Edisi Kamis 4 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 4 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 94 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek Dermaga Waduruka Dihentikan Mataram (Suara NTB) -

Proyek Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dihentikan. Alasannya, PT. AJA sebagai pelaksana tidak mampu menyelesaikan sesuai batas 10 Desember 2018. Tidak hanya itu, rekanan juga dikenakan denda keterlambatan Rp286.752.287.

Langkah penghentian pekerjaan ini menurut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian negara. ‘’Proyek itu sudah dikenakan denda keterlambatan dan penyetopan pekerjaan. Ini guna mencegah munculnya kerugian negara/daerah,’’ tegasnya menjawab Suara NTB, Rabu (3/7).

Hasil pemeriksaan Inspektorat, macetnya proyek itu akibat kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 22

Juni sampai 19 Oktober 2018.

Namun karena tidak kunjung tuntas, diperpanjang dengan addendum 027/380.a/ BPBD.NTB/SPK/VI/2018 sampai 10 Desember 2018.

Padahal, kata Inspektur, dengan kualifikasi sebagai pemenang lelang, harus mengupayakan sampai pekerjaan tuntas karena mekanisme mulai kerja sudah ditetapkan pada kontrak. ‘’Mestinya selesai Desember 2018 minggu kedua.

Tapi tidak bisa. Artinya, mereka tidak bisa mengantisipasi risiko yang terjadi,’’ tandasnya.

Bersambung ke hal 15

SK Kalak BPBD NTB Dicabut

BNPB Tak Setujui Komposisi dan Besaran Gaji TPK

(Suara NTB/uki)

DIHENTIKAN - Inilah proyek Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima yang dihentikan. Alasannya, PT. AJA sebagai pelaksana tidak mampu menyelesaikan sesuai batas 10 Desember 2018.

TO K O H

Dimulai, Pendaftaran Selektif Pilih Aplikator PPDB Zonasi Jalur Umum

APLIKATOR atau pelaksana pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) tidak sedikit ditemukan bermasalah. Selain pekerjaan tidak beres, ada juga yang meninggalkan pekerjaannya.

Terkait itu, Danrem 162/WB Kol. CZI.Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menduga, aplikator yang mengerjakan RTG kapasitasnya tidak mampu bekerja. Selain itu, tidak mampu memenuhi target yang diharapkan. Tidak heran ada yang meninggalkan pekerjaannya. Atas situasi itu, Danrem mengajak Pokmas dan fasilitator agar lebih selektif memilih aplikator.

Bersambung ke hal 15 Ahmad Rizal Ramdhani

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah dipadati pendaftar pada hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi jalur umum, Rabu (3/7). Pendaftar mendatangi sekolah sejak pagi hari. Sekolah-sekolah tertentu tetap menarik minat calon siswa. Kuota untuk jalur umum sendiri sebesar 55 persen dari total daya tampung sekolah.

Salah satu sekolah yang dipadati pendaftar yaitu SMAN 1 Mataram. Kepa-

la SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., mengatakan, sampai dengan kemarin siang sebanyak 337 calon siswa sudah terverifikasi. Kuota siswa untuk jalur umum di SMAN 1 Mataram sebanyak 198 calon siswa. “Pendaftar cukup banyak,” katanya Rabu (3/7).

Jauhari mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan perangkat untuk membantu calon siswa mendaftar secara online.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Dana akan Ditarik Pusat MASA transisi darurat pemulihan pascabencana gempa NTB akan kembali diperpanjang sampai Oktober 2019 mendatang. Masa transisi darurat pemulihan pascabencana gempa NTB akan berakhir 25 Agustus mendatang.

Namun setelah mendapatkan masukan dari BNPB, Pemprov akan memperpanjang status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana gempa NTB sampai Oktober. Apabila sampai Oktober mendatang dana siap pakai (DSP) bantuan dana stimulan untuk pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) tidak terserap, maka sisanya akan ditarik oleh pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 15 H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ron)

ZONASI - Situasi pendaftaran di SMAN 6 Mataram pada PPDB zonasi jalur umum hari pertama kemarin.

Mataram (Suara NTB) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyatakan, SK Kalak BPBD NTB sebelumnya dengan No.188.44/ 305.a/BPBD.NTB/IV/2019 telah dicabut. Penetapan gaji Tim Pengendali Kegiatan (TPK) dan Fasilitator yang ditetapkan dalam lampiran SK tersebut tidak disetujui oleh pusat. ‘’Tidak disetujui pusat.

Komposisi dan besarannya tidak disetujui, tidak seperti itu,’’ kata Khalik dikonfir-

masi Suara NTB, Rabu (3/ 7) siang.

Berdasarkan SK tertanggal 20 April 2019, penetapan gaji TPK dan fasilitator. Gaji TPK cukup besar. Untuk Ketua, gajinya Rp22,5 juta, Wakil Ketua Rp17,5 juta, Tenaga Ahli Rp15,5 juta, Staf Pendukung Rp5,5 juta.

Kemudian Koordinator Wilayah Rp6,250 juta, Asisten Korwil Rp5,5 juta, Ketua Tim Fasilitator Rp4,750 juta dan Fasilitator Rp4,250 juta.

Bersambung ke hal 15

Pemprov Siapkan Rp30 Miliar Perbaiki Ruas Jalan Tawali-Sape Bima Mataram H. Syahdan, (Suara NTB) MT ke Bima Masyarakat menjelaskan Wera Kabupasoal perbaikan ten Bima menjalan tersebut. desak Pemprov Azhar mengasegera mempertakan, ruas baiki jalan projalan Tawali vinsi yang sudah Sape akan dilama rusak di tangani lewat ruas Tawali program perceSape. Pemprov patan pembansudah menyiapgunan dan pekan anggaran meliharaan insebesar Rp30 frastruktur 40 miliar tahun jalan provinsi 2020 mendengan pola datang untuk pembiayaan memperbaiki tahun jamak jalan sepanjang 2020-2022. Per16,5 km tersedanya sudah but. ditetapkan Kepala Dipada 12 Juni (Suara NTB/nas) nas Pekerjaan 2019 lalu.

H. Azhar Umum dan Pe‘ ’ S u d a h nataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. dijelaskan bahwa itu akan ditaH. Azhar, MM yang dikonfirma- ngani 2020 dengan dana percepasi Suara NTB, Rabu (3/7) sore tan jalan sepanjang 16,5 kilomemengatakan, sudah mengutus ter di sana.

Kepala Bidang Bina Marga, Ir. Bersambung ke hal 15

Wisatawan Mancanegara Dominasi Pendakian Rinjani Mataram (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mencatat jumlah wisatawan yang mendaki sejak pembukaan empat jalur pendakian 14 Juni lalu mencapai 1.512 orang.

Sekitar 70 sampai 80 persen, pendaki didominasi wisatawan mancanegara. Sedangkan sisanya wisatawan domestik. ‘’Jumlah pendaki berkembang terus. Terakhir itu jumlahnya 1.512 orang. Antara 70-80 persen itu wisatawan mancanegara,’’ kata Kepala Balai TNGR, Sudiyono dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/ 7) siang.

Ia mengatakan, kuota jumlah pendaki masing-masing jalur pendakian masih belum penuh tiap hari. Pasalnya, pendakian ke Rinjani baru saja dibuka pertengahan Juni lalu.

Empat jalur pendakian yang dibuka yakni Sembalun, Senaru, Aik Berik dan Tim-

banuh. Untuk jalur Sembalun dan Senaru, jumlah pendaki dibatasi masing-masing 150 orang per hari. Sedangkan jalur Aik Berik dan Timbanuh, jumlah pendaki dibatasi masing-masing 100 orang per hari.

Dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan, pendakian dibatasi hanya sampai di Pelawangan.

Pendaki tidak diperkenankan menuju puncak Rinjani dan Danau Segara Anak.

Terkait dengan musim kemarau yang melanda NTB, Sudiyono mengatakan petugas Balai TNGR siaga kebakaran hutan. Kepada semua pendaki diharapkan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai menyalakan api sembarangan. ‘’Kami juga mengimbau masyarakat ketika membakar lahan di sekitar kawasan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

DOMINASI - Sekitar 70 sampai 80 persen, pendaki Gunung Rinjadi didominasi wisatawan mancanegara. Sedangkan sisanya wisatawan domestik.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2019

Halaman 2

Dewan Desak Penanganan Sampah Jadi Program Prioritas

Bantu Sosialisasi PENATAAN lanjutan Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) menunggu tender selesai dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kesemrawutan kendaraan dan pedagang kaki lima jadi tantangan. Sosialisasi secara masif dibutuhkan untuk membangun kesadaran pedagang.

Konsep penataan KBC telah dipaparkan oleh Dirjen Cipta melibatkan organisasi perangkat daerah, Muhammad Erwan kecamatan dan kelurahan.

Mematangkan konsep awal (Suara NTB/cem) disampaikan Camat Cakranegara, Muhammad Erwan akan dibahas kembali pada rapat lanjutan. Prinsipnya kecamatan mendukung dan menyukseskan program pemerintah pusat yang difokuskan di Kota Mataram. “Prinsipnya kita mendukung program pemerintah pusat,” kata Erwan ditemui, Selasa (2/7).

Kewenangan kecamatan maupun kelurahan dalam konteks penataan KBC masih menunggu kebijakan dari Pemkot Mataram. Biasanya sambung Erwan, kecamatan mem-back up atau membantu sosialisasi ke pedagang kaki lima maupun pemilik toko.

Konsep KBC meniru penataan di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sebagai pusat perekonomian di Kota Mataram tentun memiliki dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Mantan Lurah Gomong inin menekankan, PKL jadi pekerjaan rumah perlu diselesaikan bersama dengan melibatkan seluruh OPD teknis maupun masyarakat setempat. PKL tidak boleh menempati pendestrian sebagai lokasi berjualan. Hal ini akan mengganggu hak bagi pejalan kaki. “Kalau PKL masih menggunakan pendestrian, ndak ada gunanya,” terangnya.

Secara langsung penataan Cakranegara ini berdampak bagi masyarakat. Namun demikian, perlu kerjasama dengan pedagang, juru parkir maupun pemilik toko agar sama – sama menciptakan kawasan tersebut yang nyaman bagi pengunjung. Sehingga, pengembangan kawasan tersebut lebih mudah ke depannya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Rapat gabungan komisi DPRD Kota Mataram, Rabu (3/7) berlangsung dinamis. Sebagian besar anggota komisi menyoroti soal penanganan sampah di Kota Mataram yang masih amburadul.

Hasil rapat internal Komisi III yang membidangi masalah kebersihan, yang dipaparkan dalam rapat gabungan komisi tersebut, mendesak Pemkot Mataram agar penanganan sampah di Kota Mataram menjadi program prioritas.

Ketua komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt mengungkapkan, penanganan sampah di Kota Mataram perlu didukung adanya anggaran dan manajemen yang baik. Dia mengkritisi pengadaan motor roda tiga angkutan sampah yang diperuntukkan bagi semua lingkungan di Kota Mataram. ‘’Kalau jadi pengadaan motor roda tiga, ke depan agar lebih berkualitas. Jangan sampai baru satu dua tahun sudah rusak,’’ katanya.

Wiska setuju dengan penambahan armada. Namun harus disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sehingga, penanganan sampah di lingkungan dapat berjalan efektif. Sementara itu,

Sekretaris Komisi III, Ismul Hidayat mengungkapkan bahwa argumentasi terkait penanganan sampai ini masih sama sejak tiga tahun yang lalu. Hal ini, kata dia, tidak terlepas dari minimnya anggaran sosialisasi di DLH (Dinas Lingkungan Hidup).

Politisi PKS ini menyebutkan bahwa anggaran sosialisasi di DLH hanya berkisar di bawah Rp100 juta per tahun. Ini membuat chemistry antara DLH dengan kecamatan maupun kelurahan tidak berjalan dengan baik.

Tidak hanya komisi III, komisi I, II dan IV juga urun rembuk terkait persoalan penanganan sampah di Kota Mataram. Anggota Komisi I, Abd

(Suara NTB/fit)

GABUNGAN KOMISI - Rapat gabungan komisi-komisi di DPRD Kota Mataram, salah satunya menyoroti penanganan masalah sampah di Kota Mataram.

Rachman mengatakan Perda kebersihan di Kota Mataram tidak berjalan efektif. Karena, pemberlakuan Perda, tidak disertai adanya Satgas sampah di tiap kelurahan. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini mendorong pengadaan armada per kelurahan. ‘’Anggarannya memang besar. Tapi kalau kita

Diduga RPH Ilegal Marak di Kota Mataram

(Suara NTB/cem)

AKAN DIGUGAT - Status aset pertokoan di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik masih kisruh. Pemkot Mataram akan melayangkan gugatan kepada pengelola toko yang mengantongi sertifikat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan aset.

Kasus Aset Pemkot di Pejanggik

(Suara NTB/fit)

Pemilik Sertifikat akan Digugat Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menggugat pemilik sertifikat pertokoan di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram. Tindakan ini sebagai bentuk pengamanan aset milik pemerintah.

Kisruh aset pertokoan (shopping center) itu sebenarnya sejak dua tahun mencuat.

Ini berawal dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sebelum pelimpahan aset dari Pemerintah Lombok Barat (Lobar) ke Pemkot Mataram tahun 1994 silam, pertokoan tersebut merupakan eks Pasar Karang Sukun.

Status pengelolaan berupa hak pengelolaan lahan. Semrawutnya pengelolaan aset di Pemkot Mataram, menyebabkan ada peralihan dari hak pengelolaan lahan (HPL) menjadi hak milik. Ini dibuktikan dengan terbitnya sertifikat hak milik oleh sebagian pemilik toko di tempat tersebut.

Pengalihan dari HPL ke hak milik sebenarnya terjadi sejak lama. Bahkan, sertifikat dikantongi telah berulangkali berpindah tangan. Hal ini disinyalir Pemkot Mataram sebagai pemilik lahan tidak mengontrol pengelolaan aset tersebut.

Untuk mencari titik terang status kepemilikan aset itu, Pemkot Mataram sejak 2017 lalu meminta HPL ke Pemkab Lobar. Hingga dua tahun tak ada respon, sehingga permasalahan itu menggantung dan kembali jadi temuan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, penyelesaian aset pertokoan itu masih menunggu laporan dari hasil kajian dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Hasil kajian itu akan dibahas bersama untuk mengambil tindakan.

Tak menutup kemungkinan penyelesaiannya melalui proses hukum untuk menyelamatkan aset milik pemerintah.

“Kita tunggu hasil kajian BKD dulu. Baru kita mengambil sikap,” kata Sekda ditemui, Rabu (3/7).

Permintaan HPL ke Pemkab Lobar kata Sekda, juga menunggu laporan dari BKD. Diakui, telah ada pembahasan dengan legislatif mengenai pengamanan aset pemerintah yang berada persis di depan eks RSUP NTB tersebut.

Penanggungjawab percetakan di salah satu took di pertokoan tersebut, Rosi Han Anwar tak ingin menanggapi keinginan Pemkot Mataram menggugat kepemilikan sertifikat miliknya. Tetapi, ia merasa heran dua tahun lalu kisruh ini mencuat tapi tidak ada titik terang.

Rosi mengaku, berulangkali dipanggil ke BKD untuk menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut. “Saya sudah ke BKD dan tunjukkan sertifikat kita pegang,” ujarnya.

Sertifikat dimiliki bosnya itu merupakan tangan kelima.

Artinya, sudah ada peralihan dari orang pertama hingga sebelumnya sertifikat itu dikua-

sai oleh bosnya. Seharusnya kata dia, pemerintah mengusut dari awal asal – usul peralihan aset dari HPL ke hak milik.

Bukan malah menggugat pemegang sertifikat terakhir yang notabene tidak tahu apa – apa.

“Kalau mau sebenarnya dari dulu saja,” ucapnya.

Pengalihan aset dari hak pengelolaan lahan menjadi hak milik diduga melibatkan pejabat sebelumnya. Sumber Suara NTB menyebutkan, jika pemerintah serius mengusut penjualan aset itu sudah barang tentu mengungkap aktor di balik semua itu. Disinyalir, pejabat terdahulu memiliki andil dari pengalihan status kepemilikan aset itu.

“Kalau serius diungkap banyak pejabat yang bakal kena,” ucapnya.

Sejak dulu Pemkot Mataram ingin mengungkap indikasi penjualan aset pemerintah oleh oknum pejabat.

Kala itu, mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan masih berpikir karena akan menyasar para pejabat dan kepala daerah.

Dugaan jual beli aset pemerintah tidak saja di pertokoan tersebut. Aset lainnya kata sumber saat itu, di Cakranegara kini menjadi hotel juga milik pemerintah. Kasusnya sama HPL berubah jadi hak milik. Dugaan keterlibatan pejabat belum berani ditanggapi oleh Sekda. Eko akan mengecek kembali. Langkah ini sebagai bentuk pengamanan aset milik pemerintah. (cem)

Distan Salurkan Bantuan Alsintan ke Poktan

(Suara NTB/cem)

ALSINTAN - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli mengecek proses perakitan handtractor di halaman Kantor Dinas Pertanian di Majeluk, Rabu (3/7). Alsintan akan disalurkan ke Poktan untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya dikeluarkan oleh petani.

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram akan menyalurkan bantuan alat pertanian ke kelompok tani. Diharapkan, produktivitas pertanian semakin meningkat. Alsintan berupa handtractor merupakan bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli ditemui Rabu (3/7) mengatakan, bantuan alsintan setiap tahun diajukan ke pemerintah pusat. Pihaknya tidak bisa mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengadaan peralatan petani. Selain anggaran kecil, belum tentu pula disetujui oleh pemerintah daerah.

“Tahu sendiri kondisi

APBD kita. Makanya, kita tiap tahun usulkan ke pemerintah pusat,” kata Mutawalli. Tujuannya untuk mengefisienkan pengelolaan serta peningkatan produktivitas pertanian. Selama ini, petani kesulitan mencari tenaga untuk menanam maupun memanen. Menggunakan tenaga manual membutuhkan waktu lama dan biayanya relatif tinggi. Berbeda dengan alsintan mempercepat pengerjaan serta menekan biaya dikeluarkan oleh petani. “Kalau hanya satu hektar bisa dikerjakan satu sampai dua jam,” ucapnya.

Penyerahan bantuan alsintan rutin dan menyasar kelompok petani berbeda – beda.

Poktan diakui Mutawalli, bersyukur menerima bantuan dari pemerintah. Rata – rata

petani tidak memiliki banyak biaya untuk membeli peralatan. Alternatifnya adalah mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Bantuan alsintan berupa handtractor sebanyak 12 unit rencananya akan diserahkan pada rembuk tani pada bulan Agustus mendatang. “Insya Allah, kita serahkan saat rembuk tani bulan depan,” sebutnya.

Permasalahan selama ini dihadapi adalah pemeliharaan. Setelah diberikan bantuan Poktan terkadang tidak memperhatikan pemeliharaannya, sehingga alsintan rentan cepat rusak.

Tahun ini, pihaknya selektif memberikan Poktan benar – benar produktif dan merawat peralatan diberikan pemerintah. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) – Aktivitas rumah potong hewan (RPH) diduga ilegal marak beroperasi di Kota Mataram. Proses penyembelihan dikhawatirkan tak sesuai prosedur, menyebabkan daging yang diproduksi tak higienis.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengungkapkan, pihaknya seringkali memanggil jagal untuk tidak lagi memotong hewan ternak sembarang. Permasalahannya petugas dengan jagal kucing – kucingan.

Antisipasi lainnya, dengan menempatkan petugas, namun saat ada petugas, tak menemui RPH ilegal.

Ditambahkan, hewan ternak biasanya dipotong di RPH ilegal tidak lulus seleksi. Dengan alasan sakit atau sapi betina.

“Tidak boleh sekarang potong sapi betina,” kata Mutawalli dikonfirmasi, Rabu (3/7).

Hewan ternak dipotong di RPH ilegal dari segi harga relatif murah karena tergolong sapi tidak terseleksi. Sapi memiliki riwayat sakit memang tidak berbahaya bila dikonsumsi.

Tetapi berbahaya hewan ternak yang mengandung cacing hati.

Kekhawatiran lainnya disampaikan Mutawalli, tingkat higienitas hewan ternak disembelih di RPH ilegal. Pemotongan sapi di rumah potong hewan pemerintah memiliki standar operasional prosedur (SOP). Petugas memiliki standar higienitas sehingga menghindari daging tercemar bakteri dan lainnya. “Yang kita khawatirkan itu cacing hati dan higienitasnya,” terangnya.

Dinas Pertanian sejak lama mengimbau masyarakat untuk tidak memotong hewan ternak di dalam kampung (lingkungan, red). Bahkan, pembangunan RPH di Gubuk Mamben mengakomodir kesepakatan masyarakat dengan kepala lingkungan setempat. Ada saja pejagal nakal dan sembunyi – sembunyi memotong hewan ternak di luar. Pun ditemukan pelanggaran kembali, petugas akan menyita daging sapi itu. Tindakan ini sebagai efek jera bagi pejagal nakal. “Dagingnya kita sita kalau ditemukan,” demikian katanya. (cem)

Pemkot Alokasikan Dana Pilkada Rp1,5 Miliar Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram mengalokasikan anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada senilai Rp1,5 miliar. Penyelenggara pemilu segera dipanggil untuk memastikan kebutuhan dana Pilkada 2020 mendatang.

Dana Rp1,5 miliar masing – masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp1 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp500 juta.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menerangkan, alokasi anggaran dimaksud tertuang dalam APBD Perubahan 2019 untuk pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2019 KPU Kota Mataram mengajukan dana Pilkada senilai Rp30 miliar dan Bawaslu sekitar Rp10 miliar.

“Kita baru alokasikan Rp1 miliar untuk KPU dan Rp500 juta untuk Bawaslu,” sebut Sekda ditemui, Rabu (3/7).

Anggaran diberikan berupa dana hibah tersebut dipergunakan untuk tahapan Pilkada di 2019 saja. Pemkot Mataram akan kembali mengalokasikan anggaran di APBD induk 2020 mendatang untuk tahapan berikutnya.

Eko menambahkan, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu akan dipanggil untuk membahas kebutuhan anggaran Pilkada yang rill. Pengajuan Rp30 miliar dan Rp10 miliar dipertimbangkan. “Ndak sampai memberatkan. Nanti tergantung dari pembahasan dengan KPU dan Bawaslu,” ucapnya.

Sekda menegaskan, anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang belum termasuk pengamanan oleh Polri dan TNI. Ini sangat bergantung dari pengajuan dana oleh penyelenggara pemilu.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin mengatakan, menjadi kewajiban pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan terkait dana hibah kepada penyelenggara pemilu. Tahapan Pilkada berdasarakan Undang –

Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimulai September 2019.

Husni menekankan, anggaran Rp1 miliar dialokasikan di APBD perubahan 2019 dipastikan cukup untuk sosialisasi. “Cukup untuk sosialisasi saja,” jawabnya singkat.

Ketua Bawaslu, Hasan Basri mengatakan, di tahap awal alokasi anggaran diberikan Rp500 juta dari pengajuan Rp10 miliar cukup rasional. Selama empat bulan ke depan ini, dipergunakan untuk sosialisasi terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri. Dan, sosialisasi politik uang dan SARA di masyarakat.

“Kalau dana segitu kita cuma pakai untuk dua kegiatan saja.

Termasuk pemasangan baliho dan lain – lain,” kata Hasan.

Menurut dia, pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan dana hibah kepada penyelenggara pemilu di daerah. Karena, ini sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan maupun pemerintah menteri.

Bawaslu membutuhkan anggaran cukup besar untuk membayar gaji lembaga ad hoc.

Mereka bekerja mulai September 2019 karena tahapan saat itu mulai dilaksanakan oleh KPU. Belum lagi, tugas Bawaslu sebagai pengawasan, penegakan dan penindakan.

Bawaslu berencana membentuk kampung atau lingkungan pengawas pemilu.

Ditegaskan Hasan, meskipun Pemkot Mataram memberikan bantuan hibah, bukan berarti pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran pemilu akan kendor.

“Walaupun kita diberikan dukungan dana, bukan berarti pengawasan terhadap pelanggaran pemilu semakin kendor,” demikian kata Hasan. (cem)

(Suara NTB/cem)

Utamakan Kemaslahatan Masyarakat ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram TGH. Mujiburrahman menyoroti kesra (kesejahteraan rakyat) yang menjadi bidang tugas Komisi IV. Dia mendesak Pemkot Mataram untuk mengatensi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Baik yang dinikmati secara umum maupun secara berkelompok.

Dia mencontohkan kegiatan kegiatan kemasyarakatan yang dibiayai melalui program pokir (pokokpokok pikiran) anggota DPRD Kota Mataram yang TGH. Mujiburrahman nyatanya masih banyak belum terealisasi. ‘’Kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit. Syaratnya juga tidak perlu diulur-ulur,’’ katanya dalam rapat gabungan komisi DPRD Kota Mataram terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di DPRD Kota Mataram, Rabu (3/7).

Yang terjadi di lapangan, menurut dia, untuk masyarakat yang sudah menyampaikan proposal, setelah disurvei pun, hingga berakhirnya tahun anggaran 2018, tidak bisa dicairkan. Kemudian oleh Pemkot Mataram diambil kebijakan untuk menggeser realisasi pokir tersebut pada tahun 2019. Untuk itu, Politisi Golkar ini menyerukan bahwa pergeseran pokir ini harus menjadi prioritas di tahun 2019 ini.

Supaya, lanjut dia, tidak menjadi beban perasaan bagi masyarakat. Mujib juga mengkritisi tiga asisten Walikota lingkup Pemkot Mataram. Menurut anggota dewan dari dapil Sekarbela ini, bahwa peran asisten perlu diperlihatkan. OPD yang terbukti lalai, perlu ditegur. Pada bagian lain, Ketua BK (badan kehormatan) DPRD Kota Mataram ini juga menyampaikan bahwa visi Kota Mataram yang maju religius dan berbudaya harus diimplementasikan ke semua lini kehidupan.

Karena, pada beberapa bidang khususnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, Komisi yang mebidagi masalah pendidikan dan kesehatan ini melihat tidak ada nuansa religius maupun berbudaya dalam memberikan pelayanan. Ia mencontohkan pelayanan di bidang persalinan. Bahwa pasien yang akan mendapatkan pelayanan persalinan justru tertekan dengan pelayanan para medis di rumah sakit.

Selain itu, dia memberikan masukan kepada Pemkot Mataram terkait penanganan sampah. Menyikapi minimnya anggaran sosialisasi terkait kebersihan, Mujib berpendapat Dinas Pendidikan bisa digandeng untuk melakukan edukasi penanganan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) hingga ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). ‘’Saya kira ini satu terobosan yang sangat bagus,’’ cetusnya. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan kota yang bersih dan nyaman persoalan sampai ini harus menjadi prioritas untuk ditangani. (fit)

tidak berkorban, kondisi Kota Mataram akan terus seperti ini,’’ ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IV, Hj. Baiq Mirdiati mengatakan, penanganan sampah di Kota Mataram sampai saat ini belum maksimal. Masih banyak dijumpai tumpukan tumpukan sampah yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. (fit)

SUARA NTB

Kamis, 4 Juli 2019

Halaman 3

99 Desa Wisata Gemilang Konsep desa wisata bisa menjadi contoh bagi pengembangan sektor pariwisata yang mempertimbangkan dan menjaga daya dukung lingkungan di NTB. Pariwisata, bukanlah yang secara masif memanfaatkan lingkungan dengan membangun akomodasi yang semegah-megahnya. Melainkan juga memberi porsi besar bagi pengembangan wisata berbasis wisata komunitas yang dikembangkan masyarakat seperti konsep desa wisata.

PENDAPAT ini disampaikan Dr.TGH.M.Zainul Majdi dalam sebuah kesempatan, ketika menjabat sebagai Gubernur NTB. Menurut tokoh kharismatik ini, ketika di banyak sudut NTB berkembang inisiatif membangun desa wisata, ini inisiatif yang sangat pantas untuk didukung Pemda.

Konsep desa wisata, tentunya akan terasa lebih tenang bagi pengambil kebijakan dalam memastikan pembangunan wisata ke depan. Konsep desa wisata yang mulai menjamur di sejumlah titik di Pulau Lombok dan Sumbawa tidak akan men-

gakibatkan daya lingkungan menjadi rusak. Dengan konsep desa wisata, pariwisata NTB maju dengan lingkungan yang asri dan tetap baik.

Pendapat senada disampaikan Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si. ‘’Dari desa wisata, kita membangun pariwisata berbasis lokal. Kita mengajak masyarakat membangun pariwisata bersama-sama. Dengan harapan sektor pariwisata, nantinya menjadi pilihan hidup dan jalan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,’’ ujarnya.

Konsep yang dijual dalam desa wisata menurut Iswandi, harus konten lokal. ‘’Mulai dari

kuliner lokal, tradisi dan kesenian lokal.

Juga suvenirnya lokal. Masyarakat dilibatkan lansung menyiapkan kontenkonten lokal itu,’’ katanya.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan menuju NTB Gemilang yang digagas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. ‘’Jadi Dinas Pariwisata adalah dinas yang paling siap dalam menyikapi dan melaksanakan program unggulan yang menjadi poin gubernur dan wakil gubernur,’’ ujar Iswandi.

Karena itu, Sekda meminta Dinas Pariwisata NTB untuk memastikan 20 desa wisata pada tahun 2019 ini diintervensi. Selanjutnya, setelah diintervensi bisa menghasilkan sebuah travel guide bagi pemandu ataupun wisatawan. Travel guide ini dimaksudkan sebagai kemudahan akses informasi tentang kondisi desa wisata seperti atraksi, amenitas dan aksesibilitas dan penunjukan jalur transporta-

si dari dan menuju desa wisata. Begitupun dengan desa-desa selanjutnya yang diintervensi di tahun berikutnya. ‘’Pemberdayaan masyarakat harus diutamakan. Pelayanan wisatawan harus merujuk kepada kearifan lokal.

Penguatan edukasi tentang kearifan lokal harus menjadi fokus utama pemberdayaan terhadap pengelola destinasi/desa wisata agar budaya dan kearifan lokal tidak tergerus oleh kondisi saat ini,’’ tegas Sekda.

Dukungan kabupaten/kota akan dimaksimalkan.Karena itu, Sekda akan menggunakan kewenangan gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk mengintervensi pendanaan kabupaten/kota agar ikut juga mendukung kebijakan 99 desa wisata yang diprogramkan dalam lima tahun ke depan.’’ Memaksimalkan retribusi menjadi satu poin yang akan dimaksimalkan agar bisa dikembalikan dalam bentuk pendanaan kembali ke masyarakat,’’ katanya. (*)

Bilelando Desa Tertinggal Kini Jadi Desa Wisata Bahari DESA Bilelando Kecamatan Praya Timur, tercatat sebagai salah satu desa tertinggal di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Tidak hanya tertinggal.

Desa Bilelando bahkan termasuk zona merah kasus kriminal. Namun kini Desa Bilelando perlahan mulai bangkit. Desa yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini pun telah mendeklarasikan diri sebagai desa wisata bahari.

Dibenak masyarakat di wilayah ini khususnya,ketikamendengarnamaDesa Bilelando pasti yang akan terlintas adalah daerah yang keras dengan catatan kasus kriminal yang tinggi. Termasuk daerah yang “tertutup”. Namun seiring dengan perkembangan waktu, Desa Bilelando kini sudah mulai bertransformasi menjadi desa yang lebih berkembang dan maju. Pola pikir masyarakat desa tersebut kini juga mulai terbuka.

Stigma-stigma negatif yang selama ini ada tentang Desa Bilelando, perlahan coba dihapus. ‘’Salah satu upaya yang kita lakukan ialah dengan mendeklarasikan diri sebagai desa wisata bahari,’’ ungkap Kepala Desa (Kades) Bilelando, Ramayadi, A.Md. Ada beberapa spot wisata bahari yang ditawarkan desa ini. Diantaranya surfing, memancing serta diving.

Termasuk panorama pantai dengan ombak yang tenang. Dengan Pulau Ujung Kelor sebagai ikonnya.

Untuk mencapai Pulau Ujung Kelor tersebut, bisa dilakukan melalui perjalanan darat. Dengan menyusuri bibir pantai. Namun pihak pengelola desa wisata dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdaswis) Desa Bilelando, juga menyiapkan perahu bermotor untuk bisa lebih cepat mencapai pulau eksostis tersebut. Melalui Dermaga Kelongkong. Cukup hanya dengan membayar Rp 10 ribu perorang untuk perjalanan pulang perginya (PP).

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflie-

mansyah, SE.M.Sc me-launching Desa Wisata Bahari Bilelando, Minggu (17/ 2) lalu, berharap Desa Bilelando ke depan bisa semakin berkembang dan maju. Sehingga tidak lagi menjadi desa tertinggal dan bisa mengejar ketertinggalan dari desa-desa lainnya di daerah ini. ‘’Pemerintah provinsi siap mendukung pengembangan Desa Wisata Bilelando,’’ ujarnya.

Yang paling penting dalam mengembangkan sebuah destinasi wisata termasuk desa wisata, menurut gubvernur ialah kebersihannya harus benar-benar terjaga. ‘’Dan, tidak mesti harus mewah.

Meski pun destinasi wisata itu tampak biasa saja, tetap kebersihannya terjadi itu bisa jadi nilai lebihnya.’’

Selain itu ketersedian fasilitas penunjang juga harus memadai. Terutama fasilitas toilet, harus ada. Karena itu juga bisa berpengaruh pada minat wisatawan untuk datang. ‘’Toiletnya pun tidak perlu harus pakai tembok dan mewah. Walaupun memakai gedek, tapi tertata rapi serta bersih itu sudah lebih dari cukup,’’ ujar gubenur.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, mengatakan, salah satu fokus pembangunan di Loteng saat ini ialah pengembangan desa wisata. Karena desa wisata dinilai bisa menjadi salah satu alternatif dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini. Di mana desa didorong untuk berinovasi dan berkreasi mengembangkan potensi yang ada di wilayanya masing-masing.

Suhaili pun memberikan apreasiasi khusus kepada masyarakat dan pemerintah Desa Bilelando yang sudah mau berubah. Untuk menjadi desa yang lebih maju. “Dulu Desa Bilelando dikenal sebagai zona merah.

Tapi kini Desa Bilelando sudah mau berubah menjadi desa yang jauh lebih baik lagi,’’ pungkas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (*)

(Suara NTB/kir)

LAUNCHING - Gubernur NTB, H. Zulkiefliemansyah bersama Bupati Loteng, H.M.Suhaili, FT saat launching Desa Wisata Bahari Bilelando, beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/rus)

PANEN ANGGUR-Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan panen anggur di Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, 24 Maret 2019 lalu.

Senanggalih, Desa Wisata Anggur DESA Senanggalih, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Minggu (24/3) lalu diresmikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Desa Wisata Anggur. Sebutan Desa Wisata Anggur ini karena setiap gang dan pekarangan rumah penduduk di desa ini tumbuh tanaman anggur. Wagub pun sempat memetik buah anggur di pekarangan warga.

Menjadi desa wisata kata Wagub potensinya tentu tak sekadar anggur. Tapi harus memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan warganya. Wagub mengingatkan ke depan Desa Wisata Anggur tersebut harus berhasil. Masyarakat diminta siap untuk mewujudkannya.

Kepala Desa Senanggalih, H. M. Suparlan mengutarakan, pilihan warganya mewujudkan Desa Wisata Anggur karena sejauh ini belum ada satupun desa wisata di NTB memiliki trade mark anggur. Pilihannya anggur karena masyarakat Desa Senanggalih ini sudah lama membudidayakan anggur.

Dengan adanya anggur, bisa membantu perekonomian rumah tangga. Komoditi anggur ditanam warga jenisnya anggur lokal. Rencana pengembangan ke depan akan ada anggur merah, anggur tanpa biji dan anggur jenis lainnya yang menambah keunikan dari anggur di Desa Wisata Anggur Senanggalih.

Keberadaan anggur sejauh ini katanya cukup membantu perekonomian dan kesehatan masyarakat.

Harga jual anggur Rp 22 ribu per Kg. Ketika dibawa keluar bisa dijual Rp50 ribu per Kg. Potensi anggur dinilai sangat bagus.

Hanya dengan memanfaatkan pekarangan sudah bisa menghasilkan uang. Sekali panen bisa mendapatkan Rp7 juta untuk areal seluas 1 are.

Dalam setahun bisa tiga sampai empat kali panen.Penduduk Senanggalih yang menanam anggur saat ini tercatat 230 KK. Jumlah tersebut terus berkembang. Bahkan rencananya setiap gang di Desa Senanggalih ini ada tanaman anggurnya.

Bidang kesehatan, sudah ada kebiasaan masyarakat mengkonsumsi anggur berdampak pada kondisi kesehatan. Melihat progres anggur, sangat tepat menjadi Desa Wisata Anggur.

Wagub pada kesempatan itu, meminta kepada masyarakat khususnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Desa Senanggalih, serius menggarap potensi desa mereka. Terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wagub berharap, agar ini jangan sampai terhenti hanya sampai seremonialnya saja.

Diketahui, desa wisata yang satu ini menjadikan anggur sebagai ikon desanya. Caranya, bukan dengan fokus menanam di satu tempat saja. Melainkan di setiap sudut desa, seperti dengan memanfaatkan pekarangan rumah.

Wagub melihat Desa Wisata Senanggalih, masyarakatnya sudah banyak yang menanam anggur di pekarangan rumahnya. Karena itu, besar harapan Wagub, dengan melibatkan masyarakat, ekonomi di desa tersebut terus tumbuh dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata semakin meningkat.

Pemprov NTB memang menaruh perhatian terhadap pengembangan desa wisata. Sebab, desa wisata telah menjadi bagian dari program prioritas penanggulangan kemiskinan di NTB. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bisa bisa memastikan keberlanjutan dari program yang sedang giatgiatnya digarap pemerintah. (*)

Pemprov Awali dengan 25 Desa Wisata GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani SK penetapan 99 desa wisata yang fokus dikembangkan dalam lima tahun ke depan.

Tahun 2019 ini, Pemprov fokus melakukan intervensi terhadap 25 desa wisata yang tersebar di NTB. Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan, SK penetapan 99 desa wisata sudah ditandatangani gubernur. ‘’Dari 99 desa wisata itu yang sekarang kita memulai intervensi tahun ini ada 25 desa,’’ sebut Faozal dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 13 Mei 2019.

Sesuai SK Gubernur, 99 desa

wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota.

Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga.

Di Kabupaten Dompu ada sembilan desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya.

Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata. Yakni Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. Kemudian di Kota Mataram ditetapkan empat desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru,

Karang Pule dan Sayang Sayang.

Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Yaitu Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng.

Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol.

Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu,

Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak. Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun.

Kemudian di Lombok Utara ditetapkan delapan desa wisata.

Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah.

Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata. Yak-

ni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas.

Faozal menjelaskan dari 99 desa wisata, baru 25 desa yang akan diintervensi tahun ini. Pemerintah pusat lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) akan melakukan penguatan dari sisi infrastruktur dan kelembagaan desa wisata. ‘’Kita melakukan intervensi paling tidak 99 desa wisata selesai selama lima tahun,’’ jelasnya.

Faozal menyebutkan, ada tujuh desa wisata yang sudah menjadi pilot project di Pulau Lombok. Seperti Desa Wisata Setanggor dan Bilebante Lombok Tengah. Kemudian Desa Wisata Kerujuk Lombok Utara.

Desa-desa wisata yang sudah jalan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi contoh 99 desa wisata yang akan dikembangkan hingga 2023 mendatang.

Dalam pengembangan 25 desa wisata tahun 2019 ini, lanjut Faozal, akan fokus pada penguatan fisik dan layanan-layanan umum desa wisata. Seperti pembangunan toilet, infrastruktur Tourism Information Centre (TIC), jalan lingkungan, jalan sepeda dan lainnya.

Selain lewat dukungan dana dari pusat, diharapkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) mengalokasikan untuk pengembangan desa wisata. (*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2019

Belum Tentukan Figur KETUA DPC Nasdem Kabupaten Lombok Utara (KLU), Datu Rahdin Jayawangsa, SH., masih belum menentukan siapa nama bakal calon bupati yang akan diusung di Pilkada KLU. Menurutnya, dalam menentukan siapa figur yang akan diusung harus lewat pembahasan di partai.

Adapun mekanisme partai, ujarnya, keputusan DPC merekomendasikan bakal calon ke DPD dan DPP diawali melalui proses pendaftaran calon. Sementara Nasdem belum membuka pendaftaran para calon. Pada masa pendaftaran bakal calon (Suara NTB/ist) yang diusung, kata dia, Nasdem Datu Rahdin Jayawangsa akan menjaring calon dengan beberapa syarat. Misalnya, Nasdem melihat kredibilitas calon dan bisa bekerjasama dengan partai Nasdem dalam membangun daerah.

“Nasdem adalah sebuah organisasi parpol yang keputusannya diatur PO DPP. keputusan DPP pun besar dipengaruhi oleh masukan-masukan pengurus partai di tingkat DPD,” jelasnya, Rabu (3/7).

Diding- sapaan akrab Datu Rahdin, menambahkan partainya sangat terbuka kepada siapapun tokoh daerah yang memang dipandang layak memimpin KLU 5 tahun mendatang. Maka sosok figur yang bakal diusung adalah calon yang potensi menangnya lebih besar.

Dalam hal ini, Nasdem tidak akan meninggalkan hasil survei sebagai dasar menentukan siapa calon yang akan diusung Nasdem.

“Karena kami tidak mau kalah dalam Pilkada, kami ingin menang, sehingga buah pikiran serta program partai untuk kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa kami wujudkan bersama kepala daerah terpilih kelak,” terangnya.

Dalam hal ini, ujarnya, ada beberapa komunikasi dan silaturrahmi yang terbangun antara partai dan tokoh di KLU. Itu sudah jelas (survei internal), sudah menjadi ketentuan yang wajib harus dijalankan, karena kami sekali lagi tidak mau kalah pada pilkada 2020 nanti,” tandasnya seraya menambahkan penjaringan bakal calon akan dibuka setelah mendapat instruksi DPP. (ari)

Bupati Tegaskan Krisis Air Bersih Jadi Perhatian Serius Selong (Suara NTB) Memasuki musim kemarau tahun ini, ancaman kekeringan mulai menghantui masyarakat khususnya di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim), seperti Kecamatan Jerowaru dan Keruak. ‘’Untuk itu, sudah semestinya pemerintah daerah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia,’’ tegas Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M.Sukiman Azmy, MM, Rabu (3/7).

Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan sesuatu yang sangat penting dan krusial. Untuk itu pemberian solusi permanen terhadap penanganan air bersih ini harus secepatnya dilakukan agar tidak ada lagi terdengar masyarakat kekurangan air bersih. Apalagi air bersih itu dibeli oleh masyarakat.

Bupati sendiri menargetkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah selatan dapat terpenuhi pada tahuntahun berikutnya. Bahkan pada tahun 2020, masyarakat di Kabupaten Lotim bagian selatan ini tidak ada lagi yang mengalami krisis air bersih.

Sementara pemerintah daerah, dalam mengatasi krisis air bersih supaya tidak lagi

menjadi momok. Direncanakan memanfaatkan dua sumur induk di Tutuq untuk dibangun tower dengan anggaran sebesar Rp4 miliar yang dapat melayani warga di 6 desa. “Air bersih ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Maka kita siap memenuhi kebutuhan masyarakat kita itu. Saat ini yang sudah terdampak kekeringan di wilayah Kecamatan Jerowaru,” terangnya.

Adapaun langkah permanen yang dimaksud bupati, yakni memanfaatkan potensi-potensi alam khususnya sumber mata air yang ada di daerah. Pasalnya, kabupaten Lotim merupakan daerah yang kaya akan sumber mata air, hanya saja belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Seperti mata air di Tete Batu, Jeruk Manis, Mencerit, Tereng Wilis dan sumbersumber mata air lainnya.

Apabila sejumlah mata air itu digabung, maka kebutuhan air bersih masyarakat dapat ter-

penuhi sepanjang tahun.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, mengungkapkan jika setiap tahun masyarakat di Kabupaten Lotim terutama di wilayahwilayah selatan secara rutin mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Untuk itu pihak dari BPBD Lotim sudah siap siaga untuk mengantisi-

Klaim Siltap, Penjabat Kades Diminta Kembalikan

(Suara NTB/yon)

PELEPASAN - Wakil Bupati Lotim H. M. Rumaksi Sjamsuddin bersama istri saat menghadiri pelepasan JCH oleh Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, Rabu (3/7).

Pelepasan Haji

JCH Diingatkan Kurangi Gunakan Medsos di Tanah Suci Selong (Suara NTB) Jemaah Calon Haji (JCH) Lombok Timur (Lotim) diingatkan mengurangi bermedia sosial (medsos) saat berada di tanah suci Mekkah.

Hal ini bertujuan agar para JCH dapat lebih khusyuk dalam menjalankan rukun Islam ke lima itu.

Demikian disampaikan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM., saat melepas JCH dari sejumlah OPD lingkup Setda Kabupaten Lotim, Rabu (3/7). Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Wakil Bupati H. Rumaksi, Sjamsuddin, SH., bersama istri juga menjadi bagian JCH yang diberangkatkan.

Pada kesempatan itu, bupati menyampaikan bebera-

pa keistimewaan beribadah haji di antaranya, orang yang berhaji adalah tamunya Allah (Duyufurrahmah). “Siapa saja umat Islam yang memiliki kemampuan berhaji pada tahun itu tetapi dia tidak melaksanakan haji, maka dia akan meninggal dalam golongan Yahudi atau Nasrani,” jelas Sukiman.

Keistimewaan berhaji yang kedua adalah diketahui kisah Nabi dan perjalanan-perjalanan para Rasul. Keistimewaan yang ketiga adalah, ibadah haji penghapusan dosa, artinya ketika seseorang melaksanakan haji dengan pasrah dan ikhlas kemudian mabrur.

Ketika dia kembali ke tanah air dan dia menjaga kemakbrurannya, maka ketika men-

inggal Insya Allah dalam keadaan khusnul khotimah.

Maka dari itu, bupati meminta kepada seluruh jemaaah calon haji untuk memanfaatkan memontum ini untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dan berharap ada perubahan menjadi lebih baik setelah menunaikan ibadah haji.

Sementara, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, mengaku pelaksanaan JCH tahun ini merupakan yang ketiga kalinya dan kedua kali bagi istri tercintanya.

Selaku kepala daerah, dirinya ingin mendoakan Kabupaten Lotim untuk lebih maju, rakyatnya semakin sejahtera dan segala urusan dipermudah. (yon)

Pembangunan RTG Terkesan Lambat mat, kepala desa untuk secara aktif melakukan pertemuan antara fasilitator, kelompok masyarakat (pokmas), aplikator dan suplayer dengan tujuan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar.

Bupati mengaku, saat ini pendataan rumah yang terdampak gempa sering berubah-ubah di lapangan. Jumlah warga terdampak yang sudah teridentifikasi sampai dengan saat ini sejumlah 28.498 KK dengan rincian, rusak berat sebanyak 10.170 KK, rusak sedang 4.971 KK, rusak ringan 13.357 KK. Dari 28.498 KK terdampak itu jelas Sukiman, sudah membentuk pokmas sebanyak 610 pokmas dan dari 610 pokmas itu yang sudah terisi rekeningnya atau yang sudah memiliki rekening baru sebanyak 484 pokmas dengan jumlah KK 7.327 KK. Untuk itu, Pemda Lotim, patut berterima kasih kepada BRI yang telah dengan segera mengisi rekening-rekening yang ada ketika dana transfer sudah kita terima.

“Kita berharap kepada Dandim kiranya agar menyampaikan kepada Danrem 162/WB untuk

jadi sumber mata air, kemudian dialirkan menggunakan pipanisasi ke pemukiman penduduk. Sehingga di wilayah itu tidak lagi didropkan air bersih.

Selanjutnya, yang menjadi lokasi keberadaan air bawah tanah dengan melibatkan dinas terkait dengan melakukan survei geoslistrik, untuk kemudian dibangunkan sumur bor.

Camat Jerowaru, Jumase, menjelaskan masyarakat mengalami krisis air bersih sudah mulai dirasakan pada bulan Ramadhan lalu. Namun ada hal yang cukup membantu khususnya di Desa Pemongkong dan Pare Mas sudah dilayani PDAM. Sementara aliran pipanisasi ke wilayah selatan ini sudah banyak yang rusak sehingga harus dilakukan program ulang. Adapun yang perlu diperhatikan saat ini seperti Sekaroh, Seriwe, Kuang Rundun, Ekas dan beberapa desa lainnya. “Sementara masyarakat masih membeli air dari Tutuq untuk satu tangki berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu,”jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

Anomali Data Tumpang Tindih

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) terus mempercepat proses pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Hanya saja, proses percepatan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, terjadi anomali data yang tumpang tindih perubahan rumah rusak berat menjadi rusak sedang, hingga ke rusak ringan. Akibatnya, tersisa dana sebesar Rp350 miliar yang belum diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah.

“Inilah yang sedang diklarifikasi dan verifikasi di lapangan, barulah diajukan ke pemerintah pusat untuk pencairan sisa dana tersebut,” terang Bupati Lotim H.M. Sukiman Azmy,MM., dalam rapat fasilitator dan aplikator rehab rekon rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan di pendopo bupati, Rabu (3/7). Hadir juga di rapat ini, Dandim 1615/Lotim, Wakapolres Lotim, Kasi Bati Korem 162/WB, Kadis Perkim Provinsi NTB, Perwakilan BPBD Provinsi NTB, Kepala Pelaksana BPBD Lotim Lotim, Seluruh Perwira Kodim 1615/Lotim dan lainnya.

Bupati meminta kepada ca-

pasi hal demikian dan bergerak apabila ada permintaan dari masyarakat.

Untuk droping air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, harus menunggu permintaan mulai dari jumlah yang didropkan karena dalam surat permintaan akan dilihat kebutuhannya. Untuk mengatasi kekeringan dan krisis air bersih, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi seperti menyiagakan personel dan sarana dan prasarana yag ada.

Pemerintah sudah membangun bak penampung terhadap titik-tit i k yang men-

H. M. Sukiman Azmy

Jatah DBHCHT Menurun Selong (Suara NTB) Jatah petani tembakau dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menurun. Sebelumnya seluruh petani tembakau dialokasikan Rp 17 miliar, tahun ini hanya akan diberikan sebanyak Rp 8 miliar.

Hal ini diakui plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, H. M. Abadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/7).

Abadi menjelaskan, penurunan penerimaan DBH CHT terjadi karena digunakan ke sejumlah kegiatan lain. Antara lain pembuatan infrastruktur jalan usaha tani dan keperluan lainnya. Dana Rp 17 miliar yang diambil dari DBH CHT itu diketahui sebelumnya langsung dibagi-bagikan ke petani. Masingmasing petani tembakau mendapatkan Rp 1,3 juta. Namun, sekarang, jumlah yang diterima petani lebih rendah.

“Memang pasti menurun, dan mengenai berapa yang nantinya akan diberikan masing-masing akan dilihat juga dari proposal yang masuk,” paparnya.

Saat ini kata H. Abadi masih dalam proses sosialisasi ke petani yang akan menerima. Pihaknya mengharapkan, penurunan jumlah yang akan diterima petani ini tidak dipersoalkan. ‘Mudahmudahan sajalah bisa dipahami oleh para petani,” ungkapnya.

Pilihan pengalihan anggaran DBH CHT untuk kesehatan dan infrastruktur ini sangat penting juga bagi para petani. Dampak yang bisa dirasakan petani bisa lebih luas, seperti pembuatan jalan usaha tani ini akan jauh lebih bermanfaat untuk pengembangan usaha komoditi pertanian termasuk tembakau.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Lotim, Lalu Sahabudin mengakui terjadinya penurunan DBH CHT yang akan diberikan ke petani. Paling besar sesuai informasi pemerintah, katanya, DBH CHT tersebut diarahkan pada bidang kesehatan.

Sebesar hampir 50 persen dana DBH CHT ini kabarnya untuk kesehatan. Itulah sebabnya, alokasi anggaran untuk petani berkurang, karena bagiannya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan di luar kegiatan budidaya tanaman tembakau.

Jumlah yang bakal diterima para petani yang jumlahnya saat ini di Lotim mencapai 18.500 jiwa ini pasti akan sangat sedikit. Jika sebelumnya lebih dari Rp 1 juta, maka tahun ini kemungkinan berkurang lebih dari 50 persen.

Pembagian uang secara kas kepada para petani tersebut ke depan akan dicarikan beberapa pola baru. Beberapa di antaranya kembali akan digunakan untuk pengadaan sarana produksi dan pembelian bahan bakar cangkang sawit. “Mungkin juga bisa digunakan untuk bahan lain, ini maksudnya lebih mengena bantuannya,” ungkapnya.

Cara pembagian secara eceran kepada para petani tidak ditampik tidak terlalu berdampak signifikan pada peningkatan produksi ataupun kualitas produk tembakau. DBH CHT diarahkan ke depan ke petani-petani yang jauh lebih membutuhkan.

Petani tembakau virginia Lombok ini sebutnya ada dua macam. Pertani tembakau mitra dengan perusahaan-perusahaan yang langsung bisa membeli hasil panen tembakau, kedua petani swadaya yang tidak ada jalinan mitra dengan perusahaan. Petani swadaya juga harapannya bisa diperhatikan. Karena keberadaan petani swadaya ini cukup banyak. Jumlahnya mencapai 40 persen dari seluruh petani. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

RAPAT - Rapat bersama fasilitator dan aplikator bersama Pemda Lotim terkait percepatan rehab rekon di pendopo bupati. mengkomunikasikan kekurangan anggaran yang diajukan Kabupaten Lombok Timur kepada BNBP. Mari kita lakukan kerja sama yang baik, agar masyarakat yang terdampak gempa dapat menikmati apa yang kita kerjakan, mari kita ikhtiar bagaimana pembangunan lebih cepat terselesaikan,” harapnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, menjelaskan, pihaknya telah melakukan usulan untuk segera mendapatkan dana. Dijelaskan juga sampai saat ini belum ada tambahan fasilitator teknik.

Namun, pihaknya mengingatkan agar pihak di lapangan tidak melakukan kontrak tanpa

sepengetahuan BPBD yang mempunyai tim khusus untuk melakukan verifikasi serta memastikan SK sebelum melakukan kontrak.

“Fasilitator jangan menolak untuk melakukan pendampingan.

Terhadap rekening anomali, akan ditarik dan akan dimasukkan ke rekening BPBD Kabupaten Lotim,”ucapnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Sejumlah ASN yang dipercaya sebagai penjabat kepala desa (kades) yang telah mengklaim penghasilan tetap (siltap) sejak mereka menjabat diminta untuk mengembalikan dana yang telah diambil. Dasar pengembalian dikarenakan penghasilan ASN dianggap dobel anggaran, yakni dari gaji ASN dan gaji kepala desa berasal dari sumber yang sama.

“Untuk penjabat tidak boleh terima siltap, untuk tunjangan boleh. Karena dobel pembiayaan untuk PNS,” tegas Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, SH., Rabu (3/7).

Ia membenarkan adanya ragam persepsi perihal siltap. Di mana menurut Undang-Undang tentang pemerintahan desa, penjabat memiliki hak yang sama dengan pejabat kades definitif.

Namun dengan pertimbangan anggaran baik dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri, maka ASN tidak diperkenankan menerima dua penghasilan dari sumber yang sama.

“Kemarin itu ada surat dari Kemendagri, penegasannya tidak boleh menerima. Kalaupun ada Penjabat Kades yang mengklaim dari Januari (2019), otomatis mengembalikan. Tetapi itu nanti ada pemeriksaan dari Inspektorat,” tandas Eka. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KB PMD) KLU, H. Kholidi Kholil, MM., melalui Kabid PMD, Atmaja Gumbara, SP., mengungkapkan, persoalan siltap kades dari unsur ASN sempat menjadi polemik. Pasalnya, penghasilan dobel penjabat kades dari ASN dan jabatan sebagai penjabat tidak hanya terjadi di KLU tetapi juga di seluruh Indonesia. Masih terdapat perbedaan penafsiran akan persoalan tersebut, jika mengacu pada UU No. 6

tentang Desa dan PP 43.

Mengantisipasi kemungkinan kerugian negara dari pembayaran itu, pihaknya bersama Inspektorat dan Bagian Hukum melakukan konsultasi ke BPK hingga ke pusat. “Kita tanya ke BPK, dan mereka menyampaikan bahwa pembayaran siltap itu tidak boleh. Ini masuk di bulan Januari, Februari itulah.

Dan memang sarannya BPK tidak boleh,” terangnya.

Secara tertulis sambung Atmaja, DP2KB ketika konsultasi ke BPKP belum memperoleh semacam pasal atau redaksi yang mengatakan siltap tersebut tidak boleh. Namun menurut anggaran, siltap kades secara pasti menimbulkan dobel budgeting.

Sehingga kata dia lagi, pada akhir Januari tim Pemda KLU melakukan konsultasi ke Kemendagri menanyakan persoalan itu secara langsung. Oleh Pejabat Kemendagri yang membidangi perangkat dan kades inilah, disampaikan bahwa Pemda disarankan untuk tidak membayarkan siltap.

Untuk diketahui, informasi yang dihimpun koran ini menyebut bahwa sejumlah penjabat kades di KLU, menerima gaji dobel. Mereka menerima hak (gaji) sebagai PNS, selanjutnya siltap penjabat kades pun diklaim sebagai penghasilan.

Klaim siltap di Desa Senaru memperlihatkan, Penjabat Kades Senaru mengklaim siltap atau gaji sebesar Rp 2,7 juta per bulan. Dari pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa, diketahui penjabat menerima siltap selama 4 bulan (Januari - April) tahun 2019 sebesar Rp 10.800.000.

Di bagian lain, penjabattersebut juga memperoleh penghasilan berupa tunjangan sebesar Rp800 ribu. Klaim tunjangan berlaku 4 bulan (Januari - April 2019), sehingga tunjangan total yang diperoleh sebesar Rp3.200.000. (ari)

Penyaluran BPNT

Bupati Minta Jumlahnya Seragam di Seluruh Lotim Selong (Suara NTB)Jumlah bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa beras dan telur yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan diseragamkan. Hal ini sesuai arahan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat memimpin rapat koordinasi dengan Camat se-Lotim,Rabu (3/7).

Orang nomor satu di Lotim ini menjelaskan selama ini, KPM bervariasi menerima BPNT. Ada yang menerima 6 kilogram beras dengan beberapa butir telur. Di tempat terpisah ada yang hanya menerima 5 kg beras dan beberapa butir telur. ‘’Tiap kecamatan ditemukan tidak seragam,’’ ujarnya.

Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK) diharapkan turut mengawasi dan bisa meningkatkan kualitas barang yang diterima KPM dengan berbagai variasi di setiap kecamatan.

Diminta upaya itu dilakukan dengan serius. Ujung tombak keberhasilan program penyaluran BPNT untuk para fakir miskin ini ada di kecamatan dan kepala desa. Semua pihak ter-

kait diminta juga tetap koordinasi. Minimal KPM diberikan 9 kg beras premium dan telur menyesuaikan.

Guna mendukung program tersebut, Lotim siap memberikan subsidi Rp 50juta per bulan untuk biaya pendistribusian sampai ke tingkat desa.

Dengan demikian, ke depan tidak perlu lagi mencari biaya pengiriman dari KPM. Sementara itu Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo menjelaskan keberadaan keagenan BRI Link pada dasarnya untuk pencairan bantuan sosial. Namun demikian diperbolehkan melakukan dengan jaringan dan unit-unit kerja BRI dan murni tidak ada potongan maupun pungutan.

Dikatakanya BRI tidak pernah merekomendasikan KPM ke E-warung tertentu. Pihak yang menentukan adalah para pendamping program. Disebut ada 310 e-warung yang ter SK kan namun yang beroperasi hanya 274 agen. “Ke depan akan direvisi keberadaan agen tersebut dan pada dasarnya BRI akan mendukung seluruh kebijakan dan programprogram Pemerintah Daerah,” demikian tegasnya. (rus)

SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2019

Belum Terlindungi BPJS LAYANAN program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) baru mencapai sekitar 65 persen. Artinya, masih sekitar 300 ribu lebih penduduk Bumi Tatas Tuhu Trasna yang belum tersentuh atau belum menjadi peserta BPJS kesehatan. Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Selong, Made Sukmawati, kepada wartawan di Praya, Rabu (3/7).

Ditemui usai sosialisasi kesehatan di auditorium kampus IPDN NTB Praya, Made Sukmawati, menjelaskan, dari (Suara NTB/kir) total peserta BPJS di daerah ini Made Sukmawati masih didominasi oleh peserta dari penerima iuran pemerintah atau yang dibiayai oleh pemerintah, baik itu yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Sedangkan untuk peserta mandiri, jumlahnya masih minim.

Padahal pemerintah sangat berharap peserta mandiri bisa lebih banyak. Sebagaimana semboyan dari program BPJS, yakni dengan goyong royong semua tertolong. Artinya, bagaimana kemudian masyarakat di daerah ini pada khususnya bisa ikut membantu penanganan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Diakuinya, masih rendahnya jumlah peserta BPJS kesehatan khususnya yang dari mandiri, karena memang kesadaran masyarakat akan pentingnya BPJS kesehatan bagi sesama, masih rendah dan, itu menjadi perhatian pihaknya ke depan terus mendorong kesadaran masyarakat akan arti penting menjadi peserta BPJS kesehatan. “Kita ikut program BPJS bukan hanya membantu kita sendiri. Tapi membantu keluarga dan masyarakat kita,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Brand Ambasador BPJS Kesehatan, Ade Rai. Menurutnya, menumbuhkan kesadaran akan arti penting menjadi peserta BPJS penting untuk digalakkan. Karena bagi kebanyakanya masyarakat, menjadi peserta BPJS bukan hal yang penting ketika sehat. Tapi ketika sakit, barulah masyarakat sadar akan arti penting menjadi peserta BPJS. Pola pikir seperti itulah yang harus diubah. Bahwa ketika sehat pun, menjadi peserta BPJS adalah kebutuhan dan bukan pada saat sakit saja. “Untuk mengubah pola pikir tersebut memang bukan perkara mudah. Butuh upaya keras. Tapi itu tidak lantas membuat kami berkecil hati,” ujar mantan atlet bina raga ini.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, untuk peserta BPJS dari pemerintah pusat tercatat sebanyak 519.166 peserta.

Kemudian peserta yang dibiayai oleh pemerintah provinsi sebanyak 7.419 orang dan dari pemerintah kabupaten sebanyak 33.896 orang. Sedangkan untuk peserta mandiri sebanyak 52.013 orang atau sekitar 4 persen dari total peserta BPJS kesehatan Loteng. (kir)

Lobar Defisit Dana Bantuan Gempa hingga Rp96 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) defisit dana bantuan gempa hingga Rp 96.990.000.000. Defisit dana bantuan ini diperoleh dari hasil validasi usulan baru dan data anomali dengan jumlah korban gempa yang belum mendapatkan bantuan mencapai 5.531 KK. Masing-masing hasil validasi ulang sebanyak 3.867 KK dan data anomali sebanyak 1.664 KK. Pemda akan mengusulkan dana bantuan bagi ribuan korban gempa ini setelah membuat SK bupati lalu diusulkan ke BNPB. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pada BPBD, Joko Marhaindrianto mengatakan hasil validasi usulan baru yang dilakukan tim terhadap korban gempa awalnya sebanyak 72.222 KK. Setelah divalidasi ditemukan dari 72.222 KK ini ada usulan baru sebanyak 3.867 KK, sehingga bertambah menjadi 76.089 KK. Dari 72.222 ini juga ditemukan korban gempa anomali (bermasalah) akibat berbagai persoalan sebanyak 1.664 KK, sehingga total korban gempa yang belum mendapatkan bantuan, karena usulan baru dan anomali sebanyak 5.531. “Total kekurangan dana secara keseluruhan mencapai Rp 96.990.000.000,” sebut Joko.

Lebih rinci dijelaskan, untuk usulan baru sebanyak 3.867 unit rumah diakibatkan ada penambahan pada rusak berat sebanyak 1.209 unit dari sebelumnya 13.942 unit menjadi 14.854 unit. Lalu pada rusak sedang ada usulan baru sebanyak 749, dari sebelumnya 12.667 menjadi 14.123 unit. Ditambah rusak ringan dari 45.613 unit menjadi 47.112 unit, sehingga terdapat usulan baru sebanyak 1.909 unit. “Sehingga bertambah usulan rumah rusak ini menjadi 76.089 unit dari sebelumnya 72.222 unit,” jelas dia.

Sedangkan untuk penemuan data anomali yang mengalami perubahan status ini secara bertahap, mulai tanggal 15 Maret 2019, ditemukan ada 263 KK yang berubah status. Lalu tanggal 11 April mencapai 474 KK, lalu tanggal 13 Mei ada 241 KK ditambah lagi yang terakhir tanggal 28 Juni mencapai sebanyak 686 KK. Bagaimana bantuan bagi ribuan korban gempa ini?

Pihaknya akan mengusulkan lagi ke BNPB. Namun sebelum menugusulkan lagi, perlu dibuatkan SK oleh bupati. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Kualitas Kesehatan Masih Rendah Praya (Suara NTB) Upaya Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bisa menekan angka kemiskinan di daerah ini diakui masih cukup berat. Salah satu kendala yang paling mendasar yang menyebabkan hal itu ialah soal kualitas kesehatan masyarakat yang diakui masih rendah. Karena bagaimanapun juga, kualitas kesehatan secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonominya.

“Kalau masyarakat sakit, bagaimana masyarakat bisa bekerja untuk meningkatkan taraf ekonominya. Inilah salah satu persoalan, kenapa kemudian upaya menekan angka kemiskinan menjadi berat,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat sosialisasi program BPJS Kesehatan di Auditorium Kampus IPDN NTB, Praya, Rabu (3/7).

Hal itu yang kemudian menjadi pertimbangan kena-

pa kemudian pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir ini menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Bahkan menjadi fokus prioritas supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada akhirnya mampu menjadi pendorong dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah ini.

“Karena banyak memang banyak pengalaman menunjuk-

Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) mengusut dugaan terbakarnya laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017-2018 di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong yang terjadi akhir tahun lalu, (memasuki awal tahun ini).

Pihak Laboratorium Forensic (Labfor) pun telah turun melakukan penelitian lokasi kejadian. Pihak Labfor menemukan ada minyak di sisasisa pembakaran tersebut.

Namun pihak kepolisian masih kesulitan dalam penyelidikan kasus ini.

Terbakarnya dokumen LPJ tersebut ini, mengundang tanya dari warga setempat. Warga menduga ada dugaan kesengajaan pembakaran berkas tersebut. Warga juga mempertanyakan dasar pencairan DD dan ADD di desa setempat, sebab salah satu syarat pencairan DD dan ADD tahun ini adalah LPJ tahun sebelumnya (2018, red).

Kasatreskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya tengah menangani kasus kebakaran LPJ DD dan ADD Desa Gili Gede.

Dijelaskan,dugaan sementara LPJ ini diduga dibakar,sebab mengacu hasil labfor ditemukan ada unsur minyak di sisa-sisa kebakaran tersebut. Hanya saja pihaknya belum bisa mengungkap siapa pelakunya sebab di lokasi tidak ada CCTV, ketika pihaknya meminta pertanggungjawaban persoalan ini pihak desa mengaku tidak tahu.

Bahkan, kata dia, ketika diperiksa petugas penjaga yang biasa memegang kunci kantor justru mengaku tidak tahu soal kejadian itu, sehingga pihaknya pun kesulitan mengungkap kasus ini. Pihaknya terus mengungkap unsur kesengajaan pembakaran berkas LPJ tersebut.

Terkait dugaan adanya penyimpangan DD dan ADD, sehingga berkas LPJ dibakar? Menurut dia pihaknya mendapat informasi demikian, hanya saja diakui

agak susah juga, karena ketika pihaknya ingin mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran akibat berkas LPJ sudah terbakar. “Intinya kita temukan dulu siapa yang bakar ini, apa motifnya. Kalau sudah ketemu siap yang bakarnya kita enak,” jelas dia.

Hingga saat ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, baik kepala desa, perangkat desa, penjaga kantor dan warga. Kejadian ini terjadi akhir tahun 2018 lalu dan dilaporkan oleh warga.

Tokoh masyarakat Gili Gede Farhan mengatakan, terbakarnya berkas LPJ ini awal tahun lalu. Informasi yang diperolehnya, berkas ini seolah-olah diambil di rak lemari lalu ditaruh di teras lalu dibakar di ruangan kantor desa. Kejadian ini lalu dilaporkan ke polres. “Sampai saat ini kita tidak tahu apa hasil penyelidikan kepolisian.

Yang kami pertanyakan ada apa berkas itu dibakar, makanya saya secara pribadi bersurat ke BPD untuk minta klarifikasi masalah kejadian itu,sampai mana penyelesaian masalah ini,” tegas dia.

Sementara itu kepala Desa Gili Gede H Musdan membenarkan adanya pembakaran LPJ DD tersebut. Namun dirinya tidak tahu siapa yang membakar berkas tersebut.

“Tidak tahu siapa yang bakar, yang jelas ini sudah ditangani kepolisian,” jelas Musdan. Terkait dugaan kalau pembakaran ini disengaja, akibat motif ada penyimpangan di DD, ia membantah ada penyimpangan.

Terkait dasar dirinya mencairkan DD tahun 2019, pihaknya mengklaim sudah melaporkan terbakarnya LPJ tersebut ke kecamatan, Dinas PMD, Inspektorat, dan BPKP untuk meminta petunjuk. Saran dari Inspektorat dan BPKP agar desa membuat ulang LPJ. Beberapa laporan kegiatan seadanya yang sudah dibuat menjadi syarat pihaknya meminta tolong pengajuan ke kecamatan. “Atas dasar itu keluarlah rekomendasi, alhamdulillah DD bisa cair,” jelas dia. (her)

Banyak Warga Terancam Tak Dapat Dana BPNT

(Suara NTB/her)

BUKA REKENING - Kegiatan pembukaan rekening buku tabungan bagi warga penerima manfaat BPNT di Desa Sekotong Tengah. yang belum musdes untuk verivali data belum final, sebab pihaknya akan mendapatkan laporan final data BPNT ini dari tim tertanggal 15 Juli. Jika tanggal 15 Juli masih ada penerima bantuan yang belum verivali dan masuk data, maka tidak bisa mencairkan dananya nanti. “Nanti tanggal 15 Juli itu saya melapor ke pusat, kalau yang belum masuk data maka dana bantuan akan kembali ke negara,” terangnya.

Bagi desa yang belum musdes, lanjut dia, tiap bulan akan dilakukan rekonsiliasi data. Selanjutnya, pihaknya akan mengusul-

kan kalau tidak ada daerah atau negara bisa maju kalau kualitas kesehatan masyarakat rendah. Jadi kalau suatu daerah atau negara mau maju, benahi kualitas kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Dikatakannya, angka kemiskinan di Loteng saat ini masih berada di angka 13,7 persen atau turun sekitar 1,4 persen dari tahun sebelumnya.

Penurunan angka kemiskinan ini masih di bawah target yang

ditetapkan, sehingga ke depan, pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan. Salah satunya dengan menggenjot kualitas kesehatan masyarakat di daerah ini.

Dengan berbagai pembangunan yang saat ini tengah berjalan di Loteng, pihaknya optimis bisa terus menekan angka kemiskinan di daerah ini. Meski demikian itu semua tidak akan ada artinya kalau kualitas kesehatan masyarakat di daerah ini tetap seperti sekarang ini, sehingga proses pembangunan harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Di tempat yang sama, Brand Ambassador BPJS Kesehatan, Ade Rai, mengatakan kualitas kesehatan itu sangat tergan-

tung perilaku masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat tersebut punya kebiasaan hidup sehat, maka kualitas kesehatan juga ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, kalau perilaku hidup sehatnya tidak terjaga maka itu bisa mempengaruhi kualitas kesehatan.

Artinya, untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat salah satu caranya ialah dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. “Kebanyakan penyakit yang dialami masyarakat kita itu disebabkan karena perilakunya.

Jadi kalau mau kualitas kesehatan kita meningkatkan caranya ialah dengan mengubah perilaku kita ke perilaku hidup sehat,” sarannya. (kir)

Polisi Usut Dugaan Pembakaran LPJ Dana Desa dan ADD

Akibat Kades Enggan Musdes

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak warga di Lombok Barat (Lobar) terancam tak bisa mencairkan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pengganti beras sejahtera (rastra).

Penyebab warga terancam tak bisa peroleh dana BPNT ini akibat kepala desa enggan melakukan musyawarah desa (musdes) untuk verifikasi dan validasi (verivali) data penerima bantuan yang akan diusulkan ke Kementerian Sosial (Kemensos). ‘’Banyak desa yang belum melakukan musdes, sehingga proses verivali ini pun terlambat. Akibat dari itu, warga pun tidak bisa mendapatkan buku tabungan untuk penyaluran bantuan tersebut. Dampak ketelambatan ini, justru yang akan menjadi korban adalah warga miskin penerima BPNT,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial Hj. Made Ambaryati, Rabu (3/7).

Diakuinya, proses musdes untuk verivali data penerima bantuan tengah berlangsung sebab tanggal 15 Juli nanti batas akhir pembagian buku tabungan. Berbagai kendala dihadapi dalam proses verivali penerima BPNT ini, sehingga terjadi keterlambatan. .

Ia menegaskan, kalau kades tidak mau musdes, maka harus siap menerima konsekuensi, dana bantuan ini akan kembali ke pusat. Meski demikian, jumlah desa

Halaman 5

kan lagi kalau memang ada berita acara musdes, tanda tangan kades dan warga yang hadir. Lantas bagaimana dengan warga belum menerima bulan Juni, apakah bantuannya bisa dicairkan bulan Juli? Menurut dia, hal ini akan dikonsultasikan ke pusat.

Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi per tiga bulan.

Terkait keluhan data yang banyak tak valid, menurut dia seharusnya kades jangan menyalahkan dinas, sebab desa sendiri belum semua mau melaksanakan musdes. “Saya kan teriak-teriak, ayo musdes, ayo musdes, tapi

tidak semua kades mau musdes, karena tidak berani,” tegas dia.

Ia menambahkan, penyaluran BPNT ini sendiri mulai bulan Juni lalu senilai Rp 110 ribu, sehingga bantuan ini tidak bisa dalam bentuk beras, namun uang tunai melaui ATM. Sementara itu, Kades Sekotong Tengah L Sarappudin Kepala Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat menyoroti Data BPNT yang belum berubah, sehingga banyak terjadi kesalahan input data.

“Banyak terdapat data ganda,salah nama,meninggal dunia,pindah domisli,hingga adanya warga yang tidak layak dapat program. Hal ini kami harapkan agar segera dicarikan solusi supaya sasaran program ini dapat menyentuh kepada warga yang memang layak untuk mendapatkannya,” ungkapnya di kantornya, Selasa (2/7).

Untuk Desa Sekotong Tengah terdapat 605 orang penerima mamfaat BPNT Mandiri non PKH dengan jumlah KK miskin sebanyak 1.885 KK. “Penerima maafaat yang membuka rekening dan menerima buku tabungan saat ini adalah yang non PKH. Kalau dijumlahkan dengan penerima manfaat BPNT Mandiri sekitar 1.500 orang,” jelas Ramli, S.Pd, Pendamping PKH Kecamatan Sekotong. (her)

(Suara NTB/dok)

MENDARAT - Pesawat Garuda Indonesia mendarat di LIA. Pada tahun ini, embarkasi haji LIA siap memberangkatkan JCH asal NTB.

Embarkasi LIA Siap Layani Pemberangkatan JCH Praya (Suara NTB) Embarkasi haji Lombok International Airport (LIA) sudah siap melayani penerbangan musim haji tahun 2019. Seluruh persiapan yang dibutuhkan untuk keperluan pelayanan bagi calon jemaah haji pun sudah dinyatakan siap. Penegasan tersebut disampaikan General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, kepada Suara NTB, Selasa (2/7).

Menurutnya, semua tahapan persiapan sudah dilakukan, sehingga tinggal proses pemberangkatan saja. “Untuk bandara (LIA) sudah tidak ada masalah. Semua persiapan untuk pelayanan musim haji tahun ini sudah siap,” klaimnya.

Hanya yang jadi persoalan, ujarnya, adalah soal kemungkinan banyaknya masyarakat pengantar jemaah calon haji (JCH) yang bakal datang ke bandara. Pihaknya saat ini tengah mengupayakan langkah antisipasi, jika terjadi ledakan pengunjung bandara, karena ka-

lau pengunjung sudah ramai di bandara, maka akan sulit untuk diawasi dan dikontrol, terutama soal kebersihan.

Pastinya akan banyak sampah di area bandara. “Ini yang jadi kekhawatiran kami selaku pengelola bandara.

Soal banyaknya sampah serta kemungkinan rusaknya utilitas milik bandara yang lain,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada masyarakat pengantar JCH tidak mengantar sampai bandara, cukup sampai di rumah atau di lokasi pelepasan calon jemaah haji oleh pemerintah daerah. “Tidak perlu harus mengantar sampai bandara.

Cukup berikan doa dari rumah,” sarannya.

Karena kalaupun datang ke bandara, bisa dipastikan tidak akan bisa bertemu dengan JCH yang diantar tersebut ataupun untuk sekedar melihat JCH. Pasalnya, dari asrama haji Mataram, JCH bakal diangkut menggunakan bus langsung dibawa ke pesawat dan tidak masuk melalui ter-

minal bandara seperti penumpang lainnya.

Aplikasi Khusus Untuk memudahkan komunikasi antara pengantar dengan calon jemaah haji, PT. AP I LIA telah meluncurkan program khusus bernama #Milenial2019. Program tersebut merupakan aplikasi khusus yang bisa diunduh oleh masyarakat. Di mana di dalamnya ada sarana Video Call yang bisa digunakan untuk menghubungi JCH. “Jadi tidak perlu repot-repot ke bandara mengantar (calon jemaah haji), cukup Video call lewat aplikasi khusus ini,” ungkap Comunication Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang, Rabu (3/7).

Tidak hanya itu, dalam aplikasi #Milenial2019 tersebut juga terdapat informasi tentang barang bawaan berbahaya yang dilarang untuk dibawa ke dalam tas kabin pesawat, sehingga JCH bisa mempersiapkan diri, dengan tidak membawa barang-barang yang dilarang untuk dibawa. (kir)

Akibat Eksekusi Anggaran Terlambat

Sebagian Besar DD Tahap II di Lobar Masih Diblokir Giri Menang (Suara NTB) Sebagian besar Dana Desa (DD) desa di Lombok Barat (Lobar) masih diblokir. Hal ini disebabkan, desa belum selesai mengeksekusi program DD tahap I. Sementara dasar pencairan DD tahap II adalah laporan pertanggungjawaban dari DD tahap I, di samping OMSPAM, realisasi capaian output dan realisasi DD tahap I. Kasi Bantuan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar, Ahmad Maryuki mengatakan, desa belum mengajukan pencairan DD tahap II disebabkan pihak desa masih bekerja melaksanakan program DD tahap I. Menurutnya, dari 119 desa baru 33 desa yang sudah mengajukan DD tahap II. ‘’Sedangkan sisanya belum karena masih berproses,” terangnya, Rabu (3/7).

Dijelaskan, beberapa penyebab DD tahap II belum dicairkan sebagian be-

sar desa, karena pekerjaan fisik belum selesai, seharusnya kalau pekerjaan di atas 70 persen bisa diajukan tahap II. Pencairan DD tahap II dari negara ke daerah pada bulan Juni lalu, sedangkan untuk transfer ke rekening desa minggu II atau III bulan bersangkutan. Untuk eksekusi dana oleh desa, seharusnya bulan lalu juga, namun belum semua mencairkan.

Saat ini, kata dia, tinggal kesiapan dari desa untuk mempercepat pekerjaan di bawah untuk selanjutnya mengajukan persyaratan pencairan DD tahap II. “Tergantung desa sekarang untuk mempercepat pekerjaan di bawah dan laporan-laporan untuk pencairan DD tahap II ini,”jelas dia.

Setelah itu, tambahnya, semua persyaratan diserahkan ke kecamatan untuk selanjutnya pihak kecamatan melakukan pengecekan. Jika syarat yang diajukan desa lengkap, maka kecamatan akan mengeluarkan reko-

mendasi pencairan ke dinas. Selanjutnya dinas memproses deengan mengeluarkan rekomendasi ke BPKAD. Tapi kalau syarat desa belum lengkap, maka pihak desa akan diminta melengkapi dan akan dikoordinasikan oleh kecamatan. “Jadi kita tunggu rekomendasi dari kecamatan,” jelas dia Untuk deadline waktu pencairan tahap II sendiri, pihaknya belum tahu persis. Namun, yang jelas, pihaknya mempercepat desa yang belum mencairkan DD tahap II. Sebab setelah tahap II ini akan masuk lagi tahap III yang harus dicairkan pada bulan AgustusSeptember.

Pihaknya sudah mengimbau melalui pendamping untuk membantu desa mempercepat proses usulan DD tahap II ini. Ia menambahkan persentase pencairan DD tahap I sebanyak 20 persen, tahap II 40 persen dan tahap III 40 persen. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2019

Halaman 6

Jaringan Irigasi Dua Bendungan Butuh Penanganan (Suara NTB/ind)

KURSI RODA - Kapolres Sumbawa, Tunggul Sinatrio bersama Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) penerima bantuan kursi roda, Rabu (3/7).

Polisi Berikan Bantuan Kursi Roda di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa memberikan bantuan kursi roda kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) penyandang disabilitas, Rabu (3/7). Bantuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT Bhayangkara ke 73.

Kapolres Sumbawa, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK., MH menyebutkan, pihaknya memberikan bantuan kursi roda kepada delapan ABK penyandang disabilitas. Dalam hal ini bekerjasama dengan Andri’s Foundation. Setelah pemberian bantuan ini, pihaknya juga akan terus memantau perkembangan penerima manfaat.

“Jadi pelaksanaan ini bukan hanya sampai disini saja. Nanti teman dari Andri’s Foundation berkerjasama dengan Bhabinkamtibmas memantau perkembangan anak tersebut. Jadi setelah ini mereka akan di pantau terus setahun tahun, dua tahun.

Apabilah badannya bertambah besar atau bertumbuh besar nanti ukuranya kita ubah dan kegiatan ini akan kita jalan kan terus menerus dan akan kami mencari terus,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah menginstruksikan seluruh Bhabinkamtimbas agar berkoordinasi dengan kepala desa untuk mendata ABK penyandang disabillitas lainnya yang membutuhkan bantuan. Mengingat hal ini harus cepat ditangani agar mereka mempunyai mental yang lebih baik kedepannya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) – Sedimentasi pada jaringan irigasi yang mengalirkan air Bendungan Kalimantong dan Bendungan Lang Desa di Sumbawa Barat, kini dalam kondisi memprihatinkan.

Pemerintah diminta segera menyikapi kondisi ini. Sebab, sedimentasi mengakibatkan pasokan air untuk irigasi lahan pertanian tidak maksimal.

“Harus kita akui bahwa kondisi jaringan irigasi baik di BK 1 dan 2 sudah semakin parah.

Masalah ini juga sudah sering dilaporkan ke Provinsi sebagai pemilik jaringan, tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian. Untuk itu, kami sangat berharap supaya ada jalan keluar terbaik terkait masalah ini supaya para petani juga tidak lagi mengeluh keterbatasan pasokan air. Apalagi saat ini sudah masuk musim kemarau sehingga kebutuhan air bagi lahan pertanian juga sangat banyak,” ungkap pemerhati masalah perairan di Taliwang, Abdul Hadi, kepada Suara NTB, Rabu (3/7).

Dikatakannya, ada beberapa faktor yang memicu pendangkalan di jaringan irigasi ini.

Salah satunya, banjir yang membawa batu dan tanah ke saluran irigasi. Program penanaman jati di beberapa wilayah juga menjadi faktor menumpuknya daun ke dalam jaringan dan material tanah. Kondisi ini diperparah dengan pengerukan

sedimentasi yang tidak maksimal karena hanya bersifat sporadis. Saat musim hujan, material yang terkeruk akan terbawa lagi ke dalam jaringan.

Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya jaringan irigasi yang tersedia saat ini bisa dikeruk semua agar tidak menimbulkan masalah yang baru di kemudian hari. “Kami tidak butuh program fisik, tetapi sedimentasi yang terjadi saat ini harus bisa segera disikapi.

Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari dan jaringan yang tersedia saat ini juga bisa tertutup tanah,” sebutnya.

Disinggung mengenai kondisi debit air di Bendungan Kalimantong satu dan dua, saat ini sudah berada di angka 20-30 centimeter dari dasar bendungan.

Kondisi ini harus bisa diwaspadai dengan baik, karena musim kemarau diprediksi akan berlangsung panjang di KSB. Salah satu pola yang diterapkan saat ini dengan mem-

bagi jadwal pemanfaatan air dengan semua kelompok tani.

Pihaknya juga meminta kepada para petani agar bisa mematuhi jadwal tersebut supaya air yang tersisa bisa dimanfaatkan bersama.

Debit air yang menyusut dan hujan yang tidak kunjung, turun akan sangat berdampak pada kondisi lahan pertanian.

Dikhawatirkan, perebutan pasokan air bisa memicu konflik horizontal di kalangan petani.

“Kita sudah siapkan jadwal pembagian air bagi seluruh kelompok tani yang ada. Hal itu kita lakukan sebagai salah satu langkah antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tukasnya.

Terancam Gagal Panen Tidak hanya irigasi Bendungan Kalimantong. Sedimentasi di jaringan irigasi Bendungan Lang Desa di Kecamatan Jereweh juga berada dalam kondisi memprihatinkan. Akibatnya, sekitar empat hektar lahan pertanian yang

Puluhan Desa Berpotensi Alami Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Musim kemarau masih berlangsung di Sumbawa sejak beberapa bulan lalu. Dari pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) setempat, terdapat 42 desa di 17 kecamatan yang berpotensi terjadinya kekeringan tahun ini.

Puluhan desa tersebut masing-masing berada di Kecamatan Labuhan Badas, Alas, Buer, Utan, Unter Iwes, Lenangguar, Moyo Utara, dan Alas Barat. Kemudian Rhee, Lape, Moyo Hulu, Labangka, Empang, Plampang, Tarano, Lopok, dan Moyo Hilir.

“Yang berpotensi kekeringan ada 42 desa di 17 kecamatan. Dengan jumlah sebanyak 20.190 KK dan 80.765 jiwa,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim kepada Suara NTB, Rabu (3/7).

Disebutkannya, data ini sudah dilaporkan ke provinsi. Bahkan pihaknya sudah mengusulkan bantuan untuk air bersih guna mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi nantinya. “Datanya sudah kita sampaikan ke provinsi. Untuk mengantisipasi, kami sudah mengusulkan kebutuhan jika nantinya ada permintaan. Jumlah kebutuhan yang kita hitung dengan jumlah jiwa adalah 646.120 liter air bersih,” ungkapnya.

Saat ini, diakuinya, belum ada permintaan dari masyarakat terhadap kebutuhan air bersih. Namun pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap daerah yang berpotensi terjadi kekeringan. Pihaknya juga tetap melakukan pemantauan.

Diharapkan, kepada pihak kecamatan agar melaporkan dengan segera apabila jika ada wilayah yang sudah terdampak kekeringan dan membutuhkan air bersih.

“Saat ini belum ada laporan. Kami juga tetap melakukan pemantauan. Kita harapkan kecamatan untuk melaporkan segera ketika sudah ada masyarakat yang terkena dampak kekeringan,” terangnya.

Jika nantinya ada permintaan, pihaknya segera menindaklanjuti dengan menyalurkan air bersih. Karena di wilayah yang berpotensi kekeringan juga sudah tersedia tandon. Sementara ini pihaknya juga masih menunggu informasi dari BMKG mengenai perkiraan musim kemarau. “Kami sudah bersurat ke BMKG. Kami masih menunggu jawabannya,” pungkasnya. (ind)

11.048 Jiwa di KSB Terancam Krisis Air Bersih Taliwang (Suara NTB) Musim kemarau tidak saja mengganggu sektor pertanian masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Tetapi juga mulai mengancam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, yakni ketersediaan air bersih.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, saat ini sudah ada 13 desa di 3 kecamatan yang mengajukan permohonan agar diberikan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 6 desa di kecamatan Poto Tano, 4 desa di kecamatan Seteluk (Suara NTB/bug) dan 3 desa di kecamatan Lalu Muhammad Azhar Taliwang. “Untuk kecamatan Poto Tano semua desanya mengajukan permintaan batuan air bersih,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, M.Si kepada wartawan, Rabu (3/7).

Jumlah masyarakat yang mulai kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau ini terhitung sangat banyak. Masih berdasarkan data BPBD, dari 13 desa yang mengajukan permohonan droping air bersih tercatat jumlah masyarakatnya mencapai 11. 048 jiwa. Menurut Lalu Azhar, rata-rata wilayah desa yang warganya mulai kesulitan memperoleh air bersih itu adalah desa-desa pesisir dan atau desa di wilayah dataran tinggi.

“Seperti di Tano kan desanya hampir pesisir pantai semua begitu juga Taliwang ada desa Kertasari, Lamunga dan Batu Putih,” sebutnya. Meski telah ada permohonan dari masyarakat yang wilayahnya mulai kesulitan air bersih, BPBD sejauh ini mengaku belum melakukan distribusi bantuan. Lalu Azhar mengungkapkan, pihaknya sementara ini masih menunggu terbitkan SK penetapan tanggap darurat kekeringan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. “Kami sudah sampaikan ke bupati soal permohonan desa-desa itu. Mudah-mudahan dalam satu, dua hari ke depan SK-nya sudah ada,” timpalnya.

Walau belum ada upaya konkret dari pihak BPBD mengatasi ancaman krisis air bersih warga akibat kemarau itu. Lalu Azhar mengaku, sementara ini beberapa pihak lain sudah ada yang turun membantu masyarakat. Salah satunya jajaran Kepolisian Resort (Polres) KSB yang dalam beberapa hari terakhir telah menurunkan bantuan air bersih dalam rangka memperingat HUT Bhayangkara termasuk juga pihak TNI. “Kalau kami ya tunggu SK dan anggaran juga,” ulangnya.

Setiap tahun wilayah-wilayah desa tersebut menjadi langgaran penyaluran air bersih ketika musim kemarau tiba setiap tahunnya. Kondisi geografis tiap desa yang menyebabkan warganya selalu mengalami defisit air bersih karena sumber-sumber mereka terbatas. Sementara fasilitas air bersih seperti layanan PDAM, beberapa desa belum dapat dijangkau. (bug)

mulai terdampak kekeringan dan terancam gagal panen.

Camat Jereweh, Drs. Zainuddin MM kepada Suara NTB, Rabu (3/7) mengatakan, masalah pendangkalan di Bendungan Lang Desa ini sudah dilaporkan ke Gubernur baik secara lisan saat kunjungannya ke KSB maupun bersurat secara resmi untuk segera disikapi. Tapi sampai saat ini belum ditindaklanjuti.

Dalam waktu dekat, pihaknya berencana kembali mengirimkan surat ke Gubernur agar bisa segera menyikapinya. Jika tidak bisa segera ditangani, dikhawatirkan kerusakan jaringannya semakin parah dan lahan pertanian yang terdampak kekeringan juga akan sangat sulit diselamatkan dari kondisi puso (gagal panen).

Jika hal itu terjadi, masyarakatlah yang paling dirugikan nantinya, apalagi saat ini para petani hanya mampu menanam padi dua kali saja tiap tahunnya.

Jika sedimentasinya sudah semakin parah, bisa-bisa para petani hanya ini bisa menanam padi satu kali saja.

“Kita akan kirimkan surat kembali secara resmi supaya segera ditangani masalah sedimentasi tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, panjang jaringan irigasi yang tertanam sedimentasi ditaksir mencapai 1 meter dan harus bisa segera ditangani karena hampir menutupi jaringannya. Bahkan saat ini tercatat ada sekitar 827 hektar lahan pertanian yang bersumber dari irigasi Lang Desa. Tetapi karena kondisi jaringannya yang tidak memungkinkan lagi, hanya 60 persenya saja yang bisa diairi.

Sementara, sisanya harus memanfaatkan tenaga mesin. Sehingga harus segera direvitalisasi dan upaya pengerukan terhadap sedimentasi ini karena dianggap sangat penting demi keberlangsungan hidup para petani.

Apalagi, saat ini debit air di sungai-sungai kecamatan kondisinya sudah mulai berkurang.

Jika tidak bisa ditangani dengan cepat, dikhawatirkan lahan yang kekeringan akan meluas. Terutama di wilayah hilir seperti Desa Belo dan Desa Beru.

“Kami sangat berharap supaya masalah sedimentasi ini segera ditangani demi petani yang ada di kecamatan Jereweh.

Jika tidak, maka dampak bagi lahan pertanian akan mengalami gagal panen karena sudah tidak ada air lagi yang mampu digunakan untuk mengairi sawah mereka,” tandasnya. (ils)

Sejumlah Parpol Belum Cairkan Anggaran

(SuaraNTB/ils)

JADI PAJANGAN - Dua unit kendaraan roda tiga yang masih jadi pajangan di Dinas LH KSB.

Dua Unit Tosa Bantuan CSR Hanya Jadi Pajangan Taliwang (Suara NTB) Dua unit tosa (kendaraan roda tiga) bantuan dari CSR Bank NTB sampai saat ini belum bisa digunakan oleh masyarakat dan masih jadi pajangan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Padahal, armada pengangkutan sampah di KSB masih sangat kurang. Terutama di dua kelurahan di Taliwang.

Kepala Dinas LH KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi SP., M. Si, Rabu (3/7) tidak memungkiri belum digunakannya dua unit tosa tersebut. Hal ini terjadi karena ada persoalan teknis sehingga kendaraan yang peruntukannya itu sudah ditunggu masyarakat masih menganggur. Bahkan saat ini tercatat ada dua lokasi yang belum memiliki armada yakni di kelurahan Arab Kenangan (Arken) dan Kelurahan Kuang.

Di dua lokasi tersebut saat ini kondisinya sudah memprihatinkan karena banyaknya sampah yang belum terangkut sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak karena memang ketersedi-

aan armada masih sangat terbatas di KSB. Maka dari itu, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana untuk kembali menggelar rapat supaya tosa yang saat ini masih menjadi pajangan bisa digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya bantuan tosa kedepan pihaknya juga akan mengupayakan agar sarana penunjang lainnya juga bisa dipenuhi secara maksimal. Sehingga penanganan sampah bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Memang dua unit tosa tersebut belum bisa kita gunakan karena ada sedikit masalah, padahal kita sangat membutuhkan tambahan armada,” ungkapnya.

Dikatakannya, penanganan masalah sampah di KSB sampai saat ini dianggap masih belum maksimal lantaran ketersediaan sarana penunjang masih sangat terbatas. Ditambah lagi dengan kondisi yang terjadi saat ini sehingga penanganan sampah semakin tidak bisa maksimal.

Jika dilihat lagi, dukungan anggaran untuk DLH juga sangat terbatas, karena

dalam satu tahun hanya Rp400 juta saja anggaran yang diberikan. Dengan kondisi tersebut, maka sudah pasti penanganan sampah juga akan sangat tidak bisa maksimal. Kendati demikian, pihaknya tetap akan berupaya untuk mencari jalan keluar terbaik dengan harapan penanganan sampah bisa lebih maksimal. Selain itu, pihaknya juga akan menggiatkan program bank sampah yang ada di masing-masing desa. Hal ini dilakukan supaya sampah yang dihasilkan setiap hari tidak akan langsung terbuang begitu saja melainkan ada pemilihan sampah terlebih dahulu. Sehingga kedepannya tidak ada lagi sampah yang terbuang ke TPA secara langsung dan proses pemilahan itu juga akan diberikan hadiah.

“Kita tetap akan berupaya mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan sampah ini baik itu dengan pola sosialisasi maupun bank sampah. Kita juga meminta supaya masyarakat lebih berperan dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun 2019 ini terdapat sekitar Rp1 miliar lebih dana bantuan untuk partai politik (parpol) di Kabupaten Sumbawa.

Dari 11 parpol penerima dana, masih terdapat 3 parpol yang belum melakukan pencairan.

Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa, Drs. Irawan Subekti menyebutkan, di periode 2014-2019 ini ada 11 partai politik yang mendapatkan bantuan dana. Di tahun 2019 ini, yang sudah melakukan pencairan sebanyak 8 parpol. Seperti Hanura, PKS, PKPI, PAN, PBB, PDIP, Demokrat, dan Nasdem. Sementara tiga parpol lainnya yakni Golkar, PPP, dan Gerindra belum mencairkan. “Yang sudah melakukan pencairan ada delapan parpol dan ada tiga parpol yang belum,” ujarnya.

Dijelaskannya, hingga saat ini ketiga parpol tersebut belum mengajukan permohonan pencairan.

Hal ini dimungkinkan karena belum melakukan klarifikasi terhadap temuan BPK. Mengingat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diterima, diketahui adanya temuan terhadap pengelolaan bantuan parpol dimaksud.

“Yang tiga ini kendalanya, kemarin kita terima LHP dari BPK. Disitu ada temuan. Temuan itu disuruh klarifikasi.

Setelah dia klarifikasi dilaporkan ke Inspektorat. Setelah itu baru dibawa untuk pencairan ke Kesbangpol. Mungkin kendalanya itu partai yang tiga itu. Belum mereka klarifikasi ke Inspektorat,” jelasnya.

T a h u n 2019 ini, lanjutnya, total keseluruh a n dana par-

pol sebanyak Rp1.070.611.756.

Masing-masing parpol jumlah yang diterima bervariasi, tergantung perolehan suara.

Dalam hal ini parpol yang paling besar menerima anggaran yakni Hanura sekitar Rp144 juta lebih dan paling kecil PBB sekitar Rp45 juta lebih. ”Untuk masing-masing parpol anggarannya berbeda-beda, tergantung perolehan suara. Semakin besar perolehan suaranya, maka semakin besar dia mendapatkan bantuan,” tukasnya.

Adapun di akhir masa bakti 2014-2019 ini, parpol tidak mendapatkan secara penuh anggarannya. Parpol hanya mendapatkan 8 bulan dengan perhitungan, hasil penerimaan dibagi 12 dikalikan 8. Sedangkan untuk sisa yang 4 bulan digunakan perhitungan jumlah perolehan suara periode 2019-2024. “Kemarin ada 11 parpol yang menerima bantuan. Sekarang PBB sudah keluar. Tapi ada tambahan dua partai yang mendapatkan kursi yakni Berkarya dan PKB. Berarti ada 12 parpol. Kalau yang lain tetap ada. Cuma ada p e nambahan PKB dan Berkarya,” pungkasnya. (ind)

Irawan Subekti (Suara NTB/ind)

Dosen UTS Terpilih Jadi Peserta INSPIRASI di Selandia Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), M. Syukron Anshori, SI.Kom, MI.Kom telah terpilih sebagai salah satu peserta INSPIRASI (Indonesia - Selandia Baru Program untuk Generasi Muda Inspiratif). INSPIRASI adalah program enam bulan yang dikelola oleh UnionAID bekerja sama dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Universitas Teknologi Auckland (AUT).

Rilis Humas UTS yang diterima Suara NTB, Rabu (3/7) kemarin menyebutkan, program akan membantu para anak muda dari Indonesia Timur untuk lebih mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri.

Sehingga mereka bisa menjadi

(Suara NTB/arn)

BERSAMA PESERTA - Dosen UTS bersama peserta INSPIRASI lainnya yang akan mengikuti program di New Zealand selama enam bulan. pemimpin dalam pengembangan berkelanjutan yang lebih luas wilayah Indonesia Timur.

Program ini membangun kepemimpinan dalam beberapa cara, dengan mengeks-

pose peserta untuk ide-ide dan lembaga-lembaga baru di Selandia Baru dan mengilhami mereka untuk berpikir kritis tentang apa yang dapat mereka terapkan pada tantangan

di negara mereka sendiri. Selain itu, juga akan membangun peserta, penelitian, evaluasi, presentasi dan keterampilan komunikasi.

Termasuk meningkatkan bahasa Inggris mereka. Peserta akan bekerja bersama lintas etnis dan lintas agama dan mengambil pendekatan inklusif untuk membangun persatuan, pemahaman dan kesetaraan di semua tingkatan dalam masyarakat.

Ada 300 lebih orang yang mendaftar untuk program INSPIRASI ini, yakni dari NTB, NTT, Makassar, Maluku dan Papua. Setelah itu, terpilih 31 orang untuk mengikuti interview (wawancara). Ada 6 orang dari NTB yang berhasil lulus tahap interview yang dilakukan di Lombok pada 7-9 Maret 2019 lalu termasuk M. Syukron Anshori. Putra asli Sumbawa ini akan menjalani

program ini di New Zealand selama enam bulan bersama sembilan orang lainnya. Berangkat dari Sumbawa pada 17 Juni 2019, Ori dan rombongan bertolak ke New Zealand tanggal 20 Juni 2019.

Para peserta disambut dengan upacara Powhiri (Maori welcoming celebration) bersama Internasional House AUT & Maori di Marae (nama rumah adat Maori) Beberapa kegiatan awal yang telah dilakukan diantaranya, orientasi bersama School Manager Internasional House AUT, mengikuti kelas community development, melakukan kunjungan ke masjid AUT dan berkenalan dengan imam masjid AUT, Syaikh Rafat.

Enam bulan ke depan para peserta kegiatan INSPIRASI ini akan disibukkan dengan berbagai program kreatif dan inovatif. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2019

Halaman 7

Masih Ada Persoalan Pengelolaan Dana BOS di KSB Taliwang (Suara NTB) Selama ini pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih kerap bermasalah. Hal ini diakui oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB. “Masih ada beberapa sekolah yang jadi temuan untuk pengelolaan dana BOS,” ungkap kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Mukhlis, M.Si. Ia mengatakan, dalam mengelola dana BOS sekolah diharuskan mendahulukan ketelitian. Sebab setiap tahap pemanfaatan dana BOS harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Tidak cukup pada kesesuaian tahap perencanaan, pengadaaan, hingga pemanfaatan harus pula sesuai.

“Biasanya rencananya sudah bagus, tapi realisasinya yang tidak sesuai di lapangan. Rencana dan realisasinya sesuai volume, kulaitas barangnya yang tidak sesuai. Jadi seperti itu permasalahan yang masih ditemui di sekolah,” sebut Mukhlis.

Untuk mengantisipasi kesalahan pengelolaan dana BOS itu, pihaknya kata Mukhlis, berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan. Berikutnya Inspektorat turut turun tangan melaksanakan pengawasan sehingga jika ada ditemukan kesalahan dapat segera diperbaiki.

“Jadi kita keroyok sekolah supaya mereka tidak bermasalah dengan BOS nya,” timpalnya.

Selama ini lanjut dia, pihaknya juga meminta kepada sekolah agar terbuka.

Melibatkan seluruh elemen sekolah termasuk komite sehingga peruntukan dana BOS benar-benar transparan. “Ini yang terus kami tekankan kepada kepala sekolah. Jangan merasa berkuasa terus semuanya dikerjakan sendiri,” Mukhlis tandasnya.(bug) (Suara NTB/dok)

Soal Pilkada, Wabup Dompu Putuskan Bersama Keluarga Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH mengungkapkan keinginannya untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Namun keinginan ini belum dibicarakan secara serius bersama keluarga dan masih melihat dinamika yang terjadi.

Hal itu disampaikan Arifuddin, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (3/7). “Kalau keinginan (mencalonkan diri di pilkada) pasti ada. Tapi memutuskan maju, belum. Kita lihat nanti pada saatnya,” kata Ari(Suara NTB/ula) fuddin.

Arifuddin Kendati belum memutuskan maju di Pilkada serentak, ia pun sudah mulai membangun komunikasi dengan pimpinan partai politik (Parpol) di Dompu.

Hanya saja komunikasinya masih informal dan belum diseriuskan. Terlebih tahapan Pilkada serentak masih lama dan penetapan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu oleh KPU, juga belum dilakukan.

Arifuddin tidak merasa disaingi oleh gerakan beberapa tokoh Dompu yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Walaupun itu dilakukan oleh anak buahnya di birokrasi pemerintah daerah (Pemda) Dompu seperti H Ichtiar, SH (Kadis Dikpora), Ir A Muis, MSI (Kadis PUPR), dan M Amin, S.Sos (Kadis Penanaman Modal dan Perijinan). Karena Pilkada serentak merupakan momen politik dalam menjaring pemimpin daerah dan itu menjadi hak semua orang untuk mencalonkan diri. “Itulah demokrasi, siapapun bisa tampil. Tapi akhirnya masyarakat yang menentukan dalam proses pemilihan,” katanya.

Ia pun menilai wajar beberapa tokoh Dompu yang berdomisili di luar Dompu yang mulai mensosialisasikan diri sebagai bakal calon pemimpin daerah sejak beberapa tahun lalu. Karena tokoh tokoh tersebut lama meninggalkan daerah dan berkiprah di luar, sehingga butuh waktu untuk mensosialisasikan diri. “Kalau kita kan tinggal dan besar di sini. Merasakan pahit manisnya hidup di Dompu, sehingga akan lebih mudah dikenal,” jelasnya.

Waktu maju mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan H. Bambang di Pilkada 2015 lalu, Arifuddin mengaku hanya butuh waktu empat bulan berkampanye. Tapi saat itu dirinya berpasangan dengan calon incumbent. Pencalonan kembali istrinya Dina Imayanti, STP sebagai anggota DPRD Dompu di dapil Dompu IV meliputi kecamatan Kempo dan Pekat, juga menjelang masa pendaftaran. Pada Pilkada serentak 2020 mendatang, tidak ada calon incumbent dan masing - masing calon mulai dengan elektabilitas yang masih rendah. “Nanti kita lihat respon masyarakat,” jawabnya.

Pengalamannya menjadi wakil Bupati Dompu periode 2016 - 2021 memberi pembelajaran berarti baginya untuk memimpin Dompu kedepan. Program unggulan PIJAR selama ini sudah memberi hasil nyata bagi kesejahteraan warga, sehingga mampu menekan angka kemiskinan dari 20-an persen di tahun 2010 menjadi 12 persen di tahun 2018.

“Ke depan, jagung ini ndak boleh lagi keluar dari Dompu dalam kondisi mentah (pipilan), tapi harus sudah diolah dengan menghadirkan perusahaan pakan atau makanan. Dengan demikian, jagung yang diproduksi akan lebih stabil harganya dan membuka lapangan kerja lebih besar bagi warga,” katanya.

Tidak hanya jagung yang harus dikembangkan, tapi harus juga diseriusi soal potensi laut Dompu. Baik perikanan tangkap, rumput laut, keramba, perikanan air payau yang memiliki potensi cukup besar dan belum maksimal dikelola. “Ini akan menjadi perhatian kedepan,” terangnya.

Untuk mewujudkan itu, Arifuddin menginginkan calon pendamping yang bisa bekerjasama dengannya. Calonnya itu harus memahami birokrasi, paling tidak mengetahui sistem birokrasi.

“Laki perempuan itu bukan jadi soal, karena sekarang ini sama saja. Yang terpenting itu bisa diajak kerjasama,” ungkapnya.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati, Arifuddin, SH lebih dikenal sebagai pemilik bus penumpang PO Sinar Rejeki.

Walaupun ia merupakan birokrat yang pernah menjabat sebagai Camat Kempo, dan sempat menjadi Kepala Bidang di Dinas Pariwisata Dompu.

Arifuddin yang merupakan putra pertama dari H. M. Tayeb – Hj. Ebo yang lahir di Kempo 5 Januari 1965. Saudara sekandungnya dr.

H. Syafruddin kini menjabat Direktur RSUD Dompu. Arif juga memiliki dua saudari seayah yang tinggal dan besar di Kempo.

Istrinya Dina Imayanti, STP merupakan anggota DPRD Dompu dua periode dari PKNU dan PKB. Pada Pileg 17 April 2019 lalu, ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Dompu lewat PKB. Dina Imayanti merupakan putri mantan Sekda Dompu, Drs. H. Abdul Kahir. Dari pernikahannya bersama Dina Imayanti, mendapatkan seorang anak laki - laki yang diberi nama Ardi Ansari dan kini sedang menempuh pendidikan dokter umum. (ula)

(Suara NTB/Uki)

ANJLOK - Tambak Garam di Desa Sanolo Kecamatan Bolo. Harga garam yang anjlok membuat banyak petani terpaksa mengalami kerugian.

Harga Garam ”Terjun Bebas”, Petani Merugi Bima (Suara NTB) Harga garam di Kabupaten Bima terus merosot tajam dalam beberapa bulan terakhir ini. Bahkan harganya merosot dalam kisaran antara Rp10 ribu sampai Rp20 ribu per karung ukuran 60 Kilogram. Hal ini mengakibatkan petani merugi karena tidak sesuai dengan biaya produksi.

“Harga garam saat ini sangat murah. Ada yang Rp10 ribu dan Rp20 ribu per60 kilogram,” keluh Abdullah, Petani garam asal Desa Sanolo Kecamatan Bolo.

Menurutnya harga tersebut tidak sesuai dengan biaya produksi hingga masa panen,

bahkan lebih banyak capeknya.

Idealnya kata dia, harga garam perkarung antara kisaran Rp50 ribu sampai Rp60 ribu. “Ideal harganya yang dijual Rp50 ribu atau Rp60 ribu perkarung. Kalau harga Rp10 atau Rp20 ribu yang ada capeknya saja,” katanya.

Lantaran harganya yang merosot tajam, kini garam hasil panen terpaksa ditumpuk di gudang penyimpanan sembari menunggu harga stabil.

Tetapi ada juga petani yang terpaksa menjual karena terdesak kebutuhan ekonomi.

Tuntut Perbaikan Jalan

Ibu-ibu Gelar Demonstrasi Memasak di Jalan Bima (Suara NTB) Kesal dengan kondisi jalan Provinsi NTB yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Ratusan warga yang tergabung dalam Front Wera Bersatu (FWB) menggelar aksi di depan Kantor Camat Wera, Rabu (3/7).

Uniknya, warga yang memprotes sebagiannya ibu-ibu. Mereka datang membawa perabotan dan alat rumah tangga. Bahkan bahu jalan di depan kantor Camat setempat dijadikan dapur umum sementara untuk memasak.

Warga memprotes karena jalan lintas Wera Timur yakni menghubungkan antara Desa Tawali Kecamatan Wera dan Desa-desa di wilayah Kecamatan Sape tidak pernah diperbaiki selama ini.

“Sudah lama kita menuntut tapi belum direalisasikan,” kata Koordinator Aksi, Fahri S.Pd. Meski pihak Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB memberikan sinyal akan memperbaiki pada tahun 2020 mendatang. Namun sinyal itu dianggap anggap lalu oleh masa aksi. “Kami tidak ingin dijanjikan terus. Yang kami inginkan, jalan ini segera diperbaiki tahun 2019,” katanya.

Fahri mengaku, jalan tersebut terakhir diaspal tahun 1986. Namun setelah itu sampai dengan tahun 2019 ini, belum pernah diperbaiki kembali.

Warga juga berulangkali mendengar janji perbaikan jalan ini. “Tapi janji ini belum direalisasikan sampai sekarang,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya akan tetap menggelar aksi serta memblokade jalan hingga ada kepastian pengerjaan jalan tersebut diperbaiki tahun 2019 ini.

Mengingat masyarakat sudah jenuh dijanjikan.

“Intinya jalan harus dikerjakan tahun 2019 ini. Kami sudah bosan dengan janji yang setiap tahun kami tagih, tapi tidak ada realisasi,” katanya.

Warga lain Jaidun, mengaku selama ini Pemerintah hanya memberikan janji pada saat momen-

(Suara NTB/Uki)

MEMASAK - Ibu-ibu memasak di tengah massa aksi yang menuntut perbaikan jalan di depan kantor Camat Wera, Rabu (3/7). tum kampanye politik. Perbaikan jalan itu jadi senjata Calon Gubernur dan Bupati dalam kampanye. “Kami diiming-imingi dengan perbaikan jalan. Tapi setelah terpilih lupa,” ujarnya.

Sampai berita ini ditulis aksi dan blokade jalan masih berlangsung di kantor Camat Wera, Akibat aksi itu akses lalu lintas lumpuh total. Begitupun dengan aktivitas Pemerintah Kecamatan.

Jalannya aksi menuntut perbaikan jalan yang dimulai sejak pagi hari tersebut, dikawal oleh Aparat gabungan Polsek Wera dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kecamatan Wera. (uki)

DLHK Upayakan Solusi Sampah di Sungai Silo Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, Syafrudin, ST, MT mengaku, prihatin melihat keberadaan puluhan warga Kampo Samporo Kelurahan Bali I. Tiap harinya mereka menghirup bau menyengat dari tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh sejumlah pedagang di Pasar Induk. DLHK Dompu pun akan mengupayakan solusi penanganannya.

“Memang kasihan karena mereka menjadi korban, mulai dari bau sampai efek-efek lain dari sampah yang dibuang ke sungai itu,” ungkapnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (3/7).

Tumpukan sampah yang tiap hari bertambah dan terus membuat sungai mengalami pendangkalan itu, tegas dia, sudah beberapa kali dilakukan upaya pembersihan. Bahkan untuk meminimalisirnya DLHK menempatkan tiga kontainer penampung khusus bagi ratusan pedagang.

Tetapi karena rendahnya kesadaran fasilitas tersebut tak dimanfatkan. Mereka lebih senang membuang langsung sampah yang dihasilkan ke badan sungai meski mengetahui terdapat pemukiman warga di sekitarnya.

Kalaupun mengharapkan

(Suara NTB/jun)

DIKELUHKAN – Tumpukan sampah di bantaran Sungai Silo.

Keberadaanya kini dikeluhkan warga lantaran aroma bau menyengat serta memicu munculnya penyakit, Rabu (3/7).

DLHK membersihkan, Syafrudin mengaku, sulit lantaran tak ada orang yang mau digaji untuk menaikan sampah di bantaran sungai tersebut.

“Beberapa kali sudah kita upayakan untuk mengangkut sampah di sungai itu, tapi kewalahan karena tidak ada yang mau. Alasan mereka sulit dan cukup berat,” jelasnya.

Kendati demikian, atas harapan puluhan warga Kampo Samporo yang menuntut pemerintah segera membersihkan dan menekan pembuangan sampah di Sungai Silo ini.

DLHK berkomitmen segera

mencari jalan keluarnya, apakah dengan memanfaatkan alat berat atau mencari tenaga yang siap digaji. Namun upaya tersebut tak mungkin bisa maksimal jika tak diimbangi kesadaran masyarakat, khususnya pedagang yang menjadi tanggung jawab Disperindag setempat.

“Disanakan bisa dibuat peratuaran yang jelas oleh instansi lain (Disperindag), misalnya memberi sanksi berupa pencabutan izin berjualan bagi pedagang yang masih membuang sampah ke sungai,” pungkasnya. (jun)

“Ada yang ditumpuk dalam gudang, ada yang dilepas dengan harga Rp20 ribu perkarung,” katanya.

Keluhan yang sama juga dirasakan oleh petani garam asal Godo Kecamatan Woha, Jumrah. Ibu dua anak ini terpaksa menjual garamnya dengan harga murah yakni Rp10 hingga Rp20 ribu per karung lantaran terdesak kebutuhan ekonomi.

“Bukan saya saja pak, kebanyakan petani disini menjual garamnya dengan harga

murah karena terdesak kebutuhan sehari-hari.

Dengan kondisi tersebut, Jumrah tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berharap Pemerintah Daerah segera mencarikan solusinya, sehingga para petani benar-benar bisa fokus bertani dan meningkatkan produksi garam.

“Saya berharap garamnya bisa dibeli oleh pemerintah bukan lagi pihak swasta. Supaya tidak ada permainan harga,” harapnya. (uki)

TNT Intensifkan Deteksi Dini Kebakaran Hutan Dompu (Suara NTB) Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu, terus mengintensifkan patroli lapangan. Kegiatan itu dilakukan untuk mendeteksi dini kebakaran hutan di tengah kemarau panjang tahun ini. Termasuk sebagai salah satu upaya memastikan tumbuhan ekosistem asli tambora yang baru ditanam tumbuh dengan baik.

Kasi Pengendalian Ekosistem Hutan (PEH) TNT setempat, Adi Kurniawan kepada Suara NTB, Rabu (3/7) menyebutkan, dari ribuan bibit pohon asli tambora yang ditanam di 100 Ha lahan bekas perambahan dan penebangan liar beberapa bulan lalu, 80 persen diantaranya masih bertahan hidup. Hanya saja tumbuhan ini kini terancam kebakaran hutan. “Makanya sekarang kami terus intensifkan patroli untuk deteksi titik-titik kebakaran,” ungkapnya.

Disamping pemantauan langsung ke lapangan dengan melibatkan kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA), TNT bahkan

monitoring titik api lewat satelit.

Namun, keluh dia, pemantauan dengan cara ini cukup sulit menghasilkan data yang akurat. Sehingga perlu dibarengi upaya kroscek langsung di lapangan. “Di hotspot tidak ada tapi laporan teman-teman di lapangan ada, makanya itu perlu kita kroscek untuk bisa memastikan,” jelasnya.

Disebutkan Adi Kurniawan, ada beberapa masalah pokok yang menjadi memicu terjadinya kebakaran hutan di wilayah taman nasional tambora. Antara lain, sengaja dibakar oleh oknum warga yang beraktivitas di dalamnya untuk mencari madu, rusa atau peternak yang ingin hijauan pakan baru. Kemudian disebabkan rembetan api dari lahan pertanian warga yang berbatasan langsung dengan kawasan taman nasional.

“Ada juga sumbernya dari lahan masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan. Ketika dibakar untuk pembersihan lading pasti merembet, itu yang sampai saat ini kita antisipasi betul,” pungkasnya. (jun)

Sejumlah Destinasi Wisata Jadi Sasaran Penambang Pasir Liar Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, telah menertibkan aktivitas penambangan pasir liar di Destinasi Wisata Wadu Jao Kecamatan Pajo, Selasa (2/7). Disamping memberi teguran keras terhadap para supir truk, area penggalian langsung dipasangi papan larangan. Namun, lokasi ini satu dari sejumlah destinasi wisata lain yang telah menjadi sasaran penambangan liar.

Kabid Lingkungan Hidup DLHK Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT kepada Suara NTB, Rabu (3/ 7) kemarin menegaskan, selain pengerukan pasir putih terjadi di Wadu Jao, destinasi wisata lain seperti halnya Hodo di Kecamatan Pekat juga menjadi sasaran para penambang liar. Hanya saja, disini DLHK kewalahan menertibkan lantaran lokasinya terus berpindah serta oknun masyarakat sangat sulit diingatkan.

“Pada saat kami menegur ya mereka keluar, berhenti menambang tapi diulangi lagi nanti di tempat itu atau lokasi lain,” jelasnya.

Di destinasi wisata Hodo, lanjutnya, tidak saja terjadi pengerukan pasir di pesisir pantai. Tetapi hamparan padang savana yang berada disekitar itu pun tak luput jadi lokasi penambangan. Saking luasnya savanna bahkan membuatnya sulit memantau dari jalan raya.

Penambangan liar yang dapat mengancam kerusakan lingkungan, diakui Andi Bahtiar merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) cukup berat.

Namun berutung baru-baru ini telah disikapi Bupati dengan rencananya untuk memberi kewenangan pembinaan, peman-

(Suara NTB/jun)

Andi Bahtiar tauan serta pengawasan pada camat dan pemerintah desa.

“Sudah ada titik terang saya lihat ini kalau betul terjadi pemberian kewenangan pada camat.

Dan itu akan melibatkan desa untuk merangkul aparat dalam melakukan pengawasan. Jadi bukan hanya DLHK yang bertanggung jawab, camat dan desa juga mesti terlibat,” ujarnya.

Sementara dalam penertiban tambang pasir di Wadu Jao kemarin, tambah dia, DLHK tidak saja menemukan bekas penggalian sedalam 1 meter dengan luas persegi 50 meter. Tetapi salah seorang oknum warga yang merupakan supir truk pengangkut material pasir langsung diberi pembinaan oleh pemerintah desa dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat.

“Disini memang sudah beberapa kali dilaporkan dan kita ingatkan, tapi masih saja dilakukan oleh oknum warga. Namun sekarang kamis tegaskan sudah tidak bisa lagi karena kegiatan itu mengancam kelestarian lingkungan, apalagi ini tempat wisata,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB

Kamis, 4 Juli 2019

Halaman 9

Hibah Belmawa Kemenristek Dikti, FKIP Ummat Gelar Sosialisasi PDS Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mendorong peningkatan kapasitas dosen dan guru dalam penerapan teknologi pembelajaran dalam program Penugasan Dosen Sekolah (PDS). Tujuannya, untuk penguatan metode pembelajaran dengan pendekatan teknologi menyongsong revolusi industri 4.0.

Sosialisasi implementasi PDS berlangsung di aula FKIP Ummat Rabu (3/7), dihadiri Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP Dikbud) NTB, Lalu Siswadi SE, SP.d, sejumlah dosen dan kepala sekolah.

Program ini bersumber dari hibah Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristek Dikti RI sejak tahun

2018 lalu. Tahun 2019, ada dua skim yaitu implementasi bagi dosen dosen yang telah ditugaskan pada tahun 2018.

Penugasan dosen yang baru untuk 2019 pada sekolah yang belum digunakan pada 2018.

Sehingga secara bertahap akan ditugaskan pada semua sekolah mitra FKIP Ummat.

“Tahun ini dipilih sekolah sekolah yang dimasuki pada 2018.

Sehingga sebaran ilmu di dalam peningkatan sumber daya guru merata. Target kita, semua sekolah di Pulau Lombok, akan mendapat semua dosen yang akan ditugaskan di sekolahnya,” kata Dekan FKIP Ummat, Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH kepada Suara NTB usai sosialisasi, Rabu (3/7).

Tujuan program ini, ada kolaborasi antara dosen dengan guru dalam peningkatan kemampuan sebagai pendidik.

Dandim 1615/Lotim Paparkan Sasaran TMMD Ke-105 Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 rencananya akan dimulai tanggal 10 Juli 2019 mendatang. Kegiatan akan dipusatkan di tiga desa di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Disampaikan Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Czi Agus Prihanto Donny, S.Sos, sasaran TMMD ke 105 akan mengerjakan dua kegiatan fisik dan non fisik.

“Untuk sasaran fisik ada tiga, yaitu merehab rumah tidak layak huni (RTLH), merehab tiga buah Musala (suarantb/ist_penrem) dan pembangunan 2 unit Letnan Kolonel Czi pos Kamling,” ungkap DanAgus Prihanto Donny dim Lotim selaku Dansatgas TMMD ke 105 tahun 2019 Kodim 1615/Lotim.

Sedangkan untuk sasaran non fisik, lanjutnya, mulai dari penyuluhan dan sosialisasi dengan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan instansi lainnya.

Menurutnya, dipilihnya RTLH ini berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Bupati Lotim Drs. HM. Sukiman Azmy, MM., sesuai dengan kondisi saat pascagempa.

Mantan Danyonif 742/SWY tersebut juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program TMMD ke 105 ini sehingga hasil program ini bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. (ars/*)

Protes Hasil Pansel, Puluhan Warga Datangi Kantor Desa Sokong Tanjung (Suara NTB) Puluhan warga Desa Sokong, khususnya dari Dusun Getak Gali dan Lendang Galuh, mendatangi Kantor Desa Sokong, Rabu (3/7). Mereka memprotes hasil panitia seleksi (Pansel) pada jabatan Sekretaris Desa Sokong dan aparatur desa unsur kewilayahan, yakni Dusun Pengembuk dan Lendang Galuh.

Aksi warga itu sebelumnya dipermaklumkan kepada aparat desa setempat untuk hearing (dengar pendapat). Mereka pun diterima.

Pantauan koran ini, jalannya hearing berlangsung kondusif.

Di hadapan aparat Desa Sokong, warga yang dipimpin tokoh masyarakat sekaligus mantan calon kades terpilih, Marianto, mengemukakan kekecewaannya atas persoalan administrasi saat Pansel aparatur desa tahun 2017 lalu.

Menurut warga, syarat administrasi calon perangkat desa unsur kewilayahan dan Sekdes tidak memenuhi syarat sesuai regulasi Permendagri No.87 tahun 2017.

Tidak hanya Permendagri, dalam Perda No. 13 tahun 2016 kata Marianto lagi, secara tegas mengatur syarat kelulusan calon aparatur desa yakni lulusan SMA. Ia menilai Kita di dua dusun tersebut, yang tidak mengantongi Ijasah SMA seharusnya dianulir dari bursa pencalonan kepala dusun saat itu.

Camat Tanjung, Samsul Bahri, yang hadir mengungkapkan, pihaknya menampung aspirasi yang disampaikan warga dari kedua dusun di Desa Sokong tersebut. Sebagai Camat, ia pun menjamin akan menindaklanjuti persoalan tersebut ke pemerintah Kabupaten yang menangani.

Menurut mantan Sekdis Kesehatan ini, setidaknya terdapat dua aspirasi warga. Antara lain, persoalan administrasi perangkat kewilayahan yakni Kadus dan Sekdes. Dan kedua, kritik warga terhadap kinerja Pjs Kepala Desa Sokong. “Saya siap memperbaiki kinerja Pjs Kepala Desa Sokong, dan Pak Kades sudah siap untuk itu,” sebutnya.

Sementara penekanan pada persoalan administrasi syarat seleksi dua Kadus dan Sekdes, Samsul menyebut jiika warga meminta dipertemukan dengan Kepala Bagian Hukum. Sebab dalam regulasinya, Perda mengatur syarat kelulusan yakni SMA. Namun pada Permendagri yang muncul satu tahun berikutnya, menyatakan Kadus boleh diangkat kembali selama dibutuhkan.

Artinya, pengangkatan kembali Kadus tanpa melihat kelulusan.

Jabatan dua Kadus yang dipersoalan, untuk diketahui, sambung Samsul, perpanjangannya berlaku pada Juni 2018 lalu. Ada dua kadus yang diperpanjang masa kerjanya. Yakni di Dusun Lendang Galuh dan Dusun Pengembuk. Oleh karena bertentangan dengan Perda, maka persoalan ini pun akan ditindaklanjuti kembali. (ari)

Baik soal media pembelajaran maupun teknologi pembelajaran. Jika guru sudah menguasai teknologi pembelajaran, maka menurutnya akan mudah menyosong revolusi industri 4.0.

Ada dua manfaat besar akan didapat baik bagi guru maupun dosen dari program Belmawa Kemenristek Dikti RI ini. Bagi dosen, menurutnya bermanfaat untuk revitalisasi guru, sekaligus observasi menyiapkan calon guru juga mengamati sebelum menempatkan mahasiswa KKN. “Dosen akan mendapat masukan, bagaimana pelaksanaan praktik nanti. Sehingga bisa menyiapkan pembelajarannya,” jelasnya. Sementara bagi guru di sekolah, dengan berkolaborasi secara akademik, kemampuan guru guru akan lebih meningkat. Terlebih, dosen yang di-

tugaskan punya sertifikasi, berpangkat lektor, dosen senior bergelar doktor dan megister.

Dosen bersama guru juga bisa menulis karya ilmiah dengan pedoman Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Secara teknis dijelaskan, PTK diperoleh dari pembelajaran bersama oleh guru dan dosen. “Guru mengajarkan perangkat dua kali pertemuan, diobservasi oleh dosen.

Di sana dosen bisa melihat guru itu cara mengajar dan perilaku siswa bagaimana. Setelah itu, 8 sampai 10 kali dosen juga melakukan proses pembelajaran di sekolah, observernya guru tadi. Nah, ketika itu dilakukan, ada masukan dari guru kepada dosen. Jadi berkolaborasi, saling memberi masukan,” tandasnya.

Implementasi PDS memerlukan strategi tepat terkait

dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Sebab menurutnya, calon guru masa depan juga harus mempunyai literasi baru yang diperlukan di era industri 4.0 yaitu literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia.

“Nanti saat dosen mengajar, tidak lagi pakai papan tulis, tapi sudah adaptasi dengan teknologi. Laptop, LCD projector sudah harus lengkap. Sehingga materi yang disampaikan lebih visual,” jelasnya. Pada akhirnya, tujuan PDS ini dapat memberikan pengalaman bagi para dosen LPTK dalam memahami perkembangan dan karakteristik peserta didik, mengelola kegiatan pembelajaran yang mendidik di sekolah, dan menghayati pengalaman keseharian dan nuansa sosio-kultural sekolah.

sosialisasikan kepada pegiat wisata Desa Sukarara yaitu pemilik artshop, pokdarwis, kelompok pemuda desa dan masyarakat setempat. Program ini dilengkapi pula Pembuatan video promosi berupa fashion show Kain Tenun Sukarara secara digital.

Ketua Kelompok PKM-M Berdasi Katun, Isnan Nursalim menyampaikan bahwa maksud dari adanya sosialisasi tersebut untuk peluncuran atau launching guide book potensi Desa Wisata Sukarara.

Nantinya guide book itu sebagai media promosi yang dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk memudahkan wisatawan mengetahui sejarah, filosofi dari kain tenun dan potensi yang dimiliki dari Desa Wisata Sukarara.

Proses pembuatan guide book ini juga didasarkan atas kerjasama tim PKM M berda-

Selain itu, menghasilkan perangkat pembelajaran kolaboratif antara dosen LPTK dengan guru sekolah. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang bermutu dengan indikator

terciptanya iklim pembelajaran yang semakin baik, perangkat pembelajaran yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kualitas output mahasiswa maupun output siswa. (ars/*)

Lagi, Polisi Bongkar Jual Beli Sabu Modus ATM Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram membongkar lagi peredaran sabu menggunakan modus layaknya mesin ATM di Abiantubuh, Cakranegara, Mataram. Pelaku memakai kos-kosan yang sudah dimodifikasi sebagai tempat jualannya. Satu tersangka diamankan, namun bandarnya masih diburu.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam memimpin langsung penggeledahan tempat kejadian perkara, Rabu (3/7) kemarin. Tepatnya di Lingkungan Abiantubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara. Turut mendampingi Kasatresnarkoba Kadek Adi Budi Astawa. “Tempat ini terbongkar setelah satu tersangka berinisial PE diamankan ketika baru usai bertransaksi,” bebernya.

Tersangka PE membeli sabu dari tempat tersebut pada Selasa (2/7) lalu. Setelah diinterogasi, PE mengaku membeli sabu dari tempat yang dikenal milik GJ yang bisa dibeli dengan hanya memasukkan nominal uang tertentu. PE ketika ditangkap

membuang barang bukti ke dalam selokan.

Selanjutnya, tempat jual beli yang merupakan komplek kos enam kamar ini digerebek. Tidak didapati orang di dalamnya, termasuk GJ yang juga residivis kasus narkoba tersebut. Namun, ditemukan barang bukti delapan poket sabu siap edar.

Tempat tersebut dibuat serupa benteng. Pagarnya dilapisi plat baja yang hanya terdapat satu lubang untuk memasukkan uang. Dari lubang yang sama penjaja dari dalam kos mengeluarkan sabu sesuai dengan uang yang disetorkan.

“Tempat ini dilengkapi juga dengan CCTV untuk memantau pembeli dan siapapun yang lewat. Ada empat

(Suara NTB/why)

BONGKAR - Anggota Satresnarkoba Polres Mataram membongkar TV LCD diduga terkait jual beli narkoba modus ATM di komplek kos di Abiantubuh Utara, Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Mataram, Rabu (3/7) kemarin.

CCTV,” jelas Kapolres.

Sementara Kadek Adi menambahkan pihaknya menyita enam televisi LCD yang

diduga terhubung dengan CCTV. Demikian juga rekaman yang kini sedang diekstrak teknisi. “Barang-barang

ini diduga terkait dengan aktivitas peredaran narkoba di tempat ini. Semua kita sita,” pungkasnya. (why)

Pendaftar Membeludak

Zonasi SMPN 7 Mataram Terlalu Luas

(Suara NTB/dys)

ARAHAN - Pihak panitia penerimaan siswa baru SMPN 7 Mataram memberikan arahan pada para pendaftar.

Mataram (Suara NTB) Pendaftaran PPDB (penerimaan peserta didik baru) pada SMP Negeri di Kota Mataram Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk jalur zonasi secara serentak dimulai Rabu 3 Juli 2019 pukul 08.00 Wita14.00 Wita, kecuali pada hari Jumat dimulai pukul 08.00 Wita-11.00 Wita.

Di SMPN 7 Mataram, berdasarkan pantauan Suara NTB, warga sudah membeludak mengambil nomor antrean pendaftaran sekitar jam 6 pagi.

Warga memenuhi tempat pendaftaran depan sekolah. Ke-

pala SMPN 7 Mataram, H. Muhammad Sibawaih, menjelaskan membeludaknya pendaftar pada hari pertama penerimaan adalah hal wajar.

Setiap tahun masyarakat selalu ramai mendaftar di hari pertama. Padahal jadwal pendaftaran diagendakan selama tiga hari. Untuk penerimaan melalui sistem zonasi, pihaknya menerima siswa baru sesuai dengan kuota sebanyak 80 persen dari keseluruhan jumlah siswa yang akan diterima tahun ini atau sekitar 247 siswa.

“Untuk diketahui jalur ini tidak memperhatikan nilai

karena jarak rumah yang terdekat dari sekolah wajib masuk,” ujarnya. Sementara itu Wakasek SMPN 7 Mataram, Ahmad Saehu, menilai membeludaknya jumlah pendaftar lantaran cakupan wilayah zonasi yang terlalu luas. Dikatakan Saehu, yang masuk ke dalam zonasi SMPN 7 Mataram sebanyak 23 lingkungan.

“Ini yang agak rancu sedikit.

Jempong masuk padahal jaraknya 4,5 km. Tapi dia boleh masuk tapi belum tentu lulus,” ujarnya.

Sebelum itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas agar cakupan zonasi tidak terlalu luas.

Karena pada dasarnya, dengan jumlah kuota seperti itu bisa terpenuhi dengan pendaftar dari kelurahan Pagutan saja.

“Kuota jatah terbatas. Sebenarnya Pagutan ini saja masuk.

Tapi ini kan Jempong masuk, Gebang masuk. Kita sudah usulkan ke dinas, tapi kita ini kan ujung tombak pendidikan,” jelasnya seraya menyebut semua konsep bagus tapi ada banyak kelemahan seperti yang kami rasakan ada banyak zonasi terlalu luas.

“Karena kami dibatasi siswa ada 9 rombel, tiap rombel isinya 32 maksimal, minimal 20. Kecuali kalau kami dijatahkan 14 rombel tidak jadi masalah,” ungkapnya. Sementara penentuan jarak zonasi nantinya akan dihitung otom-

Tarik Minat Wisatawan, Mahasiswa Sosialisasikan Media Promosi Mataram (Suara NTB) – Mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang tergabung dalam kelompok Program Kreatifitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat (PKM-M) Berdasi Katun (Berugak Edukasi Kain Tenun) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema Upaya Meningkatkan Potensi Desa Wisata Sukarara pada tanggal 24 Juni 2019 lalu.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan merupakan bagian dari rangkaian program pemberdayaan bagi masyarakat di Desa Sukarara.

Kegiatan diawali dengan penyusunan guide book Berdasi Katun, sebuah panduan bagi pelaku wisata di Desa Sukarara untuk mengenalkan pengetahuan tentang Tenun khas Sukarara pada wisatawan.

Berikutnya, terkait cara penggunaan guide book itu di-

(Suara NTB/ars)

FOTO BERSAMA - Dekan FKIP Ummat Hj. Maemunah foto bersama Kepala BTIKP Dikbud Lalu Siswadi dan sejumlah dosen serta kepala sekolah peserta sosialisasi PDS.

si katun dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah,” katanya.

Program yang didanai oleh Dirjen Simbelmawa Kemenristekdikti ini merupakan kompetisi nasional yang didapatkan oleh Tim PKM M untuk merealisasikan ide dalam memberikan kontribusi pengabdian kepada masyarakat.

Tergabung dalam Tim tersebut Isnan Nursalim sebagai ketua, dan anggota Azizah, L. Chairil Akbar, Herna Muliana, Alfian Romli dibawah bimbingan Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio., selaku pengajar Program Studi Sosiologi Unram.

Pada kesempatan sosialisasi, Ketua Pokdarwis Desa Sukarara Masnun mengungkapkan bahwa ia sangat mengapresiasi dan menyambut baik inovasi yang dibuat oleh tim PKM M Berdasi Katun

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kelompok Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat (PKM-M) Berdasi Katun saat melakukan sosialisasi Upaya Meningkatkan Potensi Desa Wisata Sukarara.

Universitas Mataram yang memiliki kepedulian untuk meningkatkan potensi Desa Wisata di Desa Sukarara ini.

Ia juga menyebutkan bahwa hal ini menjadi pemicu bagi masyarakat untuk terus menggencarkan promosi paraw-

isata di daerahnya dan ia juga sangat optimis dengan adanya guide book ini mampu meningkatkan daya tarik dan mempermudah para wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung ke Desa Wisata Sukarara. (ron)

atis oleh aplikasi, bukan ditentukan oleh panitia.

Panitia bertugas hanya menginput data saja, sehingga yang harus jeli adalah pendaftar pada saat menunjukkan posisi letak rumah pada saat diverifikasi oleh operator. Dikatakannya jumlah pendaftar hari pertama 400 orang lebih. Sedangkan yang akan diambil 247 siswa. Diperkirakan jumlah pendaftar akan terus bertambah mencapai 800 orang, karena akan dibuka hingga Jumat mendatang.

“Agar tertib pakai sistem antrean untuk antisipasi ramai. Sesuai dengan juklak juknis mulai buka dari jam 8 sampai 2,” jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan sejumlah persoalan pada para pendaftar. Di antaranya ialah banyak orang tua yang tinggal di wilayah zonasi, akan tetapi KK nya ada di luar zonasi. Sehingga bisa dipastikan yang bersangkutan pasti tidak bisa daftar.

“Ada yang ngotot sangat ban-

yak. Kalaupun pakai KK baru dia berlaku enam bulan dulu, kalau tidak ada boleh dia pakai surat domisili tapi harus sudah tinggal enam bulan bersama keluarga yang lainnya, bukan KK nyodok (numpang, red). Ada yang begituan, tetapi kan percuma orang mesin yang bekerja,” terangnya.

Di tengah persoalan yang dihadapi, namun pihaknya menyebut sistem penerimaan sekarang lebih baik. Karena dengan sistem sekarang ini sudah tidak ada lagi label sekolah internasional dan favorit. “Kalau nggak lulus bisa sekolah pilihannya kedua ke SMP 19. Dengan cara ini tidak ada siswa yang tidak sekolah, tidak ada sekolah yang tidak ada dapat siswa.

Meski potensinya ada anak orang tua ngotot mau masuk ke sekolah ini. Ini untuk pemerataan karena kasihan sekolah yang tidak punya murid kasihan gurunya tidak dapat sertifikasi,” imbuhnya. (dys)

PENDIDIKAN Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Seminar

SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2019

Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, Jurusan Dharma Acarya STAHN Gde Pudja Mataram menggelar seminar dengan tema seni dan budaya keagamaan sebagai fondasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

Kegiatan itu dilaksanakan di STAHN Gde Pudja, Rabu (3/7).

Ketua Panitia Seminar Prodi Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja, Ida Bagus Arjana, dalam laporannya mengatakan, jumlah peserta seminar sebanyak 100 orang yang terdiri dari mahasiswa S1 dan S2, para alumni, para praktisi seni dan para ketua sanggar seni di Kota Mataram. Juga perwakilan dari PHDI dan WHDI

dan perwakilan Dinas Pariwisata Kota Mataram.

Maksud dan tujuan Prodi Seni mengangkat tema seminar itu adalah karena STAHN Gde Pudja mengembang motto building character. Untuk mewujudkan pembangunan karakter tersebut banyak hal yang harus dilakukan salah satunya adalah membangun dan menumbuhkan karakter keilmuan. Menurutnya, karakter sangat ditentukan oleh keingintahuan intelektual.

“Dari situlah akan muncul kreativitas, inovasi, dan produktivitas civitas akademika yang sangat menentukan kualitas dan daya saing lulusan dan lembaga,” kata Ida Bagus Arjana.

Ada dua narasumber pada

Halaman 10

seminar itu, yaitu Prof. Dr. Y. Sumandyo Hadi, SST., SU, dari ISI Yogyakarta, dan Dr. Ni Luh Sustiawati, M.Pd., dari ISI Denpasar.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, seni sebagai media dialog bahkan bisa digunakan sebagai dialog antar keyakinan. “Para filsuf terus mencari makna kata universal, perdebatan pemikiran kata universal dimaknai bisa dinikmati tanpa seka-sekat. Karena itu seni dapat dijadikan media dialog secara universal,” katanya.

Menurut Nyoman Wijana tentu juga harus ada kajian pragmatis, karena mahasiswa seni

punya tujuan praktis berharap ada peluang pekerjaan yang diisi lulusan Prodi Seni. “Kelihatan ke depan kita memerlukan kerja sama dengan berbagai Prodi Seni yang ada di Indonesia. Gagasan memadukan seni kontemporer dengan ilmu seni keagamaan penting dilakukan. Karena itulah kami berharap SDM dosen bersumber dari SDM yang menguasai seni sekuler dan kearifan lokal,” ujarnya.

Narasumber seminar Prof.

Dr. Y. Sumandyo Hadi, SST., SU, dari ISI Yogyakarta membawakan materi dengan judul institusi seni dalam ritual agama berbasis kearifan lokal sebagai pendidikan karakter bangsa. Ia menjelaskan, pemahaman seni dalam sebuah ritual agama, ter-

utama menekankan pada nilainilai kearifan lokal atau sebagai konsep inkulturasi dalam rangka membangun pendidikan karakter bangsa. “Maka terlebih dahulu kita pahamai konsepkonsep itu,” katanya.

Menurut Y. Sumandyo Hadi, seni-budaya dan agama secara empiris mempunyai hubungan yang erat, karena fenomena itu mempunyai unsur yang sama yaitu ritual dan emosional. “Ritual keagamaan penuh dengan berbagai macam pembentukan simbol ekspresif-komunikatif yang dapat menggugah hasrat manusia. Kesenian tidak hanya menciptakan keindahan saja, tetapi juga meyakinkan orang pada kebenaran kitab suci,” ujarnya. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana (kelima dari kanan) berfoto bersama dengan panitia, narasumber, dan sebagian undangan pada Seminar Prodi Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, Jurusan Dharma Acarya STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (3/7).

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Dinas Perpustakaan Lotim Fasilitasi Riset Tim IKKON Bekraf

Sekolah di Lobar Jadi ’’Pilot Project’’ Program Aksi Bergizi Kemenkes Giri Menang (Suara NTB) Staf dan konsultan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Trihono, Rabu (26/6) lalu melakukan monitoring pelaksanaan program aksi bergizi di SMPN 2 Kuripan Lombok Barat (Lobar). Monitoring ini bertujuan untuk melakukan pemetaan hasil evaluasi aksi bergizi di sekolah yang menjadi pilot project di Kabupaten Lombok Barat.

“Hasil monitoring akan menjadi kebijakan Kemendikes RI untuk keberlanjutan program ini. Ada dua kabupaten yang menjadi pilot project, yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Klaten,” terangnya.

Menurutnya, mengembangkan gizi remaja nasional merupakan kebijakan nasional. Oleh kerena itu, ia berharap agar sesi tentang reproduksi remaja ditambah untuk menekan angka pernikahan dini. “Saya dapat informasi bahwa di Lombok ini sering terjadi pernikahan dini. Program ini sangat bangus untuk dilanjutkan,” katanya, seraya menambahkan, kesehatan dan gizi remaja merupakan aspek penting dalam kehidupan remaja yang menjadi landasan siklus kehidupan manusia.

Sementara Hj. Lina Herlina, guru di SMPN 2 Kuripan, menjelaskan, jika permasalahan di kalangan remaja sangat kompleks dan beragam, namun sangat de-

kat dengan kehidupan seharihari. Diperlukan materi dengan metode pembelajaran interaktif untuk mengajak remaja memahami permasalahan ini. “Pembelajaran aksi bergizi membuat siswa senang karena siswa di ajak belajar sambil bermain,” terangnya.

Diakuinya, SMPN 2 Kuripan

merupakan salah satu sekolah pilot project yang menerapkan program aksi bergizi. Topik kesehatan dan gizi disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan remaja.,”Asupan gizi yang optimal, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas,

(Suara NTB/ist)

MONITORING - Staf dan Konsultan Kemenkes RI Trihono melakukan monitoring pelaksanaan program aksi bergizi.

sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan yang optimal, “ katanya.

Selain itu, ujarnya, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Terdapat 4 (empat) prinsip gizi seimbang, yang umum dikenal sebagai 4 (empat) pilar gizi seimbang. Pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan secara teratur. ‘’Selain empat pilar diatas, terdapat juga 10 (sepuluh) pesan gizi seimbang yang berlaku secara umum untuk berbagai lapisan masyarakat dalam kondisi sehat dan bertujuan untuk mempertahankan hidup sehat,’’ terangnya. (her/*)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Staf Kemenkes RI saat diterima oleh pihak SMPN 2 Kuripan.

TK Adhyaksa XXIII Mataram Gratiskan Biaya Pendaftaran dan Seragam Mataram (Suara NTB) Taman Kanak Kanak (TK) Adhyaksa XXIII Mataram di Kompleks Perumahan Kejati NTB Jalan R. Suprapto Nomor 6 Kelurahan Taman Sari, Ampenan Kota Mataram, membuka terobosan dalam penerimaan peserta didik baru. Terobosan itu, dengan menggratiskan biaya pendaftaran dan seragam bagi peserta didik baru.

Menurut Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Kartini Wilayah NTB, Sri Wahyuningisih Arif terobosan itu sepenuhnya bertujuan untuk meringankan beban orang tua yang akan memasukkan anaknya ke TK Adhyaksa XXIII Mataram. Tujuannya untuk meningkatkan animo masyarakat umum mendaftar ke TK. “Disebut terobosan karena belum pernah diterapkan tahuntahun sebelumnya, khususnya soal baju seragam Jaksa kecil

gratis,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (2/7).

Gratis biaya pendaftaran itu dirincinya, untuk pendaftar pertama 25 orang. “Jadi calon siswa yang mendaftar pertama tahun-tahun sebelumnya membayar Rp 250.000, ini kami gratiskan khusus untuk 25 pendaftar pertama,” kata Pembina Yayasan TK Adhyaksa XXIII Mataram ini.

Sedangkan pendaftar yang ke 26 dan seterusnya membayar biaya pendaftaran hanya Rp 100.000 . “Jadi ada keringanan, yang tadinya membayar Rp 250.000. Setelah mendaftar, siswa siswi akan mendapat enam stel pakaian. “Total seragam ada enam stel. Tapi kita gratiskan satu stel, dengan seragam dinas jaksa kecil,” kata Sri Wahyuningsih. Tahun-tahun sebelumnya, gratis seragam ini belum diprogramkan.

Selain membayar biaya

(Suara NTB/ars)

SERAGAM JAKSA - Peserta didik TK Adhyaksa XXIII dengan seragam khas jaksa. pendaftaran, calon siswa juga disyaratkan membayar uang konsumsi Rp 550.000 per tahun dan uang peralatan Rp 400.000 per tahun. “Untuk biaya tersebut di atas bisa dicicil,” ujarnya.

Untuk diketahui, di TK Adhyaksa XXIII Mataram mempun-

yai sejumlah program unggulannya. Diantaranya, Tahfiz Alquran dan Iqra’, drum band, tari, posyandu, pemeriksaan kesehatan, outing class, cooking class dan outbound. Pendaftaran untuk peserta didik baru , sudah mulai dibuka saat ini sampai bulan Juli. (ars/*)

Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lotim, Rabu (3/7) menerima kunjungan dari tim program Inovasi dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Nusantara. Tim yang berjumlah 12 orang dari berbagai bidang keilmuan ini akan melakukan riset di Kabupaten Lotim selama empat bulan dengan berkolaborasi dengan sejumlah instansi terkait sehingga ekonomi kreatif masyarakat dapat berkembang. Salah satunya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lotim.

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim, H. Muhammad Kamli, mengatakan, pendampingan ini dilakukan, sehingga hasil dari riset yang dilakukan berjalan baik karena hasil dari riset itu akan disampaikan kepada pemerintah daerah.

Riset yang dilakukan dari strategis pengembangan keterampilan dan budaya masyarakat seperti di Desa Pringgasela, Masbagik Timur, Loyok dan di Kecamatan Aikmel. “Tim dari Bekraf Nusantara ini terlebih dahulu melakukan penelitian, sehingga barulah pengembangannya dilakukan. Sehingga kita fasilitasi semua kebutuhannya,” ujarnya.

Kegiatan ini dilakukan selama 4 bulan dengan satu bulan penelitian dilakukan selama 14 hari. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan fasilitas baik dari referensi maupun jaringan internet yang ada di perpustakaan, sehingga penelitian yang dilakukan menyuguhkan hasil yang terbaik. “Untuk pengembangan programnya, Kabupaten Lotim sengaja dipilih dalam rangka pengembangan KEK Mandalika,” tambah M. Kamli.

Sementara, Rizkyan Adhima dari Antropolog Program IKKON Bekraf, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Tim yang berjumlah 12 orang terdiri dari antropolog, fotografer, desainer, pembuat film, desain textile dan lainnya. Pembelajaran dilakukan untuk mengetahui ekonomi kreatif di Kabupaten Lotim.

Hubungan Bekraf dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lotim untuk menjawab cerita-cerita yang diserap dari masyarakat. Keberadaan perpustakaan yang menyiapkan referensi dari ceri-

ta-cerita Pulau Lombok cukup membantu untuk dilakukan riset tersebut. Apalagi cerita-cerita banyak yang tidak tercatat. Program yang dilakukan selama empat bulan, antara bulan Juli hingga Oktober ini, maka melalui riset itu selanjutnya akan melakukan kerjasama dengan perajin yang sudah dikunjungi untuk dikembangkan. “Hasil dari risert inipun nantinya akan kita pamerkan,” ungkapnya.

Sementara output besarnya dari program ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi

kreatif bagi para perajin di Kabupaten Lotim. Disebutkan Rizkyan bahwa dipilihnya Kabupaten Lotim sebagai pelaksanaan program IKKON ke empat tahun ini setelah sebelumnya, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy melakukan presentase di Jakarta dan melalui proses seleksi tahun lalu. “Kami datang atas dasar merespon request pemerintah daerah. Di mana setiap tahun lima kabupaten/kota, selain Lotim dipilih juga Sulawesi Utara, Kupang, Tanjung Pinang dan Aceh Utara,” sebutnya. (yon/*)

(Suara NTB/yon)

FOTO BERSAMA - Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), H. Muhammad Kamli, foto bersama di selasela penerimaan tim program IKKON Bekraf, Rabu (3/7).

Halaman 11

Kamis, 4 Juli 2019

Pra-PON

Tim Basket NTB Siap Kalahkan Babel Kompi C Juarai Piala Futsal Korem 162/WB Mataram (Suara NTB) Kejuaraan futsal internal satuan jajaran Korem 12/WB mempertemukan final antara tim Kompi Markas melawan Kompi C Yonif 742/SWY. Pertandingan itu berlangsung di lapangan Makorem 162/WB, Rabu (3/7) pagi. Kompi C Yonif 742/SWY berhasil menjuarai turnamen itu dengan skor 5 : 4 yang diraih lewat adu penalti.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menyampaikan, kejuaraan futsal dilaksanakan

selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran personel, juga mengasah kemampuan dan teknik olahraga futsal. “Sehingga kedepan apabila ada even -even pertandingan futsal, paling tidak Korem bisa mengeluarkan satu atau dua tim futsal untuk ikut bertanding,” jelasnya.

Setelah pertandingan itu, digelar ekshibisi antara tim Korem melawan tim gabungan Wartawan.

Menurutnya, ekshibisi itu sebagai bagian dari menjaga silaturahmi dengan media yang rutin dilaksan-

akan. Ini sebagai salah satu upaya pendukung dalam pelaksanaan tugas satuan di Korem 162/WB. Media sebagai sumber informasi, patut diajak bermitra. “Sebab siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia,” jelas Danrem mengutip sebuah quote.

Danrem berharap komunikasi dan kebersamaan yang sudah terbangun agar ters dipelihara, dijaga dan ditingkatkan. Dengan harapan terjalinnya sinergitas TNI dengan media untuk daerah NTB yang maju. (ars/*)

Yuliana Dijagokan di Popnas Mataram (Suara NTB) Juara dunia silat junior, Yuliana masih punya kesempatan tampil di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua 2020. Dia salah satu atlet yang akan dijagokan NTB di ajang multi event tingkat pelajar nasional.

Atlet asal Lombok Barat (Lobar) ini sangatlah pantas bila diandalkan oleh NTB di Popnas/2020.

Sebab atlet kelahiran tahun 2001 pernah mencatat prestasi gemilang di kancah internasional. Maklum, Ia satu-satunya pesilat NTB yang pernah menjuarai kejuaraan dunia junior di Thailand tahun 2018. Yuliana menyumbang medali emas untuk tim Indonesia di kelas A putri.

Namun, menatap Popnas di Papua, 6-12 Oktober 2020, Yuliana ternyata tidak ingin sesumbar. Atlet silat binaan PPLP NTB ini memilih tak ingin memasang target berlebihan. “Saya tak ingin memasang target apa-apa dulu, kare-

Yuliana

(Suara NTB/ist)

na saya dalam persiapan. Apapun hasilnya nanti itulah yang terbaik,” ucap Yuliana kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Yuliana tak ingin memasang target berlebihan di Popnas, sebab

menurutnya segala hal buruk bisa saja terjadi di setiap pertandingan.

Dalam hal ini atlet yang juara tahun lalu bisa saja kalah menghadapi atlet-atlet pendatang baru.

Sebab, semua atlet yang tampil di Popnas memiliki persiapan khusus menghadapi event nasional.

Meski tak ingin sesumbar, tidak berarti siswa kelas 2 SMA Negeri 2 Mataram pesimis menghadapi Popnas 2019. Namun ia hanya ingin hati-hati bertutur kata, karena menurutnya keberhasilan atlet tergantung pada keseriusan dan kedisiplinan atlet menjalani latihan.

Yuliana sendiri mengaku sudah menjalani latihan maksimal menghadapi Popnas 2019. Latihan dilakukan dua kali sehari di arena silat PPLP NTB. Meski sudah menjalani latihan maksimal, namun Yuliana tetap memilih tak ingin sesumbar. Ia lebih ingin fokus dan tetap berusaha maksimal guna meraih hasil maksimal. (fan)

“Kita sudah mempelajari permainan lawan. Insyaallah para pemain NTB bisa mengalahkan Babel,” ucap Sekum Pengprov Perbasi NTB, Ika Agus Sumarwoto dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (3/7) kemarin.

Ika Agus Sumarwoto yang biasa disapa Toton mengatakan bila melihat hasil pertandingan kedua tim di tiga laga sebelumnya. Para pemain NTB yang diperkuat satu pemain Pelatnas, Nickson Damara Gosal bersama sembilan pemain NTB lainnya jauh lebih unggul. Dari segi materi pemain, NTB unggul satu tingkat, yakni diperkuat satu pemain Pelatnas. Sementara, Babel tak diperkuat atlet Pelatnas. “Pokoknya kita yakin menang, karena tim kita diperkuat atlet Pelatnas,” jelasnya.

Tak hanya mengandalkan Nickson, namun NTB juga mengandalkan pemain lokal seperti, I Nyoman Ari Sutrisna, Justin Gani Wijaya, I Komang Aldo, Fikry Saprisandi, Afif dan kawankawan juga punya skill dan talenta yang bagus untuk mengalahkan lawan.

Tak hanya mengandalkan materi pemain yang baik, namun kondisi fisik

BERLATIH - Tim bola basket PraPON NTB saat berlatih di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (3/7). para pemain NTB saat ini dalam kondisi prima dan siap menjalani laga penyisihan kedua hari ini. Hasil latihan, Rabu (3/7) kemarin para pemain sudah siap dalam hal strategi, selain itu ditambah kondisi fisik para pemain dalam

O2SN Provinsi, Kabupaten Bima Kirim 30 Atlet Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengirim 30 atlet untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi NTB. Mereka dilepas oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Rabu (3/7).

Kasi Keolahragaan Dikbudpora Kabupaten Bima, Nurdin, S.Pd, M.Si mengatakan sebanyak 30 atlet yang dikirim tersebut, yang telah lolos seleksi O2SN tingkat Kabupaten Bima beberapa waktu lalu. “Jumlah kontingen Kabupaten Bima yang mengikuti O2SN tingkat Provinsi NTB ada 48 orang. 38 atlet dan 18 orang pelatih,” katanya.

Ia mengatakan lomba O2SN merupakan ajang kompetisi bidang olahraga siswa jenjang SD dan SMP. Kontingen Kabupaten Bima akan mengikuti beberapa cabang olahrga. Seperti atletik, pencak silat, karate, renang dan bulu tangkis. “Kegiatan O2SN akan dilangsungkan selama tiga hari.

Mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2019,” katanya.

Nurdin mengaku, usai mengikuti O2SN tingkat Provinsi, para atlet yang berprestasi atau mendapatkan juara 1, nantinya akan dikirim mewakili Provinsi NTB dalam lomba O2SN tingkat Nasional. “Harapannya mudah-mudahah atlet kita bisa mendapat hasil yang maksimal agar bisa mewakili Provinsi mengikuti O2SN tingkat Nasional,” harapnya.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE berharap kontingen Kabupaten Bima bisa mengukir prestasi. Dapat mengharumkan nama daerah dalam lomba yang digelar satu kali dalam setahun itu. “Harapan saya para peserta dan pelatih harus bisa menjaga sikap dan perilaku yang baik sebagaimana jati diri sebagai orang Bima,” katanya.

Disamping itu, ia meminta selama mengikuti lomba, para peserta harus menjunjung jiwa sporitivitas. Mengedepankan kesetiakawanan, kejujuran dan kredibilitas sebagai seorang atlet. “Ikuti lomba dengan semangat, sportif, dedikasi dan tanggungjawab. Perlu dipahami, penting bagi kita untuk berprestasi, akan tetapi lebih penting memegang teguh prinsip sportivitas,” pungkasnya. (uki)

keadaan bugar membuat Toton makin optimis.

“Semoga Nickson dan teman-teman bisa menjalankan strategi yang sudah kita mantapkan hari ini. Dengan begitu tim NTB bisa mengatasi Babel,” harap Toton. (fan)

(Suara NTB/Ist)

KONTINGEN - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama atlet dan pelatih kontingen O2SN Kabupaten Bima di ruang kerja Bupati, Rabu (3/7).

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/penrem)

JUARA - Foto bersama Juara Futsal Korem 162/WB bersama tim ekshibisi wartawan di lapangan Makorem 162/WB, Rabu (3/7) pagi.

Mataram (Suara NTB) Tim bola basket NTB akan menghadapi provinsi Bangka Belitung (Babel) di laga penyisihan putaran kedua Kejurnas Pra-PON Bola Basket yang berlangsung di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (4/7) hari ini.

Tim NTB asuhan pelatih Arifin Hanasian mengaku yakin bisa mengalahkan Babel meski NTB belum pernah bertemu Babel selama tampil di kejurnas.

SUARA NTB

Kamis, 4 Juli 2019

Halaman 12

120 Mahasiswa UINMA Laksanakan KKP di Lobar Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun ini kembali menggelar Kuliah Kerja Partisipasif (KKP) di Lombok Barat (Lobar). Sebanyak 120 mahasiswa KKP akan melaksanakan program wajib kampus ini di wilayah Lobar.

“Untuk Lombok Barat sendiri ada 120 mahasiswa yang akan melaksanakan KKP yang tersebar di 4 Kecamatan, yakni Sekotong, Lembar, Gerung, dan Kuripan,” kata Ketua Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), H. Nazar Na’amy.

Pihaknya berharap dengan dilaksanakanya KKP ini para mahasiswa mampu melihat kondisi masyarakat sekitar dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi

masyarakat. Mengingat pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) juga menaruh harapan kepada mahasiswa untuk dapat menyalurkan ilmu yang dimiliki sehingga program pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan masyarakat.

Selain itu, momen KKP ini juga diharapkannya sebagai proses pelatihan bagi mahasiswa untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya.

Disebutkan juga bahwa secara keseluruhan total mahasiswa yang melaksanakan KKP tahun ini sebanyak 2.022 orang dan tersebar di empat Kabupaten, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa.

Pihaknya percaya dengan potensi yang dimiliki mahasiswa, karena memiliki pema-

haman intelektual yang lebih sehingga momen ini dapat di-

gunakan untuk mensosialisasikan program pemerintah. (dys)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR.4842 CE NOKA/NOSIN : MHIJF8118DK844607/ J F 8 1 E 1 8 3 8 8 1 5 AN.M.HAMBALI HLG D’SKTR MATARAM – LABUHAN LOMBOK HILANG STNK R2 YAMAHA NO POL EA 5241 DC NOKA/NOSIN : MH350C006EK821639/ 50C-821632 AN.HERRY SAPARUDDIN HLG D’SKTR AMPENAN

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLNG STNK R2 NO POL EA 4712 SI HONDA NOKA/NOSIN : MH1JF8119CK500167/ JF81E-1497411 AN.MOES THOFA QHAMAL HLG D’SKTR AMPENAN

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIKONTRAKKAN RUMAH Disewakan Rmh di Perumh Senggigi,terawat,murah,min 3 bln hub 0877 88792034

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 4 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2019

Halaman 14

Sejumlah Daerah Ingin Kembangkan Bawang Putih Sembalun (Suara NTB/ist)

Peserta Patriot Desa Digital mendapatkan materi dalam seminar dan talkshow dengan tema pemberdayaan ekonomi desa dengan teknologi. Tujuannya memberikan wawasan kepada masyarakat desa tentang pemanfaatan produk dan aplikasi dalam membangun ekonomi digital serta semangat meraih kesuksesan usia muda di era digital.

Telkomsel Bentuk Komunitas Berkualitas Pedesaan dengan Patriot Desa Digital Mataram (Suara NTB) Telkomsel memperkuat keseriusannya untuk mendukung dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas masyarakat melalui program Patriot Desa Digital. Patriot Desa Digital merupakan program Corporate Social Responsibilty (CSR) Telkomsel yang bertujuan mengembangkan potensi warga desa atau pinggir kota kecil usia muda (disebut Patriot) sebagai katalisator perubahan ekonomi secara digital untuk memaksimalkan potensi wilayahnya.

Program ini diselenggarakan di 5 kota yaitu Bandung (1 April 2019), Bogor (25 – 28 Juni 2019) dan di lanjutkan di Surabaya, Medan dan Makassar. Vice President Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin mengatakan dengan program Patriot Desa Digital, Telkomsel ingin membentuk komunitas yang berkualitas di wilayah pedesaan untuk memberikan pendidikian digital guna pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

“Sehingga akan banyak local hero sebagai Patriot yang melek teknologi, menciptakan lapangan kerja baru di era digital serta membantu bisnis masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” paparnya.

Program Patriot Desa Digital secara khsusus juga diperuntukkan bagi BUMDES, UMKM, BMT melalui edukasi literasi digital. Di dalam implementasinya akan melibatkan lembaga keuangan non-bank Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Beberapa aktivitas dalam program ini antara lain adalah seminar, workshop, asistensi dan monitoring sampai ke evaluasi dan implementasinya kepada 750 Patriot Desa Digital di 250 Desa seluruh Indonesia serta 50 BMT mulai bulan April hingga Desember 2019.

Seminar dan talkshow dengan tema pemberdayaan ekonomi desa dengan teknologi yang bertujuan memberikan wawasan kepada masyarakat desa tentang pemanfaatan produk dan aplikasi dalam membangun ekonomi digital serta semangat meraih kesuksesan usia muda di era digital. Seminar ini berlangsung selama 1 hari dan mengakomodir 300 peserta dari kalangan masyarakat desa sasaran, yang kemudian diseleksi untuk mendapatkan 150 Patriot Desa Digital di setiap Kota penyelenggaraan.

Selanjutnya para Patriot Desa Digital terpilih akan mengikuti berbagai pelatihan berupa workshop Training of Trainer yang berisi aktivitas Focus Discussion Group dan pendalaman materi mengenai digital marketing, fitur aplikasi, role play, serta pembentukan online forum sebagai sarana komunikasi dan informasi. Selain itu Patriot Desa Digital akan diberikan asistensi dan monitoring secara online dan visitasi berkala selama 6 bulan terkait problem solver, tips marketing dan juga forum diskusi termasuk evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, Telkomsel bekerjasama dengan Mobisaria yang merupakan sebuah platform digital yang menghubungkan antara masyarakat pedesaan dengan institusi keuangan, pasar serta bisnis modern. Mobisaria memanfaatkan tiga pondasi ekonomi desa yaitu: Koperasi/BMT, pesantren dan rumah tangga. Info lebih lanjut dapat mengunjungi alamat website http://patriotdesadigital.id.

“Program Patriot Desa Digital kami harapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang positif dan produktif. Melalui pemanfaatan tekonolgi digital kami juga berharap para Patriot akan mampu memasarkan potensi desanya melalui pemasaran digital yang kami sediakan sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kualitas di wilayahnya,” demikian Denny. (bul/r)

Petani Horti di Lombok Utara Optimis Bangkit Pascagempa Mataram (Suara NTB) Kehadiran Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian di Lombok Utara, tidak saja mampu memotivasi petani untuk bangkit dari keterpurukan akibat gempa bumi tahun lalu, tetapi juga mampu memberikan harapan dan optimisme bagi petani dan masyarakat.

“Program PKU ini sangat tepat dan sangat menolong bagi kami. Apalagi kami baru saja mendapat musibah bencana alam,” ujar Mujahidin, Ketua Gapoktan Serumpun, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara yang ditemui, Rabu (3/7). Melalui program PKU dan bimbingan yang diberikan mulai dari hulu sampai hilir, menambah optimisme para petani menatap masa depan yang lebih baik.

Melihat semangat kerja keras dan kebersamaan Gapoktan Serumpun, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Andriko Noto Susanto yang berkunjung ke lokasi PKU sangat senang dan menitip pesan agar PKU dikelola dengan baik, sehingga bisa berkelanjutan.

“Saya sangat senang melihat antusiasme petani dan masyarakat, juga aparat desa yang hadir di sini. Ini menunjukan semangat kebersamaan dan kerja keras secara bergotong royong harus terus dibangun,” ujar Andriko saat berdialog dengan anggota gapoktan, aparat desa, dinas provinsi dan ketahanan pangan kabupaten.

“Tolong kegiatan PKU ini dibina dan kembangkan dengan baik, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Saya harapkan, kalau saya ke sini lagi, sudah ada perkembangan dalam usaha yang dijalankan,” tambah Andriko memotivasi.

Kegiatan PKU digulirkan BKP untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Melalui PKU kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir akan disentuh, sehingga nilai tambah dan keuntungan yang dinikmati petani semakin besar.

Tahun 2019 ini NTB menjadi satu satunya provinsi mendapatkan 2 lokasi kegiatan PKU. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan petani. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kabupaten Lombok Utara Munhayadi menyampaikan terima kasih atas dipilhnya Desa Pendua sebagai lokasi kegiatan PKU. Gapoktan Serumpun Desa Pendua sebagai pelaksana PKU terdiri Lima kelompok tani yang membudidayakan komoditas bawang merah, cabai dan tomat. Sebagian produk yang dihasikan petani diolah oleh gapoktan menjadi pangan olahan seperti manisan tomat, bubuk cabai dan grading sayuran. (bul)

(Suara NTB/bul)

OPTIMIS - Poktan Petani Muda usai dimotivasi Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Andriko Noto Susanto, mereka makin optimis bangkit pascagempa setelah diintervensi PKU

Mataram (Suara NTB) Sejumlah daerah di Indonesia tertarik ingin mengembangkan bawang putih dari Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tiga daerah yang kepincut benih bawang putih Sembalun, diantaranya Donggala (Sulawesi), Garut (Jawa Barat) dan Bali.

Petani bawang putih di Sembalun sedang memasuki masa panen. Hasil panenannya tidak seluruhnya dijual ke pasaran.

Petani sepakat, 75 persen hasil produksi bawang putih disiapkan untuk kebutuhan benih nasional. Sedangkan 25 persen dijual, bahkan diolah menjadi produk jadi.

Jika berkunjung ke Sembalun, pemandangan yang dijumpai saat ini adalah aktivitas panen oleh petani-petani bawang putih. Ada juga yang melakukan perawatan, menunggu waktu panen. Sembalun tengah dihijaukan hamparan bawang putih yang belum panen.

Di pelataran-pelataran rumah warga juga disuguhkan peman-

dangan bawang putih yang tengah dijemur petani. Panen bawang putih musim ini nampaknya cukup berhasil. Umbi-umbi bawang putih juga tak terlalu kecil.

Meskipun belum menyamai besarnya umbi bawang putih impor.

Kendaraan-kendaraan pengangkut bawang putih mulai ramai turun naik ke kaki Rinjani ini. H. Minardi, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lendak Kuta, Desa Sembalun menyebut untungnya harga penjualan di musim panen bawang putih saat ini tak turun. Justru harga bawang putih membuat petani bergairah.

Rp11.000/Kg untuk bawang putih kering panen, Rp17.000/Kg

untuk bawang putih dengan tingkat kekeringan sedang dan Rp30.000/Kg untuk bawang putih dengan tingkat kekeringan tertinggi. Luas lahan bawang putih di Sembalun mencapai 1.642 hektar.

Produktivitas per hektar dari 12 ton sampai 15 ton. Sembalun, oleh pemerintah telah dijadikan sentra benih bawang putih nasional. Karena itu, 75 persen produksi bawang putih disana dialokasikan untuk persediaan benih. Tiga daerah yang telah mengajukan permintaan, kata H. Minardi, Garut 90 ton, Bali 90 ton dan Donggala 35 ton.

“Bali yang telah boking. Dari Garut, Bupati dan rombongannya telah datang menemui kami langsung,” ujarnya. Sementara 25 persen bawang putih hasil produksi petani dimanfaatkan untuk olahan. Termasuk yang dikirim ke pasar percontohan di Mataram.

Dengan mengisi pasar lokal, H. Minardi, mewakili kelompok tani bawang putih lainnya mengharapkan, bawang putih impor

(Suara NTB/bul)

PERSIAPAN PANEN - Salah seorang petani bawang putih di Sembalun tengah persiapan panen. tak mendominasi pasar dalam daerah. “Sebagian dijual ke pasar untuk mengendalikan bawang impor masuk,” kata H. Minardi.

Sebagian lagi, diolah sebagai produk jadi. Sementara ini dijadikan olahan black garlic (bawang putih hitam). Black garlic diyakini memiliki khasi-

at bagi kesehatan tubuh, seperti kaya akan nutrisi, sumber antioksidan, mengurangi gula darah, menurunkan kolesterol, mencegah kanker, menstabilkan tekanan darah, menjaga berat badan ideal, menghindari kepikunan, mengobati sakit gigi dan lain-lain. (bul)

Pengusaha Tuna akan Diberikan Tutorial Khusus Jadi Eksportir Mandiri

(Suara NTB/rus)

JUAL GARAM - Penjual garam di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lotim.

Rendah, Harga Garam di Lotim Selong (Suara NTB) Harga garam yang dibeli kepada para petambak garam di Lotim terbilang sangat rendah. Saat ini harga beli di petani tambak garam ini Rp30-35 ribu ukuran 20 kilogram (kg). Terbagi perkilogramnya hanya Rp1.500.

Semestinya, pada saat ini harga garam mahal. Dulunya, sempah tembus dengan harga Rp100-150 ribu per 20 kg.

Demikian dipaparkan Ketua Kelompok Perempuan Petani Garam Mutiara Selatan Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lotim, Muliana. Menjawab Suara NTB, Muliana menaruh harapan besar pembudidaya garam di Lotim ini mendapat perhatian.

Utamanya keberpihakan terhadap harga.

Pasanya, proses budidaya garam ini memerlukan waktu yang cukup lama. Dibutuhkan waktu paling singkat satu bulan baru bisa dapat hasil. Saat hujan, dipastikan petani tidak akan bisa melakukan budidaya garam. Garam tidak bisa dikristalisasi.

Melihat harga yang berlaku saat ini, tidak ditampik memang bisa menguntungkan bagi petani. Akan tetapi tidaklah seperti musim sebelumnya yang harganya cukup bagus. Untuk bisa disebut menguntungkan setidaknya harga ukuran 20 kilogram ini katanya Rp100 ribu.

Muliana sejauh ini juga membuat garam lembut. Ia memastikan garam yang diproduksi dan dijual ramai di pinggir-pinggir jalan di Desa Pijot ini sudah mengandung yodium.

Sudah dilakukan proses iodisasi sesuai arahan pemerintah. Harga bahan yang digunakan iodisasi dibeli Rp100 ribu sekali penaburan.

Biaya produksi memang tidak seberat budidaya pertanian, akan tetapi cukup melelahkan. Tidak jarak petani petambak garam ini gagal dalam melakukan budidaya. Dibutuhkan keuletan dan ketekunan dari para petambak. Sehingga bisa menghasilkan garam yang lebih baik.

Garam lokal yang diproduksi di Serumbung Kecamatan Jerowaru dan Pijot Kecamatan Keruak ini lebih sering kalah saing dibandingkan dengan produk garam luar daerah. Utamanya garam-garam dari Bima yang diketahui kerap banyak yang datang dan membuat harga garam lokal Lombok ini anjlok.

Belum lagi garam-garam impor yang dijual di supermarket atau ritel-ritel modern. Para pembudidaya garam ini sudah mencoba menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. Termasuk membuat garam lembut yang dilihat dari segi warna tidak kalah dibandingkan ga-

ram-garam produk luar.

Hasil kemasan yang dibuat para ibu-ibu petambak ini bisa menjual lebih mahal. “Bisa dijual Rp5 ribu perkilogram,” terangnya. Saat harga membaik, ukuran satu kemasan ini pun bisa dijual seharga Rp10 ribu.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Harpi Muhammad tidak menampik fakta persoalan garam lokal. Utamanya dari sisi kualitas garam yang masih kurang bagus. Sementara dari segi potensi sendiri, disebut Harpi di Lotim sejauh ini 1.383 hektar. Tahun 2018 lalu garam diproduksi di atas lahan seluas 1.177 ha dengan total produksi mencapai 1.678.621 ton.

Produksi garam di Lotim diakui cukup banyak. Akan tetapi masih lemah dari sisi pemasaran. Ia tidak menampik sentuhan teknologi sangat diperlukan petani petambak garam agar bisa menghasilkan garam yang lebih putih dan bersih. Potensi lahan tambak garam di Lotim tersebar di dua kecamatan di bagian Selatan Lotim.

Yakni Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru. Produksi tahun 2018, sebutnya masih banyak tersimpan di gudang-gudang warga dan belum laku terjual. Tahun 2019 ini sendiri belum ada produksi karena musim hujan. Sejak Januari sampai sekarang belum ada aktivitas produksi garam.

Diakui banyak petambak yang mengeluh soal harga yang saat ini Rp80 ribu perkarung.

Harga ini terbilang jauh dari yang diharapkan petambak. Akan tetapi ketimbang tidak laku, dipersilahkan untuk dibeli dengan harga berapapun. “Itu pengakuan petambak garam saat kita kunjungi beberapa waktu lalu,” tutur Harpi. Sebelumnya, harga jual dari garam ini cukup bagus. Bisa tembus Rp 200 sampai dengan Rp 300 ribu perkarung.

Sentuhan teknologi dan bantuan pemerintah sudah dilakukan. Namun terbatas. Sejauh ini masih sebagian kecil saja petambak yang memanfaatkan teknologi budidaya garam. Disebut ada teknologi Geomemran yang bisa diterapkan agar bisa menghasilkan garam yang lebih putih dan bersih. Tidak bercampur dengan tanah.

Teknologi geomembran itu sebutnya cukup sederhana. Menggunakan plastik yang diletakkan di tambak garam. Seperti yang sudah dilakukan di Madura disebut Harpi sudah menggunakan atap tandon tambak garam sehingga produksi bisa dilakukan selama musim hujan. (rus)

Mataram (Suara NTB) Para pengusaha tuna yang ada di Labuan Lombok, Lombok Timur akan diberikan tutorial khusus oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Pemprov ingin mendorong para pengusaha tuna di daerah ini menjadi eksportir mandiri.

“Kita rencananya akan mendatangi para pengusaha tuna di Lombok. Kalau diberikan pelatihan ekspor, belum bisa karena jumlahnya belum memenuhi,” kata Baiq. Deny Evitadarmiana, Kepala Bidang PLN didampingi Ramhat Wira Putra, Kasi Pengembangan Ekspor.

Baiq Deny memberi konfirmasi terkait permintaan para pengusaha tuna untuk diberikan pelatihan oleh pemerintah daerah agar mereka tak seterusnya tergantung pada pengusaha eksportir yang ada di luar daerah. Baiq.

Deny mengatakan, untuk diberikan pelatihan ekspor – impor, minimal disyaratkan 30 pengusaha potensial ekspor.

Sebab harus mendatangkan instruktur khusus dari pusat. Dalam dua tahun terakhir, kegiatan pelatihan ekspor untuk komoditas perikanan belum terakomodir program. Karena itu, cara yang paling tepat adalah mendatangi para pengusaha ikan tuna. Kemudian memberikan pemahaman, bimbingan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor.

Pada Januari hingga Mei 2019 ini, nilai ekspor produk non tambang NTB mencapai US$2.720.905,977.90. Didominasi komoditas kelautan perikanan (mutiara, rumput laut, udang vanname). Sementara total ekspor tambang dan non tambang mencapai US$86 . 6 7 3 .

020,387.

“San-

gat disayangkan sebenarnya.

Potensi ekspor ikan kita sangat besar. Tapi masih dikirim ke daerah lain, tidak diekspor. Kalau bisa diekspor langsung, sangat signifikan dampaknya terhadap ekspor non tambang NTB,” kata Wira. Komoditas perikanan (tuna) adalah komoditas yang tidak dibatasi pengirimannya oleh pemerintah.

Sehingga untuk ekspor langsung, tak diwajibkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Cukup dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB serta syarat-syarat lain dari BKIPM, Dinas Kelautan Perikanan, dan Bea Cukai.

Seyogiyanya, ekspor dapat dilakukan langsung atas nama NTB, tanpa harus bergantung kepada pengusaha di daerah lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bali Seafood di Sumbawa, pengekspor ikan beku. Ada juga dari PT. Bibit Unggul untuk komoditas perikanan hidup, serta UD. Bintang Pasir.

Wira menyebut, selain pengusaha ikan di Labuan Lombok, Dinas Perdagangan juga akan mendorong pengusaha tambak udang vanname konsumsi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat agar ekspor atas nama produk NTB. “Pengusaha tambak udang yang ada di Sumbawa masih mengekspor dari daerah luar. Padahal bisa diekspor langsung atas nama NTB, walaupun ekspornya dari Pelabuhan di luar daerah,” ujarnya.

Seluruh pengusaha potensial ekspor dari NTB, diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk membangun NTB. Agar nilai tambah yang didapat dari ekspor dapat dinikmati di NTB. Diharapkan ekspor dapat dilakukan secara mandiri oleh pengusaha-pengusaha komoditas yang ada di dalam daerah. (bul)

Baiq. Deny Evitadarmiana (Suara NTB/dok)

IWAPI Libatkan Google dan Siapkan Sentra Pemasaran Produk UMKM Mataram (Suara NTB) Aktivitas wirausaha belum tumbuh signifikan. Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga ekonomi belum bergerak. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB berinisiatif mengeliatkan kembali ekonomi lokal khsususnya. Untuk itu, dibutuhkan strategi khusus. Salah satunya dengan melibatkan Google.

Ketua IWAPI Provinsi NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi melihat masih ada celah untuk menggerakan ekonomi, membangkitkan gerak wirausaha, terutama wirausaha perem-

puan. Pemanfaatan teknologi harus dimassifkan dalam hal promosi dan pemasaran.

Menurut dia, potensi wirausaha yang ada di NTB sebetulnya tak kecil. Hanya saja sistem pemasaran masih tradisional. Padahal, teknologi telah sedemikian dekatnya dengan manusia. Dengan dilibatkannya Google, para pelaku UMKM, terutama binaan IWAPI Provinsi NTB, akan ditingkatkan kemampuannya dalam hal marketing digital.

“Kita datangkan dari Google untuk melatih para UMKM binaan kita pekan ini. Mereka akan

dilatih bagaimana membuat website dan pemasaran secara online,” kata senator ini di Mataram, Rabu (3/7) kemarin.

Tahun lalu, pelatihan serupa juga dilakukan. Melibatkan Facebook. Pelatihan diberikan cuma-cuma. Google sebagai sebuah perusahaan multinasional yang berkekhususan pada jasa dan produk Internet meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring menurut Ratu Ganefi dapat juga menggerakkan ekonomi bila UMKM melek memanfaatkan sistem pemasaran dengan teknologi ini.

“Teknologi ini dapat mendatangkan manfaat yang besar, bila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harapan kita, dengan pengetahuan teknologi, UMKM kita tanpa harus bergantung kepada orang lain, sudah bisa melakukan pemasaran sendiri melalui IT,” ujarnya.

Kecenderungan yang dilihat, para pelaku usaha, terutama UMKM memiliki semangat berwirausaha yang kecil melalui teknologi. “Sekali promosi lewat media sosial, tidak laku, berhenti promosi. Padahal banyak fitur di internet yang bisa mengkreasikan model pemasaran UMKM

agar menarik simpati pengguna internet. Kemampuan inilah yang harus dimatangkan,” kata Ratu Ganefi.

Selain dukungan teknologi, IWAPI juga berinisiatif menyediakan pusat pemasaran khusus bagi konvensional. Untuk menjaring pasar konvensional. Pusat produk UMKM ini siapkan untuk memasarkan seluruh produk UMKM. Konsepnya berbeda kata Ratu Ganefi.

Tidak seperti konsep pemasaran produk yang biasa dilakukan. Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi dan pasar konvensional. (bul)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2019

Air Danau Segara Anak Dapat Dimanfaatkan Atasi Dampak Kekeringan Mataram (Suara NTB) Pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menilai, pemanfaatan air Danau Segara Anak dapat dimanfaatkan untuk mengatasi dampak kekeringan. Namun, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui apakah air Danau Segara Anak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. ‘’Harus diteliti kualitas airnya dulu. Kalau dari segi pemanfaatan di Taman Nasional itu boleh. Meskipun ada pembatasan-pembatasan,’’ kata Kepala Balai TNGR, Sudiyono dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/7) siang.

Menurutnya, perlu diukur dulu debit air Danau Segara Anak. Kemudian yang terpenting adalah kualitas airnya. Pasalnya, kata Sudiyono, air Danau Segara Anak mengandung belerang.

Sehingga perlu dikaji pengaruhnya baik terhadap perpipaan yang akan dipasang apabila wacana tersebut direalisasikan. Maupun layak atau tidaknya air tersebut untuk dikonsumsi. ‘’Harus ada kajian dulu. Kalau pemanfaatan air dari Taman Nasional boleh. Tapi ada pembatasan, izin dan sebagainya,’’ terangnya.

Selain itu, perlu juga dikaji dampaknya terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang ada di kawasan Gunung Rinjani. Apabila hasil kajian layak pemanfaatan air Danau Segara Anak, Sudiyono mengatakan pihaknya tentunya akan berkoordinasi dengan pimpinannya. Karena izin pemanfaatan air di kawasan taman nasional berasal dari pusat.

Bencana kekeringan yang melanda NTB berdampak terhadap menyusutnya debit air di Bendungan Pandanduri Lombok Timur (Lotim). Kondisi air Bendungan Pandanduri kini masuk ketegori kritis.

Sementara itu, untuk penanganan krisis air bersih akibat dampak kekeringan sedang mengakaji adanya solusi permenan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mewacanakan pemanfaatan air Danau Segara Anak untuk mengatasi krisis air bersih yang melanda NTB tiap tahun.

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, solusi permanen untuk penanganan krisisi air bersih akibat kekeringan memang ada rencana mengembangkan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional. Namun, pembangunan SPAM Regional ini membutuhkan biaya yang cukup besar, di atas Rp1 triliun.

Di samping itu, pengambilan air juga tidak boleh sembarangan. Agar tidak terjadi konflik dengan pemanfaatan air untuk irigasi pertanian dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), maka pengambilan air harus di hilir.

Untuk itu, ada solusi kedua yang ditawarkan dengan mengalirkan air Danau Segara Anak. Menurutnya, air Danau Segara Anak merupakan sumber air baku yang cukup potensial. Menurutnya, perlu ada studi yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan air danau yang berada di Gunung Rinjani ini. ‘’Kalau bisa dipakai air Danau Segara Anak, maka berhenti kita ribut masalah air bersih. Kalau dari sini jauh lebih murah dibandingkan SPAM regional,” kata Ahmadi.

Menurutnya air Danau Segara Anak dapat dimanfaatkan sebesar 200 liter per detik. Mengenai pemanfaatan air danau ini tinggal berkoordinasi dengan kementerian terkait. (nas)

NTB Informatif, Target Kinerja PPID Harus Dipenuhi Mataram (Suara NTB) Keterbukaan informasi dan akuntabilitas tata kelola birokrasi menjadi instrumen penting bagi terwujudnya NTB yang tertata rapi, aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Di mana birokrasinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya benar- benar mengutamakan integritas dan bisa memberikan layanan yang maksimal untuk masyarakat.

Karena itu NTB yang informatif, dialogis, dinamis, terkoneksi dan terintegasi menjadi target kinerja PPID Perangkat Daerah yang harus dipenuhi sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H mengemukan hal itu pada rapat Konsolidasi dengan para Pengelola PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB di Ruang Sidang KI NTB di Mataram, Rabu (3/7).

Badan publik informatif, kata Aryadi tercermin dari kemudahan masyarakatnya dan semua tamu yang berkunjung, untuk mendapatkan informasi tentang apa saja mengenai NTB. Sehingga mereka dengan mudah dapat melaksanakan aktivitas dan bisnis termasuk berpartisipasi dalam menyukseskan program-program NTB Gemilang.

Untuk meraih predikat NTB informatif itu, maka semua perangkat daerah sebagai badan publik, wajib memiliki sistem informasi yang mudah diakses mas-

Dari Hal. 1 ‘’Kalau sampai Oktober nanti masyarakat masih ada yang tidak mempergunakan DSP yang menjadi bantuan stimulan itu, maka dana itu akan ditarik pusat. Kemudian diformulasi dengan kebijakan dalam bentuk dana hibah rehab rekon,’’ terang Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/7) siang.

Meskipun nanti ada sisa dari bantuan dana stimulan sebesar Rp5,1 triliun yang sudah ditransfer ke NTB. Khalik mengatakan, sisanya akan ditarik oleh pemerintah pusat.

Namun, ia memastikan dana bantuan tersebut tidak akan hilang.

Tetapi akan diubah menjadi hibah. Bantuan dana stimulan menggunakan DSP harus dipergunakan di masa tanggap darurat dan transisi darurat. Apabila habis masa transisi darurat, maka tidak boleh lagi menggunakan DSP. ‘’Tetapi harus memakai dana hibah yang modelnya kontraktual dengan pihak ketiga,’’ kata Khalik.

Untuk itu, kata Khalik, agar dana stimulan yang sudah ditransfer ke NTB tidak ditarik oleh pusat. Maka validasi data anomali harus segera dituntaskan. Kemudian Pemda kabupaten/kota, TNI dan Polri harus bersepakat dan bersemangat agar progres bisa mencapai seratus persen sampai Oktober mendatang.

Artinya pada Oktober tersebut ada yang sudah selesai diperbaiki dan ada lagi sisanya sedang dalam proses pembangunan. Jika bisa seperti itu, maka dana bantuan stimulan tidak akan ditarik.

Kalaupun nanti ada sisa dana yang ditarik ke pusat, Khalik memastikan semua masyarakat korban gempa yang rumahnya rusak akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah sesuai data yang ditetapkan bupati/walikota. Hanya saja sistemnya saja yang berbeda. Apabila masa transisi darurat sudah selesai, maka bantuannya dalam bentuk hibah yang akan dikerjakan secara kontraktual. ‘’Kalau masyarakat tidak mau masuk dalam sistem dana hibah, maka ayo

yarakat sebagai media pelayanan informasi publik. ‘’Salah satu instrumen yang harus dipenuhi adalah mempunyai website,’’ tegasnya.

Karena sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Kemudian website tersebut harus menyajikan seluruh konten informasi publik yang dikuasai oleh perangkat daerah atau menjadi tugas dan fungsi badan publik yang bersangkutan. ‘’Konten informasi yang disajikan, haruslah selalu di update, dilengkapi dengan penyediaan ruang layanan dan dokumentasinya,’’ terang Gde sapaan. akrabnya.

Sedangkan NTB dialogis dan dinamis, menurutnya adalah tersedianya ruang atau akses bagi masyarakat untuk berinteraksi, berdialog dan berdiskusi tentang ide-ide baik membangun NTB. Sekaligus juga dapat menyampaikan keluh kesah dan pengaduan terkait permasalahan yang perlu diatasi bersama.

Dalam hal ini, telah menjadi komitmen Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj.Siti Rohmi Djalilah untuk membuka ruang dialog melalui kegiatan jumpa Bang Zul-Umi Rohmi dan rutin turun mengunjungi masyarakat diberbagai kesempatan. Pemprov NTB juga membuka akses layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care.

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi (tengah), didampingi Kepala Balai ITE Diskominfotik NTB, HM.Ilham (kanan) dan Wakil Ketua Komisi Informasi NTB, Lalu Ahmad Busyairi (kiri) dalam rapat Konsolidasi dengan para Pengelola PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB di Ruang Sidang KI NTB di Mataram, Rabu (3/7).

Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu meminta seluruh PPID perangkat daerah untuk memberikan atensi khusus, dan segera merespons setiap pengaduan masyarakat tersebut dalam bentuk penanganannya secara konkrit.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kontens website perangkat daerah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, diketahui 70 persen dari website tersebut konten informasinya belum update. ‘’Dari 44 website OPD, 2 website dalam keadaan suspens(mati) yakni situs web

Dinas ESDM dan Dinas Pariwisata NTB. Dan hanya 12 website yang menyajikan informasi terkini,’’ ungkap Kepala Balai ITE Diskominfotik NTB, HM.Ilham.

Kebanyakan dari perangkat daerah di lingkungan birokrasi Pemprov NTB, belum melakukan update informasi. Sehingga berbagai informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah, belum banyak terpublikasi kepada masyarakat.

Ketua Komisi Informasi yang diwakili Wakil Ketua Komisi Informasi NTB, Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos. men-

jelaskan badan publik provinsi, kementrian itu dinilai langsung oleh Komisi Informasi Pusat. Terdapat perbedaan tata cara penilaian dari tahun 2017 dengan tahun 2018-2019.

Jika ditahun 2017 penilaian menggunakan SAQ lembar penilaian yang kita nilai sendiri. Kemudian Komisi Informasi Pusat yang akan mengecek kembali apakah benar atau sesuai dengan lembaran tersebut, melalui visitasi. Sedangkan di tahun 2018 hingga sekarang ini, cara tersebut tidak digunakan lagi melainkan dengan cara diundang melakukan presentasi. (r)

Kasus LCC Lobar Mulai Audit Kerugian Negara

(Suara NTB/dok)

Ery Ariansyah Harahap

Dana akan Ditarik Pusat sekarang semua percepat dana yang sudah masuk ke rekening masyarakat. Kan masyarakat sudah bisa swakelola,’’ katanya.

Masyarakat dapat melakukan swakelola perbaikan rumah. Yang terpenting, kata Khalik, masyarakat melaporkan ke fasilitator atau TNI/Polri yang membantu percepatan di lapangan. Sehingga rumah yang dibangun konstruksinya tahan gempa.

Khalik menyebutkan, hasil pembicaraannya dengan Danrem 162/WB, Kol. Ahmad Rizal Ramdhani, kemungkinan besar sampai 25 Agustus mendatang progres pengerjaan rumah rusak akibat gempa sekitar 145.000 - 150.000 unit, baik rusak berat, sedang dan ringan. Artinya, masih ada sisa sekitar sekitar 70 ribu unit lebih. Untuk itulah BPBD akan mengkaji dengan Biro Hukum soal perpanjangan masa transisi darurat pemulihan pascabencana gempa NTB sampai Oktober mendatang.

Pemprov NTB terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa tahun lalu.

Kini, jumlah rumah warga yang sudah selesai dibangun dan siap huni sebanyak 47.954 unit rumah di seluruh kabupaten/ kota terdampak gempa. Dengan rincian, rumah rusak berat 11.230 unit, rumah kategori rusak sedang 8.004 unit, dan rumah rusak ringan sebanyak 28.720 unit.

Total rumah warga yang sudah selesai dibangun ditambah dengan rumah yang sedang dikerjakan atau hampir jadi sebanyak 119. 768 unit atau 53, 78 persen dari jumlah total rumah terdampak gempa sebanyak 222.564 unit.

Meliputi rumah rusak berat sebanyak 75.138 unit rusak rusak sedang sebanyak 33.373 dan rumah rusak ringan sebanyak 114.055 unit. Rumah yang sedang dalam proses pengerjaan sebanyak 72.986 unit. Terdiri dari rumah kategori rusak berat 21.924 unit, Rumah kategori rusak sedang sebanyak 15.706 unit dan kategori rusak ringan 35.356 unit. (nas)

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB melakukan koordinasi intens dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara kasus lahan Lombok City Center (LCC). Penyidik dan auditor akan ekspose untuk melengkapi berkas audit kerugian negara lahan berlokasi di Desa Gerimaks Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar) itu.

Kepastian audit kasus LCC itu disampaikan Korwas Investigasi BPKP NTB Adi Sucipto dan Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH. ‘’Untuk kasus LCC, kami sedang dalam proses

penyusunan surat tugas,” kata Adi Sucipto, kepada Suara NTB Rabu (3/7).

Terkait tahapan audit, dipastikannya berupa audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). “Karena kasus ini sudah naik tahap penyidikan,” ujarnya.

Ery Ariansyah Harahap menambahkan, Selasa (2/7) lalu ia mendapat surat dari BPKP terkait koordinasi lanjutan. “Kita akan koordinasi untuk ekspose (gelar perkara) untuk audit kerugian negara,” kata Aspidsus.

Dari hasil koordinasi awal, pihaknya sudah mendapat kepastian bahwa audit yang dilakukan berupa PKKN. Artinya, audit langsung ma-

Selektif Pilih Aplikator Dari Hal. 1 ‘’Agar tidak seperti ini, harus lebih selektif memilih aplikator,’’ kata Danrem kemarin.

Selain mengingatkan agar lebih waspada, Danrem juga menjelaskan soal pencapaian pembangunan rumah rusak ringan, sedang dan berat.

Pelaksanaan rehab rekon oleh fasilitator terpadu mulai Januari 2019 sudah berjalan dengan baik, dengan progres cukup memuaskan. Namun diakui sempat melamban saat pelaksanaan Pemilu

2019 dan masuk Ramadhan. ‘’Selama pelaksanaan Pemilu 2019 dan bulan puasa, hasil progres sedikit menurun. Namun setelah liburan lebaran, Alhamdulillah progres kembali meningkat secara signifikan,’’ ujar Danrem.

Saat ini, lanjut alumni Akmil 1993 ini, bersama BPBD Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota terdampak gempa terus mengadakan rapat evaluasi. Termasuk yang dihadiri para fasilitator, aplikator dan pejabat terkait.

Danrem juga menyampaikan

rencananya menggeser pasukan Zeni TNI di Kabupaten Sumbawa, untuk ditarik ke Lombok Timur dan Lombok Utara yang progres RTG agak lamban.

Langkah lain yang sudah dilakukan dengan menggunakan sistem satu blok.

Yakni menentukan desa sasaran setiap kecamatan dengan skala prioritas untuk dikerjakan para fasilitator, aplikator bersama pasukan Zeni. ‘’Setelah selesai, baru pindah ke desa yang lain sehingga hasilnya akan terlihat secara signifikan,’’ jelasnya. (ars)

Pemprov Siapkan Rp30 Miliar Perbaiki Ruas Jalan Tawali-Sape Bima Dari Hal. 1 Dana yang akan siapkan sekitar Rp30 - 40 miliar. Dan itu sudah diprogramkan, sudah masuk perencanaan 2020,’’ jelasnya.

Azhar berharap masyarakat bersabar. Karena tidak mungkin program yang sudah direncanakan diubah-ubah atau dimajukan tahun 2019 ini. Dalam melaksanakan program atau kegiatan, katanya, pihaknya bekerja sesuai anggaran yang sudah ada atau anggaran yang sudah ditetapkan.

Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Infrastruktur ini menjelaskan mulai 20202022, Pemprov mengalokasi-

kan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa dan Lombok. Anggaran sebesar itu, sebesar 70 persen diarahkan untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa. Sedangkan sisanya 30 persen untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Lombok.

Dengan adanya anggaran tersebut, kata Azhar, bukan hanya ruas jalan Tawali - Sape yang akan ditangani. Tetapi ruas-ruas jalan provinsi lainnya termasuk jembatan yang putus akibat bencana alam juga akan ditangani selama tiga tahun.

Ia menambahkan, perbaikan jalan di Pulau Sumbawa diskenariokan lewat tiga skema pembiayaan. Pertama, melalui Perda Percepatan Jalan. Kedua, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan ketiga dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).

Beberapa paket proyek DAK Fisik untuk perbaikan jalan di NTB tahun ini antara lain pembangunan jalan Huu - Parado Rp19,1 miliar lebih, Pembangunan jalan BajoSampungu Rp13 miliar, pembangunan jalan Kiwu-Sampungu Rp13 miliar lebih, Pembangunan/peningkatan jalan Tumpang Sari (Mataram), Jalan Soekarno Hatta Gerung Rp9 miliar. (nas)

Dimulai, Pendaftaran PPDB Zonasi Jalur Umum Dari Hal. 1 Nantinya ada tim dari sekolah yang membantu.

Pihaknya juga melakukan verifikasi.

Kondisi serupa juga terlihat di SMAN 6 Mataram dan SMAN 4 Mataram. Suara NTB datang langsung melihat situasi pendaftaran PPDB hari pertama. Di SMAN 8 Mataram jumlah pendaftar mencapai seratusan. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti menyampaikan ratarata calon siswa dibantu mendaftar oleh operator sekolah.

Sementara itu di SMAN 9 Mataram jumlah pendaftar juga cukup banyak, tercatat sebanyak 85 orang mendaftar di hari pertama. Wakil Kepala bidang Humas, Munezarah,

S.Kep., Ners., M.Kep., mengatakan, pendaftar lumayan banyak. Pihaknya mengharapkan kuota siswa baru di PPDB bisa terpenuhi.

Kondisi pendaftar cukup sedikit terjadi di SMAN 10 Mataram. Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, mengatakan pendaftar PPDB jalur umum pada hari pertama kemarin baru sebanyak tiga orang. “Kami berharap untuk kuota 8 kelas bisa terpenuhi semua, kalau kemarin kita sangat kurang sekali, tahun ini target 288 siswa bisa terpenuhi, fasilitas sekolah juga sangat cukup,” harap Ridwan dalam kesempatan sebelumnya.

Pendaftaran PPDB Zonasi jalur umum untuk SMA dan SMK akan dilaksanakan pada 3 sampai dengan 6 Juli

2019, seleksi oleh sistem pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli.

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara online melalui laman http:// bptp.dikbud.ntbprov.go.id/ ppdb. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet.

Pendaftaran dan verifikasi sekolah pada PPDB SMA dan SMK jalur prestasi dan perpindahan orang tua sudah dilaksanakan pada 20 sampai dengan 23 Juni 2019 lalu.

PPDB SMA dan SMK jalur prasejahtera dilaksanakan pada 25 sampai 27 Juni 2019, seleksi oleh sistem pada 28 Juni 2019, dan pengumuman pada 29 Juni lalu. (ron)

suk ke penentuan nilai kerugian negara, tidak lagi berupa audit investigasi untuk kumpulkan bukti bukti.

Selanjutnya, Kejati NTB menunggu perkembangan dari BPKP untuk progres audit.

Tidak menutup kemungkinan masih akan ada koordinasi lanjutan untuk melengkapi berkas dari penyidik untuk diserahkan ke BPKP. Setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan, Kejaksaan belum juga menetapkan siapa tersangkanya. Aspidsus beralasan, masih harus menunggu audit kerugian negara. Tahap berikutnya setelah kantongi keru-

gian, akan dilakukan gelar perkara penentapan tersangka.

Sesuai permintaan, audit kerugian negara seputar agunan atas aset daerah berupa lahan8,4 hektar di pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC). Dari agunan itu, ada indikasi tindak pidana yang membelit nama pihak PT Tripat, perusahaan daerah yang menyerahkan aset itu untuk diagunkan.

Dengan nilai agunan Rp 95 miliar yang dianggap mencekik itu, Kejati NTB menemukan indikasi tindak pidana yang mengarah pada kerugian negara. (ars)

Wisatawan Mancanegara Dominasi Pendakian Rinjani Dari Hal. 1 Tolong diawasi, dikendalikan.

Karena beberapa waktu lalu, bisa saja kebakaran itu efek pembukaan lahan,’’ katanya.

Ia menyebutkan, daerah Sembalun termasuk rawan terjadi kebakaran hutan. Daer-

ah-daerah lainnya di kawasan TNGR yang mempunyai curah hujan yang rendah, juga berpotensi terjadi kebakaran. ‘’Yang penting masyarakat hati-hati. Kami siaga terus untuk pemantauan seperti kami lakukan kemarin,’’ pungkasnya. (nas)

Proyek Dermaga Waduruka Dihentikan Dari Hal. 1 Atas kondisi itu, kontraktor yang mengerjakan diputuskan hanya menerima bayaran sesuai progres pekerjaan.

Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembayaran dengan nilai Rp 2.715.243.000. Dengan rincian pembayaran uang muka Rp 905.081.000 tanggal 13 Agustus 2018, kemudian pembayaran termin pertama Rp 1.810.162.000 tanggal 16 November tahun sama. Sementara sisa uang pekerjaan yang tidak dibayarkan sudah dikembalikan ke kas daerah.

Kasubag Humas BPK Okta Anantyo Prasetyo, S.E., M.Ak., Ak., CPA (Aust.), CA dikonfirmasi Rabu (3/7) kemarin membenarkan temuan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Inspektorat Provinsi NTB soal proyek itu.

Khususnya terkait dengan

penagihan denda keterlambatan. ‘’Atas keterlambatan itu, seharusnya PPK menarik denda sebesar Rp 286.752.287.

Regulasi denda sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018,’’ sebut Okta.

Mengutip temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018 itu, BPK merekomendasikan dua poin. Pertama, agar Inspektur Inspektorat NTB mengawasi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka dan menghitung kekurangan denda yang belum dipungut.

Kedua, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menginstruksikan PPK menarik dan menyetor ke kas daerah atas denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka minimal senilai Rp286.752.287,83. (ars)

BNPB Tak Setujui Komposisi dan Besaran Gaji TPK Dari Hal. 1 Khalik menjelaskan, sudah dilakukan penyesuaian mengenai besaran gaji TPK dan fasilitator. Namun ia tak menyebutkan besaran gaji TPK dan fasilitator setelah dilakukan penyesuaian pasca SK tersebut dicabut. ‘’Yang pasti hanya setengahnya dari itu yang disetujui. Kemudian komposisinya juga tidak seperti itu. Makanya saya diperintahkan cabut SK itu oleh BNPB, dan sudah saya cabut,’’ tegasnya.

Ia mengatakan, TPK sudah dibagi-bagi ke setiap kabupaten/kota. Di masing-masing kabupaten/kota sudah ada penanggungjawabnya. Apa yang disoroti Inspektur Utama BNPB, Tetty Saragih menurut Khalik terkait dengan pelaksanaan validasi data korban gempa bumi NTB yang masih

anomali di kabupaten/kota. ‘’Persoalannya bukan pada tidak terlaksananya tugas TPK dengan baik,’’ terangnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini mengatakan, lambatnya validasi data karena adanya penolakan dari beberapa kabupaten untuk mempekerjakan fasilitator melakukan validasi data. Ia mengatakan, di Lombok Tengah yang menggunakan fasilitator dalam melakukan validasi data anomali. Maka validasi datanya menjadi cepat selesai.

Dikatakan masalah validasi data anomali ini memang kewenangan kabupaten/kota.

Seperti Lombok Barat, mereka mempunyai tim validasi dari Dinas Perkim. ‘’Jadi tidak sepenuhnya masalah di internal TPK dan fasilitator,’’ jelas mantan Penjabat Bupati Lotim ini. (nas)

H. Bambang M. Yasin

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 4 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Bupati Sumbawa Buka MTQ XXXIII Tingkat Kabupaten di Alas Barat Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menabuh beduk menandai pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIII tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2019 di lapangan Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Selasa (2/7) malam. Perhelatan MTQ tahun ini mengusung tema “Dengan Semangat MTQ XXXIII Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2019, Kita Siapkan Generasi Qurani Yang Bertaqwa, Amanah, Kreatif, Berakhlak Mulia, Dan Berwawasan Kerukunan Menuju Sumbawa Yang Hebat Dan Bermartabat”. Sebanyak 875 peserta dari 24 kecamatan akan berkompetisi menjadi yang terbaik pada 24 cabang yang diperlombakan.

Bupati Sumbawa menyampaikan kegiatan MTQ tahun ini adalah momentum untuk menumbuhkan kembali semangat keislaman dan persatuan bangsa yang sedang mengalami masa krisis. Di mana Al-Quran hanya diresapi sampai di tenggorokan, belum menyentuh qalbu. Makanya diharapkan melalui kegiatan MTQ ini, marwah Islam yang perlahan mulai terkikis di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, akan terbangkitkan kembali, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran akan benar-benar melekat pada diri masyarakat. Sehingga dengan sendirinya prilaku masyarakatpun akan terarah menuju prilaku yang Qurani.

Menurut H. Husni, musabaqah juga harus mampu menggali rahasia-rahasia Al-Quran dengan keyakinan. Serta ada solusi untuk mengatasi problema umat Islam, juga problema bangsa saat ini. Namun Bupati menilai di era yang disebut era industri 4.0 ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan pesat dan semua orang dituntut harus mampu beradaptasi, generasi muda tidak hanya membutuhkan seremonial semata, tetapi lebih dari itu, tilawah hendaknya difokuskan kepada perenungan isi dari nilai-nilai yang termaktub di dalamnya.

Kemudian diimplementasikan dengan kedisiplinan tinggi untuk kemajuan pembangunan bangsa. Implementasi Al-Quran harus diusahakan mendekati sempurna, dan ayat-ayat suci yang dibaca tersebut wajib berbanding lurus dengan perilaku hidup masyarakat, khususnya para generasi muda sebagai penentu arah bangsa ke depan.

Sebelumnya, Camat Alas Barat, H. Junaidi, S.Pt dalam laporannya menjelaskan MTQ XXXIII ini sebagai ajang seleksi tingkat kabupaten. Di mana para peserta yang mampu berprestasi di ajang ini, nantinya akan diikutsertakan mewakili Kabupaten sumbawa pada MTQ tingkat Provinsi. Acara pembukaan dengan latar dan hiasan panggung yang sangat megah ini turut dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Kasdim

1607 Sumbawa, Kepala Kantor Kemenag dan sgenap jajaran pejabat Pemkab Sumbawa.

Pawai Ta’aruf Sore harinya menjelang pembukaan, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah juga telah secara resmi melepas Pawai Ta’aruf dalam rangka MTQ ke 33 tingkat Kabupaten.

Pawai Ta’aruf menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah antara pemerintah dan masyarakat, dan antara sesama masyarakat.

Prosesi Pawai Ta’aruf di dalamnya melambangkan kebersamaan dan kekompakan dalam mengusung kebaikan yang dapat membawa kemaslahatan umat. Termasuk dalam usaha dakwah dan syiar Islam. “Apa yang kita laksanakan hari ini, tentu tidak lepas dari kultur kita yang berlandaskan pada “Adat Berenti Ko Syara, Syara Barenti Ko Kitabullah”, dimana hal tersebut menjadikan kita sebagai sebuah komunitas Islami yang harmonis dan sejahtera, serta memiliki jiwa kebersamaan, kemandirian dan semangat untuk terus berkarya,” ujarnya.

Wabup juga mengajak mengajak semuanya untuk bersinergi mendukung dan menyukseskan penyelenggaran MTQ ke-33 ini. Harapannya, dapat memberikan energi positif dalam membangun generasi muda islam yang berakhlakul karimah menuju Sumbawa yang hebat dan bermartabat. (arn/*)

Bupati Sumbawa menabuh beduk menandai pembukaan MTQ tingkat Kabupaten tahun 2019 yang didampingi Ketua TP PKK, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril beserta jajaran Forkopimda

Bupati melantik Dewan Hakim MTQ 2019

Pengembalian piala bergilir Juara Umum MTQ dari Camat Sumbawa (Kecamatan Sumbawa Juara umum MTQ tahun sebelumnya) kepada Bupati yang diserahkan kembali ke Camat Alas Barat (Sebagai tuan rumah) untuk diperebutkan pada MTQ tahun ini

Kafilah Kecamatan Labuan Badas pada pawai Taaruf MTQ 2019 di Gontar Alas Barat

Bupati menyalami rombongan Kafilah kecamatan

Wakil Bupati melepas Pawai Ta’aruf

Ketua TP PKK Sumbawa beserta Ibu -ibu lainnya

H. M. Sukiman Azmy

Lotim Angkat Tenaga Honorer Sesuai Kemampuan Anggaran Daerah Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lotim. Pengangkatan yang disertai dengan pemberian SK ini nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

“Yang akan kita angkat sesuai dengan kemampuan untuk menggaji mereka. Apabila daerah tidak mampu, kemungkinan tahun depan diperbesar alokasi anggarannya,” terang bupati dikonfirmasi di Selong, Rabu (3/7).

Dijelaskan bupati bahwa tenaga honor terdiri dari dua jenis yakni konvensional dan non konvensional. Tenaga honorer konvensional yaitu yang memiliki masa jabatan 1 sampai 10 tahun, sementara non konvensional yaitu yang dibutuhkan pada saat tertentu untuk membantu personel tertentu untuk melaksanakan tugas.

Sementara Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, mengungkapkan bahwa sebagaimana janji dari kepala daerah bahwa semua honorer daerah akan diangkat dan diberikan SK. Inipun, kata dia, janji paket SUKMA (SukimanRumaksi) saat kampanye pada Pilkada 2018 lalu bahwa semua honorer yang ada akan diberikan SK tentunya dengan beberapa kriteria.

Terkait sorotan DPRD Lotim adanya ratusan honorer baru yang masuk, Wabup mengungkapkan bahwa itu merupakan pengangkatan honorer sesuai kebutuhan dan tidak terlalu membebani APBD. Maka dari itu, pengangkatan akan ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. “Kita akan sesuaikan honor yang diberikan dengan honor yang diberikan SK,” kata Wabup. (yon)