Edisi Senin 04 Juni 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 4 JUNI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/ist)

APEL - Apel bersama kesiagaan menjelang peak season Lebaran 2018 di Kantor Pusat Garuda Indonesia melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Jamin Kelancaran Operasional ’’Peak Season’’ Lebaran

Garuda Indonesia Gelar Apel Bersama Stakeholder Bandara Soetta Cengkareng (Suara NTB) Maskapai nasional Garuda Indonesia bersama seluruh stakeholder layanan bandar udara Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) menyelenggarakan apel kesiagaan operasional peak season lebaran di Kantor Pusat Garuda Indonesia, (30/5). Melalui kegiatan tersebut, Garuda Indonesia mengintensifkan koordinasi persiapan pelaksanaan operasional peak season Lebaran yang akan dimulai pada tanggal 8 Juni hingga 24 Juni 2018 mendatang.

Apel kesiagaan yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury tersebut dihadiri sebanyak 400 personel pemangku kepentingan layanan kebandaraan seperti Polres Bandara Soetta, Kodim Wirajaya Tangerang, Kantor Imigrasi Soetta, Kantor Bea Cukai Soetta, Balai Besar Karantina Ikan Soetta, Balai Besar Kesehatan BSH, Avsec Bandara Soetta, hingga Pos Polisi Militer Bandara Soetta.

Pada kesempatan tersebut, Garuda Indonesia juga berkesempatan melakukan pemeriksaan ramp check Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk menjamin kesiapan operasional penerbangan jelang peak season.

“Pada hari ini kami melaksanaan kegiatan Apel Kesiagaan bersama sejumlah stakeholder layanan kebandaraan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran operasional bandara jelang peak season. Kami percaya koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder kebandaraan merupakan kunci

penting bagi kami dalam memaksimalkan kelancaraan operasional mulai dari aspek layanan pre-flight, in flight, hingga post flight,” kata Pahala. ”Kami tentunya menyadari kelancaran kinerja operasional penerbangan Garuda Indonesia tidak terlepas dari sinergi bersama yang dilakukan antar stakeholder layanan penerbangan khususnya halhal yang terkait dengan pelayanan kebandaraan – kami optimis dengan koordinasi intensif yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan, kelancaran operasional penerbangan dapat ter-maintain dengan baik,” jelas Pahala.

“Kegiatan ini juga sekaligus menjadi upaya antisipasi Garuda Indonesia terhadap potensi kendala operasional baik dari internal maupun eksternal yang bisa berdampak terhadap kelancaran operasional penerbangan,” tambahan Pahala.

Lebih lanjut, Garuda Indonesia terus memperkuat capaian tingkat ketepatan waktu (On Time Perfor-

mance/OTP) jelang operasional peak season Hari Raya Lebaran mendatang. Memasuki periode peak season Lebaran 2018 pada 8 Juni 2018 mendatang, Garuda Indonesia mencatatkan peningkatan capaian OTP menjadi 90 persen pada selama periode bulan Mei 2018.

Jelang periode peak season Lebaran 2018, Garuda Indonesia Group menyiapkan sedikitnya 150.510 kursi penerbangan ekstra untuk mengantisipasi peningkatan trafik penumpang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2018, yang diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 8 Juni 2018 hingga 24 Juni 2018 (H-7 s/d H+9) baik untuk rute domestik dan internasional.

Kapasitas penerbangan tambahan tersebut terdiri dari 768 frekuensi penerbangan tambahan yaitu 480 penerbangan Citilink dan 288 penerbangan Garuda Indonesia.

Kapasitas tambahan tersebut meningkat sebesar 39 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar 107.750 kursi. (*)

Tersangkut Kasus DD, Polda NTB Tetapkan Oknum Kades Tersangka Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB menetapkan tersangka Kepala Desa Sukamulia Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, AZ sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu menyusul peningkatan status kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) ke tahap penyidikan.

Penetapan tersangka oknum kades ini dibenarkan Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Drs. Syamsudin Baharudin. Kasus memenuhi syarat naik penyidikan setelah melalui keputusan gelar perkara beberapa waktu lalu dan menetapkan AZ sebagai tersangka. ‘’Bukti- bukti cukup sehingga kami tetapkan Kades sebagai tersangka,’’ kata Direskrimsus akhir pekan kemarin.

Ia sedikit membuka, penyidikan itu terkait dugaan korupsi DD. Namun jumlah dan potensi kerugian negaranya tak dijelaskan. ‘’Sekarang masih penyidikan, kerugian negara dan lain lain masih dikaji,’’ jelasnya.

Kasus ini diakui yang pertama melibatkan oknum kepala desa untuk penyidikan awal tahun 2018. Mengenai potensi tersangka selain AZ, menurut Syamsudin akan tergantung perkembangan penyidikan dan penelusuran kerugian negara. Sementara penyidiknya menemukan fakta unsur pidana AZ ‘’bermain’’ sendiri dalam kasus tersebut.

Kasus yang diusut sejak awal 2018 itu sudah dilakukan ekspose ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan NTB. Ekspose ditindaklanjuti dengan rencana audit kerugian negara. ‘’Ekspose sudah dilakukan, sekarang tinggal persiapan

tahap audit (kerugian negara),’’ kata Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto kepada Suara NTB, Minggu (3/6).

Menurut Adi, sampai dengan Mei lalu, sudah ada empat permintaan audit kerugian negara untuk penyelidikan dan penyidikan kasus DD dan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain permintaan dari Kepolisian, juga dari Kejaksaan.

Semua permintaan audit itu menurutnya masih dikaji, kecuali yang sudah naik penyidikan. Bisa jadi untuk kasus dengan nilai relatif kecil, tidak diakomodir untuk diaudit dengan pertimbangan lebih besar biaya dikeluarkan. (ars)

Syamsuddin Baharuddin

(Suara NTB/ars)

ITDC Operasikan Seluruh Fasum di Kawasan Kuta Praya (Suara NTB) Pembangunan seluruh fasilitas umum (fasum) di Pantai Kuta di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah selesai dikerjakan. Termasuk fasilitas berupa shower, loker serta toilet berstandar internasional. Rencananya, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan akan mulai mengoperasikan seluruh fasum yang ada tersebut pada Lebaran nanti.

General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB, Sabtu (2/6), mengatakan, secara progres fisik

seluruh fasum yang ada di Pantai Kute sudah 100 persen jadi. Mulai dari open state, playground dan terakhir toilet serta selfie area. “Sebenarnya semua fasilitas umum tersebut bisa saja kita mulai operasikan sekarang. Tapi kita tunggu momen lebaran saja,” terangnya.

Karena semua fasilitas tersebut merupakan fasilitas umum, maka tentunya diharapkan peran serta seluruh masyarakat pengujung Pantai Kuta agar bersama-sama menjaga fasilitas yang ada tersebut supaya tetap bisa digunakan dan dimanfaatnya seoptimal mungkin.

Apalagi fasilitas tersebut diperuntukan bagi turis dan pengunjung

pantai.

Ia menegaskan kawasan Pantai Kuta dalam rencana pengembangan KEK Mandalika dihajatkan sebagai publik area, sehingga semua orang bisa mengakses Pantai Kuta.

Pembangunan berbagai fasilitas di kawasan Pantai Kuta merupakan bagian dari penataan kawasan pantai oleh ITDC sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah pusat,harus ada publik area yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat di KEK Mandalika.

Supaya KEK Mandalika tidak terkesan menjadi kawasan eksklusif yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. (kir)

16 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Senin, 4 Juni 2018

SUARA NTB

Halaman 2

Dukungan untuk Ahyar-Mori Meningkat Pascaseruan Prabowo Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak NTB 2018 akan berlangsung kurang dari satu bulan lagi. Eskalasi politik makin meningkat. Tim-tim pemenangan bersama paslon makin gencar turun ke masyarakat, untuk meraih dukungan. Disisa waktu kampanye ini, diprediksi seluruh energi dari tim paslon bakal dikerahkan untuk memenangkan pertarungan.

Paslon nomor urut 2, H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Ahyar-Mori) salah satu yang kini mulai menurunkan senjata pamungkasnya untuk berkampanye meyakinkan masyarakat NTB, yakni dengan menggunakan pengaruh dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Prabowo melalui pernyataan terbuka menyatakan bahwa paslon Ahyar-Mori lah yang paling layak untuk memimpin NTB lima tahun ke depan. Oleh karena itu, Prabowo menyerukan kepada masyarakat

NTB agar menjatuhkan pilihannya ke pasangan Ahyar-Mori.

Juru bicara tim pemenangan Ahyar-Mori, Suaeb Qury, yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (2/ 6), membenarkan bahwa pihaknya berharap dukungan terhadap paslon Ahyar-Mori makin meningkat setelah Prabowo mengeluarkan pernyataan terbukanya.

Dengan pernyataan terbuka dari Prabowo tersebut, selain ditujukan kepada masyarakat, juga telah meningkatkan kepercayaan diri

pada tim pemenangan, untuk makin agresif bergerak. Khusus dari mesin partai politik.

“Itulah kesungguhan Prabowo untuk memenagkan pertarungan di NTB. Dia punya komitmen dan memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimal mesin parpol agar bergerak memenangkan Pilkada NTB. Sehingga Prabowo memerintahkan pada kader Gerindra di semua lapisan jenjang wajib hukumnya, menangkan Ahyar-Mori,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim juga menegaskan mesin parpol Gerindra dipastikan akan bergerak maksimal memenangkan Ahyar-Mori.

Pihaknya tidak akan mengenal lelah, siang dan malam untuk terus bergerak ke masyarakat, lebih-lebih hal itu merupakan perintah langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra. (ndi)

Safari Ramadhan di Bima

Danrem 162/WB Titip Pesan Damai Pilkada Mataram (Suara NTB) Jumat (1/6) lalu, Komandan Korem 162/ Wirabhhakti, Kolonel Czi. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH., M.Han menggelar safari Ramadhan di Kodim 1608/Bima. Itu merupakan kunjungan perdananya di Pulau Sumbawa, pascadilantik sebagai Danrem pekan lalu.

Pria Kelahiran Jakarta ini juga mengaku bahwa kondisi Bima sangat menyenangkan, baik dari tingkat toleransi, kebersamaan, gotong royong masyarakatnya, maupun kondisi daerahnya.

Disela-sela kunjungan safari ramadhan bersama rombongan Pemprov NTB di Masjid Al Amin Desa Rato Kecamatan Bolo, Danrem mengakui jika tugas TNI dalam hal ini jajaran korem 162/WB tidak akan terwujud sesuai harapan.

“Jika tidak didukung oleh komponen bangsa lainnya serta masyarakat. TNI juga berkewajiban untuk melindungi segenap masyarakat, karena TNI lahir dari masyarakat, dibesarkan di tengah masyarakat dan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB juga menitipkan para

(Suara NTB/penrem)

SAFARI RAMADHAN - Kegiatan safari Ramadhan Danrem 162/ Wirabhhakti, Kolonel Czi. Ahmad Rizal Ramdhani di wilayah Kodim 1608/Bima. prajurit TNI untuk bersama-sama masyarakat. Bisa saling berinteraksi, berkomunikasi dengan baik, saling bersinergi, saling asah dan asuh, sehingga tercipta suasana harmonis serta kondusif.

Selain itu Danrem juga mengimbau, jelang Pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 Juni mendatang, agar saling menghargai dan menghormati sesama masyarakat masing masing pendukung paslon kontestan.

“Karena berbeda dalam pilihan adalah lumrah dalam berdemokrasi. Siapapun yang menang nantinya itu yang terbaik karena dalam setiap Kompetisi selalu ada pemenangnya tentunya dengan cara cara konstitusional,” jelasnya.

“Menurutnya, tidak perlu diperdebatkan, siapapun yang menang itulah pemimpin kita yang akan membawa kita lebih maju dan sejahtera,” tutup Danrem. (ars/*)

Paket Pangan Kapal Ramadhan Ceriakan Masyarakat Manggarai Barat JUMAT (1/5), setelah Kapal Ramadhan lepas jangkar di Pelabuhan Labuan Bajo, ribuan paket pangan segera didistribusikan ke 4 wilayah. Wilayah yang menjadi target distribusi di area Kepulauan Flores di antaranya Maumere, Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat.

Sekitar pukul 15.00 Wita, truk yang sudah memuat ribuan paket pangan pun bergegas menyebar ke masing-masing wilayah distribusi, salah satunya ke wilayah Manggarai Barat. Butuh waktu kurang lebih 2 jam perjalanan darat dengan jalan yang berliku. Mendaki bukit dengan jalan yang sedikit rusak. Sekira pukul 5 sore, paket pangan tersebut tiba di Manggarai Barat.

Desa Pandang adalah desa pertama yang mendapatkan paket pangan dari Kapal Ramadhan. Di desa ini 316 paket pangan dibagikan untuk penduduk sekitar. Masyarakat yang menerima paket pangan ialah mereka yang memiliki tingkat penghasilan sangat rendah.

Selain Desa Pandang, distribusi paket pangan juga dilakukan di Kampung Waetulu, Lembor, Manggarai barat. Sekitar 150 paket dibagikan untuk 150 keluarga penerima manfaat. Karena akses menuju kampung ini hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 5 kilometer, maka paket-paket tersebut dijemput oleh para penduduk Waetulu ke per-

batasan lalu kemudian diangkut ke kampungnya.

Sahabat, insya Allah akan ada cerita haru dan menarik lainnya dari para penerima manfaat Kapal Ramadhan ini. Aliran doa serta dukungan terbaik dari para donatur senantiasa menjadi penyemangat bagi para tim ACT dan relawan Kapal Ramadhan. (*)

Polisi Razia Preman Terminal Mataram (Suara NTB) Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dibarengi libur mudik lebaran, polisi merazia terminal dan pasar. Makelar, preman, dan calo tiket diantisipasi aksinya dengan razia. Tertangkap 11 orang calo dan preman di Terminal Mandalika, Sandubaya, Mataram.

Kabag Ops Polres Mataram, Kompol Taufik menyebutkan razia tersebut dalam rangka kegiatan kepolisian yang ditingkatkan menjelang lebaran.

“Terminal ini biasanya banyak calo yang meresahkan warga kita yang akan mudik,” ujarnya, Sabtu (2/6) Dari razia tersebut, pihaknya mengamankan 11 orang makelar alias preman alias calo yang kerap beroperasi di Terminal Mandalika tersebut.

Mereka diantaranya, JR, SM, RZ, MN, SI, MM alias DK, SF, AS, SR, TN, dan FS. Dari tangan mereka disita bundel tiket bus dan uang tunai.

“Mereka kita amankan kemudian mereka kita kenakan wajib lapor.

Sambil kita bina mereka ini,” kata mantan Kapolsek Mataram ini.

Dia menambahkan, modus yang dijalankan para pelaku yakni memaksa penumpang membeli tiket yang melebihi dari harga yang ditetapkan operator bus.

(Suara NTB/why)

GIRING - Kabagops Polres Mataram, Kompol Taufik menggiring preman yang tertangkap dalam razia di Terminal Mandalika, Sandubaya, Mataram, Sabtu (2/6) lalu.

Razia serupa bakal terus digelar sampai pelaksanaan Operasi Ketupat 2018 nanti. Setiap aksi premanisme, kata dia, akan ditindak. Penggunaan cara kekerasan untuk memaksakan kehendak diatur juga

ancamannya dalam aturan pidana.

“Memang sekarang kita pembinaan dulu. Nanti kemudian hari tertangkap lagi, kalau masuk unsur pidananya ya akan diproses,” pungkasnya. (why)

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 4 JUNI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 73 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ‘’Kalau Lombok ditingSEKTOR pertanian meru12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pakan sektor primer di NTB. galkan oleh Sumbawa, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sektor dengan penyumbang ter- maka kita harus memaju12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 besar Produk Domestik Region- kan pertanian,’’ ungkap Ca12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 al Bruto (PDRB) dalam catatan lon Gubernur Independen, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ekonomi NTB ini harus Non Partai dan Non Blok 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ditingkatkan. Apalagi Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nantinya setelah menegaskan saat bersila12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Provinsi Pulau Sum- turahmi dengan masya12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bawa (PPS) terbentuk rakat Beleka, Lombok Te12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dan secara otomatis, ngah, beberapa waktu lalu.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ada Provinsi Lombok. Bersambung ke hal 11 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Harus Ada ’’Grand Design’’ Bangun Pertanian

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

TGH. Abdul Hafiz Alimuddin:

Dibutuhkan Masyarakat NTB

(Suara NTB/ist)

PENDIRI Panti Asuhan Darul Aitam Telaga Waru Lombok Barat, TGH. Abdul Hafiz Alimuddin menyatakan, dirinya tidak ragu mendukung Ali BD sebagai Gubernur NTB. Sosok Sang Pendobrak itu dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat NTB secara umum.

Hal ini dinyatakan TGH. Abdul Hafiz yang dikutif TGH. Abdul Latief HR Bersambung ke hal 11

Dikeluhkan Masyarakat

ASDP Janjikan Dermaga Pelabuhan Kayangan Tuntas Sebelum Lebaran Selong (Suara NTB) Perbaikan dermaga dua di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, hampir rampung. Perbaikan yang dilakukan secara total itu ditargetkan tuntas pengerjaannya pada tanggal 6 Juni 2018 mendatang atau sebelum Lebaran.

General Manager (GM) PT. ASDP Kayangan Lombok Timur, Cuk Prayitno, mengatakan bahwa pihaknya jauh-jauh hari sebelumnya sudah mengumumkan kepada semua pihak.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Hentikan Tradisi THR dan Amplop GUBERNUR NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, mengimbau kepada seluruh jajarannya di jajaran Setda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mematuhi surat Dewan Pers.

Bersambung ke hal 11

PERBAIKAN - Proses perbaikan dermaga dua di PT ASDP Pelabuhan Cabang Kayangan Lotim, akibat proses perbaikan ini terjadi kemacetan terutama bagi truk pengangkut barang hingga ke luar kompleks pelabuhan, Rabu (30/5) lalu. (insert )Dermaga Poto Tano, KSB juga sedang dalam perbaikan.

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/ars)

FK-LJKD NTB Gelar Bazar Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H/2018 M 04:53

05:03

12:17

15:36

18:06

19:20

Sembako Murah dan Pakaian Ludes Terjual hanya Hitungan Menit

Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FK-LJKD) Provinsi NTB, mengisi kegiatan di bulan Ramadhan 1439 H/2018 dengan berbagi. Salah satu kegiatannya, melaksanakan bazar Ramadhan.

Kegiatan ini sukses menyedot perhatian masyarakat. Bazar Ramahdan dilaksanakan pada Sabtu (2/6) di Lapangan Lingkungan Banjar, Jalan Energi Gang Nusa Indah II Ampenan. Hanya hitungan menit, sembako murah dan pakaian ludes terjual. Sejak pagi, sebelum kegiatan di mulai, masyarakat setempat telah berkumpul di lapangan. Nampak masyarakat sangat antusias.

Sesaat setelah panitia mulai membuka kegiatan, desak-desakan tak bisa dielakkan menyerbu paket yang telah disediakan, tetapi tetap tertib.

Beberapa tawaran menarik di bazar Ramadhan FK-LJKD ini diantaranya, penjualan paket sembako murah kepada masyarakat miskin. Penjualan pakaian dalam kondisi masih bagus kepada masyarakat miskin.

Bersambung ke hal 11

Foto kegiatan FKLJKD Provinsi NTB

(Suara NTB/yon)

Kejaksaan Boleh Audit Kasus Dugaan Pungli Disdik Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengisyaratkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram bisa melakukan audit sendiri untuk penentuan kerugian negara kasus dugaan pungutan liar (pungli) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram. Sementara pihak auditor siap jadi saksi ahli.

Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto menjelaskan, untuk kasus pungli relatif mudah ditentukan nilai kerugian negaranya. ‘’Sehingga sebenarnya Kejaksaan bisa hitung sendiri nantinya.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 4 Juni 2018

Aman dari Mercon UNTUK memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadhan, kelurahan Rembiga berupaya terus melakukan pengawasan. Seperti yang disampaikan lurah Rembiga, Sunardi, pihaknya tetap melakukan pengawasan di seluruh lingkungan. “Terutama untuk pengawasan mercon di malam hari,” terangnya.

Dengan adanya pengawasan tersebut, ia mengklaim kelurahan (Suara NTB/uul) Rembiga sekarang aman Sunardi dari mercon yang mengganggu. Selain pengawasan mercon, pihaknya beberapa minggu lalu mengadakan penertiban pedagang di dekat Lanud Rembiga. Hal ini dilakukan karena kawasan tersebut dirasa sangat ramai aktivitas berjualan meski di siang hari saat bulan Ramadhan.

“Penertiban dilakukan pada pedagang nasi yang ada di sana bersama dengan Pol PP kota Mataram,” kata Sunardi. Ia menceritakan saat penertiban kemarin, sempat terjadi perseteruan antara pihaknya dengan oknum di sana. Tetapi setelah bernegosiasi, akhirnya penertiban bisa berlangsung dengan aman dan terkendali.

Hasil penertiban itu, ceritanya, para pedagang masih bisa beraktivitas seperti biasa karena adanya dukungan dari oknum Lanud Rembiga. “Sekarang sudah tertib mereka, mau mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Sunardi. Sehingga sekarang sudah lebih tertib dari sebelum diadakannya penertiban.

Sedangkan masalah jalan terutama mengingat Rembiga sebagai salah satu sentra kuliner di Mataram dan tentunya ramai menjelang buka puasa, ia mengaku semuanya masih berjalan normal seperti biasa. “Kalau untuk masalah jalan masih normal semua,” terangnya. (uul)

Halaman 4

Kerak Kemiskinan di Mataram Sulit Diatasi Mataram (Suara NTB) Tak tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram di posisi satu persen, dipicu oleh kerak kemiskinan yang kuat di tengah masyarakat.

Penduduk miskin berjumlah 9,55 persen atau 43 ribu kepala keluarga. Didominasi oleh akibat proses pendidikan, mental dan pendapatan.

Kepala Dinas Sosial, Baiq Asnayati kepada Suara NTB belum lama ini mengatakan, pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah terus berikhtiar menekan melalui intervensi program. Di antaranya, Kartu Indonesia Pintar IKIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan social (bansos) lainnya. “Masyarakat yang diberikan bantuan malah tidak mau keluar dari kemiskinan,” kata Asna.

Secara grafik penurunan penduduk miskin terlihat di periode 2012 - 2014. Statistik angka kemiskinan sejak 2011 – 2017. Di tahun 2011 jumlah penduduk miskin 53.736 jiwa atau 13,81 persen. Mengalami penurunan di 2012 menjadi 11,87 persen atau 49.633 jiwa. Selanjutnya, di 2013 berkurang jadi 46.674 jiwa atau 10,75 persen. Tahun 2014 sebanyak 46.673 jiwa atau 10,53 persen. Pada posisi 2015, penduduk miskin di

Mataram 46.670 jiwa atau 10,45 persen. Di tahun 2016, penduduk miskin 9,80 persen atau 44.810 jiwa. Dan, di 2017 lalu penduduk miskin Kota Mataram tersisa 9,55 persen.

Untuk menekan kasus itu menurutnya, tidak bisa Disos bekerja sendiri. Artinya, perlu koordinasi dan sinergi masing - masing organisasi perangkat daerah. “Urbanisasi juga jadi faktor menambah kemiskinan,” ujarnya.

Pihaknya mengintervensi ke-

“

Masyarakat yang diberikan bantuan malah tidak mau keluar dari kemiskinan Baiq Asnayati

miskinan menggunakan data secara terpadu, terarah dan berkelanjutan. Penduduk miskin by name by addres per kelurahan dan lingkungan.Data ini dikoordinasikan dengan OPD, supaya lebih konkret penanganannya di lapangan. Khusus anggaran penanganan kemiskinan di Dinas Sosial mencapai Rp 1 miliar lebih. (cem)

(Suara NTB/cem)

Gunakan Pola ’’Offline’’ MENJELANG Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Komisi IV DPRD Kota Mataram mengundang Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk memaparkan persiapan ke arah sana. Terkait pola yang akan digunakan pada PPDB SD dan SMP di Kota Mataram, ada dua kemungkinan. Yakni, pola online dan offline. ‘’Bisa jadi pakai sistem offline. Karena tidak boleh pakai dua sistem sekaligus,’’ demikian penjelasan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram kepada Suara NTB di Mataram pekan kemarin. Pola offline dinilai cukup baik. Karena, murid-murid yang lulus pada tahun ajaran bisa tertampung semua. Dengan begitu, sekolah yang berada di pinggiran tidak lagi kekurangan murid.

Meski tidak ada jaminan bahwa pola offline akan bebas dari kecurangan, namun Mirdiati menjelaskan bahwa aturan dari pusat per kelas menampung siswa paling banyak 32 orang. ‘’Walaupun sistem ini masih ada murid yang blm bisa tertampung, ini masih kita pikirkan sebagian ke swasta,’’ kata politisi Partai Gerindra ini.

Kendati demikian, kata anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini, pemilihan pola PPDB untuk Kota Mataram masih belum pasti. ‘’Karena kepala bidang masih ingin mendapatkan informasi ke kepala-kepala sekolah dulu baru kita rapatkan kembali,’’ ujarnya. Selain itu, Dewan juga masih dikhawatir kalau sistem zonasi akan berdampak pada kesulitan bagi siswa yang jauh domisilinya, tidak dapat sekolah.

Mirdiati mencontohkan SMPN 1 Mataram. ‘’Yang sekolah di sana warga Gomong, Dasan Agung Cemara, nggak bisa siswa lain. insya Allah setelah dapat informasi, ada rapat sistem yang mana akan dipakai. Tujuan kita untuk pemerataan. Tidak ada sekolah unggulan lagi di Kota Mataram.

Semua s e k o l a h sama,’’ tandasnya. (fit)

Hj. Bq. Mirdiati (Suara NTB/fit)

Dugaan Pungli Sertifikasi Guru TK akan Diusut Mataram (Suara NTB) Dugaan pungutan liar (pungli) pada sertifikasi guru TK di Dinas Pendidikan Kota Mataram terus berlanjut. Inspektorat juga akan lebih awal mengusut kasus tersebut. Praktik ilegal tersebut dduga diimanfaatkan oleh oknum pejabat dengan membentuk pusat kegiatan guru (PKG).

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum dikonfirmasi pekan kemarin tak menduga ada praktik tersebut. Sebab, dugaan potongan ataupun pungutan terhadap guru dan sertifikasi guru TK masuk kategori pungli.

Inspektorat akan segera menelusuri indikasi pelanggaran tersebut. “Tentunya sangat disayangkan jika hal tersebut betul - betul terjadi,” kata Makbul.

Modusnya, guru TK yang menerima tunjangan sertifikasi diminta mengeluarkan iuran. Iuran itu digunakan untuk operasional. Pungutan yang ditarik tergantung status kepegawaian guru TK. Yang berstatus pegawai negeri sipil mengeluarkan Rp175 ribu. Non PNS ditarik antara Rp75 ribu - Rp100 ribu.

Keberadaan PKG ini dinilai ilegal. Sebab, sudah ada wadah guru TK yakni Ikatan Guru Taman Kanak - Kanak Indonesia. Dan, ini juga sudah dibentuk sampai bagian kecil di gugus tempat guru berkumpul. Kalkulasi uang terkumpul dari pungutan tersebut tidak disebutkan detail.

Tetapi pungutan dilakukan oknum pegawai salah satu bidang di Dikbud terhitung empat kali.

Inspektorat belum mengetahui modus pemotongan sertifikasi guru TK tersebut. Pihaknya belum menerima laporan baik baik melalui Inspektorat dan ke Sekretariat Tim Saber Pungli. Namun demikian, jika diperlukan bisa saja menerjunkan Tim Saber Pungli Kota Mataram menelusuri dugaan tersebut. (cem)

(Suara NTB/ist)

HADRAH - Salah satu peserta dalam lomba hadrah yang diselenggarakan di Komplek Islamic Center, Sabtu (2/6)

Lomba Hadrah dan Mewarnai Pemkot Mataram Ramaikan PKR 2018 Antisipasi Masalah dalam Bantuan RTLH

Mataram (Suara NTB) – Berbagai kegiatan telah, sedang dan akan dilakukan pada Pesona Khazanah Ramdahan (PKR) 2018 yang berlangsung di Islamic Center (IC) Mataram.

Tak hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan saja. Namun berbagai agenda kegiatan yang bersifat edukasi maupun perlombaan, juga dilaksanakan. Salah satunya lomba hadrah dan lomba mewarnai yang sukses digelar pada kegiatan itu.

Menariknya, PKR 2018 yang digelar Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, bekerjasama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB ini selain melibatkan unsur pemerintahan, juga secara aktif menggandeng pihak swasta (perusahaan) sebagai panitia penyelenggara even-even dalam PKR. Salah satunya adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Mataram, yang menggelar kegiatan BSM SARAN (Silaturahmi dan Berbagi Keceriaan) 2018.

“Kegiatan BSM SARAN ini kami selenggarakan untuk turut memeriahkan pelaksanaan PKR di Islamic Center

NTB. Dua kali penyelenggaraan PKR di Islamic Center, dua kali pula kami mengiringi dengan kegiatan BSM SARAN,” kata Branch Manager PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mataram, Nur Intan, Sabtu (2/6).

Sama seperti PKR tahun lalu, BSM SARAN tahun ini juga melaksanakan berbagai mata lomba seperti lomba hadrah dan lomba mewarnai anak, serta photo both contest.

Lomba Hadrah diikuti oleh 6 peserta yang berasal dari Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Sementara untuk lomba mewarnai anak diikuti oleh 100-an peserta tingkat taman kanak-kanak (TK). Sedangkan photo both contest diikuti oleh umum.

Tak hanya perlombaan saja, kegiatan lain yang bersifat edukasi juga dilaksanakan, seperti “Takjil Rp 1”, atau membeli aneka makanan dan minuman berbuka puasa, atau takjil dengan harga Rp 1 saja. Caranya, konsumen membeli takjil seharga Rp 1 yang disiapkan dalam bazar, dengan cara transaksi elektronik, atau melalui pembayaran secara non tunai “Kegiatan ini sekaligus se-

bagai edukasi bagi masyarakat, untuk membudayakan transaksi non tunai,” ujarnya.

Kegiatan lainnya yaitu cuci emas gratis, cek kesehatan gratis kerjasama dengan Mandiri In Health, live music, bazaar, konsultasi pembiayaan syariah, layanan penukaran uang baru, penyerahan CSR kepada sekitar 50 anak yatim, dan test drive kerjasama dengan salah satu dealer mobil di Mataram.

“Mengapa kami juga menggelar test drive? Karena di lembaga kami (BSM) juga memiliki fasilitas layanan untuk pembiayaan otomotif,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB, H.L Moh. Faozal,S. Sos.,M.Si mengapresiasi partisipasi para pihak yag terlibat dalam kegiatan PKR 2018. Ini merupakan kegiatan yang baik bagi warga sekitar.

“Pelibatan secara aktif pihak-pihak swasta dalam berbagai kegiatan yang digelar pemerintah daerah, sekaligus mengindikaksikan bahwa sinkronisasi berbagai program yang dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat itu sukses berjalan,” ujarnya. (lin)

Perlu Penanaman Pendidikan Karakter bagi Anak Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, prihatin terhadap pelibatan anak dalam kasus pengeboman yang dilakukan terduga teroris. Pemerintah harus segera hadir untuk memberikan pendidikan karakter bagi anak.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany dikonfirmasi belum lama ini menilai, anak sebenarnya adalah korban dari aksi orangtua mereka. Perubahan perilaku anak harus bisa dicermati terutama oleh guru. Saat anak enggan upacara dan belajar pendidikan kewarganegaraan, harus segera ditanya. “Guru juga harus cepat cari tahu,” pintanya.

Koordinator Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak NTB, Joko Jumadi sepakat bahwa anak adalah korban.

Pemerintah (Negara) harus seg-

(Suara NTB/cem)

Hj. Dewi Mardiana Ariany era meminimalisir itu. Pengalaman Imam Samudra terduga teroris yang dieksekusi mati.

Artinya, anak yang bersentuhan dengan keluarga seperti itu jadi kerawanan tinggi.

“Sekarang ini apa yang dilakukan pemerintah terkait anak - anak terpapar orangtuanya menjadi teroris?,” tan-

ya Joko. Sejauh ini sambung Joko, di NTB belum mempublis apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk deradikalisasi.

Proses dilakukan deradikalisasi karena persoalan ekonomi.

Sebagai contoh, memberikan bantuan tanpa kemudian melakukan deradikalisasi.

“Kasus di Surabaya itu salah dari sisi pengasuhan,” tambahnya. Anak turut bersama orangtua mereka tidak terlepas sistem pendidikan. Pasalnya, pendidikan masih menggeneralisir anak. Artinya, tidak case by case. Sekolah melihat sebagai pribadi yang berbeda.

Kedua, sistem deteksi dini di sekolah belum ada karena tidak memiliki perangkat melihat itu.

“Sistem rujukan tidak ada. Kasus Angelin di Bali tidak ada upaya melakukan investigasi.

Apalagi kasus terorisme agak lepas dari jangkauan pendidikan,” tambahnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram mewanti - wanti timbulnya masalah pendistribusian bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Rekanan pemenang tender ditekankan agar bekerja sesuai standar pada kontrak kerja.

Bantuan rumah kumuh terbagi di sembilan kelurahan.

Proses tender dibagi dua paket dengan nilai berbeda. Untuk pengerjaan di Kelurahan Bintaro, Jempon Baru, Monjok Barat, Cakranegara Selatan dan Abian Tubuh Baru nilai paketnya Rp1.950.000.000.,. Ini dikerjakan oleh CV. Anindia dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar lebih.

Sedangkan, CV. Soloh dengan nilai kontrak Rp1.151.024.490., mengerjakan empat lokasi di kelurahan Karang Baru, Monjok, Mayura dan Turida.

Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. M. Kemal Islam ditemui pekan kemarin menjelaskan, bantuan RTLH dibagi menjadi dua paket. Satu paket nilainya Rp1,9 miliar dan satu paket lainnya Rp1,3 miliar. Diakui, sudah ada pemenang tender. Ia sedang mempersiapkan dokumen untuk tanda tangan kontrak.

“Saya sudah selesai administrasi dan perencanaannya. Sampai sosialisasi ke penerima manfaat. Mudah - mudahan rekanan bisa cepat bekerja,” katanya. Kemal menyebutkan bahwa tahun ini 935 unit rumah yang akan diperbaiki.

Proses penyaluran kata dia, sangat wanti-wanti, agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. “Rekanan sudah saya panggil. Mereka saya garisbawahi bahwa harus bekerja sesuai standar,” tegasnya.

Bantuan diterima oleh masyarakat berupa material. Ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Besaran bantuan bervariasi. Kisarannya antaran Rp10 juta - Rp16 juta. Itupun tergantung dari hasil verifikasi petugas di lapangan. “Ada yang dapat Rp12 juta sampai Rp16 juta. Itu tergantung dari verifikasi petugas lapangan,” jawabnya.

Ditambahkan, penanganan rumah kumuh ada juga berasal dari Pemerintah Pusat, Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Intervensi ini diharapkan rumah kumuh di Mataram dapat segera teratasi. (cem)

H. M. Kemal Islam (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 4 Juni 2018

Tingkatkan Pengawasan PANITIA Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berusaha menjaga keamanan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Bupati/Wakil Bupati Lotim dan Gubernur/Wakil Gubernur NTB. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menyebar Panitia Pengawas (Panwas) di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kepada Suara NTB, Ahad (3/6), Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, mengungkapkan, untuk menambah kapasitas pengawasan di tingkat TPS, Panwaslu (Suara NTB/yon) tealah membentuk pengaRetno Sirnopati was TPS sejumlah 2.017 yang tersebar di 254 desa/kelurahan. Menurutnya, tugas Panwas TPS tidak hanya menjelang pemungutan suara, melainkan mereka memiliki tugas mulai dari pengadaan dan pendistribusian logistik, pendistribusian C6.KWK, pemungutan dan penghitungan suara serta pengawalan sampai penetapan hasil pilkada.

“Ini bagian dari penambahan kapasitas pengawasan, karena tugas Panwas tidak hanya menjelang pemungutan suara melainkan sampai penetapan hasil pilkada,” ujarnya.

Ditekankan kembali, yang menjadi fokus pengawasan pengawas TPS (PTPS) yakni sebelum pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi. Panwas di setiap kecamatan ini dilantik mulai dari tanggal 3 Juni hingga 5 Juni 2018. Selain itu, lanjut Retno, keberadaan Panwas di masing-masing tersebut wajib diketahui oleh seluruh petugas KPPS. “Satu TPS satu orang, keberadaannya wajib diketahui oleh petugas KPPS,” terangnya.

Pengawas yang sudah hadir, ujarnya, selain menyaksikan langsung segala proses yang ada. Juga memiliki tugas untuk mencatat segala peristiwa di TPS, termasuk perolehan suara. (yon)

Lebaran, Instansi Pemerintah Libur 12 Hari Selong (Suara NTB) Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 ini, instansi pemerintah akan menikmati hari libur nasional dan cuti bersama selama 12 hari. Menurut Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Ahmad Subhan, libur selama 13 hari itu terdiri, libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1439 selama dua hari pada hari Jumat-Sabtu 15-16 Juni 2018, sedangkan cuti bersama selama tujuh hari yakni pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa dan Rabu atau tanggal 11,12,13,14,18,19 dan 20 Juni 2018 ditambah libur hari Minggu 17 Juni 2018.

Ketentuan ini, ujarnya, diatur dalam keputusan bersama tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 223 tahun 2018, Nomor 46 tahun 2018 dan Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara bagi instansi pemerintah yang memberikan pelayanan umum atau mempunyai jam kerja khusus/ tersendiri, seperti seperti puskesmas, kepala instansi/unit kerjanya mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dilaporkan ke KPK, Fauzan Khalid Tenang Giri Menang (Suara NTB) Calon Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dilaporkan oleh unsur masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan APBD 2018. Pihak pelapor diduga lawan politik petahana di pilkada ini.

Dalam tanda bukti terima yang ditandatangani oleh penerima pengaduan masyarakat KPK, Punky Kusuma Damayanti menerangkan, jenis pelapor adalah organsiasi masyarakat Persatuan Gerakan Lembaga Masyarakat Lombok Barat.

Tertera juga identitas pelaporan antara lain nomor telepon, identitas penanggung jawab tertera nama lengkap, alamat, jenis identitas dan nomor NIK. Dalam surat aduan tersebut pihak pelapor sendiri melaporkan dugaan tindak pidana Korupsi (TPK) dalam penetapan APBD Lobar tahun anggaran 2018. Dicantumkan pula dalam bukti laporan itu,

jenis data yang diserahkan ke KPK dalam bentuk flash disk berisi bukti tambahan.

Adapun salah satu dugaan penyelewengan tersebut antara lain, risalah RAPBD Lobar 2018 yang disahkan oleh DPRD dan eksekutif dengan nilai Rp 1,6 triliun dan APBD 2018 yang disepakati sepihak oleh bupati dan TAPD dengan nilai Rp1,7 triliun.

Menanggapi hal ini, H. Fauzan Khalid begitu tenang. Ia mengaku telah mendapatkan informasi tersebut. Menurutnya, dalam laporan itu isunya tetap sama yakni tentang dugaan penyelewengan APBD 2018. Terkait hal ini pihakn-

ya sudah banyak dan sering menjelaskan duduk persoalannya. Terkait masalah melapor menurut Fauzan, semua orang bisa melapor.

Bahkan ia mencontohkan, ia bisa saja melaporkan Dewi seorang wartawan ke KPK. Laporan ini jelasnya akan diterima juga oleh KPK. Akan tetapi tidak ditindaklanjuti.

“Persoalannya laporan ini dibungkus dan disampaikan untuk memfitnah, kemudian dikapitalisasi menjadi isu politik,” tegas Fauzan seraya mengimbau dan mengajak agar di Ramadhan ini memperbanyak ibadah seperti membaca Al Qur’an, zikir,

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid sadaqah dan ibadah lainnya.

Ia juga mengajak agar menjauhi fitnah dan gibah. Ia percaya dengan kata-kata

Imam Syafii (Imam Mazhab fiqih) ketika beliau ditanya pemimpin seperti apa yang dipilih. Beliau menjawab, “Carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya, ikutilah mereka yang banyak difitnah. Karena sesungguhnya mereka sedang berjuang di jalan yang benar,” jelas Fauzan mengutip perkataannya Imam Syafi’i.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Fauzan – Sumiatun (Zaitun) L. Hermayadi menyatakan ada isu fitnah yang diarahkan ke paket Zaitun tidak akan mengubah pilihan masyarakat terhadap paket ini. Sebab masyarakat sudah tahu bahwa isu yang ditebarkan fitnah untuk menjatuhkan. Namun demikian tim akan tetap menyampaikan ke masyarakat terkait persoalan ini. (her)

ASDP Tambah 37 Armada Selama Lebaran Giri Menang (Suara NTB) PT ASDP Ferry Cabang Lembar menyiapkan 37 armada kapal untuk rute LembarPadangbai jelang arus mudik berlangsung. Jumlah armada ini bertambah dari tahun lalu yang hanya sebanyak 34 armada. Penambahan armada ini untuk meningkatkan pelayanan selama lebaran. Selain itu mengantisipasi jika terjadi lonjakan penumpang.

Manager Operasional PT ASDP Ferry Cabang Lembar, Wildan Jazuli menyampaikan penambahan armada itu untuk mengkondisikan kepadatan arus mudik dan balik yang akan berlangsung selama libur Lebaran Idul Fitri. Selain itu pihaknya juga menyiapkan 3 dermaga yang akan beroperasi selama arus mudik dan balik tersebut, di samping adanya 2 dermaga di Pelabuhan Padangbai.

“Dengan jumlah 37 kapal itu, saya yakin bisa mengurai (kepadatan) dan bisa memberikan layanan tambahan untuk kapal sisipan maupun kapal penambahan trip,” terang Wildan, kemarin.

Sedangkan untuk rute Lembar-Surabaya maupun sebaliknya, pihaknya tetap akan mengoprasikan KMP Legundi, yang dapat menampung kapasitas penumpang dan kendaraan sebanyak 1200. Bahkan jadwal keberangkatan yang biasanya hanya dua kali seminggu, ditambah menjadi tiga kali dalam seminggu. “Awalnya kapasitasnya 800 menjadi 1200 un-

(Suara NTB/her)

MASIH NORMAL - Arus mudik di Pelabuhan Lembar belum terlihat signifikan. Lonjakan penumpang akan terlihat pada H7 hingga H-2 Lebaran. tuk dispensasi penumpang yang diberikan perhubungan laut. Penambahan trip sudah kita mulai,” ungkapnya.

Menyinggung terkait posko di Pelabuhan Lembar, Wildan mengatakan berbeda dengan tahun lalu yang didirikan pada H-7, kali ini dilakukan lebih awal pada H-15. Hal ini sesuai

dengan arahan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan KSOP Lembar. “Sesuai arahan itu untuk membuat posko di Pelabuhan Lembar ini dengan bersama-sama, dan ini akan dilakukan dari H-15 sampai H+15,” jelasnya.

Diakuinya sejauh ini belum ada peningkatan penumpang

yang cukup signifikan jelang libur Lebaran ini. Kendati demikian pihaknya memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi mulai H-10 untuk kedatangan dari Surabaya dan Bali. Sedangkan LembarSurabaya sudah terlihat adanya peningkatan yang akan terjadi pada H-4. Hal ini lanta-

ran sudah banyaknya penumpang yang memesan tiket KMP Legundi pada hari itu.

Sementara itu untuk prediksi peningkatan penumpang Padangbai-Lembar, akan terjadi pada H-7 sampai H-2. Hal ini sesuai dengan pantauan pihaknya yang terus diperbarui setiap harinya. (her)

Panwaslu Tegas, Spanduk Ucapan Mutasi Kehilangan Marwah, Hadiah Rapor Merah Ramadhan Parpol Diturunkan Disharmoni Birokrasi KLU (1)

Birokrasi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam cobaan. Wakil Bupati (Wabup) KLU Sarifuddin, SH., MH., saat menerima puluhan petani P3A Kayangan Rabu (16/ 5) lalu, semakin mempertontonkan dinamika birokrasi di KLU. Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., secara terbuka mengaku emosi, dan marah kepada Sekda Drs. H. Suardi dan Kepala BKD PSDM, karena tidak dilibatkan dalam mutasi. Akankah ini mengindikasikan hubungan antara elite birokrasi ada masalah? Sementara banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

SATU malam – dua pekan lalu, salah seorang pejabat eselon III di salah satu SKPD curhat ke koran ini. Katanya “rata-rata di SKPD sudah tidak memiliki motivasi bekerja.” Alasan yang dia ungkap ada dua. Pertama mutasi dengan gampangnya menimpa pejabat, tak peduli dia berprestasi, mampu dan punya kualifikasi. “Buat apa berinovasi, membuat program, sekarang kita usulkan anggaran, belum tentu besok kita yang kerjakan,” katanya lagi membuat analisa psikologis yang dirasakan koleganya.

Menurut pejabat tadi, kondisi itu hampir merata dirasakan oleh pejabat-pejabat setingkat kepala bidang atau kepala seksi.

Seolah memberi pesan jika birokrasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) misorientasi, terkesan bahwa bukan pelayanan yang mereka pikirkan, tetapi mutasi, mutasi, dan mutasi.

Zona Kepatuhan Pemerintah Daerah Lombok Utara tahun 2017, harusnya menyadarkan semua pihak untuk menggelar perbaikan. Ombudsman merilis, berdasarkan observasi periode Mei – Juli 2017, sebanyak 59 Produk Pelayanan di 12 Unit Layanan di Pemda KLU masih berada di “zona merah”. Hanya 3 Unit Layanan yang nilai (indikatornya) berada di angka 90 poin ke atas, yaitu Dinas Dukcapil (5 produk layanan), Dikes (5 produk layanan) dan Disnaker Penanaman Modal PTSP dengan 5 dari 15 layanan.

Sementara 10 layanan Disnaker masih merah. Satu Dinas yakni Disperindagkop dan UMKM mengantongi penilaian di rentang 53 – 59 poin. Sebagian besar Unit layanan lain dengan puluhan produk layanan masih merah dengan nilai rata-rata Pelayanan SKPD se - KLU sebesar 48,76 poin.

Rekam jejak birokrasi KLU selama 2016 -2017 dibumbui rapor merah, melainkan kondisi dinamis (jika tidak dikatakan sakit). Tidak sedikit masyarakat kecewa karenanya. Ingat? Di awal 2016, bagaimana guru-guru dipindah dengan jarak tempuh lintas kecamatan. Mereka di Bayan dipindah ke Gangga, yang di Tanjung digeser ke Kayangan.

Atau guru agama Buddha digeser ke sekolah yang tidak ada murid agama Buddha-nya.

Lain guru lain pula di tingkat pejabat eselon I, II, III dan IV. Sebab termasuk Camat, beberapa Kepala Desa pernah meminta agar 2 orang camatnya diganti. Belakangan di 2018, 2 pejabat mengundurkan diri. Bertambah menjadi 3 jika menyebut mantan Kadikes, dr. H. Benny Nugroho S., yang lebih memilih ke Pemkot Mataram.

Salah satu pejabat kepada koran ini juga mewanti-wanti, bahwa akan ada 6 orang lain pejabat OPD yang akan mundur serentak. Momennya, tak lama setelah mantan Kabid Hub Darat - Dishubkanlut, Anding Dwi Cahyadi, S.STP. M.Si., mundur. Rumor itu bukan isapan jempol. Meski tidak terealisasi, tetapi diakui Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH. Suka tidak suka, konotasinya mengarah pada citra sebuah pemerintahan.

“Iya (membenarkan), seharusnya kemarin itu 7 (pejabat mundur), tetapi saya kasih masukan, jangan. Kan citra buat pemerintah daerah juga.

Sejak awal dia sudah sampaikan ke saya, ‘kami tidak nyaman pak, tidak suka dengan kepala dinas’. Sebenarnya itu hal biasa dimanapun dunia birokrasi, tapi kok kita ini lebih parah,” cetus Wabup, Sabtu (19/5) lalu.

Pertanyaannya, sudah tepatkan Manajemen Sumber Daya

(Suara NTB/dok)

Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan Wakil Bupati Sarifudin dalam sebuah kesempatan.

Manusia birokrasi di KLU? Ataukah, kutipan seorang Ardianto (Ketua Komisi I DPRD KLU), mempertegas kondisi. Bahwasanya pada mutasi guru, belum mengacu pada “Khittah Pendidikan” – sebagaimana program Pemda, melainkan apa yang Ardianto sebut, “Khittah Pemilihan”.

Kedatangan puluhan petani P3A Kayangan ke Pemda KLU, Rabu (16/5) lalu, semakin mempertontonkan dinamika birokrasi di KLU. Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., secara terbuka mengaku emosi, dan marah kepada Sekda dan Kepala BKD PSDM. “Mohon maaf Pak Sekda, karena ini (mutasi tak profesional, red) selalu berulang-ulang.

Giliran ada kejadian seperti ini (protes warga), pasti menunjuknya ke saya. Satu contoh kejadian kemarin, di Sesait ada Sekdes, di Gumantar ada Sekdes, jadi saya ini jadi batu sandungan.”

Kalimat berikutnya lebih menohok lagi. “Saya kadang-kadang emosi, saya emosi ini, terus terang saja, kita agak ini ya. Karena berkali-kali teman-teman ini datang, kok saya tidak bisa menyelesaikan. Pak Sekda menyampaikan akan kita selesaikan. Dengan cara begini kok saya seperti orang yang mau demo ke pemerintah, kan begitu kesannya,” ironi Wabup melihat warganya sesama kecamatan Kayangan mengadu.

Psikologi Wabup, dimaklumi oleh pegiat sosial GR 10.000, Asmuni Bimbo yang turut mendampingi warga. Ia meminta agar motor penggerak birokrasi lebih

bijak dalam menggeser ASN. “Jangan sampai karena kepentingan politik oknum, rezim ini menghancurkan banyak orang. Saya minta bapak-bapak yang realiatislah bertindak.

Tidak mungkin orang tua sampai ibu-ibu mau datang susah payah mengeluarkan biaya kalau tidak ada gejolak (akibat/ dampak mutasi),” cetusnya.

Berikutnya, Wakil Bupati tanpa sungkan dan tanpa beban mengungkap keadaan yang sebenarnya. Ia merasa sebagai Wakil Bupati hanya ada di 8 bulan pascapelantikan. Setelah itu, ia mulai kehilangan peran.

Tidak dilibatkan dalam mutasi meski ia tahu di antara pejabat yang digeser atau dipromosikan, tidak memenuhi syarat, hingga kebijakan “suka-suka”.

Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., tidak banyak menanggapi pernyataan pimpinannya itu. Usai menerima warga Kayangan di ruang Wabup, ia mengatakan akan berupaya mengambil langkah terbaik untuk kepentingan daerah.

“Jadi gini, itu hanya, ya side pade anuk kan, yang jelas, kita semua sesuai dengan mekanisme. Tetapi mungkin hanya persoalan ini saja yang lolos.” Apakah tiap mutasi dikonsultasikan ke Wabup? “Oh pasti, jadi semua hal-hal yang kurang baik, kita perbaiki,” tandasnya.

Sekda yang kembali dikonfirmasi Ahad, 3 Juni kemarin memilih untuk tidak berkomentar. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Bulan Ramadhan biasanya tidak sedikit partai yang mengucapkan selamat berpuasa melalui spanduk di jalan raya.

Namun tidak banyak pengurus partai yang menyadari, bahwa pemasangan ucapan itu menyalahi ketentuan.

Ketua Panwaslu Lombok Utara, Adi Purmanto, SE., Sabtu (2/6), mengungkapkan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap partai-partai yang memasang spanduk, baliho dan sebagainya yang berbau “kampanye” untuk parpol maupun oknum calon anggota dewan 2019. Setidaknya ada lima partai besar di KLU yang diminta untuk menurunkan atribut ucapan Ramadhan, seperti Gerindra, PDIP, PKB, Golkar, dan PKS. Dijelaskannya, pemasangan atribut parpol baik yang tercantum atau tidak tercantum figur calon Pilkada dan Pileg 2019 menyalahi ketentuan. Pan-

waslu menilai partai-partai tersebut mengambil start lebih awal dari yang lain untuk mencari perhatian masyarakat dari momentum bulan puasa.

Adi Purmanto mengaku, pihaknya sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara agar para pimpinan parpol tersebut menertibkan alat peraganya. Panwas bahkan tegas, dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat jam), atribut tersebut harus sudah diturunkan.

“Para Parpol ini melanggar pasal 1 ayat 35 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang PKPU terkait masa kampanye parpol.

Kami sudah rekomendasikan ke KPU dan KPU sudah membalas rekom kami dengan memerintahkan kepada Parpol untuk menertibkan alat peraganya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Ut-

ara, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., merasa ada yang perbedaan dari sikap Panwas di beberapa daerah. Ia membandingkan di wilayah Kota Mataram, spanduk dari parpol yang mencantumkan figur calon banyak bertebaran namun tidak banyak dipersoalkan Panwas setempat.

“Ya makanya saya heran, di sepanjang jalan ibu kota Provinsi bertaburan spanduk dan baliho ucapan Puasa, Galungan, dan Waisak, tetapi tidak banyak dipersoalkan oleh Panwas dan Bawaslu,” ujarnya.

Menanggapi itu, Adi Purmanto tegas bahwa atribut Parpol tersebut tetap menyalahir aturan karena bertebaran di musim kampanye calon Pilkada. Dimana KPU sudah menentukan jumlah item per kecamatan dari masing-masing calon. “Kami menunggu kesadaran dari semua pengurus parpol, kami akan lihat reaksinya,” tandasnya. (ari)

Bertindak Curang, Petugas KPPS Dapat Diproses Hukum Selong (Suara NTB) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NTB dan Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) periode 2018-2023 sudah dilantik. KPU Lotim menekankan supaya petugas KPPS menjaga integritas dan profesionalitas. ‘’Apabila ditemukan petugas KPPS bertindak curang, maka yang bersangkutan dapat diproses hukum sebagaimana aturan yang berlaku,’’ tegas Ketua KPU Lotim Muhammad Saleh, Ahad (3/6).

Diakuinya, kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi itu tidak terlepas dari peran KPPS yang bertugas di 2.017 TPS. Untuk itu, bila ditemukan petugas KPPS yang bekerja dengan tidak mengedepankan integritas, pihaknya siap memberikan sanksi pada petugas KPPS yang bersangkutan.

(Suara NTB/yon)

DILANTIK - Petugas KPPS di Desa Danger Masbagik dilantik kemarin. KPU mengingatkan petugas KPPS bersikap netral dalam melaksanakan tugas di pilkada.

“Tentu ada sanksi yang diterima bagi petugas KPPS yang bersikap curang, bahkan bisa mengarah pada proses hukum,” tegasnya.

Selain itu, ujarnya, petugas

KPPS juga harus terbebas dari narkoba, tidak pernah dipenjara serta sehat jasmani dan rohani.

Termasuk terbebas dari unsur partai agar dalam melaksanakan tugasnya tetap netral. (yon)

SUARA NTB Senin, 4 Juni 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 6

Hasil Reses DPRD Lobar

Serap Apirasi Masyarakat Butuh Bantuan Rumah Kumuh, Hibah hingga Lapangan Kerja Giri Menang (Suara NTB) Hasil reses sejumlah anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) II (Gerung-Kuripan) dan Dapil III (Kediri-Labuapi) banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Berbagai keluhan diterima para wakil rakyat, Masyarakat butuh bantuan rumah kumuh, pemberdayaan dan hibah hingga lapangan kerja. Masyarakat menuntut agar Pemda memerhatikan berbagai hal tersebut lantaran menjadi problem yang dihadapi masyarakat bawah.

Sepeti disampaikan anggota DPRD Dapil II (Gerung - Kuripan) Arbail, jika hasil resesnya di lima titik yang dilakukan beberapa waktu lalu banyak menerima masukan terkait kebutuhan masyarakat terkait terop. Hampir di lima titik yang dikunjungi, semua masyarakat butuh terop untuk kegiatan acara agama, perkawinan, meninggal dan acara keagamaan lainnya. Selain itu, bantuan yang banyak diperlukan masyarakat adalah bantuan hibah dan bansos baik oleh kelompok masyarakat, remaja masjid dan tempat ibadah.

“Sekarang sulit memperoleh hibah bansos ini baik kelompok remaja dan masjid, mereka harus memiliki legalitas berupa badan hukum,”jelas Arbail.

Politisi PPP asal Kuripan ini mengatakan, bantuan hibah ini dikeluhkan oleh masyarakat lantaran sulit diakses. Mereka harus memilih badan usaha, namun faktanya kebanyakan mereka tak memiliki badan hukum. Selain itu kelompok usaha butuh bantuan pendanaan untuk modal. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke Pemda agar diakomodir melalui APBD. Sementara politisi asal Dapil Gerung L. Hermayadi mengatakan, beberapa hal yang menjadi aspirasi masyarakat dua kecamatan Gerung-Kuripan menyangkut penyediaan lapangan kerja.

Kedepan Pemda harus didorong untuk pemberdayaan untuk usaha kecil dan menen-

gah. Ada juga di beberapa tempat membutuhkan akses ke sekolah, selain itu masalah akses air bersih ketika musim kemarau terjadi kesulitan kekeringan serta alat pertanian. “Upaya kita sudah lakukan sejak saya menjadi DPRD secara bertahap, kita terus dorong Pemda. Kita juga carikan lembaga keuangan untuk masyarakat, kami jalin kerjasama,”imbuhnya.

Lain halnya anggota DPRD Lobar dari Dapil Kediri-Labuapi Hj. Nurul Adha. Menurutnya, beberapa hal yang disampaikan warga saat turun reses, antara lain rumahnya yang tidak layak huni serta mendapat bantuan rehab rumah. Untuk rehab rumah, memang menjadi target pemda dalam penurunan angka kemiskinan. “Saya kira perlu penambahan anggaran dan agar ada data yang merupakan hasil pemda turun ke masyarakat sehingga tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menyerap aspirasi harapan para guru honor agar bisa diakomodir pemda dan masuk dalam SK GTT. Sedangkan untuk pengembangan ekonomi, kelompok masyarakat yan masuk dalam rentan miskin (Seperti usia yang baru menikah dan belum punya pekerjaan tetap dan tempat tinggal, perempuan kepala keluarga / janda dan menjadi tulang punggung keluarga) perlu dibantu pemda berupa pemberdayaan dan juga modal usaha. Politisi Kediri ini juga memanfaatkan masa reses dengan silaturahmi menjenguk penderita kanker. Penderita kanker ini kondisinya miskin dan butuh bantuan dana. Walau sudah terbantu dengan BPJS tapi untuk biaya bolakbalik ke RS cukup sulit untuk didapat. “Saya berpikir jika kita bisa anggarkan di APBD dari dana dana tak terduga untuk pembiayaan penderita penyakit berat dan miskin.

Jadi dana tak terduga tidak hanya dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana,” harapnya. (her)

Anggota DPRD Lobar dari Dapil III Hj. Nurul Adha saat turun reses ke masyarakat.

Anggota DPRD Lobar Dapil II Arbail

Anggota DPRD Lobar Dapil II L. Hermayadi

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Anggota DPRD Loteng Sampaikan Hasil Reses Praya (Suara NTB) Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masa sidang kedua tahun 2018, usai sudah. Hasil reses para anggota anggota DPRD Loteng sudah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Loteng, yang digelar di ruang rapat utama DPRD Loteng, Senin (28/5) dipimpin Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., SE. Pada reses kedua kali ini, berbagai persoalan dan asprasi masyarakat muncul dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan masih yang paling utama diaspirasikan oleh masyarakat. “Usulan terkait pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, kesehatan sampai pendidikan dan ekonomi masih mendominasi,” ungkap juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil I (Praya-Praya Tengah), H. Ahkam, S.IP. Memang untuk bisa memenuhi tuntutan tersebut jelas butuh dukungan anggaran yang besar. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan bisa lebih maksimal menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber-sumber pemasukan daerah lainnya. Sehingga ke depan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur bisa lebih besar.

Hal senada juga disampaikan juru bicara anggota DPRD Loteng dapil II (Kopang-Janapria), Saharudin, S.H. Masyarakat dapil II sangat berharap program peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya jalan bisa lebih dimaksimalkan lagi supaya persoalan jalan yang rusak bisa segera diatasi.

Selain itu, penanganan dampak kekeringan juga mencuat. Di mana pada musim tanam kedua tahun ini, kekeringan sudah mulai melanda sejumlah daerah. Dan, masyarakat berharap pemerintah bisa maksimal membantu menyelesaikan persoalan kekurangan air baku, dampak dari kekeringan. Meng-

ingat, saat ini banyak masyarakat yang butuh air untuk keperluan pertanian.

Persoalan kelangkaan air juga banyak dirasakan oleh masyarakat di dapil III (Pujut-Praya Timur), seperti yang disampaikan juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil III, Legewarman. Di mana saat ini, para petani khususnya petani tembakau terancam tidak bisa menanam tembakau, karena air yang belum ada.

Para petani pun berharap, pemerintah daerah bisa mencarikan solusi jitu. Salah satunya dengan membangun komunikasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (NT) I, agar air yang ada di Bendungan Pandanduri juga bisa dialiri ke wilayah Loteng bagian selatan dan para petani bisa menanam

tembakau tahun ini.

Sementara itu, juru bicara anggota DPRD Loteng dapil IV (Praya Barat-Praya Barat Daya) L. Mas’ud, menambahkan, peningkatan kualitas sejumlah embung rakyat serta jalan kabupaten dan jalan usaha tani menjadi aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat. Terutama perbaikan embung-embung rakyat.

Di mana saat ini, setidaknya ada 7 embung rakyat yang butuh perhatian pemerintah.

Selain persoalan penataan jaringan listrik, sarana pendidikan serta lingkungan hidup.

“Khusus untuk pemenuhan air bersih pada musim kemarau, masyarakat berharap pembangunan sumur bor diperbanyak,” sebutnya.

Juru bicara anggota DPRD Loteng dapil V (Jonggat-Pring-

garata), Didik Ariesta, S.Ag., mengungkapkan persoalan maraknya muncul ritel modern menjadi keluhan utama masyarakat.

Sehingga masyarakat berharap pemerintah daerah bisa lebih memperketat pemberian izin pembangunan ritel modern. Bahkan bila perlu dihentikan, karena keberadaan ritel modern cukup membahayakan eksistensi usaha kecil yang ada.

“Perbaikan jalan dan saluran irigasi masih mendominasi hasil reses kedua tahun ini. Terutama jalan penghubung antar desa dan beberapa ruas jalan dari dan menuju objek wisata daerah yang ada di wilayah utara,” tambah juru bicara anggota DPRD Loteng dapil VI (Batukliang-Batukliang Utara), Zulfan Azhari, S.Ag. (kir/*)

Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT (dua kiri) memimpin rapat paripurna DPRD Loteng, dengan agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD Loteng, Senin (28/5/2018) lalu.

Juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil I (Praya-Praya Tengah), H. Ahkam, S.IP

Juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil II (KopangJanapria), Saharudin, S.H

Juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil III (Pujut-Praya Timur), Legewarman

Juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil IV (Praya Barat-Praya Barat Daya) L. Mas’ud

Juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil V (JonggatPringgarata), Didik Ariesta, S.Ag

Juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil VI (BatukliangBatukliang Utara), Zulfan Azhari, S.Ag

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 4 Juni 2018

Halaman 7

Kerjasama Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispopar Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Gelar Rapat Awal Sail Samota, Bupati Minta Dukungan dan Perhatian Semua Pihak

(Suara NTB/ind)

PENGARAHAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, memberikan pengarahan pada rapat awal Sail Samota.

Tampak di depan, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Kajari Sumbawa dan Kadis Pariwisata NTB. Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah melalui proses panjang akhirnya provinsi NTB mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Sail Indonesia tahun 2018 ini. Kegiatan puncak Sail Samota tersebut akan dilaksanakan di Kabuten Sumbawa. Untuk menyukseskan event bergengsi ini, Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa menggelar rapat persiapan pertama pada Kamis (31/5) lalu di Kantor Bupati Sumbawa.

Perhatian dan dukungan semua pihak sangat dibutuhkan.

Hadir dalam kegiatan Bupati

Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Kajari Sumbawa, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, pimpinan OPD terkait dan lainnya. Dalam pertemuan dibahas mengenai persiapan yang akan dan sudah dilakukan. Termasuk peran masing-masing baik pemerintah pusat, pemprov, pemda serta sejumlah instansi terkait dalam kegiatan.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB, Lalu Moh Faozal menjelaskan, berkat kerja keras dan dukungan

semua pihak, Sail Indonesia tahun 2018 dilaksanakan di NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa dengan branding Sail Samota 2018 (Saleh Moyo Tambora). “Ini bukan datang begitu saja. Tetapi perjalanannya sudah cukup panjang. Ini juga saya pikir berkat doa masyarakat di Kabupaten Sumbawa, kita menjadi tuan rumah di tahun 2018,” ujarnya.

Menurutnya, dinamakan Sail Moyo Tambora karena Lombok Sumbawa merupakan satu dari sepuluh wisata prioritas. Kemudian Moyo dan Tambora adalah ikon pariwisata yang telah mendunia. “Sail tahun 2018, warnanya adalah tourism pariwisata,” tegas Faozal.

Dalam Rangka Sail, ada event utama ataupun acara puncak di Sumbawa Besar. Untuk Internasional Yacht Rally atau rute yang akan dilalui sekitar 140 yachter bergerak mulai dari Australia menuju Labuhan Bajo, kemudian menuju Komodo, Sape, Teluk Bima dan nantinya akan menuju kawasan Teluk Saleh. Nantinya untuk kegiatan puncaknya diupayakan tanggal 9 atau 10 September di Sumbawa, karena Presiden akan hadir di tanggal tersebut. Kemudian juga ada parade kapal layar di Teluk Saleh dan sekitarnya, Tambora Volcano

Tour di Tambora dan sekitarnya, dan pengibaran bendera merah putih ukuran besar di Pesisir Teluk Saleh, dasar laut Moyo dan puncak Tambora. Terkait lokasi utama dilaksanakan kegiatan puncak Sail pihaknya membuatkan tiga opsi yang pertama di Pelabuhan Badas kemudian di Saliper Ate. Jika dilihat dari segi dekatnya dengan Bandara, maka Saliper Ate yang menjadi pilihan. Namun butuh kerja lebih kuat lagi. Tetapi kalau dilihat dari sisi kelengkapan fasilitas, maka yang menjadi pilihan Pelabuhan Badas. Dimana lokasi ini tidaklah terlalu jauh dijangkau dibandingkan dengan kondisi pelaksanaan Sail sebelumnya. “ Kami sudah hadir di Sabang, Morotai, dan di Bunaken. Kita jauh lebih siap dibandingkan tempat lain,” tandasnya.

Selain kegiatan puncak, juga ada event pendukung seperti maritime expo, Festival Budaya, Internasional Tenun Festival, International Culinary Program, Barapan Kebo dan Pacuan Kuda. Dimana Sail Samota akan disinergikan dengan Festival Moyo. Event pendukung lain seperti Lakey Internasional Surfing, Internasional Paragliding Kompetisi, Dialog Budaya Maritim, Parade 1.000 Perahu Internasional, Moyo Tambora Fun

Run, Investment forum. Selanjutnya Seminar Internasional Asia Pasifik Geofark Network, Bersih Pantai, kemah bakti kader konservasi dan pramuka, dan pelepasan tukik dan transplantasi terumbu karang.

Untuk peran, lanjut Faozal pemerintah pusat akan menyediakan kegiatan pendukung dari masing-masing kementerian lembaga. Dimana ada 15 kementerian lembaga yang akan melakukan program dalam mendukung Sail.

Kemudian pihak provinsi akan menyiapkan event utama dan mendukung event pendukung. Pihak provinsi juga mendukung untuk acara puncak dan penyambutan dengan menyiapkan properti.

Kemudian juga menyiapkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pusat.

“Saya kira yang paling penting persiapan di Sumbawa adalah persiapan lokasi, kebersihan, kemudian pengerahan massa dan pelibatan masyarakat. Kemudian kesiapan OPD yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita sudah mendeklarasikan Sail Moyo Tambora akan menjadi Sail terbaik dari pelaksanaan sebelumnya. Jangan sampai orang kecewa datang ke sini. Makanya ini sangat penting,” pungkasnya.

Bupati Sumbawa, H. M. Hus-

ni Djibril, B.Sc menjelaskan, ditunjuknya NTB sebagai tuan rumah Sail Indonesia tahun 2018 karena perjuangan semua pihak.

Dimana perjuangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu.

Untuk itu, Bupati meminta kerjasama semua pihak untuk mensukseskan Sail yang dibranding dengan nama Sail Samota 2018 ini. “Inisangatspektakuler.Apalagi ini sudah diklaim akan menjadi Sail terbaik di Sumbawa ini. Makanya dukungan semua pihak sangat diharapkan. Kita pernah gagal menjadi tuan rumah. Dan saya dua kali kedatangan tim survey yang mengatakan tumpukan sampah Sumbawa sangat luar biasa. Setelah melihat hasil survey tidak ditetapkan di Sumbawa. Sekarang sudah ditetapkan di Sumbawa, maka kepala dinas terkait harus dijadikan ini perhatian karena ini menjadi kendala utama. Maka bersiaplah mulai dari sekarang ini benahi semua. Dinas tekait lainnya juga yang terkait sampah harus menjadi perhatian,” terang Bupati.

Kepada panitia lokal Bupati memberikan masukan agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini melalui Bappeda dan Dispar NTB. Kedua agar dapat melibatkan atau optimalkan peran aktif berbagai pihak terkait dalam pelaksanaannya, serta mengundang

pihak-pihak yang memang benar-benar relevan dengan hajat untuk mempromosikan daerah ini. Ketiga memerintahkan masing-masing perangkat daerah agar segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait di tingkat provinsi serta pusat untuk mendapatkan dukungan kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Sail ini. Kemudian masing-masing OPD secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya agar melakukan langlah-langkah strategis untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Sail Moyo Tambora.

Antara lain penanganan sampah, penataaan fasilitas pendukung, sarana prasarana transportasi, komunikasi dan lain-lain. Penyadaran masyarakat pembenahan kawasan-kawasan kuliner , penyiapan UMKM dan penyajian produk unggulan, penapan lokasi acara. Selain itu segera melakukan rapat internal panitia yang sudah terbentuk. Terkahir Bupati meminta agar pengalaman Sumbawa sebelumnya menjadi titik singgah Sail 2017 bisa dijadikan catatan dan penglaman berharga. “Kami berharap pelaskaaan Sail Moyo Tambora dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya untuk mempromosikan daerah kita baik secara regional, nasional bahkan internasional,” pungkas Bupati. (ind/arn/*)

Suara RSUD Sumbawa

Jabat Direktur Baru, dr. Dede Upayakan Peningkatan Layanan RSUD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Posisi direktur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa kini telah berganti. Dari yang sebelumnya diemban oleh dr.

Selvi kini dipegang oleh dr.

Dede Hasan Basri. Guna mengemban amanah, direktur yang baru akan berupaya meningkatkan pelayanan di rumah sakit setempat.

Ditemui wartawan di ruangannya belum lama ini, dr. Dede Hasan Basri akan mencoba melakukan pembenahan terkait pelayanan di rumah sakit.

Sebagai upaya menjawab keluhan masyarakat selama ini. Seperti halnya akan menerapkan sistem elektronik di loket pendaftaran untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Nantinya, bagi masyarakat yang berencana berobat ke RSUD Sumbawa, dari malam harinya bisa menghubungi petugas via sms, telepon ataupun WhatsApp. Sehingga status yang dicarikan oleh petugas di loket pendaftaran sudah disediakan pada malam harinya.

Besoknya setelah pasien datang, tinggal melihat nomor BPJS dan ketemu langsung

dengan dokternya.

“Saya melihat keluh kesah masyarakat selama ini bahkan sampai hari ini di loket pendaftaran. Paling datang jam 8 nanti jam 12 baru mendapat pelayanan. Jadi itu yang saya upayakan supaya tidak terjadi antrean seperti itu. Penerapannya akan kami lakukan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Selain pelayanan loket pendaftaran, pihaknya juga akan proaktif dalam mengingatkan pasien ataupun keluarganya yang sudah memiliki janji dengan dokter untuk melaksanakan operasi. Dimana pihak rumah sakit

harus mengingatkan jadwal operasi kepada pasien dengan cara dihubungi via telepon. Sehingga jika pasien berhalangan hadir, maka dokter bisa langsung menangani pasien lainnya.

Kemudian, pihaknya juga akan menertibkan parkir di depan RSUD yang berada di jalan. Nantinya pihaknya akan mengupayakan agar parkir kendaraan semuanya di dalam RSUD. Kondisi lain yang kerap menjadi keluhan yakni persoalan air di kamar pasien. Pihaknya pun langsung mengantidipasi hal itu dan akan mengatasinya.

Tentunya selain upaya pen-

ingkatan pelayanan, pihaknya juga akan memikirkan mengenai kesejahteraan pegawai. Hal ini juga menurutnya tidak kalah penting, karena akan berpengaruh terhadap pelayanan yang akan dilakukan.

“Walaupun pelayanan prima kita inginkan, tanpa kesejahteraan pegawai tidak mungkin bisa. Paling tidak di dalam rumah sakit saya bukan menaikkan gaji, tetapi menepati janji. Maksudnya untuk penerimaan gaji pegawai saya tetapkan tanggalnya,” tukasnya.

Pihaknya mennginginkan di lingkungan rumah sakit ter-

cipta suasana yang bersahabat dan penuh kekeluargaan. Hubungan sahabat dan kekeluargaan itu juga diharapkan tidak hanya di dalam rumah sakit saja terjadi, tetapi juga di luar rumah sakit. (ind/arn/*)

dr. Dede Hasan Basri (Suara NTB/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 4 Juni 2018

Halaman 8

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama RSUD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

2019 RSUD Dompu Juga Rencanakan Operasional CT Scan Dompu (Suara NTB) Upaya rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Dompu meningkatkan layanan bagi pasien di RS secara bertahap akan terus dipenuhi. Selain Hemodialisa, tahun 2019 juga merencanakan beroperasinya layanan CT Scan. Untuk mendukung itu, RSUD Dompu akan mengupayakan pemulangan dokter radiologi yang sedang menyelesaikan studi spesialisnya di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Direktur RSUD Dompu, dr.

H. Syafruddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengungkapkan, rencana pihaknya kedepan untuk menghadirkan CT Scan di RSUD Dompu dalam rangka meningkatkan layanan pada pasien. Rencana menghadirkan CT Scan di RSUD Dompu seiring dengan dukungan peralatan radiologi yang ada. “Peralatan radiologi kita sudah di atas standar dan bisa difungsikan untuk

CT Scan,” ungkapnya.

Selain alat radiologi yang bisa melakukan CT Scan, kata dr H Syafruddin, dokter umum dari RSUD Dompu yang mengikuti program spesialis radiologi juga akan mengakhiri studynya tahun 2019. Kendati dibiayai dari program beasiswa Kementerian Kesehatan, pihaknya sangat berharap dokter tersebut bisa ditugaskan kembali ke Dompu.

“Kalau dokternya sudah ada, praktik CT Scan akan kita buka,” terangnya.

Selain spesialis radiologi yang akan membaca hasil CT Scan, keberadaan spesialis syaraf akan mendukung keberadaan CT Scan. Spesialis syaraf direncanakan akan mulai praktik di RSUD Dompu dalam waktu dekat. “Dokter syarafnya ada. Jadi akan mendukung keberadaan CT Scan,” jelasnya.

Dengan adanya CT Scan di RSUD Dompu kedepan akan semakin memudahkan pembacaan penyakit yang diderita pasien oleh dokter. Sehingga

Akibat Pencemaran, Rumput Laut Tidak Berkembang Dompu (Suara NTB) – Budidaya rumput laut di Dompu sepertinya tak begitu menjanjikan peningkatan ekonomi masyarakat.

Khususnya bagi pembudidaya di perairan Kwangko yang menjadi pusat pengembangan salah satu program pemerintah daerah tersebut. Di sini, usaha rumput laut tidak bisa berkembang karena laut yang tercemar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat, Wahidin, M. Si., mengakui tidak berkembangnya budidaya rumput laut tersebut karena kondisi air laut yang tercemar. Diduga pencemaran itu terjadi akibat cairan pestisida dan sejenisnya dari petani bawang dan jagung.

Termasuk imbas banjir yang kerap terjadi ketika musim hujan.

“Tercemarnya air laut karena pestisida ini dugaan kita, kalau hujan banjir muaranya kan ke laut sehingga mencemari air laut,” kata dia kepada wartawan belum lama ini.

Ia menjelaskan, budidaya rumput laut sangat riskan terhadap zat beracun seperti halnya pestisida yang dimanfaatkan untuk membasmi hama penyakit tanaman. Dan dugaan tercemarnya air laut akibat pestisida itu diperkuat banyaknya petani bawang disekitar perairan Kwangko.

Biasanya mereka memanfaatkan zat berancun ini dengan kadar yang tinggi sehingga mempengaruhi lingkungan setempat, khususnya wilayah perairan.

“Kemarin juga pernah kita begitu botol bekas pestisida bawang itu dibuang di pinggir pantai ikan-ikan semua mati,” ungkapnya.

Selain pencemaran air laut akibat pestisida dari petani bawang juga perairan yang menjadi muara beberapa sungai yang kerap mengirim banjir ini menjadi pemicu. Karenanya tak heran budidaya rumput laut diwilayah ini tidak berkembang baik. Dan itu juga salah satu alasan tidak beroperasinya gudang penyimpanan rumput laut yang dibangun diwilaya itu.

Di Dompu, lanjut Wahidin, budidaya rumput laut hanya terpusat diwilayah perairan Kwangko Kecamatan Manggelwa, kalaupun ada diwilayah lain potensi tak begitu besar.

“Kualitas rumput laut tidak bisa bagus karena memang dia tidak bisa hidup dengan kondisi salinitas rendah, ini yang mempengaruhi,” pungkasnya. (jun) 123456 123456

123456 123456 123456

Wahidin (Suara NTB/Dok)

123456 123456 123456

keakuratan hasil dan penanganan semakin baik, sehingga pelayanan akan semakin maksimal. Hal ini sesuai komitmen RSUD Dompu sebagai pusat rujukan pasien di daerah dan mengurangi beban rakyat ketika harus dirujuk ke Mataram untuk berobat lanjut.

Komitmen RSUD Dompu untuk terus meningkatkan layanan kesehatan ini sesuai visinya ‘terwujudnya pelayanan kesehatan yang primad dan profesional’ yang dijabarkan dalam 5 misinya. Yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berorientas pada mutu dan kesehatan pasien, meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kerja terhadap karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang sehata, harmonis, aman dan sejahtera, serta menjadi pusat rujukan sarana kesehatan Kabupaten Dompu.

Sebagai langkah awal dan menjadi evaluasi diri, RSUD

Dompu telah menstandarisasi diri dengan akreditasi dasar bintang dua dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 10 Januari 2018 lalu hingga 10 Desember 2020 dan dinilai Desember 2017 lalu.

Dengan akreditasi ini, RSUD Dompu telah berstandar nasional. Bagi RS yang belum terakreditasi hingga 2019, maka tidak bisa bermitra dengan BPJS Kesehatan. “Kita sudah terakreditasi dasar bintang dua,” kata dr H Syafruddin.

Peningkatan kualitas tenaga medis dan para medis juga dilakukan di RSUD Dompu untuk menjamin kualitas layanan bagi pasien. Mulai dari harus memiliki sertifikat Advenced Trauma Life Spot (ATLS) bagi dokter yang bertugas di IGD. Sertifikat ini diperoleh dari program pelatihan bagi tenaga medis dalam pengelolaan kasus trauma akut, yang dikembangkan oleh American College of Surgeons.

Program serupa ada untuk penyedia layanan yang lebih

(Suara NTB/ula)

Tampak depan gedung RSUD Dompu yang ada di jalan Kesehatan No 1 Kelurahan Bada Dompu. rendah seperti paramedis.

Pemberian pelatihan ponek bagi dokter opjin (spesialis kandungan), spesialis anak,

dokter umum, bidan, dan perat. Pelatihan ponek untuk memberikan pelayanan obstetri Neonatal Emergency Ko-

(Suara NTB/ula)

dr. H. Syafruddin mprehensif dan manajemen laktasi. Begitu juga dengan mereka yang ditugaskan di ruang ICU. (ula/*)

Tujuh Desa di Bima Diduga Salahgunakan ADD 2017 Bima (Suara NTB) Kurang lebih tujuh desa di Kabupaten Bima diduga telah menyalahgunakan Dana Desa (ADD) tahun 2017. Penyalahgunaan itu berdasarkan hasil temuan Inspektorat dan audit BPK dan Pembangunan (BPKP).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, belum lama ini. Kata dia, penyalahgunaan karena belum ada fisik pekerjaan yang belum dilaporkan.

“Hingga saat ini belum ada Surat Pertanggungjawabannya (SPJ). Hal itu berdasarkan temuan Inspektorat,” katanya.

Saat ditanya tujuh desa tersebut, Sirajuddin hanya menyebutkan hanya ada lima, antara lain desa Laju dan

Doro O’o Kecamatan Langgudu, Desa Lewintana Kecamatan Soromandi dan Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora.

“Untuk dua desa lainnya saya tidak ingat. Tapi ada tujuh desa yang menjadi temuan penyalahgunaan ADD,” katanya.

Dia mengatakan, persoalan tersebut telah ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum (APH) untuk dilakukan penindakan. Sirajuddin menegaskan pada 2018 ini merupakan tahun

penindakan bagi desa yang menyalahgunakan ADD dan DD. “Tahun sebelumnya masih tahap pencegahan. Tapi tahun ini sudah penindakan,” tegasnya.

Selain penyalahgunaan ADD. Pada tahun ini juga ada sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan

Tambora, Belo, Wera, Ambalawi dan Sape hingga saat ini belum ada menyelesaikan dokumen APBDes, sebagai syarat pencairan ADD tahap pertama.

“Oleh karena itu kami sudah meminta camat untuk mempermudah rekomendasi supaya ADD dicairkan,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Senin, 4 Juni 2018

HAMKRI Isi Dakwah Ramadhan Lewat Musik Keroncong Mataram (Suara NTB) Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Umat Islam dituntut mengisi Ramadhan dengan hal positif, di samping mampu berkreasi mengambil langkah untuk mengisi dan memaknai bulan Ramadhan agar benar-benar membawa berkah. Seperti melakukan dakwah lewat jalur musik keroncong.

Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia (HAMKRI) NTB mengambil jalan berbeda. Kelompok ini kian giat menggelar dakwah melalui seni musik keroncong sepanjang Ramadhan ini. Sajian musik yang dibawakan tiap kali tampil selalu khas musik religi.

“Strategi dakwah yang kami pilih adalah secara empirik melalui kegiatan seni budaya terutama dengan musik keroncong”, ujar Ketua DPD HAMKRI NTB, Prof.

Gatot DH Wibowo.

Berdakwah melalui musik sebagai bagian dari upaya membumikan Quran sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan wayang kulitnya. Lebih jauh Prof. Gatot memandang keharusan untuk berinovasi dalam menjalankan aktivitas dakwah. Menurutnya, musik keroncong dapat menjadi alternatif berbeda dari cara dakwah sebagaimana lazim dilakukan sejauh ini.

Oleh sebab itu, bulan Ramadhan yang merupakan bulan untuk menyucikan hati pikiranperbuatan secara sinergi, dimanfaatkan HAMKRI untuk berdakwah melalui sajian musik keron-

cong. Beragam lagu religi yang disajikan dengan musik keroncong ditampilkan. Termasuk lagu nasionalisme. Itu dilakukan untuk menangkal paham radikalisme.

“Kami berharap semoga kegiatan ini dapat memberi sedikit pencerahan sebagai upaya menangkal gerakan radikalisasi yang belakangan marak terjadi di negeri ini,” tuturnya. Apalagi kata Gatot, di tengah kondisi carut marut yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia belakangan ini.

Sehingga diharapkan mampu menjadikan Ramadhan ini sebagai media komtemplasi/pengendapan diri agar mampu menangkal gerakan radikal dengan beragam “wajahnya” yang marak terjadi.

“Karenanya HAMKRI NTB menggelar kegiatan bertajuk menjemput berkah Ramadhan untuk Indonesia ramah dan aman,” kata Gatot menjelaskan di sela acara buka bersama di kediaman Sekda NTB. Lebih jauh dikatakan Gatot yang merupakan dosen Unram ini, bahwa misi utama yang diemban Rasulullah Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam

semesta. Sehingga segala pola pikir, dan pola tindak Rasulullah SAW dalam berdakwah selalu penuh dengan balutan rasa kasih sayang. Jadi, setiap pengikut Muhammad SAW mestinya juga berusaha menjadikan dirinya sebagai rahmat bagi lingkungan sekitarnya.

Bukan malah sebaliknya.

“Tatkala marak terjadi gerakan radikal dengan pelaku orangorang muslim, rasanya ada kekeliruan dalam proses dakwah cara, pola, metode, dan strategi yang diterapkan oleh sebagian kalangan, golongan tertentu,” sambungnya seraya mengungkapkan ada semacam missing link dalam proses dakwah karena melahirkan dan membentuk sebuah pemahaman radikal, sesuatu yang justru sangat bertolak belakang dengan misi rahmatan lil alamin. (dys)

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

LKS SMK Provinsi Bakal Digelar Lagi Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Kontingen NTB tidak berhasil meraih target lima besar pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat Nasional yang dilaksanakan di Lombok pada 6 sampai 12 Mei lalu.

Persiapan yang mepet dianggap sebagai penghambat tercapainya target itu.

Oleh karena itu, mulai tahun 2018 ini pemerintah provinsi NTB akan mulai menyiapkan diri menghadapi LKS SMK Nasional 2019. Salah satunya dengan menggelar LKS SMK tingkat Provinsi di penghujung tahun 2018 ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Ia mengakui persiapan kontingen NTB untuk mengikuti LKS SMK Nasional sagatlah mepet. Pelaksanaan LKS SMK tingkat Provinsi NTB baru dilaksanakan kurang dari sebulan menjelang LKS SMK Nasional.

Belajar dari pengalaman itu, terlebih lagi provinsi yang meraih hasil maksimal di LKS SMK

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Halaman 9

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINIBUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

tahun 2018 ini sudah melaksanakan LKS tingkat Provinsi sejak pertengahan tahun 2017 lalu. Yahya mengatakan, pihaknya belajar dari pengalaman itu. Oleh karena itu di tahun 2018 ini, sudah diusulkan akan mengadakan lagi LKS SMK tingkat Provinsi.

“Untuk LKS SMK Nasional tahun 2019 sudah diusulkan melaksanakan LKS tingkat provinsi kedua di tahun 2018 ini,” ungkapnya.

Direncanakan, pelaksanaan LKS SMK tingkat provinsi NTB akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November. Tergantung dari anggaran yang tersedia. “Mudahan bisa dilaksanakan bulan Oktober atau November,” kata Yahya.

Pada LKS SMK Nasional

2018, Provinsi NTB berhasil meraih peringkat Sembilan dari 34 Provinsi dengan raihan empat medali perunggu. LKS tingkat nasional tahun ini menggelar sebanyak 51 jenis bidang lomba tingkat nasional dan lima jenis lomba skala ASEAN dengan nama Southeast Asia Creative Camp (SEACC). Lomba tersebut diikuti perwakilan para siswa dari 34 provinsi di Indonesia. Peserta sendiri mencapai 3.500 orang Kegiatan pendukung yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dalam LKS antara lain pameran Produk Inovasi Siswa SMK, Job Matching, Sertifikasi Kompetensi, Workshop, Pameran Industri, Gerakan Literasi Sekolah (GLS), OSOP, dan Wisata Edukasi. (ron)

SALON

HILANG

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

HLG STNK R2 HONDA DR2553BH NOKA/ NOSIN:MH1JF12198K385261/ JF12E-1389721 AN. AHMAD SAFARI HLG DSKTR KR. SIDEMEN

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R2 KAWASAKI DR3753LL NOKA/NOSIN: MH4LX150CCKP56438/ LX150CEP87198 AN. SADHANA ARIF NUSA HLG DSKTR PERJALANAN DARI MATARAM MENUJU LOTIM HILANG STNK R2 YAMAHA EA3232XL NOKA/NOSIN: MH1JF1317AK400392/JF13E0394791 AN. ANWAR HLG DSKTR KOTA MATARAM

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 4 Juni 2018

SUARA NTB

Halaman 10

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Pemkot Mataram Empat Kali Raih WTP Mataram (Suara NTB) Pengelolaan Keuangan dan Aset di Pemkot Mataram, patut diapresiasi. Meskipun, ada sejumlah catatan dan saran. Namun, Ibukota Provinsi NTB ini empat kali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2017 dilaksanakan Senin (28/5) pekan kemarin di Auditorium Gedung BPK Perwakilan NTB. Penghargaan tersebut diterima oleh Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Ketua DPRD, H. Didi Sumardi.

Usai menerima penghargaan, Mohan yang juga Wakil Walikota ini, mengapresiasi kinerja organisasi perangkat daerah, sehingga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Predikat yang dipertahankan sejak kurun waktu 20142017 dinilai sebagai bukti kerja keras.

Meskipun ada catatan catatan akan segera diperbaiki.

“Saya memberikan apresiasi bagi pimpinan OPD.

Ini semua bukti kerja keras kita semua,” katanya.

Dikatakan, apa yang menjadi tunggakan akan diselesaikan. Dan, ini jadi catatan penting yang akan dievaluasi.

Catatan dimaksud Mohan, terhadap penyajian laporan keuangan yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK akan jadi pertanggungjawaban segera diperbaiki.

“Semua temuan akan kita tindaklanjuti. Saya minta semua tidak santai dan berleha - leha,” jawab Mohan.

Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono menyampaikan, tiga substansi yang menjadi fokus pemeriksaan. Yakni, pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu.

Dijelaskan, pemeriksaan keuangan adalah untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disajikan dan susun standarisasi. Dimana, akhirnya adalah kewajaran.

Pemeriksaan kinerja adalah berkaitan dengan kepatuhan program untuk menilai apakah telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

“Pemeriksaan ini bukanlah pemeriksaan baru. Tapi sudah rutin dan berulang dilakukan,” kata dia.

Terhadap temuan tersebut, BPK memberikan waktu selama 60 hari bagi Pemda untuk menindaklanjuti. (cem/*)

Penutupan STQ Ke-VI Tingkat Korpri

Sekda : Pegawai Tidak Saja Cerdas Secara Intelektual Tapi Spiritual Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an ke - VI tingkat Korpri, Kamis (30/5) pekan kemarin ditutup secara resmi. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini, diharapkan pegawai di Lingkup Pemkot Mataram, tidak saja cerdas secara intelektual tapi juga spritual.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, pelaksanaan STQ Tingkat Korpri dari tahun ketahun menunjukan kualitas semakin meningkat. Terbukti dengan munculnya qari qariah potensial.

Ditambahkan, STQ ini diharapkan tidak saja sebagai ajang kompetisi bagi pegawai negeri sipil, tetapi mengasah kemampuan pegawai untuk lebih mahir membaca Alquran., “Semoga dengan kegiatan STQ, anggota Korpri di Kota Mataram tidak hanya cerdas dalam( intelektual akan tetapi juga cerdas secara spiritual,” harap Eko. Selain itu, Eko juga berharap (kedepannya peserta yang mengikuti kegiatan ini akan bertambah.

Pelaksaan STQ kali ini, utusan SDN 28 Cakranegara dan, Kelurahan Monjok Barat ditetapkan menjadi qari dan qariah, terbaik. Sementara, di cabang murratal putra, pemenang pertama diraih oleh Khairul Amin, S.PdI dari SDN 28 Cakranegara. Juara kedua diraih oleh Sadiar dari Pol PP Kota Mataram, dan juara ketiga oleh Agus Hamdan dari Dinas Pendidikan.

Di cabang Murottal Putri juara pertama diraih oleh Suhaimi dari Kelurahan Monjok Barat, juara kedua , oleh Hj. Maslahatun Badriah dari MTSN I Mataram dan , juara ketiga oleh Diah Maya Apsari dari Kelurahan Punia. Selain juara Pertama, kedua, dan ketiga, turut ditentukan pula pemenang harapan I, II, dan III, yang masingmasing pemenang mendapat hadiah uang tunai. Hadiah uang yang diberikan sebesar Rp 10 juta rupiah untuk juara pertama. Sementara juara II Rp 8 juta- , Rp 7 , juta untuk juara III. Serta, masing - masing juara harapan I mendapatkan Rp 5 juta, harapan II Rp 4 juta dan Rp 3 juta untuk harapan III. (r/cem/*)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 4 Juni 2018

ASDP Janjikan Dermaga Pelabuhan Kayangan Tuntas Sebelum Lebaran Dari Hal. 1 Terutama pengguna jasa penyeberangan laut bahwa akan dilakukan proses perbaikan dermaga dua. Perbaikan dilakukan secara total pada bagian MB sehingga dilakukan pembongkaran. Proses perbaikan itu, katanya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang hanya dilakukan proses las ketika patah.

Adapun dampak dari proses perbaikan pada bagian MB ini diakuinya, hingga saat ini menimbulkan antrean panjang barang terutama truk yang mengangkut berbagai kebutuhan.

Antrean bahkan sampai mengular hingga ke luar pelabuhan. ‘’Ini karena yang berfungsi hanya satu dermaga yaitu dermaga 1.’’ ‘’Proses perbaikan dermaga ini secara menyeluruh pada bagian MB. Kita bongkar dan ganti menggunakan MB yang baru, tidak hanya proses las saja,’’ jelasnya.

Dengan perbaikan secara menyeluruh ini, lanjut Cuk Prayitno, maka kekuatan pada bagian MB dermaga dua akan bertahan lama. ‘’Saat ini masih dalam proses perbaikan dan sudah mendekati babak final karena ditargetkan rampung pada tanggal 6 Juni mendatang,’’ katanya.

Terkait proses perbaikan, untuk sementara ini yang difungsikan hanya dermaga satu sehingga terjadi antrean panjang terutama bagi truk barang.

Untuk mengatasi antrean panjang itu, pihak ASDP Kayangan mengoperasikan sebanyak 22 kapal. Jumlah ini ditambah dari biasanya setiap hari hanya beroperasi enam kapal.

Sementara untuk kendaraan jenis bus, kendaraan pribadi roda dua, minibus yang mengangkut penumpang menjadi prioritas penyeberangan.

Termasuk truk yang mengangkut barang mudah rusak seperti sayur-mayur, buahbuahan dan sejenisnya. Untuk itu, ia mengimbau kepada truk pengangkut barang mudah rusak supaya melapor kepada petugas serta aktif membangun komunikasi sesama sopir supaya tidak terjadi keributan. ‘’Meskipun antrean panjang, kondisi di pelabuhan cukup aman,’’ jelasnya.

Cuk Prayitno lebih jauh menyampaikan bahwa perbaikan MB dermaga secara total untuk menghadapi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran tahun ini. Pasalnya, diprediksi lonjakan penumpang mulai terjadi pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan kondisi dermaga yang baru, maka arus penyeberangan mudik dan arus balik mudik Lebaran nanti, diyakini akan berjalan lancar. ‘’Kondisi dermaga memang cukup tua, sering kita perbaiki namun itu hanya perbaikan ringan. Beda dengan saat ini perbaikan total. Dibongkar lalu penyeberangan lewat jalur dermaga dua ditutup sementara selama proses perbaikan,’’ jelasnya.

Rampung Sesuai Target Sementara dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dilaporkan, management ASDP Poto Tano, optimis perbaikan dermaga I rampung sesuai rencana awal tanggal 6 Juni 2018 nanti. Bahkan progres perbaikan yang ada saat ini diklaim

berada diangka 80 persen dan perbaikannya juga terus akan dikebut. Perbaikan ini juga menimbulkan anteran panjang di Poto Tano.

Manager ASDP Pelabuhan Poto Tano, Samiun kepada Suara NTB, Sabtu (2/ 6) mengatakan, perbaikan dermaga I di Poto Tano sudah hampir rampung dan dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba penggunaannya. Proses uji coba ini dilakukan untuk memastikan kondisi dermaga yang diperbaiki, layak untuk digunakan di musim mudik mendatang dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan.

Adapun sarana yang masih belum terpasang yakni lantai dermaga dan rolling door. Untuk proses pemasangan komponen tersebut katenya, tidak membutuhkan waktu lama karena sudah dirakit dan akan langsung dipasang. ‘’Perbaikan dermaga ini sudah mencapai angka 80 persen. Sementara sisanya kita akan terus kebut sebelum tanggal 6 Juni 2018 nanti,’’ jelasnya.

Dikatakannya, dalam proses perbaikan dermaga ini tidak terjadi kendala yang berarti. Karena semua alat sudah siap tinggal dilakukan perbaikan. Di dalam pengerjaannya juga, para pekerja yang ada bekerja siang malam untuk bisa mempercepat perbaikan yang ada dan hasilnya juga sudah cukup baik.

Tidak hanya itu, pembangunan jalan rabat beton di dermaga I juga progresnya cukup baik dan tinggal beberapa meter saja yang belum dikerjakan. Bahkan pihaknya memprediksi 5 Juni dermaga sudah selesai semua dan siap melayani para penumpang nantinya.’’

Kita pastikan sebelum tanggal 6 dermaga ini sudah bisa beroperasi secara normal. Kita juga akan terus kebut perbaikannya. Sehingga masyarakat tidak terganggu lagi selama angkutan Lebaran,’’ ujarnya.

Disinggung mengenai persiapan jelang angkutan Lebaran tahun 2018 ini dia mengatakan, selain beroperasinya dua dermaga, pihak terkait juga menambah kapal yang beroperasi. Jika untuk saat ini hanya delapan kapal saja yang bisa beroperasi, jelang arus mudik nantinya akan ada 24 kapal yang sudah siap. Penambahan armada penyeberangan dilakukan untuk meminimalisir adanya penumpukan kendaraan penumpang di dermaga.

Pihak terkait juga menjamin tidak akan ada lagi perbaikan dermaga selama masa angkutan Lebaran di Poto Tano. Tidak hanya itu, selama mudik Lebaran, truk dengan kapasitas besar tidak diizinkan menyeberang. Kecuali truk yang membawa bahan pokok dan hasil bumi. ‘’Kita sudah siapkan 24 kapal yang akan melayani penumpang selama masa angkutan Lebaran nanti. Sehingga tidak ada lagi penumpukan kendaraan seperti yang terjadi saat ini,’’ tandasnya. (yon/ils)

Hentikan Tradisi THR dan Amplop Dari Hal. 1 Isi surat itu, terkait imbauan agar tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada jurnalis karena sama saja dengan amplop yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Sebab THR menjadi kewajiban perusahaan pers. ‘’Saya mengimbau, meminta kepada Pemerintah Provinsi pedomani yang dikeluarkan Dewan Pers, termasuk yang disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Agar tradisi memberi amplop atau memberi THR dihentikan.

Sebab mudarat jangka menengah dan panjang, lebih banyak dibanding kemaslahatan,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) di Mataram, Sabtu (2/ 6) di Pendopo Gubernur NTB. Dasar pernyataan gubernur sesuai surat Dewan Pers Nomor 264/DP-K/V/2018 tentang imbauan Dewan Pers menjelang Idul Fitri 1439 H, terkait dorongan agar jurnalis menjaga sikap moral dan etika demi kepercayaan publik dengan tidak meminta uang atau bingkisan hari raya.

Menurut gubernur, dengan sikap tegas instansi pemerintah tidak memberikan THR atau dalam bentuk amplop, akan berkontribusi membangun pers yang selama ini dicita-citakan. Tentang pers yang independen, berintegritas dan selalu objektif.

Masalah amplop dan THR jelang hari raya diakuinya sudah mentradisi di kalangan pemerintah daerah. Salah satu profesi yang sering dibicarakan karena disebut menerima, bah-

kan meminta adalah jurnalis. Menjadi riskan menurut gubernur karena tak ada dasar aturannya.

Gubernur NTB dua periode ini mengapresiasi surat dari Dewan Pers, termasuk imbauan dari AJI. Ia merasa semangat menjaga integritas itu sama. Sebab ia mengaku menyadari di era keterbukaan informasi, iklim demokrasi yang bebas, perlu ada pilar pilar penjaga. Salah satu pilar itu, adalah pers berintegritas. ‘’Saya sebagai gubernur mendorong pers yang berintegritas. (Sebab) Itu salah satu pendorong utama dalam kami mendorong governance yang baik,’’ ujarnya.

Tidak hanya mengingatkan jajarannya soal larangan THR dan amplop. Gubernur secara khusus mendesak perusahaan pers berperan.

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras (Disnakertrans), gubernur akan mendorong perusahaan pers melaksanakan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Bahkan ia meminta Disnakertrans mengecek sejauh mana perusahaan media melaksanakan peraturan tersebut sesuai Permenaker Nomor 6 tahun 2016. ‘’Kalau perusahaan perusahaan pers memenuhi amanat ketenagakerjaan dan membayarkan semua hak hak jurnalis, saya yakin itu menjadi semangat baru. Menjadi benteng jurnalis dari godaan godaan (THR dan amplop),’’ tandasnya. (ars)

Halaman 11

Urai Kemacetan, Dishub Turunkan Puluhan Personel Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram telah menurunkan tim untuk mengurai kemacetan selama Ramadhan. Diketahui bahwa di beberapa ruas jalan biasanya terjadi kemacetan jalan. Terlebih pada sore hari atau menjelang waktu berbuka puasa.

“Hampir di semua simpang empat kita siagakan petugas kita. Dibantu juga sama Pol PP sebanyak 50 personel,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid.

Ia mengatakan sebanyak 50 personel dari Dinas Perhubungan Kota Mataram secara bergantian bersiaga di

beberapa simpang empat. Tujuannya untuk mengurai kemacetan jalan dan memudahkan warga dalam melakukan aktivitasnya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

“Yang sangat rawan itu di simpang empat Cakra dan di Rembiga. Kita juga siagakan di beberapa pasar yang ada di Kota Mataram, termasuk pasar ACC dan Kebon Roek,” ujarnya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan kepolisian untuk mengurai kemacetan jalan di Kota Mataram. Mereka sudah mulai turun sejak seminggu Ramadhan. Warga juga diharapkan untuk berhati-hati,

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita sudah turunkan (personel) sejak seminggu puasa. Jadi semua aman, tidak ada kemacetan panjang. Apalagi kita juga kerjasama dengan kepolisian, jadi sangat terbantu,” ujarnya.

Kemacetan ini diprediksi akan berlanjut hingga menjelang lebaran. Arus mudik dan arus balik juga akan diamankan dengan menurunkan personel.

Sehingga tidak ada kemacetan panjang yang dapat mengganggu aktivitas warga, terutama warga di Kota Mataram.

“Kalau urusan (tranportasi) mudik itu ada di terminal.

Kita urusannya mengaman-

Ruang Kelas SDN Bree Tidak Layak Digunakan Taliwang (Suara NTB) Kondisi SDN Bree, di desa Sapugara Bree, kecamatan Brang Rea ternyata selama ini cukup memprihatinkan. Bayangkan saja sebanyak 4 ruang kelasnya tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan hampir di seluruh bagiannya.

Kerusakan yang dialami SDN Bree itu pun turut menjadi keluhan yang disampaikan warga desa Sapugara Bree kepada Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM saat safari ramadan di kecamatan Brang Rea akhir pekan lalu. Warga yang umumnya anaknya sekolah di SD tersebut meminta agar segera dilakukan perbaikan.

“Kami takut pak bupati nantinya anak kami yang sekolah di situ jadi korbannya,” seru warga.

Menurut Kades Sapugara Bre, Andi Subandi, S.Pd kerusakan ruang kelas di SDN Bree itu sebelumnya telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Dan atas saran dinas kemudian pihak sekolah tidak menggunakan keempat kelas tersebut karena kondisinya memang sudah sangat rusak.

“Hampir setahun ini 4 kelas itu tidak digunakan. Dan harapan kami serta sekolah segera diperbaiki karena SD Bree termasuk

sekolah yang banyak menampung anak-anak kami,” sebutnya seraya mengungkapkan sejauh ini belum ada solusi dinas untuk segera memperbaiki ruang kelas tersebut.

“Terakhir informasi yang kami dapatkan dari dinas katanya belum disiapkan anggarannya tahun ini. Baru tahun depan bisa diperbaiko,” sambung Andi.

Sama dengan keinginan warganya, Andi berharap ada langkah cepat dari Pemda untuk memperbaiki ruang-ruang kelas itu. Pasalnya selama ini sebagian murid SDN Bree ada yang belajar tidak di dalam ruang kelas secara layak. “Kadang pihak sekolah menempatkan kegiatan belajarnya di mushalla bahkan biasa juga di teras,” keluhnya.

Mendengar keluhan waga Bree itu, bupati langsung meminta Dinas Dikpora turun tangan mengintervensi kelas-kelas rusak di SDN Bree tersebut. Bupati bahkan menginstruksika agar pembiayaan renovasi keempat ruang kelas tidam menunggu anggaran perubahan tahun ini. “Saya kira terlalu lama kalau APBDP. Pak kepala dinas dikpora harus cari saving anggaran supaya bisa tertangani sekarang juga,” tegas bupati. (bug)

Dua Petenis Terbaik Nasional akan Ikut Turnamen di NTB Mataram (Suara NTB) Dua petenis nomor satu nasional, Christopher Benyamin Rungkat (terbaik putra) dan Beatrice Gemulya (terbaik putri) dipastikan sambil bagian di turnamen nasional di NTB. Petenis terbaik putra dan petenis terbaik putri itu akan ambil bagian di Turneman Tenis Nasional CBR Super Circuit Piala Gubernur NTB yang akan berlangsung di Lapangan Tenis Gebang Mataram, 25-30 Juni 2018.

Keikutsertaan kedua atlet terbaik nasional itu dibenarkan oleh Pelatih Tenis NTB, Erni Susanti. Pelatih yang sukses membawa petenis NTB meraih medali perunggu di PON Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 itu mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu

langsung dengan dua petenis nasional tersebut di Jakarta dan kedua petenis tersebut mengatakan siap ikuti turnamen tenis di NTB. ‘’Petenis nomor satu nasional dipastikan hadir di turnamen tenis nasional di NTB. Saya sudah komunikasi dengan mereka,’’ucap Erni Susanti kepada Suara NTB di Mataram.

Sementara itu Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (3/6) kemarin mengatakan dirinya belum tahu dengan informasi tersebut. Namun demikian dia sangat bangga dan senang bila kedua atlet nomor satu nasional itu bisa ikut serta dalam turnamen di NTB. ‘’Saya senang sekali bila ked-

ua petenis terbaik nasional itu bisa ikut serta di turnamen tenis CBR di NTB,’’ucapnya.

Dijelaskannya bahwa turnamen tenis CBR Super Circuit merupakan turnamen tenis yang diakui PB Pelti. Event yang memperebutkan Piala Gubernur NTB itu akan menjadi yang ketiga kalinya di gelar di NTB. Event ini bisa digelar di NTB tidak lepas dari peran besar Dewan Pembina Pelti NTB, Kol. Inf. Farid Makruf serta hubungan kedekatan emosional Pengurus Pelti NTB dengan sejumlah atlet terbaik nasional. Diharapkan event itu akan semakin menggairahkan pembinanaan olahraga tenis di NTB serta dapat melahirkan petenis-petenis NTB yang berprestasi nasional. (fan)

Kejaksaan Boleh Audit Kasus Dugaan Pungli Disdik Dari Hal. 1 Karena untuk pungli atau penggunaan anggaran fiktif, bisa dengan mudah direkap kerugian negaranya,’’ kata Adi Sucipto kepada Suara NTB Minggu (3/6).

Terlebih jika nilai pagu anggaran relatif kecil, akan semakin kecil pula potensi kerugian negara yang bisa dihitung oleh Kejaksaan. Sehingga penentuannya lebih mudah. Sedangkan pihaknya mempertimbangkan biaya jika harus mengaudit dugaan korupsi yang sederhana modusnya tersebut. ‘’Kan audit kerugian negara butuh biaya. Kami harus keluarkan biaya lumayan besar. Kalau kerugian negaranya relatif kecil, kan bisa diaudit sendiri. Nanti kami siapkan ahli. Kami kirim ahli untuk diperiksa di penyidikan dan persidangan,’’ paparnya.

Ahli auditor akan disiapkan untuk menguatkan hasil hitu-

ngan kerugian negara oleh penyidik Kejaksaan. Akan jadi pertimbangan jika potensi nilai anggaran dan kerugian negara kasus tersebut relatif besar. Itu pun menurutnya, akan melalui proses penentuan. ‘’Kita akan akomodir dulu, kita kaji lewat ekspose. Di sana kita lihat, bisa dilanjutkan dengan audit atau tidak,’’ jelasnya.

Kajari Mataram menetapkan tersangka Kadis Pendidikan Kota Mataram, Sud melalui surat perintah penyidikan (sprindik) nomor print. 96.a/ P2.10/Fd.I/25/2018, diterbitkan tanggal 15 Mei 2018. Penetapan tersangka itu setelah pihak Kejaksaan menyelidiki dugaan pungli ke SD dan SMP se Kota Mataram tahun 2017.

Kajari Mataram Ketut Sumedana, SH.,MH ditanya sebelumnya kemungkinan hitung kerugian negara libatkan BPKP? Menurutnya, untuk kasus seperti pungli, apalagi perbuatan berlanjut, perlu li-

batkan ahli audit. ‘’Kecuali Operasi Tangkap Tangan (OTT), kan itu jelas barang buktinya. Kalau pungli, masih harus diaudit, apalagi itu perbuatan berlanjut,’’ tandasnya. Secara umum dijelaskan, dugaan pungli itu berlanjut dan melibatkan banyak sekolah, SD dan SMP. Sehingga audit diperlukan karena akan ada pengembangan kasus karena pada dasarnya tindak pidana korupsi (Tipikor) yang tidak berdiri sendiri. ‘’Iya nanti arahnya ke mana dananya, kalau itu hasil pungli,’’ kata Kajari.

Pungli sebelumnya diduga dilakukan Sud terhadap kepala SD dan SMP Negeri se Kota Mataram. Adapun jumlah SD yang memberi pungli berjumlah 140 sekolah, sementara SMP sebanyak 24 sekolah.

Kisaran per sekolah Rp 2 juta, bahkan ada yang dipungut hingga Rp 2,5 juta. Sehingga akumulasi pungutan ditaksir Rp 2 miliar. (ars)

Harus Ada ’’Grand Design’’ Bangun Pertanian Dari Hal. 1 Provinsi Lombok, kata Ali BD juga mengandalkan sektor pertanian. Pertanian di Lombok ini katanya harus ada desain besar. Kerangka besar sehingga lahan-lahan yang selama ini masih belum produktif bisa lebih produktif.

Menurut Amaq Asrul, sapaan akrab Ali BD selama ini melihat, belum ada grand design pembangunan sektor pertanian. Terutama penanganan air sebagai sumber irigasi.

Sejumlah tempat di Lombok Tengah dan Lombok Timur diakui masih mengeluhkan air untuk mengairi lahan-lahan pertanian.

Semasa proses kampanye ini, ada sejumlah warga yang diketahui menyatakan akan memilih pemimpin yang bisa menghadirkan air ke daerahnya. Bagi calon-calon pemimpin yang hanya mengincar suara, pasti hanya bisa mengumbar janji siap menghadirkan air tersebut. Namun, berbeda dengan calon yang menginginkan bisa menghadirkan air untuk sepanjang masa. Akan tetapi tidak bisa langsung serta merta. Dibutuhkan proses pengkajian dan

meneliti sumber-sumber air yang bisa dialirkan. ‘’Kalau politisi kelas bawah pasti akan janjikan air, tapi kalau cara orang berilmu akan teliti dulu,’’ urainya. Ditegaskan, tugas pemimpin itu adalah mencerdaskan. Bukan datang menipu rakyat.

Air untuk pertanian di daerah-daerah tadah hujan itu memerlukan adanya bendungan.

Pembangunan bendungan ini jelas memerlukan kajian dan proses penelitian sehingga benar-benar terwujud.

Pengalaman Ali BD selaku Bupati Lotim memulai pembangunan Bendungan Pandanduri. Dituturkan, sebanyak tujuh bupati sebelumnya, belum bisa memulai pembangunan bendungan. Alasannya karena biaya yang harus dikeluarkan terlalu besar.

Setelah dianalisa Ali BD, akhirnya bisa dimulai. Dituturkan, saat pihak Kementerian PU datang tahun 2004 lalu menemuinya disampaikan masalah utama dalam proses pembangunan adalah pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan ini bisa diselesaikan dengan harga yang tetap berpihak pada rakyat. ‘’Kesalahan dulu ada yang

kurang tepat dari segi biaya.

Setelah saya teliti biaya itu bisa saya pangkas dan mulai saya bebaskan lahan,’’ tuturnya. Alhasil, saat ini diketahui Bendungan Pandanduri seluas 434 hektar dengan debit 27 juta meter kubik air itu sudah dimanfaatkan para petani.

Menurut Ali BD, Bendungan Mujur, Lombok Tengah diketahui hanya ide-ide saja dan belum dimulai sampai sekarang itu karena ada yang kurang tepat. Tidak jadi- jadi karena mungkin dianggap mahal.

Keyakinan Ali BD, Mujur itu bisa diwujudkan. Pembangunannya pun diyakinkan tidak dengan utang. Utang itu tegasnya harus dikurangi bahkan harus dihilangkan. Pasalnya, utang itu akan mengurangi kemampuan membangun di daerah dikarenakan uang habis untuk bayar bunga.

Pandangan sejumlah pihak yang menyebut utang pasti akan diberikan kepada pemerintah karena melihat potensi sudah sangat jelas. Memang sudah pasti yang memberikan utang ke Pemda akan percaya. Namun dampak utang jelas kurang baik bagi keberlangsungan pembangunan. ‘’Saya di Lotim malu berutang,’’ ujarnya. (rus)

kan saja, bagaimana agar tidak macet. Harapannya, tentu saja tidak ada kemacetan panjang,” ujarnya.

Khalid berharap arus mudik dan arus balik nantinya berjalan dengan lancar dan aman. Warga dan para pengendara juga diharapkan untuk berhati-hati. Selain itu

juga diminta untuk melakukan pengecekan kelengkapan kendaraan, terutama yang akan mudik menggunakan kendaraan roda dua.

“Harus dipastikan semua komponen kendaraan berfungsi dengan baik. Sehingga menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” imbaunya. (lin)

Sembako Murah dan Pakaian Ludes Terjual hanya Hitungan Menit Dari Hal. 1 Seluruh anggota FK-LJKD Provinsi NTB ambil bagian.

Hadir langsung, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan, sekaligus sebagai Pembina FKLJKD Provinsi NTB. Ketua FKLJKD Provinsi NTB, H. Komari Subakir, yang juga Direktur Utama Bank NTB. Walikota Mataram, diwakili Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, L. Alwan Basri.

Sasaran penjualan sembako murah dan pakaian-pakaian ini kepada masyarakat miskin di pesisir, terutama di tujuh lingkungan yang ada di Kecamatan Ampenan dan satu lingkungan yang ada di Kecamatan Sekarbela.

Ketujuh lingkungan sasaran kegiatan ini diantaranya, Lingkungan Selaparang, Lingkungan Sintung, Lingkungan Banjar, Lingkungan Tangsi, Lingkungan Karang Panas, Lingkungan Gatep, Lingkungan Karang Buyuk dan Lingkungan Kekalik Sekarbela.

Untuk penjualan paket sembako murah, FK-LJKD Provinsi NTB telah menyediakan sebanyak 1.000 paket sembako yang isinya 3 Kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 Kg gula pasir. Harga normalnya, Rp 50.000/paket. Di kegiatan ini, satu paket dijual Rp 20.000/orang yang telah diberikan kupon yang dibagikan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Untuk pakaian dengan kondisi masih bagus, panitia menjualnya Rp 5.000/potong. Pakaian ini diserahkan oleh seluruh karyawan/karyawati anggota FK-LJKD Provinsi NTB. Pembelian juga dibatasi maksimal 2 potong untuk semua item.

Hasil penjualan, selanjutnya akan didonasikan kembali kepada yang membutuhkan.

Seperti diketahui, FKLJKD ini merupakan perkumpulan lembaga jasa keuangan yang ada di wilayah Provinsi NTB. Dibina langsung oleh OJK Provinsi NTB. Sebanyak 114 perusahaan yang menjadi anggotanya. Terdiri dari 32 perbankan, 36 asuransi, 32 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan sekuritas, tiga perusahaan modal ventura, dua perusahaan dana pensiun, dua perusahaan penjaminan, satu pegadaian dan dua perusahaan LKM (Lembaga Keuangan Mikro).

Forum ini dibentuk untuk memudahkan koordinasi sesama anggota, terutama yang berkaitan dengan konstribusi industri jasa keuangan dalam mendukung program pembangunan daerah.

Farid Faletehan menyampaikan, tahun ini melaksanakan kegiatan bazar agar keberadaan FK-LJKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama saat kebutuhannya tinggi seperti saat ini.

Kegiatan juga dilaksanakan pada lokasi yang sebelumnya telah dipetakan berdasarkan pertimbangan banyaknya masyarakat yang membutuhkan di kawasan yang dipilih.

Sembako menurutnya, bagian kebutuhan yang sangat penting dibutuhkan masyarakat.

Demikian juga pakaian. Karena itulah, ada inisiatif mengupulkan pakian sangat layak pakai dari seluruh karyawan/ karyawati anggota FK-LJKD Provinsi NTB. Terkumpul sebanyak 1000 potong pakaian. ‘’Ke depan kita akan lakukan lebih besar,’’ demikian Farid. Tidak hanya hanya sembako dan pakaian, FKLJKD juga menyumbangkan sebanyak 500 buah Al-Quran yang diserahkan oleh anggota FK-LJKD Provinsi NTB. Sasarannya kepada masjid dan pondok pesantren.

H. Komari Subakir menambahkan, dalam rangka mengisi bulan Ramadhan, FK-LJKD berinisiatif melakukan berbagai kegiatan sosial. Sebelumnya, juga dilaksanakan buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim. ‘’Ke depan juga kita akan kembangkan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini,’’ demikian H. Komari.

Sementara L. Alwan Basri menyampaikan apresiasi Pemerintah Kota Mataram, pada keterlibatan dan kepedulian FK-LJKD Provinsi NTB dengan disediakannya sandang dan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kota Mataram. Harapannya juga sama, FK-LJKD melakukan kegiatan ini rutin dan di kantong-kantong masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Bazar semacam ini menurutnya, akan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau. Pemerintah juga terbantu dalam hal pengendalian inflasi.(bul/*)

TGH. Abdul Hafiz Alimuddin: Dibutuhkan Masyarakat NTB Dari Hal. 1 dalam bukunya Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat. Menuurt TGH Abdul Hafiz, Ali BD itu sangat memperhatikan kehidupan masyarakat. Bahkan orang nomor satu di Lotim yang akrab di sapa Amaq Asrul ini sangat dekat dengan masyarakat. Terutama masyarakat kalangan bawah.

Calon Gubernur Independen Non Partai dan Non Blok yang lahir dari kasih sayang rakyat menuju NTB 1 ini sering terjun ke tengah masyarakat. Melihat langsung kondisi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak segan mengeluarkan keluhan-keluhan yang dirasakan. ‘’Ali BD itu sering berbincangbincang langsung dengan masyarakat,’’ ucapnya.

Cara Ali BD ini merupakan sosok pemimpin yang bisa sangat menghargai pendapat rakyat. Bagi Amaq Kake Asrul, antara pemerintah dan rakyat itu sama. Selaku bupati selama ini tidak pernah menampakkan jarak dengan masyarakat. Prinsipnya, menjadi pemimpin itu harus siap untuk melayani rakyat.

Ali BD juga dikenal sebagai sosok yang ringan tangan. Suka membantu. Sudah banyak bantuannya dalam pembangunanpembangunan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

Seperti pembangunan masjid, mushala dan pondok-pondok pesantren. ‘’Mudah-mudahan Ali BD ada izin dari Allah menjadi pemimpin NTB,’’ doa TGH Abdul Hafiz.

Bagi tuan guru yang mengisi banyak pengajian di Kabupaten Lombok Barat ini, ia sudah sangat lama mengenal Ali BD. Beberapa tempat yang dikunjungi selalu terdengar nama Ali BD-Ali BD. Sebelum lebih dekat dengan Ali BD, TGH Abdul Hafiz ini mengaku telah melakukan istikharah lebih dulu. Hasil istikharahnya menyimpulkan Ali BD sosok yang baik dan bisa menjadi

pemimpin yang baik bagi NTB. Kebaikan Ali BD ini tergambar dari kepemimpinannya di Lombok Timur. Salah satu yang sangat terkenal adalah, kebijakannya menegakkan Peraturan Daerah tentang zakat. Itulah katanya, yang menjadi bukti Ali BD memiliki perhatian yang besar terhadap syariat Islam.

Zakat adalah kewajiban.

Apa yang dilakukan Ali BD di Lotim menandakan dirinya telah mampu melakukan apa yang disukai Allah. Dengan Perda Zakat, sudah menunjukkan Ali BD adalah pemimpin yang bisa membawa masyarakat pada suatu kehidupan yang lebih baik ke depannya.

Dari fakta kepemimpinan Ali BD di Lotim, Tuan Guru Abdul Hafiz ini menyatakan tidak saja sekarang, sedari dulu ia sangat mengharapkan sosok pemimpin seperti Ali BD. ‘’Jangankan sekarang, dari dulu saya sudah niatkan Ali BD untuk menjadi Gubernur NTB,’’ imbuhnya.

Istikharah TGH Abdul Hafiz ini juga diniatkan untuk Ali BD menjadi gubernur. Keyakinannya, Ali BD bisa menjadi pemimpin NTB. Melihat dzahirnya, Ali BD merupakan sosok yang cerdas, tegas dan santun dalam pemerintahannya.

Diakui, usia Ali BD sudah tak lagi muda. Usia yang sudah tua menandakan dirinya sudah sangat berpengalaman dalam pemimpin. Dalam memilih pemimpin, justru dilarang untuk memilih yang kecil umurnya. Lebih baik berpegang kepada yang lebih tua karena sudah sarat pengalaman. ‘’Itu wasiat dari guru saya, TGH. Abndul Hafiz Sulaiman,’’ tutur TGH. Abdul Hafiz Alimuddin menambahkan.

Ditambahkan, memilih pemimpin itu banyak yang tertipu zaman sekarang.

Karenanya, tuan guru ini yakin tetapkan pilihannya pada sosok Ali BD, Amaq Asrul yang dinilainya sangat pantas untuk memimpin NTB. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 4 Juni 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemkot Mataram Apresiasi Pelayanan Kas Keliling Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengapresiasi pelayanan kas keliling yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersama perbankan lainnya. Pelayanan kas ini dikhususkan untuk melayani penukaran uang pecahan kecil untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengapresiasi kepekaaan Bank Indonesia bersama perbankan lainnya

menyikapi fenomena di tengah masyarakat. Tradisi setiap tahun di masyarakat dengan membagikan uang pecahan kecil sering terjadi. Masyarakat

umumnya membagikan khususnya ke anak - anak.

Eko menilai penukaran uang pecahan kecil ini membantu, sehingga masyarakat

Pemkot Mataram Peringati Hari Lahir Pancasila Mataram (Suara NTB) Meski dalam suasana puasa Ramadhan, tak menyurutkan semangat aparatur sipil negara di Lingkup Pemkot Mataram, menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Jumat (1/6) pekan kemarin.

Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang bertindak sebagai pimpinan upacara membacakan sambutan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Dalam amanatnya disampaikan bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang kokoh. Serta, menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Makna Pancasila dalam sambutan tertulis yang dibacakan Mohan yang juga Wakil Walikota Mataram. Adalah, berkah yang indah diberikan oleh Allah Yang Maha Esa bagi Indonesia. Perenungan, pergulatan pemikiran dan kejernihan batin para founding father Indoensia.

Ditambahkan, Pancasila pertama kali diuraikan secara jelas oleh Presiden Pertama yakni Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Selanjutnya dirumuskan secara final pada 18 Agustus 1945.

“Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan,” ucapnya.

Rangkaian proses besar itu lanjut Mohan, harus diingat, didalami semangatnya serta dipahami rohnya, sehingga peringatan Hari Lahir Pancasila rakyat Indonesia harus meneguhkan semangat untuk bersatu, bersatu dan berbagi.

Lebih jauh disampaikan, sebagai bangsa yang majemuk terdiri dari 714 suku dengan lebih dari 1.100 bahasa lokal dan hidup di lebih dari 17.000 pulau. Semangat persatuan merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rakyat Indonesia harus terus memperkokoh kekuatan kolektif bangsa dan tidak boleh menghambur - hamburkan energi dalam perselisihan dan perpecahan.

“Kita manfaatkan momen itu sebagai momen pengingat, pemacu dan aktualisasi nilai - nilai Pancasila,” pintanya. (cem/*)

Mohan Optimis Angka Kemiskinan di Mataram Bisa Turun Satu Persen Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, mendukung langkah atau pendekatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Untuk melakukan validasi dan verifikasi data penduduk miskin.

Supaya tidak terjadi kerancuan jumlah data keluarga miskin. Penanganan secara masif, diyakini mampu mengurangi hingga satu persen.

“Kami yakin bisa mencapai itu. Mudah - mudahan trennya membaik,” kata Mohan, Senin (21/5).

Pendataan kembali penduduk miskin berjumlah 9,55 persen atau 43 ribu kepala keluarga. Itu menjadi dasar pemerintah mengukur capaian. Selama ini diklaim bahwa, tren penurunan angka kemiskinan menunjukan hal positif.

Menurutnya, apa yang dilakukan Bappeda bersama instansi teknis dalam rangka menemukan pola yang tepat.

Pemerintah merumuskan bentuk intervensi yang tepat untuk melakukan intervensi. Apakah difokuskan pada tingkat kedalaman dan keparahan. Agar lebih konkret intervensi penganggaran dalam tiap klaster. “Kita penurunan siginifikan itu di tahun 2012 - 2014,” sebutnya.

Pasca itu kata dia, justru penurunan cenderung melambat. Artinya, tetap ada penurunan tapi di bawah angka satu persen.

Melihat kondisi saat ini tambah Mohan yang juga Wakil Walikota Mataram, di ujung tahun 2018 ada rasa pesimis bahwa penurunan penduduk kemiskinan relatif kecil.

Yang paling penting menurut dia, Pemkot Mataram tetap memiliki kebijakan penganggaran yang memadai untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Meksipun, prosesnya masih butuh pola pendekatan konkret dan terukur dampak dari setiap anggaran anggaran kemiskinan.

“Okelah, ndak apa - apa saya sebut. Kantong kemiskinan itu ada di Kecamatan Sekarbela dan Sandubaya,” sebutnya.

Secara konkret kawasan jadi kantong kemiskinan tidak bisa diintervensi secara parsial. Tapi secara universal yang dibagi dalam empat klaster kegiatan. Empat klaster ini berjalan sesuai tahun anggaran. Dan, sebarannya hampir di setiap OPD. Penanganan penduduk miskin tidak saja melalui dana APBD. Ada juga program lain yang diintervensi melalui program kementerian. Walaupun tidak spesifik menangani itu, tapi difokuskan pada tingkat kekumuhan. “Misalnya, kita dapat program dari Kotaku Rp 25 miliar. Ini ada kaitannya dengan tingkat kemiskinan,” tambahnya.

Melihat tren penurunan angka kemiskinan melambat.

Sedangkan, di RPJMD Kota Mataram 2016-2021 ada target penduduk miskin tersisa 5,5 persen. Apakah ini bisa tercapai di akhir jabatan nanti? Mohan menegaskan, secara kebijakan politis akan mengawal hal tersebut. Dengan harapan tren meningkat penurunan angka kemiskinan di Mataram. (cem/*)

tidak perlu berdesak-desakan di tempat lain. “Kita harapkan masyarakat memanfaatkan ini untuk penukaran uang pecahan kecil. Jadi ndak perlu desak -desakan di tempat lain,” katanya pekan kemarin Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani menyampaikan, pelayanan kas keliling dilaksanakan setiap tahun untuk

penukaran uang pecahan kecil. Dengan mengajak perbankan lainnya, kegiatan ini berlangsung mulai 28 Mei - 7 Juni. “Penukaran uang pecahan kecil tanpa dipungut biaya,” tegasnya.

Diakui, uang pecahan kecil disiapkan setiap tahun mengalami peningkatan. Dia melihat tren tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sig-

nifikan. Periode 2016, pihaknya menyiapkan Rp 1,9 triliun.

Namun demikian, pada periode berikutnya kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan, sehingga nominal uang pecahan kecil disiapkan Rp 2 triliun lebih di 2017.

Demikian pula, tahun ini disiapkan Rp 2,4 triliun.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan uang

pecahan kecil menandakan perkembangan ekonomi masyarakat meningkat. Apalagi penarikan non tunai demikian meningkat. “Ketersedian uang tunai di 500 gerai ATM yang ada di Kota Mataram dapat mencukupi kebutuhan masyarakat saat libur lebaran,” tandasnya. (cem/*)