Edisi Rabu 4 September 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

RABU, 4 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 145 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/rak)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

Wartawan Suara NTB, Raka Akriyani saat berkunjung ke Tembok Raksasa Tiongkok (foto kiri). Kota Terlarang yang dipadati pengunjung.

Catatan dari Tiongkok (1)

China dan Peninggalan Sejarah yang Terawat

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akhir pekan kemarin masih Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Setelah melalui proses satu titik dari beberapa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pendekatan persuasif, lokasi lain yang sudah di1234567890123456789012345678901212 akhirnya polisi berhasil tutup sebelumnya.

1234567890123456789012345678901212 Proses penutupan oleh menutup lokasi menam1234567890123456789012345678901212 bangan emas liar Gunung tim Unit Tindak Pidana Ter1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Prabu, Desa Prabu Kecama- tentu (Tipidter) Sat Reskrim 1234567890123456789012345678901212 tan Pujut, Kabupaten Lom- Polres Lombok Tengah 1234567890123456789012345678901212 bok Tengah. Penutupan Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

Polisi Tutup Tambang Liar Gunung Prabu

‘’Tuntutlah Ilmu Hingga Negeri China’’. Makna pepatah atau perumpamaan ini merupakan pendorong atau penyemangat bagi siapa saja untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Cari dan tuntutlah ilmu sejauh apa pun ilmu itu berada.Tidak terkecuali ke Tiongkok (China), salah satu negara besar yang menyimpan segudang ilmu. Salah satunya, ilmu Negeri Tirai Bambu menjaga, merawat dan melestarikan warisan sejarahnya. Wartawan Suara NTB, Raka Akriyani yang tergabung dalam Delegasi Jurnalis Bali, NTB dan NTT berkesempatan berkunjung selama 10 hari (23 Agustus-1 September 2019), melihat dari dekat sejumlah warisan sejarah Tiongkok yang fenomenal. Berikut laporannya.

JARUM jam menunjukkan pukul 08.30 waktu Beijing (sama dengan Waktu Indonesia Bagian Tengah/Wita), ketika pesawat China Airlines dengan nomor penerbangan MU 782 mendarat mulus di Beijing Capital International Airport. Di pesawat ini, diantaranya mengangkut 10 delegasi Jurnalis Bali, NTB dan NTT didampingi Staf Konjen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar,

Punya Geopark, NTB Targetkan Peningkatan Ekonomi

Mataram (Suara NTB) – Ditunjuknya Geopark Rinjani sebagai tuan rumah gelaran Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke-6 tahun 2019 diharapkan menjadi awal peningkatan ekonomi dalam bidang tersebut.

Hal itu mengikuti prinsip penentuan kawasan geopark sendiri yang mengharuskan adanya proses konservasi, edukasi, serta peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., menerangkan bahwa dipilihnya Lombok menjadi tuan rumah APGN salah satunya memang untuk menghidupkan kembali pariwisata, yang mana se-

cara otomatis dianggap akan meningkatkan ekonomi. “Ini ada banyak tamu yang datang. Hampir 1.000 orang dari berbagai negara,’’ sebut gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut, Selasa (3/9) seusai pembu-

kaan Simposium APGN di Mataram.

Selain itu, gelaran APGN juga menjadi momentum sosialisasi pemahaman konservasi dan edukasi bagi generasi muda.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/humasntb)

Lombok Tetap Cantik PRESIDEN UNESCO Global Geopark (UGG) Council, Mr. Guy Martini memuji Pulau Lombok sebagai tempat yang sangat indah dan cantik. Pantai yang bersih dan laut yang biru begitu memanjakan mata. ‘’Saat menginap di Gili Trawangan, dari jendela tempat tidur kami dapat menyaksikan indahnya laut yang biru dan bersih.

Seolah tak pernah diguncang Gempa”, ungkapnya saat menghadiri makan malam (welcome dinner) di halaman kantor Gubernur NTB, Senin malam (2/9/2019).

Di depan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, Bersambung ke hal 15

PEMBUKAAN - Pembukaan Simposium APGN ke 6 di Lombok, ditandai dengan pemukulan gendang beleq, Selasa (3/9) kemarin.

Presiden UGG Nilai Tambora Layak Diusulkan Jadi Geopark Dunia Mataram (Suara NTB) Presiden UNESCO Global Geopark (UGG), Mr. Guy Martini menilai Tambora layak diusulkan menjadi geopark dunia. Ia melihat secara sepintas dari film tentang Tambora yang diputar saat pembukaan simposium internasional ke - 6 Asia Pacific Geopark Network (APGN) di Mataram, Selasa (3/9).

Ia mengatakan, Tambora sebagai tempat yang menarik. Baginya, tayangan tersebut cukup memberikan gambaran awal bahwa Tambora layak untuk diusulkan menjadi geopark dunia atau calon Global Geopark Network (GGN).

Meskipun Martin mengakui belum memiliki referensi yang cukup terkait Tambora. Karena belum pernah berkunjung ke kawasan yang sudah menjadi geopark nasional tersebut. Namun dari usulan dan argumentasi delegasi yang mengusung Tambora sebagai global geopark, ia mengaku sangat tertarik dan akan segera mengunjunginya.

Selain memiliki universal value (nilai universal) sebagai sebuah geopark. Tambora juga memiliki sejarah panjang yang berpengaruh pada sejarah dunia. Diketahui, saat ini kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) sudah ditetapkan menjadi cagar biosfer dunia.

Kawasan Samota resmi menyandang status sebagai cagar biosfer dunia. Penyerahan sertifikat Samota menjadi cagar biosfer dunia dilakukan dalam acara The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, UNESCO di Paris, 17 – 21 Juni 2019.

Bersambung ke hal 15

Satelit BMKG Pantau Puluhan Titik Panas di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi puluhan hotspot (titik panas) di NTB. Titik panas terpantau pada satelit, diperkirakan dipicu kebakaran lahan dan hutan.

Pantauan terakhir Senin (2/ 9) lalu, sebaran titik panas dominan Pulau Sumbawa. Jumlah titik terpantau mencapai 11 titik. “Terpantau adanya beberapa sebaran titik panas di wilayah NTB berdasarkan citra satelit modis,” kata Prakirawan

BMKG Stasiun Meteorologi BIL, Nanang Bochari, SP. Dijelaskannya, hasil deteksi hotspot menggunakan sensor modis pada satelit Terra dan Aqua itu, memberikan gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran lahan dan hutan. Setiap ada kejadian kebakaran, sebutnya, satelit akan mendeteksi anomali suhu panas dalam luasan 1 kilometer persegi.

“Pada suatu lokasi di permukaan bumi akan diobservasi 2 sampai 4 kali per hari.

Pada wilayah yang tertutup awan, maka hotspot tidak dapat terdeteksi,” ujarnya.

Sementara pantauan lebih spesifik oleh BMKG Bima untuk wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Berdasarkan pantauan pukul 08.00 - 17.00 Wita, terdapat 21 titik panas di dua wilayah tersebut. Di antaranya, Ambalawi 1 titik panas, Bolo 1 titik panas, Parado 2 titik panas, Kempo 5 titik panas, Sanggar 5 titik panas, Pekat 3 titik panas, Hu’u 1 titik panas,

Kilo 2 titik panas, Wera 2 titik panas.

Sementara Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Polda NTB terus memantau titik panas di NTB. Melalui aplikasi yang dipantau operator khusus, jika terdeteksi titik panas, Satgas di masing masing Polres akan bergerak ke lokasi. Jika didapati kebakaran, tim akan langsung melakukan pemadaman menggunakan dengan mobil pemadam kebakaran (Damkar).

Jika sulit terjangkau ken-

daraan karena di atas bukit, tim akan melakukan pemadaman manual. “Jadi begitu ada kejadian, langsung turun melakukan pemadaman. Pakai Damkar atau manual, supaya api tidak menjalar,” kata Satgas Karhutla melalui Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Purnama, SIK. Demi memudahkan koordinasi dan penanganan, dalam Satgas itu terlibat juga BMKG, Damkar, TNI, Pemda, termasuk melibatkan komunitas Masyarakat Peduli Api. (ars)

Distribusi Benih Tembakau Terlambat

Petani Minta DBHCHT untuk Bangun Irigasi dan Jalan Usaha Tani Guy Martini (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) Para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) NTB meminta pengalokasian bantuan benih tembakau virginia disetop dan dialihkan untuk pembangunan jaringan irigasi, embung dan jalan usaha tani. Pasalnya, pemberian bantuan benih tembakau kadangkadang turun setelah petani selesai melakukan pembibitan atau penanaman.

“Bibit yang direkomendasikan pemerintah melalui program DBHCHT realisasinya setelah orang (petani) tanam. Ke depan kami minta supaya pemberian bibit disetop,” kata Pengurus STN Lombok Tengah (Loteng), M. Gazali saat hearing di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Selasa (3/9) siang.

Kedatangan sejumlah petani yang dipimpin Ketua STN NTB, Irfan tersebut diterima Kepala Distanbun NTB,

Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si di ruang kerjanya. Mereka menyampaikan persoalan terkait banyaknya tembakau virginia yang belum terserap perusahaan.

Gazali menilai bantuan benih tembakau belum mampu menyelesaikan persoalan. Sehingga, ke depan pihaknya meminta agar program atau kegiatan yang berasal dari DBHCHT dialokasikan ke program bentuk lainnya.

Antara lain pembangunan jaringan irigasi pertanian. Menurutnya, irigasi pertanian di daerah-daerah penghasil tembakau virginia tidak maksimal.

Banyak irigasi pertanian yang dangkal.

Selain itu, pihaknya meminta agar petani diberikan bantuan tungku untuk pengomprongan. Karena harga tungku omprongan ini dinilai cukup mahal mencapai Rp6,5 juta.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

H. Zulkieflimansyah

(Suara NTB/humasntb)

Menambah Kekuatan untuk Bangkit GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,SE.M.Sc mengatakan, ditunjuknya Lombok sebagai lokasi The 6th Asia Pacific Geopark Networks (APGN) Symposium tahun 2019 sangat berarti bagi masyarakat NTB. Agenda ini akan menjadi sejarah bagi masyarakat NTB dan sebagai pendorong untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki daerah.

Saat memberi sambutan dalam acara pembukaan acara Simposium APGN 2019, Selasa (3/9), Bersambung ke hal 15

Erika Gunawati. Rombongan tiba di Beijing, setelah delapan jam dan 30 menit terbang dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Kehadiran delegasi jurnalis ini, atas undangan Konjen Tiongkok, Mr.Gou Haodong.

Pagi itu, cuaca Beijing cukup panas. Maklum, di bulanbulan ini, Negara Pimpinan Presiden Xi Jinping itu, sedang musim panas.

Bersambung ke hal 15

HEARING - Petani tembakau yang tergabung dalam STN NTB hearing dengan Kepala Distanbun NTB, H. Husnul Fauzi di ruang kerjanya, Selasa (3/9) siang.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

Halaman 2

AKD Belum Definitif

Dewan Gagal Bahas Evaluasi Perubahan APBD 2019

PKL Harus Jaga Kebersihan

Jangan Terlalu Berharap pada Investor ANGGOTA DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengaku lebih setuju Pemkot Mataram membentuk PD (Perusahaan Daerah), ketimbang menunggu keseriusan investor dalam penataan Pasar Kebon Roek Ampenan. Ini sejalan dengan Perda Kota Mataram tentang penanaman modal. ‘’Ini mungkin perlu menjadi acuan pemerintah ke depan untuk bagaimana menerima investor-investor yang ingin masuk,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (3/9).

Malah, salah satu klausul (Suara NTB/fit) yang dimasukkan dalam PerH. Muhtar da itu adalah soal bank garansi. ‘’Karena apa? Karena sudah beberapa kali ini kita, bisa kita bilang tertipu. Karena pemerintah sendiri sudah meng-ekspose dengan luar biasa,’’ terangnya. Kadang masyarakat sudah mencatat rencana investasi itu. ‘’Ternyata hasilnya nol,’’ cetusnya.

Disamping mengacu kepada Perda Penanaman Modal, penataan ini ada kaitannya dengan wacana pemindahan Pasar Kebon Roek yang selama ini telah diekspose oleh Pemkot Mataram. ‘’Ini juga perlu dipikirkan oleh Pemkot Mataram,’’ katanya. Pada prinsipnya, anggota Dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini mengau sejutu kalau memang ada investor yang tertarik menata dan mengelola Pasar Kebon Roek. ‘’Jangan lalu kita ekspose, tapi tidak ada apa-apanya. Ini saja yang kita jaga,’’ imbuhnya. Dikatan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini bahwa tujuan dari pemerintah adalah bagaimana mendesain sebuah pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan nyaman. ‘’Itu yang kita inginkan,’’ demikian Muhtar.

Namun kalau rencana investasi itu hanya sebatas omongomong tanpa hasil yang jelas, tentu sangat disayangkan. ‘’Saya lebih condong ayo kita mengkaji secara lebih mendalam terhadap keberadaan Pasar Kebon Roek,’’ ajaknya. Bila perlu, lanjut Muhtar, eksekutif mengajak investor tersebut duduk bareng dengan Dewan. Paling tidak, dengan pertemuan itu, Dewan juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan pemerintah kepada masyarakat.

Karena begitu ada ekspose rencana pembangunan, masyarakat pun ikut menggantungkan harapan mereka di sana. ‘’Masyarakat begitu mengetahui ada pembangunan hotel misalnya, itu langsung mendaftarkan diri, bagaimana supaya mereka bisa terlibat bekerja di sana,’’ ungkapnya. Oleh karena itu, politisi Gerindra mengajak Pemkot Mataram berpikir rasional ketimbang berangan-angan. Pemkot Mataram, tegasnya, jangan terlalu berharap kepada investor kalau hanya sekedar untuk mengelola pasar. ‘’Bentuk saja PD tersendiri. Dengan kemampuan kita yang ada.

Kita pelan-pelan setiap tahun, penghasilan dari PD itu bisa kita meningkatkan lagi kualitas pelayanan,’’ demikian Muhtar. (fit)

Mataram (Suara NTB) AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPRD Kota Mataram tidak kunjung definitif. Padahal, tanggal 6 September nanti, 40 anggota DPRD Kota Mataram genap sebulan pascadilantik. Akibatnya, DPRD Kota Mataram gagal membahas hasil evaluasi perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 yang sudah turun dari Pemprov NTB. Sedangkan kabupaten/kota diberikan waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjuti hasil evaluasi perubahan APBD sejak turunnya hasil evaluasi tersebut dari Pemprov NTB. ‘’Kita diberikan batas waktu untuk menindaklanjuti dalam forum rapat Banggar dengan TAPD untuk menindaklanjuti evaluasi terhadap perubahan APBD 2019,’’ kata

Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Diakui Didi sampai saat ini AKD, khususnya Badan Anggaran belum terbentuk.

Dia mengaku pihaknya sudah menerima surat dari Sekda atas nama Walikota Mataram memberitahukan hasil evaluasi itu. Menanggapi surat tersebut, Selasa (3/9) kemarin, DPRD akan berkirim

surat ke Pemkot Mataram untuk menyampaikan kondisi di Dewan, berikut menegaskan aturannya. ‘’Bilamana Walikota akan menindaklanjuti hasil evaluasi, bisa ditetapkan dengan peraturan Walikota Mataram. ‘’Kami sudah menyatakan di surat itu nanti dalam waktu tertentu akan kami undang TAPD untuk sosialisasi terhadap tindaklan-

jut yang dilakukan oleh eksekutif. Jadi bukan lagi pembahasan,’’ terang Didi.

Eksekutif dan legislatif dalam hal ini pada posisi harus menindaklanjuti bagaimana hasil evaluasi itu. Pada bagian lain, politisi Golkar ini berharap dalam minggu ini SK pimpinan Dewan definitif sudah diterima oleh Sekretariat Dewan. Namun demikian orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menegaskan, AKD definitif DPRD Kota Mataram tidak akan didahului oleh daerah lain yang notabene dilantik setelah DPRD Kota Mataram. ‘’Karena ada partai yang

mempolakan memberikan rekomendasi dalam waktu bersamaan. Namun dia tidak mengiyakan kalau hal itu dilakukan oleh partai Golkar.

Dari kabupaten/kota yang sudah dilantik anggota Dewannya, menurut Didi, tidak ada yang saling mendahului dalam penetapan AKD. ‘’Paling hanya berselelisih beberapa hari saja,’’ pungkasnya.

Didi berjanji setelah menerima SK dari tiga partai yang duduk di jajaran pimpinan DPRD, pihaknya akan segera menggelar paripurna. ‘’Kalau hari ini saya terima suratnya, besok langsung paripurna,’’ demikian Didi. (fit)

PINDAH KE KOTA - Dua murid sedang menurunkan bendera merah putih saat bubar jam pelajaran sekolah, Selasa (3/9). Gedung sekolah SDN 2 Gerimak, Narmada, Lobar. Ini secara geografis berada di lingkungan Montong Are, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Masyarakat sekitar ingin agar sekolah ini masuk menjadi aset Pemkot Mataram dengan alasan zonasi.

(Suara NTB/viq)

MEMBELUDAKNYA jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan bisnis Cakranegara menambah kesan kumuh.

Hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Mataram.

Dikonfirmasi Suara NTB, lurah Cakranegara Barat, I Wayan Suwira, Selasa (3/9) menyampaikan, dari kelurahan sendiri sudah sering mensosialisasikan terkait kondisi PKL di sekitar kelurahan Cakra Barat. “Kita sudah sosialisasikan kepada para PKL yang ada, kawasan Cakra ini. Kita juga (Suara NTB/viq) sudah kumpulin semua I Wayan Suwira para PKL. Jadi, kita minta waktunya dulu selama pelaksanaan (penataan) ini,” katanya.

Saat ini, kata Suwira, bagi PKL yang ada di lingkungan Cakra Barat akan dipersilakan berjualan untuk sementara waktu ini. “Kalau ada tempat jualan, silakan jualan. Intinya kita tidak menggusur. Kita akan tata kembali setelah selesai penataan ini. Untuk sementara ini masih pengerjaan, silakan sesuaikan saja dengan kondisi di lapangan dulu,” katanya.

Untuk PKL yang masih menggunakan fasilitas umum (fasum) seperti trotoar atau badan jalan, nantinya pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan lainnya. “Untuk sementara ini, tetap kita suruh berkoordinasi dengan pemilik tanah atau toko dulu. Misalkan dia PKL itu berjualan di depan toko atau tanah milik perorangan,” katanya.

Penataan kawasan bisnis Cakranegara yang dikerjakan mulai 2 Agustus lalu, lurah Cakra Barat nantinya akan mengumpulkan semua PKL yang ada di lingkungannya. “Kita kumpulkan para PKL ini, artinya kita mau buat bagus juga di sini.

Bagaimana Cakranegara itu indah, kan begitu,” tandasnya.

Setelah penataan selesai lanjut Suwira, kelurahan akan koordinasi tekait dengan Dinas Perdagangan dan Pol PP. “Apakah mereka akan dipindah atau diseragamkan bentuk lapaknya. Yang jelas kita akan tata sebagus mungkin,” katanya.

Selain penataan, lurah Cakra Barat ini menekankan masalah kebersihan kepada 42 PKL yang ada di lingkungan Cakra Barat tersebut. “Itulah, kalau mereka jualan malam, besok pagi harus bersih. Kita tekankan itu. Kita juga tiap malam kontrol, kita biarkan meraka tetap jualan, karena kasian juga.

Kita fleksibel, asalkan menjaga kebersihannya,” tutur Suwira.

Penataan yang dilakukan di kawasan bisnis Cakranegara tersebut selama ini akan menyesuaikan kondisi di lapangan. “Yang jelas, untuk Fasum yang ada itu kita utamakan memang untuk para pejalan kaki. Kan sekarang ini semua lewat jalan raya, kita akan usahakan tidak lagi lewat jalan raya. Nantinya mereka bisa lewat trotoar setelah penataan ini,” tutup Suwira. (viq)

Warga Ingin SDN 2 Gerimak Masuk Wilayah Mataram Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram dan Pemda Lombok Barat (Lobar) sedang berdiskusi mencari solusi atas permasalahan lahan SDN 2 Gerimak, yang ada di Lingkungan Montong Are, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tersebut. Masyarakat ingin agar aset berupa lahan dan gedung tersebut masuk Kota Mataram.Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd, SDN 2 Gerimak Narmada tersebut, Pemkot Mataram sedang melobi ke Pemda Lobar dan Provinsi untuk mengambil alih kepemilikan SDN 2 Gerimak tersebut masuk dalam aset Pemkot Mataram. “Karena masyarakat menginginkan sekali sekolah itu masuk ke wilayah kota Mataram.

Kan supaya ijazah SD mereka jadi ijazah Mataram, supaya mereka bisa masuk sistem zona-

si ke Mataram,” kata Fatwir usai ditemui Suara NTB di Mataram, Selasa (3/9) kemarin.

Saat ini, Pemkot Mataram sedang meng-update data-data termasuk aset daerah yang dimiliki Pemda Lobar termasuk SDN 2 Gerimak Narmada tersebut. Ditemui usai rapat tertutup, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh manyampaikan, masalah tata ruang yang saat ini menjadi problem Pemkot akan mencoba dipetakan kembali.

“Misalnya fasilitas sekolah yang ada di Montong Are itu juga akan kita bicarakan. Karena itu juga bicara pelayanan pendidikan bagi siswa yang ada di sana.

Hal-hal seperti itu akan segera kita tindaklanjuti,” kata Ahyar.

Menurut Ahyar, Pemkot akan bekerja dalam menyesuaikan dengan batas-batas wilayah yang sesuai dengan UU saat ini.

“Terkait itu, kita akan telusuri

DAU Kota Mataram Terancam Berkurang Mataram (Suara NTB) Berkurangnya luas wilayah Kota Mataram tidak saja berdampak pada pelayanan bagi masyarakat. Penerimaan pendapatan dana alokasi umum (DAU) juga terancam berkurang.

Hasil penghitungan luas wilayah menggunakan citra satelit oleh Badan Informasi Geosparsial terjadi perubahan terhadap luas wilayah Kota Mataram. Sebelumnya 61,3 kilometer menjadi 60,9 kilometer.

Disinyalir terjadi pengurangan lahan sekitar 100 hektar lebih.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi, Selasa (3/9) mengatakan, setelah ada pemetaan kembali terhadap luas wilayah Kota Mataram ternyata ada pengurangan sekitar 100 hektar lebih dari luas wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Mataram.

Perubahan luas wilayah akan dikomunikasikan kembali dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Koordinasi diutamakan adalah penertiban tapal batas antar kedua wilayah tersebut. “Saya kira perlu pembicaraan lebih intensif lagi. Mana batas wilayah

kota bisa masuk,” ujarnya.

Menyusutnya luas wilayah berkaitan dengan pelayanan, tata ruang dan lain sebagainya.

Termasuk dengan fasilitas pendidikan yang berada di Montong Are, Kelurahan Mandalika hingga kini menjadi aset milik Pemkab Lombok Barat. Padahal, secara administratif sekolah itu berada di Kota Mataram.

Status kepemilikan aset ini berdampak terhadap siswa – siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

Mereka terbentur oleh aturan zonasi ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dampak lainnya adalah dana alokasi umum (DAU) akan berkurang bilamana ada pengurangan batas wilayah. “Iya, itu juga akan berpengaruh,” ujarnya.

Ahyar sudah meminta persoalan ini akan segera diselesaikan. Dia memahami hasil kajian oleh Badan Informasi Geosparsial.

Apakah undang – undang nomor 4 tahun 1993 akan diubah atau tidak belum dipastikan. Namun, keinginannya adalah luas wilayah Kota Mataram harus tetap sesuai peraturan undang –undang, sehingga akan dilakukan penelusuran lebih lanjut. (cem)

(Suara NTB/cem)

BATAS WILAYAH - Gapura di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Mandalika menjadi penanda batas wilayah antara Kota Mataram dengan Lombok Barat. Penyusutan luas wilayah Kota Mataram akan berdampak terhadap pengurangan DAU.

kebenarannya,” katanya.

Tanah tempat berdirinya SDN 2 Gerimak Narmada tersebut kata Fatwir, saat ini sedang dikaji oleh Pemkot, Pemda Lobar, dan Provinsi. Sehingga, lanjut Fatwir, Pemkot dan Pemda Lobar bisa memutus ke mana SDN 2 Gerimak. “Apakah tetap milik Pemda Lobar atau Pemkot nantinya. Yang jelas menurut masyarakat di sana, kan itu masih milik Lobar. Tapi kita berharap dan semua masyarakat itu menjadi milik Kota Mataram, semua masyarakat di situ ingin menjadikan SDN itu milik Kota Mataram,” katanya.

“Karena saat ini warga Mataram kita sekolah di sana. Kendala yang kita hadapi adalah masalah administrasi pemerintahan. Itu bukan milik swasta, ini kan milik pemerintah dengan pemerintah. Walaupun demikian, itu kan ada menajemen sendiri untuk menyelesaikan itu.

Gak bisa kita langsung selesaikan, kita harus kaji,” lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SDN 2 Gerimak Narmada, Rosnani, S.Pd, mengatakan, masalah SD ini sudah berlangsung lama. Sejak tahun 2007 tidak pernah dapat diselesaikan.

“Memang wacana ini sudah

lama dari 2007. Saya saat ini hanya menerima keputusan dari Lombok Barat untuk mengajar di sini. Silakan saja kalau mau diambil ke Mataram, saya tetap menerima keputusan dari Pemerintah Lombok Barat maupun Mataram,” ungkapnya.

Sekolah itu menampung 281 murid dari kelas 1 hingga kelas 6.

Rosnani berpandangan, yang terpenting saat ini dia tetap menjalankan tugas sebagai seorang pengajar. “Saya tidak pernah bahas ini, saya hanya menerima perintah, mau masuk kota atau mana pun, silakan, saya siap menerima perintah,” katanya. (viq)

DBHCHT Kota Mataram Naik Jadi Rp49 Miliar Mataram (Suara NTB) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) diterima oleh Pemkot Mataram meningkat. Dari postur anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Rp31 miliar menjadi Rp49 miliar. Pendistribusian anggaran diperuntukkan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin menjelaskan, alokasi DBHCHT pada APBD murni tahun 2019 sekitar Rp31 miliar. Ada kenaikan sekitar Rp18 miliar di APBD perubahan menjadi Rp49 miliar.

Anggaran dari cukai itu didistribusikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan sebagian untuk program prioritas pemerintah daerah.

“Dalam PMK ada ketentuan anggaran apa saja yang bisa digunakan,” kata Amir, Senin (2/9).

Program prioritas Pemkot Mataram adalah pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki rumah kumuh. Indikator kemiskinan itu salah satunya adalah kondisi rumah warga tidak layak huni. Dengan anggaran itu diintervensi untuk mengurangi angka kemiskinan perkotaan.

Amir menyebutkan, anggaran pengentasan kemiskinan yang berasal dari DBHCHT sekitar Rp4 miliar. Dari hasil musyawarah rencana pembangunan di tingkat provinsi diperbolehkan memasukkan itu.

Penggunaan DBHCHT nantinya oleh Kementerian Keuangan melalui Bappeda NTB, akan memeriksa penggunaan anggaran.

“Setelah APBD diketok akan dievaluasi oleh provinsi. Disanalah akan dicek,” terangnya.

Resiko penggunaan DBHCHT tidak tepat sasaran berdampak ke daerah. Anggaran akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Anggaran itu kata Amir, telah didistribusikan ke masing – masing OPD. Terutama di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta OPD lainnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi mengaku mendapatkan anggaran dari DBHCHT untuk pembelian obat – obatan sekitar Rp1 miliar lebih serta pengadaan barang habis pakai dan alat kesehatan Rp1,1 miliar. “Totalnya sekitar Rp2,2 miliar,” sebut Usman. Selain itu, ada juga pembangunan fasilitas kesehatan. (cem)

Penyelesaian Lahan Bintaro Belum Ada Titik Temu Mataram (Suara NTB) Sepekan setelah rencana eksekusi lahan di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan, belum ada titik temu. Belum ada negosiasi dengan pemilik lahan sampai saat ini. Dikhawatirkan persoalan sosial muncul jika kasus ini dibiarkan berlarut – larut.

Lurah Bintaro, Lalu Issugiono mengaku, sampai saat ini belum ada komunikasi dengan pemillik lahan. Kelurahan dan kecamatan hanya ditugaskan untuk mengkondisikan masyarakat, agar tidak menimbulkan gejolak. Sedangkan, permasalahan negosiasi dan lainnya ada di level atas.

“Sampai sekarang kita belum ketemu. Pemiliknya infonya tinggal di Jakarta,” kata Issugiono ditemui, Selasa (3/9). Kewenangan kelurahan adalah memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian. Kedua, warga harus mengakui dan bersedia direlokasi yang ditandai dengan surat pernyataan.

Sampai saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan administrasi. Skenario penyelesaian lahan di Bintaro telah dibentuk tim oleh Pemkot Mataram. Tim ini dikomandoi oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H.

(Suara NTB/cem)

Lalu Martawang Effendi Eko Saswito.

Beberapa opsi di antarnya, membebaskan lahan dan akan dijadikan ruang terbuka hijau bilamana batas tanah itu kurang dari 100 meter dari roi pantai. Kedua, membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Alternatif ini tetap keputusan akhirnya adalah merekolasi masyarakat dari lahan yang ditempati saat ini.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, pihaknya telah berkonsolidasi untuk mencari jalan terbaik bagi masyarakat dan pemilik lahan. Posisi masyarakat secara hukum harus memahami bahwa lahan itu adalah milik or-

ang lain. Dan, pengadilan berada pada posisi harus melaksanakan eksekusi dengan tenggat waktu delapan hari.

Pemkot Mataram menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan sesuai dengan koridornya. Demikian pula, masyarakat juga harus mendapat porsi perhatian dari pemerintah. “Pemkot melihat duduk persoalan itu adalah mencari win – win solution. Harapanya, warga berada pada posisi memahami posisi Pemkot Mataram dan Bu Ratna,” tambah Martawang.

Pada posisi ini sambung Martawang, Pemkot Mataram dapat membeli lahan itu dengan catatan harus tunduk pada mekanisme penganggaran.

Maka perlu dibangun komitmen dengan pemilik lahan bahwa pemerintah bisa mengambil alih lahan itu dengan syarat tidak melanggar aturan untuk membeli lahan itu sebagai aset.

Tetapi masyarakat juga harus bijaksana untuk bersedia direlokasi ke rusunawa yang akan dibangun oleh Pemkot Mataram. “Dengan posisi ini ada kearifan warga mau direlokasi ke rusunawa. Pemilik lahan mau berkomunikasi dengan Pemkot Mataram untuk membayar lahan itu,” tandasnya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Cadangan Premium Menipis

Kendaraan Mewah Masih Gunakan BBM Subsidi (Suara NTB/Penrem)

FOTO BERSAMA - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramadhani foto bersama urusan dari Papua pada acara syimposium APGN.

Danrem 162/WB Apresiasi APGN untuk Pemulihan Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menghadiri undangan pembukaan The 6 th Asia Pacific Georpark Network (APGN) Symposium di Rinjani Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (3/9). Danrem menilai kegiatan itu memberi nilai positif bagi perkembangan pariwisata daerah.

Acara pembukaan The 6 th Asia Pacific Georpark Network Symposium diikuti ratusan peserta yang berasal dari 30 negara.

Terkait dengan kegiatan itu, Danrem 162/WB yang turut hadir memberikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta APGN di Pulau Lombok NTB. Menurutnya, kunjungan APGN ini sangat bermanfaat bagi dunia pariwisata NTB khususnya Lombok.

“Ajang ini bisa dijadikan sebagai tonggak baru untuk kebangkitan pariwisata Lombok pascabencana alam gempa bumi. Insya Allah akan memberikan warna bagi pariwisata NTB, mengingat Lombok memiliki destinasi wisata yang eksotik untuk dikunjungi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Alumni Akmil 1993 tersebut, melalui kegiatan itu, Pemerintah Daerah juga bisa membangun hubungan baik dengan seluruh negara peserta APGN terutama terkait dengan investasi dengan harapan para investor dari peserta APGN bersedia menanam investasi di NTB. Danrem juga berharap, simposium APGN dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan budaya dan kelestarian alam. Sehingga masyarakat harus ikut berperan aktif untuk menjaga keseimbangan dan lebih peduli terhadap lingkungan dan kearifan lokal.

Acara APGN yang akan dilaksanakan selama tiga hari kedepan sampai dengan tanggal 6 September 2019 mengangkat tema “Geopark Global UNESCO Menuju Masyarakat Lokal yang Berkelanjutan dan Mengurangi Risiko Geohazard”. (ars/*)

REI Inventarisir Sisa Kuota Rumah Subsidi di Perbankan Mataram (Suara NTB) Belum ada titik terang dari pemerintah, terkait kemungkinan adanya penambahan kuota rumah subsidi. Sementara menunggu keputusan pemerintah, Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB melakukan inventarisiasi sisa kuota di beberapa perbankan di daerah.

Dalam beberapa waktu terakhir, koordinasi antar pengembang di daerah ini intens. Persoalannya saat ini, tidak sedikit MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang mengajukan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) subsidi menunggu antrean akad kredit dengan bank. “Kita sedang inventarisir dimana saja kuota yang masih ada. Agar pengajuan yang sudah masuk bisa dilaksanakan akad,” kata Sekretaris REI Provinsi NTB, Indra Sutiadi.

Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Golkar ini mengemukakan, terhadap kuota pembiayaan rumah subsidi yang belum terpakai di perbankan, akan dialokasikan kepada pengembang-pengembang yang telah melakukan pembangunan fisik di lapangan.

Tidak sekedar adanya bangunan fisik saja. Juga diinventarisir mana saja pengembang-pengembang yang telah memiliki konsumen.

“Percuma juga bangunan fisik ada. Tapi tidak belum ada konsumennya. Yang pasti, sisa kuota di bank akan digunakan oleh pengembang yang sudah membangun fisik perumahan di lapngan dan sudah ada konsumennya,” demikian Indra di hubungi Suara NTB, Selasa (3/9) kemarin.

REI berkoordinasi dengan beberapa perbankan. Diantaranya BTN, BTN Syariah, dan Bank NTB Syariah untuk memastikan jumlah kuota yang tersisa. Dan dapat digunakan oleh pengembang-pengembang yang telah siap. Diketahui, kuota rumah subsidi dari pemerintah lebih awal ludes tahun ini.

Sebabnya karena tingginya permintaan dan minimnya kuota yang disiapkan oleh pemerintah. REI sedang mendesak pemerintah pusat, baik Kementerian PUPR, maupun Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan tambahan kuota rumah subsidi.

Namun demikian, tak besar harapan akan adanya penambahan kuota. Menurut Indra, penambahan kuota dapat dilakukan melalui mekanisme APBN-Perubahan. Apakah pembahasan APBN-P dapat dilakukan di tengah masa transisi berakhirnya masa jabatan anggota DPR-RI dan pelantikan anggota DPR-RI yang baru? “Karena itu kita prioritas. Kuota yang masih tersisa di bank kepada pengembang yang sudah siap bangunannya dan konsumennya. Sembari menunggu kuota tahun depan,” demikian Indra. (bul)

Mataram (Suara NTB) Cadangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subdidi untuk kendaraan bermotor menipis.

Dikhawatirkan lebih cepat habis, sebelum akhir tahun. Pertamina terpaksa harus mengatur distribusi agar kuota yang tersedia dapat menutup kebutuhan hingga akhir tahun.

Konsumsi BBM subsidi jenis premium atau bensin sejauh hasil pemantauan di lapangan, masih banyak dikonsumsi oleh pengguna kendaraan yang tidak seharusnya mendapatkan jatah subsidi. Boleh dikatakan masih salah sasaran.

Sigit Wicaksono, Sales Representative Pertamina Depo Ampenan beberapa kali melakukan pemantauan langsung di SPBU-SPBU di Kota Mataram. Hasilnya, masih ditemukan kendaraan mewah mengisi BBM di nozel premium. “Bayangkan, sekelas kendaraan Hummer, masih ngisi premium. Ada juga Camry. Itu kan jenis-jenis kendaraan yang tidak banyak orang memilikinya.

Padahal harusnya pakai Pertamax Turbo,” kata Sigit.

Pengguna atau pemilik kendaraan-kendaraan mewah ini diharapkan berempati kepada masyarakat yang seharusnya layak menerima subsidi pemerintah. Kuota premium yang diberikan pemerintah pusat ke NTB idealnya tersalurkan sebanyak 923 kiloliter (Kl) perhari. Kenyataannya, konsumsi harian masyarakat NTB naik menjadi 1.022 Kl perhari.

“Kita over suplay 15 persen.

Kalau tidak diatur, bisa-bisa November ini jatah untuk NTB sudah habis,” jelas Sigit.

Karena itu, Pertamina meng-

harapkan masyarakat yang tidak layak menerima BMM subsidi, agar menggunakan BBM non subsidi yang disiapkan pemerintah. Pertalite dan Pertamax. Selisih harganyapun tak terlalu signifikan dengan BMM subsidi.

Persoalan lain yang menyebabkan tingginya konsumsi BBM subsidi, masih banyaknya pembelian menggunakan jeriken. Jika yang membelinya adalah petani, nelayan, atau supir angkot untuk kebutuhannya. Kata Sigit tak masalah. Sebab golongan inilah yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi. “Tapi banyak juga yang membeli untuk distok. Katanya mau digunakan untuk mendukung kegiatan pertaniannya. Tapi entah digunakan untuk apa,” terangnya.

Karena itu, agar sisa kuota BBM subsidi ini dapat memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Sigit mengatakan bekerjasama dengan Pemprov NTB, agar pemerintah daerah menerbitkan edaran pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran. Edaran kepada masyarakat, kepada SPBU untuk mengendalikan pembelian premium oleh kendaraan mewah dan jeriken. “Karena itu, harap dimaklumi kami juga mengatur distribusi. Prioritas distribusi kepada SPBU di daerah-daerah di luar perkotaan,” demikian Sigit. (bul)

PREMIUM HABIS - Salah satu SPBU di Lombok Barat yang memasang pemberitahuan ’’Premium habis’’ .

(Suara NTB/bul)

Pertamina Fasilitasi Pembangunan HPI Minta Pengusaha ’’Art Shop’’ Ditertibkan SPBU di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) memfasilitasi pembangunan SPBU khusus di dalam kawasan Mandalika. Salah satunya untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung Lombok sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang. “Sekarang sedang tahap proses perizininan di pemerintah daerah. Yang bangun PT. ITDC Nusantara Utilitas, anak perusahaan ITDC,” kata Sigit Wicaksono, Sales Representative Pertamina Depo Ampenan di ruang kerjanya, Selasa (3/9) kemarin.

Pertamina telah bekerjasama dengan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pembangunan SPBU sebagai support pelaksanakan MotoGP. SPBU yang akan dibangun ini lokasinya bertepatan dengan pintu gerbang sirkuit MotoGP yang dibuat oleh ITDC di dalam kawasan Mandalika.

“Kami juga jajaki untuk sponsorshipnya. Kami ingin ada sponsorship saat perhelatan 2021 nanti,” ujarnya.

Jika izin-izin yang diajukan lancar.

Targetnya Oktober pembangunan sudah dapat dilaksanak a n

dan enam bulan selesai. SPBU yang akan dibangun ini format fisik bangunan dibuat lebih spesial. Kata Sigit, sesuai permintaan dari ITDC. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dijual di SPBU ini juga khusus untuk BBM non subsidi.

Namun karena keberadaan SPBU ini juga akan mengcover wilayah selatan atau penyangga KEK Mandalika. Pertamina juga akan mengupayakan penjualan premium. “Kalau solar mungkin enggak ya. Rencana sih fokusnya Pertamax Turbo sebagai support balapan,” imbuhnya. Saat pelaksanaan MotoGP, diyakini angka kunjungan wisatawan juga tak kecil. Dan berdampak pada tingginya konsumsi BBM bagi kendaraan pengangkut pengunjung yang berlalu lalang.

SPBU ini yang akan memenuhi kebutuhannya. Sementara untuk bahan bakar khusus yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan balap, Sigit mengatakan akan didatangkan khusus. Dalam kemasan khusus. “Kita kirimkan dengan drum, khusus untuk BBM motor pembalapnya.

Secara spesifik sih belum ada permintaan.

Kita fokuskan pemb a n g u n a n S P B U , ” demikian Sigit. (bul)

Sigit Wicaksono (Suara NTB/bul)

Bonus Miles hingga 50 Persen untuk Pemesanan Melalui Mobile Apps dan Web Garuda Indonesia Jakarta (Suara NTB) Maskapai nasional Garuda Indonesia menghadirkan penawaran khusus bagi pengguna jasa yang memiliki keanggotaan GarudaMiles dengan memberikan bonus poin GarudaMiles hingga 50 persen bagi pengguna jasa yang melakukan reservasi tiket melalui aplikasi mobile app dan web site Garuda Indonesia. Adapun penawaran khusus tersebut berlaku pada periode reservasi 1 September –31 Desember 2019.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah mengungkapkan hadirnya bonus perolehan GarudaMiles ini diharapkan dapat semakin meningkatkan value added pengalaman pengguna jasa dalam menikmati berbagai fitur tambahan layanan digital dan loyalty program Garuda Indonesia, khususnya bagi 7,2 juta anggota GarudaMiles.

“Kami optimistis platform

GarudaMiles akan terus berkembang menjadi pilihan utama loyalitas program bagi pengguna jasa dalam menikmati berbagai value added layanan penerbangan melalui pembaharuan berbagai platform digital layanan penerbangan,’’ jelasnya Melalui penawaran khusus bonus GarudaMiles tersebut, pengguna jasa yang memiliki keanggotaan GarudaMiles yang melakukan reservasi melalui mobile app dan web pada periode yang ditentukan dapat menikmati bonus tambahan poin milesgage hingga 30 persen untuk rute domestik dan tambahan mileage hingga 50 persen untuk rute internasional.

Garuda Indonesia juga memberikan berbagai kemudahan dalam mengkonversikan poin GarudaMiles untuk berbagai value tambahan layanan penerbangan seperti upgrade tiket yang kini dapat dilakukan di bandara.

Selain dapat menukarkan dengan tiket maupun layanan penerbangan lainnya. Saat ini program redemption non penerbangan serupa dapat dinikmati anggota dengan penukaran mileage menjadi tiket event melalui platform GIA Event sertamenjadi produk Inflight Shop GIAMALL, hotel dan donasi.

“Selanjutnya Garuda Indonesia akan mengembangkan fitur online redemption yang dapat dilakukan melalui Mobile App untuk memudahkan anggota GarudaMiles melakukan transaksi penukaran miles yang dapat diakses langsung melalui ponsel”, papar Pikri.

GarudaMiles merupakan wujud pengembangan program loyality bagi para pengguna jasa anggota GarudaMiles sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan yang dilaksanakan perusahaan untuk terus memberikan nilai tambah “air & non air benefit” kepada pengguna jasa. (*)

Mataram (Suara NTB) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB meminta pengusaha art shop ditertibkan. Permintaan ini ditegaskan Ketua HPI Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, atas masih adanya tudingantudingan kepada guide yang disebut meminta komisi atau diberi komisi dengan besaran tertentu atas kerjasamanya sebagai pembawa tamu yang berbelanja.

Dr. Ainuddin memberikan klarifikasi terkait fee dan komisi kepada guide. Guide fee, menurutnya tidak dilarang oleh aturan. Sebab guide fee berkaitan dengan jasa seseorang yang telah melakukan kegiatan kepramuwisataan.

Guide fee adalah hak orang yang bekerja di travel agent.

Maka ketika selesai melakukan guiding, sebelum dan sesudahnya telah ada kontrak para pihak. “Satu hari misalnya full day tour Rp250.000.

Inilah yang disebut guide fee,” terangnya.

Lalu terkait komisi, bukan saja guide yang mendapatkannya. Termasuk juga driver pengangkut penumpang yang mengantar tamu berbelanja ke suatu tempat perbelanjaan. Termasuk travel agent juga mendapatkan komisi ini.

Soal pembatasan besaran komisi, lanjut Ainuddin, bisa saja karena pemilik art shop melihat nilai pasar, dan mempertimbangkan k e m a m puannya memberikan komisi kepada guide, siapa saja yang terlibat membawa tamu datang ke art shopnya. Besaran komisi, tergantung seberapa banyak belanjaan tamu.

“Asumsinya orang hanya guide yang nerima. Padahal driver, travel agent juga dapat. Itulah komisi,” tegasnya.

Komisi guide ini berlaku secara nasional. Bagi seluruh daerah-daerah yang mengembangkan pariwisata. Tanpa terkecuali di Bali. Yang disebut komisi yang diterima guidenya hingga 50 persen.

“Ada perang opini, trik pemasaran agar orang tidak berkunjung ke suatu daerah tertentu. Atau yang ia katakan merusak dengan cara halus. Macam-macam tudingannya,” kata pengacara ini pada Suara NTB, Selasa (3/9) kemarin. Berkaitan dengan besaran komisi yang diterima guide di NTB, Sarannya pemerintah daerah menjadi fasilitator. Terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengajak duduk bersama. Kemudian menyepakati besaran komisi yang seharusnya berlaku.

HPI sendiri telah membuka diri. Bahkan kepada art shop telah diminta agar memberikan komisi tidak terlalu besar. Kisaran 10 sampai 15 persen. Itupun menurutnya sudah cukup besar. Jika dikatakan komisi guide tinggi, ia mengemukakan pada dasarnya ada persaingan yang tidak sehat antar art shop.

Sebut saja di Sukarara, Lombok Tengah. Dimana jumlah art shop menjamur. Sehingga trik bersaing yang diberlakukan. Menjanjikan komisi guide yang lebih tinggi untuk menarik mitra pembawa tamu berkunjung dan berbelanja di art shopnya. “Sehingga orang tertarik dengan tawaran tersebut. Siapa yang membuat kesepatan tersebut, secara aturan dari art shop. Kami sudah minta kepada art shop, bapak ibu, ayo kita batasi, kasi 10 sampai 15 saja, dan itu sudah besar itu. Tapi yang namanya orang bisnis. Ndak bisa guide yang kemudian disalahkan,’’ ujarnya. Karena itu, penting menurut Dr. Ainuddin, dukuk bersama semua pihak terkait.

Dalam rangka menyatukan kesepakatan untuk bersaing secara sehat. (bul)

Ainuddin (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pascapemberkasan

Tidak Hanya untuk Kader MESKI belum membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditegaskan terbuka untuk umum. Artinya, partai bentukan Prabowo Subianto ini tidak hanya diperuntukkan untuk kader saja, melainkan non kader.

Hal itu ditegaskan Sekretaris DPC Gerindra KLU, Nasrudin, S.HI., kepada wartawan, Selasa (3/9).

Politisi yang diamanatkan oleh DPP sebagai Ketua DPRD KLU periode 2019-2024 ini menegaskan, sampai saat ini Gerindra sebagai pemenang Pileg (Suara NTB/dok) 2019 belum menentuNasrudin kan sikap politik untuk mengusung atau mendukung calon.

“Kaitannya untuk 2020, sampai saat ini kita belum membuka pendaftaran calon. Siapa yang akan didukung, baik itu kader maupun di luar kader, kami terbuka,” ujarnya.

Tahapan pendaftaran kepada bakal calon masih belum ditentukan. DPC dalam hal ini perlu melakukan rapat internal terlebih dahulu disesuaikan dengan tahapan Pilkada 2020.

Pihaknya menganggap, tahapan itu masih jauh sehubungan dengan pendaftaran bakal calon ke KPU KLU berlangsung pada 16 Juni 2020 mendatang. Untuk tahap ini pun, Gerindra masih melakukan survei bakal calon dengan mengambil beberapa figur.

“Partai kami tidak mengusung, jadi kami membuka pendaftaran. Karena memang mekanisme partai kita seperti itu, jadi intinya siapapun itu mau kader atau bukan kader kami terbuka,” lanjutnya.

Meski peluang non kader relatif berimbang dengan kader, namun Nasrudin menegaskan kader yang saat ini menjabat Wakil Bupati KLU, yakni Sarifudin, dipersilakan untuk melakukan komunikasi politik dengan pengurus partai di tingkat DPC. Tidak saja soal figur, Nasrudin menegaskan bahwa figur yang didukung pada Pilkada mendatang harus benarbenar mewujudkan janjinya. Salah satunya, komitmen figur tersebut untuk ikut berjuang membesarkan Gerindra.

Hal ini sejalan dengan komitmen Gerindra sebagai salah satu alat politik untuk mendorong tercapainya hak rakyat, hak politik masyarakat, serta sebagai alat perjuangan di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. (ari)

Penetapan APBD-P Molor, TAPD Konsultasi ke Pusat Tanjung (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan terpaksa harus melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Rabu (4/9) - hari ini.

Tujuannya untuk memastikan eksekusi dana APBD-P 2019 tidak terhambat, lantaran paripurna di Dewan belum dilakukan pascaevaluasi provinsi.

Sebagaimana diketahui, pimpinan lembaga DPRD KLU hingga saat ini belum definitif. Jabatan Pimpinan Sementara, tidak memperbolehkan dilakukannya paripurna yang dijadwalkan Badan Musyawarah - sebagaimana Banmus pun belum terbentuk. Di sisi lain, batas evaluasi APBD-P pascaevaluasi provinsi yang diberikan selama 7 hari sudah berakhir, Selasa (3/9).

Untuk memastikan APBD-P tidak terhambat, maka TAPD dipimpin Sekretaris Daerah, Drs. Suardi, MH., akan menemui Dirjen terkait di pusat agar pelaksanaan APBD-P 2019 berjalan tanpa melanggar ketentuan.

“Waktu tindaklanjuti hasil evaluasi 7 hari dan sudah lewat. Kita sebenarnya sudah sampaikan tindak lanjut ke provinsi. Cuma sekarang, nomor rekening belum diperoleh,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Sahabudin, S.Sos. M.Si. Menurut dia, kondisi APBD-P yang belum rampung tersebut terjadi hampir di semua kabupaten se Indonesia. Sebab semua daerah nyaris menghadapi situasi yang sama, yakni status lembaga DPRD masih dipimpin oleh Pimpinan Sementara dengan kewenangan terbatas. “Kita akan ke pusat, nanti dipimpin oleh Pak Sekda. Dari Bappeda tidak bisa jalan karena banyak kesibukan, sehingga BPKAD yang dampingi Ketua TAPD,” sambungnya.

Selain dari TAPD Kabupaten, pejabat DPRD KLU dan pejabat dari Pemprov NTB juga akan mendampingi TAPD. Pemprov bahkan diklaim sudah menunggu di Jakarta.

Materi APBD-P 2019 sendiri sudah disepakati antara TAPD dan DPRD menyesuaikan dengan 10 poin rekomendasi Pemprov NTB. Hanya saja, penyesuaian pascaevaluasi belum bisa diparipurnakan karena Banggar dan Ketua DPRD belum terbentuk.

Disebutkan Sahabudin, besaran APBD-P 2019 sebesar Rp 1,503 triliun. Dari pagu tersebut, realisasi hingga 31 Agustus 2019 lalu mencapai 39,22 persen atau setara 627,196 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp 800 miliar lebih yang masih menunggu kepastian pembayaran baik pada belanja langsung maupun tidak langsung.

BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, kata dia, saat ini dihadapkan pada banyaknya pekerjaan pencairan yang belum bisa dilakukan. Berkas-berkas pengajian pencairan dari seluruh OPD menumpuk, begitu pula sejumlah belanja modal yang harus segera dirampungkan seperti pembebasan lahan pembangunan Jembatan Sokong dan Jembatan Kali Segara yang harus ditindaklanjuti. “Untuk komponen Belanja langsung, semua program sudah berjalan, tinggal dibayarkan nanti sesuai volume yang diajukan oleh dinas teknis,” tandasnya. (ari)

Nasib P3K Lotim Belum Jelas

Selong (Suara NTB) Sebanyak 73 yang dinyatakan lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada seleksi tahun 2018 lalu nampaknya harus bersabar. Pasalnya sejauh ini penggajian selaku pegawai pemerintah belum jelas. Sementara 73 orang tersebut sudah melakukan pemberkasan antara bulan Mei dan Juni lalu.

Menurut Kepala Bidang Data dan Formasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto, proses P3K saat ini masih menunggu regulasi dari KemenPAN dan BKN untuk penetapan NIP dari P3K ini. Hal tersebut dikarenakan penetapan NIP berkaitan dengan penggajian dan kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan pada APBD. “Perpres belum

ada dan kita belum diberikan sistem pengentrian di SAPKN,” jelasnya, Selasa (3/9).

Untuk itu, saat ini P3K hanya diberikan gaji SK kontrak sampai terbit penetapan NIP dari BKN. Penggajian selaku P3K akan melihat tanggal penetapan NIP atau terhitung mulai tanggal (TMT), Misalnya begitu SK keluar, 73 orang yang masuk dalam P3K ini langsung diberikan gajinya. Jika TMT April, maka gajinya akan dirapel. “Namun

dari informasi lisan dari BKN akan disamakan dengan rekrutmen P3K tahun 2019 ini bulan Oktober. Jika TMT April tahun 2018, maka gajinya akan dirapel,” ujarnya.

Adapun dari kuota yang diakomodir sebanyak 73 orang untuk tahap I ini, rincian formasinya yakni untuk tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan sebanyak 4 orang, dan tenaga penyuluh sebanyak 9 orang dari sebelumnya yang dapat melamar

PPPK untuk di Kabupaten Lotim sebanyak 721 orang, terdiri dari tenaga guru sebanyak 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang, dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 93 orang yang semuanya merupakan eks honorer kategori II. Namun yang layak mengikuti tes sebanyak 496 pelamar dengan pelaksanaan tes seleksi dilaksanakan selama dua hari bertempat di SMKN 2 Selong. Untuk P3K tahap I yang diakomodir dosen PTN baru berdasarkan database Kemendikti, guru agama yang databasenya Kemenag RI, penyuluh pertanian bersumber dari Kementerian Pertanian, Tenaga Kesehatan bersumber dari database Kementerian

(Suara NTB/yon)

Yulian Ugi Lusianto Kesehatan dan kelima untuk tenaga eks kategori II yang masih tersisa. (yon)

(Suara NTB/rus)

PASAR PAOKMOTONG - Pasar Paok motong yang sudah lama rampung, namun belum bisa ditempati.

Disperindag Perluas Pasar Baru Paok Motong Selong (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Timur (Lotim) menambah lagi bangunan pasar di lingkungan Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik. Diakui, pasar yang berlokasi tepat di belakang SPBU Paokmotong itu sudah lama dibangun dan menelan biaya Rp5 miliar. Akan tetapi, los pasar dihitung tidaklah cukup menam-

pung pedagang pasar Paokmotong lama yang akan direlokasi.

“Pedagang di pasar lama ini belum mau pindah, karena banyak yang tidak dapat bagian,” ungkap Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lotim, Mirza S kepada Suara NTB, Selasa (3/9).

Dia menjelaskan, ada dua sumber daya digunakan untuk menambah bangunan pasar.

Masing-masing dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 1 miliar lebih dan dana TP Kementerian Perdagangan sebesar Rp 3,7 miliar.

Saat ini, pekerja sedang menuntaskan pembangunan pasar dan ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2019 mendatang. “Kontraknya sampai akhir tahun ini,” terang Mirza.

Diakui, kondisi pasar yang

lama tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu menimbulkan kemacetan setiap hari. Jumlah pedagang di pasar lama Paokmotong sudah mulai menggunakan badan jalan. “Jumlah pendagang cukup banyak, jadi bangunan yang pertama dibangun tidak cukup bisa menampung semua pedagang,” imbuhnya.

Setelah rampung semua tugas Bappenda nantinya yang

akan merelokasi para pedagang. Diyakini, setelah gedunggedung pasar baru ini terbangun semua, maka akan bisa menampung seluruh pedagang.

Ditanya bagaimana nasib pasar lama setelah relokasi?

Mirza mengatakan selanjutnya akan menunggu dulu petunjuk dari bupati. “Kita akan tunggu nanti instruksi selanjutnya dari Pak Bupati,” demikian. (rus)

Petani Subang Lendang Mudung Tuntut Penutupan Tambang MBLB Selong (Suara NTB) Aktivitas penambangan di sejumlah tempat di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba dan Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel telah menimbulkan kerugian pada petani. Air irigasi yang digunakan sehari-hari oleh petani menjadi keruh dan sangat tidak layak digunakan untuk mengairi tanaman. Petani Subag Lendang Mudung yang terkena dampak penambangan menuntut aktivitas penambangan tersebut ditutup.

Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) Subag Lendang Mudung, Usman mengatakan sudah sangat lama petani memohon kepada pemilik tambang agar tidak membuang sisa materialnya ke saluran irigasi yang digunakan petani. Akan tetapi, tidak diindahkan. Tindakan pemilik tambang ini menyebabkan air semakin keruh dan tidak bisa digunakan. Apalagi untuk mengairi tanaman sayur-sayuran.

Menurutnya, sifat material sisa penambangan yang hanyut

ke saluran irigasi hanya berupa lumpur dan batu karang. Terlebih, lumpur yang masuk ke sawah saat sudah terkena sinar matahari langsung mengering dan berdebu. Kondisi ini sangat merugikan petani dan menuntut aktivitas pertambangan dihentikan Sedangkan batu-batu karang terpaksa coba disingkirkan oleh petani, karena akan membuat lahan menjadi semakin tidak subur.

Sebelum penambangan, air irigasi yang digunakan ini sangat bagus. Lahan petanian subak Lendang Mudung yang merupakan penghasil utama bawang merah ini sangat subur dan produktif. Tak heran, penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) itu membuat petani susah.

Atas nama GP3A, para petani ini kemudian mencoba mengadu ke Pemprov NTB dengan mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) NTB. Bagi petani sendiri, siap akan melakukan aksi protes dengan turun jalan

jika upaya yang dilakukan tidak ditindaklanjuti oleh para penentu kebijakan dan tidak berpihak kepada nasib petani.

Kepala DPMPPTSP Lotim, Muksin membenarkan telah dilangsungkan pertemuan antara perwakilan petani dengan instansi terkait membahas masalah keluhan petani. Yakni, terjadi pencemaran akibat tambang MBLB dan disepakati akan dilakukan penutupan.

Disebut ada tiga pemegang izin dan berlokasi Kalijaga Timur dan Mamben Baru. Disimpulkan, ketiga penambang tidak mematuhi mekanisme penambangan yang benar. Aktivitas penambangan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Saluran irigasi menjadi dangkal karena sedimentasi. Tanaman masyarakat rusak dan air keruh dan tidak bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Izin Usaha Penambangan dari para penambang tersebut dapat dicabut setelah rekomendasi juga dicabut. Izin tersebut dianggap sudah tidak berlaku lagi. (rus)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tak mengetahui aktivitas peru- pokok, antara lain, kontrak ker- mana mendapat material “Soal adendum tentu akan Tanjung (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jasama terbatas yakni 5 tahun. (menimbun tambak) itu uru- kita bicarakan dulu dengan Pemda Kabupaten Lom- sahaan tambak.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Tidak ada komunikasi un- Tidak ada opsi perpanjangan san perusahaan,” jelas Gunadi. bagian Hukum. Adendum bok Utara (KLU) mengklaim 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Atas aktivitas yang perusa- bisa, apabila ada yang betak tahu-menahu adanya ak- tuk ambil material gundukan. dalam kontrak. Biaya sewa lah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tivitas pengerukan material Dan memang (di kontrak ker- an seluas 20 hektare itu sesuai haan yang terlanjur mengeruk lum diatur atas perjanjian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 galian C di lahan pemda di jasama), tidak ada ketentuan Perda (sekali diubah) sebesar dan mengambil material gun- kedua pihak,” imbuhnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Namun demikian kata Dusun Amor-Amor, Desa Gu- ambil material,” kata Gunadi. Rp 2.500 per meter persegi den- dukan di aset milik warga KLU, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mendampingi Kepala gan pola pembayaran per tahun. Gunadi mengaku belum bisa dia, pengambilan material mantar. Gundukan lahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang telah dikeruk berhari- Badan, Kabid kepada media Setelah selesai kontrak 5 tahun, mengambil sikap. Pihaknya galian C tanpa izin dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hari dan dimanfaatkan oleh menjelaskan baru sebatas perusahaan harus mengembali- akan mengecek kondisi lapan- Pemda harusnya tidak di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tambak udang milik PT. mendapat informasi bahwa kan lahan ke pemda setelah di- gan terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan. Perusahaan ideal1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hasil pantauan lapangan akan nya hanya bekerja sesuai Sumber Agro Wijaya itu pun perusahaan tambak akan lakukan reklamasi lahan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Keberadaan PT. SAW di dilaporkan kepada pimpinan - kesepakatan yang tertuang dipastikan merugikan daer- membangun basecamp. Na1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ah, karena tak memiliki ika- mun belum diketahui persis, lokasi lahan milik Pemda dike- dalam hal ini Sekretaris Daer- dalam kontrak kerja.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Termasuk setelah 5 apakah basecamp tersebut be- tahui sudah melewati dua ah selaku pengguna aset. tan kerjasama.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Begitu pula potensi akan tahun, aset kembali dan Dikonfirmasi Selasa (3/9), rada di areal 20 hektare atau- tahun. Artinya, perusahaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kepala Badan Pengelolaan kah ada tambahan areal lain. hanya memiliki sisa waktu 3 dibuatnya adendum dalam harus reklamasi. Tambak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sebagaimana kontrak ker- tahun lagi untuk beroperasi. kontrak atas pengambilan harus ditutup, dan tidak Keuangan dan Aset Daerah, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sahabudin, S.Sos. M.Si., jasama yang tertuang antara “Reklamasi harus, karena itu material yang bernilai uang itu, ada ketentuan menambah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melalui Kepala Bidang Aset, Pemda dan PT. Sumber Agro tertuang dalam kontrak. Soal menurut Gunadi perlu dibicar- kontrak lagi setelah 5 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Asmaun Gunadi, mengaku Wijaya, berisi beberapa poin caranya bagaimana, dari akan lebih dulu sesuai temuan. tahun,” tandasnya. (ari) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Pengerukan Material Aset, Pemda Tak Tahu

(Suara NTB/ist))

FGD - Sejarawan Oxford (Inggris), Prof. Kevin W. Fogg, P.hD mengadakan kegiatan FGD hasil penelitiannya tentang sejarah NW dalam perspektif sejarah sosial di Universitas Hamzanwadi, Senin (2/9) lalu.

Meneliti NW

Sejarawan Oxford Gelar FGD Bersama Prodi Pendidikan Sejarah Selong (Suara NTB) Sejarawan Oxford Inggris, Prof. Kevin W. Fogg, P.hD., menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitiannya tentang sejarah Nahdlatul Wathan (NW) dalam perspektif sejarah sosial, Senin (2/9). FGD ini dihadiri oleh para akademisi khususnya dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, guru sejarah, dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakulas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

Prof Kevin W. Fogg sudah tidak asing lagi bagi dalam dunia akademik kesejarahan, baik di YPH PPD NW Pancor maupun di Universitas Hamzanwadi, karena beberapa tahun sebelumnya pernah menjadi pembicara dan mengulas pentingnya memahami sejarah dengan pendekatan multidimensional. Kegiatan diawali dengan pembacaan Shalawat Nahdlatain yang dipimpin mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah, Lalang Alipya.

Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Hamzanwadi, Dr. Badarudin, M.Pd,. dalam sambutannya,

menyampaikan terima kasih karena dipercaya sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini.

Bagi Prof. Kevin, NW seperti halnya organisasi besar lainnya yang sangat menarik untuk dibidik dalam riset ilmiah, terutama dalam konteks sosialnya yang sangat kompleks dan unik. Meski NW sudah menjadi kajian yang tidak asing dalam riset, baginya keberadaan organisasi ini tetap saja penting dan memiliki sisisisi menarik untuk diteliti lebih luas dan mendalam.

Kegiatan FGD ini cukup menarik perhatian dan antusiasme para peserta. Beberapa akademisi seperti Syahrul Amar, M.Pd, Drs. Bambang Eka Saputra, M.Pd, Abdul Hafiz, M.Pd., memberikan masukan untuk melengkapi hasil penelitian yang dipresentasikan.

Prof Kevin yang mengulas hasil penelitiannya dengan bahasa Indonesia yang sangat baik sempat membuat beberapa peserta yang baru pertama kali mengikuti kegiatannya terpesona. Sebagai peneliti yang sudah malang melintang di Indonesia tentu saja hal tersebut sangat wajar. (yon)

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

Bangunan Madrasah Memprihatinkan BANGUNAN madrasah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini banyak yang dalam kondisi memprihatinkan. Dari hasil pendataan Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, sekitar 30 persen bangunan madrasah di Loteng yang ada masih butuh perbaikan, karena rata-rata bangunan lama serta bangunan semi permanen.

Hal itu diungkapkan Kepala Kemenag Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., Selasa (3/9). Banyaknya bangunan madrasah yang dalam kondisi memprihatinkan, karena memang madrasah banyak berdiri atas inisiatif masyarakat dan bukan dibangun oleh lembaga (Suara NTB/kir) pendidikan resmi yang H. Jalalussayuthy dibentuk oleh pemerintah.

“Madrasah itu lahir dari masyarakat. Sehingga kalau bicara kondisi fasilitas pendidikan, utamanya bangunan madrasah wajar jika masih banyak yang dalam kondisi memprihatinkan. Justru kalau bicara secara umum, kondisi bangunan madrasah di Loteng sudah lebih baik dari sebelumnya. Karena setiap tahun terus ada peningkatan,’’ ujarnya.

Banyaknya bangunan yang bagus, ujarnya, karena turunnya program bantuan dari pemerintah pusat ke madrasahmadrasah yang ada di daerah ini. Meski dari sisi jumlah tidak terlalu banyak yang dapat bantuan. Tapi yang jelas, setiap tahun selalu ada madrasah yang mendapat bantuan.

“Jumlah madrasah kita sekarang hampir 900 madrasah.

Kalau semua harus dapat bantuan jelas tidak akan cukup anggarannya. Sehingga bantuan disalurkan secara bertahap. Supaya bisa merata dirasakan semua madrasah,” terangnya.

Dalam memberikan bantuan, ujarnya, ada polanya. Bagi madrasah yang tahun ini mendapat bantuan perbaikan atau rehab bangunan, baru bisa mengajukan proposal bantuan ke pemerintah dua tahun lagi. Hal ini bertujuan agar tidak ada madrasah yang tidak kebagian bantuan dari pemerintah pusat. “Kita tidak mau ada madrasah yang sering mendapat bantuan. Sementara yang lain justru tidak pernah mendapat bantuan,” tandasnya.

Dalam hal permohonan bantuan, pihaknya juga tetap mengedepankan skala priotitas dengan lebih memprioritaskan kepada madrasah-madrasah yang kondisinya sangat memprihatinkan, terutama madrasah-madrasah yang berada di daerah pinggiran serta daerah terpencil.

Alasan memprioritaskan bangunan madrasah di daerah pinggiran dan terpencil, karena dari 30 persen bangunan madrasah yang kondisinya memprihatinkan rata-rata berada di daerah pinggiran. Sementara kalau madrasah yang ada di dalam kota, bisa dikatakan semuanya sudah dalam kondisi memadai. “Memang kondisi madrasah di daerah pinggiran atau luar kota, itu yang lebih memprihatinkan.

Kalau yang di dalam kota, rata-rata sudah bagus. Sehingga ke depan fokus bantuan diupayakan ke madrasah di daerah pinggiran,” ujar Jalalussayuthy. (kir)

Disidang TPTGR

Lima Mantan Anggota DPRD dan ASN Mangkir Giri Menang (Suara NTB) – Para penunggak kerugian negara di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) mulai disidang Selasa (3/9). Sidang yang diadakan di Kantor Inspektorat ini mengadili 21 penunggak pajak dari unsur dewan aktif, mantan dewan dan ASN. Dari 21 penunggak kerugian yang dipanggil sidang ini, lima orang tidak hadir terdiri dari empat orang mantan dewan dan satu orang pejabat.

“Saya hanya ingin ingatkan siapapun di dinas mana pun, bahwa kerugian negara ini di bawah supervisi KPK langsung. Makanya surat panggilan sidang itu ditembuskan ke KPK, ini juga bukti keseriusan kita supaya mereka segera menindaklanjuti temuan BPK itu,” tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Selasa (3/9).

Bupati menegaskan, semua penunggak kerugian ini harus berhati-hati dan harus segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Sebab, kata dia, surat yang ditembuskan ke KPK tidak sekedar formalitas saja, karena masalah ini di bawah supervisi KPK. Diakuinya, temuan kerugian ini tengah dalam persidangan oleh TPTGR yang diketuai Sekda Lobar H. Moch. Taufiq.

Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar M. Ilham mengatakan, tindak lanjut dari pengembalian kerugian Negara khususnya di pemda Lobar mulai dimasukkan Giri Menang (Suara NTB) – ke tahap berikutnya, yakni Sebanyak 978 ibu hamil sidang TPTGR. Sidang diadadi Lombok Barat (Lobar) kan Selasa dengan memanggil yang akan melahirkan hing23 orang. Dari 23 orang yang diga bulan Desember mendapanggil sidang ini, dua tidak hatang. Ratusan ibu hamil dir karena sudah menyelesaikan yang tak terdaftar BPJS ini tunggakan pengembalian keruterancam tak bisa dibantu gian negara. “Dari 21 yang kita melalui pelayanan Jaminan panggil (sidang), itu yang masih Persalinan (Jampersal) aktersisa tidak hadir ada lima oribat dana bantuan ini habis ang. Kelima orang itu satu orpada Juli lalu. Kondisi ini ang pejabat (kepala OPD, red) menjadi sorotan Pimpinan dan empat mantan angggota Sementara DPRD Lobar. dewan, “jelas dia.

Ketua Sementara DPRD Pejabat dan empat mantan Lobar, Hj. Nurhidayah menanggota DPRD yang tidak hadgatakan pihaknya sudah ir ini, ujarnya, belum diketahui mempertanyakan perihal apa alasannya. Namun meredana Jampersal ini ke Tim ka akan dipanggil kembali hari Anggaran Pemerintah DaerSenin pekan depan. Pemanggiah (TAPD) dan Dinas Keselan mereka akan bersamaan hatan (Dikes). “Bantuan dengan pejabat dan ASN di Jampersal itu ternyata diOPD yang menunggak kerugian. anggarkan setengah dari Keseluruhan kerugian yang disanggaran tahun sebelumnidangkan tersebut kata dia berya Rp 2,5 miliar, makanya nilai Rp 820.169.100. bulan Juli dana ini sudah Proses sidang yang dipimphabis,” ungkapnya, ditemui in Ketua TPTGR sekaligus Sekdi kantornya, Selasa (3/9). da Lobar H. Moch. Taufiq berIa mengklarifikasi jalan lancar. Sidang ini dihadiTAPD yang memangkas ri anggota TPTGR, yakni Kepausulan dana ini dari tahun la BPKAD, Kabag Hukum dan lalu, sehingga berkurang instansi terkait lainnya. Sidang tahun ini. Sebab DPRD yang digelar marathon dimulai tidak mungkin memotong sejak pukul 13.00 sampai dendana jika itu bantuan ungan pukul 15.15 lebih. tuk Jampersal. Menurut Semua yang hadir saat dia, anggaran yang diajusidang tersebut diberi waktu kan dipotong, sehingga sampai tanggal 3 Oktober atau yang masuk anggaran tahun satu bulan ke depan untuk ini hanya Rp 1,7 miliar. mengembalikan seluruh keruPadahal tahun 2018 danangian negara. Ia berharap melaya Rp 2,5 miliar. Lantas ia lui proses sidang ini seluruh pun mempertanyakan apa pihak yang ada sangkut pautsolusi yang dilakukan pemnya dengan pengembalian da, sebab menurut informakerugian negara tidak berurusi ada 978 lebih ibu hamil san dengan APH, namun bisa yang akan melahirkan. Seselesai dengan pengembalian kerugian tersebut. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sekolah Roboh, Enam Murid Terluka

Praya (Suara NTB) Enam murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) NW Khaerul Fatihin Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Loteng), Selasa (3/9), mengalami luka-luka. Setelah ruang kelas di sekolahnya roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden yang berlangsung sekitar pukul 08.30 Wita tersebut.

Pasca kejadian, aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan. Seluruh murid termasuk yang mengalami lukaluka dipulangkan oleh pihak sekolah setelah sebelumnya mendapat perawatan medis di Puskesmas Pringgarata. “Sementara aktivitas belajar mengajar kita hentikan. Seluruh siswa kita perbolehkan pulang,” ujar Jalaludin, Kepala MI NW Khaerul Fatihin pada wartawan di lokasi kejadian.

Ia menjelaskan, ruang kelas yang roboh ialah ruang kelas III. Di mana pada saat kejadian ada 30 murid yang sedang belajar. Bangunan tempat mereka belajar tiba-tiba roboh. Para murid yang sedang belajar spontan langsung mencari perlindungan dengan cara bersembunyi di bawah bangku.

“Murid yang terluka ini kayak tidak sempat berlindung. Sehingga tertimpa bangunan madrasah,” terangnya.

Insiden tersebut sempat membuat warga sekitar geger dan berbondong-bondong mendatangi sekolah yang roboh tersebut. Murid yang berada di bawah bangunan

yang roboh satu demi satu dievakuasi dari reruntuhan bangunan kelas yang berbahan kayu dan beratapkan asbes tersebut. Murid yang terluka langsung dilarikan ke Puskesmas Pringgarata untuk mendapat perawatan medis.

Adapun yang lain, sempat ditenangkan oleh pihak sekolah. Sebelumnya kemudian dipulangkan ke rumahnya masing-masing. “Total ada enam murid yang terluka.

Satu di antaranya mengalami patah tulang atas nama Sri Mulyani A,” jelasnya.

Sementara yang lain, atas nama Khairun Nisa, Sri Mulyani B, Desta, M. Nizar serta Khairul Anam, mengalami luka sobek di bagian kepala dan lengan. Semua korban merupakan murid Kelas III madrasah setempat.

Jalaludin mengatakan, bangunan kelas yang roboh merupakan bangunan lama milik madrasah dan dibangun tahun 2012 lalu. Awalnya, bangunan tersebut digunakan untuk gudang. Tetapi karena kekurangan ruang kelas, pihaknya kemudian meman-

(Suara NTB/kir)

ROBOH - Kondisi bangunan MI NW Khaerul Fatihin Desa Pringgarata yang roboh dan rata dengan tanah, Selasa (3/9). Akibat robohnya bangunan ini melukai 6 muridnya. faatkan bangunan tersebut untuk ruang kelas sembari menunggu pembangunan ruang kelas baru yang lebih permanen selesai dibangun.

“Sebenarnya besok (Rabu hari ini,red) siswa kelas III ini mau kita pindahkan ke gedung baru. Tetapi ternyata keburu roboh lebih dulu bangunannya,” tandasnya seraya menambahkan, untuk biaya

pengobatan murid yang terluka seluruhnya sudah ditanggung pihak sekolah.

Turun Langsung Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., turun langsung mengecek kondisi bangunan madrasah yang roboh sekaligus menyerahkan

bantuan bagi pihak madrasah yang bangunan kelasnya roboh. “Kita turut prihatin dengan musibah ini. Dan, yang namanya musibah tidak pernah kita inginkan,” ujarnya.

Pihaknya berharap kasus serupa tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang, apalagi sampai ada jatuh korban luka. “Kita berharap ini kasus terakhir,” harapnya. (kir)

Dampak Kekeringan Dikhawatirkan Golkar Janjikan Pengaruhi Target Produksi Pertanian SK Pimpinan DPRD 5 September

Giri Menang (Suara NTB) – Dampak kekeringan di Lombok Barat (Lobar) menyebabkan ratusan hektar lahan tanaman padi dan palawija gagal panen, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap produksi pertanian di Lobar. Apalagi musim kemarau masih terjadi hingga akhir bulan ini. Bahkan diprediksi ada daerah yang rawan dilanda kekeringan lebih panjang akibat dilanda hari tanpa hujan (HTH).

Kepala Dinas Pertanian Lobar Muhur Zokhri mengatakan luas lahan yang terkena puso khusus padi mencapai 10 hektare. Sedangkan yang lain, tanaman palawija yang terkena gagal panen. Untuk tanamaan jagung, paling banyak yang gagal panen ada di Sekotong dan Lembar mencapai 84 hektare. ‘’Gagal panen ini dipicu di samping kekeringan, daerah yang terdampak juga berada di areal tadah hujan, sehingga tanaman yang gagal panen ini sulit sekali diselamatkan,” jelasnya, Selasa (3/9).

Menurut dia, selebihnya tanaman padi petani tidak terkena gagal panen, karena sudah panen duluan. Dampak gagal panen akibat kekeringan ini, lanjut dia, tentu berdampak terhadap penurunan produksi.

Hanya saja ia mengklaim, dam-

(Suara NTB/her)

GAGAL PANEN - Petani di Kuripan ini mengalami gagal panen akibat kekeringan. Akibat kekeringan ratusan hektare tanaman pertanian dan palawija gagal panen. paknya tidak terlalu signifikan, apa titik yang dikhawatirkan, sebab masih ada belasan ribu sehingga perlu menunggu inhektare lahan yang berproduksi formasi dari BMKG. “Ini tungsecara normal. “Ya ada pengaru- gu tunggu informasi dari hnya terhadap produksi, tapi BMKG,”jelas dia.

Khusus untuk lahan pertatidak signifikan jika melihat luas lahan yang terkena damp- nian yang ada kawasan irigasi, tidak dikhawatirkan terdampak kekeringan ini,” tegas dia.

Terkait rencana tanam ak sebab kondisinya masih baberikutnya, pihaknya masih gus. Hasil pantauannya di lokasi menunggu informasi dari rawan kekeringan yang sudah BMKG. Namun untuk petani dibangunkan embung, menurut yang posisinya berada di daer- dia, air sudah tersedia di emah rawan kekeringan, diharap- bung-embung tersebut. Artinya, kan supaya memilih jenis tan- petani masih bisa untuk tanam aman dan varietasnya. Ter- palawija. “Embung –embung ini kait prediksi HTH di wilayah terus kita perbanyak di daerah Lobar, menurut dia ada beber- rawan kering ini,” jelas dia. (her)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 agar dianggarkan tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 depan. Apalagi, kata dia 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 berdasarkan data, ada 978 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ibu hamil yang terdata di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dikes akan melahirkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sampai bulan Desember.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “978 ibu hamil ini tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 punya jaminan kesehatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 atau BPJS,” jelas dia.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Bupati Lobar, H. Fauzan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Khalid mengatakan, pi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 haknya tengah mencari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 jalan keluar terkait pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 anggulangan bantuan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Jampersal yang habis 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tersebut. Namun, diakuin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ya, Jampersal ini belum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tentu juga dimanfaatkan H. Fauzan Khalid Hj. Nurhidayah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 atau diakses oleh oleh war12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bagian besar dari mereka bu- hadap persoalan ini. “Kepala ga yang betul-betul miskin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tuh bantuan, karena tidak daerah harus mencarikan so- Sebab terkadang OPD 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menjadi peserta BPJS. “So- lusi karena ini masalah men- tidak bisa menghindar, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lusinya, Pemda Lobar sudah dasar soal kesehatan, pelay- karena adanya rekomenda12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 koordinasi dengan Rumah Sa- anan dan keselamatan ibu si dari kepala desa.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ia pun berharap agar para kit Provinsi dan Rumah Sakit melahirkan,” tegas dia.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Menurut dia,salah satu so- kepala desa baetul-betul Tripat serta puskesmas, diter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ima dan dilayani saja dulu lusi bisa dilakukan melalui selektif dalam melakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pasien-pasien, nanti pemda dana tak terduga. Tinggal kata seleksi terhadap warga yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dia mencarikan landasan hu- betul-betul miskin dan layakan bayar,” tegas dia.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pihaknya meminta ke kum menggunakan dana ini ak menerima bantuan. Un12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 TAPD agar melakukan penyi- untuk menanggulangi jami- tuk mencegah warga mam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 siran dari belanja-belanja nan kesehatan bagi warga pu mendapatkan bantuan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ini, pihaknya berencana yang tidak perlu untuk melahirkan ini.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sementara Kepala Dinas membuat tambahan peratumenanggulangi biaya persali12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nan ini. Sebab saat ini pemda Sosial Lobar Hj. Made Am- ran, di mana dinas melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 berutang Rp 550 juta untuk baryati mengatakan pihaknya kan verifikasi. Namun pros12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menanggulangi biaya pelayan- sudah rapat dengan Bappeda es verifikasi ini tidak meng12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 an kesehatan warga yang dan Dikes selaku pihak yang hambat pelayanan kepada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 melahirkan. Ia menegaskan, menangani Jampersal ini. Pi- pasien. Langkah ini, kata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pihak dewan pasti menduku- hak Bappeda diminta menga- dia, tidak memperpanjang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ng dan menyetujui usulan nggarkan, sebab sejauh ini birokrasi, namun untuk leb12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pemda jika ingin membayar pemda berutang Rp 550 ih meyakinkan bantuan ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 juta.”Solusinya rumah sakit, diberikan kepada warga utang tersebut tahun depan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 puskesmas tetap melayani yang layak. Kalau warga tak Hal senada disampaikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Wakil Ketua DPRD Sementa- pasien tapi dibayarkan tahun layak menerima bantuan ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 berdasarkan hasil verifikasi ra Hj. Nurul Adha. Dalam hal depan,” jelas dia.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Namun lanjut dia hal ini dikes, maka dananya tidak ini, ujarnya, pemda harus seg12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 era mencarikan solusi ter- butuh kepastian dari TAPD dicairkan. (her) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

978 Ibu Hamil di Lobar Tak Punya Jaminan Bersalin

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Kekhawatiran terlambatnya pembahasan Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020, nampaknya tidak akan terjadi. Lantaran hasil konsultasi yang dilakukan pihak Pemkab Lobar kepada pemerintah provinsi atas kondisi perangkat DPRD Lobar, pembahasan KUA PPAS pun bisa diperpanjang. Itu artinya, pembahasan KUA PPAS bisa dilakukan eksekutif dengan legislatif.

Ditemui di Gerung, Selasa (3/ 9), Ketua DPD II Partai Golkar Lobar, Hj. Sumiatun menjanjikan SK itu akan keluar dari DPP Golkar 5 September mendatang. “Tidak lah, Golkar ndak menghambat,” bantahnya.

Ia pun memastikan agenda di DPRD Lobar tidak akan terhambat dengan keterlambatan SK itu datang. Hanya saja srikandi asal Sekotong itu engan membeberkan siapa nama kader yang ditunjuk menjadi pimpinan DPRD Lobar itu.

“Yang pasti kita sudah ajukan 3 nama sesuai aturan, itu Imam Kafali, Zulkarnain dan H Jumahir. Semuanya itu bagus semua, tinggal prosesnya di atas (DPP, red),” ujar Wakil Bupati Lobar ini.

Wakil Ketua Sementara Hj. Nurul Adha mengatakan ber-

dasarkan hasil konsultasi pihak eksekutif ke Pemprov NTB, jika pembahasan KUAPPAS bisa diperpanjang.

Menurutnya perpanjangan pembahasan KUA PPAS itu diperbolehkan dari jadwal yang ditetapkan, asalkan pembahasan APBD murni 2020 itu tidak lewat dari batas akhir 30 November 2019 mendatang.

Sehingga ada kemungkinan pihaknya dapat memperpanjang pembahasan KUA PPAS itu sepekan atau dua pekan dari batas yang ditentukan pada 15 September mendatang.”Yang penting APBD murninya tanggal 30 November sudah selesai,” bebernya.

Pihaknya bersyukur adanya keringanan itu, meski pihak Golkar menjanjikan SK itu turun 5 September mendatang, karena sebelum pembahasan KUA PPAS, masih akan dibutuhkan waktu lagi, karena beberapa agenda lain masih menunggu, seperti seperti pelantikan pimpinan DPRD definitif, pelantikan susulan dua anggota DPRD Lobar terpilih, serta pembentukan alat kelengkapan dewan.”Kita usahakan jangan terlalu lama, setelah definitif itu. Kalau bisa dua minggu bisa selesai pembahasan (KUA PPAS),” harapnya. (her)

Target Rampung Oktober

Pembentukan AKD DPRD Loteng Dikebut Praya (Suara NTB) Pasca dilantik tanggal 28 Agustus lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah mulai menjalankan aktivias awal pekan kemarin. Sejumlah agenda kini sudah menanti untuk dituntaskan para wakil rakyat baru ini. Yang paling dekat tentu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang merupakan instrumen penting pendukung utama kinerja DPRD Loteng untuk lima tahun ke depan.

“Fokus kita sekarang ialah bagaimana bisa menuntaskan pembentukan AKD secepatnya,” ungkap Ketua Sementara DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., kepada Suara NTB, Selasa (3/9).

Menurutnya, anggota DPRD Loteng tidak akan bisa bekerja kalau AKD belum terbentuk.

Pihaknya pun menargetkan AKD bisa terbentuk bulan Oktober mendatang, sehingga saat ini proses persiapan untuk pembentukan AKD sedang dikebut oleh DPRD Loteng sampai akhir tahun ini.

Terutama soal pembahasan APBD Loteng tahun 2020.

“Kalau AKD belum terbentuk, kita tidak bisa bekerja. Karena instrumen penting penunjang kinerja DPRD Loteng ialah AKD itu sendiri,” terangnya.

Guna mempercepat pembentukan AKD, pihaknya pekan ini akan menyusun jadwal kegiatan anggota DPRD Loteng sekaligus memfasilitasi pembentukan Panitia Khusus (Pan-

sus) Pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD Loteng yang baru.

Tatib baru ini untuk menggantikan tatib DPRD Loteng yang lama serta pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Loteng ditambah penetapan unsur pimpinan DPRD Loteng definitif.

Menurutnya, secara prinsip tidak ada perbedaan mencolok antara tatib yang lama dengan yang baru nanti, tapi ada beberapa penyesuaian yang diperlukan, sehingga perlu dilakukan revisi atas tatib DPRD Loteng yang lama. “Pedoman pembentukan tatib DPRD Loteng kan sama dengan sebelumnya. Tapi ada beberapa penyesuaian. Sehingga harus dilakukan revisi,” timpal Tauhid Setelah tatib DPRD Loteng disahkan, fraksi-fraksi juga sudah terbentuk barulah kemudian bisa beranjak pada pembentukan AKD. “Semua persiapan yang diperlukan untuk pembentukan AKD, kita targetkan tuntas bulan September ini. Sehingga bulan Oktober mendatang AKD sudah bisa ditetapkan,” tegasnya.

Jumlah AKD yang dibentuk kemungkinn tidak jauh beda.

Terdiri dari empat Komisi ditambah tiga badan. Masingmasing Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) serta Badan Kehormatan (BK) DPRD Loteng. Untuk pimpinan dimasing-masing AKD itu diserahkan kepada anggota AKD bersangkutan. Kecuali untuk Banmus itu pimpinan langsung dipegang oleh unsur pimpinan DPRD Loteng. (kir)

”Wonderful Sail to Indonesia”

Tiga Yacht Mulai Datangi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa ditetapkan menjadi lokasi tetap dan lokus perpanjangan visa bagi yachter internasional peserta Wonderful Sail To Indonesia tahun 2019 ini. Pelaksanaan event di Sumbawa akan berlangsung selama lima hari mulai 14 sampai 18 September mendatang.

Meskipun demikian, saat ini beberapa yachter mulai berdatangan di Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Destinasi, Muhammad Irfan mengakui adanya beberapa peserta yacht terse(Suara NTB/ist) but. Pihaknya sudah berkMuhammad Irfan oordinasi dengan pokdarwis untuk melayani para tamu ini dengan menawarkan paket wisata Hiu Paus dan wisata Bagang.

“Di Labuhan Jambu saat ini sudah ada yang nyandar, ada tiga kapal yacht. Kami sudah berkordinasi dengan teman-teman pokdarwis yang ada di Labuhan Jambu, sekiranya itu bisa ditawarkan paket wisata Hiu Paus maupun wisata bagangnya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/9).

Dijelaskannya, Kabupaten Sumbawa sudah ditetapkan dari jauh hari menjadi jalur pelayaran peserta Wonderful Sail to Indonesia. Di mana Sumbawa diberikan jadwal waktu singgah untuk peserta selama lima hari dari tanggal 14 sampai 18 September. Posisi labuhnya di Labuhan Jambu. Hal ini sudah disampaikan ke sejumlah pihak setempat, termasuk Camat Tarano untuk mempersiapkan penyambutan. Dari informasi pihak penyelenggara di Jakarta, terhitung ada 60 kapal yacht yang sudah terdata. Dari jumlah ini, sudah dipastikan ada 20 kapal dengan total penumpang 40 orang akan melakukan perpanjangan visa atau paspor di Sumbawa.

“Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk pengurusan itu. Dari pihak organizernya sendiri akan datang tanggal 7 September untuk memastikan pengurusan paspor dan visa,” terangnya.

Menurut Efun, sapaan akrab Kabid Destinasi, para yachter akan dilakukan penyambutan seremonial pada 14 September mendatang. Setelah itu di hari kedua akan mencoba mengajak mereka mengunjungi lokasi-lokasi wisata atau atraksi wisata. Diantaranya diarahkan untuk menyaksikan “Barapan Kebo” di arena Barapan Sumer Payung. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan wisata ke Dusun Batu Alang tempat pandai besi dan selanjutnya ke Desa Pernek.

Para yachter ini juga akan diajak ke desa tempat pembuatan tenun. Termasuk akan diajak mengunjungi Istana Dalam Loka dan Ekowisata Desa Batu Dulang. Di luar agenda tersebut, masing-masing pokdarwis juga sudah siap dengan paket wisatanya.

“Karena bagaimana pun tamu ini tidak bisa dipaksa untuk diarahkan ke satu tempat. Disinilah kesempatan teman-teman pokdarwis untuk mengekspose dia punya paket wisata,” terangnya.

Pelaksanaan kegiatan tahun ini, lanjutnya, skalanya lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Tahun ini pihaknya mencoba menggerakkan kelompok sadar wisata yang sudah dilatih bulan lalu. Pokdarwis ini diharapkan bisa menyodorkan paket wisatanya secara langsung kepada para tamu yang datang. Karena diharapkan, kedatangan para tamu ini bisa berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat yang akan dikunjungi. (ind)

Kasus DD/ADD Desa Rababaka

Jaksa Layangkan Permohonan Audit Inspektorat

(Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) – Tahapan penghitungan kerugian atas sejumlah program fisik Desa Rababaka, akhirnya rampung dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Karenanya, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Senin (2/9) langsung melayangkan surat permohonan audit ke Inspektorat. Soal besaran kerugian yang sementara ditemukan belum berani dibeberkan.

Kasi Intel Kejari Dompu, Ahmad Sulhan, SH, dihubungi Suara NTB, Selasa (3/9) menyampaikan, setelah dikantonginya hasil penghitungan kerugian terhadap sejumlah program fisik yang diduga menjadi sumber penyimpangan DD/ADD tahun 2018 oleh Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno itu.

Pihaknya langsung bersurat ke Inspektorat untuk segera dilakukan audit. Sehingga bisa dipastikan berapa sebetulnya uang negara yang telah diselewengkan terlapor. “Hasil penghitungan fisik dari PU kemarin sudah kita lampirkan ke Inspektorat untuk dilakukan audit,” singkatnya.

Menyangkut besaran kerugian yang ditemukan Dinas PU atas sejumlah program fisik seperti halnya pagar, lantai, atap bangunan kantor desa dan bantuan pembangunan masjid lainnya. Ahmad Sulhan, tak berani berkomentar dan memilih menyerahkan semuanya ke Ispektorat dengan LHP yang akan diterbitkan nantinya.

“Nanti biar Inspektorat yang menentukan, kita lihat ininya (LHP) seperti setelah penghitungan,” tandasnya.

Terpisah Inspektur Inspektorat, H. Muhibuddin dikonfirmasi wartawan membenarkan telah diterimanya surat pemohonan audit dari penyidik kejaksaan. Terkait kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018 yang diperkirakan merugikan keuangan negara ratusan juta.

Sebagai tindak lanjut dalam waktu dekat tim akan diturunkan untuk melakukan proses pengecekan lapangan.

Sehingga diketahui dan dipastikan ada atau tidaknya kerugian tersebut. “Ada atau tidak kerugiannya itu ya kita turun dulu.

Sekaligus nanti besarannya berapa,” pungkasnya. (jun)

Ahmad Sulhan

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Desa Terdampak Kekeringan Semakin Banyak Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat mencatat, hingga saat ini jumlah desa yang terdampak kekeringan terus meluas dari 13 desa di masa tanggap pertama menjadi 15 desa. Tambahan dua desa di Kecamatan Jereweh tersebut yaitu di Dusun Jelenga dan Dasan Anyar dengan jumlah jiwa terdampak sekitar 100 orang.

“Memang total desa yang terdampak kekeringan terus meluas di akhir bulan Agustus lalu dan akan terus terjadi penambahan. Itu terjadi karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda hujan yang akan turun di wilayah KSB. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan belum adanya anggaran untuk distribusi air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan dan itu tentu sangat disayangkan terjadi,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD KSB melalui Kabid Kedaruratan dan logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd kepada Suara NTB, Selasa (3/9).

Dikatakannya, kondisi yang

terjadi tahun 2019 dianggap sangat berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam upaya penanganan bencana kekeringan. Salah satunya dari dukungan anggaran, dimana di tahun 2018 ketika sudah berada dalam masa tanggap kekeringan, maka dukungan anggarannya sudah sangat siap. Tetapi justru sangat terbalik dengan tahun 2019 ini, dimana usulan anggaran untuk penanganan kekeringan tidak kunjung diberikan oleh Pemerintah dengan total kebutuhan dana sekitar Rp100 juta.

Hal ini tentu sangat disayangkan, lantaran masyarakat sudah banyak yang bersurat

dan menelpon secara langsung agar bisa diberikan bantuan air bersih. Selain bantuan air bersih masyarakat juga minta supaya bisa diberikan tandon (sarana untuk menampung air) tetapi kedua keinginan itu tidak kunjung dipenuhi oleh Pemerintah.

Meskipun saat ini sudah ada bantuan distribusi air bersih dari bantuan Polres setempat, tapi dianggap belum maksimal karena pasokan airnya yang sangat terbatas. Sementara usulan permintaan bantuan anggaran ke provinsi sampai dengan saat ini belum juga ada kejelasan dan itu dianggap sangat tidak baik.

“Kami tidak bisa berbuat banyak lagi karena anggaran yang kita butuhkan tidak kunjung diberikan oleh Pemerintah. Kami juga sudah capek melayani umpatan dari warga masyarakat karena sampai dengan saat ini tidak kunjung dilakukan distribusi air bersih ke masyarakat,” sebutnya.

Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada saat ini tercatat ada tiga kecamatan yang dianggap akan mengalami bencana kekeringan terparah. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada enam desa yakni Tambak Sari dengan jumlah jiwa sekitar 1.084 jiwa, Desa Kiantar 1.100 jiwa, Desa Senayan 315 jiwa, Tua Nanga 980 jiwa, Desa Poto Tano 1.425 dan desa Mantar 1.080 jiwa.

Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa yakni desa Air Suning 980 jiwa, Desa Lamusung 972 jiwa, Desa Kelanir 780 jiwa, dan Desa Mera-

ran 650 jiwa. Sedangkan untuk kondisi kekeringan di Kecamatan Taliwang, ada tiga lokasi yang rawan yakni, desa Kertasari 627 jiwa, Desa Batu Putih 445 jiwa dan Desa Persiapan Lamunga dengan jumlah jiwa 725 jiwa.

Sementara, di kecamatan Jereweh ada satu dua desa yakni Dasan Anyar dan Dusun Jelenga di Desa Goa dengan estimasi sekitar 100 jiwa yang terdampak. Untuk itu, distribusi air bersih harus segera dilakukan supaya masyarakat tidak merasa semakin terbebani.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir.

Kita juga tidak bisa berbuat banyak karena anggarannya tidak tersedia. Untuk itu, Anggaran yang sudah kita usulkan agar bisa segera disetujui sebelum terjadi gejolak yang lebih besar di masyarakat,” pungkasnya. (ils)

Organda Desak Terminal Bayangan Ditindak

(Suara NTB/ist)

REHAB – Kondisi proyek rehabilitasi Pasar Utan yang tengah dalam tahap pengerjaan.

Rehab Tiga Pasar Diperkirakan Tuntas Lebih Cepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Arif Alamsyah, M.Si, menyampaikan pengerjaan rahab tiga pasar, Utan, Alas dan Empang optimis dapat dituntaskan sebelum kontrak berakhir. Mengingat kemajuannya sampai saat ini cukup baik.

Untuk pasar Empang, kata Arif yang didampingi Kabid Pasar, Sirajuddin S.Sos, Selasa (3/9) kemarin, progressnya sudah menapai 50 persen.

Tinggal menyelesaikan pemasangan paving block. Sejauh ini juga tidak ada keterlambatan material. Pekerjaan melambat, rehab pasar Utan,

yang sampai saat ini sekitar 20 persen. Kendalanya, pada keterlambatan bahan khususnya keramik dan baja.

“Material dalam proses pengiriman. Kalau sudah sampai maka progresnnya bisa lebih cepat. Kita perkirakan Oktober sudah rampung,”jelasnya.

Begitu pula untuk pasar Alas yang progresnya sekitar 15 persen. Masih terlihat kecil karena bobot yang digunakan lebih banyak pada material baja. Sementara bahan tersebut masih dalam proses pengiriman. Diharapkan dalam waktu dekat akan tiba, sehingga progres bisa melonjak.

“Kita juga perkirakan pasar

Alas tuntas Oktober. Ketiga pasar optimis Lebih cepat selesai dari kontrak yang berakhir pada 25 November,” terang Arif.

Sedangkan untuk untuk pembangunan pasar Seketeng progressnya sejauh ini masih positif di atas 20 persen.

Sekarang dalam pengerjaan pengecoran kolom lantai satu di blok C yang hampir rampung.

Kemudian bahan material juga tersedia. Tenaga kerja dan jam lembur juga ditambah.

“Kita yakin akan tuntas sesuai jadwal. Kontrak berakhir 16 Desember. Dengan target mingguan diatas 5 persen.

TP4D juga tetap melakukan monitoring,”tukas Arif. (arn)

Baru Rp10 Juta, Dishub Pesimis Target Retribusi Tercapai Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, mengaku pesimis target retribusi parkir bisa tercapai di tahun 2019 sebesar Rp50 juta. Hasil evaluasi yang dicapai di semester pertama hingga kini baru tercapai hanya Rp10 juta saja dan itu dianggap sangat rendah.

Kepala Dishub Ir. Irhas R Rayes M.Si kepada Suara NTB, Selasa (3/9) mengatakan, memang untuk target retribusi parkir di tahun 2019 akan sangat sulit tercapai. Hal tersebut terjadi karena baru tahun ini (2019) pengelolaan retribusi dari parkir diambilalih oleh Dishub. Sehingga, butuh penataan terlebih dahulu terhadap sektor tersebut.

Bahkan, untuk tahun 2019 dianggap sebagai ajang uji coba sekaligus pembenahan sektor penunjang retribusi. Baik itu dari segi petugasnya (juru pungutnya), maupun dari lokasi yang diperbolehkan untuk dilakukan penarikan retribusi parkir.

Selama ini, lokasi yang diperbolehkan untuk penarikan retribusi hanya di pasar Seteluk dan parkir pinggir jalan saja sementara di lokasi pasar yang lain masih dikelola oleh BPAD dari segi pajak retribusi parkirnya. Ketika masalah ini sudah rampung, pihaknya baru

bisa maksimal untuk mengelola parkir tersebut.

Selain itu, pihaknya juga mengaku kesulitan untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar parkir terutama lokasi pinggir jalan.

Dengan semua kendala yang dihadapi selama ini, pihaknya tidak yakin target retribusi parkirnya akan tercapai.

“Memang untuk tahun 2019 merupakan tahun uji coba karena masih perlu kita lakukan penataan terlebih dahulu. Makanya kami pesimis target yang sudah ditetapkan tersebut tercapai, terlebih lagi hasil dari evaluasi di semester pertama juga sangat kecil,” ungkapnya.

Dikatakannya, dengan melihat persoalan yang dihadapi selama ini pihak terkait akan berupaya melakukan pembenahan sehingga di awal tahun 2020 mendatang target tersebut bisa tercapai.

Salah satu pola yang akan diterapkan yakni dengan memberikan beban kepada juru parkir untuk bisa mendapatkan retribusi minimal 20 persen harus dipenuhi dari target yang sudah ditetapkan. Jika ada 10 juru parkir yang bertugas melakukan pungutan, maka pihaknya sangat optimis target tersebut bisa tercapai.

Pihaknya juga akan terus menambah lokasi yang bisa menjadi penyumbang retribusi parkir. Salah satunya yakni di toko-toko modern yang tersebar di seluruh kecamatan dan juga toko swalayan.

Upaya itu dilakukan, karena jujur saja untuk tahun 2019 belum bisa dilakukan yang bisa diintervensi hanya parkir pinggir jalan saja dan itupun belum bisa maksimal.

Tentu dengan dilibatkannya toko modern untuk menjadi lahan pungutan retribusi diharapkan target pendapatan dari sektor dimaksud (parkir) bisa lebih maksimal.

Hanya saja, untuk sementara ini, pihaknya akan lebih mengedepankan kepada para pembinaan juru parkir yang akan bertugas nantinya. Hal ini tentu sangat beralasan, jangan sampai ada kebocoran anggaran nantinya karena prilaku juru parkir yang nakal sehingga tidak ada yang masuk ke daerah.

“Kita upayakan di awal tahun 2020 Target Retribusi Parkir bisa maksimal dibandingkan dengan tahun 2019.

Kita juga akan terus melakukan pembinaan terhadap juru parkir supaya tidak terjadi kebocoran anggaran nantinya karena juru parkir yang nakal,” pungkasnya. (ils)

Dompu (Suara NTB) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Dompu, mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) menindak tegas angkutan umum. Baik AKAP, AKDP maupun Angdes yang menurunkan penumpang di terminal bayangan. Karena kegiatan itu dianggap berdampak pada minimnya tingkat pendapatan mereka. Khususnya pengusaha Angkutan Kota (Angkot).

Sekretaris Organda, Andi Jalaludin, SH, menjelaskan, sebagai daerah perlintasan wilayah ini sebetulnya potensial untuk berkembangnya jasa transportasi. Namun, karena penataannya belum digodok serius membuatnya terlihat sangat semrawut.

Dalam hal penurunan penumpang misalnya, supir yang membongkar muatan baik orang maupun barang bebas melakukannya di terminal bayangan. Selain dinilai melanggar ketentuan juga ini berbahaya bagi keselamatan penumpang itu sendiri. Karena ketika terjadi kecelakaan merekalah yang bersalah lantaran memarkir sembarangan.

“Ini sudah puluhan tahun berjalan, seperti misalnya di simpang tiga Kodim, depan STKIP, rumah sakit harusnya itu ditindak. Karena itu bukan terminal dan ketika terjadi kecelakaan maka yang salah

itu mereka,” tegasnya.

Tak kalah mengkhawatirkan dari kegiatan ini, lanjut dia, yakni pengusaha angkutan kota terancam gulung tikar.

Sebab tak ada lagi penumpang di area operasionalnya yang bisa dilayani. Mereka hanya bergantung pada hasil memuat pelajar yang notabene tarif yang dibebankan sangat kecil, maksimal Rp2000/orang.

Untuk itu, mewakili organda dan asosiasi angkutan kota ia berharap agar keberadaan terminal banyangan tersebut ditindak. Dan setiap kegiatan bongkar muat mesti difokuskan di Terminal Ginte. “Kalau sudah begitu saya yakin tidak akan ada persoalan lagi dari Organda. Jika alasan keamanan tinggal ditempatkan saja personil kepolisian dan petugas Dishub ditiap terminal bayangan,” jelasnya.

Sementara Sekertaris Dishub Kabupaten Dompu, Sugiono dikonfirmasi terpisah Suara NTB tak berani berkomentar dengan alasan bukan kewenangannya melainkan ada bidang lain di Dishub. Namun yang jelas terminal banyangan tersebut memang ada dan sangat sulit untuk ditindak.

“Anggota kami di lapangan pada dasarnya sudah berusaha untuk menekan, cuma kewenangan kami hanya mengatur bukan menindak,” tandasnya. (jun)

Pembebasan Lahan Beringin Sila Tahap Kedua Difinalisasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembebasan lahan tahap kedua pembangunan bendungan Beringin Sila kini dalam tahap finalisasi penilaian oleh Tim Appraisal. Penilaian ini ditargetkan rampung pekan ini. Untuk menentukan nilai riil dari lahan warga yang dibebaskan.

“Kita (Bagian Pertanahan dan Tim Appraisal) saling meneliti. Setelah ok kita evaluasi datanya sesuai dengan kondisi data yang dihimpun oleh Tim Appraisal,”sebut Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khairuddin S.E, M.Si. Setelah proses tersebut, pihaknya akan melakukan pengumuman dan melakukan sosialisasi kepada warga pemilik lahan yang terdampak pembangunan Beringin Sila di Kecamatan Utan. Bersama Pemerintah kecamatan dan para kades setempat. Diketahui, luas lahan yang dibebaskan pada tahap kedua ini sekitar 47 hektar lebih termasuk akses jalan.

“Lahan Sebagian besar sudah terbayar pada tahap awal (pertama). Sisanya sebagian kecil yang sekarang ini, pada lahan terdampak lainnya karena ada perubahan posisi bendungan yang agak mundur.

Selain itu ada juga lahan untuk tempat

tanah yang dikeruk, termasuk lahan tempat pembangunan camp sebentara perusahaan kontraktor,” jelas Khaeruddin.

Khairuddin juga tidak menafikan adanya warga yang mengaku sebagai pemilik lahan namun posisi lahan di dalam kawasan. Bahkan menempuh upaya hukum. Sementara pemerintah tidak mungkin membayar ganti rugi lahan dalam kawasan hutan. Sehingga diharapkan masalah tersebut dapat segara tuntas. Pihaknya juga berharap semua tahapan proses dapat dipercepat dan penilaian Appraisal segera keluar. (arn/*)

Khaeruddin

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

Fisik Air Bersih Ditender Hanya Rp14,6 Miliar Dompu (Suara NTB) – Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Dompu mengakui memproses tender proyek fisik air bersih hanya Rp14,6 M dari pagu anggaran sebesar Rp15 M. Saat ini masih dalam pembukaan penawaran dan proyek fisik ini khusus wilayah Kecamatan Dompu.

Kasubag pada bagian Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Maman, SE membenarkan bahwa pagu anggaran fisik untuk air bersih yang sedang diproses tender pihaknya sebesar Rp15 miliar dan HPS-nya sebesar Rp14,6 miliar. “Kita hanya menayangkan proses lelangnya,” kata Maman yang didampingi Suparman, ST, Senin (2/9).

Proyek pada Dinas PUPR yang dianggarkan melalui APBD murni tahun 2019 sebesar Rp25 miliar ini diakui Suparman, sudah diperuntukkan untuk desain dan perencanaan sebesar Rp1 M. Perencanaan dan desain ini untuk 3 kecamatan yaitu Pajo, Dompu, dan Woja. Sementara, Rp24 miliar akan dialokasikan untuk fisik. Tapi, yang ditender hanya Rp14,6 M dari pagu Rp15 miliar. “Kita ndak tau (sisanya ke mana).

Bisa ditanyakan ke PU langsung,” ungkap Suparman.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Abdullah, S.Sos yang ditemui di kantornya, Selasa (3/9/2019) kemarin mengatakan, urusan air bersih sebaiknya dikonfirmasi langsung ke Kepala Dinas langsung. Karena Kepala bidang Cipta Karya saat ini masih lowong, sehingga persoalan di Cipta Karya langsung ditangani Kepala Dinas PUPR. “Kalau soal itu, sebaiknya tanyakan langsung ke pak Kepala, karena beliau langsung yang menangani untuk urusan di Cipta Karya,” terangnya. Sebagaimana diketahui, anggaran air bersih yang bersumber dari APBD murni tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp25 miliar. Dalam pembahasannya, anggaran ini sejatinya sebesar Rp40 miliar.

Setelah menjadi belanja, sebagian dimanfaatkan untuk pembangunan lanjutan gedung klaster 2. Masalah ini menuai penolakan, hingga Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos tidak mau menandatangani APBD Dompu tahun 2019 setelah perbaikan hasil evaluasi Gubernur NTB. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

KASN Ancam Laporkan Walikota ke Presiden Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, belum juga menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait hasil mutasi rotasi dan demosi para pejabat ruang lingkup Pemerintah Kota Bima.

Orang pertama di Pemerintahan Kota Bima ini harus mengembalikan jabatan kepada Pejabat yang didemosi dan mutasi beberapa waktu lantaran tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan kepegawaian.

Walikota Bima melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP, mengakui rekomendasi dari KASN belum ditindaklanjuti karena masih ditelaah dan dikaji. “Rekomendasinya memang belum

ditindaklanjuti karena masih dikaji,” katanya, Selasa (3/9).

Malik menegaskan rekomendasi tersebut akan tetap ditindaklanjuti. Hanya saja waktunya belum diketahui lantaran hingga kini masih dikaji dan ditelaah oleh tim Baperjakat dan BKPSDM Kota Bima. “Sudah pasti akan ditindaklanjuti kalau selesai dikaji dan ditelaah tim Baperjakat dan BKPSDM Kota Bima,” ujarnya.

Ia menambahkan dalam

mengembalikan jabatan pejabat yang didemosi ataupun rotasi tidak langsung begitu saja. Namun harus melalui keputusan baru, pelantikan hingga pelantikan sumpah jabatan baru lagi.

“Intinya rekomendasi KASN ini sedang dianalisa dan akan tetap ditindaklanjuti,” ujarnya.

Humas KASN, Taufik mengatakan jika Kepala Daerah (Walikota.red) tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KASN akan mengirim kembali

surat penegasan. Hanya saja KASN akan memberikan waktu selama satu bulan.

“KASN akan mereview kembali dalam waktu satu bulan, bila satu bulan belum ditindaklanjuti kita akan kirimkan kembali surat penegasan,” katanya via ponsel beberapa waktu lalu.

Kalaupun nantinya tidak melaksankan rekomendasi tersebut, KASN akan mengirim surat peringatan yang ditembuskan kepada Kemendagri, Menpan RB hingga melaporkan ke Presiden.

“Intinya rekomendasi yang kita keluarkan harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah (Walikota.red), jika tidak kita akan melaporkan ke Presiden,” tegas Taufik. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Abdul Malik

Rastra Dihentikan, Stok Beras dan Gabah Menumpuk Kota Bima (Suara NTB) – Stok beras dan gabah di Bulog Sub Divre Bima menumpuk. Penumpukan terjadi karena program Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) mulai dihentikan beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Sub Divre Bima, Harisun kepada Suara NTB, Selasa (3/9). Kata dia, stok beras yang tersimpan di gudang saat ini mencapai 2.700 ton.

Sementara stok gabah sebanyak 15.365 ton.

“Persediaan beras dan gabah kita surplus. Bahkan stoknya memenuhi sampai 14 Bulan kedepan,” katanya.

Ia mengaku, penumpukan (Suara NTB/Ist) beras dan gabah terjadi kareHarisun na program Rastra dihentikan. Sementara pada sisi yang lain, Bulog setempat harus tetap menyerap beras dan gabah dari petani sampai akhir Tahun.

“Kita diperintahkan untuk terus menyerap beras dan gabah tanpa ada penyaluran karena program Rastra dihentikan.

Makanya stoknya menumpuk di gudang,” katanya.

Harisun memastikan kondisi beras yang dimiliki Bulog tetap berkualitas baik, meski menumpuk dalam jumlah banyak. Pihaknya tetap melakukan perawatan khusus untuk menjaga kualitasnya. “Ada perawatan khusus yang kita lakukan dalam menjaga kualitas beras di gudang. Yang jelas beras mutu dan kualitasnya tetap terjaga,” ujarnya.

Terkait penumpukan beras dan gabah tersebut, Harisun mengaku pihaknya mengikuti rapat dengan stakeholder terkait, beberapa waktu lalu. Kedepan juga akan dikeluarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos) yang menetapkan Bulog sebagai distributor untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) “Informasinya SE ini akan segera dikeluarkan dalam dekat ini. Kita berharap SE ini menjadi angin segar Bulog,” katanya. Untuk mengurangi penumpukan beras dan gabah di gudang, Harisun mengaku pihaknya mengirimnya ke luar daerah yang mengalami defisit beras. Salahsatunya ke Provinsi NTT. “Baru kemarin kita kita kirim ke NTT. Ada ratusan ton beras yang dikirim. Bulan depan lagi akan kita kirim lagi,” pungkasnya. (uki)

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Ditindaklanjuti Dompu (Suara NTB) Rencana pemerintah menaikan iuran BPJS kesehatan hingga 100 persen mulai 1 Januari 2020 belum diikuti surat edaran (SE) ke pemerintah daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu pun belum bisa merencanakan anggaran untuk iuran BPJS ini bagi ASN. Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/9) mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat terkait rencana pemerintah menaikan iuran BPJS kesehatan. Karena belum ada surat, pihaknya pun belum bisa merencanakan tambahan anggaran untuk iuran ini. “Sampai hari ini belum ada suratnya (terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan). Kita baru dengar melalui berita saja,” ungkapnya.

Muhammad juga mengatakan, apakah kenaikan iuran BPJS kesehatan ini juga berlaku bagi ASN dan masyarakat miskin atau tidak. Di Dompu, beban iuran BPJS kesehatan ini bukan hanya untuk ASN bersama keluarganya, tapi juga bagi masyarakat miskin yang tidak terjangkau program nasional.

“Untuk ASN ini, berapa persen yang dibayarkan? Kita belum tau. Kita tunggu saja dulu surat tekhnisnya seperti apa,” ungkapnya.

Seperti yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk menutupi defisit BPJS kesehatan yang telah mencapai Rp32,8 triliun, akan dinaikan iuran BPJS kesehatan untuk kelas 1 dan kelas 2 sebesar 100 persen. Yaitu dari Rp80 ribu perorang per bulan menjadi Rp160 ribu untuk kelas 1 dan kelas 2 sebesar Rp110 ribu per bulan.

Sementara untuk kelas 3 mandiri sebesar Rp42 ribu per orang perbulan dari Rp25.500 per bulan. Rencana ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 Muhammad mendatang. (ula)

(Suara NTB/jun)

AKIBAT ABRASI - Kerusakan ruas jalan provinsi di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu akibat abrasi pantai makin memprihatinkan.

Bahkan terus menyebar ke beberapa titik, baik di Desa Mbuju, Kramat maupun Malaju. Kondisi ini sangat mengancam keselamatan pengguna jalan, terutama yang melintas di malam hari.

Ribuan KPM PKH di Dompu Dikeluarkan PKS Rencana Umumkan Hasil Dompu (Suara NTB) – Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Dompu, terpaksa dikeluarkan.

Selain karena tingkat kesejahteraan ekonomi mereka membaik, juga ditemukan KPM yang tidak lagi memenuhi komponen dan berkomitmen sebagai penerima bantuan sosial. Hal tersebut berdasarkan hasil pemutakhiran data oleh Dinas Sosial (Dinsos) tahun 2019 ini.

Kasi Jaminan Sosial dan Keluarga Dinsos Kabupaten Dompu, Nuraini, S.Sos, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/9) menyebutkan, dari total 17.181 KPM PKH yang terdata sejak 20082019 ini ada sekitar 2000 lebih yang terpaksa dikeluarkan

pihaknya. “Setelah kita lakukan verifikasi dan pemutakhiran data ada lebih kurang 2000 yang kita hapus tahun ini,” kata dia.

Terdapat beberapa persoalan yang memaksanya harus menghapus kepesertaan mereka. Antaran lain bantuan yang sudah diterima selama beberapa tahun telah berhasil meningkatkan taraf hidupnya.

Kemudian terdapat KPM yang tidak lagi memenuhi komponen persyaratan, seperti misalnya tak ada lagi memiliki tanggungan anak sekolah.

Menurut dia, dalam verifikasi dan pemutakhir data tersebut juga terdapat keluarga yang justru menggadaikan kartu PKH mereka ke tetangga. Sehingga dianggap melanggar komitmen dan harus

dihapus sebagai penerima bantuan. “Selama inikan kita dengar informasi saja, tapi setelah dicek memang ada dan sudah langsung kita hapus sebagai KPM PKH,” tegasnya.

Kendati dari 17.181 KPM PHK ini sudah berkurang 2000 lebih. Dikatakan Nuraini pihaknya tidak bisa serta merta langsung menggantikannya dengan KPM baru.

Sepenuhnya tergantung berapa alokasi bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat. Berikut nama-nama calon penerima yang akan melalui proses verifikasi ulang. “Walaupun namanya dari pusat ada tetap kita verifikasi lagi.

Apakah dia ini keluarga yang termasuk dalam data BDT atau dari komponen PKH,” pungkasnya. (jun)

Distribusi Gas Program Konversi Masih Tertunda Taliwang (Suara NTB) Sempat diwacanakan akan didistribusikan mulai Agustus 2019, hingga kini kehadiran tabung gas tiga kilogram program konversi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum juga terealisasi.

Kasubag Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Hadon Ardiansyah, SE membenarkan, sebelumnya sempat dijadwalkan penjualan resmi gas tiga kilogram untuk wilayah KSB dimulai 26 Agustus. Tetapi jadwal tersebut batal tanpa alasan jelas.

“Kami sudah konfirmasi ke dinas perdagangan, katanya ditunda dulu. Tapi alasannya apa, kami tidak tahu jelas,” katanya kepada wartawan, Selasa (3/9).

Pendistribusian kata dia, baru kembali diwacanakan di bulan September ini. Namun lagi-lagi Hadon tak berani memastikan, kapan hari dan tanggal tepatnya. Menurutnya, pihaknya masih menunggu konfirmasi lanjutan sebelum menyampaikannya ke publik.

“Kemarin sudah ditunda. Jadi kita jangan janji dulu kepada masyarakat,” cetusnya.

Ia menjelaskan, untuk distribusi gas tiga kilogram program konversi akan ditangani oleh dua agen penyalur. Yakni PT Rizka Mitra Utama & PT Athmar Migas Sejati. Dan untuk harga ecerannya diatur dengan SK gubernur NTB No. 750-763 Tahun 2019 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung tiga kilogram. Di mana dalam SK tersebut ditetapkan HET sebesar Rp16.500 per tabung.

Di KSB sendiri, jumlah penerima program konversi minyak tanah ke bahan bakar gas ini sebanyak 21.844 kepala keluarga (KK).

Hadon menjelaskan, saat peogram tersebut resmi berjalan, idealnya distribusi tabung gas ke daerah harus lebih banyak. Sebab jumlah masyarakat yang memanfaatkannya akan lebih banyak lagi. “Tabung gas tiga kilogram ini kan banyak diminati masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, meski gas tiga kilogram program konversi belum resmi dijual di KSB. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir peredarannya di masyarakat sudah mulai marak. Penjualan gas melon itu dilakukan secara ilegal karena tabung-tabung tersebut didatangkan dari pulau Lombok. (bug)

Pemilu Internal Pekan Ini

Taliwang (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mengumumkan hasil Pemilu internalnya pada pekan ini. Hasil Pemilu memilih kader untuk mendapat peluang didukung di Pilkada KSB 2020 itu ditunggu-tunggu publik, karena PKS menjadi salah satu partai yang memiliki kans mengusung kadernya sendiri.

Ketua DPD PKS KSB, Norvie Aperiansyah mengatakan, pihaknya tinggal menunggu bertemu Koordinator Wilayah (Korwil) PKS Sumbawa Sumbawa Barat, Johan Rosihan menyampaikan hasil Pemilu internal tersebut. Setelahnya baru diumumkan ke seluruh kader dan publik KSB. “Beliau (Johan) masih sibuk jadi belum bisa ketemu.

Tapi insyaallah kalau ketemu beliau pekan ini, maka pekan ini juga kami umumkan hasilnya,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (3/9).

Setelah diumukan hasilnya, kader yang terpilih selanjutnya akan disurvei di tengah masyarakat. Norvie menjelaskan, hasil Pemilu internal bukan satu-satunya syarat bagi kader terpilih mendapat tiket dukungan partai. Partai juga perlu melihat berbagai sisi kader bersangkutan dan salah satunya soal elektabilitasnya di tengah masyarakat.

“Makanya siapa nanti kader yang terpilih berdasarkan hasil Pemilu internal selanjutnya kita floor ke masyarakat melihat tingkat keterpilihannya (elektabilitas),” timpalnya.

Masih adanya beberapa “syarat” yang perlu dipenuhi tersebut, maka kader terpilih di internal PKS belum dapat secara otomatis mendapat tiket emas dukungan partai.

Karena itu lanjut Norvie, partainya ke depan tidak menutup kemungkinan membuka keran menerima pinangan dari pihak luar.

(Suara NTB/ist)

Norvie Aperiansyah Soal bakal calon dari eksternal partai itu, PKS tetap akan menerapkan mekanisme yang sama. Survei elektabilitas di masyarakat menjadi salah satu kunci agar bisa mendapatkan dukungan partai berlandaskan Islam ini. “Kita survei elektabilitasnya juga ya. Kan kita harus lihat peluang calon seberapa besar kansnya memenangkah hati rakyat di Pilkada,” sambung Norvie.

Selanjutnya ditanya kapan, pintu masuk calon eksternal partai itu akan dibuka? Norvie belum memastikannya. Ia hanya menyatakan, bisa saja di tengah prosesi penjaringan kader internal saat ini, keran pedekatan dengan figur-figur eksternal dijalankan oleh partai.

“Ya mungkin juga bisa paralel ya. Kita survei elektabilitas kader internal sekalian kita lihat juga elektabilitas calon-calon dari luar,” tukasnya.

Sebelumnya pada awal Agustus lalu, DPD PKS KSB telah menggelar Pemilu internal untuk memilih sejumlah kader yang akan diberi peluang diusung di Pilkada KSB 2020 mendatang.

Adapun beberapa kader yang mengikuti Pemilu tersebut diantaranya, H. Andy Azisi Amin, Norvie Aperiansyah, Abidin Nasar dan H. Usman HI. (bug)

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

Makmur Said Ingin Perluas Ruang Generasi Milenial Mataram untuk Berkarya Mataram (Suara NTB) Tokoh masyarakat Mataram yang juga salah satu bakal calon potensial Walikota Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM., (HMS), menyoroti perlunya wadah pengembangan potensi dan kreativitas untuk generasi milenial di Mataram.

Makmur Said menilai, potensi generasi milenial di Mataram tidak kalah dari generasi milenial yang ada di kota-kota lain di Indonesia.

“Untuk itu potensi generasi milenial kota Mataram perlu dielaborasi dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya ber(Suara NTB/ist) interaksi mengembangkan H. Lalu Makmur Said kapasitas dan skill yang dimiliki,” Kata HMS di Mataram, Selasa (3/9), kemarin.

Mimpi besar Makmur Said ingin memberikan wadah dan fasilitas yang mendukung generasi milenial Mataram menelurkan kreasi dan aspirasinya. Dengan begitu, wajah Kota Mataram akan berbeda lantaran hidupnya aktivitas generasi milenial. “Eksistensi Generasi milenial Kota Mataram perlu tetap diberikan ruang dan spirit agar ide/gagasan kreatifnya bisa berguna dalam mensupport pembangunan,” ucap mantan Sekda Kota Mataram ini.

Makmur Said melihat ruang bagi generasi milenial Mataram menyalurkan minat dan bakatnya perlu diperluas jangkauannya. Dia mencontohkan berbagai fasilitas umum seperti Taman Sangkareang dan Taman Udayana bisa ditambah dengan spot-spot lain agar menjadi ajang yang produktif buat warga kota. “Kadang-kadang aspirasi kaum milenial kurang di endorsment dalam mengambil kebijakan terkait tata kelola daerah,” ujar Makmur Said Ke depan, HMS ingin merangkul dan menyerap aspirasi generasi milenial agar kebijakan yang dibuat mendukung kreativitas mereka dalam berkarya secara produktif. Termasuk dengan menyediakan anggaran yang khusus dalam upaya mendukung tumbuhnya kreativitas dari generasi muda milenial Kota Mataram. “Saya punya mimpi memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi generasi milenial di Mataram. Dari kreativitas, generasi milenial akan menghidupkan Kota Mataram lebih indah ke depan,” tukasnya Makmur Said mengajak generasi milenial untuk peduli pada sesuatu hal yang baru bukan pekerjaan yang mudah. Jika tidak bisa masuk atau mengintegrasikan diri dengan kultur ataupun kebiasaan generasi milenial. Hal ini karena mereka memiliki tradisi tersendiri dalam mengidentifikasikan kelompok dalam minat dan kegemaran di lingkungannya. “Menggaet generasi milenial ke ruang yang berbeda dalam kesehariannya tanpa akulturasi sosial yang matang, mustahil mendapatkan atensi maupun simpati dari kaum milenial ini,” pungkasnya. (ndi/*)

POLHUKAM

Halaman 8

Ahyar Beri Sinyal Paket Mohan - Ahda Mataram (Suara NTB) – Dinamika politik menjelang Pilkada Mataram 2020, bergerak dinamis. Barubaru ini dikabarkan bahwa kandidat bakal calon Walikota, H. Mohan Roliskana akan tampil berpasangan dengan anak Walikota, H. Ahyar Abduh, yakni Badrutamam Ahda sebagai kandidat bakal calon Wakil Walikota.

Ahyar Abduh yang dikonfirmasi terkait hal itu tidak menampiknya bahwa peluang duet Mohan-Ahda di Pilwakot Mataram 2020 berpeluang terbangun.

Jika paket tersebut terjadi, maka paket kepemimpinan antara keluarga Ahyar Abduh dengan Almarhum Mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan, akan di-

lanjutkan oleh anak-anak mereka, yakni Mohan - Ahda.

“Kalau saya realistis saja, dengan semua pihak saya berkomunikasi (pasangan Ahda), apalagi dengan pak Haji Mohan. Kan beliau adalah paket saya dari dulu. Tapi inikan masih berjalan komunikasi politik,” kata Ahyar,

saat dikonfirmasi Suara NTB, di DPRD NTB usai menghadiri pelantikan, Senin (2/9) lalu.

Menurutnya Ahyar, dalam menghadapi Pilkada Mataram untuk mendorong Ahda, pihaknya harus realistis. Menurutnya salah satu tujuan untuk ikut bertarung adalah untuk meraih kemenangan. Sehingga

Mataram (Suara NTB) – Secara umum, masyarakat NTB masih cukup apatis untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu. Hal itu ditunjukan dengan tidak aktifnya masyarakat untuk ikut mengawal tahapan demi tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak bisa diukur hanya dalam pemberian hak suara pada hari H pemilihan. Melainkan diharapkan ikut aktif dari sejak proses awal pemilu dimulai.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) tentang evaluasi keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB, yang diselenggarakan KPU Provinsi NTB, Selasa (3/9) kemarin.

Muhammad Saleh, dari Jaringan Demokrasi Indonesia, menyampaikan dalam tahapan proses pencalonan tersebut, partisipasi masyarakat sangat rendah. Hal itu terlihat dari minimnya masukan dari masyarakat untuk ikut memberikan informasi kepada KPU terkait dengan calon. “Kalaupun ada masukan dan laporan, itu berasal dari rival politiknya, bukan dari masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Saleh, hal itu terjadi lantaran sosialisasi proses tahapan pencalonan tersebut sangat minim sekali diberikan kepada masyarakat. Selama ini ia melihat KPU lebih fokus melakukan sosialisasi pencalonan pada peserta pemilu. Sementara masyarakat sangat kurang. Sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang syarat pencalonan dan syarat calon. Sehingga masyarakat kemudian tidak merasa berkepentingan untuk ikut merespons.

“Masyarakat tidak begitu respek terhadap tahapan pencalonan itu. Mereka poinnya pemilu itu adalah hari H pemberian hak suara. Jadi kalau mau jujur partisipasi publik kita tinggi, sampai 85 persen pada hari H pemilihan itu, tapi dalam konteks pencalonan dan yang lainya, masyarakat tidak begitu respon,” kata Saleh yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur itu.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu divisi hukum, data dan informasi, Suhardi juga ikut memaparkan terkait kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu.

Suhardi juga sepakat dengan Muhammad Saleh, bahwa paritisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa hanya diukur dalam konteks pemberian hak pilih saja, namun harus diukur juga bagaimana partisipasi pada tahapan-tahapan Pemilu yang lainnya.

“Kalau kita merujuk pada hasil riset ‘Kompas’, hanya 25 persen masyarakat yang tahu siapa yang akan dipilih, dan 75 persen itu adalah pemilih yang dimobilisasi. Jadi hal itu juga membenarkan tesis yang mengatakan bahwa di mana partisipasi tinggi maka di sana praktik money politic juga tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Suhardi juga mengkritisi sistem informasi partai politik (Sipol), yang menurutnya bisa menjadi media bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait pencalonan, namun tidak berkerja dengan efektif.

Mereka wajib menyeleksi, penjaringan, mereka wajib menuangkannya dalam AD ART parpol, maka belum disahkan oleh pemerintah. Sipol ini akan terverifikasi mana partai politik yang terurus atau tidak. Sipol ini bisa diperkuat lagi, sehingga akan tersaring.

Begitu juga dengan sistem Informasi pencalonan (Silon) yang dimiliki KPU juga relatif sama, masih belum efektif. Menurutnya jika dimanfaatkan dengan baik, Silon tersebut bisa menjadi media yang akan mengaputasi potensi tindakan manipulasi data.

“Melihat minimnya laporan masyarakat ke Bawaslu juga pada tahapan pencalonan tersebut. Saya berpandapat bahwa Demokrasi kita ini masih terjebak pada hal prosedural, belum berjalan ke arah yang subtantif. Saya kira itu adalah dorongan kita untuk perbaikan ke depan,” katanya. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang memimpin jalannya rapat menyampaikan bahwa apa yang menjadi masukan terkait dengan kelemahan pada proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu tersebut, akan menjadi catatan bagi KPU NTB sebagai bahan evaluasi di KPU RI. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

DENGAR PENDAPAT - KPU Provinsi NTB menggelar RDP dengan berbagai stakholder dalam rangka evaluasi tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB.

sakan untuk maju di Pilwakot Mataram 2020, padahal usianya masing sangat muda, dan juga belum memiliki banyak pengalaman dalam bidang politik.

“Kalay saya, ya saya silahkan saja, dan sudah lama juga.

Inikan masyarakat berekspresi. Kakau saya apa adanya saja.

Jadi tidak ada disiapkan. Soal usiapun, kalau saya menilai, saya sendiri umur 27 tahun sudah jadi anggota DPRD dan kalau dilihat dari latar belakang akademisnya, dia sudah cukup matang. Jadi soal usia itu relatif ya,” pungkasnya. (ndi)

Kasus APE TK/PAUD Kota Bima 2018

Jaksa Kebut Pemeriksaan Saksi

Evaluasi KPU NTB

Rendah, Partisipasi Masyarakat Kawal Tahapan Pencalonan

dalam memilih pasangan pun, harus berorientasi untuk meraih kemenangan.

“Jadi politik itu harus realistis, tidak ada pasangan itu pokoknya-pokoknya, harus realistis. Karena semua mau menang, dan kemenangan itu untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ahyar menepis tudingan bahwa ia mendorong Ahda maju di Pilwakot Mataram untuk meneruskan kepemimpinannya. Menurutnya, ia tidak pernah secara terencana untuk menyiapkan Ahda maju.

Ahda disebutkan sangat dipak-

(Suara NTB/ist)

KETERANGAN - Hj. Nuraini memberikan keterangan mengenai dugaan permintaan dan pemberian uang terkait rekrutmen Polri panitia Polda NTB.

Kapolda NTB Perintahkan Usut Dugaan Pungli Rekrutmen Bintara Mataram (Suara NTB) – Rekrutmen Polri panitia daerah Polda NTB tercoreng dugaan Suap. Salah seorang peserta diduga dimintai Rp285 juta dengan jaminan lulus. Tapi kenyataannya tidak demikian.

Oknum polisi disinyalir ikut bermain. Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana menegaskan akan menyusut dugaan tersebut. korban diminta melapor ke Propam. “Laporkan saja. Kita akan tindak tegas mereka,” ujarnya dikonfirmasi Selasa (3/ 9) kemarin.

Dia menyebutkan bahwa rekrutmen Polri memegang

prinsip Betah yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Proses seleksinya, imbuh Kapolda, sudah selesai.

“Kita lihat akademik dan fisiknya yang bagus,” ucapnya.

Sebelumnya, orangtua peserta Rekrutmen Polri 2019 Polda NTB Hj. Nuraini mengadukan persoalan yang dialaminya.

Guru SD mengaku dimintai sejumlah uang dengan jaminan anaknya lulus seleksi.

“Dia ambil uang saya Rp100 juta di rumah. Kuitansinya ada. Perjanjiannya ada lengkap. Ada meterai Rp6.000,” bebernya. Warga Kota Bima

ini mengaku berhubungan dengan oknum polisi berinisil TMSL alias TA (32). Nuraini menjelaskan dirinya sudah mengeluarkan uang sedikitnya Rp300 juta untuk mendampingi anaknya mengikuti proses seleksi masuk Bintara.

Sampai-sampai dia menjual tanah warisan orang tua. Meski sudah merogoh kocek, anaknya tetap dinyatakan tidak lulus tinggi badan. Uang disetor tapi anaknya batal lulus. Dia pun meminta TA mengembalikan uang. Tetapi sampai kini TA hilang kabar. Atas alasan itu, Nur melapor. (why)

Tensi Politik DPRD NTB Langsung Memanas

Pembagian Jatah Pimpinan AKD Disapu Bersih Partai Besar Mataram (Suara NTB) – Usai dilantik pada Senin (2/ 9) lalu, anggota DPRD NTB langsung bekerja untuk pembentukan fraksi-fraksi, pembahasan tata tertib dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Dari 12 partai politik yang berhasil masuk Udayana, hanya delapan partai yang memenuhi syarat jumlah anggota untuk membuat fraksi utuh. Sementara empat partai lainnya, harus menjadi fraksi gabungan, sehingga jumlah fraksi di DPRD NTB menjadi sembilan fraksi.

Delapan partai yang bisa membentuk fraksi utuh itu adalah, Partai Golkar dengan 10 anggota, Gerindra, dengan sembilan anggota, PPP dengan tujuh anggota, PKS tujuh anggota, Demokrat tujuh anggota, PKB enam anggota, Nasdem lima anggota dan PAN lima anggota. Sementara empat partai lainnya yang jumlah anggotanya tidak bisa membuat fraksi utuh, yakni PDI-P dengan empat anggota, PBB dua anggota, Berkarya dua anggota dan Hanura satu orang anggota.

Empat partai gurem di DPRD NTB tersebut kemudian telah bersepakat untuk mengikat diri dalam satu fraksi gabungan. “Kita sudah sepakat jadi fraksi gabungan, PDI-P, Hanura, PBB, dan Berkarya. Ndak ada masalah kita jadi fraksi gabungan, karena kita bisa lebih kuat lagi dengan sembilan anggota,” ujar politisi PDIP, Ruslan Turmuzi.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB sementara, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengan lintas partai untuk pembentukan fraksi-fraksi. Hasil rapat tersebut kemudian akan diparipurnakan pada Rabu (4/9) hari ini untuk mengesahkan frak-

si-fraksi di DPRD NTB. Setelah itu, agenda berikutnya yakni pembahasan tata tertib dewan dan pembentukan AKD. Dinamika politik yang tinggi diprediksi bakal terjadi pada pembahasan tata tertib dan juga pemilihan AKD. Pasalnya dalam tatib dan AKD tersebut banyak kepentingan partai yang masuk, sehingga menciptakan letupanletupan dinamika politik. “Memang dalam pengalaman pembahasan tatib itu agak alot, pansus tatib itu banyak pertentangan dan kepentingan. Tapi Insya Allah kita akan kedepankan musyawarah mufakat. Sehingga prosesnya berjalan lancara dan DPRD kondusif,” ujar Isvie.

Dalam pembentukan AKD juga tidak akan kalah alotnya.

Mengingat masing-masing fraksi akan saling berebut untuk menempatkan anggota pada posisi-posisi strategis di masing-masing AKD seperti komisi-komisi dan badan-badan.

Dari Informasi yang dihimpun Suara NTB, bahwa dalam pembentukan AKD tersebut, sejumlah parpol besar telah menjalin kesepakatan untuk membagi habis jatah pimpinan AKD. Berikut skema pembagian jatah AKD bagi fraksi-fraksi di DPRD NTB, yakni untuk Ketua Komisi V, sudah diboking oleh Partai Demokrat. Informasinya, Ketua DPD Partai Demokrat, TGH. Mahalli Fikri yang akan duduk sebagai Ketua Komisi V. Kemudian untuk Ketua Komisi IV, tetap akan menjadi jatah Partai Golkar. Golkar diketahui telah menjadi langganan untuk memimpin komisi IV dari beberapa periode sebelumnya.

Isvie yang dikonfirmasi terkait pembagian jatah AKD tersebut, tidak menampiknya.

Menurutnya sangat wajar jika

fraksi-fraksi tersebut mengatur diri dalam pembagian AKD. “Saya kira wajar kalau fraksifraksi ada yang berkoalisi dalam pembentukan AKD,” katanya ketika dikonfirmasi.

Selanjutnya, untuk jatah untuk pimpinan Komisi III, tetap akan diberikan kepada PKS. Kemudian untuk Komisi II, akan diberikan kepada Gerindra dan komisi I akan menjadi miliki PPP. Sementara itu, untuk badan-badan, seperti badan pembentukan perda akan diberikan kepada PKB, dan badan kehormatan masih menjadi milik Partai Golkar.

“Ya kami sudah booking ketua komisi II, karena kami minta satu komisi dan dua pimpinan komisi lainnya. Baik sebagai wakil ketua atau sekretaris. Kalau partai-partai lainnya nanti kan diberikan juga pimpinan komisi, tapi sebagai wakil ketua atau sekretaris,” ungkap salah satu anggota fraksi dari partai Gerindra yang tidak mau disebutkan namanya.

Dengan pembagian jatah komisi-komisi tersebut, maka sejumlah partai tidak kebagian jabatan AKD, seperti PAN, Nasdem dan partai-partai dalam frkasi gabungan. Merespons informasi pembagian jatah Komisi tersebut sudah dibagi habis.

Anggota fraksi gabungan dari PDI-P, Made Slamet mengingatkan, jika tidak melibatkan partai lainnya, hal itu bisa mengancam kondusivitas di DPRD NTB. “Bagaimana kalau Nasdem, PAN dan fraksi gabungan memboikot rapat-rapat paripurna, kita tidak mau ikut hadir, mereka bisa apa. Kalau paripurnanya tidak memenuhi kourum. Jadi bakalan ribut terus sudah besok kalau tidak mau memperhatikan yang lain,” katanya mengingatkan. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Bima mengintensifkan pemeriksaan saksi dugaan korupsi pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) TK/PAUD Kota Bima 2018. Penyidik Pidsus memanggil lagi mantan Kadis Dikbud Kota Bima. Selain itu, para kepala TK/PAUD juga maraton diperiksa.

Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan menjelaskan bahwa pemeriksaan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini mantan Kadis untuk keperluan penyidikan.

“Masih kita periksa sebagai saksi. Pemeriksaan tambahan,” bebernya ditemui di Mataram, kemarin.

KPA diperiksa untuk menjelaskan proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai pertanggungjawaban. “Keterangannya (mantan Kadis Dikbud) ada yang kurang saat penyelidikan sehingga kita periksa lagi,” terangnya. Selain KPA, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan pejabat Dinas Dikbud Kota Bima.

Antara lain kepala bidang, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan anggota panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

Wayan menerangkan bahwa proyek APE itu melibatkan 120 TK/PAUD sebagai pihak penerima. Penerima itu mengajukan proposal kebutuhan kepada dinas. “Kalau yang kepala TK PAUD itu kan banyak. pemeriksaannya bertahap,” ujarnya.

Dari penyidikan sementara, APE untuk TK/PAUD sudah tersalurkan semua. Namun penyidik menduga ada indikasi pengadaan APE itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Imbasnya, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengadaan APE TK/PAUD itu dianggarkan melalui APBD Kota Bima tahun 2018. Pagu anggarannya sebesar Rp3,7 miliar. Anggaran itu dibagi lagi dengan klasifikasi untuk 94 TK/PAUD negeri dan swasta. Rinciannya, Rp1,9 miliar untuk TK/PAUD negeri dan Rp1,8 miliar untuk TK/ PAUD swasta. (why)

Sidang Dugaan Korupsi Parsel Lebaran Lotim 2014

Terdakwa Syahmat Divonis Bebas Mataram (Suara NTB) – Mantan Kabag Kesra Setda Lombok Timur Syahmat terbebas dari jerat pidana. Terdakwa korupsi pengadaan parsel lebaran tahun 2014 ini dinyatakan bebas. Hakim menilai diskresi Syahmat mengalihkan tidak bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) menjadi pengadaan parsel tidak melanggar aturan.

Vonis tersebut diucapkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (3/9) kemarin. Vonis dibacakan ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. “Menyatakan terdakwa Syahmat tidak terbukti bersalah,” ucap Agung didampingi hakim anggota Fathurrauzi dan Naspudin. Majelis hakim menyatakan Syahmat tidak bersalah atas tuntutan jaksa.

Agung mengatakan, majelis hakim juga memerintahkan Pemkab Lotim untuk mengembalikan uang pengganti yang sudah dititipkan Syahmat sebelumnya yang sebesar Rp192 juta.

Syahmat mengaku lega atas putusan tersebut. Sementara jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa langsung menyatakan akan menempuh upaya hukum lanjutan. “Kita akan kasasi,” ucapnya usai persidangan.

Jaksa sebelumnya menuntut hakim untuk menghukum Syahmat dengan penjara selama satu tahun dan enam bulan, denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Hakim tak sepakat dengan penilaian jaksa yang menuntut terdakwa melanggar pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hakim menimbang diskresi

pengalihan tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS Pemda Lotim tahun 2014 menjadi pengadaan parsel lebaran tak menyalahi aturan. Meskipun parsel itu juga turut dibagikan kepada PNS vertikal non Pemda Lotim.

Anggaran TKD itu telah disahkan pada APBD murni 2014 sebesar Rp4 miliar. Tetapi diubah menjadi pengadaan parsel lebaran sebesar R,25 miliar.

Sebabnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lotim kala itu sedang mengatur pengetatan anggaran karena defisit.

Syahmat pun mengeksekusi anggaran itu. Daftar penerima disusun Kabag Umum kala itu.

Namun Syahmat tak menuruti semuanya. Dia membuat kebijakan sendiri karena parsel lebaran untuk masyarakat miskin sudah tersalurkan sebelumnya.

Hakim menilai tidak ada aturan yang menyatakan, mengubah anggaran TKD menjadi sandang pangan dilarang. Pengalihannya menggunakan mekanisme pembahasan. Parsel lebaran yang dibagikan Syahmt itu sebanyak 13.500 paket diadakan CV Restu Laksa Utama dengan anggaran Rp2,5 miliar.

Paket itu berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan. Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim.

Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat.

Sebanyak 361 paket dibagikan untuk swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket. Paket itu diadakan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014 yang tidak dibayarkan kepada PNS dan non PNS daerah Lotim. (why)

(Suara NTB/why)

TIDAK BERSALAH - Mantan Kabag Kesra Setda Lotim Syahmat dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan korupsi pengadaan parsel lebaran tahun 2014, dalam sidang Selasa (3/9).

SUARA NTB

Rabu, 4 September 2019

Halaman 9

Ratusan Guru Honor di Lotim Datangi Kantor BKPSDM

Selong (Suara NTB) Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dari katagori guru sejak Jumat pekan lalu mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim. Kedatangan para guru honorer ini dikarenakan SK yang diterimanya dari pembagian yang dilakukan oleh Pemkab Lotim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tidak sesuai masa kerjanya.

Seperti disampaikan, salah seorang guru honor di Lotim, SDN 2 Karang Baru Beriri Jarak Wanasaba, Bq. Diniati. Kedatangannya ke BKPSDM Lotim untuk mengadukan tidak didapatkannya SK bupati yang terbaru. Padahal ia sudah mengabdi selama 14 tahun 2 bulan. “Saya dan teman-teman datang dari untuk meminta keadilan,”tegasnya ditemui di BKPSDM Lotim, Selasa (3/9).

Ia bersama tenaga honorer lainnya menegeluhkan beberapa orang guru yang masuk masuk dan tidak masuk dalam dapodik mendapatkan SK. Sementara ia yang sudah lama mengabdi dan masuk dapodik tidak diberikan. Menurutnya persoalan ini harus disikapi serius oleh Pemkab Lotim apabila benar-benar menerapkan keadilan di daerah ini. Dituturkannya, awalnya ia memegang SK kepala sekolah dan kemudian SK bupati. Sementara untuk SK yang terbaru tidak didapatkan.

“Apabila memegang SK bupati, honor kita Rp750 ribu, saat kembali ke SK kepala sekolah hanya Rp300 ribu,” terangnya.

Menanggapi persoalan itu, Kepala BKPSDM Lotim, H. M. Isa, SAP, dari beberapa pengaduan yang diterima berupa SK yang tidak sesuai dan SK yang belum didapatkan secara keseluruhan oleh tenaga honorer.

Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menyebutkan pembukaan posko pengaduan dilakukan untuk mengimbangi dan me-

(Suara NTB/yon)

MENGADU - Para guru honorer di Lotim melakukan pengaduan di BKPSDM Lotim terkait pembagian SK yang dinilai menuai banyak persoalan, Selasa (3/9). respon pengaduan masyarakat menyusul pembagian SK terhadap tenaga honorer dari beberapa OPD. Posko pengaduan dibuka Jumat siang hingga hari Minggu jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 57 terkait masa kerja yang lebih dari lima tahun namun mendapatkan surat perintah kerja (SPK) dan masa kerjanya lebih dari 10 tahun mendapatkan kelompok kerja (KK).

Sementara untuk aduan dari hari Senin hingga sore sebanyak 200 aduan lebih berasal dari tenaga guru yang bekerja di instansi atau sekolah negeri yang masuk dalam data dapodik namun tidak tidak mendapat SK. Pembagian SK ini, kata Ugi, dilakukan oleh Dinas Dikbud sebanyak 5.567 SK. Namun dari yang dikeluarkan ini terdapat beberapa persoalan. Sehingga po-

Warga Diduga Dipungut Biaya Program Listrik Gratis Giri Menang (Suara NTB) Program listrik gratis diduga dipungut biaya mencapai Rp250.000 di Desa Tempos Kecamatan Gerung. Pungutan yang berkedok biaya administrasi ini pun dikeluhkan oleh warga, lantaran dinilai sangat memberatkan.

Mereka menuntut agar dana tersebut dikembalikan karena program listrik tersebut tidak dipungut biaya.

Warga Tempos, Fatmawati mengatakan Warga di desa ini yang mendapatkan bantuan program listrik gratis justru dipungut dana yang lumayan besar. “Katanya program listrik gratis, tapi warga dipu-

ngut biaya Rp250 ribu per KK,” keluhnya. Dijelaskan petugas di desa memungut biaya itu dengan alasan administrasi.

Warga yang senang dapat bantuan pun memberikan uang.

Menurut dia, masalah ini justru menjadi tanda tanya besar di bawah sebab dikeluhkan warga.

Ia pun meminta penjelasan pihak desa terkait terkait pungutan tersebut ke desa. Namun sejauh ini belum ada penjelasan dari desa karena sulit ditemui warga. Menurut dia, program listrik gratis ini begitu membantu warga. Hanya saja, warga dibebankan biaya.

Kepala Desa Tempos Erwin

Satriawan mengatakan bahwa informasi terkait pungutan program listrik gratis kepada warga, ia mengaku tidak pernah memberikan kebijakan demikian. “Kalau soal listrik program gratis itu, kami tidak pernah meminta pungutan untuk keperluan administrasi itu tidak ada,” tegas dia.

Dijelaskan program listrik gratis ini atas usulan desa namun tidak bisa menyasar semua warga. Dalam pelaksanaannya pun tidak pernah ada kebijakan pungutan dari desa yang dibebankan ke warga. Seperti informasi bahwa ada biaya dipungut Rp 10 ribu untuk administrasi. (her)

sisi BKPSDM menerima aduan. Sehingga apabila guru masuk Dapodik dan di sekolah negeri, maka akan dikeluarkan SK-nya sesuai masa kerja. Pengaduan sendiri akan dibuka hingga Sabtu mendatang.

“Kalau sudah ada datanya di Dapodik dan mengajar di sekolah negeri. Maka kita akan keluarkanya SKnya. Kalau tidak ada, maka kita akan telusuri untuk mencari ke-

benarannya,” jelasnya.

Persoalan di bawah, kata Ugi, beberapa guru terkadang mengajar menggunakan SK kepala sekolah tanpa menyetor SKnya ke operator sekolah untuk dientri. Adapun apabila SK sesuai masa kerja dikeluarkan oleh BKPSDM, maka SK yang sebelumnya diterima yang dianggap tidak bermasalah itu secara otomatis tidak berlaku. (yon)

Sekolah Ambil Pengetahuan dari Magang Mahasiswa Jepang Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga mahasiswa asal Jepang akan magang di SMAN 8 Mataram selama enam bulan. Pihak sekolah menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan bahasa, seni, dan budaya Jepang.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan, pada tahun ini ada tiga orang yang akan magang di SMAN 8 Mataram. Ketiga orang itu berasal dari Jepang. “Harapan sekolah mendapatkan ilmu langsung dari yang bersangkutan dari bahasa seni dan budaya Jepang serta pendidikan di Jepang,” katanya, Selasa (3/9).

Selain itu, kata Suprapti, sebanyak dua lulusan SMAN 8 Mataram lulus kuliah ke Jepang. Pada bulan September ini

akan berangkat ke Jepang untuk menempuh pendidikan. Sebelumnya, SMAN 8 Mataram bekerjasama dengan Japan Foundation. Suprapti mengatakan, kerja sama itu untuk pengembangan pembelajaran bahasa Jepang di SMAN 8 Mataram.

Menurutnya, penguasaan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sangat penting saat ini.

Penguasaan bahasa asing itu untuk menambah wawasan dan membuat siswa bisa berkomunikasi dengan pihak asing. Suprapti juga menekankan, kerjasama itu sebagai bentuk kerjasama internasional. “Banyak program dari Jepang yang nantinya dikembangkan melalui kegiatan ini,” katanya.

Terlebih jika para siswa melanjut-

kan ke perguruan tinggi luar negeri, penguasaan bahasa asing sejak SMA memudahkan mereka. Selain itu, dengan bahasa asing, siswa bisa belajar hal baik dari budaya asal bahasa asing itu, seperti etos kerja yang tinggi dan hal lainnya. “Mereka bisa mengambil hal yang baik di luar negeri,” kata Suprapti.

Tidak hanya itu, dengan modal bahasa asing yang dimiliki, para siswa yang ingin bekerja ke luar negeri bisa menambah nilai mereka. Dengan modal bahasa asing itu, para pekerja bisa bekerja lebih baik. Apalagi di Lombok ini pengiriman tenaga kerja profesional atau yang memiliki kemampuan lebih dibutuhkan. “Syaratnya harus menguasai bahasa asing,” pungkasnya. (ron)

Delapan Perwira Polres Lotim Dimutasi Selong (Suara NTB) Sebanyak delapan perwira Polres Lombok Timur (Lotim) kembali dilakukan penyegaran terhadap kepala satuan (kasat) dan Kapolsek. Delapan perwira yang dimutasi baik penggeseran maupun penggantian, diantaranya Kasat Intelkam Polres Lotim, Kapolsek Pringgabaya, Kapolsek Sikur, Kapolsek Aikmel, Kapolsek Sambelia, Kapolsek Pringgasela, Kapolsek Wanasaba, dan Kapolsek KP3 Pelabuhan Kayangan. Serah terima jabatan dilakukan Selasa (3/9) di Lapangan Makopolres Lotim.

Adapun pejabat lama dan pejabat baru yang diserahterimakan antara lain, Kasat Intelkam Iptu. Wahyu Rachmad Suryanto kepada AKP Iwan Sugiyanto S.H, Kapolsek Pringgabaya AKP. Sari Mukmin kepada, AKP Ma’ruf S. IK, Kapolsek Sikur IPTU. I Wayan Tanaya SH. kepada Hery Armunanto SH, Kapolsek kawasan pelabuhan Laut Labuhan Lombok Kayangan IPTU Rizqy Ardian Eka Kurniawan S.TK kepada IPDA Sahiman dan Kapolsek Sambelia IPTU Zaenuddin Basri kepada IPTU Ahmad Yani.

Selanjutnya, Kapolsek Pring-

gasela IPDA. Muhammad kepada IPDA. Muhamad Zul Majdi SH, Kapolsek Wanasaba dari IPDA M. Zulmajdi SH kepada IPDA. Yulianto Effendi, Kapolsek Sembalun IPTU Made Sutama kepada IPTU L. Panca dan Kapolsek Aikmel IPTU Totok Suharyanto kepada IPTUm Made Sutama.

Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, mengatakan bahwa serah terima jabatan Kasat Intel dan Kapolsek di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi dan sekaligus dalam rangka promosi bagi pejabat yang bersangkutan untuk meniti karir di lingkungan Polri.

Dengan demikian diharapkan diperoleh kemantapan, pengalaman jabatan yang beragam dan selanjutnya mampu menyongsong tantangan tugas di masa mendatang di mana tren perkembangan situasi kamtibmas semakin meningkat.

Kepada pejabat baru, Kapolres mengingatkan supaya aktif menyampaikan perkembangan situasi khususnya masalah Kamtibmas, kasus kasus yang menonjol, dan daerah yang memil-

iki rawan konflik. Kepada Kasat Intelkam kepercayaan yang diterima merupakan amanah yang diharpakan dapat mampu memberikan kontribusi yang positif, memberikan pelayaanan ke masyarkat.

Dikatakan Kapolres, Kasat Intelkam harus dapat melakukan deteksi jangan sampai adanya konflik terbuka. Kepada Kapolsek jajaran yang diserahterimakan semoga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya ucapkan terimakash kepada pejabat lama yang sudah membantu saya dalam menjaga sitkamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Timur,” ucap Kapolres.

Diharapakan kepada pejabat yang baru agar selalu memantau situasi Kamtibmas yang ada di lapangan dan selalu melakukan pendekatan kepada tokoh masayarakat, agama, pemuda adat dan tokoh politik serta dengan instansi terkait agar dapat membawa kesegaraan bagi pelaksanaan tugas baik dalam bidang pembinaan atau bidang operasional serta dapat bekerja sama selalu antar bagian, satuan dan polsek untuk kemajuan Polres Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

UPACARA - Kapolres Lotim, Ida Bagus Made Winarta, memimpin upacara serah terima jabatan terhadap delapan perwira Polres Lotim, Selasa (3/9).

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti (ketiga dari kiri) berfoto bersama dengan mahasiswa Direktur Japan Foundation dan tim.

Pengadaan Alkes 2017

Poltekkes Mataram Klaim Audit Itjen ’’Clear ’’ Mataram (Suara NTB) Poltekkes Mataram menganggarkan Rp27 miliar pada tahun 2017 untuk pengadaan alat kesehatan bagi empat jurusan. Proyek pengadaan itu jadi bidikan Subdit III Tipikor Polda NTB. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI sudah turun mengaudit.

Direktur Poltekkes Mataram H Awan Dramawan menyebutkan bahwa item barang yang ditender itu sudah terdistribusi ke empat jurusan. “Pagunya Rp27 miliar. Ada yang kontraknya Rp19 miliar,” ucapnya ditemui Selasa (3/9) kemarin di ruang kerjanya.

Pengadaan Alkes itu terbagi dalam beberapa item.

Yang dia maksud Rp19 miliar itu untuk alat peraga

kesehatan untuk jurusan keperawatan, kebidanan sementara sisa dari total pagu Rp27 miliar untuk Alkes di jurusan gizi, analis, keperawatan dan kebidanan. “(Alkes) pakai e-katalog.

Kalau yang mannequin pakai tender karena tidak ada di ekatalog. Semua sudah didistribusikan. Berfungsi dan dimanfaatkan,” jelas Awan.

Dia mengklaim tidak ikut campur tangan perihal teknis pelaksanaan proyek. Semuanya dia serahkan kepada pejabat pembuat komitmen. Dia mengaku memng mengeluarkan surat perintah membayar sesuai prosedur.

“Saya tidak tahu itu seperti apa karena saya tidak tahu siapa pemenang tendernya.

Saya tidak pernah berurusan langsung,” terangnya. Awan

juga mengaku mengetahui proyek tersebut sedang ditangani Polda NTB. Dia menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

“Tapi sampai sekarang saya belum pernah dipanggil. Belum pernah diperiksa. Tidak apaapa polisi mengusut mungkin mereka punya mekanisme sendiri. Tapi dari Itjen ini sudah clear,” tegasnya lagi.

Namun dia yakin proyek itu sudah sesuai berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kemenkes RI tahun 2018 lalu. hasil audit itu juga, sambung dia, yang diteruskan ke KPK. “Tidak ada masalah. Sudah clear. Proyek sudah dibayar, alat bisa digunakan. Alatnya ada. Saya tidak mau juga seperti di daerah lain yang pertanggung jawabannya ada, tapi barangnya tida ada. Kalau di

sini clear,” ungkap Awan.

Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin menerangkan Subdit III Tipikor tengah menyelidiki kasus tersebut dengan koordinasi ke KPK. Dalam penyelidikan kasus itu, Tim Subdit III Tipikor sudah mengklarifikasi saksi-saksi. Termasuk mendalami hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Itjen menyebut adanya temuan yang harus ditindaklanjuti.

Langkah penyelidikan penyidik dengan mengecek item barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu berkoordinasi untuk audit dengan BPKP Perwakilan NTB. (why)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

Halaman 10

Optimalkan Pemasukan Kampus Hanya Mampu Delapan Besar SEBANYAK 368 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) seAceh mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Provinsi Aceh yang digelar akhir Agustus tahun 2019.

Siswa-siswi tersebut bertarung pada lima cabang olahraga yang diperlombakan. Salah satu siswa asal NTB diwakili siswa SMKN 2 Mataram yaitu Achmad Zamarir Lutfi.

Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris, menyebut duta SMKN 2 Mataram di arena O2SN tingkat nasional Aceh Darusalam ialah berasal Cabang Pencak Silat.

Hanya saja Achmad Zamarir Lutfi gagal meraih juara.

Siswa kelas XI DKV ini hanya mampu masuk hingga 8 besar saja. Impian menjadi juara pun kandas.

Namun demikian, meski hanya masuk 8 besar namun bisa menjadi wakil NTB saja sudah sangat luar biasa. Apa yang diperoleh merupakan pengalaman berharga baginya, sehingga di masa mendatang bisa lebih banyak lagi hal baru yang didapatkan. (dys) Achmad Zamarir Lutfi

Unram Sulap 4,3 Hektare Lahan di Narmada Jadi Taman

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) akan membangun Taman Edukasi dan Rekreasi. Taman Edukasi dan Rekreasi yang mengusung konsep Unram Farming untuk Pengembangan Kawasan Pertanian sebagai Taman Edukasi dan Rekreasi berada di Kecamatan Narmada di atas lahan seluas 4,3 hektare.

Unram Farming adalah kawasan yang sudah terbentuk menjadi lokasi penelitian pertanian dari Fakultas Pertanian Unram dengan luas sekitar 4,3 hektare. Pembangunan dan pengelolaan lahan tersebut akan dilakukan Unram bersama dengan PT. Werdhi Rahayu Nusantara.

“Adapun konsep dari pengembangan Unram Farming adalah pengembangan edukasi pertanian dengan konsep wisata atau rekreasi,” tutur Werdhi, pimpinan PT. Werdhi Rahayu Nusantara.

Kawasan ini nantinya akan diisi dengan beberapa infrastruktur pertanian, seperti Per-

tanian Berbasis Lahan, Pertanian Berbasis Hydroponic, Perikanan dan Peternakan, yang dipadukan konsep wisata yang berbasis pada keberadaan infrastruktur pertanian itu sendiri.

Ia juga mengatakan akan melibatkan segenap komponen dari Unram dalam mengembangkan kawasan ini meliputi mahasiswa dan dosen dalam penelitian produk-produk unggulan pertanian yang telah dan sedang dikembangkan.

Werdhi berharap masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya akan tertarik dengan konsep yang ditawarkan dan dapat bertukar pengalaman mengembangkan

sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional jangka panjang.

Sementara itu, Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., menyambut baik program ini untuk mengoptimalkan pemasukan Unram. “Sumber pemasukan akan sangat terbatas sekali jika hanya mengandalkan UKT. Terlebih tuntutan Unram yang merupakan universitas BLU menghendaki agar Unram bisa mengoptimalkan semua aset-aset yang dimiliki dalam bentuk kerjasama,” jelasProf. Husni.

Nantinya lanjut Husni, PT. Werdhi Rahayu Nusantara akan mengembangkan konsep

ini dengan sangat bagus sekali tetap fungsi edukasinya dipadukan dengan wisata. Tentu ini akan menjadi model yang menarik bagi masyarakat di Kota Mataram maupun di Lombok Barat.

Selain itu, Prof. Husni mengatakan pemanfaatan aset lahan milik Unram tersebut akan berdampak pada tiga aspek, yaitu sosial budaya, ekonomi dan lingkungan alam.

Ia berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat untuk pemberdayaan yang melibatkan komponen kampus dengan memanfaatkan aset yang dimiliki sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi edukasi dengan memberikan praktik lapangan serta keterampilan entrepreneurship bagi segenap komponen kampus maupun masyarakat luas, serta untuk kesejahteraan yang berdampak pada peningkatan

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Husni nilai dari aset kampus dalam menunjang kegiatan operasional kampus. (dys)

(Suara NTB/ist)

Tingkatkan Mutu

Keterlibatan Seluruh Komponen Satuan Pendidikan Dibutuhkan Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) bagi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dilaksanakan selama tiga hari mulai Selasa (3/9) sampai dengan Kamis (5/9) di LPMP NTB. Peserta berasal dari 10 kabupaten/kota dan Provinsi NTB, Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kabupaten/kota, dan Koordinator Pengawas (Korwas). SPME penting dilakukan, karena untuk peningkatan mutu sekolah dibutuhkan keterlibatan seluruh komponen satuan pendidikan.

Bimbingan Teknis SPME bagi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dibuka secara resmi oleh Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd.,M.Si. Ia mengatakan, tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas SPMI dan SPME. SPMI dilaksankan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. “Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) untuk bersama sama memiliki budaya mutu,” katanya.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah.

Minhajul menjelaskan, kegiatan bimbingan teknis SPME bagi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) memiliki empat

tujuan umum yaitu meningkatkan pemahaman tentang sistem penjaminan mutu dan pemanfaatan peta mutu wilayah, meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi TPMPD dalam praktik terbaik yang benar dan terukur, dan melaksanakan praktik baik implementasi peran dan fungsi TPMPD di daerah sesuai kewenangannya. “Serta memanfaatkan hasil pemetaan mutu pendidikan untuk perencanaan peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya,” katanya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Bimbingan Teknis SPME bagi TPMPD adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem penjaminan mutu dan pemanfaatan peta mutu wilayah. Juga untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi TPMPD dalam praktek terbaik yang benar dan terukur.

“Tersedianya rencana penuntasan SPMI di Provinsi dan kabupaten/ kota se-NTB, dan tersedianya rencana pemenuhan mutu SNP di Provinsi dan Kabupaten/kota seNTB untuk lima tahun ke depan,” jelas Minhajul. (ron)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin (ketiga dari kiri) bersama narasumber dan pejabat LPMP NTB dalam kegiatan Bimbingan Teknis SPME bagi TPMPD dilaksanakan selama tiga hari mulai Selasa (3/9) sampai dengan Kamis (5/9) di LPMP NTB.

IKIP Perbanyak Pelatihan Auditor Internal Mataram (Suara NTB) Perguruan Tinggi (PT) terus dipacu dan berpacu dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menjelma menjadi lembaga pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kepala LPMI IKIP Mataram, Syahrir, M.Pd., menyampaikan, salah satu upaya untuk meningkatkan mutu adalah dengan membangun sistem pengendalian yaitu proses integral pada tindakan dan kegiatan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan perguruan tinggi.

Agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan auditor yang memiliki pemahaman utuh tentang proses audit, jenis audit, hasil audit dan hal-hal penting lainnya. Syahrir menyampaikan IKIP Mataram menjadikan kualitas atau mutu sebagai roh dalam setiap aktivitas Tri Dharma dan semua pelayanan yang tersedia.

Untuk mewujudkan kesungguhan menjadi kampus berbasis mutu, IKIP Mataram telah melaksanakan beberapa kali pelatihan yang berkaitan peningkatan mutu dalam bentuk pelatihan auditor yang dilakukan secara mandiri dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain yaitu STIE Perbanas Surabaya dan Universitas Jember (Program Asuh).

Belum lama ini juga telah digelar pelatihan auditor internal yang dilakukan secara mandiri pada akhir bulan lalu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah auditor mutu internal dan meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan.

Sementara itu Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI), Eneng Garnika, M.Pd mengungkapkan pelatihan auditor internal diikuti oleh Dosen Tetap Yayasan yang sudah memiliki NIDN, mengabdi minimal 2 tahun, jabatan fungsional lektor III dan memiliki sertifikat pendidik.

“Indikator ketercapaian kegiatan yaitu menghasilkan auditor internal yang profesional dan independen serta menghasilkan dokumen mutu perkuliahan di lingkungan IKIP Mataram,” ungkap Eneng. (dys)

Desa Badrain Berikan Beasiswa Pendidikan bagi Hafiz 30 Juz Giri Menang (Suara NTB) Desa Badrain Narmada Lombok Barat menggelar uji publik seluruh hafiz di desa setempat, yang dihadiri oleh sejumlah penguji hafiz dan semua tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu pihak desa memberikan beasiswa pendidikan kepada delapan hafiz yang sudah menyelesaikan 30 juz Alquran, yang dirangkaikan dengan peringatan tahun baru hijriah di aula kantor Desa Badrain, Selasa (2/9) malam.

Kepala Desa Badrain Romi Purwandi menegaskan pihaknya ingin memberikan apresiasi kepada semua hafiz di Desa Badrain supaya menjadi semangat mereka untuk terus menggaungkan ayat suci Alquran “Kita ingin mengambil hikmah, dengan menguatkan tali persaudaraan kita untuk mewujudkan Desa Badrain ini menjadi desa yang maju sejahtera dan relijius,” sebut Romi.

Romi juga mengajak semua supaya persoalan individu yang tidak berdampak positif bagi desa supaya diselesaikan jangan dibesar-besarkan, namun bersama untuk membangun desa ini lebih baik kedepan.

Melalui uji publik yang digelar, pihak desa membuka kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa uji publik dengan memberikan beasiswa, hafiz dari tingkatan Ibtidaiyah, hingga Madrasah Aliyah, baik yang mondok maupun tidak.

Sebanyak 8 hafiz yang sudah khatam 30 juz, diberikan bantuan beasiswa untuk pendidikan dan penunjang pendidikan, hal tersebut sejalan dengan program pemda 1 desa satu hafiz.

“Namun kita bisa melahirkan 8 hafiz, dan moment ini sebagai sarana uji publik bagi semua putra putri kami untuk bersama-sama membangun desa ini. Kami berikan sama semua hafiz di desa ini beasiswa, namun saat ini delapan orang dulu,” ungkap Romi.

Namun pihaknya lanjut Romi

memohon dukungan supaya semua program untuk membangun desa lebih baik dan unggul.

Sementara itu, TGH. Husni, Lc, dalam ceramahnya, menekankan tentang persaudaraan dan persatuan san-

gat penting sesuai dengan Pancasila, karena saat ini persatuan kita sedang diuji, namun jika mereka bisa hijrah ke arah yang baik, maka persatuan itu tidak akan bisa digoyahkan. (her/*)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Kades Badrain Romi Purwandi menyerahkan beasiswa kepada para penghapal Alquran, Selasa (2/9) malam.

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Para pelajar yang menerima bantuan beasiswa pendidikan.

Peningkatan Keterampilan Literasi Siswa Jadi Perhatian Mataram (Suara NTB) Peningkatan keterampilan literasi siswa Sekolah Dasar (SD) sedang menjadi perhatian di Kabupaten Dompu. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dikpora Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, menggelar Rapat Pembahasan Program Percepatan Kemampuan Literasi Siswa yang dilangsungkan di Aula Kantor UPTD Kecamatan Woja, Kamis (29/8).

Hadir di rapat ini, Kepala UPTD Kecamatan Woja, Perwakilan 10 Kelompok Kerja Guru (KKG) di Kecamatan Woja, serta sejumlah kepala sekolah dan perwakilan dari 43 SD yang ada di kecamatan itu. Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) juga turut diundang hadir.

Rapat ini dilaksanakan untuk membahas sejumlah upaya peningkatan literasi di Kecamatan Woja, terutama penguatan kapasitas KKG dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Upaya terdekat yang segera dilakukan adalah melakukan upaya penyegaran terhadap pengurus KKG dan K3S. Menurut Kepala UPTD Kecamatan Woja, Drs. Anwar, hampir semua KKG yang ada di wilayah kerjanya se-

lama ini diketahui tidak aktif lagi berkegiatan. Namun adapula sebagian kecil yang mulai menggeliat di tahun 2019 ini dan melakukan kegiatan secara mandiri. “Model kemandirian ini yang akan dijadikan contoh di Kecamatan Woha nantinya,” sebut Anwar berdasarkan rilis yang diterima Suara NTB. Koordinator Pengawas Kecamatan Woha, H. Husen, S.Pd, menambahkan rencana penyegaran K3S dan KKG ini merupakan langkah awal untuk melakukan peningkatan kemampuan gurudankepalasekolah.Ujungnyananti, menurutnya, adalah peningkatan kualitas siswa. Dia juga menambahkan bahwa KKG akan dimaksimalkan sebagai wadah untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, kegiatannya mesti tersusun dan diprogramkan dengan cermat. Selain itu, anggotaanggotanya juga mesti diberdayakan agar kompetensinya bisa meningkat.

Rapat pembahasan ini membuahkan beberapa hal penting yang akan segera ditindaklanjuti. Program kerja K3S dan KKG nantinya akan berisi keterampilan literasi dasar dengan mereplikasi materi-materi dari program IN-

OVASI. Selain itu, akan ada pula materi yang berkaitan dengan Kurikulum13 (K13), dan penguatan manajemen Kepala Sekolah (Supervisi Akademik).

Disepakati pula bahwa 10 KKG yang ada saat ini akan dibagi ke dalam empat kelompok dalam pelaksanaan kegiatannya dimana tiap kelompok akan terdiri dari dua hingga tiga KKG. Mereka juga menyepakati untuk melaksanakan kegiatan pertama pada minggu kedua bulan September.

Seluruh pembiayaan kegiatan ini akan diambil melalui dana BOS serta kontribusi dari guru-guru kelas awal yang jumlahnya sebesar Rp 10.000/guru. Dalam berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas itu, para fasilitor daerah dari Program INOVASI dan instruktur K-13 akan menjadi narasumbernya.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Tim Monitoring dan Evaluasi sudah dipersiapkan.

Mereka terdiri dari Kepala UPTD Kecamatan Woja, para Pengawas serta K3S. Tim dari Program INOVASI juga akan banyak dilibatkan, khususnya terkait dengan konten dan materi pelatihan literasi dasar. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 4 September 2019

Anggar akan Kirim Sembilan Atlet di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Kabar pemangkasan cabang olahraga anggar di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 rupanya tidak membuat pengurus cabor anggar patah semangat. Mereka siap mengirim atlet mengikuti PraPON Anggar yang akan berlangsung di Semarang Jateng, 10-22 Oktober 2019.

Ketua Pengprov Ikatan Keluarga Anggar Indonesia (IKASI) NTB, Nico H. Walian didampingi Pelatih Anggar NTB, Rita Pery kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (3/9) mengatakan pihaknya telah menyiapkan 9 atlet mengikuti ajang prakualifikasi PON 2019.

“Kita sudah siapkan sembilan atlet mengikuti Pra-PON 2019, karena kami sudah menerima undangan dari PB IKASI untuk mengikut sertakan atlet di Pra-PON Anggar yang akan berlangsung di Semarang,” ucap Rita yang saat itu mendampingi Ketua IKASI NTB, Nico H. Walian.

Kedatangan Nico bersama pelatih nasional anggar di KONI NTB saat itu menyampaikan rencana keberangkatan atlet anggar mengikuti Pra-PON anggar yang akan berlangsung di Semarang, 10.20 Oktober 2019.

Rita Pery yang merupakan mantan atlet peraih medali emas di PON Palembang tahun 2004 itu mengatakan pihaknya telah menyiapkan sembilan atlet mengikuti Pra-PON. Sembilan atlet yang disiapkan adalah atlet anggar yang masih minim pengalaman bertanding.

Meski minim pengalaman bertanding, namun sembilan atlet anggar NTB telah mempersiapkan diri cukup panjang menghadapi ajang prakualifikasi PON, yakni sudah berjalan lebih satu tahun. Bahkan Rita optimis dengan bakat yang dimiliki sembilan atlet NTB itu.

Mantan Pelatih Nasional anggar ini optimis sembilan atlet NTB punya peluang untuk menorehkan prestasi di Pra-PON yang akan melibatkan 34 provinsi di Indonesia. Menurutnya atlet NTB yang akan ambil bagian di kelas deggen, sable dan floret bakal mampu bersaing dan membawa pulang tiket PON. (fan)

Halaman 11

Pelatda Mayung Segera Dibubarkan Mataram (Suara NTB) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung NTB yang sudah berjalan sejak awal tahun 2017 bakal dibubarkan. Hal itu dikarenakan anggaran pembinaan olahraga NTB tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan NTB tahun 2019.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia

H. Andy Hadianto

(KONI) NTB, H. Andy Hadianto yang diwawancara Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/9) mengatakan pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengurus cabor untuk membicarakan pembubaran Pelatda Mayung NTB. “Saya akan memanggil semua pengurus cabor untuk membicarakan rencana pembubaran Pelatda Mayung dalam waktu dekat ini. Tidak mungkin kami melaksanakan Pelatda tanpa dukungan anggaran dari Pemprov NTB,” ucapnya.

Dikatakan Andy, rencana pembubaran Pelatda May-

ung NTB akan dilakukan bulan ini. Hal itu dikarenakan KONI NTB tak punya anggaran untuk melaksanakan pemusatan latihan daerah untuk atlet-atlet unggulan NTB. Pernyataan ini dilontarkan Andy setelah mengetahui anggaran sebesar Rp 20 Miliar yang diajukan oleh KONI NTB ke Pemprov NTB tidak disetujui oleh Pemprov NTB. “Pemprov tidak menganggarkan anggaran KONI di APBD Perubahan akhir tahun ini.

Tak mungkin kita melaksanakan Pelatda tanpa ada anggaran,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya pihak Pemprov NTB telah melaksanakan Pelatda Mayung NTB untuk atlet-atlet unggulan yang ditargetkan meraih 17 medali emas di PON 2020.

Pelatda yang telah berjalan sejak tahun 2017 itu harus

dihentikan atas alasan tidak ada bantuan dana dari Pemprov NTB. Padahal di tahun 2018 Pemprov NTB menganggarkan dana pembinaan olahraga tidak kurang dari 10 Miliar. Namun di tahun 2019 justru anggaran KONI NTB menurun menjadi Rp3 Miliar. Terkait dengan pengurangan anggaran olahraga tersebut KONI NTB hanya bisa pasrah. “Mau gimana lagi? Anggaran KONI tidak dianggarkan di APBD Perubahan tahun ini. Kita tidak mungkin melawan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang dikonfirmasi terpisah terkait anggaran KONI N T B t i d a k dapat

memberikan tanggapan.

Pasalnya pihak Dispora NTB tidak mengetahui ada anggaran sebesar Rp20 Miliar yang diajukan KONI NTB lewat Pemprov NTB. “Apanya yang dikaji? Rupa proposalnya aja belum saya lihat.

Mungkin sudah langsung di Gubernur,” terangnya. (fan)

Hj. Husnanidyati Nurdin

Sasar Semua Kalangan Cegah Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa gencar melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam hal ini semua kalangan disasar, baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan.

Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, AKBP Syirajuddin Mahmud menyampaikan, selain sosialisasi pihaknya juga gencar melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan agar ikut berperan dalam upaya pencegahan. “Sosialisasi tetap gencar kita laksanakan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendikan termasuk perguruan tinggi,” imbuhnya.

Menurutnya, kegiatan yang paling rutin dilakukan yakni program Safari Jumat. Pihaknya keliling ke masjid-masjid di Sumbawa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Yang rutin keliling ke masjid setiap hari Jumat. Selesai jumatan saya sempatkan sosialisasi masalah pencegahan narkoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” terangnya.

Dalam upaya pencegahan ini, lanjutnya, pihaknya tidak bisa sendiri. Tetapi membutuhkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Minimal memiliki kepedulian memberikan pemahaman kepada anaknya tentang bahaya narkoba. Termasuk juga terhadap tetangga dan lingkungan sekitarnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

SERVIS - Pebulutangkis dari PB Bayu Kencana Pasuruan, Elok Machsunnah melakukan servis ketika mengalahkan Pebulutangkis PB Mutiara Cardinal Bandung, Gina Revina Aristy 2-1 (2321, 21-23 dan 21-19) di Turnamen Bulutangkis Djarum Sirkuit Nasional (Sirnas) Li Ning NTB Open 2019 yang berlangsung di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (3/9).

Sirnas Bulutangkis 2019

Elok Buat Kejutan di Tunggal Putri Mataram (Suara NTB) Pebulutangkis asal PB. Bayu Kencana, Pasuruan, Elok Machsunnah membuat kejutan di Turnamen Bulutangkis Djarum Sirkuit Nasional (Sirnas) Li Ning NTB Open 2019 yang berlangsung di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (3/9) kemarin. Atlet yang baru pertama tampil di kelas tunggal putri ini berhasil mengalahkan unggulan kedua wakil PB. Mutiara Cardinal, Bandung, Gina Revina Aristy dengan skor 23-21, 21-23 dan 21-19.

Meski tak diunggulkan di event tersebut, namun pada game pertama ia bisa menyelesaikan set pertama dengan skor 23-21. Selanjutnya di set kedua, Gina yang diunggulkan di event itu berhasil menyamakan kedudukan dengan skor ketat 23-21.

Karena skor imbang 1-1, pertandingan kedua atlet itu dilanjutkan dengan bermain di game ketiga. Alhasil, tak dis-

angka Elok berhasil menyudahi set ketiga dengan skor kemenangan 21-19. Pertandingan yang berdurasi 70 menit itu menyajikan permainan yang sangat menghibur para penonton, sebab penampilan kedua atlet berjalan ketat, dan sempat terjadi “Deuce” di set pertama dan set kedua.

Elok Machsunnah yang diwawancara Wartawan mengatakan bahwa dia tak menyangka bisa mengalahkan unggulan kedua, Gina, sebab dia bukanlah pemain spesialis tunggal. Meski dia merupakan pemain ganda putri namun dia layak tampil di kelas tunggal putri.

“Aku ini sebenarnya pemain ganda, bukan pemain tunggal, tapi aku ingin main aja di tunggal. Aku main di pertandingan barusan tidak ada rasa ingin menang, ya nothing to lose aja, bola kemana aja saya kejar, main sabar dan bermain sebaik mungkin. Aku ngga nyangka juga

tadi main bakal rame gitu dan menang lawan unggulan,” ujarnya dengan penuh gembira.

Diakuinya, ia tidak punya target menang di kelas tunggul, sebab dia ditargetkan juara di ganda putri. “Yang pasti aku ingin juara di gandanya, kalau main di tunggal, ya! ngga ada target, tapi kalau masuk ya bagus,” sambungnya.

Kemenangan itu meloloskan Elok ke babak perempatan final berhadapan dengan pebulutangkis wakil dari PB. Exist Badminton Club, Jakarta, Tiara Ayuni Wulandari yang sebelumnya mengalahkan wakil dari PB. Sarwendah Badminton Club, Jakarta, Ribka Gabriella dengan skor 21-19 dan 21-11.

“Untuk persiapan besok aku harus balikin fisik lagi, soalnya aku capek barusan main, jaga makanan dan yang penting saya harus balikin mental lagi untuk pertandingan besok dan harus lebih siap,” pungkasnya. (fan)

Sisa Dana Parpol Dicairkan Paling Lambat Desember Sumbawa Besar (Suara NTB) Pencairan dana partai politik (parpol) di Sumbawa tahun 2019 ini sudah dilakukan. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran untuk empat bulan yang harus dicairkan. Pencairannya dilakukan paling lambat Desember mendatang.

Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa, Drs. Irawan Subekti menyampaikan, tahun 2019 total keseluruhan dana parpol Rp 1.070.611.756. Di akhir masa periode 2014/2019, sebanyak 11 parpol semuanya sudah melakukan pencairan untuk 8 bulan. Terakhir pencairan tuntas pada bulan Juli lalu. Terhadap sisa anggaran untuk 4 bulan, diperuntukkan bagi parpol yang memperoleh kursi untuk periode 2019/2024. Pencairan tersebut paling lambat pada bulan Desember mendatang.

(Suara NTB/ind)

Irawan Subekti “Kalau periode sebelumnya sudah selesai (pencairan untuk 8 bulan). Jadi pencairan yang 4 bulan itu paling lambat Desember,” ujarnya.

Dijelaskannya, terhadap sisa anggaran tersebut, parpol diminta mengajukan pencairan terlebih dahulu. Khusus parpol yang kembali menempatkan wakilnya di DPRD, juga diharapkan bisa menyampaikan SPJ penggunaan dana bantuan dari Januari hingga Agustus. Terkecuali dua parpol yakni PKB dan Berkarya, karena baru mendapatkan kursi di periode 2019/2024.

“Ada dua partai politik yakni PKB dan berkarya yang baru mendapatkan kursi di periode ini. Makanya mereka tidak perlu pelaporan SPJ,” terangnya.

Pihaknya sudah menginformasikan kepada parpol (selain PKB dan Berkarya) agar dapat menyampaikan laporan SPJ. Hal ini untuk mengantisipasi adanya keterlambatan, karena ada dua laporan yang akan disampaikan. (ind)

SUARA NTB

Rabu, 4 September 2019

Nasib P3K Belum Jelas

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.4625 CV NOKA : MH1JM3119HK320641/ NOSIN : JM31E-1324217 AN.SUDIRMAN HLG JL.LINGKAR SELATAN AMPENAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2709CR NOSIN : JFX1E114242/NOKA : MH1JFX1146K144629 AN.SRI MARYANI HLG DIPERJALANAN MATARAM – LABUAPI HLG STNK R2 NOPOL DR.4052 CR NOKA/NOSIN : MH1JFW116GK615285/JFW1E1618301 AN.NURUL AIN HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5932BN NOKA/NOSIN : MH1JB81179K474480/ J B 8 1 E - 1 4 7 0 3 5 1 AN.IRSAFANTI HLG SKTR GOMONG KOTA MATARAM

Halaman 12

Mataram (Suara NTB) Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) hingga kini belum jelas. Seleksi dilaksanakan sekitar Februari. Tak adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis jadi kendala.

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4169 CS NOKA/NOSIN : MH1JFS1156K366051/ JFS1E-1359865 AN.LALU AHMAD MAULAYANI HLG D’SKTR REMBIGA

Pemkot Mataram mendapat jatah rekrutmen P3K 60 orang.

Dari hasil seleksi yang memenuhi passing grade atau nilai standar hanya 51 orang. Tindaklanjut dari hasil seleksi disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sampai saat ini, belum ada peraturan teknis mengatur tahapan selanjutnya pascaseleksi.

“Kita harus tunduk dengan aturan dari pemerintah pusat.

Sampai sekarang memang belum

ada,” kata Nelly ditemui, Selasa (3/9). Tindaklanjut pengangkatan P3K tetap dipertanyakan oleh seluruh kabupaten/kota pada rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Dua lembaga negara itu belum ada kepastian apapun untuk tahapan selanjutnya. “Bukan Kota Mataram saja yang pertanyakan masalah ini, tetapi seluruh kabupaten/ kota,” tandasnya.

Berkas diserahkan pegawai pada tahap proses verifikasi.

Kemungkinan ujar Nelly, pemerintah pusat menunggu ke-

siapan secara serempak kabupaten/kota. Karena tidak semua kabupaten/kota menyiapkan anggaran untuk membayar gaji P3K. Berbeda halnya dengan Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran Rp1,2 miliar.

Sejauh ini, Pemkot Mataram belum bisa membayar gaji 51 pegawai memenuhi passing grade. Kalaupun nantinya, anggaran itu menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) bukan kesalahan daerah. Daerah hanya mengikuti aturan ditetapkan oleh pemerintah pusat (cem)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 4 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

Subsidi Salah Sasaran CADANGAN kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subdidi untuk kendaraan bermotor menipis. Pertamina khawatir, kuota premium ini akan habis lebih awal, sebelum tahun ini berakhir. Pertamina terpaksa harus mengatur distribusi agar kuota yang tersedia dapat menutup kebutuhan hingga akhir tahun.

Sebetulnya Pertamina tidak harus berpikir keras bagaimana mengatur kuota BBM subsidi ini agar cukup hingga akhir tahun ini. Hanya saja, kondisi di lapangan bahwa subsidi BBM ini masih banyak salah sasaran. Kendaraan-kendaraan mewah masih saja doyan mengambil jatah masyarakat yang kurang mampu.

Dibanyak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah ini, kerap terilhat pemandangan bahwa mobil mewah ikut antre di nozel premium. Ini membuat jatah untuk mereka yang seharusnya menikmati subsidi ini, menjadi tersedot oleh yang bukan seharusnya mendapatkan.

Sementara, kuota premium yang diberikan pemerintah pusat ke NTB idealnya tersalurkan sebanyak 923 kiloliter (Kl) perhari.

Kenyataannya, konsumsi harian masyarakat NTB naik menjadi 1.022 Kl perhari. Pertamina sudah over suplay 15 persen. Sehingga, kalau tidak diatur, bisa-bisa November ini jatah untuk NTB sudah habis.

Saat ini, masih banyak ditemukan mobil mewah yang masih menggunakan premium. Oleh karenanya pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tegas untuk mengatur hal tersebut. Untuk membatasi hal tersebut, perlu adanya ketegasan dari pemerintah. Seperti membuat kartu keluarga miskin yang bisa ditunjukkan saat mengisi BBM. Orang yang menggunakan mobil sudah seharusnya tidak menggunakan premium. Ketika mobil menggunakan premium hal tersebut sudah salah sasaran.

Kalau meraka merasa mampu, seharusnya jangan beli premium. Tetapi membeli BBM kelas di atasnya. Para pemilik SPBU pun harus diberikan pemahaman soal BBM subsidi. Karena, ketika petugas SPBU memberi premium itu salah sasaran, orang yang tidak mampu jadi hilang haknya. Mereka yang tidak mampu mereka membawa motor yang kapasitas tangki bahan bakarnya hanya 3 - 4 liter.

Persoalan lain yang menyebabkan tingginya konsumsi BBM subsidi, masih banyaknya pembelian menggunakan jeriken. Jika yang membeli adalah petani, nelayan, atau sopir angkot untuk kebutuhannya, tentu itu tak jadi masalah. Sebab golongan inilah yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi. Sayangnya, banyak banyak masyarakat membeli untuk stok.

Oleh karena itu, langkah Pertamina bekerjasama dengan Pemprov NTB, agar pemerintah daerah menerbitkan edaran pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran, sangat tepat. Edaran ini harus massif. Tidak hanya kepada masyarakat, juga pihak SPBU. SPBU diminta mengendalikan pembelian premium oleh kendaraan mewah dan jeriken.

Yang jelas, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk melindungi subsidi. Mekanismenya bagaimana bisa sampai tidak melanggar hak-hak mereka yang lebih membutuhkan. Misalnya menolak mobil mengisi BBM subsidi. Demikian pula pembelian premium menggunakan jeriken harus jelas tujuannya.

Kalau memang untuk keperluan nelayan atau petani, bila perlu ada surat pengantar dari dinas terkait.

Karena seperti diketahui, di Lombok banyak masyarakat membeli BBM subsidi menggunakan jeriken untuk maksud komersil atau dijual kembali. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Pembelajaran Pembatasan Medsos bagi NTB ITUASI sosial politik nasional masih memanas. Pascapenetapan hasil suara Pemilu 2019 oleh KPU pada 21 Mei dini hari, terjadi gelombang aksi dan insiden kerusuhan. Kondisi terparah terjadi di Jakarta dan beberepa kota seperti Sampang dan Pontianak. Polri sudah menyatakan pihak perusuh bukanlah kelompok pelaku aksi damai.

Imbas terjadinya kerusuhan, pemerintah memutuskan melakukan pembatasan media sosial sekitar tiga hari, khususnya Whatsapp dan Instagram. Pembatasan juga melanda Provinsi NTB. Tujuan utamanya untuk meminimalisasi penyebaran berita, foto, dan video hoaks yang ditujukan untuk provokasi. Polemik muncul akibat untung rugi pembatasan medsos tersebut. Selain mengganggu komunikasi dan jual beli online, pembatasan medsos dianggap mengekang hak mendapatkan dan memberikan informasi. Apapun itu, pembelajaran dapat dipetik bahwa banalitas hoaks mesti dilawan secara cerdas dan bijak melalui literasi dan implementasi. Penangkalan hoaks menjadi salah satu kunci perbaikan kualitas demokrasi.

Seputar Hoaks Hoaks menjadi penyakit akut di era informasi. Eskalasi hoaks semakin terkendali jelang pemilu yang lalu. Kini puncak pemilu sudah berlalu, namun penyebaran hoaks tidak surut secara signifikan. Hal ini mengindikasikan ke depan hoaks akan terus menjadi ancaman.

Hoaks atau berita palsu paling dominan tersebar melalui media sosial. Van der Linden (2018) memaparkan ada lima indikator yang biasa terdapat dalam berita ‘palsu. Pertama, terdengar konyol untuk menjadi kenyataan. Judul berita kerap dirancang khusus agar kita mengkliknya. Jadi, kita tidak boleh terjebak clickbait. Kedua, Berhati-hati dengan konten berita politik. Berita palsu memang dibingkai untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu. Banyak riset menunjukkan bahwa manusia lebih

Oleh: Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)) memperhatikan dan memproses informasi yang sepaham dengan pemikirannya.

Ketiga, berita hoakslebih cepat viral daripada fakta. Viral tidak selalu menjadi indikator yang baik tentang hal-hal yang penting.

Konten viral yang dibagikan berulang kali sering didasarkan pada hal-hal yang tidak akurat. Keempat, verifikasi sumber dan konteks. Ciri paling mencolok dari berita palsu adalah ketiadaan sumber. Berita palsu mampu bertahan di tengah masyarakat karena kita terus-menerus dihujani informasi tersebut. Kelima, jangan terlalu percaya dengan berita yang beredar di media sosial Media sosial bukan situs berita yang terjamin kebenarannya. Media sosial memungkinkan semua orang menyampaikan informasi yang terlihat seperti hal nyata.

Konten hoaks dan penyebarannya tidak dibenarkan dalam agama. Fenomena hoaks banyak direkam dalam Al-Quran. Misalnya pada kisah Nabi Adam dan Hawa yang teperdaya oleh berita hoaks yang disampaikan iblis tentang ‘pohon keabadian’ hingga mengakibatkan terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Selanjutnya pada kisah Fir’aun, sang penguasa yang membuat berita hoaks dan membentuk opini publik tentang Nabi Musa yang katanya ingin mengkudeta sang penguasa dan mengusir rakyatnya. Dan masih banyak rekaman sejarah lainnya.

Selama ini, orang yang menebarkan informasi palsu atau hoaks di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Antara lain dikenakan KUHP, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Kementerian Kominfo (2017)

menyatakan bahwa, bicara hoax itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

Upaya Penangkalan Konten hoaks adalah musuh bersama di dunia maya. Semua pihak pernah dan berpotensi dirugikan.

Bahkan kenyamanan dan persatuan bangsa juga terancam akibatnya. Upaya bersama perlu dilakukan dalam menangkal total fenomena hoaks ini.

Pertama, mengenali ciri-ciri konten hoaks sebagaimana dipaparkan di atas. Ciri-ciri lain akan berkembang seiring dengan perkembangan variasi konten hoaks itu sendiri.

Kedua, membudayakan saring sebelum sharing. Jempol mesti dilatih mengendalikan fenomena copy paste dan forward suatu informasi. Perlu dibaca dahulu meskipun sekilas. Jika ada yang janggal atau terdeteksi potensi hoaks, maka sebaiknya klarifikasi atau minimal terhenti info tersebut di diri sendiri.

Ketiga, terbiasa mempercayakan informasi pada sumber yang jelas.

Kejelasan bukan masalah besar atau tidaknya institusi, melainkan jaminan kepercayaan atasnya.

Penelusuran singkat dapat dilakukan dengan metode sederhana misalnya searching by google.

Keempat, menyebarluaskan pemahaman dan upaya penangkalan hoaks di atas menjadi gerakan.

Tidak cukup dimengerti diri sendi-

ri, namun harus diteruskan ke sekitarnya. Gerakan perlawanan dan penanganan mesti massif minimal semasif penyebaran konten hoaks itu sendiri.

Kelima, lawan konten negatif hoaks dengan konten positif. Alihalih membenci dan melawan hokas jangan sampai justru terjebak membuat konten hoaks tanpa disadari. Budayakan membuat kronologi informasi dengan mencantumkan sumbernya meskipun sumbernya dari mata kepala sendiri.

Bersatu dalam produksi dan penyebaran konten postif dan benar akan membuat bangsa ini teguh dan solid. Sebaliknya, fenomena hoaks yang dibiarkan bahkan cenderung dipupuk subur akan menjadi bom waktu yang membuat kegaduhan dan kericuhan.

Implikasinya tidak main-main, seperti konflik, disintegrasi bangsa, dan sejenisnya.

POJOK Satelit BMKG pantau puluhan titik panas di NTB Waspadai kebakaran

*** Polisi tutup tambang liar Gunung Prabu Solusi bagi penambang harus jelas

***

NTB Siapkan Pernyataan Sikap untuk Kondisi Papua Mataram (Suara NTB) – Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB menyusun pernyataan sikap bersama perwakilan lembaga dan tokoh masyarakat terkait konflik yang terjadi di Papua, Selasa (3/9). Kepala Bakesbagpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM menegaskan bahwa langkah tersebut perlu diambil untuk menjamin rasa aman bagi warga Papua yang ada di NTB. “Kita turut bersedih karena Papua adalah saudara kita. Bagian tanah air yang harus kita jaga, rawat dan cintai,” ujar Syafi’i ditemui seuasi penandataganan pernyataan sikap di Kantor Bakesbangpoldagri NTB. Saat ini pihaknya tengah mencoba untuk mengumpulkan warga Papua yang ada di NTB guna mendengar keluhan mereka.

Ditegaskan Syafi’i seluruh pihak yang menandatangani surat pernyataan sikap tersebut delah berkomitmen untuk menjamin keselamatan warga Papua di NTB. “Kita harus bersikap, kita harus menyuarakan suara hati, kita harus menyampaikan kehendak bersama bahwa kita benarbenar mencintai Papua,” ujarnya.

Disebut Syafi’i warga Papua yang ada di NTB hampir mencapai 200 orang. Jumlah itu didominasi oleh mahasiswa di beberapa Universitas di Kota Mataram, IPDN, dan beberapa tinggal di NTB dalam rangka bekerja.

Syafi’i juga menerangkan bahwa pihaknya mencoba melakukan pendekatan secara keagamaan. Yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh agama seperti Kristen dan Islam untuk menyisipkan pesan damai dan persatuan dalam khotbah mereka yang dihadiri oleh warga Papua di NTB. Selain itu, pihak kampus yang menaungi mahasiswa Papua sebagai kelompok dominan warga Papua di NTB

diharapkan juga melakukan pendekatan aktif. Dengan begitu, diharapkan dapat mencegah provokasi dalam bentuk apapun. “Mereka tetap saudara kita sehingga kita akan jaga mereka untuk keutuhan NKRI,” tegas Syafi’i.

Pernyataan sikap yang disusun Bakesbangpoldagri NTB sendiri berisi empat poin. Yaitu masyarakat Papua adalah saudara yang sangat dicintai dan dibangakan, bersama-sama akan menjaga keselamatan warga Papua yang tengah bekerja atau menuntut ilmu di NTB, mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap dalam persatuan, serta mendukung sepenuhnya agar Papua tetap terjaga kedamaian dalam cinta kasih. Beberapa orang yang telah menandatangani surat pernyataan sikap itu sendiri adalah Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ketua MUI NTB, Ketua FKUB NTB, Ketua Dekenat NTB, Ketua PGI NTB, Wakil Rektor III Unram, dan Drs. H. Lalu Syafri, MM.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Universitas Mataram (Unram), Muhammad Natsir, yang turut hadir dalam penandatanganan surat pernyataan sikap itu menerangkan bahwa di Unram sampai saat ini ada 102 mahasiswa yang berasal dari Papua. “Mereka masih semangat, masih terus melaksanakan kegiatan akademiknya,” ujarnya ditemui seusai penandatanganan.

Diterangkan Natsir bahwa mahasiswa Papua yang ada di Unram adalah orang-orang yang sopan, baik dan ramah. Sebelumnya Natsir sendiri telah mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Papua guna mendengar keluh-kesah mereka. “Saya undang di ruangan untuk makan bersama, mereka terbuka,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, didapati bahwa beberapa oknum mencoba melakukan kontak dan memprovokasi mahasiswa Papua yang ada di NTB. “Karena

ada peristiwa di Papua, mereka dihubungi oleh pihak tertentu yang mereka tidak kenal,” ujar Natsir. Walaupun begitu, disebutnya seluruh mahasiswa itu menolak provokasi tersebut.

Sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., juga menekankan bahwa warga Papua yang ada di NTB merupakan tanggungjawab bersama dan akan dijamin keselamatannya. “Kita juga di sini ada mahasiswa (asal) Papua juga. Kita memastikan pada mereka bahwa kondisi di NTB aman. Tidak usah khawatir,” ujar Gubernur, Senin (2/9).

Selainitu,Gubernurjugamenyatakan akansegeramenyusunjadwalpertemuan dengan warga Papua yang ada di NTB. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa warga Papua di NTB tidak dibedabedakan dengan warga yang lain. “Kita akan bertemu dan bersilaturahmi. Kalau ada harapan dan keinginan kita dengarkan,” pungkas Gubernur. (bay)

(Suara NTB/bay)

Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Lalu Syafi’i, berfoto bersama perwakilan lembaga dan tokoh masyarakat seusai menandatangani surat pernyataan sebagai respon s terhadap kondisi Papua

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 4 September 2019

Halaman 15

Kejati NTB Kaji Peluang Tangani Aset Pemprov di Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai mencermati sengkarut aset di Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kejaksaan menilai, melihat aset bernilai tinggi namun berkontribusi kecil tersebut, seharusnya Pemprov NTB melakukan evaluasi tegas pada keseriusan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) sebagai investor pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Kejaksaan Tinggi NTB melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pernah membahas itu dengan Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Pembahasan seputar kemungkinan

pelibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk pemulihan masalah aset tersebut.

“Kita sudah bertemu dengan Pemprov NTB untuk membahas ini. Sedang kami kaji untuk proses pendampingan penyelesaian masalah aset ini,” kata Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB, Tende SH.,MH didampingi juru bicara Kejati, Dedi Irawan, SH.,MH, Selasa (3/9).

Aset milik Pemprov tersebut dikelola PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu hingga 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini

Presiden UGG Nilai Tambora Layak Diusulkan Jadi Geopark Dunia Dari Hal. 1 Pemprov NTB memiliki sejumlah alasan untuk mendorong agar Samota dijadikan cagar biosfer dunia. Pertama, karena Samota berada di antara bukit dan pegunungan yang di dalamnya terdapat berbagai flora dan fauna yang dilindungi.

Selain itu, Samota juga merupakan lokasi dari Gunung Tambora yang diketahui pernah menjadi salah satu erupsi volcano terbesar dalam sejarah peradaban manusia.

Kedua, deklarasi Samota menjadi cagar biosfer diharapkan dapat memfasilitasi dan mempercepat pemerintah daerah dalam upaya mencapai SDGs di daerah masing-masing Ke tiga, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, akan memberikan manfaat kepada NTB dalam rangka melindungi sumber alam dan mempercepat kesejateraan ekonomi dan sosial di dalam provinsi tersebut Ke empat, Rinjani dan Samota akan menjadi tuan rumah 13rd South East Biosphere Reserve Network atau pertemuan internasional jaringan cagar biosfer dunia kawasan ASEAN pada 2020. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB dengan mendatangkan pengunjung dan juga upaya memperbaiki kondisi di daerah. Ke lima, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, menjadi bukti dan komitmen Pemprov NTB mendukung pengembangan berkesinambungan.

Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dengan ditetapkannya Samota menjadi cagar biosfer dunia. Pertama, hal ini akan memberikan kontribusi

dalam rangka mewujudkan cita-cita konvensi keanekaragaman hayati.

Ke dua, akan menjadi media kerjasama antarpengelola cagar biosfer di seluruh dunia. Ke tiga, dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah, pemantauan global dan pelatihan pakar dari seluruh dunia.

Ketua Delegasi Geopark Tambora pada simposium internasional APGN 2019, Ir. H. Ridwan Syah mengaku optimis Tambora bakal dapat ditingkatkan statusnya menjadi geopark dunia. Selain memiliki sejarah yang panjang terhadap peradaban dunia, Tambora sendiri secara fisik memiliki kekayaan yang banyak.

Menurut General Manager Geopark Tambora ini, selain 10 geosites berupa savana dan keanekaragaman hayati dan kultur. ‘’Apalagi ada sebagian peserta APGN berencana untuk datang langsung berkunjung untuk melihat langsung ke Tambora,’’ kata Ridwan.

Pihaknya mengaku terus melakukan lobi dan pendekatan kepada tim UNESCO Global Geopark (UGG) selama simposium APGN 2019 berlangsung. Tambora sendiri sudah masuk ke dalam Samota (Saleh, Moyo, Tambora).

Konsep ini sebagai upaya konservasi dalam mempertahankan ke tiga kekayaan alam tersebut selain dari sisi pengembangan kawasan bagi Pulau Sumbawa. ‘’Hal ini sebagai kriteria penilaian lain dari terpilihnya geopark untuk masuk ke dalam usulan global geopark UNESCO,’’ pungkasnya. (nas)

Polisi Tutup Tambang Liar Gunung Prabu Dari Hal. 1 dengan memasang plang larangan aktivitas di lokasi penggalian material. Pada plang tertulis “Himbauan Dilarang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin”, lengkap tertera dengan pasal ancaman pidana. Selama bertahun tahun lokasi itu jadi sumber penggalian material tanah untuk diekstraksi menjadi emas.

Tidak ada gejolak, karena polisi mengklaim penutupan itu bahkan didukung masyarakat. ‘’Tidak sampai dilakukan penegakan hukum untuk para penambang tanpa izin di sana.

Karena para penambang sepakat untuk berhenti melakukan penambangan,’’ kata Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK Selasa (3/9) kemarin.

Lebih awal anggota Tipiter Sat Reskrim Polres Lombok Tengah bersama personel Bhintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Prabu melakukan pendekatan kepada masyarakat penambang. Masyarakat bahkan meminta waktu untuk meninggalkan lubang-lubang tambang lain yang jadi sumber penggalian sebelumnya. ‘’Permintaan dari masyarakat, agar diberikan waktu untuk melakukan perataan lubang-lubang galian untuk ditimbun dan di rapikan. Agar bisa dipergunakan untuk lahan pembangunan,’’ ungkapnya.

Setelah penutupan itu, masyarakat diimbau agar tidak melanjutkan aktivitas yang sama. Sebab sejak awal aktivitas itu terlarang atau tanpa izin.

Pihaknya menyampaikan soal dampak lingkungan yang diaki-

batkan dari aktivitas illegal tersebut, tanpa pengelolaan limbah yang baik, tanpa memikirkan proses reklamasi. ‘’Apalagi dampaknya bagi kesehatan.

Melalui Bhabinkamtibmas setempat, terus dilakukan pendekatan agar mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan daripada keuntungan yang didapat,’’ paparnya.

Selain material tambang, sedikitnya sembilan lubang sudah ditutup di lokasi itu.

Memang diakuinya masih ada lubang galian lain belum ditutup. Namun tetap dilakukan pendekatan persuasif. ‘’Hasil monitoring terakhir kami, aktivitasnya mulai berkurang. Masyarakat sudah semakin sadar,’’ ujarnya.

Terlebih, kawasan itu jadi bagian dari lingkar wisata yang berbatasan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Warga menyadari dampaknya bagi perkembangan pariwisata.

Upaya lain yang dilakukan dengan memutus rantai peredaran merkuri dan zat kimia untuk pengolahan emas. Beberapa waktu lalu, 3 Kg merkuri disita di salah satu toko emas di Mataram.

Berkas tersangka sedang diproses untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dengan penutupan lokasi tambang liar di Gunung Prabu ini, menambah daftar langkah sama di sejumlah titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Data Subdit IV Ditreskrimsus, Tahun 2017 delapan kasus, tahun 2018 15 kasus, tahun 2019 empat kasus. (ars)

Lombok Tetap Cantik Dari Hal. 1 Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, kepala OPD lingkup Pemrov NTB dan perwakilan 800 peserta Asia Pacific Geopark Network (APGN) 2019, Martin memuji pelaksanaan kegiatan ini.

Menurut pria asal Perancis ini, saat tiba di Pulau Lombok, pada hari pertama ia beserta peserta APGN 2019 lainnya menghabiskan waktu di gili selama tiga hari. ‘’Kami disambut dengan baik dan disu-

guhi acara yang megah,’’ jelasnya.

Guy Martin juga memuji upaya Pemprov NTB dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa yang sudah berjalan kurang lebih setahun ini. Ia mengatakan musibah gempa bumi serta seluruh proses rehab rekon oleh pemerintah dan masyarakat NTB terus ia pantau perkembangannya. Masyarakat NTB bisa bergerak cepat untuk menjalani hidup seperti biasa dan secara normal. (r)

hanya sebesar Rp22,5 juta. Ketika tidak ada aktivitas pengelolaan langsung oleh perusahaan tersebut, praktis tidak ada kontribusi maksimal kepada daerah. Menurut Tende, ini harus segera dievaluasi.

“Sesuai Undang Undang Pertanahan, semua (lahan) milik negara dikuasai oleh pihak tertentu, tentu dengan mekanisme yang berlaku. Kalau tidak dimanfaatkan, ya harus kembali ke negara lagi,” tegas-

nya saat menjawab Suara NTB. Tapi butuh kajian aturan lebih mendalam untuk memastikan indikasi penelantaran lahan, termasuk aturan yang bisa menguatkan untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU).

Aset yang dikelola GTI ini dikelola dengan kontribusi sangat kecil ini sempat jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Betapa tidak, nilai aset mencapai Rp2 miliar seluas 65 hektar, namun kontribusi mak-

simal hanya Rp30 juta per tahun.

Temuan BPK ini menurutnya bisa jadi rujukan untuk mengeluarkan rekomendasi evaluasi HGU lahan di kawasan padat wisatawan asing itu. Bisa juga jadi rujukan pihaknya untuk bersikap dan bertindak. Namun menurutnya akan tetap berpulang pada Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov NTB. “Kami kan pasif, kalau ada permintaan untuk penyelesaian urusan lahan, baru kami proses,” pungkasnya. (ars)

Menambah Kekuatan untuk Bangkit Dari Hal. 1 Gubernur Dr. Zul mengatakan, masyarakat NTB telah dilanda bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. Beberapa kali gempa besar dan ribuan kali gempa kecil. Gubernur memuji semangat masyarakat NTB yang terus berupaya bangkit pascagempa. ‘’Orang yang kuat adalah orang yang terjatuh tujuh kali, namun mampu bangkit delapan kali,’’ ujarnya di hadapan Presiden Global Geopark Network, Guy Martini, Executive Chair-

man of Indonesian National Commission for UNESCO, Prof.

Dr. H. Arief Rachman, dan pihak terkait lainnya.

Ia menambahkan, menjadi tuan rumah APGN merupakan momentum untuk menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat NTB itu kuat. ‘’Tahun lalu, kami dilanda gempa bukan hanya tujuh kali, namun lebih dari dua ribu kali. Namun masyarakat NTB mampu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bangkit lebih dari tiga ribu kali,’’ katanya yang disambut tepuk

tangan para peserta.

Gubernur mengatakan, pihaknya sadar dan setuju untuk mengelola warisan geologi dengan pendekatan kebijakan yang riil yaitu dengan melakukan perlindungan kawasan, memajukan pendidikan serta pembangunan berkelanjutan. ‘’Saya berharap kegiatan APGN menjadi forum untuk berbagi pengalaman serta untuk belajar bagaimana mengelola potensi alam demi kelangsungan hidup masyarakat di masa mendatang,’’ harapnya. (bay)

Punya Geopark, NTB Targetkan Peningkatan Ekonomi Dari Hal. 1 Menurut Dr. Zul, pemahaman tentang apa itu geopark perlu dimatangkan dengan baik, salah satunya untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan.

Terkait pengembangan ekonomi melalui Geopark Rinjani, gubernur menekankan bahwa pengembangan geopark berarti pengembangan geo-tourism yang efeknya akan mempengaruhi ekonomi lokal dan produksi komoditas lokal yang berhubungan dengan warisan budaya. ‘’Geopark itu bukan hanya mendaki gunung. Tapi bagaimana mengembangkan geo-tourism,’’ jelasnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) melalui Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Safri Burhanuddin, yang turut hadir dalam pembukaan simposium APGN 2019 mengatakan bahwa seluruh kawasan yang masuk dalam UNESCO Global Geopark (UGG) telah masuk dalam perencanaan nasional di Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas). ‘’UGG itu menjadi perhatian Bappenas untuk ikut mendukung memberikan kontribusi langsung,’’ ujar Burhanuddin. Dengan begitu, pembangunan komunitas pengembangan kawasan konservasi diharapkan dapat terwujud lebih cepat.

Diterangkan Burhanuddin, dengan menyandang predikat sebagai geopark, suatu kawasan secara otomatis akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pengembangan.

Walaupun begitu, ditekankan bahwa anggaran yang dimaksud tidak selamanya berarti kucuran dana. Melainkan bisa juga dalam bentuk bantuan sosialisasi serta dukungan dalam penyusunan kegiatan bersekala internasional seperti APGN. ‘’Event (seperti) seperti ini kan tidak akan berdiri sendiri. Pusat (pasti) ikut membantu,’’ pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, ahli kehormatan geowisata Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Heryadi Rachmat, menekankan bahwa tiga prinsip penentuan geopark memang harus dipenuhi, terutama oleh pemerintah. Dicontohkannya

seperti konservasi, di mana pemerintah harus benar-benar menjamin kelestarian flora dan fauna yang ada di dalam kawasan geopark. ‘’Kalau itu hilang, nilai destinasi itu berkurang. Sehingga konservasi penting sekali,’’ ujarnya.

Selain itu, edukasi juga penting dilakukan untuk memberikan informasi yang cukup terkait kekayaan geopark. Disebutkan Heryadi, edukasi bisa dilakukan melalui pemasangan papan informasi dengan syarat infografik harus bisa dimengerti oleh anak sekolah menengah pertama (SMP). “Jangan hanya bisa dipahami oleh mahasiswa atau SMA. Harus SMP,’’ tegasnya.

Terkait peningkatan ekonomi melalui kawasan geopark Heryadi menekankan sasarannya haruslah masyarakat lokal. ‘’Bukan masyarakat pendatang.

Yang menikmati itu adalah harus masyarakat setempat,’’ ujarnya.

Dengan begitu, pengembangan konsep geo-wisata diharapkan akan memunculkan ekonomi kreatif seperti pemandu wisata, porter, produksi cinderamata, kuliner dan penginapan yang keseluruhannya dilakukan oleh masyarakat lokal. (bay)

China dan Peninggalan Sejarah yang Terawat Dari Hal. 1 Namun, cuaca panas tak mempengaruhi semangat para delegasi untuk melihat dari dekat negeri yang penduduknya terpadat di dunia itu.

Dari bandara tersibuk di Asia dan terpadat ke dua di dunia setelah Jakson Internasional Airport (Amerika), delegasi Jurnalis Bali, NTB, NTT langsung menuju penginapan.

Di sepanjang jalan menuju penginapan, kami disajikan pemandangan kota yang asri dan sejuk di antara gedung-gedung megah yang menjulang tinggi. Tanaman hias di sepanjang jalan Kota Beijing tertata rapi dan indah dipandang mata.

Yang mengagumkan lagi, kota terbesar ke dua di Tiongkok setelah Shanghai ini sangat bersih. Sajian Kota Beijing yang memikat, terasa melenyapkan lelah dan pegal setelah terbang hampir sembilan jam.

Tidak sempat istirahat, hari pertama tiba di Beijing, delegasi langsung mengunjungi Capital Museum China (Museum Nasional China). Museum yang dibangun sangat megah ini merupakan museum terbesar di Tiongkok. Museum ini dibangun untuk mengedukasi seni dan sejarah Tiongkok.

Museum Nasional Tiongkok menurut petugas pemandu, Liu Lusha, dibangun dua bagian.

Masing-masing, sisi sebelah timur dibangun tujuh lantai. Sementara di sisi barat dengan enam lantai. Museum Nasional Tiongkok dibangun sangat modern. Bangunan dilengkapi lift dan sangat nyaman. Di museum ini para pengunjung bisa melihat langsung dokumen sejarah peradaban dan kisah perjuangan politik Tiongkok dari masa ke masa.

Pengunjung ke museum ini setiap hari antara 3000-4000 orang. ‘’Jumlahnya bisa membeludak sampai 5000 orang per hari pada hari-hari libur,’’ sebut Liu Lusha. Antusiasme masyarakat Tiongkok untuk mengetahui sejarah peradabannya sangat tinggi. Para orang tua mengajak serta putra putrinya mengunjungi museum, tidak sekadar berwisata. Yang patut ditiru, melalui museum, mereka mengedukasi generasinya untuk mengetahui dan mencintai warisan sejarahnya.

Antusiasme tinggi warga Tiongkok untuk mengetahui lebih dekat warisan sejarahnya, juga terlihat di kompleks istana besar yang merupakan bekas istana raja dari Dinasti Ming dan Dinasti Qing. Nama-

nya Kota Terlarang (Forbidden City). Museum istana ini, berlokasi tepat di jantung Kota Beijing. Rata-rata setiap hari, kunjungan ke istana yang dibangun sekitar tahun 14061420 itu, mencapai 80 ribu orang. ‘’Jumlahnya bisa lebih banyak jika musim libur,’’ ujar Zhai Yuom Fei, pemandu wisata Kota Terlarang.

Pengunjung dewasa dikenakan biaya 60 Yuan (sekitar Rp 120 ribu). Sedangkan mahasiswa dikenakan setengah harga dan anak-anak digratiskan.

Kota Terlarang yang Menakjubkan Memasuki areal Kota Terlarang, rasa takjub tak terelakkan. Istana megah dengan tembok kokoh dan tinggi yang selama ini hanya bisa dilihat melalui film-film kungfu (produksi Tiongkok), bisa dilihat langsung dari dekat. Kota Terlarang memiliki luas sekitar 720.000 meter persegi. Di atas areal seluas itu, ada 800 bangunan khas istana Tiongkok kuno dengan 8.000 ruangan. Fungsi setiap ruangan berbeda-beda. Jejak sejarah bercerita di setiap ruangan dari peninggalan penghuni istana. Pemandu wisata di sana, secara rinci menjelaskan keberadaan bangunan, ruangan dan fungsinya. Tujuannya, untuk mengedukasi setiap pengunjung.

Dari 800 bangunan di istana itu, salah satu yang paling banyak dikunjungi wisatawan berada di ujung paling timur kompleks Kota Terlarang. Bangunan itu adalah tempat tinggal salah satu selir yang konon paling disayangi Raja Ming. Di bangunan yang dilengkapi beberapa ruangan, masih tersimpan rapi peninggalan selir yang kabarnya terkenal sangat cantik dan pintar. Ada meja, tempat minum, guci-guci besar dan tempat tidur dengan sembilan selimut dilipat rapi di atasnya. Selir kesayangan raja ini, konon pada akhirnya diangkat sebagai Permaisuri Raja Ming.

Kota Terlarang ditetapkan oleh UNESCO sebagai istana dengan koleksi terbesar struktur kayu kuno di dunia.

UNESCO pada tahun 1987 juga menetapkan peninggalan istana di Tiongkok ini sebagai salah satu situs warisan dunia.

Selain Kota Terlarang, masih di wilayah Beijing juga ada warisan dunia Tembok Besar China (Great Wall of China) yang fenomenal. Panjang tembok ini membentang di atas pengunungan sepanjang 8.885 Km. Tembok besar ini dibuka untuk umum

tahun 1988, setelah tahun 1987, UNESCO menetapkan Tembok Raksasa Tiongkok sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia.

Menggunakan kereta gantung menuju pintu utama, pengunjung Great Wall rata-rata sehari mencapai 10 ribu orang dari satu pintu. ‘’Great Wall memiliki dua pintu masuk.

Bisa dari Pataling, juga bisa dari pintu Mutian Yu,’’ ujar Miss Chu, pemandu wisata di sana. Di atas perbukitan yang menjadi pintu utama Great Wall, pemandangan indah dan kokohnya Tembok Raksasa Tiongkok, memantik decak kagum dan rasa takjub. Tembok kokoh dibangun mengikuti topografi pegunungan. Sehingga dari kejauhan bangunan tembok terlihat berkelok-kelok, menurun dan menanjak.

Berbagai fasilitas pendukung seperti toilet dan tempat istirahat berupa kursi dari batu melengkapi perbukitan menuju pintu utama. Yang mengagumkan, tempat wisata itu sangat bersih.

Pengunjung memperoleh penjelasan rinci tentang bangunan di setiap sudut Great Wall dari pemandu wisata. Jadi pengunjung ke sana, tidak sekadar berwisata menikmati keindahan dan kemegahan Tembok Besar China. Ada misi edukasi wajib diperoleh pengunjung terkait keberadaan warisan sejarah Tiongkok yang telah mendunia itu.

Mengedukasi pengunjung yang sebagian besar adalah warga Tiongkok, di setiap destinasi wisata bersejarah menurut Ketua Asosiasi Diplomasi Publik RRT, Hu Zhengyue, merupakan sebuah keharusan.

Edukasi kepada generasi penerus dilakukan, untuk menumbuhkan rasa memiliki, mencintai, menjaga dan merawat kemudian melestarikan warisan sejarahnya.

Merawat dan melestarikan peninggalan sejarah menurut Hu Zhengyue, menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Tiongkok.

Sementara untuk biaya operasional setiap warisan sejarah, selain diperoleh dari biaya tiket masuk. Juga ada lembaga khusus yang menyiapkan anggarannya. Sehingga ketersediaan anggaran untuk menjamin keberlangsungan pelestarian warisan sejarah tidak terganggu. Indonesia umumnya dan NTB khususnya, juga memiliki banyak dan beragam warisan sejarah. Sepertinya, pola Negeri Tirai Bambu dalam menjaga, merawat dan melestarikan warisan sejarahnya menarik diadopsi. (*)

Petani Minta DBHCHT untuk Bangun Irigasi dan Jalan Usaha Tani Dari Hal. 1 Jika ada bantuan dari pemerintah, ia maka akan mengurangi beban petani tembakau. Pasalnya, kata Gazali, tungku omprongan ini hanya bisa dipakai selama dua sampai tiga kali. Sehingga petani butuh modal untuk mengadakan tungku tersebut.

Kemudian, petani juga meminta dibuatkan embung. Keberadaan embung sangat diperlukan ketika terjadi musim kemarau. Dengan adanya embung, maka akan mengurangi biaya produksi penanaman tembakau yang dilakukan petani. Ia mengatakan embung tersebut sangat dibutuhkan pada daerah sentra produksi tembakau di Lombok Tengah dan Lombok Timur.

“Selain itu perlu ada jalan usaha tani. Sarana dan prasarana harus memadai ketika petani membawa hasil panennya,” kata Gazali.

Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si menjelaskan seratusan DBHCHT yang dialokasikan ke NTB setiap tahun sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan setiap tahun.

Ia menjelaskan pemberian DBHCHT bukan saja untuk daerah penghasil tembakau seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah. Tetapi daerah yang terkena dampak tembakau juga mendapatkan DBHCHT, seperti Kota Mataram.

Terkait dengan terlambatnya distribusi benih kepada petani, Husnul mengatakan hal ini akan menjadi atensi pihaknya. Keterlambatan distribusi benih tembakau kepada petani pada daerah tertentu karena pengadaannya harus dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Setelah selesai pelelangan di ULP, barulah benih tersebut dapat didistribusikan ke kelompok petani penerima. Ia mengatakan penanaman tembakau biasanya akhir Mei atau pertengahan Juni.

“Nah, bagi yang menanamnya pada akhir Mei, belum selesai (pelelangan) di ULP. Ketika itulah kemudian didistribusi, tetapi dia (petani) sudah menanam tembakau,” katanya.

Maka benih yang diberikan dapat digunakan untuk masa tanam berikutnya. Terpenting, kata Husnul, pemberian bantuan tersebut tidak fiktif. Keterlambatan distribusi bantuan benih ini, kata Husnul menjadi perhatian pihaknya.

“Bahwa daerah-daerah yang tadi diberikan sudah tanam. Itu menjadi atensi kita.

Supaya tidak lagi menjadi seperti itu,” ujarnya.

Menjawab harapan petani agar bantuan benih dialihkan ke program lainnya seperti pembangunan irigasi, embung, dan jalan usaha tani. Husnul mengatakan hal ini bisa dilakukan.

Pihaknya berharap para petani mengusulkan program atau kegiatan untuk pembangunan jaringan irigasi, embung dan jalan usaha tani lebih awal. Sehingga dapat diakomodir pada tahun anggaran berikutnya.

Termasuk juga mengenai kelangkaan pupuk di setiap musim tanam. Husnul menegaskan pihaknya hanya bisa membantu memfasilitasi untuk pupuk non subsidi. Pasalnya, penggunaan pupuk subsidi seperti Urea tidak diperkenankan untuk perkebunan seperti budidaya tembakau.

Namun khusus untuk pupuk non subsidi, Husnul mengatakan bisa memfasilitasi dengan produsen pupuk. Sehingga jumlah pupuk yang dibutuhkan petani tembakau terjamin ketika musim tanam.

Terkait dengan pengadaan benih tembakau tahun 2019, berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB, pagu anggarannya sebesar Rp1,96 miliar.

Proyek pengadaan benih tembakau ini dimenangkan UD. Sinar Mutiara dengan harga penawaran Rp1,94 miliar.

Terkait dengan penggunaan DBHCHT, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP melalui Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bappeda NTB, Nuryanti, SE, ME mengatakan anggaran DBHCHT yang diperoleh NTB mengalami peningkatan pada 2019 ini. Tetapi peruntukan DBHCHT masih belum banyak menyentuh petani tembakau, karena 50 persen diarahkan untuk sektor kesehatan.

“Prioritas untuk DBHCHT berdasarkan PMK 222, pertama untuk kesehatan sebesar 50 persen. Seberapa pun peningkatan DBHCHT NTB, 50 persen. Yang wajib dipenuhi dan kita tak melanggar aturan, manakala peruntukan sektor kesehatan terpenuhi sebanyak 50 persen,” kata dikonfirmasi Suara NTB di Mataram.

Pada kesempatan tersebut, ia didampingi Kasubbid Pangan dan Pertanian, L. Suryadi. Yanti menjelaskan 50 persen DBHCHT lainnya digunakan untuk program-program prioritas daer-

ah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, 50 persen penggunaan DBHCHT ini tidak diatur porsi atau persentasenya.

“Jadi, yang wajib dipenuhi dan kita tidak melanggar aturan manakala sektor kesehatan terpenuhi sebanyak 50 persen,” ucapnya.

Disebutkan, pada 2018, NTB memperoleh DBHCHT sebesar Rp248,8 miliar lebih.

Dari jumlah tersebut, Pemprov NTB mendapatkan jatah sebesar Rp76,8 miliar, sisanya dibagi ke 10 Pemda kabupaten/kota yang ada di NTB. Penggunaan DBHCHT sebesar Rp76,8 miliar tersebut tersebar di belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Dengan rincian, Dinas Koperasi dan UMKM Rp500 juta, Badan Ketahanan Pangan Rp2 miliar, Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp23,1 miliar, Dinas Perindustrian Rp1 miliar.

Kemudian Dinas Perdagangan Rp1,5 miliar, Biro Perekonomian Rp350 juta.

Selanjutnya, Bappeda Rp1,9 miliar, RSUD NTB Rp899 juta, Dinas Kesehatan Rp4,6 miliar, Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok Rp1,6 miliar, Rumah Sakit Mata Rp6 miliar lebih, Dinas Sosial Rp2,5 miliar, RS HL. Manambai Abdul Kadir Rp5,3 miliar lebih, Pol PP Rp250 juta, RSJ Mutiara Sukma Rp500 juta, Disnakertrans Rp3,9 miliar lebih, Disnakeswan Rp1 miliar dan BPKAD Rp19,6 miliar.

Sedangkan pada 2019, dari total Rp295,6 miliar yang diperoleh NTB. Pemprov mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp88,6 miliar lebih. Sisanya dibagi ke 10 Pemda kabupaten/kota. Sama seperti tahun sebelumnya, penggunaan DBHCHT 2019 untuk Pemprov NTB masih tersebar di belasan OPD. Antara lain, Dinas Koperasi dan UMKM Rp1,5 miliar, Badan Ketahanan Pangan Rp3 miliar, Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp29,5 miliar, Dinas Perindustrian Rp1 miliar. Kemudian Dinas Perdagangan Rp750 juta, Biro Perekonomian Rp500 juta.

Selanjutnya, Bappeda Rp1,3 miliar, RSUD NTB Rp14 miliar lebih, Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok Rp2 miliar, Dinas Sosial Rp2,75 miliar, RS HL. Manambai Abdul Kadir Rp3,7 miliar lebih, Pol PP Rp500 juta, RSJ Mutiara Sukma Rp1,5 miliar, Disnakeswan Rp2 miliar dan BPKAD Rp19,6 miliar.

“50 persen DBHCHT untuk kesehatan itu tersebar untuk beberapa program. Untuk preventif, kuratif dan promotif,” jelasnya.

Salah satu penggunaan DBHCHT untuk sektor kesehatan adalah pengadaan alat kesehatan untuk kanker di RSUD NTB. Dengan adanya peralatan tersebut, kata Yanti, pasien kanker yang ada di NTB tidak perlu dibawa ke Surabaya atau Bali untuk dilakukan operasi.

Karena di RSUD NTB sudah ada alat kesehatan untuk pengobatan kanker yang dianggarkan dari DBHCHT. Sedangkan 50 persen DBHCHT diarahkan untuk program prioritas daerah. Karena NTB fokus dalam penanggulangan kemiskinan, maka 50 persen alokasi DBHCHT diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

“Di samping untuk peningkatan kualitas bahan baku,” katanya.

Alokasi anggaran DBHCHT sebesar Rp29,5 miliar untuk Distanbun tidak semuanya untuk petani tembakau. Anggaran sebesar itu digunakan untuk saprodi, pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna, seperti pompa air, hand tractor dan bantuan benih. Khusus untuk bantuan benih tembakau dialokasikan sebesar Rp1,9 miliar lebih. Program/kegiatan yang lebih rinci mengenai penggunaan DBHCHT, berada di masing-masing OPD. Diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.12/PMK.07/2019, DBHCHT untuk NTB pada 2019 sebesar Rp295,6 miliar lebih. Dengan rincian, untuk Pemprov NTB Rp88,6 miliar lebih, Bima Rp9,7 miliar, Dompu Rp5,2 miliar, Lombok Barat Rp15,5 miliar, Lombok Tengah Rp48,3 miliar, Lombok Timur Rp54,3 miliar, Sumbawa Rp9,3 miliar, Kota Mataram Rp49,8 miliar, Kota Bima Rp2,06 miliar, Sumbawa Barat Rp3,01 miliar dan Lombok Utara Rp9,4 miliar.

Sedangkan 2018 lalu, sesuai PMK No.30/PMK.07/2018, DBHCHT untuk NTB sebesar Rp248,8 miliar lebih. Dengan rincian untuk Pemprov NTB Rp74,6 miliar, Bima Rp8,3 miliar, Dompu Rp5,3 miliar, Lombok Barat Rp13,3 miliar, Lombok Tengah Rp41,6 miliar, Lombok Timur Rp53,3 miliar, Sumbawa Rp8,2 miliar, Kota Mataram Rp31,2 miliar, Kota Bima Rp1,7 miliar, Sumbawa Barat Rp2,5 miliar dan Lombok Utara Rp8,4 miliar. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 4 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Aksi Demo di Desa Tempos

Warga Tuntut Kades Dites Urine Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan warga Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar), melakukan aksi demonstrasi di kantor desa setempat, Selasa (3/9). Warga merasa kecewa dengan kinerja Kades, Erwin Satriawan, yang dinilai selama hampir satu bulan tidak pernah masuk kantor. Warga juga menduga ketidakberesan dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) dan ADD, karena dikelola secara tidak transparan.

Revitalisasi Taman Rinjani Selong Sesuaikan Kemampuan Anggaran Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mengkebut pengerjaan revitalisasi Taman Rinjani Selong (TRS). Dialokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar. Pengerjaan proyek yang mangkrak selama satu tahun ini akan mengikuti kemampuan anggaran yang dikerjakan rekanan pemenang tender, PT. Lima Putra asal Makassar.

“Pengerjaan sudah masuk 30 hari dengan capaian pengerjaan

di atas 5 persen. Kita pastikan progres tidak melenceng dari rencana dengan pengerjaan 120 hari,” terang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Taman Rinjani Selong, Nugroho, ST, Selasa (3/9).

Dari anggaran Rp2,9 miliar itu, kata Nugroho, diprioritaskan pada inti-inti yang dilakukan pengerjaan untuk mencapai angka 100 persen dari anggaran yang ada. Sementara untuk angka 100 persen total pengerjaan revitalisasi anggaran diyakini belum mencukupi karena ter-

utama untuk pemagaran, penataan tanaman bunga dan tempat bermain anak-anak. Minimal, kata dia, dibutuhkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk 100 persen pengerjaan fisik.

Maka dari itu, ia berharap revitalisasi Taman Rinjani Selong dapat dianggarkan kembali pada APBD induk tahun 2020. “Untuk menggapai hasil maksimal, minimal Rp5 miliar untuk tanaman bunga, pagar keliling dan lainnya. Iya minimal tambahan Rp2,5 miliar untuk tahun depan,” terangnya.

Sementara, Kabid Taman dan Ruang Terbuka Hijau pada DLHK Lotim, Indar Jaya Kusuma, menjelaskan pelaksanaan revitalisasi TRS mengikuti anggaran yang ada, bukan sebaliknya. Berdasarkan desain yang ada membutuhkan dana yang cukup besar.

“Pengerjaan mengikuti anggaran anggaran yang tersedia,” jelasnya. (yon)

Yang paling membuat warga geram, oknum Kades diduga pengguna narkoba sehingga mereka menuntut Kades dites urine dan rambut.

Jika terbukti menggunakan narkoba, warga meminta agar Kades mundur dari jabatannya.

Aksi warga dimulai sekitar pukul 09.00 wita.

Dengan berjalan kaki dan ada yang mengendarai sepeda motor mereka berorasi di depan kantor desa menggunakan alat pengeras suara.

Namun persis di pintu gerbang kantor desa, warga diblokade oleh aparat sehingga tidak masuk ke kantor desa. Dengan berpanas-panasan warga tetap berorasi. Perwakilan warga dari semua dusun pun menyampaikan tuntutannya. Rata-rata tuntutan mereka sama, terkait Kades yang tidak pernah masuk kerja selama satu bulan. Diduga selama bulan Juli hingga Agustus, Kades hanya masuk hampir dua hari sehingga pelayanan ke masyakarat tidak berjalan maksimal.

Warga juga mengeluhkan Kades yang tidak pernah menghadiri undangan masyakarat entah itu acara pernikahan, acara agama dan kematian. “Pak Kades tidak pernah menghadiri undangan masyakarat. Untuk apa kami punya Kades yang tidak pernah hadiri undang kami,” teriak warga. Selain itu, warga juga menduga proyek Puskesmas Pembantu (Pustu) yang mangkrak sejak 2017, namun sampai sekarang tidak jelas kelanjutannya. Warga pun mempertanyakan pertanggung jawaban anggaran proyek Pustu tersebut.

Perwakilan warga dusun kelebut, Muzaki menuntut Kades melakukan tes urine dan darah untuk membuktikan bahwa Kades ini pengguna narkoba atau tidak. “Kami mau pak Kades melakukan tes urine untuk membuktikan isu yang beredar bahwa pak Kades ini memakai narkoba. Ini sangat meresahkan warga.

Kami tidak mau dipimpin oleh seorang Kades yang menggunakan narkoba. Narkoba musuh kita bersama. Kami tidak mau generasi di desa kami sampai terkena barang haram,” tegas dia.

Kepala Desa Tempos, Erwin Satriawan yang keluar menemui massa aksi mengatakan, dirinya tidak menyangkal apa yang disampaikan

warga terkait dirinya tidak pernah masuk kantor dan menghadiri undangan warga. Namun ia beralasan bahwa ini dilakukan karena ketentuannya 80 persen di lapangan dan 20 Persen di kantor.

Soal isu ia menggunakan narkoba, menurut dia sebatas isu yang perlu dibuktikan.

“Saya tidak akan menyangkal apa yang disampaikan oleh warga, dan saya meminta maaf atas kesalahan, kealfaan serta kekhilafan saya ini,” kata dia. Terkait program Posyandu, menurut dia sudah ada ada pembahasan dan pertanggungjawaban.

Namun penjelasan Kades ini agaknya tak membuahkan hasil. Sebab massa tetap saja

merasa belum puas sehingga bertahan di depan kantor desa.

Bahkan massa kepanasan tambah geram dengan Kades karena masuk kantornya.

Aksi saling dorong antara masa dengan aparat, sehingga menyebabkan pintu gerbang kantor desa rusak.

Wakil bupati Lobar, Hj Sumiatun datang menemui warga. Didampingi Asisten I Ilham, Wabup menenangkan warga. Wabup berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga tersebut. “Kami pasti tindaklanjuti, kami tidak akan bermain-main dalam hal ini,” jelas dia. Dikatakan, masalah tes narkoba Kades ada prosedurnya. Pihaknya akan bersurat ke pihak Kesehatan dan BNN. Pihaknya pun mengajak perwakilan warga untuk ikut menyaksikan tes narkoba tersebut. Terkait tuntutan warga memberhentikan Kades, juga akan ditindaklanjuti oleh pemda tentu melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab kata dia, tidak bisa pemberhentian kades begitu saja. (her)

(Suara NTB/her)

DEMONSTRASI - Warga Tempos, Lembar, Lobar yang menggelar aksi demonstrasi di kantor desa menuntut Kades mundur.

Fasilitas Olahraga di Mataram Minim Mataram (Suara NTB) Fasilitas umum (fasum) untuk olahraga di Kota Mataram masih minim. Hal itu terlihat dari data Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram sebanyak dua fasum olahraga berada di Selagalas untuk sirkuit dan kolam renang Mataram Water Park (MWP) di Udayana Mataram.

Kepala Dispora Kota Mataram, Mansur menyampaikan, minimnya fasum olahraga di Kota Mataram dikarenakan anggaran untuk Dispora masih minim. “Yang benarbenar milik Pemkot yang kami kelola yang sudah diserahkan ke Dispora baru kolam renang (MWP) di Udayana dan sirkuit di Selagalas,” katanya, Selasa (3/9).

Saat ini jelas Mansur, Dispora kota Mataram akan menambah satu fasum olahraga untuk venue Futsal di Seganteng. “Venue itu sedang digarap. Tanah yang punya ini Diknas kita bagi dua,” katanya.

Minimnya fasum olahraga di Mataram dirasakan Abdul (25),

pemuda asal Kekalik Jaya yang hobi berolahraga sepak bola ini merasakan minimnya tempat berolahraga di Kota Mataram. “Untuk main sepak bola kan, saya harus ke Universitas Mataram. Di situ kan ada lapangannya,” katanya.

Menurut Abdul, seharusnya Pemkot Mataram memperhatikan kondisi tersebut. Bagaimana tidak, kegiatan olahraga merupakan hal wajib yang dilakukan masyarakat pada umumnya untuk menjaga pola hidup sehat. “Untuk menyalurkan hobi juga sih, seharusnya Pemkot menyalurkan itu,” lanjut Abdul.

Mansur menilai, fasum olahraga di Mataram banyak yang dimiliki secara pribadi, milik dinas dan sekolah. “Contohnya di Sangkareang pojoknya itu ada Basket, itu memang umum. Tapi untuk di sekolahsekolah juga bagian dari sarana olahraga. Tapi itu kan dinas punya,” jelasnya.

Untuk venue dalam tahap pembangunan di Seganteng kata Mansur, anggaran pembuatan lapangan futsal itu

sebesar Rp200 juta plus perencanaannya. “Itu pun kan gak cukup, nanti akan bertahap. Kita di Dispora hanya buat venue futsal saja dulu, karena tanahnya juga baru dibagi, punya Dinas Kota,” tuturnya.

“Yang penting semangat kita untuk menggerakkan olahraga ini yang paling utama. Alhamdulillah antusias warga untuk berolahraga di kota Mataram lumayan tinggi.

Olahraga itu kan macam-macam, ada olahraga rekreasi, olahraga prestasi kan gitu. Kita sudah buktikan di Porprov kemarin kita juara,” lanjut Mansur.

Mansur akan tetap berkoordinasi dalam membangkitkan semangat berolahraga bagi anak muda di Kota Mataram. “Seperti panjat tebing juga, kita serahkan pengurusnya untuk mahasiswa. Tapi wall untuk panjat tebing belum ada. Kita akan usahakan ada, daftar keinginan dan daftar kebutuhan harus selaras. Di samping itu kita juga lihat keuangan daerah, kan gitu,” tutupnya. (viq)