Edisi Sabtu 4 Januari 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 4 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 247 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Target PAD Terlampaui, NTB Tertolong dari Defisit Anggaran

Mataram (Suara NTB) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB 2019 mencatatkan hasil yang menggembirakan. Realisasinya, melampaui target mencapai 106,01 persen.

Dengan terlampauinya target PAD, sangat menolong penyelesaian masalah defisit anggaran yang terjadi beberapa tahun terakhir. ‘’Dari laporan posisi kas per 31 Desember 2019, ada kas daerah mencapai Rp63 miliar lebih.

Sedangkan kewajiban jangka pendek kita Rp43 miliar yang akan disetorkan ke kabupaten/

kota. Artinya, kita dapat menyelesaikan persoalan defisit sekaligus manajemen kas semakin sehat dibanding tahun sebelumnya,’’ ujar Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi,

M. Si, Jumat (3/1).

Ia membandingkan dengan kondisi kas pada akhir 2018 lalu. Di mana, sisa kas daerah tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendek Pemprov NTB berupa dana bagi hasil ke kabupaten/kota yang harus dibayarkan bulan Januari.

Sedangkan pada 2019, per 31 Desember, Pemprov dapat melakukan pengendalian kas atau manajemen kas yang lebih sehat dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek bulan Januari. ‘’Artinya, ke depan kita

11.896 Randis Masih Nunggak Pajak di NTB

akan lebih leluasa di dalam menata pelaksanaan anggaran. Tidak terbebani dengan persoalan defisit (anggaran) lagi. Ini implikasi dari peningkatan PAD tahun 2019.

Dengan terlampauinya target pajak daerah, kita optimis 2020, kita semakin progresif lagi merealisasikan pajak karena adanya kesadaran masyarakat yang semakin baik,’’ katanya.

Iswandi membeberkan, realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2019. Penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 dianggarkan Rp5,4 triliun, sampai 31 Desember terealisasi sebesar Rp5,2 triliun lebih atau 96,26 persen. Kondisi penerimaan pendapatan yang belum men-

capai 100 persen disebabkan penerimaan dari komponen dana perimbangan yang tidak terealisasi sebesar Rp261,46 miliar akibat penundaan transfer DBH pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat.

Dan efisiensi pelaksanaan DAK sebagai dana transfer yang bersifat khusus. Serta tidak terealisasinya estimasi kurang bayar/salur DBH pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp129 miliar. Sementara komponen pendapatan daerah yang lain, yakni lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 52,07 persen. Kondisi ini disebabkan tidak tercapainya target anggaran hibah dari pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

H. Iswandi saat memberi keterangan pers, Jumat (3/1).

Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menyebutkan, 11.896 objek kendaraan dinas (Randis) di NTB masih menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk mencegah tunggakan pembayaran pajak Randis, Pemprov telah menginisiasi Samsat Autodebet sejak 2019 dan akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Mohammad Husni menyebutkan, jumlah Randis yang tercatat di Bappenda NTB sebanyak 29.142 objek. Sampai 31 Desember 2019, Randis yang sudah dibayarkan pajaknya sebanyak 17.256 objek atau 59,18 persen. Dengan nilai sekitar Rp4 miliar. ‘’Sedangkan yang belum membayar pajak 11.896 randis atau 40,82 persen,’’ sebut Husni dikonfirmasi saat memberikan keterangan di Kantor Bappenda NTB, Jumat (3/1) siang.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Ramah Investasi dan Industrialisasi GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengajak seluruh jajaran pemerintahan di NTB untuk benar-benar mewujudkan NTB sebagai daerah yang nyaman bagi investor.

Sebab makna penting dari NTB Gemilang adalah bagaimana menciptakan NTB yang ramah bagi investor. ‘’Investasi menjadi prioritas karena tidak mungkin NTB bisa mencicipi kemakmuran kalau tidak bersahabat dengan investasi,’’ tegas gubernur pada acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Mataram Kamis (2/1) malam.

Bersambung H.Zulkieflimansyah ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc prihatin dengan bibit tanaman untuk penghijauan tahun 2019 lalu di Bima yang dibabat. Ini menurutnya dipicu rendahnya kontrol dan kesadaran kepada masyarakat petani yang diduga membabat bibit pohon demi komoditi jagung.

“Ini karena ketidakpahaman masyarakat. Mengganti bibit yang sudah kita tanam dengan jagung. Ya, tantangan kita terus sosialisasi, bagaimana bahaya akibat Jagung ini,” ujarnya saat sepeda bersama Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana dan Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Jumat (3/

(Suara NTB/dok)

Antisipasi Substitusi ’’Income’’

Perebutkan 3.204 Formasi

77.622 Pelamar Berjuang Jadi CPNS di NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota telah menuntaskan seleksi administrasi terhadap 85.870 pelamar CPNS di daerah ini. Dari 85.870 pelamar seluruh NTB, sebanyak 8.248 pelamar dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi.

Artinya, 77.622 pelamar akan bersaing memperebutkan 3.204 formasi CPNS di seluruh NTB. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S.STP dikonfirmasi Jumat (3/1) siang kemarin menyebutkan, jumlah pelamar CPNS yang berhak ikut

tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) se-NTB sebanyak 77.622 orang.

Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 7.706 orang, Pemkot Mataram 4.611 orang, Pemkab Lombok Barat 3.879 orang, Pemkab Lombok Tengah 15.336 orang, Pemkab Lombok Timur 11.107 orang. Selanjutnya, Pemkab Lombok Utara 5.807 orang, Pemkab Sumbawa Barat 2.083 orang, Pemkab Sumbawa 7.363 orang, Pemkab Dompu 6.639 orang, Pemkab Bima 9.710 orang dan Pemkot Bima 3.381 orang.

Bersambung ke hal 11

Polda NTB dan Korem 162/WB Siaga Pilkada Serentak M.Firmansyah (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

KENAIKAN harga rokok yang mencapai 35 persen diprediksi akan berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan.

Untuk menekan bertambahnya masyarakat miskin, NTB perlu mengantisipasi terjadinya substitusi income agar masyarakat miskin tidak semakin miskin.

Akademisi Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, SE, M. Si mengkhawatirkan masyarakat akan beralih belanjanya.

Dengan kenaikan harga rokok, justru akan mengurangi belanja yang lain untuk terus membeli rokok.

Bersambung ke hal 11

12) kemarin.

Sepengetahuannya, bibit pohon berbagai jenis sudah ditanam tahun lalu di sebagian Kota Bima dan sebagian Kabupaten Bima.

Namun 70 persen bibit tersebut gagal tumbuh diduga akibat dibakar warga untuk persiapan penanaman jagung.

“Bibit pohon yang sudah tumbuh langsung dibakar, ini penghijauan yang kita lakukan setahun lalu, jadi 70 persen hilang,” ujarnya.

Gagalnya program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ini diminta menjadi pelajaran, khususnya di BPBD NTB agar lebih ketat dalam pengawasan bibit yang sudah ditanam.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humasntb)

GOWES - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersepeda bersama Kapolda NTB, Nana Sudjana, Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala BNN, Nyoman Sugianyar Dwi Putra dan pecinta sepeda, Jumat (3/1) kemarin. Mengambil start di Markas Korem 162/WB, gowes dan olahraga bersama yang digagas Korem 162/WB ini dalam rangka perpisahan Kapolda NTB yang akan berpindah tugas di DKI Jakarta sebagai Kapolda Metro Jaya (foto atas). Pada kesempatan yang sama juga diserahkan bingkisan kepada petugas kebersihan.

Berita selengkapnya di halaman 8.

Mataram (Suara NTB) Jajaran Polri dan TNI sedang siaga, meski tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB belum dimulai. Namun kesigapan unsur pimpinan sampai personel ke dua institusi ini, sudah disiapkan untuk mengantisipasi kerawanan.

Pilpres, PiIeg, Pilgub hingga Pilkades jadi rujukan pola pengamanan.

Kesiapan itu diakui Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana SudjaAhmad Rizal Ramdhani na sudah

dimulai dalam bentuk sejumlah rapat persiapan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). ‘’Sudah beberapa kali rapat koordinasi. Dalam hal ini, kami dengan TNI komitmen mengamankan Pilkada tersebut,’’ kata Kapolda ditemui di Makorem 162/ WB Jumat (3/12) kemarin.

Tujuh daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, seperti Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Di tujuh daerah itu, pi-

haknya sudah memetakan kerawanan yang mungkin akan terjadi, khususnya gejolak dari para pendukung pasangan calon, baik walikota/wakil walikota maupun bupati/wakil bupati.

Langkah awal yang sudah dilakukan jenderal bintang dua yang akan menjabat Kapolda Metro Jaya ini, diawali dengan pendekatan dan bimbingan kepada masyarakat melalui aparat di lapisan bawah.

Bersambung Nana Sudjana ke hal 11

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

Prihatin Bibit untuk Penghijauan Dibabat

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 4 Januari 2020

Halaman 2

Pemkot akan Bongkar Jembatan Penyeberangan Sisihkan Anggaran untuk Sampah

(Suara NTB/ist)

KELURAHAN Bertais akan menyisihkan anggaran dana kelurahan pada tahun 2020 ini untuk penanganan sampah. Masyarakat menginginkan persoalan sampah di kelurahan harus tuntas.

Lurah Bertais, Lalu Muksan Jalaludin menjelaskan, pihaknya sudah menyelesaikan laporan dana kelurahan tahun 2019. Dari dana kelurahan tahun 2019 lalu, kelurahan Bertais sudah menganggarkan dana kelurahan 100 persen.

“Kita sudah laksanakan semuanya. Ada untuk pemberdayaan berupa sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, sama pembangunan beberapa infrastruktur di kelurahan,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (3/1).

Untuk anggaran tahun 2020, kelurahan Bertais mendapat dana kelurahan sebesar Rp1,8 miliar. Tiga sumber dana kelurahan itu akan digunakan ke pemberdayaan dan lanjutan pembangunan infrastruktur di kelurahan. “Kita akan gunakan ke pemberdayaan 35 persen dan infrastruktur 65 persen,” tambahnya.

“Dari dana kelurahan yang berasal dari APBD murni itu untuk pegawai kelurahan. Baik gaji, TKD, ATK, dan lainnya.

Untuk Rp1,7 miliar itu, kita akan gunakan ke infrastruktur, pemberdayaan masyarakat yang belum tercover dan pembangunan yang belum dilaksanakan,” jelasnya.

Di kelurahan Bertais, kata Muksan, pihaknya akan mencoba menganggarkan masalah penanganan sampah. Dari hasil musyawarah pembangunan berbasis masyarakat (MPBM), secara khusus pihaknya akan fokus ke permasalahan sampah.

“Itu akan jadi atensi kita. Nanti ada dari masyarakat juga membentuk kelompok-kelompok peduli lingkungan untuk menangani persampahan di lingkungan masing-masing. Kita juga akan coba biayai ke sana dari anggaran Rp1,7 miliar ini, juga akan sesuaikan dengan dana yang ada,” paparnya.

Dari pengalokasian dana itu jelas Muksan, penanganan sampah akan menjadi atensi khusus di kelurahannya. Pasalnya, pada penanganan sampah tersebut, kelurahan akan mencoba juga melakukan perbaikan beberapa drainase dan pembersihan kali dengan mengandalkan kelompok masyarakat peduli lingkungan tersebut. (viq)

Harus Berinovasi KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SP.t., melihat 42 destinasi wisata yang dirilis Dispar (Dinas pariwisata) Kota Mataram, tidak ada yang terlalu serius untuk dikembangkan. ‘’Sekarang ini kan kita hanya konsentrasi pada Loang Baloq dan pengembangan wisata pantai,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

Sebab, kebutuhan anggaran untuk pengembangan destinasi wisata, tidak kecil. Sementara, Dispar Kota Mataram hanya kebagian anggaran sekitar Rp9 miliar. Namun minimnya anggaran ini hendaknya tidak menjadi kendala. Justru Dispar dituntut untuk berinovasi. Misalnya, Dispar Kota Mataram menggandeng hotel-hotel. ‘’Karena kalau destinasi pariwisata ini berkembang, kan mereka juga yang mendapatkan manfaatnya,’’ terangnya. Untuk itu, harus ada sinergi antara Pemkot Mataram dengan para pelaku pariwisata, dalam hal ini para pemilik hotel. Misalnya, di setiap destinasi wisata hotelhotel diberi kesempatan untuk mempublikasikan hotelnya. ‘’Jadi mereka bisa bersponsor di sana, saya pikir ndak masalah,’’ imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap pada tahun ini, inovasi menggandeng para pelaku usaha untuk mengembangkan 42 destinasi wisata di Kota Mataram, sudah bisa dilakukan. Untuk tahap pertama, sebaiknya ada percontohan destinasi wisata yang telah dikelola. Wiska mencontohkan pariwisata Badung. ‘’Jangan dilihat lokasinya, tapi lihat bagaimana koordinasi antar daerah. Misalnya, Kuta di Nusa Dua itu kawasan perhotelan, tetapi mereka juga ikut membantu mengembangkan di daerah utara. Hasil pertanian dan lain sebagainya bisa didrop ke hotel,’’ terangnya. Demikian pula di Kota Mataram. Di daerah Sayang-Sayang merupakan daerah sentra pertanian.

Produk dari daerah ini bisa dibawa ke hotel-hotel yang ada di Cakra. Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini tidak menyangkal bahwa selama ini sejumlah hotel di Kota Mataram mendatangkan produk-produk pertanian seperti sayur maupun buah dari luar Kota Mataram. ‘’Makanya ini membutuhkan sinergi antara bidang pertanian dengan perhotelan. Jadi harus bergandengan tangan antara perhotelan dengan pariwisata,’’ demikian Wiska.

Padahal daerah pinggiran Kota Mataram masih banyak yang bisa dikembangkan untuk produk hortikultura. ‘’Jadi wajib hukumnya produk mereka diakomodir oleh pihak hotel-hotel di Mataram.

Jadi harus begitu pengembangannya,’’ pungkas mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini. (fit)

(Suara NTB/fit)

rai kemacetan terutama di waktu jam pulang sekolah dan kerja menggunakan crossing.

Alat ini tinggal ditekan dan secara otomatis akan ada lampu merah. Praktis kendaraan akan berhenti. “Warga yang nyeberang tidak boleh santai karena dihitung waktunya biar tidak terlalu macet,” tambahnya.

Satu crossing telah terpasang di depan SMPN 6 Mataram di Jalan Udayana. Hal ini dinilai efektif dan dirasakan dampak di jam – jam penjemputan sekolah.

Untuk pembongkaran menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Dishub akan berkoordinasi juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait izin papan reklame yang menempel di JPO. Kabarnya izin reklame di JPO tidak lagi diizinkan. “Pembongkaran memang kewenangan Perkim. Kita menunggu waktu saja kapan mereka siap bongkar,” tandasnya.

Satu hal yang juga dipikirkan adalah JPO dikhawatir-

(Suara NTB/cem)

AKAN DIBONGKAR – Jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan kantor Bank Indonesia akan dibongkar Pemkot Mataram karena dinilai tidak efektif. kan digunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk memantau aktivitas perbankan. Jembatan tersebut berdekatan dengan BI yang merupakan objek vital negara. Di sisi lain, aktivitas negatif juga dihindarkan karena JPO tidak dilengkapi penerangan.

Terpisah, Kepala Dinas

Perkim, H. M. Kemal Islam menerangkan, Dinas Perhubungan memang sudah mengajukan surat permintaan pembongkaran JPO. Tetapi surat ditujukan salah, sehingga diminta untuk diralat dan bersurat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Sudah ada surat.

Tapi tujuan suratnya salah.

Saya minta dia mengirim surat ke perizinan,” tambahnya.

Kemal mengaku siap membongkar JPO tersebut karena selama ini tidak efektif. Untuk pembongkaran pun tidak bisa serta merta. Pihaknya harus menunggu penganggaran dan kesiapan personel. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja mulai melakukan pengawasan penerapan upah minimum kota (UMK) ke masing – masing perusahaan. Standar gaji Rp2.184.485 dinilai belum memenuhi standar hidup layak (SHL).

hidup layak jika dikomparasikan (bandingkan, red) dengan tingginya kebutuhan masyarakat. Jika dibandingkan dengan Lombok Tengah, Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat, upah ditetapkan bagi karyawan swasta lebih tinggi. “Kalau bicara standar hidup layak memang belum. Tapi kita usahakan tahun depan bisa memenuhi standar,” tandasnya.

Disnaker tidak bisa berbuat banyak. Sebab, perhitungan penetapan UMK telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di satu sisi, pemerintah berupaya men-

dorong kenaikan kesejahteraan karyawan. Tetapi, ada saja perusahaan yang tidak menggaji karyawan sesuai UMK. Persoalan demikian tidak bisa dipaksakan, walaupun di satu sisi itu melanggar aturan.

Pemerintah tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi demikian. Jika dipaksakan akan berdampak terhadap pekerja. Tak dipungkiri perusahaan bisa mengurangi pekerja dan berimbas terhadap persoalan sosial atau bertambahnya pengangguran di Kota Mataram. (cem)

Upah Karyawan di Mataram Belum Layak

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi dikonfirmasi, Jumat (3/1) mengatakan, penetapan UMK mulai diterapkan bulan Januari 2020.

Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga dijadwalkan pekan depan mulai turun melakukan pemantauan di lapangan.

Pemantauan ini sebagai bentuk

pengawasan apakah perusahaan mengikuti aturan pemerintah atau sebaliknya.

“Di samping kita sosialisasi kepada perusahaan. Kita juga turun pemantauan ke lapangan,” kata Hariadi. Aspek yang dihitung untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun depan adalah upah min-

imum tahun berjalan, inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan inflasi bulan September berjalan serta pertumbuhan produk domestik bruto.

Dari perhitungan tersebut ditetapkan UMK Mataram Rp2.184.485. Upah karyawan diakui Hariadi, jauh dari standar

Daerah Selatan Mataram Rawan Genangan

Lalu Muksan Jalaludin

I Gede Wiska

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram meminta jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan kantor Bank Indonesia (BI) di Jalan Pejanggik dibongkar. Jembatan ini dinilai tidak efektif dan terlihat kumuh.

Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh mengatakan, JPO tersebut tidak efektif. Masyarakat di Kota Mataram lebih memilih menggunakan crossing untuk menyeberang ketimbangan JPO yang telah dibangun oleh pemerintah. Kecuali, JPO yang menggunakan eskalator seperti di Jakarta dan Surabaya.

“Kalau masyarakat kita naik tangga tidak mungkin karena waktunya lama dan butuh tenaga ekstra,” kata Saleh dikonfirmasi, Jumat (3/ 1). Oleh karena itu, JPO di depan Bank Indonesia dan simpang jalan Sweta juga akan dibongkar. Selain tidak efektif, masyarakat juga berpendapat bahwa JPO itu terlihat kumuh.

Alternatif digunakan mengu-

Mataram (Suara NTB) Daerah bagian selatan kota Mataram masih rawan terjadi genangan dan banjir. Daerah bagian selatan Mataram berada pada posisi cekungan.

Bukan hanya itu, debit air tahun 2020 ini dinilai lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H Mahmuddin Tura mengatakan, secara keseluruhan jika melihat kondisi musim hujan tahun 2020 ini cenderung mengalami peningkatan debit air. Pemkot Mataram khawatir, Kota Mataram mengalami banjir seperti di daerah Jabodetabek.

Berangkat dari kekhawatiran itu jelas Mahmuddin, Pemkot Mataram berusaha memprioritaskan program untuk menangani banjir di Mataram. Rencana penanganan banjir itu, Pemkot Mataram sudah berencana membuat bendungan di kelurahan Babakan. “Itu sudah disampaikan Walikota ke DPR RI beberapa waktu lalu. Tujuannya, agar DPR pusat ikut mendorong pusat, melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) segera memban-

tu Pemkot Mataram membuat bendungan di Babakan,” jelasnya, Jumat (3/1).

Pemkot Mataram akan segera melakukan pembebasan lahan seluas 4,8 hektare. BWS akan melakukan teknis pembangunan bendungan Babakan. “Dari lahan yang dibutuhkan untuk membangun bendungan, Pemkot harus menyediakan lahan seluas 6 hektare, sedagkan Pemkot baru memiliki lahan seluas 1,2 hektar,” paparnya.

Bukan hanya itu, saat ini Pemkot Mataram masih kesulitan melakukan pembebasan lahan. Pasalnya dari APBD murni Pemkot Mataram, baru memiliki Rp1 miliar untuk melakukan pembebasan lahan tersebut. Karena, kebutuhan anggaran untuk membebaskan lahan seluas 4,8 hektar tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp12 miliar. “Itu yang Rp12 miliar untuk lahan saja,” katanya.

“Untuk fisiknya Insha Allah BWS sendiri yang akan kerjakan nanti. Proses pengadaan lahan sudah dilakukan walaupun baru dianggarkan Rp1 miliar, daripada tidak bergerak sama

sekali kan,” jelasnya. Pemkot akan mencoba menganggarkan pengadaan lahan seluas 4,8 hektar melalui APBD-P Kota Mataram tahun 2020. Proses pengadaan itu, dinilai untuk memancing keseriusan BWS pusat untuk membantu Pemkot Mataram dalam menangani permasalahan banjir di Mataram.

Pengadaan lahan untuk pembangunan bendungan Babakan tersebut akan menjadi prioritas anggaran pada tahun 2020 ini. “Jauh-jauh dari 2020 kita sudah coba usahakan, ini kan bendungan untuk antisipasi banjir dalam jangka panjang. Karena genangan di Mataram cendrung dari selatan, karena memang kontur Mataram lebih rendah di daerah selatan,” tambahnya.

“Jadi agak cekung di sana, sehingga cenderung air dari Labuapi, Pagutan dan bagian selatan itu masuk ke situ. Dan sungai di Babakan itu ke sana juga.

Jadi, nanti dengan adanya bendungan itu kita akan tampung baru kita usahakan lepas airnya secara bertahap sehingga bisa meminimalisir genangan,” tutup Mahmuddin. (viq)

Pemkot akan Sedot Air di Pengungsian Warga Pondok Perasi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan sedot air di area pengungsian warga Pondok Perasi. Pasalnya setelah hujan mengguyur kota Mataram, warga Pondok Perasi tidur di atas genangan air.

“Kita akan siapkan mesin penyedot air ini dan dibuang ke pasir di pinggir pantai. Untuk pembangunan Huntara itu, kita tidak akan skat dulu, tapi sudah bisa ditempati untuk pengungsi ini. Itulah cara mempercepat proses di lapangan,” jelas Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Jumat (3/1).

Untuk alat penyedot air milik BPBD kota Mataram jelas Martawang, kapasitasnya cukup besar untuk menyedot air di tempat warga Pondok Perasi tersebut. Untuk alat sedot lainnya akan diusahakan meminjam milik Dinas Pertanian kota Mataram. “Yang jelas penyelesaian Huntara ini akan dipercepat sesuai dengan permintaan warga juga,” paparnya.

Selain hunian yang layak, warga Pondok Perasi juga membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kata Martawang, Pemkot Mataram sudah menugaskan beberapa petugas kesehatan kota Mataram untuk rutin mengecek kesehatan warga di lapangan.

(Suara NTB/viq)

TERGENANG - Air yang tergenang di lokasi pengungsian warga Pondok Perasi, Jumat (3/1). Pemkot Mataram akan melakukan penyedotan air dan melengkapi kebutuhan pengungsi lainnya.

Untuk pembanguan HuntUntuk kelengkapan lainnya, Dinas Sosal kota Mataram juga ara, Yuli (40), salah satu warmenyumbang selimut untuk war- ga Pondok Perasi yang tinggal di dalam tenda mengatakan, ga yang tinggal di dalam tenda.

“Sekarang masalah lainnya agar pembangunan Huntara adalah kekurangan air bersih. dipercepat. “Kalau bisa HuntPemkot sudah meminta pihak ara ini dipercepat. Juga agar PDAM secara formal siang ke- kami diberikan selimut,” katmarin mengirim tandon-tan- anya kepada Suara NTB. Yuli mengakui, kesulitan don air yang tinggal diisi di lapangan,” jelasnya. Pihak tinggal di dalam tenda pengungPDAM pun sudah menyiapkan sian. Air hujan disertai angin 5 ribu liter untuk dua kali an- kencang membuatnya kewalagkut. “Kita usahakan bisa ter- han. “Apalagi kalau sudah hupenuhi. Kalau sudah siap jan datang, kami pasti sudah ditempati, kita seminimal mu- tidak bisa ke mana-mana, mengngkin juga antisipasi dampak ingat kondisi tenda kerap dimaanomali cuaca ini,” tambahnya. suki air,” tuturnya. (viq)

(Suara NTB/cem)

DILANTIK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik para pejabat dalam mutasi jabatan, Jumat (3/1).

Lima Pimpinan OPD Dilantik Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik lima pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (3/1) sore. Pelantikan ini merupakan hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Pejabat baru diminta bekerja dengan baik.

Kelima pejabat yang dilantik adalah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang lama kosong ditinggalkan oleh Irwan Rahadi digeser sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.

Camat Selaparang, Sudirman dipromosikan sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sekretaris Badan Keuangan Daerah, H. Nizar Denny Cahyadi dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata mengisi posisi I Made Swastikanegara yang pensiun akhir Desember 2019. Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Moh. Suryadi dilantik sebagai Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Mahfuddin Noer sebagai Kepala BPBD Kota Mataram.

Selain eselon II itu, lima jabatan eselon juga turut dilantik. Lurah Bertais, Lalu Muksan dipromosikan sebagai Camat Selaparang menggantikan Sudirman. Lurah Kekalik

dilantik sebagai Kepala Bagian Perekonomian menggantikan H. Mahsin yang memasuki purnatugas akhir Desember 2019. Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah, Charisma Putra dipromosi sebagai Sekretaris BKD menggantikan jabatan ditinggalkan H. Nizar Denny Cahyadi.

Jabatan ditinggalkan Charisma diisi oleh Drs. Misbah.

Dan, jabatan Misbah sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan diisi oleh Ahmad Amrin.

Walikota mengatakan, pengisian jabatan ini dipercepat seperti yang direncanakan sebelumnya, karena ia tidak mau menunggu terlalu lama. Hasil tiga besar telah diterima dan mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Baru tadi sebelum solat Jumat saya putuskan. Toh, hasilnya sudah ada,” kata Walikota.

Meskipun demikian, ada beberapa jabatan yang kosong baik itu eselon III dan IV. Untuk pengisian jabatan kosong ini pun perlu dikaji kembali.

Apakah diperbolehkan mengingatkan Kota Mataram akan menyelenggarakan pesta demokrasi, sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Walikota mengingatkan pejabat yang telah diambil sumpah jabatannya untuk bekerja dengan baik dan menyelesaikan permasalahan dengan gaya masing – masing. Jika dinilai tidak mampu maka akan dilakukan evaluasi. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 4 Januari 2020

Halaman 3

Tahun Baru Tak Terjadi Lonjakan Penumpang Lembar-Padang Bai nyeberang langsung ke sana. Sebagian besar isi kapal kan penumpang kendaraan dari Pulau Jawa ke Lombok, atau sebaliknya,” demikian sumber ini.

Koordinator Satpel Pelabuhan Penyeberangan Lembar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Koda Pahlianus Nelson D tidak menampikkannya. Sebelum Natal dan Tahun Baru (2020) tingkat keterisian kapal cukup minim. “Satu kapal bahkan ada yang bawa hanya empat kendaraan. Tidak ada juga jadwal ekstra. Biasanya ada,” katanya menjawab

nya terisi. Sebelum-sebelumnya, biasanya kapal sangat padat. Salah seorang awak kapal menyebut beberapa hal yang mempengaruhinya. Pertama, sejak beroperasinya kapal penyeberangan langsung Lembar-Tanjung Perak (Surabaya) atau sebaliknya, terjadi penurunan jumlah penumpang kapal di Selat Lombok.

Kedua, Selat Lombok diisi lebih dari 30 kapal. Sehingga tingkat keterisian kapal tak jarang kurang dari kapasitas angkut kapal. “Lembar Surabaya sudah diisi Legundi dan Oasis. Akhirnya banyak yang

Suara NTB, Jumat (3/1).

Meski demikian, tidak ada pilihan. Kapal harus melayani penumpang. Kendati tingkat keterisiannya sangat minim.

Harus memenuhi jadwal datang dan pemberangkatan di pelabuhan. Keterisian kapal mulai mengalami peningkatan, sejak H-7 pergantian tahun baru. Jumlah penumpang orang naik 19 persen, roda dua naik 4 persen dan roda empat naik 9,26 persen. kenaikan penumpang ini diproyeksikan madih terjadi hingga akhir pekan ini. Menjelang berakhirnya masa libur sekolah.

“Tahun 2019 ini umumnya kurang (penumpang), tetapi masih lebih baik dari keadaan tahun 2018,” demikian Nelson.

Untuk itu, menurut dia, penting bagi para pengusaha kapal untuk terus meningkatkan layanan kepada penumpang.

Kebersihan kapal, fasilitas penumpang, hingga pelayanan saat berlayar. Sementara Ketua Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Denny F. Anggoro juga tak menampik keadaan tersebut. Jumlah kapal yang melayani Selat Lombok saat ini

sebanyak 39 kapal.

Secara umum, sepanjang tahun 2019 berjalan lancar dan aman. Adanya penambahan 1 unit armada (Oasis) yang melayani Lembar-Surabaya (PP), tetapi kata Denny raihan pasar kapal-kapal lintas Lembar-Padang Bai relatif terjaga. Artinya arus barang dan orang ke Lombok semakin padat. “Dan ini indikasi kemajuan signifikan bagi ekonomi d NTB umumnya dan Lombok pada khususnya. Tidak ada kejadian yang menonjol, okupansi turun karena, arusnya turun,” ujarnya.

Gapasdap Cabang Lembar berharap Pemprov maupun Pemkab lebih intens dan terkonsep akan penataan pelabuhan penyeberangan Lembar. Dan yang tak kalah penting adalah pelibatan masyarakat lingkar pelabuhan utuk terlibat aktif sebagai pelaku yang mengawal penataan tersebut. “Proyeksi tahun 2020, Insya Allah masih sangat penuh harapan. Maka dari itu kami usulkan adalah perbaikan/penataan kepelabuhanan. Untuk armada kapal, sudah lebih dari cukup dan tidak perlu dikhawatirkan,” demikian Denny. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pergantian tak berdampak terjadinya lonjakan penumpang untuk penyeberangan laut, khususnya di penyeberangan Pelabuhan Lembar (Lombok) – Padang Bai (Bali). Empat hari sebelum pergantian tahun juga tak terjadi antrean berlebihan di Pelabuhan Lembar, maupun di Pelabuhan Padang Bai. Demikian juga sehari pascapergantian tahun, kondisinya sama. Tidak terlihat lonjakan penumpang di kapal penyeberangan selat Lombok.

Lambung kapal juga tak jarang terlihat hanya separuh-

KAPAL PENYEBERANGAN - Salah satu kapal yang melayani penyeberangan di Pelabuhan Lembar

Retribusi Terendah, Dua OPD NTB Masuk Zona Merah

Honda CRB250RR

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTB mendapat rapor merah. Pasalnya, retribusi yang disetorkan ke daerah sangat minim.

Dua OPD lingkup Pemprov NTB ini yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB.

(Suara NTB/bul)

Praya (Suara NTB) – Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diminta untuk menaati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur tentang UMK Loteng 2020. UMK tersebut disahkan oleh Gubernur pada tanggal 28 November 2019 lalu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Loteng H. Masrun, SH kepada Suara NTB, Jumat (3/1) mengatakan, UMK 2020 yang diputuskan Gubernur untuk Loteng sebesar Rp2.192.987 per bulan.

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020. Artinya gaji atau upah yang harus diterima oleh seluruh karyawan yang sudah memenuhi syarat tidak boleh kurang dari angka tersebut. “Agar UMK itu ditaati oleh semua perusahaan, kita kirim surat kepada penekanan semua perusahaan,” terang Masrun. Ia mengatakan, di tahun lalu ada perusahaan yang diberikan toleransi tidak membayar upah karyawan sesuai UMK karena operasional perusahaan tersebut sedang dalam tahap ujicoba.

Namun ia mengharapkan agar di tahun ini tidak satu pun perusahaan yang abai terhadap ketentuan tersebut. “Jangan sampai kita menyelesaikan masalah namun kita justru menimbulkan masalah baru, karena banyaknya permintaan tenaga kerja di sana, namun dia tidak ditampung sesuai dengan jumlah pekerja misalnya,” ujarnya. Jika ada perusahaan yang minta dispensasi tak bisa menggaji karyawannya sesuai UMK? “Nanti kita lihat, kita turun evaluasi kebenarannya, jika perusahaan mengaku tak mampu bayar gaji karyawannya,” katanya.

Sebelumnya Kadisnakertrans Provinsi NTB Dr. M Agus Patria mengatakan, pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat tergantung pada kesepakatan dalam rapat antara sarikat pekerja dan organisasi pengusaha yang difasilitasi pemerintah.

Namun Disnakertrans memiliki tolerasi bagi perusahaan-perusahaan yang memang belum sanggup membayar penuh gaji karyawan sesuai dengan aturan UMP dengan cara membuat surat pemberitahuan ke dinas. (ris)

H. Muksin

Menurut Kepala Bidang Kepala Bidang Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, H. Muksin, ST, MM di Kantor Bapenda NTB, Jumat (3/1) kemarin, klasifikasi realisasi retribusi daerah dibagi menjadi tiga. Zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Terdapat 19 OPD NTB pemungut retribusi, 11 mendapatkan rapor hijau. Atau capaian retribusinya di atas 75 persen. Kemudian enam OPD zona kun-

Promo Awal Tahun Honda CBR250RR Mataram (Suara NTB) Menyambut awal tahun 2020 dan mendukung pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang, Astra Motor NTB kembali membuat program khusus yang menarik bagi konsumen setia Honda. Setiap pembelian Honda CBR250RR selama periode Januari 2020 akan mendapatkan potongan sebesar Rp6 juta rupiah untuk pembelian secara cash maupun kredit.

Menurut Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub.Dept Head Astra Motor NTB, program ini khusus dibuat sebagai bentuk dukungan Astra Motor NTB terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 2021 mendatang. “Program diskon untuk pembelian Honda CBR250RR sampai dengan Rp6 juta, berlaku pada pembelian cash maupun kredit di Dealer Wing Honda,” ujar Kresna.

Honda CBR250RR dirancang sebagai generasi motor Super Sport 250cc dan motor sport generasi RR (Racing Replica) terbaik di kelasnya, Honda CBR250RR didesain dengan prinsip keseimbangan sempurna antara power dan maneuverability yang memungkinkan pengendara untuk menyatu dengan motornya serta memberikan sensasi mengendarai motor sport dengan performa tinggi dan pengendalian yang maksimal, Total Control.

Honda CBR250RR memiliki Speed Shape Design yang merupakan desain agresif dari Honda CBR250RR sehingga mampu membangkitkan sensasi akselerasi dan kenikmatan memacu kecepatan di jalanan dan juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi setiap pengendaranya sebagai identitas motor Super Sport terbaik di kelasnya. “Untuk harga jual Honda CRB250RR tipe standar kisaran Rp62.300.000 – 67.850.000. Sedangkan untuk tipe ABS kisaran harganya yaitu Rp 74.580.000 – Rp75.170.000,” demikian Kresna Murti. (bul)

ing dengan capaian retribusi di bawah 75 persen. Lalu dua OPD masuk zona merah dengan capaian retribusi di bawah 50 persen.

Diantara OPD yang masuk zona hijau ini diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Kelautan Perikanan. Menurut H. Muksin, dua OPD yang ma-

suk zona merah dijelaskan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait adanya surat edaran Menaker terkait Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diambil alih kewenangannya oleh pusat.

Dulunya, TKA yang bekerja lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, IMTAnya ditarik oleh provinsi. Dengan pemberlakukan sistem baru ini, seluruhnya dikelola oleh pusat. Pemerintah pusat yang mentransfer ke daerah. “Tapi yang kami lihat di sana, lebih kepada domisili TKA. Tidak dilihat dimana TKA bekerja. Potensi IMTA NTB mencapai Rp1,6 miliar. Tapi yang masuk sekarang hanya Rp300 juta setelah kewenangannya dipusat,” jelas H. Muksin.

Sementara di BPSDM

Provinsi NTB, dimaklumi bahwa gedung-gedungnya sedang dipinjam pakai. Selain itu, ada kabupaten/kota yang urung melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Diklat. Itu yang menyebabkan targetnya tak bisa terealisasi. Saat ini diberlakukan juga, OPD yang boleh menargetkan insentif dari pemungutan retibusi adalah OPD yang penerimaannya paling rendah Rp250 juta.

Dibawah itu, tidak diperbolehkan OPD mengalokasikan insentif. “Dulu penerimannya Rp10 juta. Sudah ada bendahara penerimaan. Insentif 3 persen, kan habis dibagi. Sekarang tidak boleh lagi dianggarkan insentif kalau penerimaan retribusinya di bawah Rp250 juta,” demikian H. Muksin. (bul)

Lombok Taksi Tambah 100 Armada Baru Tujuh Penumpang Mataram (Suara NTB) Lombok Taksi (Blue Bird) menambah armada baru jenis kendaraan keluarga. Sebanyak 100 unit taksi tujuh penumpang dipesan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lombok Taksi hingga pertengahan tahun ini menargetkan pengoperasian penuh 100 unit Transmover yang saat ini dalam proses pemenuhan pemesanan dari Toyota Krida. 100 unit dioperasikan secara bertahap.

“Februari sudah beroperasi sebanyak 33 unit, Juni 33 unit dan Juli 34 unit,” kata Manajer Pool Lombok Taksi, Amir Muslim. Didampingi Manager HR&GA, Cekas Budiman Miharja di Pool Lombok Taksi di Pelembak, Ampenan Mataram, Jumat (3/1) kemarin, Amir mengatakan, penambahan investasi yang dilakukan oleh Blue Bird karena tingginya permintaan dari pelanggan.

Pada Maret 2019, sebelumnya Lombok Taksi telah meresmikan penggunaan kendaraan keluarga untuk layanan taksi di Lombok, NTB. Sejak diperkenalkan, kata Amir, permintaan pelanggan untuk kendaraan keluarga terus-terus mengalami peningkatan.

Baik pesanan dari aplikasi My Blue Bird (MyBB), maupun melalu call centernya. “Pemesanan taksi Transmover ini trennya terus naik. Sementara jumlah armada kita hanya 25 unit, terbatas. Karena itu dilakukan penambahan armada seven seater,” jelas Amir.

Kelebihannya yang dikejar

(Suara NTB/bul)

Perusahaan Diminta Taati Besaran UMK 2020

LOMBOK TAKSI - Armada tujuh penumpang yang akan dioperasikan Lombok Taksi oleh penumpang adalah ongkos yang tidak berbeda dengan taksi kendaraan jenis sedan. Sementara jumlah penumpang yang dilayani lebih banyak.

Perbandingannya 4 penumpang sedan dan 7 penumpang Transmover. Permintaan pesanan terutama untuk lalu lalang di dalam kota (Kota Mataram. Nampaknya untuk aktivitas bepergian, atau ke pusat perbelanjaan dengan rombongan. Selain armada tujuh penumpang ini, Lombok Taksi memiliki 380 unit armada yang dominan taksi jenis sedan.

Ditengah kelesuan penggunaan jasa angkutan umum taksi, Lombok Taksi terbilang cukup berani menambah investasinya. Alasan yang paling utama adalah peningkatan layanan dan memenuhi harapan penumpang kata Amir. Digambarkan, sepanjang tahun 2019 jumlah pengguna angkutan taksi di Pulau

Lombok khususnya, tidak lebih menonjol dari tahun 2018 lalu. Diantaranya karena faktor global, terjadinya perang dagang antara AS-Tiongkok yang masih berlanjut, mempengaruhi banyak hal. Tak terkecuali di Indonesia. Investasi tak bergerak progresif, ekonomi lesu, kunjungan wisatawan juga berkurang.

“Jangankan di Lombok. Di Bali saja rilis resminya terjadi penurunan kunjungan wisatawan. itu salah satu penyebab pengguna taksi berkurang,” ujarnya. Perang dagang ASTiongkok masih berlanjut.

Diproyeksikan tahun ini juga tak jauh beda dengan tahun 2019.

Karena itu, tak ada pilihan, perusahaan harus tetap mengencangkan “ikat pinggang” dan mencoba bertahan. “Kita belum berani berharap muluk. Karena tahun 2019 pertumbuhan bisnis minus dari tahun 2018,” demikian Amir. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 4 Januari 2020

Antisipasi Bencana Banjir BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah jauh hari mulai mempersiapkan diri mengantisipasi ancaman banjir pada musim hujan. Utamanya di dua kecamatan, Sembalun dan Sambelia yang diketahui menjadi daerah langganan. Bahkan, pada tahun 2019 lalu sudah dilakukan normalisasi sungai.

“Tahun 2019 sudah anggarkan Rp 2,8 miliar untuk normalisasi sungai yang ada di Sembalun dan Sambelia,” ungkap Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lotim, Purnama Hadi saat ditemui di Selong, Jumat (3/1).

Purnama Hadi, mengatakan, dari 24 sungai yang dinormalisasi tidak ada yang airnya meluap dan membanjiri permukiman warga. Meski demikian, limpahan air yang besar akibat intensitas hujan yang tinggi ini tetap terjadi. Hal ini tidak bisa dihindari. Namun bisa tertampung oleh sungai yang sudah dinormalisasi. Ke depan, tambahnya, akan coba ditambah bentangan sungai yang akan dinormalisasi, sehingga benar-benar tidak menimbulkan bahaya banjir.

Diakuinya, ada 5 kecamatan dari 21 kecamatan se Kabupaten Lotim yang disebut rawan banjir, yakni Keruak, Jerowaru, Pringgabaya, Sambelia dan Sembalun. Di Keruak, titik banjir mulai dari Sepit, Senyiur, Penendem sampai memasuki wilayah Jerowaru. Sementara di satu sisi, saat musim kemarau sungai-sungai yang ada di kecamatan ini justru kering.

“Kemarau kekeringan, musim hujan kebanjiran ini ada apa?” tanya Purnama Hadi.

Di sisi lain, tambahnya, beberapa aliran sungai dicaplok warga. Warga membangun badan sungai dan hal ini jelas berbahaya. Kasus banjir bandang tahun 2017 lalu memperlihatkan banyaknya rumah hanyut diduga karena banyak mendirikan bangunan rumahnya di pinggiran sungai.

Wilayah Kecamatan Pringgabaya yang rawan kena banjir adalah warta Apitaik yang berdempetan rumahnya dengan kali Tanggek dan di Labuhan Lombok.

Mengantisipasi musim banjir tahun 2020 ini, sambung Purnama sudah ada anggaran tanggap darurat disiapkan Pemda Lotim sebesar Rp 15 miliar.

Diakui tidak ada secara khusus diperuntukkan untuk BPBD. Akan tetapi, dana tersebut dipastikan bisa digunakan mengatasi musibah bencana banjir bandang dan musibah-musibah lainnya. (rus) Purnama Hadi (Suara NTB/rus)

Warga Teluk Nara Korban Longsor Minta Jatah Tanah Segera Dibagikan Tanjung (Suara NTB) Warga Dusun Teluk Nara Korban Longsor tahun 2012, hingga kini masih berharap rencana relokasi oleh pemerintah direalisasikan. Hingga saat ini, warga berharap pemerintah segera membagikan jatah lahan yang dijanjikan masing-masing 2 are.

Warga di hadapan Ketua DPRD KLU dan Fraksi Gerindra DPRD KLU beberapa waktu lalu, menyampaikan keinginan agar tanah Pemda yang disiapkan untuk relokasi dapat terwujud.

“Yang ditunggu oleh masyarakat sebagaimana dijanjikan Pemda, tanah dibeli dan diserahkan. Tetapi sampai sekarang, belum,” ungkap salah satu warga, Sayuti.

Pihaknya mendengar setiap rencana bahwa tanah yang disiapkan akan dibangunkan perumahan. Namun sekarang, hal itu belum terlaksana. Apabila tanah diserahkan dengan mengandalkan pembangunan dari dana swadaya warga, Sayuti menilai tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama. “Kalaupun dikavling, mungkin satu dua orang yang bisa membangun,” imbuhnya.

Warga lain, Haji Udin, menguatkan agar status tanah segera diperjelas menjadi milik warga melalui proses serah terima. Dengan demikian, warga akan merelokasi diri di tempat yang lebih aman.

“Intinya, tanah karuan jadi milik masyarakat. (Mau pindah) kebanyakan masyarakat takut. Dulu mau bangun dari dana gempa, tapi kami tidak berani,” kata Udin.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Hakamah, menyarankan agar Pemda menuruti apa yang menjadi aspirasi warga. Sebab, pengadaan lahan yang sudah dilakukan telah diniatkan untuk kebutuhan warga korban longsor.

“Menurut kami dari Fraksi Gerindra, tanah di Teluk Nara untuk relokasi korban longsor harus segera dibagikan oleh pemerintah,” ujarnya mendukung warga.

Tanah di Teluk Nara disebutkan berjumlah 73 are. Aset itu menjadi milik Pemda setelah dibeli di era pemerintahan Djohan Sjamsu - Najmul Akhyar. Namun sampai sekarang belum diberikan kepada warga. “Kami setuju dengan permintaan warga, status tanah jelas dulu menjadi milik warga. Sehingga yang tidak punya tanah ada tempat untuk membangun,” imbuhnya.

DPRD KLU yang turun ke warga mencata, jumlah warga yang harus direlokasi sejumlah 85 KK. Tentu pemerintah harus melihat kembali, siapa saja korban longsor yang benar-benar terdampak. Mengingat alokasi 73 are masih dirasa kurang untuk diberikan kepada warga jika mengacu pada 85 KK tersebut. (ari)

(Suara NTB/ari)

TANAH - Inilah tanah pemda yang minta dihibahkan pada masyarakat Teluk Nara yang menjadi korban longsor beberapa tahun lalu.

Halaman 4

Wabup Pertanyakan Data Penurunan Kemiskinan di Lotim Selong (Suara NTB) Persoalan data kemiskinan secara valid hingga saat ini masih menjadi momok di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Maka dari itu, Pemkab akan melakukan labelisasi bagi warga miskin, sehingga arah bantuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tepat sasaran.

“Banyak program dan anggaran untuk penurunan angka kemiskinan. Akan tetapi penurunan sangat kecil, sehingga data ini yang kita pertanyakan. Kita juga akan turun melakukan verifikasi sekaligus labelisasi,” terang Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin,SH, di ruang kerjanya belum lama ini.

Wabup menyebutkan, masyarakat yang tidak lagi masuk katagori miskin sebanyak 2.500 orang per data Oktober 2019.

Nantinya akan diberikan piagam dikarenakan sudah berhasil mengelola segala jenis dan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Itulah

yang diharapkan kepada penerima bantuan lainnya supaya menyatakan diri keluar dari penerima bantuan apabila kesejahteraannya mengalami peningkatan.

Disebutkan wabup saat ini penurunan angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sangat kecil berdasarkan sensus pada bulan Maret 2019 sebesar 0.43 persen. Sementara data 2018 sebesar 1,73 persen penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lotim, sehingga data tersebut sangat perlu untuk dilakukan verifikasi ulang, di mana sensus yang dilakukan BPS pada bulan Maret dilakukan pada

saat masyarakat Lotim tinggal di tenda akibat dilanda gempa beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, mengungkapkan jika labelisasi warga miskin direncanakan dimulai pada awal tahun 2020 ini diiringi dengan dilakukan verifikasi dan pendataan. Diyakininya, apabila pendataan ini terus diperbarui, maka ke depan berdampak pada angka kemiskinan di Lotim menurun. Dikatakannya, semakin banyak bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Bukan memperbanyak jumlah masyarakat miskin.

Untuk itu, diharapkan ke-

(Suara NTB/yon)

PENERIMA PKH - Para penerima bantuan PKH saat berkumpul di Kantor Bupati Lotim beberapa waktu lalu. pada masyarakat yang perekonomiannya cukup baik agar secara bijak memundurkan diri dari penerima segala bantuan baik dalam PKH maupun Non PKH. Ia juga berharap

kepada pendamping PKH supaya benar-benar melakukan verifikasi, sehingga target 2023 angka kemiskinan di bawah angka 13 persen dari 14 persen saat ini. (yon)

Tebing dan Struktur Tanah di Pusuk Masih Labil Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati saat melintas di kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur (Lotim).

Pasalnya, kondisi saat ini tebing serta struktur tanah di kawasan tersebut masih labil setelah dilakukan pengerukan dalam pelebaran akses jalan yang dilakukan pemerintah.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/1).

Dikatakannya, saat ini terjadi longsoran-longsoran kecil pada tebing-tebing di kawasan Pusuk Sembalun lantaran dilakukan pengerukan atau pemangkasan tebing untuk pelebaran jalan. Itu hal lumrah terjadi, karena membuat tebing menjadi labil. Termasuk penimbunan tanah belum sepenuhnya padat total.

“Memang masih labil, maka masyarakat yang melintas di kawasan Pusuk Sembalun supaya berhati-hati,” imbaunya.

Menyikapi hal ini, BPBD Lotim sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Danramil di Sembalun, serta kepala desa dan camat. Pihak dari TNI/Polri sudah menerjunkan personelnya begitu pun dari BPBD sudah menerjunkan TSBD, sehingga apabila terjadi bencana akan langsung ditangani.

Dikatakan Lalu Rusnan, dari hasil kesepakatan apabila suatu kejadian itu berskala kecil, maka ditangani oleh tim di lapangan, apabila berskala besar barulah diterjunkan tim

(Suara NTB/BPBD Lotim)

MASIH LABIL - Bencana longsor yang terjadi pada tebing perbukitan di kawasan Pusuk Sembalun belum lama ini. Pengendara yang melintas di lokasi ini diminta hati-hati, mengingat kondisi tebing dan tanah masih labil. bantuan dari kabupaten yang saat ini juga memantau semua titik di kecamatan. Sehingga dengan strategi ini, penanganan bencana dapat lebih terfokus

Diprotes, Dispar Sempurnakan SK Pengurus BPPD Selong (Suara NTB)Pascamenuai protes dari sejumlah pihak, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akhirnya melakukan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan (SK) anggota penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. Mugni kepada wartawan, Jumat (3/1). Dikatakan, sembilan anggota penentu kebijakan BPPD ini diberikan SK melanjutkan kepengurusan BPPD sebelumnya. Karenanya, sisa waktunya tinggal setahun. Yakni berakhir tahun 2021 mendatang.

Adanya SK yang salah menyebut organisasi profesi tersebut akan segera disesuaikan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, diamanahkan kepengurusan BPPD ini memang harus ada keterwakilan dari unsur-unsur asosiasi dan profesi.

Pertama diutamakan adalah asosiasi kepariwisataan. Asosiasi kepariwisataan ini bisa dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Penerbangan dan lainnya. Keberadaan asosiasi kepariwisataan sejauh ini di Lotim disebut masih banyak yang belum berjalan.

Dinilai selama ini baru HPI yang berjalan. Di mana sudah dibangun komunikasi dengan baik dengan pengurus HPI. Sudah pula dilakukan pelatihan para pemandu wisata di Lotim ini. Hasil pelatihan inilah yang kemudian diberikan ke pimpinan HPI untuk selanjutnya diberikan kartu identitas.

(Suara NTB/rus)

H. Mugni Sedangkan asosiasi selain HPI, sebutnya masih banyak yang belum berjalan optimal.

Mulai tahun 2020, kata Kadispar, keberadaan asosiasi kepariwisataan ini akan coba diidentifikasi. “Ini menjadi tugas kami tahun 2020,”ucapnya.

Selanjutnya, unsur BPPD adalah dari profesi. Profesi ini bisa dari wartawan atau juga dari profesi lain seperti kesehatan. Kesehatan ini dinilai menjadi dibutuhkan, karena saat ini berkembang juga wisata sehat. Unsur terakhir dari kalangan akademisi. Akademisi yang dinilai mumpuni dalam bidang kepariwisataan.

Pascadikukuhkan, tugas lanjutan pengurus BPPD Lotim ini adalah membentuk badan pelaksana. Badan eksekutif inilah yang selanjutnya ditugaskan sebagai pelaksana teknis semua kebijakan dari anggota dalam mempromosikan wisata. Jumlah badan eksektutif sesuai amanah UU Kepariwisataan ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. (rus)

dan mengcover semua wilayah di Kabupaten Lotim dengan adanya TRC dan TSBD. “Tidak ada yang kita fokuskan. Kita tetap pantau semua wilayah. Namun apabila suatu bencana itu berskala besar, barulah diterjunkan personel yang lebih besar,” katanya.

Dalam proses evakuasi pun, lanjut Rusnan, khusus di Kecamatan Sembalun terdapat alat

berat milik pekerja pelebaran jalan. Sehingga ketika terjadi bencana longsor, alat berat tersebut bersedia digerakkan untuk melakukan proses evakuasi material, terutama bebatuan yang berukuran besar.

“Alat berat sudah stand by di Pusuk Sembalun, karena sedang ada pelebaran jalan,” sebutnya.

Dikatakan Lalu Rusnan, rawannya longsor perbukitan

di kawasan Pusuk Sembalun dikarenakan struktur perbukitan yang masih labil pascadiguncang gempa bumi dan pengerjaan pelebaran jalan.

Apabila terjadi hujan di atas gunung, maka berpotensi menyebabkan tanah maupun bebatuan yang terdapat pada perbukitan atau tebing di wilayah itu tergerus hingga ke dasar. (yon)

Sejumlah Dusun Dilanda Banjir

Dikes Antisipasi DBD dan Diare Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU), mengantisipasi munculnya penyakit Demam Berdarah dan Dengue (DBD) serta diare menyusul masuknya musim penghujan. Terlebih lagi, pada malam tanggal 2 Januari lalu, sejumlah dusun di Desa Tanjung sempat terendam banjir akibat air hujan.

“Dampak belum tampak peningkatan pascabanjir, masih aman. Yang kita khawatirkan adalah potensi peningkatan DBD, diare dan penyakit kulit,” ungkap Kepala Dikes KLU, dr.

H. Lalu Bahrudin, Jumat (3/1).

Syukurnya, sambung Bahrudin, sampai tanggal 3 Januari ini belum ada laporan peningkatan penyakit di maayarakat. Namun demikian, ia memerintahkan kepada pelaksana puskesmas untuk melakukan antisipasi.

Bentuk yang dilakukan, kata dia, agar puskesmas turun melakukan surveilan terhadap laporan indikasi peningkatan penyakit, membagikan abate, dan sosialisasi terkait penyakit pascabanjir.

“Untuk persediaan obat, bubuk abate dan sebagainya masih ada di puskesmas.

Relatif cukup, nanti setelah dilakukan pengamatan oleh tim surveilans, dan jika dianggap waspada, maka akan dibagi ke masyarakat,” jelasnya.

Untuk diketahui, sejumlah warga di seputaran Tanjung pada Rabu (1/1) malam, sempat dilanda cemas lantaran air

(Suara NTB/ist)

TERGENANG - Halaman warga Tanjung yang tergenang air akibat hujan yang melanda KLU, Rabu (1/1) malam. hujan mulai menggenangi pekarangan. Bahkan di beberapa warga, air sempat masuk ke lantai rumah. “Air sempat masuk ke dalam rumah. Untungnya hujan cepat reda, sehingga air cepat surut,” ujar warga Gubuk Baru, Agus.

Menurut dia, salah satu penyebab air naik ke perkampungan karena air dari drainase Dusun Gubuk Baru tersumbat. Intensitas hujan yang cukup lebat tidak tertampung oleh drainase yang lebar dan kedalamannya tidak signifikan. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 4 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Berkurang, Kuota Haji Loteng Tahun 2020 Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat telah mengalokasikan kuota haji untuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) musim haji tahun 2020 ini sebanyak 769 kursi. Jumlah tersebut berkurang dari alokasi pada musim haji tahun lalu yang mencapai 902 kursi.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., Jumat (3/1).

Dihubungi wartawan usai peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag, Jalal mengatakan alokasi kuota haji Loteng ini sesuai dengan daftar yang ada pada Sistem Informasi dan Komputerisasi

Haji Terpadu (Siskohat) pusat. Artinya, itulah kuota utama yang diberikan bagi Loteng secara nasional.

Meski demikian, ujarnya, masih ada kemungkinan kuota haji Loteng bertambah, baik itu dari kuota tambahan pasangan suami istri serta dari kuota lansia. “Tahun lalu kuota haji utama kita tidak

jauh beda. Tapi karena ada kuota tambahan, jadi tampak lebih banyak,” sebutnya.

Pihaknya berharap Loteng bisa memperoleh kuota tambahan kembali pada musim haji tahun ini supaya bisa mengurangi daftar tunggu haji Loteng yang sudah begitu panjang. Di mana daftar tunggu haji Loteng sekarang sudah

mencapai 26 tahun.

Dengan kata lain, kalau ada masyarakat yang mendaftar haji pada tahun ini maka baru akan berangkat 26 tahun ke depan. “Daftar tunggu haji kita memang cukup panjang. Satusatunya cara untuk memangkas daftar tunggu tersebut ialah dengan menambah kuota haji Loteng. Tapi karena itu kebijakan pusat, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain menerima kuota yang sudah ditentukan,” imbuh Jalal.

Ia mengungkapkan, pan-

jangnya daftar tunggu haji menunjukkan kalau minat masyarakat Loteng untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Ditambah dari sisi kemampuan keuangan masyarakat juga membaik. Di mana setiap hari rata-rata ada 25 sampai 50 orang yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga bagi masyarakat yang sudah mendaftar haji tetap waktu berangkatnya masih panjang, disarankan untuk umrah terlebih dahulu, jika memang

mampu. “Kan kalau naik haji waktunya masih lama. Jadi kalau memang mampu, sebaiknya umrah saja dulu,” ujarnya.

Disinggung jadwal pemberangkatan haji tahun ini, Jalal mengatakan masih menunggu jadwal resmi dari pemerintah pusat. Tapi untuk pelunasan biaya naik haji, dilakukan pada bulan April mendatang. “Untuk teknis dan jadwal pemberangkatan masih kita tunggu dari pusat,” ujarnya. (kir)

H. Jalalussayuthy (Suara NTB/kir)

Pastikan Arah Kiblat

Belasan Masjid di Loteng Jalani Proses Kalibrasi

Kampung Pengawasan Partisipatif MASYARAKAT diharapkan ikut serta dalam mengawal atau mengawasi proses pelaksanaan pilkada 2020 untuk menciptakan pilkada yang demokratis dan berkualitas. Salah satu pemicunya yaitu terbentuknya kampung pengawasan partisipatif yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Loteng Lalu Fauzan Hadi kepada Suara NTB, Jumat (3/1) mengatakan, ada 20 kampung pengawasan partisipatif di Lalu Fauzan Hadi Loteng, namun untuk tahap awal (Suara NTB/ist) ini difokuskan pembinaan di 10 kampung yang potensial terlebih dahulu.

Kampung pengawasan ini basis awalnya yaitu tempat tinggal atau asal para kader pengawas partisipatif yang merupakan alumnus dari sekolah kader di tingkat provinsi. Sejumlah kampung pengawasan seperti di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Dusun Pagutan, Desa Pagutan Kecamatan Batukliang, Dusun Sepakat, Desa Ganti Kecamatan Praya Timur dan sejumlah kampung lainnya.

Ada tiga dimensi yang melatarbelakangi terbentuknya kampung pengawasan partisipatif. Yang pertama adalah pentingnya kesadaran kolektif masyarakat. “Kita mengharapkan kesadaran bahwa pemilu itu milik masyarakat, bukan milik orang-orang tertentu,” katanya.

Setelah itu baru masuk dimensi pemahaman. Di aspek pemahaman ini Bawaslu akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait regulasi-regulasi kepemiluan. Di sanalah muncul edukasi masyarakat terkait dengan proses pemilu.

Yang ketiga adalah partisipasi aktif masyarakat. Artinya masyarakat ikut mengawasi proses pemilu yang menjadi milik masyarakat itu sendiri. “Indikatornya nanti banyaknya laporan masyarakat terkait dengan indikasi pelanggaran, karena jangkauan Bawaslu kan cukup terbatas,” terangnya.

Dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu dan Gakkumdu itu berasal dari dua sumber, yaitu temuan Bawaslu serta dari laporan dari masyarakat. Selama ini laporan dari masyarakat itu yang minim sekali, sehingga dibentuklah kampung pengawasan partisipatif agar semua pihak ikut terlibat dalam proses pengawasan pesta demokrasi ini.

Di kampung pengawasan ini digelar ngayo dan dikusi tentang pemilu dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok pemuda, forum kajian, kelompok perempuan dan lain sebagianya.

“Kita ngayo, kita turun ke kampung mereka untuk kumpul, kita libatkan tokoh agama. Karena bagaimana pun kultur kita bahwa tokoh agama cukup di dengar di masyarakat,” katanya.

Adapun hal-hal yang menjadi atensi Bawaslu Loteng di pilkada 2020 di antaranya potensi politik uang dan potensi konflik sosial akibat berbeda pilihan politik. Bawaslu sudah turun untuk menyusun indeks kerawanan pemilu dengan mengambil data dari kepolisian, KPU, media maupun pengalaman Bawaslu.

“Di Loteng secara garis besar masih rentan politik uang, karena persepsi masyarakat juga seakan-akan tak ada pemilu kalau tidak ada amplop. Itu yang kami baca,” kata Fauzan.

Sementara dari segi gesekan horizontal masih cukup kental karena perbedaan pilihan, juga karena patronase yang sangat kuat ke tokoh-tokoh tertentu, sehingga hubungan masyarakat tak lagi berbasis keluarga atau pertemanan.” Mereka bahkan sampai sekarang pun masih ada yang tidak baik hubungannya, itu imbas pemilu kemarin,” katanya.(ris)

Program KPBU Berpotensi Molor Lagi Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) akan mengalihkan anggaran program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 17 miliar untuk membayar Penerangan Jalan Umum (PJU). Pertimbangan pengalihan anggaran ini dikarenakan untuk pelaksanaan KPBU ini tidak mudah, sebab untuk tender saja butuh waktu 8 bulan.

Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni, mengatakan, awalnya ditargetkan KPBU selesai pertengahan tahun ini.

Sehingga Pemda pun mengalokasikan anggaran untuk PJU Rp 7,5 miliar, kemudian dialokasikan anggaran untuk KPBU. Namun setelah magang di Bappenas. Ternyata proses KPBU itu tidak mudah, sebab untuk tender saja butuh waktu 8 bulan. Alasannya, rekanan yang akan ikut lelang melakukan survei dulu sebelum mengajukan penawaran lelang. “Akhirnya kami berpikir, tidak mungkin (KPBU) selesai tahun ini, karena itu anggaran yang disiapkan untuk KPBU dialihkan untuk PJU. Anggarannya sebesar Rp 17 miliar,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. L. Winengan mengatakan, Pemkab Lobar menepati janjinya untuk melakukan pembayaran tagihan tunggakan pembayaran PJU tidak terutang selama kurang lebih 3 bulan dengan nilai sekitar Rp 3 miliar.

“Sesuai janji dari Pemkab Lobar, bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2020, dan hari Jum’at (kemarin). Proses pembayaran oleh pihak BPKAD sudah dilakukan.”tegas Winengan.

Dengan sudah dilakukan pembayaran PJU, Winengan berharap pihak PLN tidak lagi sembarangan melakukan pemutusan PJU, meski pemutusan jaringan PJU menjadi hak dan kewenangan dari pihak PLN, namun jika sampai dilakukan pemutusan, pihak Pemkab Lobar tentu tidak akan tinggal diam.” Kalau diputus jaringan listrik PJU, kita putus juga jalurnya PLN,” ancamnya.

Pihaknya bersama tim di Pemkab Lobar sudah melakukan rapat secara khusus membahas pemanfaatan jalan oleh pihak PLN yang mengangkut material batu bara, rapat dilakukan pada tanggal 26 Desember lalu, hasilnya pengangkutan batu bara tidak boleh lagi melalui jalur darat.” Tidak boleh pengangkutan batu bara itu lewat darat, harus lewat laut kalau ini dilakukan lagi, akan diputus oleh Pemkab Lobar,” tegasnya.

Peserta rapat pada saat itu mulai dari pihak kepolisian, dinas Pekerjaan Umum, Dinas LH Pol PP dan Dinas Perizinan serta Bakesbangpol. Dengan sudah adanya kesepakatan rapat bersama ini, rencana pemutusan pengangkutan material menggunakan jalur darat akan tetap diputus. Menurutnya, aktivitas pengangkutan material batu bara dari hasil kajian Dinas PUPR merusak jalan dan mengganggu jalur lalu lintas. Sekarang ini, pihak Dinas PUPR sedang melakukan pengecekan jalan yang sudah rusak. (her)

(Suara NTB/kir)

BELUM TUNTAS - Kondisi proyek Pendopo Bupati Loteng yang belum tuntas. Rekanan yang mengerjakan proyek ini terancam didenda.

Proyek Tak Tuntas

Tiga Rekanan Kena Sanksi Praya (Suara NTB) Tiga rekanan proyek pembangunan pendopo Bupati Lomboh Tengah (Loteng), Gelanggang Olahraga (GOR) serta pembangunan tiga gedung kantor camat, dijatuhi sanksi berupa denda oleh pemerintah daerah setempat. Sanksi dijatuhkan, lantaran ketiga rekanan proyek tidak bisa menuntaskan pengerjaan proyeknya masing-masing sesuai kontrak yang sudah disepakati hingga akhir bulan Desember 2019.

Meski dijatuhkan sanksi, rekanan bersangkutan tidak sampai diputus kontraknya.

Pihak rekanan masih diberikan kesempatan hingga 50 hari ke depan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas tersebut. “Sesuai regulasi yang ada, pihak rekanan kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan.

Dengan pembebanan berupa denda sampai proyek selesai dikerjakan, maksimal sampai 50 hari ke depan,” aku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR) Loteng, Ir. Amir Ali, kepada wartawan, Jumat (3/1).

Jika sampai batas waktu yang diberikan, proyek tidak juga bisa diselesaikan barulah kontrak rekanan bersangkutan akan diputus dan dijatuhkan sanksi tambahan berupa dimasukkan dalam daftar blacklist. Dampaknya bagi rekanan tidak bisa lagi mengikuti tender proyek di Loteng, bahkan tender proyek secara nasional.

“Besaran denda yang dijatuhkan juga sesuai regulasi. Dan, akan dikalkulasikan begitu proyek selesai dikerjakan,” tambah Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR Loteng, M. Supriadin, yang dikonfirmasi terpisah.

Dari tiga proyek ini, ujarnya, proyek pembangunan tiga kantor camat masing-masing Camat Pujut, Jonggat serta Camat Kopang dengan nilai proyek sebesar Rp 8,6 miliar lebih, yang paling kecil progressnya, yakni masih dib awah 80 persen. Sementara proyek pembangunan Pendopo Bupati Loteng

senilai Rp 13 miliar dan GOR senilai Rp 12 miliar, progressnya sudah di atas 98 persen.

Disinggung penyebab tidak tuntasnya ketiga proyek tersebut, Sopo – sapaan akrab Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR Loteng ini, mengaku faktor yang paling dominan adalah karena keterlambatan pengerjaan. Lantaran harus menunggu pembongkaran gedung lama selesai dulu. Seperti tiga kantor camat serta pendopo Bupati Loteng kan harus dibongkar dulu. baru kemudian rekanan bisa mulai pengerjaan dari awal.

“Kalau untuk GOR, sedikit terlambat, karena ada proses sanggahan. Sehingga cukup menyita waktu rekanan untuk bisa memulai pekerjaan fisik,” ujarnya seraya menambahkan, kalau faktor cuaca tidak terlalu berpengruh. Karena hujan sendiri baru turun pertengahan bulan Desember. Sehingga cukup beralasan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan waktu dan tidak langsung menjatuhkan sanksi pemutusan kontrak. (kir)

Tujuh Paket Proyek Diduga Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Tujuh proyek Pemda Lombok Barat (Lobar) tahun 2019 menyisakan masalah. Pasalnya, pengerjaan proyek ini tidak tuntas hingga habis satu tahun anggaran. Dua proyek diputus kontrak, yakni proyek Dermaga Senggigi dan proyek Pasar Gunungsari. Ditambah lagi enam proyek molor di antaranya proyek jalan, proyek Puskesmas Pelangan, Eyat Mayang, Gerung, Meninting dan Gunungsari.

Asisten II Setda Lobar, Lale Prayatni mengatakan hasil rapat evaluasi proyek tahun 2019 dari total proyek yang dikerjakan melalui pengadaan ULP sebanyak 121 paket dengan nilai kontrak Rp 269 miliar lebih. Dari 121 proyek tersebut terdiri dari 91 paket konstruksi, 9 paket konsultan dan 29 pengadaan barang jasa.

Sumber pendanaan ratusan proyek ini terdiri dari dua paket dari Tugas Perbantuan (TP), DAK 75 paket dan sisanya dari sumber pendanaan lainnya. Dari jumlah paket proyek yang dikerjakan ini dipastikan dua paket Putus kontrak dan lima Paket puskesmas molor. “Jadi ada dua paket proyek putus kontrak yakni Dermaga dan Pasar Gunungsari II. Lima proyek puskesmas

Hj. Lale Prayatni molor,” jelasnya, Jumat (3/1).

Kondisi proyek yang molor ini, ujarnya, tidak semua progresnya rendah, namun beberapa di antaranya tinggal finishing. Seperti proyek Puskesmas Gerung sudah selesai, tinggal finishing sedikit. Maksimal tanggal 12 Januari pengerjaan akan selesai. Kebijakan yang diambil pemda, untuk proyek yang tidak selesai sampai tahun anggaran akan dibayar pada APBD perubahan. Namun pihaknya perlu mengkaji mana proyek yang layak dibayar pada APBD perubahan dan mana proyek-proyek yang bisa dibayar segera. Kalau proyek yang deviasinya 10 persen wajar dibayar APBD perubahan. Sebaliknya yang hanya tinggal finishing akan dibayar sece-

patnya. “Ini juga cara kami menghukum rekanan, tapi ini masih dikaji dulu,” ujar dia.

Dijelaskan akibat kondisi proyek ini OPD pun menyalahkan dan menyudutkan ULP. Seharusnya hal ini tidak terjadi, sebab bagaimana pun ULP bekerja sesuai dengan aturan.

Kalaupun yang disoal adalah rekanan yang dimenangkan penawaran terendah, menurut dia berdasarkan data ULP dari 121 paket proyek itu hanya delapan pemenang paket proyek dengan penawaran terendah.

Menurutnya, sesuai arahan bupati agar proses lelang dipercepat agar bisa awal tahun ini. Di sini ada peran dan tanggung jawab kepala OPD. Sebab satu proyek saling kait mengait. Jangan sampai kepala OPD menyalahkan PPK dan ULP. Karena itu arahan bupati harus ada komunikasi intensif antara kepala OPD dan ULP. Pihaknya akan lebih intensif lagi kepada OPD yang punya proyek fisik, sebab sejauh ini kepala OPD justru tidak tahu.

“Bagaimana kepala OPD mengendalikan proyek kalau dia tidak tahu (lepas tangan) soal perkembangan proyek itu.

Ke depannya kepala OPD jangan terlalu lepas tangan. Di sinilah menjadi salah satu kelemahan,’’ ungkapnya. (her)

Sekda Baru Programkan Sambangi OPD Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi memprogramkan menyambangi Organisasi Perangkat Daerah(OPD) d isetiap minggunya. Hal ini dilakukan untuk membangun konsolidasi, konsultasi dan silaturahmi lebih dekat.

“Ini membuat lebih dekat mengetahui persoalan-persoalan yang ada ditiap-tiap OPD untuk diperhatikan dan bagaimana nanti penanganannya,” ungkap Baehaqi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (3/1).

Mantan Kepala Bappeda Lobar itu mengatakan jika kedatangannya ke OPD bersama dengan para asisten secara bergilir mendatangi OPD. Nantinya setiap kendala OPD yang diketahui akan didiskusikan bersama untuk mencari solusi. “Kita melihat lang-

H. Baehaqi sung tidak dari jauh. Kita ingin menyapa terus melihat stafnya seperti apa termasuk kedisiplinan,” sambungnya.

Menurutnya kunjungan itu tidak hanya kepada OPD pelayanan publik saja. Melainkan OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penger-

jaan proyek. Meski demikian ia menegaskan kedatanganya bukan dalam rangka inspeksi dadakan (sidak). Namun untuk silaturahim. “Dan itu semua (OPD) kita datangi, supaya semua tetap siaga. Agar semua bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi misi Lobar itu,” jelasnya.

Terkait OPD penghasil PAD, Baehaqi nampaknya sudah memiliki rencana untuk meningkatkan penghasilan daerah itu. Sebab tak bisa dipungkiri dari tahun ke tahun, target PAD tidak pernah tercapai hingga 100 persen.

Menurutnya salah satu dalam meningkatkan PAD itu melalui sensus Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pemkab Lobar sudah menganggarkan untuk itu. Termasuk juga akan menyusun format penagihan PBB itu. (her)

Praya (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah (Loteng) melakukan proses kalibrasi (pengukuran ulang) terhadap ratusan masjid yang ada di daerah ini hingga tahun 2019. Proses kalibrasi dilakukan untuk memastikan posisi masjid benar-benar mengarah kiblat. Mengingat, banyak masjid di Loteng yang ditemukan posisinya tidak benar-benar mengarah ke kiblat.

Kepala Kemenag Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., kepada wartawan usai peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag, Jumat (3/1), mengatakan saat ini total ada sekitar 1.600 masjid yang terdata. Namun yang sudah menjalani proses kalibrasi baru sekitar seratusan masjid.

Artinya, masih banyak masjid yang belum menjalani proses kalibrasi.

Hanya saja, tidak semua masjid harus menjalani proses kalibrasi. Pihaknya melakukan kalibrasi juga sesuai permintaan yang masuk saja. “Kalau ada permintaan kalibrasi, baru kita layani. Tapi kalau

tidak ada permintaan, maka dianggap masjid tersebut sudah tepat posisi dan arahnya pada kiblat,” ujarnya.

Kalibrasi, tegas Jalal, hanya untuk meyakinkan masyarakat setempatnya saja kalau arah dan posisi masjidnya sudah tepat mengarah kiblat. Terakhir pihaknya sudah melakukan kalibrasi terhadap 12 masjid yang di Loteng. Sebagai tanda kalau masjid tersebut sudah menjalani proses kalibrasi, Kemenag Loteng akan menerbitkan sertifikat khusus bagi masjid untuk memastikan kalau arah dan posisi masjid sudah sesuai arah kiblat.

Ke depan, pihaknya berharap kalau ada masyarakat yang hendaknya membangun masjid atau tempat ibadah lainnya, hendaknya berkoordinasi dengan Kemenag Loteng untuk dilakukan kalibrasi, guna mengukur arah kiblat yang tepat. Jangan sampai setelah bangunan masjid selesai dibangun, baru minta kalibrasi. “Ya kalau arahnya tepat. Kalau tidak, kan repot,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Direksi CV Cipta Anugerah Pratama Elsan Zulkifli, didampingi Direktris Vindi Puspita Sari memberikan keterangan.

Rekanan Keberatan Diputus Kontrak Sepihak Giri Menang (Suara NTB) Pihak rekanan proyek Dermaga Senggigi CV Cipta Anugerah Pratama keberatan dengan PPK Dinas Perhubungan (Dishub) yang melakukan pemutusan kontrak sepihak. Langkah hukum berupa gugatan pidana dan perdata pun tengah dipersiapkan oleh rekanan. Rekanan mengancam akan mempidanakan pihak Dishub atas dasar dugaan persekongkolan, karena ada indikasi oknum-oknum yang menginginkan tidak selesainya proyek tersebut.

Direksi CV Cipta Anugerah Pratama Elsan Zulkifli didampingi Direktris Vindi Puspita Sari, menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum menggugat pihak PPK Dishub secara perdata dan pidana. “Kami akan menempuh jalur hukum, mengugat perdata pihak PPK, konsultan. Ada lima poin salah satunya pencemaran nama baik dan gugatan pidana ke Pengadilan Negeri Mataram mengarah ke dugaan persekongkolan,” ujarnya, Jumat (3/1).

Menurutnya, beberapa hal yang menjadi alasan pihaknya menempuh jalur hukum, karena dinilai pemutusan kontrak oleh PPK dilakukan sepihak. Sebab kalaupun putus kontrak harus ada OPNAM bersama progres, namun itu tidak dilalui. Pihaknya sudah mengajukan surat perpanjangan malah diberikan surat pemutusan kontrak. Selain itu, dalam sistem progres proyek dikeluarkan sepihak. Seharusnya melibatkan rekanan dan pihak TP4D. Pihak kejaksaan hanya dilibatkan dua kali, itupun saat awal berkontrak dan ada masalah. Padahal dalam pengalamannya mengerjakan proyek, TP4D dilibatkan intens. Penilaian progres seharusnya mengacu Perpres nomor 78 terkait material onside masuk progres.

Direktris Vindi Puspita Sari menambahkan, terkait pekerjaan proyek dermaga me-

mang sejak awal cukup komplikated persoalannya. Sejak awal pihaknya tidak diharapkan sebagai pemenang. Namun pihaknya tak ada beban, sebab niatannya dari awal berkontrak sudah berkomitmen menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut. Seiring berjalan waktu, persoalan yang timbul banyak masalah, sehingga semakin kompleks serta rumit. Setiap rapat tidak ada titik temu. Bahkan rekanan mendapatkan pemaksaan kehendak. “Yang paling menjadi permasalah utama adalah dermaga apung. Sejak awal survei Desain yang mereka minta, produsen dermaga apung ini hanya satu suplayer yang ada di Indonesia,”jelas dia.

Pihaknya pun sudah komunikasi intens dengan pihak perusahaan produsen bahan dermaga apung tersebut, bahwa barang tidak ready stock. Untuk produksi butuh waktu minimal 90 hari atau 3-4 bulan, sementara kontrak proyek 130 hari. Belum termasuk pengiriman. Kendala ini pun sudah disampaikan berkalikali ke pihak PPK. Namun tidak titik temu. Pihaknya pun berupaya mencari alternatif lain dengan menawarkan bahan dari spek sama, dari HDPE, volume juga memenuhi. “Namun pihak PPK menolak,” jelas dia.

Menanggapi hal ini, Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayanti menegaskan terkait langkah hukum sengketa kontrak yang dilakukan rekanan tidak dipersoalkan. “Silakan saja gugat, setiap orang punya hak untuk itu (menggugat),” kata Lale.

Yang jelas pihak PPK Dishub sudah siap. Sebab dari awal diingatkan agar administrasi dijalankan, mulai dari surat teguran dan langkah lainnya. Terkait TP4D yang menarik diri, memang karena Kejaksaan Agung membubarkan TP4D. Yang jelas, pemda sudah memutus kontrak dan kemungkinan bakal mengajukan rekanan di-blacklist. (her)

SUARA NTB Sabtu, 4 Januari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pemkab Diminta Sigap Atasi Dampak Bencana Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Hamzah meminta Pemkab melalui OPD teknis terkait sigap mengatasi dampak bencana di musim penghujan ini. Salah satunya, tetap memantau kondisi pada titik titik rawan banjir ataupun longsor.

Serta menyiapkan alat berat ketika dibutuhkan.

Seperti kejadian timbunan lumpur yang terjadi di Labuan Jontal kecamatan Pelampang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) langsung menurunk-

an alat berat. Meski kondisinya kini masih tertimbun akibat hujan yang terus turun.

“Banyak lokasi di Sumbawa atau titik titik rawan yang berpotensi terjadinya benca-

Investigasi Kecelakaan Tambang, Polisi Libatkan Saksi Ahli Taliwang (Suara NTB) Jajaran Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terus melalukan investigasi untuk menguak adakah indikasi pidana terhadap kecelakaan kerja di tambang Batu Hijau, 28 Desember 2019 lalu.

Kapolres KSB AKBP Mustofa, MH mengatakan, sementara ini pihaknya telah memeriksa sekitar delapan saksi kecelakaan runtuhnya dinding tambang Batu Hijau hingga menyebabkan kematian seorang pekerja PT Parts Sentra Indomandiri (PSI), salah satu mitra kerja PT Amman Min(Suara NTB/ist) eral Nusa Tenggara (AMNT) Mustofa itu. “Yang kami sudah mintai keterangan 4 orang saksi saat di TKP termasuk korban. Dan beberapa lainnya,” terangnya kepada wartawan, Jumat (3/1).

Untuk memastikan adakah indikasi pidana dalam kecelakaan kerja tersebut polisi masih akan memintai keterangan sejumlah pihak. Menurut Kaporles, selain para saksi penyidik saat ini berencana meminta karifikasi inspektur tambang, saksi ahli dari akedimisi serta rekonstruksi di lokasi kejadian.

Untuk saksi ahli, Polres KSB akan melibatkan akademisi tambang dari Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) dan Universitas Airlangga (Unair) sebagai bahan komparasi.

“Kalau tidak ada halangan, besok atau paling lambat Senin kami akan ketemu inspektur tambang. Baru setelah itu ke para saksi ahli,” papar Mustofa.

Ia menyebutkan, indikasi pidana pada kejadian kecelakaan kerja di tambang Batu Hijau itu bisa jadi ada dua unsur penyebabnya.

Pertama soal kelalaian pelaksanaan pekerjaannya dan kedua kelalaian dari sisi perizinan serta kelaikan peralatan yang digunakan sehingga memicu runtuhnya dinding tambang Batu Hijau saat itu.

Pada indikasi pertama, dijelaskan Mustofa, korban bisa menjadi tersangka jika faktanya saat bekerja ketika itu ada menyalahi prosedur di lapangan. Sementara indikasi kedua jika faktanya izin dan kelaikan peralatan yang digunakan tidak mememuhi standar maka perusahaan dalam hal PTPSI dapat ditersangkan.

“Tapi untuk sampai menetapkan apakah ada indikasi pidana kami kan butuh banyak bahan. Salah satunya yang terpenting dari keterangan saksi ahli. Kalau misalnya inspektur dan dua saksi ahli sepakat menyatakan ada unsur pidananya pasti akan kami tindaklanjuti kasus ini sampai tuntas,” janji Kapolres. (bug)

Lahan di Olat Maras

Pemkab Sumbawa Selektif Terbitkan Rekomendasi Sertifikat Sumbawa Besar (Suara NTB) Belasan orang sudah mengajukan penerbitan sertifikat di lokasi lahan Olat Maras. Terhadap hal ini, Pemkab Sumbawa lebih selektif memberikan rekomendasi. Artinya, pemohon diharapkan dapat menunjukkan bukti riwayat kepemilikan sebagai dasar diberikannya rekomendasi.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khaeruddin menyampaikan, terkait persoalan lahan di Olat Maras, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan tahun 2019 lalu. Terhadap lahan yang sudah bersertifikat diserahkan untuk mengelola secara bebas. Sedangkan lahan yang belum bersertifikat tidak diperbolehkan untuk dikelola sebelum adanya kejelasan pihak yang berhak.

“Dan semua masyarakat yang hadir waktu itu sepakat dan menyetujui menerima itu sampai ada proses,” ujarnya.

Disebutkannya, saat ini ada 12 orang yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lahan di Olat Maras. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPN dan meminta untuk menunda penerbitan, karena diharapkan pemohon dapat menunjukan bukti riwayat kepemilikan atas lahan.

“Kami berkoorinasi dengan BPN, jangan dulu dikeluarkan sertifikat di wilayah Olat Maras yang sedang ada proses ini.

Sampai yang mengajukan itu mampu memberikan bukti, bahwa dia benar-benar layak atau sah untuk diakui sebagai pemilik. Apa syaratnya, kami sudah ada SK data-data orangnya.

Kalau sekarang siapa yang benar berdasarkan SK, maka kami akan merekomendasi untuk diproses sertifikat,” terangnya.

Terhadap 12 orang yang mengajukan sertifikat, jelasnya, sudah diukur dan sudah jelas orangnya. Makanya pihaknya meminta dilengkapi bahannya untuk persetujuan. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu hal tersebut. Bahkan ada satu orang yang yang mengajukan penerbitan sertifikat untuk lahan seluas 87 hektar. Pihaknya juga meminta kepada yang bersangkutan data administrasi sehingga bisa memperoleh lahan seluas itu. Karena pihaknya tidak menginginkan munculnya permasalahan nantinya setelah pemerintah memberikan rekomendasi.

“Kami minta data-data administrasinya. Karena kami tidak ingin, ketika kami mengeluarkan rekomendasi berdasarkan tandatangan Pak Sekda atau Pak Bupati, bahwa dia boleh memiliki dan silahkan diterbitkan sertifikat. Tau-tau di belakang hari ada orang lain yang atas namanya dalam sertifikat itu, ternyata dia tidak pernah memberikan, menjual, atau memindah tangankan kepada orang itu. Itu yang kami minta mohon lengkapi administrasi riwayat kepemilikannya, sehingga itu bisa diakui dan kita bisa rekomendasikan. Sampai saat ini kami menunggu yang bersangkutan belum memenuhi syarat yang kami ajukan,” tukasnya.

Sebenarnya, lanjutnya, pihaknya menginginkan agar persoalan lahan di Olat Maras ini bisa tuntas. Namun karena prosesnya berlarut-larut sekian lama, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu segera. Tentunya yang penting syaratnya orang yang mengajukan sertifikat. Karena rata-rata itu sepertinya sudah dipindah tangan sampai sekian tahun.

Makanya yang mangajukan penerbitan sertifikat diharapkan dapat membuktikan riwayat memperoleh tanah tersebut. Sehingga pihaknya akan memberikan rekomenKhaeruddin dasi. (ind) (Suara NTB/ist)

na. Ini yang mesti dipantau terus. Alat berat harus tetap stand by,” harapnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, juga sudah mengge-

lar rapat koordinasi membahas kesiapsiagaan mengantisipasi ancaman bencana saat musim penghujan. Sehingga saat terjadi bencana, ada kesiapan untuk melakukan penanganan.

“Rapat koordinasi terkait penanggulangan bencana.

Karena sekarang sudah memasuki musim hujan. Ini kan sudah ada SOP nya sejak setahun yang lalu. Kita kupas

lagi, karena kita harapkan begitu ada banjir nanti ada kesiapan yang dilakukan,”ujarnya.

Dijelaskannya, dalam surat edaran sudah ada tupoksi masing-masing instansi dalam penanganan. Meskipun demikian, instansi terkait diingatkan kembali sebagai upaya antisipasi. Termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan nantinya.

“Jadi siapa mau menyediakan apa nanti sudah dibuatkan surat edarannya.

Dulunya sudah, Cuma mengingatkan kembali mereka.

Kita antisipasi, termasuk langkah-langkah. Semuanya mengambil langsung langkah masing-masing. Semua sudah ada tupoksinya masing-masing. Begitu ada kejadian BPBD meneruskan informasi ke semua dinas ter-

kait, seperti PU, Dinas Sosial bersiap siap sudah. Sementara menunggu keterangan dari camat baru nanti apa tindakannya yang akan dilakukan,” terangnya.

Saat ini, lanjut Wabup, sudah ada posko tanggap darurat di Kantor BPBD Sumbawa. Bantuan logistik juga sudah disiapkan. Nantinya jika sudah dibutuhkan, maka akan segera disalurkan. (arn)

Penemuan Jenazah Perempuan Dimutilasi, Polisi Periksa Saksi Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga Kebayan, Kabupaten Sumbawa dihebohkan dengan penemuan mayat seorang perempuan yang telah dimutilasi, Jumat (3/1). Polisi kini intens melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk suami korban.

Potongan tubuh korban yang diidentifikasi bernama Siti Aminah (44) ditemukan membusuk dalam kulkas dan coolbox di dalam rumah yang ditempati korban di RT 02 RW 12 Kebayan Kelurahan Brang Biji. Data yang dihimpun menyebutkan, korban sehari seharinya adalah pedagang.

Polisi menemukan barang bukti berupa kedua tangan korban di dalam kulkas warna biru.

Sementara Kedua kaki korban ditemukan di dalam kulkas warna putih dan tubuh korban di temukan di dalam coolbox.

Kapolres Sumbawa, yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Faisal Afrihadi S.H, menceritakan kronologis penemuan mayat dimaksud. Pada awalnya tetangga korban mencium bau yang tidak sedap. Kemudian tetangga korban menghubungi suami korban yang bernama Muslim (46) yang beralamat di desa Kalimango Kecamatan Alas.

Setelah salat Jumat, suami korban datang dan langsung langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan mencium bau busuk yang menyengat. Kemudian suami korban dan tetangga korban menghubungi pihak kepolisian un-

(Suara NTB/Ist)

OLAH TKP - Polisi saat melakukan olah TKP di rumah lokasi penemuan mayat, di Kebayan, Kabupaten Sumbawa, Jumat (3/1). tuk memberitahukan hal tersebut.

Setelah mendapat laporan, polisi langsung bergerak ke TKP. Selanjutnya, korban diba-

Riksus Desa Labuhan Lalar Diperpanjang Dua Pekan Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali memperpanjang pelaksanaan Pemeriksaan Khusus (Riksus) dugaan proyek fiktif pengadaan lampu penerangan pantai di Desa Labuhan Lalar tahun 2018. Proyek yang ditaksir menghabiskan anggaran Rp165 juta tersebut diketahui bermasalah setelah BPD dan masyarakat setempat melaporkannya ke Polres setempat.

Perpanjangan waktu Riksus hingga beberapa minggu ke depan ini dilakukan, karena masih ada beberapa bukti tambahan yang belum lengkap.

“Memang untuk Riksus Desa Labuhan Lalar kita perpanjang hingga dua minggu kedepan karena masih ada beberapa keterangan dan alat bukti lain yang belum lengkap. Termasuk upaya melakukan pengecekan secara fisik terhadap proyek tersebut, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan masalah itu.

Kami juga akan tetap berupaya dalam waktu dua minggu tersebut Riksus ini sudah tuntas untuk kita limpahkan ke Polres,” ungkap Plt Inspektur Inspektorat KSB, Supiarno SP, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (3/1).

Dikatakannya, perpanjangan waktu pelaksanaan Riksus dilakukan karena masih ada beberapa bukti yang belum dilengkapi. Pihaknya juga mengaku dalam penanganan masalah ini ada banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya, minimnya keterangan saksi.

Terlebih lagi, Riksus ini, karena adanya permintaan dari Polres untuk menghitung kerugian akibat kasus tersebut. Karena pada prinsipnya Riksus sengaja dilakukan untuk memastikan pengaduan masyarakat desa yang menduga ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa tersebut bisa jelas.

Karena tahap pertamanya belum tuntas, maka proses perpanjangan waktu

harus dilakukan sehingga ada kesimpulan terkait laporan dimaksud, apakah akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Jika sudah lengkap pihaknya akan langsung menyerahkan hasilnya ke Polres karena penanganannya bukan di Inspektorat.

“Khusus untuk kasus desa Labuhan Lalar bukan dalam penanganan kami (Inspektorat) tetapi berada di Polres. Kami hanya diminta oleh penyidik Polres untuk bisa menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut makanya kita Riksus,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain kasus desa Labuhan Lalar, pihaknya juga mencatat masih ada bebarapa desa yang masuk dalam antrean untuk dilakukan Riksus.

Desa-desa tersebut terindikasi bermasalah lantaran ada dugaan mark up anggaran terhadap salah satu item pekerjaan yang ada di desa dan tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan. Selain itu, ada juga anggaran yang masih belum dikembalikan ke kas daerah meski sudah di sidangkan di Majelis TPTGR. Pihaknya sangat mengapresiasi informasi dari masyarakat ini sebagai bukti bahwa masyarakat juga mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Karena jika hanya berdasarkan hasil laporan administrasi serta SPJ terhadap pekerjaan, sudah diterima melaluli sistem Siskeudes serta tidak ada masalah. Selain pelanggaran yang dimaksud, ada lagi laporan terkait penggunaan anggaran yang tidak bisa dibuktikan (laporan fiktif) sehingga butuh klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami belum bisa simpulkan benar atau salahnya laporan dari masyarakat ini, mengingat tim riksus masih mengumpulkan bukti-bukti.

Kita juga sengaja melakukan perpanjangan supaya masalahnya bisa jelas tidak sepihak-sepihak agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

wa ke RSUD untuk ditangani lebih lanjut. Suami korban sudah membuat laporan polisi di SPKT. “Kita sudah selesai melakukan olah TKP.

Pengecekan informasi ke sekitar. Kami interogasi juga saksi saksi yang ditemukan di lapangan, termasuk suami korban,” terang Kasat.

Pihaknya juga kini terus mlakukan pendalaman atas kasus ini. Baik melalui pemeriksaan saksi saksi maupun alat bukti di lapangan. (arn)

Lahan Bendungan Tiu Suntuk Mulai Dibersihkan Taliwang (Suara NTB) Proses pembersihan lahan (land clearing) bendungan Tiu Suntuk di kecamatan Brang Ene saat ini telah dimulai. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bekerja sama dengan otoritas kehutanan kini tengah men-

Amar Nurmansyah

gawali kegiatan tersebut dengan melakukan crossing (penandaan tegakan) pepohonan yang akan ditebang.

“Kegiatan crossing-nya sudah jalan sekitar seminggu.

Dan insyaallah secepatnya akan selesai,” kata kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah, MT, Jumat (3/1).

Proses pembersihan lahan bendungan yang biaya pembangunannya ditanggung penuh oleh APBN itu akan dilaksanakan secara bertahap. Di tahap awal ini luasan lahan yang dibabat seluas 43 hektar. Dijelaskan Amar, lokasi tersebut nantinya akan menjadi titik awal kegiatan pembangunan bendungan yang juga alan dimulai tahun ini. “Pembersihan berikutnya akan bertahap menyesuaikan tahapan program pembangunannya,” paparnya.

Amar menyebutkan, seluruh lahan yang akan dimanfaatkan menjadi lokasi pembangunan bendungan Tiu Suntuk tidak

ada milik masyarakat.

Demikian juga dengan status sebagai hutan lindung. Hal ini kemudian memudahkan pemerintah KSB mengurus penyiapan lahannya. “Sempat kemarin ada kendala sedikit, tapi sudah beres,” ungkapnya.

Ditanya mengenai waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan lahan seluas 43 hektar tersebut. Amar menyebutkan, pihaknya tidak bisa memastikan. Namun yang jelas kata dia, kegiatan penebangan akan dimulai bulan Januari ini segera setelah seluruh tegakan (pohon) ditandai. “Kita memang harus cepat juga melakukan pembersihan meningat proyek pengerjaan bendungannya pasti menunggu lahannya selesai dibersihkan,” ujarnya.

Untuk diketahui bendungan Tiu Suntuk akan menjadi bendungan kedua di KSB yang pembangunannya dibiayai oleh pemerintah pusat setelah bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bendungan dengan fungsi mereduksi potensi banjir di KSB itu mencapai Rp 1,2 triliun lebih.(bug)

(Suara NTB/ist)

Tahun 2020, Pol PP Maksimalkan Patroli Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pol PP Kabupaten Sumbawa akan memaksimalkan patroli di tahun 2020 ini.

Sebagai upaya meminimalisir penyakit masyarakat yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban.

“Dari yang tahun 2019 itu, kita maksimalkan dan mantapkan kembali,” kata Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si, Jumat (3/1).

Patroli yang dimaksimalkan, jelasnya, antara lain patroli siang dan malam. Kemudian patroli dalam rangka menertibkan pelajar yang bolos sekolah. Di mana selama ini sudah terlalu banyak berkembang adanya yang mengonsumsi narkoba, miras, dan penyimpangan lainnya.

Penertiban juga akan dilakukan di beberapa titik di Taman Kota. “Ini yang perlu kita maksimalkan. Kemudian kita melaksanakan Opgab

tahun 2020, tetap ingin lebih tertib lagi dari tahun 2019,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya ingin berbuat lebih banyak dalam melakukan patroli. Hanya saja di tahun lalu, anggarannya terbatas sehingga dinilai masih kurang. Sedangkan polanya di tahun 2020 juga hampir sama dengan tahun sebel-

umnya. Porsi anggaran yang dikurangi berpengaruh terhadap jumlah volume untuk melakukan patroli nantinya.

Meskipun demikian, pihaknya akan berupaya memaksimalkan patroli dalam rangka melakukan penertiban. “Kami akan semaksimal mungkin terhadap upaya penertiban itu. Walaupun anggaran terbatas, kita coba siasati supaya kinerja kita tidak berkurang. Karena banyak hal yang akan kita lakukan tahun ini. Insya Allah kita maksimalk a n tahun 2020,” tandasnya. (ind) H. Sahabuddin (Suara NTB/ist)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 4 Januari 2020

Halaman 7

Kakankemenag Serukan Jaga Kerukunan Beragama Dompu (Suara NTB) Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke-74 tahun 2020 tingkat Kabupaten Dompu dilangsungkan di lapangan kantor Bupati dan dipimpin Asisten Administrasi Pembangunan Setda Dompu, Ir. H. Moh Rasyidin Suryadi, M.Si. Umat pun diminta mempertahankan dan menjaga keharmonisan yang selama ini terjaga.

Upacara bendera HAB Kementerian Agama ini merupakan kali pertama dilangsungkan di lapangan kantor Bupati Dompu. Selama ini, upacara yang di(Suara NTB/ula) langsungkan secara mandiH. Syamsul H. Ilyas ri di halaman kantor Kemenag Kabupaten Dompu, lapangan Kandai Dua, dan atau di halaman madrasah. Ir. H. Moh. Rasyidin Suryadi, MSI selaku inspektur upacara dalam sambutannya hanya membacakan amanah Menteri Agama RI, Fachrul Razi.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs. H. Syamsul H. Ilyas, M.Si usai upacara bendera mengajak umat beragama di Kabupaten Dompu untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan yang selama ini sudah terjaga dan terbina. “Di tahun 2020 ini, kita ikhtiarkan untuk ditingkatkan. Ini harus ada peran kita semua. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, peran ormas dan lainnya untuk menjaga, merawat keharmonisan,” harapnya.

Di jajaran kantor Kementerian Agama, di kantor urusan agama (KUA) tingkat Kecamatan, dan di madrasah, kata H. Syamsul, untuk bisa menjaga dan merawat kerukunan umat sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Memberikan pelayanan terbaik pada umat sesuai tugas dan fungsi masing-masing bagian dari cara menjaga kerukunan umat,” ungkapnya.

Terkait rencana program Menteri Agama memberlakukan sertifikat pra nikah sebagai syarat dicatatkan pernikahan di KUA, Drs H Syamsul H Ilyas mengaku, hingga saat ini belum ada petunjuk lebih lanjut. Tapi Kemenag sendiri sudah menerapkan program bimbingan awal perkawinan bagi calon mempelai di masing-masing KUA Kecamatan pada 10 hari sebelum menikah. Bimbingan selama tiga hari itu tidak hanya melibatkan tenaga penyuluh di KUA, tapi juga tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan/Puskesmas. “Ini salah satu upaya untuk pencegahan perceraian,” katanya. (ula)

Berantas Narkoba, Polres Dompu Mulai dari Internal Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH, SIK, berkomitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah ini. Mulai dengan memastikan seluruh personelnya bersih dari barang haram tersebut. Karena dirasa berat mengungkap kasus besar jikalau di internalnya sendiri masih ada oknum yang bermain.

“Kita akan bersihkan dulu personel, baru menyapu di luar,” tegasnya menjawab wartawan di Pendopo Bu(Suara NTB/jun) pati, Jumat (3/1).

Syarif Hidayat Sebagaimana yang pernah diungkapkan sebelumnya, lanjut Syarif Hidayat, salah satu bentuk komitmennya itu sudah diwujudkan dengan menindak sembilan orang personel di 2019 kemarin. Atas keterlibatannya dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Enam diantaranya telah di PTDH, dua orang dalam proses persidangan dan sisanya tengah mengajukan banding.

Langkah semacam ini akan terus dilakukan di 2020, apakah itu melibatkan bintara maupun perwira kepolisian Polres Dompu. “Ndak itu bintara maupun perwira kalau memang terlibat sebagai pemakai, pengedar apalagi bandar sudah pasti kita akan proses sesuai hukum,” jelasnya.

Kalaupun ada beberapa pihak yang memintanya untuk dilakukan tes urine seluruh personel jajaran, menurutnya, tak ada masalah. Tetapi langkah tersebut tak bisa direncanakan apalagi ditentukan waktunya untuk menghidari upaya oknum-oknum tertentu menghindar, apakah dengan izin tidak masuk kerja atau memakai obat penawar.

Sementara dalam hal penindakan di lapangan, lanjut Syarif Hidayat, peran serta masyarakat sangat diharapkan. Karena dengan keterbatasan personel yang dimiliki saat ini, sulit memantau 24 jam penuh aktivitas jaringan atau pengguna sabu di Desa/Kelurahan.

Prinsipnya, jajaran akan bekerja ekstra untuk melakukan pemberantasan narkoba agar generasi muda tidak sampai terjerumus dalam lingkaran tersebut. “Kalau kita lihat juga penindakan, Alhamdulillah dibanding polres lain kita kayaknya paling banyak pengungkapan di 2018 maupun 2019. Yang lain kadang lima atau sepuluh, indikasinya kan anggota kerja. Narkoba itu kalau kita ndak kerja ya diem, melempem ndak ada penanganan,” pungkasnya. (jun)

Awal 2020, Bupati Lantik 207 Kepsek dan Pengawas Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, melantik 207 Pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, (Kepala Sekolah dan Pengawas) di halaman Kantor Bupati setempat, Kamis (2/01).

Dihadapan ratusan Kepsek dan Pengawas yang dilantik, Bupati mengingatkan setelah menjadi pucuk pimpinan tidak lupa diri. Tetap mengedepankan keikhlasan sehingga bisa bekerja sama, bermitra, dan mengemban amanah dan bekerja. “Tetap bekerja dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan,” katanya.

Selain itu Bupati berharap selepas pelantikan ada pembatasan tugas dari Kepsek ang lama kepada yang baru sehingga sudah siap dengan segala dokumen yang dimiliki. “Dalam waktu dekat, BPK akan melakukan pemeriksaan dan mengabil sampel di sejumlah sekolah. Saya harap hal ini bisa diatensi,” harapnya.

Ia berpesan agar pekerjaan di tahun 2019 bisa tuntas, tidak ada yang tertunda sehingga harus dikerjakan tahun 2020. Kepsek yang lama tidak meninggalkan hutang yang menjadi beban Kepsek baru.

Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini menegaskan penempatan Kepsek dan Pengawas tersebut tidak ada muatan politik. Hal itu, semata-mata demi kebutuhan organisasi dan ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. ‘’Kami benar-benar melihat kemampuan yang dimiliki.

Selamat bekerja, semoga dapat memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bima,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

LANTIK - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri melantik 207 Kepala Sekolah dan Pengawas di halaman Kantor Bupati Bima, Kamis (2/1).

(Suara NTB/ist)

AMANKAN - Petugas gabungan mengamanakan empat kubik kayu dan dua orang yang diduga pelaku pembalakan liar di kawasan hutan Parado, Jumat (3/1) dini hari. Truk bermuatan kayu sonokeling saat dalam upaya pengintaian dan pengejaran anggota Pamhut KPH TPMRW, Jumat (3/1) (foto kanan).

Petugas Sita Empat Kubik Kayu di Hutan Parado

Bima (Suara NTB) Aparat gabungan TNI, Polri, KPH dan Sat Pol PP Kecamatan Parado, kembali menyita empat kubik balok kayu yang diduga hasil pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hutan tutupan Parado pada Jumat (3/1) dini hari sekitar pukul 03.30 Wita.

Dari penyitaan tersebut, petugas gabungan juga mengamankan dua orang yang diduga pelaku pembalakkan liar, masing-masing HM (27 Tahun) dan SR (41 Tahun) warga Desa Parado Wane Kecamatan Parado.

“Barang bukti (BB) lain yang diamankan dua unit mobil pick up,” kata Pimpinan Petugas Gabungan Patroli Hutan Parado, Danki 742/ SWY Kapten Inf. Satria Perkasa Bahar.

Satria mengaku pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan anggota Pol PP Kecamatan Parado, yakni adanya pengangkutan kayu balok di wilayah Desa Parado Wane Kecamatan Parado.

“Setelah itu sejumlah anggota langsung melakukan peninjauan dan pengintaian ke lokasi,” katanya.

Setelah pengintaian beber-

apa saat, lanjutnya, hasilnya petugas menemukan puluhan balok kayu yang diangkut ke dalam dua unit mobil pick up oleh dua orang pelaku, HM dan SR. “Jadi jumlah balok kayu yang disita ada sekitar empat kubik,” ujarnya.

Usai itu, kedua pelaku, BB berupa empat kubik kayu balok dan dua unit mobil pick up tersebut langsung dibawa ke Mapolres Bima untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Saat ini kedua pelaku dan BB sudah dibawa ke Polres Bima,” katanya.

Sebelumnya juga Aparat gabungan dari Kodim 1608 Bima, Polsek Monta dan KPH berhasil menyita 222 batang kayu yang diduga hasil pembalakkan liar (ilegal logging) di kawasan hutan Parado. Penyitaan itu usai aparat gabungan menggelar patroli. Selain menyita ratusan batang kayu,

petugas juga mengamankan lima orang yang diduga pelaku pembalakkan liar.

Kelima orang yang diamankan tersebut masing-masing berinisial, As (43 tahun), Bu (42 tahun), As (32 tahun), Nu (32 tahun) dan Sa (35 tahun).

Serta dua orang terduga berhasil melarikan diri (kabur).

Selain itu, barang bukti lain yang disita berupa unit mobil pickup, mesin pemotong kayu. BB yang diamankan itu sudah diamankan ke Polres Bima untuk diproses hukum lebih lanjut.

Puluhan Kayu Sonokeling Sementara itu, di Dompu, Tim Gabungan Pengamanan Hutan (Pamhut) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW), berhasil mengamankan truk bermuatan kayu sonokeling di simpang tiga Makodim 1614/Dompu, Kamis (2/1) Pukul 15.00 Wita.

Kuat dugaan kayu olahan berbentuk balok tersebut bersumber dari kawasan hutan lindung. Disamping barang bukti, Ovan supir truk Bernopol F 8902 UQ turut diamankan.

Kepala KPH TPMRW, Syaiful dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/1) menyampaikan, pencegatan truk bermuatan kayu ini berawal dari informasi warga yang melihat sebuah truk warna kuning bermuatan kayu melintas dari arah Huu menuju Dompu. Oleh anggota, kemudian diintai, bahkan sempat diambil gambarnya dari ketinggian untuk memastikan barang bawaanya. “Setelah dipastikan itu memang kayu sonokeling langsung dibuntuti dengan kendaraan,” ungkapnya.

Tepat di depan Kantor Resor Pajo I Desa Lepadi, tim Pengamanan Hutan Berbasis Komunitas (PHBK) yang mendapat informasi itu lantas berupaya menghentikan laju truk. Namun, oleh pengemudi tak mau dihiraukan. Sehingga aksi pengejaran pun terjadi.

Kendati sempat kehilan-

gan jejak lantaran truk yang disalipnya tiba-tiba berhenti.

Tak lama kemudian tim mendapatinya melaju kencang ke arah Bima. Tetapi beruntung pada beberapa titik telah lebih dulu disiagakan anggota Pamhut yang dibantu jajaran Intel Kodim 1614/Dompu. “Sehingga truk ini berhasil cekat kemudian amankan bersama supirnya,” jelas dia.

Atas temuan barang bukti kayu yang diduga kuat hasil tebangan liar dalam kawasan hutan lindung tersebut, lanjut Syaiful, KPH TPMRW telah melaporkannya ke Dinas LHK Provinsi NTB untuk ditindaklanjuti dengan mengirim penyidik PNS. Sementara untuk pemiliknya sendiri, sejauh ini belum ada yang mendatangi kantornya selain dari supir truk yang memang diamankan.

“Tindaklanjutnya nanti seperti apa kita tunggu PPNS dari provinsi, yang jelas untuk memastikan ini ilegal atau tidak harus dilakukan lacak balak dulu,” pungkasnya. (uki/jun)

Retribusi Tertunggak Mencapai Rp800 Juta Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika Statistika (Kominfotik) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini total tunggakan retribusi menara telekomunikasi yang belum terbayar mencapai angka Rp800 juta. Jumlah ini merupakan hasil akumulasi penagihan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 sementara untuk tahun 2020 baru diusulkan untuk dilakukan penagihan terhadap para operator seluler.

Kepala Dinas Kominfotik Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB, Jumat (3/1) mengatakan, memang untuk saat ini masih tersisa tunggakan sekitar Rp800 juta dari total tagihan operator seluler yang mencapai angka Rp1,7 miliar di tahun 2018-2019.

Terkait dengan tunggakan

tersebut, pihaknya tetap akan mengupayakan agar para operator bisa segera melakukan pembayaran. Pihaknya juga mencatat sudah tiga kali surat peringatan dilayangkan oleh Pemerintah, tetapi operator masih belum mengindahkan surat teguran dimaksud.

Bahkan dari total 11 operator yang berada di KSB, tercatat hanya empat perusahaan saja yang sudah membayar kewajiban mereka kepada daerah.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana untuk kembali melayangkan surat teguran untuk kesekian kalinya dengan harapan mereka bisa membayar segera. Jika tidak kunjung memberikan hasil maksimal, pihaknya berencana melakukan upaya tegas dengan melibatkan Kejaksaan sebagai pengacara negara.

Proyek Perpipaan PDAM Diadendum Dompu (Suara NTB) Sejumlah paket proyek hingga akhir 2019 di Kabupaten Dompu belum juga kelar dikerjakan. Diantaranya proyek perpipaan PDAM Dompu di Desa Oo yang mendapat penolakan dari warga akhirnya diadendum hingga 2020.

Perpanjangan waktu ini dimungkinkan karena kondisi fosmayer atau bencana sosial yang tidak permanen.

Kepala Bagian Pembangunan dan Sekretariat ULP Setda Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM kepada wartawan di kediamannya, Jumat, 3 Januari 2020 menegaskan, hingga akhir 2019 lalu sejumlah paket pekerjaan di Kabupaten Dompu rampung. Kalaupun ada beberapa paket pekerjaan yang belum selesai, berdasarkan alasan keterlambatan akhirnya diberi perpanjangan waktu 50 hari untuk menyelesaikan.

Untuk paket pekerjaan pergantian perpipaan PDAM Dompu di Desa Oo senilai sekitar Rp,14 M yang mendapat penolakan dari warga, pengerjaannya diadendum. Artinya, pekerjaan dilanjutkan tahun 2020 tanpa melalui proses ulang.

Hal itu dibolehkan dalam ketentuan karena adanya penolakan dari warga. Namun upaya pendekatan kepada warga sudah dilakukan, termasuk memenuhi sejumlah tuntutan warga setempat seperti perbaikan perpipaan distribusi di Desa Oo. “Sepertinya pengerjaan pergantian perpipaan distribusinya sudah rampung dik-

erjakan,” kata Nasrun Hanif.

Untuk paket rehab pembangunan gedung kantor Cipta Karya Dinas PUPR, Nasrun Hanif mengatakan, pagu anggaran Rp.900an juta tersebut hanya untuk konstruksi atap sesuai pekerjaan yang ada saat ini. Untuk plafon, lantai dan pengecetan belum dianggarkan karena tidak cukup anggaran. “Kalau gedung Cipta Karya itu memang sampai segitu pekerjaannya. Itu karena anggarannya hanya cukup segitu,” terangnya.

Sementara untuk proyek pembangunan ruang rawat inap di RSUD Dompu, Nasrun Hanif mengaku, diberi perpanjangan waktu selama 50 hari menyelesaikan finising proyek.

Keterlambatan pengerjaan proyek ini disebabkan oleh keterlambatan mulai pekerjaan karena adanya pasien rawat inap di gedung lama, bangunan proyek yang berada dalam lingkungan ruang rawat inap RSUD, dan terbatasnya akses.

“Sisanya hanya finising saja. Paling beberapa hari dikerjakan rampung,” katanya.

Terhadap pembangunan gedung kantor Pemda Dompu klaster II, Nasrun Hanif menegaskan, paket pekerjaannya sudah rampung jauh sebelum masa kontrak berakhir. Paket ini yang paling awal rampung bersama pembangunan gedung Puskesmas Pekat. “Saat ini mereka dalam sama perawatan. Makanya, anggarannya masih ditahan 5 persen untuk retensi,” katanya. (ula)

Upaya tegas dilakukan Pemerintah karena operator masih tetap saja mengelak dengan kewajiban mereka untuk membayar. “Total retribusi yang masih tertunggak di operator seluler sekitar Rp800 juta yakni di tahun 2018 dan 2019 lalu. Kami juga tetap akan berupaya maksimal untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan ini sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan,” ungkapnya.

Dikatakannya, selain dengan melayangkan surat teguran kepada mereka untuk tetap membayar, pihaknya juga memiliki cara lain. Salah satu sanksi tegas yakni upaya penangguhan perpanjangan ini terhadap menara yang menunggak retribusi.

Tidak hanya masalah perpan-

jangan izinnya saja, bahkan untuk pembangunan menara baru oleh operator yang menunggak juga tidak akan diberikan izin sebelum kewajiban kepada negara diselesaikan.

Selain upaya dimaksud, pihaknya juga akan kembali mengundang pihak operator untuk menggelar rapat di Kementerian Keuangan. Hal itu dilakukan untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan itu apalagi alasan para operator seluler tidak membayar karena harganya dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pihaknya berharap dengan adanya pertemuan itu, apa yang menjadi kewajiban dari operator bisa terbayarkan sehingga pendapatan yang masih

tertunggak saat ini bisa dituntaskan segera. Jika upaya tersebut tidak kunjung memberikan hasil juga, pihaknya tidak akan segan-segan untuk meminta operator yang baru untuk bisa berinvestasi di KSB jika operator yang lama tidak memiliki itikad baik untuk membayar tunggakan.

Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya apa yang menjadi kewajiban pembayaran harus diselesaikan agar keberlanjutan usaha tetap terjamin. “Kita tidak akan segansegan untuk memberikan sanksi tegas bagi operator penunggak retribusi menara. Karena persoalan ini sudah sering diingatkan, tetapi tidak kunjung memberikan hasil yang maksimal,” sebutnya. (ils)

SUARA NTB Sabtu, 4 Januari 2020

Sistem e-Rekap Sajikan Hasil Pilkada Lebih Cepat Mataram (Suara NTB) – Penerapan sistem rekapitulasi suara hasil pemilihan secara elektronik atau erekap, optimis bakal mulai diberlakukan pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

Berbagai perangkat pendukung pelaksanaannya secara teknis kini tengah disiapkan oleh KPU. Dengan sistem e-Rekap ini diklaim KPU memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem rekapitulasi secara manual. Pertama adalah bisa menyajikan hasil sementara pemungutan suara pilkada lebih cepat dan akurat untuk diketahui publik.

(Suara NTB/ist) “Rencana e-rekap ini Zuriati merupakan bagian dari hasil evaluasi Pemilu kemarin. Bagaimana upaya KPU untuk menyediakan hasil pemilu lebih cepat. Jadi dengan kata lain e-rekap ini penyempurnaan dari Situng kita,” ujar Koordinator divisi teknis, KPU Provinsi NTB, Zuriati, Jumat (3/1).

Sistem e-Rekap ini, lanjut Zuriati bakal mamangkas jenjang perhitungan manual. Dimana scan C1 hasil pemungutan suara di TPS tersebut, langsung dimasukkan ke dalam server KPU. Sehingga dengan demikian, hasil pemungutan suara dapat disajikan lebih cepat. “Dengan e-rekap ini ada pemangkasan proses. Kalau sistem manual, datanya mengalir mulai dari TPS terus berjenjang ke PPS kemudian PPK baru ke KPU. Nah besok ini alurnya diperpendek, tidak panjang. Karena rantai problem Pemilu kita itu pada level berjenjang,” jelasnya.

Selain itu dengan e-rekap itu, Zuriati meyakini bahwa bisa membuka hasil perhitungan suara menjadi lebih aman dari upaya praktik kecurangan. KPU menjadi lebih transparan dalam hal penyajian hasil, di mana masyarakat bisa memantau langsung pergerakan perolehan suara.

“Untuk lebih jelasnya seperti apa, kita tunggu saja regulasi selesai digodok, tapi kita optimis sistem e-rekap ini bisa dilaksanakan di Pilkada serentak 2020. NTB juga cukup siap untuk melaksanakannya,” kata Zuriati. Terakhir disampaikan Zuriati, dengan sistem e-rekap itu juga berimplikasi pada pengurangan penggunaan jenis kertas. Dimana sebelumnya pada sistem perhitungan manual, ada banyak jenis kertas yang harus diisi. Tapi dengan sistem e-rekap ini akan ada penyederhanaan kertas.

“Tentu ada implikasinya juga pada pengurangan penggunaan kertas. Pemilu kemarin kertasnya begitu banyak digunakan, besok ini akan ada penghematan Sumber daya alam, karena hasil dari TPS langsung ke kabupaten,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Bima

Koalisi PAN-Nasdem Siap Hadapi Petahana

Mataram (Suara NTB) – Ady Mahyudi mengaku tidak gentar dengan kekuatan yang dimiliki oleh bakal calon petahana Pilkada Kabupaten Bima, Indah Damayanti Putri (IDP). Karena itu ia memastikan diri siap untuk menghadapinya pada Pilkada serentak 2020 mendatang. “Tenang masih tunggu survei,” kata politikus PAN itu saat dikonfirmasi wartawan di ruang Fraksi DPRD NTB. Ady menegaskan bahwa dirinya tak mau gegabah dan buru-buru dalam melakukan proses pencalonan di Pilkada Bima. Ia terus mengamati gerak arah dinamika politik yang terjadi. Sehingga pada saatnya mengambil keputusan, sudah diperhitungkan dengan matang.

Ia mengatakan saat ini dirinya

fokus membangun komunikasi politik dengan partai politik yang bakal dijadikan kendaraan politiknya. Selain dengan partainya sendiri, Ady intens berkomunikasi dengan Nasdem. Karena itu soal pasangan calon, kemungkinan dirinya akan bersama politisi Nasdem, H. M. Syafruddin M Noer.

“Masak sih, partai tidak men-

dukung kadernya sendiri, saya rasa tidak begitu, Nasdem pasti ke Pak Safru,” ujarnya. Hal itu ditegaskan Ady untuk menepis rumor yang menyebutkan bahwa Nasdem lebih condong ke IDP. Jika NasDem dan PAN dapat disatukannya ke dalam gerbong koalisi, maka kedua partai sudah lebih dari cukup un-

tuk mengusung pasangan calon.

PAN menguasai 6 kursi dan NasDem 4 kursi, sehingga totalnya menjadi 10 kursi. Syarat ini melebihi syarat minimal 9 kursi untuk mengusung pasangan calon di Bima. Belum lagi jika ditambah dengan partai lainnya.

“IbuDindahanyamenguasai40 persen, sedangkan saya ditambah pak Syafru mendekati 50 persen,” akunya saat mengkalkulasi kekuatandukunganparpolyangditargetkan menjadi pendukungnya.

Selain itu, Anggota DPRD NTB ini juga optimis bahwa dirinya bisa mendapatkan dukungan dari Demokrat dan PKS.

Menurutnya dinamika politik Bima terkait arah dukungan parpol masih dinamis, sehingga semua masih memungkinkan. “Oh ya, kata siapa. Nanti kita lihat,” imbuhnya saat dikonfirmasi terkait kecondongan PKS dan Demokrat ke IDP. Terakhir dikatakan Ady, bahwa salah satu modal politik yang membuatnya optimis untuk kembali maju bertarung adalah semangat para pendukung dulu yang masih solid.

“Saya kira kita ada pendukung militan ya dan banyak evaluasi terhadap kepemimpinan petahana,” pungkasnya. (ndi)

Evaluasi Operasi Lilin 2019

Natal Tahun Baru yang Kondusif Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 72 gereja di NTB khidmat melaksanakan ibadah Natal. Hal itu menandai kedewasaan toleransi masyarakat NTB. Demikian juga perayaan malam tahun baru yang minim huru-hara. “Kondusif. tidak ada permasalahan menonjol,” kata Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana, Jumat (3/1) mengungkap evaluasi Operasi Lilin Gatarin 2019.

Dia menambahkan, pelaksanaan operasi selama 10 hari sejak 23 Desember 2019 sampai 1 Januari lalu mendapat dukungan maksimal dari masyarakat dalam bentuk toleransi beragama. “Ada sekitar 72 gereja yang melaksanakan ibadah berjalan dengan baik. Tidak ada permasalahan,” ucapnya. Perayaan malam tahun baru dengan berbagai prediksi kerawanan pun dapat teratasi optimal. Konflik antarkampung ataupun perkelahian akibat minuman keras tidak banyak terjadi. Kemacetan lalu lintas dapat diurai.

“Prediksi awal ada beberapa kejadian. Ini juga bisa dicegah. Anggota kita tidak hanya 1/3 pasukan yang turun, tapi yang cadangan juga turun ke lapangan,” terang Nana. Kapolda juga menekankan perihal sinergi antarpimpinan daerah. wujudnya dari pemantauan situasi bersama. Baik itu Gubernur NTB dan Danrem 162/WB. Dalam operasi terpusat tersebut, sebanyak 2.190 personel gabungan Polri dan TNI diterjunkan. Mereka mengisi pos dan titik pengamanan di gereja, temapt wisata, pusat perbelanjaan, obyek perayaan tahun baru, terminal, pelabuhan, dan bandara. (why)

Pilkada Loteng

Ziadi Kantongi Tiga Nama Calon Wakil Mataram (Suara NTB) – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Ziadi dikabarkan telah mengantongi tiga nama figur yang berpotensial menjadi wakilnya pada Pilkada Loteng 2020.

Ketiga figur tersebut kini sedang dimatangkan untuk dipilih salah satunya. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ahmad Ziadi mengakui, dari penjajakan dan komunikasi politik dengan partai dan figur tertentu, Pihaknya sudah mengantongi tiga figur peluang jadi pendamping di Pilkada. Hanya saja, karena situasi politik masih berlangsung dinamis, membuat pihaknya belum bisa mengungkapkan nama-nama itu.

“Siapa saja mereka itu, belum bisa saya sebutkan sekarang ini, karena komunikasi masih berjalan, kita tunggu saja, pada saatnya nanti kita sampaikan ke teman-teman media,” ungkapnya, Jumat (3/1).

Ziadi memilih tidak membeberkan lebih lanjut terkait latar belakang figur sudah dikantongi dan potensi jadi pendamping di Pilkada. Ada berbagai alasan dan pertimbangan membuat pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait identitas dan latar belakang tiga kandidat sudah dikantongi tersebut.

Menurut dia, Pihaknya masih menunggu dan mencermati terkait hasil survei simulasi pasangan dengan siapa dirinya punya elektabilitas tertinggi. Dengan siapa dirinya berpasangan dan punya elektabilitas tertinggi, tentu jadi kriteria bagi dirinya dalam memilih calon pendamping.

Selain itu, pihaknya saat ini juga masih mencermati dan menelaah kepastian arah dukungan partai. Tentunya siapa akan jadi balon pendamping di Pilkada, juga harus dimusyarawahkan parpol mitra koalisi.

Dengan begitu, dipastikan ada komunikasi dan kecocokan antara dirinya parpol mitra koalisi terkait siapa figur dipilih jadi pendamping tersebut. “Kita tentu juga meminta kesepakatan dan persetujuan partai pengusung koalisi,” tandasnya. Sebab itu, Pihaknya tidak mau gegabah dalam menentukan siapa figur pendamping.

Selain itu, saat ini juga belum ada kandidat manapun sudah menyatakan final berpasangan. Sehingga pihaknya tentu harus menganalisis dan mencermati berbagai potensi kemungkinan dinamika politik berkembang. “Kandidat lain juga belum ada final,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri menegaskan, DPD Partai Demokrat NTB sudah melaporkan kepada ketua umum DPP Demokrat terkait tiga kader partai Demokrat sudah memastikan kesiapan maju di Pilkada 2020.

Mereka adalah Ketua DPC Partai Demokrat Loteng Ahmad Ziadi, Ketua DPC Partai Demokrat KLU, Najmul Akhyar dan Ketua DPC Partai Demokrat KSB, Mustakim Patawari. Dengan kesiapan maju tiga kader tersebut, Ketum DPP sangat dukung dan meminta para kader itu mempersiapkan berbagai hal diperlukan dan dibutuhkan bagi pencalonan dan memenangkan kontestasi di Pilkada. (ndi)

(Suara NTB/penrem)

GOWES - Rombongan gowes Gubernur NTB, Kapolda, Danrem, Kepala BNN mendapat pengawalan di Jalan Bypass Labuapi.

Gubernur, Danrem dan Kepala BNN Olahraga Perpisahan untuk Kapolda Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menggelar gowes bersama pimpinan institusi Jumat (3/1) kemarin.

Olahraga itu sekaligus sebagai ajang perpisahan untuk Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana yang akan dilantik jadi Kapolda Metro Jaya.

Gowes bersama itu dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramadhani. Hadir juga Kepala BNN NTB Brigjen Pol.

Gde Sugianyar dan Ketua KONI NTB Andi Hadianto.

Gowes dengan titik start dari Makorem 162/WB menuju jalan by pass Jempong menuju arah Labuapi. Peserta mendapat pengawalan dari gabungan Forerider dari Polri dan TNI. Puluhan anggota TNI dan Polri ikut meramaikan iring iringan dengan sepeda. Sampai di bundaran tugu patung sapi, rombongan istirahat sejenak.

Pada kesempatan gowes tersebut, Forkopimda NTB meny-

erahkan bingkisan Sembako kepada pasukan kuning (petugas kebersihan). Sekitar 45 menit kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Mataram, mampir ke Polsek Pagutan untuk penanaman pohon.

Gowes akhirnya finish di Makorem sekitar Pukul 08.30 Wita.

Pada kesempatan itu, Kapolda, Danrem dan Kepala BNN meresmikan fitness center Wira Bhakti Gym Club. Danrem 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramadhani kepada wartawan

menjelaskan, olahraga bersama dengan unsur Forkopimda tersebut, sebagai ajang perpisahan dengan Kapolda NTB. Ia sekaligus mengucapkan selamat kepada jenderal bintang dua itu setelah mendapat promosi ke Polda Metro Jaya.

Selain itu, ada hal lebih besar, yakni sinergitas antara TNI dan Polri. Karena menurutnya, sinergitas dan soliditas merupakan kunci utama keberhasilan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ke-

majuan Provinsi NTB untuk mencapai NTB yang gemilang. ‘’Kaitannya dengan itu, kami sinergikan dengan kegiatan peresmian Ftness Center Wira Bhakti Gym Club untuk meningkatkan kebugaran para Parurit,’’ katanya.

Danrem 162/WB juga meresmikan perehaban Masjid Al Muttaqin Makorem. Semula kapasitas masjid hanya sekitar 100 orang, setelah renovasi mencapai sekitar 200 sampai 300 orang. (ars/*)

Tuntas, Kasus Pungli Tryout UPT Dikpora Bolo Mataram (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan pungli tryout SD Kecamatan Bolo, Kabupaten bima tahun 2018 akhirnya tuntas. Berkas tersangka mantan Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima Hj Zubaedah dinyatakan lengkap. Namun, tersangka belum dipanggil untuk dibawa ke jaksa penuntut umum. “Sudah (lengkap),” ucap Kasatreskrim Polres Bima Iptu Hendry Christianto singkat saat dihubungi, Jumat (3/1) kemarin.

Tersangka yang kini menduduki jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima ini nantin-

ya akan dilimpahkan bersama barang bukti. Pelaksanaannya sedang dalam koordinasi dengan jaksa. Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan mengatakan berkas tersebut lengkap setelah jaksa penuntut umum meneliti sejak bulan Juli tahun lalu. “Sudah P21 (berkas lengkap),” terangnya.

Untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti, imbuh dia, pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik.

“Pelimpahan tahap duanya belum. Sedang diagendakan,” jelas Suryawan. Setelah pelimpahan tersebut, sambung dia, jaksa kemudian meny-

Kredit Modal Kerja Perumahan

Kasus Lanjut ke Pengadilan Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyidik Kejati NTB sudah tidak gamang lagi melanjutkan kasus kredit modal kerja pembangunan perumahan di Kabupaten Dompu tahun 2018.

Pasalnya, jaksa sudah yakin bahwa kasus itu tetap harus masuk ke persidangan. Meskipun, pinjaman kredit yang diduga bermasalah itu sudah lunas bayar sebelum jatuh tempo.

“Kasus tetap lanjut walaupun (kredit) dilunasi. Kan ada pasal 4 (UU Tipikor),” ucap Aspidsus Kejati NTB Gunawan Wibisono dikonfirmasi Jumat (3/1) kemarin. Pasal 4 tersebut menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus kesalahan pidana. Dia menegaskan, kasus tersebut akan diproses berbarengan dua tersangka. “Dua berkas lanjut,” imbuh dia.

Kredit dengan rekening PT Pesona Dompu Mandiri pada KCPS Bank NTB Dompu telah dilunasi pada Rabu (6/11) lalu.

Besaran nilai pelunasan yang Rp6,85 miliar terhitung bunga dan denda. Dalam kasus itu, dua tersangka yakni mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank NTB Dompu, Syarifudin Ramdan, dan Direktur PT PDM Surahman dijerat dengan dua pasal,

(Suara NTB/dok)

Gunawan Wibisono yakni pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Para tersangka diduga bersama-sama korupsi dalam proses pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar. Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total Rp10 miliar. (why)

usun surat dakwaan. Yang nantinya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Keterlibatan Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima terungkap setelah penyidik melakukan pengembangan operasi tangkap tangan di UPT Dikpora Kecamatan Bolo, Bima Maret 2018 lalu. Barang buktinya Rp42

juta. Setiap siswa SD diduga dimintai duit masing-masing antara Rp50 ribu sampai Rp55 ribu.

Pungutan tersebut dikomandoi masing-masing UPT Dikpora NTB. Sampai kemudian ditemukan indikasi keterlibatan pejabat yang lebih tinggi.

Akhirnya penyidik Polres Bima menetapkan JB sebagai

tersangka. Dia diduga memerintahkan UPT Dikpora di kecamatan untuk menarik pungutan tersebut.

Tersangka diduga melanggar pasal 12 dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Sabtu, 4 Januari 2020

SUARA NTB

Halaman 9

Retribusi Parkir Tak Capai Target Mataram (Suara NTB) Realisasi retribusi di Mataram sudah capai target. Namun retribusi parkir di Mataram tak capai target. Dari target Rp2,9 miliar baru capai sebesar 99,2 persen. Pajak parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram masih nunggak sebesar Rp26 juta.

“Sebenarnya target realisasi dari retribusi pajak parkir seharusnya capai 100 persen, jika pajak parkir di RSUD Kota Mataram mampu membayar sesuai target. Mereka kan belum bayar sampai hari ini kirakira sebesar Rp26 juta,” kata Kepala Badan Keuangan Daer-

ah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, Jumat (3/1).

Kata Syakirin, dari target retribusi sampah Rp5,05 miliar sudah tercapai Rp5,100 miliar. Untuk retribusi kesehatan sebesar Rp2 miliar sudah tercapai. “Sedangkan retribusi pajak tower Rp600 juta sudah capai target juga,” ungkapnya.

Dari capaian tersebut, pihaknya sudah berkomunikasi dan bergerak menyisir di beberapa lokasi wajib pajak parkir untuk memberikan pemberian sanksi yang masih nunggak pajak. “Kami tekankan di situ, yang akan kami lakukan untuk pemberian

sanksi nantinya,” jelasnya.

“Kami juga sudah sampaikan pada DPRD Kota Mataram saat pembahasan kemarin, untuk penegakan sanksi akan kami kedepankan ter-

hadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya itu,” jelasnya. Untuk retribusi parkir tahun 2020 kata Syakirin, akan dinaikkan menjadi Rp3 miliar. (viq)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Sabtu, 4 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 4 Januari 2020

Target PAD Terlampaui, NTB Tertolong dari Defisit Anggaran Dari Hal. 1 Mantan Penjabat Sekda NTB ini mengatakan, kondisi berbeda terjadi pada komponen PAD. Di mana, PAD terealisasi sebesar 106,01 persen atau terlampaui sebesar Rp102,75 miliar dari target sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaan PAD sebesar Rp1,811 triliun bersumber dari pajak daerah sebesar 78,04 persen, retribusi daerah 1,07 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen BUMD sebesar 2,99 persen dan lainlain PAD yang sah sebesar 17,89 persen.

Sebagai penyumbang PAD terbesar, pajak daerah telah terealisasi sebesar 104,43 persen, yakni terealisasi sebesar Rp1,41 triliun dari target sebesar Rp1,35 triliun. Atau penerimaan pajak daerah melampaui target sebesar Rp60,01 miliar. Secara rinci dijelaskan, PKB dengan target Rp407,69 miliar, terealisasi sebesar Rp437,05 miliar atau 107,20 persen. Kemudian BBNKB dengan target Rp381 miliar, terealisasi Rp404 miliar atau 106,04 persen. Selanjutnya, PBBKB dengan target Rp254,22 miliar, terealisasi Rp268,97 miliar atau 105,80 persen.

Selain itu, pajak air permukaan dengan target Rp880 juta, terealisasi sebesar Rp896,5 juta atau 101,88 per-

sen. Dan pajak rokok dengan target Rp310 miliar, terealisasi sebesar Rp302,87 miliar atau 97,70 persen. Iswandi mengatakan, tidak tercapainya penerimaan pajak rokok disebabkan penurunan penerimaan cukai rokok nasional pada triwulan IV tahun 2019 dibandingkan triwulan IV tahun sebelumnya.

Bagian PAD lainnya, kata Iswandi, yakni retribusi daerah pada 2019 terealisasi Rp19,46 miliar atau 73,91 persen dari target sebesar Rp26,33 miliar.

Hal ini disebabkan proses klaim BPJS pada layanan kesehatan membutuhkan waktu lama. Kemudian terdapat beberapa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penginapan yang baru selesai proses rehab/rebuild. Serta regulasi baru perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kata Iswandi, berupa laba atas penyertaan modal BUMD terealisasi 99,24 persen dari target. Di mana, semua BUMD telah 100 persen menyetorkan dividen sesuai RUPS kecuali PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang tidak menyetorkan 100 persen. (nas)

11.896 Randis Masih Nunggak Pajak di NTB Dari Hal. 1 Ia mengatakan, hampir 60 persen Randis di NTB sudah dibayarkan pajaknya. Sedangkan 40 persen masih belum dibayarkan. Husni menjelaskan, belasan ribu Randis yang belum dibayar pajaknya oleh Pemda kabupaten/kota dan instansi vertikal tersebut ada yang sudah kendaraan tua. Ada juga Randis yang sudah dihapus oleh Pemda kabupaten/kota dan instansi vertikal tetapi belum dilaporkan ke Bappenda NTB. ‘’Kemudian permasalahannya dokumen, banyak yang hilang BPKB, STNK di kabupaten/kota. Sehingga menyulitkan ketika melakukan pembayaran,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si mengatakan, penagihan pembayaran Randis menjadi perhatian Bappenda. Karena pajak Randis termasuk potensi pajak yang prioritas. ‘’Kalau semua kabupaten/ kota plus provinsi bahkan instansi vertikal dapat disiplin melakukan pembayaran.

Maka tak terbuang energi untuk melakukan penagihan, membuat administrasi. Jadi kita anggap itu sebagai potensi yang faktual, tak perlu dikejar-kejar,’’ katanya.

Untuk itu, dalam setahun terakhir Pemprov sudah menginisiasi Samsat Autodebet. Diakuinya, Samsat Autodebet belum berjalan 100 persen, masih uji coba di provinsi. ‘’Kita berharap 2020, bisa di semua kabupaten/ kota. Kita akan memperkuat penganggaran di kabupaten/kota berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan dinas. Kita akan mendorong sentralisasi. Jadi dinas-dinas mengajukan pendaftaran, nanti pembayarannya melalui BPKAD masing-masing,’’ jelasnya.

Sekarang, kata Iswandi pembayaran pajak Randis agak tersendat. Karena pajak Randis berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di OPD, anggaran untuk pajak Randis kadang ada, dan kadang tidak dianggarkan.

Bahkan ada anggarannya tersedia tetapi tidak bisa dibayarkan karena faktor administrasi. ‘’Ini prioritas bagi kami.

Termasuk PNS guru, kita punya 7.000-an. Ini juga potensi yang prioritas penanganan. Kita sudah mulai setahun ini, kita perkuat 2020,’’ tandas mantan Penjabat Sekda NTB ini. (nas)

77.622 Pelamar Berjuang Jadi CPNS di NTB Dari Hal. 1 Sedangkan 8.248 pelamar yang gugur, dengan Pemprov NTB sebanyak 835 orang, Pemkot Mataram 203 orang, Pemkab Lombok Barat 382 orang, Pemkab Lombok Tengah 2.107 orang, Pemkab Lombok Timur 1.664 orang. Selanjutnya, Pemkab Lombok Utara 303 orang, Pemkab Sumbawa Barat 679 orang, Pemkab Sumbawa 870 orang, Pemkab Dompu 449 orang, Pemkab Bima 515 orang dan Pemkot Bima 241 orang.

Total alokasi formasi CPNS di NTB tahun 2019 sebanyak 3.204 formasi. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Pemkot Mataram 275 formasi, Pemkab Lombok Barat 205 formasi, Pemkab Lombok Tengah 479 formasi,

Pemkab Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Pemkab Lombok Utara 237 formasi, Pemkab Sumbawa Barat 105 formasi, Pemkab Sumbawa 342 formasi, Pemkab Dompu 249 formasi, Pemkab Bima 241 formasi dan Pemkot Bima 175 formasi.

Terkait dengan jadwal tes SKD, Yus mengatakan Pemerintah Pusat sudah merencanakan mulai 27 Januari - 28 Februari 2020 sesuai surat edaran Kepala BKN No. K26-30/V2054/99 tanggal 9 Desember 2019. Ia belum berani memastikan jadwal pasti untuk pelaksanaan tes CPNS Pemprov NTB. Karena masih menunggu arahan dari Panselnas. (nas)

Polda NTB dan Korem 162/WB Siaga Pilkada Serentak Dari Hal. 1 Dimulai dari Bhabinkamtibmas di desa dan kelurahan.

Ia yakin “pemanasan mesin” Parpol dan para calon yang diperkirakan akan dimulai Februari mendatang, akan aman dan kondusif. Rujukan Kapolda adalah penyelenggaraan Pilpres, Pileg, Pilgub, bahkan Pilkades serentak yang sebelumnya berlangsung relatif kondusif. ‘’Pilpres hingga Pilkades sebelumnya sudah aman, apalagi Pilkada nanti. Ini jadi dasar kita untuk menyadarkan masyarakat,’’ ujarnya.

Sembilan bulan menjadi Kapolda NTB, Nana Sudjana akan menitip pengamanan maksimal kepada Kapolda penggantinya.

Sementara Danrem 162/ WB, Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani di tempat yang sama menegaskan komitmen

tidak jauh beda. ‘’Kami satu kata satu tujuan, yaitu amankan NTB untuk NTB yang Gemilang,’’ ujarnya.

Tugas pengamanan Pilkada serentak di NTB menjadi atensi serius pihaknya. Terlebih, itu menjadi perintah langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) hingga Panglima Kodam IX Udayana. ‘’Kami akan dukung pengamanan, baik terbuka maupun tertutup,’’ tandasnya.

Pola pengamanan akan disinergikan dengan Polri, khususnya Polda NTB dan jajaran. Sebab ada tujuh kabupaten dan kota yang menyelenggarakan serentak, sehingga perlu pengamanan ekstra.

“Kami sinergi dengan Polri dengan memaksimalkan fungsi Kodim sampai ke Babinsa Babinsa,” tandasnya. (ars)

Halaman 11

Gelar Kuliah Umum

STAHN Gde Pudja Mataram Tanamkan Pendidikan Karakter Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar kegiatan stadium general atau kuliah umum dengan menghadirkan mantan Gubernur Bali periode 2008-2018, Dr. Drs. Made Mangku Pastika, MM. Mengambil tema Peran Pendidikan Tinggi dalam Membangun Social Awareness Generasi Muda Hindu, kegiatan tersebut ditujukan untuk mendorong pembentukan karakter, khususnya pagi mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. menerangkan bahwa hadirnya Mangku Pastika sebagai pembicara utama dalam kegiatan tersebut agar memberikan vibrasi positif bagi seluruh peserta. “Kehadiran beliau tentu saja akan memberikan semangat, untuk menjadi inspirasi mahasiswa STAHN Gde Pudja Mataram,” ujarnya.

Diterangkan Wijana, kuliah umum digelar guna memberikan pandangan khususnya bagi generasi muda tentang pentingnya membentuk karakter dengan berpegang pada agama. Termasuk untuk membangkitkan social awareness atau kesadaran sosial di tengah-tengah masyarakat.

“Karena di sekolah tinggi kita tidak hanya belajar teori, tapi siap terjun ke masyarkat untuk mewujudkan peningkatan sosial,” ujar Wijana. Dengan menyadari hal tersebut, perubahan baik untuk personal maupun so-

sial diharapkan dapat terwujud melalui peran nyata lulusan STAHN Gde Pudja Mataram.

Untuk mendukung terwujudnya pembentukan karakter di sekolah tinggi, Wijana menerangkan pihaknya telah berupaya memfasilitasi sebaik mungkin. Di antaranya dengan pengadaan 19 unit kegiatan mahasiswa yang didedikasikan untuk hal tersebut.

Selain itu STAHN Gde Pudja Mataram juga disebut tengah mengupayakan dibukanya program studi tambahan, dalam hal ini program studi ekonomi Hindu. “Kita akan dorong supaya STAHN Gde Pudja jadi kampus wirausaha. Itu perubahan yang berat, karena tidak mudah mengubah pola pikir. Perlahan-lahan tapi pasti kita akan coba buka prodi baru berdasarkan paradigma integrasi keilmuan,” ujar Wijana.

Dicontohkan Wijana dalam program studi ekonomi hidu mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan terkait ilmu ekonomi seperti di perguruan tinggi lainnya. “Kelebihannya diberikannya juga muatan nilai-nilai keagamaan, yang akan kita lakukan dengan membenahi kurikulumnya,” ujarnya.

Dengan begitu motivasi generasi muda untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi keagamaan diharapkan dapat meningkat. Mengingat pembangunan karakter sangat mungkin dilakukan di sekolah tinggi dengan pendekatan keagamaan seperti STAHN Gde Pudja Mataram.

(Suara NTB/bay)

KULIAH UMUM - Senator DPD RI Dapil Bali, Made Mangku Pastika (tengah) saat mengisi kuliah umum di STAHN Gde Pudja Mataram didampingi Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana (kiri).

Di kesempatan yang sama, Dr. Drs. Made Mangku Pastika, MM. menekankan bahwa social awareness dari generasi muda saat ini terbilang sangat kurang.

“Itu bukan hanya soal kesadaran sosial, tapi kewaspadaan sosial.

Secara sosial sekaran ini kita harus sama-sama waspada,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali tersebut.

Untuk mewujudkan kesadaran sosial, Mangku Pastika menerangkan bahwa salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan pokok-pokok ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari.

Di mana Hindu memiliki beberapa sifat, di antaranya universial atau menyeluruh, fleksibel, logic, dan saintifik “Untuk memunculkan kesadaran sosial tadi, kita harus terus bertanya siapa kita, untuk apa (melakukan sesuatu) dan mau ke mana (setelahnya),” ujar Mangku Pastika. Sekolah tinggi sendiri memiliki peran untuk mendorong pemahaman tersebut dapat menjadi karakter.

Penting bagi mahasiswa untuk menerapkan tri dharma perguruan tinggi, yaitu terkait pendidikan penelitian, dan peng-

abdian kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga hal tersebut, sekolah tinggi menurut Mangku Pastika perlu mengajarkan juga kedisiplinan, kerja keras dan nalar yang bertanggungjawab.

“Kita harus buat generasi muda kita berani, jujur. Latih mereka untuk terus-menerus menyadari, pendidikan harus berdasarkan kesadaran,” ujar Mangku. Dengan begitu, pendidikan karakter dapat terwujud dan menjadi bekal dalam menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari di sekolah tinggi. (bay)

Pemprov Atensi Potensi Bencana di Objek Wisata Mataram (Suara NTB) Memasuki awal 2020 NTB iklim NTB secara umum masuk dalam musim hujan. Sejak awal Januari hingga beberapa pekan kedepan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri memprediksi adanya kemungkinan cuaca ekstrem.

Hal tersebut dikahwatirkan juga berdampak pada peningkatan risiko bencana di objek-objek wisata.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, menerangkan pihaknya tengah mengatensi beberapa kemungkinan terkait kondisi iklim dan pengaruhnya terhadap objek wisata. Terutama terkait longsor yang dikhawatirkan terjadi seperti di air terjun Tiu Kelep, Desa Senaru,

Lombok Utara beberapa waktu lalu.

“Seperti di Sembalun juga di pendakian (kita atensi).

Karena memang pergerakan bekas dampak bencana (gempa) itu belum benar-benar pulih,” ujar Faozal dikonfirmasi, Jumat (3/1). “Pada musim begini kita memang harus berhati-hati,” ujarnya.

Dicontohkan Faozal seperti banjir yang menyebabkan terputusnya akses jalan di Tampes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan. Di mana bencana tersebut juga melumpuhkan akses menuju beberapa destinasi wisata di Lombok Utara melalui jalur utara.

“Akses kita ke sana jadi agak terganggu,” ujar Faozal.

Selain potensi longsor, potensi gelombang tinggi dan cuaca di kawasan pesisir juga

disebut menjadi perhatian.

Pasalnya, belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya Faozal mengharapkan agar baik masyarkat maupun wisatawan benar-benar mengutamakan keselamatan pribadi dalam berlibur.

Hal tesebut mempertimbangkan potensi bencana yang tidak dapat dibendung, namun dapat dikurangi dampaknya dengan mitigasi yang tepat.

Selain itu, dukungan dari individu dan masyarakat untuk menyadari potensi bencana yang ada juga disebut sangat penting.

Diterangkan Faozal sampai saat ini pihaknya juga tengah melakukan pemasangan rambu-rambu di beberapa titik di objek wisata yang dirasa rawan bencana. “Kita pasang semua peringatan-per-

ingatan itu. Untuk destinasi yang rawan, sudah kita siapkan,” ujarnya.

Bagi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, beberapa bencana yang telah melanda NTB sepanjang 2018-2019 seharusnya cukup dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi. Termasuk kejadian terjebaknya 40 wisatawan asal Malaysia ketika terjadi longsor di air terjun Tiu Kelep pada pertengahan 2019 lalu.

“Beberapa kasus itu jadi contoh. Bencana itu bisa terjadi di mana saja,” ujar Anita.

Mengantisipasi hal tersebut, satu-satunya persiapan yang perlu dilakukan adalah mitigasi. “Kita juga harus siap membantu yang terbaik (jika terjadi bencana,” tegasnya.

Terkait proses penanggulangan dampak bencana, Anita menerangkan seluruh komponen sektor pariwisata NTB telah menunjukkan kerjasama yang baik pada penganggulangan dampak bencana sebelumnya. “Kerjasama kita (waktu itu) cukup bagus.

Kita upayakan semaksimal mungkin untuk membantu,” ujarnya.

Di sisi lain, Anita menyebut yang terpenting adalah membangun kesadaran baik bagi wisatawan maupun masyarakat agar dapat saling menolong ketika terjadi bencana, serta memiliki pengetahuan terkait mitigasi bencana. “Tapi mudah-mudahan tidak ada bencana yang seperti kemarin, itu (dampaknya) cukup menyedihkan,” pungkasnya. (bay)

Stok Bapok Aman di Awal Tahun Mataram (Suara NTB) Memasuki awal tahun Dinas Perdagangan (Disdag) NTB memastikan ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok (bapok) aman. Termasuk untuk harga yang disebut masih cukup stabil di pekan pertama 2020.

Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Ni Nyoman Darm-

ilaswati, menerangkan stok bapok di NTB sampai saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan tiga bulan ke depan.

Meliputi beberapa komoditas seperti beras, gula, minyak goreng dan terigu.

Hal tersebut dilihat dari stok yang masih ada di pasarpasar. Di sisi lain, beras disebut menjadi satu-satunya komoditas yang mengalami kenaikan Rp500 di beberapa

pasar. “Secara umum stok bapok kita masih aman, harga juga stabil. Ada beberapa yang naik, tapi tidak terlalu tinggi,” ujar Darmilaswati saat dikonfirmasi, Jumat ( 3/1).

Untuk kebutuhan bapok lainnya seperti daging ayam dan telur disebut Darmilaswati masih tersedia di distributor.

Mengingat untuk daging ayam dan telur tidak dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama

Ramah Investasi dan Industrialisasi Dari Hal. 1 Menurut gubernur, tidak ada daerah bahkan negara manapun yang bisa makmur dengan hanya mengandalkan sektor pertanian yang masih bersifat konvensional dan tradisional. Maka perlu inovasi terbarukan melalui pengembangan industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas. ‘’Investasi ada untuk membuka lapangan kerja baru. Investasi hadir untuk membantu daerah dalam menggapai kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya,’’

ujarnya.

Gubernur juga sempat menyinggung arahan Presiden Joko Widodo kepada para gubernur, bupati/walikota, para kajati/kajari, Polda/Polres, dan TNI dari pusat hingga daerah untuk memberikan kenyamanan bagi pengembangan investasi untuk Indonesia maju. ‘’Tugas pemerintah daerah, tugas jaksa dan polisi serta TNI adalah memberikan kenyamanan untuk berinvestasi.

Sehingga tidak ada lagi investor atau pengusaha yang merasa takut dan ragu datang ke NTB,’’ tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB yang baru, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH menyampaikan komitmennya untuk mendukung serta mensukseskan semua program yang digalakkan oleh Pemprov NTB. ‘’Saya tinggal meneruskan program Pak Arif (Kajati NTB sebelumnya). Saya lihat NTB sudah maju. Saya akan berbuat sekuat tenaga untuk membantu program yang dicanangkan Pemprov NTB sesuai leading sektor kami,’’ kata mantan Wakil Kajati DKI Jakarta tersebut. (r)

Antisipasi Substitusi ’’Income’’ Dari Hal. 1 ‘’Jadi awalnya belanja untuk beli telur, makanan. Tapi karena harga rokok semakin tinggi, akan mengurangi belanja yang lain. Ada substitusi income. Itu kalau dia tidak mampu mengurangi rokoknya. Kita asumsikan untuk mengurangi rokok sulit. Orang akan terus membeli rokok. Kalaupun mungkin intensitas dikurangi,’’ kata Firmansyah dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Jika terjadi substitusi income, konsekuensinya belanja untuk kesehatan dan pendidikan akan berkurang. Apabila ini terjadi, maka jumlah kalori yang dimakan masyarakat juga berkurang. ‘’Standar kemiskinan bisa dilihat dari jumlah kalori yang dimakan. Jangan sampai belanja tersedot semua ke rokok.

Ini tugas pemerintah untuk

mengedukasi masyarakat, kurangi merokok,’’ sarannya.

Dari aspek kesehatan, kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini, dari aspek kesehatan, kenaikan cukai rokok ada bagusnya.

Harapannya untuk bisa mengurangi jumlah perokok.

Tetapi dampak kenaikan harga rokok ini juga diprediksi akan berdampak terhadap petani tembakau. Sebagaimana diketahui, NTB merupakan salah satu penghasil tembakau virginia terbesar di Indonesia. Apabila pabrik rokok mengurangi jatah pembelian tembakau, maka akan berimbas kepada petani. ‘’Yang perlu dipikirkan alternatif lain untuk mensubstitusikan produk tembakau ke produk lain. Kebijakan ini harus berjalan beriringan.

Jangan sampai membatasi tanaman tembakau tetapi

tak ada alternatif lain. Produk lain yang setara, punya nilai ekonomi yang tinggi seperti tembakau,’’ katanya.

Pemerintah resmi menaikkan harga rokok seiring penetapan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 tentang tarif cukai hasil tembakau, keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Kenaikan tarif cukai rokok terbesar ada pada jenis rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 29,96 persen. Untuk cukai rokok jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) naik sebesar 25,42 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) 23,49 persen dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) 12,84 persen. (nas)

sehingga penyetokan dilakukan langsung di distributor.

Walaupun begitu, untuk telur ayam sampai saat ini masih didatangkan dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan stok yang ada. “Kalau telur masih didatangkan dari Bali, karena ketersediaan kita di NTB belum bisa mencukupi,” ujar Darmilaswati.

Khusus untuk beras, Kepala Devisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) NTB Supriyanto, menerangkan bahwa sampai saat ini harga beras medium di NTB masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET). Di mana Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan harga beras medium rata-rata nasional per Selasa (31/12) sebesar Rp11.085/kg.

“Harga beras medium di

NTB rata-rata Rp9.000/kg, masih di bawah HET,” ujar Supriyanto dikonfirmasi, Jumat (3/1). Hal tersebut berlaku juga untuk harga beras premium yang tercatat masih dalam kisaran Rp11 ribu/kg.

Ketahanan stok beras NTB disebut masih aman. Mengingat NTB juga merupakan penghasil beras terbesar. “Stok beras untuk NTB masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 6 bulan kedepan,” ujar Supriyanto.

Seiring dengan musim panen yang masih berlangsung, stok beras tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Untuk sebulan, NTB sendiri disebut membutuhkan ribuan ton besar untuk mencukupi kebutuhan. “Kebutuhan di NTB fluktuatif. Dalam sebulan berkisar 4-7 ribu ton,” pungkasnya. (bay)

Prihatin Bibit untuk Penghijauan Dibabat Dari Hal. 1 Ke depan, sudah ada rencana untuk partisipasi masyarakat di lingkar hutan, turut bertanggung jawab menjaga.

Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberdayakan masyarakat lingkar hutan dalam menjaga kelestarian kawasan.

Ia mengapresiasi langkah Bupati Bima Hj. Dinda Damayanti Putri yang berani mengeluarkan kebijakan tegas antisipasi perambahan hutan untuk jagung.

Perhutanan Sosial Dirambah Dalam catatan Dinas LHK, sebagian besar lahan untuk jagung merupakan kawasan perhutanan sosial. Luasnya sekitar 90.000 kawasan yang dikelola oleh masyarakat dengan mempertahankan ekologi itu rusak total. Salah satunya dipicu peralihan menjadi lahan jagung.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provin-

si NTB Ir. Madani Mukarom.

Madani menjelaskan, lahan yang sudah gundul itu, sebagian besar ada di Pulau Sumbawa dan beralih fungsi jadi lahan jagung.

Masyarakat membabat hutan yang seharusnya bisa dikelola dengan beberapa skema kerjasama dengan pemerintah, namun dibabat untuk persiapan menanam jagung.

“Memang sebagian besar sudah beralih fungsi untuk lahan jagung,” ujarnya.

Meneruskan kebijakan Gubernur NTB untuk mengembalikan kawasan hutan, pihaknya memperketat izin Perhutanan Sosial.

Kelompok masyarakat yang jadi mitra diminta memilih tiga skema, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sesuai kondisi di lapangan. ”Semua kebijakan perhutanan sosial sekarang di area yang sudah dirambah. Kami tidak merekomendasikan pembukaan izin perhutanan sosial yang baru,” tegasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 4 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sampah di Mataram akan Diubah Jadi Energi

(Suara NTB/ari)

KUNJUNGAN WISATAWAN – Fastboat yang membawa wisatawan asing nyandar di dermaga Gili Trawangan. Kunjungan wisatawan ke tiga gili di KLU mengalami penurunan.

Kunjungan Wisatawan ke Tiga Gili Menurun Tanjung (Suara NTB) Wisatawan pengunjung tiga Gili yang melalui jalur Fastboat selama 2019 mengalami penurunan. Rata-rata dalam sehari pengunjung tiga Gili sejumlah 1.439 orang. Kunjungan wisatawan sebelum gempa ke Lombok Utara per hari 2.000 orang, bahkan lebih.

Ketua Gili Hotel Asociation (GHA), Lalu Kusnawan, Jumat (3/1) menyebutkan, total pengunjung yang datang ke tiga Gili selama 2019 sejumlah 525.262 orang. Pengunjung terendah terjadi di bulan Januari sebanyak 20.490 orang dan tertinggi di bulan Agustus sebanyak 76.870 orang. Data yang disebutkannya diperoleh dari manifest

fastboat yang direkapitulasi oleh UPT Syahbandar Pemenang. Dari data itu, diketahui rata-rata pengunjung per bulan sebanyak 43.772 orang.

Tingkat kunjungan tiap bulannya mengalami fluktuasi. Umumnya di Januari, angka kunjungan pascaperayaan malam tahun baru mengalami penurunan. Di bulan Januari tahun

2019 saja, rataan pengunjung per hari 661 orang. Meningkat di rataan harian bulan Februari sebanyak 895 orang. Sementara dari bulan Maret sampai Desember, rataan kunjungan per hari di atas 1.000 orang.

“Khusus untuk perayaan malam tahun baru, jumlah pengunjung melalui fastboat saja sebanyak 1.299 yang turun (datang) dan 1.495 orang yang naik (kembali),” sebutnya.

Sebaran jumlah pengunjung per tanggal 1 Januari lalu itu, diketahui dari 20 jasa transportasi fastboat. Fastboat yang mengangkut penumpang paling banyak dalam sehari adalah Ekajaya 26 sebanyak 218 orang, dis-

usl Ekajaya 25 sebanyak 210 dan Ekajaya 23 sebanyak 203 orang.

Sedangkan fastboat lainnya mengangkut penumpang variatif dari terendah 12 orang oleh Bali Dream 02 hingga 148 orang oleh Fastboat Semaya One Pride 99.

Kusnawan berharap, ke depannya pengunjung ke tiga Gili akan lebih banyak lagi.

Tentunya dengan dukungan promosi dan penyediaan fasilitas wisata oleh Pemda. (ari)

Hasil UKG Non PNS Diumumkan Bulan Ini Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menargetkan bisa mengumumkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) non PNS tahun 2019 pada bulan Januari 2020 ini. UKG non PNS sendiri dilaksanakan pada Rabu (11/12) dan Kamis (12/12) lalu.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, sebanyak 5.746 guru non PNS di NTB mengikuti UKG tersebut. Saat ini pihaknya sedang melengkapi masa pengabdian guru non PNS yang

mengikuti UKG. Nantinya masa pengabdian itu akan disandingkan dengan nilai akhir UKG. “Mudah-mudahan pekan depan paling telat,” harapnya.

Guru non PNS yang mengikuti UKG pada tahun 2019 lalu merupakan guru non PNS yang belum memenuhi syarat pada UKG non PNS tahun 2018 lalu.

Aidy menyebutkan, peserta yang terverifikasi untuk mengikuti UKG non PNS berjumlah 5.746 orang. Terdiri dari 160 orang guru SLB, 3481 orang guru SMA, dan 2.105 guru SMK. Ia berharap dari 5.746 guru non PNS yang mengikuti UKG bisa

banyak yang memenuhi kriteria dengan skor minimal nilai akhir sebesar 65, karena pihaknya membutuhkan sekitar 2.800 orang guru SMA, SMK, dan SLB. Sebanyak 14 TUK digunakan yang tersebar di kabupaten/kota di NTB. Tempat uji kompetensi yaitu SMAN 1 Mataram, SMAN 1 Gerung, SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 2 Selong, SMAN 1 Taliwang, SMKN 1 Sumbawa Besar, SMAN 1 Dompu, SMKN 1 Dompu, SMAN 4 Kota Bima, SMAN 1 Kota Bima, SMKN 3 Kota Bima, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 2 Kota Bima. (ron)

HAB Kemenag Refleksikan Ketegasan Kerukunan Umat Beragama Mataram (Suara NTB) Wakil Rektor I UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag menghadiri upacara bendera sekaligus bertindak selaku Pembina upacara pada kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2020. Kegiatan berlangsung di halaman kampus 1 UIN Mataram, Jumat (3/1).

HAB Kemenag pada kali ini dirangkai dengan zikiran bersama yang dipimpin oleh TGH. Mashuri dan pelepasan Purna Tugas Bapak Drs. H. Abdullah, Kepala Bagian TU Fakultas Ushuluddin dan Sosiologi Agama (FUSA).

Prof. Masnun selaku pembina upacara dalam memberikan penegasan tentang tugas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) akan pentingnya menjaga kerukunan umat berag-

ama. Karena hanya dengan kerukunan umat beragama tersebut indonesia dapat menciptakan kedamaian dan kondusivitas pembangunan lebih baik tanpa hambatan dan gangguan.

Peringatan HAB Kemenag merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan penghargaan terhadap jasa-jasa para perintis dan pendiri Kementerian Agama. Di samping itu, Masnun menjelaskan secara singkat bahwa Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi fisik bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Sebagai bagian dari perangkat bernegara dan berpemerintahan, Kementerian Agama hadir dalam rangka pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap civitas akademika,

dia mengingatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Artinya Dalam negara Pancasila, siapa pun dengan alasan apa pun tidak diperkenankan melakukan propaganda anti-agama, penistaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan, menyiarkan agama dengan pemaksaan, ujaran kebencian dan kekerasan terhadap pemeluk agama yang berbeda.

“Demikian pula segala kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kaidah agama dan ideologi negara. Oleh karena itu Agama dan Negara saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk kebahagiaan hidup manusia,” sebutnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Persoalan sampah di Kota Mataram menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Bukannya berkurang, justru menyisakan masalah baru. Bagi M. Nazaruddin Fikri, ada inovasi yang sedang dipersiapkan. Selain menjadikan Mataram bebas sampah, juga menghasilkan sumber energi.

“Yang sedang saya pikirkan sampah akan menjadi energi,” kata Nazaruddin usai dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Jumat (3/1). Selama ini, pola penanganan sampah dengan cara pembakaran bukan menjadi alternatif yang baik. Langkah ini akan mengganggu kualitas udara. Beda halnya dengan menjadikan sebagai sumber energi. Disamping sampah nol, juga dijamin Mataram mampu mewujudkan bebas sampah.

Kendala lain dihadapi DLH adalah ketersediaan armada pengangkut sampah. Bagi Nazaruddin, armada tersedia akan dimaksimalkan. Hanya cukup mengganti kendaraan usia tua. Tetapi ini perlu juga melihat ketersediaan anggaran. “Saya kira kita butuh peremajaan saja,” tandasnya.

Untuk menyulap sampah jadi sumber energi tentu perlu mengkaji lebih dalam pengembangan dilakukan oleh daerah lain seperti di Surabaya serta banyak sekali keterkaitannya. Di samping itu, harus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN. Berbeda halnya dengan negara luar seperti Korea dan Prancis yang sudah mandiri mengelola sampah. Artinya, mereka tidak melibatkan pihak ketiga. Bagaimana dengan investor yang berencana berinvestasi pengelolaan sampah? Ujang, sapaan akrabnya mengatakan, perlu nanti dikomunikasikan dengan pimpinan.

Apakah dengan menggandeng investor luar menjadi inovasi dan cocok dari kesiapan anggaraan, tipe dan jumlah sampah di Mataram.

“Nah, kalau ini perlu kita koordinasikan dengan pimpinan Pak Wali, Pak Wakil dan Pak Sekda,” tambahnya.

Secara mandiri pengurangan sampah sebenarnya sudah banyak komunitas di lingkungan – lingkungan.

Tetapi persentasinya sedikit mengurangi sampah. (cem) M. Nazaruddin Fikri (Suara NTB/cem)