Edisi Senin 04 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 4 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 273 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TP4D Tolak Dampingi Tiga Proyek Pemerintah Mataram (Suara NTB) Tidak ingin hanya jadi ‘’pemadam kebakaran’’, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menolak mendampingi sejumlah proyek pemerintah. Alasannya, dari hasil kajian, sejumlah proyek itu tidak memenuhi syarat didampingi dan jadi bahan evaluasi di 2019 ini.

Dari tiga proyek yang ditolak pendampingannya, yang pertama proyek di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Proyek gedung itu awalnya diajukan permintaan pendampingan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun setelah

pengajuan, tidak ada kelanjutan perkembangan atau itikad dari PPK menyerahkan dokumen tambahan. ‘’ Setelah ditunggu cukup lama, tidak ada kabar. Kami putuskan tidak bisa melanjutkan komunikasi untuk rencana pendampingan,’’ tegas Kasi

TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH., MH kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Penolakan kedua untuk proyek Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Lombok Ten-

gah. Proyek ini saat awal pembangunan muncul pihak yang mengklaim sebagai pemilik.

Kemudian muncul gugatan perdata dari Suryo yang mengklaim pemilik lahan 41,555 hektar lokasi proyek itu. ‘’Kita tolak karena masih dalam proses sengketa waktu

itu,’’ jelasnya.

Kegiatan ketiga adalah permintaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dengan nilai miliaran rupiah untuk operasional kegiatan selama 2018 lalu. Namun permintaan ini juga ditolak karena tidak terpenuhi syarat untuk didampingi. ‘’Syarat pendampingan adalah wujudnya kegiatan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional.

Sehingga kita tolak,’’ jelasnya.

Penolakan itu di luar permintaan yang disetujui TP4D yang mencapai 19 Satker mengajukan permintaan per Desember 2018, dengan jumlah kegiatan 329 item. Nilai total proyek sebesar Rp7 triliun lebih.

Ditambahkan Dedi, ke depan akan terus melakukan perbaikan sistem pendampingan. Diupayakan diberi pemahaman kepada OPD agar mengajukan permintaan di awal atau saat perencanaan.

Karena permintaan saat di pertengahan kegiatan rentan muncul persiapan, terutama saat pekerjaan dilaksanakan.

Diingatkan Dedi, TP4D tidak ingin jadi ‘’pemadam kebakaran’’ atau dibutuhkan saat ada masalah. ‘’Kalau pun ada permintaan di tengah kegiatan atau setelah kontrak, kita cek dulu, apa kendalanya. Kalau memang berpotensi masalah, maka tidak bisa didampingi,’’ tandasnya.

Bersambung ke hal 11

Suara NTB/her)

BERSEPEDA - Wisatawan kapal pesiar yang tiba di Pelabuhan Lembar Minggu (3/2) kemarin. Selanjutnya wisatawan ini berwisata dengan naik sepeda berkeliling ke sejumlah spot wisata di Lombok Barat dan Kota Mataram. Berita selngkapnya di halaman 3.

Tahap Awal, STIP akan Kembangkan Industri Permesinan

TO K O H Prioritas Tenaga Dokter Spesialis KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) akan segera membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meskipun rencananya gaji P3K akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Namun Pemprov akan tetap melakukan rekrutmen P3K sesuai kebutuhan.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi di Mataram pekan kemarin mengatakan, saat ini Pemda diminta oleh Kemen PANRB dan BKN untuk mengusulkan formasi P3K ke pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 11

sar. Tapi IKM (Industri Kecil Menengah) kita bisa masuk industri olahan,’’ kata Direktur Science Technologi Industrialisasi Park (STIP) Banyumulek, M. Khairul Ihwan, MT kepada Suara NTB, Sabtu (2/1).

Ikhwan mengatakan, banyak sekali komoditi unggulan NTB. Seperti jagung, kopi, kacang, kedelai, kakao dan hasil laut. Saat ini, produk-produk

Warga Sesaot Kesulitan Air Bersih H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Minta Birokrasi Dipangkas BIROKRASI pencairan dana bantuan untuk korban gempa, jadi salah satu pemicu lambannya proses percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB pun menyurati BRI Cabang Mataram, meminta prosedur dan syarat pencairan disederhanakan.

Surat BPBD NTB dengan Nomor 360/144/BPBD.NTB/ II/2019 itu isinya menindaklanjuti petunjuk pelaksana (Juklak) Kepala BNPB dan Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-12 Tahun 2019. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Dalam lima tahun ke depan, pasangan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah-Wakil Gubernur, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, akan membangun industri olahan di daerah ini.

Untuk mencapai terbangunnya industri olahan, harus tumbuh industri permesinan. ‘’Industri olahan yang disebut itu tak harus industri be-

Giri Menang (Suara NTB) – Desa Sesaot, Narmada, Lombok Barat, merupakan salah satu daerah sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk disuplay ke para pelanggan di Lobar, Kota Mataram dan sekitarnya. Ironisnya, sebagai daerah sumber mata air, faktanya daerah ini tak tersentuh pelayanan air bersih. Akibatnya sekitar 5.860 jiwa lebih penduduk di desa itu selama ini kesulitan mendapatkan air bersih.

Untuk bisa memperoleh air bersih, warga secara swadaya memasang pipa. Bahkan mereka rela urunan membeli lahan dan sumber mata air agar bisa mendapatkan air bersih.

Ditemui saat gotong royong memasang pipa air bersih, Andi warga Dusun Sambik Baru Desa Sesaot mengaku sejak dulu warga setempat bergantung dari mata air. Warga ber-

swadaya memasang pipa sejak tahun 2002 lalu. Namun banyak kendala yang dihadapi warga, mulai dari mata airnya yang keruh, banyak pipa yang rusak ditimbun tanah longsor.

“Kemudian di tahun 2018 lalu, warga bermusyawah membeli tanah dan sumber air di salah satu tempat di dusun kami seluas 1 are dengan harga Rp25 juta dan kami kumpulkan uang sama-sama Rp475.000,’’ katanya.

Dikatakan, jarak sumber mata air dengan pemukiman warga sekitar 1.500 meter, sehingga warga butuh pipa sepanjang 1.500 meter. Perpipaan yang dipasang warga sendiri bantuan dari program desa yang dialokasikan dari DD. Kondisi saat ini warga terkendala pipa yang masih kurang. Sehingga warga berencana akan musyawarah lagi untuk urunan membeli pipa.

Bersambung ke hal 11

unggulan NTB tersebut masih dikirim atau dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah. Sehingga nilai tambah yang didapatkan cuma satu.

Ketika produk-produk unggulan tersebut dapat diolah di dalam daerah. Maka nilai tambahnya akan semakin besar.

Misalnya jagung, jika diolah menjadi pakan ternak maka nilai tambahnya akan berlipat. ‘’Ketika itu diolah, jagung misalnya menjadi pakan ternak. Dari Rp4.000 per Kg bisa menjadi Rp9.000 per Kg. Kemudian kopi juga sama. Demikian juga yang lainnya,’’ kata Ihwan.

Menurutnya, untuk mencapai industri pengolahan, harus tumbuh dulu industri permesinan.

(Suara NTB/ist)

Masterplan STIP Banyumulek Lombok Barat.

Karena industri permesinan inilah yang akan membuat alat-alat, mesin-mesin sederhana, mesin-

mesin modern untuk mengolah produk-produk unggulan yang ada di NTB. Bersambung ke hal 11

Mengendap, DPMPD dan Dukcapil NTB Cek Penyaluran DD Tahap III Rp131 Miliar

H. Ashari

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) akan mengecek informasi belum disalurkannya dana desa (DD) tahap III pada tiga kabupaten di NTB. Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB hingga 31 Desember 2018, sebanyak 294 desa yang belum menerima DD tahap III tahun 2018 sebesar Rp131,64 miliar. ‘’Kalau yang tahap terakhir itu karena gempa. Kita akan

lihat, cek desa-desa mana itu. Kita akan cek secara pastinya,’’ kata Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (3/1) siang.

Dikatakan, penyaluran DD tahap III kemungkinan terhambat karena bencana gempa yang melanda tujuh kabupaten/kota di NTB pada akhir Juli lalu. Namun, informasi awal yang diperoleh dari petugas, sekarang penyaluran DD tahap III sudah 100 persen.

Bersambung ke hal 11

H. Mohammad Rum

Anggota TPI Diduga Lalai Bertugas

(Suara NTB/dok)

Tidak Terbit Berkaitan dengan Tahun Baru Imlek pada Selasa (5/2) SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Rabu (6/2). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum.

Penerbit Terima Kasih

Penumpang Silk Air Rute Singapura-Lombok Tertahan di LIA Mataram (Suara NTB) – Lebih dari 100 penumpang Silk Air rute Singapura-Lombok, Minggu (3/2) kemarin tertahan di Lombok International Airport (LIA). Pemicunya, diduga kelalaian petugas Tempat Pemerikaan Imigrasi (TPI), Mataram yang belum ada di tempat, sementara penumpang sudah antre menunggu petugas.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, peristiwa yang terjadi Minggu kemarin, diduga bukan yang pertama kali. Sebuah sumber menyebutkan, pada 26 Januari 2019 hal serupa juga terjadi. Pen-

umpang terpaksa harus menunggu petugas yang belum tiba di tempat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kurniadie yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu kemarin membenarkan, adanya keluhan penumpang Silk Air yang sempat tertahan beberapa saat akibat petugas Imigrasi belum ada di tempat. Dugaannya, anggota terlambat tiba di tempat tugas, sehingga memengaruhi pelayanan ke-Imigrasi-an wisatawan mancanegara.

“Saya langsung mengevaluasi anak buah yang bertugas di Lombok International Air-

port. Saya tidak ada kompromi untuk sanksi. Besok (hari ini) akan saya periksa semuanya,’’ tegas Kurniadie.

Sanksi diberikan kepada petugas Imigrasi yang seharusnya mengisi loket pemeriksaan keImigrasi-an di LIA, Praya, Lombok Tengah pada Minggu (3/2) pagi kemarin.

Diakui Kurniadie bahwa akibat petugas terlambat tiba di tempat tugasnya, penumpang pesawat Silk Air penerbangan rute Singapura-Lombok tertahan. ‘’Itu sekitar lima belas menit. Setelah itu layanan sudah seperti biasa,’’ ucapnya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Imigrasi Mataram)

SANKSI - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kurniadie, langsung memberi sanksi petugas TPI LIA, Minggu (3/2) kemarin. Sanksi dijatuhkan menyusul terhambatnya pengurusan dokumen ke-Imigrasi-an penumpang di terminal kedatangan internasional.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 4 Februari 2019

Rekonstruksi Mencapai 60 Persen RUMAH korban gempa di Kelurahan Bertais pada lima bulan lalu, yang sebanyak 600-an untuk rusak ringan dan rusak sedang serta rusak berat sebanyak 146 unit, hingga kini proses rekonstruksinya mencapai 60 persen.

Lurah Bertais, Lalu Muksan Jalaludin mengatakan sudah bentuk tim pendamping pembangunan rumah rusak ringan dan rusak sedang. Fasilitatornya sudah melaporkan pada Kelurahan dan sedang mengumpulkan data untuk pembentukan kelompok (Suara NTB/mhj) masyarakat (Pokmas).

Lalu Muksan Jalaludin “Kemarin untuk fasilitatornya ke kantor melaporkan diri, sekarang masih dikumpulkan data-data itu untuk bentuk Pokmas,” ujar Lalu Muksan Jalaludin, Rabu (30/1). Dia berharap untuk berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan mengumpulkan data-data, agar Kepala Lingungan juga bersama fasilitator untuk bentuk Pokmas.

Setelah terbentuk Pokmas akan dibuatkan SK dari Kelurahan, berikutnya penyusunanan perencanaan kerja fasilitator untuk mendampingi Pokmas-pokmas. Di Kelurahan Bertais, belum dilakukan pemilahan berapa jumlah rumah rusak ringan dan rusak sedang tetapi jumlah dari keseluruhan sebanyak 600-an. “Kalau di Bertais 500-an sampai 600-an jumlahnya untuk rusak ringan sama rusak sedang, belum dipilah itu untuk rusak ringan sama rusak sedang,” ujarnya.

Sementara, rumah rusak berat sebanyak 146 unit proses pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) dan rumah instan sederhana konvensinal (Riko), sudah tidak ada lagi permasalahan karena sudah mencapai 60 persen dibangun. “Yang rusak berat sudah hampir 60 persen sudah dibangun Risa dan Riko,” kata Lalu Muksan Jalaludin.

Namun dia belum mengetahui sejauh mana kendala rumah rusak ringan dan rusak sedang. Setelah terbentuknya Pokmas akan dilakukan pembagian buku rekening. “Kerena belum terbentuk Pokmas itu,” ujar Lurah Bertais. Sesuai ketetapan pemerintah, rusak ringan mendapatkan bantuan Rp10 juta dan rusak sedang Rp25 juta sedangkan rusak berat mendapatkan Rp50 juta.

Permasalahan sementara, berdasarkan temuan tim teknis di Lingkungan di Karang Rundun, sebanyak 18 orang tercantum dalam SK rumah rusak berat. “Menurut hasil verifikasinya yang harusnya masuk rusak sedang tapi di dalam SK dia masuk rusak berat,” ujarnya. (mhj)

Halaman 2

Hotel dan Kafe di Mataram Diduga Jual Minol Ilegal Mataram (Suara NTB) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP cukup jeli mengendus penjualan minuman beralkohol (minol) di Mataram. Terbukti, hotel dan sejumlah kafe tak mengantongi izin penjualan minol alias ilegal.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menyampaikan, penertiban dilakukan berdasarkan laporan dari PPNS dan Dinas Perdagangan. Sejumlah hotel dan kafe disinyalir tak memiliki izin berjualan minuman beralkohol. “Razia sebelumnya kita tidak jeli. Ternyata hotel

dan kafe tidak memiliki izin berjualan minol,” kata Bayu, pekan kemarin.

Sasaran razia adalah hotel B di Jalan Bangau, Kelurahan Cakranegara. Dan, belasan kafe di Cakra dan wilayah Mataram.

Mereka menjual minol bermerk tanpa izin. Bayu menegaskan bahwa kafe, kios dan

warung dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengendalian minuman beralkohol bahwa dilarang menjual minol tipe a, b dan c. “Beberapa lesehan masih bersih,” ucap dia.

Dikatakan, rupanya pengusaha mencoba - coba menjual minol tanpa izin. Padahal, mereka telah mengetahui aturan se-

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara, SH., menanggapi kebijakan Pemkot Mataram yang menaikkan insentif honorer K2 Kota Mataram dari Rp250 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Meski ada kenaikan Rp150 ribu, namun dia menganggap nominal ini masih belum manusiawi. ‘’Sangat jauh dari rasa manusiawi dengan Rp400 ribu itu,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (3/2).

Yoga menggambarkan (Suara NTB/dok) bahwa hidup di Kota MatI Nyoman Yogantara aram dengan penghasilan Rp400 ribu per bulan, jauh dari kata cukup. ‘’Rp400 ribu itu, apa yang bisa kita beli. Kalau hitung-hitungan yang riil, seandainya mereka kos, berapa tarif kos per bulan. Rumah yang bisa dikatakan tidak layak, sewanya Rp300 ribu per bulan. Belum lagi untuk makannya, transport dan lain sebagainya,’’ sesalnya.

Seharusnya, kenaikan honor tenaga K2 harus dipikirkan Pemkot Mataram sejak lama. Politisi PDI Perjuangan ini, mengaku baru kali ini mendengar Pemkot Mataram menaikkan insentif tenaga honorer K2. Yoga berharap, Pemkot Mataram terus menaikkan insentif bagi honorer K2 hingga setara dengan UMK (Upah Minimum Kota). UMK dianggap paling ideal untuk menunjang kebutuhan hidup di Mataram.

Menurut Yoga, kenapa honorer K2 Kota Mataram masih bertahan di tengah minimnya insentif mereka, itu karena mereka masih memiliki harapan. Oleh karena itu, anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini mengingatkan Pemkot Mataram jangan ada pikiran untuk merumahkan tenaga honorer K2. Dia lebih setuju Pemkot Mataram melakukan rasionalisasi jumlah PTT di semua OPD lingkup Pemkot Mataram.

Bahkan seharusnya langkah ini dilakukan Pemkot sejak lama, sehingga tidak membebani keuangan daerah. Karena seperti diketahui, pengangkatan PTT di sejumlah OPD tidak diproyeksikan sesuai kebutuhan. Mereka direkrut, banyak yang berdasarkan kedekatan dengan oknum pejabat. ‘’Kalau memang mereka (PTT, red) tidak terlalu dibutuhkan kenapa terus ada penambahan,’’ ungkapnya.

Yoga tidak menampik adanya ‘’tradisi’’ titip menitip PTT di Kota Mataram. Tanpa disadari jumlah PTT ini sudah membengkak mencapai 4.000 orang. ‘’Ini seharusnya dari awal Pemkot Mataram tegas,’’ pintanya. Sehingga, anggaran untuk PTT dapat dialihkan sebagian untuk menggaji honorer K2. (fit)

(Suara NTB/mhj)

DIBERSIHKAN - Tandika Jaya Nata sedang membersihkan Kelenteng Pao Hwa Kong, Ampenan, Kota Mataram, Sabtu (2/1), yang merupakan salah satu rangkaian perayaan Imlek tahun ini.

Persiapan Imlek

Mataram (Suara NTB) – Warga Tionghoa di Ampenan, Kota Mataram, tengah menyiapkan perayaan Tahun Baru Imlek 2019 jauh-jauh hari, dengan mengadakan Bakti Sosial (Baksos) di beberapa wilayah sekitar Ampenan.

Ketua Bidang Keagamaan, Vihara Bodhi Dharma (Po Hwa Kong) Ampenan, Tandika Jaya Nata mengatakan, warga Tionghoa pada tanggal 27 Januari 2019 telah mengadakan bakti social (Baksos) di sekitar Ampenan. Ada enam lingkungan yang dikunjungi, salah satunya di Kampung Bangsal dan Telaga Mas Ampenan.

“Setelah Baksos itu, kemudian tanggal 29 Januari kita mengadakan upacara menghantar Dewa. Berikutnya kita persiapkan untuk membersihkan di dalam Kelenteng,” ujar Tandika Jaya Nata kepada Suara NTB, Sabtu (2/1).

Warga Tionghoa setelah menghantar Dewa dilanjutkan dengan gotong royong, membersihkan Kelenteng Pao Hwa Kong Ampenan dan memandikan patu-patung Dewa. Setelah itu, pada malam Tahun Baru pada tanggal 4 Februari, warga Tionghoa mengadakan upacara pada pukul 24.00 Wita, malam penyambutan Tahun Baru Imlek (musim semi). Kemudian penyambutan kedatangan para Dewa lagi.

“Setelah kita menghantar maka kita akan memberikan satu sambutan lagi. Itu biasanya dilakukan pada tanggal 4 Imlek atau tanggl 8 Februari 2019 tengah malam,” tutur Tandika Jaya Nata.

Dikatakan, pada pukul 24.00 Wita tanggal 13 Februari malam, warga Tionghoa mengadakan sembahyang upacara pada Tuhan Maha Yang Kuasa. “Kenapa kita masuk pukul 24.00 Wita baru mulai upacaranya, karena acaranya itu adalah besoknya. Jadi pukul 24.01 berarti sudah masuk tanggal 9 bulan 1 Imlek,” tuturnya.

Sementara, Cap Go Meh merupakan perayaan di hari ke-15 pada pukul 18.00, memohan kepada Dewa untuk mendatangkan berkah. Cap Go Meh hari terakhir dari perayaan Tahun Baru Imlek bagi warga Tionghoa. “Tanggal 15 imlek puncak acaranya kita mengadakan Cap Go Meh atau Yuan Xiao Jie. Di sini biasanya kita memohon berkah dari para Dewa,” jelas Tandika.

Menjelang Imlek dan Cap Go Meh, masyarakat Tionghoa menyambut hari raya Imlek dengan suka cita dengan menyediakan santapan khasnya. Salah satu menu istimewa yang hanya bisa dinikmati diantara waktu Imlek dan Cap Go Meh ialah Mie atau Chang Su Men disediakan di Kelenteng. Chang Su

Kisruh Penggantian Lahan RTH Belum Ada Titik Temu Mataram (Suara NTB) Kisruh penggantian lahan antara PemkotMataramdenganPLNbelumada titik temu. Kedua belah pihak bertahan dengan pendapat masing - masing.

Perusahaan listrik plat merah itu tetap bersikeras enggan mengganti lahan yang digunakan untuk membangun pembangkit listrik di Kelurahan Tanjung Karang, setelah mendapatkan rekomendasi pemerintah.

Sedangkan, Pemkot Mataram tetap mengacu pada perjanjian yang ditandatangani oleh petinggi BUMN tersebut dengan Pansus DPRD Kota Mataram.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) NTB, Djarot Hutabri dengan nomor 0022.SPn/ REN.00.01/IUP NUSRA/2017. Dari hasil rapatkonsultasiPansusDPRDdandireksi BUMN tanggal 31 Januari 2017 perihal perubahan revisi tata ruang wilayah tahun2011-2031bahwamenyatakansiap memenuhi alih fungsi lahan seluas 9,7

Bayu Pancapati

Mataram Andalkan Pengolahan Hasil Pertanian

Warga Tionghoa Gelar Bakti Sosial Sesuaikan dengan UMK

jak dulu. Terhadap temuan itu, ia menyerahkan ke PPNS untuk melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. “Kalau itu ranahnya PPNS,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan sambung Bayu, pengusaha yang membandel akan direkomendasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk tidak memperpanjang izin usaha mereka. (cem)

hektarsebagairuangterbukahijau(RTH).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin menegaskan, jika Pemkot Mataram mau mengejar pergantian lahan itu, bisa ranah pidana.Karena, kesepakatan ditandatangani di atas materai diterobos.

“Cuma pendapat hukum yang mereka sampaikan tidak ada alasan untuk mengganti,” kata Amir pekan kemarin.

Sejauh ini, belum ada kesepakatan apapun terkait penggantian lahan seluas 9,7 hektar untuk RTH. Amir mengakui, pembangunan pembangkit listrik sangat penting karena menjadi program prioritas pemerintah.

Di satu sisi, permasalahan lain tidak boleh dikesampingkan oleh pimpinan BUMN tersebut. Padahal, anggaran pembebasan lahan sudah ada. “Kita tahu itu (pembangunan pembangkit listrik) penting. Tidak boleh juga persoalan lain dikesampingkan,” tandasnya.

Kabag Hukum Setda Kota Mat-

aram, Mansur memiliki pandangan hukum terhadap persoalan tersebut.

Bahwa, syarat sahnya perjanjian tunduk pada pasal 1320 KUHAP Perdata. Artinya, apabila perjanjian atau kebebasan berkontrak salah satunya melanggar peraturan perjanjian, secara substansi dapat dibatalkan.

Mansurmenambahkan,kisruhpergantian lahan 9,7 hektar untuk RTH memunculkan versi di permukaan. Legal opinion Kejaksaan bahwa tidak boleh mengganti lahan. “Artinya, ada perjanjian keliru yang dibuat sebelumnya. Masalahnya ini kan negara dengan negara. Segala sesuatunya bisa diselesaikan,” kata Mansur.

Dia menyarankan, pola perjanjian itu dilakukan perbaikan. Artinya, BUMN tidak mengganti dengan lahan seluas 9,7 hektar. Tetapi dibayar melalui CSR dan dilakukan bertahap. Sehingga, tidak ada konflik yang muncul ke depannya. “Saya tawarkan justru melalui mekanisme pemberian CSR ke masyarakat,” demikian kata dia. (cem)

Men melambangkan panjang umur dan melambangkan rezeki yang tiada putusnya.

Sedangkan di rumah masing-masing warga Tionghoa menyediakan kue ranjang terbuat dari beras ketan dicampur dengan gula merah.

Masyarakat Tionghoa mempercayai kue tersebut melambangkan kehidupan yang manis dan mempererat kehidupan dalam bersosial. (mhj)

Mataram (Suara NTB) Keterbatasan lahan menyebabkan sulitnya pengembangan komoditas sektor pertanian di Kota Mataram. Karenanya Dinas Pertanian hanya mengandalkan pengolahan hasil pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan, sektor pertanian diandalkan pada skala pengolahan hasil produksi saja. Seperti, pengolahan kripik, rumput laut, steak bayam, manisan tomat serta hasil pertanian lainnya. Pihaknya fokus ke pengembangan hasil produksi, karena Kota Mataram memiliki keterbatasan lahan. Selain itu, petani hanya menanam padi.

“Iya, salah satu faktor itu (keterbatasan lahan),” ungkapnya ditemui pekan kemarin. Jika mengandalkan produksi padi dan kedelai kata dia, hasil relatif turun.

Seiring masifnya alih fungsi lahan. Pun mengandalkan padi dengan luas tanam 10-15 are tidak cukup.

Mutawalli menyebutkan, dari 300 jumlah kelompok tani di Mataram, setengahnya fokus ke pengolahan hasil.

Masyarakat yang tergabung dalam kelompok wanita tani melibatkan ibu - ibu rumah tangga, sehingga membuka peluang usaha bagi remaja dan perempuan.

Menurutnya, pengolahan hasil pertanian lebih maju. Pasalnya, pusat oleh - oleh di Mataram, memberikan ruang hasil pengolahan pertanian masuk di gerai pengusaha. “Kenapa ini maju karena pusat oleh - oleh menerima hasil olahan kelompok tani,” tandasnya.

Diakui, komoditas sayuran seperti selada, pakcoi dan basil memang tetap bertahan. Tetapi hanya memenuhi kebutuhan hotel saja. Sedangkan buah - buahan tidak terlalu, kecenderungan buah didatangkan dari luar. Yang memungkinkan bisa dikembangkan dengan keterbatasan lahan yakni konsep bertani di lahan sempit, seperti hidroponix. (cem)

Dikbud Targetkan Perbaikan Sekolah Rusak Ringan dan Sedang Tuntas Bulan Ini (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan perbaikan sekolah yang rusak akibat bencana gempa bumi tuntas Bulan Februari. Terutama yang mengalami rusak ringan dan sedang. Dalam perbaikan dua jenis kerusakan ini, dilakukan secara swakelola.

Demikian disampaikan Dinas Dikbud Kabupaten Lotim, Lalu Suandi, Lalu Suandi S.Sos, Sabtu (2/2).

Ditegaskannya, semua sekolah sudah tertangani dengan baik. Termasuk sekolah-sekolah rusak berat meskipun dibangunkan sekolah darurat. Namun untuk sekolah yang rusak ringan dan sedang dalam proses perbaikan, ataupun beberapa diantaranya sudah tuntas. “Beberapa dalam proses finishing dan ditargetkan tuntas pada Bulan Februari,” tegasnya.

Untuk proses perbaikan ini, dananya dari berbagai sumber, ada yang menjalin MoU dengan Kemendikbud maupun dari swadaya pihak swasta. Namun pengerjaan perbaikannya dilakukan secara swakelola. Namun kendala yang masih dihadapi di lapangan yakni keterbatasan tukang. Sedangkan untuk rusak berat, dananya dari pemerintah pusat yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Untuk dari Pemda baru mampu mengalokasikan dari DAK sekitar Rp9 miliar,” terang mantan Kepala Dishub Lotim ini.

Adapun dana perbaikan yang didapatkan oleh setiap sekolah sangat bervariasi dilihat dari tingkat dan jenis kerusakan. Mulai dari Rp60 juta hingga Rp300 juta lebih.

Disebutkan Lalu Suandi, jumlah sekolah di Kabupaten Lotim yang terdampak gempa dan Mou dengan Kemendikbud sebanyak 70 sekolah lebih dari total 286 sekolah baik SD/SMP yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Baik yang rusak ringan, sedang dan berat.

Untuk rusak ringan, keberadaan gedung dapat dimanfaatkan sembari dilakukan perbaikan, rusak sedang dilakukan perbaikan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi sehingga diberikan tenda darurat, sedangkan untuk yang rusak berat sekolah dirobohkan dan dibangunkan kelas darurat. “Jadi ada tahapan-tahapannya dilihat dari tingkat kerusakannya. Tapi untuk sekolah berat sama sekali belum dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Dalam proses perbaikan dan pemulihan pascagempa di sektor pendidikan ini, dari daerah tidak bisa memastikan waktu pemulihan. Apakah memakan waktu satu tahun, dua tahun atau hitungan bulan. Pasalnya untuk sekolah yang mengalami rusak berat akan menjadi tanggung jawab PUPR. Kendati demikian, pemerintah daerah akan terus berupaya untuk bagaimana sekolah-sekolah yang gedung sekolahnya rusak berat dan saat ini masih belajar di kelas darurat tidak sampai satu tahun.

Dalam pembangunan kelas darurat ini, yakni atapnya menggunakan spandek serta temboknya menggunakan pagar dan harus berlantai. Dengan kondisi demikian, semangat siswa di dalam belajar tetap terjaga. Kondisi itu dikarenakan semangat siswa di dalam belajar tergantung dari semangat guru yang mentransfer materi pembelajaran terhadap siswa. Termasuk dapat menyesuaikan model pembelajar dan waktu pembelajaran dengan situasi saat ini seiring dilakukan trauma healing terhadap siswa. (yon)

SUARA NTB

Halaman 3

Empat Kapal Pesiar Bawa Ribuan Wisatawan Singgah di Lombok Giri Menang (Suara NTB) – Kapal Pesiar MV Aida Vita tiba di Lombok melalui Pelabuhan Lembar, Minggu (3/2) pagi kemarin. Mereka membawa 1.178 orang wisatawan dan 408 orang crew. Kapal ini datang dari Pelabuhan Semarang dengan tujuan selanjutnya ke Pulau Komodo. Kapal MV Aida Vita merupakan kapal berbendera Italia dengan membawa wisatawan yang kebanyakan dari Australia dan Italia. Ribuan wisatawan asing ini pun jalan-jalan ke sejumlah lokasi wisata di Lombok.

General Manager Pelindo III di Lembar Erry Ardiyanto menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan ke empat Kapal Cruise di tahun 2019. “Ini

kapal pesiar ke empat yang berkunjung ke Lombok ini,” jelas dia kemarin. Menurutnya, hal ini tak lepas dari semangat positif dari Dinas Pari-

si tempat witasa yang ada di Lombok, karena Lombok merupakan tujuan destinasi wisata yang menarik baik dari wisata bahari maupun historis.

Wisatawan kapal pesiar Aida Vita yang tiba di Lombok pun mengunjungi berbagai alternatif tujuan wisata, ada yang mengunjungi Gili Trawangan, handy craft di Sayang-Sayang, Pura Narmada, dan pusat perbelanjaan oleh-oleh di Kota Mataram. Selain mengunjungi

wisata Provinsi NTB dan Dinas Pariwisata Lombok barat yang sudah mempromosikan Pulau Lombok. Dengan memberikan informasi lokasi-loka-

spot-spot lokasi wisata, 30 orang wisatawan ada yang berkeliling menggunakan sepeda.

Menuurutnya, dengan adanya kunjungan kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan melalui Pelabuhan Lembar, secara tidak langsung akan memberikan dampak dan gairah ekonomi wisata yang bagus untuk Pulau Lombok. “Kapal MV Aida Vita sendiri akan bertolak ke pulau komodo pada pukul 17.00 wita,”imbuh dia. (her)

Pengembangan Desa Wisata Belum Terarah Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah dilanda demam desa wisata.

Hampir semua desa di daerah ini berlomba-lomba membentuk desa wisata. Namun sayang, pengembangan desa wisata yang dilakukan desadesa tersebut dinilai belum terarah. Sehingga dikhawatirkan tidak akan bisa berkembang maksimal.

Untuk itu, dibutuhkan grand design pengembangan desa wisata. Sebagai pedoman bagi pemerintah dan desadesa di daerah ini dalam mengembangan desa wisata.

Dengan begitu, pengembangan desa wisata di Loteng pada khususnya ke depan bisa lebih terarah. Hasilnya pun bisa maksimal.

“Pengembangan desa wisata ini langkah tepat untuk mendukung pengembangan pariwisata di Loteng pada khususnya dan NTB pada umum. Namun harus terarah, supaya bisa maksimal,” ungkap Komisaris ITDC, L. Gita Aryadi, dalam diskusi yang dihadiri para pelaku wisata dan pegiat desa wisata di Loteng dalam diskusi Lombok Tengah Ikhtiar (LTI) di D’Max Hotel Praya, Sabtu (2/2).

Menurutnya, salah satu indikator pariwisata suatu daerah sudah maju ialah lama tinggal wisatawan. Semakin lama wisatawan berwisata di suatu daerah, semakin baik bagi pariwisata itu sendiri. Agar wisatawan mau berlamalama tinggal berwisata di daerah ini, maka atraksi yang dis-

(Suara NTB/kir)

DISKUSI - Diskusi para pelaku wisata dan pokdarwis di Loteng, membedah pengembangan desa wisata di D’Max Hotel Praya, Sabtu (2/2). uguhkan di daerah ini tentu harus banyak dan menarik.

“Tidak cukup kita hanya mengandalkan kawasan The Mandalika atau kawasan lainnya untuk memancing wisatawan berlama-lama tinggal di daerah ini. Atraksi pendukungnya harus banyak. Sehingga wisatawan mau tinggal lebih lama lagi di daerah ini. Desa wisata ini bisa jadi salah satu solusinya,” terangnya.

Tentu agar menarik untuk dikunjungi, pengembangan desa wisata juga harus terkonsep dengan baik. Tidak kemudian hanya asal mengembang-

Hasil identifikasi itulah yang nantinya menjadi dasar bagi pihaknya dalam menyusun grand design pengembangan desa wisata, agar arah dan model pengembangan desa wisata di Loteng, jelas.

Masing-masing desa-desa wisata yang ada nantinya punya ciri khas tersendiri.

Jangan sampai potensi yang dikembangkan oleh desadesa wisata di daerah ini justru sama. “Prinsipnya one village one product. Sehingga antara satu desa wisata dengan desa wisata lainnya bisa saling mendukung,” tegas Ida.

kan begitu saja dan tidak jelas arah dan tujuannya. Penting kemudian ada pedoman yang jadi panduan bagi pengembangan desa wisata di daerah ini.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Loteng, Ida Wahyuni Sahabudin, mengaku pihaknya sudah berpikir ke arah itu. Untuk itu, BPPD Loteng saat ini tengah melakukan identifikasi potensi-potensi di masing-masing desa wisata yang ada. Harapannya nanti pihaknya punya database soal potensi desa wisata yang ada di daerah ini.

Untuk jumlah desa wisata yang sudah terbentuk di Loteng, tambah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria, tercatat sudah sekitar 25 desa wisata. Jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah. Menyusul sudah ada 62 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang terbentuk di Loteng. Pokdarwis inilah yang nantinya menyusul dibentuknya desa wisata.

“Pemerintah provinsi targetnya 100 desa wisata. Lebih dari setengahnya, kita targetkan dari Loteng,” ujarnya. (kir)

Bupati Diminta Segera Tuntaskan Pemkab Lobar Cabut Persoalan Tapal Batas Desa Status KLB Malaria Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) Pusat, persoalan perbatasan khususnya desa-desa di Lombok Barat (Lobar) belum tuntas. Pasalnya dari 10 kecamatan yang ada di Lobar, 8 kecamatan di antaranya belum tuntas pemetaan. Sehingga belum bisa ditetapkan dalam bentuk Perbup. Baru dua kecamatan yang sudah tuntas masalah tapal batasnya dan ditetapkan dalam perbup.

Inspektur BIG Sugeng Prijadi, menyebut, pemetaan batas desa di 10 kecamatan di Lobar belum tuntas. “Dua kecamatan sudah tuntas batas desanya dan sudah ditetapkan jadi Perbup. Sisanya 8 belum ditetapkan,” jelasnya, Sabtu (2/2).

Dua tapal batas desa ini diselesaikan oleh MCAI. Sehingga pihaknya bisa berkoordinasi dengan pihak terkait.

Menurutnya tapal batas desa

ini sangat penting di tengah boomingnya dana desa (DD).

Persoalan tapal batas jelas dia akan dibawa dalam pembahasan di BIG ke Pusat batas wilayah yang menangani sesegera mungkin.

Sedangkan batas desa di 8 kecamatan belum selesai pemetaan. Sehingga belum bisa ditetapkan menjadi Perbup. Sebab yang berwenang menetapkan itu adalah bupati, sedangkan yang menentukan kebijakan itu adalah Kemendagri. Kalau tidak segera ditetapkan, jelas dia, menurutnya bukan rawan konflik sebab sudah ada datanya di BIG, tinggal disahkan.

Asisten III Setda Lobar Dr H. Fathurrahim mengatakan terkait persoalan pemetaan perbatasan pihaknya terus berupaya menyelesaikan.

Yang menarik, jelas dia, peta tapal batas desa di 8 kecamatan yang belum selesai. “Me-

Giri Menang (suara NTB) – Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan mencabut status KLB Malaria di Kecamatan Gunungsari. Pencabutan status KLB ini menyusul seluruh penderita malaria sebanyak 536 orang sudah ditangani (intervensi) dengan pengobatan sesuai dengan jenis kasus yang diderita. Selain itu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan kasus penderita malaria ini tidak ada peningkatan signifikan. Pihak Dikes tetap melakukan pengawalan terhadap kasus malaria ini.

“Kami sudah membebaskan (mencabut) status KLB. Artinya seluruh penderita malaria sudah kita intervensi dengan pengobatan sesuai dengan jenis yang diderita,” jelas Kadikes Lobar H Rachman Sahnan Putra akhir pekan kemarin. Dijelaskan, berbagai jenis kasus penyakit malaria terdiri dari palsiparum, vifaks dan mix (campuran). Masingmasing ini jelasnya memiliki cara pengobatan tersendiri.

Setiap pemberian penanganan jelas dia dilakukan pendampingan minum obat agar penderita disiplin minum obat. Contohnya penderita vifaks dan mix, penderita harus minum obat selama 14 hari secara rutin. Kalau disiplin minum obat maka tidak terjadi penularan malaria lagi.

Untuk memastikan jumlah penurunan penderita malaria ini, pihaknya akan melakukan

mang terjadi gesekan antardesa, tapi sudah ada titik terang segera diselesaikan,” jelasnya.

Perlu dimaklumi, kata dia, sekian banyak daerah yang perlu diselesaikan di pusat.

Menurutnya dengan adanya dua kecamatan yang sudah selesai, diharapkan menjadi percontohan bagi kecamatan lain.

Terkait target, pihaknya berharap segera diusulkan. Adanya kepastian dari BIG maka pihaknya segera mengusulkan.

Sementara Kabag Pemerintahan, Hamka, S.Sos., mengatakan dua kecamatan sudah selesai yakni Lingsar dan Narmada sedangkan 8 kecamatan belum. Setelah dari BIG, ada bantuan desiminasi batas desa tahun 2017 lalu dilanjutkan dalam bentuk Perbup dan peta kartometrik. Batas desa ini jelas dia menjadi salah satu persyaratan pemekeran desa sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2017. (her)

Gaji ASN Mantan Koruptor Tak Dibayar Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pemecatan terhadap mantan koruptor sebagaimana surat keputusan bersama tiga menteri. Melainkan, langkah yang dilakukan oleh Pemkab Lotim yakni tidak membayarkan gaji 16 mantan koruptor tersebut per Januari 2019. Dihindarinya pemecatan itu sebagai bentuk mendukung hukum yang ada di Indonesia.

“Kita tetap komit menjalankan instruksi tiga menteri. Gaji yang 16 orang dihentikan pembayaran gajinya. Pemberhentian tidak dilakukan karena belasan mantan koruptor tersebut saat ini sedang melakukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Konstitusi (MK),” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Muhammad Hairi, SIP, MSi, belum lama ini.

Ditekankannya, apabila upaya yang mereka lakukan dikabulkan dan menang, maka gajinya tetap akan diberikan secara utuh sejak dilakukan penahanan per Bulan Januari

2019. Namun apabila tidak beberapa waktu lalu.

Dari pemerintah pusat, kadikabulkan untuk menang, maka kerugian negara tidak tanya, pemerintah daerah diteada, karena gaji sudah ditah- kan untuk memberhentikan an. Adapun 16 orang itu terse- pejabat mantan koruptor. bar di sejumlah OPD yang ada Akan tetapi Pemkab Lotim tetap bertahan untuk tidak di Kabupaten Lotim.

“Mereka tetap bekerja seper- melakukan pemberhentian ti biasa sebagai staf, jabatan meskipun dari pemerintah yang kita cabut dengan gaji tidak pusat berdasarkan SKB tiga diberikan sejak Januari 2019. menteri itu melakukan peneSelain itu, yang bersangkutan kanan untuk dilakukan pemjuga tidak dipakai dalam sejum- berhentian. (yon) lah kegiatan,” ujarnya.

Dikatakan Muhammad Hairi, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri itu yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan Kepala BKN. Namun untuk di Kabupaten Lotim khususnya di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy, MM dan H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, saat ini tidak ada mantan koruptor yang memiliki jabatan strategis Muhammad Hairi yang dilantik

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Senin, 4 Februari 2019

evaluasi terharap penanganan pasien malaria tersebut.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk juru malaria desa, dalam rangka pengawalan agar jangan sampai terjadi kasus malaria lagi.

Hal ini jelas dia termasuk juga pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan malaria di Lobar menuju eliminasi malaria. “Kemudian ada tenaga voluntir yang kita rekrut, ada dokter, parawat, tenaga bidan.

Mereka ini akan mengawal di lokasi-lokasi yang kasusnya tinggi untuk terus kita tekan sampai terjadi eliminasi malaria,” tukasnya.

Para tenaga yang direkrut ini jelas dia bukan dari puskesmas namun direkrut melalui program Unicef. Sejauh ini jelas dia, ada 30 dusun di wilayah Lobar yang menjadi lokasi kasus malaria tinggi. Selama 6 bulan ke depan daerah ini akan dikawal terus dan amati serta intervensi sehingga terbebas dari malaria.

Pihaknya akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kasus malaria di 30 dusun tersebut. Ia menambahkan, penanganan penderita malaria di lokasi bencana terus dilakukan pihaknya. Ia optimis melalui program yang dilaksanakan ini tidak lagi terjadi kasus malaria. Sebab pihaknya berupaya agar parasit malaria ini mati. Jika parasit ini mati maka tidak akan terjadi penularan. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 4 Februari 2019

Halaman 4

Kasus Pusuk Sembalun Serap Aspirasi Warga BUPATI Lombok Timur (Lotim) H.M. Sukiman Azmy, menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IB Selong. Kehadiran Bupati Sukiman ini ingin melihat langsung situasi dan kondisi warga binaan Lapas Selong, sekaligus untuk menyerap aspirasi terkait apa yang dibutuhkan oleh warga .

Bupati Sukiman mendatangi Rutan Selong, Jumat (1/2) lalu. Orang nomor satu di Lotim ini mendengar aspirasi warga dan siap mengakomodir. Pihaknya ber(Suara NTB/ist) harap dapat terjalin situasi H.M. Sukiman Azmy yang harmonis antara kepala daerah dan masyarakatnya di manapun dia berada. Sekalipun di lingkup rutan, bupati berkesempatan menunaikan Salat Jumat bersama para tahanan dan narapidana (napi). Bupati, saat itu juga langsung sebagai khatib. Turut juga mendampinginya, Kepala Rutan Kelas IB Selong, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesra) Setdakab Lotim, Kabag Umum, Pejabat Struktural Rutan Selong.

Bupati H.M.Sukiman Azmy, meminta pada penghuni rutan untuk selalu bersyukur, termasuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala laranganNya. Lebih lanjut lagi Sukiman, ia mengajak para jama’ah senatiasa menjalani sisa-sia hidup ini dengan sebaik-baiknya. Di mana, sebagai hamba yang beriman harus memanfaatkan hidup dengan tiga cara. Pertama Quwwatul Ibadah, yakni meningkatkan ibadah dengan mengatur waktu ibadah dengan baik dan menggunakan kesempatan yang ada untuk beribadah, agar semakin dekat dengan Allah SWT. Kedua, Quwwatul Ahlaq yang dijelaskan Sukiman beranekaragam bentuknya, antara lain, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Allah SWT serta akhlak kepada alam dan sebagainya. “Semua itu ada tingkatan-tingkatanya,” terangnya.

Yang ketiga “Quwwatul Ijtima’iyah”, kuatkan persaudaraan di antara sesama. Merasa senasib dan sepenaggungan di manapun berada. Bupati meminta, warga Lapas ini bisa saling menanamkan solidaritas sesama dan ditunjukkan hubungan kekeluargaan ukhuwah islamiah. Jalin ikatan kekeluargaan yang baik dan harmonis. Selain itu, dalammenghadapi pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pilpres mendatang warga diminta tetap menjaga keamanan dan ketertiban. “Jangan sampai, perbedaan pilihan itu membuat terpecah belah,” ujarnya mengingatkan. (rus)

Perbaikan Berkas Mantan Kadispar Segera Dilimpahkan Selong (Suara NTB) Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim), saat ini sudah tuntas melakukan perbaikan berkas mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, KAM. Untuk itu, berkas perbaikan baik formil maupun materil itu yang sebelumnya dikembalikan oleh Jaksa, dalam waktu kembali dilimpahkan ke Kejari Lotim.

“Berkas kasus Pusuk Sembalun untuk tersangka mantan Kadispar Lotim saat ini sudah tuntas perbaikannya.

Kita segera limpahkan ke Kejaksaan,”terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SH,SIK, Sabtu (2/2) Disebutkannya, dalam penanganan kasus dugaan Tipikor proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun dengan total nilai anggaran Rp2 miliar ini terbagi dalam dua berkas, untuk kontraktor berkasnya sudah P21. Sementara untuk mantan Kadispar Lotim yang juga merupakan

PPK dan KPA masih dalam tahap P19. Sehingga saat ini sedang dilakukan penelaahan berkas untuk kemudian dilimpahkan kembali ke Kejaksaan. “Kita pastikan berkasnya sudah lengkap dan benar.

Sehingga berkas keduanya dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan,”paparnya, Dalam kasus yang sudah menetapkan dua orang tersangka ini, belum lama ini penyidik memeriksa notaris, inisial EA atas dua tersangka yakni kontraktor inisial, SA dari CV Perames Raya dan PPK sekaligus KPA, inisial KAM. Pemeriksaan notaris ini

untuk mencari kebenaran daripada notaris itu sendiri.

Jangan sampai akta notaris itu dikira palsu dan lain sebagainya. Melainkan betul-betul ditekankan bahwa itu dilakukan di depan notaris ini sendiri dalam pengerjaan proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun atas kuasa yang diberikan oleh penyedia. Di mana dalam perjalanan kasus ini, untuk berkas mantan Kadispar Lotim masih dalam tahap P19 terkait adanya dokumen yang belum lengkap serta saksi-saksi lain yang belum dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk penyedia/kontraktor sudah P21.

Selong (Suara NTB)Rencana kenaikan gaji para perangkat desa yang mulai diberlakukan dalam waktu dekat ini masih menuai pro dan kontra. Salah satu yang dikhawatirkan adalah akan menambah beban anggaran desa yang selama ini terbilang masih terbatas jika mengacu pada rumus penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa.

Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Heri Fathullah kepada Suara NTB, mengaku selama ini penggunaan ADD memakai rumus 70 persen untuk belanja tidak langsung dan 30 untuk belanja langsung, yakni pembayaran gaji perangkat desa dan honor serta tunjangan dari para lembaga desa. Termasuk di dalamnya gaji kepala desa.

Dengan demikian, ujar Heri Fathullah yang juga Kepala Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek ini, praktis pembayaran siltap aparatur desa tidak memcukupi walaupun pakai pola minimal. Kecuali ADD semuanya diperuntukkan untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) aparatur desa. “Kalau semua ADD untuk bayar gaji insya Allah mencukupi dengan kondisi aparatur yang ada sekarang,” terangnya.

Faktanya yang berlaku saat ini, ADD seperti di Lenek Baru Rp 562 juta. Jumlah perangkat desa sebanyak 13 orang ditambah 3 pemekaran dusun jadi 16 orang. Pada kondisi siltap yang sekarang saja para perangkat desa ini menerima Rp 1.850.000 ditambah kades 1 orang x Rp3700.000 ditambah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 7 orang. Belum lagi keharusan membayar tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Dari hitungan sederhana itu saja, sudah habis ADD untuk siltap saja. Maka jelas tidak akan mencukupi untuk membayarkan gaji jika dipaksa menyesuaikan sesuai setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan II yang diketahui gajinya lebih dari Rp 2 juta per bulan.

“Jadi jelas membebani APBD Desa, apalagi ditambah dengan adanya kebijakan bupati untuk memberikan kelonggaran pemekaran dusun,” imbuh Heri Fathullah menerangkan. Kegiatan pemekaran dusun ini saja sudah jelas akan menambah jumlah perangkat desa .

Sementara untuk ADD tidak terjadi kenaikan secara signifikan. Sementara terkait dengan lembaga-lembaga desa sudah barang tentu muncul kecemburuan. Pihaknya berharap perlu menjadi kajian dan perhatian serta dibarengi dengan penyesuaian angggaran sebelum diberlakukan.

Sementara itu, bicara gaji kades sekarang ini juga sangat tidak layak. Melihat beban dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa yang begitu berat. Apalagi kalau dibandingkan dengan gaji DPRD kabupaten misalnya dianggap Heri Fathullah sangat jauh. Berbanding bumi dengan langit. Ke depan harapannya, justru gaji kades yang semestinya menjadi perhatian pemerintah. Kesejahteraan aparatur desa memang menjadi salah satu kunci untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya korupsi di masing desa. Penyesuaian gaji kepala desa juga harus dilakukan. (rus)

(Suara NTB/ari)

BEKAS BANGUNAN - Kondisi Pasar Seni Gili Trawangan yang dipenuhi material bangunan bekas gempa. Belum ada upaya pembersihan dari pemerintah daerah di pasar seni ini.

PKL Kuliner Bubar

Pasar Seni Trawangan Jadi Areal Pembuangan ”Sampah Gempa” Tanjung (Suara NTB) Areal Pasar Seni Gili Trawangan tidak seindah dulu. Jika sebelumnya banyak yang berjualan konveksi dan kuliner, kini pemandangan yang terlihat hanya patahan batako dan puing bangunan. Akibatnya, 16 orang PKL setempat tidak bisa berjualan sejak setelah gempa, 5 Agustus 2018 lalu.

Pantauan koran ini, Sabtu (2/2), areal Pasar Seni tak ubahnya TPA sementara. Potongan-potongan material bangunan masih menumpuk dan belum sepenuhnya diurus atau ditata. Informasi menyebut, jika penumpukan di bagian aset milik PT. Gili Trawangan Indah (GTI) itu bersifat sementara. Namun aneh bagi para PKL, sejak 7 bulan berlalunya gempa, sampai saat ini material itu hanya menjadi tontonan wisatawan. ‘’Tidak satu pun pejabat instansi Pemda KLU atau bahkan Pemda NTB yang berwenang, turun ke lokasi pasar seni,’’ keluh Khaerussaleh, Koordinator Bidang Keamanan pada Aosisasi Pedagang Pasar Seni Gili Trawangan.

“Awalnya kami 16 orang berjualan di Pasar Seni ini, sekarang yang membuka tenda hanya saya berdua dengan H. Muliono, namanya,” katanya.

Ia menyadari, sebelum gempa, Pasar Seni Gili Trawangan yang menawarkan kuliner dan konveksi, menjadi salah satu referensi bagi wisatawan. Wisatawan penikmat kuliner bisa mendapat-

kan menu seafood yang beragam. Tak heran, dalam semalam Khaerussaleh bisa mendapatkan omzet Rp 3-4 juta. Di saat high season atau pengunjung ramai, omsetnya tembus Rp 7-8 juta.

Kini, hitungan jutaan per malam itu hanya cerita lalu bagi para PKL. Bagi Khaerussaleh, pria asal Kota Mataram yang lama menghabiskan waktu di Trawangan ini, memaksakan diri membuka lapak di sembarang tempat di atas tumpukan limbah. Lokasi yang tidak nyaman, disadarinya menurunkan minat pembeli. Hasilnya, rata-rata semalam hanya mendapatkan Rp 300-400 ribu. Jauh dari biaya yang ia keluarkan untuk membeli bahan makanan mencapai kisaran Rp 5 jutaan.

Alih-alih mendapat perhatian dari penataan kawasan wisata pascagempa, areal Pasar Kuliner seolah jadi “alamat” bagi segelintir oknum pengusaha. Kawasan itu sengaja ditimbun oleh sampah bangunan. Areal yang sebelumnya lebih rendah dari bahu jalan, kini malah lebih tinggi dari jalan Gili Trawangan. Mirisnya lagi, limbah bangunan di areal itu tidak ditata sama sekali. Kesannya, hanya dibiarkan menumpuk begitu saja. Bahkan lapak konveksi milik salah satu warga setempat, nyaris terhalang tumpukan “sampah gempa.”

“Kami meminta, apakah Pemda KLU atau Pemda NTB membantu kami menemukan

solusi. Supaya kami normal membuka usaha lagi. Kami juga punya keluarga untuk dihidupi,” ujarnya.

Sebagai pengguna areal Pasar Seni, Khaerussaleh mengaku membayar pajak kepada pemerintah. Seluruh pengguna pasar seni sebanyak 64 orang. Sedangkan tiap orangnya membayar Rp 325 ribu, untuk areal yang digunakan seluas 4x8 meter.

Artinya dengan kondisi saat ini, pihaknya kemungkinan besar akan meminta kompensasi berupa penundaan pembayaran pajak ke pemerintah.

“Biasanya kami berjualan dari jam 6 sore sampe jam 12 malam. Sekarang ini kami tidak tahu kapan bisa berjualan, karena kawan-kawan yang lain sudah lama tidak datang lagi,” imbuhnya.

Para pedagang di areal pasar Seni juga mempertanyakan tindaklanjut dari pembuangan “sampah gempa” di lokasi itu. Menjadi buah bibir di kalangan asosiasi, lantaran asosiasi sendiri sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 12 juta untuk biaya angkut limbah.

Hanya saja, Khaerussaleh enggan menyebut siapa pihak yang menarik dana tersebut.

Ia hanya menyebut oknum.

“Kami di Asosiasi sudah urunan, keluar Rp 12 juta untuk biaya angkut. Tapi anehnya, sampai sekarang masih menumpuk di sini,” tandasnya menunjuk areal sekeliling Pasar Seni yang tidak lagi artistik dikunjungi. (ari)

Pengawasan Investasi Tak Maksimal

Tak Berizin, Pembangunan Hotel Jalan Terus Tanjung (Suara NTB) Hotel N Gili Trawangan, diduga tak mengantongi izin dari Pemda Lombok Utara.

Anehnya, pembangunan hotel itu jalan terus. Saat ini, terlihat salah satu bangunannya telah mencapai 2 lantai.

Hal itu pun menjadi keluhan dari hotel tetangga, yakni Hotel Wilson. GM Hotel Wilsons, Lalu Kusniawan, kepada wartawan, Sabtu (2/2) mengeluhkan keberadaan

hotel tersebut. Bukan karena legalitas perizinan, melainkan fisik bangunan Hotel N yang diklaim tidak sesuai tata ruang.

“Bangunan milik mereka tidak sesuai Perbup. Bahwa, jarak dinding bangunan harus 2 meter dari tembok pembatas,” keluh Kusniawan.

Ia tak memungkiri, Pemerintah daerah Lombok Utara melalui pejabat Staf Ahli pernah inspeksi ke lokasi hotel

(Suara NTB/yon)

I Made Yogi Purusa Utama melengkapi berkas atau hasil penyelidikan. “Berkas penyedia sudah P21 dan PPK sekaligus KPA masih P19. Untuk pelimpahan ke pengadilan kita tunggu kedua berkas ini lengkah agar pelimpahannya nanti bersamaan,” terangnya. (yon)

Peternak Diharapkan Inovatif

Kenaikan Gaji Perangkat

Dikhawatirkan Menambah Beban Desa

Dalam penanganan kasus korupsi, kata Kapolres, membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena harus melalui tahapan-tahapan berupa pembuktian apakah adanya kerugian negara. Sehingga dalam pembuktian itu yang harus dimatangkan untuk memperlancar proses penanganan setiap kasus dugaan korupsi yang ditangani. Kendati demikian, katanya, pihaknya tetap memiliki target-target dalam penuntasan setiap kasus, baik melanjutkan kasus yang belum selesai maupun target baru yang membutuhkan proses cepat di tahun 2019.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengaku secara detail tidak bisa menyampaikan syarat formil dan materil yang harus dilengkapi oleh penyidik.

Akan tetapi, katanya, dalam tahap P19 itu bertujuan untuk

tersebut tahun 2018 lalu. Namun anehnya, pembangunan hotel itu tetap berjalan meski tanpa mengantongi izin.

Antar manajemen Hotel Wilsons dan Hotel N pun sempat bersitegang akibat pengawalan peraturan yang tidak tegas dari Pemda KLU. Hingga Wilsons yang lebih dulu hadir dan mematuhi aturan, dilaporkan ke Ombudsman NTB. “Di Ombudsman saya dituding tidak kooperatif.

Bagaimana coba, di mana letak saya tidak kooperatif padahal yang melanggar itu mereka,” cetusnya.

Perihal ketiadaan izin hotel, diakui sendiri oleh Kepala Disnaker Penanaman Modal dan PTSP KLU, Vidi Ekakusuma. Via pesan What’s App, Vidi mengaku, Hotel N tak mengantongi legalitas pembangunan yang disyaratkan pemerintah.

“Memang belum berizin

mas, dan sudah distop (aktivitas pembangunan) oleh Bagian Pengawasan Pembangunan,” ujarnya singkat.

Terhadap fakta itu, Kusnawan berharap agar Pemda KLU betul-betul menerapkan kebijakan, memberikan kepastian hukum kepada investor.

“Jika memang melanggar, tidak punya izin, mengapa dibiarkan membangun. Saya setiap hari di sini melihat terus aktivitasnya,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Potensi bidang peternakan hingga saat ini dinilai cukup potensial dalam menunjang perekonomian masyarakat. Untuk itu, para peternak di Lotim diharapkan tidak patah semangat, terutama ketika harga ternak anjlok. Melainkan, dalam kondisi yang demikian, peternak harus lebih variatif dan inovatif dalam beternak.

Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim, Syamsuri Hamzan, mengatakan pengembangan budidaya peternakan saat ini, masyarakat semakin antusias. Peternakan sangat potensial untuk meningkatkan perekonomiannya. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kelompok baru, sehingga dari Dinas Peternakan terus melakukan pengawasan.

“Bidang Peternakan ini memang usaha yang sangat potensial.

Untuk itu kita berharap supaya peternakan kita tidak patah semangat. Melainkan lebih inovatif,” harapnya, Sabtu (2/2).

Dari catatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lotim, terdapat 940 kelompok ternak untuk tahun 2018, dan saat ini terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya bansos yang diberikan oleh kalangan legis-

(Suara NTB/yon)

Syamsuri Hamzan latif. Baik ternak sapi, kambing, ayam, kerbau dan lain sebagainya. “Saat ini jumlah kelompok ternak kita di Lotim terus bertambah,” ujarnya.

Disinggung terkait harga kambing yang kerap turun drastis, Syamsuri Hamzan menjelaskan jika kondisi itu disebabkan kebutuhan masyarakat atau permintaan yang tidak ada. Untuk itu, katanya, ketika harga kambing turun, peternak diharapkan tidak berhenti berternak. Melainkan harus mengembangkan ternak yang lain seperti ayam kampung dan bebek.

“Kita mengharapkan satu kelompok itu ada tiga usaha ternak,”ujarnya. (yon)

Lotim Alokasikan Rp14 Miliar untuk JKN-KIS Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan Rp 14,3 miliar lebih untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan cukup besar dibanding sebelumnya, karena adanya keharusan daerah turut bertanggung jawab untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin dan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Pemkab Lotim.

Menjawab Suara NTB, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lotim, Purnomo mengatakan, pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan sifatnya dibantu melalui Bantuan Sosial Fungsi Kesehatan yang bersumber dananya dari pajak rokok.

Tahun 2019 ini, sambungnya, besaran anggaran dipersiapkan Pemkab Lotim untuk bantuan Sosial Fungsi Kesehatan sebesar Rp 14,3 miliar.

Jumlah tersebut, katanya, tidak saja untuk ribuan honorer, tapi juga untuk warga miskin yang turut menjadi tanggungan pemerintah daerah pembayaran iuran bulanannya.

Besaran akumulasi dana yang dipersiapkan Pemkab Lotim ini sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018. Di mana, ada keharusan mengalokasikan JKN-KIS sebanyak 37,5 persen yang bersumber dari pajak rokok.

Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah daerah wajib

menandatangani kerjasama dengan penyelenggaraan JKNKIS. Baik untuk membayarkan iuran bagi peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun warga miskin. Meski aturannya mengharuskan 37 persen, namun pembahasannya tetap melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk para honorer dikarenakan gajinya dib awah Upah Minimum Kabupaten (UMK), maka ditetapkan penyaluran bantuan pembayaran iuran JKN-KIS nya dengan warga miskin. Tahun 2019, gaji honorer masih berkisar Rp 550-750 ribu per bulan.

Besaran iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan untuk para honorer ini masuk kategori kelas III yakni Rp 25.500 per bulan. Jumlah honorer sendiri Rp 4.300 lebih. Mengenai mekanisme selanjutnya secara lebih teknis ada di masing-masing satuan kerja.

Diketahui, saat ini sedang berlangsung evaluasi terhadap seluruh honorer Pemkab Lotim yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sejauh ini pula belum ada pembahasan mengenai ada penyesuaian dari pendapatan para honorer. “Belum, evaluasi kan masih sedang berjalan. Seperti apa akan diberitahukan dari BKPSDM. Seperti apa pola pemberian,” ungkapnya.

Pemkab Lotim selain membayarkan iuran bulanan, sampai saat ini juga masih mencicil sisa utangnya kepada BPJS Kesehatan. Adapun jumlah yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Lotim mencapai Rp 6 miliar per tahun. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 4 Februari 2019

Buat Perdes Sampah KEPALA Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Fuad Abdul Rahman mengatakan sudah membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Sampah. Perdes sampah ini sebagai upaya serius pemdes setempat untuk mewujudkan desa bebas sampah sekaligus mendukung program Zero Waste yang diwacanakan Pemprov NTB. Untuk mewujudkan itu, Pemdes memprogramkan pembentukan bank sampah di desa setempat.

Fuad mengatakan pihaknya sudah menyusun Perdes Sampah dengan melibatkan akademisi Universitas Mataram (Unram). Selain Perdes Sampah ada juga perdes lain yang disusun seperti wisata kuliner, wisata alam dan kamtibmas. Ia menargetkan Perdes Sampah ini selesai sepekan ke depan. Perlunya perdes ini, jelas dia, agar penanganan sampah lebih maksimal. Sebab diakui, persoalan sampah ini terlihat sepele namun cukup berat. Dampak dari sampah ini luar biasa. Di desanya ada beberapa titik yang menjadi lokasi tumpukan sampah, sehingga pihaknya secara rutin mengajak masyarakat untuk selalu aktif melakukan bersih-bersih dan gotong royong.

“Kami upayakan tahun 2020 Desa Senteluk bebas dari sampah, ini juga mendukung zero waste seperti yang diupayakan Pemprov NTB,” jelasnya akhir pekan kemarin.

Untuk mewujudkan Desa Senteluk yang sehat dan cerdas seperti visi – misinya, termasuk dalam hal penanganan sampah sudah lama diupayakan. Langkah – langkah yang dilakukan untuk mewujudkan desa bebas sampah sudah sejak lama, bahkan sejak 2016 lalu. Namun diakui tantangan persoalan sampah ini luar biasa, di mana harus betul-betul istikomah. Selaku aparatur pemdes selalu mengingatkan bahaya sampah. Mulai bulan April, tahun ini pihaknya mulai action membuat bank sampah sebagai tempat pengolahan sampah. Bank sampah ini sendiri diupayakan agar bisa operasi secepatnya.

Model pengelolaan sampah melalui bank sampah ini jelas dia, sampah yang ada di masing-masing dusun akan dijemput. Namun sebelum melakukan itu, pihaknya perlu memberikan sosialisasi dulu kepada masyarakat terkait system pemilahan sampah organik dan an organik di masing-masing rumah warga. Hal ini untuk memudahkan proses pengangkutan .”Sejauh ini ya prosesnya mengangkut, selain kita bakar caranya,”jelas dia. (her) Fuad Abdul Rahman

Halaman 5

Perencanaan Tata Ruang Berubah Akibat Gempa Giri Menang (Suara NTB) -

Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pemetaan ulang atau up date terhadap kawasan di NTB yang terkena dampak bencana. Pasalnya, akibat gempa dipastikan terjadi perubahan kenampakan di permukaan bumi. Tidak hanya memetakan dampak gempa, namun bagaimana merelokasi daerah-daerah terkena gempa. ‘’Untuk itu BIG memprogramkan pemetaan skala besar atau skala detail. Kalau sebelumnya pemetaan dengan skala 1 : 25000, namun dengan perencanaan tata ruang yang harus diubah akibat gempa maka BIG menggunakan

pemetaan dengan skala 1:5000,’’ jelas Inspektur BIG Sugeng Prijadi saat melakukan sosialisasi di Kantor Camat Lingsar, Sabtu (2/2).

Hadir pada kesempatan itu, anggota DPR RI Dr. H. Kurtubi, Asisten III Setda Lobar Dr. H.

Fathurrahim, Kabag Pemerintahan Setda Lobar Hamka, Camat Lingsar dan pejabat terkait lainnya. Dijelaskan, BIG berfungsi melakukan pemetaan dasar. “Kalau terjadi bencana gempa pasti harus ada updating, karena akibat gempa mengubah kenampakan di

permukaan bumi,”jelas dia.

Sekarang ini, lanjut dia, tidak hanya memetakan akibat gempa. Namun juga merelokasi daerah-daerah terdampak gempa. Terkait itu BIG pun sekaligus memprogramkan pemetaan skala besar atau detail. Sebelumnya pemetaan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menggunakan skala 25.000 sesuai kebutuhan saat itu, namun sekarang menyusul perencanaan tata ruang yang harus sudah diubah, karena gempa maka BIG menggunakan skala besar.

Untuk melakukan pemetaan ini, pihaknya dibantu Lapan (Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional) yang punya tugas dan wewenang mengambil data melalui satelit. Adanya Lapan ini jelas dia, BIG sangat terbantu. Sebab di Lapan ada teknologi citra satelit dengan resolusi sangat tinggi yang bisa mengambil data. Tugas BIG,jelas dia, membuat foto atau menegakkan dengan titik kontrol. “Dari situ kita bisa membuat peta 1 : 5000,” jelas dia.(her)

Polres Loteng Bentuk Timsus

(Suara NTB/kir)

CEK - Danrem 162/WB, Rizal Ramdhani, didampingi Dandim 1620/Loteng, Prastiwanto, mengecek kelengkapan administrasi pencairan dana bantuan korban gempa di Desa Bilebante, Minggu (3/2).

Birokrasi Pencairan Dana Dipangkas Praya (Suara NTB) Pemerintah bakal memangkas alur birokrasi pencairan dana bantuan bagi korban terdampak gempa di daerah ini.

Langkah tersebut diambil, untuk mendukung upaya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang terdampak gempa yang capaiannya saat ini masih rendah.

Hal itu disampaikan Danrem 162/WB, Kol. CZI Rizal Ramdhani, saat memantau langsung proses penanganan dampak gempa di Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Lo-

teng), Minggu (3/2).

“Cukup panjangnya tahapan alur pencaiaran dana bantuan gempa jadi salah satu kendala yang menyebabkan penanganan rumah terdampak gempa menjadi lamban. Untuk itu, alurnya akan dipangkas,” terangnya.

Ia menjelaskan, jika sebelumnya ada 24 tahapan proses pencairan dana bantuan gempa yang harus dilalui. Namun kini akan dipangkas menjadi hanya sembilan tahapan saja. Di mana lima tahapan akan dilakukan oleh korban yang menerima bantuan. Empat tahapan lainnya menjadi

tanggung jawab fasilitator pendamping. “Kalau tahapannya dipangkas, dana bisa segera cair.

Dan tentunya penanganan rumah terdampak gempa bisa lebih cepat,” ujarnya.

Untuk proses pencaiaran dana bantuan gempa sendiri juga akan dipermudah. Di mana nantinya, proses pencairan akan diupayakan dilakukan secara serempak di masing-masing kecamatan. Dengan begitu masyarakat atau fasilitator tidak perlu harus mendatangi bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. (kir)

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) telah membentuk tim khusus (timsus) guna menyelidiki dan mengungkap kasus pembakaran rumah Direktur Walhi NTB, Murdhani, di Desa Menemeng Pringgarata. Harapannya, kasus tersebut bisa segera menemukan titik terang.

Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (2/2).

Pihak kepolisian, ujarnya, saat ini tengah berupaya keras mengungkap kasus tersebut. Supaya posisi kasusnya bisa segera jelas dan terang. Sampai sejauh ini, total sudah ada 11 orang saksi yang dimintai keterangan. Mereka berasal dari warga sekitar dan ada juga dari pihak terkait di luar lokasi kejadian. Namun ia mengku hingga kini pihaknya belum bisa membuat kesimpulan apapun terkait kasus ini.

”Setelah ini kita sudah melayangkan panggilan bagi 10 orang saksi lagi. Dari keterangan saksi-saksi itu nantinya, kita berharap sudah memperoleh gambaran terkait posisi kasus tersebut,’’ ujarnya.

Pihaknya juga sudah meminta bantuan dari Laboratorium Forensik (Labfor) Denpasar Bali. Kehadiran tim dari Labfor Denpasar diharapkan bisa membantu memastikan penyebab terjadi kebakaran.

“Tim Labfor Denpasar sendiri sudah turun hari ini (Sabtu, red) sebanyak dua orang. Dan, akan bekerja hingga beberapa hari ke depan dan menemukan jawaban soal indikasi penyebab kebakaran tersebutnya,” jelasnya.

Hasil dari Labfor tersebut nantinta bisa menjadi bahan bagi pihaknya untuk mengungkap penyebab serta ada tidaknya unsur kesengajaan dalam kasus ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

SELIDIKI - Tim Labfor Denpasar diturunkan untuk membantu menyelidiki dugaan penyebab pembakaran rumah Direktur Walhi NTB, Sabtu (2/2).

(Suara NTB/her)

Gedung Baru, Harapan Baru Praya (Suara NTB) Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) yang baru, akhirnya diresmikan setelah melalui proses pembangunan sejak tahun 2014 lalu dan menghabiskan anggaran hingga Rp 76 miliar lebih. Berbagai ekspekstasi dan harapan pun muncul seiring dengan keberadaan gedung baru nan megah tersebut.

Salah satunya tentunya, kinerja pada wakil rakyat bisa semakin meningkat dengan adanya gedung baru.

“Keberadaan gedung baru ini harus menjadi pemacu semangat untuk bisa memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat di daerah ini,” sebut Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT,SH., usai meresmikan gedung yang berada di Kelurahan Jontlak Praya Tengah tersebut.

Mengingat cukup besarnya uang rakyat yang digunakan untuk membangun gedung DPRD Loteng yang baru itu, tentunya harus dijawab dengan kinerja terbaik. Bahwa berapa pun anggaran yang dihabiskan, bukan jadi persoalan. Asalkan bisa diimbangi dengan kinerja terbaik yang tentu bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Terpisah, Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, menegaskan, kendati sudah diresmikan, namun gedung DPRD Loteng yang baru tersebut tidak akan langsung digunakan. Pihaknya masih butuh beberapa hari lagi untuk melakukan persiapan gedung agar benar-benar bisa ditempati.

“Target kita minggu terakhir Bulan Februari mendatang, gedung baru DPRD Loteng ini sudah siap digunakan. Karena memang pada akhir bulan tersebut sudah diagendakan untuk digelar rapat paripurna DPRD Loteng di gedung yang baru,’’ terangnya.

Setelah ini, pihaknya akan mulai memindahkan semua utilitas di gedung lama yang dibutuhkan un-

tuk menunjang di gedung baru, terutama mebeler dan fasilitas kantor, karena di gedung baru belum ada mebeler, seh-

ingga harus dibawa dari gedung DPRD Loteng yang lama.

“Untuk mebeler baru ada di ruang rapat paripurna saja. Se-

dangkan di ruangan yang lain belum ada. Sehingga semua mebeler di gedung lama, kemungkinan akan dibawa semua ke

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., menandatangani prasasti peresmian gedung DPRD Loteng yang baru, Jumat (1/2) kemarin. Disaksikan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., dan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si

Bupati Loteng, Ketua DPRD Loteng, Wabup Loteng, serta pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya berfoto bersama di depan gedung DPRD Loteng yang baru.

gedung baru,” jelasnya.

Belum lagi, pihaknya harus bisa mengatur supaya proses pemindahan utilitas di gedung lama

ke gedung baru, tidak sampai mengganggu kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD Loteng. “Pelan tapi pasti. Yang jelas, akhir

Bulan ini gedung baru sudah bisa digunakan secara penuh,” pungkas mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir/*)

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., menggunting pita tanda diresmikannya gedung DPRD Loteng yang baru.

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., berbicara dengan Sekretaris DPRD Loteng, sebelum peresmian gedung DPRD Loteng yang baru.

Para anggota DPRD Loteng bercengkrama usai peresmian gedung DPRD Loteng yang baru.

Penyerahan santunan bagi anak yatim oleh Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., Ketua DPRD Loteng, H.Achmad Puaddi FT. S.E., menjadi bagian dari acara peresmian gedung DPRD Loteng yang baru.

SUARA NTB Senin, 4 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dikbud Sumbawa Segera Gelar Uji Kompetensi Guru PAUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa segera menggelar uji kompetensi guru Paud Formal dan Non Formal. Untuk memberi peluang bagi pengajar PAUD bersertifikasi.

Sebagaimana disampaikan Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Drs. Umar, pada 2019 akan digelar uji kompetensi di dua Kabupaten/kota di NTB, yakni Kabupaten Sumbawa, di TK Negeri Pembina Kecamatan Sumbawa. Dan Kota Mataram, di Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pengembangan Masyarakat (BPAUD dan Dikmas).

Namun, sebelum uji kompetensi digelar, dalam wak-

tu dekat Dikbud akan menggelar sosialisasi terlebih dahulu dengan rencana peserta sekitar 70 orang. Antara lain ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) masing-masing kecamatan, ketua Ikatan Guru Taman kanak-kanak Indonesia (IGTKI), dan ketua Pusat Kegiatan Gugus (PKG).

“Nanti kalau masih ada peluang tentu kita akan undang kepala-kepala sekolah yang memungkinkan untuk itu. Ini rencananya akan kita laksanakan Februari ini,”sebutnya.

Djelaskan, setelah sosialisasi, akan diinformasikan waktu waktu dan syarat pendaftaran. Setelah se-

Ribuan Data Kependudukan Tak Bisa Diakses Taliwang (Suara NTB) – Ribuan data kependudukan yang tercatat sebagai warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini tidak bisa diakses lagi. Data kependudukan warga bersangkutan telah dinonaktifkan sejak per 31 Desember 2018 yang menjadi batas waktu perekaman sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jumlahnya banyak. Ada lebih dari 1.000 data penduduk di tempat kami yang dalam status non aktif karena warga pemilik data belum melakukan perekaman (Suara NTB/bug) Ibrahim sampai sekarang,” terang kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KSB, Ibrahim, S.Sos. Ia menjelaskan, data ribuan warga yang dinonaktifkan itu adalah mereka yang berumur 23 tahun ke atas. Sebelumnya mereka memiliki data kependudukan manual, tetapi sejak pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bersangkutan belum pernah melakukan perekaman data secara digital.

“Ini yang umur 23 tahun ke atas, tidak termasuk yang baru berumur 17 tahun karena kalau mereka mengurus KTP langsung dilakukan perekaman,” katanya.

Ibrahim mengaku, data-data kependudukan yang dinonaktifkan tersebut tidak bisa dipastikan sepenuhnya belum melakukan perekaman. Sebab ada diantaranya, warga bersangkutan saat ini tengah berada di luar daerah. Ia menyebutkan, kemungkinan di tempatnya berada mereka saat ini telah melakukan perekaman dan mendapat identitas baru.

“Ada juga yang sedang di luar negeri. Nah mereka ini pastinya belum perekaman. Harapan kami begitu mereka pulang atau sudah berada di Indonesia segera melakukan perekaman,” timpalnya seraya menambahkan penonaktifan tersebut untuk tujuan pembersihan data kependudukan secara nasional. “Ini bukan untuk tujuan Pemilu ya. Ini supaya data kependudukan kita bersih saja,” sambungnya.

Terhadap warga yang tetap berada di daerah, Ibrahim berharap, mereka dapat segera menjalani perekaman data kependudukan. Dinas Dukcapil KSB sendiri selama ini sangat aktif memastikan seluruh warga yang berada di wilayah KSB telah melakukan perekaman data kependudukan. “Sepanjang tahun 2018 kami sudah berkali-kali menyurati camat dan desa supaya mengarahkan warganya melakukan perekaman. Bahkan kami turun langsung melayani warga,” cetusnya.

Penonaktifan data kependudukan tersebut, lanjut mantan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) KSB ini, bukan berarti data warga bersangkutan dihapus. Hanya saja, data mereka tidak bisa diakses untuk kepentingan kepengurusan oleh lembaga-lembaga yang membutuhkan data kependudukan tersebut.

“Tetap ada ya datanya, cuma tidak aktif. Kapan aktifnya? Ya saat warga bersangkutan telah melakukan perekaman. Kalau sekarang mereka perekaman ya saat itu juga sistem mengaktifkannya,” urainya.

Terakhir Ibrahim menyatakan, warga yang dinonaktifkan datanya akan kesulitan untuk berurusan. Saat ini banyak instansi dan lembaga yang telah bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil untuk penggunaan data administrasi kependudukan.

Terhadap data warga yang dinonaktifkan tersebut, jika berurusan dengan instansi berkaitan secara otomatis tidak bisa diproses. “Misalnya mereka mau buat setipikat, SIM atau buka rekening bank mereka tidak bisa. Karena begitu diakses data kependudukannya tidak bisa kelihatan,” tukasnya.(bug)

Disiapkan, Relokasi Warga di Pinggir Pantai Benete Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tengah mengkaji rencana untuk melakukan relokasi terhadap sejumlah warga di pantai Benete, Kecamatan Maluk yang terdampak proyek smelter. Hal tersebut sengaja dilakukan, karena di lokasi yang saat ini ditinggali sekitar 70 kepala keluarga (KK) direncanakan menjadi lokasi khusus industri terpadu.

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, mengatakan, memang untuk opsi merelokasi warga di pantai Benete tengah disiapkan jika opsi pertama tidak bisa dilaksanakan. Bahkan untuk lokasi pemukiman baru tersebut, Pemerintah juga menyiapkan sarana penunjang lain seperti sekolah.

Bahkan, pemukiman baru tersebut, diyakini akan lebih bagus dan tertata dibandingkan dengan lokasi awal. Sebab, Desa Benete nantinya akan menjadi gerbang masuk ke lokasi industri yang ada di KSB. Sehingga penataan yang dilakukan secara maksimal terhadap desa ini menjadi poin utama.

“Memang untuk relokasi warga di pinggir pantai Benete ini baru sebatas wacana saja. Tetapi jika masyarakat setuju direlokasi maka kita akan menyiapkan segela sesuatu yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, pola relokasi warga di pantai Benete dianggap akan menjadikan desa tersebut semakin tertata. Karena, saat ini pola penataan desa Benete masih dianggap belum bagus. Bahkan jika relokasi terealisasi, Benete akan menjadi satu tempat. Tidak ada yang terpisah seperti sekarang. Itupun bila masyarakat mau mengikuti rencana yang disiapkan Pemerintah.

Jika tidak, maka lahan yang saat ini ditinggali warga tetap akan diganti rugi karena masuk dalam kawasan 850 hektar kebutuhan lahan pembangunan Smelter. Untuk itu, pihaknya berharap supaya para Kades dan Camat segera melakukan sosialisasi terhadap rencana tersebut. Sehingga pada saat pembangunan nantinya tidak ada yang terkendala dan target tahun 2022 bisa beroperasi dengan maksimal.

“Kami minta supaya Kades mulai melakukan sosialisasi terkait pembangunan Smelter termasuk untuk opsi relokasi.

Sehingga pada pelaksanaan nantinya, tidak terkendala lagi serta target tahun 2022 Smelter ini sudah bisa beroperasi dengan baik,” tandasnya. (ils)

muanya terpenuhi, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat, melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Dengan uji kompetensi tersebut, terbuka peluang bagi guru PAUD non formal untuk tersertifikasi. Sebab salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi, yakni telah mengikuti uji kompetensi. Dan selama ini, sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru PAUD Formal.

“Kita berharap judicial review tentang Undang-undang Guru dan Dosen yang kini sedang diajukan sukses sesuai harapan kita semua. Nanti bisa saja persyaratan seseorang untuk sertifikasi, adalah guru yang telah mengikuti uji kompetensi. Diutamakan guru

(Suara NTB/arn)

Umar yang sudah ikuti pendidikan latihan dasar yang pernah dilakukan kerjasama antara

Dikbud dengan Bank Dunia.

Sudah banyak guru kita yang sudah ikut itu,” jelasnya.

Bila kerjasama antara Bank Dunia dan Dikbud masih berlanjut, maka akan ada kerjasama bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Pemerintah Desa.

Sehingga diharapkan, masingmasing desa membiayai dua orang guru untuk mengikuti uji kompetensi,dengan asumsi biaya sekitar Rp2 juta per orang.

“Kalau jadi kerjasama berlanjut,, maka akan bertambah lagi. Nanti insya Allah akan ada kerjasama antara Bank Dunia, Dikbud, DPMD, dan Pemdes. Karena nanti masing-masing desa-desa kita harapkan ada biaya pelatihan dua guru PAUD,” ujar Umar.

Akreditasi PAUD Diketahui, saat ini di Sumbawa terdapat sekitar 603 lembaga PAUD Formal dan Non Formal. Lembaga PAUD dimaksud, harus terakreditasi.

Agar kegiatannya terevaluasi.

Dari aspek penerapan standart kurikulum, apakah sudah sesuai dengan aturan dan program yang ada. Termasuk sarana dan prasarana. Sesuai delapan standar evaluasi.

Sebelum diakreditasi, Dikbud Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan BPAUD dan Dikmas NTB akan melakukan pembinaan kepada lembaga calon peserta akreditasi. Untuk memperkenalkan tujuan dan tatacara, agar tidak asing dengan akreditasi. Tahun ini, Kabupaten

Sumbawa akan mendorong sedikitnya 100 lembaga PAUD untuk dapat terakreditasi. Sebab NTB secara umum, mendapatkan kuota 1.000 lembaga untuk diakreditasi 2019.

“Seluruh NTB direncanakan 1.000 lembaga diakreditasi, artinya masing-masing kabupaten/kota akan menyiapkan minimal 100 lembaga untuk mengikuti Akreditasi. Lebih pun tidak ada masalah, karena akreditasi sekarang menjadi kebutuhan.

Karena masyarakat, dalam rangka mendaftarkan anaknya, sudah tidak ada ragu dan bimbang lagi. Karena sudah dinilai, sudah terakreditasi, sudah terstandar,”kata Umar. (arn/*)

Ratusan Juta Hasil Audit Belanja Modal Belum Dikembalikan Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat sekitar Rp200 juta uang negara belum dikembalikan berdasarkan audit belanja modal 2018.

Tunggakan itu berada di Dinas Lingkungan Hidup (LH) sekitar Rp140 juta dari total Rp250 juta. Selain itu, ada kasus dugaan penggelapan pajak di Desa Dasan Anyar sekitar Rp125 juta yang baru dikembalikan sekitar Rp60 juta.

“Total kerugian negara yang harus bisa dikembalikan hasil audit belanja Modal kemarin mencapai angka Rp500 juta.

Jumlah ini tersebar di beberapa SKPD dengan dinas LH dan DPU-PRRP yang paling banyak. Hanya saja untuk Dinas PU-PRPP sudah dikembalikan semua dengan jumlah tunggakan Rp250 juta. Makanya kita minta kepada pimpinan SKPD untuk melunasi tunggakannya di akhir bulan februari sesuai

waktu yang ditetapkan,” ujar Inspektur Inspektorat KSB Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB belum lama ini.

Dikatakannya, terhadap instansi belum melunasi tunggakan tersebut, pihaknya meminta untuk segera. Karena batas waktu penyelesaian LHP hanya 60 hari dan itu berakhir bulan Februari.

Tentu pihaknya tidak akan memberikan lagi toleransi lagi bagi yang telat membayar

tunggakan itu karena sudah sejak lama diingatkan untuk segera dikembalikan.

Pihaknya juga akan tetap memantau progres pengembalian kerugian negara tersebut. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada juga kejelasan maka pihak terkait tidak akan segan-segan menyerahkan kasus ini ke Majelis TPTGR untuk disidangkan. Jika sidang TPTGR tidak memberikan

hasil juga, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menyerahkan masalah tersebut ke APH (kejaksaan).

“Waktu normal untuk melakukan pengembalian sudah semakin mepet. Makanya kami kembali ingatkan kepada Instansi yang memiliki tunggakan untuk bisa segera, jika tidak tetap lanjutkan kasusnya,” sebutnya.

Disinggung mengenai respon dari dua instansi yang tertunggak tersebut yakni keduanya sudah siap untuk melakukan pengembalian.

Bahkan khusus di dinas LH bupati sudah menjamin untuk bisa menyelesaikan temuan di LHP BPK itu bisa dikembalikan. Jika masalah di dua in-

stansi itu selesai, maka penyelesaian LHP di KSB bisa mencapai angka 95 persen.

Pihaknya juga akan semakin getol menagih tunggakan tahuntahun sebelumnya. Sehingga tidak ada lagi masalah kerugian negara yang tidak bisa diselesaikan. Pihaknya juga akan tetap memberikan atensi kepada SKPD yang lain untuk tetap patuh pada aturan.

“Jika masalah di dua instansi ini tuntas, maka total penyelesaian LHP kita bisa mencapai 95 persen dan itu sudah sangat bagus.

Kami juga tetap akan menghimbau agar SKPD ini bisa berhati-hati untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Masih Penyesuaian Dana Kelurahan

(Suara NTB/ind)

BERSIHKAN SAMPAH - Warga membersihkan tumpukan sampah di Pantai Jempol beberapa waktu lalu. Demi mencegah tumpukan sampah, Pemerintah Sumbawa akan memberikan penyuluhan bagi warga di sepanjang bantaran sungai.

Sungai Masih Jadi Tempat Buang Sampah Sumbawa Besar (Suara NTB) Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, masih kerap membuang sampah di sungai.

TErlebih saat terjadinya banjir. Karenanya, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa berencana melakukan penyuluhan bagi warga di bantaran sungai Sumbawa.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos belum lama ini menyampaikan, untuk

meminimalisir tumpukan sampah di wilayah hilir, perlu adanya kerjasama semua pihak termasuk masyarakat. Salah satunya dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Karena sekarang ini, masih ada masyarakat yang membuang sampah di sungai.

“Saya melihat masih ada masyarakat begitu ada banjir berbondong-bondong buang sampah di sungai. Sehingga sampahnya menumpuk di hilir,” ujarnya.

Rencananya, pihaknya juga akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di sekitaran bantaran kali. ”Strategi kami sekarang coba kami berikan penyuluhan.

Kami akan programkan dalam waktu dekat kami akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di bantaran kali. Jangan sampai pada saat ada banjir, berbondong-bondong membuang sampah di kali,” tandasnya. (ind)

Dikes Sumbawa Sosialisasikan Bahaya Rabies Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa cukup intensif melakukan sosialisasi akan bahaya rabies ke masyarakat.

Serta menyurati semua Puskesmas untuk siap memberikan perawatan kalau seandainya ada masyarakat yang terinfeksi rabies.

Sekretaris Dikes Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, menjelaskan pentingnya mengantisipasi bahaya rabies, pasca kasus rabies yang melanda Dompu.

Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa. Serta menginstruksikan denan semua kecamatan untuk tetap berkoordinasi dengan Puskesmas untuk mengantispasi bahaya rabies ini. “Itu langkah awal yang kita lakukan.

Dalam mengintesifkan sosialisasi bahaya rabies,”terangnya.

Surya Darmasya menilai, ada potensi rabies bisa menyebar ke Sumbawa, mengingat lokasinya yang berbatasan dengan Dompu. Sosialisasi di wilayah perbatasan Empang Tarano pun diperkuat. “Ada potensi anjing liar yang sudah ter-

dan semua Kades di Empang agar kalau nantinya ada kejadian segera datangi Puskesmas untuk langkah penanganan,” jelasnya.

(Suara NTB/arn)

Surya Darmasya infeksi rabies, berkeliaran melewati wilayah batas kita. Anjing itu bisa berjalan berkilo-kilo sementara posisi kita sangat dekat dengan Dompu. Ciri ciri anjing yang terkena rabies, diantaranya takut air, takut di tempat gelap dan lainnya. Ini mesti diketahui, agar mudah mengantisipasi terjadinya gigitan hewan yang terinfeksi rabies ke manusia. Kita sudah rapat koordinasi dengan Camat

BLUD Puskesmas Pada bagian lainnya, Darmasya, menyebutkan, pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi Peraturan Bupati (Perbup) dalam pemberlakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di semua Puskesmas di Sumbawa.

Dari segi pelayanan, semua Puskesmas di Sumbawa sudha mendekati optimal. Sementara diawal 2019 ini, ada beberapa Puskesmas yang belum diakreditasi. Makanya dijadwalkan untuk akreditasi Puskesmas Ropang, Lantung, Lenangguar Moyo Hulu dan Oorng Telu.

Selain dua Puskesmas yang akan di reakreditasi, yakni Puskesmas Empang dan Puskesmas Unit I Sumbawa.

Apabila sudah terakreditasi, maka pelayanannya dianggap sudah sesuai dengan standar Permenkes. Dan setiap tahunnya, pelayanan Puskesmas terus ditingkatkan. (arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Kelurahan tahun 2019 masih dalam proses. Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa tengah melakukan penyesuaian melalui penjabaran Peraturan Daerah (Perda) terkait penyaluran nantinya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, M.M menyampaikan, dana kelurahan standarnya adalah dana desa terendah. Untuk penyaluran pihaknya akan melakukan penyesuaian melalui penjabaran Perda. Karena ada dana tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Dana kelurahan pertama standarnya dari dana desa yang terendah. Karena sekarang ada dari DAU tambahan, harus disesuaikan. Itu yang kita sesuaikan melalui penjabaran Perdanya lagi,” ujarnya.

Dijelaskannya, Permendagri Nomor 130 tahun 2018 baru diterbitkan pada tanggal 27 Desember lalu. Sementara Perda Sumbawa pada tanggal 18 Desember. Sehingga pelu dilakukan penyesuaian terkait adanya DAU tambahan. “Surat Menteri

Dalam Negeri tanggal 27 Desember, Perda kita tanggal 18 Desember. Berarti harus kita sesuaikan kembali terhadap tambahan yang diberikan melalui Dana Alokasi Umum,” terangnya.

Berdasarkan permendagri Nomor 130, dana kelurahan diperuntukkan terhadap pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Anggaran dari DAU tambahan, besarannya sama yakni sekitar Rp 370 juta untuk masing-masing kelurahan. Sedangkan dana yang dialokasikan sebesar dana desa terendah, tidak bisa dipenuhi sekaligus. Namun akan dipenuhi secara bertahap.

“Memang ketentuannya dalam Permendagri Nomor 130 tahun 2018 yang terbit 27 Desember itu, bahwa sumber kelurahan ada dua. Satu dari DAU tambahan, besarannya sama Rp370 juta masing-masing ada 8 kelurahan. Kedua dari Pemda yang alokasi anggarannya sebesar dana desa terendah. Ini saya pikir hampir semua kabupaten belum bisa penuhi itu. Maka inilah pelan-pelan secara bertahap kita penuhi,” pungkasnya. (ind)

KSB Tak Siapkan Anggaran Pembebasan Lahan Jalan Lingkar KTC Taliwang (Suara NTB) Harapan petani dan warga sekitar di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) agar pemerintah membebaskan lahan pembangunan jalan lingkar sekitar pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sepertinya sulit terealisasi. Pemda KSB tahun ini tidak menyiapkan anggaran pembelian sesuai harapan warga tersebut.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Ahmad Safwan, ST mengatakan, untuk pembangunan jalan lingkar KTC yang akan dijadikan akses warga di lokasi setempat tidak disiapkan anggarannya di 2019 ini.

Ia menjelaskan, sejak awal sosialisasi pembangunan pagar keliling KTC, disampaikan kepada masyarakat jika seluruh akses umum yang terhubung dengan KTC akan ditutup. Kecuali jalan protokol sebagai jalan lintas masyarakat. Dan untuk solusi jalur baru bagi warga yang berada di sekitarnya, masyarakat diminta agar menyiapkan sebagian lahannya untuk dibuat jalan.

Di mana lahan yang telah disediakan oleh warga secara mandiri, nantinya dapat diusulkan ke pemerintah untuk kemu-

dian dibuatkan jalan untuk menyambung akses yang telah tertutup setelah pembangunan pagar keliling KTC. “Harapan pemerintah seperti itu. Warga menyediakan lahannya, dan pemerintah yang akan membangun jalannya,” sebut Safwan.

Ia mengaku, kebijakan tersebut hingga kini masih menjadi pegangan Pemda KSB. Karena itu harapan masyarakat yang ingin agar dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan setelah ditutupnya seluruh akses dari arah lingkungan KTC belum dapat dipenuhi. “Nanti mungkin ada solusi lain. Tapi sementara ini ya seperti itu kondisinya karena memang tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan,” timpalnya.

Safwan mengaku, pihaknya sangat memahami protes warga sekitar KTC memiliki lahan persawahan di sekitar lingkungan KTC. Sebab selama ini jalan menuju lahan perasawahan mereka satu-satunya hanya bisa diakes jalan usaha tani (JUT) yang terhubung dengan jalan lingkar KTC. “Memang cukup dilematis ya. Kalau ditutup sekarang memang petani di sekitar KTC tidak punya jalan lain ke sawah mereka. Tapi mau seperti apalagi, pekerjaan pembangunan pagar lingkar KTC ini kan harus dilanjutkan lagi,” tukasnya. (bug)

SUARA NTB Senin, 4 Februari 2019

Kota Bima Belum Siap Rekrut P3K Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima mengaku belum siap untuk melakukan rektrumen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) lantaran tidak memiliki anggaran.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP, mengaku pihaknya hanya bisa menganggarkan dana khusus untuk seleksi atau rekrutment P3K saja.

“Tapi kalau untuk keperluan gaji kita tidak sanggup.

Apalagi Kota Bima termasuk daerah yang minus APBD,” (Suara NTB/Dok) katanya kepada Suara NTB, Supratman akhir pekan kemarin.

Bahkan, persoalan tersebut juga menjadi pembahasan serius pada saat pertemuan dengan jajaran Kementrian PAN RB di Kota Batam belum lama ini. Kementrian meminta kesepakatan daerah untuk menyiapkan sendirri anggaran P3K. “Tapi sejak selesai kegiatan tidak ada satupun daerah yang memberikan,” katanya.

Kendati demikian, kondisi tersebut akan dilihat perkembangannya kedepan. Mengingat rektrumen P3K tersebut sifatnya secara nasional. Artinya tidak hanya berlaku di Kota Bima tapi seluruh daerah di Indonesia. “Surat rekrutmet P3K ini sudah kita terima. Namun saat ini masih tahap verifikasi,” katanya.

Tahap verifikasi yang dilakukan yakni membahas Analisa Jabatan (Anjab) Analisa Beban Kerja (ABK). Pembahasan itu dibahas oleh Bagian Organisasi Pemerintah Daerah (OPA) Setda Kota Bima. “Hasil Anjab dan ABK oleh bagian OPA ini belum ada,” katanya.

Ia mengatakan, P3K merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai solusi untuk menyelesaikan pegawai non PNS atau honorer yang tidak lolos sebagai ASN. “P3K ini merupakan pegawai professional. Tapi jumlah yang akan diterima berdasarkan kebutuhan daerah,” katanya.

Supratman, pegawai yang sangat dibutuhkan di Kota Bima adalah guru. Karena pada tahun 2019 ini tercatat sebanyak 100 orang lebih yang purna tugas atau memasuki masa pensiun. “Selain itu dokter spesialis. Tapi mulai 2019 ini kita akan programkan agar putra-putri di Kota Bima bisa kuliah dokter spesialis. Yang siap mengisi kekosongan yang ada,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Eliminasi Anjing Liar, Disnakeswan Kekurangan Racun Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Zainal Arifin mengaku, tak menyediakan stok khusus racun eliminasi anjing liar. Terutama yang terindikasi terpapar virus rabies. Sebab, sebelumnya Dompu belum pernah berurusan dengan virus berbahaya tersebut.

Namun, dengan maraknya kasus gigitan anjing liar dan status KLB rabies yang disandang wilayah ini sebulan terakhir, pihaknya terpaksa meminta bantuan racun eliminasi ke pemerintah provinsi. Hanya saja, stok 500 gram racun yang tersisa saat ini masih dirasa kurang untuk mengeliminasi sekitar 9.878 ekor anjing di wilayah ini. Baik yang berkeliaran bebas atau sengaja dipelihara masyarakat untuk keperluan berladang.

“Sejak diketahui Dompu ini

positif (penyebaran rabies) jadi kita terus setiap malam melakukan eliminasi terhadap anjing yang dianggap membawa virus rabies, stok racun ini belum ideal kalau melihat populasinya,” kata dia menjawab wartawan di ruang kerjanya.

Dari sekitar 9.878 ekor populasi anjing yang berkeliaran baru bisa tereliminasi 670 ekor, sedangkan untuk pengendalian sisanya selain dibutuhkan tambahan racun. Juga, diharapkan peran serta masyarakat dalam melaku-

kan eliminasi.

Idealnya, lanjut Zainal Arifin, untuk mengeliminasi 200 ekor anjing dibutuhkan 100 gram racun, sehingga dengan populasinya yang cukup besar itu diperlukan tambahan sekitar 2-3 Kg. “Kita harapkan masyarakat juga bisa saling membantu karena memang obat ini jarang disediakan, harus kita pesan khusus dan harganya lumayan mahal. Informasi dari karantina kemarin untuk 100 gram itu harganya Rp15 juta,” ungkapnya.

Pengendalian populasi secara bersama dengan melibatkan semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan, mengingat korban gigitan binatang tersebut makin hari semakin bertambah, terutama menimpa anak-anak usia dibawah 15 tahun. Selain itu ditekankan agar tetap menaruh kewaspadaan saat keluar di malam hari.

“Jadi semua diminta ikut serta bagaimana caranya mengurangi populasi anjing ini, itu sedang kita godok dan sudah bersurat ke masing-masing camat,” pungkasnya. (jun)

Zainal Arifin (Suara NTB/dok)

Setor PAD, Dispar Pastikan Resor di Wane Legal Bima (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bima melakukan monitoring ke resor mewah di sekitar pantai selatan Kabupaten Bima antara perbatasan Kecamatan Monta dan Parado atau tepatnya Dusun Woro Desa Wane Kecamatan Parado, belum lama ini.

Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Masykur Ahmad, ST, MT mengaku monitoring yang dilakukan oleh pihaknya tersebut ingin me(Suara NTB/uki) mastikan eksistensi resor Masykur Ahmad tersebut.

Seperti yang diketahui resor dengan fasilitas lengkap seperti hotel berbintang lima tersebut, membuat heboh warga Bima.

Karena keberadaannya di wilayah terpencil dan pelosok. “Berdasarkan hasil monitoring. Resor ini legal atau memiliki izin resmi,” kata Masykur kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Bahkan, lanjutnya, di resor tersebut banyak memperkerjakan warga lokal yang jumlahnya sebanyak 20 orang. Diakuinya resor itu khusus untuk penginapan surfing (perselancar) dari berbagai negara. “Di tempat ini menyediakan sarana dan prasanana surfing yang lengkap. Serta restoran dan pondok penginapan. Semalam harganya Rp12 juta. Itu sudah full service,” katanya.

Setelah mengetahui eksistensi resor tersebut, Masykur berharap keberadaannya tidak ada lagi polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi kontribusinya untuk Daerah sangat jelas yakni menyetor PAD sebesar Rp30 juta perbulan.

“Jadi jelas kontribusinya. Keberadaan resor ini juga bagian dari investasi sektor pariwisata di Kabupaten Bima.

Hasilnya juga akan memajukan pendapatan masyarakat dan Daerah,” pungkasnya. (uki)

Disperindag Dompu Dorong Terbentuknya Asosiasi Bapok Dompu (Suara NTB) Kelangkaan atau menurunnya tingkat kebutuhan masyarakat akan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu sudah menjadi persoalan rutin tiap tahunnya, selain pengaruh pola tanam yang serentak juga minimnya keberadaan asosiasi disinyalir menjadi pemicu. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat mendorong terbentuknya kelompok tersebut.

Harapannya, petani maupun pedagang tidak akan mengal(Suara NTB/jun) ami kerugian.

H. Iskandar Dengan terbentuknya asosiasi berbagai komoditi pertanian di wilayah ini diyakini tidak akan ada lagi bapok yang terpaksa dijemur lantaran membusuk atau langka seperti halnya cabai. “Kalau ada asosiasi dia sendiri nanti yang akan mencari pasarnya, sehingga tidak ada istilah langka atau tidak laku di pasaran,” kata Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar menjawab Suara NTB baru-baru ini.

Belum terbentuknya asosiasi sebagai penghubung pengusaha lokal dan luar daerah, menurut dia, bukan tanpa alasan tetapi murni akibat keterbatasan SDM yang dimiliki, bahkan untuk mengikuti pembinaan di provinsi saja minim partisipasi pengusaha, padahal kegiatan tersebut sangat penting untuk menambah wawasan juga memperluas jaringan pemasaran komoditi hasil pertanian.

Di Dompu, jelas Iskandar, sejumlah pedagang memang masih mengandalkan pasokan bahan pokok seperti cabai, tomat, bawang putih dari Pulau Lombok. Hal ini kemungkinan juga menjadi salah satu pertimbangan mereka. Namun sebetulnya dengan hasil produksi bawang merah, jagung, padi dan komoditi pertanian lain wilayah ini pengusaha lokal bisa membentuk asosiasi tersebut.

“Kita tampung di sini juga tidak akan ada masalah walaupun dari luar daerah barangnya, tinggal di drop ke pengusaha luar yang mungkin di sana tingkat pembeliannya tinggi, seperti ke NTT misalnya. Tapi nanti sistemnya harus timbal balik,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Uki)

BAHAS PENGANIAYAAN - Para Jurnalis Bima bertemu jajaran Mapolres Bima, membahas dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum ASN terhadap Jurnalis, jurnalntb.com, di ruangan rapat Mapolres setempat, Sabtu (2/3).

Rekan Dianiaya Oknum ASN, Jurnalis Bima Datangi Mapolres Bima Bima (Suara NTB) Tindakan kekerasan yang dialami jurnalis kembali terjadi di Bima. Salaseorang jurnalis media online lokal Bima, Jurnalntb.com bernama Ibrahim alias Bram diduga dianiaya oleh oknum ASN, berinisial RF. Menurut Bram, dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum ASN yang mengajar salahsatu SD di Kecamatan Palibelo itu terjadi pada akhir Bulan Januari kemarin. Bermula saat mewawancarai bersangkutan. Yang kepergok oleh warga tengah berduaan dengan perempuan yang bukan

istirnya di kamar.

“Hanya saja saat diwawancarai oknum ini langsung memukul wajah lima kali hingga terjatuh ke aspal,” katanya.

Beruntungnya, saat itu ada warga yang melerai, sehingga keributan tidak meluas. Akibat dari penganiyaan tersebut, wajah Bram lebam dan setelah dipukuli, Ia mengaku langsung melaporkan ke Mapolres Bima.

“Dilaporkan setelah pemukulan ini. saya sendiri datang melapor,” katanya.

Sebagai bentuk solidaritas dan simpati terhadap Bram.

Puluhan jurnalis di Bima men-

datangi Mapolres setempat pada Sabtu (3/2). Mereka mendesak agar persoalan itu diproses tuntas. “Kami ingin kasus ini diusut tuntas. Kami tidak ingin kasus pemukulan seperti ini kembali terjadi kepada Jurnalis lain,” kata Faharuddin, Jurnalis Kahaba.net,” katanya.

Menurut Faharuddin, dengan diusut tuntasnya kasus tersebut dapat memberikan efek jera terhadap oknumoknum yang menghalangi tugas jurnalis. Apalagi kekerasan terhadap jurnalis sangat rentan terjadi.

“Kami rasa bentuk kek-

Usut Kasus OTT Try Out, Polres Bima Minta Keterangan Saksi Ahli Bima (Suara NTB) dalam Berkas Acara PemerikDalam mengusut kasus saan (BAP) bersama dengan Operasi Tangkap Tangan Laporan Hasil Pemeriksaan (OTT) try out pada UPTD Dik- (LHP) hasil audit BPKP setbudpora Kecamatan Bolo yang empat. “LHPnya sudah kita saat ini tahap penyidikan. kantongi. Tinggal pemerikMaporles Bima akan mem- saan saksi ahli saja agar dituintai keterangan saksi ahli. angkan dalam BAP,” katanya.

Kapolres Bima, AKBP BaSayangnya Kapolres enggan gus Satryo Wibowo S.IK, men- menyebutkan jumlah kerugian gaku saksi ahli yang dimintai hasil OTT tersebut. Hanya meketerangan yakni dari pihak negaskan Badan Pemeriksa Keuangan dalam dan Pembangunan Provinsi men(BPKP) NTB. “Kita akan memeriksa saksi ahli dalam waktu dekat ini,” kata Bagus kepada Suara NTB, Sabtu (2/2).

Bahkan lanjut dia, telah mengutus sejumlah penyidik untuk menemui pihak BPKP setempat. Hingga saat ini belum kembali sehingga hasilnya belum diketahui secara pasti. “Sudah ada yang dikirim ke Mataram tapi belum kembali,” katanya.

Diakuinya hasil pemeriksaan dari saksi ahli tersebut nantinya akan Bagus Satryo Wibowo dituangkan (Suara NTB/Uki)

gungkap kasus tersebut pihaknya sudah memeriksa atau memintai keterangan sekitar puluhan orang.

“Saksi yang dimintai keterangan dalam kasus ini sudah puluhan orang. Mulai dari Kepala Sekolah hingga pejabat di lingkugan Dikbudpora Kabupaten Bima,” katanya.

Dalam Catatan Suara NTB, Tim Satgas Saber Pungli KabupatenBima melakukan OTT pada penghujung bulan Maret 2018 kemarin. OTT tersebut berlangsung di Kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo.

Dari OTT tersebut petugas berhasil mengamankan salahseorang ASN yang merupakan staf UPTD Kecamatan Bolo inisial Fw. Serta menyita uang tunai kurang lebih kurang lebih Rp1 Juta. Namun setelah dikembangkan uang yang berhasil disita keseluruhanya sebanyak Rp42 juta. Uang tersebut diduga hasil dikumpulkan dari sekolah yang akan melaksana k a n ujian try out atau uji coba. (uki)

erasan ini murni pidana, karena sudah jelas-jelas melakukan tindakan pemukulan hingga menyebabkan korban terluka,” katanya.

Hal sama juga disampaikan Jurnalis Koran Stabilitas, Aris. Atas nama rekan seprofesi, Aris meminta pihak Mapolres Bima untuk menindaklanjuti laporan penganiayaan terhadap Jurnalis tersebut. “Sangat kami sayangkan masih ada perlakuan intimidasi terhadap jurnali.

Kami ingin kasus ini diproses hukum, sehingga memberikan efek jera,” harapnya.

Sementara Kapolres Bima, AKBP Bagus Satriyo Wibowo S.IK, mengaku pihaknya telah menerima laporan dugaan penganiayaan tersebut. Ia berjanji pihaknya akan segera menindaklanjutinya. “Laporannya sudah kita terima dan saat ini masih tahap penelitian,” ujarnya.

Bahkan lanjutnya, sudah ada sejumlah nama-nama yang akan diajukan sebagai saksi untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Sehingga fakta-fakta yang terjadi bisa diungkap. “Yang jelas laporan ini akan menjadi atensi kita,” pungkasnya. (uki)

Obat Terlarang Masih Marak Dikonsumsi Pelajar Dompu (Suara NTB) Penyalahgunaan obat terlarang di Dompu masih marak terjadi, terutama oleh kalangan pelajar tingkat SMA/SMK sederajat. Rendahnya pendidikan di lingkungan keluarga dinilai pemicu utamanya.

Kepala UPT Dikmen PKPLK Dompu, Ahmad Taufik, S. Pd., kepada Suara NTB mengakui maraknya penyalahgunaan obat terlarang oleh pelajar tersebut. Seperti di sejumlah sekolah di Huu dan Woja yang tampaknya pelajar masih sangat bebas mengkonsumsi obat jenis K, tramadol dan jamur dari kotoran ternak.

“Kalau berdasarkan pemetaan memang masih marak pelajar yang suka memanfaatkan obat tidak pada fungsinya, seperti obat K, tramadol dan jamur dari kotoran hewan,” kata dia.

Penggunaan obat ini tidak saja membahayakan kesehatan mereka selaku generasi penerus, tetapi telah berdampak buruk bagi kondusivitas lingkungan pendidikan, seperti halnya memunculkan konflik antar pelajar.

Kondisi ini, lanjut Ahmad Taufik, sangat disayangkan jika melihat potensi wilayah yang dimiliki, baik di sektor perikanan, pariwisata hingga pertambangan. “Kasian Huu ini karena potensinya luar biasa, kalau pemuda masih berkelahi dan menyalahgunakan obat terlarang seperti ini bisa jadi po-

tensi ini tidak termanfaatkan,” jelasnya.

Rendahnya pendidikan keluarga dan minimnya pengontrolan masyarakat setempat atas pengunaan barang berbahaya itu, menurut dia, menjadi pemicu utama munculnya kasus-kasus di lingkungan pendidikan beberapa bulan terakhir, karena berdasarkan pengalaman selama mengatasi persoalan yang ada diketahui akar masalahnya dari luar sekolah.

Saat ini tak sedikit pelajar meski tercatat masih di bawah umur terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran terlibat tindakan kriminal. “Namanya kriminalitas walau dilakukan anak tetap melibatkan aparat, sekarang ada beberapa orang yang sedang ditangani aparat, baik di Polsek Huu maupun Polres Dompu,” ujarnya.

Keprihatinan melihat kondisi pendidikan itu telah memaksa pemerintah daerah harus turun tangan, salah satunya dengan menggalakkan program kunjungan ke tiap sekolah bersama APH dan aparatur terkait.

“Sekarang kan Bupati bersama Dandim, Kapolres mulai roadshow ke sekola-sekolah untuk memberi imbauan ke anakanak kita. Itu bentuk keprihatinan khusus ke anak SMA karena banyaknya kasus akhir-akhir ini,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB

Senin, 4 Februari 2019

Halaman 8

Kurtubi Sosialisasikan Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan NTB Giri Menang (Suara NTB) Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar acara Deseminasi Informasi Geospasial terkait Pemetaan potensi bencana di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (2/2). Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara anggota komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi.

Dalam kesempatan tersebut, Kurtubi menyampaikan terkait pentingnya masyarakat dan pemerintah daerah mendapatkan informasi terkait Geospasial. Karena informasi geospasial sangat membantu dalam menyusun rencana pembangunan.

“Sosialisasi dari BIG ini amat sangat penting, karena kita dapat mengetahui pemetaan, bukan hanya sebatas terkait dengan kebencanaan, tetapi menyangkut pembangunan daerah yang lebih jauh kedepannya,” kata Kutubi.

Ia menyebutkan, di tengah posisi geografis NTB yang dalam daerah rawan bencana gempa bumi, pemetaan Geospasial untuk merencanakan pembangunan sangat tepat.

Lebih-lebih dalam rangka membangun NTB menjadi daerah industri.

Ia menyebutkan salah satunya seperti rencana pembangunan pelabuhan Global Hub Kayangan di KLU. “Dengan adanya gempa ini bukan berati cita-cita itu batal, tetapi sementara pengembangannya diperdalam pada evaluasi. Menunggu sampai keadaan tenang, akan selesai, sebab para ahli berkeyakinan

(Suara NTB/ndi)

Dr. Kurtubi berpose bersama para pemateri dari BIG dan peserta dalam acara Deseminasi Informasi Geospasial terkait Pemetaan potensi bencana di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (2/2). siklusnya ratusan tahun kalau terjadi gempa besar,” katanya.

Menurut anggota DPR RI dari dapil NTB ini, program pariwisata, tidak cukup untuk mengangkat ekonomi NTB untuk bisa sejajar dengan daerah lain. Sehingga perlu ada pengembangan industri, yang berbasis kekayaan lokal, seperti pertanian, perikanan dan peternakan.

“Nah untuk mendukung itu maka harus didukung dengan energi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN),” katanya.

Ia menjelaskan, jika mengundang PLTN, maka biaya listrik akan sangat menjadi murah, dan mendukung pengembangan industri masyarakat.

Ia menekankan dengan 300 Mega Watt, hanya akan butuh biaya listrik

3,5 sen dolar. Dibandingkan dengan biaya listrik saat ini yang menggunakan bahan bakar batu bara, di NTB biaya listriknya berkisar sekitar 10 sen dolar per KWh. “Pembangkit dari batubara ini mahal. Nah kenapa kemudian penemuan teknologi seperti PLTN ini tak dimanfaatkan. Saya yakin masyarakat Lombok bisa menerimanya.

Ndak perlu takut karena teknologi sudah sangat aman, bahkan cost listriknya jadi sangat murah,” jelasnya.

“Saya sudah minta biaya dari APBN untuk menstudi lanjutan di mana lokasi untuk bangun PLTN, itu kewajiban saya, dan saya sudah bicara dengan pemerintah daerah, mudahan rencana ini bisa terealisasi,” pungkasnya. (ndi/*)

Danrem 162/WB Cek Perkembangan Huntara di KLU Tanjung (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han melaksanakan peninjauan hasil pembangunan hunian sementara (Huntara) program operasi teritorial (Opster) TNI di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pengecekan Sabtu (2/2) didampingi Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Joko Rahmanto, S.IP bersama rombongan.

Huntara yang dibangun Satgas Opster TNI tersebut seluruhnya berjumlah 70 unit. Dua Kabupaten yakni 30 unit di wilayah KLU dan sisanya 40 unit di wilayah Kecamatan Gunungsari dan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.

Pada kesempatan tersebut, Danrem bersama rombongan berbincang-bincang dengan anggota Yonif 742/SWY, Zeni Bangunan (Zibang) Mataram dan Kodim 1606/Lobar yang melaksanakan tugas (Suara NTB/ist_penrem) pembangunan Huntara.

CEK HUNTARA - Danrem Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani “Kita punya waktu dua bulan ke depan hingga saat mengecek perkembangan huntara di KLU. bulan Maret, manfaatkan waktu semaksimal mungkin agar tepat waktu,” kata Danrem.

Operasi Militer untuk Perang (OMP),” tandasnya.

Menurutnya, 70 unit rumah Huntara tersebut dibanPembangunan rumah hunian sementara Opster TNI gun di wilayah KLU dan Lombok Barat. Selain itu pem- ini nantinya akan diserahkan kepada warga korban gembangunan delapan sumur bor di Kabupaten Sumbawa pa. Sedangkan untuk delapan unit sumur bor dibangun dan di Kota Mataram, diminta harus selesai tepat di atas lahan warga yang memang kekurangan air berwaktu sehingga pekerjaan yang lain bisa ditangani. sih, seperti di Asrama Lanal Mataram, Asrama Lanud Disarankannya, utamakan faktor keamanan dan Rembiga, Mako Satbrimod Polda NTB, Kompi Satbrikeselamatan. “Tetap semangat karena ini merupakan mob Sumbawa, di Kecamatan Alas dan Seteluk Kabubagian dari tugas pokok kita selain melaksanakan paten Sumbawa dan di Kompi Satbrimob Bima. (ars/*)

Banding, Terdakwa Kasus BPR Dihukum Lebih Berat Mataram (Suara NTB) – Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi NTB menghukum terdakwa korupsi dana konsolidasi PT BPR NTB, Ikhwan lebih berat. Hakim banding menjatuhkan vonis penjara selama 3 tahun 6 bulan. Lebih tinggi dari hukuman Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya.

Ketua majelis hakim DR Zainudin didampingi hakim anggota Dewa Made Alit Darma, dan Sutrisno menjatuhkan vonis pada Rabu (30/1) lalu.

“Sudah divonis hakim banding,” kata Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi dikonfirmasi Minggu (3/2).

Dalam dokumen salinan putusan PT NTB Nomor 11/PID.TPK/2018/ PT.MTR yang diterima Suara NTB, Ikhwan mantan Ketua Tim Konsolidasi PT BPR NTB dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Majelis hakim merubah putusan PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram No 12/PID.SUS.TPK/2017/ PN.Mtr tertanggal 12 Oktober 2018.

Selain itu, hakim juga menjatuhkan denda Rp100 juta dan wajib diganti dengan kurungan 3 bulan apabila tidak membayar denda tersebut.

Perubahan putusannya juga berupa pembebanan Ikhwan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp382,04 juta. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak dibayar setelah putusan inkrah, maka harta benda Ikhwan dilelang.

Dalam keadaan Ikhwan tidak memiliki harta benda untuk dilelang, maka Ikhwan wajib menggantinya dengan penjara 2 tahun.

“Majelis bertitik tolak pada fakta persidangan, majelis dapat menyimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mutawali ser-

Fathurrauzi ta saksi Dr Manggaukang Raba memiliki peran yang sangat dominan dalam penggunaan dana konsolidasi di luar ketentuan TOR,” kata hakim Zainudin dalam pertimbangan putusannya.

Fakta persidangan dimaksud antara lain Ketua Tim Konsolidasi Ikhwan dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Mutawali membuat rekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban atas arahan atau petunjuk dari saksi Manggaukang Raba.

Pertanggungjawaban fiktif berupa pembayaran kegiatan rapat di Hotel Aston Inn Mataram yang tertera Rp322,7 juta; daftar terima honor rapat Rp229 juta; daftar terima honor tim pengkajian akademisi konsolidasi Rp134,4 juta, serta daftar terima biaya BBM dan sewa mobil Rp198 juta, sehingga totalnya Rp1,08 miliar senilai kerugian negara yang dihi-

tung BPKP Perwakilan NTB. Sejumlah uang itu sudah dipakai untuk keperluan lain di luar TOR Tim Konsolidasi, seperti biaya percepatan Perda ke DPRD NTB, biaya jamuan anggota dewan, biaya transportasi, kunjungan komisi III DPRD NTB ke Lombok Timur, biaya pengurusan konsolidasi, dan honor serta saku pelatihan.

Di Pengadilan Tipikor PN Mataram, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Ikhwan dengan penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsidair 3 bulan, dan pengganti kerugian negara.

Kemudian PN Tipikor menjatuhkan vonis pidana penjara 2 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan, dan tidak membebani Ikhwan untuk membayar uang pengganti kerugian negara.

Menanggapi vonis tersebut, Penasihat Hukum Ikwan, DR Umaiyah mengaku masih pikir-pikir untuk meneruskan upaya hukum selanjutnya.

“Kan ini jaksa yang ajukan banding, sebenarnya waktu itu kita sudah terima. Tapi ini hukumannya lebih berat. Mungkin kita akan kasasi,” terangnya dihubungi terpisah.

Sementara Kejati NTB melalui Juru Bicara Dedi Irawan mengaku belum menerima salinan putusan tersebut. “Nanti kalau kita sudah terima baru kita bisa berkomentar,” ujarnya singkat lewat pesan instan. (why)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 4 Februari 2019

Halaman 9

Sarana Belum Siap Dibekali Keterampilan SEKOLAH Tinggi Pariwisata (STP) Mataram memiliki Program Studi (Prodi) S1 Pariwisata sejak tahun 2017 lalu. Tidak seperti prodi S1 Pariwisata di tempat lain yang hanya memberikan tentang teori, STP Mataram mengombinasikan teori dan praktik bagi mahasiswa Prodi S1 Pariwisata.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., mengatakan, pihaknya menyediakan 60 persen teori (Suara NTB/dok) dan 40 persen praktik bagi Halus Mandala mahasiswa Prodi S1 Pariwisata. “Kami mengombinasikan teori dan praktik,” katanya.

Ia menjelaskan, pentingnya ada Prodi S1 Pariwisata, karena di Indonesia sampai saat ini belum ada lembaga yang menyediakan perencanaan pariwisata, padahal semua daerah ingin mengembangkan pariwisata.

Seorang lulusan program studi pariwisata juga harus memiliki budaya pariwisata agar bisa bersaing. Kampus yang menaunginya harus memiliki program untuk mendukung tertanamnya budaya pariwisata di lulusan. Halus mengatakan, visi STP Mataram adalah menghasilkan lulusan yang berdaya saing. “Untuk mampu bersaing harus memiliki attitude yang kami sebut budaya pariwisata. Yang penting sekarang attitude, sikap, selain juga language, dan skill,” katanya.

Oleh karena itu pihaknya melaksanakan berbagai program antara lain, menyiapkan fasilitas yang memadai, salah satunya dengan menambah gedung baru. Juga menyiapkan tempat prakti yang representatif dalam bentuk Lombok Vaganza Hotel & Convention. Selain itu meningkatkan kualitas dosen dengan mengirim delapan orang calon doktor bekerjasama dengan Universitas Udayana atas biaya yayasan.

Pihaknya juga mengupayakan input mahasiswa yang lebih baik dengan memberi beasiswa kepada calon mahasiswa yang berprestasi. Juga menciptakan atmosfir akademik yang kondusif. Selain juga meningkatkan kemampuan berbahasa bagi mahasiswa. “Kami telah membuka tempat tes bahasa Jepang, STP satu-satunya tempat J-test di NTB bekerjasama dengan tim operation J-Test Indonesia,” kata Halus. (ron)

Tidak Semua Ikut Simulasi UNBK di KLU Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menargetkan seluruh SMA di NTB melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Khusus pelaksanaan UNBK di Kabupaten Lombok Utaram (KLU) menggunakan sistem terpusat. Selama persiapan UNBK sebagian SMA di KLU terpaksa tidak bisa mengikuti simulasi, karena sarana yang belum tersedia.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari ditemui di ruang kerjanya, Jumat (1/2) mengatakan, UNBK tetap 100 persen dilaksanakan di semua sekolah termasuk di KLU. Disinggung terkait persiapan UNBK di sekolah seperti melaksanakan simulasi, Surya mengakui sebagian sekolah di KLU tidak ikut simulasi. “Tidak semua ikut simulasi di KLU, ada sebagian yang ikut,” katanya.

Namun menurutnya, simulasi dilaksanakan sebanyak dua kali dan satu kali gladi bersih UNBK, Surya meyakini saat gladi bersih nanti semua siswa SMA di KLU bisa mengikutinya. Dengan tidak mengikuti simulasi itu, ia meyakini tidak terlalu mengganggu persiapan sekolah.

“Nah pada saat gladi bersih UNBK barulah harus semua sekolah ikut. Tidak terlalu mengganggu kalau tidak ikut simulasi,” ujar Surya.

Ia meyakini pelaksanaan UNBK dapat dilaksanakan 100 persen. Ia menyampaikan pelaksanaan UNBK di tahun 2019 akan tetap terlaksana di semua sekolah dengan menggunakan mekanisme berbagi sumber daya. “Insya Allah bisa melaksanakan UNBK di semua SMA negeri dan swasta,” ujarnya.

Nantinya pelaksanaan UNBK di KLU akan dilakukan di lokasi terpusat, para siswa akan datang ke lokasi

yang ditentukan untuk mengikuti UNBK. Seperti diketahui, KLU merupakan salah satu kabupaten yang mengalami dampak terparah pascagempa bumi di Pulau Lombok dan sekitarnya pada bulan Juli dan Agustus 2018 lalu. Banyak bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, termasuk sarana penunjang UNBK. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu

(Suara NTB/ron)

H. Surya Bahari mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron)

IKA FK Unizar Gelar CME XII Mataram (Suara NTB) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al Azhar (FK Unizar) menggelar seminar dan workshop Continuing Medical Education (CME) XII, Sabtu (2/2) siang.

Ketua Yayasan Islam Luhur Al Azhar Mataram, Ir. H. Nanang Samodra KA, M. Sc mendukung penuh kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan CME menjadi salah satu cara para dokter, alumni dan mahasiswa meningkatkan pengetahuan di bidang kedokteran. Dikatakan, ilmu kedokteran terus berkembang sebagai akibat perkembangan elektronika. Saat ini memasuki revolusi industri ke empat.

“Nanti ke depan, illmu kedokteran, biologi dan elektronika akan bersatu. Sehingga kita tidak tahu, apa dia dokter, ahli biologi atau ahli elektronik,” kata mantan Sekda NTB ini.

Kepada para dokter, alumni, mahasiswa ia berpesan supaya jangan merasa ilmu yang dimiliki sudah cukup. “Anda harus terus belajar. Kepada dokter senior, pada zaman kuliah beda dengan sekarang. Tapi terus mengupdate,” katanya.

Ketua Panitia Seminar dan Workshop CME XII FK Unizar, dr.

Fikra Saifurahman, menjelaskan, seminar dan workshop kali ini mengangkat tema tentang penyakit jatung dan paru-paru. Ia mengatakan kasus kedaruratan jantung dan paru merupakan kasus yang sangat mengancam nyawa jika tidak ditangani secara cepat.

“Dan juga untuk kedaruratan jantung dan paru ini angkanya sampai 350 ribu per tahun. Sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat di rumah sakit maupun klinik kesehatan dan puskesmas,” ujarnya.

Untuk itulah, Alumni Dokter FK Unizar mengadakan seminar dan workshop ini mengangkat tema tentang kedaruratan jantung dan paru. “Tujuan kita mengupdate ilmu tentang penanganan kegawatdaruratan secara komprehensif. Dan juga kegiatan Continue Medical Education ini, kita lakukan secara berkala. Tujuan sebagai pengabdian kepada masyarakat dan rekan sejawat,” imbuhnya.

Ketua IKA Alumni FK Unizar, dr. Rangga Haryo Notokusumo mengatakan pengurus Alumni berniat melaksanakan CME kontinyu, tiap empat bulan sekali. Hal itu merupakan bakti alumni kepada sejawat dan masyarakat. Bahwa setiap lulusan wajib melaksanakan kegiatan ini.

“Sehingga, sebelum meninggalkan universitas, mereka sudah melakukan sesuatu yang bisa membantu tentang ilmu terbaru.

Sehingga bisa melayani pasien dengan paripurna,” ucapnya.

Wakil Dekan III FK Unizar, I Putu Dedy Arjita, S.Pd, M. Kes menambahkan kegiatan CME merupakan kegiatan rutin setelah pelaksanaan sumpah dokter yang dilaksanakan FK Unizar.

Kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi nyata, kecintaan alumni terhadap almamaternya, dalam rangka meningkatkan skill di bidang ilmu kedokteran. (nas/*)

(Suara NTB/nas)

SEMINAR - Suasana seminar yang digelar CME XII FK Unizar, Sabtu (2/2).

52.123 Siswa SMA/MA di NTB Terdaftar Ikut UNBK Tahun 2019 Mataram (Suara NTB) Sebanyak 52.123 siswa SMA/MA di NTB terdaftar mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Dinas PendidikandanKebudayaan(Dikbud)NTBmeyakinipelaksanaanUNBK di semua sekolah bisa terwujud pada tahun 2019 ini, meskipun ada daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi tahun lalu.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin mengatakan, seluruh SMA/MA di NTB mengikuti UNBK. “Insya Allah 100 persen UNBK di semua sekolah, kita harus optimis,” katanya.

Dari data yang diperoleh di Dinas Dikbud NTB, sebanyak 52.123 siswa SMA/MA di seluruh NTB akan mengikuti UNBK, dengan rincian sebanyak 32.273 orang merupakan siswa SMA dan 19.850 orang merupakan siswa MA. Sementara itu, jumlah SMA yang akan mengikuti UNBK sebanyak 314 sekolah, di mana 155 sekolah merupakan sekolah negeri dan 159 sekolah merupakan sekolah swasta. Sedangkan, untuk MA, sebanyak 510 sekolah akan mengikuti UNBK, di mana 17 sekolah merupakan sekolah negeri, dan 493 sekolah merupakan sekolah swasta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, juga menargetkan pelaksanaan UNBK 100 persen di semua sekolah. “Kita sudah bertekad untuk UNBK 100 persen.

Kalau tahun ini sudah 100 persen, kalau tahun depan tidak 100 persen, malu kita,” ujar Suruji.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019.

Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan.

UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron)

(Suara NTB/ron)

OLIMPIADE - Peserta Olimpiade Nasional 8 yang diselenggarakan SKTD Mataram bekerja sama dengan E2C berfoto bersama sebelum pelaksanaan lomba, Sabtu (2/2).

Kerja Sama dengan E2C

SKTD Gelar Olimpiade Nasional 8 Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram bekerja sama dengan Emerald Education Center (E2C) menyelenggarakan Olimpiade Nasional 8 untuk mata pelajaran matematika, sains, dan bahasa Inggris. Kegiatan Olimpiade Nasional 8 fase penyisihan di NTB ini dilaksanakan di SKTD, pada Sabtu (2/2) lalu yang diikuti 220 peserta.

Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., menjelaskan, SKTD dalam dua tahun ini bekerjasama dengan E2C menyelenggarakan Olimpiade Nasional mata pelajaran

Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris untuk jenjang SD dan SMP. Olimpiade ini dibagi dalam 4 kategori yaitu Level 1 yang diikuti murid SD Kelas 1-2, Level 2 yang diikuti murid SD Kelas 3-4, Level 3 diikuti oleh murid SD Kelas 5-6, dan Level 4 yang diikuti siswa SMP Kelas 7-9.

“Peran Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram adalah sebagai pelaksana babak penyisihan tingkat Provinsi NTB,” katanya.

Boko menjelaskan, tujuan dari penyelenggaraan olimpiade ini adalah untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berko-

mpetisi, tanpa dibatasi jumlah perwakilan sekolah seperti yang dilakukan Olimpiade Sains Nasional (OSN). Hal lain yang menarik dari olimpiade ini adalah diizinkannya seorang siswa mengikuti lebih dari satu mata lomba. Juga pemenang medali perak dan perunggu diberi kesempatan untuk mendaftar di tingkat nasional bersama peraih medali emas yang diikuti oleh 10 provinsi di Indonesia.

“Puji Tuhan pada tahun ini mengalami peningkatan jumlah peserta dari 190-an pada tahun 2018, kini mencapai lebih dari 220 peserta,” ujar Boko.

1.000 Hari Pertama Kehidupan Jadi Penentu Generasi Emas Selong (Suara NTB) Generasi emas NTB akan lahir jika periode tumbuh 1.000 hari pertama kehidupan anak diperhatikan dengan baik. Di periode ini, otak dan tubuh bayi sedang berkembang pesat, sehingga jika terjadi masalah gizi akan berpengaruh juga pada perkembangan otak dan tubuh bayi.

Demikian disampaikan fasilitator Perwakilan BKKBN NTB Jumadi, SAP., di hadapan masyarakat Kampung KB Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur (Lotim) akhir pekan kemarin.

Oleh sebab itu, ujarnya, pemenuhan gizi di 1.000 hari pertama kehidupan sangat penting, sebab jika tidak dipenuhi asupan nutrisinya, maka dampaknya pada perkembangan anak akan bersifat permanen. Perubahan permanen inilah yang menimbulkan masalah jangka panjang.

Menurutnya, anak yang mengalami kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, mempunyai risiko terkena stunting, kurang cerdas, dan terjadinya penyakit tidak menular/ kronis, sep-

(Suara NTB/ist)

JAGA ANAK - Masyarakat Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya diingatkan menjaga 1.000 hari pertama kehidupan anak, karena sangat penting bagi masa depan anak. erti jantung, diabetes, gagal ginjal, dan sebagainya.

Keadaan ini ternyata tidak hanya bersifat antar-generasi dari ibu ke anak, tetapi bersifat transgenerasi dari nenek ke cucunya.

Selain itu, diperkirakan dampaknyamempunyaikurunwaktu100 tahun, artinya risiko tersebut berasal dari masalah yang terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, dan dampaknya akan berkelanjutan pada 100 tahun berikutnya.

Agar asupan gizi memadai, sarannya, ibu harus memberi ASI eksklusif dan tidak lupa mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Di samping itu, air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh Ibu memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang bayi. Ditambah dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin, cukup jadi bagian dari ikhtiar mewujudkan generasi emas ke depan. (dys)

Unram Godok Pembentukan Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Butuh inovasi untuk mempertahankan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Universitas Mataram (Unram) berusaha terus meningkatkan kualitasnya.

Saat ini Unram mempunyai Fakultas Kedokteran. Di samping ada juga Program Studi Farmasi.

Perubahan nomenklatur Fakultas Kedokteran Unram menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan sedang diupayakan segera berganti, karena pada rumpun ilmu kesehatan, Unram punya Kedokteran dan Farmasi.

Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni, menyebutkan pihaknya juga tengah mempersiapkan adanya kemungkinan pembukaan progrgam Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Penggodokan pembentukan diserahkan pada pengelola Pascasarjana Unram.

“Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat sedang dirancang oleh Pascasarjana Unram. Itu ditangani oleh pasca,” ungkap Husni, ditemui beberapa waktu lalu.

Pembentukan seluruh progran studi maupun fakultas di lingkun-

gan Unram tidak asal membentuk. Melainkan didasari adanya kebutuhan masyarakat. “Tidak menutup kemungkinan kalau bisa dibuka ilmu gizi, sesuai yang dibutuhkan masyarakat NTB,” ungkapnya.

Diakuinya, pihaknya telah mengirim surat ke kementerian untuk mengubah nomenklatur Fakultas Kedokteran menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan.

Konsekuensi perubahan nomenklatur itu harus diurus pula naskah akademiknya dan kini sedang dipersiapkan. (dys)

Dengan kehadiran para peserta olimpiade di SKTD diharapkan juga mengenal SKTD lebih dekat. Mereka dapat melihat fasilitas belajar yang disediakan bagi siswa, untuk ditumbuhkembangkan sebagai pribadi yang memiliki keunggulan dalam karakter, kreativitas, kecerdasan, dan kewirausahaan.

Sementara itu, Ketua Panitia dari E2C, Arif Mustofa, mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan. Pihaknya mengadakan penyisihan di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Mataram.

“Setelah penyisihan provinsi, ada final nasional, kita hadiah-

nya field trip, juara 1 ke Thailand, juara 2 ke Singapura, dan juara 3 ke Malaysia,” katanya.

Arif menjelaskan, olimpiade ini ntuk menyaring bakat berprestasi dari seluruh Indonesia. Bentuk perlombaannya siswa mengerjakan 25 soal pilihan ganda dan dua esai. Olimpiade Nasional 8 penyisihan di NTB ini memperebutkan 16 tiket olimpiade nasional. “Kali ini memperebtukan tiga emas, lima perak, dan delapan perunggu setiap mata pelajaran dan level. Siapa saja yang mau berkompetisi mau mencoba tes mentalnya, melatih mental bisa juga ikut,” jelasnya. (ron)

KNPI Gelar FGD Wujudkan Pemilu Tanpa Hoaks dan Politisasi SARA Mataram (Suara NTB) Puluhan peserta mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk peran pemuda dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 tanpa hoaks dan politisasi sara.

Kegiatan ini digelar pengurus DPD KNPI NTB. “ini merupakan komitmen KNPI mewujudkan Pemilu 2019 tanpa hoaks dan politisasi sara,” kata Wakil Ketua KNPI NTB, Hamroni, SH., MH., saat membuka acara, Jumat (1/2).

Lebih jauh Hamroni, banyak memberikan contoh bagaimana pemuda berperan besar pada setiap perubahan yang terjadi berbagai belahan dunia. Sejak peradaban Islam datang ke muka bumi, ada peran besar pemuda di dalamnya.

Untuk itu, pemuda tak boleh dianggap remeh. Dia memiliki peran sangat signifikan. Terutama dalam menentukan wajah demokrasi lima tahun ke depan. Mengingat jumlah pemilih pemula dan dari kalangan pemuda lumayan sangat besar.

H. Muharar Iqbal, dari perwakilan FKUB NTB, menjelaskan sebagai bentuk tanggung jawab mengawal proses demokrasi ini, pihaknya tidak

henti-hentinya membangun komunikasi dengan berbagai elemen antarumat agama lainnya.

Dalam pandangan agama manapun, tidak ada yang membenarkan hoaks dan fitnah. ‘’Jika ada maka hal demikian merupakan kejahatan dan harus dilawan. Fitnah tidak sesuai dengan ajaran semua agama dan harus dilawan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, menjelaskan sikap netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Adapun tuduhan-tuduhan di luar yang menganggap tidak netral, tentu tidak benar.

Di samping itu, KPU kata Suhardi sangat terbuka pada semua masukan dan usulan publik. Sebagai bukti pada debat capres berikutnya, seluruh capres tidak diberikan kisi kisi soal sebagaimana debat putaran pertama beberapa waktu lalu. Ini menunjukkan KPU tidak ditekan oleh kepentingan salah satu paslon.

Di akhir acara juga dilakukan deklarasi oleh seluruh peserta FGD sebagai wujud komitmen bersama menolak hoaks dan politisasi sara demi terwujudnya pemilu 2019 yang bermartabat. (dys)

(Suara NTB/ist)

FGD - Suasana FGD yang digelar KNPI NTB, Jumat (1/2) lalu.

SUARA NTB

Senin, 4 Februari 2019

Halaman 10

Tingkatkan Pelayanan

HILANG

RSUD Kota Mataram Butuh Rp100 Miliar

HLG BPKB R2 HONDA DR.2669 CK NOKA/NOSIN : MH1JFK117EK227083/ J F K 1 E - 1 2 2 4 1 4 3 AN.M.ISTAK A.GANI HLG D’SKTR KANTOR SAMSAT POLDA NTB JL.MAJAPHIT KOTA MATARAM

(Suara NTB/cem)

TINGKATKAN PELAYANAN – Gedung RSUD Kota Mataram kembali akan dikembangkan. Manajemen RSUD mengusulkan Rp100 miliar untuk peningkatan pelayanan.

Mataram (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram mengusulkan anggaran Rp100 miliar untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah ruang rawat inap saat ini dinilai belum relevan.

DirekturRSUDKotaMataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menjelaskan, ketersediaan kamar dimiliki masih belum ideal sebagai rumah sakit tipe B. Apalagi dengan kejadian gempa bumi bulan Juli dan Agustus 2018 lalu dari jumlah kamar rawat sebelumnya

252, berkurang menjadi 230.

“Oleh sebab itu, kita harus menambah. Paling tidak target saya 400 sampai 500 kamar,” sebutnya, pekan kemarin. Ditambahkan, pengembangan rumah sakit dinilai sangat penting. Di tengah membludaknya kunjungan pasien tapi rumah sakit tidak siap untuk melayani.

Pihaknya pun mengajukan penambahan sarana prasarana.

Seperti pembangunan 10 ruang kamar operasi, OKA, ICU, ICCU dan ruang poli paru, HIV/AIDS. Ini akan terintegrasi dari ruang poli, rawat inap.

Pembangunan sarana dan prasarana ini senilai Rp100 miliar akan dilakukan secara multiyears. Tergantung nantinya, antara rekanan dengan pemerintah mengatur sistem pembayarannya dan sangat tergantung proporsi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Herman menegaskan, anggaran Rp100 miliar akan membanguntigalantairuangOKAdanlima lantai rawat inap. Dia berharap pengajuan anggaran itu dapat terealisasi tahun ini. Karena pengerjaan proyek dengan sistem multi-

years bukan hal baru. Daerah lain sepertiKabupatenLombokTengah sudah melakukan pola tersebut.

“Ini sebagai akselarasi. Karena, kalau saya menunggu proporsi APBD tidak akan terkejar. Paling progres anggaran hanya Rp2 miliar sampai Rp3 miliar,” tandasnya. Ditambahkan, pelaksanaan proyek dengan sistem pembayaran multiyears ini baru meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, pekerjaan akan dilelang dan pemenang tender akan meminta pembayaran ke pemerintah. (cem)

HLG STNK R2 HONDA DR.6317 BJ NOKA/NOSIN : MH1JBO1169K072922/JB01E1071665 AN.IDA BAGUS SUTHA HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK CAKRANEGARA HLG BPKB R2 HONDA VARIO DR.6916 CP NOKA/NOSIN : MH1KF1118GK596570/ KF11E1595693 AN.RIZKARRAHMAN HLG D’SKTR KEL.PEJERUK KEC.AMPENAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DK.3730 AR NOKA/NOSIN : MH1JF8113DK744849/ JF81E1737955 AN KETUT MULYA HLG D’SKTR JL.SANDUBAYA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4278 MH NOKA/NOSIN : MH1JB9131CK8855/JB91E3127815 AN.FARIDA ANA OTE HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R2 YAMAHA MIO DR.4299CF NOKA/NOSIN : MH354P00CC1J886888/ 154P-8869999 AN.ADE KHAERUL JANNAH HL. D’SKTR JALAN UMUM CAKRANEGARA

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 4 Februari 2019

Prioritas Tenaga Dokter Spesialis Dari Hal. 1 ‘’Paling cepat kita akan akomodir (rekrutmen P3K) dalam APBD Perubahan,’’ kata Sekda.

Dalam rekrutmen P3K, nantinya Pemprov akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Menurut Sekda, ada jabatan-jabatan fungsional tertentu yang masih sangat dibutuhkan Pemprov NTB, seperti dokter spesialis. ‘’Ada jabatan-jabatan fungsional tertentu yang kita butuhkan. Seperti dokter spesialis, memang kita butuhkan.

Atau jabatan-jabatan yang berupa pelayanan kepada masyarakat,’’ katanya.

Sebagian besar, jabatan fungsional tertentu yang sangat dibutuhkan Pemprov, selama ini mereka menjadi tenaga kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT). Mereka inilah yang akan diprioritaskan untuk menjadi P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si men-

gatakan rencananya pemerintah pusat akan membuka rekrutmen P3K mulai Maret mendatang untuk tahap pertama. Pada rekrutmen tahap awal, pemerintah memprioritaskan eks tenaga honorer K2, baik guru dan tenaga kesehatan serta Tenaga Harian Lepas (THL) penyuluh.

Diketahui, untuk tenaga kesehatan khususna dokter spesialis, Pemprov sangat membutuhkan. Pada rekrutmen CPNS 2018 lalu, banyak pelamar dokter spesialis yang tidak dapat ikut seleksi karena terbentur usia maksimal 35 tahun.

Akibat terbentur usia, sebanyak 43 formasi tenaga kesehatan Pemprov NTB tak terisi. Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli pertama, 1 orang doker gigi, sanitarian ahli pertama 1 orang, sanitarian terampil 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang. (nas)

Minta Birokrasi Dipangkas Dari Hal. 1 Isinya, tentang petunjuk teknis (juknis) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Surat tertanggal 1 Februari perihal permohonan bantuan kepada pihak BRI Mataram untuk dapat mengoptimalkan support system guna mempercepat berbagai proses perbankan. ‘’Pertimbangan lain yakni memperhatikan progres faktual dan kendala di lapangan,’’ jelas Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum, MT Sabtu (2/2) lalu.

Mohammad Rum mengungkapkan, pihaknya meminta agar persyaratan pembuatan rekening pokmas cukup hanya dengan melampirkan SK kepala desa dan lurah setempat. Begitu pula dengan pencairan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) itu ke rekening pokmas. Dimintanya, cukup dengan melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani ketua pokmas dan PPK BPBD setempat.

Kendala lain dialami ahli waris. Diminta Rum, terhadap kepala keluarga yang meninggal dunia, bantuan diserahkan kepada ahli waris yang berhak. ‘’Cukup didasarkan surat keterangan ahli waris dari kepala desa/kelurahan,’’ pesannya.

Bagi kepala keluarga yang keluar negeri atau sakit parah, BPBD meminta proses pembuatan rekening dan pencairan dapat dilanjutkan dengan didasarkan surat kuasa atau keterangan dari kepala desa dan kelurahan.

Selanjutnya, jika terjadi kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai antara SK dan bupati/walikota dengan KTP korban (by name by address) dapat diperbaiki dengan surat keterangan dari desa dan kelurahan. ‘’Permintaan itu sambil menunggu keluarnya revisi dari walikota/bupati, sehingga tidak menghambat proses pencairan,’’ katanya.

Untuk dapat segera memproses lanjut transfer dari rekening kepala keluarga ke rekening

pokmas, Rum berharap pihak bank tidak harus menunggu pembagian buku tabungan di desa, kecamatan dan daerah lain selesai.

Terakhir, bila pihak BRI menemukan situasi dan kondisi di lapangan yang dianggap tidak sesuai juklak maupun juknis diminta berkoordinasi dengan pihak BNPB, Kemen PUPR, Pemda, juga BPBD setempat.

Rekening Pokmas rumah rusak berat yang sudah terisi sejumlah 540 rekening. Sedangkan rekening masyarakat yang sudah terisi sejumlah 159.236 atau sebesar 74,90 persen, baik untuk rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

Rekening masyarakat yang sudah dibagi sejumlah 101.418 atau sebesar 47,71 persen dari total rumah yang sudah dibuatkan SK. Jumlah rumah tahan gempa (RTG) yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 5.152 unit.

Terpisah, Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Harsono menjawab tiga poin yang jadi penekanan BPBD NTB. Pertama, bahwa syarat pencairan pada dasarnya sudah mengikuti Juklak BNPB untuk rumah rusak berat dan Juknis untuk rusak sedang dan rusak ringan dari Gubernur NTB. ‘’Kedua, untuk pembuatan Rekening Pokmas tidak hanya SK dari Desa/ Kelurahan, tetapi ditambah dengan foto copy KTP Pengurus untuk KYC perbankan, ‘’ jelasnya.

Ketiga, untuk yang TKI dan meninggal menurut Harsono sudah dilakukan dan cukup surat keterangan dari desa atau kelurahan.

Intinya, kata dia, pihak bank sudah menyederhanakan syarat pencairan karena juknis pencairan yang membuat adalah gubernur dan bank hanya melaksanakan syarat yg mereka buat sebelumnya. (ars/bul)

Mengendap, DPMPD dan Dukcapil NTB Cek Penyaluran DD Tahap III Rp131 Miliar Dari Hal. 1 Adanya tiga kabupaten yang belum menyalurkan DD tahap III sesuai data Kanwil DJPB, kemungkinan karena belum diinput. ‘’Belum di-entry oleh BPKAD,’’ ujarnya.

Penyerapan penyaluran dana desa (DD) tahap III tahun 2018 hingga 31 Desember baru mencapai 70,45 persen. Data yang diperoleh Suara NTB dari Kanwil DJPB NTB, sebanyak 294 desa yang belum menerima DD tahap III tahun 2018.

Pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah mentransfer DD tahap III tahun 2018 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp392,32 miliar atau 40 persen total dana desa yang diperoleh NTB tahun 2018.

Dengan rincian Lombok Barat Rp51,33 miliar, Lombok Tengah Rp62,18 miliar, Lombok Timur Rp101,08 miliar, Bima Rp62,71 miliar, Sumbawa Rp49,56 miliar, Dompu Rp24,68 miliar, Sumbawa Barat Rp21 miliar dan Lombok Utara Rp19,77 miliar.

Dari dana sebesar Rp392,32 miliar yang telah ditransfer ke kas daerah delapan kabupaten, cuma lima kabupaten yang menyalurkan 100 persen ke desa sampai 31 Desember 2018. Dua kabupaten, yakni Lombok Timur dan Lombok Utara nol persen, sedangkan Lombok Tengah 82,68 persen.

Dari 995 desa yang ada di NTB, hanya 701 desa yang mendapatkan DD tahap II senilai Rp260,68 miliar. Artin-

ya, sekitar Rp131,64 miliar DD tahap III mengendap di kas daerah.

Terkait dengan penyaluran DD tahun 2019, mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini mengatakan dirinya bersama dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd telah keliling seluruh kabupaten. Salah satu yang didorong Pemprov NTB kaitan dengan penyaluran DD tahun 2019, jangan sampai ada keterlambatan. ‘’Ke depan ini (DD) harus betul-betul disalurkan ke desa. Kita harapkan pendamping itu membantu kepala desa, dari aspek perencanaan sampai evaluasinya. Sehingga ke depan, apalagi sekarang tambahannya besar hampir Rp1,2 triliun dana desa untuk NTB,’’ kata Ashari.

Penyerapan DD harus lebih kencang lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Jangan sampai akibat kekurangmampuan perangkat desa, DD yang sudah digelontorkan tak maksimal digunakan. Karena yang rugi adalah masyarakat. ‘’Sudah kita berikan dorongan. Begitu turun dari pusat, supaya Perbup kabupaten jadi, supaya itu juga segera. Perdes juga begitu.

Kalau Perdes belum jadi, maka belum turun dia. Sehingga kabupaten harus proaktif memberikan pembinaan-pembinaan dan membantu pemerintah desa,’’ katanya. (nas)

Halaman 11

Disnakertrans Tandatangani Kerjasama dengan Posnaker Indonesia MASALAH Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB di sejumlah negara penempatan menjadi fokus perhatian pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., (Zul-Rohmi) untuk dijalankan. Dilantik sejak tanggal 19 September 2018 lalu, pasangan ini bertekad tidak ada lagi TKI asal NTB yang mengalami penyiksaan oleh majikan, TKI yang tidak dibayar gajinya, termasuk tidak ada lagi TKI yang pulang ke tanah air dalam kondisi sudah menjadi mayat.

Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pos Tenaga Kerja (Posnaker) Indonesia menandatangani naskah perjanjian kerjasama terkait pelaksanaan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) di Aula Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) NTB, Sabtu (2/2). Acara ini dibarengi dengan pelantikan Pengurus Desa (Pengdes) Posnaker Provinsi NTB untuk Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Hadir juga di acara ini, Kepala Disnakertrans NTB Dr. M. Agus Patria, SH, MH., Pembina DPP Posnaker Indonesia Jose Rizal B. H. Abdullah, Staf Khusus Gubernur NTB Imalawati Daeng Kombo dan ratusan anggota Posnaker se NTB. Dalam sambutannya, Pembina DPP Posnaker Indonesia Jose Rizal B. H. Abdullah, gembira melihat antusiasme pengurus Posnaker dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan Pengdes Posnaker, ujarnya, diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya,

khususnya pada masalah ketenagakerjaan. Pihaknya tidak ingin munculnya banyak persoalan ketenagakerjaan yang bisa membebani pemerintah.

Untuk itu, dengan dilantiknya Pengdes Posnaker Indonesia di NTB tidak hanya sekadar ada saja, tapi mampu memberikan kontribusi bagi daerah, terutama dalam meminimalisir pengiriman TKI ilegal dan permasalahan yang dihadapi TKI di luar negeri. Mereka diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan gambaran bagaimana menjadi TKI di luar negeri.

Sementara Kepala Disnakertrans NTB M. Agus Patria, mengaku ada tanggung jawab besar untuk pembentukan Posnaker Indonesia di NTB, terutama dalam membantu pemerintah meminimalisir kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri. Hal ini, katanya, merupakan janji politik gubernur dan sekarang ini sudah ada aksi nyata. Yakni, keberadaan Posnaker Indonesia di NTB yang diyakini mampu membantu pemerintah dalam menekan dan meminimalisir masalah tenaga kerja di luar negeri.

Untuk itu, pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap keberadaan Posnaker Indonesia ini dengan tetap memberikan dukungan. Termasuk memberikan pengetahuan hukum pada anggota Posnaker.

Nantinya, pengetahuan hukum yang diberikan pada anggota Posnaker, ujar mantan Asisten I Setda NTB, akan diberikan oleh para praktisi hukum, baik yang berasal dari kejaksaan, kepolisian, advokat dan dirinya siap memberikan materi. Jika anggo-

ta Posnaker Indonesia NTB sudah memahami masalah hukum, mereka mengetahui apa yang harus dilakukan atau disampaikan pada calon TKI yang bermasalah di lapangan.

Selain itu, ujarnya, keberadaan mereka yang cukup banyak di masyarakatbisamembantupemerintah memberikan edukasi atau pemahamankepadamasyarakatyang inginbekerjakeluarnegeriagarmelalui prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.Sementarajikamengandalkan tenaga pengawas ketenagakerjaanyangadadiDisnakertrans NTB yang jumlahnya tidak sampai 10 orang tidak akan mampu turun secara maksimal di masyarakat.

Namun, keberadaan tenaga Posnaker Indonesia hingga ke desa ini memberikankeuntunganbesarbagi daerah, karena langsung bersentuhandenganmasyarakat. Untukitu, pemerintah daerah, memberikan pembekalan hukum melalui pelatihan agar anggota Posnaker Indonesia memahami apa yang menjadi tugasnya di lapangan.

Pihaknya juga memberikan apresiasi pada Jose Rizal yang mau membantu pemerintah daerah di NTB dalam menangani masalah ketenagakerjaan.

Menurutnya, sangat jarang ada investor yang mau mengorbankan uang untuk membentuk sebuah organisasi hingga desa dan perlu terus mendapat dukungan pemerintah.

Di sisi lain Staf Khusus Gubernur Imalawati Daeng Kombo, menuturkan bagaimana komitmen Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB dalam meminimalisir masalah ketenagakerjaan, terutama pengiriman TKI ilegal. Bermula saat memenuhi undangan komunitas tenaga ker-

(Suara NTB/ham)

TUNJUKKAN - Kepala Disnakertrans NTB M. Agus Patria, Pembina DPP Posnakers Indonesia Jose Rizal B. H. Abdullah menunjukkan naskah kesepakatan kerjasama pelaksanaan BLKLN di Aula LTSP NTB, Sabtu (2/2). ja asal NTB di Hong Kong — Sasambo NTB mengundang Dr. Zul – sapaan akrab Gubernur NTB saat menjadi Calon Gubernur beberapa waktu lalu. Saat dialog, ujarnya, Dr. Zul menanyakan pada Komunitas Sasambo apa yang harus dilakukan dalam mengatasi tenaga kerja, jika terpilih sebagai Gubernur NTB. Mendengar pertanyaan Dr. Zul, mereka kompak menjawab agar dalam pengiriman tenaga kerja tidak lagi harus melalui daerah lain seperti di Pulau Jawa, tapi harus lewat NTB. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah daerah mendirikan BLKLN buat tenaga kerja, karena dengan adanya BLKLN, orang yang belajar di tempat itu tidak akan terserap ke manapun, kecuali di tempat peruntukannya. Termasuk bisa meminimalisir pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri.

Dan apa yang disuarakan Komunitas Sasambo di Hong Kong, tambahnya, disetujui Dr. Zul waktu itu dan dalam proses realisasi

oleh pemerintah daerah. Bahkan, dirinya dipercaya Gubernur NTB ikut membantu mengurus masalah ketenagakerjaan.

Selama ini, BLK yang ada lebih fokus ke bidang pariwisata, workshop dan lainnya dan tidak khusus menangani masalah tenaga kerja. Sebagai staf khusus punya tahapan dan apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya dirinya ketemu dengan Jose Rizal mengenai standar operasional untuk TKI harus diperkuat, terutama di desa. Setelah di desa baru dibawa ke Disnaker, LTSP/LTSA. Sekarang ini ada 6 LTSP/LTSA di NTB yang bisa dimanfaatkan calon TKI untuk mengurus dokumen keberangkatan ke beberapa negara tujuan. Jika sudah memiliki data lengkap, calon TKI harus dilatih dididik di BLKLN yang ada di dalam daerah. Rencananya BLKLN ini akan diresmikan tahun 2019 ini yang menurut rencana akan dibangun di eks Terminal Haji di kompleks Lombok International Airport. (adv/*)

Kabur, Dorfin Felix Ingin Akhiri Hidup

(Suara NTB/why)

DITANGKAP - Tahanan kabur, Dorfin Felix dikembalikan lagi ke sel tahanan Rutan Polda NTB, Jumat (2/2) dini hari usai ditangkap dari pelariannya di Lombok Utara.

Mataram (Suara NTB) – Tersangka narkoba asal Prancis, Dorfin Felix (35) diduga kabur karena hendak mengakhiri hidup. Indikasinya dia putus asa atas kasus yang dijalan-

inya. Dia yang kabur pada Senin (21/1) lalu sudah ditangkap lagi pada Jumat (1/2) petang di Lombok Utara.

Wajah lelah Dorfin tampak jelas ketika diturunkan dari

mobil di Mako Polda NTB Jumat (1/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Malam itu dia mengenakan jaket hoodie warna hitam, celana loreng, dan sepatu gunung.

“Sepasang tangannya diborgol di pinggang. Dia dalam pengawalan ketat meski pun dia sudah tidak ada daya untuk melawan.

Dorfin kehausan dan kelaparan. ’Sudah kita pantau dua minggu ini setelah dia dikabarkan kabur,’’ kata Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono ditemui Sabtu (2/2) dini hari usai penangkapan Dorfin.

Dorfin ditangkap saat berjalan gontai di tepi jalan raya.

Dorfin baru saja keluar dari kawasan hutan Pusuk. Tepatnya di Dusun Gunung Malang, Mangsit, Senggigi, Lombok Barat. Dorfin bertemu dengan polisi, anggota Polres Lombok Utara setelah melewati tugu Pusuk Pass,

Warga Sesaot Kesulitan Air Bersih Dari Hal. 1 Warga juga berencana mengusulkan ke pemda dan PDAM untuk membantu kekurangan pipa dan memasang jaringan perpipaan tersebut. Sebab dari mata air ini bergantung sekitar 350 jiwa penduduk setempat.

Bagi Kades Sesaot, Yuni Hariseni menjadi kebanggaan tersendiri desanya menjadi penyuplai air bagi daerah lain.

Namun di satu sisi menjadi ironi bagi warga setempat. “Ironisnya, air disuplay dari daerah kami (Sesaot) tapi banyak warga kami belum menikmati air bersih. Masih kesulitan mendapatkan air bersih,” keluhnya.

Seharusnya kata dia, daerahnya menjadi skala prioritas pelayanan air bersih sebab sebagai sumber air. Sejauh ini

dari enam dusun di desanya belum ada yang disentuh pelayanan air bersih tersebut.

Di Dusun Sambik Baru ini, sebanyak 350 jiwa mendapatkan air bersih dari pipa yang dibangun swadaya. Padahal di sana ada lahan PDAM.Warga setempat kata dia, kalaupun tidak bisa menjadi pelanggan, namun warga ingin sekadar mendapaatkan air bersih dari PDAM. Sampai-sampai warga setempat kata dia, rela membeli lokasi mata air agar mendapatkan air bersih. Pihaknya sendiri sudah membantu warga setempat berupa perpipaan dari DD. Pihaknya juga sudah membuat proposal usulan ke pihak PDAM, sejauh ini ada respons namun masih perlu dilakukan peninjauan lokasi. Pihaknya

sudah mengusulkan ke PDAM agar warga setempat menjadi pelanggan. Masyarakat bahkan kata dia siap membayar seperti halnya pelanggan pada umumnya. Asalkan mendapatkan pelayanan air bersih. Sejauh ini, pihak PDAM sendiri belum merealisaiskan usulan tersebut.

Kadis PUPR Lobar, Made Artadana mengatakan pihaknya perlu turun mengecek lokasi titik-titik yang kesulitan air bersih. “Kami akan cek titik lokasi di sana, beri kami waktu,” imbuhnya. Terkait koordinasi dengan PDAM dalam pelayanan dasar ini, menurutnya mestinya ada.

Sebab hal ini menyangkut optimalisasi penyediaan air di sana. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PDAM dan BWS. (her)

Pemenang, Lombok Utara.

Herman mengatakan Dorfin ketika ditangkap malah meminta anggotanya menembakkan peluru. Hal itu juga setelah Dorfin gagal menyogok polisi yang menangkapnya itu.

Bripka Mirzandi menolak duit Rp6 juta dibungkus dedaunan. Duit itu hendak diberikan agar tidak ditangkap lagi.

Dorfin malah memberi pilihan.

“Ya kalau anggota saya tidak mau terima dia bilang ‘bunuh saya’. Anggota saya menolak,” beber Herman.

Sementara Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol I Komang Suartana masih enggan mengungkapkan penyebab pasti kaburnya Dorfin. Demikian juga dengan modusnya. “Dia masih diperiksa,” ujarnya singkat.

Dorfin kabur dari sel tahanan Polda NTB Senin (2/1). Dugaan

awal Dorfin kabur dengan menggergaji terali jendela sel tahanan.

Namun belakangan muncul indikasi Dorfin menyuap oknum polisi untuk membantunya kabur.

Kompol TM, oknum polisi itu, sudah ditahan karena diduga kuat melanggar kode etik Polri yakni memberi fasilitas kepada tahanan dan diduga menerima sejumlah uang.

Dorfin sebelumnya ditangkap atas penyelundupan narkoba dengan barang bukti Barang buktinya sabu 2,47 kg, ditambah lagi dengan ekstasi 206,83 gram, ketamine 256,6 gram, dan 850 butir ekstasi 253,1 gram, yang nilainya mencapai Rp3,1 miliar.

Dorfin ditangkap ketika menjalani pemeriksaan X-ray di Lombok International Lombok Airport, Praya Lombok Tengah Jumat 21 September 2018 lalu. (why)

TP4D Tolak Dampingi Tiga Proyek Pemerintah Dari Hal. 1 Maka disarankan kepada PPK, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga rekanan, ketika memutuskan pendampingan TP4D harus siap untuk terbuka. Dengan begitu, masalah yang sudah muncul atau potensi masalah yang akan muncul bisa diidentifikasi sejak awal. Seperti

kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran.

Kerja TP4D adalah kegiatan kolaboratif antara Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat. Selama ini pihaknya sudah sejalan dengan Inspektorat Provinsi NTB dan Polda NTB dalam kegiatan pemantauan proyek sampai ke pengecekan lapangan. (ars)

Penumpang Silk Air Rute Singapura-Lombok Tertahan di LIA Dari Hal. 1 Pagi itu sedianya ada enam petugas memberi pelayanan ke-Imigrasi-an untuk di kedatangan internasional LIA. Namun ketika penumpang tiba

tidak segera diberi pelayanan. ‘’Selain sanksi fisik kita juga akan keluarkan hukuman disiplin. Jika ada unsur kesengajaan akan dimutasi dan akan saya non-job-kan,’’ tegasnya. (why)

Tahap Awal, STIP akan Kembangkan Industri Permesinan Dari Hal. 1 ‘’Apa saja yang dibutuhkan untuk efisiensi itu, untuk meningkatkan nilai tambah, berasal dari pengembangan industri permesinan. Goal dari STIP ini adalah menghasilkan IKM permesinan,’’ jelasnya.

Nantinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengembangkan komoditas unggulan mereka. Misalnya Dinas Pertanian mengembangkan jagung, Dinas Peternakan mengembangkan unggas dan lainnya. ‘’Kami mengembangkan industri permesinan,’’ ujarnya.

Lantas bagaimana cara mengembangkan industri permesinan? Ihwan menjelaskan seseorang dikatakan memiliki kemampuan usaha permesinan apabila orang tersebut ditelurkan dari industri permesinan itu sendiri.

Maka, STIP akan membuka program sekolah bisnis satu tahun mulai tahun ini. Pada 2019, STIP akan merekrut 20 orang anak lulusan SMK menjadi calon wirausaha permesinan di STIP. Masing-masing kabupaten/kota sebanyak dua orang. ‘’Ini cikal bakal lahirlah bengkel-bengkel atau IKM permesinan. Satu tahun dibina di STIP, diajar oleh para pengusaha, pebisnis. Nanti juga di STIP ada kawasan industri. Industri yang masuk nanti bulan Desember, akan masuk

industri yang membuat mesin-mesin pengolahan. Mesinmesin pascapanen, mesinmesin pengolahan pangan.

Pokoknya semua yang dibutuhkan IKM, kita bikin di STIP,’’ katanya.

Setelah lulus sekolah wirausaha, baru kemudian 20 lulusan STIP tersebut keluar. ‘’20 orang itu nanti ada ahli pembuat mesin kopi, pembuat mesin jagung, pembuat mesin kelapa,’’ jelasnya.

20 anak-anak NTB yang dididik menjadi wirausaha permesinan di STIP nantinya akan diarahkan spesialisasinya sesuai komoditas unggulan daerah mereka. Misalnya di Bima, komoditi unggulannya adalah bawang. Maka akan diarahkan spesialisasinya membuat mesin-mesin pengolah bawang dan lain sebagainya. ‘’Setahun membuka usaha di sana (STIP), berarti tahun ketiga dia harus keluar dari situ. Masuklah angkatan berikutnya. Begitu seterusnya, tema bahasan permesinannya juga berbeda. Bisa jadi mesin-mesin industri yang agak atas lagi sesuai kebutuhan kita,’’ imbuh Ihwan.

Tujuan utama pengembangan STIP, kata Ihwan adalah menciptakan wirausaha permesinan. Menurutnya konsep ini sebenarnya sudah lama, namun mulai sekarang dijalankan serius.

Selain mendidik anak

muda NTB dapat menciptakan mesin-mesin pengolahan produk unggulan daerah.

Dalam waktu dekat, STIP akan meningkatkan IKM permesinan yang belum mahir membuat mesin. Misalnya mesin packing, harus mampu dibuat di NTB. Sehingga mesin packing tidak harus diimpor dari Cina.

IKM permesinan akan diberikan pelatihan cara membuat mesin packing kopi, gula, kacang, kedelai. Sehingga kemasan produk UMKM NTB bisa lebih bagus.

Ia mencontohkan seperti produk kopi NTB harus bisa dikemas seperti kopi luwak.

Sehingga kemasannya menjadi lebih menarik.

Saat ini infrastruktur belum terbangun di STIP Banyumulek. Pada tahun 2019 ini, STIP mendapatkan anggaran sebesar Rp15 miliar dari APBD provinsi untuk pembangunan sarana prasarana fisik.

Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membangun workshop. Workshop itulah yang nanti akan diisi oleh perusahaan-perusahaan mitra.

Ada dari dalam daerah dan luar daerah. Itulah yang jadi kawasan industri.

Ia menjelaskan fungsi STIP adalah memfasilitasi pihak ketiga, mensinergikan sekolah wirausaha dan IKM yang ada di luar agar produk yang dihasilkan ber-SNI. Pada 2020

ditargetkan ada lembaga sertifikasi yang masuk ke STIP. ‘’Jadi, di kawasan Banyumulek seluas 26 hektare, lengkap dia untuk supporting system untuk pengembangan industri permesinan,’’ imbuhnya.

Menurutnya, IKM-IKM permesinan NTB sudah banyak yang mampu membuat mesin-mesin pengolahan.

Bahkan banyak hasil produk IKM permesinan NTB yang dijual ke Pulau Jawa. ‘’Kelemahannya di Lombok ini belum percaya, orang NTB telah pintar-pintar dan mampu buat mesin. Harganya lebih murah dan lebih bagus. IKM kita harus dibina, biar dapat SNI,’’ ujarnya.

Dalam lima tahun ke depan, lanjut mantan Guru SMK ini, di STIP akan dibangun kawasan manufaktur, sekolah kewirausahaan, ruang temu bisnis kemitraan, bursa kerja, lembaga sertifikasi, showroom IKM, gedung Sains dan Teknologi untuk perguruan tinggi. ‘’Misalnya, Unram mau bikin mesik dryer jagung.

Maka harus bermitra dengan IKM. Karena mereka yang membuat, merakitnya mesinnya. Kesemuanya merupakan rangkaian sistem, ujungnya lahirlah wirausaha permesinan,’’ tambahnya.

Saat ini, kata Ihwan sambil menunggu kegiatan di STIP. STIP melihat ada peluang untuk produksi rumah

tahan gempa. Daripada lahan belum terpakai, maka STIP mengundang pihak ketiga yang memproduksi bahan untuk rumah tahan gempa seperti Ruman Instan Sederhana Sehat (Risha) maupun rumah pabrikan.

Disebutkan, sebanyak 15 perusahaan yang memproduksi bahan untuk rumah tahan gempa telah masuk dengan nilai investasi sekitar Rp5 miliar. 15 perusahaan tersebut diberikan waktu untuk berkegiatan di STIP sampai Juni mendatang. Pasalnya, setelah Juni, akan dimulai pembangunan berbagai sarana prasarana fisik di STIP. Ihwan mengatakan saat ini program di STIP belum dimulai. Kehadiran 15 perusahaan yang memproduksi bahan rumah tahan gempa, untuk membantu percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa.

Pergub mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) STIP baru terbit sekitar seminggu yang lalu. ‘’Nanti bulan Juli pekerjaan fisik Rp 15 miliar akan kita mulai. Baru bisa kita isi Desember 2019,’’ jelasnya.

Untuk pembangunan sarana prasarana fisik di STIP, sebut Ihwan membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan sampai lima tahun mendatang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 4 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pemilik Vila Bodong di Lobar akan Dituntut Pidana Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menganggap kegiatan operasi bangunan bodong di kawasan Senggigi di luar perkiraannya. Pasalnya, OPD terkait seharusnya bertindak tegas apalagi sudah mengantongi bukti sebelumnya. Bupati pun meminta OPD agar mengambil langkah, termasuk mencari celah penuntutan atau pidana terhadap pemilik bangunan vila. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi oknum pemilik bangunan tersebut.

“Memang perkiraan saya seharusnya begitu (tegas), tapi memang Satpol PP ini perlu diyakinkan lagi lah,” tegas Bupati. Ia menanggapi terkait adanya oknum OPD yang angin-anginan dan setengah hati melakukan tindakan penertiban tersebut. Bupati menegaskan, kemungkinan ada oknum yang angin-anginan namun yang jelas dia selaku kepala daerah sangat serius melakukan penertiban tersebut. “Dia yang angin-anginan,

kalau saya kan serius,” tegasnya.

Ia menegaskan agar OPD jangan sampai angin-anginan melakukan penertiban tersebut.

Pihaknya juga meminta agar Inspektorat ikut rapat untuk mengkaji beberapa langkah yang bisa ditempuh. Langkah yang bisa dilakukan jelas dia, pemilik vila memenuhi persyaratan namun diberikan sanksi denda. Termasuk celah untuk melakukan upaya penuntutan pidana terhadap oknum pemilik bangunan. “Mudah-mudahan ada celah itu untuk efek jera,’jelas dia. Ia sendiri belum berani memastikan bisa tidak dilakukan upaya pidana sebab belum melihat aturannya. Beberapa hal inilah akan dibahas secara internal bersama OPD nantinya agar apa yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Dalam penanganan bangunan bodong ini pihaknya sangat berharap agar para Kades aktif melapor. Sebab tidak mungkin pihak pemda mengetahui semua ban-

gunan di lobar. Pihaknya mencurigai ada juga bangunan bodong di sejumlah tempat seperti Narmada, Lingsar. Ia memerintahkan agar operasi penyisiran juga dilakukan di daerah setempat. “Nanti beralih ke sana lagi,” tegasnya.

Pada Kamis (31/1) lalu tim Pemkab Lobar terdiri dari sejumlah OPD melakukan penyisiran terhadap bangunan bodong di wilayah Batulayar. Langkah ini sebagai tindaklanjut instruksi Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang meminta agar bangunan ditertibkan. Hasil penyisiran tim ini pun menemukan tiga bangunang vila dan penginapan bodong.

Tim juga menemukan bangunan bodong tersebut milik WNA namun menggunakan warga lokal untuk memuluskan perizinan. Namun dalam operasi ini, OPD hanya sebatas mencatat informasi dari pemilik bangunan. Padahal sebelumnya menurut pengakuan Kasatpol PP Lobar Mahnan, ada di antara bangunan pernah ditegur namun nekat membangun. (her)

Jumlah Korban Gempa Tak Terdata Membengkak Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah korban gempa yang belum masuk SK penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di Lombok Barat (Lobar) menggelembung hingga 10 ribu KK setelah dilakukan uji publik. Menggelembungnya korban gempa ini diakibatkan warga yang sebelumnya dicoret akibat tak sesuai kriteria diusulkan lagi oleh para Kades. Padahal hasil verifikasi sebelumnya warga ini memang tak layak memperoleh bantuan.

Dalam verifikasi dan validasi ini pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman meminta bantuan tenaga dari para tagana yang ada di Dinas Sosial. Hal ini ditegaskan Kabid Perumahan pada dinas Perumahan dan Permukiman, Lalu Ratnawi, Minggu (3/2). Diakui hasil uji publik yang lalu ditemukan 10 ribu warga belum masuk data.

“Tapi yang 10 ribu KK ini termasuk yang kita coret dulu karena nggak masuk kriteria u diusulkan lagi sama kadesnya,” tegas dia.

Dijelaskan, dari perkiraannya setelah dilakukan validasi lagi paling jumlah warga yang belum masuk data sekitar 3 atau 4 ribu KK. Dijelaskan, pihak desa mengusulkan data

warga yang sudah diverifikasi sebelumnya. ”Itu yang buat jumlahnya membengkak menjadi 10 ribu KK usulan setelah uji publik itu, padahal perkiraan dari jumlah itu yang masuk data sekitar 3 atau 4 ribu KK, finalnya nanti,” jelas dia.

Untuk mengeluarkan warga yang tak layak ini dari data, tim akan turun lagi melakukan pemeriksaan di lapangan. Menurutnya kaitan dengan masalah data ini ia menduga pasti yang salahkan tim teknis sebab dianggap tidak becus melakukan pendataan. Ia paham kalau Kades tidak berani karena takut didemo warganya. Sehingga terkesan tim teknis yang dijadikan benteng oleh mereka.

Solusinya, hari ini (Senin) tim validasi akan turun cek lagi ke lapangan terkait kebenaran dan validitas datadata tersebut. Menurutnya sepanjang warga berhak menerima bantuan maka tim tidak akan berani tidak memasukkan data. “Tim akan turun besok (hari ini) untuk mengecek lagi rumahnya,”imbuh dia. Ia menegaskan jika ditemukan tidak sesuai kriteria, maka akan dicoret dari data.Sehingga jelas dia, meskipun warga sudah menerima buku tabungan jika hasil tim turun pengecekan

rumah msh berdiri kokoh atau tak layak mendapatkan bantuan maka bisa dibatalkan mendapatkan bantuan. “Ini biar tepat sasaran dan akuntabiltas,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Nusaid mengkritisi rumitnya proses pencairan bantuan. Spesifik ia mempertanyakan, surat kuasa debet rekening bantuan dari korban gempa ke pihak bank. Sebab ia melihat ada upaya cuci tangan dari pihak pemerintah dan bank dengan melimpahkan segala akibat yang timbulkan di kemdian hari, jika penerima bantuan tak memenuhi ketentuan. ”Saya pertanyakan hal itu, sebab segala akibat yang ditimbulkan diserahkan ke korban gempa,” tegas dia.

Menurutnya, tidak bisa mekanisme semacam ini sebab pihak pemernintah dan bank yang melakukan proses pemberian bantuan sementara korban gempa adalah sasaran bantuan. Ia juga menilai proses ini terlalu njelimet, sebab melalui proses panjang yang menyusahkan warga. Belum lagi persoalan warga yang banyak belum masuk data penerima. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257