SUARA NTB Menjaga Optimisme,
16 HALAMAN NOMOR 3 TAHUN KE 15
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
Pengemban Pengamal Pancasila
SENIN, 4 MARET 2019
Menajamkan Fokus dan Inovasi Bencana gempa bumi beruntun selama Juli-Agustus 2018 sempat memicu kekhawatiran akan membengkaknya penduduk miskin NTB. Untungnya, kekhawatiran itu tak terbukti di lapangan. Angka kemiskinan NTB justru turun. Namun, capaian ini tidak boleh membuat terlena. Optimisme harus dipertahankan dengan memastikan program pengentasan kemiskinan semakin terfokus pada sasaran. Inovasi dalam melaksanakan program juga menjadi keharusan. Demikian benang merah Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema “Potret Kemiskinan Pascabencana Gempa di NTB” yang digelar Kamis (28/2) lalu. Wakil Gubernur (Wagub) NTB yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, hadir dalam diskusi tersebut, bersama Hj.Sitti Rohmi Djalilah
lima Wakil Bupati di NTB. Mereka Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Fathul Bahri, S.IP, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi SJ, SH, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Wakil Bupati Dompu, Arifudin, SH. Sementara, lima Wakil Kepala Daerah lainnya; Kota Mataram, Kota Bima, KLU, Lombok Barat dan Kota Bima diwakili oleh para pejabat terkait. Hadir juga dalam diskusi tersebut, Kepala BPS NTB,
Suntono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani dan Kepala OJK NTB, Farid Faletehan. Juga, dua pemerhati ekonomi NTB, Dr. M. Firmansyah, SE, M. Si dan Dr. Mansur Afifi. Selain itu, hadir pula sejumlah pejabat yang mewakili BPBD dan Bappeda NTB. Diskusi dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino. Optimisme mengenai pengentasan kemiskinan disampaikan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Ia meyakini, angka kemiskinan
di NTB akan terus menurun. Meskipun NTB dilanda gempa beruntun akhir Juli sampai Agustus 2018 lalu. Namun angka kemiskinan turun sebesar 0,12 persen pada periode Maret – September 2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Bersambung ke hal 11
Suntono
Kolaborasi Data Kemiskinan
WAKIL Bupati KSB, Fud Syarifuddin mengutarakan, para kepala daerah kabupaten/kota di NTB pada dasarnya memiliki komiten yang kuat untuk menurunkan ke-
miskinan di wilayah masingmasing. Berbagai program dan kebijakan telah ditelurkan. Namun hasilnya belum maksimal. Penurunan kemiskinan masih jauh
dari target meski upaya yang dilakukan dirasa sudah sangat maksimal. Sebagian besar daerah dalam merumuskan program dan kebijakan penurunkan kemiskinan,
mengacu pada indikator pembentuk kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Akan tetapi, indikator-indikator kemiskinan yang dirumuskan BPS serasa makin
dikejar makin jauh. ‘’Kalau saya lihat angkanya BPS ini, sepertinya KSB ini bukan menjadi bagian dari NTB. Karena aneh, kita ini angka kemiskinan 2018 lumayan
signifikan turun, hampir dua persen, tetapi garis kemiskinannya naik, ini aneh padahal IPM kita tinggi,’’ katanya. Garis kemiskinan KSB ditetapkan dengan pendapatan
Rp459 ribu, dan menjadi yang tertinggi di NTB. Bahkan, melampui daerah lainnya yang berkisar di angka Rp300 ribuan. Bersambung ke hal 11
H. Muzakkir H.Fathul Bahri
H. Amiruddin
H. Agus Talino
H. M. Farid
H. Arifudin
Fud Syarifuddin (Suara NTB/ars)
Fasilitas Relaksasi Kurang Peminat KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan mengungkapkan dampak gempa beruntun yang melanda NTB, Agustus – September 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap lembaga keuangan di daerah ini. Data OJK, sepanjang tahun lalu, total angka kredit yang disalurkan perbankan dan non perbankan di NTB mencapai Rp40 triliun. Hasil pendataan yang dilakukan dari seluruh lembaga keuangan di NTB, kredit yang terdampak gempa sekitar Rp2,2 triliun. Bersambung ke hal 11
Achris Sarwani
Farid Faletehan
1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 AKURASI data memegang peran penting dalam penyusunan kebijakan penu123456789012345678901234567 runan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program pengentasan kemiskinan 123456789012345678901234567 bakal tidak terarah. 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Hal itu disampaikan para Wakil Bupati dan sejumlah narasumber lain yang 123456789012345678901234567 mewakili kabupaten/kota di NTB dalam Diskusi Terbatas Harian Suara 123456789012345678901234567 NTB bertema “Potret Kemiskinan Pascabencana Gempa di NTB,’’ 123456789012345678901234567 Kamis (28/2). 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Wakil Bupati Sumbawa, H.Mahmud Abdullah menegaskan, 123456789012345678901234567 data yang dibutuhkan saat ini adalah data yang terperinci. 123456789012345678901234567 “Agar sasaran kita tepat dalam mengintervensi kemiski123456789012345678901234567 nan, data BPS agar lebih rinci. Karena kadang data global 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 kita dapat. Ini kita tidak tahu apa dan siapa 123456789012345678901234567 yang masuk kategori itu,” ucapnya. 123456789012345678901234567 Menurutnya, data berikut instrumen dan 123456789012345678901234567 indikator kemiskinan hasil survei BPS dapat 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 menjadi rujukan dalam penyusunan program 123456789012345678901234567 pengentasan kemiskinan. Sebab sejauh ini, beberapa 123456789012345678901234567 program pengentasan kemiskinan hasilnya tidak 123456789012345678901234567 H.Mahmud Abdullah mewujud dalam angka dan data. Bersambung ke hal 7 123456789012345678901234567 (Suara NTB/ars)
Basis Data Rinci,
H. Rumaksi
Yuni Kurniati
H. Baehaqi
(Suara NTB/ars)
Kunci Program Tepat Sasaran
Meredefinisi Kemiskinan, Memadukan Peran Para Aktor Bencana gempa bumi yang melanda NTB beberapa waktu lalu bisa menjadi momentum untuk mendorong pengentasan kemiskinan. Perlu dilakukan redefinisi kembali tentang kemiskinan, bahwa kemiskinan bukan masalah pengeluaran tapi masalah pendapatan. Selain itu, perlu dilakukan reposisi peran para aktor pengentasan kemiskinan. Khususnya peran pengusaha lokal. Pemerintah perlu menstimulasi perkembangan bisnis mereka.
H. Mansur Afifi
HAL itu disampaikan Pemerhati Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M. Si dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema “Potret Kemiskinan Pascabencana Gempa di NTB” yang digelar Kamis (28/2) lalu. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, pertama meredefinisi kemiskinan. BPS dengan datanya, dan pemerintah daerah berupaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesempatan kerja di masyarakat. ‘’Kemiskinan bukan masalah (Suara NTB/ars)
pengeluaran tapi masalah pendapatan. Itu yang akan kita kembangkan, pendapatan,’’ katanya. Selain itu, perlu adanya reposisi peran yang ada di masyarakat. Pemerintah, pemodal, pedagang, pengusaha, dan lainnya harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sehingga bisa optimal bekerja . Ia menyarankan agar Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bisa membuat program seperti jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, atau bisa dinamai coffee morning bisnis dengan mengundang pengusaha untuk reposisi peran. ‘’Kira-kira apa yang bisa anda (pengusaha) lakukan. Apa bisa buka lagi bisnis, pemerintah menyiapkan ruang. Daripada
kita mendatangkan investasi dari luar, sementara kita belum mendata sejauh mana kapasitas yang dimiliki oleh pengusaha kita di tingkat lokal,’’ saran Firmansyah. Kemudian, lanjutnya, ke depan perlu membuat skenario untuk keberadaan situs atau pusat investasi di NTB. Seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika atau Samota. ‘’Apa yang bisa kita kembangkan? Ketika ada investasi masuk, radius pengaruhnya bagi masyarakat miskin itu berapa panjang,’’ katanya. Bersambung ke hal 7 M. Firmansyah (Suara NTB/ars)
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 4 Maret 2019
Halaman 2
Anjing Liar di Mataram Dieliminasi Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram mengeliminasi puluhan anjing liar. Upaya ini dilakukan mengantisipasi serangan hewan pembawa rabies (HPR) kepada penduduk.
Jamban Pribadi Sudah 100 Persen KELURAHAN Banjar salah satu wilayah bebas Buang Air Besar (BAB) sembarangan nol dari 12 kelurahan yang BAB sembarangan. Kaitan BAB sembarangan nol karena sudah menyiapkan jamban pribadi maupun MCK umum sudah mencapai 100 persen. Lurah Banjar, Muzakkir Walad mengatakan sudah melakukan monitoring di tiga lingkungan pada 2013 sehingga dinyatakan kelurahan BAB sembarangan nol. Kemudian 2014 telah menerima penghargaan dari Gubernur NTB, itu pada saat Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebagai kelurahan terbaik. “Menyangkut lima pilar (Suara NTB/mhj) STBM, BABS nol, cuci tanMuzakkir Walad gan pakai sabun, pengelolaan air limbah dan kemudian pengelolaan sampah. Itu kaitan dengan bak sampah dan kreasi sampah artinya 3R sudah kita terapkan. Sehingga kita mendapatkan penghargaan itu,” ujar Muzakkir Walad kepada Suara NTB baru-baru ini. Sementara MCK keluarga, itu jambannya sesuai jumlah KK. Kata Muzakkir Walad, satu rumah itu bisa dua sampai tiga KK karena di sana daerah padat sehingga ada sekitar 2.300 KK. “Ketersediaan jamban sekitar 1.200-an, itu termasuk jamban umum yang sudah dibuat oleh Dinas PU waktu itu,” katanya. Jadi tahun 2013 lalu Kelurahan Banjar mendeklarasikan di beberapa titik di daerah pesisir pantai dan sungai. Jadi sudah ada monitoring langsung dari provinsi. “Itu salah satu poin yang membuat kita jadi juara nasional,” beber Muzakkir. Lanjut dia, sampai saat ini tidak ada warga yang BAB sembarangan karena sudah ada ketersediaan lahan. Pada 2018 kemarin dibuatkan septic tank komunal sebanyak lima unit. Setiap satu septic tank komunal itu mengatur limbah tinja. “Sebab e-scherichia coli bakteri sangat berbahaya dampaknya, karena terlalu dekatnya septic tank masyarakat dengan sumur yang ada dibuat di rumah. Sehingga dengan program septic tank komunal ini diminimalisi terjadinya penyakit,” ujarnya. (mhj)
Prioritaskan Ampenan Tengah dan Bintaro ANGGOTA Dewan dari dapil Ampenan, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menyambut baik rencana Pemkot Mataram melakukan penataan pedagang yang berjualan di bekas Pelabuhan Ampenan. Namun dia memberi catatan agar penataan itu nantinya memprioritaskan warga di dua kelurahan yang ada di Kecamatan Ampenan. Yakni Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Bintaro. Penekanan ini menyusul masih adanya pedagang dari luar Ampenan yang berjualan di sana. Sementara di sisi lain, warga di dua kelurahan itu masih ada yang mengeluh tidak mendapatkan tempat di bekas Pelabuhan Ampenan itu. ‘’Jadi setelah saya survei ternyata banyak pedagang dari luar,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (3/3). Oleh karena itu, dia meminta Pemkot Mataram melalui OPD yang berwenang melakukan penataan pedagang agar lebih selektif menerima pedagang yang berjualan di sana. Karena, lanjut Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, penataan pedagang di bekas Pelabuhan Ampenan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar eks Pelabuhan Ampenan. Dengan anggaran Rp2,8 miliar khusus untuk eks Pelabuhan Ampenan, Fuad yakin, tempat tersebut bisa ditata maksimal dan profesional. ‘’Supaya jangan nanti setiap dibangun menjadi kekecewaan pengunjung. Apalagi para pedagang. Inilah yang membuat kami wakil rakyat dari Ampenan prihatin dengan kondisi tersebut,’’ ujarnya. Politisi PDI Perjuangan ini menekankan agar warga Ampenan Tengah dan Bintaro menjadi prioritas utama. Kalau kuotanya masih memungkinkan barulah diisi oleh warga Ampenan di luar dua kelurahan itu. Karena bagaimanapun juga, dua kelurahan itu, termasuk kantong kemiskinan di Kota Mataram. Untuk itu, dalam melakukan penataan pedagang, Camat diminta bersikap tegas. ‘’Supaya jangan terjadi miskomunikasi,’’ cetusnya. Jika ada warga Ampenan Tengah dan Bintaro yang ingin berjualan di bekas Pelabuhan Ampenan lantas tidak terakomodir, Fuad berjanji akan menjadi garda terdepan menyuarakan aspirasi dua kelurahan itu. ‘’Karena kondisi warga kita di dua kelurahan ini benar-benar memprihatinkan,’’ akunya. Fuad bersyukur Pemerintah melakukan penataan eks Pelabuhan Ampenan. Karena dampaknya sangat positif. Tidak hanya mengurangi pengangguran tapi juga menekan a n g k a kenakalan remaja di Ampena n . (fit) Fuad Sofian Bamasaq
Eliminasi dimulai sekitar pukul 22.00 Wita, Jumat (1/ 3). Petugas menyasar tiga lokasi yakni di Komplek Perumahan Dasan Ilham Syakinah, Kelurahan Jempong Baru, dan sekitar kawasan Universitas Mataram. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan, eliminasi anjing liar berdasarkan permintaan dari masyarakat. Isu rabies rupanya menimbulkan keresahan. Pihaknya menindaklanjuti permintaan masyarakat untuk mengeliminasi anjing liar. “Permintaan banyak sekali ini. Surat sehari bisa lima yang masuk. Kita sampai kewalahan,” kata Mutawalli pekan kemarin. Puluhan ekor anjing liar berhasil dieliminasi dengan cara diberikan umpan. Di satu titik saja, sekitar 44 ekor berhasil ditangkap. Dua titik lainnya sekitar 14 sampai 15 ekor. Mutawalli menjelaskan, tujuan eliminasi tersebut, perta-
ma, mengantisipasi populasi anjing liar. Keberadaannya dinilai meresahkan masyarakat. Kedua, mengantisipasi isu rabies yang marak terjadi seperti di Pulau Sumbawa. Pihaknya mencoba mengurangi sektor penular. Terakhir, pihaknya ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jangan sampai, penyakit rabies menimbulkan kekhawatiran. “Kita ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tambahnya. Sejauh ini kata dia, nihil warga di Mataram terjangkit rabies akibat gigitan anjing. Dalam konteks eliminasi itu, sebagai bentuk waspada dan memberi jaminan bahwa di Kota Mataram, masih aman. Disampaikan Mutawalli, pihaknya belum berani memastikan sampai kapan eliminasi ini dilakukan. Dinas Pertanian juga terkendala sumberdaya manusia serta mahalnya harga racun. Di satu sisi, permintaan masyarakat cukup tinggi untuk
(Suara NTB/ist)
UMPAN ANJING - Petugas Dinas Pertanian meracik umpan saat melakukan eliminasi anjing liar di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Jumat (1/3) malam. mengeliminasi anjing liar. “Jujur kami juga kewalahan melayani permintaan masyarakat. SDM kami terbatas dan harga racun yang mahal. Ini saja kita mesan lagi. Harga 10 gram mencapai
Kampung KB Motor Penggerak Pembangunan di Kelurahan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram tetap konsisten meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kota Mataram. Salah satunya memaksimalkan program kampung keluarga berencana. Kampung KB motor penggerak pembangunan di kelurahan. Dalam kegiatan forum musyawarah kampung KB tingkat kelurahan yang dilaksanakan di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kepala Dinas PPKB Kota Mataram Sutrisno, mengajak elemen masyarakat yang telah tergabung dalam Kampung KB Handayani untuk melakukan inventarisasi permasalahan dan potensi potensi yang ada di wilayahnya. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan wilayah Lingkungan Selaparang. Sutrisno mengatakan, terbentuknya kampung KB membutuhkan perhatian dari berbagai aspek program pembangunan. Terutama dari aspek program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. “Dengan adan-
(Suara NTB/ist)
KAMPUNG KB - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno (pakaian warna hijau) berfoto bersama dengan pengurus Kampung KB Handayani di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, pekan kemarin. ya Kampung KB, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga,” kata Sutrisno pekan kemarin. Menurut dia, kampung KB tidak murni program DPPKB saja. Namun, program lintas sektoral lainnya. Artinya, masyarakat menjadi aktor penggerak kemajuan di kampung KB. Persoalan – persoalan di masyarakat seperti anak putus sekolah, kemiskinan, permasalahan kesehatan serta ekonomi, bisa disam-
paikan melalui kader. Nantinya, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mengintervensi sesuai data dilaporkan. “Jadi bukan kami saja. Semua OPD akan masuk mengintervensi ke kampung KB. Sekarang, tinggal masyarakat sebagai aktor utama,” tandasnya. Sutrisno menambahkan, saat musyawarah terlihat antusiasme pengurus Kampung KB Handayani. Mereka terlihat aktif dalam kegiatan tersebut. (cem/*)
Turnamen Tenis Korem Berpotensi Cetak Atlet Berprestasi Mataram (Suara NTB) Korem 162/Wira Bhakti (WB) bekerjasama dengan Pengprov Pelti NTB menggelar Turnamen Tenis di Lapangan Tenis Gebang Mataram, Minggu (3/3). Turnamen yang digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Korem ke 51 itu berpotensi melahirkan atlet berprestasi. Sebab, event itu melibatkan atlet tenis junior, dewasa hingga veteran. Koordinator Pertandingan Cabor Tenis Lapangan HUT Korem, Letkol. CKM. Dewa Ngakan Gede Widiadnyana didampingi Ketua Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi diwawancara Suara NTB disela-sela pertandingan berlangsung mengatakan turnamen tenis yang bertema “Wirabhakti-Pegadaian Cup 2019” itu merupakan rangkaian dari HUT Korem 162/ WB yang ke-51. Event yang disponsori oleh PTB Pegadaian ini melibatkan 221 atlet dari kabupaten/kota di NTB terdiri dari 45 atlet junior dan 176 atlet senior. Mempertandingkan dua kategori kelas, yakni kategori junior dan beregu senior putra. Untuk kategori junior mempertandingkan empat kelompok umuryakniperoranganputra usia812 tahun, perorangan putra 14-18 tahun, perorangan putri 8-12 tahun danperoranganputri14-18tahun.Selanjutnya untuk kelas beregu putra senior melibatkan 22 tim atau 176 atlet, masing masing tim diperkuat delapan pemain. Terdiri dari enam pemain inti dan dua cadangan. “Turnamen ini digelar dalam Hari Ulang Tahun Korem.
(Suara NTB/fan)
BERSAMA ATLET - Koordinator Pertandingan CaborTenis Lapangan HUT Korem, Letkol. CKM. Dewa Ngakan Gede Widiadnyana didampingi Ketua Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi berpose bersama atlet usai menyerahkan medali kepada atlet-atlet juara Turnamen Tenis Terbuka Wirabhakti-Pegadaian Cup di kelompok umur 8-12 tahun dan 14-18 tahun putra/putri di Lapangan Tenis Wirabhakti Gebang Mataram, Minggu (3/3). Mempertandingkan dua kategori, yakni junior dan beregu putra. Para atlet yang berpotensi juara akan ditindaklanjuti oleh Pelti NTB untuk dibina lebih lanjut,” ucapnya. Di tempat yang sama Ketua Pelti NTB, Jamaluddin Malady mengapresiasi pelaksanaan turnamen tenis Wirabhakti-Pegadaian Cup tersebut. Pasalnya dengan terselenggaranya event itu sangat membantu pembinaan atlet tenis NTB. Ke depan diharapkan event itu tetap berlanjut. Sehingga para atlet tenis di daerah dapat terus berlatih mempersiapkan diri mengikuti kompetisi olahraga tenis HUT Korem. Pihak Pelti NTB selaku pihak induk organisasi olahraga tenis akan terus mendukung pelaksanaan event tersebut. Bentuk dukungannya adalah menindak lanju-
ti pembinaan atlet berprestasi di event tersebut. Dalam hal ini bagi atlet yang berprestasi dapat dipersiapakan mewakili NTB menghadapi event nasional. “Semua atlet yang digelar di NTB, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa sifatnya pembinaan. Oleh karena itu bagi atlet yang berprestasi di event dalam rangka HUT Korem ini akan kami persiapan mengikuti event nasional,” ucapnya. Menurut Jamal, turnamen tenis Korem merupakan ajang pembinaan atlet. Itu artinya event tersebut berpotensi melahirkan atlet berprestasi karena atlet yang juara di event ini akan dipantau langsung oleh Pelti NTB. Bagi atlet-atlet yang berprestasi dapat dipersiapkan Pelti NTB menghadapi event nasional, seperti singel event dan multi event. (fan)
Rp8 juta,” sebutnya. Meskipun eliminasi dilakukan, ia tetap mengimbau ke masyarakat agar tetap waspada. Bagi warga yang memelihara anjing, supaya memberi vaksin. Dan, warga yang terke-
na gigitan anjing liar, agar mencuci bekas gigitan selama 15 menit di air mengalir sambil diberikan detergen untuk menghilangkan virus. Setelah itu, meminta perawatan tenaga medis di puskesmas. (cem/*)
Ulang Tahun Ke-20
Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram Jadi Berkat bagi NTB Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram melaksanakan perayaan puncak Hari Ulang Tahun ke-20, bertempat di Atrium Lombok Epicentrum Mall (LEM), pada Jumat (1/3) lalu. SKTD Mataram terus tumbuh menjadi sekolah berprestasi dan difavoritkan. Dengan begitu SKTD Mataram bisa menjadi berkat, baik bagi murid, orang tua murid, bagi Kota Mataram, Lombok, NTB, dan Indonesia. Perayaan puncak ulang tahun ke-20SKTDMataramberlangsung sangat meriah dan semarak. Kegiatan itu dimulai pada pukul 08.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita. Seluruh siswa SKTD Mataram sebanyak 650 orang dari tingkat Play group, TK, SD, SMP, dan SMA bersama orang tua mereka diundang dalam kegiatan itu. Berbagai perlombaan dilaksanakan sejak pagi hari. Pada malam hari dilaksanakan puncak HUT ke-20 yang ditandai dengan peniupan lilin oleh Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pengurus Yayasan Kelurga Sejahtera, dan seluruh kepala sekolah dan guru-guru di SKTD Mataram. Ketua Panitia HUT ke-20 SKTD Mataram, Josafat Chrismasto E.N, S.Th., dalam laporannya mengatakan, rangkaian HUT SKTD Mataram dimulai sejak 11 Februari lalu, antara lain dengan melaksanakan Tunas Daud Basketball Championship yang diikuti sebanyak 37 tim dari tingkat SD sampai SMA se-Pulau Lombok. Selain itu ada juga lomba mewarnai tingkat KB-TK, SD kelas 1 sampai 3, lomba menggambar dan mewarnai kategori SD kelas 4 sampai 6 dan SMPSMA, lomba Drum Band tingkat TK, paduan suara tingkat TK dan SD, modern dance tingkat TK, SD, dan SMP-SMA, dan speech contest tingkat SMP. Jojo sapaannya, mengharapkan acara ini menjadikan hubungan semua pihak semakin bersatu demi kemajuan sekolah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua sponsor yang mendukung kegiatan ini. “Menjadi berkat bagi Kota Mataram dan bangsa Indonesia. Bi-
arlah SKTD semakin jaya, maju, dan sukses mendidik serta mencetak generasi yang unggul bagi bangsa Indonesia,” katanya. Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., mengatakan pada ulang tahun ke-20, SKTD yang sudah mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015, maka segala standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, dinas terkait lainnya yang juga mengatur standar keamanan dan keselamatan hingga antisipasi bencana. Ke depannya SKTD berusaha terus-menerus untuk melakukan peningkatan agar semua standard operating procedures (SOP) yang ditetapkan betul-betul dijalankan dengan baik. Salah satu cara peningkatannya adalah dengan mengimplementasikan beberapa educational best practices yang dilakukan di negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan teruji baik tanpa meninggalkan nilai dan budaya daerah. “Sehingga prestasi SKTD semakin nyata dan kami menjadi sekolah yang diidolakan, menjadi yang difavoritkan, dengan begitu bisa menjadi berkat lebih banyak lagi,baikbagimurid,bagiorangtua, dan bagi kota Mataram, Lombok, NTB dan Indonesia,” harap Boko. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengharapkan semua elemen pendidikan di Kota Mataram termasuk Sekolah Kristen Tunas Daud bergerak maju bersama menuju peningkatan mutu pendidikan, pembentukan karakter anak bangsa dan meningkatkan layanan pendidikan di tiap tingkat satuan Pendidikan. “Layanan Pendidikan yang tepat, akan seiring dengan kualitas pendidikan,” katanya. Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera, Gunawan Handojo, dalam kesempatan memberikan sambutan menyampaika terima kasihnya kepada Kadisdik Kota Mataram yang menyempatkan diri hadir, juga BP PAUD dan Dikmas. “Hari ini (1 Maret) SKTD tepat berusia 20 tahun,. Senang sekali anak didik kita begitu luar biasa. Saya percaya sekolah ini ke depan menjadi lebih baik,” pungkasnya. (ron)
(Suara NTB/ron)
MENIUP LILIN - Direktur SKTD Mataram, Kristyanto S. Boko, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali, pengurus Yayasan Kelurga Sejahtera, dan seluruh kepala sekolah dan guru-guru di SKTD Mataram meniup lilin sebagai tanda perayaan HUT ke-20 SKTD Mataram, di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Jumat (1/3) malam.
UPT Dikbud Batulayar Gelar Porsseni LOMBA olahraga, sains dan seni (Porsseni) tingkat Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) tahun 2019 digelar setiap tahun pada bulan Februari – April. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Batulayar, Sudirman, S.Pd sekaligus sebagai ketua penyelenggara kegiatan menjelaskan, untuk Porsseni tahun 2019 ini dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Februari sampai 30 Maret 2019. Acara penutupan akan dilaksanakan pada 6 April
2019 yang bertepatan dengan Gebyar Porsseni serta Pesta Siaga Pramuka. ‘’Pada acara penutupan juga sekaligus akan diumumkan dan pembagian hadiah bagi pemenang lomba,” jelasnya. Sudirman menuturkan bahwa dalam Porsseni tahun ini tidak ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. “Untuk bidang-bidang yang dilombakan semua sama tahun lalu dengan tahun ini, seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Lomba Baca, Tulis, Hitung, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN),
festival lomba seni siswa nasional (FLS2N), Pesta Siaga Pramuka, serta Lomba Cerdas Cermat (LCC).IniPorsseniyangdiikutioleh seluruh SD Negeri sekecamatan Batulayar, kurang lebih ada 25 SD, namun ada beberapa sekolah yang tidak mengirim perwakilannya,” tuturnya. Mereka yang berpartisipasi pada Porsseni tingkat kecamatan ini sudah melalui beberapa seleksi. “Anak-anak sudah dipersiapkan di sekolah masing-masing. Setelah terpilih dari sekolah,
maka mereka akan diseleksi lagi di tingkat gugus, kemudian baru kita lombakan di tingkat kecamatan, dan Insya Allah nanti akan dilombakan pada tingkat kabupaten dan Nasional, karena tujuan kegiatan ini pertama menggali potensi-potensi yang ada. Kita ingin anak-anak Kecamatan Batulayar unggul dan berprestasi, karena dengan kegiatan ini akan terbentuk karakter-karakter dan jiwa sportivitas sejak dini,” ungkap Sudirman. Kepala SDN 1 Sandik, Lina
Wati Wijaya, S.Pd., M.Pd yang sekaligus sebagai bendahara dalam Tim Kepanitiaan Kegiatan Porsseni Kecamatan Batulayar 2019 menambahkan, setiap kegiatan gugus maupun tingkat kecamatan yang diselenggarakan diinginkan sekolah negeri khususnya yang berada di kecamatan Batulayar dapat berpartisipasi seluruhnya. ‘’Walaupun tahun ini baru 80% tetapi kami sangat mengapresiasi itu, karena ini juga kan untuk kepentingan anak-anak, jadi anak-
anak terbiasa mengasah bakat dan kemampuannya serta mentalnya teruji, karena nanti anakanak yang mendapat juara akan mendapat piala, piagam, serta akan mendapat pembinaan untuk persiapan Porsseni tingkat Kabupaten,” tambahnya. Dengan kegiatan ini diharapkan komunikasi dan kerjasama akan terjalin lebih baik lagi antara UPT, Kepala Sekolah, Seluruh Peserta, serta Orang Tua peserta. “Saya harap ini akan menjadi pembentukan karakter
yang bagus untuk anak, karena tidak hanya kemampuan akademiknya yang diuji juga bakatnya dalam bidang olahraga dan seni , keinginan saya juga akan ada pembinaan berkesinambungan baik untuk anak maupun kepala sekolah, jadi ketika ada kejuaran-kejuaran seperti ini seluruh aspek sudah siap, tentu kegiatan ini menjadi wadah munculnya bakat-bakat baru, serta nantinya dapat mewakili Lobar ke tingkat provinsi maupun nasional,” harapnya. (r)
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 4 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 3 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pemkab Sumbawa Gerak Cepat Tangani Rabies PEMKAB Sumbawa gerak cepat menangani rabies bahkan sejak kasus ini muncul. Kecama-
tan Empang dan Tarano yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dompu langsung di-
awasi. Sosialisasi bahaya rabies digencarkan sekaligus merencanakan pengendalian populasi Hewan Pembawa Rabies (HPR) di perbatasan Sumbawa- Dompu. Mengeluarkan status KLB (Kejadian Luar Biasa), membentuk Tim Gerak Cepat dalam menangani korban gigit ananjing dan melakukan vaksinasi. Langkah ini, untuk mencegah sekaligus meredam meluasnya rabies di Sumbawa. Hal itu terungkap dalam dialog interaktif Radio Global FM Lombok, bersama Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Ir. Sirajuddin dan Kepala Dinas Kesehatan, Drs. H. Didi Darsani Apt serta Kabag Humas Pemkab Sumbawa, Tajuddin S.H, Kamis (28/2). H. Mo, panggilan akrab Wabup Sumbawa, menjelaskan sosialisasi bahaya rabies dari awal dilakukan, sehingga begitu ada korban gigitan anjing langsung melapor. Sehingga dinas terkait bisa langsung melakukan penanganan. “Apakah itu gigitan anjing rabies atau tidak, yang jelas, kita langsung tangani,” jelasnya. Begitu hasil pemeriksaan specimen otak anjing di
(Suara NTB/arn) (Suara NTB/arn)
Dialog interaktif Wabup Sumbawa didampingi Kepala Disnakeswan dan Kepala Dikes Sumbawa BBVET Denpasar dinyatakan positif rabies pada 6 Februari, Bupati langsung mengeluarkan SK tentang KLB Rabies pada 8 Februari. Kemudian membentuk Tim Gerak Cepat penanganan rabies tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Warga korban gigitan anjing apakah itu rabies atau bukan, langsung diberikan vaksin anti rabies. Anjing dan kucing peliharaan
diberikan vaksinasi. ‘’Yang liar inilah yang terpaksa kita eliminasi. Setelah eliminasi langsung dikubur, karena penyebarannya yang kita takutkan. Meski sebenarnya, kita sudah siap sejak kasus ini muncul di Dompu, tetapi Sumbawa kena juga. Makanya kita tidak boleh lengah,’’ terang Wabup. Pemkab Sumbawa sebenarnya, cukup berhati- hati soal
Foto bersama H Mahmud Abdullah, Sirajuddin, Didi Darsani, Kabag Humas Protokol, Tajuddin dan penyiar Radio Global FM Lombok rabies. Mengingat kasus ini sebelumnya tak pernah muncul di Sumbawa. Namun hasil lab yang menunjukkan empat ekor anjing positif rabies, membuat Sumbawa segera menetapkan status KLB. ‘’Kepada masyarakat mari bersama sama menjaga daerah kita, supaya ke depannya kita bebas rabies. Jangan ada lagi gigitan, betul-betul rabies ini hilang
dari Sumbawa dan NTB ini. Ini harapan kita,’’ tukas H. Mo. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin, memaparkan sejumlah langkah taktis yang telah dilakukan dalam pengendalian dan penanggulangan rabies. Kasus gigitan pertama kali muncul di Sumbawa, Bersambung ke hal 9
Disesuaikan Kemampuan Daerah
Pemprov Ajukan Ulang Formasi P3K Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengajukan ulang kebutuhan atau formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) meminta Pemda harus menyampaikan usulan ulang formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang
dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (3/3) siang mengaku sudah menerima surat pem-
beritahuan dari Kemen PANRB mengenai hal tersebut. Dalam surat pemberi-
Bangun PLTB di Lotim PEMPROV NTB terus berupaya untuk memfasilitasi masuknya investasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), baik dari modal asing maupun modal dalam negeri. Salah satu investor berencana akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan kapasitas 50 MW di Lombok Timur (Lotim). Bersambung H. Rosiady H. Sayuti ke hal 9 (Suara NTB/dok)
36 Sampel Positif HINGGA Sabtu (2/3), sebanyak 919 orang warga NTB menjadi korban gigitan anjing liar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB menyebutkan sebanyak 36 sampel positif rabies. Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dalam keterangan tertulis, Minggu (3/3) siang merincikan korban gigitan anjing dan sampel yang positif rabies di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Bersambung ke hal 9
P3K karena masih dalam tahap penyusunan formasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Disesuaikan dulu penempatannya dengan formasi,’’ terangnya. Dikutip dari laman menpan.go.id, Pemerintah mengumumkan hasil P3K di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 1 Maret 2019. Bersambung ke hal 9
Teluk Saleh Sumbawa dalam Ancaman Bom Ikan
TO K O H
KO M E N TTAA R
tahuan dengan No. B/281/ S.SM.01.00/2019 tersebut, Kemen PANRB juga meminta Pemda harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proporsional. ‘’Sudah (diterima surat Kemen PANRB). Makanya kita sedang mengusulkan formasi tersebut,’’ katanya. Fathurrahman menjelaskan, Kemen PANRB belum mengumumkan hasil seleksi
(Suara NTB/ist_polairud)
TANGKAP - Para tersangka yang tertangkap tangan dan barang bukti bom ikan diamankan Subdit Polairud Ditpolair Polda NTB, Jumat (1/3) lalu.
Mataram (Suara NTB) Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda NTB mengungkapkan, ancaman bom ikan mengkhawatirkan bagi kelestarian Teluk Saleh, Sumbawa. Aksi perburuan dengan bahan peledak masih berlangsung. Jumat (1/3) lalu, polisi menangkap tiga warga yang kedapatan melontarkan bom ke laut. Dengan kasus penangkapan pelaku pengeboman ikan ini, kata Kasubdit Patroli Polairud Polda NTB AKBP Dewa Wijaya, SH.,MH, mengindikasikan aktivitas illegal fishing itu masih berlangsung. Dari sisi langkah represif sudah dilakukan upaya dan kerja keras. Tiap ada yang kedapatan melakukan aksi pengeboman, ditangkap dan
diproses hukum. Namun yang harus dipikirkan bersama, menurut Dewa Wijaya, langkah pencegahan bersama unsur pemerintah, agar kasus serupa tidak terulang. ‘’Kerja pencegahan ini harus bersama sama. Jangan dibebankan kepada polisi saja untuk penindakan,” tegasnya. Teluk Saleh yang dikenal dengan ‘aquarium raksasa’ karena keindahan terumbu karang dan 405 jenis spesies ikan akan terus terancam jika tidak diproteksi. Dewa mengungkapkan, daya rusak bom ikan tidak saja berdampak ikan besar hingga bibitnya mati. Tapi menyisakan kerusakan bota laut lainnya. Satu bom daya rusaknya sampai radius 25 meter. Bersambung ke hal 9
Pameran Polytikus dalam Bingkai Arsip dan Literasi Imaginer
Sampaikan Pesan Politik Melalui Pameran Hj. Budi Septiani (Suara NTB/dok)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Mewakili Gubernur NTB, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba membuka pameran polytikus dalam bingkai arsip dan literasi imaginer di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumbawa (Perpusip), Sabtu (2/3) malam. Event yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumbawa bekerjasama dengan Komunitas Sumbawa Visual Art dan Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI) Sumbawa. Kreativitas para seniman ini sekaligus ingin menyampaikan pesan politik untuk berdemokrasi secara benar. Bersambung ke hal 9
H.Manggaukang Raba bersama H. Ibrahim dan H. Iskandar menggunting pita dimulainya pameran
H.Manggaukang Raba dan H. Ibrahim sedang melihat karya para perupa yang dipamerkan.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 4 Maret 2019
Tak Dapat Posisi, Tunggu Giliran
Meninggal Dunia, Sekda Puji Pengabdian Achmad Dharma
(Suara NTB/ist)
PEMAKAMAN - Prosesi pemakaman Kepala Satpol PP KLU Achmad Dharma di TPU Karang Medain Mataram, Sabtu (2/3).
Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, meminta kepada para pejabat lingkup Pemkab Lotim yang belum mendapat jabatan saat mutasi agar bersabar. Pasalnya, proses mutasi merupakan hal biasa, sehingga tinggal menunggu giliran pada mutasi berikutnya. (Suara NTB/yon)
Tanjung (Suara NTB) Innalilahi Wainna Ilaihi Rojiun. Satu lagi pejabat eselon II Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah berpulang ke rahmatullah. Sabtu (2/3) lalu, (almarhum) H. Achmad Dharma, menghembuskan nafas terakhir di tengah kesibukannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah sebelumnya pada Desember 2018 lalu, mantan Sekretaris DPRD KLU, Drs. H. Ahmad Sujanadi, lebih dulu dipanggil sang pencipta. Kabar meninggalnya H. Achmad Dharma, SH., mengagetkan semua kalangan di KLU. Pasalnya, dalam beberapa pekan terakhir, Kasat Pol PP dan Damkar KLU itu, terlihat baik-baik saja saat menjalankan tugasnya. Ahmad Dharma diketahui meninggal dunia pada Sabtu (2/2). Almarhum menghembuskan nafas terakhir di RSAD Mataram, setelah sebelumnya mendapat perawatan. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Linmas, pada Satpol PP dan Damkar KLU, Usman, mengatakan almarhum Ahmad Dharma sempat menghadiri rakor yang diadakan Satpol PP Provinsi NTB tanggal 28 Februari - 1 Maret. Beliau terjatuh sakit sehari sebelum penutupan. Dilarikan ke UGD RSI Siti Hajar kemudian rawat jalan dan pulang ke rumah mertuanya di Monjok. Keesokan harinya almarhum dibawa berobat ke RSAD Mataram dan dirawat inap sehari semalam. Namun, almarhum meninggal, Sabtu (2/3) sekitar pukul 13.40 wita dan dikebumikan di Pemakaman Umum Karang Medain Mataram. Sebagai Kasat, Usman terkesan dengan pola kepemimpinan Achmad Dharma. Di kantornya, Kasat dikenal dekat dengan bawahan. Hingga para staf pun tak mengenal batas antara keseriusan dan gurauan atasannya. Tak terkecuali pada saat upacara pekan lalu. Di mana almarhum bergurau dengan bawahan. Sementara dalam proses pemakaman almarhum di TPU Karang Medain, Kota Mataram, tanpa hadir sejumlah pejabat dan para ASN. Antara lain, Wakil Bupati, Sarifudin, SH., Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., Kepala Inspektorat, H. Zaenal Idrus, SH., Kepala Dinas Kominfo, H. Muhammad, serta Direktur RSUD KLU. Di kalangan ASN, ratusan ASN dan kerabat juga turut hadir. Dalam sambutannya, Sekda Lombok Utara, Suardi, mengakui bahwa almarhum H. Achmad Dharma, SH., merupakan salah satu dari birokrat pejabat terbaik di Lombok Utara. Almarhum berkarir sebagai ASN selama 26 tahun sejak 1993 hingga 2019 dan mengabdi dari Lombok Barat hingga Lombok Utara. “Beliau responsif dan cepat menyelesaikan tugas dengan baik, berkaitan dengan tupoksi internal maupun yang berkaitan dengan masyarakat,” kata Sekda.(ari)
Halaman 4
H. Rumaksi Sjamsuddin
“Tunggu saja, ada gilirannnya,” terang wabup dikonfirmasi di sela-sela kegiatan Deklarasi Generasi Millenial Road Safety Festival di Taman
Rinjani Selong, Minggu (3/3). Untuk proses mutasi dan penempatan jabatan mulai dari eselon II dan seterusnya. Wabup mengungkapkan
tidak bisa mengakomodir semuanya secara langsung. Terlebih adanya pejabat yang sudah menduduki kursi jabatan selama lima tahun, sehingga harus diganti sesuai dengan regulasi yang ada. Termasuk untuk eselon II yang beberapa di antaranya masih berhimpun di BKPSDM akan dilakukan pansel. “Intinya para pejabat yang belum mendapat kursi harus bersabar. Pasti ada posisin-
ya nanti,” tambahnya. Sebelumnya, Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi, menyebutkan, dari 158 pejabat yang dilantik pada tanggal 25 Februari lalu. Sebanyak 7 orang merupakan eselon II. Namun beberapa pejabat yang tergantikan itu belum mendapatkan posisi, sehingga ini yang nantinya diatur demikian. Namun beberapa pejabat itu arahnya sudah ada. (yon)
Dukung ’’Road Safety’’ Menuju ’’Zero Accident’’
Puluhan Ribu Masyarakat Lotim Banjiri Puncak ’’Millenial Road Safety Festival’’ Tahun 2019 Selong (Suara NTB) Lebih dari 50 ribu masyarakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti acara puncak Millenial Road Safety Festival 2019 di Taman Rinjani Selong, Minggu (3/3). Puluhan ribu masyarakat melakukan deklarasi millenial dalam rangka mendukung road safety menuju zero accident yang dipandu Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH dan dibuka langsung Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK., dengan dimeriahkan oleh artis ibu kota, Pongky Barata dan Nabila Gomez. Hadir dalam kegiatan ini, Sekda Lotim, H. Rohman Farly, Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK dan beberapa pejabat lainnya. Sebelum berkumpul di panggung yang begitu megah. Puluhan ribu peserta yang terdiri dari kalangan pelajar, klub motor dan masyarakat pada umumnya, terlebih dahulu mengikuti jalan sehat. Peserta jalan sehat juga mendapat hadiah doorprize yang sudah dipersiapkan oleh penyelenggara dalam hal ini Polres Lotim. Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, mengatakan, di era millenial seiring dengan perkembangan tekhnologi informasi yang semakin pesat. Lalu lintas telah menjadi urat nadi mobilitas kehidupan manusia. Seh-
(Suara NTB/yon)
LEPAS - Wabup Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin bersama Kapolres dan Kasat Lantas Polres Lotim, serta beberapa pejabat lainnya saat melepas puluhan ribu peserta jalan sehat Millenial Road Safety Festival Tahun 2019. ingga di dalam amanat PBB tentang dekade aksi keselamatan jalan tahaun 2011 hingga 2020 yang diratifikasi dalam instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013, pemerintah melaksanakan rencana umum nasional keselamatan. Di antaranya, manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, dan respon pascakecelakaan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dewasa ini sudah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Korps lalu lintas, pada tahun 2018 secara nasional jumlah korban laka lantas sebanyak 171.436 orang.
Di antaranya 29.083 orang meninggal dunia, 13.256 orang luka berat, dan 129.095 orang luka ringan. Untuk di wilayah Lotim, jumlah laka lantas pada tahun 2018 sebanyak 388 kejadian. Di antaranya, 117 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat, dan 457 orang luka ringan. Untuk itu, kata kapolres generasi milenial merupakan salah satu generasi yang menjadi perhatian dalam berlalu lintas. Hal ini disebabkan 57 persen korban laka lantas di Indonesia usia produktif, yakni dari usia 15 hingga 38 tahun dan trennya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, Kapolres menekankan jika peran generasi milenial sangatlah penting untuk
(Suara NTB/yon)
DEKLARASI - Pembacaan deklarasi milenial dalam rangka mendukung road safety menuju zero accident oleh puluhan ribu masyarakat. menjadi inspirator dan motivator bagi pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Melalui kegiatan Millenial Road Safety Festival 2019, diharapkan dapat menciptakan generasi milenial yang peduli dan patuh dalam berlalu lintas. Relawan-relawan lalu lintas milenial di Kabupaten Lotim dapat berperan aktif dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban meninggal dunia di wilayah Kabupaten Lotim. “Mari membangun budaya tertib berlalu lintas bersama generasi millenial. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamataan untuk kemanusiaan,”imbau Kapolres.
Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, menyebutkan kecelakaan lalu lintas 55 persen penyumbang angka kematian. Namun patut disyukuri di Kabupaten Lotim pada tahun 2018 kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Yakni dari 456 kasus menjadi 488 kasus. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam berkendara mengalami peningkatan. Namun tetap harus ditingkatkan, sehingga patut menjadi perhatian serius semua pihak. Salah satunya dengan melakukan edukasi dan menyesuaikan dengan karakter yang saat ini banyak bergantung pada teknologi. (yon/*)
SUARA NTB Senin, 4 Maret 2019
KPU Loteng Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) menargetkan angka partisipasi pemilih pada gelaran Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 17 April mendatang sebesar 77,5 persen. Target ini sesuai dengan target yang diberikan KPU pusat. Untuk mewujudkan target tersebut, KPU Loteng kini tengah fokus menggarap kalangan pemilih pemula atau pemilih milenial. Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Sabtu (2/3), menjelaskan, untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih KPU Loteng saat ini tengah intens melakukan sosialisasi kepada hampir semua elemen masyarakat. Mulai dari kalangan organisasi kepemudaan, masyarakat marginal, pelajar dan mahasiswa serta kalangan penyandang disabilitas. “Hampir semua elemen masyarakat di daerah ini sudah kita sentuh. Harapannya tentu, masyarakat mau menggunakan hak pilihnya pada gelaran pemilu mendatang. Karena bagaimanapun juga partisipasi pemilih juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri,” terangnya. Melihat dinamika politik yang berkembang saat ini, pihaknya optimis bisa mencapai target angka partisipasi pemilih tersebut. Bahkan bisa jadi lebih tinggi, karena gelaran pemilu legislatif kali ini digelar bersamaan dengan pemilihan presiden. Di mana gelaran pemilihan presiden menjadi magnet tersendiri yang bisa mendorong minta masyarakat menggunakan hak pilih. “Pemilihan presiden ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih untuk mau menggunakan hak pilihnya. Dari pada pemilu legislatif itu sendiri,” tambahnya. Walaupun pihaknya juga cukup khawatir, karena saat pencoblosan nantinya itu sedang musim panen, sehingga konsentrasi masyatakat di Loteng akan sedikit terpecah antara menggunakan hak pilih atau panen. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Jalan Depan Rumah Wabup Terpilih Dikeluhkan Warga Giri Menang (Suara NTB) -
Akses jalan dari simpang empat Masjid Baital Atiq Kota Gerung menuju Pendopo Bupati Lombok Barat (Lobar) hampir sebagian besar rusak parah. Tiap tahun jalan yang berada persis di depan rumah Wakil Bupati (Wabup) Lobar terpilih Hj. Sumiatun ini ditambal sulam oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), namun tak sampai setahun jalan ini rusak lagi. Pemda berencana membangun jalan ini menjadi jalur dua, akan tetapi rencana ini tak kunjung terealisasi. Bahkan sampai saat ini, pembebasan lahan mulai dari simpang empat menuju pendopo belum tuntas. Kondisi akses jalan yang rusak parah ini pun dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, sangat mengganggu pengendara, terutama anak sekolah yang melaui jalan itu. Kerap kali anak sekolah terjatuh di lokasi jalan rusak tersebut. Salah seorang guru Sekolah Dasar yang berada di lintasan jalur itu, mengeluhkan kondisi jalan yang tak diurus. Akses jalan di depan sekolahnya menuju Jalan Soekarno Hatta kondisinya rusak parah seperti lubang sumur. “Jalan Gerung ini seperti lubang sumur. Anak murid kami untuk menuju ke sekolah
itu sering sekali jatuh dari sepedanya, pertanyaanya kami kapan ditembel (ditambal) jalan itu kalau memang belum ada anggaran,”keluh salah seorang guru tersebut. Menanggapi keluhan warga ini, Wakil Bupati terpilih Hj Sumiatun mengaku telah menerima keluhan tersebut, ia pun langsung menyampaikan ke Kepala Dinas PUPR agar segera memperbaiki akses jalan tersebut. “Saya sudah langsung sampaikan ke Kepala Dinas PU, mohon diperhatikan akses jalan menuju kantor bupati, kebetulan itu jalan di depan rumah
saya. Tolong ditambal sulam saja dulu sebelum anggaran dari provinsi untuk pembangunan jalan itu,” tegas Sumiatun. Menurut dia, akses jalan ini memang statusnya masuk kewenangan provinsi. Namun akses jalan ini merupakan jalan yang ada di kabupaten. Lebihlebih kata dia jalan ini ada di jantung Kota Gerung menuju pusat pemerintahan Pemda Lobar. Sebelum pembangunan jalan ini dikerjakan oleh provinsi, ia berharap agar Dinas PU menambal sulam dulu untuk memberikan kenyamanan bagi warga dan anak sekolah mele-
(Suara NTB/her)
RUSAK - Akses jalan rusak di jalur Soekano Hatta menuju Pendopo Bupati ini dikeluhkan warga karena kondisinya rusak parah. gan Dinas PUPR provinsi. “Apawati akses jalan tersebut. Kepala Dinas PUPR Lobar, kah mulai proses tender dan Made Artadhana mengatakan kapan dikerjakan, perlu kami terkait akses jalan Soekarno koordinasikan dengan PUPR Hatta menuju ke Pendopo Bu- provinsi,”kata Made. Perbaipati sudah ada proses tender di kan akes jalan ini kata dia mesprovinsi. Ia belum mengecek tinya sampai ke simpang emkepastian kapan mulai tender pat Masjid Baital Atiq, sebab dan pengerjaan jalan tersebut, jalan ini satu kesatuan ruas pihaknya perlu koordinasi den- jalan Soekarno Hatta. (her)
”Bajang Milenial” Loteng Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Praya (Suara NTB) Ribuan bajang milenial (generasi milenial) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar deklarasi bersama tertib berlalu lintas di Bencingah Agung Adiguna Praya, Minggu (3/3). Deklarasi bertajuk Millennial Road Safety Festival tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan jajaran Polres Loteng dalam menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas, sehingga bisa menekan kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., mengatakan sasaran dari kegiatan itu adalah kalangan milenial. Mengingat, kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya saat ini didominasi kalangan milenial, sehingga tidak mengherankan juga kalau jumlah korban kecelakaan lalu lintas juga dari kalangan milenial. “Melalui deklarasi ini, kita berharap tumbuh kesadaran dari
kalangan milenial utamanya untuk tertib berlalu lintas. Yang pada akhirnya bisa menekan kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,” sebutnya. Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Suherdi, menambahkan, kegiatan Milenial Road Safety Festival yang dirangkaikan dengan deklarasi bersama tersebut, diikuti sebanyak sekitar 29 klub motor yang tersebar di seluruh wilayah Loteng. Termasuk beberapa organisasi kemasyarakat dan kepemudaan yang ada didaerah ini. Sementara di Lombok Barat (Lobar), puncak pelaksanaan Millenial Road Safety Festival digelar di halaman Mapolsek Gerung dan berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia (MURI)dengan jumlah peserta arak-arakan pengantin atau nyongkolan adat sasak terbanyak di Indonesia. Rekor yang dipecahkan ini bukan saja di Indonesia, namun dunia, sebab baru kali ini MURI men-
catat arak-arakan pengantin dengan jumlah peserta terbanyak mencapai 53 pasangan. Puluhan pasang pengantin ini diiringi 5.000 warga dari berbagai kalangan dimeriahkan dengan kesenian tradisional gendang beleq serta rudat. Acara puncak Millenial Road Safety Festival ini dihadiri oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati terpilih Hj. Sumiatun, kepala OPD, anggota dewan dan para tokoh masyarakat, tokoh adat. Kegiatan adat nyongkolan ini diawali dengan prosesi sorong serah melibatkan para tokoh adat dan masyarakat adat Sasak. Iring-iringan atau nyongkolan ini diiringi enam sekehe atau kelompok gendang belek dan rudat. Panjangnya iring-iringan ini pun memenuhi jalur yang melintas di wilayah Gerung. Dalam kesempatan itu, perwakilan MURI Ridho Al Amin mengatakan, MURI menyaksikan kegiatan yang luar biasa di mana pada Millenial Road
(Suara NTB/kir)
(Suara NTB/her)
SENAM - Senam masal Millennial Road Safety Festival diikuti ribuan peserta, di Lapangan Muhajirin Praya.
CETAK REKOR - Acara adat nyongkolan yang diikuti ribuan orang dari kalangan pelajar dan masyarakat adat pada puncak Millenial Road Safety Festival di Lobar mencatat rekor MURI.
Safety Festival di Lobar ini digelar tradisi khas Sasak yakni nyongkolan. “Di mana tidak pernah terjadi sebelumnya, nyongkolan ini dengan peserta 53 pasang dan ini yang terbanyak. MURI mencatatkan ini sebagai rekor dunia dikarenakan di sepanjang catatan MURI belum pernah ditemukan arak-
arakan pengantin selain di Indonesia, maka kami dari MURI mencatat ini sebagai rekor dunia,” ujarnya. Kapolres Lobar,AKBP Heri Wahyudi mengatakan acara adat nyongkolan ini merupakan rangkaian kegiatan puncak Millenial Road Safety Festival 2019. “Alhamdulillah, Polres Lobar me-
mecahkan rekor muri dalam hal jumlah arak-arakan (nyongkolan) pasangan pengantin terbanyak untuk di NTB, di Indonesia bahkan di dunia,” kata dia. Pihaknya sengaja menggelar kegiatan adat ini bertujuan untuk memperkenalkan adat istiadat Sasak kepada kaum
milenial, sehingga mereka mengerti dan melestarikan adat istiadat Sasak. Sebab selama ini tradisi nyongkolan ini kadangkala disalahartikan dengan konsumsi miras dan musik kenyimol. Padahal itu bukan musik tradisional Sasak yang sesungguhnya. (kir/her)
SUARA NTB Senin, 4 Maret 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Dewan Kembali Ingatkan Eksekutif Soal Plh Dikbudpora
M. Aminurlah
Pasalnya jabatan Plh diemban oleh Drs. H. Taufik Hak M.Si yang juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima itu dinilai terlalu lama karena sudah berjalan tiga bulan. “Tiga bulan Dikbudpora dijabat Plh, seharusnya sudah diisi oleh pejabat definif,” kata Ketua Komisi IV
DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE, kepada Suara NTB. Menurutnya, jabatan pada OPD tersebut tidak bisa dikosongkan terlalu lama meskipun diisi oleh Plh. Apalagi yang ditunjuk adalah Sekda, yang setiap saat disibukkan dengan urusan administrasi Pemerintahan. “Cukuplah Sekda disibukkan dengan urusan lain, jangan lagi dibebani
dengan urusan sebagai Plh. Ini sangat tidak etis,” katanya. Duta PAN ini berpendapat Dikbudpora adalah salahsatu OPD yang sangat vital pada Pemerintahan karena mengurus soal pendidikan. Oleh karena itu, harus ada pejabat definitif. “Dalam menjalankan tugasnya Plh kan, tidak bisa mengambil keputusan yang strategis seperti pejabat definif. Ini yang harus dipertimbangkan,” katanya. Ia mengaku di lapangan lebih banyak mengamati guru hingga dewan pendidikan yang tidak lagi memikirkan mutu dan kwalitas pendidikan. Tapi sibuk membahas soal sertifikasi hing-
ga ingin mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. “Ini persoalan yang harus dicarikan solusinya, jangan sampai merugikan generasi penerus bangsa. Persoalan ini juga tidak bisa diatasi oleh Plh,” katanya. Aminurlah menambahkan jika ingin roda pendidikan membaik harus menempatkan pejabat yang professional dan integritas. Tidak mengedepankan unsur politik ataupun kedekatan. “Pejabat yang memiliki SDM untuk diangkat definitif pada OPD ini sangat banyak, tidak perlu menunjuk Plh apalagi sekelas Sekda,” ujarnya.
Sumbawa Besar (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa, tengah menuntaskan pembentukan dan penyegaran pengurus di tingkat kecamatan. Harapannya MUI bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan tugas, baik pembinaan, bimbingan maupun pengayoman kepada umat. Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag menyampaikan, setelah dibentuknya pengurus MUI Kabupaten Sumbawa, pihaknya sekarang ini sedang fokus menuntaskan pembentukan dan penyegaran pengurus MUI kecamatan yang ada di 24 kecamatan. “Alhamdulillah sudah berjalan di beberapa kecamatan, dan target kita pada bulan Maret ini seluruhnya tuntas dan selesai,” ujarnya. Dijelaskannya, pembentukan pengurus MUI ini penting dan menjadi kebutuhan masyarakat. Sekaligus pihaknya berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan tugas-tugas pembinaan, bimibingan dan pengayoman kepada umat. Mengingat tidak sedikit masalahmasalah yang muncul di masyarakat. Misalnya seperti narkoba, miras dan beberapa masalah lainnya. Hal ini membutuhkan penanganan serius semua pihak. “Terlalu banyak masalah di masyarakat kita di Sumbawa ini yang butuh penanganan serius dan komitmen semua pihak. MUI berkomitmen untuk itu,” pungkasnya. (ind)
(Suara NTB/ist)
VAKSINASI – Proses vaksinasi yang digelar tim dokter hewan dari PDHI NTB II di Kecamatan Pelampang, Sumbawa, Sabtu (2/3).
(Suara NTB/ist/dok KPU KSB)
Kapasitas Gudang Terbatas, KPU KSB Stop Perakitan Kotak Suara Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghentikan sementara proses perakitan kotak suara. Penghentian itu dilakukan menyusul tidak mencukupinya kapasitas gudang yang selama ini digunakan untuk menyimpan seluruh logistik kebutuhan Pemilu 17 April mendatang. KPU KSB sebelumnya telah memulai proses perakitan kotak suara itu sejak awal Februari lalu. Ada sebanyak 1.985 unit kotak suara yang akan disiapkan KPU untuk memenuhi kebutuhan logistik 397 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dan dari jumlah itu, tersisa sekitar 500-an kotak yang belum rampung dirakit. Ketua KPU KSB, Deni Saputra, S.Pd menjelaskan, untuk menampung logistik kotak suara itu pihaknya menyewa 1 unit gudang di luar lingkungan kantor KPU. Sebelum perakitan seluruh kotak suara itu ditempatkan di gudang tersebut. “Nah begitu proses perakitan berjalan ternyata gudang yang kita sewa itu tidak cukup menampung kalau semua kotak kita rakit. Makanya kita hentikan sementara sisanya,” katanya. Sebenarnya kata dia, pihaknya bisa saja memanfaatkan ruang gudang yang masih tersisa untuk menempatkan kotak jika dirakit seluruhnya. Namun hal itu tidak dilakukan KPU mengingat sejumlah logistik lain belum didatangkan sehingga dapat dipastikan gudang yang ada saat ini tidak cukup menampung seluruhnya. “Ruang sisanya kita sediakan untuk logistik yang belum datang. Seperti surat suara formulir nantinya. Apalagi kita juga butuh ruang lebih untuk proses pelipatan surat suara juga,” sebut Deni. Untuk menutupi kekurangan gudang penempatan logistik itu, pihaknya kata Deni telah mengantisipasinya. Saat ini KPU KSB telah menyewa 1 unit gudang baru lagi untuk menampung sisa kotak suara yang belum dirakit. Termasuk juga untuk menempatkan logistik surat suara dan formulir serta peralatan yang dibutuhkan saat pencoblosan nant. “Kita sudah ada sewa gudang lagi. Dan gudang itu sedang kita persiapan untuk menempatkan sisa kotak suara yang belum dirakit,” cetusnya. Ia memperkirakan, pihaknya akan memulai proses perakitan kotak suara sisa itu dalam waktu dekat. Deni pun optimis, seluruh kotak suara itu selesai dirakit tepat waktu. “Di gudang baru yang kita sewa itu sedang kita buatkan palet kayu untuk alas kotak suara. Nah seleai paletnya kita akan lanjut perakitan. Paling hanya butuh waktu seminggu yang 500 kotak itu bisa selesai. Jadi kami jamin tidak akan terlambat,” janjinya. Deni kembali menyinggung terkait kualitas kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu nanti. Meski berbahan yang digunakan sekarang bermaterial karton duplex, pihaknya memberikan jaminan terkait keamanannya. Pihaknya juga lanjut dia, selama ini melakukan penyimpanan secara hati-hati dan memastikan tidak ada gangguan yang bisa merusak kotak suara tersebut hingga nantinya seluruh tahapan Pemilu selesai. “Memang, dibanding dengan kualitas kotak suara Pemilu sebelumnya lebih kuat yang dulu karena berbahan metal. Tapi yang sekarang juga biar karton (kertas) tapi kami jamin keamanannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya,” tegas Deni. Selanjutnya ditanya mengenai logistik surat suara, ia memperkirakan, baru akan diterima pihaknya sekitar tanggal 20 Maret mendatang. “Kalau tidak salah baru akan dicetak tanggal 16 Maret. Jadi paling sampai di sini tanggal 20 Maret. Begitu sampai, kami akan sortir dan langsung dilipat,” imbuhnya. (bug)
yang tidak ditentukan. “Pengisian ini hanya sifatnya sementara agar tidak kosong. Lagipula penunjukkan ini tidak bertentangan dengan aturan. Artinya memenuhi syarat,” pungkasnya. (uki)
Dahlan M. Noer
Wabup KSB Instruksikan Sekolah Shalat Berjama’ah
MUI Sumbawa Tuntaskan Kepengurusan di Kecamatan
DIHENTIKAN - Perakitan kotak suara oleh petugas KPU KSB beberapa waktu lalu. Saat ini, KPU KSB menghentikan sementara proses perakitan karena keterbatasan kapasitas gudang.
Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, mengatakan penunjukkan Sekda sebagai Plh Dikbudpora hanya untuk mengisi kekosongan OPD setempat sebelum mengangkat pejabat definitif dalam waktu
PDHI II NTB Bantu Pemerintah Vaksinasi Rabies di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) NTB II menggelar kegiatan bhakti sosial “Sosialisasi dan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Sumbawa”, Sabtu (2/3) lalu di Desa Sepayung, Kecamatan Pelampang. Yang diikuti antusias oleh warga masyarakat dan didukung aparat desa dan Polsek setempat. Dengan jumlah yang tervaksin rabies, anjing 71 ekor, kucing 21 ekor dan kera 1 ekor. Ketua PDHI NTB II, drh. Evi Dianawati menyatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PDHI NTB II untuk membantu pemerintah dalam pengendalian penyakit Rabies di Kabupaten Sum-
bawa. Plampang merupakan ring 2 pertahanan terhadap kasus positif rabies di Sumbawa, yang saat ini baru terjadi kasus positif di daerah Tarano. “Kami didukung penuh oleh seluruhstafdanKepalaUPTProduksi dan Kesehatan Hewan Kecamatan Plampang,” terangnya. Dengan mengoptimalkan vaksinasi di daerah terdekat dengan kasus positif rabies, lanjut Evi, diharapkan dapat memblokir penyebaran virus agar tidak menjalar ke kecamatan lain di kabupatn Sumbawa. Mengingat Plampang berbatasan langsung dengan Empang dan Tarano yang merupakan zona positif rabies (ring 1). Selain melakukan vaksinasi,
PDHI NTB II juga melakukan Sosialisasi mengenai penyakit Rabies. Sosialisasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bahaya penyakit rabies sehingga korban yang tergigit Hewan Penular Rabies (HPR), lambat ditangani. Sehingga masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan bila tergigit HPR. “Jika ada korban gigitan HPR, segera cuci luka dengan sabun dengan air mengalir selama 15 menit kemudian segera berobat ke Puskesmas. Hewan yang menggigit segera diamankan dan dilaporkan ke petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) terdekat,” jelas Evi. (arn)
Bupati Harapkan Milenial Pelopori Keselamatan Lalu Lintas
(Suara NTB/ist)
ACARA MILENIAL - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril didampingi Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan unsur Forkopimda di acara Milenial Road Safety Festival 2019. Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati mengimbau generasi milenial Sumbawa untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Dengan membacakan deklarasi pelopor keselamatan berlalu lintas yang diikuti kaum milenial. Pada acara Milenial road safety festival 2019, Minggu pagi (3/3) di Lapangan Sepakbola GOR Brang Biji. Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan apresiasinya atas acara yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Sumbawa ini. Sekaligus ucapan
selamat kepada jajaran Polres Sumbawa, yang telah mendapatkan tingkat kepuasan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam menciptakan suasana kondusif, aman dan tertib di Sumbawa. Selain itu, Bupati jugaberharap agar generasi milenial tidak terpengaruh terhadap berita hoaks dan fitnah. “Mari membangun bangsa dengan lurus tanpa terpengaruh berita hoaks, ketika generesi millenial Kab. Sumbawa tertib maka daerah kita menjadi aman, hebat dan bermartabat, mari jadikan Sum-
bawa ke depan menjadi lebih baik,” pungkas Bupati. Kapolres Sumbawa AKBPTunggul Sinatrio, SIK.,MH menyampaikan kegiatan ini berlangsung berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak. Dalam acara tersebut, Kapolres Sumbawa mencanangkan Kampus Universitas Samawa (UNSA) sebagai kampus pelopor keselamatan berlalu lintas, dengan dilakukannya penandatanganan oleh Kapolres Sumbawa dan dan Rektor UNSA Dr. Syafruddin, SE.,MM, yang ditandai dengan bunyi sirine dan pelepasan balon ke udara. Acara berlangsung meriah karena menghadirkan artis ibukota Airin Pantura dan band lokal serta telah disiapkan berbagai doorprize menarik yaitu 3 buah sepeda motor, 5 buah sepeda gunung, kulkas, mesin cuci, setrika, dan kipas angin, serta hadiah hiburan lainnya bagi pemenang yang beruntung. Selain itu juga ditampilkan senam kolosal milenial oleh Polisi Wanita dan ibu-ibu Bhayangkari Polres Sumbawa, serta milenial entrepreneur expo. Acara akan dilanjutkan minggu malam dalam semarak aksi milenial road safety festival Sumbawa 2019 yang menghadirkan Band Ibu kota “Lyla”. (arn)
Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST menginstruksikan seluruh sekolah di KSB dari tingkah SD hingga SMA mulai menerapkan pelaksanaan kegiatan shalat berjama’ah bagi guru dan siswanya saat berada di lingkungan sekolah. “Saya kira rekomendasi DPD AGPAII ini sangat bagus. Jadi mulai sekarang saat waktu zuhur tiba seluruh kegiatan sekolah harus dihentikan. Selanjutnya guru, siswa dan seluruh personil yang ada di dalam lingkungan sekolah harus melaksanakan kegiatan shalat berjama’ah,” cetus Wabup saat menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islama Indonesia (AGPAII) KSB, Sabtu (2/3). Untuk memastikan agenda itu berjalan, Wabup meminta kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga (Dikpora) setempat menerbitkan surat edara (SE). Dalam surat itu, Wabup menginstruksikan, agar setiap memasuki waktu shalat setiap sekolah diharuskan menghentikan kegiatannya dan menggantunya dengan agenda shalat berjama’ah. “Isinya seperti itu ya pak Kadis. Dan segera dibuat suratnya ditujukan ke seluruh sekolah tanpa terkecuali,” tegasnya. Menurut Wabup, AGPAII memiliki peran penting agar agenda itu berjalan di setiap sekolah. Karenanya kepada setiap guru agama Islam di setiap sekolah menjadi koordinator kegiatan dan secara kelembagaan melakukan supervisi kepada sekolah dalam melaksanakannya. “Sekalian saya tantang
pengurus AGPAII ini. Karena ini tugas berat. Tidak saja mengarahkan anak didiknya tetapi juga teman-teman guru dan kepala sekolah untuk shalat berjama’ah terutama waktu shalat zuhur,” cetusnya. Ia menjelaskan, pelaksanaan pendidikan agama pada siswa di sekolah sudah saatnya dibarengi dengan kegiatan praktik langsung. Dan shalat berjama’ah menjadi salah satu cara paling sederhana menerapkannya karena aktivitasnya dapat berlangsung setiap hari di sekolah. “Ini praktik langsung. Jadi harus dimulai sekarang karena dengan berjama’ah banyak hal yang bisa dirasakan siswa. Terutama kebersamaan,” timpalnya. Kepada para guru agama Islam yang tergabung dalam AGPAII KSB, selanjutnya Wabup berpesan, agar menjalankan fungsinya semakismal mungkin. Mengajari siswanya sepenuh hati, mengayomi siswa agar memiliki akhlak sesuai tuntutan agama dan yang paling utama mampu menjadi contoh yang baik gai siswanya. “Dan ini penting juga. Guru agama itu jangan hanya baik di sekolah, tapi dia juga harus menjaga diri di lingkungan masyarakat karena dia ini contoh bagi siswanya,” tandasnya. (bug)
(Suara NTB/ist/humpro KSB)
(Suara NTB/Dok)
Bima (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Kabupaten Bima kembali mengingatkan Pemkab Bima terkait jabatan Pelaksana Harian (Plh) pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikudpora).
Fud Syaifuddin
Dua Remaja Diduga Pakai Motor Dinas untuk Transaksi Narkoba Bima (Suara NTB) – Dua oknum remaja ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Polres Bima karena melakukan transaksi narkoba. Celakanya, sepasang remaja yang diketahui masih pelajar tersebut menggunakan motor dinas (modis). Kasubbag Humas Polres Bima, Iptu. Hanafi, mengatakan dua pelajar yang ditangkap tersebut masing-masing berisinial Hn (18 Tahun) dan A (17 Tahun). Keduanya ditangkap di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Sabtu (2/3). “Saat transaksi pelaku menggunakan Motor Dinas dengan Nopol EA 2295 YY,” katanya. Dikatakannya, penangkapan kedua pelajar tersebut berawal dari laporan masyarakat. Yakni adanya dua remaja yang menggunakan motor berplat merah akan transaksi narkoba di Kota
Bima. Menindaklanjuti laporan tersebut, lanjutnya anggota yang sudah mengetahui ciri-ciri baju yang dikenakan terduga pelaku dengan nomor plat motor yang digunakan langsung menyelidiki kebenaran laporan itu. “Saat keduanya berada depan SPBU Desa Panda anggota menahan dan menggeledah. Alhasil ditemukan 3 poket sabu ukuran besar di tangan Hn,” katanya. Selain sabu-sabu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa Handphone, uang kurang lebih sebanyak Rp700 ribu dan kaca silinder. Barang bukti dan kedua terduga pelaku sudah diamankan di Kantor Mapolres setempat untuk diproses lebih lanjut. “Keduanya melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang kepemilikan sabu-sabu,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Ist)
BARANG BUKTI - Sejumlah barang bukti yang diamankan dari dua oknum pelajar Hn dan A, Sabtu (2/3).
SUARA NTB Senin, 4 Maret 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7 (Suara NTB/jun)
Cuaca Picu Peningkatan Kasus DBD di KSB Taliwang (Suara NTB)Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat mencatat hingga saat ini sudah ada sekitar 16 orang pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sudah ditangani. Jumlah inipun cenderung meningkat dari tahun 2018 lalu yang mencapai 14 kasus saja. Merebaknya kasus ini terjadi karena anomali cuaca yang tidak lagi menentu seperti tahun sebelumnya. “ Memang faktor cuaca menjadi salah satu penyebab merebaknya kasus ini di tahun 2019. Jumlah itupun masih akan terus meningkat, karena cuaca yang tidak menentu. Meski demikian, setiap kasus yang muncul sudah kita tangani dengan baik, sehingga tidak kasus menimbulkan korban jiwa,” ujar Kepala Dikes, melalui Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2M), H. Yusfi Khalid S. KM, Kepada Suara NTB, Minggu (3/3). Sebenarnya, kasus DBD di KSB sudah berhasil ditekan. Sebut saja di tahun 2016 tercatat sekitar 74 kasus, 2017 menjadi 51 kasus dan di tahun 2018 mencapai 14 kasus. Tetapi karena di tahun 2019 cuacanya tidak menentu sehingga mudah bagi nyamuk aides agepty untuk berkembang, kasusnya juga diprediksi akan terus meningkat. Bayangkan saja di tiga bulan pertama ada 16 kasus yang sudah ditangani, tentunya jika Sembilan bulan kedepan cuaca masih seperti ini maka kasus DBD akan terus bertambah. Kasus ini juga banyak ditemukan di kecamatan Taliwang sekitar 60 persen, sisanya tersebar di tujuh kecamatan yang lain di KSB. Kendati demikian, pihaknya mengklaim tingkat keparahan kasus ini (sampai meninggal dunia) tidak terjadi di KSB. Karena semua petugas sudah intens turun melakukan upaya penanganan lanjutan jika kasus itu ditemukan. “Kasus DBD ini kita sudah berhasil kita tekan dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi karena cuacanya seperti ini, kita khawatir tahun 2019 angka kasusnya akan meningkat di akhir tahun nanti,” ungkapnya. Ia mengajak, kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan baik itu kesehatan badan dan lingkungan. Apalagi musim-musim seperti ini tidak diketahui secara pasti kadang panas kadang juga hujan. Sehingga sangat rawan munculnya DBD yang saat ini sudah terjadi di beberapa daerah. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan tim khusus (surveylen) untuk melakukan pemantauan jentik sekaligus pemberantasan. Tapi upaya yang paling jitu, yakni kesadaran diri dari masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan. “Kita sudah siapkan tim dan tenaga pemantau jentik nyamuk di masingmasing Puskesmas untuk terus turun ke masyarakat. Sehingga angka DBD ini bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat,” tukasnya. (ils)
TERBENGKALAI – Pabrik pengolah rumput laut di Dusun Ncuni Desa Kwangko tampak terbengkalai, Minggu (3/3).
Pabrik Pengolah Rumput Laut di Ncuni Terbengkalai Dompu (Suara NTB) Pabrik pengolahan rumput laut di Dusun Ncuni Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa masih terbengkalai, berikut bantuan mesin pengompres dari pemerintah pusat. Tak adanya minat pihak ketiga mengelola potensi tersebut disinyalir pemicu utamanya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin, M.Si, mengakui tak pernah beroperasinya pabrik pengolah rumput laut tersebut sejak tahun 2015 lalu. Pasalnya, sampai saat ini tak ada pihak yang tertarik mengelolanya. “Pihak pengelola sampai hari ini kan tidak ada yang mau mengelo-
la itu, kemarin katanya ada tapi lari pulang lagi,” ungkapnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya. Tak diketahui pasti alasan kaburnya calon-calon pengelola pabrik yang sudah dibangun beberapa tahun lalu dan dilengkapi mesin pengompres berkapasitas lima ton sehari tersebut. Sebab kewenangan itu ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu. Kalaupun dianggap pemicu utamanya yakni produktivitas rumput yang terus menurun tiap tahun, menurut Wahidin, pengelola sebetulnya bisa mendatangkan komodi tersebut dari luar perairan Dompu, sep-
erti Bima dan Sumbawa. “Masalah keamanan sudah sangat aman, sudah dipagari keliling dan satu kompleks dengan gudang ikan. Untuk dikelola sendiri kita tidak punya anggaran karena biaya operasionalnya cukup besar,” jelasnya. Cukup disayangkan DKP dengan tidak dikelolanya pabrik pengolah rumput laut itu ialah ancaman rusaknya bantuan mesin pengopres dari pemerintah pusat. Padahal dengan mesin tersebut pengusaha akan bisa meminimalisir biaya angkut. Dari biasanya mengirim satu ton rumput laut kering dibutuhkan satu truk pengangkut, kini mereka bisa mengopresnya hanya
menjadi satu kardus. “Truk satu itu sekarang bukan lagi memuat satu ton tetapi bisa puluhan ton, sehingga biaya angkut akan berkurang. Dan dengan mesin ini juga sebetulnya harga rumput laut kita akan bisa meningkat tiga kali lipat dari harga Rp3 ribu/Kg kering,” ujarnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra Hj. Sri Suzana, MSI yang dikonfirmasi, Minggu (3/3/2019) kemarin membantah bahwa investor baru yang berminat mengelola pabrik rumput laut di Ncuni ikut kabur seperti investor – investor sebelumnya. Pihaknya yang membangun ko-
Vaksin Rabies di Dompu Habis Dompu (Suara NTB) Ketersediaan vaksin anti rabies (VAR) di Kabupaten Dompu sudah habis terpakai akibat banyaknya korban gigitan anjing. Akibatnya, korban gigitan baru tidak dilayani dengan pemberian vaksin dan hanya mendapat penanganan awal secara medis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita K, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Minggu (3/3) membenarkan bahwa ketersediaan VAR di Kabupaten Dompu sudah habis. Sehingga, pihaknya hanya fokus melakukan tindakan awal secara cepat dan tepat bagi korban gigitan baru. Karena tindakan awal yang tepat dan cepat ini dapat mematikan virus hingga 80 persen dan 20 persen sisanya dilengkapi dengan vaksin. Untuk memenuhi keterse-
diaan vaksin, Hj. Iris mengaku, telah mengajukan permohonan tambahan vaksin ke pemerintah pusat dan Provinsi NTB. Juga akan diajukan tambahan anggaran tanggap darurat untuk pengadaan vaksin ke pemerintah Kabupaten Dompu. “Besok tanggal 4 Maret 2019, kami mengajukan permohonan dana untuk pengadaan VAR (ke Bupati),” katanya melalui pesan WA. Keterbatasan vaksin di Kabupaten Dompu terjadi sejak 2 pekan lalu, sehingga vaksin dipusatkan di Kabupaten. Pend-
istribusian vaksin ke puskesmas dilakukan apabila ada kasus. Itu pun didahulukan untuk vaksin lanjutan bagi korban gigitan anjing yang sudah mendapat vaksin pertama dan kedua. “Kalau kasus gigitan baru, kita melihat kondisinya dulu. Kalau tidak mendesak, kita lakukan tindakan awal (dengan membersihkan bekas gigitan sesuai ketentuan dan mengobatinya) saja dulu,” terang salah satu petugas puskesmas di Dompu beberapa waktu lalu. Kasus gigitan anjing di Kabupaten Dompu merupa-
kan terbanyak, sekitar 800an kasus. Pada setiap korban gigitan, mereka harus divaksin sebanyak 4 dosis. Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB sudah beberapa kali mengirimkan vaksin ke Dompu. Namun, munculnya kasus gigitan anjing di daerah lain seperti di Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima sehingga pendistribusian vaksin menyebar ke daerah – daerah lain. Bahkan di Kota Mataram yang belum ditetapkan KLB rabies seperti di pulau Sumbawa, j u g a sudah Hj. Iris Juita K mu-
H. Yusfi Khalid
Basis Data Rinci, Kunci Program Tepat Sasaran Dari Hal. 1
Meredefinisi Kemiskinan, Memadukan Peran Para Aktor Pulih Berkat Bantuan Berlimpah Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. H. Mansur Afifi, menyoroti sejumlah hal terkait data kemiskinan di NTB. Terkait data kemiskinan pascagempa, ia memprediksi di bulan September tahun 2018 lalu data kemiskinan di NTB akan naik. Namun justru angka kemiskinan turun. Mansur menyampaikan, dalam teori ekonomi disebutkan ketika bencana datang, maka masyarakat akan sengsara karena asetnya hilang dan dia akan jatuh miskin. Namun teori lain juga mengatakan, begitu bantuan berlimpah maka akan cepat terjadi pemulihan atau recovery. Menurutnya, itulah yang terjadi di NTB. Karena indikator dari kemiskinan itu ketersediaan pangan dan bukan pengeluaran, maka masyarakat NTB tidak kekurangan pangan pada saat bencana. ‘’Akibatnya justru angka kemiskinan kita menjadi menurun, ini kan luar biasa, blessing in disaster, berkah dalam bencana. Pendistribusian yang baik menyebabkan angka kemiskinan tidak turun,’’ katanya. Mansur menjelaskan, angka kemiskinan di NTB memang berada di bawah rata-rata nasional. Namun trennya semakin mendekat. Menurutnya, konsentrasi kemiskinan di NTB juga berbeda dibandingkan nasional. Bahwa angka kemiskinan justru lebih banyak di kota daripada di desa. Sementara di nasional, angka kemiskinan justru lebih banyak di desa daripada di kota. “Yang menggembirakan, bahwa angka kemiskinan di desa di NTB sudah dekat sekali dengan rata-rata angka kemiskinan nasional. PR kita
lai mengantisipasi kasus gigitan anjing dengan penyebaran vaksin ke puskesmas – puskesmasnya. (ula)
(Suara NTB/ula)
(Suara NTB/ils)
Dari Hal. 1
munikasi dengan investor tersebut dan menyatakan keinginannya mengelola pabrik tersebut dan sudah dipertemukan dengan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Pasca pertemuan tersebut, lanjut Hj. Sri Suzana, investornya diminta untuk menyiapkan proposal sebagai dasar bagi daerah untuk menyerahkan ke investor pengelolaan pabrik rumput laut. Pihaknya masih menunggu proposal yang diajukan. “Untuk langkah awal, kita tidak akan menarik keuntungan dari pemanfaatan pabrik. Yang penting pabriknya dimanfaatkan dan warga khususnya petani rumput laut diuntungkan,” ungkap Hj. Sri Suzana. (jun/ula)
terbesar adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan di kota. Jika ada dana untuk kelurahan perlu dimanfaatkan sebesarbesarnya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di kota,’’ jelasnya. Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini menjelaskan, sejumlah cara menurunkan angka kemiskinan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu menciptakan kesempatan kerja karena yang diukur adalah pendapatan. Jika seseorang memperoleh pendapatan, dia bisa keluar dari kemiskinan. ‘’Bagaimana caranya, dia harus bekerja,’’ ujar Mansur. Selain itu, penting juga untuk dipikirkan pengusaha yang membuka kegiatan bisnis. Perlu adanya wirausaha baru terutama usaha padat karya. Diperlukan membuat program yang melibatkan banyak tenaga kerja di daerah, terutama daerah yang banyak masyarakat kategori miskin. ‘’Walaupun itu cara lama, tapi tetap efektif menurunkan angka kemiskinan,’’ kata Mansur. Perlu juga dilakukan upaya peningkatan produktivitas usaha. Selain itu efisiensi usaha juga bisa dilakukan. Kalau efisiensi ditingkatkan sehingga biayanya ditekan, maka pendapatannya akan lebih besar. Selain itu, Mansur juga mendapatkan informasi bahwa baru tiga kabupaten di NTB yang sudah mencairkan dana desa. ‘’Kalau tidak segera dicairkan uangnya, kapan kita akan bekerja? Oleh karena itu Ibu Wagub bisa mendorong kabupaten untuk segera mencairkan, karena dana desa itu penting,’’ pungkasnya. (ron)
‘’Terus terang saja, jujur, dari jumlah bantuan yang masuk ini sudah banyak sekali. Tapi kok tidak turun-turun. Kalau data BPS ini terinci, program bisa kita sesuaikan,’’ kata Mahmud. Dia lalu memberi contoh perihal data warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Basis Data Terpadu (BDT). ‘’Yang masuk dalam data BDT itu benar orang miskin, andaikan itu belum berubah nanti di rembug desa akan dibahas. Apakah ditentukan akan tetap (di dalam daftar) atau dikeluarkan,’’ kata Wabup. Perkuat Integrasi Program Kabupaten Lombok Utara terdampak paling hebat akibat gempa bumi tahun 2018 lalu. Estimasi kerugian mencapai Rp9,9 triliun. Belum termasuk perlambatan upaya penurunan kemiskinan. Satu celah kebangkitan ekonomi masyarakat yang paling potensial, yakni melalui perempuan. Sekretaris Bappeda Lombok Utara, Yuni Kurniati menerangkan, dalam RPJMD sejatinya Lombok Utara punya target penurunan angka kemiskinan sampai 2,5 persen saban tahun. Maret 2018, enam bulan sebelum gempa menghantam Lombok, angka kemiskinan Lombok Utara 28,83 persen. Turun dari yang sebelumnya 32 persen. Yuni menyebut program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang digalakkan sebelumnya sangat berperan dalam mengakali konsumsi rumah tangga. Pengeluaran sebuah keluarga dapat dikurangi dengan kebutuhan sebagian pangan pendukung yang bisa dicukupi sendiri. ‘’KRPL dengan dukungan dana desa sebagian makanan bisa didapat dari halaman sendiri. Itu memengaruhi penurunan kemiskinan,’’ ucapnya. Namun belakangan, Lombok Utara seperti kehilangan pe-
gangan. BPS baru mensurvei angka kemiskinan pascabencana pada Maret nanti. Walau begitu, Pemkab Lombok Utara sudah punya visi program pengentasan kemiskinan. ‘’Ini melalui perempuan. Perempuan dengan pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan sekolah perempuan,” sebut dia. Pemkab Lombok Utara menganggarkan sejumlah program pembangunan ekonomi perempuan. Tujuannya untuk sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan pengentasan kemiskinan. ‘’Perempuan memang kalah dari sisi pendidikan dan ekonomi. Tapi unggulnya di kesehatan. Maka itu ada pemberdayaan ekonomi perempuan,’’ jelas Yuni. Cara lain yang ditempuh, menggerakkan sektor ekonomi perairan dan pertanian. Pemkab Lombok Utara sedang menggarap budidaya udang vanamei, madu trigona, dan komoditi hortikultura. “Yang perikanan ada anggaran Rp4,6 miliar, trigona juga Rp4,6 miliar. Kita pilih komoditi yang ada pasarnya,” sebutnya. Yuni berharap, pemerintah provinsi dapat menjembatani sejumlah program tersebut di tingkat hilir. Program pengentasan kemiskinan terwujud dengan elaborasi dan sinergi antara kabupaten/kota dengan provinsi. “Integrasi antara provinsi dengan kabupaten soal pemberdayan ekonomi belum dirumuskan lebih detil. Misalnya ini program trigona, provinsi fasilitasi pengolahan dan pasarnya,” tutup Yuni. Keberpihakan Regulasi Lombok Barat menolak bencana gempa bumi sebagai penyebab lambatnya laju penurunan kemiskinan. Alihalih meningkat, kemiskinan di Lombok Barat pun diyakini turun. Ditambah dengan kebijakan pimpinan daerah melalui berbagai Peraturan Bupati. Kepala Bappeda Lombok Barat, H. Baehaqi menyebut, angka kemiskinan Lombok
Barat tahun 2018 sebesar 15,20 persen. Turun 1,26 persen dari sebelumnya 16,46 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka 3,24 persen dengan pertumbuhan ekonomi 6,58 persen. ‘’Apakah kemiskinan di Lobar dengan gempa ini akan meningkat? Tidak justru akan menurun,’’ tegasnya. Baehaqi menghitung, dana Rp1,8 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat untuk perbaikan 72.722 rumah rusak bisa mengakselerasi penurunan kemiskinan. Sebab, dana tersebut memungkinkan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Selanjutnya pemerintah menyusun rencana program yang mengarah pada kebutuhan pelayanan masyarakat terhadap belanja publik. ‘’Kita menyusun program bukan berdasarkan kemauan tapi kebutuhan. Saya yakin kemiskinan bisa lebih menurun lagi,” ujarnya. Dia membeberkan resep Pemerintah Lombok Barat menurunkan kemiskinan. Seperti mengeluarkan berbagai Peraturan Bupati yang mengarah pada pembangunan ekosistem ekonomi yang bersandar pada masyarakat. ‘’Jadi ada program perlindungan produk lokal. Jadi OPD di Lombok Barat kalau ada kegiatan itu beli jajan pasar. Tidak boleh kotak-kotak. Ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat,’’ terangnya. Kemudian kewajiban menggunakan garam beryodium yang diproduksi di Sekotong. ‘’ASN di Lobar itu sudah beli 8,5 ton per bulan. Bahkan nanti akan dinaikkan 15 ton,” sebut Baehaqi. Beralih ke sektor lain, dia mengungkap Perbup yang mengatur gerakan anti merarik kodek atau gerakan anti menikah di usia anak. “Sebab itu juga pemicu kemiskinan karena ekonomi mereka belum siap,” jelasnya. Ada pula Perbup gerakan terpadu kejar paket atau disingkat Gardu Jaket. Aturan itu berangkat dari kondisi warga Lombok Barat yang tidak tamat SD
dengan usia di atas 24 tahun. ‘’Ini juga penyebab rata-rata lama sekolah di NTB rendah,’’ ucapnya. Kemudian, sambung Baehaqi, bantuan sosial di tahun 2019 ini tidak lagi menggunakan kelompok-kelompok masyarakat. Melainkan intervensi modal ke Bumdes yang memiliki prospek. ‘’Bumdes dari Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Kami siapkan percontohan lima Bumdes sapi dan ayam. Ini pola imbas. Kita akan lihat perkembangannya,” terangnya. Orang Mampu Dapat Bantuan Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi menegaskan perlu disepakati indikator apa saja yang menjadi tolok ukur penurunan angka kemiskinan. Indikator ini menurutnya menjadi salah satu permasalahan khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Menurutnya, angka kemiskinan di Lotim sebesar 16,55, tapi fakta di lapangan jumlah kelompok penerima manfaat berdasarkan basis data pihaknya sebanyak 800 ribu orang. ‘’Mana yang benar, apa yang menjadi dasar kami untuk mengambil satu kebijakan? “ katanya. Rumaksi menegaskan, perlu disepakati indikator kemiskinan, apakah hanya melihat dari makanan atau dari rumah saja. Karena ini menjadi persoalan dilematis. Inilah yang perlu disepakati antara BPS dan pemerintah setempat. ‘’Oleh karena itu yang harus kita sepakati indikator apa yang menunjukkan masyarakat ini miskin, sehingga dalam mengambil suatu kebijakan bisa tepat sasaran,’’ katanya. Menurut Rumaksi, jika mengacu pada data, sesuai dengan tujuh program provinsi, pihaknya sudah menjalankan antara lain untuk pembanguna BUMDes, dari ditargetkan dua, pihaknya berhasil membuat 178 BUMDes. Untuk program perumahan layak huni, dari target 1.000 unit, Lotim sudah mem-
buat 2.390 unit. Program jamban keluarga, dari target 150 KK, Lotim berhasil membuat untuk 500 KK. Selain itu, untuk program kelompok usaha bersama, dari target lima kelompok dan 10 kelompok, Lotim sudah membuat 26 kelompok. Program kawasan rumah pangan lestari, ditargetkan dua kelompok, Lotim membuat enam kelompok. Di program pengelolaan sampah, dari target dua kelompok, Lotim sudah memiliki 17 kelompok. Dan untuk cakupan air bersih bagi 25 desa, Lotim baru enam desa dan 17. Sementara itu, pascagempa lalu, pemerintah Lotim sudah melakukan rehabilitasi rekonstruksi pacabencana sebesar Rp320 miliar dari APBN, juga dari APBD. Pihaknya juga menggelontorkan uang tunai sebesar Rp40 miliar kepada korban yang rumahnya mengalami rusak berat maupun rusak sedang. Dari fakta itu semua, ia tidak yakin pada data yang ada. Oleh karena itu, ia membentuk tim verifikasi keluarga miskin. Karena ia melihat selama ini ada masyarakat kelompok penerima manfaat yang sebenarnya kategori mampu, tapi tetap menerima bantuan tunai. ‘’Saya ambil kesimpulan ini menyangkut mindset, pola pikir masyarakat ini,’’ katanya. Oleh karena itu, melalui Perat nantinya setelah tim verifikasi turun ke rumah masyarakat, jika benar termasuk ke dalam indikator miskin maka akan diberikan tanda di rumah itu sebagai keluarga miskin. Dengan begitu, bagi masyarakat yang masuk kategori miskin akan merasa malu. ‘’Ini mindset yang harus diubah, karena dia (orang yang mampu tapi termasuk kelompok penerima manfaat) malu ambil bantuan di kantor desa, dia suruh orang pakai surat kuasa, beras maupun telur diambil, suruh Raskin juga begitu. Padahal dia sudah punya mobil, punya toko, setor biaya haji, dan lainnya,” kata Rumaksi. (tim)
SUARA NTB
Senin, 4 Maret 2019
Halaman 8
HBK Ajak Masyarakat Hadapi Pemilu 2019 dengan Gembira Giri Menang (Suara NTB)Ratusan wasyarakat Lombok Barat (Lobar) dari berbagai kecamatan tumpah ruah menyaksikan gelaran wayang kulit Lalu Nasib bersama HBK di Dasan Tapen, Sabtu (2/3) malam. Antusiasme warga nonton bareng pentas wayang ini merupakan bentuk kecintaan warga terhadap kesenian wayang kulit Sasak yang telah eksis sejak dahulu . Pentas wayang kulit yang diinisiasi Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono yang kerap disapa HBK merupakan pentas kali kedua setelah Minggu lalu di laksanakan di lapangan Tanjung, KLU . Mengambil Thema Pemilu Damai dan Bermartabat, HBK ingin mengajak masyarakat
Lobar agar menggunakan hak pilihnya dengan benar. HBK sadar melalui media wayang kulit ini pesan - pesan Pemilu Damai akan lebih mudah dipahami oleh rakyat. Dalam pidato pembukaannya , HBK mengajak masyarakat Lobar menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres dengan penuh kegembiraan. “Insya Alloh, jika pilleg dan pilpres merupakan hajat bersama, maka hasilnyapun akan membahagiakan kita semuanya,’’ katanya. HBK juga memgutarakan bahwa seni wayang Sasak adalah warisan nenek moyang yang penuh nilai sosial, nilai budaya sekaligus jembatan menyampaikan pesan pesan agar tetap tumbuh di sekitar kita,’’ ujar HBK . Selanjutnya HBK tak lupa
mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang terlibat dalam acara nobar ini, yakni Ketua dan Relawan HBK Center Lombok Barat, DPC/Caleg Gerindra Lobar serta Sahibul Bait Nobar yakni Farin beserta relawannya. Pantauan di lapangan tampak hadir puluhan caleg Partai Gerindra dapil Kabupaten ataupun Provinsi, Ketua DPC Partai Lobar, Haji Madun, Ketua
OKK DPD Gerindra NTB, Havid Hasan, relawan HBK Center Lobar dan Koordinator HBK Center NTB, Budi Syahbudin yang duduk lesehan membaur bersama warga menyaksikan pentas wayang kulit. Dimintai tanggapannya, Sahnun, warga Narmada mengatakan senang bisa hadir nonton bareng wayang Lalu Nasib . Menurutnya Lalu Nasib mengerti betul bagaimana cara
mengekspresikan perasaan rakyat dengan lakon wayang yang diciptakannya. “Salah satu ciri khas Lalu Nasib, misalnya melakukan kritik terhadap fenomena tertentu pasti dibungkus dengan gaya satire tapi diselingi dengan humor kocak khas Sasak lewat tokohtokoh wayang rekaan yang diciptakan seperti Amaq Ocong, Inaq Itet, Baok,” ujar Sahnun. Terpisah, Hajjah Nur Hidayah, caleg dapil 3 ( Gunung Sari - Batu layar ) No urut 1 mengatakan acara nobar ini sebagai bentuk kepedulian dalam melakukan revitalisasi nilai nilai budaya lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. “Dengan nobar ini makin mendekatkan Gerindra dengan konstituennya tanpa ada sekat yang dikemas dalam bentuk media seni hiburan wayang Sasak,” katanya .
Sementara itu tuan rumah nobar Wayang Kulit Ronde 2 ini , Farin yang juga Caleg DPRD NTB dapil Lobar KLU No urut 4 mengatakan bahwa dirinya bersama relawan Meton Farin mengundang relawannya di 10 Kecamatan di Lobar masing-masing 10 orang per kecamatan meskipun yang hadir melebihi. “Ini menunjukkan ekspektasi masyarakat Lobar terhadap wayang masih cukup kuat. Potensi ini tentu perlu dipertahankan agar wayang Sasak tetap eksis sepanjang masa,” kata Farin . Kehadiran HBK di acara nobar, lanjut Farin, bisa menjadi media interaksi dengan konstituen di Lobar karena selama ini ada keinginan pemilih di Lobar bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan HBK.
“Saya dan relawan Meton Farin tetap mempromosikan Pak BK di masyarakat Lobar dengan cara tandem suara, baru malam ini semua relawan dan loyalis HBK di Lobar bisa bertemu langsung,” tukasnya. (038/*)
(Suara NTB/ist)
WAYANG SASAK - H. Bambang Kristiono (HBK) saat membuka acara nonton bareng (nobar) wayang Sasak, Lalu Nasib di Lobar.
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
HLG STNK R2 HONDA SCOPPY DR.6827 CT NOKA/ NOSIN : MH1JM3111HK052278/JM31E-1057385 AN.AHMAD ABDULLAH HLG D’SKTR KOTA MATARAM
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
SALON
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
HILANG
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
RAGAM
SUARA NTB Senin, 4 Maret 2019
Belasan Atlet Dianugerahi IMI NTB Award Mataram (Suara NTB) PengprovIkatanMotorIndonesia(IMI)NTB)mengapresiasisejumlah atlet bermotor yang sukses menorehkan prestasi di event nasional maupun di event regional NTB. Sebagai bentuk apresiasinya IMI NTB menganugerahi IMI NTB Award kepada 17 atlet berprestasi. Penganugerahan IMI NTB Award kepada belasan atlet berprestasi itu digelar di acara Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) IMI NTB yang digelar di Hotel Giri Indah Mataram, Sabtu (2/3) lalu. Mukerprov IMI NTB yang berlangsung selama satu hari itu dibuka oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Dan dihadiri Kabid Pemuda dan Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain. Hadir juga Wakil Ketua KONI NTB, H. Faurarani, Bendahara KONI NTB, Puji Raharjo dan sejumlah pengurus Korwil IMI kabupaten/kota sebagai peserta Mukerprov. Sebanyak 17 atlet yang meraih IMI Award berdasarkan data yang dibacakan oleh Sekretaris IMI NTB, Agus Panca terdiri dari atlet balap motor di empat kategori. Di kategori seeded diraih oleh Alvin Dwiki SP, I Ketut Madiasta, Yogi Febrian. Kategori pemula A, Fajrin Montana, Dafa Atmadani. Kategori pemula B, Adrian Bagaskara Putra, Adriono Surya Putra, Aliafa Raffi Antoni. Kategori atlet berprestasi di region dua, Aldiaz Aqsa Ismaya dan I Nyoman Rajendra SP. Selanjutnya penghargaan juga diberikan kepada atlet berprestasi drag bike, Deden DP, Permadi Kusuma dan Wahyu Hidayat. Nakami Vidi Makarim atlet berprestasi di motocross. Terakhir atlet berprestasi di mini GP, yakni Alvino Julian Hartono, Vicki Pratama dan M. Wahyu Pratama. Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin dalam sambutannya mengatakan Acara penganugerahan IMI NTB Award merupakan yang kedua kalinya. Di tahun sebelumnya IMI NTB juga menganugerahkan IMI NTB Award kepada sebanyak 20 atlet. Acara penganugrahan IMI Award kata Edo bukan sekedar pemberian piala dan kehormatan, namun lebih pada bentuk tanggungjawab keluarga IMI NTB dalam rangka percepatan pembangunan NTB lewat prestasi atlet olahraga otomotif. Apalagi kedepan NTB akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan motoGP tahun 2021. Sudah saatnya atlet NTB bermimpi menjadi juara dunia. “IMI NTB Award merupakan komitmen kita untuk percepatan pembangunan NTB lewat prestasi olahraga. Ke depan prestasi atlet NTB bisa terus ditingkatkan,” ucapnya. (fan)
(Suara NTB/fan)
ANUGERAH IMI - Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin dan Ketua Umum KONI NTB berpose bersama belasan atlet penerima anugerah IMI NTB Award di Musyawarah Keraja Provinsi (Mukerprov) IMI NTB di Mataram, Sabtu (2/3) lalu.
Kepada Farouk Muhammad, Warga Soroti Praktik Bernegara di Era Reformasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPD RI, Prof. Farouk Muhammad, menangkap gejala adanya kegelisahan masyarakat akan praktik bernegara di era reformasi. Bahkan, gejala ini juga mulai mendapatkan aktualisasinya dengan lahirnya kerinduan akan sistem bernegara di era orde baru. Hal itu menjadi catatan Prof. Farouk Muhammad usai pertemuan dengan civitas akademika di Aula Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Rabu (27/ 2) lalu. Kegiatan itu diikuti oleh Rektor para Wakil Rektor di Universitas Samawa. Hadir pula para Dekan dan Kepala Program Studi, staf kampus serta mahasiswa Kampus I Unsa. Dalam dialog tersebut, Dekan Fakuktas Teknik Unsa, Zulkarnain, ST. MT mengemukakan permasalahan utama yang terjadi dalam tata negara saat ini adalah kontradiksi antara kedudukan lembaga MPR sebagai lembaga permusyawaratan, namun isinya hanya terdiri dari unsur-unsur wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme politik formal. Yaitu, anggota DPR yang mencerminkan perwakilan partai dan anggota DPD yang walaupun bukan berasal
‘’Saat ini di Lombok Timur bagian selatan sedang dilakukan studi kelayakan pemanfaatan energi angin oleh PT. UPC Lombok Timur Bayu Energi yang berencana membangun PLT Bayu dengan kapasitas 50 MW,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D di Mataram, pekan kemarin. Sekda menjelaskan, Pemprov NTB akan meningkatkan pemanfaatan EBT dengan melakukan koordinasi intensif. Baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan kebutuhan lahan, kesiapan tenaga kerja dan lainlain dalam rangka meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi kesenjangan kemiskinan. Investasi dimaksud tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Tetapi juga mendukung peningkatan bauran bahan bakar nabati (bioenergi) untuk kebutuhan pasokan bahan bakar nasional. Dikatakan, saat ini telah ditandatangani kesepakatan bersama Pemprov NTB dengan Kementerian ESDM dalam rangka pengembangan bioetanol menjadi bahan bakar substitusi BBM. Pemprov juga sedang melakukan pemanfaatan biomassa dari sekam padi. Pemanfaatan biomassa dari sekam padi belum dimanfaatkan secara masif karena perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut. Demikian juga halnya pembangkit listrik tenaga sampah, hingga saat ini sedang dan akan dilakukan penjajakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
(PLTSa), baik dari Kementerian ESDM maupun dari negara lain diantaranya Denmark, Polandia, Perancis dan Amerika. Mantan Kepala Bappeda NTB ini menambahkan pengembangan PLTSa juga ada kaitannya dengan Raperda pengelolaan sampah. Yang juga mengatur antara lain pemanfaatan sampah untuk tujuan pembangkit listrik. Diketahui, saat ini Pemprov sedang membahas Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Raperda sedang dalam pembahasan bersama DPRD NTB. Dalam Raperda tersebut mengatur rencana penggunaan dan penyediaan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil pada tahun 2025 dan 2050. Asumsi bauran energi direncanakan mencapai 23 Perseb EBT pada tahun 2025 melalui upaya peningkatan pemanfaatan potensi energi surya, air, bayu, panas bumi dan energi terbarukan lainnya yang potensinya cukup besar di NTB. Pemprov juga mendorong pengembangan panas bumi. Saat ini tengah dilakukan penyelidikan dalam rangka pra studi kelayakan oleh PT. Sumbawa Timur Mining yang mendapatkan penugasan dari pemerintah. Melalui keputusan Kepala BKPM RI Nomor: 1/1/PSPB/PMA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 di wilayah panas bumi Hu’u Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. (nas)
36 Sampel Positif Dari Hal. 3 Di Kabupaten Sumbawa Barat jumlah populasi hewan pembawa rabies (HPR) sebanyak 10.777 ekor. Korban gigitan sebanyak 9 orang.di KSB tidak ada sampel yang positif rabies. Kemudian Kabupaten Sumbawa jumlah populasi HPR sebanyak 36.671 ekor. Dengan jumlah korban gigitan 39 orang. Jumlah sampel positif sebanyak 4 sampel, HPR yang divaksinasi sebanyak 855 ekor. Kabupaten Dompu, jumlah populasi HPR sebanyak 10.334 ekor dengan jumlah korban gigitan terbanyak di NTB, yakni 788 orang. Jumlah sampel positif rabies sebanyak 32 sampel. Sementara HPR yang divaksinasi sebanyak 5.475 ekor. Kabupaten Bima jumlah populasi HPR sebanyak 16.100 ekor. Korban gigitan sebanyak 40 orang, tidak ada sampel yang positif rabies. HPR yang sudah divaksinasi sebanyak 86 ekor. Selanjutnya, Kota Bima, jumlah populasi HPR sebanyak 1.517 ekor. Korban gigitan anjing liar sebanyak 7 orang. Sedangkan di Pulau Lombok, untuk Kota Mataram korban gigitansebanyak 14orang.JumlahHPR yangtelahdivaksinsebanyak54ekor. Kabupaten Lombok Barat, jumlah kasus gigitan anjing sebanyak 3 orang.SelanjutnyaLombokUtara,korban gigitan anjing sebanyak 15 orang.KabupatenLombokTimur,jumlahkorbangigitansebanyak4orang.
Budi mengatakan, kegiatan yang telah dilakukan Disnakeswan NTB bersama Kabupaten/ kota se- Pulau Sumbawa guna pengendalian rabies yakni pelarangan keluar masuknya HPR dari Pulau Sumbawa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewanProvinsiNTBnomor :188.3/398/DISNAKWANtanggal 25 Januari 2019. SementaradiPulauLombok,kegiatankewaspadaan rabies dilakasanakan bersama beberapa steakholder terkait. Yakni vaksinasi HPR berpemilik dan Rakor Kewapadaan Rabies di Kota Mataram tanggal 27 Februari 2019 lalu. Selain itu, Rakor juga dilakukan di Lombok Utara. ‘’Sosialisasi Waspada Rabies di Pelabuhan Perikanan TPI Labuhan Lombok bersama Karantina Pertanian Kelas I Mataram dilanjutkan gerakan vaksinasi rabies di Pelabuhan Kayangan,’’ ujarnya. Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB nomor : 188.3/398 /DISNAKWAN tanggal 25 Januari 2019 tentang Larangan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Penular Rabies di Pulau Sumbawa maka semua stakeholders terkait diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya HPR dari daerah tertular. (nas)
dari unsur parpol, tetapi mekanisme pemilihannya mencerminkan wakil-wakil rakyat yang berhasil terpilih melalui suara terbanyak dan bukan tokoh informal dari unsur kemasyarakatan. Konsekuensinya, mekanisme pembuatan kebijakan (pengambilan keputusan) kenegaraan pada akhirnya melalui suara terbanyak, sehingga bukan lagi atas dasar permusyawaratan apalagi semangat “hikmat kebijaksanaan”. “Kedepan MPR harus dikembalikan sesuai konsep aslinya yang mencerminkan pembuatan kebijakan dasar bernegara dan strukturnya terdiri unsur DPR dan DPD yang mencerminkan unsur perwakilan politik dan unsur utusan golongan yang dipilih melalui mekanisme kearifan lokal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan/sosial/keagamaan,” ujarnya. Sementara itu, Rektor Unsa dan peserta mengemukakan kritik mereka soal status anggota DPD yang berasal dari parpol. Juga, menyangkut praktik berdemokrasi, khususnya hiruk pikuk Pemilu/Pilpres. Dimana pejabat-pejabat seperti Gubernur telah menyatakan dukun-
gan pada salah satu Pasangan Capres/Cawapres. Peserta juga mengkritisi maraknya komisi negara yang pada akhirnya hanya menyedot anggaran tetapi efektivitasnya dipertanyakan. Seperti badanbadan penyelenggara Pemilu. Sementara dalam penegakan hukum ada KY, ORI, Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Namun, hasilnya hanya mengejar keadilan prosedural. Demikian pula program sosialisasi Empat Pilar MPR. Juga, pembentukan semacam unit pelaksana Sosialisasi Pancasila pada Kantor Kepresidenan yang dinilai tidak efektif. Menanggapi masukan-masukan tersebut, Farouk mencoba menarik benang merahnya. “Dari masukan-masukan peserta, bahwa mereka cenderung jenuh dengan sistem kehidupan bernegara pada era reformasi sehingga lebih memilih kembali pada sistem di era orde baru,” ujarnya. Namun, keinginan tersebut tentunya disertai catatan bahwa nilai-nilai order baru yang diadaptasi hanya dalam batasan praktik-praktik bernegara yang positif. “Dengan membuang halhal yang merugikan, seperti kolusi dan nepotisme (orde baru).
Pemprov Ajukan Ulang Formasi P3K Dari Hal. 3 Pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id. Namun untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian di lingkungan Pemda, pengumuman hasil seleksi P3K belum dapat dilakukan dengan pertimbangan, masing-masing Pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan. Masing-masing Pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional. Kemen PANRB telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah masing-masing Pemda menyerahkan usulan. Data BKD NTB sebanyak 234
eks honorer K2 memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade. Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru. (nas)
Untuk membuktikan kebenaran penarikan benang merah tersebut saya meminta konfirmasi
dan dibenarkan oleh peserta,” pungkas mantan Kapolda NTB ini. (aan/r/*)
(Suara NTB/ist)
PIDATO - Anggota DPD RI, Prof. Farouk Muhammad saat berpidato di hadapan civitas akademika di Aula Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Rabu (27/2) lalu.
Teluk Saleh Sumbawa dalam Ancaman Bom Ikan Dari Hal. 3 Ledakannya itu bisa merusak 50 meter persegi, dalamnya hingga empat meter. ‘’Dalam waktu puluhan tahun, pada radius 5.000 meter pesergi tidak akan ada kehidupan biota laut,’’ ujarnya tentang dampak yang disisakan bom ikan. Terkait penangkapan sebelumnya, diawali dengan pengintaian beberapa hari sebelumnya. Jumat pagi sekitar pukul 08.00 Wita, Dewa Wijaya yang memimpin langsung operasi, bergerak melakukan pengejaran menggunakan Kapal Pol XXI – 2008 dan Kapal Pol XXI – 1003. Tim lapangan mendengar ada dua kali ledakan di sekitar Teluk Saleh. Satu jam kemudian tim mengejar para pelaku yang menggunakan perahu motor. Pukul 10.25 Wita tim menemukan satu unit jukung dan dua unit sampan katir di perairan Pulau Dangar Kecil. Jukung disita, namun pemiliknya inisial Kom, asal Desa Batu Bangka Kecamatan
Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa melarikan diri. Sementara berhasil diamankan inisial Ham, pemuda asal desa yang sama. Dari jukung ditemukan tujuh buah botol isi bahan peledak, delapan buah sumbu siap pasang, satu unit kompressor, satu gulung selang, empat buah sorok ikan. Kedua tersangka dituduh melanggar pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Selanjutnya jukung, pelaku dan barang bukti diamankan ke Pangkalan Polairud Calabai guna dilakukan penyelidikan lanjut. Pengejaran berlanjut, ditemukan dua pelaku lainnya pada sebuah sampan, inisial Mak asal Dusun Perajak, Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir dan Fat asal sama. Dari perahu para tersangka ditemukan satu buah botol bahan peledak, satu unit kompressor, satu gulung selang, dua buah sorok ikan, satu pasang Pin, masker, alat panah serta boks ikan berisi es batu. Dua tersangka ini dijerat pasal yang sama. (ars)
Pemkab Sumbawa Gerak Cepat Tangani Rabies
Bangun PLTB di Lotim Dari Hal. 3
Halaman 9
Dari Hal. 3 pada 31 Januari, di Dusun Untir, Desa Labuan Aji, Kecamatan Tarano. Sehingga Tim Gerak Cepat melakukan pengendalian populasi di Desa Labuan Aji, Tolo’oi, Mata dan Desa Pidang. Saat itulah status Sumbawa dari kabupaten bebas rabies menjadi kabupaten tertulas rabies. Kemudian mengirim 15 sampel anjing ke lab di Denpasar yang hasilnya keluar 6 Februari. Tim Gerak Cepat gencar melakukan sosialisasi di 24 kecamatan. Sambil melakukan vaksinasi pada anjing dan kucing peliharaan. Di tengah upaya tersebut, korban gigitan terus bertambah, hingga mencapai 40 orang (tiga diantaranya gigitan kucing), yang menyebar di 14 kecamatan. Namun sejauh ini, baru dipastikan 4 kasus gigitan HPR yang anjingnya positif rabies. ‘’Ini terus kita pantau. Sambil terus melakukan vaksinasi, di beberapa tempat, dan itu juga kita lakukan juga di seluruh kecamatan,’’ulasnya, seraya menyebutkan, untuk vaksinasi dilakukan pada 3.200 HPR di semua kecamatan. Kalaupun nantinya kurang, maka pemerintah pusat siap membantu, berapapun vaksin yang dibutuhkan. Kemudian sebanyak 400 lebih anjing liar telah dieliminasi, di empat kecamatan, Empang, Tarano, Kecamatan Ropang serta Lantung. Paling banyak di Kecamatan Empang dan Tarano sebagai ring 1 pengamanan rabies. Dari total jumlah populasi HPR di Kabupaten Sumbawa cukup besar, anjing 25.946, kucing 7.904 dan kera 70, termasuk didalamnya anjing liar. ‘’Populasi HPR ini cukup besar.
Konsen kami anjing peliharaan wajibdivaksin,’’katanya.Sedangkan anjing liar, karena memang daerah yangtaditerkenarabiesTaranodan Empang dilakukan eliminasi, sebagai daerah ring 1. Nanti ada ring 2 Kecamatan Plampang dan terus kita lakukan eliminasi. ‘’Kita berharap agar anjing yang ada di Tarano ini tidak melewati daerah lain. Itu antisipasi kita, sehingga kalaupun ada gigitan yang lain, mudah-mudahan bukan (positif rabies). Tapi kita tetap melakukan pemantauan. HPR yang sudah divaksin akan terus dipantau dan dievaluasi dalam 14 hari. Petugas kami yang melakukan vaksinasi dan eliminasi juga diproteksi dengan VAR oleh Dinas Kesehatan,’’sebut Din, panggilan akrabnya. Selain itu, sosialisasi bahaya rabies melibatkan semua unsur juga makin masif. Menjelaskan ciri ciri anjing yang terkena rabies, seperti adanya perubahan perilaku pada HPR, ekornya masuk, berliur, takut cahaya dan lainnya. Jadi kalau terpapar rabies, pemiliknya pun bisa diserang. Sosialisasi juga melibatkan Dinas Dikbud Sumbawa pada tingkatan pelajar. Kerjasama dengan Karantina Hewan Badas, lalu lintas ternak, dipintu masuk perbatasan juga diperketat. Pemeriksaan bahkan penangkapan dalam mencegah masuknya HPR. Posko Sumbawa Rabies Center jugadisiapkan.Sertarutinmenggelar rapat koordinasi untuk mengetahui perkembangan penanganan rabies. Sementara, Kepala DinasKesehatan Sumbawa, Didi Darsani, menjelaskan, masalah rabies ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Jadi,
tidak ada kasus menjadi ada kasus rabies, maka bisa ditetapkan KLB rabies. Sejak munculnya kasus rebies di Dompu, terus dipantau, karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Empang Tarano Sumbawa. ‘’Alhamdulillah kami kemarin langsung bawa 200 VAR dari Kementerian Kesehatan. Tapi sebelumnya kami juga sudah dapat lebih kurang 50. Mudah-mudahan tidak habis saja, artinya bisa kita usulkan lagi. Begitu ada kasus gigitan langsung diberikan vaksin sesegera mungkin. Tetapi ada juga penata laksana dulu yang sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, misalnya membersihkan luka terlebih dahulu, mencuci dengan air, jangan menunggu petugas itu sudah kita sosialisasikan,’’katanya. VAR sendiri cukup di Puskesmas. Kecuali ada gejala-gejala klinis yang sudah sampai menyerang saraf, seperti kejang-kejang, seperti prilaku anjing yang kena rabies, maka rumah sakit siap menangani. Tetapi, pihaknya berharap hal tersebut tidak sampa terjadi. ‘’Mudah-mudahan vaksin yang kita berikan itu dapat mengejar dan membentuk antibodi buat pertahanan tubuh yang menjadi korban serangan atau gigitan anjing maupun kucing,’’ujarnya. Kalau dilihat dari data yang ada, ternyata sebagian besar menyerang anak-anak dan wanita sebagai kelompok rentan. Kemungkinan akibat kurangnya kewaspadaan, makanya terus diberikan sosialisasi. Kalau HPR yang ada pemiliknya, hampir sudah diberikan vaksinasi. Masalahnya, anjing liar yang tidak ada pemiliknya, terpaksa dieliminasi terutama di di
ring 1, Empang Tarano supaya tidak menyebar ke daerah lainnya. Kemudian di penatalaksanaan terhadap vaksin sendiri dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Diberikan penanganan pra membersihkan luka, diberikan VAR pada hari pertama dengan dua dosis. Apabila terkena anak-anak yang dekat dengan saraf otak, diberikan SAR (Serum Anti Rabies). Pada minggu pertama setelahnya, diberikan satu dosis lagi VAR sambil memantau anjingnya ini. Kalau anjingnya negatif, tidak menunjukkan gejala rabies atau berdasarkan hasil pemeriksaan lab negatif, maka dosis yang ke 2 dihentikan. ‘’Misalnya kalau dilakukan pemeriksaan, anjingnya positif dan menunjukkan gejala mendekati kritis. Maka penanganan lebih intens dilakukan. Biasanya ini juga tergantung pada posisi gigitan,’’ katanya. Gigitan yang menyerang kaki tangan, biasanya ebih lambat mencapai saraf pusat. Tetapi biasanya yang sekitar kepala itu lebih penanganannya. Kemudian vaksin yang diberikan harus membentukantibodidulu,danmelawan virus itu sendiri. ‘’Disitulah kita bermain dengan waktu. Oleh karenanya penanganan di setiap fasilitas kesehatan diupayakan 24 jam bisa diberikan.’’ Di awal memang terus terang fasilitas kesehatan tidak punya stok vaksin. Karena memang sejarahnya rabies di Sumbawa tidak ada. Begitu ada kasus tanggal 31 Januari dan setiap saat bisa ada korban gigitan, langsung lapor. ‘’Jadi kami melihatnya sebagai kehati-hatian masyarakat. Karena informasi tentang bahayanya
rabies yang bisa dibilang 99 persen kalau tidak ditangani dengan baik bisa mati. Karena kalau virus sudah menyerang saraf pusat itu hampir boleh dibilang 99 persen tidak dapat diselamatkan.’’ Makanya penanganan dengan vaksin secepat mungkin kita berikan pada pasien yang terkena gigitan apakah rabies atau tidak. ‘’Karena untuk menentukan, harus mengecek hewannya dan sampelnya kita kirim ke Denpasar,’’urainya. Pada saat dialog dengan pendengar Radio Global FM muncul sejumlah pertanyaan, tentang bahaya dan dampak rabies. Termasuk dampaknya bagi pariwisata daerah. Menjawab pertanyaan tersebut, diakhir sesi Wabup menegaskan, dengan status KLB, Sumbawa sangat serius menangani rabiesdenganpenanganganyangluar bisa. Sumbawa juga dibantu terutama vaksin dari pusat. Kalaupun kurang masih bisa diminta ke provinsi ataupun pusat agar segera dikirimkan. Dengan adanya rabies ini, masyarakat menjadi sadar rabies itu berbahaya. Jadi kewaspadaan masyarakat meningkat. Pihaknya berharap, kasus rabies ini dapat segera dituntaskan, agar tidak berdampak ke aspek sosial, ekonomi, budaya pariwisata. Meski tidak ada korban meninggal akibat rabies di Sumbawa, namun mesti belajar dari pengalaman,agarkedepannyalebihberhatihati. Terutama dalam menjaga lalu lintas HPR. Mengingat letak geografis Sumbawa yang berada di tengah-tengahsangatterbuka.Jangka panjangnya, sosialisasi tetap terus dilakukan. Terutama terhadap masyarakat di wilayah perbatasan, untuk berhati hati terhadap HPR dari luar. (arn/*)
Sampaikan Pesan Politik Melalui Pameran Dari Hal. 3 Menurut Angga, panggilan akrabnya, melalui pameran, mereka mengajak masyarakat untuk memilih politisi yang baik. Mengajak untuk berdemokrasi dengan baik dan benar, sesuai dengan nilai nilai Pancasila. ‘’Jadi kreativitas ini penting memberi kesadaran kepada kita, kepada publik bahwa kalau nanti pada Pemilu sebagai pesta demokrasi ini kita pilih orang-orang yang baik, jadi pemilih yang cerdas. Karena sekali menentukan lima tahun ke depan. Baik itu pemilihan anggota DPD, DPR hingga DPRD. Itulah inti yang ingin disampaikan lewat pameran ini. Jadi kita apresiasi,’’terangnya. Kegiatan ini juga berdampak bagus untuk lembaga kearsipan. Bahkan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan ini dipandang sebelah mata. Padahal, arsip begitu penting. Seperti yang berkaitan dengan arsip aset daerah. Kemudian, penelusuran sejarah terutama sejarah Sumbawa, yang bisa diketahui dari arsip arsip lama. Makanya arsip ini mesti tertata rapi. Arsip yang bisa menjadi bukti otentik sejarah Sumbawa yang sebenarnya. ‘’Kita katakan sejarah Sumbawa tidak banyak. Kita bertanya mana bukti sejarah yang membuktikan bahwa kita ini pernah ada kerajaan Hindu, zaman dari Dewa
Awan Kuning sampai misalnya Islam masuk.’’ Mana bukti itu, tidak ada. Itu maksud saya, kita telusuri itu. Ke mana, mana asal usul orang Sumbawa terutama Islam. ‘’Dari Banjar kah, Sulawesi, Gresik kah Banten atau dari mana. Kadang-kadang saling klaim tapi tidak ada yang benar,”tutur Angga. Kemudian perpustakaan mesti harus lebih maju. Sekarang ini, buku yang tersedia adalah buku lama, karena pemerintah tidak menganggarkan pembelian buku buku baru. Harusnya buku yang tersedia up to date. Makanya, kegiatan ini bisa dijadikan momentum untuk kelembagaan kearsipan dan perpustakaan. Supaya jangan lagi dipandang sebelah mata. Secara khusus, Angga juga menyampaikan, pesan Gubernur NTB yang sangat peduli dengan proses kreatif seperti ini. Dengan lahirnya lukisan dari para perupa yang menjadi andalan daerah. Kegiatan ini sangat langkah, karena selama ini proses berkesenian apalagi yang terkait dengan proses kreatif para perupa jarang dilakukan di lembaga kearsipan ataupun lembaga perpustakaan milik pemerintah. ‘’Saya kira ini adalah terobosan yang bagus. Mudah-mudahan kerja sama yang seperti ini dapat menjadi sesuatu yang terus berlanjut. Artinya yang ingin
kita harapkan, tidak hanya sebuah pameran yang insidentil. Saya kira perlu kita membuat karena seperti yang disampaikan banyak perupa kita yang punya potensi besar. Perlu ada pameran secara berkala,’’ terangnya. Pihaknya berharap Pemkab dapat memfasilitasi kgiatan ini secara berkala. Untuk menjaring dan mengikutsertakanseluruhperupadi tingkat NTB hingga nanti pada skalanasional.Temayangdiangkatpun menarik, karena tema sosial. ‘’Saya kira para perupa yang terlibat di sini adalah para perupa yang peduli sama politik, peduli pada demokrasi, peduli pada keutuhan negara ini. Sayakirainiyangpentingkaitannya dengan kegiatan ini. Apa kesan pengunjung yang datang menonton pameran kita ini terhadap berbagai lukisan yang dipamerkan di sini. Sehinggainiakanmenjadibahanevaluasikitauntukmerancangkegiatan yang lebih bagus. seperti yang saya harapkan,adakegiatanserupayang bisa dilaksanakan secara berkala,’’ tukasnya. Terakhir Angga mengajak semuanya untuk meningkatkan literasi. Salah satunya ada pada karya seni. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumbawa, Ir. H. Ibrahim mengatakan, proses pengembangan sumber daya bukanlah urusan pemerintah semata tetapi dibutuhkan pelibatan aktif seluruh ko-
mponen dan potensi yang terserak di masyarakat. Ekspektasi aktualisasi diri para pemerhati sejarah, pegiat, penulis dan budayawan termasuk perupa butuh ruang pijakan yang kuat dalam melampiaskan ekspresi mereka. ‘’Kami menangkap penorehan sejarah pertama pameran perupa maha dahsyat anak bangsa tingkat ProvinsiNTBiniuntukmenambah khazanah dokumentasi arsip tekstual, substansi dari kegiatan ini sebagai bentuk implementasi komitmen dari motto bidang Kearsipan yakni Selamatkan Arsip dan Lestarikan Sebelum Hilang Ditelan Zaman,’’ terangnya. Penuangan konsep olah pikir imaginer mereka ke objek kanvas terhadapsesuatuyangtelah,sedang dan akan berlangsung. Pihaknya yakin pada gilirannya agenda ini akan memiliki idampak luar biasa terhadaplahirnyaliterasimediabaru berupakesenirupaandi“TaukeTana Samawa”yangmampumenggerakkansemangatpeningkatankemampuandankecerdasansehingaterwujudnya masyarakat hebat dan bermartabat. Melalui kegiatan ini akan terbangun pengakuan terhadap hasil karya seni dalam konteks memperkaya khazanah arsip dan literasi masyarakat. Kemudian terdokumentasinya arsip sebagai sesuatu yang fundamental dalam menggali karya seni seperti Seni
Instalasi 3 Dimensi dan Lukisan 2 Dimensi, Video Art dan lainlain.Terukirnya sejarah bahwa pemerintah harus hadir dalam seluruh strata kehidupan. Kegiatan ini berlabgsung dari 2-9 Maret ini. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumbawa, yang juga Ketua Dewan Kesenian Sumbawa, Ir. H. Iskandar, menambahkan,seniman visualartinilahiratau muncul ke permukaan ini justru di tengahkegersanganiklimsenirupa Kabapaten Sumbawa. Para perupa ini sudah mulai menunjukkan geliatnya. Sayang memang belum memilii galeri khusus. ‘’Mudah-mudahan dengan terbangunnya gedung kebudayaan, dapat menjadi ruang ekspresi sehingga tumbuh varian-varian produk seni rupa dari Kabupaten Sumbawa yang bisa mewarnai jenis tipe dan aliran seni rupa yang berkembang di tingkat nasional,’’ harapnya. Beberapa lukisan ada datang dari beberapa pelukis perupa dari PulauLombok,kemudiandariSumbawa Barat, ada juga dari Jakarta dipamerkan di gedung ini. Mudahmudahan perkembangannya di Kabupaten Sumbawa akan menyemarakkan daerah ini, dan juga sejalan dengan semakin tumbuh dan berkembangnya semangat kita untukmenggeliatkanupayamewujudkan Sumbawa yang semakin hebat dan bermartabat. (arn/ind/*)
SUARA NTB
Senin, 4 Maret 2019
Rangkaian HUT Lobar Ke-61
Pasar Murah Dibanjiri Pengunjung Giri Menang (Suara NTB) – Program pasar murah mulai digelar oleh Pemda Lombok Barat (Lobar), akhir pekan kemarin. Sebagai permulaan program tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) setempat, pasar murah ini juga termasuk salah satu rangkaian kegiatan Disperindag dalam memeriahkan HUT Lobar ke 61. Pasar murah ini cukup istimewa, karena digelar bersamaan dengan acara jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di lapangan kantor Bupati Lobar. Pasar murah ini pun menyedot animo masyarakat. Buktinya sembako dan produk UKM dalam waktu cepat ludes terjual. Di samping harganya yang murah, produk ini juga dibutuhkan warga untuk kebutuhan seharihari. Gubernur NTB, Dr H. Zulkieflimansyah bersama sejumlah jajaran didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan Lobar, Agus Gunawan pun menyempatkan diri keliling meninjau stand-stand esmbako dan produk yang dijual di pasar murah tersebut. Dipandu Kadis Perindag Lobar, Gubernur berdialog dengan para pelaku usaha UKM terkait usaha mereka. Sambil berdialog, Gubernur mencicipi produk dari pengusaha UKM di Lobar seperti kopi rumput laut, es krim dari bahan aren. Gubernur juga membeli peci yang dibuat oleh pengusaha lokal. Kepala Disperindag Lobar, Agus Gunawan mengaku pasar murah ini menjadi pertanda dimulainya rangkaian HUT Lobar ke-61. Menurutnya pasar murah ini menjadi yang paling terbesar digelar dari tahun sebelumnya. Sebab melibatkan sekitar 57 distributor dan IKM lokal se-Lobar. “Alhamdulillah tadi baru setengah jam sudah habis duluan, sampai distributornya berkali-kali balik ambil lagi,” ungkap Agus di sela-sela acara pasar murah. Pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat memenuhui kebutuhannya. Termasuk para pegawai Pemkab Lobar. Rencananya kegiatan ini masih akan berlanjut road show di 10
PRODUK IKM - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kadis Perindag mencicipi produk IKM dalam pasar murah yang digelar Pemkab Lobar.
PASAR MURAH - Jajaran Dinas Perindag Lombok Barat foto murah produk IKM . kecamatan di Lobar. “Kalau di Dari tahun lalu yang sebulan agenda kita di HUT Lobar kita hanya sekali, namun setiap pasar murah, besok hari Minggu tahun digelar dua kali. Hal ini itu kita akan mem-back up Pol- sesuai instruksi dari Sekretaris res dalam rangka milenial road Daerah (Sekda) Lobar dan Busafety. Sama peresmian proyek pati. Lantaran melihat efek dari pasar murah itu yang begitu tanggal 27 Maret,” ungkapnya. Diakuinya program pasar dirasakan manfaatnya bagi murah ini akan ditambah masa masyarakat. “Itu yang resmi bepelaksanaanya dalam setahun. lum lagi permintaan dari desa,
bersama dalam acara pasar karena kita rasakan dua tahun ini dengan adanya pasar murah ini sengat efektif untuk stabilisasi harga,” pungkasnya. Berdasarkan pemantauan pasar murah ini sangat ramai dikunjungi masyarakat Lobar. Bahkan Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah ikut berbelanja hasil produk lokal Lobar. (her/*)
Halaman 10
SUARA NTB
Senin, 4 Maret 2019
Menjaga Optimisme, Menajamkan Fokus dan Inovasi Dari Hal. 1 angka kemiskinan NTB pada Maret 2018 sebesar 14,75 persen, turun menjadi 14,63 persen pada posisi September 2018. Gempa yang mengguncang NTB pada akhir Juli – September 2018 menyebabkan tujuh kabupaten/kota terdampak. Yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Dari tujuh daerah tersebut, Lombok Utara terkena dampak paling parah. Ketua TKPKD NTB yang juga Wakil Gubernur NTB ini mengaku optimis angka kemiskinan pada Maret 2019 akan turun. Meskipun Lombok Utara terdampak gempa paling parah. Namun angka kemiskinan di daerah tersebut persentasenya kecil jika dibandingkan dengan angka kemiskinan se-NTB. Bahkan Wagub mengatakan, angka kemiskinan di Lombok Utara sama banyaknya dengan jumlah penduduk setengah kecamatan di Lombok Timur. ‘’Saya masih optimis (angka kemiskinan turun pada Maret). Karena kita tahu komposisi penduduk kita,’’ kata Rohmi. Wagub menyebutkan, daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan di NTB berada di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Daerah-daerah ini tidak semua wilayahnya terdampak gempa. Sektor yang paling terdampak gempa di NTB adalah pendidikan, perumahan dan sedikit sektor pariwisata. Jika melihat persentase, kata Wagub seolah-olah penduduk miskin paling tinggi berada di Lombok Utara. Karena persentase angka kemiskinan di Lombok Utara saat ini sebesar 28 persen lebih. Padahal, jika dilihat dari jumlah masyarakat miskin, menumpuk di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Karenanya, potret kemiskinan perlu dipandang dari sisi komposisi jumlah penduduk se-NTB. Dengan melihat komposisi tersebut, diharapkan ke depan intervensi program penurunan kemiskinan betul-betul tepat sasaran. Wagub mencontohkan, angka kematian ibu melahirkan dan bayi paling banyak di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Jika dilihat angka kematian ibu melahirkan se-NTB, sebesar 70 persen di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Begitu juga angka kematian bayi, sekitar 50 persen berada di Lombok Timur dan Lombok Tengah. ‘’Kalau kita ada program yang berhubungan dengan kematian bayi, ibu melahirkan kantongnya ada di Lotim dan Loteng,’’ sebutnya. Sementara, jika berbicara masalah lingkungan dan hutan, kantongnya ada di Bima, Dompu dan Sumbawa. Artinya, kata Wagub, ia ingin mengajak semua Pemda dalam mengintervensi program dan kebijakan benar-benar berdasarkan data yang detail. Sehingga programprogram yang dilakukan jauh lebih efektif hasilnya. ‘’Jangan sampai kita berpikiran, kalau ada program dibagi seluruh kabupaten/kota. Porsinya harus jelas. Setiap kabupaten/kota program yang dibutuhkan apa? Detail sesuai dengan data yang ada di kabupaten/kota tersebut. Mungkin itu yang harus kita lakukan ke depan untuk lebih bisa mengefektifkan,’’ sarannya. Pada bulan Maret ini, BPS akan kembali melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mengetahui
angka kemiskinan tingkat kabupaten/kota. Rohmi optimis, angka kemiskinan akan tetap turun meskipun sedikit. Apalagi jika melihat kondisi lapangan. Saat ini, sedang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa di tujuh kabupaten/kota. Dalam mengukur tingkat kemiskinan, BPS bukan hanya melihat sektor perumahan atau non makanan saja, tetapi juga mengukur dari sisi makanan. ‘’Nanti Maret juga otomatis rumah-rumah akan banyak terbangun, lebih baik lagi. Jadi saya rasa kita harus optimis di bulan Maret persentasenya ada penurunan. Karena kalau kita lihat secara NTB, efek gempa, perbaikan sektor perumahan juga sudah bergerak,’’ kata Rohmi. Wagub menyebut rumah warga yang sedang dalam proses pembangunan lebih dari 8.000 unit. Sementara itu, lebih dari 600 unit sudah selesai dibangun. Selain perumahan, sektor pendidikan, perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum juga sudah dilakukan. Meskipun kondisinya sementara untuk fasilitas pendidikan, tetapi fungsinya sudah jalan. ‘’Jadi saya masih optimis dengan dampak gempa ini. Karena kita sudah on the right track selama ini, itu masih ada penurunan. Walaupun saya tidak tahu, bahkan saya curiga itu bisa lebih rendah dari 14,63 persen. Tapi kita lihat bersama di bulan Maret besok,” ucapnya. Menurut Wagub, berbicara masalah penanggulangan kemiskinan maka harus akrab dengan data. Pemda harus memahami betul dasar atau ukuran yang digunakan BPS dalam mengukut tingkat kemiskinan. Jangan sampai intervensi program penanggulangan kemiskinan yang dibuat Pemda tidak sama dengan dasar ukuran BPS. Wagub mengatakan, pernah berdiskusi dengan Kepala BPS NTB, Suntono, SE, M.Si mengenai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemda. Salah satu program Pemprov NTB dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah perbaikan rumah tidak layak huni. Tetapi di sisi yang lain ditemukan banyak masyarakat NTB yang rumahnya jelek tetapi memiliki banyak sapi. Rohmi mengatakan pada saat itu Kepala BPS tertawa. Bahwa bukan itu yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan. Dalam mengukur angka kemiskinan, kata Rohmi, BPS melihat dari sisi moneter dan non moneter. Dari sisi moneter, BPS melihat tingkat konsumsi dan penghasilan masyarakat. Sementara dari sisi non moneter seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan lainnya. BPS melihatnya secara komprehensif. ‘’Jadi, kalau misalnya orang rumahnya kelihatan jelek tapi sapinya banyak dia tak masuk kategori miskin,” katanya. Selama 10 tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di NTB cukup progresif. Pada 2008, angka kemiskinan di NTB sebesar 23,4 persen. Berkat sinergi antara provinsi dan kabupaten/ kota, kata Wagub, NTB dapat menekan angka kemiskinan mencapai 10 persen selama 10 tahun. Penurunan kemiskinan di NTB cukup progresif dibandingkan provinsiprovinsi lain yang juga berangkat dari angka 20 persen lebih. Meski demikian, jika ingin tetap meraih kemajuan, Wagub menegaskan pentingnya memetakan kekurangan yang selama ini masih dirasa-
kan. Supaya program penanggulangan kemiskinan lebih efektif lagi ke depan. Ke depan, kata Wagub, harus diubah pola untuk menurunkan angka kemiskinan berdasarkan apa yang menjadi ukuran BPS. Data-data BPS harus menjadi pijakan Pemda dalam membuat program penanggulangan kemiskinan. Sehingga program-program yang dibuat tepat sasaran.’’Jadi, data ini menjadi sangat penting bagi saya. Karena saya melihat memang kita banyak yang masih membuat program tidak didasarkan pada suatu pijakan data yang sama,’’ ungkapnya. Wagub yang baru enam bulan menjabat ini melihat ada program penanggulangan kemiskinan seperti kawasan rumah pangan lestari, program kesehatan seperti menekan angka stunting dan lainnya tidak didasarkan pada satu data yang sama. Karena tidak ada data yang benar-benar lengkap, yang menjadi pijakan untuk mengeksekusi program. ‘’Masalah data ini menurut saya cukup krusial untuk menjadi pijakan kita di dalam melangkah ke depan,” katanya. Penanggulangan kemiskinan, kata Wagub, berbicara masalah sinergitas dan menyamakan persepsi. Tidak boleh ada Pemda yang krisis kepercayaan terhadap BPS. Justru data-data BPS harus dipelajari. Selanjutnya digunakan untuk mengambil kebijakan atau apa saja yang perlu diintervensi oleh Pemda dengan data tersebut. Dikatakan, bahwa memang data BPS tersebut dihasilkan menggunakan Sensus atau metode sampling, tidak by name by address. Namun, data yang dihasilkan BPS dapat menjadi bahan Pemda untuk mengambil kebijakan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah memberikan data kemiskinan by name by address kepada Pemda. Tinggal sekarang Pemda melakukan update data agar Basis Data Terpadu (BDT) dari TNP2K tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. ‘’Jadi jangan ada orang yang pura-pura miskin. Teknisnya bapak bupati/walikota, bagaimana cara agar membuat data di kabupaten/kota betul-betul by name by address. Desil satu itu mana yang benar-benar masuk. Dan itulah yang harus kita intervensi bersama,’’ pesan Wagub. Logika Penurunan Kemiskinan Kepala BPS NTB, Suntono, SE, M.Si menyampaikan gambaran angka kemiskinan NTB saat ini. Pada posisi September 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen. Sementara itu pada posisi Maret 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,75 persen. Artinya, ada penurunan kemiskinan di NTB sebesar 0,12 persen pada periode Maret – September 2018. Suntono menyebutkan, persentase angka kemiskinan di kabupaten/kota yang masih berada di atas angka kemiskinan provinsi. Di antaranya Kabupaten Lombok Utara 28,83 persen, Lombok Barat 15,20 persen, Lombok Timur 16,55 persen, Bima 14,84 persen. Di NTB ada dua dua kota yang angka kemiskinannya di bawah dua digit yakni di Kota Mataram 8,96 persen dan Kota Bima 8,79persen. Suntono menjelaskan BPS memotret angka kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota tiap satu semester. Pada bulan Maret ini, BPS akan memotret kemiskinan yang akan menghasilkan data tingkat kemiski-
nan di kabupaten/kota. Sedangkan potret angka kemiskinan provinsi akan dilakukan pada September mendatang. ‘’Ketika BPS memotret bulan September, kami tak bisa mengeluarkan angka kabupaten/kota. Karena sampel yang kami gunakan memang didedikasikan untuk memotret angka kemiskinan provinsi,” terangnya. Suntono menjelaskan alasan dilakukan Susenas kemiskinan selama dua kali, pada Maret dan September. Ia mengatakan hal itu merupakan permintaan DPR. Agar DPR bisa mengevaluasi kinerja pemerintah di awal tahun dan akhir tahun. Supaya kelihatan progress penanggulangan kemiskinan tahun tersebut. Terkait potret kemiskinan pascagempa, Suntono mengatakan beberapa waktu lalu BPS merilis angka kemiskinan NTB pada posisi September 2018 yang mengalami penurunan 0,12 persen dari posisi September 2018. Pada waktu itu, tuturnya, banyak yang mempertanyakan kenapa kemiskinan turun padahal NTB baru dilanda gempa. Pascagempa, banyak yang memprediksi angka kemiskinan di NTB akan meningkat. ‘’Tetapi potret BPS mengatakan kemiskinan NTB turun 0,12 persen. Ini yang banyak ditanyakan orang menjadi bahan diskursus di mana-mana. Kami coba menjelaskan kepada publik. Bagaimana BPS menghitung kemiskinan,’’ jelasnya. Dari sisi logika, kata Suntono siapapun tidak bisa percaya angka kemiskinan NTB dapat turun. Pasalnya, NTB dilanda gempa pada periode Agustus-September 2018. Suntono lantas menjelaskan dua pendekatan yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan yang disebut dengan garis kemiskinan. Pertama, garis kemiskinan itu dipotret melalui pengeluaran makanan. Kedua, dipotret melalui pengeluaran non makanan. Dari sisi makanan ada sejumlah 52 komoditas yang diukur. Sedangkan dari sisi non makanan, ada 47 komoditas yang diukur untuk bisa mengetahui masyarakat berada dalam posisi miskin atau tidak miskin. Lalu, bagaimana angka kemiskinan bisa turun sebesar 0,12 persen? Suntono menjelaskan bahwa pada saat terjadi gempa, banyak bantuan yang berdatangan ke NTB. Pada bulan September, nyaris tidak ada korban gempa yang kelaparan atau kekurangan makanan. Bahkan dari wawancara yang dilakukan petugas ke lapangan, ternyata banyak rumah tangga yang tadinya tidak punya stok pangan kemudian memiliki stok pangan karena banyak bantuan. ‘’Banyak dari mereka yang tadinya tidak minum susu, sekarang minum susu di bulan September. Oleh karena garis kemiskinan makanan itu porsinya 76 persen dari total garis kemiskinan. Sementara non makanan 25 persen, maka ketika makanan tercukupi maka tidak ada alasan kemiskinan naik,” terangnya. Suntono mengatakan, sebenarnya yang dimaksud kemiskinan pascagempa itu hasil pengukuran pada Maret ini. Pada Maret ini, BPS kembali memotret kemiskinan melalui Susenas. ‘’Coba nanti kita bandingkan Maret 2018 ke Maret 2019. Karena walaupun ada bantuan hari ini, sudah tak sebanyak bulan September yang lalu. Inilah sebenarnya potret pascagempanya ada di sini, Maret sekarang. Bukan September yang lalu,’’ tandasnya. (tim)
Halaman 11
Kolaborasi Data Kemiskinan Dari Hal. 1 Sehingga orang yang tidak miskin dari daerah lain ketika berada di KSB mereka akan langsung menjadi miskin, demikian pula sebaliknya. ‘’Kayaknya BPS ini mau menakutkan orang agar tidak tinggal di KSB. Kalau orang bawa uang Rp400 ribu ke KSB, miskin dia. Kalau ke Dompu dia jadi kaya. Nah ini kemudian yang menjadi pertanyaan kita. Apa sebenarnya persoalan yang sedang kami hadapi, padahal kami intervensinya kuat,’’ ungkapnya. Disebutkan, salah satu bentuk intervensi yang dilakukan Pemerintah KSB dalam menghilangkan indikator pembentuk kemiskinan BPS yakni memberikan bantuan tunai kepada orang miskin dan penyandang disabilitas, serta memberikannya tabungan. Namun hal itu dirasakan tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap penurunan kemiskinan di KSB. ‘’Kita ada deklarasi siapa yang bilang dirinya miskin kita kasi uang. Jadi ndak ada yang tidak punya duit di KSB itu. Kemudian kalau salah satu indikatornya tabungan, maka di KSB semua orang miskin punya tabungan. Kita intervensi biar tidak miskin, tapi masih saja miskin, jadi ndak tahu lagi cara kita,” jelasnya. Pada kesempatan itu pula, Wabup KSB menagih peran dari pemerintah provinsi untuk ikut mengintervensi program penurunan kemiskinan di daerah kabupaten/kota. Sebab angka kemiskinan provinsi merupakan akumulasi dari angka kemiskinan yang ada di kabupaten/kota. ‘’Selama tiap tahun kita tandatangan MoU dengan provinsi, tapi follow up-nya nol. Makanya ayolah kita bareng-bareng supaya intervensi provinsi ini mengalir ke KSB, karena kami juga bagian dari NTB,’’ tegasnya. Senada dengan Wabup KSB, Wabup Kabupaten Loteng, Fathul Bahri juga mengkritisi data kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Pasalnya, indikator pembentuk kemiskinan yang digunakan dalam Sensus pada bulan Maret dengan September berbeda. Hal ini kemudian membuat pemerintah daerah menjadi kesulitan untuk melakukan intervensi kemiskinan sesuai dengan indikator pembentuk kemiskinan yang dikeluarkan BPS. ‘’Untuk Susenas bulan Maret ini kita bikin gerakan minum susu se-NTB dan makan telur, maka ‘’potong telinga’’ kalau ndak naik penurunan kemiskinan kita,” katanya. Fathul Bahri kemudian memaparkan data hasil kinerja Pemkab Loteng dalam melakukan penurunan angka kemiskinan. Disebutkannya pada tahun 2016, posisi kemiskinan di Loteng mencapai 15,80 persen, kemudian 2017, menurun menjadi 15,31 persen, tahun 2018 kembali lagi turun menjadi 13,87 persen. ‘’Jadi kami menurunkan kemiskian rata-rata penurunanya sekitar 1,44 persen 2018. Nah 2019 kita tunggu Sensus bulan maret,’’ jelasnya. Dalam menurunkan kemiskinan, Pemkab Loteng
Fasilitas Relaksasi Kurang Peminat Dari Hal. 1 Dari sisi persentase, kata Farid, berada di bawah 10 persen atau sekitar 5 – 6 persen. Untuk nasabah yang terdampak gempa, OJK mengeluarkan kebijakan program relaksasi. Yakni kredit bisa diperlakukan lancar atau bisa dijadwal ulang. Namun, tidak semua nasabah menggunakan fasilitas keringanan yang diberikan OJK. Hanya 6.800 nasabah dengan nilai kredit sekitar Rp1,2 triliun yang mengajukan relaksasi. Itu pun, kata Farid, angkanya sekitar 3 persen dari total kredit yang ada di NTB. Total kredit di NTB untuk bank sekitar Rp40 triliun termasuk BPR dan Bank Syariah. Kemudian perusahaan pembiayaan sekitar Rp3,1 triliun. Ternyata, kata Farid, perusahaan pembiayaan atau leasing itu lebih besar menyalurkan kredit daripada BPR. Total kredit yang disalurkan BPR seluruh NTB sekitar Rp1,5 triliun. Sementara perusahaan pembiayaan Rp3,1 triliun. ‘’Dari angka-angka itu sebenarnya menunjukkan bahwa NTB itu masih sangat optimis. Kami sudah tanya ke beberapa bank besar, kayak BCA, Mandiri dan seterusnya, efek gempa tak begitu terasa. Cuma, suasana secara psikologis pascagempa itu yang menjadikan susah tumbuh,” bebernya. Farid mengatakan, dampak
gempa dari aspek keuangan tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan aset maupun kredit lembaga keuangan sampai Desember 2018 tumbuh semua dibandingkan 2017. Memang, katanya, di bulan Agustus-September ada sedikit penurunan. Tapi setelah akhir tahun ternyata mengalami pertumbuhan. Farid menyebut dana pihak ketiga (DPK) pada lembaga keuangan di NTB meningkat sekitar 14,5 persen. Begitu juga kredit tumbuh sebesar 7,78 persen serta asset bank tumbuh 7 persen. Kemudian, jika dilihat dari non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah di NTB jauh lebih bagus dibandingkan secara nasional. Secara nasional, kredit bermasalah sebesar 2,6 persen. Sedangkan di NTB, angka kredit macet hanya sebesar 1,63 persen. ‘’Dana masyarakat yang dihimpun perbankan di NTB sebesar Rp30 triliun. Tapi dana masuk yang ada di NTB itu Rp40 triliun. Itu menunjukkan bahwa NTB itu masih potensial, masih bagus,’’ sebutnya. Farid mengatakan, NTB termasuk daerah yang literasi keuangannya sangat rendah. Berdasarkan hasil survei, apabila literasi keuangan rendah maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga rendah. Di Asia Tenggara, kata Farid, literasi keuangan di Indonesia juga masih rendah, berada di
bawah Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam penanggulangan kemiskinan, kata Farid pihaknya terus mendorong dan melakukan sosialisasi. Berbicara pengembangan UMKM jangan selalu orientasinya modal. Persoalan modal bukan hal yang utama, tetapi kemauan masyarakat itu sendiri. Ada sejumlah lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat memberikan akses permodalan, dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan. Di NTB katanya, banyak sekali rentenir yang sudah masuk ke semua sisi. Sekarang ada lembaga keuangan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan kredit Rp2-7 juta untuk usaha berjualan di pasar. Sebelum menerima bantuan permodalan, calon nasabah diberikan pelatihan. Di NTB sudah ada 100 ribu nasabah. PNM sudah menjalin kerjasama dengan Pemkab Lombok Tengah. Di Lombok Tengah, jumlah nasabahnya mencapai 43 ribu orang. Masyarakat Harus Produktif Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani mengatakan pihaknya melakukan kajian terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Ia menyebut ada lima faktor yang memengaruhi kemiskian. Yakni, pertumbuhan
ekonomi, pendidikan, kesehatan, populasi atau kenaikan jumlah penduduk dan inflasi. Dijelaskan, kemiskinan akan turun apabila ada pertumbuhan ekonomi, pendidikan mengalami peningkatan, kesehatan meningkat, populasi penduduk dan inflasi terkendali. Achris mengatakan semakin tinggi inflasi, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Hasil kajian yang dilakukan BI, pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen bisa menurunkan kemiskinan sekitar 0,2 persen. Yang pertama kali diukur untuk melihat kemiskinan adalah jumlah pendapatan. “Itu ada kaitannya dengan salah satu yang membuat kemiskinan turun adalah pendapatan yang naik melalui masyarakat yang bekerja,” terangnya. Sehingga menciptakan lapangan kerja merupakan salah satu cara mengurangi kemiskinan. Apabila ingin menurunkan kemiskinan, maka masyarakat harus bisa dibuat bekerja produktif. Kaitan dengan inflasi, kata Achris, pihaknya bersama Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sangat konsen menjaga melakukan pengendalian inflasi. Pasalnya, jika inflasi tinggi maka akan menambah angka kemiskinan. ‘’76 persen pendapatan masyarakat miskin untuk ma-
kanan. Kalau itu naik sedikit saja maka langsung tambah besar duitnya keluar untuk beli makanan. Jadi itu yang perlu kita jaga. Kenapa kita perlu jaga inflasi? Supaya tidak nambah penduduk miskin,” jelasnya. Achris mengatakan, kantongkantong kemiskinan seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat perlu mendapatkan prioritas dalam bentuk intervensi program penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan agar benar-benar tepat sasaran. Sehingga angka kemiskinan dapat ditekan. ‘’Berapa angka sebenarnya, RT/RW yang kenal. Itu lebih penting. Karena akan masuk program agar tidak salah sasaran,” katanya. Program-program yang diberikan harus produktif. Karena itu akan meningkatkan produktivitas daerah. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap pendapatan. Jika pendapatan masyarakat naik maka otomatis akan membuat daya belinya tinggi. Namun, inflasi harus tetap rendah. Ada lima besar komoditas yang menjadi penyebab inflasi di NTB. Beberapa diantaranya adalag telur dan daging ayam yang masih didatangkan dari luar daerah. Komoditas lainnya yang menyebabkan inflasi di NTB adalah beras, bawang merah dan cabai. Namun untuk komoditas ini masih dapat diproduksi di dalam daerah. (tim)
telah membuat data terpadu sendiri, yang dihimpun dari berbagai instansi. Data terpadu itulah yang kemudian menjadi basis data untuk melakukan intervensi program. Berbeda dari sebelumnya yang menggunakan data sebelumnya banyak program pengentasan kemiskinan yang kemudian tidak tepat sasaran. ‘’Sekarang kami pakai data TNP2K, yang kami kolaborasikan dengan data Dinas Sosial, kemudian rumah sakit, lalu kemudian tenaga kerja, kami olah itu di tim penanggulangan kemiskinan daerah. Lalu itulah jadi data terpadu yang kami plenokan tingkat desa,’’ jelasnya. Ditegaskan Fathul, bahwa seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Loteng pun makin memberikan porsi yang besar untuk program pengentasan kemiskinan. Ia membandingkan APBD Loteng pada lima tahun yang lalu hanya Rp 30 miliar, sehinga tidak banyak yang bisa dilakukan dalam penuruna kemiskinan. Namun saat ini PAD-nya meningkat menjadi Rp 200 miliar. ‘’Sehingga kami bisa buat program yang menukik langsung, ditahun 2019 ini kita anggarkan Rp90 miliar untuk pengentasan kemiskinan,’’ pungkasnya. Sinkronisasi Perencanaan Sementara itu, dari pemerintah Kabupaten Bima, yang diwakili Kepala Bapeda, H. Muzakir memaparkan strategi penangulangan kemiskinan pasca bencana, yakni dengan melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan yaitu rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bima sebesar 14,84 persen ,sekitar 71 ribu orang dari jumlah penduduk 483 ribu. ‘’Strategi teknis penanggulangan kemiskinan kami lakukan pertama dengan menyesuaikan RPJMD dan RTRW dengan provinsi, salah satunya adalah mitigasi bencana. Kemudian koordinasi dengan wilayah seperti banjir di Kota Bima sebenarnya sumbangan dari kabupaten Bima. Nah peran provinsi untuk memfasilitasi ini, supaya RPJMD Kabupaten Bima dan kita ini sama, agar hal ini bisa disikapi secara serius,’’ paparnya. Disebutkan untuk Kabupaten Bima, oleh pemerintah pusat ditargetkan agar lahan penanaman jagung sebanyak 67 ribu hektar, atau sekitar tiga kali lipat dari lahan sawah yang ada di Bima. Karena luasnya kebutuhan lahan penanaman jagung tersebut, hal itu kemudian menjadi persoalan, karena hutan menjadi sasaran pembukaan lahan. Hal tersebut kemudian menimbulkan bencana. ‘’Di sinilah peran RTRW dan RPJM sebagai payung kita melakukan penindakan atas pembalakan hutan. Sementara masalah kehutanan yang menjadi tangung jawab provinsi. Kerusakan hutan yang kemudian membawa banjir menyebabkan kerusakan infrasruktur milik provinsi, yang disebabkan oleh kebijakan pusat. Kan daerah dirugikan,’’ pungkasnya. Verifikasi di Tingkat Desa Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Dompu, akan turun kembali memverifikasi warga prasejahtera (miskin) di tingkat desa. Tujuannya, memvalidasi data agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Wakil Bupati Dompu, Arifudin menjelaskan,Kabupaten Dompu dengan jumlah penduduk sekitar 135 ribu jiwa, dikenal sebagai daerah penghasil jagung. Meskipun secara keseluruhan program andalannya ialah Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Program jagung dinilai meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Dompu dikenal luas oleh daerah lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan program tersebut dibuktikan dari tingkat pembelanjaan masyarakat nomor dua setelah Kota Mataram. ‘’Setelah Pijar sangat membantu. Terutama Dompu sebelum program jagung merupakan daerah tertinggal,” papar Wabup. Terkait permasalahan kemiskinan kata Wabup, kasusnya hampir sama dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Temuan di lapangan, penerima bantuan terkadang ganda. Persoalan demikian, harus segera diselesaikan. Awal Maret ini, pihaknya akan turun ke desadesa memverifikasi kembali data penduduk miskin. Tim terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dibantu perangkat desa dan kecamatan, mengecek langsung warga yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan. ‘’Saya sering mengecek data. Saya temukan rumah bedek, lantai beralas tanah dan atap alang alang tidak dapat bantuan. Ini menjadi kendala. Insya Allah, awal Maret kita
tetapkan langsung di desa siapa-siapa saja masyarakat miskin,” tandasnya. Persepsi berkembang di masyarakat kata Wabup, penerima bantuan hanya itu-itu saja, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Padahal, untuk keluar dari garis kemiskinan harus tetap mendapatkan bantuan. Hal seperti ini harus sering disosialisasikan ke masyarakat. Ia menambahkan, di satu sisi, maraknya kasus illegal logging sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi NTB, diharapkan lebih efektif turun ke lapangan. Jangan sampai, program Pijar digaungkan pemerintah justru kebablasan. Masyarakat membalak hutan, sehingga merugikan orang lain. Aktivitas pembalakan liar mulai dirasakan oleh masyarakat. Mata air mulai berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan dua atau tiga tahun ke depan angka kemiskinan di Dompu meningkat. “Kita minta peran aktif provinsi membantu mengawasi. Kewenangan kami di daerah sudah tidak ada lagi untuk mengawasi hutan,”demikian kata dia. Hindari Kerancuan Kota Bima termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB, sebesar 8,79 persen. Meskipun sebelumnya,dilanda musibah banjir bandang. Agar tidak terjadi kerancuan data. Perlu entri data kembali penduduk miskin. Asisten I Setda Kota Bima, M. Farid menyebutkan, data dikeluarkan oleh BPS terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Bima, lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Yakni, berada pada posisi 8,79 persen pada bulan Maret 2018. Padahal, daerahnya pernah mengalami bencana setelah diterjang banjir bandang. Di tahun 2016, penduduk miskin berjumlah 9,51 persen. Dikatakan, data digunakan OPD seperti Dinas Sosial dan OPD teknis lainnya, sifatnya berdiri sendiri. Dan, ini menjadi persoalan. Pihaknya sempat tersentak melihat warga menerima bantuan saat pencanangan KUBe. Warga yang menerima ternyata memiliki perhiasan emas dan rata-rata menggunakan sepeda motor. Tentu ini menjadi pertanyaan. Mana sebenarnya penduduk miskin itu? Ia tak memungkiri, penduduk miskin masih ada di setiap daerah. Permasalahannya, ada pada pendataan penduduk benar-benar miskin. Pascagempa bumi, pihaknya membangun rumah tidak layak huni sebanyak 4000 unit. Dengan dana rehab-rekon senilai Rp69 miliar. Jika program berjalan dipastikan tidak ada masyarakat miskin. Namun demikian, masyarakat enggan mau keluar dari kategori miskin, karena mengharapkan bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, teknisnya adalah kembali melakukan entri data dengan melibatkan sejumlah elemen. ‘’Kita libatkan RT dan RW malah yang didata keluarga mereka semua,” tandasnya. Sejumlah program yang dikucurkan oleh pemerintah baik itu, program Kotaku, perbaikan rumah kumuh dan lain sebagainya, dapat menurunkan angka kemiskinan. Catatannya adalah, perlu validasi data melalui entri data kembali. Sulit Entaskan Kerak Kemiskinan Kepala Badan Perencanaan dan Pembanguanan (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengakui, penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram, akan lebih sulit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Data dirilis BPS terhadap penduduk miskin 9,86 persen merupakan kerak yang sulit diatasi. ‘’Sisa 9,86 persen ini adalah keraknya saja. Jadi sulit untuk mengurangi. Seperti orangtua yang tidak produktif lagi,” katanya. Ia menjelaskan, warga miskin di Kota Mataram, berbeda dengan kabupaten/kota di NTB. Penyumbang kemiskinan adalah sektor pertanian. Sementara, Kota Mataram pendapatan dari sektor pertanian hanya 2,7 persen. Paling banyak mengandalkan sektor jasa dan perdagangan. Amir menegaskan tidak bisa menutup mata terhadap hasil survei oleh BPS. Oleh karena itu, Pemkot Mataram mengintervensi melalui program dengan mengucurkan anggaran di tahun 2017 sekitar Rp176 miliar. Upaya lain dengan menekan laju inflasi. Di tahun 2018 lalu, inflasi di Kota Mataram dari Januari hingga Desember 3,15 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2017 lalu, 3,59 persen. Selain itu, pengentasan rumah kumuh di 25 kelurahan. Dan, program – program lainnya. “Pemkot Mataram tetap berikhtiar menurunkan angka kemiskinan meskipun agak berat,’’ pungkasnya. (tim)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 4 Maret 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
BKKBN NTB Bersama Mitra Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Kampung KB Desa Toya Selong (Suara NTB) Pada triwulan pertama tahun 2019 ini, Perwakilan BKKBN NTB bersama mitra kerja dalam hal ini Komisi IX DPR RI gencar melakukan sosialisasi advokasi dan KIE kepada masyarakat yang ada di kampung KB. Pada hari Minggu kemarin, sosialisasi dilakukan di kampung KB Desa Toya Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Kampung KB di desa tersebut dinilai berhasil karena memiliki capaian yang cukup baik. Sosialisasi advokasi dan KIE dihadiri wakil ketua komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Kepala Bidang KSPK BKKBN NTB, Dra. Baiq Nurhayati dan Kepala Desa Toya, Hanah. Dalam sambutannya Kepala Desa Toya, Hanah menyebutkan, jumlah penduduk di Desa Toya sebanyak 9.500 orang dengan kepala keluarga (KK) sebanyak 2.800 KK. Kampung KB di
desa Toya sudah berjalan sekitar dua tahun. Hingga saat ini, keberadaan kampung KB di Desa Toya memberikan dampak yang cukup baik terhadap capaian program KB. Hal ini dilihat dari data yang ada, di mana sebelum adanya kampung KB capaian program KB di Desa Toya hanya mampu sebesar 40 persen. Namun setelah kampung KB direalisasikan di desa tersebut, capaian program KB mencapai 65,66 persen. “Dulu sebelum ada kampung KB capaian program KB hanya 40 persen, dan sekarang dengan adanya kampung KB capaiannya sudah mencapai 65,66 persen. Meningkatnya program KB di desa ini, karena dulu masyarakat takut ber KB. Tapi sekarang kan masyarakat sudah bisa konsultasi di kampung KB, makanya capaiannya meningkat,” katanya. Selain kampung KB, Desa Toya juga menyiapkan ambulans gratis kepada masyarakat. Penyiapan sarana dan prasarana ini untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Sehingga, jika ada masyarakat yang akan melahirkan maka bisa meng-
Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si bersama mitra Wakil Ketua Komisi IX saat sosialisasi di kampung KB Desa Toya, Lotim. gunakan fasilitas yang sudah disiapkan. Karena anggaran yang digunakan untuk menyiapkan fasilitas tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Ambulans desa ini untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Jadi kalau mau melahirkan bisa langsung diantar ke rumah sakit. Kalau tahun 1970an dulu masyarakat masih menggunakan jampi-jampi,”ujarnya. Sementara itu, Kepala Per-
Pengalungan selendang sebagai ucapan selamat datang kepada para narasumber oleh Kepala Desa Toya
wakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si dalam arahannya mengatakan, berdasarkan data jumlah penduduk yang ada di Desa Toya, rata-rata satu KK memiliki dua orang anak. Ini artinya, program kampung KB berjalan dengan baik. Selain menekankan tentang peran dari kampung KB, BKKBN NTB juga tetap menekankan agar tidak menikah dini. Karena berdasarkan undangundang, usia pernikahan yang sudah ditentukan yaitu 21
tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena menikah usia dini akan menimbulkan berbagai persoalan dan akan terjadi banyak perceraian. “Kalau di sini ada yang menikah di bawah 18 tahun maka akan banyak janda muda. Kenapa banyak perceraian, karena banyak faktor misalnya baru menikah suaminya pergi ke Malaysia, karena belum siap dengan pekerjaan,” terangnya. Ditekankan Makripuddin, keberadaan kampung KB tidak
saja mengajak masyarakat untuk ber KB melainkan membuat perencanaan baik untuk kehamilan, melahirkan dan hal lainnya. “Bagaimana kehamilan yang direncanakan, yaitu hindari empat terlalu yaitu melahirkan jangan terlalu muda, terlalu dekat jaraknya, terlalu banyak melahirkan, terlalu sering. Itu harus dihindari,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS memberikan arahan kepada peserta sosialisasi untuk mengatur kelahiran sebagai upaya menekan jumlah penduduk. Karena padatnya jumlah penduduk dalam satu wilayah akan menimbulkan berbagai persoalan dalam masyarakat. Dicontohkan, persoalan yang sering muncul seperti lahan pertanian berkurang, lapangan pekerjaan sulit dan berbagai persoalan lainnya. “Kalau penduduk bertambah terus, tidak dikendalikan, akibatnya semua tanah yang ada ini akan isinya beton. Kalau sekarang kita menonton TV di mana-mana banjir, longsor. Karena manusia akan tetap mencari
tempat baru untuk tempat tinggal,” tegasnya. Ermalena juga tetap menekankan pencegahan pernikahan dini. Karena selain menimbulkan persoalan sosial, pernikahan dini juga akan menimbulkan persoalan kesehatan. “Kasihan sekolahnya berhenti. Sehingga untuk NTB bangkit dan NTB gemilang, yang harus kita lakukan adalah kita bersama-sama untuk bersepakat tidak ada pernikahan anak di bawah umur 21 tahun bagi yang perempuan dan laki-laki di bawah umur 25 tahun ,” katanya. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, panitia Panitia juga menyerahkan satu unit laptop kepada pengurus Kampung KB di Desa Toya dan satu unit werles kepada pemerintahan Desa Toya. Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah kepada para peserta. Adapun hadiah yang disiapkan yaitu seperti oven, kipas angin, rice cooker dan beberapa hadiah menarik lainnya. (azm/*)
Penyerahan laptop kepada Kampung KB yang diterima oleh perwakilan dari Kampung KB
Peserta sosialisasi sangat antusias mendengarkan pemaparan dari narasumber
Foto bersama dengan para peserta sosialisasi yang memenangkan doorprize
Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, dan wakil ketua komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS, foto bersama saat pembukaan acara
Wakil Ketua komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS, saat pemaparan materi sosialisasi di tengah peserta.