanakan seluruh SMA/SMK akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dalam persiapannya nanti, dibutuhkan kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi. Saat ini ada juga guru yang masih belum menguasai teknologi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., kemarin mengatakan, rencana penerapan UNBK di semua sekolah bisa saja terjadi. Di pihak guru, menurutnya masih ada guru yang belum sepenuhnya menguasai teknologi. “Kalau guru mungkin tidak, oknum guru satu-dua orang yang belum menguasai komputer, yang satu dua tahun lagi akan pensiun,” kata Ali. Tetapi jika melihat guru

muda yang ada sekarang, ia optimis para guru sudah mampu menggunakan atau mengoperasikan teknologi informasi. Bahkan di sekolah dasar juga sudah mengajarkan tentang teknologi informasi.

Pihaknya juga mendorong pada penguasaan teknologi informasi di guru-guru. Karena menurutnya penguasaan guru pada teknologi informasi masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi pada satu dekade belakangan ini. Sementara banyak guru yang sudah cukup lama mengajar.

Ia menekankan, ke depan perlu ada pendidikan dan pelatihan bagi guru, terutama tentang penguatan kemampuan teknologi informasi. Itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, katanya, pihaknya sudah melaku-

kan kerja sama dengan salah satu provider untuk peningkatan kemampuan guru.

Terkait dengan rencana seluruh SMA/SMK menerapkan UNBK, menurut Ali tidak ada tantangan yang berarti. Terpenting tersedianya server serta perkuat jaringan internet dan ketersediaan listrik. “Jangankan SMA, SD pun sudah main komputer, itu bukan kendala bagi kita,” katanya.

Ia optimis rencana bisa terealisasi, apalagi melihat anggaran di Dinas Dikbud NTB untuk mendukung rencana itu. Apalagi juga sudah ada sekolah yang memiliki perangkat komputer.

“Saya lihat di sekolah sudah banyak yang memiliki perangkat pendukung. Kalau PGRI sebagai mitra, inilah salah satu standar pelayanan minimal, tersedianya sarana pendukung ujian,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) SMA Hang Tuah 3 Mataram memperoleh bantuan dua ruang kelas baru dari dana APBD Provinsi NTB. Dua ruang kelas baru itu untuk menjawab kebutuhan ruang pendukung pendidikan di SMA Hang Tuah 3. Terlebih lagi, dibutuhkan peremajaan bangunan di SMA Hang Tuah 3 Mataram.

Hal itu disampaikan Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., ditemui Selasa (3/10). Ia mengatakan, di tahun ini pihaknya mendapatkan bantuan dua ruang kelas baru. “Ini bantuan dari APBD Provinsi NTB, dua buah ruang kelas belajar, tahun ini proses kita melaksanakan, prosesnya tender,” katanya.

Total nilai kontrak dari bantuan dua ruang kelas itu senilai Rp 562.170.000. nilai itu didapat melalui tender untuk pembangunan ruang kelas di SMA Hang Tuah 3 Mataram.

Menurut Muhiddin, dengan adanya bantuan ini akan mere-

majakan fasilitas SMA Hang Tuah 3 yang sudah tidak layak, yang kondisi bangunannya relatif sudah tua. Bangunan ini dibutuhkan oleh SMA Hang Tuah 3, pasalnya SMA Hang Tuah 3 belum memiliki ruangan untuk memenuhi standar minimal kelayakan sebuah sekolah, seperti belum memiliki laboratorium, serta belum memiliki perpustakaan. “Menambah fasilitas kita, kita meremajakan fasilitas yang sudah tidak layak, uang kondisisnya relatif tua,” katanya.

Ia berharap, bantuan ini dapat berjalan secara berkelanjutan, sehinga bisa memenuhi standar minimal kelayakan sebuah sekolah. Saat ini tengah dibangun untuk bangunan berlantai dua, dua kelas dari bantuan yang diterima, sedangkan sisanya akan dicari nantinya.

“Harapan kita berkelanjutan bantuan ini, sehingga sekolah ini memenuhi standar minimal kelayakan sebuah sekolah,” harapnya. (ron)

”Re-engineering” SMK Butuhkan Data Serapan Lulusan Mataram (Suara NTB) SMK di NTB belum memiliki data serapan lulusan, padahal data ini dibutuhkan untuk menilai apakah kompetensi keahlian itu bisa diserap dunia kerja. Dengan begitu akan menjadi bahan pertimbangan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk melakukan penataan ulang atau re-engineering kelembagaan SMK. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., Senin (2/10).

Sekarang ini, pihaknya sedang meminta sekolah menyusun database alumni, saat ini SMK belum punya data masing-masing alumni. “Data mendukung untuk melihat keberhasilan alumni, serapan lulusan,” katanya.

Dengan data itu, bisa ditelusuri lulusan, berkaitan dengan jumlah lulusan, dan jumlah lulusan yang terserap. Dari sanalah baru bisa dilihat keberhasilan kompetensi keahlian itu. Hasbulwadi menegaskan, jika lebih banyak yang menganggur, maka kompetensi keahlian di satu sekolah itu layak ditata ulang. “Kalau lebih banyak yang menganggur, kompetensi keahlian itu layak kita re-engineering, kita tata ulang,” ujarnya.

Awalnya penataan ulang kelembagaan SMK itu bertujuan agar satu SMK bisa fokus membuka satu bidang keahlian, dan dalam satu wilayah, satu bidang keahlian pada satu SMK. Di daerah seperti Kota Mataram, menurut Hasbulwadi hal itu bisa diterapkan. Namun untuk daerah yang wilayah geografisnya luas seperti di Lombok Tengah (Loteng), sulit untuk menerapkannya.

(Suara NTB/ron)

L. Hasbulwadi “Satu bidang di satu sekolah, konsentrasi pada di bidang itu.

Tahun ini kita arahkan. Di Loteng luas wilayah termasuk luas, mungkin pola regency, dibagi menjadi wilayah timur, tengah, utara, selatan, barat,” katanya.

Ia mengambil contoh di Kota Mataram, antara SMKN 1 Mataram dan SMKN 2 Mataram yang memiliki bidang keahlian yang sama yaitu bisnis manajemen. Inilah yang nantinya akan ditata. Tetapi, ia menekankan, penataan itu tidak serta merta langsung dilakukan. Nantinya akan dilihat jumlah peserta didik, jumlah kelulusan dan jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, disebutkan ada sembilan bidang keahlian yang menjadi fokus.

Antara lain, bidang agrobisnis/ agroteknologi, bidang kemaritiman, pariwisata, teknologi dan rekayasa, energi pertambangan, bisnis manajemen, seni dan industri kreatif. (ron)

Kurang Koordinasi, Program Guru Garis Depan Tak Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) Perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi NTB tidak diragukan lagi. Berbagai program pusat khusus dalam bidang pengembangan kualitas pendidikan terbilang cukup banyak.

Sebagai contoh terbaru ialah program inovasi yang didanai pemerintah Australia dan program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) yang didanai oleh Uni Eropa dan dikelola Asian Development Bank. Selain itu, tahun lalu NTB juga mendapat tambahan sebanyak 28 Guru Garis Depan (GGD) ditempatkan di

berbagai lokasi di NTB. Hanya saja seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji menilai, lantaran kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah, program GGD tidak tepat sasaran. Bahkan cenderung tak bermanfaat.

“Tahun ini kita hanya dapat Guru Garis Depan ada 28 guru seperti di sekolah Kaki Gunung Tambora, Pulau Moyo, Sekotong, Bayan, Sambelia. Tapi karena itu program yang tidak dikoordinasikan, ya tidak semuanya program itu tepat sasaran juga,” ujarnya.

Sebagai contoh, dari 28 orang GGD tersebut, dua orang diantaranya merupakan guru Bahasa Perancis, padahal di sini tidak ada sekolah yang mengambil bahasa asing lainnya itu Bahasa Perancis. “Itu merupakan keputusan pusat sebagai bagian dari NKRI tetap harus kita laksanakan,” sambungnya.

Bukan tidak bersyukur adanya program GGD dari Kementerian Pendidikan, namun program-program itu haruslah tepat sasaran, terlebih jika dikoordinasikan dengan baik. Apalagi mengingat persoalan serius pendidikan di NTB saat ini terletak

di aspek ketenagaan, terutama dari sisi jumlah guru yang masih sangat kurang.

Bahkan ada SD di Loteng yang punya empat guru PNS, padahal kalau dari segi kecukupan di SD itu dengan enam rombongan belajar, idealnya punya sembilan guru PNS. Lebih jauh di jenjang pendidikan SMA/SMK dan PLS jumlah kekurangan guru mencapai 3.500 orang guru, termasuk juga guru produktif. Ditambah lagi kemampuan rekrutmen daerah yang masih kurang. Sebagaimana tahun ini saja nol, formasinya nol.

“Itu pasti karena puluhan

tahun tidak pernah ada pengangkatan,” jelasnya.

Namun demikian, secara umum kata Mantan Kepala BKD NTB ini perhatian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan pada NTB sangat luar biasa. Termasuk yang sedang berlangsung ialah program Inovasi di enam kabupaten di NTB Loteng, KLU, KSB Sunbawa, Bima, Dompu Melalui adanya dukungan Kementerian Pendidikan ini diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memberikan pengaruh bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di NTB. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

Pertina NTB akan Gelar Musprov Mataram (Suara NTB) Masa jabatan kepengurusan cabang olahraga tinju sudah berakhir pada tahun 2016 lalu. Karenanya, pihak pengurus olahraga tinju akan menggelar Musprov Pertina NTB di Hotel Golden Palace Mataram, 11 Oktober mendatang.

Sekretaris Umum Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (3/10) kemarin mengatakan Musprov Pertina NTB dalam rangka pemilihan ketua umum definitif. Informasinya, Danrem 162/WB menjadi satu-satunya bakal calon ketua yang akan diusung pengurus Pertina NTB untuk menjadi Ketua Umum Pengprov Pertina NTB periode 2017-2021.

“Agenda Musprov Pertina NTB nantinya untuk memilih ketua defenitif. Tujuannya untuk mengaktifkan kembali kepengurusan Pertina NTB,” ucapnya.

Dikatakan Haryoto, hasil rapat internal pengurus Pertina NTB belum lama ini telah menetapkan satu nama figur ketua yang akan memimpin Pertina NTB. Rencananya, Pertina NTB akan memilih secara aklamasi Danrem 162/ Wira Bhakti (WB), Kol. Inf. Farid Maruf sebagai ketua umum Pertina NTB mendatang.

Penunjukan secara aklamasi Danrem 162/WB sebagai ketua umum Pertina NTB yang baru sudah bisa dipastikan. Pasalnya selama ini jabatan ketua Pertina NTB selalu dijabat oleh Danrem 162/WB. Dan sudah menjadi tradisi selama kepengurusan Pertina NTB berdiri puluhan tahun lalu.

Selanjutnya Musprov Pertina NTB akan dihadiri sekitar 50 pengurus cabang Pertina yang tersebar di 10 kabupaten/ kota di NTB serta akan dihadiri seluruh pengurus Pertina provinsi. (fan)

(ant/bali post)

BERSEPEDA - Olahraga bersepeda sedang menjadi tren di masyarakat NTB. Hal ini juga didukung dengan maraknya event olahraga bersepeda. Peserta balap sepeda Grand Fondo New York (GFNY) Indonesia melintas di jalan raya kawasan wisata Senggigi, Batulayar, Lombok Barat, NTB, beberapa waktu lalu.

Wagub NTB Minta Dedi Kembali Melatih Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menegaskan harapannya agar pelatih silat kenamaan NTB, Dedi S. Darere kembali melatih. Amin mengaku mengenal rekam jejak Dedi sebagai pelatih silat yang telah berjasa menggembleng para atlet silat NTB. Karenanya, ia berharap Dedi bisa kembali melatih.

Demikian disampaikan H. Muh. Amin kepada Suara NTB ketika makan siang di Kantin Sekretariat Golkar NTB di Mataram, Selasa (3/10).

Amin menjelaskan bahwa dia selalu memantau perkembangan kegiatan Pelatda Mayung 2017 lewat media surat kabar. Termasuk soal pengunduran diri pelatih pencak silat, Dedi S. Darere dari jabatan Pelatih Pelatda Mayung sudah sampai di telinganya. Menanggapi soal pen-

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

gunduran diri Dedi, Wagub berharap Dedi untuk tetap melatih atlet.

“Saya banyak tahu tentang rekam jejak Dedi. Dedi adalah pelatih yang berkualitas. Dia banyak melahirkan atlet-atlet NTB yang juara nasional hingga juara dunia. Saya berharap Dedi kembali menjadi pelatih, ini penting untuk kemajuan prestasi olahraga silat NTB kedepannya,” ungkapnya.

Selain soal pengunduran diri Dedi, Amin juga menyinggung soal pentingnya skala prioritas dalam pembinaan olahraga di NTB. Dalam hal ini, mana cabor yang prestasi atletnya terlihat menonjol di event kancah

nasional harus tetap didorong agar terus meningkatkan prestasi ke level internasional.

“Pembinaan olahraga NTB kedepan harus tetap dilakukan dengan skala prioritas. Mana cabor yang prestasinya menonjol harus kita dorong,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Wakil Gubernur NTB ketika ditanya oleh wartawan terkait pembinaan olahraga NTB kedepannya. Hal ini berkaitan dengan status jabatannya sebagai Wagub yang akan berakhir tahun 2018 mendatang.

Dikatakannya, bila dia terpilih kembali sebagai Wakil Gubernur NTB di Pilkada tahun 2018, dia akan mendor-

ong pembina dan pelaku olahraga di NTB untuk melaksanaan pembinaan cabang olahraga dengan skala prioritas.

Hal itu penting dilakukan untuk efisiensi penganggaran olahraga di NTB. Dalam hal ini, mana cabor yang dinilai prestasinya meningkat harus terus didorong penganggarannya. Terutama soal sarana dan prasarana harus terus dilengkapi. Selain itu penganggaran untuk peningkatan mutu sumberdaya tenaga kepelatihan harus ditingkatkan.

Untuk diketahui, saat ditemui Suara NTB, Wagub tengah makan siang di kantin Sekretariat Golkar NTB, Selasa (3/ 10) kemarin. Kedatangan Wagub di sekretariat Golkar saat itu untuk bersilaturrahim dengan kader-kader Golkar.

Maklum Ketua Partai Nasdem NTB ini juga merupakan man-

Dua Karateka NTB akan Berlaga di Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Dua atlet karate NTB, Faqih Qaromi dan Ahmad Zigi Zaresta Yuda akan kembali mewakili tim Karateka Indonesia di kejuaraan internasional. Mereka akan berlaga di Kejuaraan Dunia Karate Kadet, Junior dan U-21 di Santa Cruz de Tenirefe, Spain, 2529 Oktober 2017.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB, Burhanuddin yang dikonfirnasi Suara di Mataram, Selasa (3/10)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

kemarin mengatakan keikutsertaan dua atlet unggulan NTB di kejuaraan dunia karate “World Karate Championship” itu sudah pasti. Pasalnya Pengprov FORKI NTB sudah menerima surat dari PB FORKI terkait pemanggilan dua atlet itu.

“Kita sudah menerima surat dari PB FORKI terkait pemanggilan dua atlet karate NTB. Faqih dan Zigi akan bertolak ke Jakarta 3 Oktober ke Jakarta untuk mengikuti Pelatnas,” ucapnya.

Pemanggilan kedua atlet itu berdasarkan surat PB FORKI nomor : 84/PB FORKISEKJEN-IX-17 tertanggal 30 September ditandatangani Sekjen PB FORKI, Mayjen TNI (Purn), Lumban Sianipar yang diterima FORKI NTB belum lama ini.

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Dalam isi surat itu, pihak PB FORKI menjelaskan akan mengirim sebanyak 16 atlet, tiga pelatih dan satu Manajer di kejuaraan dunia. Dua diantara 16 atlet itu adalah atlet NTB yakni Faqih dan Zigi.

Atlet-atlet yang dikirim pada kejuaraan itu dilihat prestasinya dari lima event nasional dan internasional selama tahun 2017. Diantaranya Piala Mendagri di Lampung, SEAKF di Semarang, AKF di Kazakhstan, Popnas di Semarang dan Piala Panglima TNI V di Jakarta. Kedua atlet NTB itu berhasil meraih medali emas. (fan)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

(Suara NTB/fan)

H. Muh. Amin tan pengurus Partai Golkar era tahun 1992 hingga 2015 ini telah resmi berkoalisi dengan Golkar. Dia salah satu bakal calon Wakil Gubernur NTB yang akan maju di Pilkada tahun 2018 mendampingi Calon Gubernur, H. Moh. Suhaili FT yang diusung Partai Golkar. (fan)

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

SUARA NTB

Rabu, 4 Oktober 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 4 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

Jangan Hanya Slogan PEMKOT Mataram bertekad mewujudkan pelayanan masyarakat yang mudah, murah dan cepat. Namun, tiga hal tersebut nampaknya masih sebatas slogan semata. Setidaknya, maraknya keluhan masyarakat terkait pengurusan adminduk (administrasi kependudukan) memberi gambaran bahwa pemerintah sesungguhnya belum mampu mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat.

Belum terwujudnya pelayanan mudah, murah dan cepat itu, disinyalir lantaran masih suburnya praktik percaloan di lingkup Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan catatan Sipil) Kota Mataram. Masyarakat yang hendak mengurus sendiri adminduknya kerap direcoki dengan keberadaan para calo yang menawarkan jasa mereka kepada masyarakat. Kalaupun pada akhirnya masyarakat lebih memilih jasa calo ketimbang harus mengurus sendiri adminduknya, hal itu karena pelayanan yang diberikan jajaran Disdukcapil Kota Mataram, belum maksimal.

Artinya, kalau pelayanan yang diberikan di sana nyaman, tentu masyarakat tidak akan terlintas pikiran menggunakan jasa calo. Apalagi, kalau belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas terkait pengurusan adminduk, tentu akan menyulitkan. Pada pusatpusat pelayanan publik seperti halnya Disdukcapil Kota Mataram harus ditentukan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Misalnya standar waktu pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah dan lain-lain harus disebutkan waktunya dengan jelas. Akan lebih baik kalau standar waktu ini dimuat dalam papan informasi berukuran besar agar masyarakat mengetahui standar waktu dari adminduk yang sedang mereka ajukan. Tanpa standar waktu yang jelas, bisa saja menyita waktu masyarakat untuk bolak balik ke Disdukcapil Kota Mataram guna melakukan pengecekan apakah adminduk mereka sudah selesai atau sebaliknya.

Untuk itu harus dibangun sistem yang nyaman dan tidak membebani masyarakat. Kota Mataram dapat belajar dari daerah lain yang sudah lebih maju dalam hal pengurusan adminduk. Kemudahan ini harusnya diwujudkan secara bertahap. Mulai dari memasang papan informasi berisikan alur pengurusan adminduk, waktu yang dibutuhkan, hingga menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan representatif.

Kantor Disdukcapil Kota Mataram dari masa ke masa belum mampu menyediakan tempat yang representatif bagi masyarakat yang mengajukan permohonan adminduk. Sejak menempati sebuah rumah yang disewa sebagai kantor di Jalan Arif Rahman Hakim, pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Mataram masih diwarnai oleh praktik percaloan. Bahkan, akibat lokasinya yang tidak representatif, pada hari kerja kerap timbul kemacetan lalu lintas di sana.

Sekarang, setelah hijrah ke komplek perkantoran di Jalan dr.

Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram, pelayanan tak banyak berubah. Meski menerapkan pelayanan menggunakan nomor antrean namun praktik percaloan diduga masih tetap ada. Oleh karena itu, kalangan DPRD Kota Mataram mendukung rencana Plt Kepala Disdukcapil Kota Mataram yang akan melakukan penertiban terhadap praktik percaloan di sana. Jika praktik percaloan itu melibatkan pegawai di Disdukcapil Kota Mataram, maka Pemkot Mataram harus mengambil tindakan tegas.

Oknum bersangkutan harus diberhentikan dan digantikan dengan pegawai lainnya. Semua pegawai Disdukcapil Kota Mataram hendaknya memiliki komitmen yang sama untuk menolak pungli (pungutan liar) terkait pengurusan adminduk. Dengan penolakan itu, mau tidak mau masyarakat akan mengurus sendiri adminduknya. Sejalan dengan itu, masyarakat harus dibuat nyaman dan mudah dalam hal pelayanan. (*)

Halaman 14

”Aiq Nyatoq” : Refleksi atas Efektivitas Hukum Oleh: Umar Mubdi AKAM Wali Nyatoq sakral. Makam tersebut oleh masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok diyakini sebagai makam orang suci yang bernama, Sayyid Abdullah, penyebar agama Islam di bumi seribu masjid pada kitaran abad ke-16.

Kesucian dan karomah-nya bahkan dipercaya masih terjadi hingga saat ini. Salah satunya adalah tanah dari Makam Nyatoq yang telah dicampur dengan air dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan sengketa. Bahwa apabila ada seseorang yang berbohong telah melakukan suatu kejahatan dan berani meminum Aiq Nyatoq tersebut, maka akan ada petaka yang menimpanya. Tradisi atau ritual “pencarian kebenaran” itu kemudian dinamakan begarap.

Pemaparan mengenai ritual dan tradisi di atas sesungguhnya dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi hukum tidak tertulis di tengah-tengah masyarakat. Ia hadir secara nyata dan dipraktikkan di masyarakat.

Dalam bahasa yang spesifik, hukum tidak tertulis itu di masyarakat Sasak bernama awig-awig.

Penegakan awig-awig erat kaitannya dengan keadilan dan kepuasan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Ini dapat dicermati dari pengalaman empiris masyarakat Sasak yang telah menggunakan proses begarap. Keputusan dari tradisi begarap lebih diterima oleh masyarakat daripada melalui proses pro justicia via pengadilan (L. Gingsir, 2017).

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Awig-awig dalam pembacaan Eugen Ehrlich (1992) dapat dikemukakan menggunakan teori “Living Law Theori”. Dengan kata lain hukum itu tergantung dari fakta-fakta sosial dan tidak tergantung pada kewenangan negara (otoritas negara).

Hukum semestinya digali dari kenyataan, nilai, dan kearifan yang berkembang di masyarakat. Sebab hukum tidak hadir di ruang kosong, melainkan hadir pada setiap sudut

RADIO

(Peneliti pada Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM) ruang sosial. Efektivitas hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama awig-awig, dapat dipahami dengan memetakan harmonisasi nilai antara antara cita hukum dengan fenomena nyata.

Kegagalan dalam mewujudkan hukum yang efektif acapkali disebabkan oleh tidak kompatibelnya cita hukum yang terkandung dalam suatu norma hukum dengan keadaan sosial. Terutama dengan menggunakan dikotomi dalam pendekatan legal pluralism, yakni membagi antara hukum nasional dengan hukum tidak tertulis (hukum adat). Kehadiran hukum nasional dalam ruang sosial, dalam lingkungan masyarakat lokal, tak jarang menjadi beban bagi penerimanya (Bernard L. Tanya, 2006).

Dalam pembacaan Bernard L. Tanya dikatakan bahwa hukum nasional sebagai sistem formal yang dirancang secara sentral-nasional hadir dalam budaya lokal yang informal. Keduanya, tidak hanya merupakan produk konstruksi sosial dari dunia yang berbeda tetapi juga memiliki logika dan kondisi dasar berbeda.

Namun demikian, meski terdapat kontradiksi yang tegas, baik hukum nasional yang diejawantahkan melalui proses legislasi dan hukum adat yang tidak tertulis, keduanya sama-sama memiliki inti cita hukum. Keduanya memiliki validitas norma hukum yang sama secara konseptual yakni cita/nilai hukum.

Pancasila sebagai Sumber Cita Hukum Hal penting yang harus dicatat kaitannya dengan validitas norma tersebut adalah eksistensi cita hukum, nilai-nilai dan pandangan hidup yang termuat dalam Pancasila. Pancasila sebagai cita hukum eksistensinya tidak hanya berupa cita-cita dalam angan-angan, tetapi telah mempunyai bentuk dan isi formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia (Notonagoro, 1980).

Sebagaimana yang telah disebut-

kan sebelumnya, baik hukum nasional dan hukum tidak tertulis sejatinya memuat validitas norma berupa cita hukum yang bersumber dari Pancasila. Persoalan yang kemudian muncul adalah di dalam proses dan prosedur pembentukan produk hukum terjadi transformasi, pemaknaan internal, serta aplikasi dari pembentuk norma terhadap norma yang hendak dibentuk. Subjek pembentuk norma hukum akan melakukan penafsiran Pancasila guna menyuntikkannya kepada produk hukum yang dibuat.

Guna memahami hal di atas, persoalan tersebut akan bermuara pada dua hal. Pertama, presiden menafsirkan Pancasila dalam proses legislasi. Kedua, masyarakat menafsirkan Pancasila melalui hukum tidak tertulis (awig-awig).

Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menggariskan bahwa presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang yang kemudian akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan atas proses legislasi itulah menjadi pintu bagi presiden di dalam melakukan penafsiran atas Pancasila.

Namun demikian, Undang-Undang sebagai salah satu bentuk dari norma hukum, acapkali tidak berpihak pada nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketidakberpihakan tersebut, yang juga menjadi persoalan utama sistem hukum di Indonesia, terlihat dari tumpang tindihnya kewenangan yang diatur dalam undang-undang, inkonsistensi perundang-undangan, dan perumusan materi muatan dalam perencanaan perundang-undangan yang kurang jelas sehingga mudah diajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar itu, penting kiranya untuk menengok kepada hukum tidak tertulis yang berkembang di masyarakat, agar mengetahui bagaimana efektifitas hukum itu diwujudkan.

Di dalam tradisi begarap, misalnya, termuat nilai-nilai ketuhanan yang diimplementasikan melalui kepercayaan kepada kekuatan di luar kemampuan manusia, mengucapkan doa-doa keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum upacara tradisi, kemudian berpasrah atas kejadian yang menimpa korban. Selesai dilaksanakannya begarap, ungkapan maaf-memaafkan dan prasangka pun dihilangkan. Ketertiban masyarakat yang sempat terganggu akibat sengketa kembali pulih. Sehingga tidak mengherankan apabila keberlakuan dan

efektivitasnya di masyarakat berada pada tingkat yang tinggi.

Harmonisasi dan Efektivitas Hukum Pertentangan antara hukum nasional dan hukum tidak tertulis berada pada level ketidakharmonisan cita hukum yang semestinya bersumber dari Pancasila. Kondisi yang ada di masyarakat, terutama terkait kualitas awig-awig yang dipatuhi secara tertib, menunjukkan koherensi antara nilai Pancasila dengan masyarkat. Secara tidak langsung masyarakat telah menafsirkan Pancasila secara efektif. Sehingga, penataan norma hukum nasional yang masih menyimpan persoalan patut untuk bercermin dari awig-awig.

Artinya, nilai-nilai pancasila harus ditransformasikan secara tepat dalam proses legislasi. Presiden harus menafsirkan Pancasila dalam proses legislasi dan mengawalnya secara konsisten. Sehingga efektivitas dan harmonisasi pembangunan hukum di Indonesia dapat terwujud.

Serapan anggaran di Pemkot Mataram merosot Proyek-proyek terancam tidak tuntas

*** Provinsi didesak perbaiki jembatan putus di Batu Putih Sekotong Menghindari warga hidup terisolir

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 4 Oktober 2017

NTB Tampilkan Busana Adat pada Parade Nusantara Jambore PKK 2017 Mataram (Suara NTB) Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi hadir dan menyaksikan secara langsung penampilan kontingen kader TP. PKK NTB yang turut berpartisipasi memeriahkan Parade Nusantara Jambore Nasional PKK Tahun 2017, yang digelar di sepanjang pelataran parkir Hotel Mercure Ancol, Selasa (3/10).

Pada parade tersebut kontingen Provinsi NTB menampilkan busana adat dari tiga suku terbesar yang ada di NTB, yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo. Kontingen yang merupakan kader PKK kebanggaan NTB ini terlihat serasi lengkap dengan yel-yel timnya yang kompak, tampil setelah kontingen Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Parade Budaya Nusantara digelar serangkaian dengan Jambore Nasional PkK 2017 diikuti 34 provinsi se-Indonesia. Pembukaan parade secara resmi oleh ketua umum TP KK, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, ditandai pelepasan balon udara.

Di hadapan 1700 kader dari seluruh Indonesia yang turut menyaksikan kemeriahan parade, Istri Menteri Dalam Negeri RI itu mengatakan, parade budaya merupakan salah satu wahana pemersatu bangsa.’’ Di tengah keanekaragaman adat dan budaya, Indonesia harus tetap bersatu, dan ibuibu bisa turut menjadi pemersatu, ‘’ujarnya.

Ia juga menyebut, jambore yang rutin dilakukan oleh PKK ini merupakan wujud apresiasi atas kerja keras dan sukarela para kader PKK. ‘’Dalam kegiatan ini seluruh kader PKK harus bahagia. Di sinilah kita memberi penghargaan dan kebahagiaan bagi para ibu kader kebanggaan PKK,’’ungkapnya. Ia pun berharap melalui berbagai rangkaian acara pada jambore ini, para kader dapat saling berbagi ilmu serta bertukar pikiran, serta memetik hal-hal yang positif. (r)

Halaman 15

Tinggi, Kasus Pneumonia di NTB PNEUMONIA merupakan penyakit radang paruparu yang masih menjadi penyebab kematian nomor dua terbesar di Indonesia.

Diperkirakan sekitar 816.500 balita pertahun terserang pneumonia. Kasus ini tertinggi dijumpai di NTB. Penyebab penyakit mematikan itu umumnya karena kuman bakteri. Sedangkan cara pencegahan terbaik adalah dengan memberikan imunisasi.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si saat Pencanangan Program Demonstrasi Imunisasi Pneumokokus Konyugasi (PVC) di Puskesmas Gunungsari, Selasa (3/10), menegaskan vaksin imunisasi pneumokokus kepada balita merupakan upaya pencegahan penyakit radang paruparu yang sudah terbukti secara klinis paling efektif dan efisien.

Menurutnya, pemberian imunisasi Pneumokokus Konyugasi (PVC) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak NTB, dalam rangka mewujudkan generasi emas tahun 2025.

Karenanya Wagub meminta dukungan dari semua pihak untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan imunisasi pneumokokus tersebut. ‘’Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan IPM Provinsi NTB, kami membutuhkan kerja sama dari para kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),’’ ujarnya. Anak yang akan diimunisasi Pneumokokus Konyugasi ad-

alah anak yang yang berumur 2 bulan dan akan mendapatkan imunisasi DPT-HBHib 1. Jadi, mereka akan mendapatkan 2 jenis imunisasi.

Anak dapat dilindungi dari penyakit pneumonia dengan cara menjauhkan anak dari penderita batuk, mencuci tangan pakai sabun serta imunisasi lengkap. Badan kesehatan dunia (WHO) merekomendasikan vaksin Pneumokokus Konyugasi (PCV) untuk dimaksukkan dalam Program Imusasi Nasional terutama pada negara dengan angka kematian balita yang tinggi. WHO menyatakan vaksin PCV aman dan efektif untuk mencegah penyakit Pneumonia.

Selain mencegah Pneumonia, Imunisasi Pneumokokus Konyugasi dapat mencegah penyakit radang selaput otak (meningitis) dan radang telinga tengah (otitis media) yang disebabkan oleh kuman Pneumokokus.

Kementerian Kesehatan RI memiliki Program SIAP, Selamatkan BalIta dAri Pneumonia dengan Gerakan Hitung Napas Balita Batuk 1 menit. Batas napas cepat: <2 bulan napas 60 kali atau lebih per menit, 2 bulan-<12 bulan napas 50 kali atau lebih per menit, 12 bulan-59 bulan napas 40 kali atau lebih per menit. Jika, menemukan anak dengan gerakan napas seperti itu, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr. H. M. Subuh, MPPM mengataka, NTB adalah pioner dalam pemberian imunisasi. ‘’Jadi, tolok ukur keberhasilan program imunisasi di Indone-

sia adalah Provinsi NTB,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pembuka.

Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat NTB dan pemerintah daerah yang telah membantu dalam keberhasilan program imunisasi di NTB. “Sebelumnya proyek demonstrasi imunisasi hepatitis dilaksanakan di NTB dan akhirnya program imunisasi hepatitis bisa diadopsi secara nasional,” jelas Subuh.

Imunisasi Pneumokokus Konyugasi adalah proyek imunisasi ketiga yang dilaksanakan di NTB. Jika ujicoba ini berhasil maka akan diterapkan di seluruh Indonesia.

Vaksinasi akan diujicobakan selama 2 tahun. Dengan vaksinasi ini diharapkan dapat menjadikan NTB sebagai daerah bebas penyakit Pneumonia (penyakit infeksi paru-paru).

Dirjen P2P ini mengatakan, imunisasi terkait dengan warisan program dan warisan SDM. Imunisasi ini dianggap penting karena berperan sebagai spesific protection dalam melindungi kesehatan bangsa. “Percayalah bahwa setiap program pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten tidak ada satupun yang mencelakakan masyarakat. Kita menginginkan program ini untuk tujuan baik terutama dalam membangun SDM Indonesia,” tegasnya.

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, pada batita atau pada kelompok usia 12-23 bulan prevalensi atau insidens kejadian pneumonia sangat besar, yaitu 21,7 di seluruh Indonesia. ‘’ika, jumlah batita 10 juta maka ada 2,1 juta batita yang terkena penyak-

Dinas LHK Tetap Tarik Retribusi Masuk Pantai Pink Sesuai Perda (Suara NTB/Humas Setda NTB)

HADIR - Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi hadir dan menyaksikan secara langsung penampilan kontingen kader TP. PKK NTB yang turut berpartisipasi memeriahkan Parade Nusantara Jambore Nasional PKK Tahun 2017.

Mantan Wabup Bima Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 ‘’Namanya kita sudah tua.

Ndak ingat lagi di mana berkas, di mana bukti, apa saja itu yang dilaporkan,’’ keluh H.Yusuf yang mengaku masih trauma dengan proses pidana yang beberapa tahun lalu sudah dijalaninya.

Dari tiga saksi itu, hanya Abdul Hamid yang mau sedikit terbuka. Dia menjelaskan, jaksa mengklarifikasi khusus pada dirinya terkait temuan pada 2007 sebesar Rp 1,3 miliar. Temuan itu secara umum disebutkan mengenai dana pendidikan, dana sandang pangan, hingga dana untuk Puskesmas Lampe. Mengenai dana pendidikan, terdapat alokasi untuk bantuan sekolah percontohan, serta

anggaran untuk studi pendidikan S2.

Jaksa juga sebelumnya telah mengklarifikasi dua pejabat Pemkot Bima, Kepala BPKAD Kota Bima Zainuddin dan Kepala Inspektorat Kota Bima Ramli Hakim. Dua pejabat itu diklarifikasi terkait temuan BPK di Pemkot Bima tahun 2005.

Klarifikasi keduanya itu berkaitan pula dengan temuan BPK terhadap pengalihan uang kas daerah.

Pada 2005 itu, Kepala BPKD Kota Bima Abdul Djalil AR memindahkan kas daerah ke rekening pribadinya Rp 2 miliar. Juga sisa belanja Pemkot Bima Rp 350 juta. (ars)

Cairkan Dana Tak Terduga Dari Hal. 1 ‘’Kemarin sudah cair Rp 2,5 miliar,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, dana tak terduga yang berasal dari APBD NTB ini tidak berani dicairkan BPKAD sebelum semua persyaratan mengenai penggunaan dana ini dipenuhi oleh BPBD. Dalam APBDP 2017, Pemprov mengalokasikan dana tak terduga sebesar Rp 3,5 miliar. Namun, dana yang diberikan kepada BPBD untuk mengatasi kekeringan sebesar Rp 2,5 miliar.

Rum menjelaskan, dana tak terduga sebesar itu akan digunakan untuk droping air bersih kepada ratusan ribu masyarakat yang terdampak kekeringan. Kemudian, dana itu juga digunakan untuk membangun sumur bor.

Pembangunan sumur bor akan dilakukan pada daerahdaerah yang sering dilanda kekeringan. Seperti Sekotong Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Rum mengatakan, saat ini sudah mulai turun hujan terutama di Pulau Lombok bagian barat. Sehingga, menurutnya dampak kekeringan kemungkinan tidak seperti bulanbulan berikutnya. ‘’Hujan ini mengurangi dampak kekeringan,’’ terangnya.

Terkait dengan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 40 miliar yang diajukan Pemprov ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rum menyatakan minggu depan akan ada rapat koordinasi membahas masalah kekeringan dan dampak peningkatan

aktivitas Gunung Agung.

Ia menyatakan, seluruh Kepala BPBD kabupaten/ kota akan hadir. Termasuk salah seorang Deputi BNPB. ‘’Minggu depan kita rapat dengan BPBD kabupaten/kota dan Pak Deputi BNPB membahas kekeringan termasuk masalah Gunung Agung,’’ pungkasnya.

Berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyaj 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa. Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa. Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189 jiwa.

Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)

Dari Hal. 1 Namun, untuk wisatawan lokal/domestik besaran tiket masuk tetap seperti semula.

Yakni, untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa dan rombongan sebesar Rp 5.000 per orang. Sementara untuk dewasa sebesar Rp 10 ribu per orang. ‘’Dalam Perda perubahan sudah diturunkan cuma belum berlaku. Tetap dilanjutkan, cuma besarannya untuk turis itu yang masih dibahas lagi,’’ terangnya.

Rencananya, kata mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini, perubahan tarif masuk kawasan wisata alam bagi wisatawan mancanegara ini akan difinalisasi pekan ini

dengan mengundang Inspektorat. Juga akan dibicarakan apakah tiket masuk tersebut sudah termasuk biaya parkir kendaraan atau tidak. ‘’Nanti ada pertemuan khusus lagi mengundang Inspektorat. Nanti kan Inspektorat memeriksa. Jangan sampai menjadi temuan.

Nanti Asisten II, Inspektorat, Bappenda, Dinas Pariwisata dan Dinas LHK menandatangani,’’ terangnya.

Menurut Madani, pentingnya hal ini dibicarakan dengan Inspektorat supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Madani menambahkan, selama ini wisatawan mancanegara tidak ada yang komplain mengenai mahalnya tiket masuk kawasan wisata

alam seperti Pantai Pink. ‘’Yang ribut kan travel sama guide. Kalau wisatawan kan mengeluarkan ke mereka semua, biaya makan dan segala macam, hotel, angkutan.

Mereka yang teriak rata-rata yang membawa wisatawan itu,’’ katanya.

Madani mengatakan, hampir semua KPH di NTB memiliki kawasan wisata alam.

Disebutkan, ada sekitar 20 titik kawasan wisata alam di NTB. Tahun depan, retribusi dari kunjungan wisatawan ditargetkan sebesar Rp 1 miliar. ‘’Tahun depan bisa Rp 1 miliaran kalau kita garap.

Tapi kan ini belum. Penyaiapan fasilitas dulu. Di Pantai Pink juga sudah dibangun fasilitas dasar,’’ jelasnya. (nas)

Hakim Tunggu Sikap Jaksa Dari Hal. 1 Dalam persidangan, hakim memang menyebut ada peran saksi Husnul Fauzi dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Atas tanda tangan persetujuan serah terima barang, alat pengering padi senilai Rp 600 juta lebih itu, dipindahkan dari Kelurahan Sayang – Sayang Mataram ke Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Hanya saja saat sidang itu, hakim heran karena jaksa tidak “menyentuh” pada peran strategis KPA. Jaksa hanya mengantarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.H.Budi Subagyo dan pemilik lahan Bainurrahman sebagai tersangka.

Menurut Abadi, batasan hakim hanya memberitahukan bahwa ada peran orang lain selain terdakwa yang

sudah disidangkan kepada jaksa. Selanjutnya menjadi kewenangan penuh jaksa untuk menindaklanjuti instruksi hakim itu. ‘’Karena ini kan ada dua ranah berbeda. Kami pengadilan menyidangkan perkara dan mengungkap faktanya. Soal kemudian ditindaklanjuti oleh jaksa, ya kembali ke kewenangan jaksa,” jelasnya.

Sejauh ini belum ada aturan di dalamnya kewenangan hakim yang mutlak untuk memerintahkan jaksa memeriksa dan menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Meski pun dalam perjalanan pemeriksaan perkara di persidangan, ada indikasi mengarah ke keterlibatan pihak lain, khususnya saksi. ‘’Sampai sekarang belum ada itu. Tapi kalau jaksa menindaklanjuti apa yang kami sampaikan di persidangan itu memang ada,’’ jelasnya.

Termasuk dalam kasus proyek vertical dryer tersebut, hakim tetap menunggu limpahan dari jaksa untuk disidangkan.

Bagaimana sikap Kejati NTB? Sampai berita ini ditulis Selasa siang, belum ada penjelasan sedikit pun. Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH menyarankan mengkonfirmasi ke Kasi Penyidikan Zulkifli Hadi, SH.,MH yang bertanggung jawab dalam hal penanganan maupun tindaklanjut kasus.

Namun Zulkifli enggan berkomentar. Upaya konfirmasi melalui juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, juga tak berhasil. Menurut Dedi, dia menunggu petunjuk penjelasan dari Aspidsus. ‘’Nanti saya tanyakan ke Aspidsus. Apa yang beliau sampaikan, itu yang saya akan jelaskan,’’ jawab Dedi singkat. (ars)

Dilakukan secara Profesional Dari Hal. 1 maupun panitia lelang bekerja profesional,” kata Nasruddin ketika dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/10) siang kemarin.

Pengadaan katering haji itu sesuai dengan kontrak Nomor : 12/POKJA/KatJemaah.Hj/2017 oleh Satuan Kerja pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, dengan nama pekerjaan Pegadaan Konsumsi Jemaah Haji Embarkasi Lombok Tahun 1438 H/2017 M. Dalam kontrak tercantum nilainya sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 541.680.000. Sesuai hasil pelelangan nomor : 10/POKJA/ Kat-Jemaah.Hj/2017 tanggal 13 Juli 2017, diumumkan pemenang pelelangan umum itu UD. Anita, alamat Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Lotim dengan harga penawaran Rp. 476.678.400.

Perusahaan yang sama juga memenangkan lelang untuk katering PPIH, dengan nilai kontrak Rp 282.960.000. Nilai

penawaran Rp 249.162.000.

Lelang ini sesuai dengan kontrak Nomor : 11/POKJA/KatPPIH/2017, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sesuai Nomor : 10/POKJA/Kat-PPIH/ 2017 tanggal 13 Juli2017.

Mantan Kepala Kemenag Lombok Timur (Lotim) ini menjelaskan proses lelang sudah sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Ia meyakini panitia lelang dan ULP telah melakukan seleksi rekanan secara profesional hingga penetapan pemenang tender. ‘’Dan haji sudah selesai dan jemaah sudah pulang. Beberapa hari lagi sudah selesai, tidak ada masalah pada pelayanannya. Namun, ada pihak-pihak yang tidak puas hendaknya diselesaikan secara musyawarah, secara baik-baik. Jangan ini menjadi membias, ‘’digoreng-goreng’’, dibesar-besarkan,’’ katanya.

Mengenai pelayanan kepada jemaah haji, kata Nasruddin selama ini tidak ada masalah. Artinya, selama proses pemberangkatan sampai

kepulangan terpenuhi hakhaknya yang berkaitan dengan pelayanan makan dan minum.

Pada saat pemberangkatan, jemaah haji makan tiga kali sehari. Setelah pulang dari Tanah Suci, jemaah haji diberikan snack sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

Selama proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, kata Nasruddin, tidak ada komplain dari para jemaah terkait dengan pelayanan. Di samping itu, katering jemaah haji ini juga diawasi KKP, Ombudsman dan Dinas Kesehatan. Untuk memastikan apa yang dikonsumsi jemaah higienis dan sehat.

Bahkan, katanya, makan bagi jemaah haji ini dimasak di dapur Asrama Haji yang sehat dan bersih.

Ditanya mengenai pengadaan katering haji yang sedang bergulir di Kejaksaan, Nasruddin menyatakan biarlah jaksa yang akan bekerja secara profesional. Sehingga persoalan ini menjadi benarbenar jelas. (nas)

it pneumonia,’’ jelasnya.

Kementerian Kesehatan memiliki rencana jangka menengah sampai panjang, yaitu sampai tahun 2020 akan menambah 3 imunisasi baru. Saat ini Indonesia hanya memiliki 9 imunisasi dasar. Sedangkan, di negara tetangga Malaysia menerapkan 14 imunisasi dasar.

“Kami berharap kepada pemerintah daerah, terutama Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur untuk sama-sama menyukseskan imunisasi PCV,” harapnya.

Imunisasi ini merupakan kegiatan yang nantinya akan diadopsi secara nasional.

Sebelumnya, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalidmengucapkan terimakasih atas dipilihnya Kabupaten Lombok Barat dan Lombok

Timur sebagai lokasi imunisasi jenis baru ini. “Saya harap imunisasi PCV ini sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Dan menjadi bagian dalam upaya untuk mengurangi kematian pada bayi akibat penyakit pneumonia,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi selaku ketua panitia melaporkan akan dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat. Tujuan dilaksanakannya Pencanangan Program Demonstrasi Imunisasi PCV agar masyarakat luas mengetahui adanya imunisasi PCV dan segera membawa anaknya yang berusia di bawah 5 tahun untuk diimunisasi. (r)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

TINJAU - Wagub NTB dan Dirjen P2P serta Bupati Lombok Barat mengunjungi lokasi pelayanan imunisasi PCV.

29 Daerah Alami Kekeringan Ekstrem di NTB Dari Hal. 1 Stasiun Klimatologi Kediri, Hamdan Nurdin, Senin (2/10) kemarin.

Untuk Kabupaten Bima, daerah yang mengalami kekeringan ekstrim antara lain Sape 2 (166 hari), Sape (112 hari), Sape 2 (115 hari), Bolo (109 hari), Lambu (107 hari), Woha (102 hari), Wawo (95 hari), Donggo (84 hari), Madapangga (82 hari), Palibelo (59 hari). Kemudian Kabupaten Dompu yakni daerah Pajo (109 hari), Pekat (82 hari), Huú (58 hari), Kilo (51 hari).

Kabupaten Lombok Timur yakni di daerah Labuhan Pandan ( 146 hari), Sambelia ( 84 hari), Aikmel (82 hari), Sembalun (80 hari), Terara (58 hari), Jerowaru (57 hari), Sakra Barat (57 hari), Keruak (56 hari).

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Utara terdapat di daerah Gangga (95 hari), Pemenang Timur (95 hari), Gangga (84 hari), Bayan (82 hari).

Kabupaten Sumbawa terdapat di daerah Rhee (84 hari), Lape (83 hari), Sumbawa (82 hari), Stamet Sumbawa (82 hari), Moyo Utara (82 hari), La-

bangka (78 hari), Plampang (78 hari), Batu Lanteh (52 hari).

Selain itu di Kabupaten Sumbawa Barat terletak di daerah Maluk (84 hari). Serta Kabupaten Lombok Tengah terdapat di daerah Praya Timur (82 hari), Pujut (82 hari), Praya Tengah (56 hari).

Hamdan menjelaskan, berdasarkan data curah hujan dan kondisi dinamika atmosfer hingga dasarian III September 2017 terpantau seluruh wilayah NTB masih berada pada periode musim kemarau. Suhu muka laut di perairan NTB menunjukan kondisi netral. ‘’Angin permukaan di wilayah NTB menunjukan angin timuran cukup stabil, namun demikian angin di lapisan atas mulai labil. Kondisi ini memicu terjadinya peluang hujan dengan katerogi rendah di sebagian wilayah NTB,’’ paparnya.

Ia mengatakan peluang curah hujan pada dasarian I Oktober 2017 secara umum masih dalam kategori rendah.

Namun, mulai ada peluang hujan di sebagian Lombok, Sumbawa dan Bima. Dengan besar peluang 50 – 80 persen. (nas)

Kemenag NTB Ditagih Kontraktor Rp 5 Miliar Dari Hal. 1 Dengan keterbatasan waktu pada saat anggaran pelaksaannya, kontraktor mau menuntaskan. ‘’Dengan perjanjian mau dibayar pada tahun anggaran berikutnya.

Seharusnya 2015 sudah selesai pembangunannya dan pembayaran harus tuntas,’’ terangnya.

Anggaran pembangunan gedung serbaguna Asrama Haji NTB itu digelontorkan dari APBN pada 2015. Pagu dananya Rp 60.254.171.470.

Proyek itu diikuti 97 perusahaan dan dimenangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai penawaran Rp 57.444.338.000.

Sementara, untuk pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan gedung serbaguna tersebut pagu dananya Rp 1.780.133.000. Sumber dana dari APBN. Proses lelang diikuti 50 peserta. Pemenangnya PT Penta Rekayasa dengan nilai penawaran Rp 1.557.402.000.

Seharusnya, proyek itu tuntas dikerjakan dan dibayar pada akhir 2015. Namun, sesuai ketentuan, jika pekerjaan tak dapat tuntas sesuai batas kontrak dapat diperpanjang dengan konsekuensi kontraktor dikenakan denda. ‘’Kontraktor tak bisa menyelesaikan tepat waktu.

Tapi dia punya hak perpanjangan waktu sesuai dengan yang dipersyaratkan, mungkin sudah dihitung juga. Sehingga dikalkulasikan oleh BPK juga,’’ katanya.

Mengenai utang Kemenag sebesar Rp 5 miliar ini, kata Nasruddin, dirinya sudah membicarakan dengan Kabid Haji dan Umrah. Pembayarannya sedang diupayakan ke pusat. Namun sebelum dilakukan pembayaran, ia sudah memerintahkan supaya dilakukan pengecekan dan perbaikan bagian-bagian yang

sudah mulai rusak dan keropos. ‘’Memang ada yang rusak tetapi itu masih pemeliharaan. Makanya kita belum mau terima. Ada yang bocor sana sini itu harus diperbaiki dulu. Kemudian ada yang tidak sempurna, cat dan yang keropos-keropos hendaknya diperbaiki,’’ ujarnya.

Setelah dinyatakan benarbenar sempurna dan sesuai spesifikasi, kata Nasruddin, baru pihaknya akan melakukan pembayaran. Ia menjelaskan penyebab gedung serbaguna asrama haji ini belum dapat digunakan lantaran fasilitas-fasilitas pendukung seperti meubeler dan tempat tidur belum lengkap.

Apakah pembangunan gedung serbaguna asrama haji senilai Rp 57,4 miliar itu tidak termasuk fasilitas pendukungnya? Nasruddin mengatakan tidak mengetahui secara pasti. ‘’Saya belum tahu anggaran Rp 57,4 miliar itu apakah untuk pembangunan struktur saja atau bersama fasilitas-fasilitas pendukungnya. Karena sampai hari ini saya belum tahu rincian penggunaan anggaran sebesar itu,’’ ujarnya.

Ia mengaku telah memerintahkan PPK dan Kabid Haji untuk segera menyelesaikan semua urusan yang terkait proyek pembangunan gedung serbaguna asrama haji itu.

Baik yang terkait dengan pembayaran maupun kesempurnaan fisik bangunan. Serta meminta supaya dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung seperti meubeler dan tempat tidur.

Sehingga, gedung yang mangkrak dua tahun ini dapat dimanfaatkan. Nasruddin menyatakan, pada musim haji 2017 ini, bangunan tersebut baru dimanfaatkan bagian lobi dan beberapa kamar untuk Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Lombok. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 4 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bangunan Tak Berizin di Trawangan akan Didata Tanjung (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mendata ulang jumlah bangunan usaha yang tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Khususnya di Gili Trawangan, hingga kini belum diketahui angka pasti perusahaan mana saja yang sudah dan belum mengantongi IMB. “Kita belum tahu bagaimana keabsahan perusahaan di sana (Gili Trawangan), makanya kami akan segera turun mendata,” ungkap Kepala Disnaker PM PTSP, melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Suryadin, Selasa (3/10).

Kata dia, dinas berkepentingan dengan penyerapan pendapatan asli daerah (PAD) dari keberadaan IMB para pengusaha. Tanpa validasi data, dikhawatirkan kebocoran PAD akan terus berlanjut. Pendataan akan mencakup keseluruhan bangunan, kecuali bangunan yang berada di areal PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Termasuk penginapan, restoran dan tempat-tempat usaha lain, akan disasar guna menambah pundi-pundi PAD. Suryadin mensinyalir, sejumlah pengusaha telah lebih dulu membangun tempat usahanya sebelum mengurus IMB. Hal ini diketahui dari sejumlah pengusaha di Gili Trawangan yang datang mengajukan IMB. “Mereka yang datang ini sudah bangun duluan, baru urus izinnya. Sehingga kita menduga banyak yang belum urus IMB,” jelasnya.

Suryadin menambahkan, rencana pendataan bangunan tak ber-IMB akan dilakukan pada Januari tahun 2018 mendatang.

Pada pendataan nantinya, akan melibatkan Tim baik dari internal Disnaker maupun instansi lain. “Target kita pendataan rampung sampai akhir bulan November. Kebetulan anggarannya sudah ada sehingga sampai November (2018) nanti sudah bisa diketahui berapa yang belum berizin,” tandasnya.

Sebelumnya, Kadis Naker, Vidi Ekakusuma, juga mengisyaratkan akan menggenjot PAD dari keberadaan Tenaga Kerja Asing (WNA) yang bekerja di tiga Gili. Hingga laporan per Desember 2016 lalu, jumlah TKA terdata sebanyak 147 orang. WNA asal Inggris menjadi penyumbang terbanyak dengan 31 orang, dari Perancis 24 orang, 16 orang dari Italia, 9 orang dari Jerman, dari Amerika 6 orang, Irlandia dan Belanda masing-masing 5 orang. Ada juga TKA dari Spanyol 4 orang, India dan Swiss masing-masing 3 orang, serta Jepang 2 orang. Lain-lain dari Cina, Taiwan dengan TKA 1 orang. (ari)

Sembilan Fakultas Serentak Pilih Senat Baru Mataram (Suara NTB) Pasca statuta Unram baru turun, otomatis semua pros-

es penjaringan, penyaringan dan pemilihan Rektor Unram gugur. Termasuk komposisi anggota senat lama yang terdiri dari semua guru besar juga tidak sah. “Statuta baru dalam pasal 19 mencabut statuta lama, mau tidak mau semua proses termasuk keabsahan senat yang kita bentuk kemarin menjadi tidak sah.

Lalu anggota senat pun akan dilakukan pemilihan,” ujar Rektor Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi, Selasa (3/10).

Sunarpi menyebut dengan demikian, Unram harus memilih anggota senat baru dengan pola perwakilan di tiap fakultas yang ada di Unram. Pemilihan anggota senat baru di sembilan fakultas yang terdapat di Unram berlangsung serentak hari ini.

Dijelaskan pula, pemilihan anggota senat perwakilan fakultas terdiri dari dua unsur. Yaitu senat dari unsur dosen guru besar sebanyak dua orang dan senat unsur dosen non guru besar sebanyak tiga orang. Pemilihan senat unsur dosen guru besar dilakukan oleh sesama guru besar.

Sedang senat unsur dosen non guru besar dipilih oleh sesama dosen yang ada di fakultas. Dengan demikian, suara di masing-masing fakultas jika semua unsur lengkap sebanyak enam orang anggota senat di tambah dekan yang merupakan ex officio.

(Suara NTB/dys)

PEMILIHAN SENAT - Salah satu dosen sedang menunjukkan kertas surat suara usai memberikan hak pilihnya pada pemilihan anggota senat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram, Selasa (3/10).

“Guru besar pakai perwakilan, tiap fakultas harus dua guru besar, kalau misalnya di fakultas itu ada tiga, dia harus pilih dua orang. Selain unsur guru besar ialah dosen non guru besar diwakili tiga orang,” sambungnya. Termasuk juga yang mengalami perubahan berdasarkan statuta baru ini ialah posisi ketua senat tidak lagi otomatis dipegang Rektor di tingkat universitas, begitu juga Dekan di tingkat fakultas tidak otomatis menjadi ketua senat fakultas.

Selain berasal dari perwakilan tiap fakultas, anggota senat berikutnya yang non ex officio berasal dari Rektor, Wakil-wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Kepala LPM dan Ketua Lemlit.

Sementara pantauan Suara NTB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pemilihan berjalan lancar. Antusiasme dosen memilih perwakilan anggota senat sangat luar biasa terlihat dari daftar hadir sudah penuh.

Ketua Panitia Pemilihan Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Drs. H. Burhanudin, M.Si., mengemukakan bahwa pemilihan ini mengacu pada peraturan senat nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan anggota senat.

Terdapat delapan orang dosen yang dipilih sebagai calon anggota senat dari 37 dosen di FEB yang memiliki jabatan lektor kepala. Dari jumlah itu ada 14 yang mengembalikan formulir, selanjutnya ada

sembilan yang bersedia untuk dicalonkan, dan satu orang tidak memenuhi persyaratan.

Sehingga delapan dosen orang akhirnya dipilih sebagai calon anggota senat fakultas.

“Dari delapan orang mengerucut jadi tiga orang.

Kalau guru besar kita serahkan ke mereka secara mufakat,” sambungnya. Sementara itu jumlah pemilih yang tercatat di daftar pemilih tetap dari dosen FEB sebanyak 144 orang. Namun dua orang sudah pensiun, sisanya ada yang sedang naik haji, ada yang masih sekolah. “Ada 11 yang tidak bisa gunakan hak pilihnya, sisanya menjadi 133,” tutupnya.

Sementara hasil pemilihan senat di semua fakultas baru diserahkan ke Rektor pada Kamis (5/10) besok. Dari hasil pemilihan anggota senat FEB, terpilih Drs. Himawan Sutanto, MM dengan 73 suara, H. Agusdin. SE. MBA. DBA meraih 58 suara, dan Drs. Abdul Manan. M. Si dengan 43 suara. (dys)