Edisi Selasa 4 September 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 147 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Harus Tuntas Sebelum Musim Hujan Giri Menang (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa NTB harus tuntas sebelum musim hujan tiba. Dari 71 ribu rumah yang rusak, sebanyak 5.293 unit rumah warga yang rusak di Pulau Lombok sudah diberikan bantuan stimulan dengan pemberian buku tabungan secara simbolis di Pemenang Lombok Utara, Minggu (2/9) sore. darurat telah berlalu. Dan sekarang masuk pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. ‘’Ada beberapa tahapan yang kita kerjakan. Pertama

tan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Senin (3/9).

Pada apel siaga bersama 3.000 relawan itu, Presiden mengatakan tahapan tanggap

ahkan bantuan bagi rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Meskipun baru 5.293 rumah yang telah diberikan, dari kurang lebih 71.000, Presiden menjanjikan akan bergerak cepat, meski membutuhkan waktu.

Ia berpesan kepada ribuan relawan dan masyarakat untuk membantu dalam melakukan pembersihan maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB, telah mengeluarkan 14 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) selama masa tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan. Jumlah CBP yang berada di gudang Bulog sebanyak 100 ton.

Rampung Dua Bulan

Sementara itu, berdasarkan hasil hitung-hitungan Dinas Ketahanan Pangan NTB, jumlah beras yang dibutuhkan pengungsi atau masyarakat terdampak gempa di NTB sebesar 8.000 ton selama dua bulan ke depan.

Kepala Dinas Ketahanan

Pangan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menjelaskan, berdasarkan hitungan yang dilakukan sesuai standar yang ada, satu orang mengkonsumsi 0,32 gram beras perkapita perhati. ‘’Dari data yang kami terima dari Dinas Sosial, ada 417

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 SELEPAS Apel Kesiap- Gubernur NTB Dr. TGH. belajar mengajar akibat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 siagaan Rehabilitasi dan M.Zainul Majdi dan Walikota gempa bumi. Namun, pros123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rekonstruksi Pasca Gempa Mataram, H.Ahyar Abduh, es belajar mengajar tetap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bumi NTB, Presiden RI langsung berkeliling meninjau berjalan baik. Meskipun, se123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Joko Widodo (Jokowi) kelayakan gedung sekolah luruh proses belajar menga123456789012345678901234567890121234567890123456789 jar tersebut dilakukan di melanjutkan kunjungan ke tersebut.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 SMPN 6 Mataram, Senin Presiden juga menemui para luar ruangan dengan meng123456789012345678901234567890121234567890123456789 (3/9) kemarin. Tiba di siswa dan guru di sekolah itu, gunakan tenda.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Presiden Jokowi Temui Siswa sekolah yang berlokasi di Jalan Udayana itu, Presiden didampingi

untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan baik dan lancar. Sejumlah ruangan di SMPN 6 Mataram tidak dapat dipergunakan lagi untuk kegiatan

H.Joko Widodo (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Motivasi Bangun Huntara

(Suara NTB/humasntb)

ribu korban (masyarakat terdampak gempa) yang harus dilayani,’’ kata Budi ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (3/9) siang.

Dengan jumlah pengungsi atau masyarakat terdampak sebanyak itu, maka mereka

butuh 8.000 ton beras dalam dua bulan ke depan. Ia yakin, kebutuhan masyarakat ini akan mampu terpenuhi. ‘’Bahkan masyarakat kita tidak selalu berharap pemenuhan pangan dari beras.

Bersambung ke hal 15

Kajati Ingatkan Rekanan Tak Mainkan

Spek Proyek

Mataram (Suara NTB) Gempa yang merusak bangunan pemerintah benar benar harus jadi pelajaran bagi pemerintah, khususnya rekanan, Bersambung konsultan perencana hingga pengawas. Diingatkan agar tidak ke hal 15 main- main dengan spek proyek sehingga mempengaruhi kualitas bangunan yang seharusnya tahan gempa pada skala tertentu, namun mudah ambruk.

Warning itu disampaikan Kajati NTB Dr. Mohamad Dofir, SH.,MH mencermati kejadian mudahnya rusak sejumlah bangunan pemerintah akibat gempa. Seperti beberapa bangunan di Kota Mataram dan daerah lainnya.

Namun bencana tetap tak bisa dihindari. ‘’Kalau rusak akibat bencana, memang sulit (diproses hukum). Tapi ini jadi pembelajaran bersaman, agar optimalkan pekerjaan. Jangan ada spek dimainkan, dikurang- kurangi,’’ Kajati mengingatkan.

Dalam rancang bangun sepengetahuannya ada proses perencanaan yang mengacu pada RAB dan pelaksanaan dengan referensi gambar konsultan perencana.

Panitia dan rekanan pelaksana, termasuk pengawas didorongnya harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya agar sesuai dengan aturan. ‘’Harus semua bangunan bangunan itu sesuai spek. Kan ada SOP-nya, kalau main main dengan spek pembagunan bisa bermasalah dengan hukum,’’ tandas Kajati.

Dalam kondisi tidak ada bencana, namun tibaSWAFOTO - Para tiba bangunan milik pemerintah itu rusak atau roboh siswi SMPN 6 sebelum diserahterimakan, harus jadi tanggung jawab Mataram berkesemrekanan. Bahkan dalam kasus seperti ini menurutnya patan berswafoto berpeluang diproses hukum. dengan Presiden Bersambung ke hal 15 Jokowi, kemarin.

Penjabat Bupati Lotim Fokus Tangani Dampak Gempa (Suara NTB/dok)

SATGAS Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Lombok – Sumbawa, terus mendorong masyarakat keluar dari pengungsian. Warga diminta kembali ke rumah masing masing membangun hunian sementara (huntara) sebelum musim hujan. ‘’Kami sudah dorong dengan berbagai cara agar mereka mau kembali ke rumah masing masing.

Dan alhamdulillah, sudah mulai pulih, sudah banyak warga yang kembali ke rumahnya,’’ kata Dansatgas PBD Lombok – Sumbawa, Kol. Inf. Farid Makruf, MA, Senin (3/9) kemarin.

Bersambung ke hal 15

dara semua agar masyarakat dibantu baik dalam pembersihan, dan pembangunan kembali karena kita berkejaran dengan waktu,’’ katanya.

Presiden berharap rumah tersebut dapat selesai sebelum musim hujan tiba. Sebagaimana yang disampaikan saat kunjungan di kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat, sehari sebelumnya.

Bersambung ke hal 15

Ratusan Ribu Pengungsi Butuh 8.000 Ton Beras Selama Dua Bulan

TO K O H PRESIDEN RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan rehabilitasi fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit harus rampung dalam waktu dua bulan mendatang. Presiden juga berjanji akan kembali mengecek hasil rehabilitasi sekolah dan rumah sakit tersebut, apakah benar-benar dapat dituntaskan dalam waktu dua bulan.

Hal tersebut dikatakan Presiden dikonfirmasi usai meninjau RSUD Kota Mataram, Senin (3/9) siang.

Sebelum mengunjungi beberapa ruangan yang rusak di RSUD Kota Mataram, Bersambung ke hal 15

semua bekerja dengan waktu. ‘’Bahwa akan musim hujan.

Oleh karena itu rumah-rumah itu harus selesai sebelum musim hujan yang besar,’’ pesannya.

Didampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan. Termasuk meminta agar para relawan bekerja membantu proses percepatan rekonstruksi ‘’Saya ingin titip kepada sau-

SIAP - Para relawan siap membantu masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa NTB. Apel kesiapsiagaan yang dipimpin Presiden Jokowi berlangsung di Lapangan Gunungsari, Lombok Barat, kemarin.

(Suara NTB/bnpb)

Presiden memimpin Apel Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi NTB, di Lapangan Sepakbola Desa Gunungsari, Kecama-

fasilitas publik, fasilitas umum seperti pasar, puskesmas, sekolah, masjid, musala sudah mulai dikerjakan. Kemarin saya lihat beberapa sudah mulai dikerjakan dikomandoi Kementerian PUPR,’’ ujarnya.

Untuk memastikan semua tahapan itu berjalan lancar, Presiden mengatakan perlu untuk terjun langsung ke lapangan. Termasuk menyer-

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM, dilantik menjadi Penjabat Bupati Lombok Timur (Lotim) oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (3/9) siang. Ditemui usai pelantikan, Syafi’i mengatakan akan fokus dalam penanaganan dampak gempa di Lotim dan mengawal pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2018. ‘’Hari ini (kemarin), kami akan mengadakan rapat koor-

dinasi dengan Muspida, semua Kepala OPD. Terutama yang punya kaitan dengan penanganan bencana. Insya Allah besok (hari ini) kami sudah langsung ke lokasi,’’ kata Syafi’i.

Pada masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana gempa NTB ini, kata Syafi’i, masyarakat harus sering-sering didatangi.

Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang rusak, masyarakat membutuhkan kepastian. Baik mengenai pendataan maupun bantuan yang akan diterima. ‘’Langsung kita identifikasi masalah-masalah pokok. Kemu-

dian apa yang kita tangani dalam waktu singkat,’’ katanya.

Sehingga, kehadirannya sebagai Penjabat Bupati Lotim walaupun tidak lama diharapkan memberi kesan dan dirasakan masyarakat. Selain itu, dirinya juga akan mengawal pembahasan APBD-P 2018 agar tepat waktu. ‘’Sekarang Pemda dihadapkan dengan penyusunan APBD-P. Saya kira itu juga bagian penting yang saya kawal. Itu tak boleh lambat. Harus berjalan sesuai jadwal,’’ tandas mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

LANTIK - Penjabat Bupati Lotim, H. L. Syafi’I saat dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, kemarin.

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

SUARA MATARAM

Perbaikan RSUD Kota Mataram Dipercepat

Lakukan Mediasi dengan Warga RASA trauma yang masih mendera warga akibat gempa membuat mereka merasa khawatir jika melihat bangunan di sekitar rumahnya, terutama gedung bertingkat mengalami roboh. Seperti di kelurahan Gomong, warga melaporkan salah satu bangunan ruko yang dikhawatirkan akan roboh akibat gempa lalu.

“Warga khawatir bangunan ruko itu bias jatuh sewaktu-waktu karena posisinya berdekatan dengan rumah warga,” jelas lurah Gomong, Lalu Husni Badrin kepada Suara NTB, Senin (3/9). Ada beberapa rumah (Suara NTB/uul) berdekatan dengan banLalu Husni Badrin gunan sehingga pemilik rumah melaporkan ke kaling dan diteruskan ke kelurahan.

Husni menerangkan pihaknya segera bertindak dengan mendatangi langsung bangunan yang berada di lingkungan Gomong Lama tersebut. “Kita upayakan mediasi dulu antara pemilik bangunan, baru nantinya kita akan ambil tindakan sesuai kesepakatan,” terangnya.

Terkait bangunan rusak akibat gempa, di kelurahan Gomong diakuinya cukup banyak laporan dari warga akan rumahnya rusak. Kerusakan pun bervariasi, mulai dari kerusakan berat sampai ringan. “Kami sudah menerima sampai 50-an laporan dari warga. Meski kerusakannya ringan seperti retak, tetap mereka lapor karena perasaan takut masih melanda,” ujarnya.

Tempat ibadah seperti masjid dan pura pun tidak luput dari kerusakan, seperti di Gomong Lama dan Gomong Kecubung.

Masjid di Gomong Lama tersebut mengalami retak di bagian dalamnya, seperti halnya pura. “Kita sudah laporkan ke dinas terkait agar segera dilakukan pengecekan dan verifikasi untuk menguji layak dan tidak layaknya bangunan itu,” kata Husni.

Meskipun laporan dari warga cukup banyak ke kelurahan, ia mengaku kesulitan untuk memverifikasi laporan tersebut.

Hal ini karena warga hanya melapor rumahnya rusak dengan membawa foto saja. “Kadang mereka tidak melampirkan KTP sebagai tanda bukti identitas, alasan pas diminta mereka sedang tidak ada di rumah. Tentunya itu menyulitkan nantinya instansi jika datang mengecek,” terangnya. (uul)

Harga Pangan akan Terus Dipantau Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mengkhawatirkan akan adanya kenaikan harga sejumlah kebutuhan, terutama pangan.

Pemkot akan terus memantau perkembangan harga pangan di Kota Mataram. Pihaknya juga sudah mengundang para distributor dan agen untuk membahas tentang harga-harga sejumlah kebutuhan pokok pascagempa.

“Kita akan terus pantau harga-harga di pasar dan di distributor. Kita sudah ajak mereka bicara dan kita minta agar turut membantu kita, salah satunya dengan tidak menaikkan harga. Nanti kita pantau juga di tingkat pengecer. Ini terutama sekali pada pangan atau kebutuhan pokok,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri.

Pihaknya bahkan melakukan pasar murah dengan melibatkan para distributor. Sehingga dapat sedikit meringankan beban warga dengan membeli sejumlah kebutuhan dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Saat ini memang yang banyak dibutuhkan warga ialah pangan dan bahan bangunan. Namun tentu saja yang paling penting adalah kebutuhan pangan, sebab masih banyak warga yang tinggal di pengungsian.

“Kita pantau semua harga-harga, terutama sekali kebutuhan pokok. Kita sudah minta distributor untuk tetap stok barang. Sehingga tidak terjadi kelangkaan yang kemudian membuat harganya menjadi mahal,” ujarnya.

Dinas Perdagangan Kota Mataram juga bekerjasama dengan Pol PP Kota Mataram untuk sama-sama memantau harga pasar. Ia bersama Pol PP juga menunggu laporan warga jika memang ada distributor, agen atau pengecer yang merusak harga dengan menaikkan harga barangnya.

“Kita sudah dapat arahan dari Pak Wali terkait hal tersebut.

Kita tunggu laporan dari masyarakat. Kalau kita turun sendiri tanpa adanya laporan dan bukti, kebanyakan pengecer ini ngeles,” kata Komandan Satpol PP Mataram, Bayu Pancapati.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan penindakan jika ada warga yang memberikan laporan beserta bukti. Misalnya bukti transaksi yang menunjukkan bahwa benar oknum tersebut telah mempermainkan harga pasar dengan menaikkan harga barangnya.

“Begitu ada laporan dari masyarakat dan disertai dengan bukti, kita akan langsung turun. Seperti yang pernah kita lakukan kemarin itu, ada sebuah toko yang jual air mineral, yang biasanya harganya Rp35 ribu dinaikkan menjadi Rp60 ribu,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

TERUS DIPANTAU - Seorang pedagang di Pasar Kebon Roek tengah menjajakan barang dagangannya dengan harapan tidak ada kenaikan harga dari agen atau distributor. Harga sembako di pasar terus dipantau pemerintah.

Mataram (Suara NTB) Presiden RI Joko Widodo, Senin (3/9) mengunjungi pasien sekaligus mengecek kerusakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Presiden meminta perbaikan rumah sakit dipercepat agar pasien tidak dirawat di luar.

DirekturRSUDKotaMataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menjelaskan, presiden telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat perbaikan bangunan tersebut. Instruksi itu dilanjutkan dengan memerintahkan PT Hutama Karya menyelesaikan dalam jangka waktu dua bulan.

Struktur bangunan RSUD, kata Herman, dari hasil assessment tidak ada masalah. Hanya saja, ornamen gedung rusak akibat gempa. “Pak Gubernur malah meminta penyelesaian jangan sampai dua bulan. Presiden janji dua bulan lagi mau datang ngecek,” paparnya.

Bangunan IGD dan Graha Mentaram mengalami kerusa-

kan parah akibat gempa. Gedung berlantai lima yang dibangun tahun 2015 lalu belum bisa dimanfaatkan karena harus diassesment kembali.

Sementara, proses perbaikan IGD, Hutama Karya yang merupakan kontraktor plat merah telah menerjunkan 60 karyawan mereka. “Pekerja yang di BIL itu ditarik kemari,” sebutnya.

Pihak rumah sakit sampai saat ini, masih merawat pasien di luar. Secara perlahan demikian kata dia, pasien akan dibawa masuk ke dalam ruangan. Tetapi perlu edukasi untuk menghilangkan trauma psikis. Lalu Herman menambahkan, anggaran perbaikan sepenuhnya di biayai oleh pemeritah pusat. (cem)

jaan. Coba nanti kita panggil rekanannya,” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Senin (3/9).

Berdasarkan kontrak, rekanan melanjutkan pengerjaan bagian tiang dan lainnya.

Untuk tahap perampungan akan dianggarkan kembali.

Karena, penyelesaian monumen itu masih membutuhkan biaya Rp 5 miliar.

“Bertahap penyelesaianya.

Insya Allah, tahun 2020 anggaran penyelesaiannya,” kata dia.

Berbeda halnya dengan proyek lanjutan gerbang. Rekanan sedang memesan bahan pabrikan. Kemungkinan dalam waktu dekat bahannya datang dan akan dikerjakan.

Untuk pengerjaan proyek, tegasnya, kedua rekanan tidak diberikan dispensasi penambahan waktu. Pekerjaan diselesaikan berdasarkan kontrak. Kalaupun ada keterlambatan, pemerintah mem-

(Suara NTB/cem)

SEGERA DIPERBAIKI - Gedung IGD RSUD Kota Mataram diminta segera dilakukan perbaikan. Ini dimaksudkan agar pasien tidak terlalu lama dirawat di luar.

Anggaran OPD di Mataram Dipangkas Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, memangkas anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2019.

Pemangkasan ini berkaitan minimnya pendapatan daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M.Syakirin Hukmi menyampaikan, pemangkasan anggaran OPD karena ada kebijakan - kebijakan yang harus diambil. Terutama penanganan

musibah gempa beberapa pekan kemarin.

Di samping itu, pendapatan berdasarkan asumsi pemerintah pusat masih kurang.

Oleh karena itu, TAPD tidak berani memproyeksikan nilai anggaran apakah naik atau turun. “Makanya kita kadang kadang memakai asumsi minimal,” kata Syakirin.

Pembahasan pendapatan daerah sedang berjalan dalam penyusunan kerangka umum anggaran - plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) 2019. Sehingga, OPD

diminta lebih fokus pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disepakati bersama kepala daerah.

Syakirin menambahkan, penganggaran penanganan pascagempa tidak bisa selesai sekarang ini. Artinya, penganggaran tidak menutup kemungkinan masih berjalan di APBD 2019.

Sebagai contoh, perbaikan gedung - gedung pemerintahan yang rusak membutuhkan anggaran cukup besar.

“Kayak gedung BKD itu kan ndak bisa sekarang ini saja.

Ini harus ditangani seterusnya,” jawabnya.

Pemangkasan anggaran dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja. TAPD sebut Kasat Pol PP, Bayu Pancapati, memangkas sekitar Rp800 juta. Hal ini berdampak terhadap pelaksanaan program. “Jelas program terganggu kalau begini,” katanya.

Bayu memprotes pengadaan kendaraan sejak lama belum terealisasi. Padahal, kendaraan operasional itu digunakan patroli setiap hari. Kondisi dua kendaraan operasinalnya saat ini sudah sakit- sakitan. Tetapi ter-

paksa digunakan karena keterbatasan armada. “Bayangkan, sudah 27 kali dipakai untuk nganter bantuan ke KLU,” katanya mengeluh.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany. Dewi tidak menyebutkan anggaran yang dipangkas. Tetapi, ia memaklumi bahwa Pemkot Mataram membutuhkan anggaran besar untuk penanganan pascabencana. “Iya dipotong juga. Tapi kita ngerti kondisi sekarang ini,” ujarnya. (cem)

120 KK Sudah Terima Dana Bantuan Perbaikan Rumah (Suara NTB/cem)

PELATIHAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany melihat proses pembuatan kue pada pelatihan manajemen usaha. Pelatihan yang diikuti perempuan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

DP3A Beri Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 20 perempuan di Kelurahan Sayang - sayang mengikuti pelatihan manajemen usaha yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Pelatihan ini diharapkan perempuan memiliki ketahanan ekonomi dalam keluarga.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, pelatihan manajemen usaha untuk peningkatan kualitas dan keterampilan usaha yang umumnya digeluti oleh ibu-ibu rumah tangga. Mereka diberikan tata cara memproduksi dan tingkat kebersihan. “Rata - rata mereka sudah punya usaha. Itu yang akan kita tingkatkan,” kata Dewi ditemui, Senin (3/9).

Sebanyak 20 perempuan diberikan pelatihan dan bantuan peralatan yang diharapkan bisa mandiri. Selain itu kata Dewi, mereka dapat meningkatkan ekonomi keluarganya.

Ditambahkan, pendampingan dan pengawasan akan tetap dilakukan. Terutama dari pemasaran produk olahan.

“Nanti lewat Harkat Makmur kita minta dititip hasil produksi ibu - ibu ini,” ujarnya.

Pelatihan semacam ini kata Ketua Kelompok, Harni, sejak dulu ditunggu - tunggu. Pola dilakukan oleh DP3A berbeda dari instansi teknis lainnya.

Cara seperti ini menurutnya, sangat bagus. Warga diberikan bantuan peralatan secara perorangan, sehingga mudah diawasi.

“Dulu diberikan bantuan tapi ditaruh di ketua kelompok. Yang sekarang ini lebih bagus,” jawabnya.

Dengan cara seperti ini, warga bisa mengolah atau memproduksi sendiri. Mereka juga dapat melihat hasil produksi dan pendapatan diperoleh.

Akan tetapi, pemasaran produk selalu jadi kendala warga.

Tantangannya membutuhkan dana cukup besar untuk menampung hasil olahan UMK. Ia berharap ada bantuan lunak dari pemerintah. “Saya sudah 19 tahun jalani usaha ini. Jadi tahu gimana kondisinya. Kalau pinjam uang bank, bunganya besar,” demikian kata Harni. (cem/*)

Rekanan Belum Kerjakan Proyek Monumen Lingkar Selatan Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan memanggil rekanan yang mengerjakan proyek monumen di Lingkar Selatan. Setelah tanda tangan kontrak, rekanan pemenang tender proyek tersebut belum memulai pekerjaan.

Pekerjaan itu telah selesai proses lelangnya, dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar lebih dari pagu anggaran Rp1,5 miliar.

Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui, rekanan belum mengerjakan proyek lanjutan monumen di Lingkar Selatan. Padahal, kontrak sudah lama ditandatangani.

Pihaknya akan memanggil rekanan mencari tahu penyebabnya. Apakah terkendala akibat bencana atau lain sebagainya.

“Saya juga sering lewat sana. Kok belum ada peker-

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

BELUM DIKERJAKAN - Proyek monumen di Lingkar Selatan belum dikerjakan oleh rekanan pemenang tender hingga Senin (3/9), kendati kontrak pengerjaan telah ditandatangani. berikan waktu perpanjangan selama dua pekan.

“Nanti akan dievaluasi.

Kalau ada keterlambatan maksimal diberi waktu perpanjangan dua minggu,” paparnya.

Mahmuddin mengaku, akan terus berkonsultasi dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk kebijakan penambahan waktu pekerjaan. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 120 kepala keluarga (KK) yang rumahnya mengalami rusak berat sudah diberikan dana bantuan sebesar Rp50 juta. Saat ini sedang dilakukan pembersihan rumah-rumah yang akan dibangun kembali sesuai dengan standar rumah tahan gempa.

Mereka akan didampingi dan diberikan contoh cara membangun rumah tahan gempa.

“Rekompak sudah desak agar kita segera melakukan persiapan untuk membangun rumah bagi warga yang dananya sudah masuk. Biar cepat selesai, karena ini kan banyak yang harus dibangun. Sementara dana yang sudah masuk kepada 120 KK atau rumah yang akan segera kita bangun,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Senin (3/9).

Pihaknya akan segera membangun rumah tahan gempa dengan tipe 36. Dari dana Rp50 juta yang diberi-

kan kepada korban, sebanyak Rp35 juta akan digunakan oleh Rekompak untuk membuat atap, pondasi, sloof dan kolom. Sementara untuk dinding dapat dibuat sendiri menggunakan sisa dana Rp15 juta.

“Kalau dindingnya bisa mereka kreasikan sendiri.

Mungkin mau pakai bata bekas rumahnya atau mau beli sendiri, silakan saja. Yang jelas nanti mereka akan diajari bagaimana cara membuat bangunan yang sesuai dengan standar bangunan tahan gempa,” ujarnya.

Hingga hari ini sudah ada 176 rumah yang dirobohkan untuk dibangun kembali di Lingkungan Pengempel Indah.

Sementara masih ada 300 rumah yang akan dirobohkan di Lingkungan Tegal. Sisanya akan dirobohkan juga secara bertahap. Setelah semua sisa bangunan dibersihkan, maka pembangunan rumah tahan gempa oleh Rekompak dapat dimulai.

“Jadi mereka tidak sepenuhnya yang kerjakan, paling

nanti mereka ajari bagaimana membuat cetakannya, bagaimana struktur bangunannya. Nanti mereka buat yang 6x6 itu. Kalau warga mau lebih silakan dibangun sendiri, dengan catatan mengikuti standar bangunan tahan gempa,” ujarnya.

Rekompak juga masih melakukan evaluasi dan pendataan, sebab struktur tanah dan luas tanah warga tidak sama. Sehingga harus dibangun sesuai dengan luas tanah, jika memang tidak bisa mencukupi hingga 6x6. Pihaknya akan mendesain kembali rumah yang sesuai dengan luas tanah yang dimiliki warga.

“Kondisi lahan mereka juga beda-deda karena ukuran juga beda-beda kan. Makanya Rekompak juga lakukan desain dulu, bahkan melakukan penataan ulang kawasan itu, nanti ada jalur-jalur evakuasi juga. Mungkin ada jalan untuk pemadam kebakaran atau yang lainnya,” ujarnya. (lin)

Pemkot Kesulitan Robohkan Bangunan di Perkampungan Padat Mataram (Suara NTB) – Banyak rumah di Kota Mataram yang mengalami kerusakan akibat gempa. Sebagian rumah yang mengalami rusak berat sudah dirobohkan, namun sebagian lagi belum bisa dirobohkan. Pemerintah Kota Mataram kesulitan merobohkan bangunan di perkampungan yang padat penduduknya. Salah satu kendalanya karena alat berat tidak bisa menjangkau rumah-rumah itu.

“Saat ini tengah dirobohkan rumah-rumah yang ada di Lingkungan Pengempel Indah.

Kita targetkan itu selesai sampai hari Rabu. Kemudian kita bergeser ke lingkungan lainnya. Salah satu kendala kita di beberapa lingkungan itu, karena tidak bisa dijangkau alat berat. Jadi merobohkannya harus secara manual,” kata Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Senin (3/9).

Ia mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi yang harus dilakukan. Ia menargetkan rekonstruksi ini selesai selama bulan ini, apalagi pembangunannya dibantu oleh Rekompak dari Kementerian PUPR. Namun demikian, tentu saja sebelum dilakukan pembangunan, terlebih dahulu rumahrumah yang rusak harus dirobohkan dan dibersihkan dulu.

“Ini secara sporadik juga, kerusakan yang cukup masif terjadi di kampung-kampung yang lain. Misalnya di Dasan

(Suara NTB/lin)

SULIT DIJANGKAU - Sebuah rumah di Kelurahan Monjok sesaat sebelum dirobohkan oleh Pemkot Mataram.

Banyak rumah yang sulit dijangkau oleh alat berat, sehingga menyulitkan petugas merobohkan rumah yang sudah dalam keadaan rusak berat.

Agung itu sulit dirobohkan karena harus manual, alat berat tidak bisa masuk,” ujarnya.

Kurang lebih 1.500 rumah dilaporkan mengalami rusak berat. Sebayak 800 rumah di antaranya berada di Kecamatan Sandubaya, yaitu di Lingkungan Pengempel Indah, Gontoran dan Tegal. Sisanya tersebar di semua kecataman yang ada di Kota Mataram. Untuk satu rumah yang dirobohkan biasanya membutuhkan waktu 1-2 hari menggunakan alat berat. Namun akan memakan waktu lebih lama apabila dirobohkan secara mandiri tanpa bantuan alat berat.

“Misalnya lingkungan Ka-

masan, Dasan Agung dan Rungkang Jangkuk. Tapi alat berat tidak bisa masuk, itu kesulitan kita. Saya targetkan harus selesai sampai Rabu yang di Pengempel Indah. Ini sudah lima hari, supaya kita bisa bergeser ke lingkungan lain,” ujarnya.

Setelah dirobohkan, warga yang rumahnya rusak akan diberikan dibantu untuk membangun rumahnya oleh Kementerian PUPR. Mereka akan diajarkan cara membangun rumah tahan gempa. Sehingga ketika gempa terjadi, mereka tidak perlu khawatir rumah mereka akan roboh. (lin)

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Sebagian Besar Menganggur DAMPAK gempa masih mebuat wisatawan was-was berwisata ke daerah ini Sementara itu, sebagian pelaku pramuwisata akhirnya terpaksa menjadi penganggur. Sembari menunggu situasi kembali pulih. aktivitas berwisata di sejumlah tempat pariwisata sementara ini mandek, pascagempa beruntun sejak 29 Juli 2018. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH tak memungkiri situasi ini. ‘’Karena itu, perlu semangat bersama melakukan ikhtiar yang lebih bagus,’’ katanya.

Sektor pariwisata adalah bagian yang jelas-jelas ditimpa musibah gempa. Akibatnya, seluruh kegiatan pendukung lain yang bertalian dengan sektor ini sementara waktu tak bisa diharapkan. Wajar menurut Ainuddin, faktanya saat ini masih dalah tahap recovery. ‘’Bagaimana kita well come dengan kondisi kita yang seperti ini sekarang.’’

Tentunya meragukan bagi orang luar masuk NTB di saat masyarakat sendiri masih belum merasa kondusif. ‘’Kita masih tinggal di tenda-tenda. Bagaimana mau meyakinkan orang luar kita sudah kondusif,’’ ujarnya.

Ada perjanjian alamiah yang berlaku saat ini. Perjanjian alamiah itu ditandai dengan munculnya banyak tenda-tenda yang mengisi lapangan. Lalu dengan sendirinya nanti tenda-tenda pengungsian tersebut bergeser ke muka rumah, hingga tenda-tenda tersebut tiada lagi. ‘’Saat ini, pengungsi pasif (yang tidak terdampak/rusak rumahnya) perlahan-lahan mulai berani menempati rumahnya. Berarti sudah ada keyakinan kuat bahwa NTB telah pulih. Itulah yang mendakan kepercayaan publik di luar. Bahwa NTB sudah kondusif. Hal itu akan berjalan dengan sendirinya,’’ katanya.

Ada ratusan jumlah pramuwisata yang tergabung di HPI NTB. ‘’Sementara ini aktivitasnya mati total,’’ katanya. Hanya satu anggotanya yang melapor menerima kunjungan wisatawan. Itupun dari Malaysia yang sambil datang membawa bantuan kemanusiaan. ‘’Dan saya sangat optimis, pariwisata akan bangkit. Kenapa?

Karena Lombok ini sudah dikenal,’’ ujarnya.

Tapi tidak itu yang menjadi poin utamanya. Sementara ini fokus seluruh stakeholders bagaimana membangkitkan kembali seluruh jiwa yang terdampak. Setelah itulah giat kepariwisataan digalakkan. Untuk mendatangkan kembali wistawan ke daerah ini.

Karena itulah, dengan mulai kondusifnya situasi, ia berharap recovery dimulai dari semua kita untuk meyakinkan bahwa NTB telah benar-benar kondusif. Untuk promosi Lombok, dalam Rakernas HPI sebelum akhir tahun ini, persoalan Lombok juga akan menjadi penyampaian utama. (bul) Ainuddin (Suara NTB/dok)

PENGUMUMAN KEDUA Pemohon Lelang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mataram berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui perantara KPKNL Mataram, lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet /e-auction dengan penawaran closed bidding pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 September 2018 Batas Akhir Penawaran : Pukul 08.00 WIB (waktu server) atau pukul 09.00 WITA. Alamat Domain : https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Tempat Lelang : Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mataram Jl. Pejanggik No. 16 Kota Mataram.

Penetapan Pemenang/ : Setelah batas akhir penawaran pada pukul 09.00 WIB (waktu server) Pembukaan Penawaran atau pukul 10.00 WITA Barang tidak bergerak yang dilelang apa adanya berupa : 1. YHUSNIE PAROZAL Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan berikut segala turutannya sesuai SHM No. 571/ Kelurahan Sayang-Sayang tanggal 10 Maret 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1187/1997 tanggal 18 Nopember 1997 seluas 117 m² atas nama HYUSNI FAROZAL, Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nilai Limit Rp. 350.000.000,- dan Uang Jaminan Rp. 70.000.000,2. YUS RIZAL Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan berikut segala turutannya sesuai SHM No. 3368/ Kelurahan Ampenan Utara tanggal 10 September 2007, Surat Ukur No. 1369/ Ampenan Utara/ 2007 tanggal 04 - 09 - 2007 seluas 277 m² atas nama YUS RIZAL, Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nilai Limit : Rp. 700.000.000,- Uang Jaminan Rp. 140.000.000,Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui internet dengan Aplikasi yang di akses pada alamat domain https:// www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan mengunggah soft copy KTP serta memasukkan data NPWP dan Nomor rekening atas nama sendiri.

3. Uang Jaminan Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

2) Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang. b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Virtual Account (VA) masing – masing peserta lelang, Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing – masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Penawaran Lelang a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing – masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan memenuhi pesyaratan. b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing – masing sampai dengan batas waktu pengajuan penawaran.

5. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

6. Pelunasan Lelang Pemenang lelang harus melunasi Pokok Lelang dan bea lelang 2% ditujukan kepada Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas Negara.

7. Objek lelang dapat diambil pada pemohon lelang setelah melunasi seluruh kewajibannya 8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan /peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepadda pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram, NTB nomor telp.

(0370) 622286 atau PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ), Tbk Cabang Mataram, di Jalan Pejanggik 16 Mataram, Telpon (0370) 633017, 633936, M. Jhon Ricardo Sianipar HP. 081236163736

(Suara NTB/uul)

SEPI - Pascagempa yang mengguncang NTB, kunjungan wisatawan belum pulih sepenuhnya. Imbasnya penjualan suvenir juga sangat terpengaruh. Pengunjung sepi dan para penjual suvenir pun berharap agar pascagempa, sektor pariwisata bisa pulih cepat.

Seribu Tenda akan Dibagikan ke Pedagang Tradisional Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB akan menyebar sebanyak 1.000 tenda kepada pedagang-pedagang di pasar tradisional. Prioritas adalah pedagangpedagang di pasar tradisional yang tempat berjualannya rusak akibat gempa.

Tenda-tenda ini akan dipasok oleh Kementerian Perdagangan. ‘’Pekan ini diyakini 1.000 tenda itu akan masuk NTB,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si di temui di ruang kerjanya, Senin (3/9) kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Perdaganga melaui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri memberikan bantuan sebanyak 100 tenda. Jumlah tersebut nampaknya sangat kekurangan jauh dari kebutuhan, mengingat gempa beberapa kali mengguncang Lombok. ‘’Permintaan kita sudah masuk dan telah di setujui,’’ kata Selly.

Situasi saat ini pasca gempa, aktivitas perdagangan di pasar tradisional berangsurangsur normal. Hanya saja, pemandangan di pasar tradisional berbeda dari pemandangan biasanya. Sebelum gempa, aktivitas pasar tradisional dilakukan di dalam pasar.

Saat ini keadaan berbalik akibat masih banyaknya pedagang yang enggan memanfaatkan lapak yang ada di dalam bangunan pasar. Kebanyakan pedagang memilih berjualan di bawah tenda-tenda darurat di pelataran pasar.

Agar aktivitas perdagangan di pasar tradisional berlangsung kondusif dan nyaman, Selly

mengatakan para pedagang akan difasilitasi tenda. Sementara dilakukan revitalisasi pasar. Satu tenda dapat mengakomodir beberapa pedagang.

Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga telah mendapat catatan masing-masing pasar tradisional dengan kondisinya mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Di Lombok Utara yang mengalami rusak berat, direlokasi dan rusak ringan diantaranya Pasar Tanjung. Kemudian Pasar Pemenang, Pasar Gondang, Pasar Santong, Pasar Tampes, Pasar Kayangan, Pasar Anyar, Pasar Ancak, Pasar Desa Lendang Gagak, Pasar Desa Akar-akar,

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 janya, Senin (3/9) kemarin men- nya, anjloknya harga ini buMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Harga cabai anjlok. Saat gatakan, di sisi lain bahwa kon- kan karena pengaruh gempa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ini harganya turun drastis sumen terbantu dengan harga (minimnya pembeli). Bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 padahal petani sedang me- murah. Meskipun di sisi lain saja kata kepala dinas, han1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ya saja sifatnya diyakini masuki musim panen. petani yang menjadi korban.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 hanya sesaat.

Fluktuasi turun naiknya Pemprov NTB melalui Di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kebutuhan cabai di nas Pertanian dan Perke- harga cabai telah jauh-jauh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 bunan akan mempertanya- hari sebelumnya Pemprov dalam daerah ini setahun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan kembali harga standar NTB telah mengusulkan pen- nya sebanyak 25.000 ton.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 etapan Harga Pembelian Pe- Sementara kemampuan yang diajukan ke pusat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Petani di Lingkungan merintah (HPP) cabai sebesar produksi mencapai 150.000 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lengkok Lendang, Kecama- Rp 17.000/Kg. HPP yang di- ton. Surplusnya jauh ting1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 tan Wanasaba Lombok usulkan untuk ditetapkan oleh gi. Karena itulah, nasional 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Timur adalah bagian dari Kementerian Perdagangan ini meminta NTB mengisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 petani yang mengeluhkan disadari tidak dapat diber- pasar-pasar induk yang ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 di Jakarta. Misalnya Pasar rendahnya harga penjua- lakukan selamanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kramat Jati. ‘’Memang tidak bisa menelan cabai, Rp 5.000/Kg. An1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dengan tingginya surjloknya harga cabai diket- tapkan HPP selama-lamanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ahui berlaku salam beber- seperti makanan pokok,’’ plus komoditas ini, Husnul 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Fauzi mengatakan pihaknapa waktu terakhir. Petani ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selama ini, Dinas Pertanian ya tak henti-hentinya mengaku merugi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan belum pernah menawarkan kepada pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan Perkebunan Provinsi mendapatkan harga jual cabai modal untuk membangun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. seperti harga yang berlaku saat pabrik pengolahan dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Si dikonformasi di ruang ker- ini ditingkat petani. Harapan- bahan baku cabai.(bul) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Musim Panen, Harga Cabai Anjlok

Senin, 03 September 2018

Pasar Desa Rempek, Pasar Desa Sesait, Pasar Desa Salut, Pasar Desa Gumantar, Pasar Desa Genggelang, Pasar Desa Sambik Elen, dan Pasar Desa Teniga.

Sementara di Kota Mataram, yang rusak berat , Pasar Kebon Roek Ampenan. Rusak sedang, Pasar Mandalika, Pasar Karang Sukun, Pasar Cakranegara, dan Pasa Karang Lelede yang rusak ringan. Di Kabupaten Lombok Barat dilaporkan Pasar Sekotong Tengah, Pasar Eyat Mayang, Pasar Lembar Selatan, Pasar Kediri, Pasar Narmada, Pasar Gunungsari dan Pasar Keru. Dinas teknis di Kabupaten Lombok Barat melaporkan nilai kebutuhan seluruh pasar yang dilaporkan sebesar Rp6,410 miliar. ‘’Kabupaten lain belum

menyampaikan data estimasi kebutuhan. Seharusnya dibuat juga, biar memudahkan pihak pemerintah untuk menyiapkan anggaran yang dibutuhkan,’’ pungkasnya. (bul)

Hj. Selly Andayani (Suara NTB/dok)

Petani akan Diterapi ’’Trauma Healing’’ Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB akan melakukan upaya pemulihan psikologis para petani yang terdampak gempa. Terapi ringan trauma healing rencananya akan dilakukan kepada para petani yang notabene sebagai korban gempa.

Trauma healing ini menjadi sangat penting menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si untuk menyegerakan para petani kembali beraktivitas dan menggarap lahan-lahan pertanian yang selema ini mereka kelola.

H. Husnul Fauzi baru saja kembali dari menuaikan ibadah haji. Karena itu, hari pertama masuknya Senin (3/9) kemarin prioritas yang dilakukan adalah mencari data-data dampak kerusakan sektor pertanian dari masing-masing kabupaten/kota. ‘’Yang sekarang kita ingin, bagaimana petani disembuhkan dari rasa khawatirnya. Itu yang ingin kita sembuhkan. Tugas kami untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri mereka akan tidak trauma terhadap usaha tani mereka,’’ katanya.

Untuk kegiatan trauma healing ini, lanjut kepala dinas, rencananya akan dilakukan dengan cara meningkatkan capacity building petani, melibatkan para penyuluh yang ada di lapangan dan koordinasi dengan penyuluh di provinsi.

Demikian juga mengenai kebutuhkan yang paling mendesak yang diharapkan petani

pascagempa. Jikapun gempa juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah alsintan yang dibantu oleh pemerintah, Husnul Fauzi mengatakan wajib hukumnya pemerintah akan melakukan penggantian. ‘’Sayaakanposisikan,sayaakan data kembali untuk saya laporkan ( ke Kementan),’’ ujarnya.

Kementerian Pertanian sebelumnya telah meminta data kerusakan pada sektor pertanian.

Artinya ada rencana pemerintah ke depan untuk penanganan pascagempa. Apakah petani akan diberikan bantuan khusus dalam bentuk alat, dana tunai.

Terhadap para petani yang saat terdampak gempa telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-bantuan yang sifatnya insidentil. Keberlanjutan pembangunan sektor pertanian ini juga sangat penting dipikirkan. ‘’Kita harus tumbuhkan kepercayaan diri mereka. Kita harus dorong usaha tani mereka dilaksanakan lebih giat.

Mendapatkan bantuan yang lebih baik lagi dan memotivasi mereka untuk berusaha tani yang lebih bagus,’’ imbuhnya.

Tidak hanya Sembalun Lombok Timur yang akan diprioritaskan atau Kabupaten Lombok Utara. Yang terdampak di Kabupaten Lombok Barat, dan Pulau Sumbawa juga akan diprioritaskan sama. Sejauh ini untuk kerusakan lahan dianggap tak signifikan. Demikian juga tanaman, kecuali laporan kekeringan terdampak sampai 100 hektar untuk komoditas jagung.(bul)

Mataram, 04 September 2018 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) Tbk KANTOR CABANG MATARAM TTD MOH. HARSONO Pemimpin Cabang

H. Husnul Fauzi (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Belum Masuk Proses Tender Sekolah Lebih Kreatif DEWAN Pendidikan Lombok Timur (Lotim) angkat bicara melihat banyaknya sekolah di Lotim yang rusak akibat bencana gempa beberapa waktu lalu. Menyikapi hal itu, pihak sekolah diminta lebih kreatif agar siswa tetap bersekolah. Di samping itu, bencana alam yang terjadi juga bukan alasan bagi guru untuk tidak masuk mengajar sebagaimana mestinya.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin, (3/9), Ketua Dewan Pendidikan Lotim, H. Mahsus, meminta supaya pihak sekolah harus kreatif dalam menyikapi bencana (Suara NTB/yon) alam ini. Terutama untuk H. Mahsus memastikan keberlangsungan siswa dalam menerima materi pembelajaran di sekolah, tentunya tanpa mengabaikan keselamatan siswa.

Jangan sampai, katanya, bencana alam yang terjadi ini membuat para guru dan tenaga pendidik tidak masuk untuk menunaikan tugas dan kewajibannya selaku pendidik. “Lebih baik berusaha maksimal menyikapi sesuatu itu daripada berdiam diri,” tegasnya.

Ia menambahkan, bencana alam yang yang terjadi merupakan ujian dari Allah, sehingga umat Muslim diajak untuk berusaha maksimal mengatasi dan menjalani musibah. Apabila ujian itu dapat dilalui, maka suatu keberhasilan yang begitu bermakna dapat diraih dan dirasakan. “Saat ini situasi sudah cukup kondusif, maka kita harapkan masyarakat supaya anaknya segera bersekolah dan belajar sebagaimana mestinya. Dua bulan saja siswa ngak bersekolah, ngak belajar. Pengaruhnya cukup besar,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada guru dan pihak sekolah supaya berpacu padu untuk mengejar ketertinggalan materi pembelajaran akibat gempa yang terjadi. Tujuannya supaya bagaimana target penyampaian materi pembelajaran untuk satu semester sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum dapat tercapai. Kendati demikian, upaya-upaya untuk mengatasi psikologi siswa juga harus menjadi perhatian terutama di wilayah-wilayah yang cukup parah dilanda gempa.

Menurut H. Mahsus, untuk saat ini proses belajar mengajar berangsur pulih seiring dengan berhentinya bencana gempa. Kalaupun ada, katanya, kekuatannya relatif kecil yang tidak berpengaruh terhadap kerusakan bangunan maupun psikologi siswa. Bagi yang memungkinkan untuk dilakukan proses belajar mengajar. Ia mengharapkan supaya kegiatan belajar di sekolah secepatnya dapat diberlangsungkan untuk kebaikan dari siswa itu sendiri.

Sementara bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah cukup terdampak juga tidak bisa dipaksakan. H. Mahsus berharap jika kerusakan dari bangunan sekolah itu mengalami rusak berat supaya secepatnya dilakukan perbaikan. Sedangkan apabila terjadi rusak ringan dan sedang, namun menimbulkan kekhawatiran. Alangkah baiknya KBM dilakukan di luar kelas dengan menggunakan tenda atau sekolah darurat.

Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, mengimbau kepada guru agar aktif baik masuk maupun memberikan pengarahan kepada siswa. Baik itu berupa pengajian maupun langkah-langkah dalam menghadapi bencana ini. Apabila kepercayaan orang tua sudah terbangun. Maka dengan senang hati dan aman, mereka akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada pihak sekolah. Ini penting dilakukan daripada siswa setiap hari berkeliaran tidak menentu di lokasi pengungsian.

Lalu Suandi menambahkan, ketika siswa kembali bersekolah. Tidak mesti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk pembelajaran tertentu dapat dilakukan, apalagi dilaksanakan di dalam kelas. Melainkan pihak sekolah atau guru harus menyuguhkan suatu kreativitas dengan fokus utama mengembalikan psikologi siswa. Misalnya, dilaksanakan trauma healing, mengaji, doa bersama hingga kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di lapangan atau tempat terbuka lainnya. “Jadi tidak mesti guru itu langsung memberikan pembelajaran mata pelajaran tertentu,” harapnya. (yon)

Konstruksi Tahan Gempa

DPRD Tawarkan Pembangunan Gedung Pemerintahan Lebih Sederhana Selong (Suara NTB) Sejumlah fasilitas umum berupa gedung pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tak luput dari guncangan gempa yang beberapa waktu lalu terjadi. Di mana banyak fasilitas berupa gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan cukup parah. Untuk itu, ke depan DPRD Lotim akan mengusulkan pembangunan gedung pemerintah lebih sederhana dan meminimalisir penembokan menggunakan batu bata.

Seperti disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, Senin, (3/9), kerusakan yang terjadi di beberapa proyek di Lotim dikarenakan gempa yang cukup besar. Untuk itu ke depan harus dirancang konstruksi yang tidak harus tahan gempa, namun dirancang bisa meminimalisir kerusakan.

Ia melihat banyak bangunan-bangunan di Lotim sangat rapuh, seperti di kantor DPRD, Gedung Pemuda Pemuda dan Mahasiswa serta beberapa gedung sekolah.

Melihat kerusakan itu, ke depan ia berharap pembangunan gedung sebisa mungkin meminimalisir keberadaan tembok, karena dilihat saat ini bangunan yang menggunakan tembok justru yang mengalami keretakan yang cukup parah. Ke depan DPRD Lotim akan mencoba mengusulkan ke pemerintah daerah yakni bagaimana bangunan itu awet dan tahan terhadap gempa maupun bencana yang lain. “Nanti kita usulkan bangunan gedung yang sederhana. Meminimalisir penembokan,” ujarnya.

Misalnya, kontsruksi sederhana namun kaya akan fungsi.

Skat-skat yang digunakan tidak menggunakan tembok, melainkan menggunakan sejenis papan yang cukup tebal. Itupun bisa diubah sewaktu-waktu. Sehingga kebutuhan tidak hanya jangka pendek, melainkan jangka panjang. “Kita akan coba tawarkan ke pemerintah daerah, pembangunan gedung yang sederhana namun kaya fungsi dan manfaat. Tidak seperti yang sekarang ini menggunakan tembok, bergesekan ketika diguncang gempa lalu kemudian retak,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Lotim, Toni Satriawibawa, menjelaskan, untuk konstruksi bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum diklaim sudah memenuhi syarat. Pasalnya, atas dasar itulah kemudian hasil pekerjaan dari kontraktor dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Hanya saja yang menyebabkan kerusakan karena guncangan gempa yang cukup besar. Misalnya, kerusakan di gedung DPRD Lotim.

Bencana gempa yang terjadi, lanjut Toni, tidak memandang apakah suatu bangunan itu berusia lama atau baru termasuk dari kualitasnya. Apabila gempa yang terjadi magnitudonya cukup besar, maka tidak menutup kemungkinan gedung-gedung meskipun sudah sesuai spesifikasi akan terkena dalam kerusakan. Terlebih getaran gempa yang terjadi bervariasi dan beberapa kali pusat gempa terjadi di Kabupaten Lotim. “Jadi masalah kekuatan gempa, bukan masalah kekuatan gedung.

Getaran gempa ini bervariasi, bisa menimbulkan kerusakan,”ungkapnya. (yon)

Kelanjutan Proyek TRS Tak Jelas Selong (Suara NTB) Hingga pertengahan tahun 2018 ini, proses pengerjaan lanjutan proyek Taman Rinjani Selong (TRS) tak jelas. Pasalnya, taman yang berada di pusat kota Selong ini hingga sekarang belum masuk proses tender. Demikian disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (AP dan ULP) Setda Lotim, Lalu Mulyadi.

Ia mengatakan jika tidak mengetahui persis penyebab dari tidak dimasukkannya proyek itu ke ULP untuk dilakukan proses tender dalam kelanjutan pengerjaannya.

Hal tersebut tergantung dari instansi yang menangani proyek yang terhenti pengerjaannya pada tahun 2017 lalu.

“Belum dilakukan proses tender. Berkasnya pun belum masuk,”ungkapnya.

Diketahui, anggaran yang digelontorkan dalam revitalisasi Taman Rinjani Selong ini sekitar Rp 4,9 miliar yang dihajatkan untuk pembangunan fasilitas pendukung di dalam taman berupa air mancur, tempat bermain serta beberapa fasilitas lainnya. Namun sayang, pengerjaan melebih batas kontrak, sehingga di-

lakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan.

Anggota Komisi IV DPRD Lotim, H. Maydi, mengaku sangat menyayangkan tidak tuntaskan pengerjaan revitalisasi TRS. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Komisi IV sudah memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim selaku pemilik proyek serta ULP selaku pihak yang memenangkan kontraktor dalam proyek tersebut.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mencari suatu kejelasan dan solusi untuk menyikapi tidak terealisasi proses revitalisasi TRS. Terkait pemasangan lampu yang saat ini dipasang di lokasi taman oleh Dinas LHK beberapa waktu lalu, Maydi menilai jika itu tidak memberikan pen-

garuh terhadap nilai estetika pada taman tersebut, karena kondisi taman yang sebelumnya merupakan andalan Kabupaten Lotim sudah rusak.

Tidak tuntasnya pengerjaan TRS itu juga menjadi catatan tersendiri bagi DPRD Lotim dalam menyetujui anggaran yang diminta untuk proses revitalisasi taman. Jika diusulkan kembali, maka dewan akan terlebih dahulu mengklarifikasi secara detail dan mengkaji alasan-alasan untuk dilakukan revitalisasi. “Untuk pemberian anggaran nantinya, kita terlebih dahulu akan mengkaji secara detail,” ungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.

Hal senada disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, hingga saat ini masih dalam pem-

bahasan KUA-PPAS APBD Perubahan dan belum masuk pada inti pembahasan. Sehingga belum diketahui apakah TRS masuk dalam penganggaran APBDP atau tidak. Politisi Partai Golkar ini menilai, alangkah baiknya jika perencanaan TRS didesain ulang, sehingga desain yang baru itu bisa menjadi bahan pertimbangan DPRD Lotim baik di APBP maupun di APBD Induk 2019.

Disarankan, desain ulang yang dilakukan itu lebih menarik dan menyuguhkan suatu kenyamanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki mengungkapkan, untuk TRS yang sudah diratakan dan sebagian sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor, nantinya akan ditata kembali melalui kegiatan gotong royong. Penataan sederhana akan dilakukan berupa penataan bunga dan lainnya sembari menunggu kebijakan bupati untuk menganggarkan kembali dalam upaya meningkatkan kapasitas taman.

Mulki meyakini TRS untuk

penganggaran berikutnya pasti dianggarkan kembali terutama pada APBD perubahan 2018.

Selain itu, Dinas LHK sudah menyiapkan review desain terhadap perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. “Untuk di APBD induk tidak dianggarkan. Namun sangat bisa dianggarkan kembali pada APBD perubahan,” ujarnya yakin.

Terkait peluang untuk dianggarkan kembali pada APBD perubahan tahun ini, Mulki menegaskan jika penataan Taman Rinjani Selong tidak terlalu mepet. Menurutnya, apabila proses review desain, perencanaan serta segala sesuatu secara cepat di ACC, maka pengerjaan dapat dilakukan. Anggaran yang digelontorkan dalam revitalisasi TRS sekitar Rp4,9 miliar, yang dihajatkan untuk pembangunan fasilitas pendukung di dalam taman berupa air mancur, tempat bermain serta beberapa fasilitas lainnya. Namun sayang, pengerjaan melebih batas kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan. (yon)

Dampak Gempa

21 Koperasi Terancam Kolaps

(Suara NTB/ari)

KANTOR SEMENTARA - Aula Kantor Bupati KLU yang dijadikan tempat kantor sementara beberapa Bagian Setda KLU mengalami pencurian.

Setda KLU Kebobolan, 12 Laptop Raib Tanjung (Suara NTB) Di tengah suasana duka pascagempa, jajaran pejabat dan staf di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), harus menerima kabar tak sedap. Senin (3/9) pagi, jajaran Staf Setda mendapati prasaran berupa laptop kantor yang raib diembat maling.

Kasubag Humas dan Protokol Setda KLU, Parihin, S.Sos., mengakui 12 Laptop milik beberapa bagian hilang.

Rinciannya, 4 unit laptop dan 2 hardisk milik Bagian Ekonomi, 4 laptop milik Bagian Pembangunan dan 4 laptop lagi milik Bagian Umum.

“Mungkin penjaga juga tidak tahu karena kita kan libur sejak Sabtu lalu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pascagempa 5 Agustus lalu, jajaran Sekretariat Daerah memindahkan kantor sementara ke Aula Bupati yang bangunannya masih utuh. Di ruangan itu, seluruh Kepala Bagian beserta

Staf lingkup Setda berkantor.

Mulai dari Bagian Humas Pro, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi dan Pembangunan, Bagian Umum dan Perlengkapan, serta Bagian Ekonomi.

Penjagaan seluruh ruangan di Sekretariat Daerah sendiri merupakan tanggung jawab Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Lombok Utara.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kabag Umum dan Perlengkapan, Denda Dewi Tresni, SE. M., kepada wartawan membenarkan hilangnya prasarana kantor berupa laptop kantor. “Soal kronologi saya tidak tahu persis, apakah hilangnya pada malam Minggu atau malam Senin lalu, karena pagi buka kantor baru diketahui,” ujar Denda.

Pihaknya beserta staf juga tidak mengetahui dari celah mana maling masuk untuk menjarah laptop yang berisi dokumen-dokumen penting

milik Bidang-Bidang di Setda KLU. Namun peristiwa itu sendiri sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menjelang siang, Kabag Umum kepada wartawan mengaku telah berupaya meminta klarifikasi perihal hilangnya laptop kepada penjaga malam. “Untuk penjagaan tetap ada, digilir 3 orang tiap malam dan itu diatur oleh Pak Kasubag Umum,” imbuhnya.

Mengenai laptop yang hilang itu, Denda Dewi berharap dapat ditemukan oleh aparat kepolisian. Pasalnya laptop tersebut beriai dokumen yang menyangkut pekerjaan masing-masing bidang. Jika tidak ditemukan, dipastikan pekerjaan beberapa bidang akan terbengkalai.

“Harus ditemukan dan kita sangat berharap kepolisian bisa mengungkap. Kita sudah mendapat musibah (gempa) kok masih ada yang setega ini,” imbuhnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Gempa yang mengguncang Lombok sejak tanggal 29 Juli 2018 lalu hingga beberapa kali susulan menyebabkan kondisi fisik dan psikis masyarakat belum pulih. Dampak yang ditimbulkan akibat gempa ini disebut juga turut menghancurkan infrastruktur ekonomi.

Diidentifikasi sebanyak 21 unit koperasi terancam kolaps.

“Jumlah koperasi yang kena dampak langsung, bangunan kantor koperasi rusak sebanyak 21 unit dan anggota koperasi banyak kehilangan rumah,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP-USP) Dinas Koperasi dan UKM Lotim, Saparuddin.

Ditemui di kantornya, Senin (3/9) kemarin, ia menguraikan puluhan koperasi yang hancur itu tersebar di wilayah Kecamatan Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Wanasaba dan Aikmel.

Koperasi-koperasi tersebut saat ini butuh pertolongan untuk bisa memulihkan juga kembali perkonomian anggota-anggotanya.

Disebut anggaran dari APBD Lotim sendiri tidak pernah ada selama ini. Kecuali pemerintah provinsi yang diketahui memiliki dana dekonsentrasi. “Kalau kita punya dana dekon pasti sudah kita sikapi,” ungkapnya.

Kondisi keuangan daerah Lotim tidak mampu turut menyentuh koperasi-koperasi yang terancam kolaps tersebut. Disebut belum ada pertolongan untuk koperasi, karena sejauh ini pemerintah masih fokus pada perbaikan rumah-rumah warga. Sangat disayangkan perbaikan sarana perekonomian warga tidak masuk kriteria.

Khusus koperasi, ujarnya, ada dana bergulir dari pemerintah pusat bisa diberikan langsung ke koperasi. Menurutnya, kalau dana bergulir ini diberikan ke koperasi, maka masih besar kemungkinan akan terselamatkan. Beda jika diberikan kepada personal, maka pasti akan habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau yang diberikan itu

(Suara NTB/rus)

Saparudin personal, maka saya yakin akan langsung habis, beda kalau melalui koperasi pasti bisa dikembangkan,” urainya.

Dirinya yakin investor kaya saat ini belumlah untuk memulihkan kondisi Lombok, khususnya Lotim. Pemulihan pada korban gempa bumi bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil. Mulai dari masyarakat langsung dan membangkitkan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

Disebut sebenarnya ada dana Lembaga Pembiayaan Dan Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi. Hanya saja semenjak tahun 2014 silam, dana LPDB itu tidak pernah ada di Lotim. Koperasi-koperasi yang ada di Lotim sejauh ini cukup kesulitan untuk mengakses dana pemerintah.

LPDB itu diketahui suku bunganya cukup rendah. Efektif 6 persen per tahun. Jauh lebih rendah dari suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diketahui efektif 9 persen per tahun.

Koperasi selama ini sebagian besar mengandalkan permodalan dari iuran anggota. Ada juga pengurus koperasi yang meminjam secara pribadi ke perbankan untuk modal koperasi.

Saat ini jumlah koeprasi di Lotim dicatat sebanyak 513 unit.

Jumlah koperasi yang masih aktif 273. Ditambah dengan jumlah yang terancam kolaps, maka jumlah soko guru perekonomian rakyat di Lotim ini banyak yang akan hilang. (rus)

Bantu Korban Gempa

Universitas Pancasila Salurkan Obat untuk RSUD Tanjung Tanjung (Suara NTB) Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Jakarta menyalurkan bantuan obat-obatan untuk warga korban gempa di Lombok, Senin (3/9). Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Ketua Yayasan Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH. M.Si., kepada Staf RSUD Tanjung - Kabupaten Lombok Utara.

Di sela-sela pemberian bantuan, Prof. Edie, kepada wartawan mengatakan bantuan yang disalurkan Yayasan Universitas Pancasila adalah bentuk empati Yayasan dari pengurus, pengelola hingga mahasiswa.

“Kami tergerak untuk membantu Lombok. Dari 3 misi setiap univeraitas, salah satunya pengabdian kepada masyarakat, maka ini adalah bagian dari misi pengabdian,” ujarnya.

Prof. Edie selaku Ketua Yayasan Universitas Pancasila sengaja turun ke KLU untuk melihat dari dekat kondisi masyarakat, sekaligus menginventaris apa saja kebutuhan

masyarakat yang dapat dibantu pada tahap berikutnya. Kali ini pun, ia tidak datang sendiri. Melainkan mengikutsertakan dosen, tenaga ahli sebanyak 20 orang untuk membantu memverifikasi data kerusakan. Ke-20 orang itu ahli di teknik sipil, IT, industri, dan elektro. Mereka dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada Kamis mendatang usai tugas verifikasinya selesai. “Kali ini kami membawa bantuan obat, karena sebelumnya kami serahkan tenda dan logistik,” imbuhnya.

Prof Edie berkomitmen untuk mengutus tenaga yang diperlukan dalam proses recovery Kabupaten Lombok Utara pascagempa. Sebab menurut Edie, setelah melihat kondisi fisik sarana dan prasarana masyarakat, ia memperkirakan butuh waktu setidaknya 1 tahun untuk memulihkan Lombok Utara.

Lebih penting dari itu, pengobatan psikis warga usai diterpa beberapa kali gempa dipandang mendesak supaya

warga tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Perihal rencana jangka panjang untuk Lombok, pihaknya akan menunggu instruksi lebih lanjut dari BNPB. Saat ini Universitas Pancasila mengirim tenaga verifikasi sesuai dengan permintaan. Ke depan apabila BNPB memerlukan tenaga untuk program.pemberdayaan, Prof Edie dengan senang hati akan mengirimkan tenaga di masing-masing fakultas baik Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi maupun Fakultas Pariwisata.

“Lombok dikenal sebagai tempat wisata setelah Bali.

Harus bangkit lagi, lebih baik dari pada sebelumnya,” ucapnya.

Menurut dia, recovery sosial dan ekonomi warga amat bergantung dari peran pers. Ia membandingkan betapa seremonial Asian Games dari pembukaan dan penutupan, memiliki dampak luas dalam menjaga nama baik negara.

Oleh karenanya, recovery pascagempa ia pandang penting

(Suara NTB/ari)

SERAHKAN - Ketua Yayasan Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno (kanan) menyerahkan bantuan obat-obatan pada staf RSUD Tanjung, Senin (3/9). untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam rangka proses pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagai salah satu Universitas terkemuka di Jakarta, Yayasan Universitas Pancasila dengan tangan terbuka bersedia membantu warga korban

gempa Lombok dari kalangan mahasiswa. Misalnya memberikan keringanan biaya SPP untuk mahasiswa asal Lombok yang terdampak bencana. “Kalau ada permintaan resmi dari bupati, kami dapat pertimbangkan. Selama bisa membantu akan dengan senang hati kami membantu,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dari Kunjungan Presiden Jokowi ke Lobar

Beri ’’Trauma Healing’’ dan Hibur Korban Gempa Giri Menang (Suara NTB) Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) datang lagi ke Pulau Lombok. Setelah dua kali berkunjung pascagempa, kali ini Jokowi pun menyempatkan diri mampir di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Seusai mengunjungi Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menyerahkan bantuan rumah secara simbolis, Jokowi dengan didampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi Salat Magrib di kamp pengungsian Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Lobar, Minggu (2/9).

Tiba di lokasi pengungsian Dusun Kekait Gunungsari, Minggu petang Jokowi tanpa sungkan langsung menyalami jamaah Salat Magrib yang memang menunggunya sejak setengah jam sebelumnya.

Jokowi pun salat bersama mereka dengan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono serta beberapa pejabat negara lainnya.

Usai salat, Jokowi meminta agar masyarakat segera memulihkan kondisi dengan segera beraktivitas seperti sedia kala.

Setelah berbincang sejenak dengan masyarakat, Jokowi pun segera meluncur ke Pos

Pengungsian di Kantor Camat Gunungsari untuk meninjau kegiatan trauma healing yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Di tenda itu, Jokowi menyempatkan diri bercanda dengan anak-anak sekolah, membagi pertanyaan matematika dasar dan membagi tas sekolah sebagai hadiahnya.

Jokowi mengajak anak-anak bernyanyi beberapa lagi anakanak dipandu oleh psikolog anak Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si atau biasa dipanggil Kak Seto.

Anak-anak korban gempa pun tampak riang gembira berganyi dengan orang nomor satu di negeri ini. Tak terlihat wajah trauma akibat gempa yang silih berganti terjadi di Lobar.

Tak sampai di situ, malam

harinya Jokowi menghibur korban gempa yang hadir nonton bareng di lapangan Gunungsari.

Ketika presiden memasuki lapangan, warga tampak berkerumun berebut bersalaman dan swafoto dengan kehadiran sang presiden. Kehadiran orang nomor satu di negeri ini mengobati rasa truma warga akibat gempa.

Jokowi pun tenggelam dengan keasyikan bercengkrama bersama pengungsi. Jokowi menikmati berkumpul bersama warga pengungsi. Momen sedikit lucu ketika acara nobar penutupan itu, presiden berjoget kecil di atas tempat duduk begitu mendengar lagi dangdut yang dibawakan

salah seorang artis. Sontak warga pun mengerumuni presiden. Kehadiran presiden sampai tengah malam, sekitar pukul 00.00 wita berbaur dengan korban gempa membuat warga tak beranjak dari lokasi nobar. Bahkan hingga presiden meninggalkan tempat nobar, barulah warga meninggalkan lapangan tersebut.

Para korban gempa yang ada di lokasi pengungsian sendiri sangat senang atas kehadiran presiden. Bagi mereka kehadiran Presiden cukup mengobati rasa trauma yang dialami, sebab baru pertama kali presiden di republik ini berkunjung ke wilayah mereka. Namun warga sedikit menyayangkan lantaran tak bisa berinteraksi atau berdialog langsung dengan presiden. Padahal mereka ingin menyampaikan unekunek kondisi mereka di pengungsian, dimana mereka ingin agar rumah segera dibangun. Sebab dengan kondisi saat ini mereka serba kurang, baik tenda pengungsi tak layak, ke-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Presiden Jokowi saat trauma healing bersama anak-anak korban gempa di lokasi pengungsian Gunungsari, Minggu (3/9) malam. butuhan dasar minim dan MCK. “Dengan kehadiran beliau kami senang sekali, tidak

Trauma lagi karena dihibur dengan kedatangan pak Presiden, tumben presiden berkun-

jung ke wilayah kami,” kata Nursehan warga dusun Bale Kuwuh desa Gunungsari. (Her)

Dongkrak Perekonomian Masyarakat Identifikasi dan Verifikasi Selesai SEBANYAK 16 ribu rumah rusak terdampak gempa sudah berhasil diidentifikasi dan verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Di mana sekitar 2.500 rumah di antaranya dinyatakan rusak berat, selebihnya masuk kategori rusak ringan dan sedang. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, Senin (3/9).

“Tapi ini data sementara. Kemungkinan masih bisa berubah. Karena proses verifikasi dan identifikasi rumah rusak terdampak gempa di Loteng masih berjalan,” terangnya.

Hasil verifikasi tersebut, secara berkala terus dilaporkan ke pemerintah pusat yang nantinya bisa diusulkan untuk memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah pusat. Karena untuk penanganan rumah rusak terdampak gempa, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya memfasilitasi dan mengusulkan saja.

Ia menjelaskan, rumah rusak terkena dampak tersebut akan diusulkan seluruhnya. Hanya saja untuk penyaluran bantuan rehab rumah, lebih diprioritaskan bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat terlebih dahulu. Harapannya, bantuan bisa segera diterima oleh korban gempa yang rumahnya rusak berat tersebut. Bantuan yang diterima bisa segera digunakan untuk membangun rumah baru.

“Fokus kita pada rumah-rumah yang rusak berat supaya secepatnya diverifikasi dan divalidasi. Agar segera bisa diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapat bantuan,” ujarnya.

Disinggung kapan pembangunan rumah pengganti bagi korban gempa akan dimulai, Firman mengaku pada bulan September ini direncanakan sudah bisa berjalan. Hanya saja, pihaknya belum bisa bertindak, karena petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis soal penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut, belum diterima sampai saat ini.

Alasannya, bantuan dana perbaikan rumah bagi korban gempa tidak bisa digunakan sembarangan, karena ada aturan pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, meski status anggaran tersebut berupa dana hibah kepada korban gempa. Namun tetap harus dipertanggungjawabkan, karena ini anggaran pusat. Belum turunnya petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis penggunaan dana bantuan pemerintah pusat itulah yang menyebabkan, bantuan dana belum bisa dicairkan oleh masyarakat, walau dananya sudah masuk ke rekening bank milik korban gempa.

Firman mengatakan, ada beberapa alternatif jenis rumah yang bisa dipilih oleh para korban gempa. Salah satunya Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang diyakini tahan gempa hingga 8 SR. Selain itu, ada juga beberapa alternatif jenis rumah lainya.

“Dalam hal ini para korban gempa juga bisa secara swadaya membangun rumah diluar jenis rumah yang ditawarkan. Tapi harus rumah yang tahan gempa. Itu sesuai dengan peruntukan bantuan yakni untuk membangun rumah tahan gempa,” pungkas Firman. (kir)

L. Firman Wijaya (Suara NTB/dok)

Rumah Adat Sade akan Dikomersilkan Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan mengkomersilkan Rumah Adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut. Hal ini sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat adat dengan menjadikan rumah-rumah adat yang ada menjadi homestay tanpa menghilangkan nilainilai adat dan budaya setempat.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat memimpin rapat dengan kepala OPD lingkup Pemkab Loteng, Senin (3/9).

Menurutnya, nilai-nilai tradisional yang masih begitu terjaga dengan baik di Kampung Adat Sade, khususnya dari sisi bangunan rumahnya memiliki nilai jual tersendiri.

Bahkan, sangat potensial untuk dijual kepada wisatawan.

Di mana wisatawan akan bisa menikmati pengalaman tinggal di rumah-rumah adat masyarakat suku Sasak di daerah yang tidak diperoleh di tempat lain. “Kalau potensi ini dijual, akan banyak wisatawan

khususnya wisatawan mancanegara yang tertarik,” terang Suhaili optimis.

Pemilik rumah adat nantinya tetap akan jadi pemilik dan diberikan hak sepenuhnya mengelola rumah miliknya tersebut.

Hanya saja tidak ditinggali lagi.

Sebagai gantinya, pemilik rumah adat tersebut akan dibangunkan rumah lain untuk tempat tinggal oleh pemerintah.

“Jadi nanti rumah adat tersebut hanya sebagai tempat berusaha saja, pada siang hari.

Nah untuk tempat tinggal akan dibangunkan rumah lain di dekat Kampung Adat Sade oleh pemerintah,” jelasnya.

Kebetulan tahun ini, Pemk-

ab Loteng mendapat alokasi rumah khusus dari pemerintah pusat sebanyak 40 unit. Rumah khusus itulah yang nantinya akan dijadikan tempat tinggal bagi warga pemilik Rumah Adat Sade yang lokasi pembangunannya berada di depan Kampung Adat Sade tersebut.

Paling tidak ke depan, pemilik rumah adat Sade bisa memperoleh pemasukan tambahan lain. Bahkan bisa menjadi sumber pemasukan utama, jika program tersebut bisa berjalan optimal dan tidak hanya kemudian mengandalkan pemasukan dari usaha jasa yang selama ini digeluti oleh warga.

Kalau masyarakat sudah

(Suara NTB/dok)

RUMAH ADAT - Rumah Adat Sade yang menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan di Loteng. Pemkab Loteng berencana mengkomersilkan rumah adat ini untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. punya penghasilan tambahan dari hasil penyewaan rumah adat tersebut, harapanya tentu taraf ekonomi masyarakat juga bisa ikut meningkat. Kalau taraf ekonomi meningkat, dengan sendirinya juga akan bisa

mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti, sektor pariwisata bisa benar-benar berkontribusi maksimal terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (kir)

Kaya Inovasi

Desa Saribaye Berharap Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Desa-desa di wilayah Lingsar terus unjuk gigi. Setelah sebelumnya Desa Lingsar memperoleh juara I lomba Desa tingkat nasional, kini giliran desa Saribaye yang tengah berjuang memproleh prestasi yang serupa. Desa yang dipimpin oleh Sarawan Sukandani itupun optimis menatap harapan berjaya di tingkat nasional setelah sebelumnya Juara I di tingkat kabupaten. Penilaian pun berlanjut ke level provinsi.

Senin (3/9) kemarin, desa ini dinilai oleh tim Provinsi dalam lomba desa tersebut.

Di ujung masa tugasnya, Kepala Desa Saribaye Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Sarawan Sukandani ingin desa yang dipimpinnya menoreh prestasi. “Kami ingin seperti orang tua kami (Desa Lingsar, red) bisa menuju Istana,” ujar Sarawan yang berakhir masa tugasnya, Senin (3/9) selaku kepala desa untuk periode 2012-2018.

Desa Saribaye jelasnya mengikuti ajang Lomba Desa Terintegrasi Tingkat Provinsi NTB

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Kades Saribaye Sarawan Sukandani saat menerima tim penilai lomba desa tingkat provinsi, Senin (3/9). untuk Tahun 2018 dengan menyisihkan 9 desa lain se- Lobar, Saribaye akan berkompetisi dengan 7 desa lain se Provinsi NTB. Walau masih muda, desa ini bisa disebut sebagai desa kreatif dan mandiri. Dalam paparannya, Sarawan banyak mengungkapkan potensi desa yang telah mereka manfaatkan guna menarik investor (pihak ketiga, red) menggalakkan ekonomi war-

ga. “Kami memberdakan potensi untuk menjadi desa wisata. Di sini banyak orang melakukan kegiatan outbound dan rafting,” papar Sarawan sambil menuturkan akan bekerja sama dengan pihak lain dari Yogyakarta.

Desa ini pun sedang mengkonservasi Hutan Irup sebagai satusatunya hutan yang ada di wilayah tersebut. Hutan yang ia maksud adalah lahan hutan se-

luas 36 are lebih, namun masih menyimpan keragaman hayati.

Di Hutan Irup lanjutnya, masih banyak pepohonan besar dengan diameter lebih dari 1,7 meter dan termasuk jenis pohon langka seperti pohon ara, dao, banyak rimbunan pepohonan bambu. “Di sana pun masih banyak jenis pohon paku yang besar dan langa,” tutur warga tersebut.

Selain hutan irup, Sarawan pun menggalakkan lorong sayur di setiap gang pemukiman warganya dan saat ini menggalakkan budi daya madu trigona. Sarawan berangan-angan, madu trigona yang dikembangkan desanya mampu menghasilkan obat-obatan. Selain sektor ekonomi, Desa Saribaye pun menggalakkan sektor pendidikan. Mereka menghimpun kelompok penyumbang dari warga desa untuk membiayai pendidikan warganya yang kurang mampu. Program tersebut diberi nama Bismilah yang merupakan akronim dari Bina Insan Saribaye Melalui Ilmu dan Amal Solah. “Saat ini kami baru mampu memberi beasiswa kepada 6 orang ke perguruan ting-

gi,” paparnya.

Melihat inovasi yang dilakukan desa ini, Bupati Lobar H Fauzan Khalid yang hadir menerima tim juri memberi apresiasi. “Program tetap harus berjalan. Kita tidak ingin dikatakan lumpuh karena gempa,” pungkas Fauzan sambil meminta desa lain mencontoh semangat yang disuarakan oleh Sarawan.

Di kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, H. Ashari menyambut baik terobosan yang dipaparkan kepala desa tersebut. “Luar biasa terobosan yang dilakukan desa ini. Saya kira bisa menjadi nilai tambah dalam penilaian,” ujar mantan Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara ini.

Ashari pun menambahkan 3 hal pokok yang merupakan tugas desa yang akan dinilai, yaitu aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. “Tim juri akan mengkonfrontir seluruh temuan dan administrasi dengan tiga aspek tugas itu,” pungkasnya. (her)

Desa Jakem Timur Berdayakan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar mampu memberdayakan masyarakat melalui program Padat Karya yang didanai dari dana desa (DD). Melalui program padat karya ini, desa setempat mampu mengurangi pengangguran sebab program ini menyasar warga yang belum bekerja di usia produktif 15 tahun ke atas. Jumlah tenaga kerja yang bisa terserap melalui padat karya ini pun cukup tinggi mencapai 200 orang lebih. Ke depan program ini terus dilaksanakan, bahkan akan fokus menyentuh ekonomi kreatif.

Kades Jakem Timur, H. Ismail Darwan mengatakan, total DD yang diperoleh desanya tahun ini Rp 890.663.500. Dari jumlah ini, Rp722.471.500 diarahkan untuk progam pembangunan fisik.

Kemudian dari total dana fisik ini dialokasikan 30 persen untuk pembayaran upah padat karya.

Dijelaskan pembangunan fisik diperuntukkan membangun

proyek rabat jalan di semua dusun antara lain Dusun Abror, Tibu Lilin, Berororo, Dasan Belo, Penimbung, Jakem, Dasan Tapen, Tibu Lingkung. Selain rabat, pihaknya juga membangun TK, RA, talud, dan perpipaan air bersih di Dusun Penimbung dari progam Pamsimas.

Menurutnya,pembangunan fisik ini mengacu pada usulan

warga hasil musrenbang desa, kemudian dari usulan yang dituangkan dalam RKP Desa mengacu pada RPJMD Desa.

Dari total alokasi DD untuk pembangunan fisik ini lanjutnya, pola pengerjaan mengacu aturan keputusan menteri dilaksanakan melalui program padat karya. “Kami libatkan masyarakat terutama yang menganggur, ada status menganggur, setengah menganggur di umur 15 tahun ke atas.

Pembagian pekerjaan fisik ini kami arahkan ke masyarakat tersebut,” katanya.

Tidak hanya itu, selama program padat karya dilaksanakan antusias masyarakat untuk bergotong-royong sangat tinggi. Seperti di Dusun Tibu Lilin, setiap ada pekerjaan hampir semua masyarakat ikut bekerja. Sebab manfaat dari program ini begitu dirasakan langsung oleh

masyarakat, paling tidak bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. “Total masyarakat kami yang bisa terserap bekerja sebanyak 200 orang di 8 dusun itu, manfaatnya paling tidak jangka pendek dapat penghasilan,”ujarnya.

Mengingat manfaat yang dirasakan masyarakat, ke depan program ini akan dilanjutkan bahkan akan diarahkan lebih kepada program dan kegiatan produktif. Sebab sejauh ini desa selama tiga tahun terakhir fokus untuk pembangunan fisik, sehingga ke depan akan fokus pada ekonomi kreatif seperti perbengkelan, barber shop, lukis, mebeler.

Ia menambahkan berkat program ini sudah banyak perubahan yang bisa dilakukan baik dari bentuk fisik dan SDM. Ke depan juga lanjutnya desa perlu fokus menggarap potensi

(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)

H. Ismail Darwan desa. Di mana masyarakat setempat kebanyakan bermata pencaharian di sektor pertanian, kemudian industri batu bata

RABAT - Pengerjaan rabat jalan melalui progam padat karya melibatkan masyarakat setempat. dan buruh. “Ke depan kami berupaya bagaimana BUMDes ini bisa mengelola ekonomi kreatif, baik pertanian, termasuk industri pembuatan batu bata

yang mendorong kaum muda untuk bisa kreatif dan bisa disampaikan kepada pemerintah desa tentang ide dan gagasannya,” jelasnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

SK Pensiun Dua PNS KSB Sudah Diterbitkan Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan SK pensiun dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang telahg diterbitkan.

“Untuk dua PNS yang ikut Pileg itu? Sudah terbit SKnya, sudah lama,” kata Kepala BKD KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos menjawab pertanyaan wartawan, Senin (3/9).

Ia mengatakan, bahkan SK pensiun kedua PNS tersebut telah mereka terima. Berturut-turut H. Yusuf Mashur, MT pada jabatan terakhirnya sebagai Staf Ahli Bupati KSB kemudian menyusul Syafruddin yang menduduki jabatan terakhir sebagai sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag). “SK-nya sudah mereka terima. Jadi untuk kebutuhan apa mereka silakan pergunakan,” timpalnya.

Sebelumnya KPU KSB menyampaikan, jika 4 dari Caleg yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) belum sepenuhnya melengkapi berkas persyaratannya. Mereka terdiri dari 2 PNS dan 2 Kepala Desa (Kades).

Sesuai ketentuan, mereka dipersyaratkan untuk menyerahkan SK pensiun dan pemberhentian dari jabatannya saat ini sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 21 September mendatang. “Minimal sehari sebelum penetapan mereka sudah serahkan salinan SK pemberhentiannya.

Kalau tidak maka mereka akan kita coret sebagai calon,” cetus Divisi Teknis KPU KSB, Denny Saputra.

Menurutnya, masing-masing dari keempat Caleg tersebut masih memiliki kesempatan. Karenanya jika belum mengantongi SK pemberhentian mereka dari jabatannya baik sebagai PNS maupun Kades agar segera mengurusnya. “Masih ada waktu mereka sekitar 2 minggu lagi. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk mengurusnya,” saran Denny.

Untuk diketahui, Yusuf Mashur sendiri saat ini maju sebagai Caleg melalui Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan akan bertarung merebut kursi DPRD KSB di Daerah Pemilihan (Dapil) I kecamatan Taliwang.

Sementara Syafruddin Nyaleg melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil II yang meliputi kecamatan Poto Tano, Seteluk, Brang Rea dan Brang Ene. (bug) Abdul Malik Nurdin (Suara NTB/dok)

Masyarakat Sumbawa Mulai Bangkit dari Gempa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengimbau seluruh masyarakat tidak larut berkepanjangan dalam duka ini. Bahkan hal yang patut disyukuri, masyarakat yang terdampak gempa sudah mulai bangkit dari kesedihannya.

“Dari hasil pantauan kami di beberapa lokasi terdampak gempa, masyarakat bersama pemerintah kecamatan dan desa sudah mulai bergerak, bahu-membahu, bergotong-royong membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan secara mandiri,” ujar Bupati, melalui Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi pada Upacara Senin pertama Bulan September 2018, Senin (3/9), di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.

Ia menilai, hal ini akan sangat memudahkan aparat dan pemerintah dalam melakukan berbagai upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa. Karenanya, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa, Bupati menyampaikan terimakasih yang tulus dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak.

“Terutama para donatur, relawan, TNI-Polri, ASN, dan seluruh elemen masyarakat atas kekompakan, kepedulian dan solidaritas yang tinggi dalam memberikan bantuan kepada para korban gempa.”

Diketahui, bencana gempa bumi dan kebakaran yang terjadi di Sumbawa pada 19 Agustus lalu, telah menyebabkan 7 orang meninggal dunia, 684 orang luka-luka, dan 49.188 orang harus tinggal di tenda-tenda pengungsian, 9.040 unit sarana permukiman mengalami kerusakan, dan 24 unit di antaranya rusak akibat bencana kebakaran. Kemudian 230 unit sarana sosial meliputi sarana pendidikan, kesehatan dan keagamaan juga mengalami kerusakan. Begitu juga sarana lintas sektor meliputi perkantoran dan perbankan sebanyak 14 unit, dan sarana ekonomi produktif meliputi perdagangan, perikanan dan pertanian sebanyak 54 unit. (arn)

Rektor UNSA akan Mundur dari Jabatan Direktur Perusda Sumbawa Besar (Suara NTB) Rektor Universitas Samawa (UNS) yang baru, Dr. Syafruddin, direncanakan mundur dari jabatan sebelumnya sebagai Direktur Perusahaan Daerah (Perusda). Sehingga Pemkab akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk seleksi Direktur baru nantinya.

Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Irawan Subekti, berharap Syafruddin mundur sebagai Direktur Perusda. Pasca dilantik sebagai Rektor UNSA yang baru. Mengingat jabatan komitmen Direktur Perusda ini butuh dijabat oleh orang yang memiliki banyak waktu luang.

Untuk fokus mengurus Perusda yang kini kondisinya masih morat marit. Artinya, sangat sulit kalau Direktur rangkap jabatan dengan lainnya, apalagi rangkap sebagai Rektor yang tentunya akan fokus mengurus kampus. “Beliau (Syafruddin) saya kira siap mengundurkan diri dari Perusda,” terangnya.

Hal ini pun akan dilaporkan Kabag Ekonomi ke Bupati.

Untuk selanjutnya nanti dibentuk Pansel untuks eleksi ulang Direkrur Perusda yang baru. “Aturannya, harus melalui Pansel lagi. Apakah nanti kita akan angkat Plt. Direktur dulu, sambil proses seleksi ulang Direktur yang baru atau lainnya, nanti setelah kita laporkan ke Bupati,”jelas Irawan.

Kabag Ekonomi memahami belum banyak yang bisa diperbuat oleh Syafruddin mengingat jabaran Direktur yang diembannya sebelum menjadi Rektor relatif singkat. Meski diakuinya Pemkab sempat menaruh harapan besar ditangan Direkrur baru, Perusda bisa bangkit dan eksis kembali. Tetapi, kenyatannya, Syafruddin lebih dibutuhkan oleh UNSA. Rektor UNSA, Syafruddin, ketika dikonfirmasi via pesan instan, pun tak menampik rencana pengunduran dirinya dari jabaran Direktur Perusda. Untuk itulah, pihaknya akan menghadap ke Bupati terkait persoalan ini. “Saya akan mengundurkan diri (sebagai Dirketur Perusda) karena tugas Rektor sangat vital,” tukasnya singkat. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Jelang Musim Tanam, KSB Usulkan Rp11,4 Miliar Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mulai mengusulkan kebutuhan para petani jelang musim tanam kedua di tahun 2018. Untuk musim di bulan Oktober sampai Maret mencapai angka 10.865 hektar untuk padi dan jagung 7. 239 hektar dengan kebutuhan biaya mencapai Rp11,4 M. Jumlah luas lahan tersebut, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sekitar 5 persen.

“Kami sudah usulkan kebutuhan biaya ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bisa disetujui dan kami berharap bisa terealisasi. Apalagi bantuan bibit ini akan dipriori-

taskan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi yang ada di wilayah setempat. Sehingga dengan pola demikian masyarakat akan sangat merasa terbantu,” sebut Kepala Di-

nas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) kepada Media ini melalui Kasi produksi tanaman pangan Asdi Wijaya SP, Senin (3/9).

Dikatakannya, usulan per-

mintaan bibit dan pupuk ke Kementerian Pertanian (Kementan) sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Pihaknya tentu sangat berharap supaya usulan tersebut bisa disetujui. Sehingga masyarakat yang terdampak gempa bumi bisa menerima manfaat dari adanya bantuan tersebut.

Kendati demikian, pihaknya juga belum bisa memberikan informasi lebih jauh apakah usulan tersebut sudah di-

terima atau belum oleh Kementerian. Karena sampai saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut terkait usulan itu.

“Kita sifatnya menunggu saja informasi lebih lanjut dari Kementerian, terkait apa yang telah kita usulkan itu apakah sudah sudah disetujui atau tidak. Tapi kami sangat berharap supaya disetujui oleh Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” tukasnya. (ils)

Pemulihan Trauma Pascagempa Penting Bagi Anak Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST terus melanjutkan kunjungannya ke sejumlah sekolah pasca gempa 19 Agustus lalu.

Senin (3/9) kemarin, orang nomor dua di KSB ini berkunjung ke sekolah yang berada di kecamatan Seteluk dan Poto Tano.

Di dua kecamatan yang paling parah terdampak gempa ini, Wabup bertemu langsung dengan para siswa. Wabup pun memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap tegar menghadapi bencana gempa yang telah melanda wilayahnya.

“Kepada anak-anak sekalian. Bencana gempa yang kita rasakan beberapa minggu lalu adalah ujian dari Allah bagi kita semua,” katanya di hadapan para siswa di SDN 2 Rempe, Kecamatan Seteluk.

Menurut Wabup, rasa trauma yang dirasakan anak-anak harus segera diatasi. Sebab ketakutan mereka akan bencana tersebut akan menggangu aktivitas mereka ke depannya terutama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Kedatangan saya ke sekolahsekolah ini merupakan bagian dari upaya trauma healing kepada anak-anak kita,” timpalnya.

Ia menyatakan, semua pihak harus ambil bagian untuk mengembalikan psiokologis anak pasca gempa. Pihak sekolah dan orang tua siswa sendiri harus mengambil peran masing-masing agar anak-anak tidak lagi merasa terus ketakutan. “Proses mengembalikan psikologis anak perlu waktu. Saya pun berharap, anak-anak terus didampingi oleh guru dan para orang tua ketika berada di rumah,” tegasnya.

Kepada para siswa sendiri, Wabup berpesan, agar menyikapi setiap ben-

(Suara NTB/bug)

MOTIVASI - Wabup KSB, Fud Syaifuddin memberi motivasi kepada para pelajar SDN 2 Rempe kecamatan Seteluk, Senin (3/9). cana yang melanda secara positif.

Tidak menyalahkan orang lain dan selalu beranggapan bahwa bencana yang terjadi di bumi merupakan teguran Allah kepada manusia. “Kita umat muslim diajarkan percaya bahwa setiap bencana itu ada sebabnya.

Dan itu bagian dari teguran Allah kepada kita manusia yang ada di bumi,” urainya.

Wabup juga mengingatkan, untuk taat beribadah. Shalat dan mengaji

kata Wabup, harus menjadi aktivitas wajib bagi seorang anak beragama muslim. “Dan bagi yang non muslim juga harus patuh kepada orang tua dan agamanya dengan cara ibadahnya masing-masing,” tandasnya.

Selain memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah, Wabup dalam kunjunganya juga berkesempatan meninjau kondisi sekolah yang rusak akibat gempa. Kepada kepala sekolah, ia menyatakan, Pemda KSB

Buron Tujuh Bulan, Pelaku Curanmor Diringkus di Bali

Kampanye di Luar Jadwal

Bawaslu Kembali Peringatkan Parpol Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa kembali melayangkan surat ke Parpol, agar para Calon Legslatif (Caleg) tidak melakukan kampanye di luar jadwal.

Sebab, kalau masih ditemukan adanya pelanggaran, maka Bawaslu siap mengambil tindakan tegas.

Sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat, S.IP, surat berupa imbauan sudah dikeluarkan Bawaslu untuk yang kedua kalinya, kepada seluruh Parpol peserta Pemilu. Jika etelah imbauan ketiga, masih menemukan pelanggaran maka Bawaslu akan mengambil tindakan tegas.

“Kami sudah surati yang kedua kalinya, agar jangan melakukan kampanye diluar jadwal,”terangnya.

Teguran ini disampaikan Bawaslu, mengingat sebelumnya masih ditemukan aktifitas kampanye melalui alat peraga pasca surat pertama dilayangkan. Hal ini mesti ditatati Parpol sebab tahapan kampanye baru dimulai 23 September atau tiga hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU. “Melalui surat sudah kami sampaikan, agar Parpol menurunkan alat peraga yang terpasang sebelumnya. Hingga waktunya masa kampanye berlaku mulai 23 September,”cetus Syamsi.

Hal ini sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Mengingat ancaman terhaddap pelanggaran ini cukup berat. Berupa ancamman pidana satu tahun atau denda Rp. 12 Juta sesuai Psal 492 U No. 7 tahun 2017. “Agar kita terhindar dari ancaman pidana itu, mari kita sama sama mentaati aturan

(Suara NTB/ils)

Khaeruddin kampanye,”pungkasnya.

Surat Peringatan Ketua Divisi Penindakan Pengawasan Bawaslu, Khaeruddin, ST kepada Suara NTB, Senin (3/9) tidak menampik mulai bertebarannya baliho calon yang maju di Pemilihan umum Legislatif (Pileg) di tahun 2019 mendatang. Selain baliho, pihaknya juga mengakui bahwa sudah ada banyak calon yang berkampanye.

Hanya saja, untuk saat ini, pihak terkait masih belum bisa mengambil tindakan yang lebih jauh baik itu sanksi maupun hal yang lain. Karena untuk tahapan itu (pemberian sanksi) ke masing-masing caleg harus ada aturan yang jelas dan mengikat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menertibkan yakni dengan melayangkan surat peringatan kepada pengurus parpol agar bisa menurunkan APK para calegnya masing-masing.

“Memang secara aturannya tidak boleh memasang APKnya sebelum masuk tahapan pemilu. Tetapi karena saat ini sudah banyak, pengurus parpol yang akan kita tegur sebelum kita tertibkan secara paksa,” ungkapnya.

melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tengah menyiapkan program pemulihan infrastruktur sekolah yang rusak sesegera mungkin.

“Kita tidak bisa biarkan anak-anak kita berlama-lama belajar di bawah tenda karena pasti mereka tidak akan fokus. Jadi mudah-mudahan setelah APBDP diketok semua sekolah yang mengalami kerusakan segera kita lakukan perbaikan bertahap,” pungkas Wabup. (bug)

(Suara NTB/arn)

Syamsihidayat Dia mengatakan, jika melihat tahapan Pemilu yang ada, maka baliho caleg ini baru boleh terpasang bulan September hingga April tahun 2019. Artinya, para caleg baru boleh diizinkan melakukan kampanye setelah tiga hari ditetapkan sebagai calon. Termasuk juga untuk pemasangan baliho serta alat peraga lainnya.

Untuk sementara, pihak terkait sangat berharap supaya tidak melakukan pemasangan apapun yang berkaitan dengan pemilu. Untuk itu, pihak terkait sangat berharap APK yang sudah terpasang dan memenuhi sudut kota di KSB untuk diturunkan terlebih dahulu. Jika pada hakikatnya masih tetap saja membandel, maka pihaknya dengan sangat terpaksa akan menertibkan secara paksa.

“Kita tetap meminta agar baliho caleg yang sudah terpasang saat ini agar bisa ditertibkan secara mandiri. Jika tetap membandel maka kita akan turunkan paksa karena melanggar aturan,” tegasnya. (arn/ils)

Taliwang (Suara NTB) AB (29) alias Ancha, salah seorang pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang sempat buron selama tujuh bulan berhasil diciduk Polisi di Provinsi Bali. Tersangka ini merupakan target operasi Polres setempat setelah melakukan tindak pidana Curanmor di dua TKP berbeda di wilayah setempat. Pelaku yang diketahui beralamat di RT 005 RW 003, Desa Kelanir Kecamatan Seteluk tidak lagi bisa berkutik setelah satu orang rekannya JN (23) ditangkap terlebih dahulu dengan kasus sama.

“Dia (AB) sudah menjadi target operasi (To) sejak awal tahun 2018 lalu dengan dua laporan kasus yang sama. Karena dia selalu berpindah tempat, akhirnya kita kesulitan melakukan penangkapan. Beruntung kita menerima informasi dari tersangka lain dan berhasil kita ringkus saat AB berada di Bali,” ujar Kapolres Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, kepada para wartawan Senin (3/9).

Dikatakannya, penangkapan terhadap tersangka ini terjadi setelah tersangka yang lebih dulu ditangkap memberikan informasi bahwa pelaku berada di Bali. Mendapat Informasi tersebut tim Buser langsung berangkat ke Bali mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah dicek dan benar adanya, tim langsung menangkapnya tanpa ada perlawanan sedikitpun.

Pihaknya juga masih terus

mendalami kasus tersebut, karena tidak menutup kemungkinan masih ada TKP lain selain dua laporan Polisi yang ditangani pihaknya. Apalagi tersangka ini merupakan residivis, sehingga besar kemungkinan ada TKP yang lain.

“Kita masih mendalami kasus ini. Meskipun hanya dua LP saja yang dilaporkan tapi diindikasikan bukan hanya dua motor saja melainkan ada barang bukti yang lain,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kasus curanmor ini terjadi pada bulan Januari dan Februari tahun 2018 dengan dua TKP berbeda di Kecamatan Maluk dan Taliwang.

Adapun modus operandinya, tersangka mencari kendaraan yang terparkir dan tidak tidak terpantau pemiliknya. Saat para pemilik kendaraan lengah, kedua orang ini langsung mencongkel stop kontak kendaraan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya.

Sementara, untuk mengelabui pemilik kendaraan, keduanya membongkar seluruh bentuk asli motor dan menjual ke masyarakat dengan harga murah.

Akibatnya, kedua orang tersangka ini dijerat dengan pasal 363 ayat satu (1) ke lima (5) karena melakukan pencurian malam hari dan melakukan perusakan dengan hukuman diatas tujuh tahun penjara. “Barang bukti dan tersangka sudah kita amankan untuk kita proses lebih lanjut,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

BARANG BUKTI - Tersangka yang sempat buron selama tujuh bulan memperlihatkan barang bukti hasil curiannya, setelah diamankan oleh aparat kepolisian.

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

Pemerintah Batal Beri Sapi Brahman Cross untuk Dompu Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu terancam batal menerima bantuan sapi brahman cross dari Kementerian Pertanian RI hingga 1000 ekor. Pemerintah kini fokus pada kegiatan untuk pengentasan kemiskinan, sehingga rencana pengadaan sapi brahman cross belum ada kepastian. Sementara hijauan yang dibudidaya pemerintah justru gagal tumbuh di Doro Ncanga.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir Zainal Arifin, M.Si kepada Suara NTB, Senin (3/9) ke(Suara NTB/ula) marin mengungkapkan, Zainal Arifin rencana bantuan sapi brahman cross dari Dirjen Peternakan Kementrian Pertanian RI untuk Kabupaten Dompu tahun 2018 ini belum ada kepastian. Pemerintah masih konsentrasi pada upaya pengentasan kemiskinan dan rencana pengadaan sapi brahman cross dilakukan di Makassar. “Saya belum dapat kabar (kepastian dapat sapi brahman cross),” kata Zainal Arifin.

Kendati belum ada kepastian bantuan sapi brahman cross, Zainal mengaku, pihaknya tetap menyiapkan diri.

Untuk pakan, Dinas Peternakan menyiapkan limbah jagung untuk dijadikan pakan ternak. “Kalau pakan hijauan sudah tidak ada,” ungkapnya.

Hijauan yang ditanam beberapa waktu lalu, dikatakan Zainal Arifin, tidak ada yang tumbuh selama musim kemarau. Terlebih mesin airnya sudah hilang dan diduga dicuri akibat berada di tempat terbuka. Apalagi lokasi pakan hijauan, jauh dari UPT Doro Ncanga dan tidak ada penjaganya. “Kita sudah siapkan mesin pengganti, tapi belum kita pasang karena masih tunggu dibangunkan tempat penyimpanan mesin,” jelasnya.

Informasi Pemda Dompu bakal menerima bantuan sapi brahman cross dari Dirjen Peternakan disampaikan pemerintah sejak 2017 lalu. Bahkan Pemda Dompu sudah menggelontorkan anggaran cukup besar sejak APBD Perubahan 2017 lalu. Terlebih, rencana bantuannya cukup besar yaitu 1000 ekor. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA Keluhan Petani Kopi Tambora

Disperbun Tegaskan Bukan Setoran, Tapi Bagi Hasil Bima (Suara NTB) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima menanggapi keluhan petani kopi di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora, tentang adanya kewajiban penyetoran hasil panen kopi ke Pemkab Bima yang sudah dipatok.

Kabid Perkebunan Disperbun Kabupaten Bima, Azhar SP mengakui adanya hal itu.

Hanya saja, pola itu merupakan pembagian hasil antara pemerintah dengan petani kopi. Bukan sistem setoran.

“Pola ini telah dilakukan sejak lama, saat sebelum Perkebunan dilebur ke dalam Disperbun. Kita hanya melanjutkan saja. Yang jelas ini bukan sistem setoran tapi bagi hasil,” katanya, Senin (3/9).

Menurutnya, dalam pola bagi hasil tersebut tidak langsung dipatok besarannya yang akan diserahkan. Para petani, lanjutnya menyerahkan se-

cara sukarela berdasarkan hasil produksi kopi yang dikelola. “Jadi tidak ada sistem setoran apalagi sampai mematok sampai jutaan. Tidak ada pemaksaan, tergantung kerelaan saja berdasarkan hasil produksi,” katanya.

Mengapa ada pembagian hasil ? Menurutnya, kebun kopi tersebut diambil alih oleh Pemerintah Daerah sejak kebun kopi seluas 500 hektare itu ditinggal pergi oleh PT. Banyu Aji Bima Sena yang memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU) tahun 2002 lalu.

“Biar tidak saling serobot antar petani. Pemerintah

mengambil alih dengan tujuan mengamankan. Karena di dalamnya ada beberapa aset.

Tapi yang mengelola tetap warga setempat,” katanya.

Ia menambahkan, dari bagi hasil tersebut akan disetor ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima. Kemudian selanjutnya akan dikelola serta juga akan dikembalikan ke para petani. “Misalnya kita memberikan bantuan alat dan barang. Belum lagi pelatihan tentang pemeliharaan kebun dan pohon kopi,” katanya.

Sebelumnya, petani kopi di desa Oi Bura Kecamatan Tambora mengeluhkan hasil

(Suara NTB/uki)

DIBUKA - Warga sekolah yang dibantu Babinsa, Bhabinkantibmas serta warga membuka blokade akses jalan menuju sekolah, Sabtu (2/9).

(Suara NTB/Uki)

PENYU - Jajaran Mapolres Bima Kota menunjukkan barang bukti penyu yang hendak diselundupkan, Senin (3/9).

Jaringan Penyelundup Satwa Dilindungi Sangat Rahasia dan Terorganisir Kota Bima (Suara NTB) – Kapolres Bima Kota, AKPB Ida Bagus Made Winarta S.IK mengatakan jaringan penyelundup satwa yang dilindungi, penyu, yang diamankan di sebuah gudang di Desa Bugis Kecamatan Sape belum lama ini, sangat rahasia dan teroganisir.

Hal itu disampaikan Kapolres saat sebelum pemusnahan salah satu barang bukti hasil penyitaan, daging penyu dengan cara dikubur di belakang Mapolres Bima Kota, Senin (3/9). Pemusnahan juga dihadiri pihak Konservasi Wilayah Bima dan Dompu BKSDA NTB. Menurut dia, saat ini ketiga pelaku yang diamankan masih terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihaknya akan terus bekerja untuk membongkar jaringan penyelundupan satwa yang dilindungi tersebut. “Kasus ini akan menjadi atensi kami kedepan,” katanya.

Dikatakannya dalam pemeriksaan awal para pelaku yang diamankan mengaku daging, sirip hingga cangkang penyu tersebut didatangkan dari wilayah Indonesia Timur melalui jalur laut. Bima hanya menjadi daerah transit sebelum dikirim ke daerah tujuan.

“Potongan daging, cangkang dan sirip ini sedianya akan dikirim ke Bali untuk dikonsumsi dan dijadikan hiasan. Di Bima hanya daerah persinggahan saja. Hal ini berdasarkan keterangan dari pelaku yang kita amankan,” kata Kapolres.

Sementara Kepala Seksi Konservasi Wilayah Bima dan Dompu BKSDA NTB, Bambang Dwidarto SH mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan satwa dilindungi tersebut. “Kami sangat berterima kasih, karena hal ini akan bisa menyadarkan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, barang bukti yang disita kepolisian tersebut apabila dinominalkan ke dalam rupiah, tidak terjangkau nilainya secara ekonomi karena merusak keindahan biota laut. “Selain itu penyulundupan satwa dilindungi ini merugikan negara,” katanya.

Sebelumnya tiga orang warga yang diduga hendak menyelundupkan ratusan sisik penyu ditangkap oleh Tim Reskrim Polres Bima Kota di sebuah gudang di Desa Bugis Kecamatan Sape pada Sabtu (1/9).

Ketiga warga yang ditangkap tersebut yakni masing-masing inisial SN (56 tahun), IN (40 tahun), warga Desa Bugis Kecamatan Sape.

Serta satu orang warga Sulawesi Selatan inisial, Sin (46). “Ketiga warga ini ditangkap di sebuah gudang milik SN, yang berada di Dusun Guda Desa Bugis,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Akmal Novian Reza S.IK. Dalam penangkapan itu lanjutnya, selain tiga warga. Pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti (BB) di lokasi. Antara lain berupa 31 box yang berisi cangkang penyu. 3

Satwa Liar dan Ekosistem Asli Tambora Terancam Pemburu Liar Dompu (Suara NTB) – Perburuan satwa liar di wilayah Taman Nasonal Tambora (TNT) masih ditemukan.

Tidak saja berpotensi menimbulkan kepunahan, melainkan juga mengancam rusaknya ekosistem asli kawasan tersebut. Untuk itu, tak akan ada ampun bagi pelaku tindakan melawan hukum ini.

Kasat Polhut TNT Kabupaten Dompu, M Saad kepada Suara NTB di kantornya mengakui, bahwa kawasan taman nasional masih diancam pemburu satwa liar. “Kawasan taman nasional memang masih diancam pemburu liar, teruta-

ma di Desa Boro, Piong dan lingkaran sekitarnya,” kata dia.

Parahnya, pemburu liar yang datang ke wilayah yang kini ditetapkan sebagai Geopark Nasional tersebut tidak saja penduduk asli Bima-Dompu, melainkan masyarakat luar daerah juga banyak yang datang berburu ke sini. Meski rakitan, senjata yang digunakan berburu memakai pelurunya organik yang jangkauannya cukup jauh.

Selain mengancam kepunahan satawa liar asli Tambora seperti halnya rusa, perburuan ini juga mengancam ekosistem lainnya, karena den-

panen mereka lebih besar disetor ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) ketimbang dinikmati sendiri. Bahkan setoran itu sudah dipatok dan wajib diberikan setiap tahun.

Petani Kopi, Sugeng Purnomo menjelaskan, di desa Oi Bura terdapat kebun kopi kurang lebih seluas 100 hektare. Kebun kopi menjadi tersebut dikelola swadaya oleh warga setempat.

Masing-masing satu orang mengelola seluas 1 hektar.

“Di kebun kopi ini kami menggantungkan nasib. Tapi sayangnya beberapa tahun terakhir ini kami harus menyetor sebagian besar hasilnya ke Pemerintah Daerah. Dan itu wajib,” katanya.

Dikatakannya, setoran tersebut wajib dilakukan setiap tahun tanpa ada tolerir. Bah-

(Suara NTB/Uki)

Azhar kan telah dipatok berdasarkan kondisi kebun kopi. Jika kondisi kebun bagus petani dikenakan Rp5 juta dan Rp4 Juta.

Sementara kondisi yang tidak bagus Rp3 juta. (uki)

Kasus Pencairan Anggaran KONI, APH dan APIP Miskomunikasi

Lunasi Sisa Lahan, Blokade Jalan SMKN 10 Dibuka Bima (Suara NTB) – Permasalahan lahan antara pihak SMKN 10 Bima dengan pemilik lahan untuk pembangunan sekolah, H. A. Latif H. M. Ali SH, yang juga Kepala Desa Belo yang memiliki lahan kini sudah ada titik temu.

Pihak sekolah akhirnya menyatakan kesanggupan untuk melunasi sisa tunggakan lahan seluas dua are yang dipermasalahkan oleh pemiliknya karena belum dibayar. Belum adanya pelunasan inilah yang membuat pemilik lahan melakukan aksi blokade jalan tersebut.

Wakasek Humas dan Kesiswaan SMKN 10 Bima, Eka ilham,S.Pd M.Si mengaku, persoalan lahan dengan pemiliknya sudah selesai. Karena pihak sekolah membayar sebagian dari Rp75 juta yang diminta oleh pemilik lahan. Sehingga blokade akses jalan menuju sekolah kembali dibuka setelah beberapa hari diblokade menggunakan bebatuan.

Bahkan, sebagian biaya untuk membayar lahan tersebut hasil patungan siswa, guru dan wali murid. Khusus wali murid dipatok Rp100 ribu perorang. Sementara siswa dan guru sesuai kerelaan. Hal itu disepakati semua pihak.

“Sudah selesai. Blokade jalan juga sudah dibuka sejak Sabtu (2/9) kemarin. Dibantu pengurus Komite, Babinsa, Bhabinkantimbmas serta pemilik Lahan,” katanya.

Ia berharap setelah selesainya persoalan itu, tidak akan ada lagi permasalahan lain kedepannya. Karena adanya aksi blokade tersebut mengakibatkan aktivitas KBM tergganggu. “Kita berharap tidak aka nada masalah lagi,” ucapnya.

Sementara, pemilik lahan untuk pembangunan sekolah tersebut, H. A. Latif H. M. Ali SH mengaku, lahan yang dipersoalkannya hanya seluas 2 are. hanya saja berdasarkan kesepakatan hanya 1 are yang dibayar. “1 hektarenya saya wakafkan kepada pihak sekolah,” katanya.

Sementara penggagas berdirinya SMKN 10 Bima, Edy Suherman M.Si mengaku, jika ditilik awal mula berdirinya sekolah tersebut, pemilik lahan sudah memberikan cumacuma lahan tersebut. “Bahkan sejak berdiri hingga tiga kali pergantian Kepala Sekolah, pemiliknya tidak ada keberatan ataupun meminta uang. Kemungkinan ini hanya soal miskomunikasi saja,” katanya.

Kendati demikian, mantan Kepala Sekolah SMKN 10 Bima pertama ini berharap setelah selesainya persoalan tersebut, pihak sekolah bisa membangun silahturahmi yang baik dengan warga setempat agar tetap kondusif. “Saya berharap tidak lagi persoalan kedepan. Karena ini menyangkut hal yang fundamental,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

gan cara membakar kawasan agar hewan di dalamnya keluar dari sarang sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. “Kita khawatirkan kalau hutan terbakar otomatis tumbuhan pohon disitu kan akan terbakar, jadi padang semua nanti dan akan mengurangi juga persediaan air,” jelasnya.

Berdasarkan pengalaman selama ini, lanjut M Saad, tindakan melawan hukum tersebut akan marak terjadi setiap menjelang akhir tahun atau saat musim kemarau seperti saat ini, sebab mereka dapat dengan mudah membakar savanna di

titik-titik yang mereka sukai.

Namun, pantauan lapangan yang dilakukan beberapa hari terakhir mamang belum ada ditemukan aktivitas tersebut atau sisa-sisa pembakaran.

Diperkirakan para pemburu kini mulai ketakutan setelah salah seorang rekannya ditangkap dan diproses karena kedapatan membakar sekitar 8 Ha savanna di jalur pendakian Piong.

“Walaupun begitu kita tetap harus mewasapadai apalagi di musim kemarau ini menjadi kesukaan mereka untuk berburu satwa liar di taman nasional,” pungkasnya. (jun)

buah cangkang dada penyu, 14 kantong plastik sirip penyu.

“Kemudian 1 karung kulit penyu (Kopra) dan daging penyu 13 box. Nanti juga akan disita satu unit perahu yang digunakan menggankut barang ini,” katanya.

Ketiga pelaku tersebut melanggar UU No 5 Tahun 1990, tentang Konserfasi Sumber Daya Alam dan Hayati serta PP No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis Tumbuhan Dan Satwa yang dilindungi. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kasus pencairan anggaran KONI Tahap II yang diduga nonprosedural jalan di tempat. Penyidik Polres Dompu dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tampaknya mengalami miskomunikasi. Pasalnya, saat penyidik menunggu hasil audit Inspektorat atas surat permohonan yang dilayangkan sebelumnya, APIP justru mengaku belum menerima surat permohonan audit tersebut.

Hal itu diketahui berdasarkan pengakuan Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Soehartomo, Skm, MPPM yang menegaskan, belum pernah menerima surat permintaan dari kepolisian untuk mengaudit kasus tersebut.

“Biasanya kalau ada permintaan dari Polres ya kita akan tindak lanjuti, tapi ini kita tunggu-tunggu belum ada,” ungkapnya kepada wartawan di rang kerjanya, Senin (3/9).

Kalaupun sudah dilayangkan sebagaimana yang disampaikan polisi belum lama ini sudah pasti pihaknya mengetahui keberadaan surat tersebut, tetapi faktanya sampai saat ini tak ada surat yang masuk selain untuk kasus-kasus lain.

Pun sejauh ini, lanjut Soehartomo, pihaknya hanya sebatas mendengar informasi bahwa sudah ada pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. “Kasus ini saya tahu karena tembusannya ke kita, cuma kita belum lakukan klarifikasi karena

tunggu dari polres,” jelasnya.

Sebagai bagian dari APIP ia memandang kasus pencairan anggaran KONI yang diduga bermasalah tersebut didasari adanya MoU kedua belah pihak (Dikpora dan DPPKAD), yang mana diantaranya ada yang tidak mengindahkan MoU dengan melakukan pencairan tanpa sepengetahuan pihak lain.

Namun demikian, apakah persoalan ini menimulkan kerugian negara atau tidak belum berani dipastikan. “Kita belum mendalami ya kita belum bisa komentar,” tandasnya.

Informasi yang diterima Suara NTB sebelumnya Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK dalam menindak lanjuti kasus ini sudah meminta keterangan beberpa pihak, baik itu pelapor (Dikpora) maupun terlapor (DPPKAD).

Namun, karena anggaran KONI tahap II yang diduga dicairkan tidak memenuhi prosedur ini belum tutup buku, maka ranah Inspektorat yang akan melakukan audit terlebih dahulu untuk selanjutnya disampaikan hasilnya ke penyidik. Pun karena kasus ini masih dalam tahun berjalan kedua pihak sebetulnya masih bisa membenahi secara bersama sebagaimana SOP yang ada.

“Ini kan masih tahun berjalan jadi masih bisa diperbaiki karena belum selesai.

Setelah tutup buku baru kita cek laporannya apakah sesuai dengan aturan berlaku atau tidak,” ungkapnya.(jun)

Warga Datangi Dewan, Keluhkan Proyek Jalan Cepat Rusak Bima (Suara NTB) – Warga Nggelu Kecamatan Lambu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima pada Senin (3/9).

Mereka mengeluhkan proyek jalan raya yang menelan anggaran miliaran rupiah, namun cepat rusak.

Pantauan Suara NTB, kedatangan warga yang berjumlah puluhan orang itu menggunakan dunia unit mobil bak terbuka serta satu truk. Mereka diterima sejumlah anggota DPRD termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, H. Muhammad dan selanjutnya berdialog.

Saat berlangsungnya dengar pendapat perwakilan warga, Kamiruddin meluapkan kekesalannya kepada anggota DPRD, yang tidak bertugas melalukan fungsinya dalam mengontrol proyek tersebut.

“Fungsi pengontrolan dan pengawasan DPRD hari ini kemana,” katanya.

Ia menilai proyek jalan tersebut telah mengalami kerusakan. Padahal belum setengah tahun selesai dikerjakan. Selain itu, sebuah jembatan menuju desa Nggelu nyaris roboh usai pengerjaan proyek. “Kami sangat sesalkan dari awal proyek ini tidak jelas. Karena tidak ada papan proyek tidak ada pemberitahuan maupun sosialisasi volume serta anggarannya,” katanya.

Warga lain, Iksan H. A. Hamid, juga mempertanya-

(Suara NTB/uki)

DENGAR PENDAPAT - Warga Nggelu saat dengar pendapat dengan anggota DPRD mengeluhkan proyek jalan miliaran yang cepat rusak, di kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (3/9). kan rusaknya jalan dan jembatan tersebut tidak dalam masa perawatan proyek. Mengingat belum sampai dua bulan kondisinya telah rusak. “Kedatangan kami ke sini tidak lagi untuk meminta DPRD menelusuri proyek ini. Kami sebagai masyarakat sangat berharap DPRD menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bima Suharno mengaku, aspirasi warga tersebut akan ditindaklanjuti secepatnya. Dengan memanggil pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewenangan. “Aspirasi ini akan kami lanjutkan ke eksekutif untuk membahas persoalan ini,” katanya.

Lebih jauh dijelaskannya, anggaran perbaikan jalan panjangnya 13 kilometer tersebut masuk ke dalam APBD murni serta Perubahan Kabupaten Bima pada tahun 2016 lalu.

Dan dikerjakan dua tahap.

“APBD murni sebesar Rp1 miliar. Sementara APBD perubahan Rp19 miliar yang berasal Pemerintah Pusat melalui DAK. Jadi total keseluruhannya ada Rp20 miliar,” katanya menjelaskan kepada warga.

Ia menambahkan, perbaikan jalan Nggelu masuk dalam proyek infrastruktur jalan nasional. Di Kabupaten Bima sendiri terdapat tiga paket. Paket pertama antara Soromandi, Sanggar dan Tambora. Paket dua wilayah Woha dan Belo serta paket ketiga wilayah Langgudu dan Lambu. “Total dana keseluruhan ada Rp96 miliar. Dikerjakan mulai 2017 dan 2018 ini.

Yang jelas persoalan jalan ini tetap kita tindaklanjuti, kita juga upayakan membentuk Pansus,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Selasa, 4 September 2018

Halaman 8

Penanganan Pascagempa

TP4D Evaluasi Proyek Fisik Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) – Proyek fisik yang didampingi TP4D Kejari Mataram dan terdampak gempa bumi Lombok tengah dievaluasi. Rekanan akan diberi dua pilihan.

Kasi Intelijen Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman mengatakan sejumlah proyek didampingi TP4D yang terdampak utamanya proyek fisik. “Proyek gedung RSUD Kota (Mataram) dan beberapa proyek jalan di Lombok Utara,” jelasnya ditemui Senin (3/9).

Proyek penuntasan gedung lantai empat RSUD Kota Mataram, kata dia, dalam evaluasinya sudah tuntas 70 persen. Yakni pemasangan keramik. Material tersebut rontok terdampak gempa. “Itu jadi 0 persen lagi. Padahal sudah 70 persen. Itu kita akan Monev (monitoring evaluasi) lagi,” ucapnya. Untuk Kota Mataram menurutnya hanya satu proyek tersebut yang terpantau rusak parah terdampak gempa.

Pihaknya menyiapkan langkah agar proyek tidak terbengkalai. Sekaligus pelaksanaan proyek tetap berjalan.

Namun akan dibahas terlebih dulu dengan setiap pihak yang berkaitan. Intinya mengenai kelanjutan nasib proyek.

“Tanggung jawab kontraktor seperti apa, kalau mau perbaiki silakan dilanjut. Kita tunggu solusi dari pemerintah kota apakah punya dana cadangan untuk selamatkan proyek tersebut,” papar Agus.

Kemudian pilihan selanjutnya apabila rekanan tidak berkenan untuk memperbaiki. Kalau tidak mau kita beri pertimbangan untuk pemutusan kontrak,” imbuhnya. Sementara di Lombok Utara, proyek yang didampingi TP4D terdampak gempa rerata proyek peningkatan jalan. Namun masih menunggu hasil penakaran tim ahli.

“Kalau di Lombok Utara yang banyak kena proyek jalan.

Ada yang retak. Di titik mana nanti dicek berapa kedalamannya, panjangnya. Lalu apakah masih ada anggaran.

Proyek-proyek itu kan masih berjalan,” pungkas Agus. (why)

Korupsi Konsolidasi BPR NTB Rugikan Negara Rp1,063 Miliar Mataram (Suara NTB) – Sidang pemeriksaan ahli auditor BPKP kasus korupsi dana konsolidasi PT BPR NTB berlangsung alot. Auditor sebagai saksi ahli bersitegang dengan penasihat hukum terdakwa Ihwan dan Mutawali. Audit penghitungan kerugian keuangan negara dianggap tak lengkap meski sudah disimpulkan besarnya Rp1,063 miliar.

Jaksa penuntut umum, Budi Tridadi Wibawa dan Riauzin menghadirkan saksi mantan Korwas Investigasi BPKP Perwakilan NTB, Ngatno, dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (3/9).

“Kami meyakini sudah cukup bukti ada pengeluaran yang tidak dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawabannya juga palsu-palsu,” kata Ngatno di hadapan majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra.

Antara lain pertanggungjawaban fiktif dimaksud, biaya percepatan penyusunan Perda, honor dan uang saku studi banding, pelatihan IT, biaya pengurusan konsolidasi, jamuan anggota Dewan, transportasi, biaya kunjungan komisi III DPRD NTB, pengurusan tanah bekas RSU provinsi, operasional pelatihan IT. Selama perjalanan sidang, aliran dana percepatan Perda menjadi perhatian baik jaksa penuntut umum dan penasihat masing-masing terdakwa. Ongkos percepatan Perda penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB mencapai Rp295 juta, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk senilai Rp30,6 juta kepada anggota Komisi III DPRD NTB, H Muzihir. Kemudian Rp50 juta yang mengalir ke mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Manggaukang Raba selaku Pengarah Konsolidasi Penggabungan PT BPR NTB. Hakim anggota Abadi menanyakan saksi perihal audit dana tersebut. Yang tidak ada bukti kuitansi penerimaan.

Hanya kuitansi pencairan dan keterangan tiga orang saksi yang membenarkan fakta pemberian uang tersebut.

“Apakah uang yang diberikan kepada Manggaukang termasuk dalam kerugian negara,” tanya Abadi. “Sudah termasuk dalam kerugian negara itu,” jawab Ngatno tegas.

Keterangan saksi-saksi, kata Ngatno, dalam pemeriksaan di tahap audit menurutnya sudah cukup. Meskipun auditor kala itu gagal menghadirkan Manggaukang, bahkan dengan surat panggilan dari jaksa untuk mengklarifikasi.

Di persidangan, Manggaukang mengaku tidak tahu dan tidak pernah menerima uang yang dituduhkan para terdakwa. “Kita hitung dari keterangan. Kita juga periksa Mutawali, Ihwan, Abduh, Syamsudin, Dende,” sebutnya.

Uang percepatan Perda sebesar Rp295 juta, sambung dia, diminta atas nama Mutawali. “Nomenklatur penerima, Mutawali yang menguraikan keterangan uang disampaikan ke Manggaukang untuk percepatan Perda. Itu kita hitung,” paparnya.

Penasihat hukum Mutawali, Hartono mengatakan dasar kliennya yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang tak benar tersebut. “Apa peran terdakwa sehingga menimbulkan kerugian negara,” tanya dia.

Ngatno lantas menjawab bahwa Mutawali sebagai Wakil Ketua Tim dan Ihwan sebagai Ketua Tim menggunakan kewenangannya memberi perintah bendahara mengeluarkan uang.

“Itu atas perintah. Bendahara tidak mengeluarkan sendiri. Kemudian ada muncul rekening Mutawali untuk penerimaan setoran dana. Keterangannya saat itu untuk memudahkan pengurusan,” jelasnya.

Sementara penasihat hukum Ihwan, Dr Umaiyah menimpali pertanyaan perihal kelengkapan proses audit padahal tidak setiap saksi diklarifikasi keterangannya.

“Apakah sudah semua diperiksa sehingga dipastikan nilai kerugian negaranya,” tanya dia. Ngatno menjelaskan, auditor meyimpulkan angka berdasarkan alat bukti dokumen dan saksi. “Kami sudah berupaya memanggil saksi. Tapi sampai closing tidak bisa. Bagi auditor cukup yakin ada penggunaan uang yang tidak benar,” ujarnya.

Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (why)

(Suara NTB/why)

SAKSI AHLI - Saksi ahli auditor BPKP, Ngatno memberikan keterangan kesimpulan kerugian negara kasus penggabungan PT BPR NTB, Senin (3/9) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Pasukan Polri Disiagakan Sampai Rekonstruksi Tuntas Giri Menang (Suara NTB) – Kapolri Jenderal M. Tito Karnavian menegaskan 1.700 personelnya masih siaga di sejumlah lokasi terdampak gempa. Sejumlah pasukan gabungan Brimob, Polair, Kesehatan, Psikolog, dan Sabhara tersebut mendampingi proses rehabilitasi rekonstruksi pascagempa Lombok.

“Masa rehabilitasi rekonstruksi ini mereka satu bulan.

Kalau kurang akan kita perpanjang. Nanti kita akan kirim lagi (personel), masih banyak,” ujarnya di Lapangan Gunungsari, Senin (3/9) di sela mendampingi kunjungan Presiden RI, Joko Widodo.

Dia kemudian mengevaluasi peran anggotanya selama menjalankan tugas penanganan darurat bencana. Kemudian sekarang memasuki masa penanganan pascagempa. Presiden menargetkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik pulih kembali Desember 2018. Sementara pemulihan rumah warga Desember 2019.

Tito menyebutkan, Mabes Polri sudah mengucurkan anggaran kontijensi sebesar Rp10 miliar untuk operasional pasukannya. Serta Rp10 miliar hasil urunan untuk kebutuhan

logistik seperti tenda dan logistik pangan.

“Pengamanan tetap kita lakukan termasuk operasi pasar. Sembako sekarang sudah oke. Logistik tidak ada masalah. Bulog BUMN sudah all out. Tidak ada masalah urusan makanan,” jelasnya.

Selanjutnya, sambung Tito, pengerahan pasukan juga masih diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, pembersihan sisa puing rumah warga juga masih berjalan.

“Untuk yang jalur besar kan bisa alat berat masuk. Nah ini pasukan kita ini bisa masuk ke dalam untuk pembersihan dengan cara manual,” tutupnya. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyumbangkan kursi roda dan tongkat alat bantu korban gempa pengungsian Desa Kekait, Gunungsari, Lombok Barat. (why)

(Suara NTB/why)

BANTUAN - Kapolri Jenderal M. Tito Karnavian menyerahkan bantuan kursi roda dan tongkat alat bantu korban gempa pengungsian Desa Kekait, Gunungsari, Lombok Barat.

Kasus 15 Kg Merkuri

Diduga Miliki Sabu

Seorang Pemuda Diringkus Polisi

Penyidik Masih Perlu Keterangan Saksi Mataram (Suara NTB) – Pemilik 15 kg merkuri, HMS (68) masih berstatus saksi. Penyidik masih memerlukan keterangan saksi untuk meyakinkan perbuatan pidana. Meski penyidik sudah mengantongi keterangan ahli.

“Ada satu saksi lagi yang kita perlukan. Saksi ini yang mengetahui perbuatan pelaku,” kata Kasubdit I Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Feri Jaya Satriansyah, Senin (3/9).

Dari rumah HMS, penyidik menemukan 15 Kg merkuri dari total 25 Kg. Sisanya sudah lebih dulu dijual dan

beredar di pasaran.

Setelah pemeriksaan saksi lengkap, kata Feri, pihaknya kemudian akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

“Kita gelar perkara dulu untuk menetapkan siapa tersangka. Memang dari bukti mengarah ke pemilik. Tapi kita jalani prosedurnya dulu,” kata dia. Dia menambahkan, saksi masih kooperatif ketika dipanggil penyidik untuk memberi keterangan kepada penyidik.

Peredaran merkuri terungkap setelah Polda NTB mengamankan HMS di Narmada, Lombok Barat dengan barang bukti 25 botol merkuri

ukuran 1 Kg. HMS memasok air raksa pengikat mineral emas itu ke wilayah Sumbawa dan Lombok. Utamanya ke titik-titik pertambangan rakyat. Di antaranya, Sekotong, Lombok Barat; Prabu, Pujut, Lombok Tengah; Pototano, Sumbawa Barat. Pelanggannya para penambang tambang rakyat.

Pelaku meraup untung Rp500 ribu/kg dari harga jual Rp1,3 juta. Setiap pekan omzetnya mencapai Rp75 juta.

Saat ini, HMS masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Penyidik masih memerlukan keterangan ahli untuk penetapan tersangka. (why)

Tinggal di Tenda Darurat

Bayi Rawan Diserang Penyakit Giri Menang (Suara NTB) Banyak korban gempa di Lombok Barat (Lobar) melahirkan di lokasi pengungsian dengan proses dan perlengkapan seadanya. Lantaran ibu hamil (bumil) mereka harus menjalani persalinan di tenda-tenda darurat dengan kondisi memprihatinkan.

Setidaknya ada 6.119 bayi saat ini terpaksa mendiami tenda-tenda terpal tersebar di wilayah Lobar yang dibangun orang tuanya dengan seadanya.

Rasa khawatir pun membayangi warga, mereka juga khawatir ancaman penyakit yang timbul di lokasi pengungsian tersebut.

Seperti dirasakan oleh Fitriani (23 tahun) warga Desa Gelangsar yang bersalin di lokasi pengungsian. Bagi Fitriani, setiap ibu tentu ingin proses persalinannya berjalan normal dan dengan situasi yang aman, tenang, dan kondusif.

Namun keinginan itu disadarinya hanya sebatas angan saja, lantaran akibat gempa yang beruntun terjadi di bulan Agustus lalu membuatnya tidak bisa bersalin seperti umumnya para ibu.

Tidak saja dirinya yang ditimpa nasib tersebut, namun banyak para ibu setempat harus bersalin di lokasi pengungsian dengan proses dan kelengkapan seadanya. “Saya harus menjalani persalinan dengan dibayangi kekhawatiran guncangan bumi yang terus menerus terjadi. Belum lagi nanti bayi kami tinggal di tenda, penyakit bisa saja menjangkiti,” kata Fitriani.

Fitriani menjalani proses bersalinan secara normal.

Dengan di antarkan suaminya, Ari Susanto (34), Fitriani melahirkan tepat pada pukul 03.30 Wita pada hari Jumat (17/8) lalu. Persalinannya dibantu oleh petugas Bidan Sifa’iyyah. Ia melahirkan anak keduanya di tenda darurat milik Puskesmas Penimbung.

Puskesmas ini berada di wilayah Kecamatan Gunung

Selong (Suara NTB) Satuan Resnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim) menangkap seorang pemuda, Sultandi (19) asal Dusun Tuntang Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji. Terduga pelaku ditangkap atas kepemilikan barang haram berupa sabu.

Penangkapan terhadap terduga pelaku dilakukan pada hari Minggu (2/9) sekitar pukul 12:30 wita bertempat di Dusun Tuntang Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji.

Penangkapan terhadap terduga pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat.

Dalam kasus ini bertindak selaku saksi, Kadus setempat, Sulaeman dan salah seorang PNS, Rauhun Maan. Kasat Narkoba Polres Lotim, Iptu Surya Irawan menerangkan, penangkapan terhadap pelaku dilakukan oleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lotim yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sultandi bertempat di rumah Rapiin, tepatnya di kamar Irwan Azhar Dusun Tuntang Desa Teros Ke-

camatan Labuan Haji.

Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, ditemukan lima poket shabu yg disimpan di dalam topi yang digunakan terduga pelaku. Pada saat penggeledahan rumah/kamar, petugas kembali menemukan bong dan korek api gas tepatnya di dalam speaker/salon samping tempat tidur.

Dari hasil interogasi pemilik shabu tersebut, Irwan Azhar mengaku barang yang dititipkan kepada Sultandi untuk dijual.

Barang bukti yang berhasil diamankan yakni, 5 poket shabu ( 1 gram), 2 buah bong, 8 klip kosong, 1 buah tabung kaca, 1 buah gunting. Barang bukti lainnya yakni, 3 buah korek api gas, 1 buah hp dan 1 buah topi warna hitam. “Saat ini Sultandi dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dilakukan pengembangan lebih lanjut,” terang Surya Irawan. (yon)

Gelombang Tinggi

Kayangan - Poto Tano Berlakukan Sistem Buka Tutup

(Suara NTB/her)

DI PENGUNGSIAN - Bayi yang dilahirkan di lokasi pengungsian warga Gunungsari, Lobar.

Sari yang membawahi enam desa di bagian timur laut kecamatan paling terdampak gempa di wilayah Lobar ini.

Ia melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 3 kg dan panjang 50 cm dan diberi nama Cantika. Bayi itu cantik secantik namanya. Kini bayi itu harus hidup di bawah buaian sang ibu di pengungsian. Bersama ayah, kakak, dan para tetangga lainnya, Cantika kecil harus mendiami tenda terpal ukuran 2,5 x 6 meter.

Saat dikunjungi di Pos Pengungsian Desa Gelangsar oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang setiap hari keliling mengunjungi korban gempa, bayi itu sedang menangis kedinginan.

Suara lengkingan kerasnya memaksa sang ibu untuk membaluti tubuh mungilnya dengan kain sarung seadanya.

Menurut Kepala Desa Gelangsar, Abdurrahman, setidaknya ada lima bayi yang lahir di tenda dan saat ini terpaksa hidup seadanya di pengungsian. “Rumah mereka sudah hancur. Awalnya cuma rusak ringan, tapi gempa yang terakhir (Ahad, 19 Agustus, red) membuat rumah mereka hancur,” tutur Abdurrahman.

Di Desa Gelangsar, paling sedikit 821 rumah rusak akibat gempa. Rumah-rumah tersebut sudah tidak mungkin mereka perbaiki seadanya lagi karena rusak berat. Sisanya kurang dari seribu rumah masih bisa diperbaiki karena hanya rusak ringan atau sedang.

Sementara itu Bupati yang hadir sambil membawa beberapa buah tangan yang dibutuhkan para pengungsi mengatakan, Cantika dengan empat bayi lainnya di Desa Gelangsar tidak sendirian. Ada 6.119 bayi lainnya saat ini terpaksa mendiami tenda-tenda terpal yang dibangun orang tuanya dengan seadanya. “Angka tersebut akan semakin bertambah karena saat ini menurut data Dinas Kesehatan Lobar, ada 3.510 ibu hamil yang sedang mengungsi,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat Bupati Lobar sangat prihatin.

“Ini salah satu alasan kenapa kita butuh huntara (hunian sementara, red),” ujar Fauzan sambil mengeluhkan respons Pemerintah terhadap usulannya tentang huntara yang belum diterima. “Bayi-bayi ini yang paling rentan terhadap cuaca,” pungkas Fauzan. (her)

Selong (Suara NTB) Jalur penyeberangan dari arah pelabuhan Kayangan menuju Poto Tano pada, Senin (3/9) kembali berlakukan sistem buka tutup. Pemberlakuan penutupan sementara itu setelah adanya kesepakatan bersama sejumlah pihak terkait lantaran angin kencang dan gelombang tinggi.

Dikonfirmasi Suara NTB, Plh Manager PT. Indonesia Ferry Cabang Kayangan, I Made Sukarta membenarkan pemberlakuan sistem buka tutup antara dua sisi penyeberangan, baik dari arah pelabuhan Kayangan maupun Poto Tano. Penutupan dilakukan pada pukul 15:20 wita lantaran terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Angin kencang rata-rata dengan kecepatan 30 kenot dan gelombang tinggi yang terjadi 1 sampai 1,5 meter. “Memang benar kita berlakukan sistem buka tutup dari dua sisi,”ujarnya.

Penutupan yang dilakukan itu, lanjutnya, setelah adanya

kesepakatan antara semua pihak terkait, baik dari Dinas Perhubungan, ASDP, Syahbandar, maupun Otoritas Pelabuhan dan sejumlah pihak terkait lainnya. Meski demikian, tidak ada penumpukan penumpang yang terjadi karena penggunaan jasa transportasi laut ini sedang sepi. “Penutupan itu atas kesepakatan semua pihak terkait untuk keselamatan penyeberangan,” tambah I Made Sukarta.

Kendati demikian, pada pukul 18:30 wita, jalur transportasi laut baik dari arah Kayangan maupun Poto Tano kembali dibuka. Saat ini, katanya, jalur penyeberangan kembali normal dengan jumlah kapal yang beroperasi sebanyak delapan armada kapal, sebanyak empat unit dari jalur Kayangan dan empat unit lainnya dari jalur penyeberangan Poto Tano. “Tadi sudah kita buka pukul 18:30 wita. Dan saat kondisi terkini penyeberangan sudah normal,” jelasnya.(yon)

(Suara NTB/yon).

BUKA TUTUP - Penyeberangan dari arah Kayangan menuju Poto Tano. Kondisi cuaca buruk yang terjadi membuat pihak ASDP berlakukan sistem buka tutup.

SUARA NTB

Selasa, 4 September 2018

Halaman 9

Komisi X DPR RI ke KLU

Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Tunjangan Guru Jadi Prioritas

Tanjung (Suara NTB) Komisi X DPR RI berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (3/ 9). Sebagian besar anggota Komisi X hadir, termasuk 3 orang di Badan Anggaran DPR RI. Rombongan Komisi X DPR RI yang hadir antara lain, Ketua Komisi X, Dr. Ir. Djoko Udjianto, MM., Wakil Ketua, Dr. Ir. Hetifah, Dr. Abdul Fikri Fakih, MM. (Wakil ketua), serta Dr. Erly Marlina Wati (Wakil Ketua).

Dari kalangan anggota-anggota Komisi yang hadir meliputi, Asdinarang, SH. M.Kom., Bambang Sutrisno, H. M. Nizar Z, SH., Anita Yaqubaqoh, SE., Hj. Dewi Qoriati, M.Si., H. Dedi Wahidi, S.Pd., Hj. Lidya H. Amelia, S.Y. Anas Tahir, Yayuk Sri Rahayuningsih, dan Saerina, SIP. Pada kesempatan itu, Komisi X memberikan dana tali asih sebesar Rp 33,5 juta yang dihimpun dari internal Komisi X dan diserahkan kepada Pemda KLU untuk dimanfaatkan secara bijak.

Kunjungan Komisi X DPR RI kali ini tidak lain untuk melihat kondisi terkini warga terpapar gempa, sekaligus menyerap apa saja kebutuhan mendesak dari warga yang tinggal di posko pengungsian.

Kunjungan itu berkorelasi

pula dengan jadwal pembahasan APBN Perubahan di Banggar DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa - Kamis, pekan ini.

“Kami ingin mengetahui dengan pasti, kebetulan mulai besok (Selasa) sampai hari Kamis, kami mulai menyusun APBN P bersama kementerian di bawah kemitraan Komisi X. Mudahan dengan data yang langsung ini, kita akan maksimum berusaha membahas anggaran dengan pasti

apa yang menjadi bagian yang diprioritaskan,” papar Djoko Udjianto, MM., Ia menjelaskan Komisi X yang membidangi Pendidikan dan Pariwisata bermitra dengan Kemendiknas, Kemenristek Dikti, dan Kementerian Pariwisata. Bersama dengan 3 Kementerian itu, Komisi X sejatinya sudah mengadakan rapat tanggap bencana. Sehingga apa yang menjadi masukan Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar dapat dijawab

berdasarkan hasil rapat.

Di mana menurut Djoko, Kemendiknas telah memastikan bahwa paling lambat dalam 1 tahun sekolah rusak berat akan dirobohkan dan dibangun kembali. Selama proses itu, belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung di RKB darurat. “Lombok Utara butuh 1.700 tenda, dan sampai sekarang baru percobaan 22 unit tentu ini belum seberapa,” akunya.

Melihat fakta itu, Djoko menegaskan akan berkoordinasi kembali dengan kementerian terkait untuk memastikan ketersediaan tenda untuk RKB. Bagi Djoko, jika memang diperlukan langkah impor tenda, pertimbangan itu harus dikedepankan mengingat mendesaknya kebutuhan masyarakat.

Selain kebutuhan untuk RKB, sumber daya sektor pendidikan juga akan diperhati-

kan. Para guru akan memperoleh tunjangan khusus selama 6 bulan ke depan. Besarannya Rp 1,5 juta per bulan untuk guru PNS, dan Rp 2 juta per bulan untuk guru non PNS. Tunjangan Khusus itu dialokasikan kepada guru yang terdampak gempa di NTB, baik di KLU, Lotim, Lobar dan Pulau Sumbawa, yang mana mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2018.

“Menristek juga akan membantu biaya pendidikan bagi 4.000 mahasiswa on going dan 1000 orang mahasiswa baru baik di PTN dan PTS di Lombok dan daerah lain yang terverifikasi layak menerima,” jelasnya.

Menristekdikti masih akan menyalurkan program bantuan untuk mahasiswa terpapar gempa, yakni dengan memberikan beasiswa PPA kepada mahasiswa on going sebesar Rp 2,4 juta untuk semes-

(Suara NTB/ari)

Djoko Udjianto ter gasal 2018/2019, serta mengalokasikan beasiswa bidikmisi.

Komisi X masih akan meminta dilakukan evaluasi kembali menyangkut jumlah penerima tiap program dise-

suaikan dengan kecukupan data terkini. Sebab tidak hanya guru, para dosen di Lombok yang terdampak gempa belum masuk ke dalam data Kementerian. “Harapan kita bulan Oktober nanti sudah bisa disalurkan sesuai janji Kementerian di DPR.” Djoko berharap pula, Pemda Lombok Utara dapat menyodorkan data valid terbaru kepada DPR RI. Pasalnya, dalam.pembahasan anggaran APBNP 2018, fraksifraksi DPR di Komisi X berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran bagi warga terdampak bencana.

“Apalagi semua fraksi datang termasuk 3 orang Banggar di Komisi X hadir di KLU. Kita sudah melihat fisik KLU, dan saya harapkan kawan-kawan bisa ikut serius membahas anggaran di 2019. Syukur-syukur bisa mengurus di 2018 melalui APBN P,” tandasnya. (ari)

28,5 Ton Cadangan Pangan Pemerintah Belum Dikeluarkan Selong (Suara NTB) Gempa yang terjadi menghancurkan lebih dari 45 ribu unit rumah warga dan bangunan lainnya Lombok Timur (Lotim) dan menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi menimbulkan keprihatinan besar. Kondisi ini menuntut perhatian besar pemerintah untuk mengeluarkan cadangan pangan. Dalam hal ini, Lotim memiliki cadangan pangan pemerintah sebanyak 28,5 ton dan siap disalurkan.

“Sekarang belum kita keluarkan,” terang Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lotim, H. Sapirin. Menjawab Suara NTB, Senin (3/9), Sapirin menerangkan cadangan pangan itu menunggu Keputusan Bupati untuk dikeluarkan.

Dikatakan, kalau sudah ada

perintah bupati dalam waktu kapanpun siap dikeluarkan.

Meskipun gempa bumi terjadi, namun tidak sampai menyulitkan warga mendapatkan akses pangan. Tingginya kepedulian sosial masyarakat dan tanggap darurat pemerintah sejauh ini masih bisa menangani segala kebutuhan warga.

Pantauan DKP, wargawarga yang menjadi korban gempa ini kehilangan rumah.

Kesulitan sementara adalah air bersih. Untuk memenuhi itu pemerintah sudah cukup tanggap dan mendistribusikan air bersih.

Logistik yang ada di Dinas Sosial disebut masih bisa memenuhi kebutuhan warga. Sedangkan kebutuhan pangannya, dirasa belum diperlukan

Rancangan KUA-PPAS

untuk mengeluarkan seluruh cadangan pangan pemerintah.

Cadangan pangan ini biasa keluar kalau terjadi musibah gizi buruk seperti. Gempa tidak sampai menimbulkan kesulitan warga mendapatkan makanan. Makanan masih cukup terpenuhi. Di mana Lotim tidak mengalami krisis pangan.

Meski demikian, DKP Lotim siap kapanpun mengeluarkan beras cadangan pemerintah tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga. (rus) KORBAN Korban gempa yang masih berada di pengungsian.

Pemkab Lotim menjamin warga yang mengungsi tetap dapat pangan.

(Suara NTB/rus)

Bantu Korban Gempa

Pendapatan Lotim Menurun Rp22 Miliar Selong (Suara NTB) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan mulai disidangkan Senin (3/9). Gambaran KUA-PPAS yang dibacakan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. Sahabudin menunjukkan terjadi koreksi pada sisi pendapatan. Disebut terjadi penurunan hingga Rp 22 miliar.

Tertuang dalam Rancangan KUA-PPAS APBDP, anggaran pendapatan semula Rp2,59 triliun lebih menjadi Rp 2,575 triliun. Penurunan, katanya. terjadi dikarenakan terjadi penurunan pada pendapatan asli daerah dari retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, DAK karena harus ada penyesuaian dengan serapan anggaran dan komponen anggaran lainnya.

Target pendapatan Rp 2,596 Triliun lebih, terjadi penurunan 0,85 persen. Perinciannya antara lain, pada PAD Rp 292 miliar turun sekitar Rpp 2,6 milliar, pengelolaan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan turun Rp 6 miliar dari Rp 25 miliar lebih menjadi Rp 18 miliar lebih. Retribusi daerah turun Rp 509 juta. Terbesar penurunan tampak pada dana perimbangan, yang mencapai Rp 30 miliar.

Kenaikan pada sejumlah komponen anggaran pendapatan belum mampu menutupi. Antara lain yang naik adalah pajak daerah Rp 57,6 miliar menjadi Rp 61 miliar atau naik sebesar Rp 3 miliar. Lain-lain PAD yang sah naik Rp11 miliar, yakni dari semula Rp 499 miliar menjadi Rp 510 miliar.

Akumulasi jumlah pendapatan ini berbanding terbalik dengan belanja yang disebut justru mengalami penambahan hingga tembus Rp91 miliar. Antara lain terjadi penambahan pada belanja tidak langsung sebesar Rp 32 miliar.

Pada belanja tidak langsung ini bertambah karena iuran BPJS Kesehatan dan sertifikasi guru.

Pada belanja daerah ini ditarget Rp 2,682 triliun. Rinciannya antara lain belanja langsung Rp 1,6 triliun yang mengalami kenaikan Rp 32 miliar. Belanja pegawai Rp 1,9 triliun, belanja hibah Rp 88 miliar, belanja bantuan sosial Rp 20 miliar, belanja tidak terduga Rp 10 miliar. Belanja bagi hasil pajak Rp 11 miliar belanja bantuan keuangan ke desa Rp 378 miliar.

Prinsip penyusunan rancangan KUA PPAS tersebut ditegaskan sudah sesuai dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat. Antara lain diarahkan peningkatan kesejahteraan penduduk pra sejahtera. Peningatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pembangunan infrastruktur yang memadai. Pengembangan pertanian dalam arti luas dan pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Adpaun prioritas jadi acuan, yakni bidang sosbud, ekonomi, iptek, sarpras, politik, hankam, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang. “Semua sudah relevan dengan kebijakan nasional,” demikian ungkapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

RAPAT - Rapat paripurna DPRD Lotim dengan agenda penyampaian rancangan KUA/PPAS APBD Perubahan Lotim 2018, Senin (3/9).

IPERINDO Salurkan Logistik dan Gelar ’’Trauma Healing’’ Mataram (Suara NTB) Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) melakukan penggalangan dana dengan menggelar IPERINDO Peduli Lombok bagi warga yang jadi korban gempa. Tujuannya. meringankan penderitaan korban gempa bumi di NTB. Wakil Ketua Umum DPP IPERINDO, Anita Puji Utami, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membantu korban gempa bumi. Apalagi banyak warga yang jadi korban gempa, baik yang meninggal maupun terluka. Selain itu, gempa mengakibatkan kerugian material yang besar meliputi sektor pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya dan lintas sektor.

“Dalam kegiatan ini penyaluran bantuan difokuskan di Desa Melaka, Pemenang Kabupaten Lombok Utara

dengan pertimbangan karena menurut informasi yang didapat hingga saat ini sangat membutuhkan bantuan dan itu juga diperkuat dengan hasil survei Team Advance, yang dipimpin oleh Agus Salim, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP IPERINDO, selaku Koordinator Lapangan,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (3/9).

Penyerahan bantuan, lanjut Anita, melalui Kepala Desa Melaka, H. Akmaludin Ichsan dan dibagikan kepada 12 dusun yang ada di bawahnya.

Bantuan yang disalurkan berupa baju dewasa/anak, kaos, kerudung, celana, selimut, matras, kasur, pakaian dalam, tenda dan aneka kebutuhan pangan seperti beras, gula, mie instan, minyak goreng, susu, sarden sampai air mineral. “Semuanya dibagikan secara merata

dibantu oleh kepala dusun setempat dan disaksikan Burhanudin dari Direktorat Imatap Kemenperin RI,” terangnya.

Menurut Anita, bantuan yang kali ini disampaikan adalah senilai 200 juta berasal dari para anggota IPERINDO. Pada kesempatan yang sama, tim IPERINDO juga mengadakan kegiatan trauma healing untuk PAUD dan SD di Dusun Kecinan, berupa lomba menggambar, mewarnai baca/tulis yang diselingi berbagai permainan dengan hadiah yang menarik yang dikordinir oleh, Dian Arifin selepas Salat Jumat.

“Selain itu, untuk mengatasi masalah air bersih, melakukan pemasangan pompa dan tandon air berukuran besar yang diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan air warga di dusun tersebut,” paparnya Di samping itu, Anita yang juga sebagai Direktur Utama

Ciptakan Suasana Kondusif Satlantas Gelar Patroli Biru Selong (Suara NTB) Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menggelar patroli tengah malam guna mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas pascagempa bumi. Operasi ini dinamakan Patroli Biru.

Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK, mengatakan, patroli yang dilaksanakan anggota unit Turjawali Satlantas Polres Lotim pada malam hingga dini hari tersebut menyasar sejumlah titik yang nilai rawan terjadi aksi kriminalitas.

Termasuk sasaran dari patroli itu yakni lokasi-lokasi pengungsian masyarakat. Langkah itu dilakukan untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar tetap tenang dan selalu waspada pasca gempa bumi yang terjadi.

“Kita melakukan patroli tujuan utamanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, patroli malam juga merupakan salah

(Suara NTB/ist)

PATROLI - Aparat Satlantas Polres Lotim melakukan patroli ke lokasi-lokasi pengungsian warga. Operasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. satu upaya berdialog sembari mendekatkan diri kepada masyarakat. Selain itu, mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kamtibmas. Setidaknya, lanjut Riyan, petugas yang berpatroli bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, jika polisi juga menjaga kediaman dan lingkungannya dari niat-niat para pelaku yang mencoba melakukan kejahatan.

Dijelaskan, dinamakan pa-

troli biru dikarena rotator dari Satlantas sendiri berwarna biru. Artinya, biru itu dilakukan oleh Satlantas khususnya pada malam hari. Dengan menyalanya rotator biru itu, menandakan jika adanya operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memberikan rasa aman terhadap warga serta diharapkan dapat mencegah niat jahat yang dilakukan oleh para pelaku kriminalitas. (yon)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Wakil Ketua Umum DPP IPERINDO, Anita Puji Utami menyerahkan bantuan pada warga yang jadi korban gempa di Desa Melaka Lombok Utara belum lama ini.

PT Adhiluhung Saranasegara Indonesia mengaku, dengan melihat langsung di lokasi korban gempa Lombok, dia juga dapat merasakan betapa beratnya beban yang dialami warga Lombok. Bahkan, pada saat ini juga merasakan secara langsung gempa susulan

berkekuatan 5.1 SR. “Dalam alam Pulau Lombok yang indah dan mempesona ini, kita belajar akan keindahan. Dalam alam yang dihinggapi bencana, kita belajar bagaimana mengambil hikmah untuk kebangkitan kembali Lombok,” ujarnya. (*)

Dampak Gempa

Bapenda Klaim PAD Lotim Tak Sampai Terpuruk Selong (Suara NTB) Akibat gempa bumi yang mengguncang dan menghancurkan rumah-rumah warga ini diakui berpengaruh pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Lombok Timur (Lotim). PAD ini menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim Salmun Rahman, tidak sampai terpuruk. Sumber PAD Lotim yang lain masih bisa menutupi.

Gempa pertama 6,4 Skala Richter dan menyusul 7,0 SR dan beberapa kali susulan ini membuat hancur ribuan rumah warga. “Memang pasti pengaruh, khususnya pajak hotel, restoran dan pajak bumi dan bangunan (PBB),” ungkap Salmun Rahman, Senin (3/9).

Lebih khusus lagi, pada lokasi-lokasi terdampak gempa. Sudah pasti kemampuan membayar pajak ini akan menurun. Untuk saat ini, katanya, belum terlihat jelas nilainya. Selama sebulan terakhir ini, ujarnya, secara kasat mata sudah kelihatan. Di mana, angka kunjungan

wisatawan ke hotel-hotel sudah berkurang. “Kita akan tahu persis nanti datanya pada bulan Oktober,” sebutnya.

Saat ini, pemerintah sedang fokus untuk mengatasi trauma healing warga. Jajaran Bapenda Lotim dalam proses penarikan pajak ini masih memberikan toleransi dan belum ingin terlalu kencang. Sekarang ini, pihaknya agak kendor dalam menarik PAD. Pihaknya tidak mungkin memaksakan penarikan pajak melihat situasi kemanusiaan. Bahkan ada rencana untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak. Di mana, aturan memang memungkinkan untuk dilakukan pengurangan beban pajak.

Pengurangan besaran pajak PBB misalnya karena rumah hancur. Aturan boleh pengurangan maksimal sampai 70 persen. “Kita nanti akan lihat kadarnya dan hal itu memang bisa dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati. Jadi bukan kemauan sendiri dari kita,” urainya. (rus)

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

Semua Pihak Harus Bangkit BENCANA gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya merupakan musibah bersama. Meski demikian, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si., mengajak semua pihak yaitu masyarakat, orang tua, siswa, dan pendidik-tenaga kependidikan untuk bangkit dan membangun pendidikan.

“Harapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini namanya musibah, musibah kita bersama, kita harapkan semua pihak jangan berla(Suara NTB/ron) ma-lama mengatakan belum Minhajul Ngabidin siap untuk sekoah, sekolah dengan kondisi pasca bencana, jadi sekolah sudah siap,” ujar Pak Min, sapaannya ditemui di Mataram, Senin (3/9).

Ia meminta orang tua siswa dan masyarakat untuk mendorong anaknya ke sekolah. Demikian juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar segera melaksanakan kegiatan dan tugas-tugasnya.

Pihaknya akan melakukan pendampingan ke guru-guru nantinya agar bisa melaksanakan pembelajaran pasca bencana. LPMP akan memberikan pelatihan secara bertahap. “Kami akan lakukan pendampingan ke guru-guru, kami juga berikan pelatihan ke guru-guru untuk bagaimana melakukan pembelajaran di situasi darurat, istilahnya education on emergency,” ujarnya.

Menurutnya, pembelajaran di tenda-tenda, baik di lokasi pengungsian maupun di lokasi sekitar sekolah diperkirakan akan berlangsung antara dua sampai empat bulan ke depan.

“Sambil menunggu pembangunan kelas darurat,” katanya.

Ia menjelaskan, dari sisi pendidikan tercatat 977 sekolah mengalami kerusakan, dengan 453 mengalami rusak berat.

Ruang kelas yang mengalami kerusakan sebanyak 3.655 ruang kelas, dengan sebanyak 1.806 ruang kelas rusak berat 891 ruang kelas rusak sedang, dan selebihnya rusak ringan.

Dari sisi siswa yang terdampak, sebanyak 40.255 siswa berada di pengungsian, 145.452 siswa terganggu layanan pendidikan. Siswa yang terganggu layanan pendidikan, selain karena sekolah mengalami kerusakan, juga dikarenakan perlengkapan sekolah mereka hilang tertimbun reruntuhan rumah mereka. (ron)

Kuliah Hari Pertama

Mahasiswa Unram Belajar di Tenda Darurat Mataram (Suara NTB) Perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2018/2019 resmi dimulai, Senin (3/9). Ribuan mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang tersebar di seluruh fakultas melakukan proses perkuliahan di bawah tenda-tenda darurat.

Sesuai dengan kalender akademik, para mahasiswa tetap mendapat materi kuliah sesuai dengan jadwal perkuliahan.

Hanya saja, sebelum mengawali perkuliahan mereka diberi pemahaman dasar tentang kegempaan.

Kepada Suara NTB, Wakil Rektor I Unram Prof. Lalu Wirasapta Karyadi, menjelaskan sebagian besar aktivitas perkuliahan hari pertama dilakukan di bawah tenda darurat. Sejak jauh hari pihak kampus telah menyediakan tenda-tenda di depan halaman kampus.

“Sebagian besar ada di tenda darurat dan ada juga gunakan ruang lantai satu dan laboratorium untuk kuliah seperti pertanian dan teknik kondisinya masih meyakinkan,” sebutnya, Senin (3/9).

Meski sebagian besar perkuliahan dilaksanakan di bawah tenda darurat, Karyadi meyakinkan bahwa proses kuliah dipastikan berlangsung sesuai harapan sebagaimana situasi saat ini.

“Kami sudah berkoordunasi dengan semua fakultas dan prodi di bawah rektor untuk penyelenggaraan kuliah dan kami sudah memantau pelaksanaannya berlangsung sebagaimana adanya,” ungkapnya.

Sebelum memulai proses perkuliahan, Karyadi telah meminta kepada para pengajar agar membekali seluruh mahasiswa dengan pemahaman dasar kegempaan. Tujuannya agar mereka memahaminya secara benar.

“Kami bekali mahasiswa dengan informasi untuk proses daruratnya apabila sedang kuliah pemahaman dasar kegempaan dan sistem evakuuasi dan titik kumpul dan sebagainya,” sambungnya.

Dijelaskan Karyadi, sebagian besar fakultas melakukan pembelajaran di tenda karena ruang kelas alami rusak. Seperti di Fatepa, FISIP, Peternakan, FKIP, hampir semua di luar parah, FE, dan FH. “Pertama karena rusak terutama lantai tiga yang berhubungan dengan atap rusak tidak bisa terpakai. Karena kerusakan bagian atap,” sambungnya.

Namun berdasarkan hasil asasmen, tim penilai fisik sejumlah ruangan dikatakan masih bisa digunakan, akan tetapi persoalan trauma menyangkut dosen, pegawai, dan juga mahasiswa. Sehingga dilaksanakan di luar tenda darurat.

Meski demikian hal ini seiring berjalan dilakukan proses penyadaran bagi mahasiswa agar secara perlahan berani memasuki ruangan sehingga nantinya proses perkuliahan dapat dilangsungkan di dalam ruangan.

Dikatakan lebih jauh bahwasanya pada intinya, perkuliahan haruslah dalam rangka memenuhi target akademik masing-masing mata kuliah. Proses perkuliahannya harus mengacu pada capaian pembelajaran. Adapun masalah caranya melihat waktu tidak kondusif, pihaknya telah meminta pada tim pengajarnya untuk melakukan metode pengajaran secara terinprovitatif. “Yang penting capaian pembelajarannya tercapai,” ujarnya.

Sementara perkuliahan normal ke depan dapat dilaksanakan sambil menunggu rehab terhadap gedung, terutama pada bagian atap sebagian besar gedung. Tujuannya untuk penyelamatan dokumen karena dikhawatirkan tiba musim hujan. “Pada saatnya nanti akan dilakukan perbaikan fisik ruang ruang,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

KULIAH - Perkuliahan di Unram sudah dimulai. Namun, proses perkuliahan dilangsungkan di tenda darurat.

PENDIDIKAN

Halaman 10

Rehabilitasi SMPN 6 Mataram Dijanjikan Selesai dalam Dua Bulan Mataram (Suara NTB) Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi SMPN 6 Mataram Senin (3/ 9). Kunjungan itu merupakan rangkaian kunjungannya ke Lombok. Jokowi meninjau gedung SMPN 6 Mataram yang mengalami kerusakan. Ia memerintahkan agar rehabilitasi gedung SMPN 6 Mataram bisa selesai dalam dua bulan.

Jokowi tiba di SMPN 6 Mataram pada Pukul 09:40 Wita.

Ia didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono meninjau kondisi bangunan SMPN 6 Mataram. Selain itu, Presiden juga memberikan bingkisan kepada para siswa dan melayani permintaan berswafoto oleh siswa SMPN 6 Mataram.

Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, mengaku rasa trauma para siswa dan guru terobati dengan kehadiran Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menurutnya meminta PUPR melalui PT. Wika untuk menyelesaikan rehabilitasi gedung SMPN 6 Mataram dalam jangka waktu dua bulan.

“Insya Allah dengan kehadiran beliau (presiden. red) mengobati hati dari kami selaku guru, anak-anak, dan orang tua siswa. Beliau juga menjawab akan selesai dua bulan masa pengerjaan dari PT. Wika,” katanya saat ditemui seusai kunjungan Presiden Jokowi.

Azizudin mengatakan telah dilakukan assessment di SMPN 6 Mataram. Saat ini sebanyak 33 rombongan belajar (rombel) belajar di kelas darurat berupa tenda yang diletakkan di halaman sekolah.

PUPR juga tengah membangun kelas darurat di Taman Tugu Bumi Gora Udayana, yang berada tepat di SMPN 6 Mataram. Dari LPMP juga akan memberikan tenda untuk sekolah darurat.

(Suara NTB/ron)

BINGKISAN - Presiden Jokowi memberikan bingkisan kepada siswa SMPN 6 Mataram saat meninjau kondisi sekolah, Senin (3/9).

Nantinya rehabilitasi gedung SMPN 6 Mataram menyasar sejumlah kerusakan yang

masih perlu diperbaiki, seperti plafon yang ambruk dan bagian lainnya yang mengalami

kerusakan. “Akan rehab langsung dalam jangka waktu dua bulan,” ujar Azizudin. (ron)

Mahasiswa Terdampak Gempa Segera Diusulkan Beasiswa ke Kemeristekdikti Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) terus berupaya membantu para korban gempa di NTB. Tidak saja mengirimkan berbagai bantuan medis, materi, logistik melalui berbagai jejaringnya, Unram juga mengupayakan agar mahasiswa terdampak gempa mendapat keringanan pembiayaan hingga memperoleh beasiswa.

Hal itu dikatakan Wakil Rektor I Unram Bidang Akademik Prof. Lalu Wiresapta Karyadi pada Suara NTB, Se-

nin (3/9). Apa yang dilakukan Unram ini, ujarnya, sebagai wujud komitmen Unram membantu para korban gempa. Diakui bahwa pihaknya sangat berempati dengan para korban gempa yang telah merenggut ratusan nyawa itu.

Proses pendataan terhadap mahasiswa terdampak gempa kini masih terus dilakukan.

Masing-masing fakultas terus menerus melakukan pendataan terhadap jumlah mahasiswa terdampak gempa.

Belum diketahui pasti jumlah

mahasiswa Unram yang terdampak gempa.

“Upaya Unram ialah menginventarisir mahasiswa baik lama dan baru terkena dampak. Misalnya rumah rusak, itu kita sedang invenatrisir untuk kita usulkan keringanan bisa pembebasan dan lain sebagainya bahkan sambil kita mintakan beasiswa. Masih dalam tahap invenatrisir,” ungkapnya.

Proses pendataan masih belum rampung lantaran luasnya area terdampak. Di samp-

Guru Tuntut Pemda Realisasikan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Giri Menang (Suara NTB) Puluhan guru di Lombok Barat (Lobar) yang tergabung dalam guru golongan II menggelar hearing ke DPRD Lobar, Senin (3/9).

Langkah ini dilakukan untuk menuntut kejelasan pembayaran tunjungan sertifikasinya, karena hampir dua triwulan para guru golongan dua belum menerima hak mereka tersebut.

Mereka diterima langsung Wakil Ketua III DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis dan Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris.

Wakil Ketua Forum Tunjangan Profesi Guru Golongan II, Hariadi, menjelaskan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar tidak bisa membayarkan tunjangan sertifikasi, lantaran terbentur dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 10 tahun 2018. Sebab dalam kreteria penerimaan tunjangan profesi, guru setidaknya harus memiliki SK fungsional.

Hal inilah yang tidak dimiliki para guru yang sudah menerima sertifikasi cukup lama itu. Padahal di daerah lain masih dapat menerima tunjangan itu kendati belum memiliki SK fungsional.

“Ada yang kayang di Lombok Tengah yang sudah cari (tunjangannya) padahal golonganya sama kayak kita. Ini yang kita permasalahkan, kenapa daerah lain bisa kita tidak,” keluhnya.

Menanggapi aspirasi itu Wakil Ketua III DPRD Lobar H Sulhan Muhlis Ibrahim mendorong dinas terkait dalam hal ini Dinas Dikbud segera membayarkan tunjangan itu. Sebab ia menilai jika nantinya tidak dibayar justru akan menjadi silpa pada kas daerah, lantaran tidak dapat dialihkan untuk hal lain. Bahkan terkait

(Suara NTB/her)

HEARING - Puluhan guru di Lobar hearing ke DPRD mempertanyakan pembayaran tunjangan sertifikasi. dengan SK fungsional itu dirinya meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) mencarikan solusi terkait hal itu.”Agar tunjangan para guru ini bisa didapatkan. Kasihan sudah kena gempa kini tidak dibayarkan lagi,” sambungnya.

Hal senada disampaikan kepada Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir haris. Bahkan ia meminta kepada BKD untuk berkonsultasi kepada BPK RI terkait risiko jika dibayarkan tunjangan itu dengan belum adanya SK Fungsional itu.

Sementara Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Hendrayadi menjelaskan jika pihaknya belum bisa mencairkan tujangan itu, lantaran belum SK Fungsional. Sebab hal itu menjadi temuan pihak BPK. Bahkan pihak BKD tidak berani mengeluarkan SK Fungsional itu.

Meski demikian, Hendra siap pasang badan demi tunjangan guru tersebut agar bisa dibayarkan pada triwulan ini dan berikutnya. Karena ia berkeyakinan para guru tersebut sudah bisa dianggap sebagai pejabat fungsional. Mengingat SK PNS mereka sudah jelas men-

erangkan sebagai guru.”Saya secara pribadi berani mempertangung jawabkan bahwa mereka adalah guru. Karena cuma ada hasil pemeriksaan BPK mengatakan harus terbitkan SK fungsional, jadi kami mengerem,” paparnya.

Iapun merasa tunjangan tersebut masih dapat dibayarkan. Namun memberikan saran kepada para guru tersebut untuk bersedia membuat surat pernyataan untuk mempertanggungjawabkan jika nantinya menjadi temuan BPK di kemudian hari.

Di tempat yang sama, Plt Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM), Hj Baiq Indriyani Farida mengaku sudah menyiapkan solusi bagi para guru tersebut demi memperoleh tunjangannya.

Menurutnya di tahun ini pihaknya akan mengusulkan penyesuaian pangkat untuk guru itu kepada BKN.”Itu solusi kami, karena kalau mau membuat SK (Fungsional) tidak ada dasarnya,” ujarnya. Di samping itu juga pihaknya akan mengkonsultasikan terkait SK itu juga kepada pihak BPK. Agar diperoleh solusi alternatif. (her)

ing menunggu kuliah yang telah dimulai Senin kemarin, sehingga dapat terlihat mahasiswa yang masuk dan tidak masuk. “Sedang dalam tahap inventarisasi mereka segera diminta untuk melaporkan, mendaftarkan diri di fakultas masing-masing,” sebutnya.

Selain itu dituturkan Karyadi, bahwa jauh-jauh hari sebelum pendataan dilakukan ada pula mahasiswa yang melapor ke Unram bersama orang tua dan keluarganya untuk memberitahu kondisi

yang mereka alami pascagempa. Pihak kampus pun dengan syarat memperlihatkan foto rumah rusak dan membawa surat keterangan desa atau surat pernyataan saja akan memberi keringanan.

“Dan alhamdulillah ada yang membawa surat keterangan. Kepala desa mereka tanggap. Ada juga karena usahanya macet jadi tidak bisa bayar. Ini inisiatif dari Unram bahwa kita sadari ekonomi lumpuh akibat gempa,” terangnya. (dys)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Matrikulasi Program Pascasarjana Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar matrikulasi Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Hindu dan Pendidikan Agama Hindu tahun akademik 2018/2019.

Kegiatan itu dilaksanakan di kampus STAHN Gde Pudja dari tanggal 3 September sampa dengan 8 September.

Pembukaan matrikulasi Program Pascasarjana STAHN dilaksanakan Senin (3/9) sore.

Ketua Panitia Matrikulasi Program Pascasarjana, Dr. Ni Putu Sudewi Budhawati, S.Ag., M.Pd.H., mengatakan, program matrikulasi merupakan program yang wajib diikuti calon mahasiswa sebagai wujud penyamaan persepsi. “Dan penyeimbangan materi berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pascasarjana,” katanya.

Kegiatan matrikulasi diikuti 28 mahasiswa, yang terdiri dari 15 mahasiswa Ilmu Komunikasi Hindu, dan 13 orang dari mahasiswa Pendidikan Agama Hindu. Sementara materi matrikulasi akan diberikan oleh 12 dosen yang berkualifikasi doktor.

Menurut Sudewi, mereka sudah mumpuni di bidangnya dan akan menyampaikan materi terkait Program Studi Komunikasi dan Pendidikan Agama Hindu. Ia menjelaskan, kegiatan matrikulasi dilaksanakan selama enam hari.

Dimulai pada Pukul 15:00 Wita sampai dengan Pukul 21:30 Wita. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh DIPA STAHN Gde Pudja Mataram.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wija-

na, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, saat ini tengah memasuki era disrupsi yang selalu berubah atau bergejolak. Dengan memasuki era disrupsi, ilmu itu adalah kerumuman, satu ilmu berkaitan dengan ilmu lainnya. “Butuh banyak ilmu untuk menyelesaikan satu persoalan,” katanya.

Ia mengatakan, di STAHN, meskipun saat ini berada di satu tonggak peradaban yang bergejolak, tapi harus tetap mengakar pada akar peradaban Hindu. “Sesuai dengan motto STAHN, kita landasi dengan building excellent character. Ada salah dua yang melandasi, yaitu tri karya parisudha dan tri hita karana,” katanya.

Jika keluar dari dua hal itu, menurutnya maka motto STAHN tidak akan tercapai.

Dua hal itu didukung oleh dosen dan citivas akademika di STAHN Gde Pudja. “Tujuan terakhir dalam pendidikan adalah karakter. Kalau tujuan akhir agama itu kasih sayang,” katanya.

Ia menjelaskan, mahasiswa dikumpulkan untuk mengikuti matrikulasi untuk penyamaan persepsi terhadap kampus. Berkaitan dengan pengetahuan yang didapat di kampus, sistem di kampus, dan lainnya.

Pembukaan itu diikuti oleh mahasiswa pascasarjana STAHN Gde Pudja, jajaran Wakil Rektor STAHN Gde Pudja, Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM., dan jajaran Ketua Jurusan dan Ketua Prodi di STAHN Gde Pudja. (ron/*)

SMKN 1 Sikur Terus Tunjukkan Prestasi Selong (Suara NTB) SMKN 1 Sikur Lombok Timur terus menunjukkan prestasinya. Prestasi di berbagai bidangnya senantiasa diraih. Waka Kesiswaan SMKN 1 Sikur Drs. Mandriadi, mengungkapkan prestasi para siswanya itu merupakan buah kerja keras semua pihak dalam melakukan pembinaan terhadap siswa sejauh ini.

Dikatakan, siswa-siswi SMKN 1 Sikur menorehkan catatan prestasi lewat O2SN

Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional. Beberapa siswa yang memperoleh juara antara lain M. Ilham juara 2 Renang, Siti Nurhidayati juara 2 Atletik putri, Ridho Putra Darmawan juara 1 seni silat putra, Baiq Azizatul Waqi juara 1 seni silat putri, Suandi Juara 3 tanding silat putra, Ayu Sadana juara 2 tanding silat putri.

Selain itu SMKN 1 Sikur memproleh juara umum O2SN tingkat UPT. PK PLK Dikmen Lombok Timur yang diseleng-

garakan pada bulan Juli 2018.

Sementara pada waktu yang bersamaan siswa-siswi SMKN 1 Sikur juga mendapat juara juara 2 PMR seProvinsi NTB pada mata lomba pertolongan pertama (PP) Tingkt Wira yang dilaksanakan di Universitas Hamzanwadi tahun 2018 dan Juara 2 cerdas cermat perkoperasian tingkat Kabupaten Lotim yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Lotim tahun 2018. (dys)

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana (kedua dari kanan) didampingi jajarannya, saat memberikan sambutan di pembukaan matrikulasi Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja, Senin (3/9).

Selasa, 4 September 2018

SUARA NTB

Halaman 11 (ant/bali post)

LOMPAT JAUH - Sapwaturrahman saat tampil pada babak final Lompat Jauh Putra Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (26/8) lalu.

Prestasi Sapwaturrahman, Pelipur Lara di Tengah Duka Gempa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melalui Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi menyampaikan apresiasinya kepada salah seorang atlet kebanggaan Tana’ Samawa, Sapwaturrahman, yang berhasil menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia pada cabang atletik lompat jauh Asian Games 2018. Prestasi tersebut seakan menjadi pelipur lara bagi masyarakat Sumbawa yang tengah dirundung duka akibat bencana.

“Prestasi yang telah diraih Sapwaturrahman pada

ajang asian games tersebut, seakan menjadi pelipur lara dan

kado kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten

Sumbawa yang saat ini tengah dirundung duka akibat bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, Sapwaturrahman telah mampu mengibarkan ‘Bendera’ Sumbawa Hebat dan Bermartabat di kancah Internasional,” katanya.

Semoga pencapaian ini, lanjut Bupati, menjadi momentum kebangkitan olahra-

sanaan event besar tersebut, Bupati minta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menyukseskan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan terencana, karena selain menyangkut nama baik dan reputasi Kabupaten Sumbawa, juga sebagai ikhtiar bersama dalam rangka mengembang-

ga, serta dapat membangkitkan spirit dan motivasi bagi para generasi muda di Kabupaten Sumbawa, untuk terus berjuang meraih prestasi tertinggi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung pelaksanaan Sail Indonesia Moyo Tambora 2018.

Sebagai tuan rumah pelak-

kan potensi pariwisata sekaligus sektor kelautan dan perikanan.

Bupati juga mengajak untuk menggalakkan kembali kegiatan jumat bersih di lingkungan masing-masing, dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, termasuk di sungai dan pantai. (arn)

KONI NTB Belum Akui Dua Kepengurusan Perkemi NTB Tender Tuntas, Gudang Garam di Sumbawa Segera Dibangun

Tingkatkan Produksi Garam, Sumbawa Terapkan Integrasi Lahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) berupaya meningkatkan produksi garam di tahun 2018 ini . Salah satunya dengan menerapkan sistem integrasi lahan.

Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan mengatakan sistem integrasi lahan akan dimulai di tahun 2018 ini.

Lahan yang akan digunakan sudah diusulkan 70 hektar di wilayah Labuhan Bontong. Karena di wilayah setempat juga akan dibangun gudang garam. Integrasi lahan ini juga memerlukan upaya lain, diantaranya menyiapkan penampung air, perbaikan saluran air, dan jalan. Selain itu juga akan digunakan geo membran untuk mempercepat pembentukan garam.

“Integrasi sama dengan memanajemen pengolahannya. Pengolahan dari penyiapan airnya sampai nanti pada produksi garam. Ini betul-betul diatur manajemennya, waktunya kemudian kualitasnya. Garamnya kita pakai geo membran. Sehingga produksi meningkat,” jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah menyiapkan kelompok petani garam termasuk koperasinya di wilayah setempat. Sarana prasarana lainnya juga disiapkan untuk mendukung. Dengan dilakukannya integrasi lahan ini maka produksi garam akan meningkat lima kali lipat.

Karena intervensinya dengan teknologi.

“Potensi lahan di Labuhan Bontong sangat luas, bia mencapai ribuan hektar. Permusimnya petani ada yang 20 sampai 30 ton perhektar. Dengan integrasi lahan, kalau kemarin produksinya 20 ton perhektar, mungkin sekarang bisa meningkat 5 kali lipat menjadi 100 ton.

Ini intervensinya ada teknologi,” tandasnya. (ind) Dirmawan (Suara NTB/ind)

masi Suara NTB, via ponselnya, Senin (3/9). “Kepengurusan Perkemi NTB sekarang kita pending dulu, karena sesuai keputusan Baori, KONI Pusat akan ambil alih organisasi PB Perkemi dan akan melaksanakan Munaslub,” ucapnya.

Mufti Murad yang biasa disapa Ayi mengungkapkan bahwa kepengurusan Perkemi NTB saat ini mengalami dualisme

resmi, pihak KONI NTB masih menunggu hasil Munaslub PB Perkemi dalam waktu dekat ini. Dalam hal ini keputusannya akan diputuskan lewat Munaslub yang akan di gelar oleh KONI Pusat di Jakarta dalam waktu dekat ini.

“Setelah Munaslub baru kita tandatangani kepengurusan mana yang disahkan oleh Perkemi pusat untuk Perkemi NTB. Itu

kepengurusan. Yakni kepengurusan yang dipimpin Ibnu Salim dan Perkemi NTB yang diketuai oleh Fauzan. Pihaknya belum mengakui keberadaan dua pimpinan kepengurusan Perkemi NTB itu. Pasalnya, kepengurusan PB Perkemi masih diperdebatkan di internal Baori dan KONI Pusat.

Untuk memastikan Kepengurusan Perkemi NTB yang

pendapat saya,” jelasnya.

Sebagaiamana diberitakan sebelumnya, kepengurusan Perkemi NTB yang dipimpin oleh Ibnu Salim dilantik oleh Ketua Umum PB Perkemi, Saifuddin Aswari Rivai di Hotel Lombok Garden 27 Juli 2018.

Sementara itu Perkemi NTB yang dipimpin oleh Fauzan dilantik oleh kepengurusan yang sebelumnya. (fan)

Fadlin dan Zohri Makin Optimis Hadapi PON Mataram (Suara NTB) Sprinter andalan NTB, Fadlin mengungkapkan keberhasilan dirinya dan Lalu Muhammad Zohri meraih medali perak lewat tim estafet 4x100 meter di Asian Games belum lama ini membuat mereka semakin optimis menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Mereka yakin atlet NTB bisa merebut tiga medali emas di nomor 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter putra.

Hal ini disampaikan oleh atlet atletik NTB, Fadlin kepada Suara NTB di Mataram, Senin (3/9). Atlet asal Kota Bima ini akan latihan selama dua Minggu di NTB, setelah itu dia akan kembali ke Jakar-

ta untuk mengikuti Pelatnas persiapan Asian Games 2018.

Dikatakan Fadlin, tiga medali emas yang akan diperebutkan di nomor sprinter pada PON di Papua tahun 2020 akan menjadi milik NTB. Hal itu bisa dilihat dari kemampuan para pelari jarak pendek nasional yang perkuat tim estafet 4x100 meter di Asian Games 2018.

Diakui Fadlin bebepa pelari jarak pendek andalan Indonesia, seperti Yaspi Boby, Eko Rimbawan dan Bayu Kartanegara sejauh ini belum bisa mengalahkan catatan waktu terbaik pelari NTB, Lalu Muhammad Zohri. Catatan waktu terbaik Lalu Muhammad Zohri di Kejuaraan Dunia Atletik

Junior di Finlandia 2018 adalah 10.18 detik. Sementara pelari nasional lainnya belum bisa melampaui catatan waktu Zohri.

Atlet peraih medali emas di PON Jabar, Yaspi Boby misalnya catatan waktunya telah dilampaui Lalu Zohri. “Catatan waktu Boby saat ini menurun, bahkan masih lebih bagus catatan waktu saya,” ungkapnya.

Melihat kekuatan pelaripelari sprinter nasional saat ini Fadlin optimis dengan kemampuan para pelari NTB. Bahkan dia optimis, tim atletik NTB akan menyapu bersih medali emas di nomor jarak pendek, khususnya di 100 meter, 200 meter dan estafet 4x100 meter putra. (fan)

(Suara NTB/Ist)

DICIDUK - Tiga terduga pecandu sabu, Nr (38) Fr (42) dan Aj (47) diciduk polisi saat pesta sabu, Senin (3/9).

Tiga Pecandu Diciduk Saat Pesta Sabu

Seragam Putu/Dhita Laku Rp100 Juta Mataram (Suara NTB) Atlet voli pasir NTB, Putu Dini Jasita Juliana mengatakan sepasang seragam voli pasir yang digunakan dirinya dan rekannya, Dhita Juliana di Asian Games 2018 telah resmi dilelang. Sepasang kostum voli pasir yang dikenakan mereka saat meraih medali perunggu di pertandingan cabor voli pasir Asian Games, 28 Agustus itu terjual Rp100 juta.

Putu Dini Jasita yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya Senin (3/9) kemarin mengatakan uang hasil lelang kostum Asian Games itu langaung disalurkan untuk korban gempa yang ada di Lombok. “Uang hasil lelang kostum Asian Games itu langsung disalurkan kepada korban gempa bumi di Lombok,” ucapnya.

Selain kostum Asian Games Putu Dini Jasita dan Dita Juliana, kostum atlet voli pasir putra asal NTB, Danangsyah yang berzpasangan dengan Gilang Ramadhan juga telah terjual dengan harga Rp50 juta untuk satu kostum seragam putra.

Diakui Putu, hasil lelang baju tim voli pasir Asian Games Indonesia yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta di Indonesia belum lama ini telah laku dijual sebanyak lima pasang. Lima pasang itu dihargai sebesar Rp250 juta, dalam hal ini satu pasang baju voli pasir Asian Games dihargai Rp50 juta.

Sementara itu baju yang dikenakan Putu Dini Jasita dan Ditha Juliana saat meraih medali perunggu telah

dilelang seharga Rp100 juta.

Baju mereka dibeli oleh seorang Wanita asal Semarang yang bernama, Yuli.

Sementara itu Putu Dini Jasita berharap hasil penjualan baju mereka itu dapat membantu korban gempa bumi yang ada di Lombok. Dan keberhasilan mereka meraih medali perunggu di Asian Games 2018 belum lama ini dapat terus ditingkatkan di event-event internasional. (fan)

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan gudang garam di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa segera terlaksana. Pasalnya, pemenang tender proyek bernilai miliaran rupiah ini sudah ditentukan belum lama ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan mengakui proyek Gudang Garam sudah selesai dilakukan tender. Sekarang ini pihaknya sedang menyiapkan kontrak proyek untuk segera dilakukan pelaksanaan.

“Minggu kemarin sudah diputuskan pemenangnya. Sekarang sedang persiapan kontraknya. Setelah itu mereka (pelaksana) sudah bisa kerja,” ujarnya, Senin (3/9).

Dijelaskannya, gudang garam ini sudah ada di beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan di Sumbawa baru akan dilakukan pembangunan yang rencananya berlokasi di Labuhan Bontong.

Pembangunan gudang garam ini anggarannya sekitar Rp2 miliar.

Nantinya gudang garam ini akan menggunakan sistem resi gudang. Kemudian terhubung dengan seluruh gudang yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah nantinya bisa memantau stok garam nasional.

“Nanti gudang ini akan menggunakan sistem resi gudang.

Kemudian dia akan online dengan seluruh gudang yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah nanti bisa memantau stok garam nasional,” pungkasnya. (ind)

Mataram (Suara NTB) Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, H. Mufti Murad mengatakan dua kepengurusan Perkemi NTB saat ini belum diakui oleh KONI NTB. Baik Perkemi NTB pimpinan Ibnu Salim maupun Perkemi NTB yang diketuai oleh Fauzan Husniadi.

Demikian dikatakan Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, H. Mufti Murad saat dikonfir-

Dompu (Suara NTB) Tiga terduga pecandu narkotika jenis sabu diciduk polisi, mereka Nr (38) Fr (42) dan Aj (47). Ketiganya kedapatan tegah pesta barang haram tersebut di dalam sebuah mobil, tepatnya di depan rumah A Majid Dusun Karama Desa Soro Kecamatan Kempo, Senin (3/9) Pukul 8.00 Wita.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., kepada Suara NTB menjelaskan, tertangkapnya ketiga orang ini buah penyelelidikan atas kecurigaan anggota melihat gerak gerik mereka yang tidak seperti biasanya.

Apalagi status mereka merupakan pemain lama peredaran dan penyalahgunaan narkotika diwilayah ini. “Makanya dilakukan pengintaian hingga didapati mereka tengah pesta sabu di dalam mobil Terios milik Nr,” kata dia.

Keberadaan mereka sebagai pemain lama peredaran barang haram itu sudah menjadi rahasia umum masyarakat setempat, sehingga memudahkan polisi dalam proses pendalaman

informasi terkait lokasi mereka biasa menyalahgunakan sabu-sabu.

Tak heran ketiganya terciduk dalam mobil berikut barang bukti mereka tengah pesta sabu, seperti 2 gram sabu, 1 buah bong dan 1 buah korek api. “Para pelaku ini merupakan pemain lama dan sering meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Selain sabu serta alat pengisapnya, lanjut Suhatta, Tim Opsnal di bawah pimpinan Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun tersebut ikut mengamankan dua unit mobil dan uang tunai sebesar Rp31 juta dari tangan para tersangka.

Berbekal temuan ini mereka langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk diproses hukum lebih lanjut, termasuk pengembangan kasus guna mengungkap sumber kepemilikan barang atau jaringan pengguna lainnya.

“Para pelaku dan BB sekarang sudah diamankan di mapolres untuk diproses lebih lanjut,” pungkasnya (jun)

SUARA NTB

Selasa, 4 September 2018

Halaman 12

Nurbaya Sari

Kerinduan pada Perdamaian Di saat perempuan lainnya diam dan bersembunyi di tengah konflik, itu tidak berlaku bagi Nurbaya Sari (45). Ia memilih berada di tengah konflik. Meredakan pertikaian yang umumnya dilakukan oleh para lelaki.

LETUSAN kembang api dan anak panah berseliweran di atas kepalanya. Teriakan dan saling lempar membuat suasana di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang saat itu mencekam.

Nurbaya Sari seolah terbiasa melihat suasana tersebut. Permasalahan kecil sedari dulu menyebabkan dua lingkungan itu berapi - api.

Keberanian perempuan dua anak ini, membuat sebagian masyarakat yang tak mengenalnya, mengagumi keberaniannya. Maklum bila Nurbaya menjadi perempuan yang dis-

egani. Kerinduan akan perdamaian adalah hal mutlak baginya. Benaknya seakan terganggu bilamana sesama muslim, apalagi senasib sepenanggungan, berlama lama bertikai.

Pertikaian ini dipicu permasalahan kecil, yaitu kontainer sampah yang diletakkan di perbatasan lingkungan.

Peristiwa ini berbuntut penyerangan diduga oleh warga Karang Taliwang. Konflik pun pecah dan menyebabkan korban meninggal dan luka luka di kedua belah pihak.

Jujur dikatakan Baya, sapaan akrabnya, lelah dan terganggu dengan pertikaian itu.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN SENJATA - Nurbaya Sari menyerahkan senjata rakitan ke Kapolres Mataram , Muhammad disaksikan oleh Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana dan mantan Kapolda NTB, Firli pada proses islah beberapa waktu lalu.

Pasalnya, konflik itu berdampak luas. Anak - anak tak berani sekolah, ikatan emosional para perempuan dua lingkungan di pasar renggang. Belum lagi, kerugian secara ekonomi karena terganggunya usaha kuliner khas Kota Mataram tersebut. Dan, petugas medis yang bertugas di Puskesmas Karang Taliwang, tak berani bekerja.

Nurbaya memikiran banyak cara agar kehidupan masyarakat di dua lingkungan harmonis. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia melobi tokoh masyarakat di Karang Taliwang. Berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI, agar pertikaian mereda.

“Kalau sudah berdamai, perempuan bisa cari penghidupan lagi. Usaha tidak terganggu dan anak - anak berani sekolah,” ucapnya.

Berada di garis depan proses islah kedua lingkungan, tak pernah terbersit rasa takut dan membusungkan dada. Ketulusan niat adalah modal utamanya. Karena, Baya lebih menyerahkan hidup dan matinya ke Sang Maha Kuasa.

Pemikiran sebagai perempuan awam, sesama muslim dan berada di NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika dan menganut asas Pancasila harus bersatu padu. Keamanan dan kerukunan harus terawat dengan baik. Perjalanan panjang serta komunikasi dengan para tokoh di Karang Taliwang membuahkan hasil.

“Alhamdulillah, sekarang

kami sudah hidup rukun. Karena, kita sama - sama merindukan kedamaian,” katanya.

Persoalan siapa yang berjasa di balik islah itu bukan hal penting diperbincangkan.

Kata dia, semua memiliki andil menciptakan suasana menjadi kondusif.

Terlepas dari persoalan konflik, Baya memiliki cita cita besar. Ia memilih terjun ke dunia politik. Penguatan dan pemberdayaan perempuan adalah mimpinya selama ini. Perempuan dinilai harus kuat, mandiri dan tidak boleh tertekan. Sejak lama, ia mengajarkan perempuan di kampungnya untuk terlibat aktif dalam proses pemberdayaan. “Kalau perempuan kuat, suami atau laki - laki tidak akan recokin kita (perempuan),” tegasnya.

Penguatan kapasitas perempuan di daerah rawan konflik menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, tengah dipikirkan. Sebab, program dinas selama ini, fokus pada perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

Menurut dia, peningkatan kualitas perempuan harus dioptimalkan. Jika secara ekonomi mapan akan mengurangi resistensi terjadinya konflik. “Kalau perempuanya tangguh dan secara ekonomi sudah mapan, mereka sendiri yang akan melarang para suami mereka bertengkar.

Karena, perempuanlah yang akan merasakan dampaknya,” terangnya.

Penguatan kapasitas perempuan khususnya di kawasan rawan konflik akan

dikomunikasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. DP3A akan turut andil dalam hal pemberdayaan.

Asnayati, Kepala Dinas Sosial menambahkan, program penguatan perempuan dilakukan melalui program pelatihan dan bantuan modal. Perempuan rawan sosial dilatih menghasilkan produk yang mampu menunjang kehidupan keluarga.

Selain itu, ada kelompok usaha bersama (KUBe) dan program keluarga harapan.

“Setiap tahun kita ada pelatihan 20 perempuan. Kita berikan bantuan alat dan modal usaha,” tambahnya.

Pemerhati Perempuan yang juga Dosen Universitas Islam Negeri Mataram, DR. Hj. Warni Juwita menyampaikan, konflik antara Pagutan dan Karang Genteng bisa diredam dengan melakukan pendekatan kepada perempuan dan anak - anak. Sebab, mereka adalah korban dan merasakan dampak dari konflik tersebut.

Menurut dia, perempuan memiliki alur komunikasi yang baik dalam menata hubungan rumah tangga maupun ekonomi. “Karena konflik ruang kehidupan perempuan jadi sempit,” katanya.

Penguatan jaringan terutama perempuan sangat dibutuhkan. Warni mengingat bahwa konflik di Aceh mampu diredam oleh perempuan.

Secara praktis, perempuan memiliki komunikasi yang baik untuk menciptakan iklim yang kondusif. Oleh karena itu, penguatan perempuan di daerah rawan melalui pendekatan pemberdayaan dinilai sangat penting.

Pandangan sama disampaikan Ketua Kaukus Perempuan, Madiana. Menurut dia, pemberdayaan perempuan tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi kemandirian dan pengetahuan. Konflik antara Monjok dan Taliwang, ia melihat perempuan harus menjadi pelopor perdamaian.

“Remaja perempuan berkontribusi menjadi pelopor perdamaian,” katanya.

Selama ini, konflik rasa trauma. Dan, lazimnya perempuan dan anak yang menjadi korban. Anggapan bahwa perempuan lemah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, tidak sepenuhnya benar bila dilihat kemampuan mereka menciptakan perdamaian.

“Saya langsung turun ke Monta (Monjok - Taliwang). Perempuan tidak terganggu dengan konflik itu,” ujarnya.

Pemkot Mataram sejauh ini, belum memikirkan pemberdayaan perempuan khususnya di daerah rawan konflik. Kebijakan ini kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana akan coba diintervensi untuk mencetak perempuan pelopor perdamaian. Menurut dia, ini dianggap perlu ada terutama di wilayah yang residu konflik.

“Selama ini belum ada kebijakan mengarah ke sana. Tapi

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR3151BN NOKA/ NOSIN : MH314D0039K534D11/14D533785 AN. ERLAN,S.IP HILANG DISEKITAR JL. RAYA SENGGIGI HILANG STNK R4 MITSUBISHI NOKA/NOSIN : MHMLOPU39TK171327/ 4D56C-L32556 AN. AYU WAYAN PUTU UTARI HILANG DISEKITAR JL. RAYA TALIWANG HILANG STNK R2 HONDA DR6016BU NOKA/NOSIN : MH1JF0215BK025096/ JF02E-1025063 AN. SIFAK IDRUS HILANG DISEKITAR JL.LANGKO MATARAM

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

kita akan coba intervensi itu,” terangnya.

Figur perempuan yang memiliki keterpengaruhan dengan menunjukkan aktivitas sosial akan bermanfaat. Mereka jadi semacam instrumen dan diyakini memiliki komunikasi baik dengan tokoh - tokoh lingkungan. Perempuan sama - sama membangun sinergi dan penguatan terhadap kondisi sosial masyarakat. (cem)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 4 September 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

Percepat Proses Rekonstruksi KEDATANGAN Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) untuk yang ketiga kalinya setelah gempa mengguncang NTB sejak tanggal 29 Juli 2018 lalu setidaknya memberikan harapan besar untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga yang menjadi korban gempa. Bagaimana tidak, Presiden Jokowi meminta semua pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini, seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TNI/Polri, pemerintah daerah dan relawan sigap dalam bekerja. Apalagi dalam dua bulan ke depan, beberapa daerah di NTB akan diguyur hujan.

Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh bagi warga yang menjadi korban gempa, terutama yang rumahnya tidak bisa ditinggali lagi. Jangan sampai, masyarakat yang rumahnya rusak berat dan tinggal di pengungsian akan semakin menderita, karena saat musim hujan belum mendapat tinggal yang layak. Kalau sudah begini, tentunya kondisi masyarakat yang jadi korban bisa terserang penyakit atau kondisi kesehatannya semakin menurun.

Perintah Presiden Jokowi saat berkunjung ke NTB, Minggu (2/ 9) hingga Senin (3/9) agar rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa NTB harus tuntas sebelum musim hujan tiba tidak boleh diabaikan. Apalagi, kalau melihat, dari 71 ribu rumah yang rusak, sebanyak 5.293 unit rumah warga yang rusak di Pulau Lombok sudah diberikan bantuan stimulan dengan pemberian buku tabungan secara simbolis di Pemenang Lombok Utara tinggal dikerjakan saja oleh pihak yang diberikan kewenangan.

Sebagai masyarakat NTB yang merasakan bagaimana guncangan gempa hingga magnitudo 7,0, kita tidak ingin rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa dikerjakan asal memenuhi kewajiban. Dalam arti, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak memperhatikan masalah struktur bangunan, terutama yang berkaitan dengan posisi daerah NTB yang berada di Ring Of Fire atau garis cincin api. Jangan sampai, pemerintah sudah menerapkan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), justru dibuat dengan model lain, sehingga saat gempa terjadi kembali memakan korban.

Tidak hanya itu, adanya kearifan lokal terkait bentuk bangunan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), khususnya rumah dari kayu yang tahan gempa bisa diterapkan pembangunannya dengan tetap berkoordinasi dengan warga. Namun, kita yakin dan percaya, aparat TNI/Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diterjunkan di lapangan tidak mau mengingkari perintah presiden dalam membangun rumah warga yang rusak. Sebagai aparatur negara, mereka tetap akan memperhatikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Selain itu, kita juga berharap toko-toko bangunan yang ada di daerah ini tidak memanfaatkan musibah gempa ini menaikkan harga bahan bangunan, mulai dari paku, seng, kayu dan bahan bangunan lainnya. Semua pihak harus memiliki rasa empati kepada warga yang menjadi korban bencana dengan tetap memberikan bantuan atau menjual kebutuhan sesuai dengan harga normal. Jika ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan musibah untuk menarik keuntungan, maka pemerintah harus tegas mencabut izin usahanya. Tidak hanya itu, aparat keamanan harus memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk itu, kita berharap, proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan bisa segera tuntas sebagaimana yang sudah ditargetkan oleh Presiden Jokowi, yakni sebelum musim hujan tiba.

Kita berharap seluruh warga yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati lagi pada musim hujan mendatang tidak kehujanan dan tinggal di tempat yang layak. Masyarakat yang merasakan dampak gempa ini secara perlahan namun pasti mampu melupakan dampak bencana dan kembali ke kehidupan normal. Semoga! (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

’’Hidden’’ Kurikulum Pendidikan Mitigasi Bencana ENDAHULUAN Simpati dan duka yang mendalam kepada korban Gempa Lombok. Goncangan gempa 7.0 disusul hari berikutnya 6.2, disusul lagi 4.1 Skala Rihter, berdampak kerugian jiwa (lebih dari 430 jiwa meninggal), materi dan goncangan psikologis (mental) yang luar biasa. Namun terlepas dari dampak tersebut, saya ingin mendiskusikan tentang konsep pendidikan mitigasi bencana masuk dalam kurikulum sekolah-sekolah. Bagaimana caranya, materi apa saja yang diinsertkan dalam kurikulum, dan bagaimana model penilainnya. Pembahasan mitigasi bencana menjadi sangat penting karena betapa masyarakat kita masih belum paham tentang bencana. Padahal Indonesia dikelilingi oleh ancaman bencana yang sewaktu-waktu meluluhlantakan mereka. Gempa Bumi, kebakaran hutan, banjir, gunung meletus, longsor, kekeringan, tanah bergerak/ bergeser adalah jenis bencana yang mengancam wilayah kita. Menanamkan kecakapan hidup (life skill) kepada masyarakat agar siap dan sigap mengurangi dampak bencana (mitigasi bencana).

Kembali pada peristiwa Gempa Lombok 7.0 Scala Rihter, BMKG mengeluatkan warning bahwa gempa berpotensi Tsunami. Betapa saat itu masyarakat panik dan berduyunduyun menuju gunung dan bukit (dataran tinggi). Padahal BMKG menyatakan bahwa air laut hanya naik 0,1 cm (setara 10 cm), namun masyarakat lari tunggang langgang karena berpikir bahwa peristiwa Tsunami Aceh akan terulang. Panik, bingung, dan percaya dengan isu adalah model sikap yang tidak cerdas dalam menyikapi bencana. Bahkan isu Tsunami yang viral melalui Medsos sampai di Pulau Sumbawa, dan malam itu semua masyarakat di pinggiran pantai di Pulau Sumbawa berlari, teriak histeris menuju bukit-bukit.

Padahal potensi Tsunami hanya terjadi di laut dan sekitar P Lombok.

Kepanikan inlah yang semakin membuat kondisi kacau balau. Mengapa mereka melakukan tindakan demikian? Karena mereka tidak paham dengan pendidikan kebencanaan.

Hidden Kurikulum Mitigasi Bencana Kurikulum merupakan serangkaian program belajar, simplenya bahwa apa yang diajarkan dan dibelajarkan di sekolah adalah kurikulum. Sekolah sebagai instrument yang sesuai untuk memberikan penguatan dan pencerdasan kepada anak-anak terhadap konsepsi pendidikan kebencanaan. Namun sayangnya materi kebencanaan bukan materi yang berdiri

Oleh: Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan) sendiri di sekolah-sekolah, artinya bukan materi utama dalam pelajaran di sekolah dari jenjang PAUD sampai SMA/SMK. Sekarang bagaimana caranya memasukan materi mitigasi bencana atau pendidikan kebencanaan kedalam kurikulum sekolah?

Pertama, bagaimana menginsertkan materi mitigasi kebencanaan pada jenjang PAUD?. PAUD merupakan tempat yang menurut saya paling bagus untuk mengedukasi anak-anak sedini mungkin tentang bencana. Mellaui kegiatan main seperti main peran, main bangunan, main simulasi kebencanaan edukasi dapat dilakukan. Pada kegiatan parenthing, maka sekolah mendatangkan “guru” yang dari masyarakat. Guru tersebut bekerja di BNPB/ BASAR/BPBD, atau bekerja di DAMKAR. Guru tersebut memberikan gambar kepada anakanak, bercerita tentang bencana alam. Kemudian guru tersebut mensimulasikan kegiatan menghindari bencana, keluar dari bangunan pada saat gempa, memadamkan api kebakaran. Edukasi mitigasi bencana di jenjang PAUD harus dilakukan dengan riang gembira, dan melalui permainan. Guru dan orang tua di PAUD juga harus terlibat,dan mengikuti pelatihan singkat tentang mitigasi bencana.

Bagaimana memasukan tema kebencanaan tersebut kedalam kurikulum di PAUD? Karena materi mitigasi bencana tidak masuk dalan program semester dan rencana pembelajaran Mingguan dan Harian, maka status tema kebencanaan tetap sebagai hidden kurikulum. Apa artinya, materi pembelajaran tetap tidak bisa dicantumkan dalam tema dan sub tema pembelajaran, namun secara implisit tetap dibelajarkan melalui peran orang tua atau masyarakat yang dijadikan sebagai guru, dan ia memiliki kompetensi tentang mitigasi bencana. Pembelajaran permainan melalui simulasi dan bermain peran terus dilakukan secara simultan oleh guru, misalnya setiap hari Sabtu, dan sebagai puncak temanya adalah mengunjungi korban bencana, mempraktekan cara keluar dari gedung saat gempa terjadi. Puncak tema menjadi bagian evaluasi atas pemahaman anak terhadap materi edukasi mitigasi bencana. Sekali lagi, penekanan pembelajaran tetap melalui bermain (learning through playing).

Kedua pada jenjang SD/SMP, untuk jenjang pendidikan dasar ini maka edukasi kebencanaan dilakukan melalui pendekatan tematik.

Artinya materi mitigasi bencana diinsertkan(baca: disisipkan) pada pelajaran IPA, IPS dan Geografi, dan

itu kembali kepada kepandaian guru dalam mengembangkan materi secara tematik. Misalnya begini kita ingin mengajarkan materi tentang Karakteristik Gempa Bumi, maka materi itu disisipkan pada pelajaran IPA (Fisika dan Biologi), kemudian juga diperdalam juga pada materi Geografi untuk pokok bahasan Bencana Alam. Namun kembali lagi, karena hanya sebagai kurikulum tersembunyi, maka memang materi itu hanya sebagai suplemen pelajaran. Sebagai guru atau narasumbernya tentunya dari unsur BNPB/BPBD/BASARNAS/ Damkar. Posisi guru sebenarnya hanya sebagai pendamping di kelas selama tema kebencanaan dengan pokok bahasan Karakteristik Gempa Bumi berlangsung.

Kegiatan ektrakurikuler Kelompok Pencinta Alam dan Kepramukaan yang selama ini disekolah SD/ SMP “banyak peminatnya” menjadi media yang bagus juga untuk menyisipkan materi mitigasi kebencanaan di sekolah-sekolah. Justru saya lebih setuju jika kegiatan di kepramukaan dan pecinta alam menjadi ujung tombak dalam upaya mengedukasi anak-anak sedini mungkin. Selama ini kegiatan ekstrakurikuler tidak intens memberikan materi-materi tentang bencana alam. Instruktur atau guru Pembina lebih leluasa untuk mengembangkan materi mitigasi kebencanaan. Kegiatan pembelajaran lebih fokus pada identifikasi jenis bencana, cara menangani bencana, cara keluar dari bahaya bencana, simulasi penangangan bencana, langkah manajemen bencana.

Ketiga pada jenjang SMA/SMK, untuk jenjang pendidikan menengah materi atau pokok bahasan mitigasi bencana harus dimunculkan secara eksplisit pada mata pelajaran Fisika, Biologi, Sosiologi, Geografi, dan ekonomi. Di mata pelajaran Fisika pokok bahasan apa yang dapat disisipi yaitu gerak dan kecepatan, teori Masa. Untuk mata pelajaran Biologi bisa masuk pada pokok bahasan kelestarian alam, ekosistem. Bagaimana dengan pelajaran Sosiologi, bisa masuk pada pokok bahasan konflik sosial, stres sosial, bencana sosial. Sedangkan untuk pelajaran Ekonomi masuk pada pokok bahasan hukum permintaan dan penawaran, pengembangan ekonomi sosial, pemasaran usaha. Untuk Biologi pokok bahasan yang bisa disisipi yaitu ekosistem, strukutur bumi, hutan dan migrasi hewan dan tumbuhan.

Kesimpulan Masyarakat berhak memperoleh edukasi tentang mitigasi bencana.

RADIO

Melalui instrument sekolah proses pendidikan dan mencerdaskan masyarakat terhadap kebencanaan sangat efektif. Mengenal dan memahami tentang bencana alam, memberikan kecakapan hidup kepada anakanak tahu tentang bencana, tahu tentang cara menghindar, tahu tentang bagaimana menyikapi bencana datang dan tahu tentang penangangan bencana. Kepanikan masyarakat terhadap bencana datang merupakan dampak negative dari kurangtahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam. Melalui pembelajaran tematik, kegatan ekstrakurikuler dan menyisipkan materi mitigasi bencana secara tersembunyi, bertujuan agar anak-anak sadar dini tentang kebencanaan. Sehingga masyarakat tidak mudah percaya HOAX jika bencana alam datang. Mereka sudah cerdas bagaimana mengelola mitigasi bencana. Saya yakin, sekolah harus mau menyiapkan ruang materi dalam bentuk hidden kurikulum kedalam kurikulum pembelajaran di sekolah. (*)

POJOK Rehabilitasi dan rekonstruksi harus tuntas sebelum musim hujan

Lebih cepat lebih baik

*** Rekanan belum kerjakan proyek Monumen Lingkar Selatan Harus ditelisik penyebabnya

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 4 September 2018

Halaman 15

Audit Dana Desa, Inspektorat Loteng Gandeng BPK Praya (Suara NTB) Mulai tahun ini Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) bakal menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di seluruh desa di daerah ini. Dengan pelibatan BPK RI tersebut, proses audit diharapkan bisa lebih maksimal lagi.

Demikian diungkapkan Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Senin (3/9).

Selama ini, kata Aswatara, audit ADD memang dilakukan pihaknya. Namun untuk pelaksanaan ADD tahun 2018 ini, BPK RI ikut terlibat membantu melakukan audit terhadap penggunaan ADD, baik ADD yang bersumber dari pemerintah daerah maupun Dana Desa (DD) dari pemerintah. “Dengan keterlibatan BPK tersebut, hasil audit nantinya bisa benar optimal,”ujarnya.

Diakuinya, Inspektorat Loteng selama ini dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam melakukan audit ADD, terutama soal jumlah auditor yang terbatas. Di satu sisi objek audit juga cukup banyak.

Tapi dengan keterlibatan BPK RI nantinya, persoalan tersebut sedikit tidak bisa diatasi, karena nantinya auditor Inspektorat Loteng dengan BPK RI bisa saling menutupi.

“Harapan kita kelemahan-kelemahan yang ada selama ini bisa ditutupi dengan keterlibatan BPK RI itu nantinya,” tandas Aswatara.

Untuk menyatukan persepsi soal audit ADD tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menggelar koordinasi dengan BPK RI, sehingga pada saat turun audit nanti antara auditor Inspektorat Loteng dengan BPK RI bisa satu pemahaman dan tidak muncul persoalan di kemudian hari.

“Selama ini kita sudah sangat sering berkerjasama melakukan audit. Tapi untuk audit penggunaan ADD, baru tahun ini kita akan bersama dengan BPK. Jadi perlu pemahaman bersama. Supaya saat tidak miskomunikasi ada implementasinya nanti,” pungkas Aswatara.

Bagi pemerintah desa sendiri, keterlibatan BPK RI tersebut juga bisa menjadi wahana pembinaan. Di mana desa bisa memperoleh pengetahuan yang baik tentang tata kelola anggaran. Yang pada akhirnya, potensi terjadinya penyimpangan penggunaan ADD maupun DD bisa diminimalisir, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi kepala desa atau aparat desa yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum, lantaran salah dalam mengelola dan mengatur ADD maupun DD. (kir)

Presiden Jokowi Temui Siswa Dari Hal. 1 Usai berkeliling sekolah, Presiden disambut siswasiswi yang saat itu serentak menyanyikan yel yel bernada seperti lagu tema Asean Games ‘’Meraih Bintang’’. Isi lagu menceritakan doa dan harapan seluruh siswa, agar gempa bumi yang melanda NTB dapat segera berakhir.

Suasana menjadi meriah, karena Presiden langsung ikut bernyanyi dan berjoget dayung,

seperti yang berulangkali dilakukannya saat menyaksikan pembukaan dan penutupan Asean Games, yang viral di sosial media.

Para siswa-siswi juga menggunakan kesempatan kunjungan Presiden Jokowi dengan berswafoto. Terlihat sebagian besar para siswi yang berebut berswafoto dengan Presiden. Jokowipun mengapresiasi para siswa dan mengajak mereka berswafoto. (nas)

Rampung Dua Bulan Dari Hal. 1 Presiden mengunjungi SMPN 6 Kota Mataram, yang juga rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. ‘’Tadi sudah saya perintahkan untuk segera diselesaikan. Dan dari HK (Hutama Karya) tadi menyampaikan dua bulan diselesaikan. Baik suntikan terhadap konstruksi, rehab yang retak-retak, baik plafon yanng runtuh semuanya akan dikerjakan.

Tadi saya beri waktu, dua bulan selesai. Tadi mereka menyanggupi,’’ ujar Presiden.

Jokowi menjelaskan, rehabilitasi RSUD Kota Mataram dilakukan bertahap. Kontraktor pelaksana merehabilitasi lantai I dulu. Jika lantai I sudah rampung, maka pasien yang saat ini berada di tendatenda darurat akan dipindahkan. Begitu juga untuk lantai II dan III. ‘’Tahapannya seperti itu,’’ katanya.

Untuk RSUD Kota Mataram, Presiden melihat kerusakannya pada tingkat ringan sampai sedang. Namun, ru-

mah sakit milik Pemkot Mataram itu perlu segera direhabilitasi. Sehingga pasien-pasien tidak berada di luar atau tenda-tenda darurat. ‘’Sekolah juga saya beri waktu dua bulan untuk disuntik konstruksinya, diperbaiki temboknya yang retak. Diberi waktu dua bulan,’’ ujarnya.

Untuk rehabilitasi SMPN 6 Mataram, Kementerian PUPR mempercayakan kepada BUMN PT. Wijaya Karya (Wika). Sedangkan RSUD Kota Mataram dipercayakan pelaksanaanya oleh BUMN PT. Hutama Karya (HK).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi berjanji akan datang lagi ke NTB dua bulan ke depan untuk mengecek hasil pekerjaan rehabilitasi sekolah dan rumah sakit yang rusak akibat gempa. ‘’Sudah janjian, dua bulan rampung.

Sudah deal tadi. Saya perintahkan untuk kerja keras,’’ pungkasnya. (nas)

Motivasi Bangun Huntara Dari Hal. 1 Warga didorong kembali ke rumah, merobohkan bangunan yang sudah rusak dan membersihkan puing- puing sisa reruntuhan. Setelah itu, membangun rumah mereka dengan sisa-sisa bangunan yang masih bisa dimanfaatkan. ‘’Kalau berharap dari Satgas, alat berat tentu saja terbatas. Sementara alat berat yang ada ini kita pakai hancurkan bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum,’’ kata mantan Danrem 162/WB ini.

Namun demikian, upaya membantu masyarakat tetap dilakukan. Pihaknya sudah memerintahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memotivasi masyarakat kembali ke rumah masing masing yang rusak. Teknisnya, dengan mengumpulkan pemuda desa untuk bekerja. Membersihkan puing puing sisa bangunan dan mengambil bahan yang bisa dimanfaatkan. Sementara pihaknya sumbangkan peralatan. ‘’Setelah bersihkan puingpuing, dirikan bangunan huntara dengan tiang-tiang untuk rumah sementara. Mungkin masih ada toilet yang bisa dipakai, manfaatkan. Jadi mereka bisa hidup, sambil tunggu bantuan rumah permanen tiba dari pemerintah,’’ kata Farid Makruf.

Sebab sepengetahuannya, huntara tidak dianggarkan secara nasional, termasuk tidak dari kabupaten dan kota.

‘’Jika masyarakat membangun sendiri silakan.

Kalau di penampungan terus kan kasihan. Tapi kalau sudah di rumah masingmasing, penanganan medis sampai distribusi logistik lebih mudah,’’ jelasnya.

Sementara untuk bantuan dana stimulan terus mengalir, seiring proses pendataan oleh Satgas.

Adapun rincian warga yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah adalah Kabupaten Lombok Barat 359, Kabupaten Lombok Utara 1.353, Kabupaten Lombok Timur 2.782, Kabupaten Lombok Tengah 779, Kota Mataram 20. Diharapkan tabungan sebesar Rp50 juta dapat membantu masyarakat membangun kembali rumahnya yang roboh akibat gempa.

Sementara yang jadi atensi lainnya adalah fasilitas publik dan fasilitas umum lainnya. Dari 972 dilaporkan rusak, 291 terverifikasi dan 56 sedang dikerjakan. Rumah masyarakat 11.392 rusak ringan, 3.556 rusak sedang, 17.769 rusak berat. Ditargetkan fasilitas umum dan publik akan selesai pada akhir tahun 2019. Untuk sementara bangunan darurat untuk rumah sakit/puskesmas, sekolah, pasar, masjid/ musholla untuk menjamin aktivitas masyarakat berlangsung normal. (ars)

Lama Menggantung

Pjs. Walikota Bima Siapkan Dokumen Kasus K2

(Suara NTB/ars)

INISIATIF - Warga Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung Lombok Utara berinisiatif sendiri membangun huntara dari sisa reruntuhan rumahnya. Mereka berusaha keluar dari tenda pengungsian sebelum musim hujan.

Bupati Berharap Kehadiran Presiden Percepat Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Giri Menang (Suara NTB) Kedatangan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi korban gempa memberi angin segar bagi masyarakat Lombok Barat (Lobar) khususnya korban gempa yang terkena dampak gempa. Kehadiran presiden memberi semangat bagi masyarakat Lobar untuk bangkit kembali dari dampak bencana yang menekan korban jiwa dan meluluhlantakkan rumah mereka.

“Alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir di pos pengungsian di wilayah Lobar. Semoga dengan kehadiran beliau, seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dipercepat. Tentu tidak hanya rumah-rumah yang rusak, tapi juga fasilitas umum, sosial, terutama destinasi wisata kita yang terkena imbas,” ujar Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Senin (3/9).

Ia beralasan, bagaimana pun

pariwisata di NTB bukan lagi hanya andalan regional, tapi juga nasional. “Senggigi, tiga gili dan destinasi lainnya harus segera direkonstruksi dan dipulihkan. Kita siapkan event untuk promosinya,” papar Fauzan.

Bupati muda ini juga berharap, Jokowi bisa terbuka hatinya untuk menyetujui usulan Pemkab Lobar untuk pembangunan huntara (hunian sementara, red).

Fauzan beralasan, dalam kondisi seperti sekarang saat musim hujan akan tiba dan rekonstruksi rumah warga belum dimulai, pemerintah bisa membangunkan hunian sementara yang sederhana. “Murah saja, toh bahan bakunya sangat banyak tersedia,” ujar Fauzan menyebutkan beberapa material sederhana yang sudah digunakan oleh para pengungsi.

“Bisa saja menggunakan terpal yang sudah ada, bambu, dan bahan lainnya. Jadi sekaligus

menghidupkan ekonomi masyarakat yang menyediakan bahan baku,” tambah Fauzan.

Untuk pembangunan huntara, pemkab mulai membangun 1.000 unit. 1.000 unit huntara ini sendiri diperoleh dari bantuan yayasan bukan pemerintah pusat, pasalnya sampai saat ini belum ada kejelasan usulan dari Pemda Lobar terkait pembangunan huntara ini dari pemerintah pusat. Untuk titik-titik lokasi pembangunan huntara ini juga telah dipetakan oleh Pemda setempat. Pihaknya sudah bertemu dengan beberapa yayasan untuk membangun huntara.

“Kami sudah identifikasi titiktitik tempat dibangunnya huntara ini, saya sudah rapat dengan beberapa yayasan yang akan menerima huntara ini. Alhamdulillah, mungkin kalau saya perkirakan ini sudah 1000 unit saya dapat dari banyak yayasan,” kata bupati. (her)

Mataram (Suara NTB) Dokumen kasus K2 Bima akhirnya ada titik terang setelah setahun lebih “ditahan” di Setda Kota Bima. Surat yang dilayangkan penyidik Sat Reskrim akhirnya direspon Penjabat (Pj) Walikota Bima, H. Wirajaya Kusuma.

Dalam catatan Suara NTB, surat permintaan dokumen ke Setda Kota Bima untuk bahan penyelidikan sudah dilayangkan tiga kali sejak awal tahun lalu. Namun tak kunjung dikeluarkan pihak Pemkot Bima tanpa alasan yang jelas.

Keempat kalinya, beberapa waktu lalu Sat Reskrim melayangkan ke Penjabat Walikota Bima dan akhirnya direspon.

Wirajaya Kusuma dihubungi Suara NTB Senin kemarin membenarkan ada surat permintaan dari penyidik Polres Bima Kota terkait dokumen kasus K2. Dalam permintaan itu, disebutkan sejumlah data yang diminta penyidik.

“Ya, ada surat permintaan dari Reskrim Polres Kota Bima tentang permintaan data - data yang diperlukan dalam proses penyelidikan kasus K2 tersebut,” kata Wirajaya Kusuma dihubungi via pesan instan.

Ditepisnya lambatnya penyerahan dokumen tanpa alasan yang jelas. Namun semata karena pertimbangan harus sesuai aturan.

“Intinya Pemkot Bima kooperatif sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang Undangan,” jelasnya. Untuk itu, pihaknya akan memproses dokumen sesuai yang diminta.

Sikap kooperatif Pemkot Bima itu ditandai dengan disposisi Pj. Walikota kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jadi sasaran permintaan dokumen. Sebab sesuai aturan, permintaan dilayangkan ke Walikota, diteruskan ke instansi terkait yang akan mengeluarkan dokumen. “Ya sudah didisposisi kepada OPD terkait,” jelasnya.

OPD yang didisposisi itu diketahui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), instansi yang berwenang soal rekrutmen dan pengangkatan honorer K2.

Ada 19 item dokumen yang diminta, termasuk data angkatan sejak tahun 2013 lalu. BKPSDM diketahui sedang memproses permintaan itu dengan memilah sesuai kebutuhan penyidik.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Akmal Novian Reza, SIK akan mengutus tim menemui Penjabat Walikota Bima untuk koordinasi lebih lanjut mengenai permintaan dokumen tersebut. Sedianya akan dikoordinasikan Senin kemarin, namun ditunda Selasa (4/9) hari ini.

Permintaan dokumen itu setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan sejak 2016 lalu. Sedikitnya 700 honorer yang lulus dan tidak lulus diperiksa marathon.

Jumlah ini adalah guru honorer K2 yang dinyatakan lulus dan belum termasuk yang tidak lulus. Agenda penyelidikan semakin membutuhkan waktu karena masih ada pihak lain yang harus diklarifikasi, termasuk para pejabat Pemkot Bima.

Lebih lanjut dalam penanganan perkaranya, penyidik telah menyusun tenggat waktu untuk mengklarifikasi sejumlah pihak terkait.

Selain sedang memanggil peserta yang lulus dan tidak lulus K2, pihaknya juga akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), pihak dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar.

Sejauh ini, penyidik mengklarifikasi 30 orang kepala sekolah yang mengetahui proses penerimaan CPNS K2 itu. (ars)

Lobar Tunda Pembayaran Proyek ke Rekanan Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) telah mengumpulkan para kontraktor (rekanan) untuk membahas langkah-langkah menyikapi proyek yang ditunda pembayarannya akibat terdampak bencana gempa. Pihak rekanan sendiri pada prinsipnya memaklumi kondisi yang dialami daerah, sehingga mereka pun bersedia melanjutkan pengerjaan proyek hingga tuntas 100 persen meskipun dengan konsekuensi dibayar tahun depan.

Pemda tidak bisa membayar pekerjaan proyek tahun ini akibat kondisi fiskal daerah mengalami defisit. Pemda harus berhutang kepada rekanan, karena pembayaran proyek yang dilaksanakan akan dianggarkan tahun depan.

Demikian intisari hasil pertemuan antara Pemda dengan para kontraktor yang disam-

paikan Kabag administrasi pembangunan dan ULP, Heri Ramadan, M.Si kepada wartawan, Senin (3/9).

Dikatakan, para rekanan pada prinsipnya memaklumi kondisi ini, tinggal menunggu surat atau maklumat bupati tentang dampak gempa terhadap kondisi fiskal daerah untuk pembiayaan proyek.

“Proyek akan diselesaikan 100% tapi dibayar tahun depan, artinya Pemda berhutang sisa biaya proyek itu. Mau gimana lagi, gak ada uang. Di dokumen ada anggarannya, tapi di kas kosong,” kata Heri. Menurutnya konsekuensi dari opsi ini tentu anggaran untuk pembangunan proyek fisik akan terdampak, sebab anggaran pasti akan diarahkan untuk pembayaran sisa biaya proyek yang belum dibayar.

Dampaknya, jumlah proyek DAU tak sebanyak sebelumnya.

Terkait berapa persen pengurangan jumlah proyek tahun depan pihaknya belum tahu karena anggaran tahun 2019 belum dibahas. “Tetap ada proyek tahun depan, tapi tidak sebanyak sebelumnya,” jelas Heri.

Untuk diketahui kata Heri, puluhan proyek yang dibangun Pemda Lobar dipastikan molor akibat pengerjaan terhambat bencana gempa. Bahkan Pemda Lobar terancam tidak bisa membayar sekitar 24 proyek dari 97 paket proyek yang dikerjakan akibat pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hiburan, hotel, restoran dan PBB sebesar Rp50 miliar lebih.

Menyikapi ini Pemda pun menyiapkan beberapa opsi, antara lain melanjutkan proyek ini namun dibayar tahun depan. Ataukan menghentikan proyek ini, lalu dilanjutkan tahun depan.

Kajati Ingatkan Rekanan Tak Mainkan Spek Proyek Dari Hal. 1 Namun berbeda dengan kerusakan yang dipicu bencana, menurutnya celah proses hukumnya sulit. Karena pemerintah atau rekanan pemilik proyek, akan berlindung di balik bencana. ‘’Ini masalahnya bencana, orang orang itu akan berlindung di balik bencana. Kecuali tidak ada bencana, tiba tiba rusak, nah itu bisa diproses,’’ jelasnya.

Namun terlepas bencana yang jadi pemicu kerusakan, Kajati tetap mengingatkan semua unsur yang terlibat dalam pekerjaan. Melalui TP4D, dia meminta semua pekerjaan yang didampingi harus dikontrol dengan baik sejak awal hingga tuntas. ‘’TP4D juga saya selalu ingatkan tidak main main, kontrol terus semua pekerjaan dari awal.

Semua progress kita upayakan transparan. Tapi kalau masih terus masalah (pekerjaan rekanan), kita bisa proses,’’ tandasnya.

Gedung Cacat Konstruksi Sejumlah gedung milik pemerintah rusak ringan hingga berat akibat terdampak gempa.

Daya tahan gedung tidak lepas dari kecurigaan rendahnya kualitas proyek. Ke depan, pemerintah, khususnya pengawas kemu-

ngkinan adanya bencana agar dijadikan pertimbangan untuk memperketat pengawasan pada kualitas proyek. ‘’Sebab pengawas lah yang paling punya peranan memperhatikan kualitas proyek. Kalau mulai terlihat aneh aneh rekanannya, langsung diberikan teguran,” kata ahli pidana pengadaan barang dan jasa, Prof.

Dr. Amiruddin, SH.,MH. Pengawas harus lebih bertanggungjawab. Diharapkan lebih selektif dalam mengawal proyek pemerintah yang sedang dikawal. Agar rekanan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal. Amirudin yakin, semua spek proyek pemerintah pada dasarnya dirancang kuat dan tahan gempa pada skala tertentu. Namun modus yang sering terjadi, sebagaimana diungkap penegak hukum selama ini banyak proyek diusut pada dugaan penyimpangan pada spek.

Rekanan juga diingatkan karena jadi penentu kualitas proyek. ‘’Teman- teman di rekanan juga harus betul betul melaksanakan fungsi.

Khususnya kepada panitia pengadaan proyek di Pemerintah. Gempa ini betul-betul harus dijadikan pertimbangan meningkatkan kualitas

pekerjaan,’’ tandasnya.

Akan tetapi peluang mengusut dugaan cacat spek pada proyek yang terpapar gempa, menurut Amirudin sulit dilakukan. Keadaan itu disebutnya sebagai force majure atau kerusakan disebabkan becana alam.

Sehingga jadi kendala penegak hukum tidak memproses. ‘’Bencana tidak bisa jadikan ukuran menilai kekurangan spek suatu bangunan. Kecuali umpamanya tidak ada bencana, tiba tiba bangunan (pemerintah) itu roboh atau retak, disitu indikasi (penyimpangan),’’ paparnya.

Seperti gedung Universitas Mataram (Unram) tempatnya mengabdi, saat ini di banyak titik terjadi retakan meski bangunan itu baru. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram ini baru dan lamanya gedung, akan tetap sama penilaian kerusakannya akibat gempa. Apalagi bangunan di Lombok, khususnya gedung pemerintah di Kota Mataram sudah empat kali diguncang gempa yang cukup besar dirasakan.

“Memang ada orang memberi komentar, jangan jangan gedung pemerintah itu speknya tidak memenuhi ketentuan, tapi tetap ini situasinya bencana,” pungkasnya. (ars)

Penjabat Bupati Lotim Fokus Tangani Dampak Gempa Dari Hal. 1 Pelantikan Penjabat Bupati Lotim sesuai SK Menteri Dalam Negeri No. 131.52-5784 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Timur Povinsi NTB. Pelantikan dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan H.Moch.Ali Bin Dachlan sebagai Bupati Lombok Timur dan H. Khaerul Waritsin sebagai Wakil Bupati Lombok Timur periode Tahun 2013 - 2018 pada tanggal 30 Agustus 2018.

Didampingi Sekretaris Daerah NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D., Wakil Gubernur NTB, H.

Muh. Amin, SH, M. Si menyampaikan ucapan selamat kepada H. L. Syafi’i atas pelantikannya.

Diharapkan, Penjabat Bupati Lotim dapat bekerja lebih serius dan tetap memberikan pengabdian terbaik dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, selama menjabat di Lombok Timur.

Pada kesempatan tersebut, Wagub mengajak semua yang hadir untuk merenung dan mengambil hikmah dari musibah gempa yang melanda masyarakat NTB saat ini. Ia menegaskan, terdapat pelajaran berharga untuk dipetik bagi kemaslahatan daerah ke depan.

Ia juga menekankan agar

penjabat yang baru dilantik dapat lebih fokus menyelesaikan proses rekonstruksi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak gempa di Lombok Timur selain menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan lainnya. ‘’Kondisi masyarakat saat ini harus kita perhatikan dengan serius karena musibah gempa yang kita alami, selain menimbulkan kerugian materi juga yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kondisi psikologisnya,’’ kata Wagub.

Hadir juga dalam pelantikan itu Sekretaris Daerah Lotim dan sejumlah Kepala OPD Provinsi NTB. (nas)

Dampak hilangnya PAD ini lanjut Heri, tentu pembayaran proyek-proyek terutama yang tersisa belum dibayar dipastikan tidak bisa terbayarkan.

Pemda pun menempuh beberapa opsi untuk menyikapi hal ini, opsi pengerjaan proyekproyek ini dihentikan dan dibayar sesuai progresnya.

Berapa pekerjaan yang terpasang itulah yang dibayar. Lalu proyek ini dilanjutkan tahun depan. Akan tetapi pola ini sedi-

kit riskan, perlu pertimbangan dan perhitungan cermat. Selain itu dikhawatirkan terjadi debatable, terkait apakah proyek ini akan ditunjuk langsung kontaktor yang mengerjakan proyek ini ataukah dilelang ulang sehingga dinilai ribet secara administrasi. “Makanya pilihan kita opsi biarkan mereka selesaikan pekerjaan 100 persen namun nanti pembayaran tahun depan artinya Pemda berhutang dulu,” kata Heri. (her)

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Harus Tuntas Sebelum Musim Hujan Dari Hal. 1 Presiden RI sudah menentukan rumah yang dibangun, adalah rumah tahan gempa, sebab NTB masuk dalam ‘Ring Of Fire’ atau garis cincin api.

Maka dari itu, dalam pembagunan rumah nantinya akan didampingi dan dikawal oleh Kementerian PUPR yang dibantu ratusan insinyur muda dan mahasiswa teknik untuk membangun rumah anti gempa atau tahan gempa, ‘’Jika rumah itu nantinya oleh pemiliknya ingin rumah tembok ya silakan, kalau ingin memilih pake kayu silakan juga, kalau dari bambu juga silakan tapi diarahkan agar konstruksinya adalah konstruksi tahan gempa,’’ tambahnya.

Jokowi juga akan memantau dan mengecek terus agar NTB segera normal kembali baik aktivitas ekonomi dan kehidupan dapat berjalan dengan baik.

Jokowi pada kesempatan itu, mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas partisapasi seluruh masyarakat terhadap solidaritas untuk saudara di NTB. Termasuk ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyumbang tenaga dan pikirannya kepada saudarasaudara di NTB yang tertimpa musibah. Seperti, para relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah Daerah Provinsi NTB, serta jajaran Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya pada saat yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, menyampaikan apel siaga ini diikuti oleh pendamping dan pelaksana rehabilitasi rekonstruksi yang berjumlah 2.250 orang peserta ter-

diri dari unsur masyarakat NTB, TNI/POLRI, insinyur muda CPNS Kementerian PUPR, BNPB, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di NTB, BUMN Karya dan relawan.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 hingga saat ini sudah dilaksanakan verifikasi 261 bangunan dari 972 bangunan fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan pada 56 unit, terdiri dari 41 unit sekolah, 4 unit rumah ibadah (masjid/ musala), 3 unit pasar, dan 8 unit rumah sakit dan puskesmas.

Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang berjumlah 125.000 unit telah dilakukan verifikasi untuk 32.800 unit rumah yang terdiri atas 11.400 rumah rusak ringan, 3.600 rusak sedang, dan 17.800 rusak berat. Unit rumah contoh dengan teknologi RISHA yang tahan gempa telah dibangun di 20 titik lokasi sebagai contoh bagi masyarakat.

Depo-depo bangunan di tingkat kecamatan akan segera dibuka untuk kemudahan distribusi material konstruksi sejak minggu ini dalam jumlah yang cukup banyak dan harga terjangkau yang dikoordinir oleh Kadin NTB. Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ditargetkan akan selesai dalam waktu enam bulan ke depan, dengan cara swakelola bergotong royong. Didampingi oleh para relawan dan fasilitator, insinyur muda dan mahasiswa teknik. Sedangkan untuk fasilitas publik akan diserahkan dan dikerjakan oleh BUMN Karya bekerja sama dengan kontraktor lokal. (nas)

Ratusan Ribu Pengungsi Butuh 8.000 Ton Beras Selama Dua Bulan Dari Hal. 1 Tapi ada komoditi ubi, sukun, labu. Mudah-mudahan dengan adanya ini diversifikasi pangan bisa diterapkan masyarakat,’’ harapnya.

Menyinggung soal keadaan stok beras dalam daerah, Budi menyatakan dalam kondisi aman. Berdasarkan informasi dari Kepala Divre Bulog NTB yang diterima, bahwa stok beras di Pulau Lombok aman sampai 15 bulan ke depan. Sementara stok beras di Pulau Sumbawa aman untuk dua tahun ke depan.

Mengenai CBP, Budi menyebut pada masa tanggap darurat bencana lalu telah dikeluarkan sebanyak 5 ton.

Kemudian pada masa transisi sudah dikeluarkan sebanyak 9 ton. Sehingga total CBP yang telah dikeluarkan dari gudang Bulog sebanyak 14 ton. ‘’Itu yang didistribusikan oleh Kepala OPD sesuai SK yang dikeluarkan Pak Sekda untuk pendampingan desa. OPD juga bukan hanya mengambil dari jatah pemerintah tapi dari mereka juga adan,’’ terang mantan Kepala Disnakeswan NTB ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 4 September 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Semua Kantor Pemkab di KLU Didesain Ulang Tanjung (Suara NTB) Pemda Lombok Utara akan mendesain ulang perencanaan fisik Kantor Bupati, Kantor DPRD beserta kantor-kantor lain yang telah dan akan direncanakan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan daya tahan bangunan agar tahan terhadap gempa.

Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., kepada wartawan di Tanjung, Senin (3/ 9) mengutarakan desain awal seluruh kantor Pemda di Lom-

bok Utara dirancang tanpa memperhitungkan ancaman bahaya gempa bumi.

“APBD Perubahan 2018 akan dialokasikan dalam rang-

ka pemulihan pascagempa, karena tentu di APBD murni banyak kegiatan fisik yang tidak bisa lagi kita kerjakan. Terutama pembangunan kantor, rehab

kantor karena harus diredesain terlebih dahulu,” katanya.

Dijelaskannya, Bappeda dan instansi teknis lain yang mengerjakan proyek fisik harus menunggu rekomendasi dari instansi yang berwenang mengenai bangunan yang tahan gempa. Bappeda Lombok Utara sendiri, akan melibatkan Kementerian PUPR, BNPB serta Tim Ahli dari Perguruan Tinggi yang dilibatkan pemerintah.

“Artinya pada APBD murni itu banyak anggaran yang kita

pending. Soal berapa proyek yang ditunda ini sedang kita rekap, untuk pembangunan kantor kita tunda,” sebutnya.

Pihaknya juga memastikan instruksi dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan menyangkut dana transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pihaknya khawatir, tidak tereksekusinya atau tertundanya eksekusi DAK pada APBD murni berdampak pada penarikan dana tersebut ke pemerintah pusat.

“Kita kan punya dana DAK,

dana transfer. Itu tidak mungkin kita kerjakan, walaupun harus dikerjakan katanya.

Cuma daerah kita ini rawan gempa, maka tentu konstruksinya tidak bisa mengacu pada desain yang lama.”

“Jangan sampai dana yang tidak bisa kita kerjakan lantas tercabut karena tidak kita kerjakan. Kita minta supaya dana DAK itu terakumulasi di 2019,” jelasnya.

Apabila skenario pusat tetap memgharuskan dana DAK 2018 tetap dikerjakan

pada tahun berjalan, maka Pemda KLU akan meminta opsi lain yang meringankan. Di mana masa waktu pengerjaan disesuaikan dengan masa waktu yang terpakai selama desain ulang perencanaan konstruksi.

Sebab tidak hanya pertimbangan redesain, Pemda KLU juga perlu mendesain ulang konsep tata ruang yang ada.

Mengingat rusaknya sebagian besar fasilitas publik memberi ruang bagi Pemda untuk memindahkan lokasi satu bangunan ke lokasi lain. (ari)

Penataan Tiga Destinasi Wisata Ditunda Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan penataan terhadap tiga destinasi wisata di Kota Mataram. Tiga destinasi itu yakni Kota Tua Ampenan, Pantai Gading dan Taman Wisata Loang Baloq.

Hanya saja, rencana penataan itu ditunda karena Pemkot Mataram mengalihkan anggarannya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa.

“Kita tunda dulu. Karena kita pakai skala prioritas dulu untuk menangani beberapa kegiatan pembangunan di Kota Mataram. Terutama saat ini rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini. Itu yang lebih prioritas sekarang ini,” kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Senin (3/9).

Ia mengatakan untuk sementara ini kebijakan anggaran akan difokuskan pada penanganan setelah gempa. Sehingga beberapa rencana penataan destinasi sementara akan ditunda hingga tahun depan.

Pihaknya masih berupaya untuk membangun kembali sejumlah fasilitas dan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.

“Kemarin kan Ampenan, Loang Baloq dan Pantai Gading itu yang memang sebenarnya kita minta prioritas untuk penataan kawasan itu. Anggarannya sementara dialihakan, kita prioritaskan yang pascagempa ini,” ujarnya.

(Suara NTB/lin)

PANTAI GADING - Seorang pedagang sate di Pantai Gading, Kota Mataram tengah membakar sate yang dipesan oleh pengunjung di pantai Gading. Hanya saja pedagang ini tidak berjualan di lapak yang sudah disediakan. Sehingga pemandangan menjadi tidak rapi.

Ia juga melihat masyarakat memaklumi rencana penundaan penataan kawasan itu.

Sehingga tidak ada tuntutan dari warga agar penataan itu dapat segera dilakukan. Meski saat ini kondisi warga yang berjualan di destinasi itu masih belum tertata rapi.

“Sementara kita biarkan saja dulu, sekarang ini saya lihat kondisinya agak semer-

awut. Tapi mau bagaimana lagi, kita biarkan saja dulu sampai nanti kita lakukan penataan.

Sekarang kita fokus urus rekonstruksi ini,” ujartnya.

Sebelumnya Pemkot Mataram berencana mengatur atau menata terkait tempat para pedagang kreatif lapangan dan penataan parkir. Sehingga retribusi kepada pemerintah itu menjadi jelas. Selain itu juga

dapat membuat suasana di destinasi ini menjadi lebih rapi dan lebih nyaman bagi pengunjung.

“Kemarin kan memang kita agendakan sampai semua (penataan) tuntas. Semua sektor termasuk sektor PKL –nya, parkirnya, termasuk yang lain lain. Tapi sekarang ini kondisi sedang begini, jadi kita biarkan saja dulu, tahun depan baru kita tata kembali,” ujarnya. (lin)