HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 4 APRIL 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 27 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
TP4D Awasi Pengadaan Bibit dan Alsintan Senilai Rp64 Miliar Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), sedang dalam proses pengawasan pengadaan bibit dan alat mesin pertanian (Alsintan) tahun 2019. Nilai paket proyek pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB itu mencapai Rp64 miliar. Tim TP4D yang merupakan gabungan dari Kejati NTB, Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB itu, menggelar pertemuan Selasa (2/4) lalu untuk mendengar paparan dari panitia pengadaan dari Distanbun. Hadir Kajati NTB, Arif SH,MM, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH,M.Si, perwakilan Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat. Kepala Distanbun Ir.Husnul Fauzi juga turut menyampaikan paparan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, Kajati NTB Arif dan Kompol Gede Harimbawan dari Polda NTB saat mendengar pemaparan Distanbun, Selasa (2/4) terkait pendampingan pengadaan bibit dan alsintan 2019.
(Suara NTB/ist)
Kadistanbun Husnul Fauzi saat paparan rencana pengadaan bibit dan alsintan.
Pemprov Bentuk Tim Khusus
Percepat Penyelesaian Lahan Bermasalah di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian lahan enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Diharapkan, lokasi yang menjadi tempat pembangunan sirkuit MotoGP tersebut segera clear. ‘’Kalau khusus untuk lahan enclave, Pemprov akan membuat tim khusus untuk mengakomodasi beberapa data warga yang merasa masih punya tanah di sana. Kita harus teliti betul itu. Jadi tidak sembarangan kita mengambil langkah,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME dikonfir-
masi Suara NTB, Rabu (3/4). Irnadi menjelaskan, posisi Pemda dalam hal ini provinsi hanya memfasilitasi masyarakat dengan pengelola kawasan, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Bagi warga yang mengklaim memiliki lahan di KEK Mandalika, maka harus punya bukti yang kuat dan
valid. ‘’Kalau hanya sekadar data-data yang kurang valid, kita tidak fasilitasi,’’ ujarnya. Irnadi mengibaratkan tanah enclave di KEK Mandalika ini ibarat panu. Lahan yang dipermaslahkan oleh warga itu letaknya kadang di tengah-tengah lahan yang sudah clear and clean. Terhadap adanya warga yang masih mengaku memili-
ki lahan, itulah yang akan diteliti. Tim akan mendalami lebih jauh. ‘’Warga boleh saja mengklaim tapi data juga harus kuat untuk bisa membuktikan,’’ kata mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini. Irnadi mengatakan, ITDC pasti punya langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah dengan cara relokasi warga atau membayar ganti rugi. ‘’ITDC punya wewenang,’’ katanya. Irnadi menambahkan, Pemda hanya membantu
memfasilitasi. Jika masyarakat punya bukti-bukti kepemilikan yang kuat maka dipersilakan menyelesaikan dengan ITDC. Jika tak bisa diselesaikan, maka dapat menempuh jalur hukum. ‘’Tapi intinya kalau datanya kuat, ITDC akan menyelasaikan. Enclave ini kita ingin cepat selesai. Dan klaimklaim itu tak ada lagi. Sehingga ITDC bisa bekerja maksimal. Pembangunan di area itu bisa maksimal, tak ada lagi kendala,’’ harapnya. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/yon)
KAMPANYE - Cawapres nomor urut 01, KH. Ma’ruf Amin saat menyampaikan orasinya dalam kampanye terbuka di Lapangan Nasional Selong, Selasa, (2/4).
TO K O H Tunggu Penyelesaian LHP KEBIJAKAN penanganan kasus PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sedikit berubah. Polda NTB menunggu waktu sampai 60 hari untuk bergerak melakukan penyelidikan, setelah para pihak yang tercantum dalam temuan beritikad mengembalikan kerugian daerah senilai Rp2,6 miliar. Sebelumnya sudah ada keinginan Ditreskrimsus melakukan penyelidikan awal. Namun sesuai kesepakatan antara Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), masih ada jeda waktu 60 hari setelah temuan diserahkan kepada PT. GNE. Dalam kurun waktu itu, GNE memaksimalkan pengembalian kerugian daerah dengan melakukan pendekatan kepada pihak pihak yang disebutkan, Bersambung ke hal 15 Syamsudin Baharudin
Kampanye Pasangan Jokowi- Ma’ruf Amin
Massa Padati Lapangan Nasional Selong
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Tepis Lakukan Pembiaran KASUS illegal logging kembali marak. Belum lama ini diamankan dua truk kayu diduga hasil pembalakan liar di kawasan hutan lindung Mareje, Lombok Barat (Lobar). Dalam Forum Pimpinan Daerah beberapa hari lalu, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc juga menyampaikan bahwa illegal logging kembali marak di Sumbawa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si membantah pihaknya melakukan pembiaran terhadap aktivitas illegal logging tersebut. Madani mengatakan, untuk kasus illegal logging yang terjadi di Lobar, terduga pelaku sudah ditangkap. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/yon)
ORASI - Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW,TGH. M. Zainul Majdi saat melakukan orasi politik di hadapan massa simpatisan Jokowi-Ma’ruf Amin di Lapangan Nasional Selong, Selasa, (2/4).
Keluarkan Edaran
Gubernur Minta ASN Hentikan Aktivitas Saat Tiba Waktu Salat Madani Mukarom (Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengeluarkan surat edaran tentang Gerakan Berjamaah Salat Fardhu Lima Waktu di masjid, yang merupakan salah satu peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, khususnya bagi umat muslim di lingkup Pemprov NTB. Surat edaran dengan nomor 451/111/Kesra tertanggal 12 Maret Tahun 2019 tentang Salat Berjamaah Tepat Waktu tersebut berupa imbauan Gubernur NTB kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB dan
merupakan penjabaran wujud nyata dari Visi Provinsi NTB yang ‘’Aman dan Berkah’’. Imbauan tersebut disambut positif berbagai kalangan khususnya para ASN di lingkungan Pemprov NTB. Gerakan Berjamaah Salat Fardhu Lima Waktu di Masjid/Musala/Langgar dilakukan dengan menghentikan atau menunda berbagai kegiatan atau aktivitas saat masuk waktu salat bagi seluruh ASN yang beragama Islam. ‘’Kalau sedang rapat atau ada tamu, ajak sekalian tamu atau peserta rapatnya untuk salat berjamaah (bagi
yang muslim),’’ ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM di Mataram, Rabu (3/4). Demikian pula saat sedang bekerja, lanjut Najamuddin, khususnya di waktu dzuhur dan ashar. Pimpinan unit kerja diimbau mengajak stafnya untuk salat berjamaah dan menghentikan atau menunda segala aktivitas bekerja dan segera ke masjid. Jika sedang ada pelayanan diimbau untuk menyampaikannya dengan baik dan sopan kepada pemohon layanan. Bersambung ke hal 15
Selong (Suara NTB) Kampanye terbuka pasangan Capres dan Cawapres 01, Ir. Joko Widodo dan Prof.Dr.KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf Amin) di Lapangan Nasional Selong, Selasa, (2/4) dipadati massa. Mantan Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menemani Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin pada kampanye itu. Dalam kampanye tersebut, para tuan guru di daerah ini juga melakukan deklarasi menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang dipimpin langsung oleh
Ketua Ro’is Am Dewan Muhtasyar PB Nahdlatul Wathan (NW), TGH. M. Yusuf Makmun. TGB yang juga Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW dalam orasinya, menyatakan, dalam kampanye terbuka ini merupakan komitmen untuk berjuang bersama Jokowi-Makruf Amin dalam Pilpres 2019. Dengan komitmen dan perjuangan yang sungguh-sungguh, katanya, maka atas izin Allah SWT, insya Allah pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akan menang di NTB. Bersambung ke hal 15
Gubernur Diundang Menristekdikti
Wagub Buka Musrenbang Provinsi NTB Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd direncanakan akan hadir membuka dan memberikan arahan umum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2020 di Mataram, Kamis (4/4) hari ini. Karo Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, menegaskan bahwa kehadiran Wagub sesuai perintah langsung gubernur. Berhubung pada hari yang sama, gubernur diundang langsung dan harus menemui Menristekdikti sesuai Instruksi Presiden beberapa waktu lalu terkait dengan segera beroperasionanya secara mandiri dua Politeknik di Kabupaten Lombok Utara
(Suara NTB/dok)
Najamuddin Amy dan di Kabupaten Bima serta proses percepatan Penegerian Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Bersambung ke hal 15