Edisi Jumat 04 Januari 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 4 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 246 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/nas)

MOLOR - Pengerjaan proyek rehabilitasi Islamic Center yang molor. Rehabilitasi gedung Islamic Center semula ditargetkan tuntas 31 Desember sesuai kontrak. Begitu juga dengan proyek rehabilitasi Gedung RSJ Mutiara Sukma yang belumg tuntas. Tampak masih terlihat rehabilitasi gedung RSJ baru pemasangan rangka atap (kanan).

Molor, Pengerjaan Proyek Rehabilitasi Pascagempa Mataram (Suara NTB) Pengerjaan proyek pascagempa dan rehabilitasi gedung pemerintahan lingkup Pemprov NTB molor. Tiga kontraktor yang mengerjakan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dikenakan denda

hingga 50 hari ke depan. ‘’Proyek rehab gedung-gedung ini yang terlambat, yang lain ndak ada.

Dia kontraknya 31 Desember harus selesai. Sekarang dia belum selesai.

Artinya, dia kena denda,’’ kata Kepala

Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (3/1).

Ardi menjelaskan, proyek rehabilitasi gedung pemerintahan tersebut dibagi menjadi tiga paket. Dua paket

untuk pengerjaan proyek rehabilitasi gedung-gedung Organisasi Perangkat (OPD) yang rusak sedang dan ringan.

Sedangkan satu paket untuk rehabilitasi Islamic Center.

Bersambung ke hal 15

Hasil Validasi Panselnas

380 Pelamar Lulus Seleksi CPNS Pemprov NTB

Mataram (Suara NTB) Hasil seleksi CPNS 2018 untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota telah keluar dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Khusus untuk Pemprov NTB, jumlah pelamar yang dinyatakan lulus menjadi CPNS berdasarkan hasil validasi yang dilakukan Panselnas sebanyak 380 orang.

TO K O H Setop Gaji ASN

KO M E N TTAA R

nal. Sehingga sebanyak 380 orang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Pemprov NTB. ‘’Itu sudah final pengumuman Panselnas,’’ katanya.

Dengan hasil validasi Panselnas ini, maka jumlah formasi CPNS 2018 untuk Pemprov NTB yang tak terisi bertambah satu formasi, sehingga menjadi 53 formasi yang lowong.

Artinya, dari 433 formasi yang diperoleh Pemprov tahun 2018 sebanyak 380 formasi

’’

Cuma memang tadi saya lihat ada perbedaan satu saja dari validasi BKN 380 orang. Tadinya hasil validasi kita 381 orang. Ini kita sedang komunikasi dengan Kemen PANRB.

H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)

H. W. Musyafirin (Suara NTB/dok)

Jadi Penyakit Tahunan SOLIDARITAS Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB meyakini, temuan kerugian daerah akan terus menjadi penyakit tahunan jika tidak ada upaya konkret untuk menyelesaikannya. ‘’Bentuknya, penegakan hukum,’’ tegas Direktur Somasi NTB, Dwi Aries Santo mengaku selama ini terus mengamati proses penyelesaian kerugian negara di Pemprov NTB. Temuan yang awalnya tersisa Rp17 miliar hingga akhirnya tersisa Rp 6,9 miliar, berpotensi terus terulang di tahun tahun berikutnya jika tidak ada upaya penindakan.

Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Bersambung ke hal 15

381 orang. Ini kita sedang komunikasi dengan Kemen PANRB,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/1) sore.

Ia menjelaskan, belum mengetahui penyebabnya. Apakah validasi internal yang dilakukan keliru atau tidak. Sehingga BKD mengkomunikasikannya dengan Kemen PANRB Namun, Fathurrahman mengatakan hasil validasi Panselnas tersebut bersifat fi-

Cuaca Buruk, KMP Kalebi Kandas Meningkat, di Perairan Pelabuhan Kayangan Kasus Gizi Buruk di NTB Mataram (Suara NTB) Angka kasus gizi buruk tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes NTB, Dra. Panca Yuniarti, Apt menyebutkan, tahun 2017, kasus gizi buruk di NTB sekitar 187 kasus. Se-

dangkan pada 2018 meningkat menjadi 217 kasus.

Dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (3/1) siang, Panca Yuniarti mengatakan penyebab gizi buruk tersebut banyak cacat bawaan seperti jantung, bocor jantung, Pneumonia Berat. Meningitis, Hepatitis , ISPA, Epilepsi, Paru , Cerebral Palsy, Bronchitis Akut, Diare, Anemia dan lainnya.

Bersambung ke hal 15

Selong (Suara NTB) Kapal Motor Penumpang (KMP) Kalebi yang merupakan salah satu armada laut milik PT. Jembatan Nusantara yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur) menuju Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) kandas di sekitar Gili Lebur atau satu mil dari Pelabuhan Kayangan. Kejadian itu disebabkan kondisi cuaca buruk yang terjadi, Kamis (3/1).

Menurut Supervisor PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, I Made Sukarta, dikonfirmasi Suara NTB, petang kemarin, kejadian itu bermula ketika kapal yang mengangkut sekitar 150 penumpang dan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat berangkat dari arah Pelabuhan Kayangan sekitar pukul 12.40 Wita.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KANDAS - KMP Kalebi milik PT. Jembatan Nusantara yang hendak menyeberang dari arah Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano kandas di seputaran Gili Lebur Kayangan Lotim.

NTB Membutuhkan Buoy Tsunami Dwi Aries Santo (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) NTB termasuk daerah rawan tsunami karena diapit dua lempeng tektonik aktif. Sayangnya, tak satu pun alat tsunami early warning system terpasang di laut, salah satunya berupa buoy tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sedang berusaha keras agar perangkat mahal itu bisa terpasang.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto mengaku, sampai saat ini belum ada anggaran dari pusat untuk pengadaan bouy tsunami. ‘’Ini kebijakan pemerintah pusat.

Jadi sampai saat ini belum ada (anggaran). Ya harapan kita pemerintah daerah mengambil peran dalam mitigasi, dengan keterbatasan dana

yang kami punya,’’ kata Agus Riyanto kepada Suara NTB. Di NTB sendiri, tsunami pernah terjadi. Dalam katalog tsunami Indonesia pada BMKG, tercatat NTB telah diterjang tsunami sebanyak tujuh kali.

Berdasarkan catatan katalog tsunami BMKG, tsunami pernah dipicu letusan Gunung Tambora 10 April 1815. Empat kejadian di Bima, yakni tsunami 8 November 1818 tinggi 3,5 meter, tsunami juga terjadi 29 Desember 1820 tinggi 24 meter, tsunami 5 Maret 1836 dan tsunami Bima 28 November 1836. Sementara Tsunami di Labuantereng Lombok 25 Juli 1856.

Kemudian pada Jumat 19 Agustus 1977 tsunami juga pernah menghantam Desa Lunyuk, Kabupaten Sumbawa dan Desa Awang Kuta Lombok Tengah. Namun dalam katalog tsuna-

mi Indonesia pada BMKG, tsunami tersebut merupakan imbas kejadian di Pulau Sumba, NTT dengan lokasi 320 Km Barat Daya Waingapu.

Jauh sebelum sejumlah bencana di Indonesia, Kepala BMKG RI, Dwikora mengungkapkan, pernah dua kali mengajukan anggaran ke Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat, tapi belum ada realisasi. Konsekwensinya, tidak ada pengadaan alat baru dan diletakkan di daerah rawan tsunami, termasuk di NTB. Kebutuhan alat deteksi sifatnya memang mendesak. Sesuai kajian empirik BMKG, sumber gempa selama ini adalah di jalur Selatan dan Utara.

Bersambung ke hal 15 BUOY TSUNAMI - Bentuk Buoy Tsunami milik BMKG yang belum satu pun terpasang di NTB.

(Suara NTB/ist_BMKG)

PEMERINTAH Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi menghentikan pemberian gaji kepada aparatur sipil negara (ASN) mantan narapidana yang terlibat kasus korupsi di lingkungannya terhitung 1 Januari 2019 ini. Langkah tersebut diambil sesuai kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan kabupaten/kota se-NTB menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN tentang pemecatan ASN mantan koruptor. ‘’Tanggal 31 Desember kita bertemu BKD provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin Asisten I (Pemprov).

Bersambung ke hal 15

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, hasil validasi Panselnas dengan validasi internal yang dilakukan BKD NTB ada selisih satu orang. Validasi BKD NTB mengacu pada Permen PANRB, jumlah pelamar yang lulus sebanyak 381 orang. ‘’Cuma memang tadi saya lihat ada perbedaan satu saja dari validasi BKN 380 orang.

Tadinya hasil validasi kita

yang terisi. Sisanya, 53 formasi yang lowong.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

Realisasi PBB Tertinggi PELAYANAN publik masih jadi pekerjaan rumah aparatur sipil Negara (ASN).

Apalagi rentannya praktik pungutan liar (pungli). Namun pelayanan masyarakat diupayakan sesuai aturan.

Pembenahan terhadap pelayanan publik terus dikembangkan oleh Kelurahan Rembiga.

Ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi, kepuasan serta kenyaman bagi masyarakat. Kelurahan, kata Lurah Rembiga, Sunardi, merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Artinya, program pemerintah akan ber(Suara NTB/mhj) Sunardi jalan dengan baik tergantung implementasi pelayanan di kelurahan.

Dalam hal pelayanan publik demikian kata dia, seperti pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Kita sebagai pelayan masyarakat, kita melayani masyarakat sesuai dengan aturan,” ungkap Sunardi, Kamis (3/1).

Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara berjenjang. Struktur pemerintahan mulai dari tingkat RT dan lingkungan difungsikan. Pihaknya ingin membagi peran sehingga pejabat di bawah merasa memiliki kewenangan dalam aspek pelayanan publik.

Sunardi menambahkan, pengurusan administrasi ditekankan ke masyarakat agar melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Cara ini untuk mengejar target penyerapan PBB di masyarakat.

“Kenapa saya harus pakai itu karena terutama kita di pemerintah kelurahan, ini juga ada target untuk pencapaian PBB dan Alhamdulillah untuk tahun 2018,” ujar Sunardi. Di tahun 2018 lalu sebut mantan Seklur Monjok Timur ini, realisasi PBB tertinggi yakni 127,88 persen sampai akhir Desember.

Menurut dia, pencapaian itu tidak terlepas dari kerja keras juru pungut serta kepala lingkungan aktif turun ke masyarakat.

“Alhamdulillah, kita paling tertinggi realisasinya,” ujarnya.

Ditegaskan Sunardi, masyarakat seharusnya tidak hanya menuntut hak mereka. Akan tetapi, mengetahui kewajiban mereka. Seperti membayar PBB tepat waktu serta aspek lainnya. Hal - hal yang sifatnya persyaratan administratif harus dipenuhi, sehingga pelayanan didapatkan bisa secara langsung, atau tidak mesti bolak - balik melengkapi persyaratan lainnya.

“Namanya masyarakat sekarang kan selalu menuntut hak saja tapi kewajiban tidak pernah diperhatikan,” demikian Sunardi. (mhj)

Pelamar CPNS Kota Mataram Diumumkan

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Rabu (2/1) telah mengumumkan 262 nama pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus seleksi.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM, Ahmad Mujahiddin, Kamis (3/ 1) menjelaskan, pengumuman CPNS dasarnya dari surat Panitia Seleksi Nasional penerimaan CPNS yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“Dasar itu dibuatkan pengumuman. Dan, Kota Mataram paling pertama,” kata Muja.

Hasil seleksi CPNS dijelaskan Muja, diintegrasikan dari nilai seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.

Ditambahkan, Panselnas mengeluarkan secara lengkap dokumen kelulusan. Dan, diserahkan ke Pemkot Mataram. “Sudah bisa dilihat di website bkpsdm. Ada juga kita tempel,” ujarnya.

Selanjutnya, pelamar yang lulus, Jumat (4/ 1) akan diberikan pembekalan dan pengarahan tata cara pemberkasan. Dokumen diserahkan sebagai bahan untuk permohonan pengajuan nomor induk kepegawaian ke BKN. Pihaknya akan meminta dokumen yang dilampirkan saat seleksi administrasi. Termasuk kelengkapan ijazah dan kartu tanda penduduk. “Semua kita cek. Apa - apa yang diunduh dulu,” tambahnya.

Pelamar yang ditemukan memalsukan dokumen secara otomatis gugur. Dan, dikenakan sanksi. Pihaknya akan mengusulkan ke Panselnas untuk penggantian.

Muja menambahkan, formasi CPNS yang lulus 260 dari formasi umum dan dua formasi kategori dua. “Kita targetkan 15 Januari selesai. Perlu disiapkan fotokopi ijazah terakhir dipakai ngelamar,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

PENGUMUMAN - Seorang pelamar melihat pengumuman hasil kelulusan CPNS di Kantor BKPSDM Kota Mataram, Kamis (3/1).

Stok Daging Sapi di Mataram Menipis

’’

peternak sapi di Sumbawa langsung mengirim sapi mereka ke Kalimantan dan wilayah lainnya, dan itu salah satu pemicu kelangkaan

Keamanan Lingkungan Tugas Bersama KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram menyambut positif pengajuan tiga paket Raperda inisiatif. Utamanya Raperda tentang keamanan lingkungan. Hadirnya Perda keamanan lingkungan ini sangat ditunggu-tunggu. ‘’Untuk berkomunikasi dengan aparat. Tidak serta merta aparat langsung tahu ketika terjadi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),’’ kata anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (3/1).

Dia berharap Perda keamanan lingkungan ini menjadi pintu untuk mempermudah dan mempercepat akses komunikasi dari masyarakat kepada aparat keamanan. Karena bagaimanapun juga, keamanan lingkungan ini menjadi tugas bersama. ‘’Jadi sistemnya seperti Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan),’’ cetusnya. Yoga, sapaan akrabnya, tidak menyangkal bahwa peran masyarakat masih sangat minim keamanan lingkungan. Masih ada mindset di masyarakat, bahwa persoalan keamanan menjadi tugas dan tanggungjawab aparat keamanan seperti Kepolisian dan Satpol PP. Kehadiran Perda ini nantinya, sambung politisi PDI Perjuangan ini, diharapkan dapat membantu tugas-tugas pengamanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun Satpol PP Kota Mataram. ‘’Sehingga, ada jaminan keamanan bagi masyarakat saat ini dan ke depannya,’’ demikian Yoga. Selama ini, ada ‘’tradisi’’ masyarakat, ketika sudah ada kejadian barulah mereka sibuk menyusun jadwal Siskamling.

Agar keamanan lingkungan ini bersifat rutin, Perda ini, kata Yoga mengatur hal itu secara berkelanjutan. Tinggal bagaimana eksekutif menyusun Perwalnya nanti. Supaya keamana lingkungan ini tidak terbatas pada momen-momen tertentu saja. ‘’Supaya tidak menjadi Perda yang mandul, atau macan kertas,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini. Dia melihat peran masyarakat terkait keamanan lingkungan ini, masih belum maksimal. ‘’RT pun kadang belum maksimal. Pas ada kejadian masyarakat melapor ke lingkungan. Kalau kepala lingkungan ada di rumah,’’ imbuhnya. Kondisi ini terkadang membuat masyarakat kebingungan harus melapor ke mana. Sehingga, kalau ada wadah (Perda, red), ini akan mempermudah. Semua pihak harus mengambil peran. Demikian pula tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Semua pihak harus diakomodir. Kehadiran tokoh agama maupun tokoh masyarakat diyakini dapat meredakan situasi. ‘’Kalau kita tidak libatkan, siapa yang akan didengar oleh masyarakat,’’ demikian Yoga. Selama ini, masyarakat menganggap keamanan ansih menjadi tugas aparat kepolisian maupun Satpol PP. ‘’Bhabinmaspol dan Bhabinkamtibmas memang ada. Tetapi mereka fokusnya di kelurahan,’’ katanya.

Apalagi, satu kelurahan hanya ada satu bhabinmaspol dan bhabinkamtibmas. Jumlah itu, kata Yoga, jelas tidak mencukupi. ‘’Sehingga kadang-kadang kalau kejadiannya sudah parah baru turun,’’ ungkapnya. (fit) I Nyoman Yogantara

Halaman 2

H. Mutawalli

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Minimnya permintaan daging sapi membuat para pejagal tak berani menyetok.

Hal ini memicu menipisnya persediaan daging sapi di Kota Mataram.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali dikonfirmasi Rabu (2/ 1) mengakui hal tersebut. Dia menilai program bumi sejuta sapi (BSS) yang dicanangkan oleh Pemprov NTB tak segencar lalu. BSS telah diganti oleh program Siwap dan dianggap cukup efektif.

Terutama menggunakan inseminasi buatan yakni masing - masing daerah diberikan target untuk mendongkrak populasi sapi. “BSS tak sekencang dulu,” aku Mutawalli.

Program Siwap, Pemkot Ma-

Ratusan Proyek di Mataram Belum Dibayar Mataram (Suara NTB) Sekitar 300 paket proyek yang dilaksanakan tahun 2018 lalu belum bisa dibayar Pemkot Mataram. Sebagian besar hal itu diduga disebabkan karena keterlambatan penyelesaian administrasi.

Terhadap hal itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) menggelar rapat tertutup di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis, (3/1). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Asisten I Lalu Martawang, Kepala BKD Drs. H.M. Syakirin Hukmi serta beberapa pimpinan OPD serta Camat Selaparang, Sudirman dan Camat Ampenan, Zarkasyi.

Syakirin ditemui usai rapat tertutup enggan menjelaskan secara detail berapa paket proyek dan total yang belum dibayarkan. Dia berdalih jika masih dilakukan evaluasi terhadap sejumlah peker-

jaan. “Totalnya belum. Nyatanya masih ada data - data lagi dari OPD. Makanya, nanti ada kesepakatan,” ucapnya.

Tak bisa terbayarnya ratusan pekerjaan tersebut diduga akibat keterlambatan administrasi juga enggan dikomentari Syakirin.

“Saya tidak mau bicara pada administrasi. Ini sedang dievaluasi,”ucapnya.

Pimpinan OPD yang proyeknya tidak bisa dibayar tahun 2018 lalu, terlihat pusing. Raut wajah mereka terlihat tak bersemangat.

Seperti halnya Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri.

Ia mengaku pusing terhadap pekerjaan rekanan yang tak bisa dibayar.

Mantan Kabag Humas dan Protokoler ini menolak membeberkan berapa total paket pekerjaan serta nilai pekerjaan yang tak terbayar. “Nanti sudah. Pusing saya buka data ini,” timpalnya.

Sekretaris Dinas Pariwisata, Drs. H. Lalu Abdul Hamid membeberkan, sebelas paket pekerjaan milik Dispar tak bisa dibayar tahun 2018.

Totalnya mencapai Rp1,04 miliar. Salah satunya pengerjaan penembokan bale budaya di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan. “Tapi tetap dibayar kok,” ujarnya.

Sementara Kadis Pertanian, Ir. H. Mutawalli mengaku, hanya satu paket pekerjaan miliknya yang tak bisa dibayar. Nilainya pun kecil dibandingkan OPD lain. “Cuma Rp20 juta.

Kecil kok,” sebutnya.

Sekretaris DPRD Lalu Aria Dharma juga menyebutkan sama. Hanya tak disebutkan nilai proyek yang belum dibayarkan. Berbeda halnya dengan Kadis Sosial, Baiq Asnayati akan menginventarisir kembali pekerjaan mana saja yang belum dibayarkan. (cem)

taram diberikan target 540 ekor.

Mutawalli menambahkan, sapi dari NTB banyak dikirim ke luar daerah. Hal ini tak bisa dibendung karena peternak sapi di Sumbawa langsung mengirim sapi mereka ke Kalimantan dan wilayah lainnya, dan itu salah satu pemicu kelangkaan.

Di satu sisi, pihaknya membutuhkan distribusi sapi dari Pulau Sumbawa. Untuk mencegah pengiriman sapi ke luar daerah harus kerjasama lintas sektor. “Nah, ini yang tidak bisa kita cegah dari dulu.

Sedangkan, kita butuh stok sapi dari Sumbawa,” ucapnya.

Tetapi kelangkaan stok daging sapi di Mataram, dipastikan tak berlangsung

lama. Jika diamati di pasar ternak sebelumnya agak lesu.

“Bulan ini saya lihat agak lesu. Kemarin saya turun.

Tapi bulan depan sudah aman,” terangnya.

Stok sapi jika dilihat dari pemotongan kata Mutawalli, pada bulan November 2018 sekitar 30 ekor di RPH Majeluk. Dan, ini menurun menjadi 15 ekor per hari. Ini terjadi karena minimnya permintaan masyarakat. Pengusaha tidak berani menyetok banyak sapi.

Terkait harga demikian kata dia, tidak ada kenaikan.

Harga daging sapi di pasar Mandalika Rp120 ribu/kg.

“Kalau harga ndak ada kenaikan,” akunya. (cem)

Penanganan Sampah di Mataram Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram masih kesulitan mencari pola penanganan sampah secara massal.

Incenerator yang dijadikan sebagai solusi belum mampu mengurai produksi sampah 440 ton per hari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi menegaskan, tidak gampang menangani sampah dengan produksi 440 ton per hari. Penanganannya butuh investasi.

“Jadi tidak segampang membalikkan telapak tangan,” kata Irwan ditemui Kamis (3/1).

Dia mengapresiasi temuan Badan Penelitian dan Pengembang yang menciptakan Incenerator. Akan tetapi, alat tersebut hanya mampu menangani puluhan kilogram produksi sampah.

Paling tidak kata dia, daerah perkotaan seperti Kota Mataram membutuhkan teknologi skala besar yang lebih pada menghasilkan energi terbarukan. “Kita apresiasi temuan Balitbang.

Tapi kan hanya sekian kilo saja sampah bisa diolah,” kata dia.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui, pola penanganan sampah di Mataram masih secara konvensional atau sistem angkut buang,

pencacahan dan pemilihan. Berbagai macam saran coba diikuti, tapi sampai saat ini belum menemukan pola penanganan sampah secara massal.

“Standar output dari Kementerian LH ini yang belum bisa kita ikuti,” kata Mohan. Dengan sistem incenerator menimbulkan asap hitam dan keluar air. Syarat ini yang belum bisa dipenuhi.

Dia mengapresiasi inovasi dari Litbang. Sehingga, diminta tetap konsisten dan tidak terputus inovasi yang dikeluarkan. “Setiap tahun harus tetap dianggarkan untuk pengembangan teknologi,” pintanya.

Disadari volume sampah 400 ton per hari paling efektif penanganannya dengan sistem angkut buang. Pemilihan belum efektif meskipun telah ada kelompok kelompok masyarakat yang melakukan hal itu. Permasalahannya pada penanganan sampah anorganik harus dibuang ke TPA. Ditambahkan, teknologi yang dibuat oleh kelompok petani ikan dengan memanfaatkan sampah organik jadi pelet.

Namun, produksinya skala kecil meskipun dinilai berhasil. “Ternyata permintaan tinggi. Dan, saya minta diduplikasikan,” tandasnya. (cem)

Taman Kota Rawan Dijadikan Lokasi Transaksi Narkoba Mataram (Suara NTB) Sejumlah taman di Kota Mataram disinyalir rawan dijadikan lokasi transaksi narkoba. Demikian antara lain yang disimpulkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menegaskan, sebenarnya tidak saja taman kota. Tetapi, lokasi mana saja sangat rawan dijadikan tempat transaksi barang haram tersebut.

Karena modusnya peredaran narkoba berbagai macam.

Bahkan, Taman Udayana jadi salah satu tempat. “Sebenarnya bukan Udayana saja. Tempat lain juga bisa dijadikan transaksi,” timpal Mohan, Kamis (3/1).

Taman Udayana diakui, selama ini jadi salah satu pusat keramaian. Pemkot Mataram telah membatasi pada malam Jumat tidak boleh ada aktivitas pedagang. Akan tetapi, pengawasan tidak bisa secara melekat dilakukan.

Barangkali kata Mohan, akan disampaikan ke pedagang untuk bekerjasama mengawasi serta memantau aktivitas masyarakat. “Pedagang kita minta mengawasi karena mereka yang bersentuhan langsung,” ucapnya.

Temuan BNN Kota Mataram tersebut akan jadi perhatian. Pihaknya akan berkoordinasi dengan BNN untuk turut mengawasi.

Bagaimana dengan tes urine PNS secara keseluruhan? Disampaikan Mohan, tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena terbatas anggaran.

Cukup secara parsial di masing - masing organisasi perangkat daerah. ”Ini kita sesuaikan dengan anggaran,” tandasnya. Pimpinan OPD secara keseluruhan telah melaksanakan tes urine.

Bagi Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, penanganan narkoba sudah ada tim khususnya. Aparat kepolisian dipastikan telah mengendus hal tersebut. “Teman - teman kepolisian pasti tahu kok,” jawabnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

RAWAN NARKOBA - Taman Udayana di Kota Mataram yang diduga rawan sebagai tempat transaksi narkoba.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

Halaman 3

Penunggak Pajak Ranmor akan Ditangani Juru Sita

(Suara NTB/bul)

MOSI TIDAK PERCAYA - Penyerahaan pernyataan mosi tidak percaya kepada BPP HIPMI

Sembilan BPC Ajukan Mosi Tidak Percaya Ketua BPD HIPMI Mataram (Suara NTB)Delapan bulan pascapelantikan pengurus BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi NTB, muncul reaksi sembilan dari sepuluh Badan Pengurus Cabang (BPC) di kabupaten/kota. Masing-masing ketua dan sekretaris menandatangani pernyataan mosi tak percaya terhadap Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI NTB, Sawaludin.

Mosi tidak percaya itu dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai Rp 6.000 oleh masing-masing pengurus (46 orang) BPD HIPMI NTB bersama 9 ketua BPC di NTB. Sembilan ketua BPC itu, sesuai mandat kepengurusan mantan Ketum Sultan Kertapati dan mantan Sekum, Lalu Azril Sopandi, adalah ketua BPC HIPMI Kota Mataram, ketua BPC HIPMI Kabupaten Lombok Barat, ketua BPC HIPMI Kabupaten Lombok Utara, ketua BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa Barat, ketua BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa, ketua BPC HIPMI Kabupaten Dompu, ketua BPC HIPMI Kota Bima, dan ketua BPC HIPMI Kabupaten Bima. ‘’Dari sekitar 68 orang yang masuk dalam kepengurusan BPD HIPMI NTB, sekitar 46 orang yang telah menandatangani surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketum BPD HIPMI NTB. Sedangkan 1 ketua BPC yakni ketua BPC HIPMI Kabupaten Lombok Timur tidak ikut menandatangani surat pernyataan mosi tidak percaya itu, karena memang kita anulir,’’ kata Sekretaris Umum BPD HIPMI NTB, Lalu Martoyo kepada wartawan saat konferensi pers di Hotel Santika Mataram, Rabu (2/1).

Selanjutnya, berkas surat pernyataan mosi tidak percaya terhadap ketum BPD HIPMI NTB itu telah diserahkan oleh Sekum BPD HIPMI NTB, Lalu Martoyo kepada pihak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI di Menara Bidakara 2 Lt. 8, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/12/2018) lalu, sekitar pukul 11.30 WIB. Diterima oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wajen) BPP HIPMI, Umar A. Lessy, didampingi Harmen Saputra (Kompartemen Organisasi dan Kaderisasi BPP HIPMI), dan Sekretariat Eksekutif (SE) BPP HIPMI Fifi, serta disaksikan oleh Anggota Dewan Pembina yang juga Mantan Sekum BPD HIPMI NTB, L. Azril Sopandi, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan BPD HIPMI NTB, Lalu Muhammad Iswadi Athar. Dalam kesempatan itu, hadir pula Ketua Dewan Kehormatan BPD HIPMI NTB, H Yudistira Capriyadi, dan Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI, Raja Sapta Oktohari.

Intinya, BPP HIPMI mendorong untuk segera melakukan penyelamatan terhadap organisasi yang telah diatur dalam buku pedoman organisasi (PO) HIPMI dan kaidah-kaidah konstitusional organisasi HIPMI. Beberapa alasan lahirnya pernyataan mosi tidak percaya terhadap Ketua BPD HIPMI NTB, Sawaludin. Diantaranya, seperti yang dijelaskan, tidak terselesaikannya SK kepengurusan BPD HIPMI NTB terhitung dari tanggal 4 Mei 2018 sampai 13 Desember 2018 (delapan bulanan).

Tidak terselesaikannya KTA bagi anggota baru sesuai janji Ketum BPD HIPMI NTB, Sawaludin. Dalam menjalankan roda organisasi, setiap keputusan yang diambil dinyatakan tidak melalui mekanisme rapat Badan Pengurus Harian (BPH) maupun rapat Badan PengurusLengkap(BPL)HIPMINTB.Misalnyayangmencakuppenggantian struktur kepengurusan, kegiatan Lombok Pearl Heritage Journey (LPHJ) 2018 dengan membawa nama BPD HIPMI NTB yang diadakan tanggal 15 Desember 2018 di Sekotong, Lombok Barat, yang tidak melalui mekanisme organisasi. Pengiriman delegasi LEMHANNAS tidak memenuhi kriteria, dan dugaan pemalusan tanda tangan Sekum BPD HIPMI NTB dalam surat mandat.

Dan yang paling ditekankan, tidak adanya transparansi pengelolaan anggaran organisasi.

Karena itu, mereka yang menyarakan mosi tak percaya ini memandang perlu mengambil langkah-langkah organisasi. Secepatnya dilakukan Musdalub/Caretaker terhadap ketum BPD HIPMI NTB, Sawaludin, atau pembekuan organisasi. Tergantung keputusan BPP Hipmi.

Mereka juga meminta kepada BPP HIPMI untuk menunjuk carataker, guna melakukan persiapan pelaksanaan Musdalub dengan harapan di bawah kepemimpinan ketum baru nantinya yang bisa membawa organisasi BPD HIPMI NTB ini ke arah yang lebih baik dan maju.

Ditempat terpisah, Ketum BPD HIPMI NTB, Sawaludin dikonfirmasi menegaskan harusnya persoalan internal organisasi diselesaikan secara internal. (bul)

Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB punya terobosan baru untuk memaksimalkan penerimaan pajak Kendaraan Bermotor (Ranmor). Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi telah melantik 20 juru sita sebagai perangkat tambahan daerah untuk menangani para penunggak pajak yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Juru sita ini dilantik setelah proses panjang. Mereka adalah orang-orang terpilih. Pelantikan dilakukan Kamis (3/1) kemarin di aula kantor Bapenda NTB di Jalan Majapahit. Disaksikan stakeholders terkait, dari Jasa Raharja NTB dan Polda NTB. Keberadaan para juru sita ini sekaligus menoreh sejarah baru selama keberadaan Bapenda yang sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Selanjutnya, secara otomatis para juru sita ini langsung dapat action. Menangani mereka para penunggak pajak Ranmor yang terindikasi “lalai” menunaikan kewajibannya.

H. Iswandi menjelaskan mengapa juru sita ini dibentuk oleh daerah. Selama ini paling akhir dari proses pengumpulan pajak Ranmor paling mentok pada teguran. Dibantu Kepoli-

sian dengan melakukan penilangan kendaraan sebagai penegakan hukum.

“Jadi tidak pernah tuntas prosesnya. Karena kita tidak memikiki perangkat hukum yang berkewenangan untuk penegakan hukum (penyitaan),” ujarnya.

Juru sita yang dilantik kemarin lahir dengan banyak belajar dan melihat, serta bagaimana menuntaskan persoalan yang dihadapi dalam pengumpulan pajak, baik untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, persiapan panjang selama dua tahun melalui Bintek prosedur penyitaan.

Lalu memastikan perangkat ini memiliki kewenangan, kemudian dilanjutkan dengan Diklat di Pusdiklat Pajak Kemenkeu. Alhasil, sebanyak 20 orang juru sita pajak yang diu-

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Kepala Bappenda Provinsi NTB, H. Iswandi foto bersama usai melantik para juru sita yang akan menangani para penunggak pajak Ranmor. tus daerah dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat.

“Dan pelantikan adalah tahapan terakhir. Dasarnya Pergub Tentang Penagihan Pajak,” jelas H. Iswandi. Tugas juru sita ini selanjutnya, melakukan validasi penunggak pajak Ranmor, kemudian melakukan pendekatan dengan langkap persuasif (teguran I, II dan III). Lalu jalan terakhir, menyita kendaraan yang terindikasi tak dibayarkan pajak - pajaknya.

Data yang disampaikan H. Iswandi, terdapat 1,2 juta potensi kendaraan (roda 2 dan 4) di

NTB. Dari jumlah potensi, 711.000 objek pajak yang aktif dibayarkan pajaknya tahun 2017, naik menjadi 753.000 objek pajak aktif tahun 2018. Sementara yang terkategori penunggak pajak tercatat di Bapenda NTB sebanyak 429.000 objek pajak dengan nilai pajak Rp316 miliar lebih.

“Itu potensi cukup besar yang harus ditarik oleh daerah,” kata H. Iswandi. Prioritas adalah sebanyak 129.443 unit objek pajak roda 4, atau senilai Rp95 miliar lebih. “Saya minta prioritas. Kita mau yang

punya mobil ini memiliki kesadaran lebih dari pemilik kendaraan roda dua. Karena mereka tentu kategori orang-orang yang mampu,” imbuhnya.

Keberadaan para juru sita ini, ia harapkan akan mampu menekan wajib pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU). Selain untuk mengakselerasikan fluktuasi dana transfer dari pusat yang angkanya terus menyusut turun ke daerah. Artinya, penerimaan pajak daerah diharapkan dapat optimal untuk menyesuaikan kebutuhan keuangan daerah. (bul)

(Suara NTB/ist_humas pelindo)

WISATAWAN - para wisatawan yang turun dari kapal pesiar tiba di Pelabuhan Lembar. Mereka keliling ke sejumlah lokasi wisata di Lobar.

Tiga Kapal Pesiar Singgah di Lembar Giri Menang (Suara NTB) Awal tahun 2019 ini, tiga unit kapal pesiar dengan panjang lebih dari 150 meter tiba di Lombok melalui Pelabuhan Lembar.

Sejumlah kapal pesiar yang singgah di Lembar mulai tanggal 13 Januari tersebut, mengangkut ribuan wisatawan asing dari sejumlah negara. Makin banyaknya kapal pesiar yang singgah di Lembar diharapkan meningkatkan pariwisata Lombok,

lebih-lebih didukung dengan keberadaan pelabuhan kapal pesiar di Pelabuhan Lembar.

Kapal pesiar yang tiba pertama kali di Lembar, MV Star Legend dari Komodo. Kapal ini kemudian berlayar ke Benoa dengan membawa 200 orang wisatawan.

Kapal ini akan kembali lagi ke Lombok pada tanggal 3 Januari 2019 mendatang. Selanjutnya, giliran kapal MV AIDA VITA tiba di Lembar dengan memba-

wa 1.179 Wisatawan yang usianya rata-rata di atas 60 tahun beserta 426 orang Crew.

Kapal ini datang dari Pelabuhan Komodo dengan tujuan selanjutnya ke Tanjung Perak Surabaya.

Kapal Pesiar mewah MV AIDA VITA ini adalah kapal berbintang yang pertama kali singgah di Lombok sebelumnya sudah ada yang tiba di awal tahun 2018 MV AIDA CARA, MV Aida Vita adalah salah

satu kapal pesiar milik “AIDA Cruise” perusahaan kapal pesiar yang berasal dari Negara Jerman. Setiap hotel memberikan layanan dan fasilitas yang membuat para pengunjung nyaman untuk tinggal di dalamnya.

General Manager Pelindo III di Lembar Made Rusli Suniajaya menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan pertama Kapal Cruise di tahun 2019, dan semoga dengan kun-

jungan pertama dan perdana Perusahaan “AIDA Cruise” ini memberikan dampak dan gairah ekonomi wisata yang bagus di tahun 2019,” jelasnya. Penumpang Kapal ini jelas Rusli akan diajak keliling ke sejumlah lokasi wisata yang ditawarkan travel agen dengan rute yang berbeda-beda ada yang ke Sengiggi, Wisata Air Terjun, Narmada, handy craf dan berbelanja oleholeh di Kota Mataram. (her)

TPID dan Satgas Pangan Gelontorkan 1.800 Ton BLK NTB Diserbu Pendaftar CBP ke Pasar Tradisional Pelatihan Berbasis Kompetensi Mataram (Suara NTB) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan NTB menggelontorkan sebanyak 1.800 ton beras cadangan pemerintah melalui operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah.

Peresmian pelaksanaan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSHBM) melalui kegiatan operasi pasar cadangan beras (OP-CBP) 2019 tersebut digelar di area gudang penyimpanan beras milik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional NTB, di Ubung, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (3/1) kemarin.

Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua TPID NTB sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Achris Sarwani, Ketua Tim Satgas Pangan NTB, Kombes Polisi Syamsudin Baharuddin, dan Kepala Divre Bulog NTB Ramlan UE. Hadir juga Kepala Badan Pusat Statistik NTB Suntono, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB H. Husnul Fauzi dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri.

Kepala Divre Bulog NTB Ramlan UE mengatakan kehadiran Bulog dalam OP-CBP 2019 merupakan bagian dari tiga pilar tugas pokok dan fungsi lembaganya, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan men-

(Suara NTB/bul)

STABILISASI HARGA - Kegiatan bersama untuk stabilisasi harga kemarin jaga stabilitas harga beras.

Terkait ketersediaan, Bulog Divre NTB memiliki cadangan beras yang tersimpan di gudang untuk kebutuhan hingga 14 bulan ke depan. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah pada musim panen padi yang akan dimulai pada Maret-April 2019.

Demikian juga dengan keterjangkauan bagi masyarakat.

Menurut Ramlan, penyebaran beras sudah cukup merata di seluruh wilayah NTB. Hal itu dibuktikan dengan pendistribusian bantuan sosial beras sejahtera dan OP-CBP tidak ada hambatan. Kondisi tersebut mampu menjaga kestabilan harga beras di tengah masyarakat, khususnya kualitas medium.

“Pada 2018, kami juga rutin menggelar operasi pasar bersama Satgas Pangan. Sejauh ini masih dilakukan di toko-toko dan pasar tradisional yang dicatat oleh BPS. Begitu juga oleh distributor dan RPK serta kios

mitra,” terang Ramlan.

Harapannya, operasi pasar kebutuhan pokok yang digelar secara massif dan bersinergi tersebut mampu mempertahankan kondisi harga pangan di NTB yang masih relatif terkendali.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj. Putu Selly Andayani, mengatakan pelaksanaan OP-CBP tersebut mengacu pada surat dari Kementerian Perdagangan pada 20 Desember 2018, yang meminta agar dilakukan penetrasi ke pasar-pasar tradisional bekerja sama dengan Bulog di daerah.

Menurutnya, harga beras di NTB tidak mengalami kenaikan harga yang berarti. Namun kenaikan justru terjadi di daerah lain hingga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

“Melihat kondisi tersebut, Kemendag menginstruksikan dilakukan penetrasi secara nasional. Kami berterima kasih kepada

Bulog Divre NTB yang langsung menindaklanjuti. Dan sekarang posisi stok beras aman, tidak ada gejolak harga,” ujarnya.

Sementara Ketua TPID NTB Achris Sarwani, mengatakan inflasi NTB pada 2018 (yoy) sebesar 3,16 persen. Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,70 persen. Namun inflasi khusus untuk komoditas pangan mencapai 4,6 persen. Angka tersebut berada di atas nasional sebesar 3,9 persen. Inflasi pangan NTB lumayan tinggi.

Hal itu disebabkan kenaikan harga daging sapi, daging ayam dan telur pada momen-momen hari besar keagamaan.

“Inflasi terkait dengan pasokan, keterjangkauan dan komunikasi. Mungkin yang perlu ditekankan adalah komunikasi supaya masyarakat tahu bahwa harga komoditas sekian. Kalaupun ada kenaikan harus yang wajar,” demikian Achris. (bul)

Mataram (Suara NTB) Animo masyarakat mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB sangat tinggi. Pada triwulan I tahun 2019 ini (Januari-Maret), jumlah pendaftar membludak, bahkan pendaftar datang dari luar daerah.

Melihat data pendaftaran peserta pelatihan di UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, untuk program pelatihan triwulan I 2019 ini, jumlah pendaftarnya telah mencapai 2.000-an orang. Sementara, jumlah paket kegiatan pelatihan yang disediakan selama tiga bulan di awal tahun ini sebanyak 25 paket, dengan kebutuhan peserta sebanyak 400 untuk semua jenis pelatihan.

“Animo masyarakat cukup tinggi setelah BLK NTB memiliki TUK (Tempat Uji Kompetensi),” kata Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH melalui Kepala BLK NTB, Hj. Wilujeng, MM. Membludaknya jumlah peserta ini, kata Agus Patria, karena beberapa faktor. Antara lain, kebutuhan masyarakat, informasi yang diterima secara massif melalui berbagai jenis media, termasuk media sosial. Tentu, menurut Asisten I Setda NTB ini, BLK NTB melakukan seleksi cukup ketat, bahkan melibatkan psikolog. Artinya, peserta yang diterima adalah mereka yang benar-benar memiliki minat untuk melaksanakan

(Suara NTB/dok)

Agus Patria program pelatihan selama masa yang dijadwalkan.

“Jangan sampai ada yang putus di tengah jalan. Kita saring yang betul-betul serius ingin dilatih,” ujarnya. Dari jumlah pendaftar yang membludak itu, Agus Patria menjelaskan kembali, tentu tidak seluruhnya diterima. Tetapi, masih disiapkan peluang mendaftar kembali pada triwulan II, III dan IV tahun ini.

Dengan konsekuensi tetap kembali harus bersaing dengan pendaftar-pendaftar lainnya.

Untuk pelaksananaan program pelatihan berbasis kompetensi di triwulan I 2019 ini, ditambahkan, beberapa pendaftaran terbanyak untuk jurusan perkantoran/ komputer/IT, lalu perhotelan, menjahit, teknologi pangan hasil pertanian. Dan animo paling minim untuk pelatihan las. Padahal, dibutuhkan lima kelas. Sayangnya, hanya dua kelas yang berpeluang terisi.

“Padahal las ini prospeknya sangat bagus. Peserta juga akan mengikuti program boarding ke Serang Banten,” ujarnya.

Tahun 2019 ini, BLK NTB rencananya akan melaksanakan 73 paket pelatihan berbasis kompetensi didukung penuh oleh APBN. Sementara anggaran dari APBD dialokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana di BLK NTB. 73 paket pelatihan ini sasarannya kepada sebanyak 1.168 orang dalam setahun (1 paket 16 orang). Diantaranya untuk jenisjenis pelatihan turunan TPHP (teknologi hasil pertanian ), TIK, Garmen, Las, Otomotif roda 2, Otomotif roda 4, Listrik (Audio video, Teknisi AC, Pemasangan instalasi otomasi listrik industri), Perhotelan, Bisman (bisnis manajemen), Program Bahasan Inggris, Akutansi, Pelayanan Pelanggan. Ditambah tujuh paket pelatihan dengan Mobile Training Unit (MTU) yang akan turun langsung menjangkau kelompokkelompok masyarakat.

Seluruh biaya dan kebutuhan peserta, sepenuhnya ditanggung pemerintah, alias gratis. Berbeda halnya di luar daerah, kata Hj. Wilujeng, per paket pelatihan dikenakan biaya Rp1,5 juta.

Ia menekankan, peluang-peluang ini agar benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh putra putri daerah guna mempersiapkan diri menghadapi persaingan demikian ketat dan pesat di era industri 4.0 yang telah berlaku tahun ini. (bul)

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Hasil Akhir Seleksi CPNS Diumumkan Tagih Kerugian Negara INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil mengembalikan uang negara melalui kas daerah dari pihak ketiga. Jumlahnya mencapai Rp7 miliar.

Hal itu disampaikan Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zainal Idrus, SH., kepada Suara NTB, Kamis (3/1). Menurut dia, jumlah tagihan yang mencapai Rp 7 miliar tersebut merupakan akumulasi dari pengembalian yang dibebankan kepada pihak ketiga (rekanan), maupun staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kelebihan pembayaran.

“Untuk tahun 2018 kemar(Suara NTB/ari) in, kita menyelesaikan semua Zaenal Idrus tagihan atas LHP BPK 2017.

Termasuk tahun-tahun sebelumnya juga tetap kita tagih,” ujar Idrus.

Disebutkan Zaenal, nominal tagihan yang dikembalikan ke kas daerah itu dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) dari rekanan ke kas daerah. Inspektorat dalam hal ini, menerima STS setelah dana dimasukkan ke kas daerah.

Keseluruhan tagihan itu, sambungnya, terakumulasi dari tahun-tahun lampau. Bahkan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Inspektorat KLU, pengembalian oleh rekanan telah melalui proses, baik pemanggilan oleh Inspektorat, maupun tahapan sidang pada Majelis TPTGR Pemda KLU. Hanya satu rekanan, kata dia, yang hingga saat ini masih belum terselesaikan pembayarannya. Hal ini dikarenakan adanya kekeliruan penghitungan denda paket kegiatan oleh panitia kegiatan di OPD. “Penghitungan denda seharusnya 1 per mil dari sisa waktu, tetapi oleh panitia di OPD dicatat 1 per mil dari nilai kontrak.

Ini yang belum clear, sehingga kita masih konsultasikan ke BPK,” jelasnya.

Idrus menyebut, nilai kewajiban pada salah satu kontraktor lokal itu tidak besar. Sekitar Rp 200 juta. Pihaknya optimis kewajiban itu terbayarkan asalkan rekomendasi pembayaran menurut hasil konsultasi BPK, keluar. Pada sidang majelis TPTGR pun, rekanan tersebut menyatakan bersedia untuk membayar dengan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Selama melakukan pengawasan maupun penagihan atas rekomendasi LHP BPK, tambah Idrus, pihaknya masih menemukan beberapa kekeliruan oleh OPD. Umumnya human error, seperti kekeliruan administrasi, kekeliruan pencatatan denda. Sementara pada proyek-proyek yang dikenai denda, pengembalian disebabkan progres teknis pengerjaan kegiatan. Misalnya denda akibat keterlambatan, dan kekurangan volume pekerjaan. (ari)

Kelebihan ”Penumpang”, DPRD KLU Rombak Anggota Bapem Perda Tanjung (Suara NTB) Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) diketahui kelebihan “penumpang” sejak ditetapkan tahun 2018 lalu. Fraksi Hanura termasuk salah satu yang paling getol menyuarakan pembubaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tersebut. Hingga, Kamis (3/1), lembaga DPRD KLU sepakat “menurunkan” jumlah penumpang, karena faktanya jumlah anggota Bapem Perda tidak sesuai aturan PP (terbaru) 12 tahun 2018 sebagai pengganti PP 16 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD. Dalam sidang pembubaran dan pembentukan Bapem Perda DPRD KLU kemarin, Ketua DPRD, H. Burhan M. Nur, SH, dan Wakil Ketua DPRD, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., bertindak memimpin sidang. Seluruhnya (16 orang) anggota Bapem Perda bentukan 2018 dihadirkan.

Paripurna itu sendiri bersifat normatif, karena sebelum sidang digelar, telah dilakukan rapat gabungan pimpinan (ragapim) fraksi-fraksi utusan Parpol. Dalam sidang, Burhan langsung memutuskan untuk mengurangi jumlah anggota Bapem Perda dari 16 orang menjadi 11 orang - sesuai aturan PP 12/2018.

Pengurangan anggota Bapem Perda dilakukan secara merata. Dari utusan 5 fraksi, yakni Fraksi Demokrat (FD), Fraksi Golkar (FG), Fraksi Hanura (FH), Fraksi Merah Putih (FMP) dan Fraksi Pembangunan Kebangkitan Nasional (FPKN) masing-masing mengeluarkan 1 orang anggota. Sehingga dari semula 16 orang anggota menjadi 11 orang anggota.

Rinciannya keanggotaannya, 2 orang FD, 2 orang FH, masing-masing 3 orang FMP dan FPKN, serta 1 orang FG. Fraksi Golkar legowo menyisakan 1 orang anggota yakni Raden Nyakradi selaku Ketua Bapem Perda. Anggota FG yang keluar, Ikhwanudin, diplot untuk mengisi satu posisi di BK yang mana Demokrat juga legowo meninggalkan 1 slot di BK. “Kita sepakat Fraksi Golkar dari Bapem Perda keluar dan masuk ke BK menggantikan Demokrat. Itu cara terbaik kita melalui musyawarah mufakat ini,” ujar Burhan di saat rapat.

Sementara usai rapat, Burhan menegaskan kembali bahwa pihaknya menyesuaikan keanggotaan Bapem Perda sesuai aturan dengan sebelumnya telah melalui ragapim fraksi-fraksi.

Sementara, Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD yang baru. Menurut dia, Ketua DPRD saat ini lebih peka terhadap aturan dibandingkan saat terbentuknya 16 orang anggota Bapem Perda lama.

“Sejak pembentukan Bapem Perda tahun 2018 lalu, Hanura dan Gerindra (FMP) memilih keluar karena mereka memaksakan keanggotaan 16 orang. Diam-diam saat 2 fraksi ini tidak ikut, sehingga itu ditetapkan,” ujarnya. (ari)

Jelang Pemilu 2019

Wabup Ingatkan Jaga Kebersamaan Selong (Suara NTB) Menjelang perhelatan akbar Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah saat ini telah menghadirkan situasi persaingan satu sama lain. Masing-masing calon berusaha menarik simpati calon pemilihnya.

Hal ini diterangkan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin saat menghadiri acara Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) ke 73 di Lapangan Tugu Selong, Kamis (3/1).

Wabup mengingatkan, semua warga yang memiliki hak pilih hendaknya bisa memilih para calon pemimpin itu sesuai dengan hati nurani. Selain itu tetap mempertimbangkan apa yang sedang dan sudah dibuat oleh calon anggota legislatif.

Dalam hal ini, ujarnya, pilihan politik yang berbeda tidak boleh mengganggu kebersamaan. Dalam berdemokrasi disyaratkan harus kedepankan demokrasi dewasa. “Perbedaan itu sunatullah,” urainya. Wabup meminta mempertegas persamaan sebagai tujuan dan visi misi menuju bangsa yang maju. Menuju Lotim yang adil, sejahtera san aman.

Berkaitan dengan HAB Kemenag ke 73, Wakil Bupati meminta agar seluruh masyarakat menjaga kebersamaan.

“Kompetisi ketat dalam alur kehidupan,” terangnya.

Diakuinya, Kemenag menurut Rumaksi memiliki posisi strategis. Keluarga besar kemenag harus jadi yang terdepan dalam menjaga kebersamaan umat. Kemenag hadir melindungi semua pemeluk agama. “Pelaksanaan tupoksi Kemenag ini adalah merupakan denyut nadi. Jalankan nilai agama sebagai jati diri bangsa. Di luar kemenag bukan berarti tak bertanggung jawab,’’ ujarnya. (rus)

Tidak Semua Formasi di Lotim Terisi Selong (Suara NTB) Pengumuman hasil tes akhir Standar Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Provinsi NTB secara resmi diumumkan.

Namun untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pengumuman kepada masyarakat masih menunggu tanda tangan bupati. Dalam pengumuman yang diterima oleh BKPSDM Lotim bahwa dari 225 jatah yang didapat, tidak semua formasi itu terisi.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Muhammad Khaeri, SIP., MSi., penerimaan CPNS sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. Pemerintah daerah sifatnya hanya menfasilitasi termasuk dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu.

“Iya barusan (kemarin siang, red) kita terima pengumuman hasil akhir rekrutmen CPNS itu,” terangnya kepada Suara NTB, Kamis (3/1).

Pada kesempatan itu, Khaeri

mengingatkan kepada CPNS yang lulus agar tidak hanya sekadar mengejar nomor induk pegawai (NIP) lalu kemudian mengajukan pindah. Maka dari itu, untuk menjaga kemungkinan itu terjadi Pemkab Lotim sudah melakukan MoU dengan pemerintah pusat dalam hal ini KemenPAN-RB, bahwa CPNS yang lulus dapat mengajukan pindah minimal sudah 5 tahun.

Itupun akan melihat kembali kebutuhan di lapangan.

Apabila CPNS itu pindah tanpa adanya pengganti, tentu-

nya sangat merugikan pemerintah daerah. Misalnya, pengisian dokter spesialis THT di rumah sakit, apabila pindah ke daerah asalnya. Maka hal tersebut sangat merugikan Kabupaten Lotim, karena di data pemerintah pusat kebutuhan dokter THT sudah terpenuhi, sehingga apabila mengajukan kembali tidak akan diterima.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Data dan Formasi BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menegaskan jika tidak semua jatah 225 formasi

yang didapatkan oleh Pemkab Lotim terisi. Untuk pengumuman hasil akhir CPNS yang sudah diterima oleh BKPSDM Lotim akan diumumkan setelah ditandatangani oleh bupati.

“Kita tidak bisa sebutkan berapa jumlah formasi yang tak terisi itu sebelum diumumkan atas persetujuan bupati,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa formasi yang berpeluang tidak terisi di antaranya, formasi Analis Pelabuhan tidak ada yang memenuhi standar nilai sesuai Permenpan 61 Tahun 2018 yaitu minimal 225, dua formasi dokter gigi karena 6 formasi dicari 4 pendaftarnya. Selanjutnya dari 32 tenaga guru khusus eks kategori dua (jumlah formasi 79, namun yang memenuhi syarat sesuai Permenpan 37 tahun 2019 itu sebanyak 13 peserta dan yang me-

(Suara NTB/yon)

Muhammad Khaeri menuhi Permenpan 61 tahun 2018 sejumlah 34 peserta. Sehingga dimungkinkan yang lowong atau tidak terisi sebanyak 35 formasi. (yon)

Isu Mutasi Eselon II Mencuat

(Suara NTB/yon)

KERAJINAN TANGAN - Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi. Salah satunya kerajinan tangan dari masyarakatnya dengan memanfaatkan barang-barang yang terbuang. Namun karena masih terkendala akses modal dan pasar, sejumlah kerajinan yang ada terkesan lesu dan mati suri, seperti kerajinan bambu Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya. Tampak salah satu perajin melayani wisatawan yang tertarik melihat kerajinan tangan yang dibuatnya beberapa waktu lalu.

Nasruddin Bantah Dugaan Maladministrasi Pembelian Buku Madrasah Praya (Suara NTB) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasruddin, S.Sos., M.Pd.I, membantah dugaan maladministrasi pada proses pengadaan buku di madrasah yang dilaporkan Ombusdman NTB. Karena seluruh proses pengadaan dinilai sudah sesuai prosedur dan dan aturan yang berlaku.

Kendati demikian pihak Kanwil Kemenag NTB, menegaskan tetap akan menghormati proses hukum yang ada.

Bahkan Kanwil Kemenag NTB mendorong supaya proses hukum terhadap dugaan maladminstrasi pengadaan buku madrasah segera dituntaskan. Supaya posisi kasusnya bisa jelas dan terangnya.

Apakah memang ada maladministrasi seperti yang disangkakan atau tidak.

“Kita dorong proses kasus ini bisa segera tuntas. Walaupun

kami yakin kalau proses pengadaaan buku madrasah tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya, kepada wartawan di Praya, Kamis (3/1).

Ia mengaku, terkait kasus tersebut dirinya sudah dipanggil penyidik Polda NTB. Dirinya pun sudah memberikan keterangan yang sebenarbenarnya terkait kasus tersebut dana apa adanya. Begitu pula pejabat Kemenag NTB maupun kepala madrasah lainnya yang sudah diperiksa, semua juga sudah memberikan keterangan apa adanya.

Dalam hal ini, tidak ada upaya rekayasa atau pengkondisian kepada para pejabat maupun kepala madrasah tersebut. “Jadi kalau ada anggapan yang mengatakan kalau keterangan pejabat dan kepala madrasah dalam kasus ini sudah diatur atau dikondisikan, saya pastikan itu tidak benar,” imbuhnya.

Nasruddin pun membeberkan soal pengadaan buku sudah ada aturannya. Di mana madrasah dalam hal ini dibolehkan menggunakan dana BOS yang diterima untuk pembelian buku bagi siswanya dengan ketentuan besarannya tidak boleh lebih dari 20 persen dari total dana BOS yang diterima.

Soal kemudian pihak madrasah membeli di pihak mana itu tidak ada paksaan. Madrasah dibebaskan untuk membeli buku di pihak manapun.

Asalkan buku yang dibeli tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan, itu sudah dilaksanakan. Sehingga pihaknya sangat yakin, kalau dugaan maladministrasi tersebut tidak benar. “Tapi biarlah, karena ini sudah masuk proses hukum.

Kita tunggu hasilnya proses hukumnya. Apakah benar atau tidak, nanti proses hukum yang menjawab,” pungkasnya. (kir)

Kasus Sekaroh

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy, MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin,SH dikabarkan akan melakukan mutasi terhadap eselon II setingkat kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD).

Dalam mutasi pejabat tinggi pratama yang semakin mencuat ini, bupati dikabarkan sudah mengagendakan membentuk panitia seleksi (pansel) pada awal tahun 2019 ini.

“Bupati akan melakukan pansel terhadap pejabat eselon II yang rencananya akan dilakukan awal tahun ini. Saat ini sedang dalam koordinasi bersama BKD Provinsi,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Muhammad Khaeri, SIP., MSi., dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis, (3/1).

Dalam penempatannyapun, hasil evaluasi dengan pansel yang akan dilakukan sangat terkait pansel yang terdiri dari BKPSDM Lotim, Bupati, Sekda dan BKD Provinsi NTB. Khaeri mengungkapkan, proses penyegaran dalam suatu kepemimpinan yang baru merupakan hal biasa yang dilakukan oleh kepala daerah untuk kepentingan kesuksesan dalam roda pemerintahan.

“Pansel dilakukan untuk mencocokkan background dari pejabat tersebut sebelum dilakukan penempatan pada suatu OPD,” terangnya.

Diakuinya, pemerintah daerah sebelumnya melakukan evaluasi terhadap seluruh eselon II yang ada di Kabupaten Lotim bertempat di kantor BKD NTB. Proses evaluasi dilakukan untuk melihat ki-

nerja dari eselon II yang menjabat saat ini dan bukan dalam rangka mutasi.

Pasalnya, untuk satu eselon II maksimal menduduki jabatan selama 5 tahun di satu tempat dan eselon II tersebut dapat dimutasi ke tempat yang lain walaupun lebih dari 5 tahun dan minimal 1,5 tahun dievaluasi apakah baik ataupun kurang baik.

Dalam proses evaluasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, hasilnya akan sejalan dengan hasil pansel yang akan dilakukan. Eselon II yang dinyatakan lulus sesuai dengan OPD yang diinginkannya. Maka dapat dilakukan penempatan sebagaimana mestinya ataupun dipertahankan.

Termasuk yang tidak lulus akan dilakukan penggantian ataupun digeser ke OPD yang lain sesuai dengan hasil evaluasi atau pansel itu sendiri.

“Proses evaluasi inipun dilakukan oleh tim dari BKD Provinsi. Sementara kabupaten posisinya hanya menyerahkan namanama dan menunggu hasil evaluasi itu sendiri. Evaluasi yang dilakukan selama pejabat eselon II itu memimpin OPD tersebut,” jelasnya.

Pada bagian lain, M. Khaeri mengungkapkan tidak ada kebijakan dirumahkannya para tenaga honor daerah yang ada di Kabupaten Lotim sebagai isu yang berkembang. Melainkan lebih kepada proses evaluasi untuk melihat masa kerja dari para tenaga honorer tersebut.

“Jadi kalau ada rumor yang berkembang di bawah kalau mereka (honorer daerar) akan dihentikan, itu tidak benar. Cuma sampai sekarang SKnya yang belum jadi, karena banyak tambahan dari yang baru,” jelasnya. (yon)

Pemecatan ASN Terpidana Korupsi

Kejari Selong Belum Terima Kasasi Rumaksi Pertanyakan

Selong (Suara NTB) Kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Timur (Lotim) selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus terdakwa lima orang yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam penerbitan 31 Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam kawasan hutan Sekaroh dikabarkan sudah keluar. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi para terdakwa.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim, Tri Cahyo Hananto ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengaku hanya membaca dari akun resmi MA. Sedangkan hasil resmi dari putusan Kasasi tersebut belum diterimanya. “Kita belum terima surat keputusannya secara resmi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/1).

Kejari Lotim, ujarnya, belum bisa melakukan eksekusi sampai diterimanya hasil kasasi yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ada Pengadilan Negeri Mataram. Kasasi dilakukan JPU, karena enam orang terdakwa sempat divonis bebas pada sidang banding.

Menurutnya, dalam kasus pidana yang disidangkan tidak ada istilah menang dan kalah.

Tapi Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi Kejari.

Mengenai waktu kapan diterimanya hasil putusan kasasi pun belum berani dipastikan Kajari.

Diketahui terdakwa membuat SHM pada tahun 2000, 2001, dan 2002 seluas 41,2 hektare, dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp 4 miliar lebih.

Dalam sidang di Pegadilan Tipikir, lima terdakwa ini divonis 18 bulan penjara atau sebanding dengan satu tahun dan enam bulan penjara. Selain itu dikenakan denda Rp 100 juta.

Lima terdakwa yang pernah menduduki jabatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim ini adalah mantan Kepala Seksi (Kasi) Hak Atas Tanah BPN Jamaluddin, Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah BPN Lombok Timur Mustafa Maksum, Kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan Tanah BPN Lotim, Muhammad Naim. Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN L o t i m Fathul Irfan dan Kasubsi Pemberian Hak

Atas Tanah BPN, Ramli.

Satu berkas lagi, kata Kajari, Maskan Mawali mantan Kepala Desa Pemongkong masih sedang proses. “Kalau Jamaluddin CS ini sudah rampung, hanya saja kita masih belum terima putusan hasil kasasinya,” ungkapnya.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dimana, para terdakwa dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik karena telah menerbitkan sebanyak 31 SHM di RTK 15 kawasan hutan lindung Sekaroh. (rus)

Tri Cahyo Hananto (Suara NTB/rus)

Kebijakan Pemerintah Pusat

Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lotim , H. Rumaksi Sjamsuddin mempertanyakan perintah pemerintah pusat yang mendesak kepala daerah, bupati dan gubernur untuk memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpidana korupsi. Menurutnya, yang semestinya memecat para ASN tersebut adalah pemerintah pusat.

Diakuinya, dirinya pernah ikut hadir membahas masalah tuntutan pemecatan ASN. Waktu itu, dirinya mengatakan pemerintah pusat telah zalim. Alasannya, kenapa hanya untuk urusan pemecatan meminjam tangan kepala daerah dan tidak langsung dilakukan pemerintah pusat.

“Mereka (pemerintah pusat, red) yang mengangkat dan mereka yang bayar gaji, kenapa tidak berhentikan langsung dan mengapa harus pinjam tangan gubernur, bupati dan walikota,” ungkapnya, Kamis (3/1).

Menurutnya, permintaan pemerintah pusat melalui surat keputusan (SK) Badan

Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pembinaan Aparatur Negara (Kemenpan) ini telah membebani kepala daerah. Bebannya ketika tidak dilaksanakan terkena sumpah jabatan. Dilaksanakan hati tidak mengizinkan. Inilah yang seharusnya turut dibaca situasi dilema yang dialami oleh para kepala daerah. “Saat pelatihan pimpinan daerah beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, kenapa harus meminjam tangan kepala daerah,” tambahnya.

Jika pemecatan dilakukan langsung oleh pemeirntah pusat dianggap lebih rasional. Pemerintah daerah kemudian tinggal menerima keputusan. Dalam hal ini, ujarnya, susah dibayangkan, bupati dan wakil bupati Lotim yang baru dilantik menjadi kepala daerah, tapi disuruh melakukan pemecatan.

“Ini permasalahan, silakan Anda tunggu bupati kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Bupati,” ujarnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

Halaman 5

Hari Ini, Hasil Seleksi CPNS Diumumkan Serentak Agus Rahmad Hidayat

Kabid Pengadaan Penempatan Fasilitas Purna Tugas BKDPSDM Lobar, Agus Rahmad Hidayat, Kamis

(3/1), menjelaskan, Jumat ini diumumkan hasil tes CPNS via website secara serentak seluruh NTB, kecuali Kota Mataram.

Menurutnya, di Lobar formasi yang terisi 200 formasi dari 219 formasi yang tersedia,”kata Agus.

Dijelaskan, terdapat 19 formasi

lowong terdiri dari 16 dari formasi khusus K2 ditambah yang tidak ada pendaftar masing-masing arsiparis 1 formasi, tenaga transfusi darah 1 formasi dan disabelitas untuk guru BK 1 formasi. Untuk 1 formasi guru BK kategori penyandang disabilitas menurut panselnas tidak bisa diisi, karena berbeda kode jabatan. Sehingga, jelasnya, formasi yang awalnya diperkirakan bisa terisi ternyata tidak bisa.

Dari 200 formasi yang lolos jelas Agus, secara umum terdiri dari 21 formasi khusus eks tenaga honor dan K2, kategori disabilitas bahasa Inggris 1 formasi, sisanya dari formasi

umum sebanyak 178 formasi.

Menyoal kebutuhan ASN di Lobar diakui masih kurang. Pihak BKD sudah mengusulkan ke pusat hasil kajian kebutuhan ASN selama 5 tahun ke depan mulai dari tahun 2019 sampai 2024. Total kebutuhan ASN yang diusulkan sebanyak 1.800 orang. Baru bisa terpenuhi 201 formasi sedangkan sisanya 1.600 formasi harus diusulkan kembali. “Dari hitungan kami sesuai kebutuhan Lobar masih butuh 1600 ASN, artinya kita masih defisit ASN sebanyak itu,” ujarnya.

Diakui data pemetaan ASN ini memang belum terlalu selesai, na-

Tersangka Kasus ADD Pengembur Berpotensi Bertambah

Konflik Horizontal Menurun KASUS konflik horizontal yang terjadi di NTB selama setahun terakhir menurun cukup signifikan. Terutama untuk kasus-kasus yang dilatarbelakangi motif agama. Hampir bisa dikatakan jumlahnya sangat minim.

Hal itu diakui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasruddin, saat ditemui wartawan usai gelaran Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag di Praya, Kamis (3/1).

Nasruddin mengatakan jika dibandingkan dengan jumlah kasus konflik horizontal tahun sebelumnya, jumlah kasus konflik horizontal selama tahun 2018 turun drastis.

Mungkin sisanya tinggal 30 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Data rincinya saya lupa pastinya. Tapi yang jelas, jauh menurun. Terutama lagi kasus konflik horizontal bermotif agama,” jelasnya.

Kasus terakhir yang terjadi di Pulau Sumbawa yang melibatkan dua unsur masyarakat beda agama. Namun berkat dukungan semua pihak, kasus tersebut bisa cepat diselesaikan tidak sampai berkepanjangan dan meluas ke daerah lain.

Ke depan, pihaknya berharap konflik-konflik horizontal di daerah ini bisa terus menurun, karena itu dampaknya sangat luas bukan hanya dari sisi keamanan saja. Tetapi lebih luas lagi, bisa berdampak buruk pada jalannya pembangunan di daerah ini. Dampak buruknya lagi, bisa mengikis toleransi antara umat beragama di daerah ini.

Untuk itu, peran semua elemen masyarakat di daerah ini sangat diharapkan agar sama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di daerah ini dengan tidak cepat terpengaruh isu-isu yang tidak jelas. Apalagi yang berkaitan dengan isu-isu agama. “Peran kita semua sangat diharapkan untuk menjaga keamanan dan kedamaian di daerah ini serta terbebas dari konflik horizontal yang bermotif agama,” sebutnya.

Pihak Kemenag juga akan terus berupaya memberikan pemahanan dan sosialisasi akan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama dengan mengoptimalkan peran penyuluh-penyuluh agama yang ada di daerah ini.

Termasuk dengan merangkul para pemuka masyarakat dan tokoh agama di daerah ini untuk bersama-sama memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat.

“Saat ini kita punya penyuluh agama sudah sekitar 1.000 orang.

Tersebar di seluruh wilayah NTB. Mereka yang kita harapkan bisa menjadi ujung tombak dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat di tingkat bawah,” imbuhnya. (kir) H. Nasruddin

Pembentukan Desa Persiapan di Lobar Belum Ada Payung Hukum Giri Menang (Suara NTB) – Sejauh ini ada sejumlah desa persiapan telah dibentuk di Lombok Barat (Lobar) secara swadaya oleh masyarakat. Di antaranya Desa Langko Kecamatan Lingsar dan Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi. Pembentukan desa persiapan ini belum memiliki payung hukum berupa perbup, di samping persyaratan untuk desa pembentukan desa persiapan belum terpenuhi sesuai ketentuan. Hal ini menyebabkan pemda belum bisa menindaklanjuti usulan tersebut.

“Kalau desa persiapan belum yang kami bentuk secara resmi, kalau inisatif masyarakat ada di Lingsar. Karena harus ada perbupnya pembentukan desa persiapan, di samping syarat lain,” kata Kasi Penataan Desa pada Dinas PMD Lobar Kurniawan Sabri, Kamis (3/1).

Sejauh ini, kata dia, belum ada pembentukan desa persiapan secara resmi sebab untuk pembentukan desa persiapan harus dibuat regulasi berupa Perbup.

Bagaimana dengan pembentukan desa persiapan yang dibentuk di Langko dan Terong Tawah, menurutnya desa persiapan itu diinisasi warga. Pihak provinsi ikut hadir pada rapat pembentukan desa persiapan tersebut, karena awalnya mengira jika proses sudah sesuai syarat-syarat dan sudah ada perbup yang dibuat pemda. Namun pihaknya sudah konsultasi bersama camat ke provinsi dan pihak pemprov pun meminta agar desa persiapan jangan operasional dulu. “Dimita jangan operasional dulu, sebelum ada perbup dan syarat-syarat lainnya itu,”tegas Sabri.

Syarat pembentukan desa persiapan, jelasnya, diadakan musyawarah desa, batas wilayah desa, jumlah penduduk terpenuhi. Setelah itu ada rekomendasi tim pembetukan desa persiapan, atas dasar hasil kajian tim ini bupati memutuskan pemekaran daerah.

Ia memastikan jika desa persiapan ini belum operasi, sebab sifatnya hanya sebatas persiapan kantor desa jika nanti dilakukan pemekaran. Menurutnya, hal ini perlu dipersiapkan matang sebab jangan sampai seperti di KLU ada 10 desa persiapan belum mendapakan kode register dari kementerian. “Ini jadi perhatian kita juga ke depan,”akunya.

Sejauh ini di Lobar tidak ada desa yang belum mendapatkan kode register dari pusat. “Semua desa di Lobar sudah ada kode registernya,”imbuhnya. (her)

mun dari prediksi dengan acuan jumlah ASN yang pensiun per bulan mencapai 200 orang per tahun, ditambah ASN yang pindah.

Menurutnya, tingginya kekurangan ASN di lobar diakibatkan kebijakan moratorium atau pemberhetian sementara perekrutan CPNS selama 5 tahun terakhir. Sementara, setiap tahun banyak ASN yang pensiun dan pindah sehingga ASN pun berkurang. Untuk mengatasi defisit ini pihak BKD akan mendorong agar tenaga honor dan kontrak masuk ke depan. Di samping mengusulkan agar dilakukan perekrutan CPNS tahun depan. (her)

Praya (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur tahun 2017 yang diduga merugikan negara hingga Rp 825 juta, saat ini masih tahap pemberkasan untuk tersangka mantan kepala desa (Kades) Pengembur, SY. Namun demikian, penyidikan diperkirakan bakal terus berlanjut ke tersangka lain.

Demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H.,M.M., saat memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis (3/1).

Diakuinya, potensi untuk tersangka lain dalam kasus ini masih terbuka lebar. Itu artinya, proses penyidikan tidak akan berhenti pada satu tersangka lain. “Masih ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini. Selain tersangka mantan Kades Pengembur,” ungkapnya.

Siapa tersangka barunya?

Eli mengaku tergantung hasil pengembangan kasus nantinya. Yang jelas tidak akan keluar dari para saksi yang sudah dimintai keterangan sebelumnya oleh jaksa.

(Suara NTB/her)

POTENSI BESAR - Mekaki Sekotong memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Berbagai upaya pemerintah memperkenalkan Mekaki ke nasional hingga internasional.

Salah satunya dengan menggelar Mekaki Marathon yang melibatkan banyak pelari dalam daerah dan luar daerah. Hal ini bertujuan agar investor mau menanamkan investasinya di tempat ini.

Target Penanganan Dampak Gempa

Gubernur NTB Optimis Masih Bisa Tercapai Praya (Suara NTB) Proses penanganan dampak gempa di NTB sejauh ini diakui masih belum maksimal. Berbagai persoalan yang muncul di lapangan jadi penyebabnya, sehingga capaian penanganan masih jauh dari apa yang diharapkan. Terutama terkait pembangunan kembali rumah bagi korban gempa, progresnya sampai saat ini diakui masih kecil.

Meski demikian, tegas Gubernur NTB, Dr. H. Zuklieflimansyah, kepada Suara NTB usai menghadiri Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) di Praya, Kamis (3/1), pihaknya masih optimis soal target penanganan gempa masih bisa dicapai.

Terlebih dengan adanya beberapa perubahan regulasi, penanganan dampak gempa sekarang jauh lebih baik.

Dengan begitu, pihaknya optimis pembangunan rumah tahan gempa bagi korban gempa bisa sesuai target yang dicanangkan Wapres Drs. H. M. Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. “Sekarang ini pilihan rumah tahan gempa yang bisa dibangun lebih banyak. Dengan begitu, pembangunan rumah tahan gempa, progressn-

ya kedepan bisa meningkat tajam. Dan, target bulan Maret saya rasa bisa tercapai,” tegasnya.

Diakuinya, pada awal penangan gempa memang tidak banyak pilihan tipe rumah tahan gempa yang bisa dipilih.

Nyaris hanya ada rumah Risha yang jadi pilihan. Sementara yang memproduksi Risha belum banyak waktu itu.

Di satu sisi pemerintah pusat tidak mau bertoleransi.

Rumah yang dibangun harus rumah tahan gempa. Sementara spesifikasi rumah tahan gempa ternyata tidak gampang, sehingga progresnya berjalan lamban. “Semula kita ngotot rumah yang dibangun tidak mesti tahan gempa. Supaya proggresnya cepat. Tapi rupanya pemerintah pusat tidak mau berspekulasi jika rumah yang dibangun rumah tidak tahan gempa,” sebutnya.

Karena aturannya penggunaan anggarannya memang untuk rumah tahan gempa, sehingga pemerintah pusat tidak mau disalahkan jika kemudian masyarakat diberikan untuk membangun rumah yang bukan tahan gempa.

Karena itu menggunakan uang negara. Terlebih lagi, gempa

masih belum selesai.

Meski sekarang pilihan rumah tahan gempa lebih banyak, namun pemerintah juga tidak mau terburu-buru menentukan pilihan. Kalau kemudian pilihan yang diambil bukan rumah tahan gempa itu bisa jadi persoalan. Atau mungkin pilihan utamanya rumah kayu, seperti yang diinginkan warga di Kabupaten Lombok Utara (KLU), namun harus dengan membabat hutan itu bisa mendatangkan masalah baru lagi.

“Tapi kami yakin (progress pembangunan rumah korban gempa) masih on the track.

Dan, sekarang kami sedang latih aplikator rumah tahan gempa. Sehingga pembangunan rumah tahan gempa bisa lebih cepat,” ujar mantan anggota DPR RI ini.

Soal masih banyaknya dana korban gempa yang masih mengendap di rekening milik korban gempa, Gubernur mengaku itu wajar, karena yang mau bangun rumah tahan gempa sekarang masih belum banyak. Mengingat membangun rumah tahan gempa tidak mudah. Tapi dengan banyak alternatif rumah tahan gempa, pihaknya yakin progress bisa lebih cepat lagi. (kir)

Marak, Tuntutan Pemekaran Desa Pascapilkades Giri Menang (Suara NTB) – Tuntutan pemekaran desa di Lombok Barat (Lobar) kian marak pascapilkades serentak tahun 2018 lalu. Terhitung sudah ada 6-7 desa yang sudah mengusulkan pemekaran desa, di antaranya tiga desa di wilayah Lingsar, sisanya desa di Labuapi dan Narmada. Pemekaran desa ini sendiri masih menunggu regulasi secara tertulis dari Kemendagri yang mencabut moraotorium pemekeran daerah. Pihak Pemda akan bersurat ke Kemendagri untuk mempertanyakan kejelasan dari kebijakan tersebut.

Hal ini dikui Kabid Pemdes pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka, Kamis (3/ 1). Dijelaskan, sejauh ini sudah ada usulan pemekaran desa berasal dari Desa Langko, Badrain dan Terong Tawah. Sebagian lagi ada yang mengusulkan belum secara resmi, namun tuntutan dari masyarakat sudah disampaikan ke Dinas PMD.

(Suara NTB/her)

Kesuma Supaka Menurutnya, setelah usulan pemekaran masuk, nantinya ada tim yang dibentuk pemda untuk menilai apakah sesuai atau tidak dengan kriteria dan kebutuhan. Dari sisi persiapan, jelasnya pemekaran desa harus memenuhi dua syarat, yakni administrasi dan teknis.

Syarat administrasi jelas dia,

dari sisi jumlah penduduk 2.500 jiwa atau 500 KK, dan fasilitas ekonomi dan sarana prasarana. Sedangkan syarat teknis nanti ditentukan oleh tim yang turun melakukan penilaian.

Kasi Penataan Desa pada Dinas PMD Lobar Kurniawan Sabri mengatakan pemekaran ini masih menunggu kepastian pencabutan moratorium pemekaran. Sejauh ini diakui belum ada surat resmi dari pusat untuk pembukaan moratorium. Hal ini, jelasnya, perlu dikonsultasikan ke pusat untuk mendapatkan kejelasan tentang moratorium tersebut.

Informasi yang diperoleh, ada terbuka peluang pemekaran desa. Sebab ada lampu hijau menyusul berlakunya Pemendagri Nomor 1 tahun 2017. “Informasinya dengan berlakunya Permendagri ini, moratorium sudah dicabut katanya,” jelas Sabri. Dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun surat Bupati Lobar untuk dikirim ke pusat. (her)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Hari ini, hasil seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemkab Lombok Barat (Lobar) diumumkan. Pengumunan hasil tes seleksi CPNS ini dilaksanakan secara serentak dengan provinsi dan kabupaten/kota lain di NTB, kecuali Kota Mataram yang lebih dulu mengumumkan hasil seleksi CPNS.

Hanya saja, untuk saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan pemberkasan bagi tersangka mantan Kades Pengembur supaya berkas perkaranya bisa cepat selesai dan bisa segera dilimpahkan ke tahap dua. Paling lambat pertengahan bulan Januari ini.

“Berkas perkaranya masih kita rapikan untuk nantinya kita nyatakan P-21. Untuk selanjutnya dilimpahkan ke tahap dua,” imbuhnya.

Pada tahap ini, tersangka memang tidak ditahan. Selain karena pertimbangan untuk memudahkan proses pengembalian kerugian negara. Tersangka selama proses penyidikan juga kooperatif. Tidak ada upaya melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. “Kalau soal penahanan, bisa saja kita melakukan.

Tapi ada pertimbangan lain, kenapa kemudian belum dilakukan penahanan terhadap tersangka,” ujar Ely. Yang jelas, ujarnya, kasus tersebut harus tuntas. Apalagi berkas-berkas serta dokumen pendukungnya sudah hampir lengkap dan tinggal merapikan dan melengkapi beberapa kekurangan berkas saja. “Kasus ADD Pengembur ini kita targetkan jadi kasus pertama yang masuk tahap persidangan tahun ini,” tandasnya.

Disinggung soal pengembalian kerugian negara, mantan Sekretaris TP4D NTB ini, mengaku belum ada perkembangan yang berarti. Di mana total pengembalian kerugian negara baru sekitar Rp 220 juta dengan rincian Rp 186 juta dari pihak bendahara desa. Sedangkan dari tersangka sendiri baru mengembalikan sekitar Rp30 juta. (kir)

Ely Rahmawati

Kasus Bantuan Kedelai Loteng

Sudah Ada Tersangka yang Ditetapkan Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) menargetkan sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi program bantuan benih kedelai tahun 2017, tahun ini juga. Pihak Kejari Loteng kini hanya tinggal menunggu perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selesai untuk bisa segera menetapkan tersangka dalam proyek senilai Rp 12,6 miliar tersebut.

“Dari hasil audit kerugian negara oleh BPK RI itukan nanti bisa terlihat. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Setelah itu tersangkanya langsung kita tetapkan,” ungkap Kajari Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H.M.M., kepada wartawan di kantornya, Kamis (3/1).

Saat ini koordinasi dan komunikasi dengan pihak BPK terus dilakukan. Kekurangan berkas atau dokumen yang diminta, sesegara mungkin dipenuhi. Sambil menunggu proses audit, BPK RI tetap meminta Kejari Loteng untuk memperdalam kembali kasus dengan memanggil kembali pihak-pihak yang terkait, jika memang dibutuhkan. Sehingga ketika hasil audit turun, berkas perkara sudah lengkap.

Dikatakannya, untuk bisa

mengungkap kasus tersebut memang bukan perkara mudah. Mengingat cakupan program yang cukup luas. Dengan banyak pihak yang terkait di dalamnya, sehingga waktu cukup panjang, untuk bisa mengungkap kasus tersebut.

Melihat banyaknya pihak terkait dalam kasus ini, pihaknya yakin kalau tersangka dalam kasus ini bakal lebih lebih dari satu orang. Karena memang ada indikasi mengarah pada korupsi berjamaah. Tapi siapa saja yang menjadi tersangka tentu belum bisa dipastikan sampai keluar hasil audit dari BPK RI. “Kasus kedelai ini merupakan satu dari beberapa kasus yang kita targetkan harus tuntas dan sampai ke meja persidangan,” tandasnya.

Untuk itu, dukungan dari masyarakat juga sangat diharapkan. Kalau kemudian ada anggapan kalau penanganan kasus terlalu lambat, Ely mengaku prosesnya cukup panjang. ‘’Tapi yang pasti, kasus tersebut harus tuntas. Karena memang indikasi penyimpangan sangat kuat. Tinggal soal kepastian nilai kerugianya saja. Dan yang berhak menentukan besaran kerugian negara ialah BPK, sesuai hasil audit yang dilakukan,’’ tegasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

Kasus DBD Mulai Bermunculan

Kembangkan Destinasi Perlu Kerjasama Lintas Sektor

Dompu (Suara NTB) – Semenjak diguyur hujan dengan intensitas sedang dan lama sebulan terakhir, penyakit berbasis lingkungan di Dompu mulai bermunculan. Salah satunya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).

Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa akan menata sejumlah destinasi wisata pada 2019 ini. Namun, program ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan OPD lainnya yang terkait.

Agar kelihatan jelas hasilnya.

“Harus ada kebersamaan semua OPD terkait, agar terintegrasi dalam penanganannya. Sebab rata rata destinasi yang ada masih kesuM. Irfan litan akses jalan dan sumber air bersih. Inilah pentingnya keterlibatan OPD lain. Begitu pula dengan lapak lapak pedagang juga perlu dibangun di lokasi tersebut,” terang Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispopar Sumbawa, M. Irfan S.P, M.M, Kamis (3/1).

Pihaknya mencontohkan pengembangan destinasi wisata Tiu Dua di Desa Batudulang Kecamatan Batulante. Butuh sentuhan Dinas PUPR untuk membangun akses jalan menuju ke lokasi wisata dimaksud. Begitu pula sentuhan OPD lain untuk air bersih dan sanitasi. Kemudian, Dinas Koperindag juga peru membantu pembangunan lapak untuk usaha UMKM dan pedagang kecil di lokasi wisata.

Hal yang sama juga berlaku untuk lokasi lokasi lainnya. Seperti destinasi wisata Pernak di Moyo Hulu, Teba Murin di Lenagguar dan Labuan Jambu di Tarano. Selain mengintegrasikan infrastruktur, juga butuh keterlibatan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan untuk pengembangan potensi lokal masyarakat. (arn)

Penyakit berbahaya yang menular melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti tersebut baru menjangkiti tiga orang.

Dua diantaranya dinyatakan positif dan telah berhasil disembuhkan. Sementara, satu orang lainnya masih menunggu hasil uji laboraturium.

Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST., kepada Suara NTB di ruang

kerjanya, Kamis (3/1) kemarin mengatakan, dua pasien positif DBD yang masuk akhir Desember lalu sudah dipulangkan dalam kondisi sembuh. Sementara, satu pasien lain atas nama Isti (12) yang masih mengalami pendarahan di hidung dan gusi tengah menjalani pemeriksaan. “Indikasinya mengarah ke DBD tapi kami masih menunggu

hasil Lab-nya dulu untuk menguatkan,” kata dia.

Berdasarkan gejala yang muncul dari pasien tersebut besar kemungkinan positif DBD. Namun, ia tidak berani langsung mepastikan karena belum ada hasil uji laboratorium sebagai rujukan.

Meski kondisi kesehatannya menunjukan kemajuan, Iin mengaku kemajuan terse-

but belum begitu signifikan.

Sebab, pasien ini lamban dibawa keluarganya.

“Ini hari ketiga kita rawat, panas terus dari rumah dan termasuk telat dibawa oleh keluarganya. Untuk penyakit penyerta seperti batuk, pilek dan sebagainya itu tidak ada, kemungkinan hanya mengarah ke DBD saja,” ungkapnya.

Dijelaskan, penyakit menular dan mematikan ini mulai menyerang masyarakat, khususnya kalangan anakanak menyusul curah hujan ekstrem di sebagian besar wilayah Dompu saat ini. Cua-

ca tersebut telah mempermudah munculnya segala macam jenis penyakit berbasis lingkungan seperti halnya DBD yang bersumber dari gigitan nyamuk Aedes Aegypti.

Karenanya, langkah paling efektif menekannya ialah dengan tetap menjaga kesehatan lingkungan serta memastikan gizi keluarga tercukupi untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. “Faktor utamanya sudah pasti cuaca apalagi ini musim hujan jadi banyak kuman-kuman yang menyebar, termasuk faktor lingkungan yang kotor juga,” pungkasnya. (jun)

RSUD Dompu Kembali Tangani Balita Gizi Buruk Kronis Dompu (Suara NTB) – Daftar balita penderita gizi buruk di Dompu makin bertambah. Jika di 2018 kemarin tercatat puluhan orang penderitanya, di awal tahun ini sudah masuk satu balita lagi dengan kondisi tubuh memprihatinkan atau kronis. Kurangnya asupan gizi yang diberikan orang tua masih menjadi pemicu utamanya.

Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST., menjelaskan, Afif balita berusia sembilan bulan ini didiagnosa menderita gizi buruk. Berat badannya jauh di bawah standar anak seusianya, yakni hanya 4 Kg dari yang semestinya lebih kurang 10 Kg. “Kalau di usianya sembilan bulan harusnya 10 kilogram sementara ini hanya 4 kilogram, jadi kita pastikan Afif menderita gizi buruk,” kata dia menjawab Suara NTB di kantornya, Kamis (3/1).

Tak hanya gizi buruk, balita asal Desa Huu Kecamatan Huu tersebut juga datang dengan penyakit penyerta yang terbilang kompleks, seperti Ispa dan diare. Kondisi itu, lanjut dia, memperparah keadaannya karena cairan di dalam tubuhnya terus keluar.

Penyakit ini membuat Afif hanya bisa terbaring lemah.

Langkah penanganannya pun dilakukan secara ekstra.

Pengembalian cairan tubuhnya dilakukan dengan pemasangan infus, pemberian susu dan pengobatan lain. “Jadi harus serba ekstra kita karena penyakit penyertanya dia ini banyak, itu juga yang mengeluarkan cairan banyak,” jelasnya.

Iin Iskanturani mengatakan, berat badan 3 Kg saat pertama

Libatkan ASN Kampanye, Oknum Caleg PPP Diproses Bima (Suara NTB) – Oknum Caleg DPRD Kabupaten Bima dari PPP inisial R, diproses hukum karena melanggar Undang-Undang (UU) Pemilu. Yakni melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanyenya.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima Divisi Penindakan, Abdurahman, SH mengaku proses hukum terhadap Caleg tersebut bahkan sudah tahap II dan berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima belum lama ini.

“Ya benar. Kasusnya telah dilimpahkan ke Kejari Bima belum lama ini,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (3/1). Abdurahman mengatakan, pihaknya memproses hukum oknum Caleg tersebut karena melanggar UU Pemilu. Dalam sebuah kegiatan kampanye di Desa Donggo Bolo Kecamatan Woha, oknum tersebut melibatkan ASN. “Oknum R ini mengundang ASN untuk menghadiri kegiatan kampanyenya, katanya.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil pemeriksaan, oknum Caleg rersebut terpenuhi dugaan pelanggaran pasal 493 jucto pasal 280 ayat 2 huruf F UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Dakwaannya satu tahun penjara dan denda Rp12 juta,” jelasnya.

Dengan adanya kasus tersebut, pihaknya menghimbau seluruh Caleg untuk mentaati aturan berlaku dalam kegiatan kampanye politiknya. Serta meminta ASN untuk tidak terlibat atau melibatkan diri kampanye para Caleg. “Sejumlah ASN yang melanggar netralitas juga sudah kami rekomendasikan ke Bupati Bima. Dengan harapan Bupati bisa menindaklanjutinya dengan memberikan pembinaan,” katanya.

Sementara Kasi Intel Kejari Bima, M. Ikhwanul Fiaturahman SH, mengakui hal itu. Berkas perkara Tipilu tersebut diserahkan pihak Bawaslu Kabupaten Bima pada Jum’at 28 Desember 2018 kemarin. “Berkas perkaranya sudah lengkap. Kita juga serahkan ke Pengadilan negeri (PN) Bima untuk disidangkan.

Tinggal tunggu penetapan jadwal sidang,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

GIZI BURUK - Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, saat mengecek kondisi balita penderita gizi buruk kronis yang ditangani awal tahun ini, Kamis (3/1).

kali ditangani sekarang sudah menunjukan kemajuan meski belum begitu signifikan. Dan kemungkinan pasien ini bisa pulih normal sangatlah besar asalkan pihak keluarga mau bertahan menjaga buah hatinya selama menjalani perawatan.

Biasanya, RSUD tidak

bisa tuntas menangani penderita penyakit berbahaya ini lantaran terkendala keluarga yang tidak betah atau memilih pulang paksa.

“Kalau pasien koorperatif bersama keluarganya pasti berat badannya naik normal, karena untuk mengembalikan berat

badan itu tidak bisa seminggu atau dua minggu tapi minimal sebulan. Kalau pasien gizi buruk bolak balik RSUD itu biasanya karena sering pulang paksa,” ungkapnya.

Sementara disinggung penyebab gizi buruk yang diderita Afif, ia mengaku tak jauh

berbeda seperti pesien-pasien lain yang pernah dirawat pihaknya, yakni kurangnya asupan gizi yang diberikan keluarga baik sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

“Rata-rata kurang asupan gizi dari orang tua, itu penyebab utama,” pungkasnya. (jun)

Bupati Sanksi Dua ASN Terindikasi Kampanye Respons Banjir, 75 Hektar Hulu DAS Dihijaukan

Abdurahman

M. Ikhwanul Fiaturahman

Tangani Sampah, Sumbawa Bentuk Tim Gerak Cepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Beberapa upaya dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa dalam menangani persoalan sampah di tahun 2019 ini. Salah satunya dengan membentuk tim gerak cepat untuk menangani menumpuknya sampah, terutama di musim penghujan ini.

Sekretaris Dinas LH Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos kepada wartawan, Rabu (2/1) menyampaikan, di musim penghujan ini pihaknya meyakini bahwa banyak sampah yang menumpuk. Hal ini dapat menyumbat saluran dan lainnya. Untuk itu, pihaknya membentuk tim khusus dalam menangani hal tersebut. “Kami sekarang sedang merumuskan untuk call center pengolahan sampah. Tentu konsekuensinya kami menyiapkan tim gerak cepat. Ketika ada calling, segera kami turunkan tim,” ujarnya.

Dijelaskannya, tim gerak cepat tersebut sudah dibentuk dan sudah mulai aktif di bulan Januari ini. Makanya diharapkan kepada masyarakat supaya segera menghubungi pihaknya ketika ada sampah yang menumpuk di suatu tempat. Dalam hal ini masyarakat bisa menghubungi melalui nomor 037123629. Adapun call center ini tidak hanya berlaku di musim hujan saja, tetapi akan terus berlanjut.

“Intinya sekarang tim gerak cepat penangnan sampah mulai berjalan bulan Januari ini. Bukan saja untuk musim hujan tetapi selamanya,” jelasnya.

Selain membentuk tim gerak cepat ini, diakuinya pihaknya juga sudah melakukan pengkajian terkait sarana prasarana yang ada. Hasil kajian pihaknya harus merubah sistem pengolahan dan pengangkutan sampah di tahun 2019 ini.

Pihaknya akan lebih memaksimalkan peran masing-masing pihak, baik Dinas LH, masyarakat maupun swasta.

“Kalau tahun 2018 lalu keterlibatan masyarakat belum maksimal, maka tahun 2019 kami harus maksimalkan peran masing-masing, LH, masyarakat maupun swasta,” terang Malik.

Selama ini, diakuinya truk pengangkut setiap pagi keliling dalam kota untuk mengangkut sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat di jalan maupun tempat pembuangan sampah mini. Tahun ini, pihaknya akan memfokuskan agar masyarakat mengumpulkan dan memilah sampah. Apalagi, sekarang ini dalam anggaran kecamatan sudah ada disiapkan untuk pengadaan dua unit roda tiga di masing-masing desa. Dan kelurahan juga sudah menganggarkan bak sampah tiga warna untuk masing-masing RT. Salah satu contohnya adalah di Kelurahan Brang Biji.

Nantinya, masyarakat akan membuang sampah ke bak sampah tersebut. Kemudian diangkut oleh kendaraan roda tiga ke kontainer yang selanjutnya diangkut pihaknya ke TPA. “Kami memfokuskan agar masyarakat itu mengumpulkan dan memilah sampah ke bak sampah. Begitu dikumpul dan terpilah akan diangkut oleh roda tiga ke kontainer. Dari kontainer kita angkut ke TPA,” tandasnya.

Terhadap keberadaan TPA, diakuinya setiap satu minggu sekali sampah tetap ditutup ke satu tempat. Kedepannya pihaknya akan mengusulkan anggaran supaya TPA dipagari. Sehingga pihaknya juga bisa menghijaukan TPA tanpa adanya gangguan dari ternak. (ind)

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/arn)

Halaman 6

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang terindikasi melakukan kampanye sudah diberikan sanksi. Pemberian sanksi ini sudah dilakukan sebelum adanya rekomendasi dari pihak Bawaslu setempat.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc yang ditemui wartawan, Kamis (3/1) mengakui sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu Sumbawa terkait pemberian sanksi terhadap ASN yang diduga terlibat kampanye.

Meskipun demikian, keduanya sudah terlebih dahulu mendapatkan sanksi sebelum adanya rekomendasi. Karena setelah mendapatkan informasi serta bukti, kedua ASN itu langsung dipanggil dan diberikan tindakan “Saya sudah lebih dulu berikan sanksi kok. Artinya saya lebih dulu mengambil langkah ketimbang keputusan Bawaslu. Karena begitu saya melihat di media sosial keduanya langsung dilakukan penindakan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam rekomendasi tidak disebutkan jenis sanksi yang diberikan.

Apakah sanksi ringan, sedang ataupun berat. Karena dari tindakan yang dilakukan tidak sampai melanggar undang-undang pemilu. Hanya saja mereka sudah menyimpang sebagai PNS karena mencampuri urusan politik.

Makanya saat itu pihaknya sudah memanggil dan memberikan teguran. Bahkan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, keduanya diberikan sanksi. Dengan dimutasi ke kecamatan lain yang jangkauannya lebih sulit.

“Mereka tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Tapi menyimpang sebagai ASN. Dan sudah diberikan sanksi, di pindah ke kecamatan tertentu yang agak sulit. Itu sanksinya. Karena hanya teledor saja dan sudah minta maaf. Memang dia tidak sengaja,” jelas Bupati.

Pihaknya menghimbau agar seluruh ASN dapat menyadari diri bahwa tidak bleh berpolitik. Apalagi menyebar berita hoaks tentang calon ataupun tentang politisi. Karena ASN tidak diperbolehkan untuk terlibat politik.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat mengakui pihaknya sudah menyerahkan tindaklanjut pemberian sanksi kepada dua oknum ASN yang diduga melakukan kampanye kepada instansi yang berwenang, yaitu pemerintah daerah. Karena dari penanganan yang dilakukan, pihaknya memutuskan kedua oknum ASN tersebut telah melanggar kode etik.

“Sudah kita tindaklanjuti ke insansi terkait yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti dari Bawaslu itu

H. M. Husni Djibril (Suara NTB/dok) sendiri, tinggal lembaga yang berwenang itu menindaklanjuti memberikan sanksi apa,” terangnya.

Menurutnya, kedua ASN yang melakukan pelanggaran tersebut yakni oknum Camat dan staf di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Keduanya sudah melakukan pelanggaran dari aturan ASN yakni terindikasi terlibat kampanye. Pihaknya pun sudah memberikan rekomendasi ke Pemda, tinggal ditindaklanjuti diberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Ada sanksi disiplin.

Bisa sanksi ringan, sedang dan berat. Itu tergantung pemda setempat untuk memberikan sanksi kepada ASN tersebut,” pungkasnya. (ind)

Lama Kosong, Puskesmas Lantung Segera Punya Dokter Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa akhirnya segera menempatkan seorang dokter umum di Puskesmas Lantung. Setelah beberapa tahun terakhir kosong, sehingga pelayanan maasyarakat di wilayah setempat dikeluhkan masyarakat.

Sekretaris Dikes Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, Kamis (3/2), menyampaikan, kekurangan dokter ini sedang diselesaikan, karena hal ini merupakan persoalan lama. “Tapi yang jelas dalam satu atau dua hari kedepan, Lantung ini, harus terisi. Ini yang kita upayakan. Lantung

Surya Darmasya (Suara NTB/ind)

ini dokter umumnya tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Yang jelas lanjutnya, masalah yang harus diselesaikan adalah harus terisinya dokter di Puskesmas Lantung.

Karena para perawat dan bidan dalam mengambil tindakan memerlukan keputusan dari dokter.

Camat Lantung, Iwan Sofyan, yang dikonfirmasi, menyatakan, dari hasil koordinasinya dengan Bupati Sumbawa, hari itu juga, Bupati akan menandatangani SK Dokter untuk kecamatan Lantung. Sehingga Senin mendatang dokter tersebut sudah langsung bertugas. (ind/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Banjir di Kecamatan Empang dan Tarano beberapa waktu lalu direspon sejumlah pihak.

Salah satunya, dengam melakukan upaya rehabilitasi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui penanaman pohon pada areal seluas 75 hektar.

Kepala Balai KPH Ampang Plampang, Julmansyah S.Hut, menyampaikan, pihaknya bersama Balai Pengolahan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Moyosari Kementerian LHK sedang melakukan rehabilitasi hulu DAS di Desa Ongko. Penanaman mohon di wilayah hulu ini juga akan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan Kemah Bhakti Konservasi bersama Pemkab Sumbawa dan Pramuka.

“Ini cara kami untuk membangun kesadaran masyarakat.

Bahwa rehabilitasi hutan dan lahan untuk merespon banjir beberapa waktu lalu. dan menjadikan basis lahan itu sebagai sumber penghidupan masyarakat setempat. Karena bibit yang kita tanam itu adalah bibit yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu sekaligus menjadi aset masyarakat setempat.

Ada kemiri, mente, kayu putih dan srikaya,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya sedang menanam sekitar 80 ribu bibit di 75 hektar lahan setempat. Saat ini yang sudah berhasil ditanam sudah sekitar 80 persen. Sisanya nanti akan disisakan untuk kegiatan Kemah Bhakti Konservasi. Dimana, apa yang dilakukan ini dapat menjawab pemulihan Hulu DAS

sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Selain kegiatan tersebut, lanjutnya, pihaknya juga bekerjasama dengan Rumah Zakat dan didukung MUI Sumbawa mengembangkan inisiatif sendiri berbasis partisipasi masyarakat, yakni Sedekah Bibit (Sabit). Saat ini sudah menanam sekitar 480 bibit di Labangka dari Sadakah masyarakat.

“Kita ingin mewadahi ada partisipasi publik dalam rangka rehabilitasi lahan dengan cara sedekah bibit tersebut,” tukasnya.

Sebelumnya, Kabag Humas Protokol Setda Sumbawa, Tajuddin S.H, juga telah menjelaskan rencana Pemkab bersama KPH menghijaukan wilayah hulu sungai desa Ongko Kecamatan Empang. Selain penanaman pohon pada 75 hektar lahan, digelar pula agenda lain. Yaitu kegiatan tauziah alam yang terkait pelaksanaan Kemah Bhakti Konservasi, kerjasama Pemkab Sumbawa dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB melalui KPH Ampang Pelampang. Kegiatan ini dikemas dengan menghadirkan pemuka agama, dan penyerahan alat dan peluncuran produk madu trigona dan madu hutan kepada petani Desa Hijrah, Desa Simu, Desa Ongko dan Kecamatan Labangka.

Dijelaskan, Kemah Bhakti Konservasi selain akan diikuti oleh anggota pramuka dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Empang, Plampang dan Tarano, Pimpinan OPD dan Camat beserta lima orang staf, juga akan diikuti oleh Gubernur NTB, Bupati Sumbawa dan Wakil Bupati Sumbawa. (ind/arn)

(Suara NTB/ist/KPH Ampang Pelampang)

BIBIT – Kegiatan sedekah bibit Rumah Zakat dan MUI kerjasama dengan KPH Ampang Plampang di Labangka beberapa waktu lalu.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

Halaman 7

(Suara NTB/ils)

Tahun Ini, Dompu Lipatgandakan Lahan Jagung TERENDAM - Nampak sejumlah rumah di desa persiapan Lamunga, Kabupaten Sumbawa Barat terendam banjir, Kamis (3/1).

Diguyur Hujan Seharian, Puluhan Unit Rumah di Lamunga Terendam Taliwang (Suara NTB) Hujan deras yang mengguyur sejumlah tempat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengakibatkan sejumlah rumah di desa persiapan Lamunga terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 50 -80 centimeter juga merusak sejumlah lahan pertanian dan gabah masyarakat yang tersimpan di bawah rumah panggung.

Kepala Pelaksana BPBD KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata, S. Pd, kepada Suara NTB, Kamis (3/1) mengatakan, banjir di desa persiapan Lamunga tersebut sudah menjadi banjir tahunan. Hal ini terjadi karena adanya pendangkalan sungai di dusun Lamunga atas sebagai wilayah hulu.

Kondisi tersebut kembali diperparah dengan banyaknya material tanah hasil dari PETI yang menumpuk di sejumlah titik gelondong. Selain itu, pembalakanan liar yang marak di wilayah setempat juga menjadi faktor lain munculnya bencana banjir.

“Memang wilayah Lamunga itu sudah menjadi langganan banjir dari tahun ke tahun karena pendangkalan anak sungai dan beberapa faktor yang lain. Sementara, kondisi banjir saat ini berangsur turun setelah beberapa jam terendam,” ungkapnya.

Disebutkannya, musibah banjir yang terjadi sejak pukul 16.00 Wita tersebut merendam sedikitnya 50 unit rumah yang tersebar di beberapa dusun dan dusun Lamunga Atas. Sementara, untuk kerusakan lain baik itu kerusakan lahan pertanian jagung dan padi masih terus diidentifikasi dan dilakukan pengecekan. Bahkan saat ini tim reaksi cepat (TRC) juga masih terus berada di lapangan untuk memantau kondisi air.

Hanya saja yang sangat dikhawatirkan hujan kembali terjadi di wilayah tersebut, karena potensi air ini akan naik sangat mungkin terjadi. Apalagi hingga saat ini masih belum ada upaya melakukan pengerukan sungai yang sudah dangkal sejak lama. “Tim kita masih berada di lapangan untuk memantau kondisi tekini. Kami berharap tidak ada hujan lagi karena jika itu terjadi maka air ini akan kembali naik dan dampaknya akan semakin parah,” tandasnya. (ils)

TakAda Jembatan, Warga Angkat Motor Seberangi Sungai Bima (Suara NTB) – Warga dua di Kecamatan Soromandi yakni Sai dan Sampungu setiap hari harus menyeberangi sungai Diwu Seta di Dusun Sowa Desa Kananta. Sebab, tidak ada jembatan yang menghubungkan dua sungai tersebut.

Warga dua desa bagian utara Kecamatan Soromandi akan menyeberangi sungai saat musim penghujan. Sepeda motor diangkat beramai-ramai menggunakan kayu. Potret tersebut berlangsung sejak satu tahun terakhir ini.

Salah seorang warga Desa Sampungu, Zulkarnain, mengatakan warga bisa menyeberang ketika air sungai surut. Apabila besar, mereka harus menungu sampai debit airnya mengecil.

“Dalam kondisi hujan seperti ini kita harus bersabar menunggu baru bisa dilewati,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (2/1).

Dikatakannya, warga terpaksa menyeberang meskipun dalam keadaan waspada. Pasalnya, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses darat dari Desa Sampungu dan Sai menuju Desa Soromandi bagian Selatan dan Kecamatan Bolo.

“Di wilayah ini kami biasanya membeli kebutuhan pokok setiap hari. Risikonya harus menyeberang sungai,” katanya.

Menurutnya, adanya jembatan sangat diharapkan oleh warga saat ini. Karena jalur alternatif laut menggunakan boat karena kondisi cuaca buruk. Gelombang tinggi menerjang beberapa hari terakhir ini. “Apa harus ada korban dulu baru Pemerintah merespon membangun jembatan ini,” katanya.

Tidak adanya jembatan penghubung tersebut pernah dipertanyakan Kepala Desa Kananta Kecamatan Soromandi, Aidin Abdullah. Aidin mempertanyakan kapan perbaikan jembatan tertsebut.

Padahal, diakuinya sejumlah pihak telah melakukan peninjauan atau pengecekan di lapangan pertengahan tahun lalu.

Hanya saja memasuki bulan Desember atau akhir tahun ini belum juga diperbaiki. “Kerusakannya sudah hampir satu tahun. Sejumlah pihak sudah melakukan pengecekan. Tapi sampai hari ini belum juga diperbaiki,” katanya.

Aidin mengaku kerapkali didatangi masyarakat yang menanyakan kepastian pembangunan atau perbaikan jembatan tersebut. Bahkan ada pula yang mendesak agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Provinsi. “Dalam 2 Bulan terakhir ini saya didatangi dan ditanyakan oleh masyarakat kapan soal perbaikan jembatan ini. Karena memang rusaknya sudah lama tapi belum diperbaiki,” katanya.

Aidin berharap pihak terkait memastikan kapan memperbaiki jembatan tersebut. Karena jembatan tersebut merupakan salasatu obyek vital yang menghubungkan desa Sai dan Sampungu hingga menembus wilayah Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. “Kami berharap bisa dibangunkan jembatan alternatif atau darurat agar warga bisa melintas,” katanya.

Ia menambahkan memasuki musim penghujan jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dari Desa Sai dan Sampungu.

Pasalnya jalur alternatif yakni jalur laut dengan menggunakan perahu (boat) tidak bisa dilakujan karena gelombang sangat besar.

“Kalau belum juga dibangun masyarakat dua desa ini bisa terisolir saat meluapnya sungai. Sama seperti saat rusaknya jembatan ini karena jalur laut tak bisa dilewati karena besar gelombang,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Pemkab Dompu akan melipatgandakan luas areal tanamanan jagung pada musim hujan Oktober 2018 – Maret 2019 menjadi seluas 76.689 hektare (ha). Hingga 31 Desember 2018, luas area tanaman jagung baru mencapai 33.161 ha.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu optimis bisa mencapai target yang ditetapkan. Terlebih, potensi lahan yang bisa ditanami jagung di Kabupaten Dompu pada musim hujan seluas 82.934 ha. “Target luas tanam jagung kita pada musim hujan Okmar (Oktober 2018 – Maret 2019) 76 ribuan.

Target itu sesuai potensi lahan kita seluas 82 ribuan hektare,” kata M. Syahrul Ramadhan, SP Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu yang baru dimutasi dari jabatan lamanya sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan, Rabu (2/1).

Luasan realisasi tanaman jagung tersebut berdasarkan laporan penyuluh di lapangan yang dihimpun pihaknya. Potensi lahan yang belum ditanami jagung dan akan ditanam pada Januari – Maret 2019 ini diyakini bisa mencapai target yang ditetapkan.

Untuk masa tanam di

(Sumber Foto : R. Rudy Adhi Sasongko)

(RALAT) Fotografer R. Rudy Adhi Sasongko bersama stafnya, berpose dengan kamera foto udara di tengah hamparan lahan jagung di Desa Lanci, Kecamatan Mangalewa, Dompu, Minggu, 30 Desember 2018. musim kemarau, kata M. Syahrul, petani biasanya memanfaatkan sebagian lahan tadah hujan dan lahan sawah yang jauh dari irigasi tekhnis.

Namun luasan tanaman jagung di musim kemarau akan

sangat bergantung kondisi harga jagung dan sejauh ini harga jagung masih memberi keuntungan bagi petani. “Kita optimis luasannya akan terus bertambah,” katanya.

Pada kesempatan lain, Plt.

HAB Kemenag Ke-73

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP mengungkapkan, persediaan pupuk subsidi untuk petani di Kabupaten Dompu tahun 2019 pupuk jenis urea sebanyak 16.497 ton, jenis SP

– 36 sebanyak 450 ton, jenis ZA sebanyak 1.202 ton, jenis NPK sebanyak 6.713 ton, dan pupuk organik 557 ton. “Ketersediaan pupuk ini masih bisa ditambah sesuai kebutuhan petani,” kata Ilham. (ula)

Sumbangan Dana Kampanye

Harmoni Antarumat Beragama Terjaga Baik Dua Parpol di KSB Nihil, Partai Berkarya Terbanyak

Dompu (Suara NTB) Harmoni kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Dompu terjaga dengan baik, sehingga tidak ada masalah dalam interaksi antar umat beragama. Ini menjadi kado yang luar biasa pada peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke 73 di Kabupaten Dompu.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menjadi inspektur upacara HAB Kementerian Agama ke 73 tahun 2019 di lapangan Kandai Dua, Kamis (3/1/2019) kemarin.

“Penghargaan yang tulus kepada jajaran Kementerian Agama Kabupaten Dompu yang sampai hari, Alhamdulillah, harmoni kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Dompu, dapat kita jaga bersama sama.

Sehingga sampai hari ini, alhamdulillah tidak ada masalah – masalah yang terkait interaksi antar umat beragama di Kabupaten Dompu. Kalaupun ada masalah, selalu dapat kita selesaikan tanpa meninggalkan masalah,” kata H. Bambang.

“Sekali lagi, kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Dompu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Dompu menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya,” tambahnya menegaskan.

H. Bambang M. Yasin juga menyampaikan, akhir tahun 2018 lalu telah menandatangani instruksi Bupati ke seluruh sekolah dan madrasah di Kabupaten Dompu. Hasil survei Inovasi (lembaga non pemerintah) tentang kemampuan membaca dan memahami bacaan atau literasi untuk anak – anak SD/ MI di Kabupaten Dompu.

“Kita prihatin ternyata, masih cukup tinggi anak SD – madrasah (MI) kita yang kelas 1 – 3 belum bisa membaca dan memahami literasi dengan baik.

Karena itu, melalui instruksi itu saya sampaikan, tidak boleh ada anak – anak siapapun boleh naik kelas kalau belum bisa membaca,” ungkapnya.

Harapan ini, lanjut H. Bambang, karena hasil survei tersebut terdapat anak kelas 3 – 4 masih membacanya kurang lancar. Pada hari pendidikan nasional, 2 Mei, selain kegiatan seperti biasa dilakukan selama ini, juga akan diadakan lomba membaca cepat. “Karena itu,

(Suara NTB/ula)

JABAT TANGAN - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin berjabatan tangan dengan Kepela Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs H Syamsul Ilyas, M.Si usai menjadi inspektur upacara HAB Kementerian Agama di lapangan Kandai Dua Dompu, Kamis (3/1). saya minta guru kelas 1 – 3 untuk merancang kegiatan yang bisa memacu supaya anak – anak kita yang kelas 1-2 bisa membaca dan memahami bacaan dengan baik,” harapnya.

Selain menyampaikan amanah sendiri sebagai inspektur upacara bendera, H. Bambang juga membacakan sambutan tertulis Menteri Agama RI pada HAB Kemenag. Diantara amanahnya, H. Lukman Hakim Syaifuddin mengingatkan tujuan berdirinya Kementerian Agama untuk menjaga dan memelihara, sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat kian naik peringkat. Agar tetap dan terus terjaga kerukunan hidup antarumat beragama yang kian rekat, dan pada akhirnya agar kualitas kehidupan keagamaan segenap bangsa makin meningkat.

Jajaran Kementerian Agama, haruslah menjadi perangkai, penjalin, dan perajut tenun kebangsaan yang beragam. Setiap jajaran Kemenag haruslah menjadi teladan dalam kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan memberikan amal bakti bagi segenap warga negara.

“Sebagai bagian dari institusi yang membawa nama agama, seyogyanyalah perilaku kita sebagai pejabat dan aparatur mencerminkan kemuliaan agama. Dimana antara kata dan perbuatan saling serasi, antara kesalehan personal dan kesalehan sosial saling melengkapi,” kata Menteri Agama dalam

sambutan tertulisnya.

Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, Drs. H. Syamsul Ilyas, M.Si sesaat setelah upacara HAB menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas suksesnya pelaksanaan upacara HAB. Tidak hanya upacara yang sukses, tapi berbagai tokoh dan jajaran pemerintah ikut hadir dalam pelaksanaan upacara HAB. “Ke depan seperti amanat pak Menteri Agama tadi, mudah – mudahan bisa kita implementasikan, bisa kita laksanakan sesuai tugas dan fungsi kita masing – masing,” katanya.

Terhadap instruksi Bupati, H. Syamsul Ilyas juga menyampaikan dukungan dan apresiasinya. Karena literasi merupakan hal yang bagus dan sangat dibutuhkan di dunia pendidikan. “Insyaallah di setiap kesempatan kita akan sosialisasikan dan kita pelopori dimulai dari Kasi Penmas, pengawas hingga ke bawah (madrasah/sekolah),” ungkapnya.

Upacara HAB Ke 73 di Kabupaten Dompu ini diawali dengan berbagai kegiatan lomba dan bakti sosial. Berbagai lomba antar ASN dan pegawai di lingkup Kemenag, juga lomba antar sekolah dan siswa madrasah. Seperti lomba volli bal, lomba tenis meja, penatas PAI atau lomba olimpiade. “Bukan hanya madrasah negeri, tapi semua madrasah dan siswa di bawah naungan Kemenag kita libatkan,” kata Wakil Ketua Panitia HAB Kemenag Dompu, Drs H Abdul Gani. (ula/*)

Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 16 Parpol peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye-nya (LPSDK) ke KPU KSB. Berdasarkan data KPU KSB, tercatat dua Parpol melaporkan nihil sumbangan dana kampanyenya dan Partai Berkarya menjadi Parpol terbanyak menerima sumbangan.

Dua Parpol yang melaporkan nihil alias nol penerimaan sumbangan dana kampanyenya itu adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara Partai Berkarya mencatatkan jumlah penerimaan dana sumbangan kampanyenya mencapai Rp127.676.250. Dana sebanyak itu diperoleh partai besutan Tommy Suharto ini dari 25 orang penyumbang.

Berikutnya berturut-turut Parpol lain yang melaporkan nilai sumbangan penerimaan dana kampanyenya ke KPU KSB. Diantaranya, Partai Golkar Rp71.750.000, PDI Perjuangan Rp64.455.000, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp63.572.179, PKS Rp61.050.000, Gerindra Rp58.265.000, PKB Rp34.300.000, PPP Rp29.511.864, Partai Nasdem Rp25.150.000, PKPI Rp25.000.000, PAN Rp22.686.000, Partai Demokrat Rp18.115.000, Hanura Rp12.075.000, dan terakhir Partai Persatuan Indonesia (PPI) Rp8.650.000.

Komisioner KPU KSB, Aliatullah, MH menjelaskan, proses penerimaan LPSDK pada 2 Januari lalu yang dilaksanakan pihaknya berjalan lancar. Selain 16 Parpol terdapat pula 2 Tim Kampanye Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres - Cawapres) yang menyerahkan LPSDK-nya. “PSI yang terakhir menyerahkan dan itu sudah lewat waktunya. Tapi kami tetap berikan mereka bukti penerimaan,” terangnya kepada Suara NTB, Kamis (3/1).

Menurut dia, LPSDK Parpol dan tim kampanye daerah itu selanjutnya akan diserahkan ke KPU Provinsi NTB. Di provinsi datap-data tersebut akan dilakukan audit oleh kantor akuntan publik yang telah ditunjuk oleh KPU provinsi. “Jadi tugas kami hanya menerima laporan. Untuk uji validasi sumber pendanaannya oleh provinsi,” sebut Alia.

Ia mengatakan, laporan dana kampanye setiap perserta Pemilu sangat penting. Karenanya aturan Pemilu memberikan kewajiban setiap peserta melaporkannya secara periodik, di awal dalam bentuk laporan awal, kemudian sumbangan yang diterima dan terakhir nanti dalam bentuk laporan hasil penggunaannya.

“Nanti mereka di akhir akan kembali melaporkan hasil penggunaannya. Dan bagi setiap peserta yang tidak menyerahkan laporan akhir akan ada bentuk sanksi yang diberikan,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

LAPORAN - Petugas KPU saat menerima pengurus Parpol yang menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Rabu (2/1).

Berhentikan ASN Mantan Koruptor, BKD Tunggu Putusan MK

(Suara NTB/ist)

ANGKAT MOTOR - Warga bersusah payah mengangkat motor karena tidak ada jembatan penghubung di Dusun Sowa Desa Kananta Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Rabu (2/1) sore.

Bima (Suara NTB) – Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan Narapida Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima hingga kini belum juga dilakukan pemecatan. Padahal waktunya sudah memasuki Januari 2019.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang pemecatan PNS Koruptor. Tenggat waktu yang diberikan untuk memecat ASN Tipikor tersebut paling lama pada Bulan

Desember 2018 kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Bima, Drs Syahrul, mengakui belum melaksanakan SKB tiga menteri tersebut karena menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). “SKB ini belum kita terapkan, karena masih menunggu hasil judicial review,” katanya.

Syahrul menjelaskan SKB tersebut diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Nasional untuk ditinjau kembali. Bahkan

berkas yang diajukan tertanggal 10 Oktober 2018 tersebut hingga kini belum ada putusan resmi. “Makanya kita di daerah belum menerapkan karena masih diproses di MK,” ujarnya.

Berapa jumlah ASN eks Tipikor di Kabupaten Bima yang disusulkan dipecat ?

Syahrul enggan menjawabnya.

Justru Ia mengomentari belum dieksekusinya ASN tersebut tidak hanya di Kabupaten Bima tapi seluruh daerah Kabupaten/Kota di NTB. “Kemungkinan secara nasional belum diterapkan SKB ini,”

ujarnya.

Hal sama juga disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP. bahkan saat ini pihaknya belum mengeksekusi SKB tiga Menteri tersebut. “Memang sampai saat ini kita belum mengeksekusinya,” katanya Informasi yang diperoleh oleh pihaknya, SKB tiga Menteri tentang pemecatan ASN koruptor saat ini sedang dilakukan judical review di MK, sehingga pihaknya akan menung-

gu sampai selesai persidangan.

“Kita masih menunggu hasil judical review SKB tiga Menteri ini,” katanya.

Ia menambahkan ada 10 PNS di ruang lingkup Pemerintah Kota Bima diusulkan, yang diketahui terlibat kasus Tipikor. Hanya saja untuk memastikan itu harus ada salinan putusan hukum tetap serta hasil judical review SKB tiga Menteri.

“Jumlah ini bisa berkurang bisa bertambah, tergantung hasil salinan putusan hukum nanti. Tapi pastinya kita usulkan ada 10 PNS,” pungkasnya (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

(Suara NTB/why)

Nuril Serahkan Berkas PK Mataram (Suara NTB) – Tim penasihat hukum Baiq Nuril Maknun merampungkan berkas Peninjauan Kembali (PK) vonis kasasi Mahkamah Agung (MA) RI. Tidak ada novum baru. Nuril memohon PK atas vonis hakim kasasi yang dianggap melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Didiek Jatmiko mengonfirmasi sudah Joko Jumadi menerima berkas PK Nuril.

“Hari ini sudah kami terima PK dari pemohon Nuril,” ucapnya. Nuril bersama tim penasihat hukumnya menyerahkan berkas PK ke Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (3/1) pagi. Berkas selanjutnya diteliti untuk kemudian dikirim ke MA. “Hakim kasasi ini tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum Nuril ini apa, tidak ada. Kalau memutus seperti itu anak TK juga bisa,” tegas Ketua tim penasihat hukum Nuril, Joko Jumadi.

Direktur Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram ini menambahkan, hakim kasasi juga tidak menjelaskan pertimbangan menganulir putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 27 ayat 1 UU ITE, sambung dia, menjelaskan tiga unsur perbuatan yakni mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.

“Ibu Nuril ini divonis bersalah pertimbangannya tidak jelas, Ibu Nuril ini melakukan perbuatan apa, melanggar apa,” jelas Joko.

Dia menerangkan, hakim kasasi juga tidak mencantumkan pertimbangan menganulir putusan bebas Nuril di Pengadilan Negeri Mataram. “PN Mataram itu kelirunya di mana, itu tidak ada pertimbangannya,” sebut dia.

Terpidana Nuril mengajukan PK dengan dalil yang memohon MA untuk mengabulkan PK, serta memohon pembatalan putusan kasasi MA. Kemudian memohon hakim PK mengadili kembali dengan permohonan putusan menyatakan Nuril tidak terbukti bersalah, membebaskan Nuril dari dakwaan, serta memulihkan hak kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Joko menjelaskan, putusan kasasi MA jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti diterangkan dalam pasal 263 ayat 3 KUHAP. “Hakim MA keliru dengan tidak menguraikan alternatif unsur perbuatan mana yang dianggap terbukti, sehingga Nuril dipersalahkan,” paparnya.

Putusan kasasi MA tidak memperhatikan nilai pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mencegah agar orang tidak melakukan perbuatan asusila.

Faktanya, kata Joko, yang melakukan perbuatan asusila adalah saksi H. Muslim terhadap bawahannya, Nuril. Kala itu, H Muslim menjabat Kepala SMAN 7 Mataram sementara Nuril sebagai honorer pada Bagian Tata Usaha.

“Yang mana saksi H Muslim menceritakan perbuatan asusila tentang hubungan badan dengan seorang perempuan bernama Landriati di Hotel Puri Sharon Senggigi, yang direkam Nuril,” terangnya.

Hakim kasasi, imbuh Joko, juga mempertimbangkan putusan dengan bukti rekaman dan transkrip yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Karena, tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU RI No 11/2008 tentang ITE. Barang bukti rekaman tersebut diperoleh secara tidak sah, yakni Nuril merekam tidak atas perintah aparat penegak hukum. Melainkan inisiatif sendiri untuk mempertahankan harkat dan martabatnya.

“Keterangan saksi Muhajidin dan Indah Deporwati yang saling berkesuaian menerangkan bahwa isi rekaman telah berubah isinya, yang mana percakapan yang menyebut nama Nadriati telah hilang,” kata Joko.

Kemudian mengenai alasan memberatkan yang dipakai hakim kasasi menurut Joko juga keliru. Yakni mengenai keluarga besar H. Muslim menjadi malu dan karir sebagai kepala sekolah terhenti.

Menurutnya, hakim kasasi khilaf karena pada faktanya justru Nuril yang diberhentikan oleh H. Muslim dari pekerjaan sebagai honorer. Sementara H. Muslim sendiri malah promosi.

Yakni usai berhenti dari menjadi Kepala SMAN 7 Mataram, H. Muslim promosi sebagai pengawas, tahun 2016 promosi lagi menjadi Kasi PAUD pada Disdikpora Kota Mataram, dan tahun 2017 promosi lagi menjadi Kabid Kepemudaan pada Dispora Kota Mataram. “Kami berharap MA mengabulkan PK Ibu Nuril dan Ibu Nuril mendapatkan keadilannya,” tandas Joko. (why)

Logistik Pemilu Sudah Terdistribusi 80 Persen Mataram (Suara NTB) Logistik pemilu 2019 ke KPU kabupaten/kota secara bertahap sudah didistribusikan. Hingga saat ini logistik yang sudah sampai mencapai sekitar 80 persen.

Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori kepada wartawan, Kamis (3/1) kemarin di ruang kerjanya.

“Logistik pemilu sudah tersedia mencapai 80 persen, sudah ada di kabupaten/kota,” katanya.

Lalu Aksar Ansori Ia menyebutkan sejumlah jenis logistik sudah diterima KPU kabupaten/kota dari KPU RI, yakni kotak suara, bilik suara, tinta dan segel. Termasuk juga pengadaan sampul oleh KPU NTB yang telah didistribusikan ke KPU kabupaten dan kota.

Dijelaskannya dalam Pemilu 2019, sudah ada pembagian tugas terkait pengadaan logistik. Baik antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Adapun jenis logistik yang masih belum diterima yakni kertas surat suara. Surat suara direncanakan akan didistribusikan dalam waktu tidak terlalu lama, karena saat ini masih dalam proses cetak.

“Itu sudah didistribusikan 2018, tinggal di 2019 kita menunggu surat suara yang dicetak oleh KPU RI, kemudian formulir berhologram,” ujarnya.

Direncanakan pada awal Januari ini, KPU RI sudah mulai akan produksi pencetakan kertas suara. Oleh karena itu, beberapa hari lalu KPU sudah finalkan validasi kertas suara.

Baik DPD RI, DPR I, dan DPRD. Ia berharap, selambat-lambatnya sebulan sebelum pemungutan suara pihaknya sudah menerima distribusi surat suara itu dari KPU RI. “Dan kemudian kita harus melakukan proses sortir, lipat, pengepakan sebelum distribusikan ke KPU kabupaten/kota,” katanya.

Ia menyebutkan, jumlah kotak suara transparan diterima KPU kabupaten/kota sudah mencukupi untuk seluruh TPS di NTB. Namun demikian KPU kabupaten/kota tetap diminta melakukan pengecekan kotak suara di gudang penyimpanan secara berkala.

“Saya minta KPU kabupaten/kota terus cek gudang masing-masing. Gudang harus ada spesifikasi khusus agar bebas rayap. Penyimpanan kotak suara kita minta untuk membuat pallet agar tidak lembab,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Lombok Timur, Muhammad Saleh membenarkan bahwa ketersediaan logistik Pemilu di KPU Lotim sudah mencapai 80 persen. “Ya, untuk logistik tinggal surat suara dan formulir saja,” katanya.

Sementara itu, logisitik lainnya sudah terpenuhi semua.

Kotak suara, bilik suara, amplop, sidik jari dan segel kini sudah diamankan di gudang Sekretariat KPU Lotim.

Adapun untuk kotak suara sendiri dipastikan 100 persen memakai bahan kardus. Sedangkan untuk bilik suara menggunakan bahan kardus tidak semuanya. Dengan perbandingan 80 persen menggunakan bahan kardus, sisanya menggunakan plat seng seperti biasa. (ndi)

Halaman 8

DINGINKAN LOKASI - Petugas pemadam kebakaran mendinginkan lokasi bekas kebakaran toko Sukses Crown di Mayura, Cakranegara, Mataram, Kamis (3/1) pagi.

(Suara NTB/why)

Toko Sukses Crown Ludes

Penyebab Kebakaran Belum Terungkap Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menyelidiki kebakaran gudang toko mainan, Sukses Crown. Olah TKP awal belum menemukan indikasi kesengajaan. Penyebab kebakaran pun penyidik belum bisa mengambil kesimpulan.

“Ini masih penyelidikan.

Kita perlu ahli yang berwenang dari forensik,” kata Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam

Kamis (3/1) kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya mendatangkan tim laboratorium forensik Denpasar untuk melakukan olah TKP lanjutan di lokasi yang terbakar Rabu (2/1) dini hari lalu itu.

“Untuk penyebab kebakarannya belum bisa kami sampaikan karena masih penyelidikan. Sore ini (kemarin) tim labfor baru datang,”

ucapnya.

Pun demikian dengan taksiran kerugian yang timbul. Alam mengatakan, sejumlah saksi juga dimintai keterangan di Satreskrim Polres Mataram.

“Hari ini ada empat saksi.

Termasuk pemiliknya. Karena waktu kejadian kan pemiliknya ini sedang libur natal dan tahun baru di luar daerah,” kata Alam.

Pada Rabu (2/1) lalu,

gudang toko mainan, Sukses Crown terbakar pada dini hari sekitar pukul 02.00 Wita. Toko yang berada di Jalan Selaparang, Mayura, Cakranegara itu ludes.

Keterangan saksi sebelumnya mengungkapkan percikan api bermula dari gudang kembang api. Yang kemudian dengan cepat membesar karena barang lain di gudang itu

mudah terbakar.

Awal menanggapi kebakaran, karyawan toko bersama masyarakat berusaha memadamkannnya dengan peralatan sederhana. Namun api baru tuntas dipadamkan dengan bantuan 10 unit mobil Damkar dan 2 unit mobil water canon polisi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (why)

Eskalasi Politik Meningkat, Bawaslu Perketat Pengawasan Mataram (Suara NTB) Memasuki tahun 2019 ini, eskalasi politik pemilu serentak diprediksi bakal meningkat sampai pada menjelang hari H pemungutan suara tanggal 17 April mendatang. Para politisi dipastikan akan lebih gencar berkampanye di sisa masa kampanye yang terhitung tinggal tiga bulan ini untuk merebut suara rakyat.

Dengan makin meningkatnya suhu politik mendekati hari H pencoblosan Pemilu 2019 itu, potensi terjadinya pelanggaran pemilu juga diprediksi bakal cukup tinggi.

Pasalnya di sana merupakan momentum yang dianggap tepat oleh para politisi, mengeluarkan segala amunisi politiknya untuk meraih dan merebut suara rakyat.

Salah satu yang paling menjadi atensi pada hari-hari terakhir jelang pencoblosan adalah dilancarkannya politik

uang. Serbuan politik uang sudah sangat lumrah dikeluarkan pada hari-hari terakhir masa kampanye sebagai senjata pamungkas para politikus mengamankan suara mereka.

Menghadapi potensi tersebut, Bawaslu telah mempersiapkan diri sejak awal untuk memperketat pengawasannya. Sehingga celah potensi pelanggaran dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu yakni de-

ngan mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi jalannya proses pemilu. Saat ini Bawaslu telah melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang akan ikut jadi “pasukan” pengawas pemilu.

“Karena kalau hanya mengandalkan pengawas dalam struktur saja, jumlahnya tidak memadai. Karena itu kita konsolidasikan partisipasi publik di luar struktur pengawasan.

Misalnya dengan relawan-relawan,” kata anggota Bawaslu

Tingkatkan Partisipasi Pemilih

KPID Dorong Lembaga Penyiaran Ikut Sosialisasikan Pemilu

Yusron Saudi Mataram (Suara NTB) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB mendorong agar media penyiaran di NTB ikut aktif memberikan pendidikan politik jelang pemilu 2019. Hal itu disampaikan karena dari pantauan KPID, media penyiaran di NTB masih sangat minim memberikan posisi pemberitaan terkait aktivitas kepemiluan.

“Dari pemantauan dan pengamatan KPID, pemberitaan dari peserta Pemilu masih kurang diberitakan di lembaga penyiaran di NTB” kata ketua KPID NTB, Yusron Saudi, Kamis (3/12) kemarin.

Padahal aktivitas kampanye pemilu sudah berlangsung selama empat bulan lebih. Namun, lembaga penyiaran di NTB masih sangat kurang memberikan porsi pemberitaan bagi aktivitas dilakoni peserta Pemilu.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar peserta Pemilu bisa memanfaatkan lembaga penyiaran bagi sosialisasi kegiatan dilakoni tersebut. Menurutnya, masih sangat kurang porsi pemberitaan dari lembaga penyiaran terhadap aktivitas dilakoni peserta Pemilu, dikarenakan lembaga penyiaran di NTB cukup hati - hati dalam memberikan

pemberitaan yang proporsional dan berimbang.

“Sosialisasi di lembaga penyiaran sudah dilakukan. Tapi belum maksimal,” imbuhnya.

Dia pun menilai, lembaga penyiaran di NTB, baik radio dan TV lokal sudah memberikan porsi tayang pemberitaan secara berimbang bagi aktivitas dilakoni peserta Pemilu.

Termasuk tim sukses capres dan cawapres.

Namun begitu. Lembaga penyiaran di NTB diharapkan tetap bersikap adil dan berimbang serta proporsional dalam memberitakan kegiatan kampanye tim capres ataupun parpol peserta pemilu. “Kita tidak meminta mereka netral, namun tetap mengedepankan unsur adil, berimbang dan proporsional,” tegasnya.

Baginya, lembaga penyiaran menjadi media pendidikan politik yang konstruktif. Oleh karena itu, diharapkan lembaga penyiaran bersikap adil, objektif, mengedepankan nilainilai pendidikan politik yang positif, dan memberikan ruang kepada semua peserta pemilu.

Ia menambahkan, keberadaan KPID dalam gugus tugas Pemilu 2019 adalah sebagai pendukung bagi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara. Peran ini meliputi pengawasan dan pengaturan kampanye di lembaga penyiaran.

“Setiap pengaturan kampanye melalui media penyiaran selalu merujuk pada pengaturan yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu, khususnya peraturan KPU tentang Kampanye” tandasnya.

Namun demikian, KPID mendorong intensitas siaran tentang tahapan Pemilu dan peserta pemilu yang sesuai dengan koridor penyelenggara. Upaya ini, kata Yusron, diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Sehingga pemilu yang aman, damai dan berkualitas dapat terwujud. ”Kita harapkan bisa mendongrak partisipasi Pemilih” pungkasnya. (ndi)

Provinsi NTB, Suhardi kepada Suara NTB, Kamis (3/1) kemarin.

Selain itu, Bawaslu juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pengawasnya. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas pengawasan bisa maksimal. Diharapkan dengan ketatnya pengawasan yang dilakukan, maka oknum peserta pemilu yang ingin mencoba melakukan kecurangan akan berpikir dua kali untuk melakukannya.

“Kita akan membentuk petugas pengawasan kita menjadi militan. Dalam melaksanakan tugasnya mereka bukan hanya sekedar mencatat. Tetapi harus agresif, bila perlu jadi pengawas itu harus bisa bepersan-

gaka tidak baik, praduga curiga,” jelasnya.

Suhardi meyakini dinamika politik pada Pemilu 2019 mendatang akan sangat tinggi. Mengingat pada pemilu kali ini untuk pertama kalinya digelar serentak bersama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga dipastikan ada lima jenis kertas surat suara yang akan dicoblos.

“Model kampanye sekarang ini, peserta pemilu sudah sangat inovatif, mereka tidak lagi seperti dulu gaya kampanye dengan mengumpulkan banyak masa dan memberikan janji.

Tetapi mereka door to door, karena itu Bawaslu juga harus bisa lebih kreatif lagi melakukan pengawasan,” pungkasnya. (ndi)

Dugaan Pungli Disdik Kota Mataram

16 Kepala SD Setor Rp2 Juta Mataram (Suara NTB) – Sidang perkara dugaan pungli kepala SD/SMP di Kota Mataram tahun 2017 berlanjut ke pemeriksaan saksi.

Jaksa menghadirkan 10 saksi kepala SD ke persidangan dengan terdakwa Sudenom, Kamis (3/1). Saksi menerangkan memenuhi permintaan uang terdakwa. Masing-masing Rp2 juta.

Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Suradi ini, saksi sesuai memberi keterangan bahwa ikut menyetorkan sejumlah uang. Seperti yang diminta mantan Kadisdik Kota Mataram, Sudenom melalui Kabid Dikdas, H LM Sidik.

Mereka saksi yang hadir ini kala itu sedang menjabat kepala sekolah antara lain, Ida Bagus Alit, Kepala SDN 2 Mataram; Swartini Kepala SDN 12 Mataram; Baiq Aini Kepala SDN 5 Mataram; Siti Nurita Laika Kepala SDN 6 Mataram; Baiq Zohriuyuni Kepala SDN 7 Mataram.

Masitah Kepala SDN 9 Mataram; Baiq Suartiningsih Kepala SDN 8 Mataram; Mursidi Kepala SDN 11 Mataram; Hasan Muhammad Kepala SDN 16 Mataram; dan Baiq Umiati Radiatul Jannah Kepala SDN 23 Mataram –kini menjabat pengawas SD. Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Suradi menanyai perihal rapat sesuai undangan Sidik melalui panggilan telepon. Mereka, 10 kepala sekolah ini ada dalam daftar secarik kertas yang diberikan kepada Sidik.

“Di akhir rapat ada disampaikan

permintaan dari Pak Kadis. Uang,” kata Swartini. Jawaban Swartini mendapat anggukan tanda setuju dari saksi lain. Mereka mendengar ucapan permintaan yang sama.

Mereka juga tahu bahwa Sudenom sedang menderita sakit. Bahwa permintaan uang juga disampaikan untuk membantu keperluan berobat Sudenom. Akhirnya mereka mencari yang sesuai dengan besaran yang diminta tersebut.

Swartini segera meminta duit sewa kantin di sekolah, sama seperti Masitah. Duit Rp2 juta terkumpul lantas diserahkan ke Kabid Ketenagaan Disdik Kota Mataram, Hj Sri Winarni.

Sebelumnya Winarni yang diminta menarik duit dari kepala SD. Sebab mengaku tak sanggup, akhirnya Sudenom menunjuk Sidik.

Suartiningsih bersama Umiati memilih menyerahkan langsung ke rumah Sudenom. Sekaligus menjenguk alasan mereka.

Sidik mengumpulkan 16 kepala SD sesuai daftar yang diberikan Sudenom. Hasilnya, setoran sebesar total Rp32 juta.

Terdakwa Sudenom saat diberi kesempatan berbicara tidak membantah kesaksian para kepala SD tersebut.

Sidang kemudian ditunda sampai Selasa (8/12) pekan depan. Jaksa penuntut umum, Oktavia Ading mengatakan, pihaknya masih akan menghadirkan saksi.

“Terutama mereka-mereka yang menyerahkan uang. Kepala SD dulu, nanti kepala SMP belakangan,” ucapnya. (why)

(Suara NTB/why)

SAKSI - Kepala SD yang menyetorkan uang ke terdakwa mantan Kadisdik Kota Mataram, Sudenom, memberikan kesaksian dalam sidang Kamis (3/ 1) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

SUARA NTB

Jumat, 4 Januari 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jalan Soekarno Hatta – Giri Menang Gerung Lombok Barat Kode Pos 83363 - Telepon/Fax (0370) 681291 Website : http://www.bkdpsdm.lombokbaratkab.go.id Email : bkdlobar@gmail.com PENGUMUMAN Nomor : 800/14/BKD-PSDM/2019 TENTANG HASIL SELEKSI AKHIR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 20/800/02/BKD-PSDM/ 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, bersama ini disampaikan halhal sebagai berikut : 1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi SKD-SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional; 2. Dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas Formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik; 3. Khusus untuk Formasi Khusus Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan pengisian formasi yang belum terpenuhi; 4. Hasil Integrasi SKD-SKB pada Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merupakan hasil pengolahan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018; 5. Peserta Formasi Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik yang valid dan linear pada Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diberi nilai SKB penuh; 6. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 sesuai yang tertera dalam lampiran pengumuman ini, wajib hadir dan melaporkan diri dengan membawa Kartu Tanda Peserta Ujian beserta KTP serta mengikuti penjelasan teknis pemberkasan yang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Senin, 7 Januari 2019 Jam : 09.00 Wita Tempat : Aula Kantor Bupati Lombok Barat Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung Pakian : Kemeja Putih, Celana Panjang/Rok Hitam dan bersepatu 7. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Gerung, 3 Desember2018 Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat Selaku Ketua Panitia Seleksi CPNSD,

SUPARLAN, S.Sos. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 197112311992031044

(Suara NTB/ist_penrem)

BIMTEK - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyampaikan materi bimtek kepada fasilitator.

Danrem 162/WB Bekali Babinsa Jadi Fasilitator Rumah Dampak Gempa Mataram (Suara NTB) 800 fasilitator dan Babinsa diberi bimbingan teknis (Bimtek) terkait penanganan dampak gempa Lombok – Sumbawa, Kamis (3/1) hingga Jumat (4/1). Mereka dibekali kemampuan teknis penanganan pembangunan rumah dampak gempa, khusus yang rusak sedang dan ringan selama dua hari ke depan.

Danrem 162/WB Kol. CZI Rizal Ramdhani dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan Bimtek dilakukan dalam rangka melatih kemampuan para Babinsa dan Fasilitator yang akan mendampingi melaksanakan pembinaan warga di desa terdampak.

Danrem juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Kalak BPBD NTB dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., di Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, Kamis (3/1). Bimtek yang akan dilaksanakan selama dua hari ke depan, diikuti sekitar 800 orang dan 300 orang Babinsa wilayah binaannya terdampak gempa.

Danrem 162/WB dalam wawancaranya menyampaikan Kepala BPBD NTB melalui suratnya meminta anggota Korem sebagai Fasilitator. “Tidak diminta pun sebenarnya sudah action dari awal terjadinya tanggap darurat penanganan pascagempa,” ungkap Danrem.

Dijelaskannya, tim fasilitator akan bergabung dengan dengan Babinsa Pulau Lombok dilibatkan sekitar 300 personel dan 200 Babinsa di Pulau Sumbawa. Mereka akan mem-back up dengan fasilitator dalam perbaikan rumah rusak ringan dan sedang. “Fasilitator yang sudah ada, akan bersinergi dengan fasilitator dari Babinsa,” sebutnya.

Mulai Januari, ratusan rumah yang rusak, baik rusak ringan dan sedang sudah bisa terbangun. Sedangkan untuk rumah rusak berat akan dibangun secara bertahap dan berjalan sehingga rumah yang sudah terbangun secara signifikan bisa dilaporkan.

“Diharapkan tanggal 26 Februari nanti hasilnya sudah menunjukan secara signifikan,” ujarnya. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT terkait kegiatan itu menyampaikan, pembangunan rumah ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang rehabilitasi pascagempa. Dimana, tupoksinya ada di Kementerian PUPR dengan jumlah volume yang akan diperbaiki sebanyak 216.000 rumah.

Oleh karena itu, sambungnya, diadakan pelatihan untuk menambah jumlah fasilitator yang sudah ada. Diinformasikan Rum, pelaksanaan yang sama juga akan dilakukan di Pulau Sumbawa pada tanggal tanggal 6 sampai 7 Januari 2019 mendatang. Dimana ada 400 orang peserta. Terdiri dari 200 orang yang sudah lulus seleksi sebagai fasilitator dan 200 orang Babinsa setempat. (ars/*)

Kuota Haji Lotim Bertambah Selong (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada tahun 2019 ini mendapatkan penambahan kuota haji sekitar 300 orang. Dari kuota haji sekitar 800 pada tahun 2018, untuk tahun ini kuota haji Lotim meningkat menjadi 1.141 orang atau meningkat sekitar 300 orang. Kuota haji untuk Kabupaten Lotim itu sudah masuk estimasi dari 8 KBIH. Maka dari itu, kuota tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berkisar 800 jemaah. Demikian disampaikan Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, Makinuddin, Kamis (3/1).

Menurut dia, bertambahnya kuota haji itu dimungkinkan karena pada waktu itu jumlah pendaftar haji cukup banyak. Sehingga untuk memenuhi permintaan masyarakat yang ingin mengerjakan ibadah rukun Islam kelima itu, maka pemerintah pusat melalui Kanwil Kemenag NTB menambah kuota untuk Kabupaten Lotim.

“Alhamdulillah kuota haji kita tahun ini bertambah,” ujarnya.

Ditambahkannya, dari jumlah ini, 1.141 yang sudah tertera namanya, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang tidak menyanggupi dengan berbagai persoalan. Baik meninggal dunia, sakit, ataupun tidak mampu melunasi ongkos naik haji (ONH) atau BPIH meskipun sudah dilakukan pemanggilan. Akan tetapi, hal tersebut dapat diketahui ketika waktu pelaksanaan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tersebut. Termasuk berapa jumlah yang lansia dan kriteria-kriteria lainnya. “Dengan adanya penambahan kuota ini, maka daftar tunggu bagi masyarakat yang telah mendaftar menjadi lebih pendek,” terangnya. (yon)

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

NOMOR PESERTA 2 7601H130000002 7601H230000013 7601H230000012 7601H130000007 7601H130000003 7601H230000001 7601H230000002 7601H230000005 7601H130000006 7601H230000020 7601H230000014 7601H230000003 7601H130000005 7601H230000017 7601H230000019 7601H230000018 7601H130000004 7601H130000001 7601H230000004 7601H230000015 7601H230000021 76018130000001 76011230003546 76011230000367 76011230000770 76011230002244 76011230000788 76011130000708 76011230001293 76011230001251 76011130001382 76011130000120 76011230003012 76011230001490 76011230004011 76011230000608 76011230002930 76011230000467 76011230003931 76011230001525 76011130001642 76011230000300 76011130002370 76011130000644 76011230003823 76011130001103 76011130002038 76011230003773 76011130001583 76011230000418 76011130000104 76011130000471 76011230000243 76011130000880 76011130002056 76011230003766 76011130001608 76011130002271 76011130002739 76011130000536 76011130000641 76011130000398 76011130002555 76011130001350 76011130002408 76011130000192 76011230003668 76011130001994 76011130000635 76011130002558 76011130002343 76011130000338 76011130001861 76011130002076 76011130001824 76011130001440 76011130002926 76011130000901 76011130000316 76011130002936 76011130001540 76011130001394 76011130001810 76011130002965 76011230003337 76011130000318 76011130002030 76011230003444 76011130002939 76011230002141 76011230002335 76011230001598 76011230003361 76011130001318 76011230003807 76011230000184 76011230002416 76011230002099 76011230000054 76011230000680 76011230000244 76011230000677 76011130000283 76011230003378 76011230001326 76011230000449 76011130001057 76011230003113 76011230001301 76011230002828 76011230000552 76011130002867 76011230004054 76011130002093 76011230001795 76011130000299 76011130002288 76011230000596 76011130000446 76011130002937 76011130000389 76011130001555 76011230001309 76011230001734 76011130000285 76011130002841 76011230001255 76011130001891 76011130001031 76011130001296 76011130001645 76011230000818 76011230001306 76011230001519 76011230002212 76011230000433 76011230001290 76011130000258 76011230000801 76011120000040 76011120000098 76011220000138 76011220000020 76011220000096 76011120000004 76011220000171 76011220000068 76011220000043 76011220000270 76011220000220 76011230001354 76011130000558 76011130000529 76011230000954 76011130000855 76011230002197 76011220000142 76011220000072 76011220000273 76011220000089 76011220000109 76011120000053 76011220000192 76011220000053 76011220000076 76011220000070 76011220000002 76011120000076 76011120000039 76011120000124 76011220000108 76011120000089 76011230002163 76011120000123 76011120000020 76011230001879 76011230001200 76011230000752 76011130001305 76011230001178 76011230002942 76011130002258 76011130002100 76011230002957 76011230001351 76011220000278 76011230002870 76011230003268 76011130002388 76011120000026 76011120000168 76011220000256 76011230000589 76011120000173 76011230001218 76011230000114 76011130002037 76011130001716 76011130000761 76011230000063

NAMA PESERTA 3 FATHUL HADI SRI HERMAYANTI NURLAILA SOPIAN WARDI L. SURYA ADI SUCIPTA, S.PD NURSEHAN ZIKRIATI EMI KURNIAWATI KIAHMAD SUBARDI NURILAFI ULFA SEPTIANA ASWATUL HASANAH SUHARNI MUHAMMAD SUKRIADI, S.Pd ZURIANI YULI MANDRIANI MUSLIMAH SAMSUL HAKIM AZWAR ANAS HANURNANINGSIH FAIZAH ENNY ARYANI PUTU EKA PRATAMA PUTRA SINAAH AYUDIA NINGSIH HIKMATUSSA’ADAH GALUH DIYAH KOMALA BAYU PUTRI HUJRATUN AINI NURUL HAKIKI SABILA MUNANDAR NENGAH DEVI ANGGRENI SUSANTI JULI SUKAWIRYA SUARDI SURIATUN HAPSAH SRI HERNAWATI NENI TRIANA MAISARAH DESI ARYA UNTARI IRTATI RAHMAWATI YUNI NANDAYANI RONI HASBULLAH SITI RUKMANA ABDUL MUHAIMIN ALFIAN FAHRURROZI ISTIANA NINGSIH IBRAHIM SYARIFUDDIN RAKYUL MIZIANAH FIRMAN JAYADI DESY KURNIAWATI ABDUSSYAKUR SABLI WIWIK HAFDAYANTI MUSTAHIK IRPANDI ROHANA AHMAD ABDUL HAKIM TEGUH SETIAWAN ABDI GARA SUHENDRA WAHID HENDRI FAHRONI ARBA’A SALASANDI ZUL FADLY SAIFUL BAHRI FIRMANSYAH SITI FATONAH LALU MUSAUWIR LALU ANDRI SAPUTRA ANDI AWALUDIN, S.Pd. MUHAMMAD KHAIRI ANDITA RAHMATULAEL LALU TARMIZI TAHIR IWAN BARNAS ARI PUTRA M. SANGREGO JAPRASTA MUHAMMAD AYUBI LALU AGUS SUDIARTA JONI HARIANTO ZUL SUHAIMI PUTRA SUSILA SUHERMAN AHMADI SYUKRI MUH. CALVIANSYAH IMADESUKARSANDIPUTRABHAYANGKARA LALU ABD. KADIR ERNA SUSANTI I GUSTI AGUNG ANANTA WIJAYA LALU RIAN AGUSWANDI SUSNUL WAHNI MUHAMAD FATHUL AZIZ JAMILATUL ZOHRIAH ARUM WIDYANINGGAR FATHUL JANATUL AULIA NURUL WIDYASARI ADE WIRA PRIBADI BQ. INDAH FITRIANINGSIH INTAN AYU LESTARI TRIA RAHMIYATI SUMAYANI SUCIANI YULIA ASTUTI BAIQ NINING OKTAYANTI LUH PUTU ASRI PARWATI A A ISTRI NGURAH PURNAMA SARI DODI ANGGA KUSUMA RANI KRISTINA DEWI DIANA FATHONAH AYU PURNAMA MUHAMAD EFANDI SURYATAMA IDA AYU WIWIN ANINDYA SUCI FEBRIANI ANIK SETIANINGSIH AGUSTIN EKA ARIESTARI ABDURRAHMAN YUYUN FRIDAWATI ADI AWALUDDIN NURUL AEN AHMAD BADRUL ULA WAHYUDI IDRIS DEA PARAMITA UTAMI IDA BAGUS ADHI GOSA AHMAD SAIFI PAHRURROZI KASIM ROHADI MUHTADI HAIRI KADEK KRISNA NURUL ISTIQAMAH ADITYA JANTRA MADANA ISKANDAR ZULKARNAIN HAQ ELLA SILVIASASMI ABDUL WAHID JABAR SATRIA UTAMA M. TAKAMURA ATTOBRANI FAIRUZ SYAHFI’ IMAM ASRI MEIY ANDINI MAHYUNI SUWIKASARI MAYTIA PRATIWISITHA ICA JUSTITIA GREMITA KUSUMA DEWI NI NENGAH DESIYANA SARI MUHAMMAD QADRI IDA AYU PURWITA DEWI RIZKY HUTOMOAJI PUJO PRASETYO MOHAMAD ICHSAN EFENDI HARVINA FITRI RINA RIZKI AMALIA MARIANA RYAN AZMI LATIFATUL HIKMAH EKA FATMALA HANDAYANI DESAK MADE DUWI APRILIYANI SAHTUM YULIANA ANGGER DEWANTARI NURMINATI ARI WIWIT WIDIATMANTO EDI KURNIAWAN HANUM TERI HAPSARI ARI ANDRIANSYAH AIS FITRI ANANDA EKA WAHYUNI DEWI WAHYUNINGSIH JUNIARTI NINGSIH NURUL LASMINI BQ MALIDA SETYARINI YUSUF I WAYAN ARTA GUNAWAN LIZA WINDIYANI BAIQ ADE WINARNI BAIQ JANIAR RESTUVANI NI PUTU MAHAYANTI ENDANG PURNOMO LALU MUHAMMAD HAERUL WARDI AMRIANDANA JAELANI HASIBAH RIAN DARMANSYAH NUR ASFIHANA KHOLIKUL AKRAM RODIANTA BAGUS DWI SASTRIAWAN GUSTI AYU DESY DWI CAHYANI NI LUH PUTU PRAMI DEWI ZAHRATUL AINI KURNIATI FITRI I MADE GILANG SUKMA NUGRAHA NURUL HIDAYATI ASRO’ NUR ASTUTI RAMANG AULIA MURSIDI YUSRIL IHZA MAHENDRA RIRIN DESIANTIKA AJENG LARASATI PRADIPTA ADELLA NOVIA ISADORA LOVITA FEBRI DARMAYANI RISKA YULIANTI HAYATULLOH FIRMAN HADI LALU WIRMAN APRISANDI RADEN PARHANUDIN EKA SULISTIA RISKI MARISA SARIFUDIN LAELATUL RAHMAH BAIQ YUSNIARTI HEPRILNA ALWAN HOLIS RULLI HIMAWAN M.RIFKI ANANDA BAIQ DEWI AYU HUSNI JUNIARTI

NAMA JABATAN 5 TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) TENAGA GURU (EKS THK-2) GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU KELAS AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU PENJAS AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA GURU IPA AHLI PERTAMA GURU IPA AHLI PERTAMA GURU IPA AHLI PERTAMA GURU IPA AHLI PERTAMA GURU IPS AHLI PERTAMA GURU IPS AHLI PERTAMA GURU IPS AHLI PERTAMA GURU IPS AHLI PERTAMA GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA GURU TIK AHLI PERTAMA GURU TIK AHLI PERTAMA GURU TIK AHLI PERTAMA GURU TIK AHLI PERTAMA GURU TIK AHLI PERTAMA GURU TIK AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER GIGI AHLI PERTAMA DOKTER GIGI AHLI PERTAMA DOKTER GIGI AHLI PERTAMA DOKTER GIGI AHLI PERTAMA PERAWAT TERAMPIL PERAWAT TERAMPIL PERAWAT TERAMPIL PERAWAT TERAMPIL PERAWAT TERAMPIL ASISTEN APOTEKER TERAMPIL ASISTEN APOTEKER TERAMPIL ASISTEN APOTEKER TERAMPIL ASISTEN APOTEKER TERAMPIL ASISTEN APOTEKER TERAMPIL ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA NUTRISIONIS TERAMPIL NUTRISIONIS TERAMPIL NUTRISIONIS TERAMPIL NUTRISIONIS TERAMPIL SANITARIAN TERAMPIL SANITARIAN TERAMPIL SANITARIAN TERAMPIL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PERAWAT GIGI TERAMPIL PERAWAT GIGI TERAMPIL PERAWAT GIGI TERAMPIL PEREKAM MEDIS TERAMPIL PEREKAM MEDIS TERAMPIL PEREKAM MEDIS TERAMPIL RADIOGRAFER AHLI PERTAMA TEKNISI ELEKTRO MEDIS TERAMPIL TEKNISI ELEKTRO MEDIS TERAMPIL ANALIS LAPORAN KEUANGAN ANALIS LAPORAN KEUANGAN ANALIS PAJAK AUDITOR AHLI PERTAMA AUDITOR AHLI PERTAMA AUDITOR AHLI PERTAMA AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA ANALIS TATA RUANG PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI ANALIS PEMANFAATAN RUANG PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER TERAMPIL PRANATA KOMPUTER TERAMPIL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MEDIK VETERINER PARAMEDIK VETERINER PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA ARSIPARIS AHLI PERTAMA PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA PENERA AHLI PERTAMA

Halaman 9 LOKASI FORMASI 6 Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMPN 5 Lingsar SDN 1 Gili Gede Indah SDN 2 Buwun Mas SDN 2 Pelangan SDN 3 Batu Putih SDN 3 Buwun Mas SDN 3 Kedaro SDN 3 Pelangan SDN 3 Taman Baru SDN 4 Batu Putih SDN 4 Kedaro SDN 5 Pelangan SDN 6 Buwun Mas SDN 14 Buwun Mas SDN 15 Buwun Mas SDN 16 Buwun Mas SDN 3 Mekarsari SDN 4 Tamansari SDN 4 Batulayar Barat SDN 3 Batu Putih SDN 3 Buwun Mas SDN 3 Pelangan SDN 3 Taman Baru SDN 4 Batu Putih SDN 3 Mekarsari SDN 4 Tamansari SDN 1 Lembahsari SDN 1 Mareje SDN 10 Buwun Mas SDN 11 Buwun Mas SDN 2 Sekotong Timur SDN 2 Senteluk SDN 2 Taman Baru SDN 5 Batu Putih SDN 5 Buwun Mas SDN 5 Sekotong Tengah SDN 6 Pelangan SDN 9 Buwun Mas SDN 8 Buwun Mas SDN 7 Buwun Mas SDN 6 Pelangan SDN 5 Sekotong Tengah SDN 5 Sekotong Barat SDN 3 Mekarsari SDN 3 Labuan Tereng SDN 3 Batulayar Barat SDN 3 Batu Putih SDN 2 Pelangan SDN 2 Kedaro SDN 2 Eyat Mayang SDN 16 Buwun Mas SDN 1 Taman Baru SDN 1 Lembahsari SDN 1 Kedaro SDN 1 Eyat Mayang SMPN 5 Sekotong SMPN 5 Lingsar SMPN 5 Lembar SMPN 4 Kuripan SMPN 4 Gunungsari SMPN 4 Gerung SMPN 3 Sekotong SMPN 2 Batulayar SMPN 3 Sekotong SMPN 5 Sekotong SMPN 5 Lingsar SMPN 2 Sekotong SMPN 2 Gunungsari SMPN 3 Gunungsari SMPN 1 Lembar SMPN 5 Gerung SMPN 3 Sekotong SMPN 5 Sekotong SMPN 5 Lembar SMPN 2 Batulayar SMPN 2 Sekotong SMPN 4 Lembar SMPN 5 Narmada SMPN 3 Sekotong SMPN 5 Sekotong SMPN 4 Gunungsari SMPN 4 Kuripan SMPN 5 Lembar SMPN 4 Gerung SMPN 1 Sekotong SMPN 3 Sekotong SMPN 4 Kuripan SMPN 2 Batulayar SMPN 4 Sekotong SMPN 3 Sekotong SMPN 5 Sekotong SMPN 4 Lembar SMPN 4 Sekotong SMPN 3 Sekotong SMPN 5 Lembar SMPN 4 Gerung SMPN 4 Lembar SMPN 5 Narmada SMPN 1 Sekotong SMPN 4 Sekotong SMPN 3 Sekotong SMPN 2 Sekotong SMPN 2 Kediri SMPN 1 Kuripan SMPN 1 Batulayar SMPN 2 Narmada SMPN 3 Sekotong SMPN 5 Sekotong SMPN 4 Sekotong UPT Puskesmas Sekotong UPT Puskesmas Banyumulek UPT Puskesmas Sedau UPT Puskesmas Lingsar UPT Puskesmas Meninting UPT Puskesmas Kediri UPT Puskesmas Perampuan UPT Puskesmas Sigerongan UPT Puskesmas Penimbung UPT Puskesmas Pelangan UPT Puskesmas Banyumulek UPT Puskesmas Kediri UPT Puskesmas Labuapi UPT Puskesmas Kuripan RSUD Pratama Awet Muda UPT Puskesmas Pelangan UPT Puskesmas Sekotong UPT Puskesmas Jembatan Kembar UPT Puskesmas Perampuan UPT Puskesmas Meninting RSUD Pratama Awet Muda UPT Puskesmas Pelangan UPT Puskesmas Sekotong UPT Puskesmas Jembatan Kembar UPT Puskesmas Dasan Tapen UPT Puskesmas Perampuan RSUD Pratama Awet Muda RSUD Patut Patuh Patju UPT Puskesmas Pelangan UPT Puskesmas Dasan Tapen RSUD Pratama Awet Muda RSUD Patut Patuh Patju UPT Puskesmas Pelangan UPT Puskesmas Pelangan UPT Puskesmas Sekotong UPT Puskesmas Sigerongan RSUD Pratama Awet Muda UPT Puskesmas Pelangan UPT Puskesmas Sekotong RSUD Pratama Awet Muda UPT Puskesmas Pelangan UPT Puskesmas Sekotong RSUD Patut Patuh Patju RSUD Patut Patuh Patju Dinas Kesehatan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Inspektorat Kabupaten Inspektorat Kabupaten Inspektorat Kabupaten Inspektorat Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BadanKepegawaianDaerahdanPengembanganSumberDayaManusia Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Suara NTB/dok)

Sekolah Harus Siapkan UN DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mulai mengarahkan kepada sekolah agar mulai mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun 2019. Termasuk mempersiapkan siswa menghadapi soal UN dengan level Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., pada Kamis (3/1) mengatakan, pihaknya memberikan arahan kepada kepala sekolah agar persiapan ujian nasional dimulai. “Termasuk menyiapkan soal-soal UN dengan level HOTS,” katanya.

Sidik menjelaskan, pihaknya juga akan mempersiapkan proses uji coba atau try out UN. Ia sudah menyampaikan ke Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) terkait persiapan untuk UN. “Kami mempersiapkan juga terkait proses uji coba UN,” katanya.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, UN SMP/MTs akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 April 2019, sedangkan UN Program Paket B/Wustha pada tanggal 10-13 Mei 2019.

Sementara itu, terkait dengan peserta UN Berbasis Komputer (UNBK), Sidik belum bisa menyampaikan jumlah pastinya, karena ada rencana beberapa sekolah yang akan mengajukan diri. Sekolah yang saat UNBK tahun 2018 melaksanakan UNBK, dipastikan akan tetap mengikuti UNBK tahun 2019.

“Akan ada penambahan, tapi masih belum pasti seperti SMPN 5 Mataram. Namun sekolah yang sudah UNBK akan tetap ikut UNBK tahun 2019,” kata Sidik.

Sebelumnya, Sidik mengatakan pelaksanaan UNBK di seluruh SMP di Kota Mataram sulit dilakukan, karena sumber pendanaan untuk membeli peralatan UNBK masih minim. “Sulit untuk semua sekolah UNBK, karena sumber pendanaannya dari mana?

Terutama sekolah kita yang berada di pinggiran kota,” katanya.

Bantuan peralatan UNBK dari Pemerintah Kota Mataram juga menurutnya tidak ada, karena memang tidak dianggarkan. Sementara dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga sangat minim, karena hanya memperbolehkan membeli lima komputer selama satu tahun. Belum lagi untuk membeli server penunjang jaringan UNBK. “Dari BOS juga tidak boleh,” katanya.

Sekolah yang mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat tidak hanya sekolah yang belum melaksanakan UNBK. Sekolah yang sudah mengikuti UNBK, tapi mengalami kerusakan karena gempa bumi juga mengusulkan bantuan.

“Ada beberapa sekolah yang rusak jaringannya juga mengusulkan, ada yang belum ikut UNBK tahun ini juga mengusulkan,” jelas Sidik. (ron) H. Lalu Mohammad Sidik

SMPN 2 Mataram Matangkan Persiapan UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) akan dihelat dalam beberapa bulan lagi. Berbagai persiapan UNBK pun terus dimatangkan SMPN 2 Mataram. Seperti pemenuhan sarana dan prasarana, serta pematangan siswa peserta UNBK. Kepala SMPN 2 Mataram. H. L. Suwarno, menjelaskan salah satu upaya pihaknya kini ialah dengan mematangkan para peserta melalui pengayaan materi UNBK. “Untuk UNBK anak-anak sudah mulai pengayaan,” kata Suwarno pada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, saat masuk di semester dua, jadwal pengayaan langsung keluar dan dilaksanakan. Bahkan upaya agar siswa akrab dengan UNBK juga terus dilakukan. “Kita pakai UNBK bahkan kita sudah mulai persiapkan anak agar familiar gunakan komputer,” jelasnya.

Seperti kemarin pada saat semester pihaknya menggunakan CBT yang dilakukan kelas 7, 8, dan 9. Begitu juga pada saat try out juga menggunakan model CBT. Melalui cara ini diharapkan siswa akrab dengan model CBT sebelum UNBK nantinya.

Selain itu, upaya memperbanyak komputer juga dilakukan.

Mengingat peserta UNBK tahun ini lebih banyak, sehingga tentu perangkat komputer yang dibutuhkan akan bertambah.

“Dulu jumlahnya 370 orang. Sekarang 405 orang lebih 35 orang peserta. Masih meminjam kelengkapan komputer di sekolah. Pasti minjam lagi karena kondisi lab komputer kita dari empat ruang itu belum cukup komputer. Ada 66 unit komputer di laboratorium. Sementara kita butuh 130 unit komputer,” ungkap Suwarno. (dys)

NTB Dapat Kuota 1.000 Lembaga PAUD dan PNF yang Diakreditasi Mataram (Suara NTB) – Pada tahun 2019 ini NTB mendapatkan kuota 1.000 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) untuk diakreditasi. Namun jumlah itu masih bisa bertambah jika Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB bisa menyelesaikan proses akreditasi sebelum tenggat waktu. Nantinya akan ada tambahan kuota lembaga yang diakreditasi.

Ketua BAN PAUD dan PNF NTB, Dr. Fauzan, M.Pd., dihubungi Kamis (3/1) menjelaskan, pihaknya berani menerima 1.000 lembaga dari 1.500 rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi BAN PAUD dan PNF. “Kita berani menerima 1.000 lembaga,” katanya.

Nantinya, jika berhasil menyelesaikan proses akreditasi 1.000 lembaga itu dalam waktu yang relatif cepat, maka akan mendapatkan penambahan jumlah kuota. Seperti yang terjadi pada tahun 2018 lalu NTB mendapatkan kuota sebanyak 750 lembaga. Namun menjelang akhir tahun, NTB mendapatkan tambahan 100 lembaga untuk diakreditasi.

Sejauh ini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap kuota PAUD dan PNF yang akan diakreditasi pada tahun 2018. Pada tahun 2016, kuota yang diberikan hanya 150 lembaga, di tahun 2017 naik menjadi 300 lembaga. Dan di tahun 2018 melonjak menjadi 750 lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi, yang kemudian bertambah lagi menjadi 850 lembaga.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada sebanyak 4.907 Taman Kanakkanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di NTB, baik negeri maupun swasta yang ada di NTB. Berdasarkan data satuan pendidikan non formal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di NTB ada sebanyak 982 satuan pendidikan non formal. Terdiri dari 473 lembaga kursus, 500 PKBM, dan 9 SKB. Sebelumnya, disampaikan jumlah PAUD yang sudah diakreditasi masih sangat minim. Kendala yang membuat banyak PAUD yang belum diakreditasi karena jumlah kuota yang diberikan dari pemerintah pusat relatif sedikit. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Guru Madrasah di Lotim hanya Digaji 11 Bulan Selong (Suara NTB) Gari guru-guru madrasah swasta di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sangat terbatas. Sangat jauh dari standar minimal. Sebulan hanya diberikan Rp 250 ribu per bulan atau dikalkukasi hanya mendapatkan Rp 2.750.000 dalam setahun.

Itupun tidak diterima dalam 12 bulan, melainkan hanya 11 bulan saja.

Demikian pengakuan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, M. Azharuddin saat dikonfirmasi di sela acara Hari Amal Bhakti Kemenag ke 73 di Selong, Kamis (3/1).

Menurutnya, jumlah guru swasta ini tersebar di 800 madrasah mulai dari Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan naungan Kementerian Agama.

Sebenarnya gari guru ma-

drasah ini bisa diberikan Rp 300 ribu per bulan. Namun saking banyaknya guru sehingga dilakukan pembagian dan disepkati penerimaan selama 11 bulan. Tidak 12 bulan sesuai ketentuan penggajian.

Diterangkan Azharuddin, jumlah guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemenag ini mencapai 15.000 orang. Dari jumlah itu, yang sudah sertifikasi 5 ribu orang sisanya, sebagian besar belum.

“Masih ada sisa sekitar 10 ribu orang yang coba kami pikirkan

nasibnya,” ungkapnya.

Diketahui, jumlah yang menerima sertifikasi ini memang bisa lebih layak gajinya, karena mendapat tunjangan setiap bulan. Hanya saja yang menerima sertifikasi ini sangat terbatas. Disebut ada juga hak inpassing atau penyetaraan bagi para guru, akan tetapi jumlahnya pun sangat terbatas.

Belum disertifikasinya guru-guru non PNS di lingkup Kemenag ini dikarenakan belum ada kuota. Kuota tersebut ditentukan oleh pemerintah

pusat yang dibarengi dengan anggaran. Meski demikian, diakuinya, Kemenag Lotim sempat diberikan kuota sampai 800 orang untuk diikutkan dalam proses persiapan menuju sertifikasi. Akan tetapi saat proses tes, ada standar nilai atau passing grade yang harus dipenuhi para guru. Saat iku tes yang lulus hanya 200 orang.

“Memang lebih banyak yang tidak lulus. Sistem passing grade ini disebut sama dengan yang dilakukan saat proses seleksi calon pegawai negeri sipil. Sekarang menggunakan teknologi,’’ ujarnya.

Standar nilai yang harus dipenuhi para guru ini sudah melalui proses pengkajian di pusat. Bagi yang tidak lulus, masih ada kesempatan pada

(Suara NTB/rus)

H. Azharuddin tahap berikutnya. Merek yang diberikan izin sertifikasi adalah yang sudah masa kerjanya 10 tahun. “Kalau dulu kan lima tahun,” imbuhnya. (rus)

Pemilu Raya Unram Diwarnai Aksi Tawuran Mataram (Suara NTB) Dua kandidat calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) periode 2019 bersaing memperebutkan suara ribuan mahasiswa Unram pada Pemilu Raya BEM yang digelar serentak di seluruh fakultas, Kamis (3/1/2019).

Kedua paslon yang bertarung ialah Zaki Akbar – Hudian Yusuf berada di nomor urut 1 dan paslon nomor 2 M. Amri Akbar – M. Muhtaf Mandele.

Keduanya diusung oleh berbagai unsur UKM di Unram.

Pantauan Suara NTB, pada Kamis pagi, suasana kondusif terlihat di seluruh fakultas yang dijadikan tempat pemungutan suara mahasiswa. Pencoblosan yang dibuka sejak pukul 08.00 awalnya berjalan tertib. Namun menjelang sore, tawuran mewarnai Pemilih Raya Unram.

Wakil Rektor III Unram, Dr. Mohammad Natsir, SH., MHum,m membenarkan adanya insiden tawuran antara mahasiswa Fakultas Hukum den-

gan mahasiswa Fakultas Teknik. Dijelaskan Natsir, tawuran bermula saat sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik mendatangi Fakultas Hukum.

Kedatangan mahasiswa jelas Natsir, untuk melihat suasana pencoblosan di Fakultas Hukum yang digelar hingga pukul 17.30 wita. Kedatangan mahasiswa Kampus Ungu sebutan Fakultas Teknik menuai protes dari mahasiswa Fakultas Hukum.

Mereka pun diusir dan tidak diperbolehkan masuk Fakultas Hukum. “Mereka menolak disuruh keluar arena, “ ungkapnya.

Tidak terima perlakuan tersebut, tawuran dua kubu mahasiswa itu tak bisa terhindarkan. Akibatnya, proses pemilihan sempat tertunda hingga situasi kembali kondusif setelah aparat kepolisian datang ke lokasi, di samping adanya mediasi dua kubu yang dilakukan pihak kampus. “Biasalah mereka ini anak anak muda, “ katanya menjelaskan.

Sementara Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unram, H

(Suara NTB/why)

PERTAHANKAN - Mahasiswa Fakultas Hukum mempertahankan kotak suara Pemilihan Ketua BEM Unram 2019 yang hendak dibawa, Kamis (3/1) sore.

Sofwan mengatakan, kericuhan dipicu kesalahpahaman antarmahasiswa.

“Ini pemilihan ini kan sudah ada mekanisme dan aturannya.

Kalau ada yang mengaku mau mengawasi, ya ini sudah ada pengawasnya. Ini salah pengertian antara anak Teknik dengan anak Hukum,” ucapnya.

Dari penelusuran awalnya,

Sofwan menuturkan adanya saling larang antarmahasiswa dua fakultas tersebut di lokasi TPS. Sofwan mengaku sudah menenangkan mahasiswanya.

Persoalan diselesaikan dengan mediasi yang ditengahi Wakil Rektor III Unram.

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unram, Sinarep mengatakan,

mahasiswa Fakultas Teknik pun sudah menyatakan kesiapannya untuk kembali tenang.

“Kita sama-sama bikin komitmen, dan sudah sepakat supaya tidak berlanjut. Mahasiswa Teknik sudah mengiyakan sudah sanggup berkomitmen untuk tetap tenang. Siapapun yang menang tidak ada masalah,” jelasnya. (dys/why)

Kepala MAN 1 Lotim, Kepala MA Tekan Pernikahan Bawah Umur Cakupan Awik-awik Berprestasi Se-NTB Praya (Suara NTB) Prestasi MAN 1 Lombok Timur (Lotim) tidak hanya datang dari siswa saja. Namun kabar baiknya juga datang dari orang nomor 1 di MAN 1 Lotim, yakni kepala madrasah, M. Nurul Wathoni, M.Pd. Pada 3 Januari 2019 bertepatan dengan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) yang ke-73, Kepala MAN 1 Lotim dinobatkan sebagai kepala Madrasah Aliyah (MA) terbaik se-NTB. Penyerahan sertifikat sebagai kepala madrasah berprestasi jenjang MA se-NTB dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB H. Nasaruddin, S.Sos., MPd., usai pelaksanaan upacara HAB Kemenag di Praya Lombok Tengah dan disaksikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., serta Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT, SH. “Alhamdulillah prestasi ini diraih karena usaha kita bersama, karena dukungan dari Kanwil Kemenag NTB, Kemenag Kabupaten, dan semua dukungan guru, karyawan dan karyawati MAN 1 Lombok Timur.

Serta yang tidak kalah pentingnya karena prestasi yang diraih oleh siswa MAN 1 Lombok Timur mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional pada tahun 2018,” ungkap M. Nurul Wathoni, M. Pd usai menerima penghargaan di atas panggung.

M. Nurul Wathoni, M.Pd., memimpin MAN 1 Lotim semenjak 27 November 2017. Dalam waktu yang cukup singkat sudah mampu mengubah wajah MAN 1 Lotim mulai dari penataan fisik madrasah yang lebih eksotik hing-

Harus Diperluas

(Suara NTB/ist)

TERBAIK - Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni (kanan) menerima penghargaan sebagai Kepala MA terbaik se-NTB. Sementara Kepala MTs N 1 Mataram sebagai Kepala MTs terbaik se -NTB dan kiri Kepala MAN 2 Mataram sebagai juara 3 kepala madrasah berprestasi se-NTB. ga mengantarkan siswa dan siswi dalam meraih prestasi dalam bidang akademik dan non akademik mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional.

Semenjak menjadi Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni sudah berinovasi menjadikan MAN 1 Lotim menjadi madrasah yang unggul, cerdas dan berakhlakul karimah yang dibentengi dengan iman dan taqwa. Tidak hanya itu, Kepala MAN 1 Lotim yang satu ini dikenal memiliki loyalitas yang sangat tinggi untuk kemajuan madrasah. Rela pulang malam bahkan menginap di madrasah jika ada pekerjaan yang belum diselesaikan seperti pada saat pelaksanaan UNBK, ia kerap kali tidur di madrasah untuk ikut terlibat meronda.

Salah satu guru MAN 1 Lotim, L. Dedi Mardono, S. Ag, mengungkapkan apa yang diraih Kepala MAN 1 Lotim sebagai kepala MA Terbaik

Se-NTB merupakan hal yang sangat pantas, karena memiliki dedikasi yang tinggi terhadap madrasah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bukhori Muslim, M.Pd., selaku pembina ekstrakurikuler KIR, ia mengaku M. Nurul Wathoni, M.Pd., memiliki peran yang sangat besar dalam menyukseskan kegiatan ekstra di sekolah, sehingga meraih prestasi hingga nasional. ‘’Hanya di zaman beliau prestasi nasional yang diraih oleh MAN 1 Lombok Timur paling banyak,’’ klaimnya.

Begitu juga dengan tanggapan Ade Cahyani Fitri, siswa berprestasi MAN 1 Lotim ini juga mengaku bangga dengan torehan prestasi Kepala MAN 1 Lotim yang menjadi kepala MA terbaik se-NTB. ‘’Itu sangat pantas, karena Kepala MAN 1 Lombok Timur selalu memberikan dukungan kepada kami untuk berprestasi,’’ pujinya. (r/*)

Mataram (Suara NTB) Tingginya pernikahan di bawah umur terus menerus jadi atensi pemerintah di tahun 2019 ini. Upaya menekan angka pernikahan bawah umur jadi prioritas program. Seperti memperluas cakupan awik-awik di tingkat desa dan kelurahan.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Hj. Elly Suryani, mengungkapkan selama ini pihaknya terus berupaya memperbanyak awik-awik di desa. Awikawik merupakan aturan bersama yang dibuat masyarakat desa meliputi unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah untuk menolak pernikahan di bawah umur.

Pihaknya optimis dengan adanya keterlibatan semua unsur masyarakat dapat menjadi pedoman menolak pernikahan bawah umur. Sehingga upaya pendewasaan usia perkawinan dapat terus ditingkatkan.

Kompleksitas persoalan pernikahan bawah umur, ujarnya, seperti mengurai benang kusut, namun lewat program yang telah disediakan jadi bagian ikhtiar yang patut diapresiasi semua pihak.

Di samping itu adanya perbedaan batas usia antara undangundang perkawinan dengan undang-undang lainnya, termasuk batas usia perkawinan menurut agama, budaya turut membuat persoalan ini

jadi rumit.

Oleh karena itu keterlibatan semua unsur masyarakat dalam pembuatan awik-awik bisa mempertemukan perbedaan pemahaman tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan pemahaman budaya masyarakat yang sangat kompleks dan berbeda.

“Keterlibatan tokoh agama, adat karena budaya inilah ada pertentangan dengan UU perkawinan tahun 1974. Sementara yang lain beda muncullah pertentangan,” ungkapnya.

Adanya awik-awik desa, diharapkan mampu menekan angka perkawinan bawah umur.

“Sehingga bagaimana kita bisa eleminir dengan adanya kesepakatan di tingkat desa lewat adanya awik-awik ada sanksi apabila masyarakat lakukan pelanggaran,” jelasnya. (dys)

Hj. Elly Suryani

BAN S/M Provinsi NTB Harapkan Tambahan Jumlah Sekolah yang Diakreditasi Mataram (Suara NTB) – Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Provinsi NTB mendapatkan kuota sekolah yang akan diakreditasi pada tahun 2019 sebanyak 798 sekolah. Angka itu merupakan draft kuota yang nantinya akan dibahas di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Pihak BAN S/M Provinsi NTB mengharapkan ada penambahan jumlah sekolah yang diakreditasi, karena masih banyak sekolah yang harus diakreditasi.

Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., pada Kamis (3/1) menjelaskan,

jumlah itu merupakan draft awal. “Masih bisa berubah, tunggu Rakornas I, Insya Allah bulan depan,” kata Suyanto.

Data di BAN S/M Provinsi NTB saat ini, jumlah sekolah/ madrasah yang aktif sebanyak 7.370 sekolah. Sekolah yang memerlukan penilaian akreditasi ulang berjumlah 2.675 sekolah.

Dan, sekolah/madrasah baru yang belum pernah diakreditasi sebanyak 558 sekolah.

Dengan demikian, beban sekolah yang akan diakreditasi masih sebanyak 3.233 sekolah/ madrasah sasaran untuk tahun 2019. Sedangkan draft kuota

hanya 798 sekolah yang artinya 24,7 persen. “Saya berharap tahun ini kita bisa dapat tambahan baik melalui efisiensi, atau mungkin limpahan dari provinsi lain yang belum menyelesaikan,” jelas Suyanto saat ditemui sebelumnya.

Di tahun 2018 lalu, untuk NTB mendapatkan kuota awal sekolah yang diakreditasi sebanyak 971 sekolah, kemudian mendapatkan tambahan, sehingga kuota sekolah menjadi 1001 sekolah. Serta dari Kemenag sebanyak 40 madrasah, sehingga menjadi 1041 sekolah/ madrasah. Dalam penetapan

pleno sebanyak 1.039 sekolah, karena ada satu satuan pendidikan yang menolak dinilai, dan satu lagi tidak bisa diakses, karena alasan geografis.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penilaian akreditasi adalah untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/ madrasah atau program yang dilaksakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Termasuk, untuk memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepent-

ingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dengan demikian, menurut Suyanto peranan akreditasi sangatlah krusial untuk memperoleh gambaran atau profil yang nyata tentang kelayakan suatu program atau satuan pendidikan diukur dari standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil penilaian terhadap tingkat kelayakan dan kinerja satuan pendidikan ini akan bermakna bagi penyelenggara satuan pendidikan untuk memberdayakan diri dan berupaya memperbaiki atau meningkatkan tingkat kelayakannya. (ron)

(Suara NTB/dys)

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

PASI NTB Diminta Segera Rampungkan Kepengurusan Mataram (Suara NTB) Kepengurusan organisasi cabang olahraga atletik telah memilih Aryanto Prametu sebagai Ketua Umum PASI NTB periode 2019-2023. Terkait dengan hal tersebut, kepengerusan cabor atletik diminta segera menyusun nama-nama kepengurusan yang baru.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (3/1) kemarin mengingat ketua PASI NTB terpilih, Aryanto agar segera merampungkan personalia kepengurusan PASI NTB yang baru.

Hal itu penting sebagai legalitas formal kepengurusan PASI NTB yang baru. Dengan demikian, kepengurusan PASI NTB dapat bekerja membahas

program kerja di tahun 2019 hingga menentukan target di PON XX/2020.

“Saya sangat senang dan bangga pak Aryanto bisa memimpin PASI NTB. Tapi saya berharap pak Aryanto segera merampungkan personalia kepengurusan PASI NTB sehingga kepengurusan tersebut dapat segera dikukuhkan,” ucapnya.

Mantan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu menyampaikan hal tersebut setelah mendengar Aryanto terpilih sebagai ketua PASI NTB di Musprov PAS NTB di Mataram, 29 Desember 2018. Diakuinya, untuk legalitas formal, organisasi PASI tersebut diharuskan membentuk personalia kepengurusan yang baru.

Dalam hal ini Andy menyarankan Aryanto agar tidak terlalu lama membentuk kepengurusan PASI NTB.

Pasalnya, KONI NTB menginginkan PASI NTB dapat lebih fokus membina atlet berprestasi yang dipersiapkan menghadapi Pra-PON hingga PON 2020.

Pihak KONI NTB sendiri menaruh harapan besar kepada cabang olahraga atlet yang akan dipimpin Aryanto. Bahkan KONI NTB memasang target 10 medali emas dari cabor atletik di PON XX/2020. “Saya ingin pak Ary -sapaan akrab Aryanto Prametu- mengamankan target 10 medali emas di PON. Dan saya yakin Ary bisa merealisasikan target tersebut,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis Aryanto Prametu yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya belum bisa dihubungi. Informasinya Aryanto saat ini masih berada di luar negeri. (fan)

Nakami Dikabarkan Hengkang ke Papua Mataram (Suara NTB) Target Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB merebut satu medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 dipastikan gagal. Pasalnya atlet motocross unggulan NTB, Nakami Vidi Makarim dikabarkan hengkang ke Papua.

Informasi hengkang Nakami Vidi Makarim menjadi perbincangan hangat para pengurus KONI NTB, di Sekretariat KONI NTB Jl. Bung Hatta Mataram, Kamis (3/1) kemarin. Bahkan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mempertanyakan alasan hengkangnya atlet peraih IMI Award tahun 2017 itu.

“Nakami katanya sudah hengkang ke Papua. Perlu ditanyakan ke IMI NTB,” ucapnya.

Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (3/1) kemarin belum memberikan jawaban. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui alasan atlet tersebut hengkang. Namun demikian, informasi yang dihimpun Suara NTB, Nakami hengkang ke Papua sejak tahun 2018.

Nakami dikabarkan hengkang ke Papua karena mendapat dana pembinaan yang rela-

tif besar dari Papua. Kabarnya, Papua menggelontorkan anggaran pembinaan sebesar Rp1,5 Miliar guna meminang crosser juara internasional itu.

“Papua mengeluarkan anggaran Rp1,5 Miliar untuk meminang Nakami. Harapannya Nakami membela Papua di PON XX tahun 2020,” ucap salah seorang pengurus KONI NTB yang tak ingin disebutkan namanya di koran.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin mengungkapkan bahwa Nakami akan menjadi andalan NTB di PON XX Papua tahun 2020.

Bahkan IMI NTB menargetkan satu medali emas dari atlet yang sukses menjuarai event internasional tahun 2018 itu.

Namun sayangnya target IMI NTB bakal gagal bila Nakami benar-benar telah hengkang ke Papua. Namun bila NTB ingin memenuhi target satu emas di olahraga motor, diharapkan IMI NTB harus segera memperjuangkan Nakami agar tetap membela NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

KEMENANGAN - Atlet NTB, Lalu Muhammad Zohri (dua dari kanan) bersama rekan setim estafet 4x100 meter Lombok Utara mengekpresikan kemenangan mereka usai menjuarai nomor estafet atletik Porprov NTB, di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Desember 2018 lalu.

Zohri Diproyeksikan Tiga Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik NTB dapat memproyeksikan tiga medali dari Lalu Muhammad Zohri. Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu dipercaya dapat mendulang tiga medali emas di nomor atletik.

Demikian dikatakan Mantan Koordinator Pelatda Mayung NTB 2018, Nasaruddin kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (3/1) kemarin.

“Zohri berpeluang menyumbangkan tiga medali emas di cabor atletik,” ucapnya.

Pria berkacamata ini men-

gatakan tiga medali emas yang dapat diraih oleh juara dunia nomor 100 meter Usia 20 tahun di Finlandia 2018 itu di nomor 100 meter, 200 meter dan estafet 4x100 meter putra. “Kemampuan Zohri di nomor jarak pendek sudah dibuktikan di beberapa event internasional. Dan kita yakin Zohri bisa mendulang tiga emas lewat Zohri,” jelasnya.

Terkait peluang tiga medali emas lewat Zohri tersebut, Nasruddin berpesan kepada kepengurusan PASI NTB yang baru untuk dapat memperhatikan secara serius potensi yang dimiliki atlet asal KLU itu. Dalam hal ini fokus PASI NTB kedepan adalah men-

ingkatkan lagi pola pembinaan atlet atletik NTB agar prestasi yang dimiliki atlet saat ini akan terus meningkat.

“Kalau bisa PASI NTB memberikan kesempatan kepada atlet atletik NTB untuk dilatih oleh pelatih profesional dan kalau bisa dilatih di luar negeri,” tuturnya.

Sementara itu, Lalu Muhammad Zohri yang dikonfirmasi via ponselnya mengaku tak berani sesumbar. Namun demikian dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan pengurus PASI NTB dan masyarakat NTB. “Untuk target tiga emas belum berani.

Tapi saya akan berusaha mewujudkan,” ucapnya. (fan)

Pelti Jamin Petenis NTB Lolos PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tenis NTB memastikan tim tenis putra dan tim tenis putri NTB akan lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Bahkan, lolosnya petenis NTB nantinya tanpa melalui ajang Prakualifikasi PON 2019.

“Saya pastikan tim tenis putra dan tim tenis putri NTB lolos PON. Mereka bakal lolos berdasarkan rangking nasional, bukan melalui ajang Prakualifikasi PON,” ucap Ketua Pelti NTB, Jamaluddin Malady saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (3/1).

Dikatakan Jamal, tim tenis NTB akan mendapatkan tiket mengikuti PON berdasarkan peringkat nasional. Maklum sedikitnya empat atlet putra dan empat atlet putri NTB merupakan atlet yang memiliki rangking di level nasional.

Menurut Jamal, terdapat delapan tim yang diberikan tiket lolos PON tanpa

melalui babak Prakualifikasi PON. Dari delapan Provinsi itu termasuk atlet dari Provinsi NTB. Dan Pelti NTB mengupayakan tim tenis putra dan tenis putri NTB lolos berdasarkan rangking nasional.

Lanjutnya, agar dapat meloloskan petenisnya ke PON, pihaknya Pelti NTB akan mengirim petenis-petenis terbaik atau memiliki peringkat 10 besar nasional untuk membela NTB di PON. Bahkan Pelti NTB siap mendatangkan beberapa petenis nasional untuk perkuat tim tenis NTB di PON. Untuk tim putra sudah ada tiga atlet NTB yang berprestasi nasional, mereka adalah Panji Untung Setiawan, Dito Priambodo, Arif Rahman dan satu atlet nasional lainnya berasal dari Jatim. Sementara untuk memperkuat tim tenis putri, Pelti NTB akan datangkan dua petenis nasional dan sisa dua atletnya lagi diambil dari atlet terbaik NTB. (fan)

Jumat, 4 Januari 2019

Tanjung (Suara NTB) Selaku pengelola (dapur) anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara melihat masih tidak optimalnya kinerja antar-OPD. Untuk itu, Bappeda berpendapat sebaiknya Sekretariat Daerah Lombok Utara mengevaluasi kembali kinerja OPD. Terhadap OPD yang tidak maksimal, diusulkan untuk dimerger dengan catatan tupoksinya identik.

Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Kamis (3/1) menegaskan, pada beberapa usulan anggaran OPD cenderung menyedot anggaran.

Baik dari usulan program na-

SUARA NTB Kominfo dan Humas Sebaiknya Digabung mun hasilnya di lapangan tidak maksimal. Salah satu referensinya, tupoksi Dinas Komunikasi dan Ýnformasi (Kominfo) KLU yang ia lihat terkesan mati suri. Acuan penilaian itu, didasari oleh minimnya penyajian informasi publik semua OPD yang ditangani Kominfo.

Sebaliknya, Bagian Humas dan Protokol di sisi lain terlihat lebih sibuk bekerja menyiarkan kegiatan daerah. Meski pada tupoksinya, Humas Protokol sejatinya hanya bertanggungjawab mengawal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di masyarakat.

“Humas dan Protokol sebenarnya hanya meliput kegiatan-kegiatan pemerintah daer-

ah, tapi karena di sini Kominfo tidak bergerak ya Humas hanya men-share setiap berita melalui humas protokol, padahal di sini juga ada kiminfo yang tupoksinya menyebarkan informasi publik,” ungkapnya.

Herianto menilai, kinerja yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di OPD tersebut terkesan tidak efektif bagi daerah. Betapa tidak, di OPD yang berdiri sendiri daerah harus menganggarkan tunjangan kinerja maupun kendaraan dinas.

Agar lebih efektif dan efisien, kata dia, apabila memungkinkan tanggungjawab penyeberan informasi dapat dikelola oleh Eselon III maka kewenangan Kominfo sebaiknya gabungkan ke Humas Protokol. “Lebih baik sekarang, kedua instansi itu yakni Humas dan Kominfo supaya disatukan saja karena sekarang ini tidak jelas batasanya. Kalau memang bisa di-back up eselon III, ya tidak masalah.

Jadi anggaran informasi publik yang ada di Kominfo itu pindahkan saja ke Humas,”

tegasnya.

Pada beberapa tupoksi Kominfo pula, Herianto melihat belum ada progres yang menggembirakan. Sebut saja persoalan penerimaan sinyal telekomunikasi melalui penyediaan tower di titik-titik blankspot. Heri berpendapat, pengisian sinyal telekomunikasi di area blankspot sangat penting karena menentukan penerima informasi melalui media internet. Sayangnya di KLU masih banyak area blankspot.

“Tower itu kan salah satu

yang diurus Kominfo. Tetapi salah dua, salah tiga, itu tidak dikerjakan, ya jadi salah semua,” sindirnya. “Kan kita mau menuju smart city maka saran saya yang mengurusi blankspot ini juga sebaiknya dijadikan satu saja menjadi Humas dan Kominfo kan itu lebih efisisen. Kan sekarang ini boros kita untuk operasional suatu lembaga itu besar,” cetusnya.

Terpisah, Kepala Bagian Organisasi Setda KLU, Khairil Anwar, S.Kom., yang dikonfirmasi mengakui adanya evaluasi kembali kinerja OPD se KLU. Pihaknya akan menggelar rapat daerah untuk mengevaluasi. Hasilnya bisa saja diputuskan apakah OPD yang satu digabung dengan OPD lain.

“Memang Humas corongnya kegiatan Bupati, dan Kominfo tugasnya menyeluruh berkaitan dengan informasi kegiatan OPD. Kinerja di dalamnya saya kira tergantung orangnya,” kata Anwar.

Dia melihat di beberapa daerah di Indonesia ada yang menggabungkan Kominfo dan Humas. Namun lebih banyak

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.6589 HJ NOKA/NOSIN : MH345P002CK103292/45P113210 AN.I KOMANG GUS ENDHI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.5180 BR NOKA/NOSIN : MH314D004AK873364/14D873564 AN.ARBA,SH,M,HUM HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.3998CU NOKA/NOSIN : MHJ1M3117HK131387/ J M 3 1 E - 1 1 3 4 1 7 9 AN.SUMIATI HLG D’SKTR JL.RAYA SEKOTONG

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

q

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

yang memilih berdiri sendiri, dengan catatan kinerja Kominfo sangat mendukung penyiaran informasi kegiatan seluruh OPD. “Kalau memang bisa (digabung), ada bagusnya, karena kita di 2019 akan lakukan evaluasi kelembagaan. Seluruh OPD yang tumpang tindih, yang tidak maksimal, Subag yang tidak maksimal akan kita lihat.

Kalau memang bisa digabung akan digabung. Menyangkut skor perubahan struktur dan tipe, tentu nanti melalui DPRD,” tandasnya. (ari)

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

Halaman 12

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 4 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

Bersatu Membangun Pariwisata NTB POLEMIK kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB untuk sementara berakhir setelah Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, MSc., mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 556-01 tahun 2019 Tentang Nama-nama Unsur Penentu Kebijakan pada BPPD NTB. Tanggal 2 Januari 2018. Keputusan Gubernur NTB ini menindaklanjuti pernyataannya di akhir tahun 2018 lalu, terkait rencana merombak kepengurusan Unsur Penentu Kebijakan pada BPPD NTB setelah ada persoalan internal di antara pengurus.

Di antara nama-nama Unsur Penentu Kebijakan yang ditetapkan ini seluruhnya dirombak, kecuali 1 dari perwakilan media massa, Alfian Yusni. Sementara 8 pengurus lainnya diganti dengan wajah-wajah baru.

Adanya pengurus-pengurus baru ini setidaknya mampu memberikan harapan baru pada dunia pariwisata NTB yang sedang bangkit.

Dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat sembilan nama unsur penentu kebijakan BPPD NTB. Antara lain, Drs. Ryan Bakhtiar, MM dari Asita, Anita Achmad dari PHRI, Christine Halim dari INCCA. Selanjutnya, Jumadil, M.Pd dari HPI, Nunung Heri Cahyono dari Astindo, Priyadi Nugrahadi dari Akademisi, Dr. Salahudin Sukarnawadi dari akademisi, Didiet Indrakusuma dari maskapai dan Alfian Yusni dari media.

Harus diakui, pascabencana yang terjadi beberapa waktu lalu telah membuat pariwisata NTB terpuruk. Tingkat kunjungan wisatawan, khususnya lokasi favorit, seperti Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Senggigi hingga jalur pendakian ke Gunung Rinjani menurun drastis saat gempa. Belum lagi ada persoalan internal yang belum tuntas di BPPD NTB membuat pariwisata NTB masih belum optimal, meski ada upaya dari pengurus sebelumnya untuk melakukan promosi.

Terakhir, saat BPPD NTB dipimpin Dr. Farid Said, menggelar Sales Mission ke Makassar Sulawesi Selatan dan Malang Jawa Timur. Termasuk agenda terakhir bersama Gubernur NTB di Terminal III Bandara Soekarno Hatta Tangerang yang meluncurkan calendar of event pariwisata NTB 2019. Untuk itu, BPPD NTB di bawah kepengurusan yang baru di awal tahun 2019 ini menjadi harapan baru agar pariwisata NTB lebih baik di masa mendatang. Tidak hanya itu, target kunjungan 4 juta wisatawan ke NTB tahun 2019 seperti ditargetkan Menteri Pariwisata Arief Yahya bisa tercapai.

Kita berharap seperti juga harapan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah pada pengurus BPPD NTB yang baru agar membantu Dinas Pariwisata untuk melakukan promosi. BPPD yang selama ini menerima hibah dari pemerintah daerah harus tetap berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten, terutama bagaimana mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki. Jangan sampai, BPPD NTB yang fungsinya mempromosikan objek wisata justru tidak sejalan satu sama lain. Apalagi sampai harus rebutan posisi untuk siapa yang menjadi pimpinan.

Pengurus BPPD yang baru ini adalah orang-orang yang paham dunia pariwisata. Mereka memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, khususnya bagaimana menjalin jaringan dengan dunia luar, baik luar daerah dan luar negeri. Dengan jaringan yang dimiliki, pengurus-pengurus baru ini diharapkan membuat jaringan baru. Dan jaringan baru ini mampu memberikan nilai tambah bagi pariwisata dan pelaku pariwisata.

Tidak hanya itu, harus diakui, banyak kebijakan atau program-program pengurus lama yang baik dan harus dilanjutkan. Jangan sampai kebijakan atau program-program pengurus lama yang baik diabaikan dan tidak dilanjutkan. Terlebih program yang dijalankan ini adalah demi kemajuan daerah, khususnya bidang pariwisata. Namun, yang paling penting adalah bagaimana semua elemen atau pengurus di BPPD NTB bersatu membangun pariwisata NTB. Jangan sampai hanya karena ego pribadi, kepentingan yang lebih banyak dikorbankan. (*)

OPINI

Halaman 14

Potensi Konflik Tambang Emas Prabu ELAIN pariwisata NTB juga memiliki potensi tambang emas yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Pulau Sumbawa misalnya terdapat tambang emas Newmont salah satu tambang emas terbesar di Indonesia.

Melakukan aktivitas pertambangan telah diatur seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang, RT RW provinsi dan Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang, RT RW Lombok Tengah tidak diperkenankan ada penambangan emas di Pulau Lombok.

Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya mineral adalah maraknya pertambangan ilegal. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru. Namun menyelesaikan permasalahan pertambangan bukan perkara yang mudah, sebab masyarakat sudah menggantungkan nasibnya di pertambangan. Belum lagi pihak-pihak kekuasaan maupun pemilik modal dan senjata tajam yang dimiliki oleh para penambang.

Aktivitas pertambangan ilegal masih saja terjadi di Lombok, tambang emas diwilayah Gunung Prabu Desa Prabu Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Keberadaan tambang ilegal ini dapat memberikan efek negatif bagi pariwisata, apalagi Lombok saat ini sedang gencar membangun pariwisata. Keberadaan aktivitas tambang emas ilegal ini harus segera dilakukan penutupan demi kepentingan banyak orang. Namun masyarakat sekitar menolak rencana penutupan tambang yang akan dilakukan oleh pemerintahan Lombok Tengah. Hal itu karena tambang sudah menjadi penghasilan utama masyarakat dan membantu perekonomian mereka.

Penutupan tambang emas ilegal ini tentu berpotensi untuk memunculkan konflik vertikal antara pemerintah dan para penambang.

Konflik vertikal menurut Hardie

Oleh: Herna Muliana Peminat Sosiologi Konflik Universitas Mataram Wirawan merupakan konflik yang terjadi antara tingkat kelas yaitu antara atasan dan bawahan. Konflik vertikal juga bisa diartikan sebagai konflik yang terjadi antara golongan yang berbeda, yaitu antara golongan rendah, dengan golongan yang lebih tinggi. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik dimana pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan golongan rendah disini yaitu masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas di Desa Prabu, Lombok Tengah.

Menurut Ralf Dahrendorf teoretisi Sosiologi, masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah yaitu konsesus dan konflik.

Masyarakat Desa Prabu yang bekerja di pertambangan illegal tersebut tentu akan bersatu atas dasar satu perasaan untuk melawan pemerintah dan menolak penutupan pertambangan. Solidaritas masyarakat meningkat dan kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan kehidupannya dari hasil tambang semakin menguat. Apapun yang akan terjadi tentu masyarakat khususnya yang bekerja sebagai penambang tentu akan mati-matian untuk mempertahankan lahan pekerjaan yang menghidupi sendi-sendi perekonomian mereka. Penolakan terhadap pemerintah pasti terjadi, pemerintah menyatakan akan menutup secara paksa pertambangan emas Prabu.

Dilain sisi pihak pemerintah juga akan berusaha tetap melakukan penutupan terhadap pertambangan Prabu karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pertambangan illegal yang

RADIO

dikelola oleh masyarakat Desa Prabu ini memang memberikan dampak yang baik dari segi perekonomian masyarakat. Namun disisi lain permasalahan sosial muncul akibat adanya pertambangan illegal ini. Misalnya saja kerusakan lingkungan, belum lagi dampak yang ditimbulkan akibat adanya pertambangan illegal yang dapat mengganggu kemajuan pariwisata di Pulau Lombok khususnya Lombok Tengah. Apabila wisatawan tahu di dekat daerah wisata tersebut terdapat penambangan illegal tentu wisatawan akan berfikir dua kali untuk mengunjungi tempat tersebut. Sehingga akan menurunkan citra pariwisata Lombok dimata dunia.

Menurut jeong dalam Pengantar Sosiologi Konflik Karya Novri Susan mengatakan perdamaian tidak hanya berkaitan dengan usaha mereduksi kekuasaan langsung, tetapi juga pada pengembangan vertikal sosial yang bertanggung jawab terhadap hubungan hierarkis diantara orang-orang.

Edukasi terhadap penambang illegal di Desa Prabu Lombok Tengah harus terus disosialisasikan.

Bahwa keberadaan tambang disana adalah hal yang dilarang sebab sudah ada aturan yang jelas seperti yang tertuang didadalam PerdaNomor 3 Tahun 2010 tentang, RT RW provinsi dan Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang RT RW yang melarang adanya penembangan emas di Pulau Lombok. Sebab daerah tersebut direncanakan sebagai daerah wisata yang memiliki potensi. Dengan adanya pertambanga illegal tentu akan mengganggu sektor pariwisata yang sedang dikembangkan.

Camat, Kepala Desa dan semua jajaran yang ada dibawahnya tentu harus bisa menjadi representasi bagi masyarakat. Pemkab Loteng harus mampu merangkul dan menyamakan persepsi dengan jajaran pemerintahan kecamatan maupun desa. Pemerintah desa dan kecamatan tentu dapat membantu untuk meminimalisir konflik dan mampu mengedukasi masyarakat tentang tambang ille-

gal yang ada di daerah tersebut.

(Suara NTB, 26 Desember 2018) Pertambangan yang sudah ada sejak tahun 2009 ini dan masyarakat mulai bergantung terhadap pekerjaan tersebut. (Suara NTB, 26 Desember) Pemerintah tidak bisa diam dalam masalah pertambangan illegal tersebut terus beroperasi akan tetapi pemerintah juga harus mencari solusi untuk keberlangsungan hidup para penambang di Desa Prabu. Penambang harus tetap melanjutkan keberlangsungan hidupnya dan terus memupuk mimpinya. Ketika pertambangan ditutup dan penambang kehilangan pekerjaan tentu akan menambah masalah baru.

Sehingga pemerintah dan para penambang seharusnya bisa duduk bersama untuk membicarakan masalah tersebut dan mencari titik temu antara kedua belah pihak.

POJOK Meningkat, kasus gizi buruk di NTB Harus jadi perhatian serius pemerintah daerah

*** Tiga kapal persiar singgah di Lembar Pertanda pariwisata NTB mulai pulih

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 4 Januari 2019

380 Pelamar Lulus Seleksi CPNS Pemprov NTB Dari Hal. 1 Formasi yang tak terisi tersebut, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi.

Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli pertama, 1 orang doker gigi, sanitarian ahli pertama 1 orang, sanitarian terampil 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang.

Kemudian untuk formasi tenaga guru sebanyak 9 orang. Dengan rincian guru Agama Katholik ahli pertama dan guru nautika kapal penangkap ikan ahli pertama 8 orang. Satu lagi yang tak terisi, namun belum dipastikan formasinya.

Tahapan selanjutnya, kata

Fathurrahman setelah pengumuman hasil seleksi CPNS adalah pemberkasan.

Pemberkasan merupakan suatu tahapan bagi pelamar yang lulus untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP). ‘’Dengan dokumen asli, surat pernyataan, persyaratan yang ditentukan dalam PP pengadaan CPNS. Biasanya kita diberikan melakukan pemberkasan dua minggu.

Januari sudah dapat NIP,’’ katanya.

Pengumuman hasil seleksi CPNS 2018, lanjut Fathurrahman juga dikirim langsung Panselnas ke akun masing-masing pelamar.

Selain itu juga dikirim ke masing-masing Pemda untuk diumumkan. (nas)

Molor, Pengerjaan Proyek Rehabilitasi Gedung Pascagempa Dari Hal. 1 Namun Ardi tak menyebutkan nilai pagu masing-masing proyek tersebut. Yang jelas, katanya, tak ada perpanjangan kontrak kaitan dengan pengerjaan ketiga paket proyek tersebut. ‘’Tapi bisa dia mengerjakan sampai maksimal denda 50 hari. Dia punya kesempatan 50 hari untuk menyelesaikan, dendanya 5 persen dari nilai kontrak,’’ sebutnya.

Ardi menjelaskan jika proyek yang dikerjakan belum fungsional, maka dendanya dihitung 5 persen dari nilai kontrak. Tetapi jika proyek yang dikerjakan rekanan sudah fungsional, maka dendanya 5 persen dari sisa pekerjaan. ‘’Tapi kalau melihat rehab gedung ini, ada yang sudah selesai, nanti dikurangi dendanya. Dihitung dari yang belum selesai. Tapi saya belum dapat laporannya berapa gedung yang belum selesai. Tapi yang jelas dia molor,’’ katanya.

Ditanya penyebab molornya pengerjaan proyek tersebut, ia mengatakan kondisi pekerjaan di lapangan yang ada penambahan volume pekerjaan.

Ternyata ada hal-hal yang di luar perencanaan. Sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak. ‘’Contoh, Gedung Biro Hukum. Awalnya cuma dinding retak-retak. Tapi kemudian ada gempa berikutnya ternyata ada kaca-kaca yang pecah.

Itu diperbaiki, dirombak, ada penambahan volume pekerjaan,’’ imbuhnya.

Penambahan volume pekerjaan dimungkinkan karena kontraknya menggunakan harga satuan. Ardi menyebutkan, beberapa gedung OPD yang direhabilitasi seperti gedung-gedung di Kantor Gubernur, Inspektorat, Rumah Sakit Jiwa dan lainnya.

Begitu juga dengan rehabilitasi IC. Ardi mengatakan, saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Mengenai bagian menara yang rusak parah, Ardi mengatakan sedang dipesankan bahannya. Hal itulah yang membutuhkan waktu. Sementara untuk pemasangannya tak butuh waktu lama.

Meskipun tiga paket pekerjaan itu merupakan proyek pascabencana. Ardi mengatakan, tak ada perlakuan khusus bagi

kontraktor atau rekanan yang terlambat mengerjakan pekerjaannya. Ia menyebut, selain adanya penambahan volume pekerjaan.

Keterbatasan tenaga kerja juga menjadi penyebab terlambatnya pengerjan proyek tersebut. Bahkan kontraktor sempat mendatangkan tenaga kerja dari Jawa. ‘’Tetapi itu konsekuensi kontrak. Tidak bisa diperpanjang. Memperpanjang kontrak juga tak mungkin karena sudah 31 Desember. Desember harus selesai. Lewat dari itu kena denda,’’ tegasnya.

Diketahui, seluruh proyek rehabilitasi kantor pemerintahan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 dilaksanakan Dinas PUPR. Selain itu, Dinas PUPR juga melaksanakan rehabilitasi Islamic Center yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,650 miliar.

Dalam APBD Perubahan 2018, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pemulihan pascagempa bumi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan bangunan fasilitas umum baik pendidikan, gedung pemerintahan hingga perekonomian masyarakat.

Untuk pembangunan sekolah darurat baik negeri maupun swasta dari tingkat SD hingga SMA yaitu mencapai Rp15 miliar. Anggaran ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah yang belum ditangani oleh pemerintah pusat.

Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur air bersih yang banyak rusak akibat gempa. Pemprov akan membangun sekitar 30 unit embung rakyat.

Untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, Pemprov NTB akan memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar kepada para UMKM. Bantuan tersebut diberikan berupa alat-alat produksi serta bantuan modal. Jumlah UMKM yang terdampak mencapai puluhan ribu, namun yang akan diberikan bantuan tidak secara keseluruhan. (nas)

Gubernur Rombak Pengurus BPPD NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc akhirnya merombak kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Perombakan kepengurusan BPPD NTB berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 556-01 Tahun 2019 tentang Nama-nama Unsur Penentu Kebijakan BPPD NTB. Dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat sembilan nama unsur penentu kebijakan BPPD NTB. Mereka adalah, Drs. Ryan Bakhtiar, MM dari Asita, Anita Achmad dari PHRI, Christine Halim dari INCCA. Selanjutnya, Jumadil, M.Pd dari HPI, Nunung Heri Cahyono dari Astindo, Priyadi Nugrahadi dari akademisi, Dr. Salahudin Sukarnawadi dari akademisi, Didiet Indrakusuma dari maskapai dan Alfian Yusni dari media.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal yang dikonfirmasi Suara NTB kaitan dengan perombakan kepengurusan BPPD NTB belum memberi-

Jalur laut Selatan, sumbernya pertemuan dua lempeng, yakni Indo Australia membentur dan menghujam masuk ke lempeng Eurasia atau disebut batas Subduksi.

Sementara di bagian Utara Lombok, potensi tsunami akibat sesar naik busur belakang Flores. ‘’Artinya alat itu sudah sangat penting dan segera. Kami berterimakasih jika ada perhatian, itu bagus sekali, khususnya dari Pemda. Itu artinya ada kesiapsiagaan Pemda. Paling tidak, jaringan sirine saja dulu, sebagai petunjuk peta evakuasi,’’ jelasnya.

Ditemui terpisah, Kepala BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum menyebut, kawasan yang paling rawan diterjang tsunami adalah Lombok Selatan. Berdasarkan riwayat, Lunyuk Sumbawa Barat dan Desa Awang Kuta juga pernah terjadi tsunami kiriman dari NTT. Sementara di wilayah Lombok Bagian Utara, daerah dianggap rawan adalah bagian Tanjung dan Ampenan Kota Mataram. ‘’Saya kira kalau soal riwayat tsunami, titik titik itu perlu diwaspadai,’’ jelasnya.

Rum juga mengakui, sampai saat ini belum ada alat deteksi tsunami di laut jenis buoy. Ia juga menyadari keterbatasan anggaran di BMKG pusat hingga daerah. Tapi bisa jadi akan ada upaya dari pihaknya, termasuk mendorong melalui pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan, bisa dialokasikan dari APBD. “Kalau memang dari APBN kurang, saya rasa ndak salah kalau kita sama sama usulkan dari

APBD,’’ harapnya.

Apa itu Bouy?

Bouy atau sebutan lengkap Dart Buoy, diketahui bentuknya menyerupai pelampung ukuran besar. Dipasang di kawasan Samudera berfungsi mendeteksi perubahan tekanan dasar laut.

Jika ada perubahan tekanan pada dasar samudera setelah terjadi gempa tektonik dangkal, alat ini akan mengirim informasi ke BMKG, mengkonfirmasi sumber tekanan itu dari gempa.

Satu jenis alat lagi, Tide Gauge biasanya di pasang di pelabuhan. Berfungsi mengukur permukaan air laut. Alat ini terkoneksi juga ke BMKG. ‘’Dari dua alat itu, sudah bisa memberikan data perubahan tinggi muka air laut, perubahan tekanan dasar, sehingga kami bisa nyatakan potensi tsunami,’’ jelas Agus Riyanto.

Dart Buoy adalah jenis alat deteksi yang paling diperlukan, namun demikian harganya relatif mahal hingga Rp7 miliar per unit.

Jika Pemprov NTB ingin berpartisipasi dalam pengadaan, maka ia mendorong agar membeli sirine sebagaimana alat yang sudah terpasang di Ampenan. Per unit antara Rp500 juta sampai Rp1 miliar.

Agus Riyanto siap berkoordinasi dengan BPBD jika diperlukan dalam mendorong pembelian tiga jenis alat deteksi tsunami itu. Sebab jika bicara potensi tsunami, Agus Riyanto merujuk pada dua lempeng aktif tersebut wajib diwaspadai. (ars)

kan tanggapan. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH membenarkan bahwa SK penetapan unsur penentu kebijakan BPPD NTB yang baru sudah keluar dua hari yang lalu.

Namun Ruslan tak hafal nama-nama yang ada dalam SK Gubernur tersebut. ‘’Pokoknya sudah keluar SK-nya. Sesuai dengan pernyataan Pak Gubernur dulu,’’ kata Ruslan dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/1) malam.

Ruslan mengatakan, perombakan pengurus BPPD NTB tersebut dilakukan Pemprov agar tak lagi terjadi konflik. Pasalnya, konflik di internal BPPD NTB yang terjadi selama ini menganggu promosi pariwisata.

Ia mengatakan SK Gubernur mengenai nama-nama unsur penentu kebijakan BPPD NTB diproses akhir Desember 2018 lalu. ‘’Pokoknya yang penentu kebijakan itu sudah dibuat. Sebelumnya kita juga sudah ubah Pergubnya,’’ ungkapnya.

Pergub mengenai kepengurusan BPPD NTB dibuat baru lant-

aran mengalami perubahan di atas 50 persen. Sesuai ketentuan, kata Ruslan, jika materinya berubah di atas 50 persen maka dibuat Pergub baru. ‘’Perubahannya mulai dari dasar hukum kita lihat. Tentang personel dan sebagainya. Mulai pengusulannya, siapa yang harus mengusulkan, juga sekarang sudah kita masukkan,’’ jelasnya.

Dalam Pergub yang baru, kata Ruslan, asosiasi mengusulkan nama-nama ke Dinas Pariwisata. Kemudian Dinas Pariwisata mengusulkan nama-nama tersebut ke gubernur. ‘’Ada beberapa pasal kita ubah sehingga jadi Pergub baru,’’ terangnya.

Bagaimanapun juga, kata Ruslan, BPPD harus berkoordinasi bagus dengan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata bertindak sebagai selaku pembina.

Hal itulah yang dipertegas dalam Pergub tersebut. ‘’Karena Dinas Pariwisata ini pemerintah. Karena pemerintah, dia yang akan membina.

Selaku pembina maka segala permasalahan terkait dengan

kepariwisataan melalui Dinas Pariwisata,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan SK penetapan pengurus BPPD NTB yang baru keluar awal Januari 2019.

Dikonfirmasi usai menghadiri acara di Islamic Center, Gubernur mengatakan akan merombak total kepengurusan BPPD NTB sebelumnya.

“Saya akan ganti semua, 1 Januari mulai berlaku. Semua diganti. Saya sudah lihat namanamanya. Yang lama-lama sudah ndak ada,” kata Gubernur.

Pada saat itu, Gubernur memastikan Ketua BPPD NTB yang baru bukan H. Fauzan Zakaria atau Farid Said. Ia mengatakan nama-nama pengurus BPPD NTB unsur penentu kebijakan sudah ada yang defenitif. Tinggal diumumkan per 1 Januari 2019.

Ia mengatakan Pemprov bukan lambat menyelesaikan konflik berkepanjangan yang ada di BPPD NTB. Permasalahan yang terjadi di BPPD karena ketidakkompakan dari

awal. Sehingga, gubernur mengaku sudah memanggil semua pihak terkait. ‘’Karena kanyangtidakkompak ini kan tidak semua anggotanya ditentukanolehgubernur.Tapianggotanyakolektifkolegialyangmerupakan perwakilan asosiasi-asosiasi. Kemarin yang dari PHRI masih konflik juga. Begitu juga asosiasi yang lain,’’ terangnya.

Gubernur mengingatkan keberadaan BPPD adalah membantu Dinas Pariwisata untuk melakukan promosi. BPPD bukan lembaga yang terus bertengkar dengan Dinas Pariwisata. ‘’Oleh karena itu saya simple saja. Saya minta Dinas Pariwisata untuk segera membereskan. Dan nanti BPPD ini harus kompak dengan Dinas Pariwisata,’’ katanya.

Diketahui sejak terbentuk awal tahun lalu, kepengurusan BPPD terus terjadi konflik internal perebutan posisi ketua. Dalam rapat di ruang Sekda, pada Rabu, 23 Mei 2018 ditetapkan Ketua BPPD NTB, H. Fauzan Zakaria, Wakil Ketua, L. Abdul Hadi Faishal dan Sekretaris, Nurhaidin. (nas)

Dansatgas RR Tutup Kegiatan ’’Trauma Healing’’ dengan Turnamen Voli Praya (Suara NTB) Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) NTB menggelar turnamen bola voli di Lapangan Desa Teruwai Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Kamis (3/1). Kejuaraan tersebut sekaligus menutup kegiatan yang dihajatkan untuk trauma healing pascagempa.

Kejuaraan dibuka Dansatgas RR NTB Kol. Inf. H. Farid Makruf, MA, diikuti 8 tim dihadiri Sekda Loteng H. Nursiah, S.Sos. M.Si., Dandim 1620/ Loteng Letkol Czi Prastiwanto, SE. M.I.Pol., Kadispora Loteng Lalu Diptadan Muspika Pujut.

Dansatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi NTB dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan selain menghilangkan perasaan trauma terhadap gempa, juga untuk meningkatkan semangat masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan akibat

bencana serta untuk mencari pemain-pemain voli yang berbakat. ‘’Kita cari bibit yang memang mempunyai minat dan bakat dalam bidang olahraga voli,’’ kata Farid.

Menurutnya, pemerintah daerah nantinya bisa memilih dan mengambilnya sebagai pemain voli NTB untuk dibina dan dilatih sehingga kemampuannya bisa bertambah.

Selain itu, Mantan Danrem 162/WB tersebut berharap agar kedepan semakin banyak event-event olahraga seperti yang diselenggarakannya mengingat masih minimnya eventevent setiap cabang olahraga khususnya di wilayah NTB. “Teruslah berlatih dan meningkatkan kemampuan olah raga di cabang olah raga apapun agar dapat menjadi bekal dalam mengarungi masa depan,” tandasnya.

Sebelumnya Sekda Loteng mengucapkan terimakasih kepada Dansatgas RR yang telah memberikan sumbangsih dan semangatnya membangun NTB sehingga acara ini dapat diselenggarakan di Lombok Tengah. ‘’Inisiatif yang dimiliki oleh warga Desa Teruwai dan panitia serta para pendukung acara ini merupakan semangat juang yang harus dipertahankan dan ditingkatjan agar generasi Muda bisa lebih baik ke depan,’’ harapnya.

Sementara Kapten Inf. Jamuhur, S.Sos., selalu penanggung jawab seluruh kegiatan Olahraga Satgas RR NTB menyampaikan turnamen ini diselenggarakan berkat kerjasama Satgas RR NTB dengan Komunitas Lombok Cyber dan Gabungan Terune Sasak.

Dikatakannya, para peserta berasal dari club se pulau Lombok dengan total hadiah

(Suara NTB/ist)

Dansatgas RR Kol. Inf. Farid Makruf bersama pejabat Pemda Loteng dan para pemain saat penutupan pertandingan. mencapai Rp40 juta. ‘’Para pemain ini diharapkan nanti bisa memperkuat PBVSI NTB pada event-event nasional sehingga bisa membawa nama daerah ditingkat nasional,’’ pungkasnya.

Sebelumnya Satgas RR NTB bekerjasama dengan Komunitas Lombok Cyber juga mengadakan kejuaraan renang, lomba lari maraton 5 K dan 10 K dan pertandingan tenis lapangan. (ars/*)

Babinsa Temukan Korban Gempa Belum Punya Rekening Mataram (Suara NTB) Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD yang menempel di tiap desa dan kecamatan, menemukan banyak masalah dalam penyaluran bantuan rumah tahan gempa. Di desa-desa terdampak, masih ada rekening korban terdampak gempa yang kosong.

Sehingga jangankan pembangunan, pencairan pun belum bisa direalisasikan.

Pengaduan itu terungkap saat sekitar 100 lebih Babinsa hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknik (Bintek) bersama 500 orang fasilitator dari kalangan sipil, Kamis (3/1) kemarin di Rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat).

Pengaduan disampaikan Serda Maskur, Babinsa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Ada 616 Kepala Keluarga (KK) terdampak gempa, baik yang rusak berat, sedang sampai ringan. Sejumlah mekanisme dan tahapan dilalui, hingga terbentuklah 38 Pokmas.

NTB Membutuhkan Buoy Tsunami Dari Hal. 1

Halaman 15

‘’Tapi sampai sekarang pak, satu pun belum ada tersentuh rumahnya. Apalagi soal rekening, tidak ada pak,’’ keluhnya kepada Edy Suryawan, utusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mewakili Deputi Penanganan Darurat pagi itu.

Warga binaannya sampai saat ini masih tinggal di tenda darurat. ‘’Saat ini warga saya tinggal di terpal. Belum disentuh bantuan, apalagi mau buat rekening,’’ ungkapnya soal kesulitan dihadapi warga di sana.

Desa Tempos, yang juga desa tetangga Banyu Urip kondisinya sama. Jumlah warga di sana lebih banyak, mencapai 787 orang. ‘’Sama sekali rekeningnya belum masuk,” kata Serka Arifin, Babinsa setempat.

Tidak kalah parah dialami warga Lingsar Kecamatan Narmada Lombok Barat. Ada 400 rumah warga rusak berat dan 600 lainnya rusak sedang dan ringan. Babinsa setempat, Serka Sapriadi mengungkapkan,

masalah ditemukannya, sampai saat ini SK dari Kabupaten Lobar belum turun, padahal Pokmas sudah dibentuk sebanyak 14 kelompok. Sehingga jangankan uang, rekening pun belum dimiliki warga. Ia mendapati salah seorang warga RT 02 Dusun Mandeli Indah Desa Peteluan Indah Lingsar, terpaksa tinggal di tenda darurat berbahan baliho bekas.

Edy Suryawan menanggapi sejumlah keluhan itu berharap Babinsa tetap bersabar dan terus berkoordinasi dengan BPBD setempat dan Pemda setempat di tingkat kecamatan. Pembentukan Pokmas hingga pembuatan rekening, akan tergantung dorongan masing masing daerah.

Sementara Kepala BPBD NTB Ir. H. Muhammad Rum dikonfirmasi sejumlah kendala di lapangan, tak ingin menyalahkan pihak mana pun. Tapi ia tetap berkoordinasi dan mendorong pihak terkait, seperti Pemda dan BPBD masing masing daerah untuk upaya perce-

Setop Gaji ASN Dari Hal. 1 Kami kemudian tandatangani kesepakatan itu (penghentian pemberian gaji) dan kita di KSB sudah mulai jalankan sejak Januari ini,’’ ujar Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Kamis (3/1).

Ia menjelaskan, keputusan penghentian pemberian gaji kepada para ASN mantan napi koruptor itu oleh provinsi dan kabupaten/kota untuk kebutuhan penyeragaman kebijakan. Sebab sejauh ini SKB Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN itu belum resmi diberlakukan karena masih berlangsung proses hukum. Di mana kebijakan itu tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Artinya ini bersifat sementara sampai ada putusan inkrah oleh MK,’’ sebutnya.

Jikanantinyagugatanterhadap SKB tersebut dipenuhi MK, bupati

menyatakan, pemerintah tentu akan mematuhinya dengan mengembalikan seluruh hak-hak para ASN mantan koruptor tersebut. Namun sebaliknya, jika tidak dipenuhi. Maka Pemda KSB juga akan menjalankan sepenuhnya SKB tersebut terhadap ASN mantan napi kasus korupsi yang ada di lingkungannya.‘’Danharapankami kalauakhirnyaditolakgugatannya, kami berharap bagi mereka yang terkena kebijakan itu agar tidak keberatan,’’ harapnya.

Dalam polemik kebijakan SKB Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN itu, Pemda KSB berharap segera tuntas. Informasi yang diperoleh bupati, sengketa gugatan di MK atas SKB tersebut baru akan kembali disidangkan pada tanggal 8 Januari mendatang. ‘’Ini harapan saya. Mudahmudahan tanggal 8 disidang keduanya itu sudah langsung ada pu-

tusan. Ditolak atau tidak, karena kita tidak ingin teman-teman juga terkatung-katung nasibnya. Dan di sisi lain pemerintah juga menjalankan keputusan itu pada prinsipnya menghindari kerugian negara,’’ paparnya.

Berdasarkan data, tercatat 11 ASN mantan koruptor yang ada di lingkungan kerja Pemda KSB. Bupati menjelaskan, jumlah tersebut sudah termasuk data hasil verifikasi yang dilakukan Pemda KSB. Dan sejauh ini mereka masih aktif masuk kantor serta bekerja sebagaiamana biasa. ‘’Saya belum dapat penjelasan kalau ada istilahnya dirumahkan ya. Apalagi sampai dicopot dari jabatannya. Kan SKB itu isinya pemecatan dengan tidak hormat saja terhadap mereka, dan itu baru bisa dilakukan kalau MK menolak gugatan yang sedang disidangkan,’’ tukasnya. (bug)

patan pemenuhan persyaratan.

Sebab dana pembangunan hunian tetap (huntap) sudah tersedia dan dicairkan ke masing masing rekening masyarakat. ‘’Anggaran yang disetujui pemerintah pusat Rp3,5 triliun.

Sebagian besar Rp 2,5 triliun sudah disalurkan ke masyarakat terdampak. Ada 59.000 korban, ada rusak ringan rusak sedang dan berat sedang diproses pencairannya,’’ ungkap Rum usai menghadiri Bintek tersebut.

Mekanismenya, masyarakat pemilik rekening membentuk Pokmas sesuai kriteria rusak berat, sedang dan ringan.

Masyarakat dengan kerusakan rumah berat, memilih lagi kriteria rumah Risha,

Rika, Riko atau RCI. “Kemudian masyarakat terdampak membentuk pokmas. Setelah bentuk Pokmas, baru bentuk rekening dan cairkan,” jelasnya.

Soal lambannya pembentukan Pokmas, termasuk terbitnya rekening, ia sangat memahami kondisi masyarakat khususnya masih dalam suasana duka. Namun diyakini juga, para pihak terkait terus membantu mempercepat proses pembentukan Pokmas. ‘’Ini yang kita dorong terus, agar dilakukan percepatan. Saya rasa kalau ada daerah yang lamban, tinggal digeser saja alokasinya ke daerah yang sudah tuntas.

Jadi pusat dalam hal ini fleksibel,’’ pungkasnya. (ars)

Jadi Penyakit Tahunan Dari Hal. 1 harus merekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH). ‘’Harus ada terobosan dari TPTGR, supaya tidak jadi penyakit tahunan. Ya dengan penegakan hukum, rekomendasikan ke APH,’’ tegas Aries.

Kerugian daerah dari perbuatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)hinggarekananharusdiidentifikasi. Dengan modal data detail dari TPTGR, bisa jadi bahan kajian untuk dilakukan identifikasi unsur niat jahat dari oknum tertentu, sehingga muncul kerugian daerah. ‘’Harus mengerucut identifikasinya ke oknum yang melakukantindakan,sehinggaterjadikerugian daerah itu,’’ jelasnya.

Karena Aries melihat, ada kesan bahwa kerugian daerah timbul akibat kesalahan lembaga, khususnya OPD. “Padahal kalau ditelusuri lebih detail, ada perbuatan oknum di dalamnya.

Ini jadi pintu masuk APH untuk mengusut,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Sekretariat TPTGR H. Azhar menjelaskan, penyelesaian kerugian negara akan tetap konsisten melalui fo-

rum tersebut. Di dalamnya terintegrasi BPKAD dan Inspektorat, dipimpin Sekda. Sejauh ini ia melihat proses penagihan persuasif ini masih efektif. Sehingga terlalu jauh menurutnya jika direkomendasikan ke APH. ‘’Kita akan tetap kejar terus, kita tagih. Karena ini temuan yang harus dipulihkan. Jadi tidak ada istilah pemutihan piutang kerugian daerah,’’ tegasnya.

Berdasarkan catatannya, rincian temuan kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektoratper31Desember.Temuan relatif banyak itu terdapat di Dinas Kelautan Perikanan dengan nilai Rp 310 juta, Disnakertrans Rp 156 juta, Dikbud Rp 1,3 miliar.

Sedangkan temuan BPK, terbanyak di RSUP NTB mencapai Rp 3,1 miliar, Dishub Rp 158 juta, Dinas Pariwisata Rp 268 juta, Setwan DPRD NTB Rp309 juta dan Dikbud NTB Rp 554 juta.

Total lima instansi itu, sisa temuan yang belum diselesaikan Rp4,4 miliar. Sedangkan untuk temuan Inspektorat untuk 16 instansi yang masih catatan, sisa kerugian belum dilunasi mencapai Rp 2,4 miliar. (ars)

Meningkat, Kasus Gizi Buruk di NTB Dari Hal. 1 ‘’Penyebabnya pada saat hamil, tidak ke Posyandu, gizi mikro tak cukup. Harusnya pada saat hamil gizi tercukupi, janinnya juga akan sehat,’’ kata Panca Yuniarti.

Ia berharap ada kesadaran

masyarakat untuk menekan angka kasus gizi buruk di NTB. Masyarakat diminta memiliki kesadaran untuk datang ke Posyandu, terutama bagi ibu yang sedang hamil. ‘’Dengan ke Posyandu maka akan terdeteksi dari awal. Gizinyacukup,vitamincukup,janinyang

tumbuh akan normal,’’ ujarnya.

Untuk itu sedang digalakkan gerakan masyarakat hidup sehat. Termasuk juga petugas Puskesmas mendata keluarga di lapangan terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat. ‘’Harapan kita dengan adanya Posyandu, ibu punya kesadaran.

Kasusnya Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat yang memang meningkat kasusnya,’’ kata Panca Yuniarti.

Ia merincikan 217 kasus gizi buruk yang ditemukan pada 2018 terdiri dari laki-laki 109 kasus dan perempuan 108 kasus. Tiga kabupaten terbanyak kasus gizi

buruk yakni Lombok Timur 38 kasus, Lombok Utara 36 kasus dan Lombok Barat 31 kasus.

Strategi yang dilakukan menekan kasus gizi buruk di NTB adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Menjadi awal kehamilan agar tercukupi gizi mikro maupun gizi makro. (nas)

Cuaca Buruk, KMP Kalebi Kandas di Perairan Pelabuhan Kayangan Dari Hal. 1 Namun sekitar satu mil dari Pelabuhan Kayangan, tiba-tiba kapal kandas di Gili Lebur yang masih merupakan wilayah perairan Lotim. Kandasnya kapal ini diakibatkan angin kencang dan hujan lebat yang berdampak terhadap berkurangnya jar-

ak pandang dari nahkoda. ‘’Selain angin kencang, hujan cukup lebat. Juga terjadi kabut sangat tebal, sehingga nahkoda membanting kemudi kapal ke kanan yang menyebabkankapal kandas,’’ terangnya.

Dalam kejadian ini, tidak menimbulkan korban jiwa baik terhadap nahkoda maupun

para penumpang kapal. Kapal berhasil ditarik KMP Marina Quinta pukul 18.00 Wita setelah air laut pasang. Semua penumpang juga sudah berhasil dievakuasi.

Sedangkan berdasarkan info dari STC (ship traffic control) Pelabuhan Poto Tano kendaraan muatan KMP Kalebi, di antara-

nya truk mini 3 unit, kendaraan kecil 6 unit, truk sedang 4 unit, bus sedang 1 unit, bus besar 2 unit, truk besar 1 unit. Sepeda motor 32 unit, pejalan kaki sebanyak 26 orang. Sehingga untuk jumlah penumpang diperkirakan berjumlah 150 orang.

General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayan-

gan, Cuk Prayitno, menyebutkan, penyebab kandasnya kapal masih diinvestigasi oleh Syahbandar. Kapal sudah tidak kandas lagi, setelah kondisi air laut pasang sekitar pukul 18.00 Wita. Kapal berhasil ditarik dan muatan didalamnya dibongkar di Pelabuhan Kayangan. (yon)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 4 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

800 Fasilitator Dibekali Kemampuan Penanganan Rumah Dampak Gempa Mataram (Suara NTB)Sedikitnya 800 fasilitator diberi bimbingan teknis (Bimtek) terkait penanganan dampak gempa Lombok – Sumbawa. Bersama ratusan Bintara Pembina Desa (Babinsa), mereka dibekali kemampuan teknis penanganan pembangunan rumah dampak gempa, khusus yang rusak sedang dan ringan selama dua hari.

Perekrutan fasilitator ini atas kerjasama BPBD NTB dengan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT terkait kegiatan itu menyampaikan, pembangunan rumah ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang rehabilitasi pascagempa. Dimana, tupoksinya ada di Kementerian PUPR dengan jumlah volume yang akan diperbaiki sebanyak 216.000 rumah.

“PUPR berdasarkan kewenangannya itu menyerahkan kepada Pemda NTB khusus untuk rumah rusak ringan dan sedang,” paparnya. Oleh karena itu diadakan pelatihan untuk menambah jumlah fasilitator yang sudah ada. Diinformasikan Rum, pelaksanaan yang sama juga

akan dilakukan di Pulau Sumbawa pada tanggal tanggal 6 sampai 7 Januari 2019 mendatang. Di mana ada 400 orang peserta. Terdiri dari 200 orang yang sudah lulus seleksi sebagai fasilitator dan 200 orang Babinsa setempat.

Dijelaskannya, tim fasilitator akan bergabung dengan dengan Babinsa Pulau Lombok dilibatkan sekitar 300 personel dan 200 Babinsa di

Pulau Sumbawa. Mereka akan memback up dengan fasilitator dalam perbaikan rumah rusak ringan dan sedang. ”Fasilitator yang sudah ada akan bersinergi dengan fasilitator dari Babinsa,” sebutnya.

Mulai Januari, lanjut Rum, ratusan rumah yang rusak, baik rusak ringan dan sedang sudah bisa terbangun. Sedangkan untuk rumah rusak berat akan dibangun secara bertahap

Bimtek diikuti ratusan fasilitator yang direkrut BPBD NTB dan tim konsultan UMMAT

Foto bersama usai kegiatan pembukaan Bimtek fasilitator

Bimtek diikuti ratusan Babinsa

MoU antara Kepala BPBD NTB H. Mohammad Rum dengan Rektor UMMAT dalam kegiatan perekrutan dan kegiatan fasilitator

dan berjalan sehingga rumah yang sudah terbangun secara signifikan bisa dilaporkan. “Diharapkan tanggal 26 Februari nanti hasilnya sudah menunjukkan perkembangan secara signifikan,” ujarnya.

Sementara Danrem 162/WB Kol. CZI Rizal Ramdhani dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan Bimtek dilakukan dalam rangka melatih kemampuan para Babinsa

dan Fasilitator yang akan menadampingi melaksanakan pembinaan warga di desa terdampak.

Danrem juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Kalak BPBD NTB dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., di Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, Kamis (3/1).

Bimtek yang akan dilaksanakan

selama dua hari kedepan, diikuti sekitar 800 orang dan 300 orang Babinsa wilayah binaanya terdampak gempa.

Danrem 162/WB dalam wawancaranya menyampaikan Kepala BPBD NTB melalui suratnya meminta anggota Korem sebagai fasilitator. “Tidak diminta pun sebenarnya sudah action dari awal terjadinya tanggap darurat penanganan pascagempa,” ungkap Danrem. (ars/*)