Edisi Rabu 4 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 4 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 3 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mendagri dan Gubernur Minta Masyarakat Tak Panik Sikapi Kasus Virus Corona Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D dan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta masyarakat tak panik menyikapi kasus virus Corona. Mendagri secara khusus meminta kepala daerah dan pejabat tak membuat pernyataan yang membuat masyarakat bingung dan panik.

Mendagri dikonfirmasi usai upacara peringatan HUT Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58 di Eks Bandara Selaparang Kota Mataram, Selasa (3/3) siang.

Selain berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Mendagri mengatakan

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Setelah resmi ditingkatkan ke penyidikan, Kejaksaan 1234567890123456789012345678901212 Tinggi NTB mulai memanggil saksi-saksi dalam kasus 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dugaan korupsi Asrama Haji Embarkasi Lombok. Tiga 1234567890123456789012345678901212 orang dipanggil dan dimintai keterangan, Selasa (3/3).

1234567890123456789012345678901212 Ketika saksi diperiksa maraton sejak pagi hingga siang.

1234567890123456789012345678901212 Menurut Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pemeriksaan saksi ini untuk pertama kalinya sejak kasus 1234567890123456789012345678901212 ini di penyidikan. Penyidik membutuhkan keterangan sak1234567890123456789012345678901212 si untuk menguatkan bukti mengarah ke dugaan penyim1234567890123456789012345678901212 pangan. ‘’Hari ini (kemarin), ada tiga saksi yang diperiksa.

1234567890123456789012345678901212 Memang, ini untuk pertama kalinya pemeriksaan sejak 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kasus ini naik ke tahap penyidikan,’’ ujarnya. Namun Dedi 1234567890123456789012345678901212 tak menyebut siapa saja saksi dan kapasitasnya pada UPT 1234567890123456789012345678901212 Asrama Haji Embarkasi Lombok tersebut.

1234567890123456789012345678901212 Pemeriksaan masih akan terus berlanjut, karena menu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 rutnya masih ada saksi-saksi penting lainnya belum di1234567890123456789012345678901212 mintai keterangan di tingkat penyidikan. Terbuka kemu1234567890123456789012345678901212 ngkinan mereka yang pernah diperiksa di tingkat penye1234567890123456789012345678901212 lidikan, akan diperiksa lagi pada tahap penyidikan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

agar rutin mencuci tangan. Mantan Kapolri ini menambahkan, Indonesia sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kesehatan, seperti SARS, MERS, demam berdarah dan lainnya. ‘’Jadi ndak perlu panik yang membuat yang lainnya terganggu. Kadang-kadang masalahnya A, tapi kemudian efeknya yang membuat dampak yang tak perlu. Termasuk adalah ekonomi dan lain-lain,’’ katanya.

Masyarakat diminta tak perlu datang ke supermarket memborong kebutuhan pokok dengan adanya penemuan kasus positif Corona di Depok, Jawa Barat. Ia menegaskan,

Sektor Pariwisata NTB Mulai Terdampak

Penyidik Periksa Tiga Saksi Kasus Asrama Haji

Bersambung ke hal 15

pemerintah menjamin ketersediaan sembilan kebutuhan pokok dan lainnya. ‘’Masyarakat ndak perlu panik. Bekerja seperti biasa justru akan memperkuat daya tahan negara kita,’’ ujarnya.

Dijelaskan, saat ini Indonesia sedang diuji. Daya tahan ekonomi dan sosial jangan sampai terpancing dengan adanya isu-isu hoaks tentang virus Corona. Ia mengharapkan, kepala daerah dan pejabat pemerintah menyampaikan secara terbuka. Agar masyarakat tidak panik dengan kasus virus Corona.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

PENYEBARAN virus Corona (Covid-19) diakui memukul telak sektor pariwisata termasuk di NTB. Pelaku industri pariwisata mulai terpengaruh dampak virus ini.

Bahkan disebutkan, telah banyak menerima pembatalan pesanan paket dari tamu yang takut tertular virus berbahaya tersebut.

Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB, Ahmad Ziadi, menerangkan pelaku industri pariwisa-

ta di NTB saat ini mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Dicontohkannya data dari anggota ASPPI NTB, untuk periode Februari kerugian tersebut mencapai Rp5 miliar. ‘’Itu dari cancelation (pembatalan) paket yang tidak dibayar. Kita juga tidak mungkin membebankan itu ke tamu walaupun sifatnya last minute, karena itu memang terkait keselamatan mereka juga,’’ ujar Ziadi, Selasa (3/3).

Bersambung ke hal 15

Ahmad Ziadi

Dewantoro Umbu Joka

SIDAK - Petugas dari Bidang Pengawasan dan Tata Niaga Dinas Perdagangan Provinsi NTB saat sidak di beberapa apotek penyedia masker di Kota Mataram, kemarin.

(Suara NTB/bay/ars)

‘’Saya kira tak perlu panik. Pemerintah telah berupaya dengan segala kemampuan yang ada. Kita tahu koordinasi di tingkat nasional dilakukan Kementerian Luar Negeri. Kemudian koordinasi jaringan kesehatan dilakukan Menteri Kesehatan,’’ kata

kepala daerah juga banyak melakukan langkah-langkah preventif. Ia mengajak masyarakat agar memperkuat daya tahan tubuh dengan rutin berolahraga.

Menurutnya, Indonesia beruntung berada di daerah tropis. Karena pada suhusuhu yang panas, virus Corona tak akan bisa berkembang. Di samping memperkuat daya tahan tubuh dengan berolahraga, ia meminta masyarakat juga banyak mengkonsumsi makanan bergizi.

Penyebaran virus Corona ke orang lain lewat sentuhan langsung dengan penderita. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat

Stok Masker di Mataram Kosong STOK masker di pasaran tiba-tiba saja menghilang.

Masker menjadi salah satu yang paling banyak diburu masyarakat, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya WNI yang terpapar virus Corona. Menyikapi hal ini, Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui Bidang Pengawasan dan Tata Niaga langsung melakukan cek lapangan.

Sidak (inspeksi mendadak)

yang dilakukan Dinas Perdagangan NTB merupakan langkah antisipasi, kemungkinan adanya penimbunan (aksi spekulan). Berdasarkan pantauan di beberapa apotek di Kota Mataram, tidak ditemukan adanya penjualan masker. Rata-rata apotek stok maskernya kosong.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si melalui Kepala Bidang Pengawasan

dan Tata Niaga turun ke Apotek Kimia Farma di Jalan Pejanggik Mataram. Merebaknya informasi virus Corona di sejumlah daerah di Indonesia menyebabkan permintaan masker di NTB tinggi.

Ni Made Maherni, karyawan Apotek Kimia Farma mengatakan, sejak 2 pekan, pasokan masker dari distributor sangat terbatas.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Atensi Pariwisata NTB PEMERINTAH Pusat memberikan atensi terhadap pengembangan sektor pariwisata NTB. Dengan menggelar kegiatan-kegiatan skala nasional, diharapkan pariwisata NTB tak terkena dampak berkurangnya kunjungan wisatawan, baik domestik dan mancanegara ke NTB. ‘’Sengaja kita pusatkan (HUT Satpol PP dan Satlinmas) di NTB khususnya di Lombok.

Bersambung ke hal 15

H.Tito Karnavian (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Diproyeksikan akan Terdampak BANK Indonesia akan terus memantau kondisi perekonomian NTB, termasuk dampak Covid-19 serta terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait.

Langkah ini dilakukan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB khususnya menjelang penyelenggaraan event motoGP 2021 di Lombok.

Terhadap kondisi perekonomian NTB, menurut Kepala Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

HUT SATPOL PP - Mendagri, H. Muhammad Tito Karnavian memberikan potongan tumpeng kepada Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah disaksikan Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah pada puncak peringatan HUT Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58 di mataram, Selasa (3/3). Berita selengkapnya di halaman 16.

Enam Jembatan Pembatalan Reservasi di Tiga Gili Putus Diperbaiki Mencapai 30 Persen Industri Hotel ’’Dipukul’’ Corona

Achris Sarwani

Mataram (Suara NTB) Pembatalan reservasi kamar hotel diperkirakan meningkat. Terutama pascapengumuman dua kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gustri Lanang Patra, menerangkan kasus positif Covid-19 tersebut dipastikan akan mejadi pertimbangan wisatawan, khususnya mancanegara yang ingin berlibur. ‘’Sebelum-sebelumnya kan belum ada, sekarang sudah positif. Berarti itu akan meyakinkan mereka (wisatawan, Red) bahwa kita kena juga,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Diterangkan Lanang sampai saat ini dampak dari dite-

mukannya positif Covid-19 telah dirasakan. Baik oleh hotel di kota maupun resort. ‘’Kalau di kota, dampaknya memang ada tapi tidak terlalu besar dari pembatalan ini.

Yang parah sekali itu temanteman di resort seperti tiga gili dan Senggigi,’’ ujarnya.

Kerugian dari pembatalan diperkirakan cukup signifikan.

Walaupun begitu, Lanang menyebut pihaknya belum mendapatkan laporan pasti terkait total kerugian yang dialami pelaku usaha perhotelan.

Di sisi lain, situasi tersebut dikhawatirkan memberikan tekanan bagi aktivitas bisnis perhotelan, khususnya untuk memenuhi biaya operasional. ‘’Kita sekarang ini khawatir, seperti gempa kemarin. Banyak karyawan yang dirumah-

kan. Kita sedang lihat perkembangannya, semoga satu bulan ke depan sudah menurun,’’ ujarnya.

Diterangkan Lanang untuk periode Februari okupansi hotel sebenarnya menunjukkan peningkatan, khususnya dari MICE dan wisatawan domestik. Namun peningkatan tersebut kembali terhambat oleh penyebaran Covid-19 yang kemudian positif di Indonesia.

Terpisah Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan pembatalan reservasi di hotel-hotel yang ada di tiga gili telah mencapai 30 persen. Jumlah tersebut diakui cukup memukul aktivitas bisnis. ‘’Semoga ini cepat aman,’’ ujarnya, Selasa (3/3).

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Dari 10 jembatan provinsi yang putus di Bima dan Dompu, baru enam titik yang diperbaiki menggunakan belanja tak terduga (BTT) APBD NTB 2020. Sementara sisanya sebanyak empat titik masih menunggu kepastian anggaran yang akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT merincikan jembatan provinsi yang putus sebanyak tiga titik di Kabupaten Dompu dan 7 titik di Kabupaten Bima. Untuk di daerah Kilo sebanyak tiga titik jembatan, Labuan Kenanga 3 titik jembatan, Wilamaci Karumbu 2 titik dan Bajo - Sampungu Kecamatan Soromandi 2 titik.

“Ada enam titik yang sudah mulai ditangani lewat belanja tak terduga. Untuk empat titik akan dirapatkan di Sekda,” kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/3) kemarin.

Sahdan menjelaskan tiga titik yang mulai ditangani berada di daerah Kilo menggunakan jembatan dengan konstruksi box cuilvert ditambah pemasangan pengaman sungai. Kemudian tiga titik jembatan di Labuan Kenanga menggunakan konstruksi aramco atau gorong-gorong baja ditambah pembangunan pengaman pantai.

Pembangunan yiga titik jembatan ang berada di Kilo menggunakan belanja tak terduga sebesar Rp475 juta.

Sedangkan untuk jembatan yang berada di Labuan Kenanga dianggaran Rp850 juta.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 2

Kasus Virus Corona

Sosialisasi Mitigasi Bencana KELURAHAN Mataram Timur memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi menghadapi bencana alam. Baik bencana banjir, hujan lebat, angin kencang, dan gempa bumi. Mitigasi yang diberikan, agar warga lebih siap menghadapi adanya bencana di lingkungan sekitar.

Lurah Mataram Timur, Rahmawati menjelaskan, sosialisasi mitigasi bencana di kelurahan diberikan oleh kepala BPBD kota Mataram. “Itu sengaja kita berikan ke warga untuk lebih siap menghadapi bencana. Seperti banjir dan gempa bumi. Jadi bagaimana masyarakat bisa menyelamatkan diri saat ada gempa bumi,” katanya, Selasa (3/3).

Selain memberikan mitigasi bencana kata Rahmawati, warga juga diberikan sosialisai gerakan pemilahan sampah di lingkungan. Sosialisasi itu gerakan pemilahan ini, merupakan bentuk dukungan gerakan zero waste yang dicanangkan Pemprov NTB. “Kita juga ada program lainnya di kelurahan. Untuk antisipasi banjir, ada pembuatan sumur resapan untuk mengurangi debit air di lingkungan,” katanya.

Pembuatan sumur resapan ini jelas dia, untuk mengantisipasi adanya genangan di lingkungan Mataram Timur.

Karena, jika hujan lebat kata Rahmawati, beberapa titik di kelurahan kerap terjadi genangan. “Jadi itu gunanya kita buat sumur resapan. Kan, program ini sudah jalan satu tahun yang lalu,” tegasnya.

Lanjut dia, kelurahan juga tengah memprogramkan pemanfaatan kaleng bekas untuk menanam tanaman hidroponik di pekarangan warga. “Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat saya kira bisa dilakukan. Misalnya untuk tanam beberapa tanaman hidroponik,” katanya. Ia mengakui, terkait semua program kelurahan baik pemanfaatan kaleng bekas, pemilahan sampah dan program lainnya bisa didukung oleh warga di lingkungann y a . (viq)

Walikota Ingatkan Masyarakat Tidak Panik Berlebihan

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan masyarakat agar tidak panik secara berlebihan menyikapi dua warga Indonesia terpapar virus corona. Pola hidup bersih serta olahraga dianjurkan menghindari penyakit tersebut.

“Jangan terlalu berlebihan kepanikan – kepanikan sehingga mengganggu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Walikota ditemui usai menghadiri apel HUT Pol PP dan Linmas di eks Bandara Selaparang, Selasa (3/3).

Penyebaran virus corona yang telah merambah Indonesia patut diwaspadai. Masyarakat diminta menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, bersih lingkungan serta menyempatkan diri berolahraga.

Untuk antisipasi secara

khusus sambung Walikota, ada prosedur dengan segala kesiapan medis dipersiapkan oleh pemerintah. Secara koordinatif diharapkan instansi lainnya mengeluarkan imbauan. “Nanti ada prosedur disiapkan secara khusus,” ucapnya.

Pintu masuk terutama wisatawan dari luar negeri dari bandara, pelabuhan serta lokasi wisata menurut Walikota, perlu diwaspadai. Di satu sisi, ia menyesalkan sejumlah oknum sudah mulai menaikkan harga masker. Di-

harapkan, pedagang jangan memanfaatkan situasi dan kondisi seperti saat ini untuk mencari keuntungan. “Kita prihatin kalau ada yang melakukan itu,” tandasnya.

Ketua DPRD, H. Didi Sumardi menambahkan, pencegahan penularan virus corona sangat dibutuhkan koordinasi sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah.

Pasalnya, penyebarannya virus berasal dari China telah masuk ke Indonesia. “Isu berkembang juga macam-

macam. Maksud saya ini yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Ahyar menekankan, eksekutif perlu ada persiapan tersistem bagaimana dan siapa yang menangani apa, sehingga penanganannya lebih jelas. Terpenting adalah masyarakat tidak boleh panik. “Bagaimana perkembangan begini. Tidak lagi berbicara akan melakukan apa.

Ada fenomena langsung disikapi,” tandasnya.

Di satu sisi, rumah sakit juga harus segera merespon jika ada indikasi pasien yang mengarah pada penyakit tersebut.

RSUD Kota Mataram dinilai terbuka menangani pasien terjangkit corona. (cem)

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh

Rahmawati (Suara NTB/cem)

HUT POL PP - Sejumlah personel Satpol PP dari berbagai daerah menuju lokasi apel HUT Pol PP dan Linmas di eks Bandara Selaparang, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Selasa (3/3). Kemendagri mengharapkan peran Pol PP dimaksimalkan serta tidak dibenturkan dengan masyarakat.

Aparat penegak Perda dinilai memiliki peran meningkatkan PAD.

(Suara NTB/viq)

Pol PP Mampu Jadi Penunjang Peningkatan PAD Cabut Izin Penimbun Gula ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menyayangkan naiknya harga gula. ‘’Belum belum puasa sudah naik harga kebutuhan pokok. Apalagi gula pasir dari Rp12 ribu menjadi Rp15 ribu sangat kita sayangkan,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.

Menyikapi persoalan ini, Mirdiati meminta dinas terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan kontrol baik ke pasar ataupun ke agen gula. Jadi harus ditanyakan apa penyebab harga gula bisa naik. ‘’Kalau memang harga gula naik bukan karena kelangkaan melainkan karena musiman, Dinas Perdagangan harus segera mengambil langkah langkah strategis,’’ ujarnya.

Misalnya, sambung Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram ini, menggelar pasar murah. Tujuannya jelas untuk membantu masyarakat. Pelaksanaan pasar murah, sambung Mirdiati, harus selektif. Sasaran pasar murah adalah konsumen. ‘’Jangan sampai agen agen tersebut menimbun gula untuk memperkaya diri sendiri. Karena ini sering terjadi,’’ ucapnya.

Jika terbukti ada oknum pengusaha yang menimbun, maka yang bersangkutan harus dibenri sanksi yang dapat memberi efek jera. ‘’Perlu sekali diberi sanksi supaya ada efek jera bagi pengusaha. Bila perlu, izinnya harus dicabut,’’ tegasnya.

Karena bagaimanapun, praktik penimbunan sembako akan sangat merugikan masyarakat.

Seperti diketahui, harga gula di Mataram belum bisa dikendalikan. Di beberapa pasar tradisional di Mataram, harga gula masih mengalami fluktuasi dari Rp14.500/kg hingga Rp16.000/kg. Pemkot Mataram pun diminta segara mengendalikan harga gula. Pasalnya, ketersediaan gula di Mataram masih cukup untuk beberapa hari ke depan. (fit)

Mataram (Suara NTB) Direktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri, Dr. R.M. Arief Moelia Edie mengatakan, keberadaan Satpol PP dibentuk berdasarkan Undang - Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Artinya, Pol PP sebagai perangkat daerah memiliki tanggungjawab mengamankan peraturan daerah (Perda).

Sebagai pengaman Perda dan peraturan kepala daerah, Pol PP berfungsi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Pol PP memiliki kontribusi peningkatan PAD,” kata Arief

sambutannya pada gala dinner di halaman Pendopo Walikota Mataram, Selasa (2/3).

Meskipun sebagai pengaman kebijakan kepala daerah, Arief mengingatkan supaya Pol PP tidak dibenturkan dengan masyarakat. Sebagai aparat penegak Perda diharapkan dapat memberi rasa aman, nyaman dan humanis dalam penindakan.

Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas sebutnya, dihadiri sekira lebih dari lima ribu peserta seluruh Indonesia. Ini tidak termasuk rombongan yang membawa keluarganya. “Yang sudah menyerahkan boarding pass saja lebih dari 5 ribu. Belum lagi yang bawa istri dan

anaknya ke Mataram. Kita prediksi yang datang kemari sekitar 7.500 orang,” sebutnya.

Arief mengapresiasi selama keramahtamahan masyarakat Lombok. Dari jamuan dan lain sebagai memberi kesan menarik bagi tamu. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi kehadiran peserta dari seluruh Indonesia pada puncak HUT Pol PP dan Linmas. “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kehadiran Pol PP se - Nusantara,” ucapnya.

Walikota menceritakan, tahun 2018 lalu, Lombok khususnya dan NTB umumnya diguncang gempa. Kerusakan rumah kategori berat, sedang

TPS Ilegal Makin Marak

Mataram (Suara NTB) Makin banyaknya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah ilegal menyulitkan pengelolaan sampah di Mataram. Hal itu masih menjadi problem Pemerintah Kota Mataram dalam menyukseskan program Zero Waste (sampah nihil).

Asisten II Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura mengatakan, maraknya TPS Ilegal di Mataram membuat kewalahan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Mataram dalan menangani sampah. “Karena TPS yang legal mengaturnya saja masih kewalahan. Apalagi ditambah dengan TPS ilegal. Pasti akan tambah semrawut,” kata Mahmuddin, Selasa (3/3).

Seharusnya jelas dia, membuang sampah di Mataram sudah diatur ke mana dan pada pukul berapa hingga pukul berapa. Dalam ketetapan pemberlakuan pembuangan sampah di Mataram, dimulai sejak pukul 18:00 Wita hingga pukul 06:00 Wita. “Tapi masih saja tidak bisa teratur. Saya rasa juga untuk menindak itu sulit dilakukan, karena saya lihat warga kita tidak mau ambil pusing untuk melapor jika ada yang buang sampah di TPS Ilegal,” katanya.

Untuk itu jelas Mahmuddin, perlu ada sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung masalah sampah di Mataram. “Salah satu op-

sinya kan adanya pemasangan CCTV ini untuk memantau beberapa lokasi yang masih menjadi TPS Ilegal,” jelasnya.

Dinilainya, terkait adanya Perda sampah sebagai penindakan pembuang sampah sembarang, perlu diKoordinasikan terlebih dahulu dengan DLH kota Mataram. Sebab, menurut Mahmuddin, membuang sampah ke TPS Ilegal selama ini masih marak. Kondisi ini jelasnya, Pemkot Mataram harus segera menyediakan TPS Legal.

“Harus diperbanyak,” katanya.

“Jadi harus dilihat master plannya. Pemyebaran TPS di Mataram juga harus sesuai dengan kepadatan penduduk,” katanya. Mahmuddin mempertanyakan, sejauh ini apakah Sarpras untuk sampah di Mataram sudah lengkap atau tidak? Ketika sudah lengkap, kata dia, barulah bisa dilakukan penindakan. “Jadi selama Sarprasnya belum lengkap belum bisa kita tindak,” cetusnya.

“Tapi, jika susah memadai Sarprasnya baru bisa diberikan hukuman yang tidak berat. Mungkin Penjara semalam saja, seperti di Surabaya,” jelasnya.

Mahmuddin menilai, pembuang sampah sembarangan di Mataram belum pernah di diberikan efek jera.

“Mungkin kalau sudah ada yang ditindak baru ada yang kaget. Yang jelas Sarprasnya harus siap dulu baru bisa melakukan penindakan,” tutupnya. (viq)

Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/viq)

dan ringan mencapai 225 ribu.

Sedangkan, kerusakan di Mataram mencapai 14 ribu. Pemkot Mataram telah bekerja keras dan progres perbaikan hampir 100 persen. Moment ini memiliki nilai dan sebagai bukti bahwa Mataram dan NTB telah bangkit pascagempa. “Ini bahwa Mataram move on dan NTB bangkit,” ucapnya.

Walikota memberikan gambaran, Mataram relatif daerah dengan sumber daya alam kecil dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp1,4 triliun. Kontribusi PAD Rp415 miliar. Mataram tidak memiliki hutan, sawah kecil

dan pantai hanya sembilan kilometer. Sumber pendapatan diandalkan sektor wisata, transportasi dan jasa perdagangan. “Saya sarankan para tamu berkunjung ke destinasi alam, kuliner dan lainnya di Lombok,” demikian katanya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengharapkan, Satpol PP dalam penegakan Perda mengedepankan langkah humanis, proaktif serta edukatif ke masyarakat. Peran Pol PP memberikan kemajuan daerah. Paling penting kata Didi, manakala masyarakat tertib dan tidak ada kendala dalam berusaha diberikan ruang untuk peningkatan kesejahteraan. (cem)

621 Pelamar CPNS Kota Mataram Ikut SKB Mataram (Suara NTB) Sejumlah 621 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Mataram berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan tes menungggu validasi panitia seleksi nasional (Panselnas).

Dari 4.267 peserta mengikuti SKD, sejumlah 2.185 memenuhi nilai ambang batas.

Hasil tes kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi, Senin (2/3) akan divalidasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Validasi ini sambungnya, mencocokan data Kota Mataram dengan data panselnas.

“Kebetulan hari Rabu (hari ini, red) kita dipanggil oleh Menpan untuk validasi hasil,” kata Nelly. Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan permasalahan sifatnya kasuistis terjadi di lapangan. Satu pelamar yang lolos passing grade dengan formasi tenaga medis dulunya pernah menjadi pegawai negeri sipil di RSUD NTB. Laporan dari provinsi ternyata yang bersangkutan mengundurkan diri.

Yang bersangkutan sec a r a

TPS ILEGAL – Salah satu TPS ilegal di pasar Monjok, Selasa (3/3). Pemkot belum bisa mengatasi banyaknya TPS ilegal di beberapa lokasi di Mataram. Tulisan besar berupa larangan membuang sampah pun tidak dihiraukan warga.

otomatis tidak akan lolos. Detail permasalahannya tidak dijelaskan. “Makanya ini yang akan kita laporkan ke MenpanRB,” sebutnya.

Tahap seleksi kompetensi bidang belum berani dipastikan. Pemerintah pusat akan memvalidasi hasil SKD masing-masing kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia.

Setelah keseluruhannya rampung akan diumumkan jadwalnya secara serentak. “Menpan baru buat jadwal setelah semuanya definitif atau clear and clear,” tambahnya.

Ditanya apakah formasi dokter spesialis juga mengikuti SKB? Kata Nelly, semua pelamar yang lolos passing grade dan masuk perangkingan tetap ikut SKB. Kebijakan ini tanpa ada pengeculian bagi semua pelamar.

Formasi CPNS dibutuhkan di Kota Mataram 275. Namun, dua formasi yakni anestesi di rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak terisi. Dua pelamar tidak lolos passing grade.

Tak terisinya formasi itu disesalkan Nelly. Pihaknya mengajukan formasi tersebut berdasarkan kebutuhan. “Kebetulan di sana (RSUD, red) ada tenaga PTT. Mungkin karena menggampangkan terus mereka tidak lolos,” demikian kata dia. (cem)

Baiq Nelly Kusumawati

(Suara NTB/cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 3

Bank Indonesia Lakukan Kajian Dampak Corona di NTB (Suara NTB/ist)

MoU - (Ka-ki) Direktur Sales Telkomsel Ririn Widaryani, Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro, President Director Microsoft Indonesia Haris Izmee, President Microsoft Asia Pacific Andrea Della Mattea dan CEO Microsoft Satya Nadella saat penandatanganan Memorandum of Understanding antara Microsoft Indonesia dan Telkomsel di Jakarta, Kamis (27/2).

Microsoft dan Telkomsel Jalin Kerjasama Dukung Industri 4.0 di Indonesia Mataram (Suara NTB) Microsoft dan Telkomsel telah membentuk kemitraan strategis untuk menerapkan teknologi terbaru yang dapat memungkinkan daerah-daerah terpencil di Indonesia memiliki akses untuk konektivitas tingkat tinggi serta solusi serupa yang ada di kota-kota besar.

Kemitraan ini memanfaatkan inovasi Telkomsel dalam penawaran jaringan LTE dan jaringan 5G yang akan datang, memungkinkan infrastruktur jaringan yang tersebar secara geografis untuk memproses data yang lebih dekat kepada para pembuat keputusan serta solusi teknologi baru dan khusus di daerah terpencil.

Kolaborasi kemampuan teknis cloud Microsoft yang mencakup Cloud Edge, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan hub data, bila digabungkan dengan jaringan Telkomsel akan menghasilkan latensi yang lebih rendah antara perangkat dan cloud serta menghasilkan solusi baru untuk masa depan konsumen dan bisnis.

Nota Kesepahaman antaraTelkomsel dan Microsoft ditandatangani oleh Presiden Direktur Microsoft Indonesia Haris Izmee dan Chief Executive Officer Telkomsel Setyanto Hantoro serta disaksikan oleh CEO Microsoft Satya Nadella, dalam acara //Dev Con/ Microsoft Indonesia Digital Economy Summit di Jakarta minggu lalu.Melalui kolaborasi ini, Microsoft akan memfasilitasi pemberdayaan teknis dan penjualan, menyiapkan program pengembangan, menyediakan sumber daya penjualan, dan membantu Telkomsel meningkatkan kemampuan penjualan mereka.

Telkomsel akan meningkatkan kemampuan teknis dan kompetensinya untuk mengadopsi dan meningkatkan solusi dari Microsoft dalam penawaran TI-nya ke sektor internasional, komersial, dan pengguna Telkomsel. Mereka juga akan mengembangkan solusi digital utama bagi perusahaan dengan memanfaatkan platform teknologi Microsoft untuk sektor industri energi dan manufaktur, dengan menawarkan layanan IoT, Data Hub, dan AI. Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, Telkomsel sangat senang bisa berkolaborasi dengan Microsoft. Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk terus berkontribusi memajukan Indonesia dengan memastikan penyebaran jaringan yang sama serta memberikan akses tanpa batas ke teknologi digital terbaru di seluruh Indonesia. “Kami berharap kolaborasi antara Telkomsel dan Microsoft akan meningkatkan daya saing dan kualitas hidup di Indonesia, juga meningkatkan kinerja bisnis melalui penerapan teknologi digital yang terintegrasi,” ujarnya.

Sementara Presiden Direktur Microsoft Indonesia Haris Izmee mengatakan, melalui kemitraan ini, Microsoft dan Telkomsel siap menyatukan kemampuan dan sumber daya dari kedua perusahaan untuk memperluas hubungan bisnis dan mencapai tujuan bersama kami. Sesuai dengan fokus Microsoft pada transformasi digital. “kami berkolaborasi untuk membangun proyek percontohan di atas infrastruktur Private LTE Telkomsel dengan penerapan Azure Stack Edge untuk mendukung pelanggan di daerah terpencil yang membutuhkan konektivitas internet dan solusi AI,” jelas Haris.

Kemitraan strategis ini memperkuat fokus Telkomsel pada segmen Enterprise. Telkomsel juga telah berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk menyediakan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan segmen Enterprise, terutama untuk IoT, Big Data, Data Secured Access, Mobile Device Management, Cloud, dan lainnya. Microsoft dan Telkomsel sepakat untuk mengembangkan IoT dengan memanfaatkan evolusi fungsi jaringan Microsoft dan teknologi utama untuk memungkinkan jaringan hibrida cloud IoT yang diperluas. (r/bul)

Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia melakukan kajian dampak yang timbul oleh virus corona. Terlebih, setelah diumumkannya secara resmi adanya WNI yang terpapar virus mematikan dari Wuha, China ini. Kepala BI NTB, Achris Sarwani melalui Deputi Bidang Pembayaran, Iwan Kurniawan Hadianto dijumpai Selasa (3/3) kemarin menegaskan, pergerakan ekonomi di NTB saat ini masih terpantau berjalan normal.

Dilihat dari arus keluar masuk uang di Bank Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan adanya perubahan yang mencolok dari biasanya.

“Tren masyarakat menyimpan uang untuk kekhususan terkait dengan corona tidak ada. Masih normal-normal saja,” katanya. Berdasarkan

angkanya, selama tahun 2019 lalu, uang yang masuk ke Bank Indonesia, dominan disetorkan oleh perbankan sebesar Rp1,8 triliun. Tahun 2018 lalu sebesar 1,5 triliun.

Sementara uang yang keluar pada bulan Januari 2020 dari Bank Indonesia tercatat sebesar Rp291 miliar.

Terjadinya lonjakan setoran uang masuk pada awal tahun ke Bank Indonesia, kata Iwan, adalah situasi biasa setiap awal tahun.

Masyarakat atau pengusaha yang sudah melakukan pembukuan usaha pada akhir tahun beramai-ramai menyetorkan kembali uangnya di

bank. “Corona tentu saja memberikan dampak, tidak saja ke NTB, tetapi dunia.

Tapi belum ada dampak yang terlalu besar muncul. Siklusnya masih berjalan normalnormal saja,” jelas Iwan.

Bank Indonesia tengah mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang muncul, sesuai arahan kantor pusat Bank Indonesia. Sekaligus untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sampai saat ini, Bank Indonesia, kata Iwan tetap menyiapkan uang berarapun kebutuhan masyarakat. (bul)

Iwan Kurniawan Hadianto

Petani Bawang Putih Sembalun Bantah Ada Kegagalan

(Suara NTB/bul)

SUHU IKAN - Pengecekan suhu ikan dengan thermometer dalam inspeksi kemarin di pedagang pasar Paok Motong, Lombok Timur.

Masyarakat NTB Didorong Tingkatkan Konsumsi Ikan Mataram (Suara NTB) Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB bergandengan tangan mendukung kampanye gemar makan ikan masyarakat NTB. Tiga unsur ini Selasa (3/3) kemarin melakukan inspeksi di tempat-tempat pelelangan ikan (TPI), Unit Pengolahan Ikan (UPI), hingga pedagang ikan di pasar tradisional.

Tujuannya untuk memastikan ikan-ikan yang dijual dan diolah adalah ikan segar dan layak konsumsi. Sehingga masyarakat termotivasi mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein.

Inspeksi yang dilakukan kemarin ikut diantaranya, Milis dan Dian Noperta Inspektur Mutu Balai KIPM Mataram, Wuri Sudibyo, S.Pi, PHPI Balai KIPM Mataram.

Dita Elistasari Ziady

dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan Tito Veriyanto BBPOM Mataram.

Sasarannya adalah TTI Tanjung Luar, TPI Labuan Lombok , Unit Pengolah Ikan dan Pasar Paok Motong. Seluruhnya di Kabupaten Lombok Timur.

“Monitoring ini dilakukan empat kali dalam setahun. Kita ingin memastikan ikan-ikan hasil tangkapan yang akan sampai ke konsumen kondisinya segar dan layak konsumsi. Agar minat masyarakat mengkonsumsi ikan meningkat,” kata Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi.

Hasil monitoring ditekankan pada daya dukung untuk memperkuat rantai dingin sehingga ikan-ikan hasil tangkapan, hingga sampai ke pembeli, tidak mengalami kemunduran mutu. “Harus tetap dingin. Sampai diolah. Tempat pencucian ikan, dan tempat penjualan ikan ditingkatkan sarana dan prasarananya. Jangan sampai ada ikan berformalin, menggunakan borak atau bahan kimia berbahaya lainnya. Semua masih aman atau tidak melampui ambang batas yang ditentukan,” demikian Suprayogi.

BKIPM Mataram yang merupakan salah satu UPT BKIPM yang ada di daerah melakukan kegiatan pengawasan mutu ikan domestik sebagai implementasi Inpres 01 tahun 2017 bersama instansi terkait, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mem-

percepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Kesehatan merupakan tantangan yang masih sangat berat bagi masyarakat, dengan timbulnya berbagai macam penyakit saat ini maka masyarakat harus meningkatkan kesehatannya, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan gaya hidup Germas yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.

“Salah satu gaya hidup sehat yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah konsumsi ikan, Ikan merupakan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak,” papar Suprayogi. Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat.

Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat. Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. (bul)

Simpan Pinjam Jadi Primadona Perkoperasian Lotim Selong (Suara NTB) Unit usaha simpan pinjam sejauh ini menjadi primadona perkoperasian di Kabupaten Lotim. Namun diingatkan, praktik simpan pinjam ini tidak boleh menjerat seperti praktik rentenir. Diingatkan, koperasi asasnya adalah gotong royong dan dengan prinsip keanggotaan sukarela. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Diskop dan UKM) Lotim, H. Rasmiyah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (3/3) kemarin mengutarakan, pihaknya tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi kesepakatan dalam tubuh satu koperasi. Termasuk mengenai besaran pengembalian dari pinjaman.

Peranan Diskop dan UKM, katanya hanya melakukan pembinaan agar koperasi ini bisa tumbuh dan berkembang.

Anggota-anggota koperasi mengetahui hak dan kewajibannya dan pengurus koperasi memenuhi hak para anggotanya tersebut.

Dalam perkembangannya, koperasi di Lotim ditemukan ada yang tidak sehat dan kepengurusannya tidak jelas. Sampai saat ini, diakui ada sejumlah koperasi yang terpaksa harus dibubarkan. Disebut yang sudah resmi dibubarkan sebanyak 32 unit koperasi. Masih dalam proses untuk dibubarkan 82 unit dari 518 koperasi di Kabupaten Lotim. Jumlah koperasi yang aktif pun saat ini dicatat hanya 215 unit.

Mendirikan satu koperasi katanya sangat selektif. Sebelum pendirian, diberikan dulu penyuluhan penyuluhan agar anggota yang menjadi anggota bisa memahami.

Selanjutnya dikatakan, memantau aktivitas koperasi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Diskop UKM. Praktik perkoperasian seperti apa yang dilakukan pun tidak sepenuhnya terpantau. Karenanya dibutu-

hkan keterlibatan masyarakat dan anggota koperasi mengontrol arah koperasi.

“Tanpa bantuan dari masyaarkat, kami tidak bisa pantau semua koperasi yang tersebar di 254 desa dan kelurahan di 21 kecamatan se Kabupaten Lotim,” ucapnya. Meski demikian, Kadiskop dan UKM Lotim ini mengaku terus mencoba untuk menelusuri keberadaan koperasi di Lotim.

Jika ada yang dilaporkan melakukan praktik nakal, maka siap akan diaudit.

Ditambahkan, pascamusibah gempa bumi yang menimpa Lombok beberapa waktu lalu cukup berpengaruh pada koperasi. Tidak sedikit aktivitas koperasi ini terhambat. Diskop dan UKM terus berusaha melakukan pembinaankoperasiagarbisabangkitkembali.“Cukup signifikan dampaknya akibat gempa, utamanya di Sambelia, Sembalun, Pringgabaya dan Montong Gading,” imbuhnya.

Seperti pada koperasi simpan pinjam, akibat gempa anggota terkendala dalam pengembalian pinjaman. Kas berjalan banyak tidak bisa ditagih. Menagih anggota terasa berat karena sedang dilanda musibah. Diskop UKM terus mengajak koperasi untuk bisa bangkit kembali dan tidak terpuruk akibat guncangan gempa. “Koperasi ini kan dari, oleh dan untuk anggota dan banyak koperasi di Lotim tidak bergantung dari modal luar. Andalannya hanya simpanan pokok dan simpanan sukarela dari anggota,” terangnya.

Harapannya, koperasi di Lotim ini terus bisa berkembang. Koperasi terus bisa mewujudkan kesejahteraan anggota dari sisa hasil usahanya. “Semua anggota dalam koperasi ini kan menggunakan prinsip bersaudara bari bias koperasi menjadi mandiri, sehat dan kuat dan mampu wujudkan sesuai harapan anggota,” demikian. (rus)

Selong (Suara NTB) Petani bawang putih Sembalun membantah jika bantuan yang diberikan pemerintah selama ini gagal. Pasalnya, semenjak hadirnya bantuan budidaya bawang putih dan ditetapkannya Sembalun sebagai sentra pengembangan benih bawang putih nasional, dinilai sudah cukup berhasil pengangkat kembali gairah petani melakukan budidaya.

Hal ini diutarakan Ketua KelompokTaniBawangPutihLendang Guar, Sembalun, Ruspaeni kepada Suara NTB kemarin. Petani yang jugapenangkarbenihbawangputih inimengakusudahmelakukanpengiriman bawang putih ke berbagai tempat di seluruh Indonesia.

“Kita mengirim bawang (bawang putih-red) ini sampai Solok hingga Wamena Irian Jaya kita,” tuturnya. Termasuk pengiriman ke Indonesia bagian barat. “Kita mengirim dari ujung barat sampai timur Indonesia,” imbuhnya.

Pengiriman bibit bawang putih Sangga Sembalun ke sejumlah tempat di Indonesia ini katanya tercatat merupakan bibit kering.

Dicatat pengiriman sampai 5 ribu ton. Jumlah ini katanya terus bertambah melihat antusiasme pet-

ani bawang putih menambah terus luas areal lahan tanamnya.

Petani yang juga pengusaha bawang putih ini mengaku justru kewalahan dari segi permodalan.

Mengumpulkan100tonbasahsaja, denganrata-rataharganyadisawah Rp15 ribu perkilogram, maka butuh dana Rp1,5 miliar. Sementara dana tersebut jelas tidak bisa tersedia langsung. Satu permintaan 300 ton. Hal ini jelas jika dilihat dari kebutuhan modal, akan sangat banyakyangharusdikeluarkanbarubisa membayar semuanya.

Dalam setahun produksi benih Sangga Sembalun di petani Sembalun ini ada 5 ribu ton. Sementara untuk kebutuhan pasar jumlahnya bisa mencapai 10 sampai 15 ribu ton. “Untuk kebutuhan di luar benih ini jumlahnya dua sampai tiga kali lipat dari benih yang dihasilkan,” ucapnya.

Pilihan petani banyak menjual bawang putihnya ke luar ini karena uangnya cukup lancar. Sedangkan untuk pengadaan benih sendiri, petani penangkar ini mengaku kewalahan dari sisi permodalan.

Mengumpulkan 1000 ton dengan harga sekarang ini jelas tidak mungkin. Karena kemampuannya mentok sampai 100 ton saja. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 4

Kasus Virus Corona Masih Terbentur Anggaran PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Sosial (Disos) tengah menertibkan bantuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan dengan melakukan labelisasi setiap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Akan tetapi, proses labelisasi ini terhenti lantaran terbentur anggaran.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, mengatakan, jumlah KPM bantuan PKH di Kabupaten Lotim yang harus dilakukan (Suara NTB/yon) labelisasi rumahnya sebanyak H. Ahmat 139.000 keluarga. Sementara proses labelisasi yang menggunakan cat semprot dibutuhkan buah dengan harga Rp2.000, sehingga dibutuhkan anggaran sekitar Rp250 juta untuk proses labelisasi 139.000 KPM bantuan PKH. Persoalan tidak adanya anggaran untuk proses labelisasi inipun sudah dikomunikasikan dengan Sekda Lotim untuk dianggarkan di APBD perubahan. “Memang yang menjadi kendala kita adalah ketersediaan anggaran. Minimal anggaran yang kita butuhkan sebesar Rp250 juta,”terangnya, kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Sejauh ini, lanjut Ahmat, terdapat lima kecamatan yang dilakukan labelisasi KPM-PKH. Terdapat beberapa masyarakat yang mengaku sudah mampu secara bijak meminta keluar dari KPM PKH. Namun ada juga yang bertahan menerima bantuan itu. “Ketika kita sudah lakukan labelisasi terhadap rumah KPM PKH, maka diharapkan masyarakat menyadari tingkat perekonomiannya,”harap Ahmat.

Terkait labelisasi inipun, H. Ahmat mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa. Namun ada beberapa desa yang sudah menyambut baik untuk pelaksanaannya. Dana beberapa desa juga terkesan tidak peduli, sehingga inilah yang masih terus dibangun komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa selaku ujung tombak yang mengetahui persis kondisi masyarakatnya di tingkat bawah.

Disampaikan lebih jauh, menurunkan angka kemiskinan di daerah ini dengan melakukan labelisasi rumah warga miskin untuk menghadirkan data yang nyata sesuai fakta di lapangan. Labelisasi ini secara tidak langsung menjadi pukulan bagi masyarakat yang perekonomiannya baik, namun masih menerima bantuan miskin yang digelontorkan oleh pemerintah. “Selama ini banyak masyarakat kita mengaku miskin hanya demi mendapat bantuan,” akunya.

Sehingga dampak dari labelisasi ini dinilai cukup besar. Hanya saja program ini dilakukan secara bertahap karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. “Kita sudah lakukan sosialiasi dan sebar surat ke desa-desa. Program labelisasi rumah warga miskin ini merupakan tindak lanjut dari kementerian,”pungkasnya. (yon)

Masyarakat Lotim Diimbau Tak Panik Selong (Suara NTB) Merebaknya kasus virus Corona saat ini cukup meresahkan masyarakat di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia khususnya di Provinsi NTB. Kendati demikian, masyarakat diimbau tidak panik dan harus melakukan tindakantindakan di luar batas kewajaran. Apalagi sudah ada warga negara India yang dirujuk dari RSUD R. Soedjono Selong ke RSUP NTB. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, Mahalil Ulil Amri, Selasa (3/3) menjelaskan, jika di Kabupaten Lotim virus Corona gejalanya masih suspect. Untuk penentuan positif atau tidaknya setelah menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di RSUD Provinsi NTB yang dikirim ke Balitbang Kementerian Kesehatan.

Sementara untuk di pelabuhan dan bandara sudah dilakukan kesiapsiagaan pemeriksaan yang masuk ke wilayah NTB dan kemudian dikoordinasikan ke pemerintah daerah.

Bahkan pemantauan dilakukan selama 14 hari bagi penderita yang memang dari negara-negara yang ada kasus Corona dengan dilakukan pemantauan itu. Itu penting untuk benar-benar memastikan supaya yang bersnagkutan apakah benar-benar positif atau negatif mengidap Corona.

“Jadi tidak mesti yang dilakukan pemantauan itu positif Corona. Hanya saja diag-

nosisnya mengarah ke sana.

Namun untuk memastikan dia benar-benar Corona, harus menunggu laboratorium dari spesimen yang diambil oleh RSUP,” jelasnya.

Sebelumnya, Senin (2/3), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong merujuk salah seorang pasien asal India ke RSUP NTB. Diduga, pasien asal luar negeri tersebut terjangkit virus Corona dari hasil analisis laboratorium yang dilakukan rumah sakit plat merah ini.

Ketua Tim Penanganan Virus Corona RSUD Selong, Dr. Hj. Nurkisti Permatasari Amin, Sp.P, Selasa (3/3), menuturkan, pasien yang diketahui bernama TnN (36) masuk ke RSUD Selong sekitar pukul.

11:00 wita, bersama istrinya.

Yang bersangkutan langsung ke IGD melalui pintu masuk Triage. Petugas Triage kemudian melakukan pengkajian dan screening terhadap pasien, karena mengeluhkan batuk-

batuk dengan riwayat pasien berasal dari luar negeri.

Pasien beserta istrinya kemudian diedukasi untuk menggunakan masker oleh kepala IGD serta melakukan edukasi untuk ditempatkan di ruang isolasi. Setelah pasien menyatakan bersedia, dibawa ke ruang isolasi untuk proses pengkajian lebih mendalam oleh dokter jaga dan kepala ruang IGD. Saat itu, petugas juga sudah menggunakan alat pelindung diri ruang isolasi.

Dari riwayat penyakitnya, pasien asal India tersebut mengeluhkan demam sejak 5 hari dengan kondisi demam naik turun disertai batuk.

Pasien juga mengeluhkan nyeri pada kepala dan kurang tenaga. “Pasien mengatakan keluhan ini disebabkan karena pasien terkena hujan saat dalam perjalanan,” terangnya.

Sementara dari pengakuan pasien yang didampingi istrinya, pasien mengaku berangkat dari India pada tanggal 15 Feb-

Kemenag Lotim Temukan Adminduk Puluhan Jemaah Tak Sesuai

(Suara NTB/ari)

KAKAO - Lombok Utara merupakan salah satu daerah penghasil kakao di NTB. Kakao asal Lombok Utara ini kemudian diolah menjadi banyak produk coklat dan memberikan nilai tambah pada masyarakat sekitarnya.

’’Blank Spot’’ di KLU Teratasi, Sinyal Masih Lemah Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara (KLU) sudah berhasil mengikis blank spot di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hanya saja, di titik-titik yang didukung oleh menara Base Transceiver Station (BTS) penyedia jaringan telekomunikasi, masih terdapat dusun-dusun yang diketahui masih kurang menerima sinyal jaringan.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Elektronik Goverment (E-Gov) Diskominfo Lombok Utara, I Nyoman Kandia, Selasa (3/3).

Menurut dia, Dishub sejatinya masih mengkhawatirkan status blank spot di beberapa wilayah. Dalam konferensi Kementerian Komunikasi dan Informatika di Bali pun, diusulkan penambahan prasarana sejumlah menara BTS kepada pemerintah namun ditolak.

“Kita ajukan 5 titik menara saat konferensi di Bali. Tapi setelah dideteksi pusat, hanya satu yang dianggap yaitu wilayah Dusun Paok Rempek (Desa Genggelang, Kecamatan

(Suara NTB/ari)

I Nyoman Kandia Gangga),” ujarnya.

Satu lokasi itu pun, sudah dibangunkan menara penerima jaringan seluler. Dengan demikian, status blank spot sudah tidak tersedia di Lombok Utara.

Namun demikian, lanjut Kandia, tidak semua pelanggan telekomunikasi menerima sinyal dengan kualitas baik. Topografi wilayah di Lombok Utara yang berbukit dan lembah, cukup mempengaruhi gelombang jaringan. Sehingga menurut dia, Dishub berharap kepa-

da provider penyedia layanan untuk menambah prasarana penguatan BTS. “Sekarang tergantung provider, apakah menambah pendukung kekuatan sinyal karena lemah. Kita akan minta minimal dipasang triangle,” ucapnya.

Beberapa dusun yang terdeteksi sinyal lemah meliputi, Dusun Kerurak, Dusun Besari, Jeliti, dan beberapa dusun di bagian atas (pedalaman) di Desa Genggelang dan Desa Bentek. Di Kecamatan Gangga terdeteksi masih kekurangan jaringan di wilayah Gronggong (Bayan), Santong (Kayangan) dan Orong Gol (Tanjung).

Untuk diketahui kata dia, jumlah BTS se Lombok Utara sebanyak 101 unit. Terdiri dari BTS komersil 98 unit dan BTS plat merah (milik pemerintah) sebanyak 3 unit. “Kita juga memerlukan informasi laporan dari masyarakat terhadap lemahnya jaringan. Informasi bisa dilaporkan melalui aplikasi e-lapor yang bisa diakses melalui website www.lombokutarakab.go.id,” pungkasnya. (ari)

Finalisasi Raperda Ripparkab

”Adu Gengsi” Dua Fraksi Gabungan DPRD KLU Tanjung (Suara NTB) Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi isu di mana dua fraksi gabungan “adu gengsi”. Meski kedua poros gabungan fraksi sama-sama menyetujui Raperda Ripparkab menjadi Perda, namun substansi selama pembahasan Pansus Raperda menjadi sorotan fraksi-fraksi.

Substansi pertama adalah, Raperda Ripparkab (dulu Ripda) pernah ditolak oleh panitia khusus (pansus) saat pembahasan 2016. Ketika itu, Pansus menolak lantaran eksekutif belum merampungkan perubahan Raperda RTRW/ RDTR. Pada Raperda Ripparkab kali ini pun, Perda RTRW/ RDTR masih merupakan produk lama yang belum dise-

suaikan dengan kepentingan dan pengaturan Global Hub Kayangan maupun pemanfaatan ruang sempadan pantai.

Kedua, substansi mengarah pada sorotan DPRD di mana draf Ripparkab yang diterima DPRD adalah draf lama tahun 2016. Bahkan dalam draf, istilah Ripda tidak diganti menjadi Ripparkab. Alih-alih menggunakan naskah akademik baru sesuai Permenpar Nomor 10 tahun 2016.

Sesuai kondisi itu, 3 fraksi (Gerindra, PDIP dan PKB) awalnya akan menolak menyetujui raperda tersebut, meski mereka tahu konsekuensinya Lombok Utara tidak akan memperoleh DAK senilai Rp 40 miliar di tahun 2021 dari Kemenpar.

Namun akhirnya disetujui, namun dengan catatan saran revisi di masa mendatang.

(Suara NTB/yon)

Mahalil Ulil Amri kan rontgen thorak oleh petugas radiologi RSUD Selong.

Selanjutnya, pada pukul 14:00. Wita, spesialis paru mendiagnosa suspect Covid19 berdasarkan hasil laboratorium dan pemeriksaan rontgen paru serta hasil konsultasi dengan konsultan penyakit paru di Mataram yaitu dr.

Salim,Sp.P dan hasil edukasi. Pasien asal India tersebut bersedia untuk dirujuk ke RSUP Mataram. “Saat ini pasien sudah berada di RSUP Mataram tiba pada pukul 18:30 wita dan pasien langsung dibawa ke lantai II ruang isolasi,”jelasnya. (yon)

Dikes Klaim Angka Kematian Ibu dan Bayi Menurun

Pembuatan Paspor JCH

Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah memproses pembuatan paspor jemaah calon haji (JCH). Dari 830 JCH tahun 2020 ini, baru 630 paspor jemaah yang sudah diterbitkan. Sementara 50 jemaah ditemukan administrasi kependudukan (adminduk) bermasalah dari 200 paspor yang masih diproses.

Ditemui di ruang kerjan(Suara NTB/yon) ya, Selasa (3/3), Kepala SekH. Makinuddin si Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, H. Makinuddin menyampaikan, untuk paspor JCH tahun 2020 sudah selesai sebanyak 630 paspor dan sudah diproses di Kanwil untuk dilakukan scan. Hal tersebut dikarenakan untuk kepengurusannya saat ini dilakukan di Kanwil dan tidak lagi di Jakarta.

“Paspor yang sudah jadi sebanyak 630 paspor sudah kita antar ke Kanwil dari 830 jemaah. Tersisa 200 paspor yang masih kita proses,” terangnya.

Sementara ditemukan tidak sinkronnya data JCH berupa perbedaan nama antara KTP, KK begitupun di paspor 50 JCH dipastikannya secepatnya tuntas. Di mana perbaikan dari perubahan inilah yang masih ditunggu supaya JCH tidak mengalami kendala di kemudian hari. “Sudah kita koordinasikan dengan Dukcapil dan langsung diproses,” jelasnya.

Makinuddin mengatakan, kuota haji Lotim sebanyak 830 JCH mengalami pengurangan dari tahun 2019 lalu yang mencapai 1.200 lebih. Kondisi ini disebabkan jumlah pendaftar haji waktu itu atau bulan Oktober 2011 sedikit. Pasalnya untuk pemberian kuota haji hanya untuk provinsi dan bukan kabupaten/kota. “Yang ada hanya kuota provinsi. Selanjutnya provinsi yang mendistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota berdasarkan kursi atau waktu pendaftarannya,”terangnya.

Di samping itu, untuk petugas pada tanggal 13 Maret dilakukan Diklat selama 10 hari di Asrama Haji NTB. Untuk Kabupaten Lotim, sebanyak dua orang TPHI dan 2 lainnya TPII. Sedangkan untuk TPN belum diterima SK-nya dari pemerintah pusat. Dalam Diklat itupun dengan sistem gabung atau integrasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, yang terdiri dari satu dokter dan dua perawat dengan masing satu TPHI dan satu TPII. Untuk jadwal pemberangkatan bulan Juni 2020, sehingga ditargetkan pembuatan paspor JCH Lotim dapat tuntas bulan Maret ini. Menurut Makinuddin, proses pembuatan paspor dinilainya sangat cepat atas kerjasama dengan Imigrasi Lotim. Hanya saja, untuk 200 yang masih dalam proses itu dikarenakan ada kendala dalam adminduk, sehingga dibutuhkan konsolidasi bersama Dukcapil. (yon)

ruari 2020 dengan penerbangan Air Asia dan transit di Malaysia selama empat jam. Pasien kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan tiba pada tanggal 17 Februari 2020 melalui Bandara SoekarnoHatta dan menginap di Jakarta selama satu minggu. “Kemudian pasien dan istrinya pada tanggal 23 Februari 2020 melanjutkan perjalanan ke Lombok,” tuturnya.

Sedangkan pada pukul 11:15 wita, pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter jaga IGD dengan diagnosas observasi dyspnea+Febris H-5 ec Suspect Acute Respiratory Desease dan diinstruksikan untuk pemasangan infus RL 20 tpm dan pemberian obat injeksi antibiotic ceftriaxone 2x1 gram beserta obat minum paracetamol 3x500 mg, Na setil sistein 3x200 gram untuk kemudian dikonsultasikan ke dokter spesialis paru.

Pada pukul 11:30 wita, kembali dilakukan pemasangan infus dengan cairan RL 20 tpm dan pengambilan sampel darah dilanjutkan pemberian obat injeksi antibiotic yang sebelum dilakukan skin tes antibiotic pada lengan tangan dan pemberian obat. Untuk kemudian dianjurkan untuk dilaku-

“Kami tidak ingin sekarang ini dapat Rp 40 miliar, tapi tidak ada kepastian hukum investasi bagi investor. Kami khawatir tidak selesainya RDTR akan menimbulkan masalah dalam implementasi Ripparkab,” ujar Ketua Fraksi PKB, Ada Malik, SIP. Kekhawatiran itu kemudian dipertegas oleh laporan fraksi gabungan ketiga parpol. Juru bicara fraksi Gabungan, I Made Karyasa (F-PDIP). Ia menegaskan, keinginan pemrakarsa akan melakukan perbaikan terhadap naskah akademik dan raperda dan akan menyesuaikan dengan masukan dari pansus, tidak akan menyelesaikan permasalahan. Pihaknya juga pesimis, janji Rp 40 miliar dari pusat belum mendapatkan jaminan karena anggaran APBN 2021 belum keluar.

“Kami dari gabungan fraksi, mempertanyakan secara tegas argumentasi eksekutif yang menyatakan Raperda Ripparkab ini menjadi syarat pemberian DAK sebesar Rp 40 miliar pada tahun 2021. Apakah cukup melalui informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Ataukah ada bukti formal yang memberi jaminan bahwa nominal fantastis tersebut akan menjadi hak Kabupaten Lombok Utara?” tanyanya.

“Kami tidak ingin menjadi bagian dari sejarah terpuruknya citra pariwisata di Kabupaten Lombok Utara hanya karena perencanaan pembangunan yang tidak mengikuti kaidah perundangundangan. Demi kemajuan pariwisata Lombok Utara kami terima menjadi PERDA

dengan catatan untuk direvisi,” katanya lagi.

Sementara gabungan fraksi lain, terdiri dari Fraksi Golkar, Demokrat PAN (PAN, Nasdem) dan PBK (PPP, PBB, PKS), menyetujui Raperda dengan dua catatan kecil, yakni memperhatikan rencana strategis nasional dan RTRW Provinsi dan Kabupaten. Ke empat fraksi itu memberi apresiasi kepada seluruh OPD yang terlibat.

“Raperda ini tidak kami ragukan lagi. Sehubungan telah terselesaikannya pembahasan Raperda, maka berdasarkan Laporan Pansus yang sudah kami pelajari, kami menilai (Ripparkab) secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku,” ujar jubir gabungan Fraksi, Raden Nyakradi. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengklaim angka kematian ibu dan balita di daerah ini mengalami penurunan.

Terutama penurunan di bawah target nasional dari tahun 2017 hingga 2019.

Sekretaris Dikes Lotim, Mahalil Ulil Amri, Selasa (3/3), menjelaskan, untuk angka kematian ibu saat ini berada di bawah target nasional yaitu 305 dalam 100 ribu penduduk. Sementara posisi angka kematian ibu di Lotim saat ini berada di 102 dari 100 ribu penduduk. Sedangkan untuk angka kematian balita yaitu 228, seharusnya secara target nasional 23 per 1000 penduduk. Artinya Lotim berada pada posisi 10 per 1000 penduduk atau di bawah target nasional.

“Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, angka kematian ibu dan bayi

di Lotim tertinggi karena jumlah penduduk yang paling banyak,”jelasnya, Dikatakan Ulil Amri, penyebab kematian ibu cukup banyak, seperti hipertensi, pendarahan, persalinan dan lainnya baik penyebab langsung dan tidak langsung. Di mana angka harapan hidup di Kabupaten Lotim masih berada pada urutan angka 55 tahun atau rata-rata masyarakat Lotim hidup dalam satu tahun.

Untuk kematian ibu disebabkan berbagai faktor, misalnya untuk kasus pendarahan saat melahirkan. Biasanya kondisi dari ibu tersebut kurang stabil atau kurang gizi. Selain itu, kurangnya dilakukan pemeriksaan terhadap petugas kesehatan selama proses kehamilan.

“Untuk kematian Balita biasanya juga disebabkan faktor keracunan saat masih dalam kandungan,”terangnya. (yon)

Fraksi Demokrat Apresiasi Kontribusi Masyarakat Adat Tanjung (Suara NTB) Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberi apresiasi kepada semua pihak karena telah merampungkan Raperda Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi Perda. Dalam sidang paripurna di DPRD KLU Selasa (3/3), Raperda tersebut difinalkan bersamaan dengan penghapusan Raperda Retribusi Izin Gangguan (HO), Raperda Retribusi Tera/Tera Ulang, Raperda RIPPARKAB. Ketua Fraksi Demokrat, Kardi, A.Ma., usai sidang pleno menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada stakeholder yang terlibat selama pembuatan naskah akademik, pembahasan dan finalisasi. Mereka yang berkontribusi besar antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Amanda) KLU, AMAN Wilayah NTB, PB AMAN, Pansus hingga eksekutif.

“Harapan kami dari Fraksi Demokrat, ditetapkannya Perda ini memberikan sinyal positif atas kontribusi masyarakat adat dalam pembangunan. Kami yakini inilah Perda yang ditunggu oleh masyarakat,” ujar Kardi.

Terbentuknya Perda akan memberikan ruang bagi sinergitas kuat antara masyarakat di wilayah Hukum Adat untuk membangun bersama pemda.

Bahkan lebih penting lagi, masyarakat adat berperan dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Perda ini juga merupakan pendukung bagi terbentuknya Majelis Krama Desa (MKD) sebelumnya.

“Dengan terlaksananya Perda oleh masyarakat bersama dengan Pemda, maka slogan gemah

ripah loh jinawi, titi tata tapsila akan tercapai,” ujarnya optimis.

Kardi menyambung, Fraksi Demokrat melalui perwakilan di Pansus telah memberi masukan dan saran bagi penyempurnaan perda. Demikian pula, diskusi dengan elemen masyarakat adat cukup intens dilakukan fraksi.

Sementara, Anggota Dewan Nasional Region Bali Nusra - PB AMAN, Kamardi, menguatkan secara substansi Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sangat positif. Sejak diusulkan tahun 2016, pihaknya telah meminta pemerintah untuk memberi kepastian kepada masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang. “Kami menyambut gembira dengan hadirnya pemerintah dalam finalisasi Perda ini,” katanya.

Sebelum perda dibentuk, AMAN selalu organisasi masyarakat adat menginginkan adanya restorasi sejarah asal usul masyarakat adat di KLU. Pasalnya, masyarakat adat di daerah ini terbentuk jauh sebelum republik ini berdiri. Masyarakat adat ini menjadi subjek yang harus dilindungi.

“Kalau di tingkat nasional itu, kita melihat banyak konflik sumber daya alam menyangkut hak ulayat. Khusus KLU, kita ingin pulihkan kembali sistem pemerintahan adat, terutama di Bayan,” jelasnya.

“AMAN memiliki cita-cita berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berwibawa secara budaya. Contoh banyak kasus bisa diselesaikan secara adat.

Mereka berperan menyelesaikan sengketa. Ini juga akan memperkuat MKD yang sudah ada di desa-desa,” tandas Kamardi. (ari)

(Suara NTB/ari)

BERSAMA - Anggota Fraksi Demokrat DPRD KLU Kardi (kiri) bersama Anggota Dewan Nasional Region Bali Nusra - PB AMAN, Kamardi.

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kampung Bebas Sampah Ala Masyarakat Sesela

Buat Lukisan Mural dan ”Taman” Sampah Ubah Pola Pikir Warga Beragam upaya dilakukan pemerintah baik tingkat kabupaten hingga desa untuk hidup bersih bebas dari sampah dan dalam rangka mendukung program zero waste yang dicanangkan oleh Pemprov NTB. Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa dan masyarakat Sesela Kecamatan Gunungsari yang menggagas keberadaan kampung bebas sampah.

KAMPUNG bebas sampah ini diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari melukis mural di tembok rumah, jalan dan gang-gang yang berisi pesan moral dan ajakan bagi masyarakat agar hidup bersih.

Warga juga membuat bank sampah dengan konsep edukasi taman sampah. Bank sampah ini juga diisi dengan kegiatan belajar bahas asing bagi kalangan anak-anak setempat.

Melalui cara ini, pihak desa beserta karang taruna dan dusun ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa tidak selamanya sampah itu menyangkut kotoran, akan tetapi bisa disulap menjadi tempat rekreasi. Warga juga mengolah sampah menjadi kerajinan. Selain mengubah

pola pikir warga, pihak desa juga melakukan penanganan sampah menggunakan peralatan dan inovasi biopori.

Kepala Desa Sesela H. Abu Bakar mengatakan program kampung bebas sampah dilakukan atas inisiatif desa bersama dusun dan karang taruna yang didukung oleh warga.

“Jadi kami secara swadaya menggagas kampung bebas sampah. Kami ngecat tembok, buat Bank sampah, dan berbagai kegiatan lain terkait penanganan sampah,” jelas dia.

Abu Bakar menerangkan, pihaknya menginisiasi kampung bebas sampah karena masalah sampah di TPA setempat menggunung. Kalau hal ini dibiarkan maka menjadi persoalan terus menerus di

desa setempat. Langkah pertama dimulai dari rumah tangga masing-masing. Pihaknya menyampaikan sosialiasi dengan door to door dan melalui lukisan mural berisi pesan moral tentang seputaran sampah dan ajakan hidup bersih.

Hal ini secara pelan-pelan dilakukan, sembari menyiapkan perangkat pengolahan hingga dilakukan penghentian pembuangan sampah di TPA. Sejauh ini kampung bebas sampah dipaksakan di empat dusun yakni Barat Kubur, Muhajirin, Dusun Dasan dan Sesela Kebon Indah. Pemuda menginisiasi lukisan mural di tembok atas biaya swadaya.

Selain pesan melalui lukisan, dilakukan juga upaya penanganan sampah melalui pembuatan bank sampah untuk menghilangkan pembuangan sampah. Pihaknya menerapkan tiga hal yakni penanganan sampah organik dibuat menjadi padat, cair dan biopori.

Sejauh ini ada empat bank sampah sudah dibuat, bahkan yang kapasitas 150 KK melalui model mekanisme penanga-

nan. Untuk sampah plastik ada yang dijual dan dibuat kerajinan berupa tikar dan cinderamata. Di bank sampah ini dibuat konsep seperti taman dengan menyiapkan taman belajar bagi anak-anak. “Kita isi kegiatan belajar bahasa Inggris di bank sampah,”jelas dia.

Adanya bank sampah konsep edukasi ini sudah mulai mengubah pola pikir warga, sebab warga tidak lagi menyebut bank sampah untuk membuang sampah, namun mereka mulai menyebut taman buang sampah. Saat ini pengangkutan sampah masih aktif. Akan tetapi pemilahan sampah di rumah tangga mulai diterapkan dengan menyiapkan keranjang sampah. Kendala yang dihadapi, terlihat insfratruktur pengolahan sampah.

Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pengolahannya sampah minim. Karena masih terbiasa Instans yakni membuang sampah. Pihaknya tahun ini menganggarkan melalui DD untuk pengadaan peralatan pengolahan sampah.

(Suara NTB/her)

BEBAS SAMPAH - Pemdes Sesela bersama karang taruna serta masyarakat setempat membuat kampung bebas sampah dengan membuat bank sampah konsep edukasi taman belajar.

Kepala Dusun Mujahirin Mus Mulyadi menambahkan pihaknya mendukung upaya kampung bebas sampah. Up-

aya yang dilakukan masih swadaya karena belum ada bantuan dari pemerintah. Pihaknya pun turun ke warga

untuk memberi pemahaman.

“Sudah ada kesadaran masyarakat tentang pilah sampah,” ujar dia. (her)

Virus Corona Masuk Indonesia Indeks Kesehatan Memprihatinkan INDEKS kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Jika melihat angka Indeks Keluarga Sehat (IKS) secara nasional masih di angka 1,0 poin. Itu artinya, masyarakat di Loteng masih masuk kategori tidak sehat.

Hal itu diungkapkan Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, M. Taqiyuddin, kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Ditemui usai penandatanganan kesepakatan kerjasama pelayanan kesehatan di kantor PT. Angkasa Pura (AP) (Suara NTB/kir) I Lombok International Airport M.Taqiyuddin (LIA), Taqiyuddin, mengungkapkan ada 12 indikator penilaian IKS yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat. Dari semua indikator tersebut, belum ada satupun yang tercapai di Loteng.

Di antaranya soal pemeriksa ibu hamil dan persalinan di fasilitas kesehatan masih belum mencapai target. Begitu pula soal bayi lahir masih banyak yang belum mendapat imunisasi yang lengkap. “Yang paling sulit ditekan ialah soal kebiasaan merokok. Ini jadi tantangan tersendiri ke depan,” sebutnya.

Padahal indeks merokok, menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan indeks kualitas kesehatan masyarakat.

Jadi semakin tinggi angka merokok, maka indeks kesehatan masyarakat di suatu daerah semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit masyarakat yang merokok, maka itu bisa mendongkrak indeks kesehatan masyarakatnya.

“Masyarakat dikatakan sehat kalau angka IKS-nya antara 810. Kalau 5-8 poin masuk kategori kurang sehat. Sedangkan kalau angka IKS-nya antara 1 sampai 5, itu masuk kategori tidak sehat. Nah, Loteng sendiri masuk dikategori bawah,” terangnya.

Taqiyuddin mengatakan, rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di daerah sedikit tidak juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya daya dukung pelayanan kesehatan di daerah ini. Misalnya, terkait ketersediaan fasilitas kesehatan berupa puskesmas baru ada sebanyak 28 puskesmas dari angka ideal seharusnya 38 puskesmas.

Belum lagi soal ketersediaan tenaga kesehatan. Standar layanan minimal di puskesmas paling tidak ada dua dokter.

Tapi yang terjadi sekarang masih banyak puskesmas di Loteng yang hanya memiliki satu orang dokter. Itupun statusnya Pegawai Tidak Tetap (PTT) bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa sewaktu-waktu pindah tugas atau berhenti bekerja.

Kemudian soal perawat, standar di satu puskesmas minimal tujuh orang perawat, tapi kenyataan belum tercapai. “Memang banyak perawat yang bekerja di puskesmas-puskemas di Loteng, tapi itu juga kebanyakanya tenaga sukarela ataupun perawat magang.

Padahal standar idealnya harus yang berstatus ASN,” imbuhnya.

Hal itulah yang menyebabkan, dari sisi pelayanan kesehatan belum bisa maksimal diberikan, sehingga untuk bisa memaksimalkan pelayanan, kualitas sumber daya (SDM) tenaga kesehatan termasuk kualitas fasilitas kesehatan penunjang juga harus ditingkatkan. Dan, itu kewenangannya tidak hanya di tingkat daerah. Ada juga yang menjadi domainnya pemerintah pusat. (kir)

Hanya 591 Peserta CPNS Berpeluang Lolos Ikut Tes SKB di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) belum mendapatkan kepastian terkait perankingan jumlah pelamar CPNS yang lolos ikut tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari Panselnas Kemenpan RB. Namun berdasarkan estimasi hitungan Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM (BKD dan PSDM) berdasarkan perankingan hasil tes SKD yang lolos passing grade dikalikan jumlah formasi terdapat 591 peserta yang berpeluang lolos ikut tes SKB. Kepastian soal perankingan peserta yang lolos ikut SKB akan diperoleh berapa hari kedepan. Rencananya, Rabu (4/3) ini BKD dan PSDM akan diundang oleh Kemenpan-RB dalam rangka validasi data. Setelah itu barulah keluar data peserta yang akan ikut SKB. Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., Selasa (3/3) mengatakan terkait pengumuman penentuan hasil perankingan yang berhak ikut tes SKB akan ditetapkan dalam validasi data oleh Kemenpan-RB. Pihaknya pun diundang oleh kementerian dan rencananya pihaknya akan berangkat Rabu ini. Setelah validasi ini barulah keluar pengumuman dari panselnas, jumlah peserta yang berhak ikut tes SKB. ‘’Mengacu jumlah formasi 197 kalau dikalikan tiga maka jumlah peserta yang berpeluang berhak ikut SKB sebanyak 591.

Kalau mengacu jumlah formasi 205 formasi dikurangi 8 formasi (karena tak ada pelamar, kalau dikalikan tiga sekitar 591 peserta yang berpeluang berhak ikut tes SKB,” ujarnya, Selasa (3/3).

Jika dibandingkan dengan jumlah peserta yang lolos passing grade sebanyak 1.352 orang, maka terdapat 761 yang bakal terganjal tidak lolos ikut tes SKB. “Artinya sebagian besar peserta lolos passing grade tidak bisa ikut tes SKB,” tambah Kepala Bidang Pengadaan, Penempatan, dan Fasilitasi Purna Tugas (P2FPT) pada BKD dan PSDM Lobar, L. Suastariadi H. Diketahui hasil tes seleksi kompetensi dasar (SKD) di Lombok Barat, dari jumlah peserta 3.879 orang yang tidak hadir 425 orang, sedangkan yang ikut tes sebanyak 3.454 orang. Dari jumlah peserta yang ikut tes tersebut, sebanyak 2. 102 orang tidak memenuhi passing grade. (her)

Pengamanan di Bandara Makin Diperketat

Praya (Suara NTB) Pasca pengumuman resmi pemerintah pusat terkait dua Warna Negara Indonesia (WNI) yang positif terpapar virus Corona (Covid-19), pengamanan di Lombok International Airport (LIA) semakin diperketat. Bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Mataram, PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, makin mengintensifkan pengawasan terhadap mobilitas penumpang pesawat, baik itu penumpang penerbangan domestik, terlebih lagi penumpang penerbangan internasional.

Communication and Legal Section Head PT. AP I LIA, Arif Hariyanto kepada Suara NTB, Selasa (3/3), mengakui ada pengetatan pemeriksaan penumpang di LIA pasca ditemukannya kasus Corona di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi masuknya virus mematikan tersebut ke wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok melalui jalur udara.

Ia menjelaskan, koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan pihak operator penerbangan, groundhandling, dan KKP Mataram dilakukan setiap hari. Salah satu materi yang

dibahas terkait jadwal kedatangan penerbangan internasional di LIA. “Jadi sehari sebelumnya jadwal penerbangan, itu sudah kita bahas teknis pengamanannya seperti apa,” terangnya.

Kemudian untuk pembagian dan pengisian health alert card kepada penumpang, tidak lagi ketika sudah berada di terminal bandara. Tetapi saat masih di dalam pesawat health alert card sudah harus diisi oleh penumpang sebelum pesawat landing di bandara tujuan, sehingga penumpang hanya fokus pada pemeriksaan saja ketika sudah

berada di area terminal bandara. “Untuk teknis pembagian health alert card itu kita serahkan kepada operator dan KKP Mataram.,” jelasnya.

Di area terminal, thermo scanner tetap disiagakan, baik di terminal kedatangan maupun terminal keberangkatan dengan kekuatan personel masing-masing dua orang mengawal satu thermo scanner. “Petugas terminal inspector secara langsung juga terus memantau dan mengawasi kesiapan petugas KKP atau petugas Avsec melalui CCTV,” tambahnya.

Pihaknya pun memastikan,

Pemda Lobar Terancam Kehilangan Aset Lagi Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) terancam Kehilangan aset lagi, menyusul beberapa aset di daerah di wilayah Gunungsari di antaranya lahan kantor Desa Gunungsari digugat warga. Pada pengadilan tingkat banding di pengadilan Pemda Lobar dinyatakan kalah sengketa lahan seluas 60 are lebih tersebut.

Pemda pun tengah menempuh langkah hukum kasasi.

Aset lain yang digugat warga adalah lahan puskesmas dan Pasar Seni Sesela. Sengketa lahan tersebut saat ini tengah bergulir di pengadilan. Untuk menghadapi gugatan tersebut, pihak pemerintah desa setempat pun membantu pemda menghadirkan bukti dan saksi yang diperlukan.

Kepala Desa Gunungsari, H. Maliki mengakui kalau lahan kantor desanya saat ini ditengah digugat oleh pihak yang mengaku ahli waris. Diakuinya, sengketa lahan ini bergulir sejak beberapa tahun terakhir.

Sengketa lahan ini sudah sampai banding, di mana pada putusan banding yang keluar sekitar tiga bulan lalu tersebut memutuskan pihak Pemda kalah. “Sengketanya sudah sampai kasasi, karena Pemda kalah di tingkat pengadilan negeri kalah, lalu Pemda banding, tapi ditolak,” akunya, Selasa (3/3).

Pihaknya pun mengaku memegang putusan dari banding ini. Saat ini pemda menempuh langkah hukum kasasi dilakukan sejak beberapa bulan lalu, sampai sekarang belum ada putusannya.

Diklaim, lahan tersebut jelas dia merupakan tanah desa, namun diakui belum ada bukti kepemilikan yang dipegang baik sertifikat. Pihak desa hanya memegang keterangan ahli waris terkait lahan tersebut. termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Lahan yang memiliki luas 62 are tersebut sudah dikuasai oleh

(Suara NTB/her)

DIGUGAT - Lokasi tempat dibangunnya Puskesmas Sesela digugat warga. Warga mengklaim lahan tempat dibangun puskesmas ini adalah miliknya. desa selama 51 tahun. Dulu- ingga pihak desa mendukung nya lahan ini ditempati upaya pemda mengamankan Polsek Gunungsari. Selama aset daerah. Termasuk dalam puluhan tahun lahan tidak penanganan sengketa aset ini ada yang menggugat, namun pihak desa ikut membantu beberapa tahun terakhir baru pemda menyiapkan kebutudigugat dengan dasar pipil. han seperti saksi-saksi dan Saat ini pihak desa berkordi- kebutuhan lain. Apapun dimnasi dengan pemda untuk inta oleh kabupaten kata dia membantu menghadapi sen- siap dibantu oleh desa. Ia khawatir terjadi gejolak ketika gketa tersebut.

Sementara Kepala Desa kasus sengketa ini berujung Sesela H. Abu Bakar men- Pemda kalah.

Sementara itu Kabid Penerangkan lahan puskesmas dan pasar seni digugat pihak gamanan, Pemindahtanganoknum mengaku ahli waris. Ia an dan Penatausahaan (P3) mengaku tetap optimis sen- pada BPKAD Lobar, L. Gde gketa dimenangkan pemda. Ramadhan Ayub mengakui Silsilah tanah ini, jelas dia, dua lokasi aset tersebut tercatat sebagai milik desa. digugat, khusus aset desa Berdasarkan pengakuan sak- Kantor Desa Gunungsari si sepuh dari desa, bahwa merupakan lahan milik kas tanah puskesmas, pasar seni desa. Namun demikian pihak dan kantor desa tercatat se- Pemda tetap melakukan penbagai tanah pecatu. Bahkan dampingan. Hanya saja infordulu lahan ini tidak ada masinya proses tukar guling masalah, namun herannya dengan aset daerah, yakni belakangan justru saat ia tanah pecatu. Sedangkan termenjabat lahan ini digugat kait aset Puskesmas Sesela dengan klaim penggugat me- dan Pasar Seni merupakan miliki bukti pipil.. “Bukti kepe- tanah pecatu Kepala Lingkunmilikan aset ini ada sertifikat gan Perigi dan sudah disertiatas nama pemda,”tegas dia. fikatkan atas nama pemda.

Sengketa lahan ini jelas Sertifikasi lahan dilakukan dia sudah persidangan, pihak tahun 2004 lalu, masing-maswarga setempat pun sudah di- ing tanah pasar seni seluas 42 minta hadir sebagai saksi are dengan sertifikat nomor 28 dan lahan puskesmas seluas dalam sidang.

Ia menegaskan puskesmas 39 are dengan nomor sertifikat ini sangat dibutuhkan dan 26. “Tapi lahan itu memang didambakan oleh warga, seh- digugat,” akunya. (her)

(Suara NTB/kir)

THERMO SCANNER - Thermo scanner masih terpasang di LIA. Setelah pengumuman ada WNI yang positif terjangkit virus Corona, pengamanan di bandara makin diperketat. dari laporan terakhir belum ada ditemukan indikasi masuknya virus Corona melalui LIA, sehingga bisa dipastikan Pulau Lombok masih aman dari potensi masuknya virus mematikan tersebut.

“Prinsipnya untuk pengamanan terkait virus ini adalah we-

wenang KKP, pihak bandara sebagai supporting dalam hal ini dan memastikan agar pemeriksaan kesehatan via thermal scanner terus dilakukan dan memastikan keberadaan petugas KKP dalam pemeriksaan terhadap para penumpang yang tiba,” ujar Arif. (kir)

Saswadi dan Amin Kompak Laporkan KPU Loteng Praya (Suara NTB) Dua bakal calon Bupati Lombok Tengah (Loteng) dari jalur perseorangan, Drs. H.L. Saswadi, M.M., dan Ir. H. L. Moh. Amin, M.M., kompak melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran dalam proses verifikasi berkas syarat dukungan calon perseorangan. Laporan sudah disampaikan kedua bakal calon kepada daerah ke Bawaslu Loteng, Selasa (3/3).

“Sudah ada dua laporan yang masuk. Masing-masing dari Pak Saswadi dan Pak Amin,” sebut Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Loteng, Harun Azwari, Selasa sore.

Keduanya sudah memasukkan laporan ke Bawaslu pada Jumat (28/2) lalu. Namun karena berkas laporan belum lengkap, sehingga oleh Bawaslu Loteng minta untuk dilengkapi dan diperbaiki, sehingga pada hari Selasa kemarin, keduanya sudah melengkapi laporan yang diminta.

Setelah menerima laporan, Bawaslu Loteng selanjutnya akan membentuk tim untuk mengkaji laporan yang ada. Bawaslu Loteng juga akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya. Ia menjelaskan, dalam hal penyelesaian sengketa yang ada hanya melalui proses mediasi.

Jadi nantinya Bawaslu Loteng akan memanggil KPU Loteng, maupun pihak pelapor dan sak-

si-saksi lainnya guna memusyawarahkan persoalan yang ada. Dari proses musyawarah tersebut, Bawaslu Loteng kemudian akan mengambil keputusan.

Hasil musyawarah itu nantinya, bisa saja kedua belah pihak sepakat atau tidak sepakat. Tetapi yang jadi patokan tetap keputusan Bawaslu.

Keputusan Bawaslu Loteng itu nantinya bisa saja diterima oleh satu pihak. Tetapi sifatnya, keputusan Bawaslu Loteng harus dijalankan. Jika ada yang tidak puas atau tidak terima dengan keputusan tersebut, bisa menempuh proses hukum melalui gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Terpisah, Suriahadi, S.H., kuasa hukum Drs. H.L. Saswadi, M.M., mengatakan kalau pihaknya sudah melengkapi semua kekurangan berkas yang diminta oleh Bawaslu Loteng. Pihaknya pun sudah membawakan semua alat bukti yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran dalam proses verifikasi berkas syarat dukungan yang dilakukan oleh KPU Loteng, pada masa verifikasi berkas syarat dukungan yang baru lalu.

“Ada 16 poin laporan yang kita sampaikan. Salah satunya terkait pelanggaran tahapan dan mekanisme verifikasi berkas syarat dukungan pasangan oleh KPU Loteng. Sehingga menyebabkan bakal calon pasangan Drs. H.L. Saswadi – H. Dahrun, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan,” terangnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

LAPOR - Kuasa hukum H. L. Saswadi menyerahkan laporan ke Bawaslu Loteng terkait dugaan pelanggaran dalam proses verifikasi bakal calon perseorangan.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 6

Antisipasi Virus Corona

Dinkes KSB Pantau Kondisi Dua Warga Seteluk

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) Tim kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku tengah melakukan pemantauan kesehatan terhadap dua warga kecamatan Seteluk yang barubaru ini pulang dari luar negeri. Langkah itu ditempuh Dinkes sebagai salah satu upaya mengantisipasi kemungkinan virus Corona yang sudah mulai masuk ke Indonesia.

“Terkait antsipasi virus Corona ada warga yang kami sedang pantau kondisi kesehatannya pasca pulang dari luar negeri,” sebut Kepala Dinkes KSB, H. Tuwuh, kepada wartawan, Selasa (3/3).

Dijelaskan H.

Tuwuh, saat awal kedatangan salah satu warga berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sedang mengalami gejala flu.

Dan oleh tim kesehatan telah ditangani dan saat ini kondisinya sudah berangsur pulih. “Secara fisik sudah sangat sehat.

Suhu tubuhnya normal tapi sebagai antisipasi kita tetap pantau,” ujarnya.

Sesuai prosedur, pemantauan

kesehatan terhadap kedua warga itu akan berlangsung selama dua pekan atau 14 hari. Selama itu, H. Tuwuh menyebutkan, warga bersangkutan diharuskan tetap berada di rumah masing-masing. “Ini untuk memudahkan saja. Kita kan ingin tidak terjadi apa-apa.

Dan mudah-mudahan keduanya tetap sehat selama proses pemantauan sampai kita nyatakan benar-benar bebas,” harapnya.

Untuk langkah antisipasi, Dinkes KSB sebenarnya sudah sejak awal melaksanakannya.

Sekitar satu bulan lalu, ketika informasi mewabahnya virus dengan nama resmi COVID-19 itu semakin luas, H. Tuwuh mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah kewaspadaan. Diantaranya menyiapkan seluruh Puskesmas

dan rumah sakit, memberi pembekalan kepada tenaga medis terkait tata cara penangan awal jika menerima pasien suspect hingga melengkapi petugas dengan Alat Pengaman Diri (APD).

“Kita juga sosialisasi ke masyarakat. Kita minta masyarakat kalau ada keluarganya dari luar negeri agar melaporkan supaya kami bisa mengecek kesehatannya,” tuturnya.

Tidak cukup sampai di situ, Dinkes KSB juga bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri.

Kerja sama ini meliputi pengawasan kedatangan orang-orang menuju KSB terutama Warga Negara Asing (WNA) dengan berbagai tujuan ke KSB. “Kalau misalnya terdeteksi di KPP Bandara pasti langsung

diisolasi di sana. Nah kita di sini tetap lakukan pengawasan siapa tahu ada yang lolos,” urainya seraya mengimbau agar masyarakat juga turut meningkatkan kewaspadaannya.

“Kita butuh semua pihak terlibat dalam mengantisipasi virus (corona) ini. Pemerintah dan masyarakat harus aktif supaya daerah kita tetap aman,” sambung H. Tuwuh.

Pada bagian lain, H. Tuwuh menjelaskan dalam rangka menyukseskan kegiatan Advocacy Horizontal Learning (AHL) yang digelar pada tanggal 3 sampai 4 di KSB, pihaknya juga telah menyiapkan langkah antisipasi. Di mana Dinkes KSB akan menempatkan tim medis di lokasi selama kegiatan berlangsung.

“Kami inapkan tim medis kami di sana selama kegiatan.

Ini kita lakukan juga salah satunya untuk antisipasi itu (virus corona),” paparnya.

Selama kegiatan, tim medis akan memantau kesehatan para peserta acara yang berasal dari berbagai daerah hingga tamu luar negeri itu. Dan jika nanti ditemukan ada peserta yang menunjukkan gejala-gejala patut diduga terinveksi virus corona, tim medis sudah memiliki skenario penanganan.

“Untuk diketahui RSUD Asy-Syifa juga sudah konfirmasi ke kami. Bahwa mereka sudah menyiapkan ruang khusus penanganan kalau ada pasien terduga virus corona,” pungkas mantan Sekretaris Dinkes KSB ini.(bug)

H. Tuwuh

Pariwisata KSB Diyakini Belum Terganggu Corona

Indikasi Penyelewengan Bantuan Sampan Bariri Nelayan Masih Terjadi Taliwang (Suara NTB) Penyalahgunaan bantuan sampan Bariri Nelayan yang digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terus terjadi. Meski Dinas Perikanan (Diskan) setempat telah secara ketat membuat aturan bagi penerima manfaat bantuan tersebut.

Salah satu modus yang paling umum dilakukan oknum penerima manfaat menyelewengkan bantuan sampan yang diterimanya itu dengan menjualnya. Tak tanggung-tanggung, bahkan mereka menjualnya hingga ke nelayan lain yang berada di luar KSB. “Iya benar ada seperti itu. Ada bahkan saya pernah lihat sampai dipakai nelayan Lombok,” sebut kepala Diskan KSB, Ir. H. Mansyur Sofyan, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Terhadap nelayan yang menyelewengkan bantuan sampan itu, ditegaskan H. Mansyur, pihaknya tidak memberikan toleransi. Mereka yang ketahuan kemudian tetap akan dipaksa untik mengembalikannya. “Ada juga yang mengelak dengan alasan itu dipinjamkan. Tapi kami tidak mau tahu. Yang jelas sampan itu harus kembali ke tangan mereka,” tegasnya.

Masih leluasnya oknum nelayan menyalahgunakan bantuan yang diterimanya itu sebenarnya karena belum maksimalnya pengawasan pemerintah di tingkat lapangan. Setidaknya ini diakui H. Mansyur yang menyatakan, untuk memastikan sampan-sampan bantuan tersebut diselewengkan pihaknya tidak dapat melakukan pengawasan secara intens karena kekurangan personil. Diskan hanya baru akan mengetahui jika menerima laporan masyarakat dan segera ditindaklanjuti. “Jujur kebanyakan kasus kami ketahui selama ini karena ada laporan.

Maklu personil kami terbatas di lapangan,” ungkapnya.

Meski demikian, terkait mekanisme pelaksanaan peneriamaan bantuan Bariri Nelayan. Para penerima manfaat selama ini sangat mematuhinya. Salah satu kepatuhan itu bisa dilihat dar pemenuhan kewajiban penerima sebesar 10 persen dari nilai bantuan di awal, sebelum sampan atau unit bantuan lainnya diterima. “Kalau syarat awal mereka patuh.

Tapi memang kita perlu mengawasi ekstra nelayan ini agar setelah terima barangnya tidak disalahgunakan,” timpalnya.

Sementara untuk tahun 2020 ini, program bantuan Bariri Nelayan tetap berlanjut. Dijelaskan H. Mansyur, meski tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Bentuk bantuan program Bariri Nelayan masih sama. “Masih ada bantuan sampan, peralatan pengolahan hasil perikanan dan lainnya tahun ini,” bebernya.

Terakhir mantan kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) KSB ini berharap, masyarakat nelayan agar tidak semata mencari keuntungan sesaat dengan menyelewengkan setiap bantuan yang diterimanya. Mengingat program bantuan yang digelontorkan pemerintah memiliki tujuan lebih luas tidak semata dalam rangka pemberdayaan masyarakat semata. “Mengapa misalnya ada bantuan nelayan itu tujuan lainnya kan supaya kita punya suplai bahan perikanan yang mencukupi untuk konsumsi masyarakat juga,” tukasnya. (bug)

H. Mansyur Sofyan

(Suara NTB/ist)

(Abdul Aziz, Kadishub Sumbawa)

Dermaga Medang

Fisik Tuntas, Dermaga Medang Bisa Difungsikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan fisik Dermaga Bugis Medang, Pulau Medang, Sumbawa dinyatakan rampung. Meskipun masih ada pengecatan dan pemasangan lampu, namun dermaga setempat sudah bisa difungsikan.

“Alhamdulillah sudah selesai. Kalau untuk fisiknya sudah 100 persen. Sekarang sedang pengecatan pinggir paving block dan dermaga serta lampu,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul

Aziz, M.Si, Selasa (3/3).

Dijelaskannya, pengecatan dan pemasangan lampu ini merupakan pekerjaan minor yang tidak berpengaruh terhadap aktifitas di dermaga.

Sehingga dermaga setempat sudah bisa difungsikan.

“Sekarang sudah berfungsi dan sudah bisa dipakai. Karena pekerjaan dermaga dan cosway sudah tuntas. Tidak berpengaruh lagi ketika ada pengecatan dan pemasangan lampu,” sebut Aziz.

Sebelumnya, diakuinya,

pembangunan Dermaga Medang dilakukan perpanjangan kontrak selama 50 hari. Pekerjaan pun selesai dalam masa perpanjangan tersebut. “Perpanjangan kontrak 50 hari. Pengerjaannya selesai pas pada masa perpanjangan. Karena pengerjaan sekarang kan yang minorminor, seperti pengecatan dan pemasangan lampu. Termasuk kemarin ada pembebasan lahan untuk jalan masuk ke dermaga. Karena ada penambahan pelebaran jalan sekitar 1,5 meter,” tandasnya. (ind)

Awal Tahun, 6000 Ton Beras Sumbawa Dikirim ke NTT Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejak Januari hingga awal Maret 2020, sebanyak 6.000 ton beras Sumbawa dikirim ke beberapa wilayah di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari jumlah tersebut, 1000 ton diantaranya dikirim pada Selasa (3/3).

Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Kurnia Rahmawati, S.TP menyebutkan, pengiriman beras atau movenas ke NTT tahun 2019 lalu sebanyak 12.500 ton. Sedangkan di tahun

ini yang sudah berjalan sebanyak 5.000 ton. Sekarang ini sedang dalam proses muat sebanyak 1.000 ton. “Sampai saat ini (tahun 2020 red) kita sudah berjalan 5.000 ton beras ke NTT. Insya Allah hari ini berangkat sebanyak 1.000 ton ke Ruteng dan Kalabahi,” ujarnya.

Menurutnya, nantinya juga akan ada pengiriman ke provinsi setempat sebanyak 1.000 ton. Tujuannya ke Larantuka dan Momere. Pengiriman ini dilakukan karena

adanya permintaan dari wilayah setempat. Di mana kondisi stok beras di Sumbawa sendiri masih aman.

“Kalau stok kita sekarang posisinya 13.027 ton setara beras. Yang masih dalam bentuk gabah sebanyak 8.885 ton.

Untuk stok ini bisa bertahan sampai setahun lebih. Jadi stok harus didistribusikan ke luar, biar kita bisa menyetok lagi beras yang baru. Jadi masih aman untuk Sumbawa dan KSB,” pungkasnya.(ind)

Tingkatkan Layanan Telekomunikasi, Bupati Surati Operator dan Kementerian Sumbawa Besar (suara NTB) Sampai saat ini, secara umum telekomunikasi seluler telah menjangkau hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sumbawa bahkan ke pelosok terpencil, dan sebagian besar telah berteknologi 3G/4G. Walaupun masih ada beberapa area yang menerima layanan telekomunikasi berbasis teknologi 2G/ GSM. Sementara itu, harapan masyarakat untuk memanfaatkan sarana telekomunikasi seluler dan akses data melalui internet semakin meningkat.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc telah bersurat kepada operator seluler dan Kementerian Kominfo untuk meningkatkan layanan yang berbasis teknologi 4G atau dapat melakukan interaksi dan komunikasi data melalui internet di beberapa

wilayah di Kabupaten Sumbawa yang terdeteksi masih berbasis 2G/GSM. Menurut Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori, Bupati telah bersurat kepada operator seluler dan juga menyampaikan tembusannya kepada Menteri Kominfo agar layanan ditingkatkan menjadi 4G. Hal ini didasari atas kebutuhan berbagai pelayanan publik pemerintahan, maupun kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan akses informasi yang cepat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, peternakan dan sektor ekonomi masyarakat lainnya, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa yang potensial dan cepat berkembang, tambah Ansori.

“Terlebih saat ini, Pemer-

intah Pusat sedang memprogramkan seluruh wilayah Indonesia dapat terakses internet, maka Pemda langsung melakukan langkah-langkah proaktif,” imbuh Ansori.

Lebih lanjut, menurut mantan Camat Lunyuk ini, usulan ini adalah hasil survey lapangan dan laporan pemerintah desa maupun masyarakat. “Kami akan terus melalukan deteksi sinyal untuk memastikan kondisi di lapangan linear dengan data digital maupun data satelit yang ada di Kementerian Kominfo maupun operator seluler, sehingga memudahkan dalam pengusulan selanjutnya,” tukas Ansori.

Adapun wilayah yang diusulkan untuk ditingkatkan dari layanan 2G/GSM ke layanan 4G sesuai Surat Bupati Sumbawa Nomor : 555/127/

DKIS/II/2020, antara lain Desa Tangkam Pulit, Baturotok, Baodesa, Batudulang dan Tepal Kecamatan Batulanteh.

Kemudian Desa Senawang, Sebeok, Mungkin dan Kelawis Kecamatan Orong Telu, Desa Sempe dan Mokong Kecamatan Moyo Hulu, Desa Sampe Kecamatan Rhee, juga Desa Ropang dan Labangkar Kecamatan Ropang, Desa SP Prode 2 dan SP Prode 3 Kecamatan Plampang, serta Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Dispopar) Sumbawa Barat, mengklaim merebaknya isu virus corona di Indonesia belum berdampak terhadap sektor pariwisata di KSB dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Bahkan, tren kunjungan wisatawan mancanegara ke KSB khususnya Australia cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana dalam satu hari saja minimal 8-10 orang wisatawan masuk ke KSB melalui jalur laut dengan tujuan Kecamatan Sekongkang.

“Sejauh ini merebaknya isu virus corona masih belum terdampak terhadap sektor pariwisata kita (KSB) bahkan tingkat kunjungan Wisman cenderung meningkat. Tentu sebagai langkah antisipasi terhadap kasus tersebut, kami akan menggandeng Dikes untuk makukan pemeriksaan terhadap wisatawan yang masuk.

Upaya itu sengaja kita lakukan untuk menekan terjadinya halhal yang tidak diinginkan,” ungkap Kepala Dispopar KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M. SI kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Dikatakannya, untuk penanganan dini terhadap kasus tersebut, pihaknya masih menunggu instruksi dari pimpinan daerah terlebih dahulu.

Ketika diminta untuk melakukan pengawasan ekstra, maka

pusat informasi di Poto Tano akan digunakan sebagai lokasi pemindaian terhadap wisatawan yang masuk KSB, khususnya negara yang memiliki pasien positif virus corona.

Tapi untuk saat ini, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir akan isu tersebut. Karena pada prinsipnya ketika ada kejadian pasti akan ditangani dengan baik. Pihaknya juga sangat berharap kepada masyarakat untuk melaporkan ketika ditemukan wisatawan yang datang ke KSB dalam kondisi sakit agar segera dilakukan penanganan lebih lanjut.

Selain mempersiapkan diri, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sebagai langkah antisipasi. Hanya saja pihaknya sangat berharap supaya kasus tersebut tidak ditemukan di NTB, karena jika kasus tersebut ditemukan dikhawatirkan akan berdampak tidak baik terhadap dunia pariwisata.

“Kami sangat berharap agar virus corona ini tidak masuk ke NTB, karena jika ditemukan akan sangat berdampak tidak baik terhadap sektor pariwisata. Maka dari itu, merebaknya kasus virus corona tetap akan menjadi atensi khusus supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para anggota FK2D KSB berfoto bersama dengan Kapolres KSB AKBP Herman Suryono.

FK2D KSB Minta Pendampingan Polri Kawal Dana Desa Taliwang (Suara NTB) Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap aparat kepolisian turut membantu pemerintah desa mengawal pengelolaan dana di tingkat desa.

Ketua FK2D KSB, Andi Subandi, S.Pd mengatakan, harapan tersebut telah pihaknya sampaikan kepada Kapolres KSB, AKBP Herman Suryono, S.IK, MH. “Kebetulan kami tadi silaturahmi dengan pak Kapolres. Dan salah satu harapan kami, pihak kepolisian bisa membimbing kami dalam pengelolaan dana desa,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Menurut Andi, langkah pihaknya meminta pendampingan aparah penegak hukum (APH) salah satunya kepada kepolisian itu sebagai langkah antisipasi. Ia mengungkapkan, beberapa waktu belakangan beberapa rekannya sesama kepala desa tersangkut masalah hukum karena diduga

Rachman Ansori (Suara NTB/ist)

telah menyelewengkan anggaran desanya. “Kami tidak mau teman-teman lain juga seperti itu. Makanya kami menggandeng kepolisian untuk membimbing kami,” timpalnya.

Ia menyatakan, selama ini beberapa rekan kepala desa yang akhirnya berurusan hukum akibat pengelolaan dana desa. Tidak selalu karena kesengajaan. Tetapi juga ada akibat kelalaian yang berawal kurang pahamnya kepala desa terhadap aturan pengelolaan dana desa itu sendiri.

“Kurang pahamnya temanteman dengan aturan itu kami akui karena SDM (sumber daya manusia) juga. Karena itu harapan kami dengan berinergi dengan kepolisian kami para kades ini dicerahkan soal aturan itu,” sambung kepala desa Sapugara Bree, kecamatan Brang Rea ini.

Selain soal pendampingan pengelolaan dana desa, Andi selanjutnya menambahkan, hal lain yang pihaknya minta bantuan ke kepolisan adalah pendampinga Kamtibmas. Terutama jelang Pilkada tahun ini, agar masyarakat tetap mendapat jaminan keamanan dalam berpartisipasi pada agenda demokrasi tersebut. “Alhamdulillah pak Kapolres intinya memberi support kepada kami,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Pembangunan BLK Masuk Skala Prioritas

Dompu (Suara NTB) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu, memastikan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) masuk skala prioritas untuk diusulkan tahun 2020 ini. Hal itu sebagaimana diungkap pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) di Surabaya beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Disnakertrans) Dompu, M. Nursalam mengakui hal itu (Suara NTB/jun) saat dikonfirmasi Suara M. Nursalam NTB, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, dengan diprioritaskannya pembangunan BLK tersebut maka upaya mempersiapkan angkatan kerja terampil dan berkompeten bisa lebih cepat dilakukan. Apalagi di tengah terbuka lebarnya peluang kerja saat ini.

“Sekarang ini di dunia global kita membutuhkan angkatan kerja yang memiliki kompetensi. Sehingga kita butuh BLK itu untuk mendidik dan melatih,” ungkapnya.

Jikalau muncul anggapan kehadiran BLK belum begitu mendesak atau dibutuhkan, menurutnya, itu pandangan yang keliru. Karena sejatinya, selain telah banyak perusahaan yang beroperasi dan membutuhkan tenaga kerja lokal terampil. Saat ini ada banyak investor yang melirik potensi alam wilayah ini.

Untuk itu, perlu penyiapan angkatan kerja yang bisa menjemput peluang tersebut agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Contoh kecil PT. STM di Kecamatan Huu misalnya, setelah berhasil menemukan tembaga emas onto berkelas dunia diperkirakan segera membuka lowongan kerja yang cukup besar. “Ini kan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit nanti ketika memang mulai beroperasi. Untuk itu, perlu dukungan pemerintah dalam mempersiapakan angkatan kerja,” jelas dia.

Jika usulan pembangunan BLK tersebut diakomodir pemerintah pusat dengan mengucurkan bantuan anggaran pembangunan, pihaknya sudah mempersiapkan lahan khusus seluas 5 Ha untuk area pembangunan. Bertempat di eks Kantor Distanbun Kecamatan Manggelewa. “Mudah-mudahan usulan yang masuk skala prioritas Bappeda ini bisa diakomodir pemerintah pusat, karena ini sangat urgen sekali.

Minimal mereka mampu menciptakan lapangan sendiri ketika memang tidak terserap,” pungkasnya. (jun)

Banjir, 20 Hektar Lahan Pertanian Terancam Gagal Panen Bima (Suara NTB) Sebanyak 20 hektar lahan pertanian di So Sangari Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, terancam gagal panen dampak hujan lebat disertai banjir gunung yang terjadi akhir pekan kemarin.

Jumlah tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima. Lahan pertanian yang ditanami tanaman padi dan bawang merah itu (Suara NTB/Uki) terkena lumpur banjir.

Indra Jaya “Akibat hujan lebat yang mengakibatkan banjir kemarin, sekitar 20 hektar lahan pertanian Desa Sai terancam gagal panen,” kata Kepala Distanbun Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Indra Jaya mengatakan, jika lahan pertanian terendam banjir apalagi terkena material berupa lumpur, otomatis tanaman tidak bisa lagi dipanen. Hal itu yang terjadi di Desa Sai Kecamatan Soromandi saat ini. “Lahan pertanian di So Sangari Desa Sai semuanya terendam banjir bercampur lumpur,” katanya.

Menurutnya, padahal tamanan tersebut diprakirakan akan dipanen dalam satu atau dua bulan lagi kedepan. Namun karena terkena banjir, kondisi itu mengakibatkan petani mengalami kerugian yang cukup besar. “Kerugiannya belum kita taksirkan. Namun prakiraan bisa mencapai angka ratusan juta rupiah,” ujarnya.

Indra Jaya menambahkan pihaknya juga akan mengupayakan agar tamanan yang masih bisa diselamatkan bisa ditangani. Jika tidak dikwatirkan akan berdampak negatif bagi masyarakat. “Hal ini juga sudah kami laporkan juga kepada Bupati Bima,” katanya.

Seperti diketahui hujan lebat menyebabkan banjir terjadi di Kabupaten Bima pada Sabtu (29/2). Selain merendam tanaman petani, banjir juga menyebabkan tiga jembatan terputus.

Tiga jembatan tersebut masing-masing di Desa Sai dan Sampungu Kecamatan Soromandi. Dua jembatan ini merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Satu jembatan lainnya yang putus yakni di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu.

Berdasarkan analisa Tim Penanggulangan Bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung Kabupaten Bima, penyebab jembatan putus karena kondisinya terlalu rendah dari permukaan tanahm sehingga air sungai yang mengalir begitu deras membawa puing-puing kayu hingga menutupi jalan ataupun bahu jembatan. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Mantan TKW di Dompu Dipastikan Negatif Corona Dompu (Suara NTB) Warga Simpasai, Dompu, berinisial P, yang baru pulang dari menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia dicurigai suspek Virus Corona (Covid-19).

Hasil pemeriksaan tim reaksi cepat Puskesmas Dompu Barat (Pusdobar), P bersama keluarganya dinyatakan negatif Covid-19 dan sudah melewati masa inkubasi penyebaran virus.

“Kalaupun dilihat dari masa inkubasi (Covid-19) itu, sudah melebihi masa inkubasi terhadap penderita P tadi. Tapi SOP kita, kita ingin melakukan deteksi dini terhadap seluruh sasaran yang pulang TKI maupun TKW, apalagi negara-negara yang terkena dampak Corona. Salah satunya di Malaysia. Itu yang coba kita terapkan di Woja ini,” kata Kepala Puskesmas Dompu Barat, Mujakir, SKM saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/3).

Mujakir pun mengaku, langsung berkoordinasi dengan Camat agar mengeluarkan surat imbauan kepada Kepala Desa dan Lurah, jangan sampai ada warganya yang pulang dari menjadi TKI/TKW tidak terkontrol. “Tapi alhamdulillah tadi direspon pak Camat dan langsung keluarkan surat, menindaklanjuti apa yang menjadi masukan kami,” katanya.

Ia pun mengaku, menjadi kewajiban pihaknya untuk melakukan deteksi dini terhadap kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Devi dan keluarganya langsung diperiksa dan diberi penyuluhan untuk tetap menerapkan pola hidup sehat. “Jangan sampai kita ter-

lambat, kasihan masyarakatnya,” ungkap Mujakir.

Mujakir juga menyampaikan, tim reaksi cepat yang melakukan pemeriksaan dan edukasi terhadap P bersama keluarganya di sekitar terbentuk sejak 5 tahun lalu.

Tim ini bekerja atas pengaduan masyarakat dan kemungkinan munculnya penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Mujakir terkait pembentukan KLB. Direktur RSUD Dompu, Dr. Alif Firyasa Maulana yang dikonfirmasi terpisah mengaku, sudah menginstruksikan jajarannya untuk tetap patuh terhadap SOP pelayanan pasien. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) harus dilakukan setiap petugas dalam memberikan pelayanan, khususnya kepada mereka yang bertugas di IGD. “Kita akan ingatkan kepada ruangan untuk memastikan jajarannya menggunakan APD dalam pelayanan pasien,” katanya.

Selain menggunakan APD dan menjaga kebersihan, dr Alif juga sudah mengingat-

masyarakat,” katanya.

Dengan mulai dioperasikannya SPBE itu, Ia berharap mampu secara nyata mendukung Pertamina dalam ket-

(Suara NTB/jun)

DIPERIKSA – Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdobar saat memeriksa kesehatan mantan TKI Malaysia asal Kelurahan Simpasai, Selasa (3/3). kan kepada jajarannya untuk memperbanyak mengonsumsi asupan yang mengandung temulawak. Asupan temulawak baik bagi kesehatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menghindari penggunaan fasilitas umum.

Ketika menggunakan fasilitas umum, agar tetap rutin mencuci tangan dengan sabun. Berdasarkan keterangan WHO, penyebaran virus Corona lebih banyak melalui kontak langsung dengan penderita.

Bisa melalui air liur saat pen-

derita bersin, maupun melalui tangan yang terkena virus. “Kita imbau kepada masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Selalu cuci tangan sabun bila usai melakukan aktivitas, apalagi yang baru memegang gagang pintu di fasilitas umum,” imbaunya.

H. Bambang juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak panik terhadap penyebaran Covid-19, tapi harus tetap waspada. Polanya dengan menjaga kebersihan.

Ketika menderita sakit, segera diperiksa ke petugas kesehatan. “Penggunaan masker, cukup oleh mereka yang sakit,” himbau H. Bambang terkait ke-

langkaan masker di Dompu.

Sekretaris RSUD Dompu, Ujang Satria Irawan, S.Kep juga menyampaikan, kelangkaan masker tidak hanya terjadi di Dompu, tapi terjadi di hampir semua daerah. RSUD Dompu tetap melakukan pemesanan masker setiap bulannya.

“Masker yang kita pesan bulan lalu, sampai sekarang belum kunjung ada,” katanya.

Sementara pemilik Apotek Ramzi Dompu, Taha, S.Pt mengakui kelangkaan masker terjadi dalam sebulan terakhir.

Selain langka, harganya cukup mahal dan dibatasi pembelian oleh produsen. “Kalaupun dikasi, kita dibatasi hanya satu dus,” kata Taha. (ula/jun)

RSUD Bima Jadi RS Rujukan Pasien Corona

(Suara NTB/Uki)

DIPARKIR - Puluhan kapal tangkap ikan yang diparkir di teluk Bima lantaran tidak bisa melaut akibat angin kencang dan gelombang tinggi, Selasa (3/3).

Gelombang Tinggi, Nelayan Empat Hari Tak Melaut Kota Bima (Suara NTB) Gelombang tinggi di perarain laut Flores yang mencapai 1 meter lebih, memaksa para nelayan Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima memarkir kapal tangkapan di teluk Bima. Bahkan hal itu terjadi sudah empat hari terakhir.

Pemilik kapal tangkap, Ihwan mengaku, terpaksa tidak melaut lantaran tidak ingin mengambil resiko dengan kondisi cuaca saat ini. Yakni angin kencang disertai gelombang tinggi.

“Sudah empat hari kita tidak melaut akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Akan normal kembali diprakirakan sampai seminggu kedepan,” katannya kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Bahkan lanjutnya akibat cuaca ekstrem tersebut, sebuah kapal nelayan milik rekannya tenggelam di sekitar perairan Kolo, belum lama ini.

Beruntungnya peristiwa itu tidak menelan korban jiwa dan kapal pun diselamatkan.

“Makanya memilih untuk tidak melaut dulu,” katanya.

Selain dirinya, ada sekitar

puluhan kapal tangkap yang tidak melaut. Sembari menunggu cuaca normal kembali, mereka memanfaatkan untuk memperbaiki alat tangkap. “Biasanya jika kondisi cuaca seperti paling kita perbaiki kapal dan perbaiki alat tangkap,” katanya.

Ihwan mengatakan selama tidak melaut, semua kebutuhan Anak Buah Kapal (ABK) akan ditanggung oleh pemilik kapal. Dalam sehari bisa menghabiskan anggaran Rp500 hingga Rp1 juta untuk membeli berbagai keperluan.

“Misalnya untuk membeli beras, lauk, sayur, air bersih yang kita beli Rp25 ribu per drum. Hingga biaya hidup ABK sehari-hari akan ditanggung pemilik kapal,” katanya. Ia menambahkan, biaya yang dikeluarkan setiap hari tersebut juga tidak sesuai dengan pemasukkan yang didapat. Jika melaut, dalam sehari pendapatan bisa mencapai Rp5 juta.

“Pendapatan ini juga tergantung hasil tangkapan serta penjualan. Kalau saat ini harga ikan turun, mencapai Rp50 ribu per ember,” pungkasnya. (uki)

Minimalisir Kelangkaan Elpiji, SPBE Bima Resmi Beroperasi Kota Bima (Suara NTB) – Warga Bima yang menggunakan gas tidak perlu lagi khawatir dengan kelangkaan stok elpiji. Pasalnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Bima resmi beroperasi, Selasa (3/3).

Peresmian SPBE dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin dihadiri Area Sales Manager PT Pertamina (Persero) wilayah NTB, Mahfud Nadyo Hantaro dan Walikota Bima, H. M. Lutfi SE. Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT. Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin mengatakan berdirinya SPBE di Bima sebagai uapay pihaknya untuk meningkatkan ketahanan energi khusunya elpiji di wilayah NTB. “Kami berkomitmen untuk secara serius dan profesional mengemban amananah PT. Pertamina untuk menjaga dan melayanai kebutuhan Elpiji bagi

Halaman 7

ersediaan energi khususnya dalam melayani suplay Elpiji untuk masyarakat di wilayah Bima. “Hadirnya SPBE ini untuk menjamin stok Elpiji di

(Suara NTB/Uki)

SPBE - Peresmian SPBE di Kota Bima oleh Direktur Utama PT. Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin, Area Sales Manager PT Pertamina (Persero) wilayah NTB, Mahfud Nadyo Hantaro dan Walikota Bima, H. M. Lutfi, Selasa (3/3).

Bima,” katanya.

Sementara Area Sales Manager PT Pertamina (Persero) wilayah NTB, Mahfud Nadyo Hantaro mengaku, pembangunan terminal elpiji ini sebagai upaya pihaknya meningkatkan ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung program konversi BBM ke elpiji.

“Infrastruktur ini akan memperkuat distribusi elpiji di wilayah NTB sekaligus mendukung program pemerintah agar masyarakat mulai beralih dari Mitan ke elpiji,” katanya.

Walikota Bima, H. M. Lutfi SE menegaskan kehadiran SPBE dapat menjaga ketersediaan stok Elpiji di Bima serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Diharapkan juga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama dalam bidang CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal,” harapnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) RSUD Bima ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk menangani pasien yang terkena virus corona. Hal itu berdasarkan surat dari Menteri Kesehatan (Menkes) yang diterima RSUD setempat.

“RSUD Bima sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk menangani pasien virus corona,” kata Direktur melalu Humas RSUD Bima, dr. Akbar, Selasa (3/3).

Sebagai rumah sakit rujukan, lanjut Akbar pihaknya telah menyediakan ruangan isolasi serta fasilitas penunjang lainnya untuk menanggulangi pasien yang terkena virus corona. “Namun kita pastikan, sampai sejauh ini belum ada warga atau pasien di RSUD Bima yang terinfeksi virus Corona,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, masyarakat yang mengidap penyakit batu dan flu agar tetap

menggunakan masker. Tujuanya agar tidak tertular atau menularkan kepada orang lain.

“Kami juga menghimbau agar masyarakat rajin mencuci tangan, olahraga teratur dan mengkonumsi multivitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh,” katanya.

Lebih jauh akbar menjelaskan, awal seseorang terinfeksi virus corona berawal dari influenza berat. Tanda-tanda yang lebih spesifiknya, adalah sesak nafas berat yang mengakibatkan susah untuk beraktivitas.

“Disitu mungkin baru kelihatan yang bersangkutan mengidap virus corona. Untuk lebih pastinya, harus menjalani pemeriksaan laboratorium mendeteksi penyakit ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga setiap hari tetap menghimbau pasien dan pengunjung di RSUD setempat untuk tetap waspada terhadap virus corona. Salahsa-

tunya, jika batuk maka harus menutup mulut. “Selanjutnya cuci tangan dan tidak membuang ludah sembarangan,” katanya.

Dalam mencegah virus corona, Akbar juga meminta pihak terkait agar lebih intens lagi melakukan pemeriksaan terhadap para TKI dari luar negeri yang pulang ke kampung halaman. “Warga Bima yang menjadi TKI kan banyak. Dalam hal ini, kerjasama pihak terkait juga sangat diperlukan,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, H. Ahmad SH mengaku pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk memperluaskan informasi tentang virus corona. “Kita tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Jika ada gejala-gejala yang mengarah virus corona agar segera ke RSUD Bima. Sebab, di sana sudah dipersiapkan ruang isolasi,” katanya. (uki)

Lombok Travel Mart

Promosi hingga Penguatan Infrastruktur Pariwisata Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, Ir. H. Iskandar D M.EcDev, bersyukur Sumbawa menjadi salah satu tujuan dan sasaran pilihan dari para peserta Lombok Travel Mart (LTM) 7 Tahun 2020.

Mengingat pariwisata Sumbawa yang baru menggeliat butuh promosi. Sehingga tidak salah Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) memilih lokasi yang benar-benar baru.

Hal itu disampaikannya dalam acara Welcome Dinner LTM ke 7 di Istana Dalam Loka Sumbawa, Senin (2/3) malam.

Yang juga dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa dan perwakilan Anggota Forkopimda, pimpinan OPD dan para peserta LTM 7 yang berasal dari wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Event tahunan Sumbawa yang diberi nama Festival Pesona Moyo, tetap menjadikan Moyo sebagai branding yang ingin tetap dipertahankan.

Sehingga nama Moyo yang sudah mendunia akan ikut membawa event-event pariwisata lainnya di Sumbawa.

Potensi wisata di Sumbawa hampir lengkap dimulai dari wisata alam pegunungan yang sekarang sedang menggeliat.

Kemudian wisata bahari yang salah satu wilayahnya sudah menjadi cagar geosfer dunia yang menjadikan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Ada pula wisata budaya dimana lokasi welcome dinner, Istana Dalam Loka, adalah Istana Sultan Sumbawa yang memiliki nilainilai religi yang sangat kuat.

Semua event yang dilaksanakan penuh dengan dengan nuansa adat istiadat yang bersendikan religi yang dianut masyarakat Sumbawa. Di akhir

(Suara NTB/ist)

LTM 7 - Para peserta LTM 7 foto bersama dengan H. Iskandar, Ketua DPRD Sumbawa, A. Rafiq dan Kadispar NTB, L. M. Faozal usai santap malam di halaman Istana Dalam Loka. sambutannya, Bupati berharap semoga banyak cerita-cerita yang bisa berkembang dari pengalaman para peserta LTM 7 yang menyaksikan pulau Moyo menjadi cerita yang bisa dikembangkan untuk promosi pengembangan pariwisata di Sumbawa.

Gubernur NTB yang diwakili Kadis Pariwisata NTB, Lalu Moh. Faozal, menyampaikan apresiasinya kpada Pemkab Sumbawa atas dukungannya terhadap kegiatan ini. Sesuai arahan Gubernur, salah satu tugas yang msti diselesaikannya adalah Moyo. Bagaimana branding, prmpisi hingga penguatan infrastrukturnya yang mesti ditingkatkan. Makanya Magical Moyo menjadi tema dari LTM 7.

“Setelah LTM 7 ini di Moyo, apa yang bisa hadirkan? Insya Allah dalam waktu dekat Garuda akan kembali melayani rute Lombok ke Sumbawa dan Sumbawa Lombok. Serta kita memberikan stimulus dari Labuan Badas ke Labuan Aji setiap hari Sabtu dan Minggu. Mudah mudahan setelah LTM ini lebih banyak lagi kunjungan ke Moyo maka grafik layanan lalu lintas tranportasi laut ke Moyo

akan kita tambah lagi karena itu subsidi dari pemerintah provinsi,” sebutnya.

Sebelumnya, dalam laporannya Ketua DPP ASPPI Djohari Somad menyampaikan LTM ini selalu mengangkat wisata-wisata yang baru. Tujuannya untuk dinikmati oleh masyarakat NTB. “Kita tahu Sumbawa ini apa yang akan kita perkenalkan kepada tamu-tamu kita , kalau diibaratkan Sumbawa ini adalah gadis cantik yang tidak banyak orang ketahui. Kita sebagai tourism soldier sebagai pelaku dan pejuang pariwisata tidak pernah mundur dan saat ini kita konsolidasi untuk pengembangan. Event LTM 7 ini adalah untuk membuka wawasan kita bahwa NTB itu bukan hanya Lombok. Memang beberapa hal yang perlu dikembangkan adalah aksebilitynya masih sangat jauh dari harapan sebagai kota yang banyak dilalui oleh wisatawan,” tukasnya.

Sebelumnya para peserta LTM 7 juga telah mengunjungi desa ekowisata Marente kecamatan Alas. Yang disambut hangat oleh pemerintah dan masyarakat setempat. (arn)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 8

Tiga Parpol Sepakat Berkoalisi Usung Makmur - Ahda (Suara NTB/Bawaslu)

BERKUNJUNG - Anggota Bawaslu RI, divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Fritz Edward Siregar, didampingi komisioner Bawaslu Provinsi NTB saat berkunjung ke Bawaslu Loteng.

Bawaslu RI Atensi Sengketa Calon Perseorangan Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) – Bawaslu RI memberikan atensi khusus terhadap sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di NTB. Terutama terkait penanganan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

Diketahui saat ini Pilkada serentak 2020 sudah memasuki tahapan penyerahan dukungan untuk bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jalur perseorangan.

Dari tujuh daerah di NTB yang melaksanakan Pilkada, Kabupaten Lombok Tengah salah satu yang berpotensi terjadi sangketa Pemilu. Karena diketahui di sana ada dua paslon perseorangan ditolak KPU. Selasa (3/3) kemarin, anggota Bawaslu RI, Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Fritz Edward Siregar berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam kunjungan itu, Siregar menekankan kepada jajaran Bawaslu Lombok Tengah supaya mengedepankan integritas dalam proses penangan sengketa tahapan penyerahan dukungan paslon jalur perseorangan.

“Kedatangan Bawaslu RI dalam rangka memonitoring dan mensupervisi pengawasan tahapan Pilkada di semua daerah di NTB. Pak Siregar meminta supaya mengendapan nilainilai integritas dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada,” ujar anggota Bawaslu Provinsi NTB, Divisi Hukum, Humas, data dan informasi, Suhardi kepada Suara NTB, Selasa (3/3) usai mendampingi Siregar dalam kunjungannya ke Bawaslu.

Diketahui dua paslon perseorangan yang ditolak KPU di Loteng tersebut sudah mengajukan sangketa Pemilu ke Bawaslu. Namun permohonan sengketa itu dikembalikan Bawaslu untuk diperbaiki. Karena ada beberapa syarat formil dan materiil yang belum lengkap harus dipenuhi oleh pengadu.

“Pak Siregar minta supaya dalam proses penananganan sengketa agar sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian dilakukan secara transparan, sehingga proses Pilkada kita dipastikan berjalan sesuai dengan demokratis,” kata Suhardi.

Katanya, setiap tahapan memiliki potensi sangketa.

Tidak hanya pada tahapan penyerahan dukungan saja. Tetapi tahapan berikutnya seperti verifikasi administrasi dan faktual juga punya potensi sengketa. Karana itu Bawaslu RI memastikan kesiapan jajarannya dalam melaksanakan tugas pengawasan tiap-tiap tahapan.

“Besok pada saat verifikasi administrasi memungkinkan ada paslon perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan dan itu berpotensi sangketa. Belum lagi pada tahapan verifikasi faktual. Jadi ini masih panjang prosesnya, dan semua tahapan itu punya potensi sangketa,” jelasnya.

Lombok Tengah menjadi atensi serius Bawaslu RI, mengingat berdasarkan hasil penelitian Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Bawaslu RI. Menempatkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan sangat tinggi, yakni dengan level enam. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Kandidat pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. L. Makmur Said – H. Badruttamam Ahda (MUDA) memastikan sudah mengantongi komitmen dukungan dari gabungan tiga partai politik yang akan menjadi kendaraannya untuk tampil pada Pilkada serentak 2020 Kota Mataram.

Gabungan tiga partai politik yang sudah memberikan komitmen dukungan kepada pasangan Makmur-Ahda yakni, Partai Gerindra, PKB dan Hanura. Ketiga partai politik tersebut bersepakat mengikat diri dalam koalisi partai politik pengusung pasangan Makmur-Ahda di Pilkada Kota Mataram 2020.

Kesepakatan itu tertuang dalam surat resmi pernyataan bersama tiga partai politik untuk berkoalisi menjadi pen-

gusung pasangan MakmurAhda. Masing-masing ketua ketiga partai politik tersebut tingkat Kota Mataram itu membubuhkan tandatangannya.

“Ya sudah tiga partai politik yang berkomitmen berkoalisi untuk mengusung pasangan Makmur-Ahda. Surat penyataan bersama ini akan jadi dasar usulan ke DPP masing-masing untuk diterbitkan rekomendasi dukungan,” ujar Makmur Said kepada Suara NTB, Selasa (3/3) kemarin.

Makmur - Ahda sudah dipanggil oleh DPP Hanura untuk menjalani proses Fit And Propertest bersamaan dengan sejumlah kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah lainnya di NTB. Mereka didampingi langsung oleh masingmasing ketua DPD dan juga ketua DPW Hanura NTB. “Kemarin, Hari Senin (2/ 3) kami dipanggil DPP Hanura untuk mengikuti fit and propertest. Surat pernyataan

dukungan bersama itu, sebagai lampiran terhadap beberapa persyaratan yang diserahkan ke DPP Hanura, untuk menguatkan bahwa kami balon MUDA sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PKB,” ujarnya.

Sementara itu pasangan Makmur-Ahda juga sudah menjalani fit and propertest di DPP PKB. Dia juga memastikan bahwa dukungan PKB bakal jatuh ketangannya. Lantaran bahwa untuk Pilkada Kota Mataram, hanya pasangan Makmur-Ahda satu-satunya yang ikut mendaftar di PKB Mataram.

Bahkan di Partai Gerindra, pasangan Makmur-Ahda juga sudah mengantongi su-

rat rekomendasi dan juga surat tugas dari DPD Gerindra NTB. Mereka hanya tinggal menunggu SK rekomendasi dukungan dari DPP Gerindra.

Sementara salah satu syarat untuk rekomendasi dukungan DPP Gerindra bisa keluar dan sesuai isi surat tugas yang diterima. Makmur-Ahda diminta memastikan koalisi. Mengingat Gerindra tak bisa mengusung pasangan calon sendiri, akan tetapi harus berkoalisi dengan partai lain.

“Insyaallah dalam waktu dekat, PAN, PPP dan PKPI akan segera menyusul untuk bergabung dalam koalisi dan menerbitkan rekomendasi dukungan kepada kami,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

DIKAWAL - Mantan Kepala SNVT PP NTB Balera terdakwa fee proyek Rusun dikawal keluar gedung Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Dugaan Pencucian Uang

Kasus Proyek Rusun SNVT PP NTB

Terkendala Nilai Aset Tersangka

”Fee” Jadi Tambahan Biaya Operasional Mataram (Suara NTB) – Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa terdakwa fee proyek Rusun Satuan Non Vertikal Penyediaan Perumahan NTB, Balera.

Mantan Kepala SNVT PP NTB ini mengaku menerima uang dari rekanan proyek. Alasan yang diakuinya untuk membiayai operasional. Setoran ke pimpinan atau rekan

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB masih menelusuri aset tersangka tindak pidana pencucian uang Rp18 miliar, H. Zainudin. Uang hasil penipuan investor itu diduga sudah dipakai tersangka untuk membeli tanah. Ada juga harta bergerak seperti mobil dan sepeda motor. Nilai aset masih belum final.

“Aset Haji Zen (Zaenudin) masih perlu pendalaman lagi. Perlu dihitung dengan nilai sebenarnya,” beber Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, kemarin. Penyidik Subdit II Perbankan sudah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset-aset tersangka. Sejumlah aset sudah terdeteksi.

Namun, penyidik masih harus memastikan lagi apakah aset itu didapat dari hasil tindak pidana.

“Sudah pakai PPATK untuk tracing aset. Telusuri sumber uang yang dipakai untuk membeli aset lain.

Kita masih cari apakah dia mengaburkan asetnya dengan mengatasnamakan ke orang lain,” jelas Eka. Terpidana penipuan Rp18 miliar H Zaenudin sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Zaenudin dijerat dengan pasal 3 juncto pasal 4 UU RI No8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Zaenudin diduga menggunakan uang hasil penipuan dengan membeli sejumlah aset. Antara lain, menjadi 69 sporadik untuk lahan seluas 40 hektare di kawasan Buwun Mas, Sekotong, Lombok Barat, pembelian mobil, dan sepeda motor. Tersangka dengan alias Mamiq Zen ini sudah dihukum tiga tahun penjara oleh majelis hakim kasasi Mahkamah Agung RI. Zaenudin menawarkan lahan kepada investor, Andre Setiadi Karyadi di Pandanan dan Meang, Sekotong, Lombok Barat; serta di kawasan Pantai Surga, Jerowaru, Lombok Timur. Total luasnya 8 hektare. (why)

alisasi dari permintaan Balera kepada Eman. Balera memang tidak pernah minta langsung. Tapi permintaan itu lewat bawahannya, Heru Sujarwo, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek.

“Awalnya saya kaget. Kebanyakan uangnya. Saya juga tidak tahu itu jumlahnya berapa,” kata Balera melalui penasihat hukumnya, Baharudin yang mendampingi di

PAN Tuntaskan Pleno Usulan Dukungan di Pulau Sumbawa

(Suara NTB/dok)

I Gusti Putu Gede Ekawana

kerja di instansi lain tidak terungkap. Balera menjalani sidang pemeriksaan terdakwa, Selasa (3/3) kemarin.

Dia dicecar soal aliran uang yang dimintanya dari rekanan pelaksana proyek Rusun. Dimulai dari uang Rp100 juta yang disetor saksi Eman, pelaksana proyek Rusun Ponpes Al-Kahfi Moyo, Sumbawa. Uang sejumlah itu merupakan re-

Mataram (Suara NTB) – Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menuntaskan pleno usulan dukungan kandidat bakal calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah di empat daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Pulau Sumbawa. Yakni Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima.

“Rapat Pleno pengusulan nama-nama calon Bupatiwakil Bupati yang akan diusung Partai Amanat Nasional di empat daerah Pulau Sumbawa telah terlaksana dengan baik dengan penuh semangat kekeluargaan,” ujar Ketua Deks Pilkada DPW PAN NTB, Hadi Sulthon kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Pleno penetapan usulan dukungan itu dilakukan oleh desk Pilkada masing-masing daerah bersama dengan desk Pilkada DPW PAN NTB. “Insyaallah Minggu ini kita akan laksanakan pleno untuk tiga daerah yang Pilkada di Lombok untuk penetapan usulan Calon Bupati-Wakil Bupati, Calon Walikota-Wakil Walikota yang akan diusung oleh PAN,” katanya.

Setelah tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 tuntas diplenokan.

Kemudian akan dilanjutkan pleno di tingkat DPW. Setelah itu baru kemudian akan disampaikan ke DPP untuk proses selanjutnya, yakni peneta-

(Suara NTB/ist)

PLENO - Ketua Desk Pilkada DPW PAN NTB, Hadi Sulthon saat memimpin jalannya pleno penetapan usulan dukungan di DPD PAN Sumbawa. pan dan penerbitan SK reko- atas kertas saja.

“Karena itu DPW juga sanmendasi dukungan.

“Untuk nama-nama yang gat berkepentingan terkait inforkita putuskan, nanti ada wak- masi yang konverhensif tentang tunya akan diumumkan oleh figur bakal calon. Supaya kepuDPW. Setelah kita Pleno di tusan yang dibuat nantinya bisa DPW saja,” ungkap Sulthon secara utuh disampaikan konsaat ditanya terkait nama- disi rillnya ke DPP,” katanya.

“Sedangkan terkait dengan nama yang ditetapkan dalam pleno untuk diusulkan ke DPP. jumlah calon yang akan direkoSebelumnya, Sekretaris mendasikan, itu nanti terganDPW PAN NTB, Hasbullah tung dari dinamika politik Muis menegaskan, partainya yang terjadi dimasing-masing tidak ingin asal-asalan dalam daerah itu,” jelasnya.

Diungkapkan Hasbullah, memberikan dukungan, karena PAN telah memasang tar- bahwa tim desk Pilkada DPW get besar kemenangan pada PAN juga diberikan kewenanPilkada serentak 2020 di gan untuk menerima pendaftaNTB. Sebab itulah PAN NTB ran calon, tetapi dengan ketenmerasa sangat penting untuk tuan dan syarat yang sudah turun langsung melihat situsi ditetapkan. Hal inilah nantindinamika politik dan tidak ya yang akan dibahas bersama hanya menerima laporan di dengan tim desk Pilkada. (ndi)

persidangan.

Balera menerima uang dari Eman di ruang kerjanya, Rabu 25 September 2019. Sore itu dia baru pulang dari sowan ke kolega. Begitu sampai kantor, Eman langsung masuk dan menyerahkan uang di atas meja. Tak lama berselang, tim penyidik Polresta Mataram masuk menggerebek Balera.

Uang dalam amplop cokelat yang belakangan diketahui

sejumlah Rp100 juta ikut disita. “Itu uang untuk menambah operasional saja. Untuk kegiatan Kepala Satker,” imbuhnya.

Balera mengakui menerima uang itu. Meskipun begitu dia menampik bahwa dirinya yang menentukan besaran uang setoran. Bahkan, dia tidak pernah berhubungan langsung dengan Eman. Melainkan melalui Heru. “Tidak pernah minta langsung,” ucapnya. (why)

Lapas Kuripan Diuji Coba Tampung Napi Pemindahan napi perlu perMataram (Suara NTB) – Tahap awal pemban- encanaan yang matang. Kegunan Lapas Kuripan sudah siapan Lapas Kuripan dalam selesai. Satu blok sudah menampung warga binaan dibangun. Lapas yang diren- pemasyarakat masih akan canakan berkapasitas 1.000 diuji. Seperti sarana dasar orang itu mulai diuji coba. dan sarana keamanannya.

“Pengamanannya akan Sebanyak 25 narapidana dipindahkan sementara kita tingkatkan lagi agar mulai pekan depan. Kadiv tidak ada napi yang Pemasyarakatan Kanwil mengedarkan narkoba di Kemenkuham NTB Dwi dalam Lapas atau yang Nastiti menerangkan, pe- mencoba-coba kabur,” temindahan secara bertahap gas Dwi. Per-3 Maret 2020, sesuai dengan daya tam- Lapas Mataram dihuni 1.023 warga binaan pung dan kesiapan Lapas menurut data Kuripan. “Akan ada 25 Sistem Database napi yang akan coba Pemasyarakatan kita tempatkan di LaDitjen Pepas baru di Kuripan,” masyarakatan ujarnya, kemarin.

Kemenkumham Pemindahan RI. Rinciannya, dalam rangka uji coba 736 narapidana itu dimulai pekan dan 287 depan. Ujicoba tahanan. itu untuk Lapas mengevaluMataram asi dengan kekurandaya gan Lapas tampung Kuripan 356 yang akan orang menjadi sudah Lapas overkamasa pasitas depan 187 menggantipersen. kan Lapas (why) Mataram yang kini sudah overkapasitas.

Dwi Nastiti

Rabu, 4 Maret 2020

DPW PKS NTB Godok Usulan Paslon dari Empat Daerah Mataram (Suara NTB) – Sekretaris DPW PKS NTB, Uhibbusaa’adi menyatakan pihaknya sudah menerima usulan nama-nama figur bakal calon kepala daerah dari hasil proses penjaringan di empat DPD PKS kabupaten. Yakni, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Sementara untuk Kabupaten Lombok Tengah belum diterima oleh DPW. “Berkas usulan paslon dari empat DPD kabupaten sudah diterima DPW,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (3/3) kemarin.

Sedangkan, berkas usulan bakal pasangan calon untuk Pilkada Kota Mataram sudah ada di DPP. Untuk Kabupaten Sumbawa Barat sendiri, DPP PKS sudah menerbitkan SK rekomendasi dukungan. “Untuk Pilkada kota Mataram, tinggal tunggu terbit SK rekomendasi DPP untuk paket Selly - Manan,” terangnya.

Dia membeberkan, berkas usulan yang diajukan oleh empat DPD kabupaten/kota tersebut. Untuk Pilkada KLU, hanya diajukan paket Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan. Pilkada Kabupaten Sumbawa, yang diusulkan yakni paket Mahmud Abdullah - Dewi Noviani (Haji Mo - Novi) dan Andi Tirta tanpa punya pasangan.

Adapun untuk Pilkada Dompu, ada dua paket bakal pasangan calon yang diajukan yakni paket Ruslan - Nasarudin dan paket Abdul Kadir Jaelani - Chairunnisa. Sedangkan di Pilkada Bima hanya satu paket yang diusulkan yaitu paket Dr. Irfan - Ir. Herman Edison. “Berkas usulan bakal pasangan calon sudah mulai kita proses di DPW,” ucapnya.

Pihaknya menargetkan pertengahan Maret ini, usulan dari empat daerah tersebut harus sudah masuk ke DPP. Dirinya memastikan usulan yang akan diajukan ke DPP harus sudah dalam bentuk paket pasangan calon. Sehingga dipastikan DPP hanya tinggal menerbitkan SK rekom bagi paket Paslon yang diajukan tersebut. “Sesuai arahan DPP, DPW hanya mengajukan dalam bentuk paket pasangan,” jelasnya.

Oleh karena itu, misalnya di Pilkada Sumbawa, pihaknya kemungkinan hanya akan mengajukan paket Haji Mo - Novi ke DPP. Pasalnya, hingga tenggat waktu diberikan akhir Februari Andi Tirta tak kunjung menemukan pasangan. Begitu juga parpol berpeluang jadi mitra koalisinya belum ada kepastian. “Tetapi ini belum kita putuskan dalam rapat pleno di DPW,” paparnya.

Adapun terkait Pilkada Loteng, pihaknya sudah berikan kelonggaran kepada Lalu Suryade terkait tenggat waktu mencari pasangan dan parpol mitra koalisi. Selain itu, PKS belum memiliki opsi lain di Pilkada Loteng. Sehingga pihaknya berikan kelonggaran waktu bagi Lalu Suryade hingga pertengahan Maret untuk menemukan pasangan dan parpol koalisi.

Lalu Suryade pun sudah menyampaikan terkait progres dan komunikasi politik sudah dilakukan tersebut. “Jika sampai pertengahan Maret tak kunjung ada pasangan dan kejelasan parpol mitra koalisi. Baru kita telaah opsi lainnya di Pilkada Loteng,” ungkapnya.

Karena di Pilkada Dompu ada dua berkas usulan paket yang diajukan ke DPW, maka salah satu yang menjadi tolak ukur pihaknya dalam menentukan siapa nanti paslon yang akan diajukan ke DPP yakni terkait kepastian parpol koalisi bersama PKS di Pilkada Dompu, pihaknya berharap, DPP bisa menerbitkan SK rekomendasi bagi empat daerah tersebut pada April mendatang. (ndi)

SUARA NTB

Halaman 9

Gagal Berangkat

Sindikat TPPO 84 Calon PMI Ilegal Timteng Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 84 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB membuahkan hasil. Polda NTB yang menyelidiki kasus itu menangkap bos sindikat TPPO berinisial H. Pelaku diduga sebagai penampung calon PMI ilegal. Selain itu H juga diduga yang memodali tekong perekrut.

“Masih ingat kan yang 84 dipulangkan itu, dia ini penampungnya,” kata Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati ditemui Selasa (3/3) kemarin. H merupakan Direktur PT Inti Jafarindo, salah satu perusahaan penempatan PMI (P2PMI).

“Sekarang sudah diamankan.

Kita sudah tahan di Rutan (Polda NTB),” imbuhnya. Pelaku H diduga pemain lama

dalam bisnis jual beli orang.

Penyelidikan itu juga menemukan bahwa H diduga terkait dengan pengiriman PMI ilegal ke Arab Saudi, dimana korbannya meninggal dunia dalam musibah kebakaran penampungan di Attaqwa, Mekkah, Arab Saudi Jumat 21 Juni 2019. Salah satu korbannya, Siti Nurjanah asal Jago, Praya, Lombok Tengah meninggal dunia bersama tiga orang lain dari NTB. Nurjanah direkrut

tersangka tekong Siti Aisyah dengan iming-iming uang fit Rp2 juta. “Pelaku H diduga penampung untuk kasusnya Siti Aisyah,” kata Pujewati.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Tenaga Kerja RI memulangkan 84 calon PMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah, pada 16 Januari lalu. Keberadaan mereka terungkap dari Sidak Kemenaker di sebuah rumah di Jakarta Timur, DKI Jakarta,

27 Desember 2019. Calon PMI ilegal itu diduga merupakan korban calo atau sponsor.

Mereka akan dipekerjakan pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga di negara Timteng seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain.

Para korban tersebut direkrut langsung calo atau sponsor. Iming-imingnya, imbalan duit antara Rp3-10 juta.

Dari 84 calon CPMI asal NTB yang dipulangkan itu, sebanyak 15 orang berasal dari Lombok Timur, 30 orang dari Lombok Barat, 33 orang dari Lombok Tengah, 3 orang dari Sumbawa dan 3 orang dari Kota Mataram. (why)

(Suara NTB/dok)

Ni Made Pujewati

Terduga Pencuri Laptop Kepala BPK Diciduk

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Tersangka pencurian laptop dan jam tangan Kepala BPK NTB, Fahmi (kanan) dalam pengawalan penyidik Polsek Mataram, Selasa (3/3).

Mataram (Suara NTB) – Terduga pelaku pencurian, Fahmi (32) kalap. Aksinya di Monjok Timur, Selaparang, Mataram ketahuan penghuni rumah. Takut kepergok, residivis kasus curanmor ini menyuapi korbannya dengan pisau. Dia memang berhasil kabur namun akhirnya bisa ditangkap Polsek Mataram. “Korban sempat berteriak maling. Dia lalu cepat-cepat pakai senjata tajamnya. Dia bisa kabur,” kata Kapolsek Mataram AKP Rafles Girsang, Selasa (3/3).

Korbannya,asistenrumahtangga mengalami luka di langit-langit mulutnya karena tersayat pisau yang dibawa Fahmi. Korban dirawat dengan delapan jahitan. Fahmi memang sudah berniat menyasar rumah tersebut. Sebelumnya masuk memanjat tembok pada Sabtu (29/2) pagi lalu, dia sudah mondar-mandir memantau situasi. Malam harinya dia menginap di musala dekat sasaran. “Tiga hari dia menginap,” kata Rafles.

Dia tahu rumah itu kalau pagi sepi ditinggal pemilik. Namun dia tak menyangka ada asisten rumah tangga yang menunggu ru-

mah. Sukses melompati pagar, Fahmi langsung membongkar lemari. Yang dia temukan hanya duit Rp80 ribu. Sebelum beranjak ke kamar lain, Fahmi kepergok. Sehabis melukai korbannya, Fahmi kabur. Pelariannya walaupun berhasil namun tidak mulus. Fahmi terekam CCTV rumah. Modal rekaman CCTV dipakai Polsek Mataram.

Pelaku teridentifikasi sebagai Fahmi. Senin kemarin Fahmi ditangkap di rumahnya di Selagalas, Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram. Barang bukti pisau dan betel yang dipakai Fahmi beraksi ikut disita. Rafles mengatakan, Fahmi memang sudah jadi buruan.

Fahmi diduga mencuri jam tangan dan leptop Kepala BPK Perwakilan NTB. Jam tangan sudah dijualnya seharga Rp100 ribu. sementara leptop dijual Rp1,4 juta. penadahnya dua orang sudah ditangkap Polresta Mataram. “Dia ini residivis kasus Curanmor. Pemakai narkoba. Mantan pengedar juga. Pengakuannya dia mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pungkas Rafles. (why)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 10

Antisipasi Penyebaran Virus Corona Media Latihan Penumbuhan Budi PRAMUKA merupakan salah satu agen perubahan yang menjadi harapan bangsa, negara, dan agama yang dituntut untuk mampu berpartisipasi pada setiap kegiatan yang ada, baik kegiatan yang mengasah keterampilan/bakat maupun kegiatan sosial di masyarakat.

Pengurus Andalan Cabang Kwarcab Kota Mataram Sulman Haris, mengungkapkan jika Pramuka merupakan salah satu ekskul yang cukup efektif untuk melatih penumbuhan budi pekerti siswa. Di tengah kecaman atas kejadian di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Pramuka menurutnya medium yang paling baik bagi siswa untuk belajar.

“Pramuka harus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pribadi dari pramuka itu sendiri dan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Dikatakannya, terdapat banyak lomba yang mendidik siswa di dalamnya. Lomba tersebut memberikan efek penting bagi karakter anggota. Misalnya melalui Lomba Tangkas Galang Tegak atau yang disingkat LTGT. “Diharapkan pramuka sebagai penerus bangsa dalam golongan penggalang,dan penegak yang berada di lingkup SD, SMP, dan SMA/SMK Kota Mataram dan sekitarnya agar mampu bereksistensi penuh serta mampu memberikan sumbangsih yang nyata untuk bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Lebih jauh Plt Kepala SMK Negeri 1 Sekotong Lobar ini menyampaikan semua kegiatan Pramuka bernilai positif. Meski ada cibiran atas praktiknya di lapangan. Namun secara umum kegiatannya merupakan kegiatan yang sangat positif dan perlu didukung oleh semua pihak. “Untuk itu kegaiatan LTGT yang rutin dilakukan dan memasuki fase ke 5 harus tetap berjalan menjadi program Sulman Haris tahunan,” jelasnya. (dys)

Dikes NTB Imbau Sekolah Jaga Kesehatan dan Kebersihan

Mataram (Suara NTB) Ditemukannya dua kasus positif Corona Virus (Covid-19) di Indonesia perlu menjadi perhatian masyarakat. Meski demikian, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB meminta masyarakat agar tidak panik dan memperhatikan arahan untuk meminimalisasi penyebaran virus corona. Sekolah juga diminta menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dan siswa. Bagi siswa yang sakit diimbau tidak perlu bersekolah dan lebih baik istirahat di rumah.

Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/3) mengatakan, bagi seseorang yang merasa sakit, sebaiknya jangan keluar rumah, termasuk untuk anak sekolah. “Kalau sakit, tinggal di rumah, kita akan imbau kalau memang dia masuk sekolah, pulangkan saja agar dia istirahat dan itu baik agar dia cepat sembuh,” ujarnya.

Nurhandini Eka Dewi juga menekankan agar pola hidup bersih dan sehat harus dijalankan oleh masyarakat dan lingkungan sekolah. Masyarakat diminta tidak boleh panik. Masyarakat juga dim-

inta untuk meningkatkan ketahanan tubuh. “Tubuh kuat yang bisa menghindari penularan virus,” imbuhnya.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain masyarakat diminta untuk membatasi salaman, berpelukan dan berciuman.

Masyarakat juga perlu mengambil jarak dengan seseorang saat batuk atau bersin, jarak yang bisa diambil yaitu lebih dari dua meter. Masyarakat juga diimbau agar sering cuci tangan pakai sabun, etika saat batuk dan bersin, dan menggunakan masker bila batuk atau pilek.

“Yang pakai masker adalah

orang yang sakit, bukan semua orang pakai masker, yang pakai masker yang melayani orang sakit di rumah sakit. Bagi yang sehat tidak perlu menggunakan masker, kecuali flu untuk menghindari penularan,” katanya.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., pada pihaknya sudah mencanangkan sekolah bersih dan sehat. Setiap sekolah dipantau perkembangan kegiatan dan penanganan kesehatan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bekerja sama dengan puskesmas terdekat.

”

Kalau sakit, tinggal di rumah, kita akan imbau kalau memang dia masuk sekolah, pulangkan saja agar dia istirahat dan itu baik agar dia cepat sembuh, Nurhandini Eka Dewi Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., ditemui Selasa (3/3) mengatakan, agar sekolah mengikuti arahan dan imbauah dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

Siswa, guru, dan pegawai diminta menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar, dan segera periksakan diri ke dokter jika terjadi gejala yang mirip Corona Virus (Covid-19).Terkait imbauan dari Dikes NTB, menurutnya harus ada komunikasi antara orang tua siswa dan sekolah.

“Kepala sekolah diminta proaktif kalau ada gejala yang

mirip seperti rilis dua lembaga itu sebagai sumber informasi terpercaya. Kalau ada gejala laporkan, paling penting upaya preventif dari diri sendiri, anakanak itu diajak hidup bersih, kemudian jaga daya tahan tubuh,” ujar Abdurrosyidin.

Sementara itu, Kepala SMAN 6 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., menyampaikan, sebelum ada Corona, di Sekolah kita sudah selalu berusaha menjaga kebersihan. Siswa yang sakit juga biasanya tidak masuk sekolah. “Semoga tidak ada Corona di semua sekolah di NTB,” harapnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

Kendala Saat Gladi Bersih UNBK Masih Bersifat Lokal di Sekolah Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs yang dilaksanakan sejak Senin (2/ 3) secara umum berjalan dengan lancar. Permasalahan yang muncul bersifat lokal di satuan pendidikan dan segera bisa diatasi oleh sekolah. Gladi bersih dijadikan ajang untuk melihat kesiapan sekolah dan peserta, juga pengenalan bentuk ujian pengganti UN di tahun 2021 yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Sebanyak 7790 Siswa SMP/MTs negeri dan swasta di Kota Mataram dipastikan akan mengikuti UNBK pada tahun 2020 ini Di Jenjang SMP/MTs, gladi bersih dilaksanakan pada Senin (2/3) untuk ujian bahasa Inggris SMP/MTs dan paket B, hari Selasa (3/3) untuk ujian matematika dan asesmen kompetensi minimum SMP/MTs, dan Rabu (4/3) ujian AKM untuk guru-guru SMP/MTs Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., pada Senin lalu mengatakan, kendala lokal terjadi saat pelaksanaan gladi bersih hari pertama. “Awalnya tidak connect (terhubung) tapi agak siangan berjalan dengan lancar, tidak semua tersambung on line sempat kami gunakan off line,” katanya.

Sementara pelaksanaan gladi bersih di SMPN 3 Mataram pada hari ke dua, Selasa (3/3) kemarin berjalan dengan lancar sampai sesi ke tiga. SMPN 3 Mataram sendiri baru pertama kali akan melaksanakan UNBK. Pada tahun ini, peserta UNBK di SMPN 3 Mataram sebanyak 217 siswa, yang akan ditampung dalam dua ruang ujian dan menggunakan tiga sesi ujian.

Terpisah, pelaksanaan gladi bersih di SMPN 6 Mataram juga berjalan dengan lancar. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin pada Selasa (3/3) menyampaikan, kendala hanya terjadi pada saat sinkronisasi. SMPN 6 Mataram dijadawalkan mengikuti sinkronisasi pada Sabtu (29/2) pagi. Namun ternyata diundur menjadi Minggu (1/3) pagi, dan itu pun kembali diundur, karena ada kendala pemeliharaan atau maintenance di server pusat. Barulah pada Minggu siang sinkronisasi bisa dilakukan.

“Kalau pelaksanaan gladi bersih aman dan lancar. Hari pertama juga aman tidak ada kendala. Cuma kendala saat sinkronisasi yang lama,” katanya.

Aziz menyampaikan sebanyak 395 siswa kelas IX di SMPN 6 Mataram mengikuti UNBK di tahun 2020 ini.

Empat ruangan disiapkan dengan membagi siswa menjadi tiga sesi. Aziz mengatakan, pelaksanaan UNBK bisa berjalan atas dukungan orang tua siswa. Komputer klien di SMPN 6 Mataram hanya 40 unit, selebihnya dilengkapi dengan meminjam ke orang tua atau wali siswa dan guru.

“Dukungan orang tua jadi terlaksana, sehingga tidak kekurangan. Gladi bersih bertujuan untuk meningkatkan kesiapan, pengenalan soal AKM, baik itu siswa dan gurunya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin dihubungi pada Senin (2/3) sore mengatakan secara umum gladi bersih berjalan dengan baik, kendala yang terjadi berupa kendala lokal di sekolah dan bisa diselesaikan oleh pihak sekolah. “Untuk sementara masih bisa diselesaikan oleh sekolah dari beberapa sekolah yang kami pantau. Masalahnya masih seputar masalah lokal,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

GLADI BERSIH - Siswa SMPN 6 Mataram saat mengikuti gladi bersih UNBK pada Senin (2/3) lalu. Secara umum pelaksanaan berjalan dengan lancar, kendala yang terjadi bersifat lokal di satuan pendidikan.

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Mendagri H. M. Tito Karnavian memberikan sambutan saat menghadiri wisuda di UNU NTB, Selasa (3/3).

Gubernur Dorong Lulusan UNU NTB Tidak Berhenti Belajar Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., mendorong wisudawan/ wisudawati Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB yang baru diwisuda tidak berhenti belajar dan berusaha untuk melanjutkan program studi ke luar negeri.

“Bukan karena kualitas pendidikan di NTB ini rendah, pengalaman kami kebetulan saya ini SMA nya di Australia dan kuliahnya di Jepang, sempat kuliah di Belanda, sempat kuliah di Inggris,

Swiss dan Amerika, punya pengalaman untuk bercerita pada adik-adik tentang anak NTB,” jelasnya saat memberikan sambutan pada wisuda UNU NTB di Hotel Lombok Raya, Selasa (3/3). Hadir juga di acara wisuda ini, Menteri Dalam Negeri Prof.H.M. Tito Karnavian, P.hD. Gubernur yang kerap disapa Bang Zul tersebut juga mengatakan hampir semua tempat di seluruh dunia yang dikunjungi, anak NTB selalu menjadi ketua pengajian. Oleh karena itu, diharapkan lulus-

an UNU dapat belajar dan berkiprah di dunia internasional.

Sementara Mendagri H.M. Tito Karnavian, mengucapkan selamat kepada wisudawan/ wisudawati atas kelulusannya dan sekaligus juga kepada UNU NTB atas wisuda gelombang pertama. “Mudah-mudahan dari gelombang ini akan muncul gelombang-gelombang lain yang berkembang menjadi tsunami yaitu tsunami otak (brain tsunami),” jelasnya.

Menurutnya,”tsunami” para cendikiawan NU di masa

Tingkatkan Kemampuan Berbahasa

Hafiz Qur’an Diberi Beasiswa Mataram (Suara NTB) Guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di tengah era serba digital saat ini, lembaga Rumah Inspirasi Course memberikan sejumlah beasiswa bagi hafiz Al-Qur’an.

Direktur Rumah Inspirasi Course Lalu Wirebakti menjelaskan pemberian beasiswa bagi mahasiswa penghafal Al Qur’an atau Hafiz Qur’an guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi kalangan hafiz.

Selain itu pemberian beasiswa bagi hafiz sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap para hafiz. Di mana saat ini mahasiswa penghafal Qur’an masih sangat minim jumlahnya. Oleh karenanya salah satu lembaga kursus bahasa Inggris berpusat di Kota Mataram ini memberikan beasiswa bagi hafiz.

Dirinya ingin melihat hafidz tidak saja cerdas spiritual, melainkan juga cerdas akademik. Salah satunya memiliki keterampilan berbahasa bagi mereka. “Tidak hanya cerdas secara akademik namun

juga cerdas dalam spiritualnya serta bisa mencapai visi dan misinya sebagai mahasiswa,” ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan adanya pemberian beasiswa ini juga diharapkan bisa memacu semangat para mahasiswa yang juga hafiz untuk berlom-

ba-lomba dalam meraih prestasi. “Sekarang ini mahasiswa tidak hanya membutuhkan ijazah tetapi juga mereka membutuhkan keterampilan keterampilan semacam mampu berbahasa asing untuk memudahkan dalam mencari kerja,” katanya. (dys)

(Suara NTB/dys)

SELEKSI - Mahasiswa hafiz calon penerima beasiswa kursus bahasa Inggris sedang mengikuti tes seleksi di Rumah Inspirasi Course.

AKM bagi Guru Disebut Sulit Perlu Jadi Perhatian Sekolah Mataram (Suara NTB) Gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020 mengagendakan uji coba tes Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) bagi guru semua mata pelajaran. Gladi bersih UNBK bagi SMK dan SMA/MA sudah dilaksanakan pada pekan sebelumnya. Soal uji coba AKM bagi guru disebut relatif sulit.

Kenyataan ini perlu menjadi perhatian sekolah untuk me-

nyiapkan siswa untuk evaluasi tahun mendatang.

Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., ditemui di kantornya pada Selasa (3/3) mengatakan, rata-rata guru menyampaikan soal AKM cukup sulit. “Kebetulan saya turun di beberapa sekolah, ternyata soal sulit,” katanya.

Untuk diketahui, AKM merupakan bentuk evaluasi pengganti ujian nasional di

tahun 2021 sesuai kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Selain AKM, bentuk evaluasi lainnya yaitu survei karakter. Uji coba tes AKM bagi guru bertujuan untuk melatih guru mengenali bentuk asesmen tersebut.

Purni menyampaikan, ke depan kenyataan bahwa soal AKM relatif sulit itu merupakan semacam cermin bagi sekolah, bahwa kalau guru saja menganggap soal yang

harusnya diperuntukkan untuk siswa mereka ternyata sulit, tentu bagi siswa juga akan mengatakan sulit. “Karena barangkali ini menjadi semacam pemicu kepada sekolah, agar ke depan mempersiapkan peserta didik lebih baik,” kata Purni yang juga Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Di samping itu, pada gladi

bersih UNBK SMK dan SMA lalu, ada sejumlah sekolah yang terlambat mendaftarkan peserta uji coba AKM bagi guru.

Terkait hal itu, Purni mengatakan tidak perlu ada uji coba AKM ulang bagi guru. Karena hanya sebatas uji coba untuk memperkenalkan model AKM. “Agar jadi gambaran bagi guru menyiapkan pembelajaran yang nanti arahnya agar siswa mengantisipasi soal yang ada di AKM,” pungkasnya. (ron)

yang akan datang akan menjadi bagian yang sangat penting bagi bangsa ini. Pendidikan merupakan suatu metode, tetapi salah satu pilar utama bangsa ini untuk tetap tegak berdiri itu adalah pilar NU. “Saya sangat mendukung strategi yang baru dipakai oleh NU dalam rangka untuk mengawal pendidikan, tidak hanya berbasis pada pendidikan tradisional pesantren tapi juga pendidikan modern seperti universitas yang sekarang ini sudah terakreditasi. Sehingga nanti bantuan dari pe-

merintah dan pihak-pihak lain untuk membesarkan nama NU,” lanjutnya.

Tito juga berpesan kepada para wisudawan/wisudawati untuk bergerak dan bekerja di daerahnya masing-masing agar dapat menanamkan pemahaman tentang ideologi NU di semua kalangan. Sehingga pilar ideologi akan kuat dan menjadi NKRI agar tidak akan goyah.”Oleh karena itu, salah satu benteng ideologi bagi negara kita yang tercinta ini adalah ideologi NU,” jelasnya. (r)

Lakukan Sosialisasi

UIN Mataram Targetkan 765 Sekolah dan Madrasah Mataram (Suara NTB) Salah satu agenda rutin bagian akademik dan kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram adalah melakukan sosialisasi menyapa seluruh madrasah dan sekolah yang tersebar dari kota hingga pelosok desa. Sosialisasi ditargetkan menyasar 765 sekolah dan madrasah seluruh NTB. Kepala Biro Akademik UIN Mataram Drs. H. Subuhi, M.Pd. yang juga selaku ketua tim sosialisasi menjelaskan saat ini lebih dari 14 ribu mahasiswa sedang berkutat menimba ilmu di UIN Mataram. Mereka datang dari berbagai penjuru, bukan saja dari kawasan NTB melainkan sudah menjadi kampus pilihan yang kini mahasiswanya berasal dari beberapa daerah seperti Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Lebih jauh dikatakan bahwa target seluruh madrasah dan sekolah yang telah terdata menjadi sumber mahasiswa kita harus dapat dijangkau atau dikunjungi oleh tim sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi kali ini harus diakukan secara merata, silaturahmi pihak kampus dengan pihak madrasah dan sekolah sangat penting dilakukan dengan cara mendatanginya dengan memba-

wa brosur SPAN UM PTKIN, kalender dan majalah Suara Kampus dari Bagian Humas.

Rektor UIN Mataram Prof. Mutawali sosialisasi ke seluruh pelosok desa dilakukan untuk mensosialisasikan potret terkini perkembangan dan kemajuan kampus kita. Mutawali menyebut sosialisasi seluruh tim dapat menyambung silaturahmi dan komunikasi serta membangun kedekatan emosional dengan seluruh madrasah dan sekolah yang didatangi. Hal tersebut penting untuk tetap merawat nilai silaturahmi intelktual dan juga menjadi media komunikasi sekolah dengan pihak kampus.

Selain itu membangun kualitas perguruan tinggi merupakan tugas seluruh pemangku kepentingan, dan civitas akademika serta termasuk juga andil dari seluruh madrasah dan sekolah selaku mitra kerja UIN Mataram.

Penting juga untuk menyampaikan pesan atau kabar objektif kepada seluruh masyarakat bahwa kondisi perubahan dan perkembangan kampus UIN Mataram terkini mengalami lompatan yang bagus, tak sekedar hanya fasilitas saja namun seluruh aspek pengembangan yang bersifat akademik dan non akademik. (dys)

SUARA NTB

Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 11

Ardiansyah Ingin Buat Kejutan

Mataram (Suara NTB) Olahraga muay thai akan dipertandingkanpertama kali di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, 20 Oktober 2020. Meski pertama kali digelar, namun atlet Muay Thai NTB, Ardiansyah siap memberi kejutan di ajang multi event olahraga nasional. Atlet asal Dompu ini ingin mendulang medali emas di kejuaraan nasional tertinggi di Indonesia itu.

Ardiansyah

Ditemui Suara NTB di Rusunawa Batu Layar Lombok Barat (Lobar), Selasa (3/3) kemarin, Ardiansyah mengatakan target s a t u medali emas di PON cukup beralasan sebab ia pernah menorehkan prestasi terbaik di kancah nasional.

Terakhir dia meraih medali emas di Pra-PON di Jakarta 2019.

“Terakhir di PraPON saya meraih m e d a l i emas. Target

medali emas di PON adalah harga mati. Insyaallah pasti bisa,” ucapnya dengan penuh semangat.

Selain meraih medali emas di Pra-PON, Ardiansyah juga pernah meriah medali emas di eksebisi PON di Jawa Barat (Jabar) 2016. Dengan segudang prestasi yang sudah dicetak di level nasional, Ardiansyah pun optimis menatap PON 2020.

Untuk diketahui, atlet asalKabupaten Dompu, 12 Mei 1996 bukan atlet karbitan. Ia belajar ilmu beladiri sejak duduk di bangku SD hingga SMP, Ardiansyah sudah mengenal berbagai ilmu beladiri, diantaranya pencak silat dan tarung derajat. Namun masuk SMA, Ardiansyah justru tertarik pada cabang olahraga (cabor) beladiri Muaythai hingga saat ini.

Ketertarikan Ardiansyah di cabor Muaythai karena olahraga beladiri ini, dinilai lebih keras dan menantang, sehingga sangat cocok dengan karakter dirinya yang suka berkelahi. “Saya lebih suka olahraga beladiri Muaythai, karena beladiri ini lebih keras dan menantang,” tuturnya.

Bakat Ardiansyah di olahraga muay Thai ternyata mendapat dukungan penuh kedua orang tuanya. Sejak bergabung di Muaythai tahun 2014, Ardiansyah berlatih secara sungguh-sungguh. Setahun ia berlatih sampai pada

tahun 2015, ia mendapat kesempatan mewakili NTB mengikuti Kejurnas di Senggigi, Lombok Barat. Meski kejurnas tersebut pengalaman pertamanya namun dia sukses meraih medali emas.

Sukses meraih medali emas di event nasional tahun 2015. Ardiansyah kembali dipercaya mewakili NTB di berbagai event nasional. Diantara event yang diikutinya adalah dikejurnas muaythai di Subang, Jawa Barat, meraih medali emas. Kemudian pada tahun 2016 masuk eksebisi PON, kembali meraih medali emas.

Selanjunya di tahun yang sama ia mendapat kepercayaan mewakili tim NTB mengikuti Kejuaraan Asean Pasifik di Makasar dan mendapat medali perunggu. Atas prestasinya tersebut, Ardiansyah dipanggil Pelatnas dalam rangka persiapan mengikuti kejuaraan dunia di Bangkok Thailand, yang diikuti 140 negara, dan sukses meraih medali perunggu.

Pada tahun 2017, ia mengikuti Kejurnas di Tulung Agung dan kejurnas di Jakarta, masing-masing meraih medali emas. Termasuk Kejurnas profesional di Bogor dan di Subang, meraih tiga medali emas.

Terakhir, di Prakualifikasi PON 2019 di Mabes TNI Jakarta, ia meraih medali emas dan lolos PON XX/ 2020 di Papua. (fan)

Diduga Kelelahan, Anggota DPRD Dompu Meninggal Dompu (Suara NTB) – Anggota DPRD Dompu dari PBB, Dahlan tutup usia. Politisi asal Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah dilarikan ke Puskesmas Soriutu oleh rekannya sesama anggota dewan bersama keluarga, Selasa (3/3) sekitar pukul 10.15 Wita.

Kurniawan Ahmadi, anggota DPRD Dompu dari Partai Hanura yang ikut membawa Dahlan ke Puskesmas menceritakan, dirinya bersama Dahlan (PBB) dan Sirajuddin, S.Sos (Partai Demokrat) dijadwalkan akan melakukan kegiatan serap aspirasi di Desa Banggo dan Napa Kecamatan Manggelewa pada Selasa pagi.

Karena akan melakukan reses bersama, dirinya bersama Sirajuddin diminta bergabung di kediaman Dahlan untuk bisa samasama ke lokasi acara.

Saat Dahlan berkemas, Kurniawan bersama Sirajuddin menunggu di berugak. Ia pun dipanggil Siti Hawa, istri Sirajuddin masuk ke rumah. Rupanya, usai mandi, Dahlan mengeluh kepalanya berat dan dipijit-pijit olehnya.

Atlet Menembak Latihan Daya Tahan di Kolam Renang Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga menembak punya cara yang berbeda melatih kemampuan daya tahan fisik atlet. Cabor yang mengandalkan akurasi tembakan itu melatih kekuatan fisik dan daya tahan atlet di Kolam Renang.

Latihan daya tahan fisik atlet menembak digelar di Kolam Renang Gebang Mataram, Senin (2/3). Kegiatan latihan daya tahan fisik itu melibatkan sedikitnya 13 atlet binaan Perbakin NTB. Pelatih Atletik NTB, Andik Budi Hariono yang diwawancara Suara NTB mengatakan kegiatan latihan atlet menembak tidak saja dilakukan di lapangan menembak. Namun untuk latihan daya

tahan fisik mereka memilih kolam renang, selain di lintasan ataupun di lapangan. Menurutnya, latihan fisik di kolam renang sangat cocok untuk meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan atlet.

“Kami di cabor menembak latihan fisik atlet di kolam renang. Justru di kolam renang lebih baik, karena di kolam atlet bisa langsung latihan pernafasan,” ucapnya.

Pada sesi latihan di dalam kolam renang dengan panjang 25 meter tersebut, para atlet dituntut untuk berlari di dalam air hingga atlet merasakan kelelahan. Hal itu dilakukan untuk melatih daya tahan fisik atlet. Selain berlari, para atlet juga melatih menahan napas dalam air hingga jeda wak-

tu yang ditentukan pelatih.

“Anak-anak kita coba latihan menahan napas di air. Ini kita biasakan karena ketika menembak atlet harus menahan napas supaya tembakannya tidak bergeser dari sasaran,” jelasnya.

Untuk diketahui, cabang olahraga menembak meloloskan 13 atlet mengikuti PON di Papua tahun 2020. Mereka adalah Bagus Soleh Aristyawan, Bima Putra Eka Budi Kusuma Wardana, Mariandi, Dasep Imam Suherman, Timur Yuda Irawan, Novian Budiyanto, Citra Putri Budi Andini, Liza Risna Widjajanti, Dewa Ayu Alice Denita, Yuni Caturwati, Synestesya Ratu Purwadi, Supadmi dan Eni Rusdiany. (fan)

Penanganan Limbah B3 di KSB Belum Maksimal Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, mengungkapkan bahwa penanganan limbah medis dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) di wilayah setempat masih belum sesuai standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan. Temuan tersebut berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan dinas terkait belum lama ini di sejumlah puskesmas dan sektor industri lainnya. Hal ini tentu sangat disayangkan karena sangat berbahaya bagi lingkungan, khususnya limbah medis.

“Berdasarkan hasil inspeksi di lapangan memang rata-rata untuk pengolahan limbah medis di puskesmas masih belum sesuai standar.

Bahkan produksi limbah yang mereka hasilkan perbulan juga masih belum terdata, padahal limbah medis ini akan sangat berbahaya.

Meskipun demikian, kami bisa pastikan tidak ada pembuangan lim-

bah medis sembarangan melainkan dengan cara melibatkan pihak ketiga dalam pengolahan limbah tersebut,” ujar Kepala DLH KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3, Dedi Damhuddy SP., M.Si, Selasa (3/3).

Dikatakannya, khusus untuk penanganan limbah medis, hanya RSUD Asy Syifa saja yang sudah sesuai standar, bahkan sudah ada catatan khusus terkait produksi limbahnya perbulan. Untuk itu, pihaknya mendorong agar puskesmas juga bisa melakukan penanganan khusus terhadap limbah medis yang dihasilkan per bulannya.

Bahkan, hasil kordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) bahwa puskesmas sedang mencoba menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelohan sampah medisnya dan dalam waktu akan segera ada realisasinya. Upaya tersebut tentu sangat diapresiasi, kare-

na jika limbah medis ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan khusus dikhawatirkan akan menjadi masalaj di kemudian hari.

Salah satu contoh saja, di puskesmas Taliwang berdasarkan hasil pengecekan lapangan ditemukan ada limbah B3 yang dicampur dengan limbah yang lainnya. Apa yang dilakukan tersebut sudah sangat menyalahi aturan, karena akan sangat berbahaya bagi lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, pihak terkait meminta agar penanganan sampah medis ini bisa dikelola secara maksimal karena dampak yang ditimbulkan akan sangat berbahaya.

“Kami sangat berharap supaya penanganan limbah medis dan B3 ini harus dilakukan secara maksimal, jika dibiarkan begitu saja dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari yang berdampak pada lingkungan yang tercemar,” pungkasnya. (ils)

Dongkrak Penerimaan PAD (Suara NTB/ula)

BIMTEK - Dahlan (tiga dari kiri) saat Bimtek anggota DPRD Dompu periode 2019-2024 beberapa waktu lalu.

Setelah dipijit, Dahlan justru muntah-muntah. Karena sebelum mandi, Dahlan sempat minum susu (susu kaleng putih), baru sarapan pagi. Sehingga oleh pihak keluarga diberi air kelapa karena dikhawatirkan ada keracunan (susu).

Sirajuddin, S.Sos anggota DPRD Dompu juga mengungkapkan, pada Senin (2/3) sore pihaknya juga melakukan reses bersama di Kilo. Dahlan sampai di rumah sekitar pukul 22.30

wita. “Makanya kita kaget,” katanya.

Dahlan merupakan anggota DPRD Dompu daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Manggelewa dan Kilo dari PBB. Pada Pemilu 2019 lalu, Dahlan memperoleh suara 1.619 suara.

Peraih suara terbanyak kedua setelah Dahlan adalah Drs Muhammad Yamin dengan 1.034 suara. Sebelum menjadi anggota Dewan, Dahlan sempat menjadi Kepala Desa Lanci Jaya selama dua periode. (ula)

Dirawat di RSMA, Turis Rusia Tidak Terindikasi Mengidap Corona Sumbawa Besar (Suara NTB) Masyarakat di Kabupaten Sumbawa dihebohkan dengan adanya isu Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia yang diduga mengidap virus Corona (Covid 19). Turis berinisial MP (39) tersebut sedang dilakukan penanganan di ruang isolasi RS HL. Manambai Abdulkadir (RSMA), setelah dirujuk dari Puskesmas Alas Barat. Namun dari hasil pemeriksaan, diketahui traveler tersebut tidak terindikasi virus dimaksud.

Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang digelar Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dikes), Drs. H. Didi Darsani, A.Pt, Kabid P3PL Dikes, Agung Riyadi, Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan, dan dokter spesialis paru RSMA, I Dewa Putu Ardana, di Kantor Bupati Selasa (3/3).

Dijelaskan Sekda, turis tersebut dirujuk dari Puskesmas Alas Barat ke RSMA dengan kondisi demam tinggi. Setelah ditangani secara medis, kini demamnya sudah turun dan normal. Bahkan dari hasil pemeriksaan laboratorium, tidak ada tanda tanda mengidap infeksi Corona. Dengan adanya hasil ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

“Dengan kejelasan informasi ini, kita berharap masyarakat tenang, beraktivitas seperti biasa. Karena ini sudah disampaikan bahwa tidak ada tanda-tanda virus Corona itu, supaya jangan panik. Bahwa belum ditemukan di Sumbawa,” ujarnya.

Kepala Dikes Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt, memaparkan, dari koordinasi dengan pihak puskesmas dan Imigrasi, WNA berinisial MP tersebut datang ke Indonesia 14 Februari lalu mendarat di Denpasar.

Yang bersangkutan sempat mendaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok.

Lalu menuju Sumbawa tepatnya di Kecamatan Alas Barat untuk mencari homestay yang terlihat di google.

Namun setelah berjalan cukup

(Suara NTB/ist)

DAYA TAHAN - Tampak sejumlah atlet menembak sedang menjalani latihan daya tahan fisik di Kolam Renang Gebang Mataram belum lama ini.

(Suara NTB/ind)

JUMPA PERS – Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri (dua dari kanan), Kepala Dikes Sumbawa, H. Didi Darsani (paling kanan), Direktur RSMA, Arindra Kurniawan (dua dari kiri) dan dokter spesialis paru I Dewa Putu Ardana (paling kiri) saat melakukan jumpa pers. jauh homestay yang dicari tidak ketemu. Dimungkinkan karena kelelahan, turis tersebut pingsan. Selanjutnya oleh masyarakat dibawa ke Puskesmas Alas Barat pada Senin (2/3) sekitar pukul 19.00 Wita.

Petugas puskesmas kesulitan berkomunikasi, karena turis tersebut berbahasa Rusia. Sehingga dokter hanya melihat riwayat perjalanannya, yang sebelumnya berkunjung ke Thailand, Malaysia dan Italia. Dari riwayat tersebut, dokter mengambil langkah-langkah agar tidak salah antisipasi dengan merujuknya ke RSMA. Sementara Direktur RSMA, dr.

Arindra Kurniawan didampingi dokter spesialis paru, I Dewa Putu Ardana mengakui, pasien sudah dilakukan tata laksana awal sesuai dengan SOP. Karena pihaknya sudah mempersiapkan diri dari awal untuk mengantisipasi kasus seperti ini. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan pihak RSMA. “Manajemen pada pasien ini kita lakukan sesuai dengan alur yang sudah kita buat dan SOP yang sudah ada. Jadi memang kita sudah

mempersiapkan dari dari awal untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti ini. Sehingga begitu ada kasus, jadi semuanya tidak perlu ada kepanikan dan kewaspadaannya, tetap terjaga,” terangnya.

Pasien tersebut jelasnya, awalnya datang dengan kondisi demam dan sudah dilakukan pemeriksaan. Tetapi tidak ditemukan tanda-tanda terjadinya infeksi saluran pernafasan.

Bahkan dari hasil laboratorium dan foto rontgen, hasilnya normal untuk infeksi. “Yang ada sesuai dengan apa yang dia rasakan demam, diare, mual dan muntah. Tapi untuk infeksinya, fungsi hatinya masih normal semua,” sebutnya.

Kondisi terakhir, suhu tubuh pasien sudah menurun. Dari pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda sesuai dengan pneumoni corona.

Meskipun demikian, diare dan demam yang dialami tetap dilakukan pengobatan hingga pulih. Pasien sementara belum dizinkan pulang dan tetap berada di ruang isolasi. “Pasien sekarang tetap kita isolasi dulu. Tapi untuk mengarah ke corona itu sama sekali tidak ada,” pungkasnya.(ind)

Komisi I DPRD Lobar Fokus Pengawasan Sektor Aset dan Perizinan Giri Menang (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) memiliki rencana untuk dilakukan pada masa sidang II dalam rangka tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan. Ke depan, Komisi I yang membidangi pemerintahan, aset dan perizinan akan fokus pada pengawasan sektor perizinan serta aset untuk membantu pemerintah daerah lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah dari beberapa sektor tersebut. ‘’Di samping itu, beberapa sektor ini menjadi persoalan publik karena menyangkut langsung dengan masyarakat. Berbagai langkah pengawasan pun sudah dan tengah serta akan dilakukan komisi I,’’ ujar Ketua Komisi I DPRD Lobar Romi Rahman yang dikonfirmasi di ruang Fraksi Gerindra DPRD Lobar, Selasa (3/3).

Anggota dewan tiga periode ini menerangkan menyikapi berbagai persoalan Komisi I sudah menyiapkan langkah untuk dilaksanakan pada masa sidang II. “Salah satu menjadi fokus kami di Komisi I adalah masalah peran aset dan perizinan? Alasannya karena ini adalah sumber PAD, kedua kenapa ini menjadi perhatian kita karena ini kan banyak mengundang persoalan terkait masalah publik dan pribadi. Artinya bukan berarti kita mengindahkan leading sector yang lain. Karena kami merasa leading sector lain berjalan tanpa banyak masalah,” jelas politisi Dapil V (Kediri - Labuapi ini.

Hasil identifikasi persoalan yang banyak ditemukan adalah

masalah aset dan perizinan, sehingga Komisi I DPRD Lobar lebih serius melakukan kegiatan-kegiatan menangani dua sektor tersebut. Mengenai rencana penanganan aset mulai dari inventarisasi dan identifikasi aset, baik lokus, luas, berapa yang disewakan, berapa sewanya dan dihibahkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap PAD. Sebab target PAD dari aset saja mencapai Rp 2,5 miliar.

Setelah dilakukan identifikasi pendataan, pihaknya selanjutnya melakukan pelaksanaan yang dimaksudkan dalam hal distribusi. Di mana aset ini jelas kemana dan berapa hasilnya. Lalu yang paling penting pengawasan sesuai tupoksi ang-

(Suara NTB/her)

Ketua Komisi I DPRD Lobar Romi Rahman.

gota dewan, yakni kontroling terhadap leading sector untuk mengecek apakah aset ini tepat sasaran , sesuai regulasi atau diluar regulasi.

“Sehingga kami istilahkan Alat kelengkapan (komisi I red) ini auditor internal bagi dua leading sector ini,” tegas dia. Barulah terakhir pihaknya evalusi terhadap hasil kerja yang dilakukan komisi I. Diakuinya, banyak persoalan yang ditangani di Komisi I DPRD Lobar. Pihaknya sudah mengidentifikasi berbagai persoalan ini mana yang belum dan sudah selesai. Namun, masih banyak persoalan yang belum selesai, sehingga butuh proses melibatkan semua lembaga termasuk di luar lembaga. Hal yang sama dilakukan pada leading sector perizinan.

Masalah perizinan ini dipengaruhi luas wilayah, menyebabkan pihak pemda dalam hal ini perizinan kadang tidak tahu ada aktivitas usaha, sehingga ditemukan ada usaha seperti vila yang non komersial atau pribadi justru dikomersialkan, sehingga di sini butuh koordinasi dan sikap kooperatif dari Pemda melalui OPD terkait agar target Pemda untuk mencapai PAD dari sektor perizinan Lebih maksimal. Apalagi target PAD di perizinan mencapai Rp 4,9 miliar. Pihaknya pun mendorong agar dinas terkait melakukan inovasi dan kreasi dalam mencari sumber PAD. Selain itu, perlu langkah tegas menertibkan bangunan yang menyalahi aturan dan tidak berizin, sebab hal ini merugikan daerah, karena PAD tidak masuk ke pemda. (her/*)

(Suara NTB/her)

MEDIASI - Kegiatan saat memediasi persoalan masyarakat dengan OPD terkait.

SUARA NTB

Rabu, 4 Maret 2020

BPBD NTB Sebarkan Informasi Kebencanaan Melalui Radio Mataram (Suara NTB) Ruang penyiaran dimanfaatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dalam rangka upaya diseminasi atau perluasan informasi kebencanaan. Disadari bahwa NTB sebagai daerah dengan potensi bencana yang beragam, BPBD menjalin kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI). Perjanjian kerjasama berlangsung di aula Siar LPP RRI Selasa (3 /3) itu untuk mewujudkan penguatan informasi kebencanaan.

Kerjasama itu menurut Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, sebagai bentuk dari upaya nyata untuk mewujudkan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko bencana kepada semua pihak di NTB, yakni melalui media elektronik LPP RRI Mataram. Kerjasama itu diharapkan menguatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi dan kompetensi dalam peningkatan kapasitas, baik yang ada di BPBD, RRI dan bahkan sampai

(Suara NTB/ist)

NASKAH KERJASAMA - Penyerahan naskah kerjasama antara Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik dengan Kepala LPP RRI Mataram Teguh Yuli Astuti. pada komunitas masyarakat.

“Melalui RRI kita berharap pendidikan dan sosialisasi kebencanaan semakin intens dan tepat sasaran, karena masyarakat yang mendengarkan siaran RRI kita tahu sampai ke pelosok pelosok,” ujarnya.

Kerjasama dengan LPP RRI bagi BPBD adalah salah satu langkah maju untuk memberi-

kan informasi yang benar tentang kebencanaan kepada masyarakat. Sebab bisa dengan cepat menangkal beritaberita hoax melalui siaran RRI. Bahkan menurutnya, melalui RRI bisa lebih cepat menginformasikan berbagai potensi dan kemungkinan yang akan terjadi, menjadi sarana peringatan dini di NTB.

Hadir dalam penandatanganan kerjasama itu, Kepala LPP RRI Mataram Dra. Teguh Yuli Astuti, MM didampingi para kepala Bidang dan penyiar LPP RRI Mataram. Sementara dari BPBD dihadiri langsung Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH di dampingi para kepala Bidang dan para kepala seksi.

Sementara Kepala LPP RRI Mataram Dra. Teguh Yuli Astuti menyampaikan, kerjasama tersebut menjadi penting bagi lembaganya untuk memfasilitasi penyampaian informasi kebencanaan bagi masyarakat.

Lebih dari itu, menyediakan tempat bagi para profesional dalam bidang kebencanaan, sehingga membangun kesadaran bersama tentang betapa pentingnya mitigasi bencana yang baik. “Sehingga program siaran tentang kebencanaan yang digagas RRI juga bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (ars)

Halaman 12

ADD di Lobar Masih Kecil

Hj Nurul Adha Giri Menang (Suara NTB) Banyak Desa di Lombok Barat (Lobar) mengeluh karena masih kecilnya Alokasi Dana Desa (ADD), menyusul berlakunya PP nomor 11 yang mengharuskan kenaikan gaji atau penghasilan tetap (Siltap) Kades hingga Kadus. Kondisi ini menyebabkan pihak Desa terpaksa memutar otak menyiasati ADD yang jumlahnya tak sebanding dengan ke-

butuhan di Desa.

Persoalan ini pun mendapatkan sorotan dari pimpinan DPRD Lobar. Pimpinan Dewan mendorong agar jatah ADD kedepan ditambah. Wakil ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha mengatakan banyak menerima keluhan Kades tentang kondisi ADD yang kecil sehingga cukup menyulitkan mereka. “Kami menyerap aspirasi dari para Kades terkait kenaikan ADD. Ya, kami akan dorong supaya terjadi kenaikan,” terang Nurul Adha, Selasa (3/3).

Untuk ADD kedepan, pihaknya mendorong Pemda tidak menerapkan pola minimal 10 persen. Pihaknya berharap agar PAD naik tahun 2021, sebab hal ini akan berhubungan dengan ADD bagi desa. Sebelumnya pengalokasian ADD memakai PAD R 274 miliar. Namun janji Pemda PAD akan naik pada APBD perubahan nanti. Kalau PAD pada APBD perubahan naik maka terjadi kenaikan pada 2021. Hal ini dipastikan berdampak ke ADD walaupun menggunakan pola minimal pasti berdampak terhadap kenaikan untuk ADD dari sisi nominal.

PT. AP Atensi Kualitas Kesehatan Warga Lingkar Bandara Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) meluncurkan program pelayanan kesehatan keliling dalam upaya mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di lingkar bandara. Program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah (Loteng).

Kesepakatan kerjasama ditandatangani bersama, Selasa (3/3).

“Pemberian pelayanan kesehatan keliling ini, salah satu upaya kita dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya yang ada di lingkar bandara,” terang General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati.

Program tersebut memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu dilaksanakan. Namun tahun ini diharapkan bisa lebih maksimal lagi programnya. Sehingga PT. AP I LIA menggandeng Dikes Loteng sebagai mitra strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan.

“Denganadanyapelayanankesehatan keliling ini, masyarakat yang belum sempat atau belum tersentuh layanan kesehatan bisa memperoleh pelayanan kesehatan,” imbuhnya. Sasaran lebih difokuskan pada balita dan anak-anak, ibu hamil serta orang tua jompo yang rentan terserang penyakit.

Pelayanan kesehatan yang diberikan pun cukup beragam.

Mulai pemeriksaan dan pengobatan penyakit umum, gigi serta mata bagi bayi dan anakanak serta ibu hamil dan orang tua jompo selaku sasaran program. Termasuk juga layanan operasi mata katarak.

Jati mengatakan, pemberian layanan kesehatan tersebut akan dimulai pada bulan Maret ini sampai bulan Oktober mendatang. Dengan delapan kali layanan setiap bulannya. Daerah

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

(Suara NTB/kir)

KERJASAMA - GM. PT. AP I LIA, Nugroho Jati, menandatangani kesepakatan kerjasama pelayanan kesehatan keliling bagi warga lingkar bandara dengan Dikes Loteng, Selasa (3/3). sasaran pun sudah jelas, yakni wilayah lingkar bandara. “Program pelayanan kesehatan ini adalah amanah pemerintah pusat. Untuk mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, utamanya masyarakat di lingkar bandara,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kabid Pelayanan Kesehatan Dikes Loteng, M. Taqiyuddin, mengapresiasi upaya yang dilakukan pihak PT. AP I LIA tersebut. Harapannya, program tersebut bisa mem-

bantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat didaerah ini.

Meski ruang lingkupnya masih di wilayah lingkar bandara.

Kedepan, pihaknya berharap ruang lingkup layanan bisa diperluas. Sehingga masyarakat luas juga bisa ikut merasakan layanan kesehatan yang diberiken oleh PT. AP I LIA. “Pemerintah daerah tentu tidak bisa sendiri memikul tanggung jawab ini. Butuh dukungan semua pihak,” tandasnya. (kir)

Saeful Bahri Selain itu pertimbangannya kenaikan dana perimbangan, “Kalau APBD dan PAD naik, maka ADD juga otomatis akan naik,” jelas dia. Sebab rumusnya alokasi ADD yakni 10 persen dana perimbangan dikurangi dengan DAK, ditambah 10 Persen PAD yang diperoleh dari pajak serta retribusi.

Sehingga kalau PAD dan dana perimbangan naik maka tentu pihaknya akan mendorong ADD juga dinaikkan.

Sementara itu Sekdes Sesela, Saeful Bahri mengakui kondisi alokasi ADD yang diperoleh masih kecil. Karena melihat dusun ada 11 dusun ditambah 61 RT serta kader 60 orang lebih, belum lagi Kades serta Kadus yang perlu dibiayai siltapnya. Hal ini menyebabkan banyak program tak tertangani seperti renovasi kantor dan fasilitas desa hingga dilakukan pengurangan BOP. “Terlalu kecil ADD kami, karena Pemda meratakan jatah ADD se kecamatan Gunungsari, tanpa melihat jumlah dusun, jumlah penduduk dan luas wilayah. Jadi korbannya yang desa punya banyak dusun,” ujar dia. Idealnya menurut dia ADD untuk desa seperti Sesela minimal Rp1 miliar. (her)

HILANG HLG BPKB R2 MERK.SUZUKI DR.5785 BC NOKA/NOSIN : MH8BG41CA71123909/G4201D-124597 AN.ADITYA BIMANTARA HLG SKT JL.TGH FAIZAL KEL.MANDALIKA KEC.SANDUBAYA KOTA MATARAM HLG STNK R4 MERK ISUZU PANTHER NOPOL. DR.1203 AH NOKA/NOSIN : MHCTBR54F5K262875/E2628 75 AN.PELAPOR HLG SKTR ALAMAT PELAPOR MENUJU SELEPARANG CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR.6961 ME NOKA/NOSIN : MHIJFZ2133HK039866/ JFZ1E-1044879 AN.ZADA REZA ANDRIAN HLG SKTR JL.SULTAN KAHARUDIN SIMPANG 4 PAGESANGAN KOTA MATARAM HLG BPKB R4 DAIHATSU XENIA DR.1106 AI NOKA/NOSIN : MHKFMREEJ5K025521/ DN29181 NO.BPKB 6744587.0 AN.H.HUSIN AFFANDY TN HLG DSKTR JL.GOTONG ROYONG KOTA MATARAM

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Jangan Panik Berlebihan PASCAPresiden mengumumkan bahwa ada dua warga Indonesia yang positif terkena virus corona (Covid-19), nampak kepanikan melanda rakyat Indonesia, termasuk di NTB. Indikasi kepanikan warga setidaknya tergambar dari aksi borong masker dan sabun pencuci tangan. Bahkan, sejumlah apotek di Kota Mataram sudah memasang tulisan ‘’stok masker kosong’’.

Tidak itu saja, kabar ini juga berdampak pada sektor pariwisata NTB, yang sebetulnya baru beranjak pulih dari keadaan yang cukup terpuruk pascagempa Agustus 2018 lalu. Beberapa tamu yang sudah memesan kamar hotel di kawasan wisata di Pulau Lombok, dikabarkan ikut membatalkan pemesanan kamar hotel. Jika kondisi ini terus menghantui, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dampak ikutan seperti tahun lalu. Misalnya, ada hotel yang sampai mengambil kebijakan merumahkan karyawannya.

Masalah utama pariwisata saat ini adalah rasa takut dari wisatawan sendiri untuk berpergian. Terlebih menuju negara atau daerah dengan kasus positif Covid-19. Karena itu, selain program subsidi tiket pesawat dan pembebasan pajak yang dilakukan pemerintah saat ini, perlu ada strategi lain untuk meyakinkan wisawatan bahwa penanganan yang tepat untuk kasus Corona telah disiapkan.

Indonesia seperti diketahui, bukan satu-satunya Negara yang warganya terjangkit virus mematikan tersebut. Sejumlah Negara tetangga Indonesia sudah lebih dulu mengkonfirmasi bahwa mereka sudah tertular virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China itu. Virus ini memang berbahaya. Namun bukan berarti masyarakat langsung menyikapi pengumuman yang disampaikan Presiden Jokowi secara berlebihan yang diekspresikan dengan aksi borong masker, sabun cuci tangan, bahkan stok sembako.

Pengumuman itu penting disampaikan kepala Negara agar masyarakat waspada dan berhati-hati. Toh, penularan virus ini dapat diantisipasi dengan beberapa langkah. Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih minimal 20 detik. Kedua, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Ketiga, gunakan masker.

Keempat, mengkonsumsi gizi seimbang, seperti buah dan sayur.

Kelima, rajin berolahraga dan yang keenam istirahat yang cukup.

Untuk itu masyarakat tidak perlu panik berlebihan menghadapi ancaman virus corona ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D dan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., meminta masyarakat tidak panik menyikapi kasus virus Corona. Mendagri secara khusus meminta kepala daerah dan pejabat tak membuat pernyataan yang membuat masyarakat bingung dan panik.

Pemerintah telah berupaya dengan segala kemampuan yang ada. Selain berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Mendagri mengatakan kepala daerah juga banyak melakukan langkah-langkah preventif. Ia mengajak masyarakat agar memperkuat daya tahan tubuh dengan rutin berolahraga. Menurutnya, Indonesia beruntung berada di daerah tropis. Karena pada suhusuhu yang panas, virus corona tak akan bisa berkembang.

Penyebaran virus corona ke orang lain lewat sentuhan langsung dengan penderita. Untuk itu, masyarakat agar rutin mencuci tangan. Mantan Kapolri ini menambahkan, Indonesia sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kesehatan, seperti SARS, MERS, demam berdarah dan lainnya. Masyarakat diminta tak perlu datang ke supermarket memborong kebutuhan pokok dengan adanya penemuan kasus positif corona di Depok, Jawa Barat. Pemerintah menjamin ketersediaan sembilan kebutuhan pokok dan lainnya. (*)

OPINI

Halaman 14

Eko-Budaya NTB Menangkal Virus Corona IRUS Corona akhirnya menembus masuk Indonesia. Dua orang WNI asal Depok Jawa Barat diumumkan terkena virus menakutkan tersebut. Beberapa bulan terakhir, darurat Virus Corona sedang dihadapi dunia. Virus mematikan yang berasal dari Wuhan, China ini dikabarkan telah puluhan negara. Negara yang terkonfirmasi terpapar antara lain AS, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Nepal, Perancis, Jerman, Australia, Kanada, Kamboja, dan terkahir Indonesia. Kasus terbanyak di China dengan penderita mencapai puluhan ribu dan korban tewas ratusan.

Kasus Corona merupakan salah satu bentuk bencana kesehatan lingkungan. Salah satu mitigasi preventifnya adalah dengan kebersihan dan pelestarian lingkungan.

Salah satu aspek yang dapat dioptimalkan adalah kontribusi budaya atau sistem pengetahuan lokal. Budaya adalah pemandu dan pemerkaya pembangunan berkelanjutan. Dimensi budaya penting diintegrasikan dengan aspek lain dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Ekologi budaya NTB dapat menjadi salah satu upaya mencegah atau meminimalisasi dampak Corona masuk ke Provinsi NTB. Kekuatan Budaya Budaya memuat nilai-nilai luhur dan keyakinan sebagai pedoman, rencana perilaku, serta dasar memecahkan masalah yang berlaku antar generasi. Nilai tersebut meneguhkan keberpihakan budaya terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Semua suku dan adat di Indonesia memiliki kearifan lokal yang ramah lingkungan. Nilai-nilai inilah modal kuat bagi upaya pelestarian lingkungan. Salah satunya ada di Provinsi NTB. Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang terdiri dari berbagai suku diantaranya Suku Sasak, Suku Samawa dan Suku Mbojo. Kearifan lokal ramah lingkungan misalnya ada di Pulau

Oleh:

RIBUT LUPIYANTO

Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) Lombok yaitu kebiasaan masyarakat untuk merawat tanaman padi dengan meletakkan ahasil pembakaran cacing nyale (Eunica fucata) di area persawahan yang aromanya dapat mengusir serangga. Sedangkan di Pulau Sumbawa tradisi yang dikenal menjaga hutan larangan oleh masyarakat adat yang pernah diadakan ketika mereka berburu dan menemukan tanaman obat (Hunaepi dkk, 2019).

Fakta lain ternyata banyak terjadi kesenjangan antara nilai budaya tersebut dengan perilaku sehari-hari. Sairin (2009) menjelaskan bahwa budaya perilaku (behaviour culture) telah menjauh dari budaya idealis yang dicita-citakan (expected culture). Efeknya sebagaimana diperingatkan dalam Al Qur’an Surat Ar Rum (Ayat 41) yaitu terjadi kerusakan lingkungan disebabkan karena ulah tangan manusia.

Manusia secara alamiah memiliki empat model budaya lingkungan, yaitu merusak, mengabaikan, memelihara, dan memperbaiki (Tasdiyanto, 2010). Model budaya mengabaikan dan merusak lingkungan hidup lebih cenderung terjadi dalam budaya rasional. Sedangkan budaya memelihara dan memperbaiki lingkungan terjadi dalam budaya tradisional. Perilaku manusia terhadap lingkungan akan direspon sesuai dengan model budayanya.

Hoff (1998) mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan-perubahan sosial budaya, khususnya dalam nilai dan perilaku ramah lingkungan.

Strategi Revitalisasi Tantangan besar telah menghadang di depan. Arus globalisasi bermuatan budaya modern semakin tak terbendung masuk ke Indonesia. Kearifan lokal yang ramah lingkungan dalam kondisi darurat dan terancam tereliminasi. Gaya hidup yang materialis-hedonis telah menggeser sikap harmoni dengan alam (Hardjosoemantri,

RADIO

2006). Konsekuensi atas fenomena ini menuntut upaya revitalisasi budaya dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan.

Pertama, kebijakan pemerintah mesti memperhatikan dinamika lingkungan dengan program-program konservasinya. Hamengku Buwono X (2008) menegaskan bahwa permasalahan pembangunan disebabkan faktor kebijakan yang tidak berlandaskan budaya sendiri. Berbagai upaya mendesak dilakukan pemerintah. Misalnya melalui kampanye budaya ramah lingkungan, festival budaya untuk menjaga lingkungan, fasilitas ruang publik yang berkarakter budaya Jawa, dan lainnya.

Kedua, pendidikan kebumian dan lingkungan mesti digencarkan secara formal maupun non formal.

Hal ini dimaskudkan guna mengenalkan pada generasi muda yang akan mewarisi estafet pembangunan. Kerangka konseptualnya dapat mengadopsi konsep Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development). Konsep pendidikan penting memasukkan muatan budaya lokal yang aplikatif bagi pelestarian lingkungan.

Ketiga, masyarakat perlu diberi informasi dan diajak mengaktualisasikan kearifan lokal untuk menjaga lingkungannya. Prinsipnya agar masyarakat mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan serta menjamin keberlanjutan fungsinya. Seniman, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen mesti diberdayakan sebagai penggerak implementasi budaya ramah lingkungan.

Keempat, masyarakat penting dikuatkan pegangan fundamentalnya yaitu sisi spiritualisme. Al-Qardhawi (2002) menegaskan bahwa permasalahan lingkungan pada dasarnya merupakan persoalan moralitas sehingga solusi efektifnya adalah dengan revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, keramahan, dan sebagain-

ya. Spiritualisme hadir sebagai oase bagi dahaga moralitas manusia modern. Tesis tersebut menguatkan argumentasi untuk menempatkan agama sebagai landasan fundamental dalam pengelolaan lingkungan atau disebut ekospiritualisme. Umat penting disadarkan dengan sentuhan spiritual bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari bukti keimanan. Pembangunan mesti dilaksanakan secara ramah lingkungan.

Semua pihak dan semua sarana penting melek ekologi guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Pemimpin mesti berkomitmen mengoptimalkan potensi budaya untuk pelestarian lingkungan.

POJOK Mendagri dan gubernur minta masyarakat tak panik sikapi kasus virus Corona Tingkatkan kewaspadaan

*** TPS ilegal makin marak Keseriusan mendukung program zero waste dipertanyakan

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2020

Halaman 15

Kodim Sumbawa Bertekad Kembalikan Hutan Rusak

Usut Dermaga Gili Meno, Kejari Mataram akan Libatkan Ahli

Diproyeksikan akan Terdampak Dari Hal. 1 adanya wabah virus Corona (Covid-19) diprakirakan akan berpengaruh pada sisi perdagangan internasional (eksporimpor) dan pariwisata.

Covid-19 telah berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi Asia di luar Tiongkok dengan banyaknya pabrik, tempat bisnis serta perkantoran yang ditutup. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku yang diimpor, termasuk dari Indonesia yang akan mengurangi permintaan industri bahan baku di Indonesia.

Sebaliknya, kurangnya pasokan bahan baku yang diimpor dari negara terdampak Covid-19 berpotensi menurunkan kegiatan industri pengolahan di Indonesia, termasuk industri di NTB. ‘’Sementara dari sisi pariwisata, dengan adanya penyebaran Covid-19, wisatawan asing akan enggan untuk bepergian keluar dari negaranya sampai negara-negara tujuan pariwisata dinyatakan aman,’’ ujarnya.

Achris Selasa (3/3) kemarin, secara umum menggambarkan, ketidakpastian pasar keuangan global akibat Covid-19 makin tinggi. Meskipun intensitas di Tiongkok mulai berkurang. Asesmen terkini Bank Indonesia menunjukkan penyebaran Covid-19 di Tiongkok mulai berkurang dan berdampak positif pada kenaikan kegiatan ekonomi di Tiongkok.

Namun demikian, ketidakpastian pasar keuangan makin meningkat pascaditemukannya kasus Covid-19 di luar Tiongkok. Investor global menarik penempatan dananya di pasar keuangan negara berkembang dan mengalihkan kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman seperti UST Bond dan emas. Kondisi ini kemudian menekan pasar keuangan du-

nia dan memberikan tekanan depresiasi cukup tajam pada banyak mata uang global, termasuk Indonesia.

Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain dalam melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dan memitigasi dampak risiko Covid-19 terhadap perekonomian domestik.

Pemerintah telah dan akan terus meningkatkan ruang stimulus fiskal dan memberikan kemudahan berusaha di sektor riil termasuk kegiatan pariwisata dan ekspor-impor. Sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas moneter, nilai tukar rupiah, dan pasar keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan menempuh kebijakan untuk melakukan stabilisasi pasar saham serta terus memperkuat ketahanan industri perbankan dan jasa keuangan lain.

Pada RDG 19-20 Februari 2020, Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko Covid-19. Suku bunga kebijakan, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) diturunkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%.

Strategi operasi moneter juga terus diperkuat guna menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan berbagai langkah kebijakan yang telah diambil sebelumnya, Bank Indonesia menempuh beberapa langkah kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan, termasuk memitigasi risiko Covid-19. (bul)

Atensi Pariwisata NTB Dari Hal. 1 Kita ingin mendorong wisata terutama. (Karena) salah satu dampak tekanan ekonomi global, karena Corona virus dan lain-lain, salah satunya pariwisata,’’ kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D usai upacara peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas di Eks Bandara Selaparang, Selasa (3/3) siang.

Mendagri mengatakan, beberapa waktu lalu juga diadakan kegiatan skala nasional di Bali. Pesertanya juga cukup banyak, dihadiri sekitar 6.000 orang. Ia menjelaskan Lombok merupakan salah satu tujuan wisata dunia.

Bahkan Mandalika merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia yang sedang dibangun oleh pe-

merintah pusat, selain Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur. Meskipun pembangunan pariwisata Mandalika belum tuntas. Tetapi Kemendagri menetapkan Lombok sebagai lokasi kegiatan skala nasional. ‘’Sehingga kita mengambil tempat di Lombok ini untuk mendorong, menstimulasi pariwisata termasuk pariwisata domestik,’’ katanya.

Dengan adanya kegiatan skala nasional dan internasional di NTB, maka akan membuat efek psikologis kepada wisatawan, baik domestik dan mancanegara. ‘’Ada keyakinan dari mereka bahwa di Lombok amanaman saja. Sehingga tak mempengaruhi kunjungan wisatawan yang akan datang ke sini,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Proyek Dermaga Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara masih jadi atensi Kejari Mataram. Hasil cek fisik secara umum beberapa waktu lalu, jadi bahan telaah awal melibatkan ahli fisik. ‘’Masih jalan puldata dan pulbaket. Saya biarkan timnya bekerja dulu,” kata Kajari Mataram, Drs. Yusuf, SH Selasa (3/2). Terakhir diketYusuf ahuinya tim turun untuk mengecek proyek senilai Rp9,1 miliar itu karena masih mencantumkan papan nama TP4D. Bersamaan dengan itu timnya diminta untuk cek kondisi proyek setelah kontraknya diputus per Desember 2019 dan perpanjangan hingga Februari lalu.

Namun cek fisik awal itu belum bisa jadi dasar untuk menilai indikasi penyimpangan awal. Ia berencana melibatkan ahli fisik untuk menilai berapa persentase pekerjaan dan nilai proyek yang dikerjakan. “Karena mereka (ahli) lah yang paham berapa kekurangan, disesuaikan dengan berapa yang dibayar,” kata Yusuf.

Kajari mengaku mendapat sedikit informasi bahwa proyek tersebut sudah selesai kontrak per Februari lalu. Dengan begitu pihaknya akan lebih mudah melakukan penyelidikan karena tidak sedang dalam masa pengerjaan. “Kalau sudah kontraknya selesai, bisa kita lihat nanti, sampai di mana progres yang sudah dibayar, berapa volumenya dan nilainya,” kata Kajari.

Tapi untuk kepastian penyimpangan spek, pihaknya harus melibatkan ahli konstruksi. Tidak menutup kemungkinan juga hasil hitungan BPK akan jadi dasar untuk melihat indikasi penyimpangan tersebut. Demikian juga Inspektorat Lombok Utara, juga terbuka untuk diajak koordinasi.

Pendampingan TP4D sebelumnya tidak mempengaruhi penyelidikan? Menurut Kajari, justeru hasil pendampingan TP4D yang sebelumnya menemukan ketidakberesan pengerjaan, akan jadi informasi awal.

Karena tanda-tanda akan bermasalah sudah terlihat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan PT. ML tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya untuk percepatan. ‘’Pada saat Kajari Pak Ketut dulu, sudah pernah diajukan putus kontrak rekanan karena ada deviasi pekerjaan. Tapi tidak diindahkan. Makanya kan tidak heran kalau kondisi fisiknya seperti sekarang ini,’’ jelasnya.

Kapan rencana pemeriksaan saksi-saksi? Sejauh ini ia belum mendapat kabar dari tim. Karena bisa saja timnya langsung bergerak menyiapkan pemeriksaan atau pengumpulan data data awal. “Pemanggilan saksi nanti kita lihat.

Tapi nanti pasti ke arah sana,” ujarnya. (ars)

SERAHKAN - Sejumlah pejabat yang menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran ikut seleksi terbuka jabatan eselon II di Lobar.

29 Pejabat Mendaftar Ikut Seleksi Eselon II di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Penerimaan peserta seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Pemkab Lombok Barat (Lobar) berakhir, Selasa (3/ 3). Data sementara panitia seleksi, jumlah pejabat yang mendaftar sebanyak 29 orang.

Di antara 29 pendaftar ini ada yang ikut seleksi pada beberapa posisi jabatan kosong.

Dari 10 jabatan yang kosong, beberapa jabatan yang paling banyak pelamar adalah Dinas Sosial dan Dinas Pemadam Kebakaran masing-masing delapan orang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan enam pendaftar. Untuk tahap selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi, lalu diumumkan yang lolos tahapan selanjutnya.

Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., menjelaskan, untuk seleksi terbuka pansel JPTP di Lobar dari 10 jabatan yang dibuka terdapat pelamar sekitar 46 pelamar dengan jumlah orang 29 yang mendaftar. Karena terdapat beberapa orang melamar di beberapa jabatan. Sesuai

ketentuan satu orang boleh mendaftar di dua jabatan lowong berbeda. “Di antara pejabat yang melamar ikut seleksi jabatan di Lobar, ada dua orang dari luar (Kota Mataram, red),”jelas Suparlan.

Dirincikan, jabatan setwan dengan jumlah pendaftar lima orang terdiri dari Abu Bakar, H. Saepul Ahkam, Aisiyah Desilina D, IGB Krisnu D dan Ketut Sandiarsa. Jabatan kepala Dikbud, pendaftarnya terdiri dari H. Nasrun, H. Sabidin, Herman Sujono. Pelamar pada jabatan kepala Dinas Sosial paling banyak, yakni H. Rusni, H. Moh Syahlan, Syahrudin, L. Martajaya, Muktasimbillah, L. Suherman, L. Ahmad Satriadi, dan drg. Arbain Ishak.

Kemudian pada jabatan kepala Disperindag, pelamarnya Abu Bakar, Syahrudin, Muktasimbillah, H Sabidin dan IGB Krisnu D. Pada jabatan Kepala Dinas Damkar juga banyak pelamar, yakni Ahad Legiarto, Moh Syahlan, Baiq Yeni S Ekawati, H. L. Najamuddin, Agus Martimbang, Arbain Ishak, Herman Sujono dan Suryakin.

Kepala Dinas Kominfo, terdap-

at tiga pelamar, yakni Ahad Legiarto, H. Subardi, dan Suryakin. Pendaftar pada Jabatan Kepala Dispora terdiri dari, H. Rusni, Maad Adnan, L. Suherman, H. Hartono Ahmad.

Pelamar jabatan Kepala Dinas Pariwisata terdiri dari L. Ahmad Satriadi, H. Saepul Ahkam dan H. Subardi. Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat tiga pelamar di antaranya L. Moh. Amin, L. Sukawandi, dan L. Martajaya. Jabatan Satpol PP dilamar Baiq Yeni S Ekawati, Agus Martimbang dan H. Hartono Ahmad.

Lebih jauh dijelaskan, sejauh ini jumlah pelamar di semua jabatan kosong sudah terpenuhi tiga pelamar. Kalaupun belum ada yang memenuhi tiga pelamar, nanti dibahas bersama ketua pansel yang dipimpin oleh sekda. Terkait persyaratan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, ia membantah. Menurutnya pihaknya tetap mengacu ketentuan yang berlaku. Kalaupun ada syarat yang dipermudah tujuannya untuk tidak terkesan mempersulit pelamar. (her)

Penyidik Periksa Tiga Saksi Kasus Asrama Haji Dari Hal. 1 ‘’Pasti nanti akan ada saksisaksi lain, karena ini belum penetapan tersangka,’’ ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan, Kejati juga akan libatkan ahli untuk menilai kerugian negara.

Namun belum dirinci, apakah pelibatan BPK atau BPKP. Sementara informasi diperoleh, saksi yang diperiksa ke-

marin tiga orang. Salah satunya bendahara pengeluaran UPT Asrama Haji Lombok, IJK. Saksi menjalani pemeriksaan hingga siang kemarin. IJK pernah diperiksa Februari lalu dalam kapasitas sebagai saksi tingkat penyelidikan.

Ada tiga item indikasi penyimpanganyang dibidik penyidik sejak mendalami kasus ini Januari 2020 lalu. Item temuan

pertama terkait dana rehabilitasi gedung bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kedua dana pemeliharaan gedung dari sumber sama. Total anggarannya Rp7 miliar. Item ketiga terkait dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai tahun 2017 hingga 2019. Terkait poin ketiga ini belum disimpulkan nilainya. (ars)

Pembatalan Reservasi di Tiga Gili Mencapai 30 Persen Dari Hal. 1 Senada dengan itu General Manager Aruna Senggigi Resort and Convention, Weni Kristanti, menerangkan sampai saat ini pembatalan reservasi kamar hotel telah banyak dilakukan oleh tamu. Terutama periode Maret pascakasus positif Covid-19 di Indonesia. ‘’Sampai saat ini di Aruna sudah ada satu event yang

cancel karena kasus corona. Itu 75 kamar untuk dua hari,’’ ujar Weni kepada Suara NTB, Selasa (3/3). Dengan estimasi harga kamar hotel bintang empat tersebut, kerugian dipastikan cukup signifikan.

Tidak hanya Aruna Senggigi, Weni menyebut hotel yang masih dalam satu jaringan telah melaporkan penurunan okupansi yang cukup drastis. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan re-

spons cepat dari pemerintah untuk memfasilitasi sosialisasi dan rencana mitigasi penanganan kasus Covid-19.

Hal itu dibutuhkan untuk menyakinkan masyarakat dan wisatawan bahwa NTB telah siap melakukan penanganan untuk penyebaran virus mematikan tersebut. “Harapan kami semua bahwa dampak kasus tersebut segera tertangani,’’ pungkasnya. (bay)

Sektor Pariwisata NTB Mulai Terdampak Dari Hal. 1 Diterangkan Ziadi, periode Januari – Februari 2020 pariwisata NTB sebenarnya mulai mengalami peningkatan sejak dilanda gempa 2018 lalu.

Khsususnya untuk wisatawan domestik dan overseas dari Malaysia.

Belakangan penyebaran Covid-19 di beberapa negara, termasuk Malaysia dan negara lainnya di kawasan Asia, peningkatan tersebut kembali mengalami hambatan. ‘’Dari kerugian Rp5 miliar itu, kalau untuk ukuran periode Februari kemarin sama seperti peningkatannya itu turun 90 persen dari keseluruhan reservasi paket,’’ ujarnya.

Selain itu, sejak Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan adanya dua kasus positif Covid-19 di Indonesia tren pembatalan paket wisata disebut semakin meningkat. Bahkan untuk awal Maret pembatalan tersebut sudah dilakukan. ‘’Untuk Maret ini bahkan sudah ada yang batalkan, padahal Presiden baru mengumumkan (kasus positif Covid-19) dua hari lalu. Pem-

batalan itu untuk pesanan tanggal 6, semua gara-gara Corona,’’ ujar Ziadi. Pihaknya berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Diterangkan Ziadi, masalah utama pariwisata saat ini adalah rasa takut dari wisatawan sendiri untuk berpergian. Terlebih menuju negara atau daerah dengan kasus positif Covid-19. Karena itu, selain program subsidi tiket pesawat dan pembebasan pajak yang dilakukan pemerintah saat ini, perlu ada strategi lain untuk meyakinkan wisawatan bahwa penanganan yang tepat untuk kasus Corona telah disiapkan. ‘’Kita perlu berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kita ini bebas dari virus itu,’’ ujarn Ziadi. Satu-satunya harapan pelaku industri parwisata saat ini adalah peningkatan pasar domestik. ‘’Pasar domestik ini kita kejar karena kita anggap akan aman dari virus Corona, tapi sudah banyak juga yang cancel sejak Presiden mengumumkan (dua kasus positif) itu,’’ sambungnya.

Senada dengan itu Ketua

Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, membenarkan saat ini telah banyak pembatalan pesanan paket wisata untuk pasar mancanegara. Hal tersebut diakui karena beberapa negara mengkhawatirkan penyebaran lebih luas dari Covid-19. ‘’Event-event penting di luar negeri juga banyak yang cancel. Seperti Matta Fair, ITB Berlin juga. Untuk luar negeri pasar Asia dan Eropa kita saat ini memang sangat terganggu karena virus Corona ini,’’ ujar Dewantoro.

Penurunan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara itu diakui merupakan dampak dari bencana global. Mengingat banyak negara membatalkan jadwal penerbangan dan mengeluarkan travel warning untuk menghindari dampak Covid-19.

Terkait pembatalan penerbangan luar negeri sendiri disebut Dewantoro telah mencapai 50 persen. Sedangkan untuk pembatalan paket pesanan di agen perjalanan langsung belum dapat dihitung. ‘’Harapan kita memang cuma (wisatawan) domestik, karena dia pengaruhnya luar biasa juga terhadap UMKM,’’ ujarnya. (bay)

Sumbawa (Suara NTB) Demi mengembalikan kondisi hutan, Kodim 1607/Sumbawa menggelar kegiatan reboisasi, Senin (3/7). Penanaman 16 ribu bibit pohon terdiri dari bibit Kayu Manis sebanyak 5 ribu pohon, bibit Kemiri sebanyak 6 ribu pohon dan bibit jambu Mente sebanyak 5 ribu dipimpin Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc. kegiatan melibatkan para Danramil dan Perwira Staf.

Sebelum pelaksanaan penanaman, Dandim Sumbawa menyampaikan sebelumnya reboisasi di desa tersebut pernah dilakukan bersama Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, namun tidak dijaga dengan baik. Belajar dari itu, dia mengajak bersama-sama akan

menanam ribuan bibit pohon sebagai wujud kepedulian dan kecintaan kepada lingkungan dan alam sekitar. “Ingat, jika kita bersama-sama menjaga alam dan lingkungan, maka yakinlah alam dan lingkungan juga akan menjaga kita semua karena ada keseimbangan alam,” terang mantan Danyonif RK 744/SYB tersebut.

Selain itu, pria kelahiran Jawa Timur tersebut juga menghimbau dan mengajak masyarakat sekitar untuk tidak merusak tanaman tersebut, namun harus dijaga dan dipelihara mengingat manfaatnya sangat besar bagi kehidupan nanti.

“Mari kita laksanakan reboisasi ini dengan semangat tulus dan ikhlas sehingga memberikan manfaat bagi kita semua,” tutup Dandim. (ars/*)

(Suara NTB/ist_penrem)

PENGHIJAUAN - Kegiatan penghijauan yang dipimpin Dandim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda.

Enam Jembatan Putus Diperbaiki Dari Hal. 1 Untuk empat titik jembatan yang putus di daerah Wilamaci Karumbu dan Bajo - Sampungu akan dibahas dengan TAPD. Namun, untuk penanganan darurat dipastikan sudah dilakukan. “Sudah bisa dilalui sekarang, tapi ala kadarnya. Kalau jembatan yang di Soromandi yang baru rusak akhir Februari lalu, kami sudah bicara dengan Pemda Kabupaten Bima soal lahan,” katanya.

Sahdan memperkirakan total kerugian akibat rusaknya 10 jembatan duiker di Bima dan Dompu sekitar Rp15 miliar. Jembatan yang diperkirakan butuh anggaran cukup besar untuk perbaikannya adalah, jembatan yang rusak akhir Februari lalu di Soromandi. Untuk perbaikan empat titik jembatan diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp2 miliar. Namun ada satu jembatan yang diperkirakan

butuh sekitar Rp1 miliar.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan penanganan darurat sudah dilakukan. Sehingga jalan bisa dilalui kembali oleh masyarakat.

Rata-rata, jembatan yang putus di Bima dan Dompu, dimensinya pendek.

Namun akibat banjir bandang, dimensinya melebar.

Semula lebarnya 5 meter, sekarang bisa menjadi 10 meter. “Ini yang terus kita bicarakan dengan baik. Terpenting sekarang penanganan darurat dipercepat agar dapat dilalui masyarakat,” katanya.

Azhar mengungkapkan hampir setiap tahun terjadi kerusakan infrastruktur di Bima dan Dompu akibat banjir bandang. Karena kondisi hutan di sana sudah gundul.

“Bukan saja jalan dan jembatan yang rusak tapi bendungan dan jaringan irigasi yang mengalami sedimentasi,” tandasnya. (nas)

Stok Masker di Mataram Kosong Dari Hal. 1 Harganya pun mengalami kenaikan antara 3 hingga 5 kali lipat dari harga normal. ‘’Harganya naik beberapa kali lipat. Stoknya juga sudah tidak ada sejak 2 minggu terakhir,’’ katanya.

Karena tingginya permintaan dan terbatasnya stok, penjualan masker juga dibatasi hanya 10 pcs saja untuk setiap pembeli saat stok masih tersedia. Lebih dari 10 biji, tidak diperkenankan agar konsumen mendapat jatah rata.

I Komang Artikayasa, Apoteker menambahkan, kenaikan harga saat ini lebih disebabkan karena tingginya harga masker di tingkat distributor yang ada di Pulau Jawa. Pada harga normal, satu boks masker di tingkat distributor dijual antara Rp 40.000 hingga Rp45.000. Namun saat ini, apotek membeli masker dengan harga yang jauh lebih mahal yakni Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per boks. ‘’Harganya itu tidak masuk akal, bisa sampai 100 persen bahkan lebih kami beli per boksnya. Kalau dulu tidak sampai Rp50 ribu harganya. Kami hanya cari margin keuntungan maksimal 25 persen dari harga distributor,’’ ujar Komang.

Di apotek lainnya, Apotek Catur Warga di Jalan Catur Warga Mataram, dipampang tulisan pemberitahuan stok masker kosong. Wanggo memberikan keterangan, stoknya kosong dari distributor sejak Januari lalu.

Pemberitahuan tertulis

yang dipampang, agar konsumen yang datang ke apoteknya memperoleh informasi langsung. Kekosongan stok murni karena tidak ada distribusi dari distributor.

Harganya bahkan tidak wajar, tapi bukan harga didistributor. ‘’Dari yang dijuai secara online, harganya tidak wajar. Dan kita tidak mau pesan. Kemahalan. Harganya tidak karuan.

Ada yang Rp250.000 satu kotak. Dari sebelumnya hanya Rp50.000 se kotak,’’ sebutnya.

Melihat fakta lapangan ini, Ir. Haryono mengatakan langsung berkoordinasi dengan kepala dinas yang tengah mengikuti Rakornas agar disampaikan langsung ke Kementerian Perdagangan.

Beberapa distributor masker di Kota Mataram juga melaporkan tidak memiliki stok masker. Ia juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Sementara ini, masker hanya tersedia untuk kebutuhan di Puskesmas dan rumah sakit hingga enam bulan ke depan. Selebihnya yang dikomersilkan, stok tak tersedia.

Dinas Perdagangan juga tengah menelusuri apakah ada kemungkinan oknum yang tidak bertanggung jawab bermain di balik limitnya stok masker di NTB. Hal ini juga menjadi rekomendasi Dinas Perdagangan kepada Kementerian Perdagangan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Terutama memastikan distributor yang ada di Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan masker masyarakat di daerah. (bul)

Mendagri dan Gubernur Minta Masyarakat Tak Panik Sikapi Kasus Virus Corona Dari Hal. 1 ‘’Karena kalau panik, itu akan menimbulkan efek domino yang kontraproduktif.

Masyarakat kampung akan keluar, nggak mau bekerja, ekonomi tak jalan,’’ terangnya.

Antisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia, kata Tito, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengontak seluruh rumah sakit provinsi. ‘’Jadi kita tak mau menyampaikan ke publik berlebihan.

Yang kesannya over reaktif yang membuat masyarakat panik,’’ katanya.

Kepala daerah dan pejabat diminta membuat pernyataan yang menenangkan masyarakat. ‘’Saya minta teman-teman kepala daerah, pejabat, tidak membuat pernyataan yang membuat masyarakat bingung dan panik. Buat pernyataan yang menenangkan,’’ katanya mengingatkan.

Hal senada dikatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si. Terkait antisipasi penyebaran virus Corona di NTB, Pemprov sudah meminta Pemda kabupaten/kota meningkatkan pengawasan dan memberikan

sosialisasi kepada masyarakat. Gubernur mengatakan Pemda kabupaten/kota sudah siap melakukan antisipasi di lapangan, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Orang nomor satu di NTB ini menjelaskan, sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar memberikan sosialisasi dan informasi yang benar kepada masyarakat tentang virus Corona. Termasuk apa saja yang menyebabkan penularan virus Corona dan bagaimana

cara antisipasi pencegahannya. Supaya masyarakat tidak panik ketika mendapat informasi yang keliru.

Selain itu, perlakuan kepada wisatawan yang berkunjung ke NTB juga tak akan dilakukan secara berlebihan. Sehingga tak membuat mereka takut datang ke NTB. ‘’Kalau ada yang terjadi, kita akan lakukan antisipasi dengan baik,’’ terangnya.

Gubernur menambahkan, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota sudah melakukan antisipasi sejak beberapa minggu terakhir.

Pemda sudah menyiapkan rumah sakit yang dilengkapi ruang isolasi untuk masyarakat atau wisatawan yang suspect Corona. ‘’Kita sudah siapkan rumah sakit, Dinas Kesehatan bekerja dalam sunyi. Jadi walaupun kita diam-diam bukan berarti tak bekerja,’’ ucapnya.

Gubernur mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, NTB masih aman dari virus Corona. Meskipun ada warga negara India yang sempat dirawat di RSUD Provinsi NTB, namun yang bersangkutan negatif Corona. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 4 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Raih Penghargaan dari Mendagri

Personel Satpol PP menyajikan tarian rudat pada puncak acara HUT Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58. pengabdian Satpol PP dan Satlinmas hingga menginjak usianya yang sekarang. Selain pemberian penghargaan karya bhakti Satpol PP kepada kepala daerah, juga diberikan kepada Kepala Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai dedikasi dan integritas tinggi dalam peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya mendukung kelancaran pemerintah daerah.

Yakni Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, serta Kepala Satpol PP Kota Ternate.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,SE,M.Scmengucapkanterimakasih kepada Mendagri yang mempercayakan NTB sebagai tuan rumah HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun 2020. Pada peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas yang dipusatkan di Kota Mataram ini, sekitar 6.000 peserta bersama keluarganya datang ke NTB. Gubernur juga berterima kasih kepada masyarakat NTB yang mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk berbagai kegiatan skala nasional dan internasional.

Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. Lalu Dirjaharta, M. Si mengatakan peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas berjalan dengan sukses dan lancar. Dulunya ditargetkan sekitar 3.000 peserta yang hadir ke NTB. Namun ternyata jumlah peserta dan keluarganya membeludak mencapai sekitar 6.000 orang.

Sebelum acara puncak peringatan HUT Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Mataram, 1 - 2 Maret 2020. Rakornas tersebut menghasilkan tujuh rekomendasi.

Tujuh rekomendasi Rakornas Satpol PP tahun 2020. Pertama, terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP di daerah, Pemda menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat perlu melakukan peningkatan status kedudukan pembinaan Satpol PP di pusat . Dengan mendorong meningkatkan status kelembagaan Direktorat Pol PP dan Perlinmas menjadi setingkat eselon I atau Dirjen.

Kedua, menyiapkan dan menyusun standar minimal SDM dan kapasitas/keahlian/PPNS dan sarana prasarana yang dimiliki. Kemudian menyiapkan rasio pemenuhan personel SDM Pol PP agar penyelenggaraan trantibum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai tugas pokok dan fungsinya.

Ketiga, agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewujudkan besaran persentase minimal 1 persen anggaran APBD yang dibutuhkan untuk pembiayaan transtibimlinmas di Pemprov dan Pemda kabupaten/kota. Keempat, merevisi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Fasilitasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. Mendorong dan mengupayakan peningkatan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum yang meliputi SOP, sarpras, peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas. Serta standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum.

Kelima, dukungan sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas aparatur Pol PP dan PPNS di daerah melalui dukungan APBN. Keenam, mengaktifkan kembali Asosiasi Pamong Praja Indonesia (AP3I).

Dan ketujuh atau terakhir, menganggarkan insentif serta dana operasional bagi anggota Satlinmas desa melalui alokasi dana desa (ADD) dan kelurahan melalui APBD. (nas/*)

Mendagri, H. Muhammad Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah.

(Suara NTB/ist)

spektur Upacara, Mendagri mengajak seluruh peserta upacara untuk menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ia mengatakan HUT Satpol PP dan Satlinmas ini sebagai momentum mengajak seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman demi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat menuju Indonesia Maju.

Pedoman kerja bagi Satpol PP merujuk kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; dan bagi Satlinmas keterlibatan secara aktif sebagai tenaga Pengamanan Langsung (Pamsung) dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Mendagri juga meminta Satpol PP dan Satlinmas senantiasa mengedepankan profesionalitas dan meningkatkan kapasitas diri guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Tingkatkan profesionalisme serta kapasitas aparatur, ciptakan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan menuju Indonesia Maju,” pesan Mendagri.

Mendagri mengucapkan selamat atas perjalanan panjang

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mendampingi Mendagri, H. MuhammadTito Karnavian menuju lokasi acara puncak peringatan HUT Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58.

Mendagri, H. Muhammad Tito Karnavian mengecek kesiapan pasukan sebelum pelaksanaan upacara HUT Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58.

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) NTB sukses menjadi tuan rumah peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun 2020. Jumlah peserta yang menghadiri puncak HUT Satpol PP dan Satlinmas di eks Bandara Selaparang, Selasa (3/3) sekitar 6.000 orang dari seluruh Indonesia.

Pada puncak peringatan HUT Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mendapatkan penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. Penyerahan penghargaan kepada Gubernur langsung diberikan Mendagri yang pada saat itu bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan HUT Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58 di Eks Bandara Selaparang. Usai upacara, Mendagri mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang telah menjadi tuan rumah yang baik. “Ucapan terima kasih banyak kepada pak Gubernur telah menjadi tuan rumah dan menyediakan segala sesuatunya. Sehingga terlaksananya acara ini,” kata Mendagri.

Selain Gubernur, turut juga mendampingi Mendagri, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. Peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun ini mengambil tema “Peningkatan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Menuju Indonesia Maju”.

Gubernur mendapatkan penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP atas komitmen dan kepeduliannya dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB. Selain Gubernur, beberapa kepala daerah juga menerima penghargaan tersebut, antara lain Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bali, Walikota Mataram, Walikota Jambi, dan Bupati Lebak.

Dalam amanatnya sebagai In-

(Suara NTB/ist)

NTB Sukses Jadi Tuan Rumah HUT Satpol PP dan Satlinmas 2020

Mendagri, H. Muhammad Tito Karnavian memberikan tumpeng kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah.

Mendagri, H. Muhammad Tito Karnavian memberikan tumpeng kepada Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah