Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 3 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 221 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wagub NTB Dinobatkan sebagai Perempuan Inspiratif Indonesia

Polda NTB Siaga Satu

(Suara NTB/ist)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana, mengeluarkan 1234567890123456789012345678901212 keputusan siaga satu selama empat hari terakhir. Kepu1234567890123456789012345678901212 tusan itu diambil untuk mengantisipasi serangan teroris1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 me dan tindakan kriminal lainnya yang menyasar aparat 1234567890123456789012345678901212 kepolisian. 1234567890123456789012345678901212 Imbauan siaga satu berlaku sejak Sabtu (30/11) lalu, 1234567890123456789012345678901212 berlanjut hingga Senin (2/12) kemarin. Seluruh markas 1234567890123456789012345678901212 komando (Mako) dari tingkat Polda NTB sampai masing 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masing Polres diberlakukan penjagaan ketat. 1234567890123456789012345678901212 “Ini kebijakan Pak Kapolda, mengeluarkan keputusan 1234567890123456789012345678901212 siaga satu untuk Polda NTB dan jajaran,” kata Kabid Hu1234567890123456789012345678901212 mas Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Purnama, SIK. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dinobatkan sebagai Perempuan Inspiratif Indonesia tahun 2019 Bidang Pemerintahan oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi). Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan pada pembukaan pameran bertajuk NTB Gemilang ‘’Nuansa Tanpa Batas’’ yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian RI di jakata, Senin (2/12) kemarin. Rohmi mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai memiliki jasa, kiprah dan kontribusi bagi daerah, bangsa dan negara khusus di bidang pemerintahan. Bersambung ke hal 15

PAMERAN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mendampingi Dirjen IKMA, Kementerian Perindustrian, Ati Wibawaningsih, dalam pameran produk UMKM NTB.

PEREMPUAN INSPIRATIF - Wagub NTB,Hj. Sitti Rohmi Djalilah dinobatkan sebagai Perempuan Inspiratif Indonesia tahun 2019 Bidang Pemerintahan oleh Ipemi. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan pada pembukaan pameran bertajuk NTB Gemilang ‘’Nuansa Tanpa Batas’’, kemarin.

Pemprov Petakan 1.228 Jabatan Eselon III dan IV Berpotensi Dihapus Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai memetakan 1.228 jabatan eselon III dan IV yang berpotensi dihapus. Pemerintah Pusat memberikan tenggat waktu sampai Desember ini kepada Pemda untuk melakukan pemetaan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menyebutkan, jumlah jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB sebanyak 1.228 orang. Terdiri dari eselon III sebanyak 282 orang dan eselon IV sebanyak 946 orang. Sedangkan eselon II sebanyak 46 orang dan eselon I sebanyak satu orang. ‘’Secara teknis kita di provinsi, eselon III itu 282 orang dan eselon IV 946 orang. Menurut

TO K O H Miskinkan Bandar PENANGANAN narkoba sering menemui jalan buntu di satu jalan pemberantasan. Diperlukan pola komprehensif pencegahan dan penindakan. Mulai dari memutus rantai permintaan sampai ke memadamkan sumber daya para pelakunya. Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen. Pol.Drs.Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.M.Si mengatakan, jaringan pelaku narkoba memiliki modus yang selalu berkembang. Bandarnya selalu mendapat keuntungan ekonomi paling besar. Gde Sugianyar Dwi Putra Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Pulangkan Korban ’’Trafficking’’

(Suara NTB/dok)

nis Dinas/Badan (UPTD/ UPTB). Termasuk juga beberapa UPTD Dinas Kesehatan seperti rumah sakit, tidak akan kena pemangkasan/ penghapusan eselon III dan IV. ‘’Bagi kita di daerah tak ada persoalan. Selama memang ada kejelasan berkait dengan aturan yang akan dibuat. Dari sisi struktural ke fungsional, tentunya tidak ada persoalan. Selama ada aturan inpassing yang akan dilakukan,’’ katanya.

dijadikan objek penilaian apa saja. Karena akan banyak fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh fungsional itu,’’ jelasnya. Untuk Pemprov, susunan organisasi perangkat daerah akan berubah. Pada Sekretariat Daerah, hanya ada asisten dan biro. Bagian dan sub bagian pada biro berpotensi dipangkas/dihapus. Begitu juga Sekretariat DPRD, bagian dan sub bagian berpotensi dipangkas. Kemudian, Inspektorat, Sekretariat dipertimbangkan untuk dipangkas. Sedangkan jabatan Inspektur Pembantu dan Sub Bagian pada Sekretariat berpotensi dipangkas. Bersambung ke hal 15

Pemprov Siap Uji 19 Mesin Pemprov Buka Seleksi Terbuka Kepala Diskominfotik dan Disperin Produksi Asli NTB

KO M E N TTAA R KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) memulangkan enam Tenaga Kerja Wanita (TKW) korban trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal NTB. Keenam korban trafficking tersebut merupakan klien Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kemensos RI, rujukan dari Satgas TPPO 29 Oktober 2019 dan Kemenlu/ KBRI Damaskus pada 31 Oktober 2019. Keenam TKW korban trafficking Bersambung ke hal 15 T. Wismaningsih Drajadiah

pemetaan atau kisi-kisi apa yang sudah diinformasikan dalam bentuk presentasi. Bahwa kita diminta memetakan dulu berkaitan dengan jabatan struktural di daerah,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi di Mataram, Senin (2/12). Dari penjelasan yang diterima, jabatan struktural eselon III dan IV yang bersifat pelayanan akan tetap dipertahankan atau tidak dipangkas. Seperti Unit Pelaksana Tek-

Pasalnya, kata Fathurrahman, pejabat eselon III atau administrator ini rata-rata pangkatnya IVa - IVb. Artinya, kalau dijadikan pejabat fungsional, maka dia masuk kategori ahli madya. Kemudian pejabat eselon IV, pangkatnya tertinggi adalah IIId. Apabila menjadi pejabat fungsional, maka menjadi ahli pratama. ‘’Yang kita inginkan rekomendasi kalaupun ini terlaksana. Tentunya ada aturan berkaitan dengan model inpassing. Kemudian objek dari untuk bisa masuk angka kreditnya. Misalnya di BKD, nanti ada jabatan fungsional analisis kepegawaian. Bentuk yang

Nuryanti

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong produksi mesin guna mewujudkan program industrialisasi yang sedang digarap saat ini. Untuk itu, 19 mesin buatan Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB siap menjalani tes report atau uji kelayakan agar mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Plt. Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE.ME menerangkan bahwa dengan pengujian tersebut diharapkan produksi mesin di NTB dapat didorong ke dalam skala produksi yang lebih besar. IKM yang terlibat sendiri merupakan binaan Dinas Perindustrian yang telah dilakukan beberapa tahun belakangan. ‘’Itu setelah report dan lulus itu kita akan proses masuk ke e-katalog (Kementerian Perindustrian),” ujar Nuryanti kepada Suara NTB, Senin (2/12) di Mataram. Dengan langkah ini, diharapkan industri di NTB dapat memanfaatkan mesin yang diproduksi langsung di daerah. ‘’Kita sebenarnya sudah mampu, hanya belum punya standar. Pasarnya pun hanya untuk lokalan saja,’’ sambungnya. Berdasarkan data di Dinas Perindustrian NTB, 19 mesin tersebut antara lain mesin pengupas jagung Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Setelah cukup lama jabatan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) kosong dan diisi Pelaksana Tugas (Plt). Pemprov NTB segera membuka seleksi terbuka untuk dua jabatan eselon II tersebut. Pemprov akan membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk Kepala Disperin dan Diskominfotik NTB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB yang juga Sekretaris Pansel, Drs. H. Fathurrahman, M. Si pendaftaran seleksi terbuka jabatan dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut akan dibuka 4 - 18 Desember 2019. ‘’Pansel dua OPD, Dinas Kominfotik dan Perindustrian akan dibuka pendaftaran tanggal 4 sampai dengan 18 Desember 2019,’’ kata Fathurrahman di Mataram, Senin (2/12) sore kemarin. Tim Pansel telah terbentuk sesuai surat Komisi Aparatur Sipil

Negara (KASN) No. B-4106/KASN/ 2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rekomendasi Seleksi Terbuka JPT Pratama NTB. Yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto. Fathurrahman menyebutkan, Tim Pansel sebanyak tujuh orang. Terdiri dari tiga orang dari unsur internal Pemprov NTB dan 4 orang unsur eksternal. Dengan Ketua, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Sekretaris, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si. Anggota Pansel, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Akademisi UIN Mataram, Dr. H. Subhan Acim, MA, Dr. Kadri, M. Si, Akademisi Unram, Dr. Prayitno Basuki, MA dan unsur profesi, Desak Raka Akriyani. Saat ini ada tiga jabatan Kepala OPD yang lowong. Yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Disperin dan Diskominfotik. Bersambung ke hal 15

Pendaftar TMS 1.058 Orang

533 Pelamar CPNS Pemprov Salah Surat Lamaran Berpeluang Diluluskan Mataram (Suara NTB) Hasil verifikasi faktual sementara yang dilakukan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Pemprov NTB, jumlah pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam seleksi administrasi bertambah jadi 1.058 orang. Dari 8.541 pelamar, sebanyak 7.448 orang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Dari 1.058 pelamar CPNS Pemprov NTB yang dinyatakan TMS, terbanyak akibat salah tujuan surat lamaran sebanyak 533 orang. Namun, untuk pelamar yang salah tujuan surat lamaran ini berpeluang akan diluluskan. BKD

NTB bersama dengan BKDPSDM Kabupaten/Kota akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan hal ini. Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan 533 pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi lantaran salah tujuan surat lamaran kemungkinan dapat diberikan toleransi. Karena hal itu tidak terlalu substansi. ‘’Iya (berpeluang lulus seleksi administrasi). Itu (salah tujuan surat lamaran) bagi kita sesuatu yang tidak terlalu substansi. Karena memang juga penyebutan-penyebutan ini beranekaragam. By sistem dia menyebut PPK (Pejabat Pem-

bina Kepegawaian), maksudnya Gubernur, Bupati/Walikota,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi, Senin (2/12). Untuk sementara, 533 pelamar tersebut masuk kategori TMS. Karena Panselda mengacu kepada syarat ideal sesuai yang dipersyaratkan dalam seleksi penerimaan CPNS 2019. Tetapi, dalam waktu dekat, Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota akan membahas persoalan ini. Karena dinilai tidak terlalu substantif, maka kemungkinan pelamar yang salah tujuan surat lamarannya akan diluluskan dalam seleksi

administrasi. Fathurrahman menjelaskan, kemungkinan pelamar yang salah tujuan surat lamaran karena mengikuti format asli surat lamaran yang berada di portal sscasn. Di dalam format surat lamaran yang ada di sana memang tidak tidak menyebut Gubernur dan Bupati/Walikota tujuan surat lamaran. Tetapi hanya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Bersambung ke hal 15

H. Fathurrahman (Suara NTB/nas)


SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

292 Pelamar CPNS Tidak Lolos Administrasi Habiskan Sisa Anggaran PENGGUNAAN dana kelurahan tahun 2019 sampai bulan Desember ini, Kelurahan Kebun Sari baru capai 75 persen. Untuk itu pihak kelurahan terus menggenjot penggunaan dana kelurahan hingga menjelang akhir Desember 2019 mendatang. Lurah Kebun Sari, H. Mustaal mengatakan, progres pengalokasian dana kelurahan pada tahu 2019 ini baru sampai 75 persen. “Sekarang bagaimana menggenjot sisanya ini sebelum waktu berakhir,” katanya saat ditemui Suara NTB, Senin (2/12). (Suara NTB/viq) Alokasi dari 75 persen proH. Mustaal gres dana kelurahan ini kata Mustaal, pihak kelurahan sudah menyelesaikan beberapa pengerjaan proyek. Dari angka 75 persen ini, semua dialokasikan ke pembangunan fisik. Baik merabat jalan di kelurahan, pemasangan paving block, dan perbaikan saluran dan drainase. “Selain itu juga, dari evaluasi dana kelurahan dari Pemerintah Kota Mataram, untuk pelaporan dana kelurahan ini, kita akan garap dari sekarang,” ujarnya. Mustaal pun sudah berkomitmen, sisa pengerjaan fisik yang belum dikerjaan akan dikebut hingga 10 Desember mendatang. “Tetapi kita kejar sampai batas waktu yang ditentukan. Nanti sisanya itu, kelurahan akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang dialokasikan sekitar 80 persen dari sisa itu. Kemudian, sisanya akan digunakan ke fisik yang belum rampung di bangun di kelurahan,” tegasnya. Dinilai Mustaal, keterlambatan progres dari penggunaan dana kelurahan ini, dikarenakan keterlambatan pencairan dana kelurahan di pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. “Jadi agak terlambat. Tapi, bagaimana pun juga, akan dimaksimalkan untuk pengajuan dana kelurahan berikutnya hingga batas 10 Desember ini. Kita akan tetap batasi waktunya sampai yang sudah ditetapkan,” papar Mustaal. Untuk pengerjaan fisik pada bulan Desember ini, Mustaal sendiri akan berupaya menyelesaikan pengerjaan beberapa proyek seperti perbaikan selokan dan pemasangan paving block terlebih dahulu. Keterlambatan penggunaan dana itu karena pihak kelurahan kesulitan mencari tukang untuk pengerjaan proyek fisik. “Insha Allah, minggu ini sudah rampung semua. Ada 4 lingkugan sudah selesai pengerjaan fisiknya. Kita akan upayakan pengerjaan fisik di satu lingkungan juga nanti,” jelasnya. (viq)

Tertibkan TPS Liar WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., tidak menampik masih maraknya TPS (Tempat Pembuangan Sampah). TPS liar ini menjadi salah satu atensi komisi III. ‘’Jadi kita minta kepada DLH (Dinas Lingkungan Hidup) untuk menertibkan bahkan mengurangi TPS liar,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di Mataram, Senin (2/12) kemarin. Menurut Agung, pihaknya tidak mempersoalkan jika TPS itu berada di pasar-pasar tradisional. ‘’Jadi kalau TPS-TPS yang di pasar itu dapat kami maklumi karena di sana pusat orang membuang sampah,’’ katanya. Justru sekarang yang harus menjadi perhatian adalah sarana prasarana pendukung yang ada di DLH Kota Mataram. ‘’Jadi begitu pasar tutup bisa langsung dibersihkan,’’ imbuhnya. Terkait TPS liar Agung juga menyoroti munculnya TPS yang dianggap merugikan masyarakat. ‘’Ada instrument yang perlu dilakukan DLH, yakni instrument pidana. Silahkan saja. Karena ini mengganggu orang, beda kalau di tempat umum. Kadang di depan rumah orang dijadikan TPS. Kan itu masuk ranah perbuatan tidak menyenangkan, bisa dipidana,’’ demikian Agung. Politisi Partai Berkarya ini mengatakan, bahwa menjamurnya TPS liar, selain dipicu minimnya fasilitas persampahan, juga karena kinerja DLH Kota Mataram. ‘’Jadi DLH ini harus membuktikan kalau dia ini bisa mengatasi sampah. Kalau memang tidak bisa, Pak Walikota harus segera mencari SDM yang mumpuni,’’ sarannya. Masalah kebersihan, lanjut Agung masuk dalam prioritas kerja Komisi III. ‘’Kita akan mengawasi kebersihan Kota Mataram,’’ cetusnya. Menurut dia, penanganan sampah di Kota Mataram masih terkendala fasilitas TPS dan juga armada angkutan sampah. ‘’Dump truck itu sudah kita anggarkan. Tapi kita juga butuh kinerja dari pelayanan publik ini,’’ kata anggota dewan dari Dapil Cakranegara ini. Agung mencontohkan, kalau memang armada angkutan sampah masih kurang, mestinya jam operasional pengangkutan sampah yang ditambah. ‘’Biasanya selesainya sore, ya sekarang harus sampai malam. Tinggal jamnya yang diatur. Jangan hanya menunggu alat baru mau kerja. Kalau alatnya terbatas ya kinerjanya yang ditingkatkan,’’ pintanya. Untuk mencegah penyimpangan armada angkutan sampah, Komisi III, kata Agung mendorong penerapan smart city. Smart city diketahui akan mengelola pelayanan publik. ‘’Kalau sudah diterapkan smart city, dia akan terdeteksi truktruk ini. Berapa jumlahnya, jalurnya ke mana, dia bekerjanya jam berapa, hasilnya apa, semua akan terdeteksi,’’ demikian Agung. sejumlah daerah di Indonesia seperti Kota Surabaya sudah memberlakukan smart city dalam penanganan sampah. ‘’Akhirnya kinerjanya bagus,’’ pungk a s Agung. (fit) I Gusti Nyoman Agung Sugantha (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Mataram telah selesai memverifikasi berkas pendaftaran. Sebanyak 292 dari 4.814 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos administrasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, verifikasi terhadap dokumen atau berkas pelamar telah rampung. Tercatat 4.814 pelamar yang mendaftar untuk mengisi 275 formasi. Dari hasil verifikasi sementara 292 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan, 4.522 pelamar akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. “ Hari Minggu itu sudah selesai kita

verifikasi,” kata Nelly dikonfirmasi, Senin(2/12). Penerimaan CPNS tahun ini, Pemkot Mataram memberikan kelonggaran bagi pelamar. Misalnya, ada kesalahan sedikit yang sifatnya tidak substansi. Hal ini disampaikan ke pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota dan Sekretaris Daerah. Faktor yang membuat tim tidak meloloskan pelamar di antaranya, surat lamaran diketik. Sesuai pengumuman bahwa surat lamaran yang

dibuat dengan tulis tangan. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai formasi yang dibutuhkan, dokumen tidak diunduh lengkap, akreditasi kampus tidak ada atau kampus telah ditutup serta faktor lainnya. Nelly menambahkan, 275 formasi telah terisi. Meskipun, satu formasi dilamar oleh satu orang. Bukan berarti satu pelamar otomatis lulus. Yang bersangkutan tetap mengikuti seleksi kompetensi dasar. “Ya harus tetap lolos SKD dulu,” ujarnya. Demikian juga pelamar

yang memiliki sertifikasi pendidik. Mereka juga harus memenuhi nilai ambang batas. Beda halnya dengan 23 pelamar yang telah memenuhi passing grade pada penerimaan CPNS 2018 lalu. Otomatis bisa langsung mengikuti seleksi kompetensi bidang. Panitia seleksi tetap menyarankan agar pelamar mengikuti SKD. Tidak menutup kemungkinan nilai yang diperoleh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Nelly menyebutkan, kebijakan pemerintah pusat menurunkan standar nilai ambang batas. Tapi tidak disebutkan detail berapa nilai untuk tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan dan tes ke-

pribadian. “Standar passing grade turun,” ucapnya. Pengumuman tes administrasi akan dilaksanakan tanggal 16 Desember mengikuti jadwal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Walaupun pihaknya telah menyelesaikan proses verifikasi. Untuk lokasi seleksi kompetensi bidang ujarnya, berdasarkan kesepakatan bersama Pemprov NTB. Pemkot Mataram menggunakan ruangan komputer SMKN 3 Mataram. Pelaksanaan tes dijadwalkan selama 15 hari. “Kita sesuaikan dengan aktivitas belajar mengajar. Kalaupun siswa sekolah, Insya Allah ndak akan terganggu,” demikian kata dia. (cem)

Jelang Pilkada

ASN Diimbau Jaga Netralitas

(Suara NTB/cem)

REVITALISASI - Dua orang pekerja mengebut pengerjaan revitalisasi gedung Kantor Walikota Mataram, Senin (2/12). Kontraktor mulai mempercepat pekerjaan sebelum berakhir masa kontrak pertengahan Desember pekan depan.

Pengerjaan Proyek di Mataram Dikebut Mataram (Suara NTB) Sejumlah rekanan mulai mengebut pekerjaan menjelang berakhir kontrak. Di beberapa lokasi proyek pemerintah ada yang menambah pekerja, termasuk menambah jam kerja. Bila terjadi keterlambatan, rekanan terancam didenda. Pemantauan Suara NTB di beberapa lokasi proyek di Mataram, Senin (2/12) menunjukkan, para pekerja bahkan telah siap berpacu dengan hujan yang mulai turun. Proyek revitalisasi kantor Walikota Mataram, misalnya, rekanan pemenang tender mengebut sisa – sisa pekerjaan menjelang berakhir kontrak tanggal 15 Desember pekan depan. Di jadwal yang sama proyek rehab gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) senilai Rp1,6 miliar, berikut kantor Camat Ampenan dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar, juga mempercepat penyelesaian pekerjaannya. Sedangkan, gedung Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mataram dengan pagu anggaran Rp1,5 miliar telah ram-

pung 100 persen. Lanjutan gedung Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar juga berakhir pertengahan Desember. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menyampaikan, lima proyek fisik akan berakhir masa kontrak pada tanggal 15 Desember pekan depan. Di antaranya, rehab gedung kantor walikota, rehab gedung BKD pasca gempa, Kantor Camat Ampenan, lanjutan Kantor Dispora dan lainnya. Semua rekanan telah dipanggil. Bahkan, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah mengevaluasi. TP4D meminta rekanan mengebut pekerjaan sebelum berakhir masa kontrak. “Semua rekanan kita kumpulkan dan ingatkan mempercepat pekerjaan,” kata Miftah. Rata – rata pekerjaan gedung tahap penyelesaian akhir. Kecuali, pengerjaan gedung BKPSDM yang telah rampung 100 persen. Seandainya, rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan

hingga akhir masa kontrak secara otomatis akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Denda ini adalah konsekuensi dari kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Progres pengerjaan monument yang dikerjakan dengan nilai kontrak Rp10,5 miliar lebih masih proses pengerjaan bagian puncak. Miftah mengatakan, sejak monumen kontrak sampai sekarang rekanan selalu over time. Pekerjaan monumen memiliki tingkat kesulitan dibandingkan konstruksi fisik lainnya. Untuk mengerjakannya dibutuhkan skill dan kehati – hatian. Bagian dikerjakan sifatnya ornament dan bila salah akan mengulang kembali. “Sudah saya cek kemarin sore, sudah naik tinggal bentuk bundar mutiaranya saja,” ujarnya. Kalau akhirnya sisa waktu hampir 25 hari ini cuaca mengganggu dan berpengaruh terhadap pekerjaan, rekanan harus menerima konsekuensi didenda. Tetapi kontraktor tetap memiliki komitmen menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. (cem)

Pemkot Evaluasi Dana Kelurahan Mataram (Suara NTB) Penggunaan dana kelurahan sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota Mataram pun melalui, Kepala Bagian Pemerintahan, Badan Keuangan Daerah, dan Kecamatan sudah mengevaluasi alokasi dana kelurahan, Senin (2/12). Dari hasil evaluasi dana kelurahan tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, penggunaan dana kelurahan di masingmasing masih bervariasi. Ada yang menganggarkan lebih banyak di triwulan ke II dan di triwulan ke III. “Alokasi dana kelurahan ini tergantung Muskel (musyawarah kelurahan). Kamis evaluasi sejauh mana progres eksekusi dana kelurahan,” jelasnya, Senin (2/12). Menurutnya, penggunaan dana kelurahan hanya memiliki batas waktu hingga tanggal 10 Desember 2019 ini. Saat ini kata Putu, bagaimana teman-teman di kelurahan menunggu dan melakukan pengajuan ke BKD. “Tapi, pengerjaan fisik di kelurahan jalan terus. Di kecamatan Ampenan rata-rata, sudah capai 90 persen. Pak camat sebagai kepala OPD kelurahan sudah memetakan kendala-kendala di lapangan,” jelasnya. Pada evaluasi dana kelurahan ini jelas Putu, ada keterlambatan pada proses pencairan dana di BKD kota Matatam. Untuk itu, BKD harus mengantisipasi membludaknya permintaan anggaran agar tidak terulang kejadian sepeti tahun sebelumnya. “Jadi itulah yang kita coba evaluasi. Ma-

kanya dari BKD kita harapkan bagaimana proses pencairannya agar tidak berlarut-larut,” jelasnya. Putu menjelaskan, jika dana kelurahan tidak habis digunakan akan diarahkan ke SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran). Alokasi dana kelurahan ditargetkan harus mencapai 95 persen pada akhir tahun 2019 mendatang. “Jika sudah mencapai 95 persen, kita anggap sudah bagus. Rata-rata camat menyampaikan progres bagus,” jelas Putu. Sebagai kepala OPD kelurahan, Camat Ampenan, Muzakkir Walad menyampaikan, rata-rata pengalokasian dana kelurahan di kecamatan Ampenan sudah mencapai di atas 80 persen. Seperti di kelurahan Taman Sari dan Pejarakan Jaya, kata Muzak, sudah capai 100 persen. “Kecuali ada beberapa kelurahan yang memang masih di bawah 90 peren. Seperti kelurahan Ampenan Tengah, mereka saat ini terkendala sama dana Pokir. Kita kan tidak berani anggarkan seluruhnya. Kita akan siap untuk SILPA-kan,” jelasnya. Ada pun untuk kelurahan Bintaro jelas Muzak, sudah mencapai 99 persen penganggaran. Akan tetapi lanjut Muzak, kelurahan Kebun Sari sampai saat ini baru mencapai angka 75 persen pengalokasian. “Kendala kelurahan Kebun Sari ialah mereka duluan kerjakan fisik, kemudian itu pembayarannya pada termin 40 persen pengerjaan. Secara keseluruhan, bisalah dikejar di atas 90,” katanya. Sebagai kepala OPD kelurahan, camat Ampenan ini akan memanggil semua lurah untuk memetakkan kendala dalam pengalokasian dana kelurahan. (viq)

Mataram (Suara NTB) Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Mataram, pemerintah kota Mataram mengimbau, seluruh jajaran pemerintahan kota Mataram untuk bersikap netral. Pasalnya, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) masih rentan berpolitik praktis. “Kita sudah imbau KPUD kota Mataram, Bawaslu dan Kapolres Kota Mataram untuk melakukan pemetaaan bersama untuk menjaga kondusivitas daerah. Maka, tentunya salah satu peran penting kita adalah mengikuti proses-proses itu untuk ikut mendukung suksesnya tahapan-tahapan di dalam Pilkada kota Mataram,” kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (2/12). Dia berharap KPUD dan Bawaslu terus malakukan koordinasi dengan semua pihak. Dalam menyikapi hal ini Kata Ahyar, Pemkot Mataram siap memfasilitasi dan mem-back up semua elemen tersebut. “Bagaimana kita para pejabat dan stakeholder sangat penting untuk terus bersinergi dengan pihak lain. Baik itu aparat kepolisian dan lainnya,” jelasnya. Ahyar pun telah memberikan peringatan kepada semua ASN di jajaran pejabat pemerintahan kota Mataram untuk selalu menjaga netralitas. Dia menilai posisi ASN di jajaran Pemkot Mataram masih rawan terlibat politik praktis. “Yang terlibat dalam politik praktis ini bisa menimbulkan masalah di tengah Pemkot Mataram,” ungkapnya. Diingatkan Ahyar, kalau pun itu terjadi, maka tentu sebagai pejabat pembina pejabat kepegaiawan akan menindak ASN yang terlibat politik praktis. “Dari itu, saya ingatkan lebih awal, sekarang kondisinya masih landai, pejabat harus bisa memposisikan diri,” beber Walikota dua periode ini. Bagi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa, tren kerawanan sebaran informasi yang dapat merusak kondusivitas daerah pada perhelatan Pilkada dari tahun 2015 terus naik.

Untuk mengantisipasi itu jelas Nyoman, Pemkot Mataram sudah mengantisipasi penyebaran informasi‘bohong’ dengan memberdayakan 13 KIM (kelompok informasi masyarakat) di semua kecamatan Mataram. “Untuk tahun 2020 ini, Pemkot akan meredam pesebaran berita bohong dengan memanfaatkan KIM di kelurahan,” jelasnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram, Hasan Basri menegaskan, titik kerawanan Pilkada Kota Mataram masih berada pada masalah politik uang, netralitas ASN, penyelenggara pemilu, dan pemenuhan hak pilih (DPT). Dalam waktu dekat ini kata Basri, Bawaslu Kota Mataram akan membuat naskah akademik dalam penyusunan pernyataan terhadap kerawanan pemilu pada Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang. “Nanti, kita langsung turun ke lapangan. Kita juga akan menentukan metode sampling, dengan mengumpulkan data terhadap kerawanan pada Pilkada Kota Mataram,” katanya. Tujuan dari itu kata Basri, agar kerawanan pada Pilkada kota Mataram bisa dipetakan. Dari pemetaan dengan menggunakan metode sampling tadi, Bawaslu kota Mataram akan mempublish kajian akademik tersebut ke tengah masyarakat. “Pemetaannya nanti dengan para stakeholder di Bawaslu. Nanti kan meodelnya tertutup untuk metode ini. Setelah itu kita breakdown lagi sehingga kita kuat pada data kerawanan ini,” jelasnya. Bukan hanya itu, petugas Ad Hoc penyelenggara pemilu juga dihimbau untuk mengedepankan netralitasnya. Untuk mengantisaipasi itu juga, Bawaslu kota Mataram akan membuat Satgas anti politik uang dan politik sara yang tersebar di masing-masing kecamatan di Mataram. “Nanti satgas ini akan memantau semua tahapan pada Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang,” tutup Basri. (viq)

H. Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)

Anggaran RSUD Ditambah Rp10 Miliar Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram mendapat tambahan anggaran Rp10 miliar. Tambahan ini berasal dari anggaran yang sedianya dialokasikan untuk pembangunan Kantor Walikota. Kegiatan pembangunan gedung kantor baru Walikota sebelumnya tak disetujui Mendagri. Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra membenarkan adanya tambahan anggaran dari pembagian dana sebesar Rp60 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk pembiayaan Kantor Walikota Mataram di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru. Anggaran Rp10 miliar dialokasikan untuk tiga program. Yakni, penambahan alat kesehatan, pembangunan ruang isolasi serta analisis dampak lalu lintas. “Iya, kita ada tambahan Rp10 miliar,” sebutnya ditemui, Senin (2/12). Lebih detail disampaikan dr. Jack, sapaan akrab Direktur RSUD ini, ruang isolasi yang

dibangun akan dikhususkan bagi penderita diabet dan TBC. Ruang ini dikhususkan pada penderita penyakit tertentu. Kapasitas ruang isolasi dimiliki sangat terbatas. Selain ruang isolasi, juga ada pengadaan alat kesehatan di ruang instalasi gawat darurat, intensive care unit dan kamar operasi. “Ruang isolasi kita kan terbatas,” tuturnya. Sementara, pengadaan amdal lalin dipersiapkan untuk pembangunan atau perluasan ruang rawat inap. Amdal lalin ini sifatnya melengkapi berkas administrasi. Karena tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan dari Pemkot Mataram untuk merealisasikan perluasan ruang rawat inap di bagian belakang. “Mungkin saja ada perubahan kebijakan. Yang penting kita sudah persiapkan,” tandasnya. Jack mengatakan, program akan dieksekusi di tahun 2020 dan diharapkan kebutuhan ruang isolasi dapat terpenuhi, sehingga penderita penyakit tertentu memiliki ruang masing – masing. (cem)


SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Lombok Potensial Jadi Pusat Pembibitan Koi

(Suara NTB/bul)

MR. DIY - Pembukaan toko ke dua MR. DIY di Mataram Mall.

Hadir di Mataram Mall

MR.DIY Siapkan 20.000 Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Mataram (Suara NTB) MR.DIY salah satu perusahaan retail terbesar untuk perlengkapan rumah di Indonesia, Sabtu (30/11), resmi membuka toko yang ke-134 di Mataram Mall lantai 1, Lombok. Dengan moto ‘Always Low Prices’ dan rangkaian produk terlengkap yang ditawarkan bagi keluarga Indonesia. Di setiap toko MR.DIY kini terdapat 20.000 jenis produk dengan 10 kategori yaitu perkakas, peralatan rumah tangga, peralatan listrik, aksesoris mobil, perabotan rumah, alat tulis dan olahraga, mainan anak, aksesoris komputer dan HP, kosmetik dan perhiasan, hingga barang lain untuk kado/hadiah. Dengan berbagai jenis produk tersebut, anggota keluarga tidak hanya dapat menemukan jawaban atas segala kebutuhan mereka, namun juga mendapatkan inspirasi untuk terciptanya ideide unik yang dapat menghidupkan rumah mereka. “Ini toko kedua kami di Mataram. Satunya di LEM. Kami siapkan perlengkapan rumah tangga favorit mereka yang selalu memberikan produk-produk lengkap dengan pilihan harga yang murah,” kata Hardiaz Wibawa Said, COO MR DIY Indonesia saat ditemui di Mataram Mall, Lombok. Antusiasme masyarakat Lombok menyambut MR DIY cukup besar. Itulah alasan diputuskan untuk membuka kembali toko kedua di Lombok untuk lebih mendekatkan diri dekat dan memberikan kemudahan untuk pelanggan dalam berbelanja kebutuhan rumah tangga mereka. “Menurut kami harga murah dan lokasi yang mudah dijangkau adalah hal yang paling dibutuhkan pelanggan.” Jelas Hardiaz Wibawa Said. Sebagai toko perlengkapan rumah tangga yang selalu memberikan berbagai pilihan produk dengan harga murah MR DIY berhasil untuk selalu menjadi merek dagang pilihan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya MR DIY memenangkan ajang pemilihan merek terbaik di dunia, World Branding Awards dua tahun berturut- turut (2019 dan 2020) yang diadakan di Istana Kensington, London pertengahan November 2019 lalu. Sebagai perusahaan retail yang sedang berkembang sangat agresif MR.D.I.Y berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Brand Of The Year untuk kategori ritel dan merek perlengkapan rumah dalam dua tahun berturut- turut, Diselenggarakan oleh World Branding Forum. Hal inilah memperkuat posisi MR.D.I.Y sebagai merek terkemuka di pasar bisnis retail dan perlengkapan rumah. (bul/*)

OJK Serahkan Putusan kepada Nasabah Bumiputera Mataram (suara NTB) Asuransi Bumiputera sampai saat ini belum memberikan kepastian kepada nasabah yang telah jatuh tempo dan mengajukan klaim. Otoritas juga belum bisa berbuat banyak menyelesaikan persoalan salah satu industri keuangan ini. Salah seorang nasabah Bumiputera, SD mengaku belum mendapatkan kepastian setelah beberapa bulan terakhir ia mengajukan klaim. Ibu dua anak dari Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur ini sudah lama menjadi nasabah Bumiputera. Salah satu produk yang diikutinya adalah produk asuransi pendidikan. “Kalau anak saya (Suara NTB/bul) yang pertama ndak ada Farid Faletehan masalah. Anak saya yang kedua yang sudah jatuh tempo tapi tidak ada kepastian pencairan klaim,” katanya kepada Suara NTB. Jatuh tempo pada April 2019. Sebelum jatuh tempo, ia telah mengingatkan agennya agar klaim tak tersendat. Namun hingga kini belum ada kepastian diterimanya. Beberapa kali ia menanyakan langsung ke Bumiputera Cabang Selong. Oleh pihak yang ditemuinya, ia hanya diberikan nomor ponsel yang bisa dihubungi kapan saja untuk menanyakan kepastian klaim. “Saya sudah tiga kali mendatangi kantor Bumiputera. Tapi jawabannya tanya lewat hp saja biar tidak capek-capek. Sampai sekarang tidak ada informasi,” demikian SD. Masih banyak nasabah Bumiputera yang menunggu ketidakpastian nasib. Tidak saja yang telah jatuh tempo, nasabah yang belum jatuh tempopun turut mencari kejelasan. Apakah tetap membayar premi, atau memutus kontrak. Sebagai otoritas industri keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan memberikan isyarat kepada nasabah Bumiputera untuk bersabar. Bumiputera, sebagaimana layaknya perusahaan asuransi, hingga saat ini masih tetap beroperasi. Merekrut nasabah, atau menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah. OJK masih tetap memantau, terutama di tingkat pusat. Saat ini Bumuputera sedang dalam proses penguatan intern. Karena itulah, semua klaim yang masuk sementara ini belum dapat diselesaikan. “Klaimnya hanya diutamakan yang sudah jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo itupun akan dijadwalkan. Kalau yang belum jatuh tempo antrean panjang berikutnya,” kata Farid. Lantas bagaimana kejelasan dana nasabah? Farid menambahkan, jika proses penguatan intern berjalan dengan baik, seharusnya tidak butuh waktu lama bagi Bumiputera menyelesaikan kewajibannya. Untuk kemungkinan terburuk, masih ada aset yang bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. “Kalau dinyatakan pailit, masih ada asetnya. OJK akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pengurusnya, prosesnya akan dilakukan oleh kantor pusat untuk melakukan pengawasan. Tetapi yang jelas, OJK pastikan jangan sampai salah langkah,” ujarnya. OJK serahkan keputusan sepenuhnya kepada nasabah. Terutama yang masih setengah perjalanan. Jika diputus kontrak, risikonya, harus menunggu antrean panjang untuk klaim. (bul)

Mataram (Suara NTB) Lombok memiliki potensi besar menjadi sentra pembibitan ikan koi. Para penghobi koi bahkan telah mencanangkannya. Jumlah penghobi ikan koi di Lombok makin bertambah. On farm untuk pembibitan ikan hias ini juga sudah mulai banyak. Di Lombok, para pecinta koi telah membentuk wadah, namanya Koilo atau Koi Lombok. Anggota Koilo terus eksis. Mereka juga telah siap menerima pesanan dari berbagai daerah di Indonesia. “Kita di komunitas sudah mencanangkan Januari kita sudah mulai kirim ke berbagai daerah. Sebelumnya ngirimnya hanya ke Bali,” kata Mantan Ketua Koilo, Budi Sakapitu. Sebelumnya, on farm pembibitan koi hanya satu di Narmada, Lombok Barat. Jumlah on farm terus bertambah. Ada beberapa yang disebut Budi, di Mambalan Gunung Sari, ada juga K9, termasuk Lombok Koi. On farm ini sudah secara reguler memproduksi bibit koi. “Mereka sudah siap kirim. Ada permintaan dari luar negeri. Untuk sementara fokus pada permintaan dalam negeri dulu,” jelas Budi. Di Indonesia, beberapa daerah yang dikenal sebagai sentra produksi koi ada di Blitar dan Tulung Agung untuk Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat ada Sukabumi dan Bogor. Selanjutnya, Lombok juga telah siap menjadi pusat Koi. Potensi besar yang dimiliki Lombok, kata Budi, kualitas airnya yang bersumber dari Gunung Rinjani. Selain itu, ketersediaan air juga tercukupi. Terutama di bagian utara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Lombok menurutnya berpotensi besar menjadi penyedia ikan koi untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara ini, salah satu kendala produksi dalam jumlah besar adalah

kolam tebar untuk pembesaran. “Yang paling dibutuhkan sekali adalah kolam pembesaran. Untuk sarana prasarana lainnya, tidak cukup sulitlah bagi para pecinta koi ini memenuhi sendiri,” jelas Budi. Untuk indukan, menurut Budi sudah tersedia cukup banyak. Terutama para pecinta koi yang sudah lama. Rata-rata ikan koi koleksinya sudah dijadikan indukan. Permintaan bibit koi kata Budi cukup tinggi. Itupun hanya ditawarkan lewat media sosial. Harganya, jika dijual borongan Rp25.000-Rp75.000/ekor dengan ukuran panjang 15 cm. Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Ir. L. Hamdi, M. Si menjawab soal perhatian pemerintah daerah terhadap ikan hias. Untuk ikan hias, sementara ini bukan prioritas. Walaupun NTB sudah memiliki sentra pembenihan di Serumbung, dan Sekotong Lombok Barat. Yang utama, kata kepala dinas, budidaya udang vannamei, lobster, rumput laut, mutiara, ikan nila dan lele. Sementara untuk perikanan tangkap diutamakan tuna, cakalang, kerapu dan jasa kelautan diutamakan garam, minawisata dan hiu paus di Teluk Saleh. “Sudah kita budidaya juga ikan hias. Kita fasilitasi masyarakat. Tapi yang utama adalah yang saya sebut itu,” demikian L. Hamdi. (bul)

NTB akan Ekspor Perdana 10 Ton Kopi ke Korea Mataram (Suara NTB) NTB akan melakukan ekspor perdana biji kopi ke Korea. Untuk tahap awal, akan dikirim sebanyak 10 ton. Rencananya ekspor ke negeri ginseng akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan puncak HUT NTB tahun 2019 pada 17 Desember ini. “Ini ekspor perdana dari NTB. Karena ekspornya langsung menggunakan SKA (Surat Keterangan Asal) yang dikeluarkan dari NTB,” kata L. Thoriq, salah satu pengusaha kopi NTB yang akan mengirim permintaan pembeli ke Korea kepada Suara NTB di Mataram, Senin (2/12) kemarin. Dengan SKA dari NTB, pengiriman langsung ke Korea akan menggunakan fasilitas ekspor yang ada di Surabaya. Dinas Perdagangan Provinsi NTB membantu memfasilitasi kemudahan-kemudhan dokumen ekspor. Permintaan dari Korea Selatan ini, lanjut L. Thoriq, awalnya dipesan sebanyak 20 ton. Namun L. Thoriq terkendala pendanaan untuk pembelian di petanipetani kopi yang menjadi mitranya. Setiap tahun, permintaan kopi dari luar negeri mengalami kenaikan. Setelah Korea Selatan, yang saat ini melakukan penjajakan dan pemesanan adalah Irlandia. Untuk tahap awal, permintaan dari Irlandia ini terbatas, hanya dua ton. Tingginya permintaan biji kopi dari luar negeri, kata L. Thoriq, karena melihat kualitas kopi NTB, terutama kopi dari Gangga, Kabupaten Lom-

bok Utara. “Mereka melihat ada kekhasan, ada yang spesial di kopi NTB. Makanya dari Irlandia, dia minta dari Indonesia, kopinya dari Lombok,” ujarnya. Bagaimana dengan kuantitas kopi NTB? menurut L. Thoriq, potensi kopi lokal cukup besar dari sisi produksi. Misalnya di Gangga Lombok Utara, luas areal kopi milik petani mencapai hampir 800 hektar. Dengan produksi antara 500 Kg, sampai 700 Kg. Jika diambil rata-rata produksi sebanyak 500 Kg, atau setara dengan 400.000 Kg (400 ton). “Dari total 400 ton ini, yang akan kita kirim ke luar negeri hanya 10 ton, sangat kecil dari potensi yang ada. Itu baru di Kabupaten Lombok Utara,” kata L. Thoriq. Hanya saja, persoalan kualitas kopi masih menjadi PR untuk menjaga nama baik kopi NTB. Dari hulu, persoalannya masih di petani. Saat melakukan panen, petani masih memanen dengan sistim “perut” atau sekali panen. Padahal, panen yang ideal harusnya biji kopi yang berwarna chery (merah) yang dipilih. Kemudian pascapanen, petani masih melakukan pengeringan serampangan. Seharusnya, terlebih dahulu dilakukan fermentasi agar citarasa kopi dan aroma yang dihasilkan tidak menurun kualitasnya. “Inilah PR pemerintah, melakukan edukasi ke petani untuk menghasilkan kopi yang berkualitas,” demikian L. Thoriq. (bul)

(Suara NTB/ist)

PETIK KOPI - L. Thoriq bersama buyer dari Korea saat melakukan pemetikan, proses sortir biji kopi robusta yang akan dikirim ke Korea.

(Suara NTB/bul)

KOI - Kolam salah satu pecinta ikan koi Lombok.

Amankan Nataru

Telkomsel Siagakan 82 Mobile BTS, 324 Mobile Grapari dan 3.716 Outlet Mataram (Suara NTB) Menyambut momen Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru), Telkomsel menghadirkan inisiatif untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, panti asuhan, dan yayasan sosial melalui Roadshow Naru 2019. Berlangsungnya program tersebut diawali dengan acara di Telkom Landmark Tower, Jakarta, pada 29 November 2019. Nantinya, Roadshow Naru 2019 yang menjadi bagian dari corporate social responsibility (CSR) dari Telkomsel akan memberikan bantuan kepada 2.500 masyarakat yang membutuhkan, 2.500 anak panti asuhan, dan 40 tempat ibadah atau yayasan sosial di seluruh Indonesia. Director Sales Telkomsel Ririn Widaryani mengatakan, Telkomsel secara konsisten menghadirkan dampak sosial positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk terus bergerak maju mengakselerasikan negeri. Mengusung tema “Nyalakan Semangat Baru”, diharapkan Roadshow Naru 2019 tidak hanya mampu memberikan kebahagiaan bagi para penerima bantuan, namun juga memberikan semangat baru dalam membuka lembaran kalender tahun baru. Selanjutnya, Roadshow Naru 2019 akan hadir di empat kota di Indonesia, yaitu Pekanbaru (5 Desember), Bogor (9 Desember), Malang (12 Desember), dan Pontianak (19 Desember). Sepanjang penyelenggaraannya, program tersebut akan diisi dengan santunan, perbaikan yayasan atau tempat ibadah, workshop, hingga lomba kreativitas bagi anak-anak. Selain itu, sejumlah karyawan Telkomsel akan melakukan kegiatan bermain dan berbelanja di pusat perbelanjaan bersama anakanak panti asuhan. Telkomsel juga mengajak seluruh karyawannya untuk memaknai momen Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 mendatang dengan berbagi kepada sesama melalui QR Code pada aplikasi LinkAja. Nantinya, santunan tersebut akan disa-

lurkan melalui Yayasan Benih Baik Indonesia untuk diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seluruh rangkaian program Roadshow Naru 2019 akan ditutup dengan pengecekan jaringan pada 31 Desember 2019. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelanggan dapat tetap menikmati jaringan terdepan dan terluas dari Telkomsel secara stabil sepanjang Natal hingga Tahun Baru sebagai salah satu musim liburan di Indonesia. Untuk memberikan apresiasi bagi para insan yang bertugas pada kegiatan tersebut, Telkomsel juga akan memberikan bingkisan kepada seluruh Petugas Jaga Naru 2019. Optimalisasi seluruh elemen jaringan Telkomsel dilakukan di 533 titik dengan menyediakan 82 unit compact mobile base station (Combat) atau BTS mobile yang dikerahkan di titik-titik dengan trafik komunikasi terpadat. Secara keseluruhan, Telkomsel telah menggelar lebih dari 209.000 unit BTS di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan kawasan perbatasan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 77.000 di antaranya merupakan BTS 4G untuk memaksimalkan kenyamanan pelanggan dalam layanan data, termasuk pada momen Natal dan Tahun Baru. Guna memastikan kelancaran dan kenyamanan pelanggan selama musim liburan

tersebut, terhitung sejak 20 Desember hingga 5 Januari, Telkomsel telah menyiagakan 324 Mobile GraPARI (MoGI) dan 3.716 outlet Siaga yang menyediakan kartu perdana, layanan isi ulang pulsa, serta aktivasi layanan digital lainnya. Pelanggan pun dapat memperoleh layanan di sekitar 422 GraPARI Siaga di seluruh Indonesia. Kemudahan layanan pelanggan juga dapat dijangkau melalui layanan pesan instan, layanan self-service GraPARI virtual yang siap berinteraksi secara langsung untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar produk dan layanan Telkomsel selama 7x24 jam yang dapat diakses melalui aplikasi MyTelkomsel, LINE, Telegram, dan Facebook Messenger Telkomsel. Untuk semakin mengakselerasikan kebahagian di momen Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Telkomsel juga menghadirkan program Telkomsel Siaga Sebar Hepi 2019. Telkomsel mengajak para untuk “Abis-abisan di Akhir Tahun” dengan menyediakan hadiah utama berupa satu unit BMW 320i. Selain itu, masih terdapat beragam hadiah menarik lainnya, yakni 4 unit Mitsubishi Xpander, 10 unit Vespa LX 125, 30 unit Samsung Galaxy S10+, 50 unit Samsung A70, hingga ribuan voucher senilai ratusan ribu rupiah. Info selengkapnya melalui Telkomsel Siaga Sebar Hepi 2019 dapat diakses di www.telkomsel.com/sebarhepi. (bul)


SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tanpa TP4D Ketat Lakukan Pengawasan KEJAKSAAN Agung (Kejagung) resmi membubarkan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kebijakan pembubaran TP4D diharapkan tidak mengurangi kelancaran dalam setiap pengerjaan proyek di Lombok Timur (Lotim). Salah satu langkahnya dengan memperketat pengawasan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Demikian disampaikan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan-Unit Layanan Pengadaan (Adpem-ULP) (Suara NTB/yon) Lotim, Abdurrahmim Yaqub, Abdurrahim Yaqub ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (2/12). Di satu sisi, kata dia, pembubaran TP4D ini cukup bagus. Namun, di sisi lain pendampingan oleh TP4D, baik kejaksaan maupun TP4D terpadu sangat dibutuhkan untuk mengawal pengerjaan suatu proyek. Kendati demikian, salah satunya yang dilakukan dengan tetap membangun komunikasi yang baik antara kepala OPD dan pihak-pihak terkait lainnya untuk saling mengisi segala kekurangan. Adapun selama tahun 2019 ini, jumlah proyek yang masuk tender di ULP Lotim sekitar 190 item proyek dari sejumlah OPD di Kabupaten Lotim. Sebagian besar di antaranya sudah selesai dan sisanya ditargetkan tuntas tahun 2019 ini. Diketahui menjelang akhir tahun 2019 ini, sejumlah pengerjaan proyek di Lotim masih berjalan. Bahkan progres pengerjaan fisik yang didampingi oleh TP4D Terpadu rata-rata sudah di atas 50 persen. Beberapa di antaranya juga sudah selesai. (yon)

Kejari Lotim akan Maksimalkan Fungsi Datun

Selong (Suara NTB) Pascapembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Lotim) akan memaksimalkan fungsi dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim, Irwan Setiawan kepada Suara NTB, Senin (2/12). Dijelaskan, Bidang Datun ini juga memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum, memberikan pertimbangan hukum, memberikan pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya. Sejauh ini, TP4D diketahui telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah proyek di Kabupaten Lotim. Dalam menjalankan peranannya, TP4D ini terpadu bersama dengan Polres dan Inspektorat

Lotim. Disoal soal efektivitas kinerjanya selama ini, Kejari menyerahkan hasil penilaian tersebut kepada Pemkab Lotim sebagai pengguna. Terpisah, Inspektur Inspektorat Lombok Timur (Lotim) Muhammad Khaeri mengatakan, setelah tak ada lagi TP4D, inspektorat memastikan aktivitas pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan tidak akan terganggu. Bahkan sebaliknya, pengawasan akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Dikatakan, tugas pokok

TP4D ini hanya pendampingan. Diduga, Kejaksaan Agung membubarkan TP4D, karena kemungkinkan baru dan masih mencari-cari bentuk pendampingan terhadap sejumlah proyek di tingkat daerah. “Tampaknya TP4D ini belum menemukan bentuk yang seharusnya, namun keduluan dicabut di pusat,” ucap Khaeri. Bagi inspektorat Lotim, dikatakan pembubaran itu justru akan lebih bisa mengefektifkan pengawasannya, karena oleh keterbatasan personel. Di mana, personel di Inspektorat selama ini terba-

gi peranannya di TP4D. Diakuinya, di tengah keterbatasan personel di tubuh Inspetorat, acap kali agenda pengawasan tertunda, karena harus mengikuti TP4D. Terjadi tumpang tindih penugasan, antara melakukan pengawasan atau melakukan pendampingan bersama dengan aparat penegak hukum yang tergabung dalam TP4D. Setelah TP4D tiada, diyakinkan pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat ini tetap akan berjalan normatif. Jumlah tenaga diakui yang melakukan pengawasan internal Pemkab Lotim ini masih sangat terbatas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan saran ke Lotim agar menambah jumlah personel. Dengan

jumlah objek pengawasan yang cukup besar semestinya Inspektorat bisa memiliki 200 pengawas. Akan tetapi kondisi riil saat ini Inspektorat Lotim hanya memiliki 65 orang. Masih kekurangan Lotim separuhnya lagi sesuai rekomendasi dari KPK. Tahun 2020, tambahnya, sudah diajukan permohonan penambahan personel ke Bupati Lotim. “Kita hanya bisa melakukan pencopotan sejumlah personel yang dianggap memiliki rekam jejak yang baik dalam melakukan pegawasan di sejumlah instansi, Itupun jumlahnya masih sangat terbatas. Kita baru dikasih tiga orang, dan setiap saat akan coba terus kita tambah dari orang orang yang terbaik,” demikian Muhammad Khaeri. (rus)

Sejumlah Pejabat Disperindag Kasus Dana BOS SDN 2 Bayan Polres Panggil Sejumlah Saksi Diklarifikasi Kejari Selong (Suara NTB) Dugaan korupsi pembangunan Pasar Sambelia Kecamatan Sambelia tahun 2015 tampaknya cukup menuai titik terang. Proses pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Termasuk dilakukannya klarifikasi terhadap sejumlah pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim. Hal tersebut diakui Kepala (Suara NTB/yon) Dinas Perindustrian dan PerHj. Masnan dagangan (Disperindag) Lotim, Hj. Masnan, Senin (2/12). Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Hj. Masnan, mengakui sudah dipanggil oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait pembangunan Pasar Sambelia tahun 2015. Selain dirinya, beberapa pejabat di Dinas Perindag juga turut dipanggil sekitar pada bulan September 2018 lalu. “Dalam surat itu untuk mengklarifikasi terkait pembangunan pasar Sambelia,” terangnya. Pada saat pembangunan pasar Sambelia, Hj. Masnan, mengungkapkan jika kepala Dinas Perindag dan ESDM pada saat itu, Pramadi. Sementara pada saat pemanggilan terhadap dirinya, Hj. Masnan mengaku baru menjabat selaku kepala Dinas Perindag Lotim selama dua bulan sejak bulan Juni 2018. Sehingga ia menyampaikan ke Kajari Lotim pada saat itu, Tri Cahyo Hananto, bahwa ia tidak dapat memberikan keterangan atau no comment pada pemanggilan bulan September 2018 lalu. Terkait pembangunan pasar Sambelia ini, Hj. Masnan mengaku sudah mengkroscek yang berkaitan dengan pembangunan pasar tersebut. Hanya saja informasi dari bawahannya tidak berhasil didapatkan mengingat pejabat maupun staf di Perindag Lotim saat ini orang-orang baru. Kendati demikian, ia sangat mendukung jika kasus ini diusut tuntas oleh aparat penegak hukum (APH) dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Pihaknya pun siap memberikan segala berkas-berkas yang dibutuhkan oleh APH dalam mengusut tuntas kasus ini. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindag Lotim, Hari Juniawan, juga tidak mengetahui persis pelaksanaan dan nilai anggaran dalam pembangunan pasar Sambelia tahun 2015. Yang jelas, kata dia, berkas-berkas yang berkaitan dengan pembangunan pasar Sambelia sudah dibawa oleh Kejaksaan Lotim melalui PPK pada saat itu. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Utara tengah mengusut dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Bayan. Polres melalui Satreskrim, saat ini tengah mengklarifikasi sejumlah saksi. Hal itu diakui Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, SIK., kepada wartawan Senin (2/12). Dikatakan, penyelidikan atas kasus BOS SDN 2 Bayan didasarkan atas LP No. 13611-2019 tanggal 30 November dengan pelapor dirahasiakan. Dalam LP yang diterima Polres, penyalahgunaan dana BOS pada SDN 2 Bayan mencakup dugaan adanya laporan fiktif, pemalsuan dokumen, pertanggungjawaban dengan nota fiktif, serta mark up harga. “Tentunya ini mengindikasikan kerugian negara dan saat ini sedang dihitung oleh BPKP,” ungkap Herman. Ia melanjutkan, laporan dugaan penyalahgunaan dana BOS yang ada di SDN 2 Bayan dilakukan pada 2 periode anggaran yakni 2017 dan 2018. Dalam pelaksanaannya, kerugian negara yang timbul diperkirakan di angka ratusan juta. “Untuk angka pastinya kita tunggu dari hasil penyelidikan. Artinya bahwa teman-teman Reskrim sudah menemukan perbuatan yang melanggar hukum

yang dilakukan oleh calon calon tersangka kaitan penyalahgunaan dana BOS ini,” ujarnya. Herman menegaskan, oknum dari pihak sekolah kemungkinan besarnya berstatus tersangka. Sebab dari hasil pemeriksaan sementara, kasus BOS tersebut sudah memenuhi unsur korupsi. Menurut Herman, kasus di Lombok Utara tidak hanya persoalan BOS saja. Ia mengindikasikan ada beberapa kasus lain. Namun dalam perjalanannya, kasus-kasus lain membutuhkan waktu penyelidikan yang relatif lama. Sementara, saksi pada dana BOS SDN 2 Bayan sudah dan sedang dimintai keterangan. Polres pun sudah memegang sejumlah bukti baik administrasi keuangan. Bukti-bukti pembayaran oleh pihak sekolah memperlihatkan adanya modus mark up harga, pembayaran fiktif, pemalsuan dokumen. Lebih lanjut, Polres akan menyelidiki aliran dana yang telah disalahgunakan. Siapa-siapa penerima dari dana tersebut akan diusut tuntas. “Kalau dari dinas, hanya sebatas saksi, dan tersangkanya ini memang lebih dari satu. Memang banyak sekali yang melakukan korupsi di tingkat pendidikan ini, makanya saat ini kita ungkap dulu satu. Kalau yang lain sedang kita selidiki,” tandasnya. (ari)

Tujuh Bandar Narkoba Diringkus Selama Operasi Antik Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara kembali mengamankan sejumlah warga yang diketahui terlibat dalam peredaran narkotika dan obatobatan terlarang. Dalam Operasi Antik, 17-30 November lalu, sebanyak 7 orang warga diamankan. Warga yang diamankan terdiri dari 6 orang warga Lombok Utara dan 1 orang dari Kota Mataram yang notabene diamankan dari hasil pengembangan kasus. Ke tujuh orang itu berinisial A, H, S, AH, S (31), AA (23) dan AD (34). Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, SIK., M.Hum., dalam keterangan persnya Senin (2/12), mengungkapkan 7 orang yang terlibat narkoba diketahui sebagai bandar. Meraka diamankan saat menjalankan aksinya di empat lokasi berbeda, yaitu di Pemenang, Gili Trawangan, di Bayan dan Mataram. Mereka yang diamankan merupakan Target Operasi (TO) kepolisian. Kapolres Lombok Utara menyebut, dari para pelaku berhasil diamankan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Selain itu, diamankan pula uang tunai hasil transaksi senilai Rp 6 juta. Para pelaku juga ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Untuk berat BB sendiri, Polres masih melakukan penimbangan. Ia menambahkan, ketujuh orang bandar diungkap dalam 6 kasus. Setengah dari pengungkapan terjadi di Gili Trawangan. Sedangkan tiga kasus lainnya di Pemenang, Bayan dan Kota Mataram. “50 persen pengungkapan terjadi di Gili Trawangan, dan dilakukan pengembangan, sehingga satu pelaku diamankan di wilayah Mataram,” sebutnya. Kapolres menilai, kasus narkoba di wilayah Lombok Utara relatif meningkat. Hal ini tidak lepas dari status wilayahnya sebagai destinasi wisata dunia. Pengungkapan demi pengungkapan oleh Kepolisian juga mengindikasikan banyaknya jalur keluar masuk, baik itu dari Karang Asem - Bali, maupun jalur Bangsal. (ari)

(Suara NTB/ari)

PERLIHATKAN - Kapolres Lombok Utara Herman Suryono memperlihatkan BB narkoba yang berhasil diamankan.

(Suara NTB/yon)

VERIFIKASI - Tim verifikasi dan supervisi penerimaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Lotim tengah memeriksa kelengkapan berkas para pelamar di gedung CAT Lotim. Hingga Senin (2/12) kemarin, sebanyak 2.019 data pelamar CPNS di Lotim ditemukan bermasalah.

2.019 Data Pelamar CPNS di Lotim Ditemukan Bermasalah Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah menyelesaikan verifikasi dan supervisi berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Pasalnya hingga, Senin (2/12) pagi, ditemukan sebanyak 2.019 data pelamar bermasalah. Kepada Suara NTB, Kepala BKPSDM Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, menyebutkan dari 12.771 pelamar CPNS di Kabupaten Lotim. Sebanyak 457 pelamar yang berkasnya belum diverifikasi dan ditargetkan tuntas, Senin kemarin. Sementara sebanyak 4.751 yang belum disupervisi dan ditargetkan selesai dua hari ke depan. Untuk itu, hari Sabtu mendatang akan difinalkan beberapa permasalahan untuk kemu-

dian diplenokan. Barulah keluar jumlah pelamar apakah masuk dalam katagori memenuhi syarat (MS) ataupun tidak memenuhi syarat (TMS) dari 12.771 pelamar CPNS di Kabupaten Lotim. Akan tetapi jumlah data pelamar yang bermasalah bisa bertambah dan bisa berkurang, karena waktu verifikasi TMS namun disupervisi dinyatakan MS. Hal seperti inilah yang juga menjadi bahan dalam pleno nantinya. Ugi menambahkan, dari 2.019 pelamar yang berkas lamarannya ditemukan bermasalah itu. Rata-rata disebabkan akreditasi prodi yang tidak dilampirkan, Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan serta tidak melampirkan surat pernyataan sebagaimana yang telah dibuat oleh BKPSDM Lotim. Termasuk bermasalahnya berkas pelamar dikarenakan kualifikasi pendidikan-

nya yang tidak sesuai. Setelah proses pleno. Maka akan dilakukan pengumuman dengan diberikan waktu sanggah selama 3 hari pada bulan Desember ini. Dalam masa sanggah itu, pelamar yang dinyatakan TMS bisa mengajukan sanggahan atau keberatan. Barulah apa yang menjadi sanggahan tersebut dipelajari apakah persoalan itu merupakan kesalahan dari pelamar atau tim verifikasi ataupun supervisi. Diberitakan sebelumnya, penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga tekhnis. Dimana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

(Suara NTB/ari)

Tahun 2019, Polres Lotim Ringkus 79 Pelaku Kejahatan Daftar di Golkar, Djohan Sjamsu Dikawal Relawan

DAFTAR - H. Djohan Sjamsu saat mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di Partai Golkar KLU, Senin (2/12).

Tanjung (Suara NTB) H. Djohan Sjamsu, SH., kembali melakukan ikhtiar menarik dukungan koalisi. Kali ini, partai yang didekati adalah Golkar Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam pendaftaran di Sekretariat DPD II Golkar KLU, Senin (2/12) Djohan Sjamsu mendapat pengawalan dari lebih dari 100 relawan. Dalam sambutannya, Djohan Sjamsu, mengungkapkan pendaftarannya di Partai Golkar sebagai wujud kesungguhannya untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020. Akan halnya Pilkada 2015, ia berharap Golkar kembali tampil sebagai pengusung, berkoalisi dengan PKB dengan modal 3 kursi. “Harapan saya mudahan Partai Golkar dengan partai lainnya memberikan dukungan kepada saya di pilkada 2020 mendatang. Beberapa partai sudah kita lakukan komunikasi baik dengan pimpinan wilayah maupun pengurus DPP,” ujar Djohan. Golkar adalah partai ke tujuh yang “diketuk” oleh Djohan. Ia berharap, sejumlah pernyataan dukungan pimpinan parpol di media massa mengerucut menjadi kenyataan. “Saya bertekad ke depannya itu, saya bersungguh-sungguh membangun daerah dan

mengembalikan marwah terbentuknya Lombok Utara. Jadi terbentuknya Lombok Utara pisah dengan Lobar itu karena demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membangun infrastruktur di daerah ini,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris I DPD II Partai Golkar KLU, H. Armiyoto, memberi apresiasi kepada rombongan H. Djohan Sjamsu. Sebagai pendaftar pertama dengan dikawal oleh banyaknya relawan, setidaknya menjadi bahan penilaian oleh DPD II, DPD I maupun DPP. Pihaknya sendiri tidak akan ragu berjuang untuk Djohan Sjamsu apabila SK DPP menetapkan dukungan untuk mantan bupati pertama KLU itu. “Kami juga berpesan agar itu tetap dikawal. Jadi bakal calon juga harus ikut mengawal. Bahkan kalau mau bersama sama, ayo kita saling kawal (ke DPP),” ajak Armiyoto. Mantan anggota DPRD KLU itu menyatakan, berkas pendaftaran yang sudah diterima akan langsung ditindaklanjuti ke provinsi. Selain Djohan, setidaknya ada 4 orang yang telah mengambil formulir, termasuk petahana, H. Najmul Akhyar dan H. Sarifudin. “Menurut kami, semua bakal calon bagus semua,” imbuhnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Sebanyak 79 pelaku kejahatan berhasil ditangkap Polres Lombok Timur (Lotim). Penangkapan terhadap puluhan pelaku tersebut dari pengungkapan 64 laporan polisi dari Januari hingga awal Desember 2019 ini. Demikian disampaikan, Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, dalam konferensi pers di Mapolres Lotim, Senin (2/12). Dari jumlah tersangka 79 orang itu, untuk usia dewasa sebanyak 70 orang dan anak-anak 3 orang. Sebanyak 18 orang di antaranya ditahan di Polres Lotim, 3 dilimpahkan dari Panti Sosial Paramitha ke Kejari Lotim dan 58 orang dilimpahkan ke Kejari Lotim untuk tahap II. “Rata-rata pelaku terjerat tindak pidana 3 C (curas, curat dan curanmor) yang terjadi wilayah hukum Polres Lotim,” terang Kapolres didampingi Wakapolres Lotim, Kompol. Bayu Eko Panduwinoto dan Kasat Reskrim, AKP. I Made Yogi Purusan Utama, serta para kanit dan jajaran. Selain mengamankan para pelaku, sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan berupa, kendaraan roda dua sebanyak 82 unit, di antaranya 30 unit tahap II dengan 52 unit diamankan dalam rangka penyidikan dan barang temuan. Untuk kendaraan roda empat sebanyak 10 unit, sebanyak 2 unit tahap II

(Suara NTB/yon)

KONFERENSI PERS - Konferensi pers pengungkapan kasus kriminalitas khususnya 3C di wilayah hukum Polres Lotim selama tahun 2019, Senin (2/12). dan 7 unit diamankan dalam rangka penyidikan dan 1 unit titip rawat kepada pemiliknya. Selanjutnya untuk kendaraan roda enam sebanyak 2 unit, 1 unit tahap II dan 1 unit diamankan Polres Lotim. Barang bukti lainnya berupa parang, 7 buah, mesin kapal kecil 6 unit, laptop 2 unit, tas 2 buah, handphone 10 unit. Turut juga diamankan perkakas yang kerap digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya berupa, kunci letter T, 2 buah dan senter 2 buah serta alat untuk menghidupkan mobil. “Jadi barang bukti yang kita amankan sebanyak 119 barang bukti,” ungkapnya. Ditambahkan Kapolres, dari 79 pelaku, proses penyidikan dan penyelidikan masih berjalan karena beberapa rekan pelaku masih

berkeliaran. Di samping itu, para pelaku juga menggunakan narkoba baik sebelum maupun sesudah menjalankan aksinya. Kapolres mengimbau untuk meminimalisir atau mencegah kejahatan. Satuan Polres Lotim rutin melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hari. “Kasus ini banyak terjadi di pemukiman warga dan pada malam hari,” ungkapnya. Ia berharap kepada pemerintah desa mengoptimalkan perangkat-perangkat desa sehingga desa dapat lebih aman dan terjaga dari korban pencurian. Beberapa barang bukti yang ditemukan langsung dikembalikan kepada pemiliknya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (yon)


SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

Lirik Potensi Zakat Luar ASN BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sedang melirik potensi zakat di luar Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu objek zakat yang potensial di antaranya adalah kontraktor. Selain kontraktor, profesi dokter, lawyer, pengusaha, pedagang, pertanian dan lainnya juga memiliki potensi zakat yang cukup besar. Ketua Baznas Loteng TGH. Ma’arif Makmun didampingi Wakil Ketua Abdul Hakim kepada Suara NTB, Senin (2/12) mengatakan, jika semua potensi zakat tersebut tergarap mak(Suara NTB/ris) TGH. Ma’arif Makmun simal, bisa jadi zakat yang terkumpul di Loteng dalam setahun mencapai Rp 40-60 miliar.” Karena itulah saat ini kita sedang rekrutmen bidang pengumpulan zakat agar semakin banyak potensi zakat bias tersalurkan melalui Baznas,” terangnya. Ia mengatakan, saat ini Baznas Loteng sangat terbantu dengan adanya Perbup terkait zakat para ASN. Melalui Perbub tersebut, mekanisme pengambilan zakat ini dengan cara dipotong langsung oleh bendahara sebesar 2,5 persen dari pendapatan ASN. “ Ini memperpendek birokrasi dalam mengeluarkan zakat di lingkungan ASN. Karena ini baru, maka banyak daerahdaerah lain yang belajar ke kita,” katanya. Begitu juga dengan akses informasi yang berkaitan dengan distribusi atau penyaluran zakat tersebut. Masyarakat bisa mengetahuinya secara online melalui Simba atau sistem informasi manajemen Baznas.” Jadi tidak perlu ke kantor Baznas untuk mengetahui penyaluran zakat yang dikelola oleh Baznas,” terangnya. Ia mengatakan, salah satu kelompok yang menerima zakat ini adalah para guru ngaji kitab kuning dan guru yang mengajar Tahfizul Qur’an. Selama ini memang mereka tidak pernah disentuh oleh pemerintah daerah melalui program tertentu, sehingga Baznas Loteng yang mengambil bagian. Di mana guru ngaji kitab kuning diberikan honor sebesar Rp 500 ribu per bulan, sementara guru tahfiz sebesar Rp 1 juta per bulan. Selain itu para pedagang bakulan juga diberikan modal melalui dana yang terkumpul di Baznas agar usaha mereka terus berkembang. Di kurun waktu 2018 – 2019 ini, sekitar lima ribu pedagang bakulan yang sudah diberikan bantuan dengan jumlah bantuan sebesar Rp 500 ribu per orang. Wakil Ketua Baznas Loteng Abdul Hakim mengatakan, Baznas Loteng berhasil mengumpulkan zakat selama tahun 2018 sebesar Rp 11,750 miliar. Dana zakat sebesar itu selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok yang berhak menerimanya secara rutin setiap bulan,” 85 persen habis terdistribusi setiap bulan. Itu berdasarkan kesepakatan yang muncul dalam Rakornas,” tuturnya (ris)

SUARA PULAU LOMBOK

Alokasi Belanja Pegawai Membengkak Hingga Rp965 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung alias belanja aparatur di Lombok Barat (Lobar) tahun 2020 naik signifikan dibandingkan tahun 2019. Kenaikan belanja aparatur ini mencapai Rp965 miliar lebih, hanya selisih Rp30 miliar lebih dari belanja publik (belanja langsung) mencapai Rp995 miliar lebih. Melonjaknya alokasi belanja langsung ini disebabkan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) tahun depan yang disiapkan mencapai Rp90-100 miliar. Berdasarkan struktur Perda tentang APBD 2020 yang disampaikan Gabungan Komisi DPRD Lobar, belanja daerah tahun 2020 diproyeksikan menyentuh angka Rp 1,96 triliun lebih. Belanja daerah ini naik dari tahun ini. “Di mana belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai) Rp 965 miliar lebih dan belanja langsung (be-

lanja publik) Rp 995 miliar lebih,” sebut Munawir Haris selaku juru bicara gabungan komisi, Senin (2/12). Lebih jauh dikatakan, pendapatan daerah yang ditargetkan tahun depan mencapai Rp 1,8 triliun lebih yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pembiayaan. Dirincikannya, target

PAD yang dipasang eksekutif mencapai Rp274,45 miliar lebih. PAD ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain pajak daerah sebesar Rp133,79 miliar lebih,retribusi daerah sebesar Rp 17,47 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 11 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 112,1 miliar lebih.

(Suara NTB/ist)

JUMPA PERS - Kapolres Lobar Bagus S. Wibowo didampingi Kasat Narkoba jumpa pers penangkapan lima terduga pelaku penyalahgunaan narkoba.

268 Bidang Lahan Terdampak Bendungan Meninting Belum Dibayar Giri Menang (Suara NTB) 268 bidang lahan warga terdampak pembangunan mega proyek Bendungan Meninting Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar dan Bukit Tinggi Kecamatan Gunungari belum dibayar sampai saat ini. Warga pun mempertanyakan kapan lahan mereka akan dibayar. “Harapan kita bisa segera dibayarkan seperti di Bukit Tinggi,” harap Anggota DPRD Lobar Daerah Pemilihan (Dapil) Lingsar-Narmada, Jumarti akhir pekan kemarin. Sejauh ini belum ada informasi yang diperoleh politisi PPP itu terkait kapan lahan warga setempat akan dibayar. Termasuk lahannya yang juga masuk terdampak pembangunan mega proyek itu.Warganyapun menjadi bertanya-tanya kapan lahan meraka akan dibayarkan seperti Bukit Tinggi. Terlebih lagi menurutnya, cukup banyak warga yang sudah membayar panjar lahan tempat akan dia pindah setelah lahannya akan digusur dampak bendungan. Sementara itu, Camat Lingsar, Jamaluddin yang dikonfirmasi mengaku belum ada informasi dari pihak Badan Wilayah Sungai (BWS) untuk pembayaran. Hanya saja pihak BWS meminta agar bisa dipertemukan dengan bupati.”Nah kapan pembayaran tahap ke 2 itu, kita belum tahu. Secara teknisnya itu ada di PPK pengadaan tanah, dia yang tahu seperti apa,” ungkapnya. Menurutnya lahan warga yang terkena dampak itu ada di Desa Dasan Geria dan Gegerung. Meski belum ada informasi kapan pembayaran itu, namun warga tetap menjaga kondusivitas. Jamal pun mengungkapkan jika pihaknya sudah menemukan lokasi lahan relokasi bagi pemukiman warga. Letaknya pun berada di Dusun Murpeji Desa Dasan Geria. Lahan milik warga setempat yang siap untuk dijual itu mencapai sekitar 1,07 hektare. Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan BPKAD Lobar, Kartono Haryoto mengatakan pembayaran tahap I seluas 114 bidang dengan luas 25,11 hektar lebih. Total nilai yang dibayarkan Rp 50 miliar lebih. Kebanyakan yang sudah dibayar di Desa Bukit Tinggi.. Untuk pembayaran sisa lahan masih dalam proses. (her)

Sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan tahun 2020, lanjut politisi PAN ini ditargetkan mencapai Rp 1,2 triliun lebih diperoleh melalui dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 44,1 miliar lebih, DAU sebesar Rp 809,5 miliar lebih, dan DAK sebesar Rp 366,23 miliar lebih. Selanjutnya, pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp 336,67 miliar lebih yang diperoleh melalui dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 72,18 miliar lebih, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 194,32 miliar lebih, pendapatan hibah

sebesar Rp 70,19 miliar lebih. Kemudian item pembiayaan daerah tahun 2020 yang terbagi menjadi penerimaan pembiyaan daerah sebesar Rp 150,3 miliar lebih yang bersumber dari penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 300 juta lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yakni pembayaran pokok utang sebesar Rp 20 miliar. Sehingga dengan demikian defisifisit pembiayaan sebesar Rp 130 miliar lebih dan akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 130 miliar lebih, sehingga terjadi anggaran berimbang. (her)

Pembubaran TP4D

Kejari Loteng Tunggu Putusan Resmi

Polres Lobar Ringkus Lima Terduga Pengguna Narkoba Giri Menang(Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) melalui Satres Narkoba mengamankan lima terduga pengguna narkoba di wilayah Kabupaten Lobar dalam Operasi Antik tahun 2019 selama kurun waktu 14 hari bulan November. Lima orang yang diamankan tersebut salah satunya adalah Kepala Desa Tempos ES yang ditangkap beberapa waktu lalu. Dari lima terduga pelaku ini polisi mengamankan belasan gram narkoba jenis sabu. Para pelaku pun kini mendekam di tahanan Mapolres Lobar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Dari lima orang yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka pengguna narkoba jenis sabu-sabu, kami mengamankan barang bukti berupa 16,16 gram sabu-sabu,” jelas Kapolres Lobar AKBP Bagus S Wibowo didampingi Kasat Narkoba dan Kasubag Humas Polres Lombok Barat dalam keterangan resminya di Mapolsek Senggigi, Senin (2/12). Dari Barang bukti (BB) yang diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, semuanya dinyatakan mengandung empetamin. Semua kasus yang melibatkan lima orang ini sekarang kasus kasih diproses dan dalam tahapan penyidikan. Semua tersangka ini lanjut dia untuk sementara ini semuanya juga ditetapkan sebagai pengguna, atau penyalahgunaan narkoba, tidak ada keterkaitan dengan jaringan peredaran narkoba, dari informasi yang didapatkan, narkoba yang mereka konsumsi didapatkan dari wilayah Kota Mataram. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

TERKELUPAS - Proyek jalan Mareje-Cendimanik senilai Rp12 miliar lebih yang terkelupas bagian pinggir dan dikeluhkan warga.

APH Didesak Usut Proyek Jalan Mareje-Cendimanik Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Mareje Kecamatan Lembar mendesak agar Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) turun mengusut proyek jalan penghubung desa setempat dengan Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong. Pasalnya, warga telah menemukan kejanggalan pengerjaan proyek dari beberapa aspek, khususnya dari kualitas dan kelengkapan sarana prasarana pendukung seperti gorong-gorong. Warga Mareje Adi Saputra menegaskan, warga meminta kepada Pemda dan rekanan yang mengerjakan proyek ini untuk meninjau kembali pekerjaan yang dilakukan. “Dikatakan nunggu waktu dua minggu untuk membuktikan agar mendapatkan kualitas aspal yang baik dan kering, tapi nyatanya setelah kami lakukan uji coba manual masih seperti semula (aspal mengelupas), walaupun sudah dilakukan pengaspalan ulang,” tegas Adi yang

juga Ketua Gemabudhi NTB ini akhir pekan kemarin. Keluhan warga sudah ditindaklanjuti oleh rekanan dengan dilakukan pengaspalan ulang di sejumlah tanjakan. Hanya saja masih banyak yang belum dilakukan. Hasil pengecekan warga pun aspalnya masih kurang bagus. Selain itu, warga mempertanyakan pengerjaan goronggorong jalan yang hanya dipasangkan pipa. “Gorong-gorong diganti pipa,” ujar dia. Padahal di awal pembangunan jalan itu, warga bersama dinas terkait pengembang sudah sepakat dibangunkan gorong-gorong, namun nyatanya hanya beberapa titik dibangun. Bahkan diganti dengan pipa ukuran 4 inchi. Akses jalan ini juga belum semua dilengkapi talud dan cor pinggir jalan. Ia mendesak agar rekanan yang mengerjakan proyek ini meninjau kembali proyek tersebut agar kualitasnya ba-

gus. Sebab jangan sampai jalan yang bernilai fantastis justru tidak bertahan lama akibat pengerjaan yang tidak beres. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar telah memangil rekanan yang mengerjakan proyek Jalan Mareje Kecamatan Lembar-Cendimanik Kecamatan Sekotong. Dinas terkait meminta rekanan bertanggung jawab memperbaiki akses jalan yang dinilai berkualitas jelek tersebut. “Kemungkinan ini akibat ikatan lapisan ruas batas tidak menyatu, karena lokasi pegunungan yang curam,” jelas Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Lobar, Hambali. Dijelaskan, sejauh ini sudah ada laporan dari PPK bahwa pelaksanaan perbaikan aspal sudah dilakukan. Untuk memastikan kondisi setelah perbaikan oleh rekanan, pihaknya akan menurunkan tim ke lokasi. (her)

Pekerja Anak Jadi Atensi Disos Loteng Praya (Suara NTB) Kasus pekerja anak menjadi salah satu atensi Pemkab Lombok Tengah (Loteng) saat ini. Di wilayah Kota Praya dan sekitarnya, pekerja anak diklaim sudah nihil, karena beberapa kali dilakukan penertiban oleh tim gabungan. Namun yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yaitu para pekerja anak yang berada di daerah wisata, seperti KEK Mandalika. Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Disos) Loteng Dra. Suhada kepada Suara NTB, Senin (2/ 12) mengatakan, sudah beberapa bulan terakhir tidak terlihat lagi anak-anak yang berjualan di perempatan lampu merah di Kota Praya. “Kami sudah mengadakan operasi bersama dengan tim penertiban yang di dalamnya ada Pol PP. Kami lakukan penertiban terhadap upaya eksploitasi anak yang berjualan di jalur dua Praya, mulai daridepanPLNsampaiIPDN,bahkan sampai ke Puyung kami sisir. Alhamdulillah sudah beberapa bulan ini tidak ada lagi anak-anak yang berjualan,” terangnya.

(Suara NTB/ris)

Suhada Suhada mengatakan, pihaknya sudah membuat komitmen secara lisan dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat (Lobar) agar sama-sama melakukan pemantauan terhadap aktivitas eksploitasi anak. Dibuatnya komitmen dengan Lobar karena anak-anak yang berjualan di Praya ada yang berasal dari Lobar. “Akhirnya kami bersama dengan Dinas Sosial Lobar, Pol PP, dan camat tempat anak- anak itu tinggal agar kita sama-sama

mengawasi,” terangnya. Di samping melanggar UU Perlindungan anak, anak-anak yang berjualan di sejumlah titik di Praya juga membahayakan jiwa mereka, terlebih lalu lintas jalan semakin ramai dan padat. Adapun kasus anak-anak yang berjualan aneka suvenir di KEK Mandalika dan sekitarnya, Dinas Sosial Loteng mengaku masih melakukan komunikasi dengan multipihak baik di Loteng maupun di tingkat provinsi. Suhada mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan LSM Gagas yang konsen terhadap eksploitasi anak dan perdagangan anak, juga bertemu dengan DP3AP2KB, LPA Provinsi NTB, serta pihak kecamatan untuk sama-sama mencari jalan keluar terhadap persoalan tersebut. Ia mengakui, untuk menghentikan secara total aktivitas pekerja anak di wilayah pariwisata di Loteng tidak seperti di wilayah Praya yang relatif lebih gampang. Karena itulah saat ini sedang dilakukan pendekatan dengan semua pihak agar keinginan bersama tersebut bisa terwujud. (ris)

Praya (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) menegaskan masih akan menunggu keputusan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pembubaran Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D). Setelah itu, Kejari Loteng bisa mengambil sikap, sesuai petunjuk yang ada. Kepala Kejari Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/12), mengatakan, pihaknya baru mendapat informasi saja kalau TP4D akan dibubarkan. Tetapi secara resmi, pihak belum menerima. “Ya (bubar). Tapi kami belum dapat keputusan resmi,” akunya. Dengan kata lain, sebelum ada keputusan resmi yang diteriam secara tertulis oleh pihaknya, maka pihaknya belum bisa mengambil sikap, baik itu soal pembubaran TP4D di Loteng yang memang sudah cukup lama terbentuk. Termasuk soal kelanjutan program pengawalan terhadap beberapa proyek milik Pemkab Loteng. TP4D Loteng saat ini tercatat tengah mengawal beberapa proyek milik Pemkab Loteng. Seperti di Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Pertanian. Termasuk juga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng. Salah satu proyeknya, yakni pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru.

Di Lombok Barat (Lobar), Pemkab Lobar akan memperkuat pengawasan internal, kemudian mengedepankan probity audit. ‘’Kita juga masih kerjasama dengan APH dalam saber pungli dan KPK terkait MCP serta dengan BPK RI,” tegas Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar, M. Ilham, Senin (2/12). Selain itu. pemda akan membentuk tim khusus monitoring dan evaluasi untuk pengawasan pembangunan. Tim ini bisa saja berada di bawah Asisten II Bagian Pembangnan. Tim ini nantinya akan lebih intens dalam melakukan pengawasan proyek di lapangan. Diakuinya, peranan TP4D selama ini dalam pengawalan proyek pemda, sudah banyak berkontribusi, terutama dalam hal pengawasan pembangunan proyek fisik. Hanya saja karena kebijakan pusat, maka pemda harus mengikuti kebijakan tersebut. Apakah nantinya tidak kesulitan dalam pengawasan karena mengandalkan tim internal? Menurut dia, pemda tidak akan menuai kesulitan. Karena tim ini nanti melibatkan lintas sektor terkait. Seperti bagian pembangunan, OPD, Inspektorat. Ia menambahkan sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi dari kejaksaan terkait pembubaran TP4D tersebut, phaknya baru mengetahui melalui media Suara NTB. (kir/her)

Polres Loteng Amankan Narkoba dan Miras Praya (Suara NTB) Sebanyak 147,5 gram narkoba jenis sabu-sabu serta 450 botol minuman keras (miras) modern berhasil diamankan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Barang bukti yang ditaksir bernilai ratusan juga tersebut diamankan selama gelaran operasi Antik Gatarin yang digelar selama dua pekan terakhir hingga akhir bulan November. Hasil pengungkapan tersebut merupakan yang terbesar sampai sejauh ini selama tahun 2019 ini. Saat memberikan keterangan pers, Senin (2/12), Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., mengatakan, untuk narkoba diamankan dari 10 lokasi penggerebekan yang berbeda, seperti Kecamatan Kopang, Praya, Praya Timur serta Kecamatan Pujur dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang. “Tangkapan tersebesar berasal dari tersangka SA, sebanyak 105 gram narkoba jenis sabu-sabu. Sedangkan tersangka yang lain tidak terlalu banyak. Dengan total sekitar 47 gram narkoba jenis sabusabu,” terangnya. Para tersangka yang ditangkap tersebut rata-rata

pengedar. Dengan seorang diantaranya diduga sebagai bandar. Mengingat, besarnya barang bukti narkoba yang diamankan dari tersangka bersangkutan. Cukup besarnya barang bukti narkoba yang berhasil diungkap, menunjukkan kalau peredaran narkoba di Loteng sudah sangat memprihatinkan. Di mana narkoba sekarang dindikasikan sudah masuk hingga ke desa-desa dengan sasaran hampir semua masyarakat dari semua golongan dan kelompok usia. Sehingga ke depan, pihaknya akan berupaya lebih mengoptimalkan pengawasan hingga desa-desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarat. Terutama kalangan unsur pemerintahan desa setempat. “Personel Bhabinkamtibmas yang sudah ada di desa-desa, kita perkuat lagi. Untuk membantu menekan peredaran narkoba di tingkat desa,” imbuhnya. “Adapun untuk miras, total ada 450 botol yang berhasil diamankan. Dari sejumlah lokasi di kawasan wisata di Loteng,” tambah Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Dhafid Shiddiq, SIK. Miras-miras tersebut diamankan karena pemiliknya diketahui menjual miras secara ilegal. (kir)

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Kapolres Loteng, Budi Santosa, didampingi Wakapolres Loteng, Ketut Tamiana, Kasat Resnarkoba, Dhafid Shiddiq, (kanan) dan Kasat Reskrim,Rafles Girsang, menunjukkan barang bukti narkoba dan miras hasil Operasi Antik Gatarin, Senin (2/12).


SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Dilanda Kemarau Panjang, Dua Bendungan di KSB Defisit Air Taliwang (Suara NTB) Dua bendungan besar di Kecamatan Taliwang berada dalam kondisi kritis. Kedua Bendungan tersebut yakni bendungan Kalimantong I yang meliputi wilayah pengairan di kecamatan Brang Ene dan bagian selatan Taliwang dan Bendungan Kalimantong yang meliputi kecamatan Brang Rea dan bagian utara Taliwang. Kedua bendungan itu, saat ini kondisi airnya berada di level 14 sampai 30 sentimeter dari kondisi normal 60-80 sentimeter. “Kemarau panjang yang saat ini masih terjadi di sebagian besar KSB juga berdampak pada menurunnya jumlah pasokan air dua bendungan besar yang ada di wilayah setempat. Kondisi yang terjadi saat ini mengakibatkan terlambatnya musim tanam yang seharusnya sudah bisa dilakukan sejak

bulan November lalu. Kita juga memprediksi kondisi yang terjadi saat ini akan berlangsung hingga akhir bulan Desember mendatang karena belum ada tanda-tanda hujan,” ungkap Pengamat perairan khusus untuk wilayah Taliwang, Abdul Hadi, kepada Suara NTB, Senin (2/12). Dikatakannya, prediksi

dari BMKG bahwa hujan akan normal pada pertengahan bulan November, tetapi prediksi tersebut meleset dari jadwal karena sampai dengan saat ini belum ada hujan. Parahnya lagi cuaca panas yang terjadi saat ini dianggap paling ekstrem dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akibat kondisi tersebut, beberapa

daerah irigasi banyak yang belum teraliri air sebut saja di desa Matiyang dan sebagian besar Taliwang. Molornya musim hujan ini juga berpengaruh terhadap pola tanam yang semestinya sudah dilakukan sejak bulan November terpaksa mundur. Bahkan pihak terkait bersama dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) sudah menyepakati awal musim tanam serentak dilakukan di awal bulan Desember. Hanya saja, kesepakatan ini juga terancam tidak bisa dilaksanakan mengingat musim hujan yang belum turun secara

normal hingga sekarang ini. Kalaupun ada masyarakat yang memaksakan diri untuk tetap saja melakukan penanaman dengan kondisi hujan yang belum normal dikhawatirkan benih yang di semai tidak akan tumbuh. “Memang kesepakatan awal kita musim tanam serentak akan kita lakukan di awal bulan Desember, tapi karena kondisi hujannya yang belum normal bisa jadi molor. Jika tetap dipaksakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” sebutnya. Ia mengimbau agar petani tidak melakukan penyemaian

Jual Benih Jagung Bantuan, Dua Warga Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sumbawa mengungkap dugaan jual beli benih jagung bantuan pemerintah. Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan, dua terduga asal Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara berinisial MS dan SH berhasil diamankan, Senin (2/12). Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Faisal Afrihadi, S.H membenarkan hal tersebut. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya indikasi pejualan benih jagung bantuan pemerintah. Di mana benih bantuan ini tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua terduga yang melakukan transaksi penjualan di desa setempat. “Tadi sekitar pukul 12 tim kami turun untuk melakukan penyelidikan. Dan kami berhasil melakukan OTT terhadap penjualan bantuan bibit jagung. Di mana dalam karung tersebut tertulis barang tersebut tidak boleh diperjual belikan,” ujarnya. Selain kedua terduga, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa tiga sak bibit jagung dengan merk Bisi. Pengakuan dari terduga, bibit jagung tersebut sebelumnya dibeli dari masyarakat dengan harga Rp 650 ribu per sak. Kemudian terduga menjual kembali dengan harga Rp 700 ribu per sak. Guna memastikan hal tersebut, pihaknya masih melakukan pendalaman. Termasuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan oknum lainnya. “Kami masih melakukan pendalaman dari mana sumber barangnya. Apakah berasal dari masyarakat yang sudah dibagikan (benih bantuan) atau dari oknum. Menurut pengakuannya, dia membeli di salah seorang masyarakat. Makanya perlu pendalaman. Kami juga masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana apa kita dapat menjerat terduga. Sementara ini terduga masih diamankan,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

BARANG BUKTI - Kasat Reskrim Polres Sumbawa menunjukkan barang bukti yang diamankan dari terduga penjual beli benih jagung bantuan pemerintah..

paksakan tetap dilakukan penyemaian, maka benihnya tidak akan tumbuh dengan baik lantaran kekurangan air. Pihaknya juga tetap akan memantau kondisi hujan dan air di bendungan, jika intensitas hujan mulai stabil baru dan Bendungan mulai terisi maka pihaknya akan meminta kepada para petani untuk melakukan penyemaian. “Kami tetap mengimbau kepada para petani untuk menunggu hujan normal sebelum melakukan penyemaian. Karena jika tetap dipaksakan dikhawatirkan benih tidak akan tumbuh dan rusak begitu saja,” pungkasnya. (ils)

Jumlah Pelamar CPNS 2019 Menurun

Tunggu Penetapan Gubernur, UMK KSB Mulai Disosialisasi Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bekerja sama dengan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) setempat saat ini sudah mulai menggelar sosialisasi rencana Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020. “Iya kita sudah ada gelar sosialisasi. Temanya memang masih rencana UMK sifatnya, karena masih menunggu keputusan penetapan dari gubenur,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans KSB, (Suara NTB/ist) Tohiruddon, SH kepada warTohiruddin tawan, Senin (2/12). Ia menjelaskan, pemerintah dan DPK sengaja lebih awal menyosialisasikan rencana UMK 2020 itu. Harapannya agar pengusaha dan para pekerja mengetahui berapa besaran upah minimum tahun depan yang sudah diputuskan oleh DPK untuk ditetapkan oleh gubernur. “Ini upaya kita juga menginformasikan lebih awal ke pengusaha khususnya, agar mereka bisa mempersiapkan diri kalau nanti akhirnya UMK resmi diberlakukan,” urainya. Tohir mengatakan, berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Penetapan UMK oleh gubernur cenderung terlambat dari waktu yang ditentukan. Akan tetapi soal besaran UMK yang diajukan oleh kabupaten/kota tidak ada perubahan. “Makanya kami ada keyakinan nilai UMK yang kita sosialisasikan sekarang tidak ada perubahan setelah ditetapkan gubernur,” sebutnya. Untuk tahun 2020 mendatang, Pemda KSB dan DPK telah menyetujui nilai UMK sebesar Rp 2.274.000. Angka itu naik sekitar 7 persen dari UMK tahun 2019 ini yang dipatok sebesae Rp 2.100.000. Menurut Tohir, pilihan kenaikan UMK itu adalah opsi tengah yang diambil forum DPK saat pembahasan final sebelumnya. Pilihan itu dianggap paling realistis dan dapat diterima paea pihak terutama pengusaha dan pekerja melalui serikat pekerja. “Semangatnya kan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dari UMK itu. Tapi tetap penetapannya mengikuti mekanisme perhitungan yang sudah ditentukan pastinya,” urainya. Terakhir ia berharap, gubernur dapat segera menerbitkan penetapan UMK tersebut. Mengingat saat ini hampir memasuki jelang akhir tahun 2019. “Idealnya memang November sudah penetapan sehingga para pihak sudah memiliki persiapan. Kan pemberlakuan UMK itu efektifnya per 1 Januari tahun berjalan,” imbuhnya. (bug)

benih terlebih dahulu meski saat ini wilayah setempat mulai diguyur hujan dengan intensitas rendah. Hal tersebut dilakukan, karena hujan yang mulai turun hanya untuk membahasahi permukaannya saja dan belum menyerap kedalam tanah. Jika dipaksakan tetap akan dilakukan penyemaian benih saat ini, dikhawatirkan tidak akan tumbuh secara maksimal karena kondisi hujan yang belum normal. Hal tersebut sengaja diingatkan karena dikhawatirkan hujan yang mulai turun saat ini dianggap tidak akan bisa bertahan lama. Jika tetap di-

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Kondisi jalan rusak menuju Pulau Bungin. Kerusakan jalan tersebut sudah terjadi cukup lama. Namun, belum mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah.

Rusaknya Jalan Hambat Ekonomi Pulau Bungin Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil wilayah barat, M. Tahir, menyoroti kerusakan ruas jalan menuju ke Pulau Bungin, yang dkenal sebagai Pulau terpadat di dunia. Bahkan kerusakan jalan tersebut sudah terjadi cukup lama. Namun belum mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah. “Akses jalan ke Pulau Bungin sekitar 4 kilometer dari jalan nasional sekitar ibu kota kecamatan Alas. Namun baru dua kilometer yang diperbaiki sejak dibangun 2002 silam. Sementara dua kilometer lagi dalam keadaan rusak. Terabaikan,”cetus Tahir, kepada Suara NTB, Senin (2/12). Politisi Gerindra ini, ber-

harap adanya perhatian serius dari Pemkab Sumbawa. Mengingat jalan tersebut merupakan satu satunya akses darat menuju Pulau Bungin. Mobilitas ekonmi masyarakat Pulau menjadi terhambat dengan kondisi jalan yang rusak parah. Nelayan Bungin juga kesulitan mengangkut hasil lautnya. “Kita tahu Bungin kaya akan hasil lautnya. Apalagi Bungin juga sudah ditetapkan sabagai desaa wisata bahari. Harusnya jalan ke sana (Bungin) menjadi perioritas pemerintah. Kita berharap di APBD Pperubahan 2020, jalan tersebut bisa diperbaiki,”pungkas M. Tahir yang didampingi Staf Ahli Fraksi Gerindra, Yudi Manyurang S.IP. Sebelumnya, pada upacara

peringatan Hari Bhakti ke-74 PU, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, juga telah mengatakan momentum peringatan tersebut dapat menjadi evaluasi khususnya bagi Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Sumbawa. Dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat. Baik transportasi, perumahan, pengairan, bahkan seluruh aspek dari berbagai infrastruktur dasar. Bupati juga mengajak, untuk menanamkan tekad dan membulatkan semangat. Agarke depan, seiring dengan semakin beratnya tantangan di berbagai sektor pembangunan, dapat memberikan karya terbaik. Sesuai profesi, tugas dan fungsi masing-masing. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Drs. Tajuddin M.Si mengungkapkan bahwa jumlah pelamar CPNS tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 lalu. Dimana total keseluruhan pelamar di tahun 2019 mencapai angka 2.762 sementara yang mendaftar saja tercatat sekitar 2.815 orang. Sedangkan untuk tahun 2018 jumlah pelamar mencapai 3.200 pelamar dengan jumlah formasi yang disiapkan sekitar 226. “Memang untuk pelamar CPNS tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurunnya angka pelamar ini belum bisa dipastikan apa penyebabnya, bisa jadi alasan utama karena minimnya formasi yang dibuka. Dimana untuk tahun 2019 jumlah formasi kita hanya 105 formasi sedangkan di tahun 2018 jumlah formasi yang dibuka mencapai 226. Kendati demikian, kami tetap memberikan apresiasi khusus ke Pemerintah karena KSB masih banyak kekurangan tenaga PNS,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (2/12). Dikatakannya, jumlah formasi yang diberikan untuk KSB sebesar 105 formasi yang didominasi tenaga tekhnis sebesar 46 Formasi. Sementara untuk tenaga Pendidikan hanya 25 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 34 Formasi. Minimnya jumlah formasi yang diberikan dianggap menjadi faktor utama sehingga jumlah orang yang melamar juga sedikit. Meskipun dengan sedikitnya jumlah pelamar tidak akan mempengaruhi tahapan pelaksanaan CPNS itu sendiri terlebih lagi formasi yang sudah dibuka sebagian besar juga sudah mulai terisi peser-

ta. Sementara untuk pengumuman tahapan selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 15 Desember yakni pengumuman peserta yang lolos adminitasi dan gagal. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan tes sendiri direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret mendatang. “Jumlah pelamar yang sedikit bukan berarti animo masyarakatnya rendah, bisa jadi tidak ada formasinya di daerah asal mereka sehingga mencoba di kabupaten/ kota yang lain,” sebutnya. Disinggung mengenai persiapan sarana dia mengatakan sudah tidak ada masalah lagi dan komputer yang disiapkan sudah siap tinggal menunggu waktu pelaksanaan tesnya saja. Dimana dalam petunjuk pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019, seharusnya jumlah komputer yang disiapkan sebanyak 100 unit, tetapi yang tersedia saat ini baru 70 unit. Dari umlah tersebut, 60 unit siap beroperasi dan sisanya stand by jika dibutuhkan nantinya. Meski jumlah perangkat komputernya masih kekurangan, tetapi hal itu dianggap tidak terlalu fatal karena bisa ditutupi dengan cara yang lain seperti meminjam Komputer Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) sekolah-sekolah. Bahkan pihaknya sudah mulai melakukan pembicaraan dengan kepala dinas Dikpora agar bisa dibantu dalam pelaksanaan tes mendatang dan hal itu juga sudah siap didukung. “Memang sesuai petunjuk pelaksanaan CPNS harus 100 perangkat komputer yang terpasang, tetapi yang sudah siap saat ini 60 unit saja. Meski demikian, kami sangat yakin kekurangan itu tidak akan berpengaruh dan mengganggu tahapan pelaksanaan tes CPNS,” pungkasnya. (ils)

Lahan Pengganti BBU Sering

Hasil Penilaian Diselesaikan Pertengahan Desember

(Suara NTB/ist)

BUKA RAKOR - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat membuka Rakor Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Krabat, Senin (2/12).

Hingga 2019, Dana Krabat Sasar Belasan Ribu Petani Miskin Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mengklaim telah menyasar 14.874 petani miskin hingga 2019 melalui dana Kredit Sahabat (Krabat). Dengan total anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp25 miliar yang tersebar di 126 desa pada 18 kecamatan. Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, saat membuka Rakor Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Krabat, Senin (2/12). Yang dihadiri Pimpinan OPD terkait, Camat, Kepala Desa, dan Pengurus BUMDes. Melalui pemberian Krabat, memberikan kemudahan dan akses permodalan bagi petani miskin yang ada di desa. Dalam mengelola kegiatan usaha tani, sehingga penanggulangan kemiskinan dan ikhtiar mewujudkan desa bebas rentenir dapat tercapai. “Krabat diberikan tanpa bunga kepada para petani miskin. Sebagai upaya pemerintah daerah untuk melindungi petani yang mengalami kesulitan permodalan dari jeratan

rentenir,” jelasnya. Bupati mengajak para manajer BUMDes, untuk lebih serius dan lebih amanah dalam menjalankan tata kelola keuangan BUMDes, yang baik dan bersih. Baik yang bersumber dari APBD, dana desa, maupun sumber-sumber lain yang sah. “Saya juga minta kepada pihakpihak terkait, terutama tim pengendali Krabat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana Krabat”, pungkasnya. Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setda Sumbawa, Irine Silviani S.E, M.M, dalam laporannya menyampaikan maksud dari kegiatan tersebut, untuk memberikan informasi tentang kondisi pelaksanaan Program Kredit Sahabat yang meliputi permasalahan ditingkat lapangan, alternative solusi dan penyampaian perubahan regulasi Perbup yang terdapat beberapa perubahan. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Bagian Pertanahan sudah melakukan penandatangan kontrak dengan appraisal untuk melakukan penilaian terhadap lahan pengganti Balai Benih Utama (BBU) Sering. Mengingat sudah adanya beberapa lokasi calon lahan yang diajukan. “Saya sudah buat kontrak dengan appraisal. Karena sudah ada dua calon lahan yang diajukan oleh pertanian yang secara teknis memenuhi syarat. Tinggal nanti kita lihat harga yang bersaingnya seperti apa di lapangan. Tentu selain paling layak, paling memenubi syarat, itu yang kita ambil. Tetapi b a h w a sudah beberapa tempat kita tinjau, tinggal kita lihat seperti apa nanti,” k a t a Kabag Pertanahan Set-

Khaeruddin

da Sumbawa, Khaeruddin, Senin (2/12) kemarin. Lokasi calon lahan, kata Khaeruddin, satu di kecamatan Moyo Hulu dan satunya lagi di Kecamatan Moyo Hilir. Pihaknya sudah bertemu dengan pihak yang mengetahui tanah-tanah tersebut. Di mana dalam bulan Desember ini harus dituntaskan penilaiannya. “Dalam Desember ini harus tuntas untuk penilaiannya. Dan nilai hasilnya pertengahan Desember ini sudah ada, nilai appraisal,”ujarnya. Diungkapkannya, total lahan yang dibutuhkan untuk pengganti lahan BBU Sering sebanyak 9 hektare. Tetapi jika jenis teknisnya ada campuran dengan lahan kering atau setengah irigasi, maka lahan pengganti melebihi luas tersebut. Nantinya secara detail menunggu hasil rapat dari tim. Yang terpenting dicari terlebih dahulu lahan teknis pengganti yang luasnya sama dengan BBU Sering. “Itu 9 hektare target utamanya,” jelasnya. Meskipun demikian, penggantian lahan BBU Sering ini akan dilakukan secara bertahap. Karena selain pertimbangan anggaran, juga untuk mencari satu hamparan lahan seluas 9 hektare sangatlah sulit. Sehingga pihaknya menargetkan satu lokasi bisa dinilai tahun ini. Karena hanya satu lokasi yang akan dilakukan pembebasan pada tahun 2020 mendatang. “Kita minimal 2 hektare, 4 hektare paling tidak dalam satu kawasan. Misalnya 4 hektare dalam satu hamparan yang kita butuhkan sekarang. Karena uangnya kan belum memenuhi semua, jadi bertahap. Karena susah mencari satu hamparan seluas 9 hektare, makanya kita sebar-sebar. Tetapi yang menjadi target kita yang dinilai hanya satu saja. Karena hanya satu saja target kita untuk dibebaskan di tahun 2020,” pungkasnya. (ind/arn/*)


SUARA PULAU SUMBAWA

Rendah, Capaian Target Pengiriman Ternak ke Luar Daerah Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, telah menetapkan kuota pengiriman ternak sapi keluar daerah untuk wilayah ini 8.500 ekor. Namun demikian, realisasinya masih sangat rendah. Yakni baru 4.200 ekor hingga November 2019. Meski tak ada keharusan untuk memenuhi target tersebut, tetapi ini berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kadisnakeswan Dompu, Zainal Arifin dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/12) menjelaskan, kuota 8.500 ekor sapi yang diberikan Pemprov NTB itu mengacu (Suara NTB/jun) pada populasi ternak yang Zainal Arifin ada di wilayah ini. Masalah tercapai atau tidaknya bukan sebuah persoalan, sebab itu semua tergantung dari pengusaha di lapangan. “Kuota itukan tidak harus dipenuhi, karena tidak mungkin kita mau memaksa pengusaha,” ungkapnya. Rendahnya capaian pengiriman ternak keluar daerah, menurutnya, karena beberapa hal. Antara lain, pengusaha tidak mampu memenuhi standar berat badan sapi 250 Kg per ekor. Berat ini sebetulnya lebih ringan dari 300 Kg yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 25 tahun 2005. Selain persoalan berat badan, kebanyakan dari pengusaha yang ada juga memiliki keterbatasan modal untuk mengurus izin dan biaya operasional pengiriman antara pulau. Sehingga lebih memilih melakukan transaksi jual beli antar kabupaten saja. “Kita mau paksakan pengusaha untuk membawa ternak di bawah standar juga kan salah, karena sudah ada aturan,” jelasnya. Meski tak dianggap sebagai persoalan yang cukup krusial walaupun berdampak pada PAD, Zainal Arifin berharap, agar kendala utama yang dihadapi pengusaha selama ini turut dipecahkan secara internal. Minimal dengan ikut mendorong setiap peternak untuk melakukan penggemukan sapi melalui pola pemeliharaan secara intensif. Disamping bisa membantu mereka leluasa mengirim ternak keluar daerah, ini bagian dari mendukung salah satu program terpijar yang dicanangkan pemerintah daerah selama ini. “Selama inikan pengusaha tidak mau repot, mau kecil atau besar dibeli saja. Silahkan kalau masih di lingkungan kita ndak ada masalah, tapi kalau sudah bawa keluar kena aturan,” pungkasnya. (jun)

Dibubarkan, TP4D Tunggu Surat Resmi Kejagung Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan telah membubarkan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Mulai dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Daerah. Terkait kabar tersebut, Anggota TP4D, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, M. Ihkwanul Fiaturahman SH, enggan mengomentarinya. Namun pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kejagung. “Soal ini (pembubaran TP4D) kita masih tunggu surat resmi dari Kejagung,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/12). Bagaimanan proyek yang sedang dikawal TP4D saat ini ? Ihkwanul yang juga Kasi Intel Kejari Bima ini juga enggan menanggapinya. Mengingat sampai sekarang belum ada petunjuk teknis dari Kejagung. “Belum bisa kita tanggapi komentari. Intinya kita

menunggu surat resmi dari Kejagung,” katanya. Sementara Ketua Komisi III DRPD Kabupaten Bima, Edy Muklis S.Sos, mendukung keputusan dari Kejagung yang sudah membubarkan TP4D, agar Kejari bisa fokus menegakkan supremasi hukum. “Pembubaran TP4D saya kira sudah tepat. Saya tidak meragukan kinerja TP4D, namun ada potensi main mata di lapangan saat mengawal proyek,” katanya. Keraguan Edy tidak hanya bersifat sentimen, namun Ia melihat kinerja TP4D tidak tegas. Bahkan TP4D yang dibentuk dan berjalan bertahun-tahun tidak ada satu

proyek yang diproses hukum. Sementara faktanya banyak ditemukan proyek mangkrak. “Langkah pencegah tindak pidana korupsi sama sekali tidak ada saya lihat,” katanya. Menurutnya, banyak proyek yang dikawal TP4D menuai masalah. Misalnya. Proyek pembangunan jembatan Karampi Kecamatan Langgudu. Belum lagi proyek jalan di Langgudu yang berlubang dan rusak. “Pertanyaan saya dimana tugasnya TP4D. Mengapa proyek-proyek gagal ini tidak dipersoalkan,” katanya. Untuk itu, TP4D ada bagusnya dibubarkan. Harapannya agar peran Kejaksaan bisa

(Suara NTB/ula)

SUVENIR - Wahyuddin memperlihatkan suvenir hasil karyanya ke Ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Hj Eri Aryani usai upacara hari Guru di Mbuju Kilo, Sabtu (30/11).

Pemuda Kilo Olah Limbah Jadi Suvenir Bernilai Ekonomi Dompu (Suara NTB) Wahyuddin, pemuda asal Desa Malaju Kecamatan Kilo berhasil mengolah botol limbah pertanian menjadi suvenir yang diminati wisatawan mancanegara. Suvenir yang dibuat berupa gelang, gantungan kunci, dompet dan berbagai jenis suvenir lainnya dibuatnya untuk memanfaatkan limbah pertanian yang banyak ditemukan. Suvenir hasil karya Wahyuddin yang dipamerkan di sekitar arena upacara Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI, Hari Guru, dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di atas lahan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara Desa Mbuju Kecamatan Kilo, Sabtu (30/11) lalu lalu langsung diborong Ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Hj. Eri Aryani H. Bambang. Ia pun langsung menduku-

ng dan memintanya agar dititipkan hasil karyanya di IKM Mart Dompu milik Degranasda Kabupaten Dompu. “Saya tunggu di IKM Mart. Kalau ada kata Dompu, saya suka,” pesan Hj. Eri Aryani kepada Wahyuddin. Wahyuddin yang juga guru bahasa Inggris pada SMKN 1 Kilo mengaku, memulai usaha kerajinan tangan dengan mengolah limbah botol pestisida dan limbah lainnya untuk suvenir ini sejak 3 tahun lalu. Itu berawal dari kerisauannya melihat limbah botol plastik di ladang-ladang pertanian. Ia kemudian memanfaatkan waktu bersama anak didik les bahasa Inggris untuk mengolahnya. Kebetulan di Jala Desa Karamat Kecamatan Kilo, tempatnya membimbing anak didiknya menja-

di tempat bersandarnya kapal layar wisman dari Australia yang hendak melakukan perjalanan wisata keliling dunia. “Apalagi kalau ada event sail, mereka banyak berlayar dari Australia dan pasti mampir di Kilo. Suvenir ini banyak diminati mereka,” kata Wahyuddin. Wahyuddin pun mengaku, berbagai suvenir yang dibuat pihaknya untuk memanfaatkan waktu disela kesibukannya sebagai guru dan belajar bersama anak didiknya menjaga lingkungan. Berbagai suvenir yang dibuat terdapat nama Dompu dan nama-nama tempat wisata dalam daerah. Untuk gelang dengan berbagai varian kata-kata dihargakan Rp.10 ribu per biji. “Alhamdulillah kalau nama Dompu, sudah lincah anak-anak membuatnya,” kata Wahyuddin. (ula)

Bupati Sebut Kilo Bagian Masa Depan Dompu Dompu (Suara NTB) Kecamatan Kilo menjadi bagian dari masa depan bagi kemajuan Kabupaten Dompu. Pelabuhan Nusantara akan dibangun di Desa Mbuju yang mampu menampung kapal bertonase besar dan pabrik pakan ternak juga akan dibangun. Pembangunan ini akan membawa perubahan besar bagi Kecamatan Kilo 5 – 10 tahun ke depan. Pilihan melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI, Hari Guru Nasional, dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di atas lahan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara Desa Mbuju Kecamatan Kilo yang telah dibebaskan pemerintah daerah (Pemda) Dompu agar bisa bersilaturrahim dan melihat prospek pembangunan kedepan. “Gunakanlah kesempatan, bahwa di sinilah sebagian masa depan Kabupaten Dompu. Anda yang ingin menyiapkan masa pensiunnya, silah-

(Suara NTB/ula)

HUT KORPRI - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat hendak berjabatan dengan komandan upacara peringatan HUT KORPRI, Hari Guru Nasional, dan Hari Kesehatan Nasional tahun 2019 di lahan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo Desa Mbuju, Sabtu (30/11). kan melihat kira – kira prospek bisnis apa yang akan tumbuh di kecamatan Kilo kedepan. Saya sedang memperjuangkan di sini akan berdisi pelabuhan dengan segala infras-

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Edy Muklis

M. Ihkwanul Fiaturahman

maksimal. Fokus tegakkan supremasi hukum. Tidak lagi disibukkan dengan mengawal proyek pembangunan. “Masih banyak pekerjaan rumah yang

belum diselesaikan Kejaksaan. Seperti laporan atau aduan masyarakat yang banyak soal proyek yang diduga ada penyimpangan,” pungkasnya. (uki)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ke cakades bersangkutan, Dompu (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Tim penyelesaian sen- DPMPD mempersilahkan 1234567890123456789012345678901212 gketa Pemilihan Kepala mereka untuk menempuh 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Desa (Pilkades) Serentak jalur lain jika masih mera1234567890123456789012345678901212 rampung membahas empat sa keberatan. Seperti mis1234567890123456789012345678901212 gugatan cakades yang tidak alnya mengadukan ke Pen1234567890123456789012345678901212 puas akan hasil pesta gadilan Tata Usaha Nega1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 demokrasi 12 November ra (PTUN). “Saya ndak ha1234567890123456789012345678901212 kemarin. Hasilnya, meno- fal jawaban-jawaban itu 1234567890123456789012345678901212 lak semua gugatan dengan karena banyak sekali. 1234567890123456789012345678901212 alasan materi aduan tidak Intinya menolak semua 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tertuang dalam Peraturan aduan,” tegasnya. 1234567890123456789012345678901212 Ditambahkan HairudDaerah (Perda). Atas kepu1234567890123456789012345678901212 tusan itu panitia kini fokus din, meski sengketa 1234567890123456789012345678901212 mempersiapkan jadwal pel- pilkades dibeberapa desa 1234567890123456789012345678901212 tersebut belum bisa dipasantikan 23 kades terpilih. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Pember- tikan berakhir. Pihaknya 1234567890123456789012345678901212 dayaan Masyarakat dan Pe- tetap akan mempersiapkan 1234567890123456789012345678901212 merintahan Desa (DPMPD) agenda pelantikan untuk 1234567890123456789012345678901212 Kabupaten Dompu, Hairud- 23 cakades terpilih. Ren1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 din, SH, menyebutkan, em- cananya tahapan itu ber1234567890123456789012345678901212 pat desa yang melayangkan langsung diatas Taggal 9 1234567890123456789012345678901212 gugatan pilkades tersebut Desember mendatang. 1234567890123456789012345678901212 Selain persiapan ini, tak antara lain, Desa Katua dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mangge Asi Kecamatan kalah pentingnya yakni me1234567890123456789012345678901212 Dompu dengan tuntuan mastikan penggunaan DD/ 1234567890123456789012345678901212 penghitungan ulang surat ADD oleh penjabat sement1234567890123456789012345678901212 suara. Kemudian Sorinomo ara di masing-masing desa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dan Soritetanga Kecama- agar tidak berdampak hu1234567890123456789012345678901212 tan Pekat atas dugaan kum bagi kades definitif 1234567890123456789012345678901212 adanya pemungutan suara nantinya. “Saya pingin ada 1234567890123456789012345678901212 berita acara penyerahan dari ganda di TPS berbeda. 1234567890123456789012345678901212 “Semuanya sudah kita penjabat lama kepada kepa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 jawab secara normatif, la desa definitif, ini harus 1234567890123456789012345678901212 misalnya di Mangge Asi jelas karena menyakut hu1234567890123456789012345678901212 terkait dengan permintaan kum,” pungkasnya. (jun) 1234567890123456789012345678901212 mereka menghitung ulang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 itu dalam perda tidak dia1234567890123456789012345678901212 tur,” ungkapnya. 1234567890123456789012345678901212 Tak bisa dirincinya 1234567890123456789012345678901212 dasar penolakan masing1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masing desa dengan 1234567890123456789012345678901212 beragam tuntutan 1234567890123456789012345678901212 tersebut. Tetapi secara 1234567890123456789012345678901212 umum materi aduan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mereka tidak 1234567890123456789012345678901212 tertuang dalam 1234567890123456789012345678901212 Peraturan daerah. 1234567890123456789012345678901212 Sehingga sulit 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 untuk dilanjut1234567890123456789012345678901212 kan ke tahap 1234567890123456789012345678901212 berikutnya. 1234567890123456789012345678901212 Atas 1234567890123456789012345678901212 hasil 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akhir 1234567890123456789012345678901212 yang 1234567890123456789012345678901212 sudah 1234567890123456789012345678901212 diser1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ah1234567890123456789012345678901212 kan 1234567890123456789012345678901212 Hairuddin 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kota Bima (Suara NTB) – beras menjelang Natal dan 1234567890123456789012345678901212 Menjelang Natal Desem- Tahun Baru 2020. “Bulog 1234567890123456789012345678901212 ber 2019 dan Tahun Baru menjamin stok beras aman, 1234567890123456789012345678901212 2020, stok beras di Perum karena beras kita memang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bulog Cabang Bima dipasti- surplus,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 kan aman. Bahkan stoknya Kendati demikian, Ia 1234567890123456789012345678901212 dijamin bisa menemuhi tiga mengaku Bulog akan tetap 1234567890123456789012345678901212 wilayah, Kabupeten Bima, mengoptimalkan untuk keg1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dompu dan Kota Bima. iatan pasokan dan stabilia1234567890123456789012345678901212 “jelang Natal dan Tahun si harga pangan (KPSH). 1234567890123456789012345678901212 Baru 2020, stok beras kita Tujuannya untuk menjaga 1234567890123456789012345678901212 aman,” kata Kepala Perum harga beras di tingkat pasar. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bulog Cabang Bima, “Bulog akan tetap melaku1234567890123456789012345678901212 Sawaludin Susanto kepada kan intervensi ke pasar baik 1234567890123456789012345678901212 Suara NTB, Senin (2/12). secara grosiran atau melalui 1234567890123456789012345678901212 Susanto mengaku, stok penjualan langsung ke out1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 beras dan gabah yang ter- let-outlet RPK Bulog yang no1234567890123456789012345678901212 simpan di gudang Bulog tabene ada di permukiman,” 1234567890123456789012345678901212 saat ini sekitar 13.475 ton. katanya. 1234567890123456789012345678901212 Stok beras kata dia sekitar Susanto menambahkan, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 7.125 ton. Sementara stok masyarakat yang ingin 1234567890123456789012345678901212 gabah mencapai 10.000 membeli beras bisa lang1234567890123456789012345678901212 ton. “Gabah yang tersedia, sung belanja ke Bulog, baik 1234567890123456789012345678901212 siap kita giling kapanpun di kantor maupun ke 1234567890123456789012345678901212 jika memang beras sangat Gudang beras medium har1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dibutuhkan,” katanya. ganya sekitar Rp8.100 1234567890123456789012345678901212 Stok tersebut lanjutnya, perkilogram. “Harga beras 1234567890123456789012345678901212 dijamin akan bertahan setara beras medium Bulog 1234567890123456789012345678901212 sampai 20 bulan kedepan. di pasaran sekarang bisa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Untuk itu, Ia meminta ke- didapatkan dengan harga 1234567890123456789012345678901212 pada masyarakat agar Rp9.000 kilogram,” katan1234567890123456789012345678901212 tidak khawatir dengan stok ya menambahkan. (uki) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Tim Penyelesaian Sengketa Tolak Empat Gugatan Pilkades

DPMPD Sarankan Tetap Cairkan ADD Rababaka Dompu (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, menyarankan agar setiap tahapan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Rababaka tetap dicairkan. Hal itu untuk memastikan kucuran dana dari pusat di tahun berikutnya maksimal diperoleh wilayah ini. Soal adanya kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan lanjutan sebagaimana pengelolaan ADD 2018 yang tengah diusut kejaksaan, alternatifnya anggaran tersebut bisa di silvakan untuk kebutuhan tahun depan. Kadis PMPD Dompu, Hairuddin, SH., kepada Suara NTB, Senin (2/12) kemarin menjelaskan, dalam pencairan DD/ADD pemerintah pusat telah membaginya menjadi tiga tahapan. Jika pada setiap tahapan ditemukan persoalan akan jadi bahan evaluasi di tahun berikutnya. Untuk itu, demi memaksimalkan alokasinya mesti diupayakan tetap cair. “Uang itu harus dikeluarkan, rugi kita Dompu kalau tidak mencairkan semua tiga tahapan itu. Tidak mampu mengerjakan silvakan untuk tahun berikutnya,” ungkap dia. Jika dipaksa untuk membekukan pencairan hanya karena desakan kelompok tertentu, menurutnya, justru akan merugikan masyarakat luas. Karena mereka tidak akan bisa menerima manfaat atas kuncuran DD/ADD yang cukup besar itu. Kekhawatiran akan disalahgunakan oleh Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno yang kini terjerat hukum memang cukup dipahami. Tetapi alternatif terbaiknya bisa dilakukan dengan tetap mencairkan dan men silvakannya. “Kalau dikhawatirkan uang disalahgunakan apalagi kepala desa ini lagi bermasalah saya paham itu. Makanya saya ajak camat kemarin kita rapatkan dulu langkah-langkahnya seperti apa. Saya inikan hanya pembina,” tandasnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, Serikat Pemuda Desa Rababaka (Samudra) menuntut agar pemerintah Kecamatan Woja membekukan pencairan ADD tahap I untuk Desa Rababaka yang sudah terlanjur dicairkan. Alasannya, masih ditemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah desa tahun 2018 lalu. Termasuk masalah hukum yang kini mendera oknum pejabatnya. Jika dibiarkan pencairan dikhawatirkan menambah kerugian keuangan negara di desa tersebut. (jun)

Halaman 7

truktur pendukungnya dan akan berdiri pabrik pakan yang akan menampung hasil – hasil pertanian kita, hasil – hasil perikanan kita, dan akan menyediakan lapangan peker-

jaan untuk anak – anak putra putri kita,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin selaku inspektur upacara pada HUT KORPRI, Hari Guru, dan HKN di Kilo, Sabtu (30/11). Ia pun mengajak kepada jajaran Pemda Dompu untuk tetap bersemangat, karena apa yang diperjuangkan akan berhasil. Semua prosedur untuk pembangunan pelabuhan sudah dilalui. Mulai dari fisibility study, detail enginering design (DED) dan berbagai prosedur secara birokrasi sudah dilakukan. “Sekarang kita tinggal menunggu keberuntungan kita dan tidak hanya menunggu, kita perjuangkan,” ungkapnya. Saat ini sedang menyelesaikan proses sertifikasi lahan untuk bisa diserahkan ke Kementrian Perhubungan RI, supaya bisa ditindak lanjuti untuk konstruksi pelabuhan. “Anda bisa bayangkan Kilo lima tahun kedepan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Kita akan terus bergerak. Pas-

ti ada yang tidak setuju juga, pasti ada yang tidak suka juga, tapi kita sudah memulainya, kita tidak akan pernah menunggu semuanya setuju baru kita bergerak. Kita akan tetap bergerak dan kita tinggalkan orang – orang yang tidak setuju dan tidak mendukungnya. Karena tidak ada kewajiban untuk membuatnya sepakat, semuanya setuju,” kata H. Bambang. Ia juga mengaku bersama Kepala Dinas PUPR Dompu sudah mulai merancang akses jalan baru menuju pelabuhan Nusantara Kilo dari cabang Banggo Kecamatan Manggelewa ke Desa Tanju Manggelewa, Taropo Kilo hingga pelabuhan Nusantara. Survei harus lebih awal dilakukan sebelum tanah yang akan dilintasi jalan menjadi hak milik warga. “Sebelum itu terjadi, kita sudah punya peta jalan untuk menyediakan infrastruktur mendukung beroperasinya pelabuhan Nusantara,” ungkapnya. (ula/*)

(Suara NTB/jun)

SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras di Bima Surplus


SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Rencana Koalisi Gerindra - PDIP di NTB akan Difinalisasi ke DPP Mataram (Suara NTB) – Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP, Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengaku, sepakat apabila persoalan koalisi Pilkada Mataram 2020 bersama PDIP diserahkan ke DPP masing-masing partai.

(Suara NTB/penrem)

Anggota TNI saat terjun ke lokasi bencana angin puting beliung di Sambelia Lotim.

Kodim 1615/Lotim Terjunkan Tim ke Bencana Puting Beliung Selong (Suara NTB) Bencana alam angin puting beliung yang menimpa warga Dusun Purwakarya Transat, Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia pada Jumat sore (29/11) menjadi perhatian TNI. Kodim 1615/Lotim pun menerjunkan tim untuk membantu penanganan rumah warga yang rusak. Setelah mendapat kabar musibah itu, Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Prihanto Donny, S.IP., langsung memerintahkan Danramil 1615-03/Sambelia Kapten Inf Safii untuk melakukan pengecekan dan memberikan bantuan langsung kepada korban bersama anggotanya. Tim bersama BPBD Lotim dan Dinas Sosial Pemda Lotim melakukan pengecekan lokasi, ditemukan sekitar tiga rumah rusak akibat puting beliung. “Alhamdulillah, BPBD bersama Dinas Sosial dan anggota di lapangan langsung tanggap memberikan bantuan,” ungkap Dandim Sabtu (30/11). Bantuan berupa kebutuhan perbaikan rumah seperti asbes, semen, paku dan kebutuhan lainnya. Setelah itu, anggota Koramil melaksanakan pembersihan puing-puing bangunan yang berserakan bersama pemilik rumah. “Ini sebagai wujud kepedulian kita bersama instansi terkait untuk terus berupaya memberikan pelayanan dan bantuan kepada korban bencana alam di daerah,” ujarnya. (ars/*)

Menurut Anggota DPR RI dapil NTB itu, konsultasi ke DPP diperlukan, lantaran masih ada dinamika di internal partainya. Meski demikian, HBK memastikan koalisi tiga parpol, yakni, PKS-PDIP dan Gerindra merupakan koalisi keluarga dan persahabatan. “Yang pasti, kalau saya ingin agar koalisi bersama PDIP ini berlanjut, namun kita juga harus menghormati proses di internal DPC Gerindra yang juga masih berjalan hingga kini,” ujar HBK saat bersilaturahmi ke kediaman Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat, Minggu (1/12) malam. HBK menyatakan, kendati dirinya memiliki kuasa mutlak untuk mengatur dan mengawasi jalannya kerja Gerindra di NTB namun demokrasi

di tubuh kader yang kini berlangsung harus tetap dihargai. Kata HBK, Partai Gerindra dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota NTB memilih realistis. Jika ada figur di luar parpol yang elektabilitasnya jauh mengungguli kader Gerindra, maka pihaknya akan pasti memberikan dukungan pada figur tersebut. “Di Pilkada Serentak NTB, Partai Gerindra terbuka bagi koalisi dan figur manapun. Karena prinsip komunikasi kami adalah cair kok,” sambung dia. HBK menuturkan, jika semua proses dan dinamika komunikasi yang dilakukannya sejauh ini, termasuk dengan koalisi bersama tiga parpol, yakni, PDIP, Gerindra dan PKS akan dilaporkannya ke DPP Partai Gerindra. “Pertemuan malam ini juga

bagian saya melaporkan kondisi kerja saya pada kader Gerindra. Saya ini nothing to lose, bagi saya pertemanan itu yang utama dan Pak Rachmat adalah senior politik yang wajib kita hormati secara bersama-sama,” tegas dia. Ditempat yang sama, Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat merespon langkah maju HBK yang sudah mengkomunikasikan rencana koalisi tiga parpol dengan para kader Gerindra sejauh ini. “Yang pasti, apapun hasil dari komunikasi Mas Bambang akan saya sampaikan ke DPP. Bagi saya, Mas Bambang ini orangnya komitmen dan apa adanya. Sehingga, hasil yang ada akan kita sampikan ke DPP masing-masing,” ujar Rachmat. Dalam pertemuan yang diakhiri makan malam bersama itu,

Baehaqi Pupuk Semangat Berwirausaha Generasi Muda Mataram

H. Baehaqi (Suara NTB/ist)

HBK yang datang ditemani sang istri Hj. Dian Bambang Kristiono menyepakati bersama Rachmat Hidayat apapun keputusan DPP

akan dijalankan dengan baik, serta diamankan secara bersamasama untuk kemaslahatan masyarakat NTB. (ndi)

Jaksa Geledah Kantor Pegadaian Godo

Serius Maju di Pilwakot

Mataram (Suara NTB) – Pengusaha muda, H. Baehaqi menunjukan keseriusannya ikut tampil maju dalam Pilwalkot Kota Mataram 2020, dengan mendaftar sebagai kandidat bakal calon di sejumlah partai politik. Baehaqi telah mendaftar di Partai Golkar, PPP, dan PAN. “Saya siap ikut kontestasi Pilkada di Kota Mataram, tentu dengan jalur dukungan Parpol,” kata H. Baehaqi, Senin (2/12) Munculnya nama Baehaqi dalam kontestasi Pilwakot Mataram akan membawa warna baru dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini. Pasalnya, bukan saja mewakili generasi muda milenial, dia juga tidak membawa tangan kosong, melainkan dengan kemampuan enterpreneurship, Baehaqi menawarkan banyak gagasan dan ide baru pembangunan Kota ini. “Saya memang (figur) baru di politik. Tapi bertekad dan ikhtiar membangun Kota Mataram. Tentu dengan pemikiran yang baru dan lebih milenial,” ujarnya. Belakangan, dengan gaya khasnya enterpreneur muda ini berupaya menyatukan simpul-simpul komunitas muda, para milenial di Kota Mataram. Uniknya, jauh dari kesan politis dan membicarakan politik, kongkow bareng Baehaqi lebih banyak mengulas tentang potensi dan peluang partisipasi generasi muda dalam pembangunan Kota Mataram. Sektor ekonomi, khususnya pertumbuhan wirausahawan baru lebih sering diangkat dalam obrolan dan diskusi ringan. “Saya ingin bangun kesadaran bersama, bahwa para generasi muda inilah ujung tombak pembangunan daerah. Termasuk di Kota Mataram,” kata politisi Partai Golkar itu. Menurut Baehaqi, Kota Mataram dalam satu dekade terakhir mulai membangun diri menjadi Kota Menengah yang tak kalah dengan kota besar lainnya di Indonesia. Pembangunan sarana infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi Kota yang terus meningkat, merupakan peluang yang harus diisi dengan kreativitas dan inovasi kelompok muda. “Generasi muda kita harus punya visi berwirausaha untuk mengisi peluang ini. Banyak sekali peluang di Mataram, hanya saja partisipasi kalangan muda kita belum klik dan belum menemukan formatnya,” urainya. Wirausaha baru bisa bertumbuh dengan baik, apalagi pasar yang tersedia cukup besar di Kota Mataram ini. Ia mencontohkan, yang paling sederhana bisa dimulai dengan kedai kopi atau usaha waralaba produk makanan dan minuman. Minum kopi bareng, belakangan menjadi trend lifestyle di sejumlah Kota termasuk di Mataram. “Warkop saja sudah bisa jadi peluang. Ini baru yang offline. Yang online, generasi muda bisa menawarkan produk khas NTB lewat jejaring medsos dan sebagainya dan membangun relasi dengan enterpreneur muda di Kota lain,” ucapnya. Menurut Baehaqi, potensi dan keunggulan produk NTB sudah tersedia. Program industrialisasi yang dikembangkan sebagai program prioritas NTB juga menjadi daya dukung tersendiri untuk hal tersebut. Namun sebaik apapun produk, tetap harus didukung dengan promosi dan pemasaran yang baik. Disinilah peluang usaha bagi generasi milenial Kota Mataram untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan benefit. Tapi yang terpenting, papar Baehaqi adalah semangat berwirausaha dulu. Kalau sudah ada semangat dan cenderung menjadi passion, maka mendorong pertumbuhan wirausaha bukanlah hal yang sulit. “Yang saya temukan, potensi generasi muda kita di Mataram juga luar biasa. Komunitas yang ada juga punya skill dan pengalaman dari berbagai bidang sektoral, ada yang otomotif, olahraga, pariwisata dan lain sebagainya. Kalau ini bisa kita padukan maka bisa menjadi kekuatan baru dalam menyongsong era 4.0 ini,” pungkasnya. (ndi/*)

(Suara NTB/ist)

KOALISI - Ketua BPD DPP Gerindra, H. Bambang Kristiono kembali menemui Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat untuk membahas lebih lanjut rencana koalisi kedua partai di Pilkada serentak tujuh kabupaten/kota di NTB. Kedua partai sepakat rencana koalisi akan dibahas lebih lanjut ke DPP masing-masing untuk finalisasi.

(Suara NTB/BNNP NTB)

DIAMANKAN - Tersangka penyelundupan ganja 15 Kg diamankan di Kantor BNNP NTB. Mereka masih menjalani pemeriksaan hingga Senin (2/12) kemarin.

Penyelundupan Ganja 15 Kg, Indikasi Keterlibatan Napi Didalami Mataram (Suara NTB) – BNNP NTB menangkap kurir dan pemesan ganja 15 Kg. Mereka diduga mengedarkan untuk pesanan yang meningkat jelang akhir tahun. Tim penyidik sedang mendalami adanya keterlibatan narapidana narkoba di balik penyelundupan ganja senilai Rp120 juta ini. “Kakak kandung dari tersangka penerima barang ini masih mendekam di Lapas dengan kasus yang sama. Kita dalami keterlibatannya kakak beradik ini,” terang Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, Senin (2/12). Sugianyar menambahkan, napi berinisial HP tersebut kini sedang menjalani masa pidana penjara 15 tahun. Terpidana HP baru diputus bersalah Pengadilan Negeri Mataram pada Mei lalu.

HP ditangkap pada Oktober 2018 dengan barang bukti ganja 20,7 gram. HP ditangkap bersama istrinya, AS yang juga terbukti memiliki ganja 14,4 gram. Mereka mendapatkan ganja itu dari bandar berinisial AC. Sugianyar menerangkan, si penerima barang, Z (33) ditangkap bersamaan dengan I (46) saat mengambil ganja, Minggu (1/12) petang di Terminal Mandalika, Bertais, Sandubaya, Mataram. Ganja itu baru saja diserahkan kurir berinisial MI (29) warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Tersangka Z mendapat mengambil barang dengan mobil sedan DR 1599 AQ. Ganja dalam koper itu sudah sempat dimasukkan ke dalam mobil yang turut disita tersebut. “Ganja dalam 15

bungkus yang masing-masing beratnya 1 Kg. total beratnya diduga 15 Kg,” terangnya. Kabid Pemberantasan BNNP NTB AKBP Deny Priadi mempelajari pola peredaran narkoba ganja yang selalu meningkat jelang akhir tahun. “Kita selidiki apakah mereka akan memasarkannya di kawasan wisata atau tidak,” terangnya. Dia menambahkan, tersangka MI berangkat dari Jakarta menggunakan bus Patas. MI transit di Surabaya untuk mengambil koper berisi ganja dari seseorang. MI mengaku mau karena diberi ongkos jalan Rp3 juta. “Kita masih dalami siapa bandarnya, dan seperti apa hubungannya dia (Z) dengan kakaknya yang di Lapas,” tandas Deny. (why)

Bawaslu Petakan Potensi Kerawanan dalam Setiap Tahapan Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) – Hampir semua tahapan dalam pemilu, dinilai memiliki potensi kerawanan terjadi pelanggaran. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan yang berlangsung perlu mendapat pengawasan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan jujur adil dan demokratis. Hal itu disampaikan Kordinator Divisi (kordiv) Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi, Senin (2/12). Tahapan Pilkada serentak 2020 saat ini sudah memasuki tahapan persiapan, perencanaan dan penganggaran. Disebutkan potensi kerawanan pada tahapan ini adalah tidak semua pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pilkada memberikan alokasi anggaran pilkada kepada KPU dan Bawaslu sebagai institusi penyelenggara. “Hampir seluruh tahapan Pilkada itu rawan. Contohnya dalam tahapan penganggaran, tidak semua Pemda mangamini Permendagri nomor 54 tahun 2019 yang mengatur kewajiban Pemda untuk memberikan hibah Pilkada. Karena banyak kepala daerah yang sudah dua periode, merasa tidak punya kepentingan, mereka sengaja menghambat penganggaran. Tapi di NTB semua sudah clear,” ungkapnya. Potensi kerawanan juga terjadi pada tahapan berikutnya yakni tahapan proses seleksi pendaftaran penyelenggara badah adhoc, seperti PPK, Panwascam dan KPPS dan Pengawas TPS. Dalam proses itu menurut Suhardi, sering kali terjadi tekanan dari bakal calon dan tim tertentu untuk memasukkan orang-orangnya dalam

(Suara NTB/dok)

Suhardi struktur penyelenggara Adhoc. “Ituseringkaliterjadi,calonyang mau maju mau menitip orangnya, sehinggaketikamelakukanpelanggaran tidak ditindak. Didekati Bawaslu kabupaten/kota,” ujarnya. Begitu juga dalam tahap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sering kali ditemukan DPT yang tidak sinkron dengan data lapangan. Disebutkan salah satunya yang kerap kali muncul yakni persoalan adalah tidak sinkron antara data kependudukan dari pemerintah atau DP4 dengan DPT. “Tahapan penyelenggaraan terkait dengan pencalonan, calon perseorangan, rawannya adalah manipulasi dukungan KTP, sehingga banyak sekali masalah yang muncul. Kemudian partisipasi pemilih yang minim, karena masyarakat merasa tidak ada hubungan dan kepentingannya dengan pemilu ini, realistisnya akhirnya pemilu menjadi transaksional,” papar Suhardi. Dengan memotret potensi ker-

awanan dalam setiap tahapan itu, maka Bawaslu mengajak semua komponen masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan. Bawaslu selaku institusi yang melakukan fungsi pengawasan memiliki keterbatasan. Sehingga partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya tahapan pemilu sangat penting. Memasuki tahapan masa kampanye, potensi kerawanan pelanggaran makin tinggi. Kerawan pelanggaran pada masa kampanye ini terjadi seperti pelibatan ASN, kemudian potensi terjadinya konflik sosial antar pendukung dan sejumlah pelanggaran ketentuan aturan main kampanye lainnya. “Kejadi pelanggaran yang sering terjadi seperti perusakan alat praga dan bahan kampanye, serta kampanye hitam. Selain itu, pengeluaran dana kampanye tidak dilaporkan oleh pelaksana kampanye. Masa tenang pun tidak luput dari pelanggaran, terutama politik uang. Intimidasi terhadap pemilih juga berkemungkinan untuk terjadi pada tahapan ini,” katanya. Puncak tahapan pemilu yakni pemungutan suara juga menjadi salah satu atensi pengawasan Bawaslu. Karena potensi pelanggaran dalam tahapan ini paling rawan, salah satunya yakni terkait dengan manipulasi hasil perhitungannya perolehan suara pasangan calon. “Kerawan masih terjadi sampai pada penetapan calon terpilih dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Disana masih rawan terjadi konflik. Pada momen ini, pihak yang kalah sering kali mencari celah untuk menggugat. Bahkan penyelenggara bisa menjadi sasaran,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Bima mencari buktibukti tambahan terkait dugaan korupsi gadai fiktif pada Pegadaian Cabang Godo, Woha, Kabupaten Bima. Tim jaksa penyidik menggeledah kantor. Sejumlah dokumen terkait gadai disita. Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan menjelaskan, penggeledahan itu hanya untuk mencari dokumen terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya. “Kita sita dokumen,” bebernya saat ditemui di Mataram, Senin (2/12) kemarin. Dia mengatakan, penyitaan dokumen itu sebagai bagian dari penyidikan. Selain meminta keterangan saksi-saksi untuk mendalami indikasi korupsi dalam kasus tersebut. “Dokumen yang berhubungan dengan gadai fiktif,” sebutnya. Dokumen yang sudah disita itu kini masih dipelajari. Dikaitkan dengan keterangan saksi. Kesimpulannya nanti berkenaan dengan penentuan pihak yang akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai tersangka. Wayan mengaku punya tar-

get proses penetapan tersangka sebelum tahun 2019 ini berakhir. “Kalau tidak ada halangan, saya mau kasus ini tuntas tahun ini,” pungkasnya. Kejari Bima mengusut kasus dugaan korupsi penyimpangan gadai pada Pegadaian Godo, Woha, Kabupaten Bima tahun 2018. Barang gadai diduga dioper untuk dijadikan agunan pinjaman lain. Kasus itu mulai ditangani setelah ada temuan dari auditor Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengadaian Bima sebesar Rp750 juta.Temuanya ada indikasi laporan kas keuangan yang mencurigakan. Hal itu timbul diduga akibat penyalahgunaan wewenang. Indikasi itu yang membuat jaksa penyidik menaikkan status penanganan kasus menjadi penyidikan. Proses pembiayaan gadai diduga tidak sesuai dengan prosedur. Yang akibatnya terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara. Barang digadaikan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Godo. Setelah mendapat fasilitas gadai, jaminan diduga dipakai lagi untuk menjadi jaminan di tempat lain. (why)

Dorong Kader, PKB Tidak Buka Pendaftaran di Loteng dan KLU Mataram (Suara NTB) – Desk Pilkada PKB sudah mulai dibentuk di tujuh daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB. DPC PKB di tujuh daerah tersebut juga sudah melakukan rapat kerja wilayah dengan desk Pilkada DPP PKB, terkait Persiapan menghadapi Pilkada 2020. Ketua DCP PKB Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra yang ikut rakorwil desk Pilkada tersebut kepada Suara NTB, Senin (2/12) menyampaikan sejumlah hasil dari rakorwil tim desk Pilkada tersebut. Salah satunya soal persiapan pembukaan pendaftaran. Dari tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di NTB, disebutkannya PKB hanya akan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di lima daerah saja, yakni Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Sedang di dua daerah yakni Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah, dipastikan PKB tidak akan membuka pendaftaran. Pasalnya di dua daerah itu, PKB akan mengusung kadernya sendiri. “Desk Pilkada DPP meminta, di mana di daerah yang punya potensi untuk mengusung kader, diminta tidak membuka pendaftaran dan pendaftaran hanya dilakukan di daerah yang kemungkinan kader berat diusung. Dari tujuh daerah, Loteng dan KLU tidak membuka, sementara daerah lain silahkan dilaksanakan membuka pendaftaran,” ujar Pelita. Adapun kader yang dijagokan PKB untuk diusung di dua daerah tersebut yakni di KLU, dipastikan akan mengusung ketua DPC-nya, Djohan Sjamsu dan di Loteng juga PKB menjagokan ketua DPC, Lalu Pelita Putra. Didua daerah itu DPP melihat potensi mengusung kader sangat besar, baik dari sisi figur yang akan diusung maupun dari jumlah kursi yang dimiliki PKB sangat memungkinkan untuk membangun bargaining politik mengusung kader. “Untuk Lombok Utara sudah bisa dipastikan hampir 90 persen akan mengusung kader sendiri, yakni mantan

(Suara NTB/dok)

Lalu Pelita Putra Bupati, Pak Djohan Sjamsu. Kalau di Loteng sendiri ya masih wait and see, karena meskipun peluang dan potensi itu ada, tapi saya sendiri masih menunggu restu dari orang tua,” katanya. Ditegaskan Pelita, PKB berkomitmen tinggi untuk mengantarkan kadernya dapat memenangkan pertarungan maupun bakal calon yang diusung di daerah lainnya. Karena itu pihaknya tidak mau terburuburu menetapkan arah dukungan. Partainya juga tidak terpengaruh dengan manuver politik yang dilakukan sejumlah parpol dan elit-elit politik. “Kita ingin menang siapapun dia, sepanjang punya komitmen, punya peluang dan potensi diusung PKB,” katanya. Terakhir disampaikan anggota DPRD Provinsi NTB itu, bahwa pada Pilkada serentak 2020 ini, partainya benar-benar akan total dalam menghadapi pertarungan. Karena dari DPP tidak mau hanya menerima laporan dari pengurus daerah, namun langsung turun melakukan pemantauan terhadap dinamika konstelasi politik yang terjadi. “Deks Pilkada DPP sekarang tidak hanya menunggu hasil mapping dari bawah, tapi turun langsung memantau dimana daerah-daerah yang punya potensi mengusung kader dan bisa dimenangkan. Karena itu kemarin DPP memberikan beberapa catatan, seperti bangunan arah koalisi dan juga mapping kekuatan lawan,” pungkasnya. (ndi)


SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Selasa, 3 Desember 2019

Halaman 9

Pemuda Kuripan Utara ”Sulap” Sungai Jadi Wisata Air Giri Menang (Suara NTB) – Masyarakat di Lombok Barat memanfaatkan aneka ragam potensi yang dimiliki untuk menjadi lokasi wisata. Tidak saja, potensi alam berupa pemandangan alam, pantai, pegunungan hingga sungai pun disulap menjadi objek wisata. Dengan kreativitas pemuda di desa mampu menyulap sungai yang tadinya terkesan kotor dan kumuh menjadi indah dipandang sehingga menyedot banyak pengunjung. Seperti halnya, sentuhan tangan kreatif para pemuda di Dusun Pesongoran Desa Kuripan Utara berhasil menata sungai Pesongoran menjadi salah satu objek wisata menarik. Oleh warga sekitar, lokasi wisata ini dinamakan wisata Sungai Empel Songor. Berangkat dari perhatian pemuda setempat terhadap perlunya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Para pemuda perhatian akan kondisi sungai setempat yang menjadi lokasi pembuangan sampah dan kotoran limbah rumah tangga, menyebabkan air sungai tercemar. Atas kesadaran itu, muncul ide bagaimana memangkitkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah lagi ke sungai. “Makanya sekitar sebulan lalu, sungai kami tata, kami cat warna warni agar masyarakat sadar kebersihan lingkungan, sungai. Dengan tidak membuang sampah ke sungai,”kata Sekdes Kuripan Utara Ahmad Mas’ud kemarin. Ide ini pun terbilang manjur, karena setelah sungai ditata

kotoran dan sampah di sungai tidak separah sebelumnya. Meski diakui, belum mampu meningkatkan kesadaran warga secara menyeluruh. Semangat para pemuda pun tak kendor, mereka semakin berpacu setelah salah satu media nasional mengangkat lokasi wisata hasil inovasi mereka. Setelah sungai itu ditata dan dipercantik perubahan jauh sekali ketika sebelum ditata. Khususnya dari sisi pengunjung. Sungai itu mulai ramai pengunjung bahkan mereka tidak saja dari desa setempat namun pengunjung dari luar desa berdatangan ingin melihat sungai tersebut. “Warga dari luar berdatangan karena penasaran seperti apa sungai ini,” imbuh dia. Dalam sehari kata dia jumlah pengunjung

Rumah Sakit Unram Gelar Operasi Bibir dan Lelangit Sumbing Gratis Mataram (Suara NTB) Sebanyak 26 orang telah melakukan operasi bibir dan lelangit sumbing di Rumah Sakit Universitas Mataram pada tanggal 19 – 22 November 2019. Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Noordhoff Craniofacial Foundation dan Chang Gung Hospital Taiwan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan kegiatan yang sama pada tahun lalu. Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram dr. Ahmad Taufik S. Sp.OT., menjelaskan bahwa ke sebelas orang yang merupakan tim bedah plastik dari Chang Gung Hospital Taiwan secara khusus datang ke Lombok berkolaborasi dengan tim bedah plastik Rumah Sakit Universitas Mataram untuk melakukan tindakan operasi bibir dan lelangit sumbing. Dikatakan, dalam rangkaian kegiatannya, penderita bibir dan lelangit sumbing yang telah mendaftar dilakukan proses seleksi atau skrining pre operasi pada tanggal 13 – 14 dan 18 – 22 November 2019 meliputi pemeriksaan laboratorium, rontgen dada, pemeriksaan dokter spesialis anak dan spesialis bedah plastik. Sementara dari 55 yang mendaftar sebanyak 26 yang lolos persyaratan untuk dilakukan tindakan operasi. Peserta yang mengikuti operasi gratis ini tidak hanya berasal dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur, namun juga Sumbawa, Bima dan Dompu. Khusus untuk pasien dari Lombok Timur kegiatan ini didukung penuh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dengan memfasilitasi skrining, pengantaran dan penjemputan pasien. Kegiatan Penyuluhan dan Kuliah Umum mengenai bibir dan lelangit sumbing sebagai acara puncak akan diselenggarakan pada tanggal 22 November 2019 pukul 8-11 WITA, yang diikuti oleh civitas Rumah Sakit Universitas Mataram dan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram serta Undangan. Seperti yang sudah diketahui pada umumnya bibir dan lelangit sumbing adalah kondisi kelainan bawaan terdapatnya celah pada bagian atas bibir dan atau lelangit mulut. Hal ini terjadi karena adanya gangguan perkembangan bayi saat masih dalam kandungan. Berbagai masalah yang dapat timbul diantaranya kesulitan makan dan minum termasuk menyusui, gangguan pendengaran, gangguan pertumbuhan gigi dan gangguan bicara. Dampak kesehatan yang timbul akibat kondisi tersebut berkontribusi terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang menderita bibir dan lelangit sumbing, termasuk salah satunya stunting. Selain itu juga anak dengan kondisi bibir dan lelangit sumbing memiliki rasa rendah diri dan rentan mendapat perundungan oleh lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kegiatan operasi bibir dan lelangit sumbing gratis ini, sangat membantu penderita bibir dan lelangit sumbing yang pada umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga tindakan medis operasi yang relatif mahal yang dilakukan untuk memperbaiki gangguan fisik tersebut dapat dijangkau oleh penderita. Terselenggaranya kegiatan Bakti Sosial Operasi Bibir dan Lelangit Sumbing ini juga mendukung semangat tema HKN ke-55 tahun 2019 yaitu Generasi Sehat, Indonesia Unggul. Anak – anak penderita bibir dan lelangit sumbing juga bagian dari generasi penerus bangsa. Berbagai masalah kesehatan sebagai dampak dari bibir dan lelangit sumbing termasuk stunting yang menerpa mereka dapat dicegah dengan terselenggarnya operasi ini. (dys)

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Tenaga medis dan pasien operasi bibir dan lelangit sumbing pose bersama.

mencapai 50 orang khususnya dari kalangan anak-anak. Hanya saja saat ini, kawasan hutan itu sedang dibenahi. Pihaknya perlu melengkapi sarana prasarana yang beum ada. Untuk pembiayaan pendataan sendiri belum masuk APBDes tahun ini. “Bahkan untuk pengecatan kami dilakukan secara swadaya, ada yang kasih dalam bentuk uang dan cat,” ujarnya. Sejauh ini lanjut dia, belum ada sentuhan dari Pemda. Saat ini untuk penataan kawasan ini butuh sarana prasarana berojong sungai untuk menjaga kebersihan dan keasrian sungai. Selain itu lanjut dia, butuh dibangun jembatan penghubung antar dua dusun Pesogoran dengan Pedek Anyar. Panjang jembatan ini diperkirakan 18 -

(Suara NTB/her)

Pemuda Kuripan Utara menyulap sungai menjadi lokasi wisata air 20 meter dan lebar 1.5 - 2 meter. “Dan rencananya jembatan itu sekaligus kami siapkan spot selfie pengunjung kalau sudah terealisasi,” harap dia. Pihaknya sangat berharap bantuan dari pemda dan BWS agar

membantu penataan kawasan ini. Sebab kata dia, saat ini warga setempat kekuangan tempat untuk rekreasi. Banyak warga sekitar pergi ke daerah seperti Sekotong, Narmada untuk berwisata.

“Setelah wahana wisata alam ini ada, diharapkan menjadi tempat rekreasi masyarakat sekitar,” kata dia. Terkait penataan dan jembatan belum resmi diusulkan ke Pemda. Namun sudah ada respon dari

bupati secara lisan setelah melihat berita di media untuk mendukung pengembangan kawasan ini, ke depannya pihaknya perlu membentuk Podrawris dan kelompok pecinta sungai. (her)

ISRC 2019 : Kontribusi Unram untuk Majukan Daerah Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Asian Rural Sociological Association menggelar acara International Seminar on Rural Sociology and Community Development/ISRC 2019 (Seminar Internasional tentang Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat) dengan tema “Implementing Rural Sciences for Sustainable Development Goals Achievement” (Penerapan Ilmu Pengetahuan Pedesaan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di Hotel Aruna Senggigi. Seminar Internasional itu diisi dengan presentasi parallel dan publikasi hasil penelitian dari berbagai pakar yang kompeten di bidangnya. Tujuan utama dari ISRC adalah menemukan solusi efektif dalam mengatasi masalah pedesaan di daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals Achievement), seperti pengurangan ke-

ram tersebut. Dia mengatakan topik-topik yang dibahas dalam seminar merupakan topik-topik yang sangat berguna bagi pembangunan maupun pengembangan daerah seperti penanganan dan manejemen resiko bencana alam. “Saya berharap dengan adanya kolaborasi (antara Unram dengan Pemprov) ini bisa menjadi kontribusi dalam memajukan NTB dimasa yang akan datang” katanya. Sementara itu Wakil Rektor bidang Akademik Unram Agusdin, SE., MBA., DBA mewakili Rektor Unram dalam sambutannya menyatakan bahwa NTB (Suara NTB/dys)

Pembukaan ISRC dengan pemukulan gendang beleq miskinan, isu lingkungan, ben- masalah keamanan pangan, cana alam, adaptasi perubah- selain itu juga memiliki potenan iklim dan berbagai topik si besar untuk dikembangkan lainnya yang mendukung menjadi desa wisata. Mantan Sekertaris Daerah dalam kemajuan daerah. Sebab daerah pedesaan (Sekda) NTB Rosiady Sayuti, memiliki peran penting dalam Ph.D menyatakan bahwa pembangunan ekonomi setiap Pemprov sangat mengapresianegara karena pengaruhnya si berlangsungnya kegiatan terhadap pertanian global dan ISRC yang menggandeng Un-

Media Pembelajaran Mudahkan Siswa Selesaikan Soal Matematika Mataram (Suara NTB) – Seorang Guru Kelas 2 SDN 1 Lopok, Sumbawa, Harni Fatimah, S.Pd., menciptakan media pembelajaran yang bernama Iwak Buka Cerdas untuk membantu siswanya mengerti perkalian dari angka 1-10. Melalui penggunaan Iwak Buka Cerdas siswa mampu membuat kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. Harni memberi sentuhan lokal pada media ini. Dengan memadukan biji asam dan buka atau anyaman daun lontar yang ditempelkan pada lubang iwak atau congklak. Media Iwak Buka Cerdas dibuat dengan memanfaatkan bahan bekas yang ada di sekitar diantaranya kardus bekas, biji asam, anyaman daun lontar, dan lem. Dengan media pembelajaran Iwak Buka Cerdas, semua siswa terlihat aktif dan lebih mudah menyesaikan soal matematika pada materi perkalian. “Yang paling penting kita tanamkan kepada siswa adalah penanaman konsepnya. Apabila siswa sudah mengerti bagaimana konsep perkalian, mereka akan lebih mudah menjawab soal yang kita berikan,” kata Harni. Adapun langkah-langkah untuk membuat Iwak Buka Cerdas adalah pertama-tama siapkan kardus. Kemudian lubangi kardus berbentuk bulat sebelah kiri dan kanan masing-masing 5 buah dan di masing-masing ujung kardus buat satu lubang layaknya permainan congklak. Kemudian pada lubang diletakkan buka sebanyak 12 biji. Kemudian dipercantik sebelah kiri dan kanan dengan kertas manila berwarna yang bertujuan untuk menarik minat anak. Agar media ini tahan lama, lapisi dengan solasi pada lapisan kardus. Sebelum menggunakan media, perlu disepakati dulu dengan siswa bahwa lubang Iwak sebelah kiri untuk meng-

(Suara NTB/ist)

IWAK BUKA CERDAS - Guru Kelas 2 SDN 1 Lopok, Sumbawa, Harni Fatimah, menunjukkan media pembelajaran Iwak Buka Cerdas untuk membantu siswanya mengerti perkalian dari angka 1-10. Ilmu yang didapatkan Hargambarkan proses pengoperasiannya sedangkan lubang se- ni selama pelatihan numerasi belah kanan untuk jumlah diterapkan dengan menyusun atau hasil pengoperasian. Bisa media sesuai dengan dunia juga sebaliknya tergantung anak. Proses pembelajaran kesepakatan. Inovasi untuk jadi lebih menyenangkan. Anak Sekolah Indonesia (IN- Siswa pun mengikuti pembelaOVASI) merupakan program jaran dengan antusias dan kemitraan antara Pemerintah penuh semangat karena ia Indonesia dengan Pemerintah merancang media pembelajaAustralia, memberikan dam- ran berdasarkan pengalaman pak positif dalam meningkat- dan permainan yang sering dikan kreativitas guru seperti lakukan siswanya sehari-hari. Kepala SDN 1 Lopok, Suyang dirasakan Harni. Sebagai guru mitra IN- handi S.Pd., menyampaikan OVASI, Harni merasakan pe- dukungannya kepada semua rubahan yang signifikan guru yang selalu berusaha dalam mengajar di kelas. mencari solusi inovatif dalam Menurutnya, sebelum meng- mengajar. Kepala sekolah ikuti program INOVASI, merasakan banyak perubahdalam merancang pembelaja- an, setelah adanya pelatihan ran ia mengikuti langkah- yang diikuti guru kelas awal langkah yang ada dalam buku. bersama INOVASI. Hal itu Begitu juga media dan alat menjadi atmosfer dalam peraga yang ia gunakan hanya meningkatkan kualitas pemseadanya. Setelah mengikuti belajaran. Bahkan para guru program INOVASI, ia menja- kelas 4-6 juga turut bersedi lebih kreatif dan inovatif, mangat karena para guru baik dalam merancang lang- kelas awal membagikan ilmu kah-langkah pembelajaran dari pelatihan kepada rekan maupun dalam mempersiap- sesama guru saat rapat sekolah atau diskusi. (ron) kan media pembelajaran.

memiliki daerah pedesaan yang sangat potensial sehingga diperlukan adanya studi yang berhubungan dengan pedesaan. “Seminar ini akan fokus membahas bagaimana mewujudkan pembangunan yang berkelajutan di pedesaan” paparnya. Dia berharap ISRC ini bisa memberikan rekomendasi untuk pengembangan daerah kedepan dan juga bisa memberikan rekomendasi jurnal bereputasi untuk mendukung akreditasi perguruan tinggi. “Semoga kegiatan ini bisa memberi kontribusi bagi daerah maupun kampus dimasa yang akan datang, “ katanya. (dys)

Pontren Cendikia DLM Gelar KSC

Selong (Suara NTB) Pondok Pesantren Cendekia Darul Lutviyah Murni (DLM) NWAiklomak Desa Toya Kecamatan Aikmel menggelar Kompetisi Sains Cendekia (KSC). Acara kali ketiga di gelar ini gelar Minggu sore lalu. Mudir Pontren Cendekia DLM NW, Dr.H.M.Mugni Sn, M.Pd. M.Kom., kepada Suara NTB menyampaikan bahwa KSC diinisiasi oleh Pontren Cendekia sebagai wadah untuk anak-anak sekolah di Lotim. Ajang kompetisi dalam bidang matematika dan IPA. Menurutnya, semakin banyak wadah anak-anak untuk berlomba maka semakin banyak peluang bagi anak-anak untuk berlatih dan mengembangkan kemampuannya dalam bidang sians. Sebelum berlomba, diyakini peserta dan para guru pendampingnya ini akan belajar dan mempersiapkan diri. “Untuk itu sebaiknya semakin banyak wadah-wadah seperti ini dilaksanakan oleh berbagai pihak, seperti ormas-ormas, pondok-pondok pesantren dan tentunya oleh pemerintah daerah,” saran Mugni. Sarannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bisa menggelar acara serupa. Menurut Mugni, acara kompetisi seperti ini bisa dibiayai dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Semakin banyak anak-anak mengikuti lomba maka anakanak akan semakin hebat. KSC digelar Pontren DLM NW ini untuk siswa pendidikan dasar, yakni SD/MI dengan melombakan Matematika dan IPA. Sedangkan untuk SMP/MTs melombakan Matematika, Biologi, dan Fisika. Mugni yang juga Kepala Dinas Pariwisata Lotim ini mengtatakan, KSC ini men-

gambil tema berloma dan berwisata; bina silaturrahmi; uji nyali dan nyantri; raih prestasi. Disamping untuk mengikuti perlombaan diharapkan juga mereka berwisata. “Berwisata alam, wisata budaya, dan wisata religi,” imbuhnya. KSC ke-3 ini mengundang 200 sekolah se-Lombok Timur. Masing-masing 100 sekolah SD/MI dan 100 sekolah SMP/ MTs. Namun, yang hadir 36 SD/ MI dan 26 SMP/MTs. “Total peserta 128 orang,” ucapnya. Diakui, partisipasi sekolahsekolah ini masih minim. Hal ini mungkin bisa jadi koreksi bagi kami pihak pondok pesantren sekaligus koreksi juga untuk Dikbud dan Kementerian Agama, “ Mengapa sekolah/madrasah tidak tertarik mengikuti lomba-lomba?” tanyanya. Adapun juara 1 KSC ketiga ini untuk matematika tingkat SD diraih oleh Siti Kudusiah Aulia Zaen dari SDN 1 Kalijaga, juara 2 : Warni dari MI NW Tebaban dan juara 3 : Septia Ramdhiani dari MI Hamzanwadi 1 Pancor. Untuk IPA SD, juara satu Elga Pebrianti dari SDN 1 Sembalun Bumbung, juara 2 Zaskia Meisya Azzahra dari SDN 1 Anjani dan juara 3 Rizka Zuliana Safitri dari SDN 1 Kalijaga. Untuk Matematika SMP/MTs juara 1 Aisyah Putri Raehanun dari SMP IT Ar Risalah Paok Lombok, juara 2 Aulia dari SMPN 3 Masbagik, juara 3 Ati Aprianti dari SMPN 3 Masbagik. Lomba Biologi SMP/MTs juara 1 Wafiq Rahma Aulia Putri dari SMP IT Ar Risalah Paok Lombok, juara 2 Candra Dewi dari MTs Marakitta’limat Wanasaba, juara 3 Nurhasbiyati Maryam dari SMP IT Ar Risalah Paok Lombok. (rus)

PARA JUARA - Mudir Pontren Cendikia DLM Aiklomak berpose bersama para juara.


PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

Halaman 10

STAHN Gde Pudja Mataram Laksanakan Pengabdian Masyarakat Lintas Nusantara di Banggai, Sulteng Mataram (Suara NTB) Jurusan Dharma Duta STAHN Gde Pudja Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Lintas Nusantara di Dusun Saiti Sari, Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kegiatan yang dilaksanakan selama lima hari dari Rabu (27/11) sampai Minggu (1/12) difokuskan di Dusun Saiti Sari yang mayoritas masyarakatnya merupakan transmigrasi dari berbagai daerah, terutama Bali dan Lombok. Kegiatan pembukaan diawali dengan persembahyangan bersama, dilanjutkan dengan acara pembukaan. Ketua panitia yang merupakan Kaprodi Ekonomi, I Putu Sugih Arta, SE., MM., sekaligus mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia sangat berkesan atas antusias masyarakat yang menyambut tim pengabdian masyarakat. Acara pembukaan diisi dengan tarian puspanjali dan bleganjur dari masyarakat Saiti Sari, sehingga pembukaan tampak meriah. I Putu Sugih Arta menyatakan kegiatan pengabdian ini merupakan wujud nya-

ta dari Tri Dharma perguruan tinggi selain pendidikan dan pengajaran, serta penelitian. Ia menambahkan, Selain merupakan implementasi program kerja lembaga, juga merupakan ajang simakrama dan sosialisasi lembaga STAHN Gde Pudja Mataram kepada masyarakat Hindu di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. “Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar senantiasa berpikir maju dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai kegiatan yang akan diberikan diharapkan menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan kecerdasan bangsa secara umum,” ujar Putu Sugih Arta. Ketua PHDI Kecamatan Nuhon, I Made Suandia dalam sambutannya menyatakan sangat bersyukur adanya lembaga pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerahnya. Ia menyatakan masyarakat yang merupakan masyarakat trans sangat haus akan siraman rohani Hindu. Seyogyanya pembinaan agama seperti ini dilakukan di usia dini untuk menanamkan nilai-nilai ajaran agama Hindu, sehingga menguatkan sradha bhakti masyarakat. Ia

mengharapkan masyarakat berperan aktif untuk mengikuti semua kegiatan yang diprogramkan oleh tim pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram karena merupakan kesempatan langka. Senada dengan PHDI Kecamatan Nuhon, Ketua PHDI Desa Saiti dan Damai Makmur, I Wayan Sulandep, S.Pd.H., yang juga merupakan alumni STAHN Gde Pudja Mataram mengharapkan masyarakat guyub untuk sharing atau berbagi dan bertanya tentang pelaksanaan agama di tanah rantau. Berbagai program dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat di antaranya dharma tula dan dharma wacana yang bertujuan untuk menguatkan sradha bhakti masyarakat. Juga diberikan pembinaan praktek tari, yoga, aksara Bali, dan pengenalan wariga untuk anak usia dini dan siswa-siswi. Di sesi lain juga diberikan materi kewirausahaan, pengetahuan pengorganisasian produk pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga ada dharma tula dari PHDI kecamatan dan desa. PHDI Kecamatan Nuhon yang memberikan materi tentang aktualisasi berag-

ama di era milenial mengharapkan masyarakat Hindu di daerah transmigrasi seyogyanya menerapkan etika Hindu dalam berinteraksi dengan umat agama lain serta hidup rukun saling menjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya beragama harus diwujudkan dengan sikap saling pengertian dan toleransi, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga. Sedangkan PHDI Desa memberikan materi tentang peranan orang tua dalam meningkatkan sradha bhakti anak di zaman ini mengharapkan peran orang tua sebagai ujung tombak pendidikan anak ditingkatkan. Terlebih kurangnya pengawasan terhadap anak yang ditinggalkan oleh orang tua, karena terlalu sibuk di kebun membuat pergaulan anak tidak terkendali dan cenderung ke arah negatif. Untuk itu, I Wayan Sulandep mengharapkan peran orang tua agar bersama-sama dalam mendidik anak tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada guru di sekolah. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru disekolah dan masyarakat yang turut aktif berperan mengawasi anak dari

pergaulan yang negatif. Antusias masyarakat Saiti sangat terlihat di setiap kegiatan yang dilakukan tim pengabdian walaupun kondisi cuaca panas yang kurang bersahabat. Masyarakat Desa Saiti dari anak usia dini sampai orang tua, aktif mendengarkan dan berdiskusi tentang materi-materi yang diberikan untuk meningkatkan sradha bhakti serta menambah wawasan beragama. Kegiatan ditutup oleh Sekretaris P3M yang mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Nengah Sukendri, SE., M.Pd.H., yang menyampaikan apresiasi atas antusias dan partisipasi masyarakat yang yang begitu tinggi. Dalam kegiatan penutupan ditampilkan tarian yang dilatih oleh tim pengabdian, dharma wacana

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama tim pengabdian kepada masyarakat lintas nusantara STAHN Gde Pudja Mataram dengan masyarakat di Dusun Saiti Sari, Desa Saiti, Kecamtan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kegiatan pengabdian itu dilaksanakan selama lima hari dari Rabu (27/11) sampai Minggu (1/12). tentang keutamaan ilmu pengetahuan di era millennial,

serta sosialisasi STAHN Gde Pudja Mataram. (ron/*)

Alternatif dalam Mengambil Kebijakan

Hasil Supervisi Mutu Bisa Jadi Pertimbangan Mataram (Suara NTB) – Salah satu strategi untuk mengukur dan mengetahui mutu pendidikan melalui supervisi mutu pendidikan. Untuk melihat hasil dari supervisi mutu yang telah dilaksanakan oleh pengawas sekolah di sekolah atau di satuan pendidikan perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB melaksanakan Analisis Hasil Supervisi Mutu Pendidikan, Selasa (26/ 11) sampai dengan Jumat (29/ 11) di LPMP NTB. Dengan begitu hasil supervisi mutu ini dapat dipergunakan sebagai salah satu alternatif dalam pengambilan kebijakan oleh sekolah maupun pemerintah daerah. Kepala Seksi Pemetaan

Mutu dan Supervisi LPMP NTB, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., menjelaskan, peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 60 orang terdiri dari pengawas sekolah jenjang pendidikan dasar sebanyak 41 orang dan pengawas sekolah dari jenjang pendidikan menengah 19 orang dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Narasumber kegiatan ini difasilitasi oleh Widyaiswara dan Tenaga struktural LPMP NTB. Kegiatan Analisis Hasil Supervisi Mutu Pendidikan bertujuan untuk menganalisis hasil supervisi mutu pendidikan yang meliputi pemahaman standar atau indikator dan keterlaksanaan SPMI, keterlaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

(PMP) pada manajemen sekolah, keterlaksanaan PMP pada proses pembelajaran, dan dampak PMP bagi peningkatan kompetensi lulusan. Juga menyusun rekomendasi hasil analisis supervisi mutu pendidikan. Saat memberikan pengarahan, I Made Murta Astawa, menyampaikan beberapa hal terkait dengan Supervisi Mutu Pendidikan. Menurutnya, supervisi mutu pendidikan adalah proses mengawal peningkatan mutu pendidikan oleh LPMP bersama dengan pengawas sekolah. Pengawalan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah antara lain evaluasi permasalahan capaian mutu, pendampingan penyusunan rencana pen-

ingkatan mutu, pendampingan peningkatan mutu, dan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa indikator sebagai acuan yang digunakan melihat keberhasilan seorang pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi mutu pendidikan di sekolah terutama sekolah binaannya. Indikator itu yaitu sekolah mampu dan berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sekolah mempunyai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), sekolah mempunyai program peningkatan mutu yang terukur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan sekolah memiliki budaya mutu. (ron)

Rumah Sakit Unram Tandatangani MoU dengan BPJS, Taspen dan Jasa Raharja Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Universitas Mataram (RS Unram) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan BPJS, Taspen dan Jasa Raharja di Aula RS Unram, Senin (2/12). Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., optimis RS Unram akan mendapatkan tempat di hati masyarakat, sebab selain tempatnya yang strategis di jantung kota Mataram NTB, RS Unram juga didukung tidak kurang dari 34 dokter spesialis yang diperkirakan paling banyak dari seluruh rumah sakit yang ada di NTB. Guru besar ilmu hukum itu mendorong para dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang ada di RS Unram agar membesarkan RS, profesional dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. “Curahkan tenaga bapak ibu sebagian disini mes-

ki tidak semuanya, karena kalau bukan kita yang membesarkannya siapa lagi ?” Prof. Husni juga berpesan kepada seluruh lurah maupun camat di Kota Mataram yang hadir agar berkenan menyebarkan berita baik tersebut kepada seluruh masyarakat. “Bapak lurah atau camat mulai hari ini bisa menyebarkan berita baik ini kepada masyarakat,” katanya. Selain penandatanganan MoU, pada acara tersebut RS Unram juga meresmikan Medical Check Up (MCU) dan Assessment Center. Direktur RS Unram, dr. Ahmad Taufik, Sp.OT mengungkapkan RS Unram sudah mulai beroperasi sejak tahun 2016 lalu dan merupakan rumah sakit pendidikan tipe C dengan 300 tempat tidur. “Allhamdulillah berkat kerja keras kita bersama, Rumah Sakit Unram telah terakreditasi paripurna bintang lima,” ungkapnya. Dokter Spesialis Ortopedi

dan Traumatologi itu menambahkan saat ini RS Unram telah menjalankan 16 unit klinik yang mampu melayani 500 pasien per hari dengan pelayanan IGD selama 24 jam. “Kami juga saat ini tengah mengembangkan digitalisasi layanan, jadi pasien tidak perlu banyak membawa berkas cukup membawa kartu yang berisi rekam medik dan terhubung dengan database di komputer rumah sakit,” terangnya. dr. Taufik menjelaskan ke depan RS Unram akan dikembangkan menjadi RS Pendidikan tipe B di mana sebagian besar kriteria penilaian itu telah dikantongi oleh RS Unram dan hanya perlu menambah satu aspek saja, yakni jumlah kesediaan tempat tidur pasien yang perlu ditambah lagi. “Kami akan terus mengembangkan RS Unram untuk mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi dan agar bisa berkontribusi bagi daerah,” pungkasnya. (dys/*)

(Suara NTB/dys)

Rektor Unram Lalu Husni memberi sambutan.

(Suara NTB/dys)

Penandatanganan MoU antara Direktur Rumah Sakit Unram dengan perwakilan BPJS, Taspen dan Jasa Raharja.

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

Rektor Unram Lalu Husni memukul gong sebagai tanda peresmian medical check up dan Assessment Center, Senin (2/12).

Rektor Unram Lalu Husni tukar cinderamata dengan perwakilan dari Jasa Raharja.

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

Rektor Unram Lalu Husni menggunting pita tanda dimulainya beroperasi medical check up dan Assessment Center di Rumah Sakit Unram.

Rektor Unram didampingi Wakil Rektor II berbincang dengan pasien Rumah Sakit Unram.

Foto bersama rektor dengan jajaran Rumah Sakit Unram dan tamu undangan.


SUARA NTB

Selasa, 3 Desember 2019

Halaman 11

Ketua KONI Kota Bima Bakal Mundur

Mataram (Suara NTB) Rangkap jabatan pejabat publik dalam kepengurusan KONI kabupaten/kota di NTB yang tengah disorot oleh publik karena dinilai melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005 membuat sejumlah pimpinan KONI kabupaten/kota mengundurkan diri. Ketua KONI Kota Bima, Feri Sofiyan yang saat ini menjabat Wakil Walikota Bima misalnya dikabarkan akan mundur dari jabatan Ketua KONI.

(Suara NTB/ist)

MUAY THAI - Pelatih Muay Thai NTB, Ahmad Yusuf (satu dari kanan) berpose dengan tujuh atlet muay thai usai menjalani latihan fisik dan teknik di Camp Muay Thai NTB di Kawasan Senggigi Lombok Barat (Lobar), Jumat (29/11).

Muay Thai Bertekad Loloskan Tujuh Atlet Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga muay thai NTB siap mengirim atlet di Pra-PON Muay Thai Wilayah Tengah yang akan berlangsung di Jakarta, 13 Desember 2019. Dengan diperkuat sebanyak 15 atlet mereka pasang target loloskan tujuh atlet di PON XX/2020. “Dari jumlah atlet itu, target kita meloloskan tujuh atlet,” ucap Kepala Pelatih Muay Thai NTB, Indra Gunawan kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (29/11). Indra yang juga menjabat

Ketua Harian Pengprov Muay Thai Indonesia (MI) NTB mengakui target meloloskan tujuh atlet lebih sedikit dari jumlah atlet yang kaan memperkuat tim muay thai NTB di ajang perebutan tiket PON XX di Papua tahun 2020. Target tersebut disesuaikan dengan jumlah atlet yang memiliki prestasi di kancah nasional. Sebab untuk meraih tiket PON tidak gampang karena hanya finalis saja yang bisa mendapatkan tiket PON. Menurutnya, dari belasan atlet yang akan diturunkan di

ajang kualifikasi PON itu terdapat kurang lebih tujuh atlet yang memiliki prestasi terbaik di kancah nasional. Diantaranya adalah Ardiansyah yang merupakan mantan atlet Pelatnas SEA Games 2019 dan pernah medulang medali emas kejurnas. Kemudian Adit Agustia Dwi Putra, yang juga pernah menorehkan prestasi di kancah nasional. Selain itu ada juga beberapa nama atlet juara nasional yang tak dapat disebutkan satu persatu. Untuk diketahui, Pra-

PON Muay Thai melibatkan 12 provinsi wilayah tengah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, NTB menurunkan sebanyak 15 atlet di Pra-PON tersebut. Terdiri dari 9 atlet putra dan 6 atlet putri. Mereka akan ambil bagian di 15 kelas tarung dari 18 kelas yang akan dipertandingkan di event tersebut. (fan)

Terpuruk, Prestasi Pencak Silat NTB di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Pengprov IPSI NTB mengirim sebanyak delapan atlet berlaga di Pra-PON Pencak Silat yang berlangsung di Jakarta, 13-17 November 2019. Mirisnya, delapan atlet pencak silat yang memperkuat provinsi NTB di level nasional itu gagal meraih tiket PON XX di Papua tahun 2020. Kegagalan Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) NTB meloloskan atlet pencak silat di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 dinilai sebagai prestasi terburuk pencak silat NTB sepanjang sejarah tampil di Pra-PON. Sepanjang mengikuti Pra-PON, cabor pencak silat NTB selalu

meloloskan atlet dan mempersembahkan medali emas untuk kontingen NTB. “Kegagalan pesilat NTB di Pra-PON 2019 merupakan catatan buruk NTB selama tampil di Pra-PON. Biasanya pesilat NTB selalu meloloskan atlet dan meraih medali emas,” ucap Pelatih Silat Pelatda Mayung NTB, Mardiansyah kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (29/11). Mardiansyah yang biasa disapa Dega menjelaskan pada Pra-PON 2015 kontingen NTB yang diperkuat empat atlet sukses meloloskan tiga atlet, yakni Mariati, Indrya Milasari dan Nurwahidah serta meraih dua emas

dan satu perak. Dua emas diraih Milasari dan Mariati, sedangkan perak diraih Nurwahidah, sementara Ahmad Faudin gagal. Kegagalan IPSI NTB meloloskan atlet mengikuti PON 2020 sangat disayangkan. Pasalnya IPSI NTB yang dipimpin oleh H. Agus Hidayatulloh tak mampu mempertahankan prestasi pencak silat NTB di kancah nasional. IPSI NTB yang sebelumnya diperhitungkan di kancah nasional atas prestasi atletnya yang gemilang kini seakan tak memiliki kehebatan lagi. Kegagalan IPSI NTB mempertahankan prestasi silat di nasional dikaitkan dengan

mundurnya dua atlet Pelatda Mayung NTB, Muhammad Abim dan Ni Ketut Suwartini dari tim Pra-PON NTB. Kedua atlet unggulan NTB bersama beberapa atlet potensial lainnya mundur dikarenakan Pelatih Silat Pelatda Mayung NTB, Mardiansyah tidak masuk dalam tim Pra-PON Pencak Silat NTB. Hingga berita ini ditulis, Ketua Umum Pengprov IPSI NTB, H. Agus Hidayatulloh dan Sekum IPSI NTB, Tajudin belum memberikan jawaban terkait hasil Pra-PON pencak silat. Pasalnya, ketika dihubungi via ponselnya, Jumat (29/11) belum memberikan jawaban. (fan)

Cabor Wushu Perlu Kaderisasi Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kejuaraan Wushu antar pelajar se-NTB. Kejuaraan ini diikuti 171 peserta dari enam Kabupaten/Kota se NTB, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Mataram dan Sumbawa Barat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj. Husnanidiati Nurdin kepada Suara NTB mengatakan, gelaran kejuaraan antar pelajar Wushu ini dihajatkan sebagai salah satu cara untuk kaderisasi atlet. “Kejuaraan Wushu ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) NTB,” ucapnya. Cabang Olahraga Wushu disebut ibu Eni, terbilang baru. Kepesertaan dari enam kabupaten kota dalam kejuaraan yang berakhir Minggu (1/12) dinilai cukup membanggakan. Dimana, kegiatan

tersebut bisa sebagai ajang mencari bibitbibit atlet dari kalangan para pelajar. Tampil sebagai juara umum dalam kejuaraan Wushu di Lotim ini dari SD Lentera Hati Kabupaten Lombok Barat berhasil mengumpulkan 4 medali emas, Kota Selong dengan tiga medali Emas dan Yadaro juga dengan tiga emas. Tujuan utama digelar turnamen antar pelajar ini semata ingin pengkaderan. Seperti Wushu ini kadang muncul, kadang menghilang. Wushu diharapkan lebih dikenal lagi dan tampil lebih banyak atletnya. Kaderisasi atlet ini dinilai selama ini masih lemah. Fakta ini tidak saja terjadi pada Cabor Wushu, tapi juga di Cabor yang lain. Karenanya Kadispora NTB ini menantang semua cabor se NTB untuk menggelar turnamen antarpelajar. Dispora siap memfasilitasi. Disebut, sebanyak 30 kompetisi cabor yang siap dibantu untuk kejuaraan

antarpelajar. “Kondisi sekarang, atlet yang sudah ikut SEA Game sudah banyak dari NTB, akan tetapi menjadi pertanyaan bagaimana dengan atlet-atlet generasi penerusnya,” ungkapnya. Diperlukan persiapan sejak dini bagaimana kaderisasi atlet di seluruh cabor. Seperti Safwaturrahman atlet lompat jauh yang sampai saat ini belum ada terlihat penggantinya. Begitupun di BMX, Karate dan Cabor-cabor lainnya. “Makanya, dengan bantu cabor kompetisi kita harap lahir bibit-bibit atlet yang baru,” imbuhnya. Sepetri Wushu, sambungnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Turnaman yang diikuti enam kabupaten kota se NTB ini memperlihatkan ada potensi yang bisa dikembangkan. Dimana atlet-atlet baru ini lahir dari kalangan para pelajar. (rus)

Disdukcapil KSB Kembali Diberikan Jatah 2000 Keping Blangko E-KTP Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sumbawa Barat kembali diberikan jatah 2000 keping Blangko EKTP ketika Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hadir pada peringatan hari lahir KSB ke 16. Adanya tambahan Blangko dimaksud, sangat diapresiasi karena blangko yang sebelumnya diterima sebanyak 2000 keping saat ini tersisa tinggal 1000 keping saja. Jumlah itupun diprediksi tidak akan bisa bertahan lama lantaran sekitar 2000 Surat Keterangan (Suket) yang sebelumnya diterbitkan sudah mulai dikembalikan oleh masyarakat. “Kami merasa sangat terbantu dengan adanya tambahan 2000 Keping Blangko EKTP tersebut, karena posisi yang tersisa saat ini tinggal 1000 keping saja. Jumlah inipun kita prediksi tidak bisa bertahan lama bahkan di akhir tahun 2019 sudah habis. Hal itu terjadi karena 2000 an suket yang sudah kita terbitkan pada saat Blangko ko-

song mulai dikembalikan oleh masyarakat. Kondisi ini kembali diperparah dengan tingginya animo masyarakat untuk bisa mendapatkan KTP juga menjadi faktor lain,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil H. Ibrahim S.Sos, MM kepada Suara NTB, Senin (2/12). Dikatakannya, memang informasi dari Dirjen sudah ada tambahan 2.000 Keping Blangko E-KTP untuk KSB yang disiapkan. Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya masih belum bisa mengambil blangko tersebut di Jakarta, karena sangat padatnya kegiatan. Kkendati demikian, pihaknya tidak terlalu mengambil pusing, lantaran blangko yang sebelumnya diberikan masih tersisa 1000 keping lagi. Tentu kondisi membludaknya penggantian Suket saat ini harus bisa segera disikapi dengan baik, jangan sampai hal itu malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mengambil Blangko itu ke Jakarta sehingga ribuan Suket yang sudah dikeluarkan segera diganti. Pihaknya juga

sangat meyakini dengan adanya tambahan blangko itu akan mampu mengurangi penerbitan Suket hingga bulan Februari tahun 2020 mendatang. Selain persoalan blangko, pihaknya juga akan gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk segera melakukan perekaman E-KTP sehingga datanya bisa terhimpun. Karena hingga saat ini tercatat masih ada masyarakat KSB yang wajib E-KTP belum melakukan perekaman. “Memang kita sudah dijanjikan 2000 Keping Blangko EKTP lagi, tetapi kami belum sempat mengambil ke Jakarta karena agenda yang padat. Tentu dengan adanya tambahan itu, kita tidak lagi menerbitkan Suket minimal sampai bulan Februari stok Blangko kita masih sangat aman,” terangnya. Ditambahkannya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih tingginya jumlah permintaan blangko EKTP di KSB yakni proses pemekaran RT dan Dusun serta berpindah tempat tinggal yang ada di masing-masing desa. Selain masalah tersebut

tidak sedikit juga masyarakat yang datang membuat KTP baru dengan alasan KTP yang lamanya hilang dan rusak. Belum lagi anak-anak yang menginjak 17 tahun di bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun ini juga sangat banyak. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah khusus untuk bisa menyikapi masalah tersebut dengan dengan mengeluarkan surat keterangan (Suket). Karena pada dasarnya Suket ini sama dengan KTP hanya bentuknya saja yang berbeda dan penggunaannya juga sama. Tentu jika masyarakat sudah memegang Suket maka datanya sudah terekam tinggal nanti dilakukan penggantian saja jika blangko tersedia. “Kita tetap berupaya meminta kebijakan dari Kemendagri supaya stok blangko ini bisa dipenuhi di masing-masing daerah. Kami juga akan menyikapinya kelangkaan EKTP nantinya dengan menerbitkan Suket, karena peruntukan dan kegunaannya juga sama tidak ada yang berbeda,” tukasnya. (ils)

Informasi yang diterima Suara NTB, selain Ketua KONI Kota Bima, beberapa pimpinan KONI kabupaten/ kota lain juga sudah tidak lagi memegang jabatan pimpinan KONI, dengan alasan tak ingin melanggar aturan. Misalnya, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang sebelumnya tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Kota Mataram setelah masa jabatannya berakhir sebagai Ketua KONI Kota Mataram. Mohan yang digadanggadang untuk dicalonkan kembali jadi Ketua KONI Kota Mataram tidak mencalonkan diri dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Mataram

beberapa bulan lalu. “Pak Mohan (Wakil Walikota Mataram) tidak mencalonkan diri. Saya juga mundur dan tidak masuk dalam jajaran pengurus KONI Kota Mataram yang sekarang,” ucap mantan Sekum KONI Kota Mataram, H. Mansur SH yang saat ini menjabat Kadispora Kota Mataram. Tak hanya pimpinan KONI Kota Mataram, Ketua KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Burhan M. Nur yang tengah menjabat anggota DPRD KLU juga telah meletakkan jabatannya. Keputusan para pimpinan KONI kabupaten/kota itu dikarenakan adanya sorotan publik terkait pejabat publik yang merangkap jabatan dinilai

melanggar UU SKN tahun 2005. Ketua Umum KONI NTB,H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB belum lama ini membenarkan bila beberapa pimpinan KONI Kabupaten/Kota di NTB yang berstatus pejabat publik kini tidak lagi menjabat. Selain pimpinan KONI Kota Mataram dan Ketua KONI KLU, Informasinya pimpinan KONI Kota Bima juga akan mengundurkan diri. “Baru-baru ini saya ditelepon oleh ketua KONI Kota Bima. Katanya ingin mengundurkan diri. Sebelumnya Ketua KONI KLU dan Kota Mataram juga sudah mengundurkan diri,” terang Andy. (fan)

Mirawan akan Dipanggil Masuk Pelatnas Mataram (Suara NTB) Sukses mendulang medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV di Jakarta belum lama ini, Mirawan akan dipromosikan masuk Pemusatan Latihan Atlet Nasional (Pelatnas) junior. Peraih medali emas nomor 400 meter perorangan ini telah diusulkan oleh Dispora NTB untuk masuk dalam program Pelatnas jangka panjang yang di gelar PB PASI di Jakarta mulai awal tahun 2019. Mirwan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (2/12) kemarin mengatakan rencana pemanggilan dirinya mengikuti Pelatnas jangka panjang mencuat. Hal itu dikarenakan ia salah satu atlet yang sukses mendulang medali emas di nomor 400 meter putra pada Popnas XV/ 2019. Meski sudah mendapat informasi masuk pelatnas namun Mirawan belum berani sesumbar, sebab dia mengaku belum mendapat surat pemanggilan resmi. Namun demikian dia mendengar kabar dirinya akan dipanggil masuk Pelatnas jangka panjang usai remaja atas prestasinya di Popnas. “Dengar-dengar saya akan dipanggil ikut Pelatnas, karena kemarin dapat medali emas di Popnas. Tapi saya

belum tau kapan dipanggil karena belum ada surat resmi dari PB PASI baru tau kapan masuk Pelatnas,” ucapnya. Sebagaimana diketahui Popnas 2019 merupakan pesta puncak olahraga pelajar berprestasi nasional. Selain sebagai ajang menunjukan prestasi atlet pelajar, event itu juga dimanfaatkan oleh PB Cabor untuk menjaring atlet berbakat. Dimisalkan pada Popnas 2015 terdapat satu atlet atletik NTB, Lalu Muhammad Zohri mendapat promosi masuk Pelatnas remaja jangka panjang setelah sukses mendulang medali emas di nomor 100 meter dan 200 meter per-

orangan atletik. Selanjutnya, usai Popnas tahun 2019 dipastikan akan ada satu atletik NTB, Mirawan juga dipanggil masuk pelatnas. Rencana pemanggilan Mirawan masuk Pelatnas atletik remaja juga dibenarkan oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin. Pimpinan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga NTB ini mengatakan bahwa selain Mirawan pihaknya juga telah mengajukan dua nama atlet lain masuk Pelatnas junior. “Kita mengusulkan tiga atlet yang masuk Pelatnas, salah satunya Mirawan. Mudah-mudahan bisa dipanggil semua,” harapnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Mirawan


Selasa, 3 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 DR.2116 EB HONDA NOKA/NOSIN : MHIJFX118JK406336/ JFX1E-1404122 AN. PELAPOR HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4158 EB NOKA/NOSIN : MHIJM5118JK134963/ J M 5 1 E - 1 1 3 4 9 3 8 AN.JAELANI HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5431 CQ NOKA/NOSIN : MHIJFW119GK529775/ J F W 1 E - 1 5 3 4 2 7 1 AN.SUCIANI PRAMAKAWI HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR.5450 BC NOKA/NOSIN : MHIJBC210AK320361/ JBC2E-1310726 AN.I MD SUGIANTHA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

DIJUAL TANAH

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

RUPA-RUPA

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB

Selasa, 3 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13


SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

OPINI

Halaman 14

Infrastruktur Seni Ramah Disabilitas Bangun Mekanisme Cegah TPPO KASUS trafficking atau perdagangan orang kembali mencuat. Kasus ini mencuat setelah Kementerian Sosial (Kemensos) memulangkan enam Tenaga Kerja Wanita (TKW) korban trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal NTB. Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus TPPO yang pernah terjadi dengan korban TKW asal NTB. Daerah-daerah mestinya ada perhatian serius terhadap persoalan ini. Seperti halnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB yang sedang menyiapkan regulasi guna meminimalisir TPPO di Sumbawa Barat. Hal itu sengaja dilakukan seiring dengan dibukanya penempatan tenaga kerja di negara Timur Tengah (Timteng) oleh Pemerintah belum lama ini. Jika mengacu ke Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang buruh migran, sebelum penempatan sudah harus diseleksi terlebih dahulu. Hal itu dilakukan supaya tenaga kerja Indonesia siap menerima budaya di negara penempatan. Bahkan proses seleksi dimaksud akan menggunakan satu pintu supaya mudah diawasi Pemerintah ketika buruh migran sudah berada di lokasi penempatan. Selain itu, buruh migran dimaksud akan dilatih sehingga memiliki skill (keahlian) meskipun di lokasi penempatan hanya sebagai asisten rumah tangga. Keahlian yang didapatkan tersebut nantinya akan dicantumkan dalam bukti sertifikat kompetensi sebagai bukti tenaga yang akan dikirim benarbenar sebagai tenaga yang terampil. Terutama terkait perilaku selama berada di luar negeri dan juga keterampilan lainnya. Pihaknya juga yakin dengan pola yang diterapkan saat ini, kasus-kasus yang kiranya akan terjadi kepada buruh migran bisa diminimalisir sekaligus kasus TPPO. Salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemerintah saat ini yakni dengan memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mencetak buruh migran yang terampil. Untuk itu, seluruh pihak terkait yang menangani kasus TPPO di NTB harus berkoordinasi dan membentuk sinergi, bahkan sampai ke desa-desa. Hal tersebut untuk menyampaikan pemahaman dasar ke masyarakat bahwa bekerja di luar negeri memerlukan persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Jika melihat dan membandingkan data korban kasus TPPO dengan jumlah penduduk NTB, maka angka kasus yang ditangani terbilang kecil. Namun yang menjadi atensi bagi NTB terkait kasus TPPO adalah posisi NTB sebagai provinsi nomor dua penyalur tenaga kerja terbanyak. Setelah ditelusuri pihak berwajib, sebagian besar tanaga kerja yang dikirim tersebut merupakan PMI yang menyalahi prosedur keberangkatan dan penempatan. Sebagai PMI berpotensi untuk menjadi korban TPPO. Apakah dia mengalami eksploitasi, kekerasan, gaji yang tidak dibayar, hak-hak dan perlindungan itu menjadi minim. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sendiri, Ditreskrimum Polda NTB telah menangani sembilan kasus dengan 18 orang tersangka. Untuk tahun 2019, selama tiga bulan terakhir modus yang paling sering dilakukan adalah pengiriman PMI ke Suriah oleh oknumoknum perektur yang menjadi tersangka dengan melanggar prosedur. Beberapa tersangka yang telah diamankan sendiri ada yang berasal dari luar daerah seperti Surabaya dan Jakarta. Kendala yang kerap ditemui dalam penanganan kasus TPPO adalah kurangnya kesadaran korban dan keluarga untuk melapor ke pihak berwajib dan seringkali menolak memberikan kesaksian ketika kasusnya akan diperkarakan. Yang terpenting dari upaya pencegahan TPPO adalah kesadaran warga. Peran keluarga untuk mencegah juga sangat minim sehingga seringkali pelaporan terjadi ketika sudah ada indikasi dan korban mengalami kekerasan. Untuk itu diharapkan angka kasus TPPO dapat dientaskan dengan membangun mekanisme pencegahan dan penanganan TPPO antara pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat, dan stakeholder lainnya. Selain itu, gugus tugas yang menangani TPPO juga diharapkan mampu mengefektifkan kinerjanya, sehingga yang dilakukan bukan lagi penanganan kasus, melainkan pencegahan. (*)

ANGGAL 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional (HDI). WHO menyebutkan 80 persen penyandang disabilitas berada di negara berkembang. Data terakhir Survei Penduduk Antarsensus (Supas) BPS tahun 2015, 8,56 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Sayang, hak penyandang disabilitas belum dijamin, termasuk menikmati seni. Padahal, seni bersifat universal. Kapan, dimana, dan siapa saja bisa menikmatinya. Dari data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP)oleh BPS tahun 2018,hanya 14,43 persen penyandang disabilitas yang menonton pertunjukkan/pameran seni secara langsung. Angka tersebut tidak sampai separuh dari jumlah non disabilitas yang menonton (34,87 persen). Infrastruktur buruk menjadi salah satu penyebab utama. UU No. 8 tahun 2016 pasal 18 jelas menekankan hak atas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Nyatanya, selama ini mereka mengalami kesulitan mengakses tempat-tempat pertunjukan/pameran seni. Hal ini sangat bertentangan dengan UU No 28 tahun 2002Pasal 27 ayat (2) tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017 yang menekankan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Standar Fasilitas Secara umum, kebutuhan aksesibilitas tiap jenis disabilitas berbeda-beda. Pertama, penyandang disabilitas fisik lebih memerlukan aksesibilitas tempat duduk khusus. Dalam Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017 dirinci mengenai persyaratan tempat duduk gedung pertunjukan. Paling sedikit 2 tempat duduk untuk setiap 400 tempat duduk dan kelipatannya harus tersedia dan dapat diakses penyandang disabilitas. Untuk memudahkan akses mobilisasi antarlantai, diperlukanram sebagai jalur sirkulasi. Gedung dengan beberapa lantai mestidilengkapi lif penumpang atau lif tangga bagi pengguna kursi roda. Sementara itu, penyandang disabilitas sensorik membutuhkan fasilitas audio, visual, dan taktil seperti huruf timbul untuk mendapatkan informasi mengenai seni yang sedang dipertunjukkan. Untuk mempermudah mobilisasi, panel kontrol lif harus diberi simbol tulisan braile, simbol panel timbul, serta sensor suara. Jalur pemandu

Oleh : Rida Agustina, SST., M.Si. (Fungsional Statistisi Muda di Badan Pusat Statistik RI) juga diperlukan untuk menunjukkan arah. Penyandang disabilitas mental dan intelektual lebih memerlukan pendamping khusus yang dapat memberikan informasi mengenai seni.Sayang, banyak gedunggedung keseniann di Indonesia belum menyediakan semua itu. Pun, yang sudah ada tidak sesuai standar dan tak terawat. Fasilitas gedungkesenian di NTB masih belum ramah disabilitas. Jangankan gedung kesenian, gedung-gedung pelayanan publik pun masih sulit diakses. Warga Lombok Barat mengalaminya. Hingga 2018, terdapat 2.425 penyandang disabilitas di Lombok Barat (Republika, 18/1/2019). Mereka kesulitan mengakses berbagai bangunan yang tak sesuai kebutuhan jenis disabilitas mereka. Itu masih di satu dari sekian banyak titik wilayah di NTB. Tak hanya di wilayah NTB, dari berbagai sumber yang dihimpun penulis, banyak fasilitas seni di daerah lain yang tak ramah penyandang disabilitas. Taman Budaya provinsi Kalimantan Timur, contohnya. Terdapat fasilitas gedung workshop, gedung wadah bahimung, dan sanggar seni. Sayang, fasilitasnya belum ramah disabilitas. Bahkan, saat menjadi tuan rumah Temu Budaya 2011 pun, gedung-gedung tersebut tidak dilengkapi jalur pemandu, ram, atau lif tangga. Taman Budaya Provinsi Jambi yang memiliki gedung teater, panggung terbuka, dan galeri seni, juga sama.Tidak dilengkapi jalur pemandu, lif tangga dan ramdi dalammaupun di luar gedung. Di dalam galeri seni tidak ada audio, visual, dan taktil bagi penyandang disabilitas sensorik. Lagi, Taman Budaya Provinsi Maluku terdapat gedung pertunjukan/pementasan seni, teater terbuka, dan gedung pameran seni rupa dan kriya. Tidak didapati jalur pemandu, ram, lif tangga ataupun lif penumpang. Tidak difasilitasi tempat duduk khusus untuk penyandang disabilitas, tidak tersedi audio, visual dan taktil. Kedua, menyoroti infrastruktur seni non-fisik berbasis elektronik. Hasil Susenas MSBP tahun 2018, sekitar 42,23 persen penyandang disabilitas menonton pertunjukan/pameran seni di bioskop, televisi, dan gawai. Film berbahasa Indonesia di bioskop tidak dilengkapi subtitle bahasa Indonesia. Padahal, penyandang disabilitas sensorik mampu memahami cerita jika ada subtitle. Hal yang sama juga terlihat pada tayangan

RADIO

seni televisi maupun fitur seni berbasis aplikasi di gawai. Saatnya Membenahi Dengan fasilitas yang lengkap pun, penyandang disabilitas tetap berjuang untuk bisa mengakses infrastruktur fisik. Bayangkan betapa tersiksanya mereka jika fasilitasnya tidak ada sama sekali. Bagaimanapun, hak penyandang disabilitas mesti diperhatikan. Pemerintah punya andil besar karena contoh gedung-gedung seni di atas merupakan milik pemerintah. Pemerintah terutama pemdaharus memperbaiki fasilitas fisik seperti pengadaan audio, visual, taktil, jalur pemandu, ram, lif tangga atau lif penumpang, serta tempat duduk khusus disabilitas.APBD untuk infrastruktur seni mesti digelontorkan tanpa diskriminasi. Selain itu, perlu dilakukan perawatan dengan pemeriksaan gedung secara berkala diikuti tindakan perbaikan yang cepat. Kedua, perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihakpenyedia tayangan seni berbasis perangkat elektronik dan bioskop. Pemerintah perlu mengimbau kepada seluruh stasiun televisi agar tayangannya dilengkapi penerjemah bahasa isyarat. Selama ini, hal itu hanya diimplementasikan di tayangan berita saja dan itu pun terbatas. Itu tidak cukup. Tayangan lain seperti film, musik, dan lainnya belum sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Perusahaan penyedia aplikasi layanan menonton film, musik, dan seni lainnya lewat gawai diharapkan bisa menyediakan subtitle atau sensor suara. Pemerintah dapat bekerjasama dengan rumah produksi film agar menyertakan subtilte dalam setiap film yang ditayangkan di bioskop. Hal ini sangat membantu penyandang disabilitas, khususnya tuli untuk memahaminya. Kita bisa belajar dari Portugal yang dinobatkan sebagai negara paling ramah penyandang disabilitas di dunia,bahkan bagi wisatawan. Portugal meraih penghargaan Accessible Tourist Destination 2019dari World Tourism Organisation (WTO). Mereka bermitra denganOnce Foundation dengan menyelenggarakanAll for All Programmeyang diluncurkan pada 2016guna menjadikan Portugal sebagai tujuan yang inklusif bagi semua orang, termasuk wisatawan.Salah satu programnya Festivala + Accessi-

ble yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai macam acara denganmenunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Portugal juga membuat portal pencarian web dan aplikasi bernama Tur4All yang menyediakan informasi mengenai hotel, restoran, dan penawaran budaya untuk penyandang disabilitas. Selain Portugal, Korea Selatan juga patut dicontoh karena keberhasilannya menyulap fasilitas publik yang ramahh disabilitas. Tak hanya sarana transportasi, tempat pertunjukan dan pergelaran seni seperti Nanta serta Dongdaemun Design Plaza (DDP) di Seoul memiliki jalur pemandu dan ram yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik. Rata-rata, gedung pertunjukan seni baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, sudah ramah penyandang disabilitas. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28c ayat (1)menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Harapannya, ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan penyandang disabilitas dalam menikmati seni.

POJOK Pengerjaan proyek di Mataram dikebut Berpotensi kualitasnya buruk

*** NTB akan ekspor perdana 10 ton kopi ke Korea Semestinya diekspor setelah melalui proses industrialisasi

***


RAGAM

SUARA NTB Selasa, 3 Desember 2019

Gunung Sangeangapi Keluarkan Asap Tipis Mataram (Suara NTB) Aktivitas Gunung Api Sangeangapi Kabupaten Bima masih dalam pemantauan. Senin (2/12) kemarin, asap tipis terpantau dari kawah gunung. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (BMKG) masih menetapkan status level II atau waspada. Hasil pemantauan Pos Pantau Seangeangapi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dari kawah terlihat kabut tipis atara 0 sampai I. Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 50 sampai 150 meter di atas puncak kawah. Sementara catatan kegempaan, hembusan dengan jumlah 19 kali, amplitudo 4 sampai 29 mm, durasi 40 sampai 95 detik. Tremor harmonik terekam 1 kali, amplitude 5 mm, durasi 45 detik. Kemudian tektonik jauh terekam satu kal, amplitudo 7 mm, durasi 42 detik. Keterangan tertulis Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Kementerian ESDM Hendra Gunawan menjelaskan, aktivitas vulkanik Gunung Sangeangapi berada pada sistem terbuka atau disebutnya open system. “Sehingga kemungkinan terjadinya akumulasi tekanan yang besar masih kecil,” ujarnya. Namun demikian, data kegempaan dan anomali panas mengindikasikan masih adanya injeksi magma yang dapat berimplikasi pada pertumbuhan kubah lava atau aliran lava. “Berdasarkan potensi ancaman bahayanya, tingkat aktivitas Gunung Sangeangapi masih berada dalam Level II atau waspada,” sebutnya. Imbauan disampaikan agar msyarakat dan wisatawan di sekitar gunung dengan ketinggian 1949 mdpl itu tidak beraktivitas di dalam radius 1,5 km dari kawah. Masyarakat sekitar juga diimbau agar mewaspadai bahaya aliran piroklastik. “Mereka tidak diperbolehkan mendekati dan beraktivitas di daerah di antara Lembah Sori Wala dan Sori Mantau hingga mencapai pantai, serta pada Lembah Sori Boro dan Sori Oi,” ujarnya. Kawasan gunung tersebut diketahui masuk dalam objek wisata dan pertanian. Pengunjung dan petani tidak diperbolehkan mendekati dan beraktivitas pada semua lembah sungai yang berhulu dari pusat aktivitas Sangeangapi, demi menghindari potensi ancaman bahaya aliran lahar yang mungkin terjadi pada saat hujan. (ars)

Halaman 15

Kunjungan Wisatawan ke NTB Belum Capai 2 Juta Mataram (Suara NTB) Peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB beberapa bulan terakhir disebut telah mendekati normal jika dibandingkan untuk periode yang sama pada 2018 lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, sampai dengan Oktober 2019 saja jumlah tamu yang telah menginap di hotel sebanyak 1.659.902 orang. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTB, Ir. lalu Putradi, menerangkan bahwa angka tersebut menunjukkan bahwa jika diukur dari tingkat penghunian hotel (TPK) dan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) melalui pintu masuk Bandara Internasional Lombok (BIL), maka

pariwisata NTB menunjukkan peningkatan. “Jadi BPS memang punya dua data yang dikeluarkan terkait dengan pariwisata. Untuk jumlah tamu yang menginap di hotel sampai dengan Oktober 1,6 juta orang. Tahun kemarin (2018) sampai dengan Desember hanya 1,7 juta orang,” ujarnya, Senin (2/12). Ditrerangkan Putradi, sampai dengan Desember mendatang tingkat kunjungan wisatawan diperkirakan akan mencapai 2 juta. Hal tersebut jika rata-rata kunjungan per hari dapat didorong hingga mencapai 150 ribu orang, khususnya untuk wisatawan yang menginap di hotel. “Kondisi pariwisata kita sudah mulai membaik mende-

kati normal pascagempa. Mulai kembali ke sebelum gempa. Hanya saja belum normal 100 persen,” ujar Putradi. Peningkatan hanya diukur dari jumlah tamu yang meningap di hotel. “Jumlahnya mungkin berbeda dengan data di pariwisata (Dinas Pariwisata, Red),” sambungnya. Dicontohkan Putradi seperti kunjungan ribuan wisatawan kapal pesiar beberapa waktu belakangan yang tidak masuk ke dalam data BPS karena tidak ada aktivitas menginap yang dilakukan. Dengan begitu, dampak yang mungkin disebabkan oleh kunjungan wisatawan diharapkan bisa lebih terukur. Berdasarkan data BPS sendiri untuk TPK hotel bin-

tang pada bulan Oktober 2019 mengalami kenaikan dibandingkan bulan September 2019 sebesar 2,44 poin. TPK bulan Oktober 2019 mencapai sebesar 50,29 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan September 2019 sebesar 47,85 persen. Jika dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan Oktober 2018 mengalami kenaikan sebesar 11,08 poin. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Oktober 2019 tercatat 2,09 hari. Ini mengalami penurunan sebesar 0,07 hari dibandingkan dengan RLM bulan September 2019 sebesar 2,16 hari. Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan September 2019 tercatat 68.139 orang yang terdiri dari

Polda NTB Siaga Satu Dari Hal. 1 Salah satu yang paling diantisipasi adalah aksi terorisme, menyusul kejadian sebelumnya bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, termasuk mengantisipasi kemungkinan serangan serupa di Polda NTB. “Lebih khusus untuk antisipasi terorisme. Kita tidak mau lengah sedikitpun, terpenting siaga,’’ tegas Kabid Humas. Namun kesiagaan dimaksud, tidak sekadar untuk antisipasi terorisme. Penekanan lain untuk antisipasi tindak kriminal lainnya dengan motif berbeda dengan sasaran aparat. ‘’Makanya, imbauan ini diberlakukan ke seluruh Polres jajaran sampai Polsek. Semua aparat kita minta masing masing untuk waspada, khususnya untuk wilayah Bima,’’ jelasnya. Ditanya, apakah ada kaitan dengan penangkapan enam terduga teroris sebelumnya di Bima? Kabid Humas tak mengaitkan langsung status siaga satu itu dengan turunnya tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri ke Bima. Termasuk menyusul penangkapan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). ‘’Saya belum tahu itu (teroris). Belum dapat kabar kebenarannya seperti apa,’’ ujarnya. Status siaga satu itu berlaku sejak Senin, tidak menutup kemungkinan diperpanjang dengan batas waktu tak ditentukan. Sementara informasi diperoleh Suara NTB sebelumnya, enam terduga teroris diamankan Sabtu lalu sekitar pukul 06.00 Wita. Penangkapan berlangsung selama enam jam lebih, hingga Pukul 11.20 Wita oleh Densus 88 Anti Teror. Mereka yang diamankan, MZ Bin Seff, seorang amir kelompok JAD dan IF alias Bono, keduanya asal Kelurahan Penatoi Kota Bima. IF dike-

jar dari Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan ditangkap di BTN Penatoi . Diamankan juga OW, ditangkap di Pasar Sape, setelah dilakukan pengejaran dari Mpunda. Terduga lainnya AS, bekas narapidana terorisme asal Seteluk, Sumbawa Barat. Ia ditangkap dalam ke perjalanan Sumbawa. Menyusul kemudian diamankan AG, juga asal Penatoi Kecamatan Mpunda. Ia ditangkap di jalan utama Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima. Terakhir, diamankan MR alias Anas, ditangkap di pertigaan Masjid Baitul Hamid Kelurahan Penaraga. Keenam orang itu sempat diamankan di Mako TNI Kompi C Bima. Sekitar pukul 16.45 Wita, enam orang terduga jaringan terorisme wilayah Bima tersebut dibawa meninggalkan Mako Bataliyon C menuju Sat Brimobda NTB menggunakan 5 mobil. Perintah siaga itu terutama pada saat jam rawan pada sore jelang petang dan menjelang waktu subuh. Piket Mako disarankan diatur bergantian jam tidur, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap setiap tamu yang keluar masuk Mako. Imbauan sama disampaikan untuk personel yang bertugas di lapangan agar tetap dengan Buddy System, terutama personel yang mendapat tugas pengamanan pagi hari di beberapa lokasi yang berdekatan dengan Basis Kelompok terduga teroris. Tujuannya, mengantisipasi sewaktu-waktu kelompok radikal melakukan aksi balasan atas penangkapan sebelumnya. (ars)

Miskinkan Bandar Dari Hal. 1 ‘’Bandar ini kita jerat juga dengan tindak pidana pencucian uang. Bandar kita miskinkan. Hasil kekayaannya kita sita, dirampas,’’ tegasnya dalam diseminasi Peran Pers dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Mataram, Senin (2/12). Hadir juga sebagai pembicara dalam kegiatan itu, Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Global FM Lombok, H.Agus Talino. Meski demikian, Sugianyar menerangkan BNNP NTB belum pernah menjerat Bandar dengan pidana pencucian uang, karena selama ini belum tertangkapnya bandar kelas kakap di NTB. ‘’Sampai sekarang belum bisa. Pelaku narkoba ini bikin sistem jaringan terputus,’’ terangnya. Sementara untuk para penyalahguna narkoba, Sugianyar mengatakan pihaknya menggunakan pendekatan lunak yakni membuka layanan lapor rehabilitasi. Penyalahguna yang melapor sendiri tidak dikenai pidana. ‘’Jangan takut. Persepsi masyarakat selama ini kan melapor takut dipenjara, ini tidak. Jangan khawatir asal tidak terlibat jaringan,’’ ucapnya. Dia menambahkan, pecandu narkoba tidak akan bisa sembuh melainkan hanya pulih. ‘’Tidak ada kata sembuh.

Hanya pulih. Jangan cobacoba narkoba karena waktu pemulihannya pun membutuhkan waktu seumur hidup, tidak hanya satu tahun dua tahun,’’ jelasnya. Untuk itu, upaya penindakan merupakan salah satu cara menekan suplai barang haram narkoba kepada penyalahguna. ‘’Untuk menekan hal itu, kita memperkuat jaringan intelijen informasi. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan perkuat kemampuan dalam mendeteksi,’’ jelas Sugianyar. Upaya menekan permintaan dengan mencegah bertambahnya penyalahguna baru narkoba. BNNP NTB pun menggalakkan kegiatan pencegahan. Sebab, berdasarkan hasil analisanya, narkoba sudah mulai merambah ke pelajar sampai pejabat pemerintahan. Dalam perkembangannya, modus operandi para pelaku makin canggih dan sulit dideteksi. Ditambah lagi NTB yang sudah dijadikan sasaran tempat peredaran sindikat nasional dan internasional. ‘’Mengingat NTB merupakan salah satu daerah tujuan wisata serta banyaknya kalangan yang terlibat dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba,’’ paparnya. (why)

FOTO BERSAMA: Nara sumber diseminasi Peran Pers dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala BNN Provinsi NTB, Gde Sugianyar Dwi Putra dan Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino, foto bersama dengan peserta diseminasi yang terdiri dari utusan Pimpinan Media Massa, sejumlah kepala desa, mentor sekolah perjumpaan dan pihak terkait. Diseminasi yang digelar dalam bentuk talkshow itu mengambil tema ‘’Peran Pers dalam Upaya P4GN’’ di Mataram, Senin (2/12).

(Suara NTB/why)

Pemprov Buka Seleksi Terbuka Kepala Diskominfotik dan Disperin Dari Hal. 1

Wagub NTB Dinobatkan sebagai Perempuan Inspiratif Indonesia Dari Hal. 1 Wagub juga dinilai memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta kehidupan bermasyarakat. Umi Rohmi mengaku bersyukur atas penghargaan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat NTB yang turut serta mendukung program pemerintahan. Ketua Ipemi, Inggrid Kansil mengatakan, penghargaan tersebut diberikan tidak hanya karena jasa dan kontribusinya bagi daerah dan bangsa. Namun yang terpenting adalah, bagaimana kita sebagai generasi penerus mampu mengambil semangat dan nilainilai dari perjuangan dan mengisi serta mengimplementasikan ke dalam karya dan kreasi nyata. ‘’Kami melihat, ibu-ibu yang menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia ini sangat beragam kiprahnya,” katanya. Penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia itu katanya, diberikan kepada perempuan dengan kiprah yang berbeda-beda. Ada yang konsen pada pemerintahan, sosial, UMKM, melestarikan tenun, peduli pada kerajinan, bidang politik, ekonomi dan budaya. ‘’Saya merasa ini adalah tanggung jawab dan kepedulian kita semua. Kaum ibu di tanah air atas semua kebijakan nasional dan internasional, dalam melaksanakan program atau aksi untuk memajukan masyarakat,’’ jelasnya. Selain Wagub, sejumlah perempuan Indonesia juga dinobatkan sebagai Perempuan Inspiratif Indonesia pada acara tersebut. Pameran Produk Unggulan UMKM Dalam waktu yang bersamaan, sejumlah produk unggu-

lan UMKM NTB dipamerkan di Jakarta. Kegiatan tersebut digagas Pemprov NTB bekerjasama dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), BI dan Bank NTB Syariah. Pameran bertajuk Gemilang NTB “Nuansa Tanpa Batas” berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian dan dilaksanakan hingga 6 Desembar 2019 mendatang. Pameran tersebut dibuka Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan didampingi sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Termasuk Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA), Kementerian Perindustrian, Ati Wibawaningsih. UMKM unggulan NTB dipamerkan di 12 stand berupa mutiara Lombok, perhiasan dari kulit kerang, batik Sasambo, tenun Bima, tenun Sumbawa, tenun Lombok dan kerajinan lainnya. Selain itu, juga dipamerkan produk olahan seperti black garlic, tortila rumput laut, madu, dan aneka olahan ikan, kopi dan lainnya. Wagub menjelaskan, pameran tersebut strategis untuk membuka jaringan pamasaran dengan palaku usaha, baik domestik maupun internasional. Sebab, para pelaku usaha akan melirik produk unggulan yang berkualitas. Hal itu dapat dilakukan dengan menampilkannya melalui pameran. ‘’Tujuannya untuk melakukan kerja sama dengan UKM binaan berkelanjutan setelah pameran serta mengetahui sejauh mana produk kita dilirik khususnya di luar daerah,’’ ujarnya. Wagub berharap, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi NTB. Sebab, pada pameran ini katanya ditampilkan semua potensi, baik itu alam, kebudayaan maupun hasil UMKM yang dikembangkan masyarakat NTB. Sementara itu, Dirjen IKMA,

Kementerian Perindustrian, Ati Wibawaningsih mengatakan, mendukung pengembangan produk UMKM yang ada di NTB, khususnya produk kain tenun. ‘’Kita harus mendukung dan ini harus dikembangkan. Kalau kita lihat di NTB itu, tidak ada daerah yang nggak punya tenun,’’ ujarnya. Ia menambahkan bahwa tahun depan akan digelar Industrial Muslim Fashion Exhibition yang diharapkan akan diisi oleh tenunan asal NTB. ‘’Ke depan akan dilakukan pembinaan SDM bagi masyarakat NTB yang akan mengembangkan tenun. Kita akan berikan peralatan untuk mendukung program tersebut.’’ ‘’Saya harap, dari NTB mendominasilah kegiatan exhibition itu nanti,’’ harapnya. Potensi mutiara juga akan dikembangkan secara profesional. Tentu katanya harus bekerjasama dengan para desainer dan pengusaha yang bergerak di bidang mutiara. Selain itu, program besar dari Kementerian Perindustrian untuk NTB adalah pengolahan ikan. Sebab, potensi ikan di NTB cukup besar, terutama ikan tuna. ‘’Potensi ikan tuna di NTB itu banyak sekali. Kita akan kembangkan,’’ katanya. Srikandi NTB Pukau Penonton Memeriahkan pembukaan pameran, ditampilkan kepiawaian Srikandi NTB dalam memainkan alat musik tradisional NTB, gamelan. Srikandi NTB yang dipimpin langsung Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama sejumlah kepala OPD perempuan, unjuk kebolehan. Pada pembukaan pameran, para Srikandi NTB memainkan tiga tabuh yakni Tabuh Pembuka, Kadal Nongaq dan Galang Bulan. (*)

Pemprov Siap Uji 19 Mesin Produksi Asli NTB Dari Hal. 1 dengan kapasitas kerja 2.5 ton per jam untuk jagung dengan kulit dan 8 ton per jam untuk jagung kupasan. Mesin tersebut dikembangkan oleh UD. Restu Ibu yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian ada tungku gasfikasi dengan kapasitas kerja 10,4 Kg per jam yang dibuat oleh CV. Rotani yang berada di Kota Mataram, dan mesin sangrai kopi dengn kapasitas 10 Kg per jam yang akan dikembangkan oleh UD. Mataram Teknik yang berlokasi di Lombok Barat. Mesin cacah lamtoro akan dikembangkan oleh PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang berlokasi di Kota Mataram. Kemudian CV. Ondak Jaya Teknik akan mengembangkan beberapa mesin, antara lain mesin spiner dengan kapasitas 5 Kg per jam, mesin kupas kopi kering dengan kapasitas 300 Kg per jam, mesin pemip-

il jagung dengan kapasitas 500 Kg per jam. Mesin pengurai serabut kelapa dengan kapasitas 300 Kg per jam, mesin emping jagung dengan kapasitas 100 Kg per jam, mesin cuci telur dengan kapasitas 400-500 butir per jam, mesin mixer pakan ternak dengan kapasitas 1,5 m per jam, mesin cacah sampah organik dengan kapasitas 10 m per jam. Mesin cacah krepek dengan kapasitas 300 Kg per jam, mesin sangrai kopi dengan kapasitas 10 Kg per proses, mesin cacah sampah tossm dengan kapasitas 300 Kg per jam. Mesin rajang sampah buah dengan kapasitas 100 Kg per jam, mesin mixer magot (larva lalat) dengan kapasitas 25 Kg per jam, mesin cetak pelet magot dengan kapasitas 80 Kg per jam dan peralatan press cetak tahu dengan kapasitas 100 Kg per hari. Diterangkan Nuryanti, untuk pengujian dan pembinaan

proses produksi 19 mesin tersebut Pemprov NTB telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp180 juta dari APBD. Seluruh produksi mesin tersebut akan didorong agar bisa terserap hingga ke daerah nantinya. “Pasarnya kita ciptakan dengan belanja-belanja OPD yang selama ini banyak. Kenapa tidak membeli punya IKM kita, di kabupaten kita harapkan juga begitu,” ujarnya. Pengujian sendiri akan dilakukan di STIP NTB pada minggu ketika Desember 2019. Ada beberapa hal yang akan menjadi penilaian standar, antara lain keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan dari mesin-mesin buatan NTB tersebut. ‘’Jadi ini cara kita untuk meningkatkan kapasitasnya. Kalau yang lulus uji kelayakan akan diproduksi lebih banyak, kalau yang tidak lulus kita jadi tahu harus perbaiki bagian mananya,’’ ujar Nuryanti. (bay)

46.707 orang tamu dalam negeri (68,55 %) dan 21.432 orang tamu luar negeri (31,45 %). Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Oktober 2019 tercatat 75.572 orang yang terdiri dari 56.397 orang tamu dalam negeri (74,63 %) dan 19.175 orang tamu luar negeri (25,37%). TPK Hotel Non Bintang bulan Oktober 2019 sebesar persen mengalami kenaikan sebesar 4,87 poin dibanding bulan September 2019 dengan TPK sebesar 24,89 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,28 poin dari 21,48 persen. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Oktober 2019 sebesar 1,72 hari, mengalami kenaikan 0,13 hari dibandingkan dengan RLM bulan September 2019 sebesar 1,62 hari. Selain itu, khusus untuk kunjungan wisman BPS NTB mencatat peningkatan terjadi pada sebagian besar kunjungan dari negara seperti Australia, China, dan Eropa. Dua negara yang tercatat mengalami penurunan adalah Malaysia dan Inggris. Khusus untuk wisatawan Malaysia, Putradi menekankan perlunya perhatian khusus, mengingat penurunan yang terjadi disebut cukup drastis. “Sebelum gempa kunjungan wisatawan Malaysia itu tertinggi. Setelah gempa hanya 900 sekian. Artinya seribu saja tidak sampai,” ujarnya. Berbeda dengan itu, kunjungan wisman dari Australia justru meningkat pesat hingga ribuan orang per bulan. (bay)

Tiga jabatan yang lowong tersebut saat ini diisi Plt. Plt Kepala BPKAD dijabat Drs. H. Zainul Islam, MM, Plt Kepala Disperin dijabat Hj. Nuryanti, SE, ME dan Plt Kepala Diskominfotik dijabat I Gede Putu Aradi, S. Sos, MH. Fathurrahman sebelumnya menjelaskan penyebab tidak dilakukannya seleksi terbuka untuk Kepala BPKAD. Ia menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan Pemprov NTB.

Untuk Kepala BPKAD masih bisa dikendalikan oleh sekretaris yang sekarang menjadi Plt. Jabatan Kepala BPKAD NTB tidak ikut dipansel agar alur-alur dari sisi pengelolaan keuangan tidak terganggu. ‘’Karena pengelolaan keuangan butuh cara kerja yang beda dengan (OPD) yang lain. Karena dia memproses keuangan yang memang kepalanya tidak diubah lagi. Dari sisi yang menandatangani DPA, kan jadi persoalan kalau kepalanya berubah,” jelasnya. (nas)

Pulangkan Korban ’’Trafficking’’ Dari Hal. 1 asal NTB itu sudah selesai menerima pelayanan rehabilitasi psikososial dari RPTC Jakarta. Kemudian mereka dipulangkan ke kampung halaman lewat Dinas Sosial Provinsi NTB. ‘’Informasinya sudah ke rumah masing-masing,’’ kata Kepala Dinas Sosial NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/12) Keenam TKW korban trafficking asal NTB itu adalah Sahrum (46) dari Desa Suela Kecamatan Suela Lombok Timur, Junaedah (41) asal Desa Pantai Sire Kecamatan

Tanjung Lombok Utara. Kemudian, Rohaniah (48) asal Desa Merembu Kecamatan Labuapi Lombok Barat, Hj. Jawahir (50) asal Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, Dresti (25) asal Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Lenek Lombok Timur. Dan Mahini (31) asal Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Lombok Timur. Wismaningsih mengatakan pada 25 November, korban sudah dipulangkan ke Lombok Timur dan Sumbawa Barat. Sedangkan pada 26 November 2019, kembali dipulangkan korban trafficking yang berasal dari Lombok Utara. (nas)

Pemprov Petakan 1.228 Jabatan Eselon III dan IV Berpotensi Dihapus Dari Hal. 1 Selanjutnya, untuk dinas, sekretariat dan cabang dinas dipertimbangkan untuk dipangkas. Sedangkan yang berpotensi dipangkas adalah sub bagian pada sekretariat, bidang dan seksi. Sementara di cabang dinas, jabatan sub bagian tata usaha berpotensi dipangkas. Serta jabatan sub bagian pada UPT juga berpotensi dipangkas. Sedangkan untuk badan, sekretariat dipertimbangkan dipangkas. Sedangkan UPT akan tetap dipertahankan. Sedangkan bidang dan sub

bidang berpotensi dipangkas. Untuk jabatan sub bagian pada sekretariat berpotensi dipangkas. Begitu juga sub bagian tata usaha pada UPT badan berpotensi dipangkas. Selain itu, untuk susunan organisasi kecamatan, kelurahan akan tetap dipertahankan. Sedangkan sekretariat dipertimbangkan dipangkas. Untuk jabatan sub bagian di sekretariat berpotensi dipangkas, begitu juga jabatan seksi di kelurahan berpotensi dipangkas. Termasuk jabatan seksi dan sub bagian di kecamatan berpotensi dipangkas. (nas)

533 Pelamar CPNS Pemprov Salah Surat Lamaran Berpeluang Diluluskan Dari Hal. 1 ‘’Sesuatu yang bagi kita tidak prinsip. Secara rasional bisa diselesaikan. Bisa ditoleransi dengan kesepakatan dengan kabupaten/kota,’’ imbuhnya. Selain itu, berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang masih umum juga akan dibahas. Misalnya dalam suatu formasi, kualifikasi pendidikan pelamar yang dibutuhkan S1 Ekonomi. Artinya, kualifikasi pendidikan S1 Akuntansi dan S1 Pemasaran juga bisa mendaftar untuk formasi tersebut. “Tinggal kita rapatkan, satu suara dengan kabupaten/ kota. Kita identifikasi dulu persoalan ini. Mana yang dari sisi substansi dan tidak substansi, itu saja,” jelasnya. Sedangkan persyaratan yang dinilai substantif dipastikan tak akan toleransi. Misalnya, formasi tenaga kesehatan yang mewajibkan adanya

Surat Tanda Registrasi (STR). Namun untuk formasi tenaga kesehatan seperti Kesehatan Masyarakat (Kesmas) tidak perlu memiliki STR. Secara rinci disebutkan, jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB sebanyak 8.541 orang. Hasil verifikasi faktual sementara 7.448 orang dinyatakan MS dan 1.058 orang dinyatakan TMS. Sementara, pelamar yang belum diverifikasi sebanyak 35 orang. Terdiri dari 33 pelamar penyandang disabilitas dan 2 pelamar kualifikasi pendidikan S1 Kesmas. Dari 1.058 pelamar yang dinyatakan TMS, sebanyak 533 orang akibat salah tujuan surat lamaran. Kemudian 189 orang TMS karena kualifikasi pendidikan, 96 orang TMS lantaran persoalan ijazah/transkrip fotocopy. Selain itu, 30 pelamar TMS karena STR dan lain-lain sebanyak 210 orang. (nas)


BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 3 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

(Suara NTB/her)

BERSIHKAN SUNGAI - Warga bersama aparat membersihkan sungai Pesongoran desa Kuripan Utara untuk mencegah banjir. Warga setempat akan menjadikan sungai ini sebagai wahana wisata air.

Antisipasi Banjir

Warga Kuripan Bersihkan Sungai Giri menang (Suara NTB) Memasuki musim hujan, masyakarat mulai waspada bencana banjir. Untuk mencegah banjir, warga pun bergotongroyong membersihkan saluran dan sungai. Dibantu aparat dari Babinsa dan Babinkamtibmas serta pihak terkait, warga turun menyisir sampah di sungai dan saluran yang bisa menghambat aliran air, seperti dilakukan warga Dusun Pesongoran Desa Kuripan Utara, Minggu (1/12).

Warga bersama Pemdes setempat, Dinas BPBD, Kapolsubsektor Kuripan, Babinsa, Babinkamtibmas turun gorong-gorong membersihkan Sungai Pesongoran yang ada di wilayah setempat. Sungai ini sebelumnya ditata oleh warga setempat menjadi tempat wisata. Sekdes Kuripan Utara, Ahmad Mas’ud mengatakan kegiatan gotong royong dalam rangka bulan bakti gotong royong tersebut diawali dengan senam sehat lalu dilanjutkan dengan membersihkan sungai melibatkan semua unsur baik dari lembaga desa, karang taruna, desa siaga KMPP, BKD, kader Posyandu, kesehatan, Puskesmas Kuripan, Danpos Ramil, Kapolpos, TPK, fasilitator BPBD dan Dinas PU. Tujuan gotong-royong ini untuk pelestarian lingkungan, sebab sungai yang disulap menjadi lokasi wisata air tersebut dipakai juga untuk buang sampah dan air besar. “Dan tujuan besarnya menjadikan sungai ini sebagai kawasan wisata air tahun depan,” jelas dia. Kebersihan sungai ini harus dijaga. Sebab memasuki hujan kotoran sampah dari drainase warga mengalir ke sungai. Kasubsektor Kuripan, Ipda Sepiah mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut diawali dengan olahraga bersama berupa senam sehat dan dilanjutkan dengan gotong royong membersihkan aliran sungai Pengempel yang mengalir dari arah Kumbung menuju aliran sungai Pengempel Pesongaran Kuripan Utara. “Kegiatan gorong-gorong ini untuk mengantisipasi sumbatan sampah yang ada di sungai mengingat sebentar lagi akan datang musim hujan. Warga juga mewarnai tebing sungai dengan cara mengecat dengan berbagai macam warna untuk menjadikan sungai itu sebagai wisata alam,” ujar dia. Kades Kuripan, Hasbi mengatakan untuk mencegah bencana banjir di wilayahnya pihak pemdes melakukan padat karya. Pihaknya bersama warga, aparat turun membersihkan dan menormalisasi saluran irigasi yang ada di wilayahnya. “Kami sudah bersihkan dan normalisasi saluran itu hampir 800 meter untuk mencegah banjir,” jelas Hasbi. Program padat karya ini dibiayai dari DD sebesar Rp60 juta. Diakui, penanganan saluran ini begitu penting karena wilayahnya rawan banjir ketika hujan. Pihaknya juga sudah mengusulkan program restrorasi sungai di wilayah setempat pada Musrenbang kabupaten. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Profile for e-Paper KMB

Edisi Selasa 3 Desember 2019 | Suara NTB  

Headline : Pemprov Petakan 1.228 Jabatan Eselon III dan IV Berpotensi Dihapus

Edisi Selasa 3 Desember 2019 | Suara NTB  

Headline : Pemprov Petakan 1.228 Jabatan Eselon III dan IV Berpotensi Dihapus

Advertisement