HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 4 MEI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 49 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
BNPB Temukan Dana Gempa Salah Sasaran Mataram (Suara NTB) Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun mengecek langsung perkembangan penanganan dampak gempa di NTB. Ditemukan ratusan miliar rupiah, dana bantuan salah sasaran akibat kurang valid data penerima. Upaya perbaikan data sedang dilakukan, sehingga akan jadi dasar pengajuan kekurangan. Penjelasan soal kekeliruan penyaluran anggaran itu didengar langsung Ketua Harian Inspektorat Utama BNPB Tetty Saragih saat rapat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Korem 162/WB, Koordinator Aplikator dan Fasilitator, Jumat (3/5). ‘’Dari dana yang ada, memang ada beberapa, sampai ratusan miliar rupiah yang salah sasaran,’’ ujar Tetty usai rapat. Jumlah itu sesuai dengan
temuan auditor BPKP yang diterimanya langsung kemarin. Salah satu temuan yang cukup banyak di Kota Mataram, mencapai puluhan miliar rupiah, belum termasuk daerah terdampak lebih parah, seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pihaknya sedang menghimpun jumlah keseluruhan. Dipastikannya, kesalahan itu terjadi akibat keliru input data korban.
BPBD Tanggapi Positif Soal KPK Awasi Dana Gempa Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menanggapi positif terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun mengawasi dana gempa. Langkah itu dianggap semakin jadi jaminan transaparansi dan tersalurkannya dana bencana ke korban gempa sesuai aturan. ‘’Saya pikir bagus sekali, ini namanya intermediate correctif action. Sehingga diharapkan di akhir kegiatan kita ini, clean and clear,’’ jawab Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Jumat (3/5). Tanggapan itu terkait rencana KPK menurunkan tim ke NTB untuk mencermati penyaluran dana gempa yang sudah mencapai Rp5,1 triliun. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ingin dana bencana tidak dibancak untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, sehingga bantuan benar- benar sampai ke tangan penerima. Menurut Mohammad Rum, jika akhirnya KPK turun mengawasi, akan melengkapi instrumen lain dalam proses asistensi penyaluran dana gempa. Bersambung ke hal 11
Ia mencontohkan, korban gempa yang harusnya menerima dana Rp15 juta untuk rusak ringan, justru menerima transfer Rp25 juta yang seharusnya untuk korban rumah rusak sedang. Kesalahan sama terjadi pada rumah rusak berat menerima Rp50 juta, tertukar dengan yang rusak sedang dan ringan. ‘’Kan masing-masing kriteria rumah rusak ringan, sedang, berat ini kan beda-beda anggarannya,’’ kata Tetty. Dana transfer bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) itu sudah terlanjur masuk ke rekening masyarakat yang tidak sesuai kriteria kerusakan rumah. Kesalahan lain, ada anggaran ganda untuk satu korban. Dicontohkan, seharusnya korban hanya menerima bantuan dengan kriteria yang sudah ditentukan, tapi mendapat dua kali lipat anggaran akibat kesalahan
input. ‘’Jadi ini double SK namanya,’’ katanya. Laporan yang langsung diterimanya dari Kota Mataram. Ada ratusan miliar rupiah yang ditarik kembali dari penerima yang salah input. Dana itu kemudian disiasati dengan menyalurkan ke penerima yang kekurangan. Ia melihat, ada masalah pada data yang tidak valid. Sehingga berdampak pada distribusi anggaran kepada penerima bantuan. Kesalahan ini sedang dilakukan validasi ulang, by name by address. Sehingga penerima menjadi tepat sasaran. Namun dampak dari koreksi ini, dipastikan ada temuan masyarakat yang rumahnya rusak berat, namun menerima dana untuk rusak ringan. Nah, kekurangan itu, kata dia, akan diusulkan kembali ke Kementerian Keuangan. Bersambung ke hal 11
Konstruksi September
(Suara NTB/ars)
RAPAT EVALUASI - Ketua Harian Inspektorat Utama BNPB Tetty Saragih (tengah) saat hadir dalam rapat evaluasi penanganan gempa Lombok - Sumbawa. Laporan diterimanya, ratusan miliar dana salah sasaran akibat keliru input.
Imam Salat Tarawih di IC
Pemprov Sirkuit MotoGP Mandalika Datangkan Ditargetkan Rampung Tiga Imam Besar Kurang Setahun dari Timteng Mataram (Suara NTB) Pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika akan segera dilakukan. Rencananya, konstruksi pembangunan sirkuit akan mulai dilakukan September mendatang. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menargetkan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dapat rampung kurang dari setahun. ‘’Kemarin dirapat internal, pembangunan konstruksi sirkuit tidak sampai satu tahun. Karena hanya membangun konstruksi jalannya. Kalau tribun dan lain sebagainya, itu knock down,’’ kata Komisaris ITDC, Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ig_itdc)
MASTER PLAN - MASTER PLAN - Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) kembali merilis master plan sirkuit MotoGP. Kali ini, lewat akun Instagram itdc_id, menjelaskan spesifikasi sirkuit jalanan lengkap dengan panjang lebar, kapasitas paddock area, hingga fasilitas hospitality suites yang berkapasitas 7.700 penonton. Manajemen juga kembali memastikan, sirkuit akan dioperasikan 2021 mendatang.
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB kembali mendatangkan tiga imam besar dari Timur Tengah (Timteng) untuk menjadi imam salat tarawih di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC). Masing-masing akan menjadi imam salat tarawih selama 10 malam di Masjid Hubbul Wathan IC. Kepala Dinas Pariwisata NTB, Drs. H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan, kegiatan Pesona Khazanah Ramadhan tahun ini menjadi istimewa dibandingkan tahun sebelumnya. Selain mendatangkan tiga imam besar, juga akan dilaksanakan Pekan Tilawatil Qur’an (PTQ) yang diikuti 500-600 peserta dari seluruh Indonesia. ‘’Imam besar ada tiga. Dari Maroko, Mesir dan Yordania. Akan menjadi imam salat tarawih mulai dari malam pertama sampai malam 30, masing-masing 10 malam,’’ kata Faozal dikonfirmasi di Mataram, Jumat (3/5). Untuk malam 1 - 10 Ramadhan, imam salat tarawih adalah Syeikh Hisham Elherraz dari Maroko. Malam 11-20 Ramadhan, Syeikh Abdulrahman Mahmoud Faris Khalaf dari Yordania. Kemudian malam 21-30 Ramadhan adalah Syeikh Mahmud Abdul Basith dari Mesir. Bersambung ke hal 11
TO K O H Korupsi Jadi Atensi KAPOLDA NTB Brigjen Pol Nana Sudjana menyatakan, atensinya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain sejumlah atensi utama lainnya seperti pengamanan Pemilu 2019, rehabiltasi pascabencana gempa, pemberantasan narkoba, kelompok radikal, dan konflik sosial. Pataka Polda NTB berkibar dalam genggaman jenderal bintang satu ini dalam upacara serah terima jabatan Jumat (3/5). Lulusan Akpol 1988 ini menerima estafet kepemimpinan Polda NTB dari Irjen Pol Achmat Juri. Nana menjelaskan sejumlah tantangan keamanan NTB. Bersambung ke hal 11
KO M E N TTAA R
Nana Sudjana (Suara NTB/why)
Kapasitas Balai Sosial Terbatas PEMPROV NTB melalui Dinas Sosial (Disos) akan melakukan perbaikan balai sosial yang ada di daerah ini. Sehingga balai sosial menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat lanjut usia (lansia) maupun anak-anak telantar yang ditampung di panti sosial milik Pemda. Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, beberapa balai sosial milik Pemprov yang ada di NTB akan diperbaiki gedungnya. Setelah gedung diperbaiki, akan dilanjutkan dengan perbaikan halaman dan lainnya. Sehingga penghuni balai sosial betah dan nyaman. Bersambung H. Ahsanul Khalik ke hal 11 (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/her)
JALAN RUSAK - Akses jalan di Dusun Lendangre-Long-Longan Kecamatan Sekotong Lombok Barat yang longsor sebulan lalu belum diperbaiki oleh pemerintah daerah. Warga mendesak agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak ini, karena membahayakan pengguna jalan. Berita selengkapnya di halaman 5.
Kurang Diapresiasi Pemerintah
Pelatih - Atlet NTB Juara Nasional dan Dunia Mengadu ke Gubernur Mataram (Suara NTB) Dua orang pelatih dan tiga orang atlet berprestasi yang sudah mengharumkan nama NTB di kancah nasional dan dunia mengadu ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Para pelatih dan atlet berprestasi tersebut merasa belum diapresiasi oleh pemerintah. Pelatih Pencak Silat NTB, Dedy S Darere mengatakan, sesuai UU No. 3 Tahun 2005 dan Perda No. 3 Tahun 2017, ada pasal yang membahas tentang apresiasi kepada atlet berprestasi. ‘’Kami di sini belum merasa mendapatkan apresiasi,’’ ungkap Dedy di hadapan gubernur pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Balai Sosial Lanjut Usia (BSLU) Mandalika, Ju-
mat (3/5). Dedy berharap kepada gubernur, wakil gubernur dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) agar mereka mendapatkan apa yang menjadi hak para atlet dan pelatih berprestasi, yang sudah mengharumkan nama NTB. Pasalnya, apresiasi kepada pelatih dan atlet berprestasi telah diatur dalam UU dan Perda. Dedy lantas mengenalkan satu persatu atlet dan pelatih yang telah berhasil mengharumkan nama NTB di kancah nasional, Asia Tenggara bahkan dunia. Seperti atlet boxer asal Lombok Tengah, Munakip, yang merupakan peraih medali emas PON 2016. Kemudian Iswandi, peraih medali emas PON 2012
dan 2016 dari Sumbawa Barat. Ia merupakan atlet lari nomor 100 meter. Selanjutnya, Risa peraih medali emas PON 2012 boxer, 2014 juara dunia Muai Thai di Thailand. Selain itu ada pelatih BMX, Junaidi yang telah menghasilkan atlet berprestasi atas nama Bagus Saputra peraih medali emas Sea Games 2017 di Malaysia. Dan peraih medali perak Asian Games 2018. ‘’Saya sendiri pelatih pencak silat,’’ ujarnya. Dedy menambahkan, di satu sisi mereka bangga dengan beberapa atlet dan pelatih NTB yang sudah mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah menjadi PNS. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/nas)
MENGADU - Para pelatih dan atlet yang pernah mengharumkan nama NTB di kancah nasional dan dunia mengadu ke Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. Bahwa mereka belum mendapatkan perhatian atau apresiasi atas prestasi yang mereka torehkan bagi NTB dan Indonesia.