Edisi Sabtu 03 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 3 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 197 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mengarah ke Dugaan Tipikor

Ombudsman Temukan Bukti Transaksi ke PT AK Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan bukti transaksi pembelian buku kurikulum K13. Bukti rekening itu mengarah ke satu rekanan, PT. AK. Kesimpulannya, Ombudsman menemukan indikasi maladministrasi semakin menguat. Bahkan kasus ini diduga mengarah ke tindak pidana korupsi. ten Ombudsman NTB Bidang Penanganan Laporan, Sahabudin, SH Jumat (2/11).

Dalam menjalankan modus monopoli pembelian buku ini, oknum di Kemenag Provinsi NTB diduga berkoor-

dinasi dengan para kepala seksi (Kasi) di Kemenag Kabupaten dan Kota se NTB. ‘’Jadi pembelian buku kurikulum oleh madrasah dari Sape sampai Ampenan, itu semuanya ke PT AK,’’ jelasnya.

(APH). ‘’Kalau kami soal maladministrasinya, sudah jelas semua bukti dan keterangan saksi,’’ tandasnya.

Apakah perlu klarifikasi PT. AK? Sejauh ini belum ada keinginan pihaknya memanggil perusahaan berkantor di Lombok Timur itu. Karena semua keterangan sudah dianggap lengkap untuk menguatkan dugaan maladministrasi. Sebab poin pihaknya adalah menelusuri khusus

untuk pembelian buku dari 20 persen dana BOS. ‘’Kalau ke rekanan itu nanti mungkin penyidik yang akan memanggil. Kami sudah cukup bukti maladministrasi,’’ pungkasnya.

Soal mengarah ke indikasi tindak pidana korupsi, menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH.,MH sudah ditemukan.

Bukti transaksi, pengakuan kepala madrasah, pengakuan pejabat Kemenag Kabupaten

dan Kota, termasuk pejabat Kemenag NTB jadi bukti kuat.

“Soal potensi tindak pidana korupsi kita lihat sudah ada.

Tapi itu nanti menjadi ranah Ditreskrimsus Polda NTB. Tidak menutup kemungkinan akan kita koordinasikan lagi (bukti),’’ tandas Adhar Hakim.

Kabid Pendidikan Madrasah, Hj.Eka Muftatiah SH,MH juga sudah dimintai keterangan Rabu (31/10) lalu.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/arn)

Bukti transaksi itu berupa rekening bank atasnama PT. AK yang disebar ke 2.000 lebih madrasah semua tingkatan se NTB. ‘’Semua madrasah itu transfer pembelian bukunya ke PT. AK ini,” kata Asis-

Hal ini kemudian didukung dengan keterangan kepala madrasah, keterangan sejumlah kepala seksi dan kepala Kemenag Kabupaten dan Kota.

Intinya, kata Sahabudin, bukti soal maladministrasi semakin menguat dan diyakini tidak terbantahkan. Bahkan jika diarahkan ke penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, diyakininya bisa ditemukan.

Namun itu menjadi ranah Aparat Penegak Hukum

DIALOG - Suasana dialog antara pemimpin dengan masyarakat dalam kegiatan bertajuk Jumpa Bang Zul yang digelar di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (2/11).

Lapangan Kerja Terbatas, Industri Mesti Dihadirkan di Sumbawa

MESKIPUN sudah ada tandatangan kontrak antara masyarakat dengan aplikator untuk pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Pemprov NTB memperbolehkan masyarakat korban gempa beralih membangun rumah konvensional (Riko) maupun rumah kayu (Rika).

Pasalnya, produksi panelpanel Risha masih sangat terbatas.

Bersambung ke hal 11

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Di Bawah 10 Persen DANA transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov NTB tahun 2019 mendatang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun menjadi daerah terdampak bencana, tambahan dana transfer pusat untuk Pemprov berada di bawah 10 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan dana transfer untuk Pemprov NTB pada APBN 2019.

Bersambung ke hal 11

Karpet Merah untuk Investor UBERNUR NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan Pemda memberikan karpet merah bagi investor yang menanamkan investasinya di daeraeh ini. Namun, masuknya investasi bukan berarti membuat masyarakat jadi korban.

Hal tersebut dikatakan gubernur menanggapi keluhan dari masyarakat Dompu kaitan dengan kehadiran pabrik gula di Kecamatan Pekat. Gubernur mengatakan, semangat Bupati Dompu dengan berdirinya industri olahan tebu di sana karena ingin masyarakatnya makmur dan sejahtera. ‘’Kalau ada pabrik gula tentu menghadirkan kemanfaatan yang banyak bagi masyarakat kita. Jadi, investasi itu harus dihargai, diberi karpet merah di daerah kita. Kalau kita ingin menyelesaikan pengangguran dan kemiskinan,’’ kata gubernur pada acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (2/11) pagi.

Hadir Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan masyarakat.

Meskipun Pemda memberikan karpet merah kepada investor yang ingin menanamkan investasi di NTB, kata Dr. Zul, bukan berarti masyarakat menjadi korban. Justru, Pemda ingin memanjakan investasi, tetap kepentingan masyarakat yang paling utama. ‘’Jangan sampai atas nama investasi masyarakat kita menderita. Itu yang keliru,’’ kata Dr. Zul. Oleh karena itu, jika betul masyarakat di sekitar pabrik gula Dompu menjadi korban. Dr. Zul meminta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dan Sekda untuk sama-sama bersamanya menemuai Kepala Kanwil BPN NTB. Bersambung ke hal 11

tur regulasi yang tidak memungkinkan seluruh pegawai honorer untuk diangkat.

Sementara itu, di sisi lain, mereka butuh pekerjaan. Sekarang ini menjadi pegawai seperti guru juga butuh kompetensi. ‘’Jatah PNS hanya sekitar 3000, tetapi yang tersedia hingga 7000. Sayangnya hanya sekitar 500 yang lulus passing grade. Sementara

sekarang ini kompetensi dibutuhkan,’’ sebutnya.

Karena itu, pemerintah mesti berpikir untuk lebih banyak mendatangkan investasi. Menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menghadirkan industri. Agar anak muda memiliki pilihan lain dalam bekerja, tidak semata-mata hanya ingin menjadi PNS. Bersambung ke hal 11

Pengangkatan 555 Guru Honorer SMA/SMK Diproses

Ribuan Tak Memenuhi Syarat

H. Muh. Muh. Suruji Suruji H.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang memproses pengangkatan 555 guru SMA/SMK menjadi honorer daerah. Saat ini, SK pengangkatan sedang berproses untuk ditandatangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menyebutkan, jumlah guru honorer SMA/SMK di NTB lebih dari 7.000 orang. Hasil uji kompetensi yang dilakukan dengan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya 555 orang yang memenuhi passing grade atau memenuhi syarat.

Sementara, ribuan lainnya dinyatakan tak memenuhi syarat atau hasil uji kompetensi yang dilakukan ribuan orang passing grade-nya di bawah yang ditetapkan. Suruji menjelaskan, dari 7.000 guru honorer yang dilakukan uji kompetensi, sebanyak 5.993 yang lulus administrasi.

‘’Dari 6.000 kurang yang ikut hanya 555 orang yang memenuhi passing grade, masih jauh, dari uji kompetensi yang dilakukan Kemendikbud,’’ kata Suruji di Kantor Gubernur, Jumat (2/11).

Kebutuhan guru honorer SMA/ SMK di NTB, sebut Suruji sekitar 3.000 orang. Namun dari uji kompetensi yang dilakukan, ternyata hanya 555 orang yang memenuhi passing grade. Karena jumlahnya sedikit, masih jauh dari kebutuhan maka dilakukan pembinaan.

Suruji menyebutkan, 7.000 guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) tersebut dulunya diangkat oleh kepala sekolah ketika pendidikan jenjang SMA/ SMK menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pascaberalih menjadi kewenangan provinsi, Pemprov kemudian melakukan pembenahan-pembenahan. Salah satunya dengan melakukan uji kompetensi bagi guru honorer yang ada.

Agar pendidikan SMA/SMK dikelola secara profesional, maka guru-guru yang mengajar minimal kualifikasinya S1/D-IV. Bersambung ke hal 11

Tunggakan Kerugian Negara Terbesar dari Proyek BIL Mataram (Suara NTB) Dari total tunggakan kerugian negara, terbanyak dari kasus korupsi proyek gedung induk Bandara Internasional Lombok (BIL). Kasus diusut tahun 2013. Penyidik gabungan Jampidsus Kejagung RI dan Pidsus Kejati NTB menemukan kerugian negara mencapai Rp39 miliar.

Kerugian negara itu menjadi tanggungan terdakwa I Nyoman Suwarjana, dengan kerugian mencapai Rp39.901.925.

278. Perkaranya tercatat degan nomor register 1975 K/Pid.Sus/ 2016 tanggal 30 November tahun 2016. Dalam berkas tercatat dengan judul “Perkara Proyek Airport BIL”.

Data pada Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksami-

nasi (Hueksi) Pidsus Kejati NTB, di Kejari Lombok Tengah dari sejumlah perkara, penyelamatan kerugian negara mencapai Rp42.014.428.324. Jumlah itu bertambah setelah ada putusan baru dari Pengadilan Tipikor Mataram dengan nilai kerugian Rp 178.953.467. Sehingga total jumlah kerugian negara Rp42.193.381791. Dari jumlah sebesar itu, ada terdakwa yang beritikad menyelesaikan baru mencapai Rp193.

347.000. Sehingga tersisa sebesar Rp42.000.034.791.

Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah Hasan Basri, SH. MH menjelaskan, kerugian negara dari kasus dugaan korupsi proyek BIL itu belum ada yang diselesaikan oleh terpidana I Nyoman Suwarjana.

Direktur PT. Slipi Raya Utama ini bahkan melayangkan surat tidak mampu menyelesaikan uang pengganti kerugian negara sesuai putusan pengadilan tersebut. ‘’Surat ketidaksanggupan sudah kami terima. Tapi bagaimana pun, kerugian negara harus diselesaikan, karena itu sudah jadi putusan,’’ kata Hasan Basri kepada Suara NTB Jumat (2/11) siang.

Perkara proyek gedung Induk BIL ini sebelumnya limpahan dari Jampidsus Kejaksaan Agung, diusut sejak tahun 2013. Kasus ini sempat stagnan, karena terdakwa sempat kabur dan ditetapkan sebagai DPO. Sampai akhirnya Nyoman Suwarjana ditangkap di Bandara Interna-

sional Juanda Surabaya, Jawa Timur, Senin 18 Mei 2015. Perkaranya pun berlanjut dan disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan JPU dari Kejari Lombok Tengah yang menjadi locus tindak pidana korupsi.

Menurut Hasan Basri, pemulihan kerugian negara terus diupayakan meski terpidana tidak Hasan Basri mampu.

Pihaknya berkoordinasi dengan tim Intelijen untuk melacak keberadaan aset I Nyoman Suwarjana di sejumlah tempat, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Panel Risha Terbatas

industri dan memperbanyak investasi. Agar tersedia pekerjaan bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dalam acara Jumpa Bang Zul di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (2/11).

Terkait aspirasi warga khususnya GTT yang ingin diakomodir, saat ini pemerintah daerah memang terben-

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tuntutan tenaga honorer perawat dan Guru Tidak Tetap (GTT)/PTT di Kabupaten Sumbawa untuk diangkat menjadi PNS, menjadi masalah yang juga terjadi secara nasional. Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota kesulitan mengakomodir mereka karena terkendala aturan. Hal ini menjadi alasan pentingnya kehadiran

SUARA NTB Sabtu, 3 November 2018

Banyak yang Sudah Bersertifikat CAMAT Sekarbela, Cahya Samudra menyebutkan hanya lima persen saja warganya yang belum punya sertifikat tanah. Pasalnya banyak dari warga yang sudah masuk dalam program pembuatan sertifikat tanah secara gratis.

“Sudah banyak warga yang buat sertifikat. Kurang lebih hanya tinggal lima persen saja yang belum,” ujarnya.

Ia berharap agar warga segera mendaftarkan tanahnya dan membuatkan sertifikat. Sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Dengan adanya sertifikat kepemilikan ini juga akan lebih (Suara NTB/dok) mempermudah pendataan Cahya Samudra bagi Pemkot Mataram.

“Tahun ini warga kita yang dapat program sertifikat gratis itu ada 14 orang. Memang sedikit. Tapi tahun lalu hampir 70 persen yang dapat itu adalah warga Sekarbela,” ujarnya. Ia melihat kesadaran warganya dalam mendaftarkan tanahnya dan membuat sertifikat kepemilikan ini sudah semakin baik. Artinya warga sudah menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki.

“Kalau saya lihat kesadaran warga untuk melakukan pendaftaran tanah ini sudah semakin baik. Makanya kita tersisa tinggal lima persen saja yang belum, ini akan terus kita dorong,” ujarnya.

Namun demikian ia tidak dapat memastikan apakah yang lima persen ini akan masuk dalam program pembuatan sertifikat gratis tahun depan atau tidak. Pasalnya, itu tergantung permintaan dari Pemerintah. Jika memang Kecamatan Sekarbela diberikan kuota lagi, maka pihaknya akan mempersiapkan warganya untuk melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan. (lin)

SUARA MATARAM

Halaman 2

100 Bidang Tanah Aset Pemkot Belum Bersertifikat Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram tengah mengupayakan untuk membuat sertifikat tanah yang merupakan aset daerah. Sekitar 100 bidang tanah di Kota Mataram ini belum memiliki sertifikat. Kendalanya masih pada proses administrasi.

“Kurang lebih ada 100 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat ini yang masih terus kita upayakan dan terus kita koordinasikan dengan BPN,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M Syakirin Hukmi.

Pihaknya menargetkan agar

100 bidang tanah itu bisa memiliki sertifikat hingga lima tahun ke depan. Yang diutamakan adalah tanah pada tahun 2014 ke atas.

“Selain itu, kendala kita juga kaitannya dengan pengadaan-pengadaan pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Beberapa lahan yang dimiliki Pemkot secara bertahap sedang diajukan pembuatan sertifikat ke Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi, Syakirin tidak bisa secara keseluruhan mengingat jumlah titik lahan, anggaran ser-

ta kemampuan ATR/BPN melayani pengurusan dokumen. Luas tanah yang disertifikatkan berbeda – beda.

Artinya, butuh waktu lama untuk menginventarisir secara keseluruhan.

“Kabid kami saat ini sedang berusaha untuk berkoordinasi dengan BPN dan sedang memetakan mana saja lahan aset daerah yang harus segera disertifikatkan,” ujarnya.

Sebelumnya terdapat sejumlah catatan BPK yang

merekomendasikan Pemkot Mataram agar segera mendaftarkan tanah aset daerah. Sehingga, tidak menjadi temuan dikemudian hari. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah.

“Kita sedang berusaha. Ini hasilnya kita tunggu saja.

Intinya kita tetap memetakan dan menginventarisir mana saja aset daerah yang harus segera memiliki sertifikat,” ujarnya. (lin)

Jadi Pelajaran bagi Semua AKSI demo honorer K2 di DPRD Kota Mataram beberapa hari lalu, mestinya menjadi pelajaran bagi semua pihak. ‘’Ini pelajaran bagi kita semua. Karena setelah K2 direkrut, ternyata pemerintah pusat tidak bertanggung jawab. Tidak ada pengangkatan,’’ ujar anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Husni Thamrin, MPd kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Atas kondisi ini, akhirnya yang menjadi bulan-bulanan adalah pemerintah daerah. Oleh karena itu dia mengingatkan, jangan (Suara NTB/dok) sampai hal yang sama terH. M. Husni Thamrin jadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. ‘’Yang penting sekarang adalah solusi. Solusinya bagaimana,’’ cetusnya. Hal ini, lanjut politisi PPP ini, sudah mendiskusikan hal ini dengan pemerintah pusat. Jawaban yang didapatkan adalah bahwa tidak ada celah untuk mengangkat honorer K2 ini menjadi ASN, apalagi tanpa syarat seperti yang menjadi tuntutan forum honorer K2 Kota Mataram.

Namun demikian, kalau daerah bersangkutan APBD-nya mampu meng-cover kebutuhan insentif bagi honorer K2 ini, hal itu bisa saja dilakukan oleh Pemkot Mataram. Karena, lanjutnya, daerah lain sudah ada yang melakukan hal itu. Seperti Kabupaten Jembrana Bali. Seperti diketahui, Pemkab Jembrana telah membuat regulasi berupa Perda sebagai dasar pemberian insentif bagi honorer K2 di sana.

Harapan senada juga disampaikan Husni Thamrin, bahwa Dewan juga menginginkan honorer K2 ini diberikan insentif yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ‘’Ini yang kita harapkan pemerintah cari solusi. Pemerintah jangan membiarkan mereka terus mengambang,’’ sesalnya. Sebagaimana yang juga sudah dilakukan daerah lain, Pemkot Mataram juga diharapkan berani menganggarkan insentif honorer K2 ini melaui APBD Kota Mataram.

Pada bagian lain, anggota Dewan dari dapil Selaparang ini juga meminta Walikota Mataram bersikap tegas terhadap semua OPD dalam hal merekrut tenaga honor. ‘’Karena kita lihat tenaga honor yang direkrut itu banyak yang nganggur, tidak ada kegiatan,’’ katanya. ‘’Lebih banyak jumlah tenaga honor daripada pekerjaan yang mereka kerjakan,’’ imbuhnya. Padahal, menurut Husni, ASN yang ada cukup mengerjakan pekerjaan yang sudah ada. Karena tidak ada ketegasan dari pemerintah, akhir jumlah tenaga honor ini membludak. (fit)

Warga Kota Mataram Berharap UMK Dinaikkan Mataram (Suara NTB) Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah resmi dinaikkan 10,28 persen dan berlaku mulai awal tahun 2019. Warga Kota Mataram juga berharap hal serupa dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram. “UMP kan sudah naik, UMK kapan ditentukan kenaikannya? Kita sebagai karyawan ini sangat berharap ada kenaikan upah seperti yang dilakukan pemerintah provinsi,” kata salah satu warga Kecamatan Cakranegara, Lily Ariyati.

Hal yang sama juga diungkapkan Muhammad Hariadi, warga Kecamatan Selaparang ini berharap Pemerintah Kota Mataram dapat menyesuaikan upah minimum kota seperti upah minimum provinsi. “Kalau provinsi menaikkan pasti ada pertimbangannya. Meskipun saya tidak tahu pertimbangannya apa, yang jelas pasti sudah dihitung dan menganggap bahwa setiap daerah itu mampu buat naikkan upah,” ujarnya.

Tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi warga Kota Mataram sebesar Rp1.863.250. Acuan untuk menetapkan UMK masih pada KHL itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara awal tahun depan UMP NTB sudah naik 10,28 persen, menjadi Rp2.012.610.

“Kita memang belum rapat soal kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ini, posisi kita sekarang masih menunggu dari Disnaker Kota Mataram. Untuk sementara, di Kota Mataram itu tahun lalu KHL kita sudah terpenuhi. KHL itulah yang menjadi acuan kita untuk menaikkan UMK,” kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Mataram, I Gusti Lanang Praya. Berdasarkan peraturan pemerintah itu, acuan untuk menaikkan UMK berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kenaikan UMP dianggap bukan menjadi dasar kenaikan UMK. Hanya saja, akan lebih baik jika UMK sama atau lebih besar dari UMP. “Jadi modelnya itu begini, kalau inflasi 10 persen, maka kita ajukan juga kenaikan 10 persen. Karena dalam penetapan UMK, kita tidak bisa keluar dari PP Nomor 78 itu,” ujarnya. Hanya saja, KHL itu akan ditinjau satu kali dalam lima tahun. Ini berpotensi membuat UMK Kota Mataram akan stagnan dalam lima tahun. Sebab salah satu penentuan UMK masih pada ketentuan KHL yang ditetapkan Pemerintah. (lin)

(Suara NTB/cem)

MEMILAH SAMPAH - Pemulung mencari botol bekas dan sampah plastik di antara sampah di aliran sungai Ning di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang. Botol plastik akan dijual ke pengepul dengan harga Rp2.000/kg. Musim hujan yang belum tiba menyebabkan air sungai Ning belum deras, sehingga pemulung cukup leluasa untuk memilah sampah yang dibuang ke sungai.

Reses Anggota DPRD Mataram akan Lebih Mudah Dipantau Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tengah merancang elektronik pokok pokok pikiran (e- pokir) anggota Dewan. Dengan demikian seluruh kegiatan reses para anggota Dewan akan terpantau, terutama dari sisi penggunaan dana reses.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (1/11) menjelaskan, e pokir sedang dirancang sedemikian rupa, sehingga ditargetkan bisa rampung tahun 2019 mendatang. Program e - pokir memiliki keuntungan yakni program

akan jelas dan terarah. Serta, mudah dipantau oleh siapapun.

Artinya, aspirasi masyarakat bisa terserap ketika anggota Dewan turun ke lapangan dalam bentuk reses. Aspirasi itulah demikian kata Sekda, dijadikan program oleh eksekutif. Termasuk mengarahkan dalam musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM). “Nanti dimasukkan ke MPBM,” ucapnya.

Permintaan e- pokir diintegrasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disampaikan Eko, secara

otomatis dapat dikontrol oleh Komisi antirasuah dan auditor negara. ‘’Mereka dapat melihat ke mana arah anggaran pokir anggota Dewan,’’ katanya.

Besaran pokir masingmasing anggota Dewan Kota Mataram Rp1,2 miliar. Jumlah ini berbeda dengan pimpinan Dewan yang mencapai Rp1,5 miliar. Namun demikian kata Sekda, anggaran itu dalam bentuk pagu. Tidak mesti anggaran didapat Rp1,2 miliar. Tergantung aspirasi yang masuk melalui wakil rakyat tersebut. (cem)

Program ’’Smart City’’Diduga Dipaksakan Mataram (Suara NTB) Program smart city (kota pintar) tak berjalan mulus setelah penandatanganan MoU di Bandung awal 2018 lalu. Program ini disinyalir dipaksakan.

Pasalnya, agenda perangkat daerah tersusun dalam masterplan 2024 tak tereksekusi.

Kasubag Perencana di Mataram mengeluhkan, program smart city memang telah berjalan setelah penandatanganan komitmen oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito di Bandung.

Setelah itu, tak ada dukungan baik dari sisi anggaran, sumberdaya manusia serta sarana prasarana. Padahal, rencana aksi telah dibuat sampai 2024. “Ini terkesan dipaksakan. Sampai sekarang belum ada dukungan sarana prasarana,” kata sebuah sumber.

Sebagai contoh kata dia, setiap program strategis tak didukung oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Misalnya, pengajuan agenda kegiatan dicoret begitu saja.

Tanpa memberikan solusi. Belum lagi, bimbingan teknis dihadiri orang - orang berbeda. Di satu sisi, program ini minimal dikuasai oleh kepala bidang.

Dalam program tersebut ada empat item yang harus dilaksanakan. Yakni, smart society, smart branding, smart lising dan smart goverment. Satu program saja yaitu smart branding belum ber-

(Suara NTB/cem)

PANTAU AKTIVITAS - Operator di command center memantau aktivitas masyarakat lewat layar monitor. Command center ini merupakan bagian dari smart city yang dilaunching 31 Agustus 2017 lalu. Namun, program di smart city terkesan dipaksakan. jalan sejak dilauncing 2017 lalu.

Tidak ada dukungan anggaran padahal ini penting sampai beberapa tahun ke depan.

“Bandingkan dengan Solo, Jakarta dan Bandung. Branding mereka jelas. Kita cuma brandingnya ayo ke Mataram. Itu kan milik Dinas Pariwisata,” kritiknya.

Faktor sarana dan prasarana serta SDM sebut dia, sangat penting. Ini yang akan menunjang program kota pintar berjalan. Percuma menurutnya, membuat konsep tapi yang diajak lari kencang tidak mau. “Kita di perencana yang lelah mikir,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ko-

munikasi dan Informatika, Lalu Martawang menegaskan, smart city tidak bicara soal command center, tetapi bagaimana masyarakat melek terhadap teknologi informasi. Pelayanan publik tak lagi menggunakan pola - pola konvensional.

“Secara perlahan akan melaksanakan upaya atau ikhtiar menjadi blue books,” kata Martawang.

Pelaksanaan smart city harus melibatkan OPD. Mereka harus ditekan menyusun roadmap karena jadi panduan ke depannya dalam konteks peningkatan pelayanan publik. “Seperti pelatihan BSSN itu kan. Jadi tanda tangan bisa menggunakan sistem elektronik,” ucapnya. (cem)

Warga Minta Saluran di Mataram Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram banyak mendapatkan permintaan untuk memperbaiki saluran drainase.

Pasalnya beberapa drainase di Kota Mataram mengalami sedimentasi. Sehingga sebelum memasuki musim hujan, PU diminta oleh warga untuk melakukan perbaikan.

“Warga kirimkan surat ke kami dan permintaannya itu berkaitan dengan perbaikan drainase,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura. Dinas PU sudah menyiapkan personelnya sebanyak 325 orang untuk siaga sebelum dan setelah memasuki musim hujan. Pasukan biru ini juga sudah melakukan perbaikan pada beberapa titik drainase di Kota Mataram.

“Kemarin kita sudah terima laporan yang meminta untuk perbaikan drainase di depan kampus IKIP sama beberapa lagi di kawasan Sekarbela,” ujarnya.

Permintaan itu akan ditin-

daklanjuti dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan ke lokasi. Jika memang dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan, maka pasukan biru langsung turun tangan.

“Pasukan biru kita ada 190 orang di SDA, 85 orang di Bina Marga dan 50 orang di Cipta Karya. Tapi ndak semuanya yang pebaiki drainase. Karena ada juga yang bertugas di sungai, bahu jalan dan lainnya,” ujarnya.

Pihaknya akan selalu bersiaga terutama memasuki musim hujan. Pasalnya terdapat beberapa titik di Kota Mataram yang berlangganan terjadi genangan apabila hujan lebat. Hal inilah yang diantisipasi oleh Dinas PU, sebab genangan itu akan sangat mengganggu aktivitas warga.

“Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jika ada yang lapor, langsung kita survey.

Selain menunggu laporan, kita juga secara rutin melakukan pengecekan,” ujarnya. (lin)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 3 November 2018

Halaman 3

Maskapai Harus Berempati

(Suara NTB/bul)

DAMPAK TIKET MAHAL - Lombok Internasional Airport di Lombok Tengah mengalami penurunan jumlah penumpang. Kondisi ini terjadi diyakini karena mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke Lombok. Tampak aktivitas di LIA, kemarin.

Selamatkan UMKM, Diskop Siapkan Rp3,4 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB akan menggelontorkan bantuan stimulus senilai Rp3,4 miliar dari APBD guna menyelamatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pascagempa.

(Suara NTB/dok)

TINGGINYA harga tiket pesawat dari dan ke Lombok belakangan menjadi perhatian. Tak seharusnya demikian, bila maskapai memiliki rasa empati, di tengah upaya pemulihan Lombok Sumbawa pascagempa.

Harga tiket dari dan ke Lombok cenderung lebih tinggi dari harga tiket dari Jakarta ke luar negeri. Situasi ini paradoks dengan keinginan pemerintah memulihkan kembali NTB melalui sektor pariwisata salah satunya. Bagaimana bisa orang tertarik ke luar masuk NTB, bila harga tiket pesawat rada-rada “mencekik”.

Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) (Suara NTB/bul) Provinsi NTB menyuaraAwan Aswinabawa kan banyaknya keluhan masyarakat terkait tingginya harga tiket. Baik oleh maskapai swasta, maupun maskapai pelat merah (milik pemerintah).

Apalagi pascaterjadinya gempa, tak juga terlihat surut harga jual tiket di sistem. Padahal NTB sedang berusaha bangkit, dan mengharapkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri masuk sebanyak-banyaknya.

Justru, terjadi penurunan angka penumpang menggunakan pesawat terbang. Dari rata-rata 12.000 orang sehari, belakangan turun ke kisaran 7.000 sampai 8.000 orang penumpang dari dan ke Bandara Internasional Lombok.

Dengan tingkat keterisian pesawat (Load Factor) yang masih rendah ini, nyatanya tak juga menjadi pelajaran bagi maskapai untuk menurunkan harga tiket dari dan ke Lombok.

Ketua Astindo Provinsi NTB, Awan Aswinabawa mengemukakan beberapa fakta tingginya harga tiket pesawat ini.

Dibandingkan, harga tiket pesawat Citilink Jakarta-Denpasar Rp1.150.900, sementara Jakarta-Lombok Rp1.084.000.

Lalu Lion, harga tiket Jakarta-Lombok Rp961.000, Jakarta – Denpasar Rp587.000. Bahkan Jakarta – Singapura Rp500.000. Lalu Garuda Indonesia, Jakarta Lombok dikenakan Rp1.934.600, Jakarta – Denpasar Rp1.598.000 dan Jakarta-Singapura Rp1.625.900.

Selalu ada selisih, bahkan dapat dikatakan selisih harga tiketnya besar bila membandingkan harga tiket dari Jakarta ke Singapura. Padahal, Lombok-Sumbawa sedang “berkompetisi” merebut perhatian orang untuk berkunjung.

“Seharusnya setelah gempa, maskapai ini juga membantu mempercepat recovery. Kasi diskon, atau promo-promo agar orang senang datang ke Lombok. Dari pada kursinya banyak yang kosong,” kata Awan.

Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, terutama kepada Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah atas keinginannya melakukan road show ke sejumlah maskapai penerbangan. Guna membahas persoalan ini. Baginya, itu langkah jitu untuk mengingatkan maskapai-maskapai penerbangan ini atas kewajibannya kepada rakyat. Terutama kepada maskapai pelat merah.

Pada Kamis sore pekan ini, anggota Astindo juga melakukan pertemuan dengan perwakilan manajemen Citilink di NTB. Pembahasannya mengerucut pada rencana Citilink untuk tidak lagi melibatkan mitra-mitranya, para travel agen untuk penjualan tiket. Rencananya Citilink akan melayani langsung pemesanan tiket tanpa melalui travel agen.

“Sudah kita kena musibah, maskapai ini macem-macem lagi kebijakan yang mau diambil,” ujarnya.

Meskipun pertemuan dengan Citilink ini harus menunggu kebijakan dari manajemen pusat, Awan mengatakan, kebijakan tersebut dapat memperparah keadaan. Disaat travel agen lokal sedang dalam “lampu kuning”.

Dampaknya dapat meluber ke PHK oleh perusahaan travel. Padahal, satu travel agen setidaknya memiliki lima karyawan yang harus dihidupkan. (bul)

H. L. Saswadi

“Kita mengungkit UMKM ini agar hidup kembali,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM. Keadaan UMKM tiarap, pascagempa mengguncang Lombok dan Sumbawa sejak 29 Juli 2018. Nyaris seluruh UMKM merasakan dampaknya. Baik dampak laungsung, maupun tak langsung. Meski, sudah mulai terlihat geliatnya bangkit kembali.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB mendapat perhatian dana hibah dari APBD-Perubahan tahun 2018 sebesar Rp3,47 miliar. Dana hibah ini rencananya akan diberikan kepada

pelaku UMKM yang terdampak gempa sebagai stimulus untuk menggeliatkan kembali usahanya.

L. Saswadi menyebut, dana hibah akan dibagikan melalui pengajuan proposal. Besarannya hingga Rp 2,5 juta yang akan diberikan kepada pelaku UMKM. Beberapa UMKM yang menjadi prioritas tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Meskipun tak seluruh UMKM dijanjikan.

“Kita pilih-pilih juga yang nerima di Lombok Utara. Karena nilainya terbatas kita diberikan oleh daerah,” demikian L. Saswadi kepada Suara NTB, Jumat (2/11) kemarin.

Di Kabupaten Lombok Bar-

32.144 Rekening Korban Gempa Telah Terisi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 32.144 rekening penerima bantuan untuk korban gempa dipastikan telah terisi.

Sisanya menunggu jadwal transfer secara bertahap. Hal ini diungkapkan Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Harsono. Untuk seluruh daerah yang terdampak gempa. Di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat, BRI telah mencetak sebanyak 132.987 rekening.

“Dan yang sudah diisi 32.144 rekening. Sudah diserahkan kepada masyarakat penerimanya beserta isinya,” kata Harsono

menyebut data pada tanggal 31 Oktober 2018.

Sementara itu, data penerima bantuan yang telah masuk sebanyak 177.800 pengajuan. Dengan jumlah yang telah menjadi buku rekening 132.987 rekening. Sisanya 44.813 buku rekening terus diproses untuk pencetakan.

Harsono mengatakan, untuk rekening yang belum terisi, kepada calon penerimanya diharapkan tak pelu khawatir. Pemerintah akan memberikannya secara bertahap.

Selama calon penerima telah diverifikasi dan telah di SK-kan.

Tentu tak mungkin oleh pemerintah mengisi seluruh rekening secara langsung. Ada proses, dan bertahap dipenuhi. Proses pengisian rekening terlebih dahulu dananya ditransfer oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Masyarakat membentuk Pokmas, dengan anggota 10 sampai 20 orang per Pokmas. Pokmas ini sendiri dibentuk oleh SK Kepala Desa, atau Lurah. Strukturnya harus jelas, dari ketua, sekretaris dan bendahara. Untuk pencairan rekening ini, dapat dilakukan oleh Pokmas langsung berdasarkan persetujuan pemilik rekening dan telah diverifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BPBD untuk memindahkan isi rekening penerima, kepada rekening Pokmas.

“Ndak perlu repot-repot penerima datang ke kantor bank untuk pencairannya. Bisa dilakukan oleh Jumat, 02 November 2018

(Suara NTB/dok)

M. Harsono Pokmas, setelah semua setuju dan diverifikasi,” jelas Harsono.

Selanjutnya, Pokmas akan bekerjasama dengan aplikator.

Untuk penebusan material, sekaligus untuk pengerjaan rumah untuk korban gempa. Pembayaran dari Pokmaswas kepada aplikator, dapat dilakukan bilamana rumah telah dirampungkan.

Untuk mempercepat proses, Harsono mengatakan turut mengerahkan timnya untuk pembentukan Pokmas dengan mengkoordinasikan langsung kepada kepala desa masing-masing. Terdapat 54 orang petugas telah disebar.

“Semua proses kita juga perbantukan tim. Dari pencetakan buku rekening, mendistribusikannya, sampai kepada proses pencairannya. Semua kita bantu biar cepat penyelesaiannya,” demikian M. Harsono. (bul)

at, prioritasnya di Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari dan Narmada. Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan ke UMKM di Kecamatan Pringgarata, Batukliang dan Batukliang Utara. Sementara di Kabupaten Lombok Timur, di arahkan ke Kecamatan Sukamulya, Pringgabaya, Sambelia, dan Kecamatan Sembalun.

“Kita masih verifikasi siapa-siapa yang berhak menerimanya,” kata L. Saswadi.

Akibat gempa, selain usaha pelaku UMKM mandek, tidak sedikit UMKM yang melakukan penundaan pengembalian pinjaman (kredit) ke perbankan. Terutama untuk UMKM yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam hal ini, perbankan sangat diharapkan memberi kebijakan khusus keringanan pengembalian.

Atau

penundaan. Karena itu juga, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, kata kepala dinas, telah melayangkan surat kepada bank-bank penyalur KUR untuk memakluminya.

Untuk diketahui. Realisasi KUR selama tahun 2018 dari Januari hingga Juni, KUR Mikro Rp 532,3 miliar, KUR Kecil Rp 297,6 miliar, KUR TKI Rp4,9 miliar, KUR Ultra Mikro Rp11,3 miliar. Atau total sebesar Rp846,2 miliar selama satu semester. Sasarannya kepada 32.474 pelaku UMKM. Disalurkan oleh beberapa perbankan, BRI, BRI Syariah, BNI, Mandiri, Bank NTB, Bank Artha Graha I, BPD Bali, BPD NTT, BTN, CTBC Bank dan 990 (UMi).

Sementara tahun 2017 lalu, total setahun penyaluran KUR mencapai Rp1,4 triliun, kepada 64.369 pelaku UMKM. (bul)

Percepat Pemulihan Ekonomi, Kawal Ketat Sektor Swasta Mataram (Suara NTB)Ekonom dari Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono mengingatkan pemerintah tetap mengawal ketat sektor swasta untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascagempa. Sektor swasta memberi kontribusi sangat dominan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB NTB diketahui nilainya lebih dari 100 triliun.

Sementara sektor pemerintahan hanya mampu mendukung sebesar Rp5 triliun dari total PDRB. Karena itu, Dr. Iwan Harsono mengatakan, pemerintah harus mengawal sektor swasta dengan sebaik-baiknya melalui kebijakan yang tak membebani.

“Benar itu, ekonomi NTB akan tumbuh minus. Jika tak dilakukan antisipasi lebih cepat,” kata Dr. Iwan Harsono mengaminkan proyeksi Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi NTB yang minus 2,5-3 persen (tambang dan non tambang).

Sektor swasta saat ini tiarap. Pasca terjadinya gempa.

Terutama sekali sektor pariwisata dan seluruh usaha turunannya terpukul. Untuk itu, seluruh faktor penghambat bergeraknya sektor swasta ini harus disisir dan diintervensi.

Misalnya, harus ada kesepakatan memberikan penawaran menarik oleh hotel-hotel dan restoran. Atau jasa-jasa pengikut lainnya. Begitu juga

untuk lalu lalang orang dan barang. Maskapai penerbangan terutama sekali, harus memberikan stimulus bagaimana penumpang pesawat tergiur lagi datang ke Lombok dan Sumbawa.

“Harga tiket ini mahal sekali. Gila – gilaan, pemerintah juga bisa mengintervensi ini,” ujarnya.

Sektor unggulan lainnya yang disebut Dr. Iwan Harsono adalah sektor pertanian. Sektor ini menjadi tulang pertumbuhan ekonomi. Karena itu menurutnya pemerintah juga dapat mengintervensi dengan memberikan kemudahan-kemudahan bantuan terhadap kebutuhan petani.

Tetapi yang tak kalah penting diprioritaskan adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama sekali yang terdampak gempa. Kebutuhan dasar dimaksud adalah tempat tinggal. Sampai saat ini, belum ada eksekusi dari pemerintah beserta stakeholders membangunkan rumah yang telah dijanjikan kepada para korban gempa. Padahal, dana telah mereka pegang.

“Orang tidak bisa berbuat, bilamana rumah tinggalnya tidak ada. Bagaimana bisa orang mikir kerja,” kata Dr. Iwan Harsono.

Percepatan pemulihan pasca gempa dapat dilakukan dengan meyakinkan masyarakat luas agar mereka datang berkunjung, dan berkegiatan di Lombok dan Sumbawa. Pemerintah daerah beserta stakeholders menurutnya memiliki peranan penting.

Salah satu yang diapresiasi, ketika pemerintah daerah tampil bersosialisasi melalui media dengan menggandeng ahli gempa. Bahwa gempa yang terjadi di Lombok adalah siklus puluhan, bahkan seratus tahun sekali.

“Itu komunikasi yang positif dengan masyarakat luas.

Mereka harus diyakinkan, Lombok dan Sumbawa sangat aman,” imbuhnya.

Adanya kegiatan TNI Marathon juga menjadi salah satu kegiatan promosi yang dapat mengungkit kepercayaan publik terhadap NTB. sektor-sektor swasta ini harus secepatnya dipulih.

Harus ada usaha dan kemauan dari diri sendiri. Pemerintah daerah sebagai regulator sifatnya membantu dari sisi kebijakan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Sektor swasta ini kontribusinya 80 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pelaku UMKM di dalamnya, kata Dr. Iwan Harsono, juga harus dibijaksanai.

Terutama oleh perbankan.

Keringanan kredit menjadi sangat penting menstimulus ia bangkit kembali. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 3 November 2018

Tak Lagi Berikan Rekomendasi DINAS Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan perbaikan Kartu Indonesia Pintar (KIS) tidak lagi atas rekomendasi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial (Disos). Masyarakat dapat langsung melakukan perbaikan identitas di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran dan Orang Terlantar Sosial pada Disos Lotim, Drs. H. Ripa’an, Jumat (2/ 11), menjelaskan kebijakan ini (Suara NTB/yon) untuk memperpendek birokrasi H. Ripa’an pelayanan kepada masyarakat.

“Ini merupakan perbaikan dalam pelayanan supaya masyarakat tidak disibukkan dengan pelayanan birokrasi.

Sekarang perbaikan identitas KIS bisa dilakukan langsung di kantor BPJS,” ujarnya.

Selain itu, Disos berharap masyarakat dan BPJS berkoodinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan adanya masyarakat pemegang kartu BPJS PBI meninggal dunia. Karena apabila tidak dilaporkan, maka tanggung pembayaran dari kartu yang dipegang oleh masyarakat yang bersangkutan tetap jalan. Sementara, apabila dilaporkan, maka kuota itu dapat menjadi kuota tambahan untuk pemerintah dan dapat dialihkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terlebih kuota untuk KIS PBI ini masih sangat sedikit.

“Kuota kita memang terbatas. Sehingga bagi pemegang kartu KIS supaya melapor untuk kita lakukan pemblokiran serta mengalihkannya ke masyarakat yang lain,” harapnya.

H. Ripaan menyebutkan, bahwa untuk KIS tahun 2018, dari APBD dua Kabupaten Lotim mendapat kuota sebanyak 9.500 jiwa. Sementara dari APBN sebanyak 628 ribu jiwa, sedangkan APBD provinsi sebanyak 10.183 jiwa untuk tahun 2018 untuk kartu KIS. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Masalah Lotim Masih Berkutat pada SDM dan Infrastruktur Selong (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Timur (Lotim) saat ini sedang memproses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) untuk program kerja 5 tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini disesuaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim, saat kampanye.

Dari gambaran visi misi yang juga sudah dibacakan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy di depan para wakil rakyat beberapa waktu lalu, masalah Lotim yang akan diselesaikan adalah persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur dasar.

Menurut Kepala Bappeda Lotim, Achmad Dewanto Hadi, secara prinsip tidak banyak hal yang secara substantif berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Sekarang ini, Pemkab Lotim di bawah pimpinan Bu-

pati H. M. Sukiman dan H. Rumaksi fokus untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sudah dipetakan.

Masalah infrastruktur, sambungnya untuk wilayah Kota Selong diakui tergambar dari kondisi jalan dan bangunannya sudah cukup baik.

Tinggal wilayah kecamatan yang kondisi infrastrukturnya masih sangat lemah. “Kalau kawasan perkotaan Selong ini kan semua akses sudah bisa terjangkau,” ungkapnya.

Visi misi bupati, ujarnya,

infrastruktur yang akan dibangun ke depan adalah harus berkeadilan. Jadi wilayahwilayah yang perlu mendapat dukungan lebih harus menjadi skala prioritas, khususnya Lotim bagian selatan. Dalam jangka setahun di tahun 2019 akan merampungkan seluruh jalan yang ada di wilayah selatan. Paling tidak seperti harapan bupati, jalan mulus sepanjang jalan, air mengalir sepanjang tahun dan listrik menyala sepanjang hari.

Tahapan penyusunan RPJMD

Terduga Pencuri di Tenda Pengungsian Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil menangkap terduga pelaku pencurian yang beraksi di tenda-tenda pengungsian warga di Kecamatan Pringgabaya. Terduga pelaku, Mah (41) alamat Gubuk Miskin Dusun Dasan Baru Desa Jeringo Kecamatan Suela. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Suela.

“Pelaku ditangkap tanggal 1 November 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, oleh tim Buser Reskrim Polres Lotim,” terang Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu I Made Tista, Jumat (2/10).

Dijelaskan bahwa pelaku melakukan aksinya di rumah korban pada malam hari dengan cara merusak gembok gerbang toko milik korban, selanjutnya pelaku menggeledah isi ruko dan berhasil mengambil sejumlah barang. Seperti satu buah sound system merk Polytron, TV LCD 21 Inch merk Polytron, DVD merek Mito, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000.

Saat dilakukan penangkapan pelaku melawan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dengan tembakan lurus ke arah kaki dan menembus betis kanan pelaku. Selain menangkap pelaku, turut juga diamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah DVD merek Mito, satu buah sound system merek Polytron dan satu buah TV merek Polytron 21 inch. “Barang bukti tersebut sebelumnya sudah kami amankan dari penadah,” ujarnya.

Sedangkan saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, petugas juga menemukan barang bukti lain berupa STNK, SIM, KTP, Kartu Mahasiswa dan STNK sepeda motor atas nama Nini Sri Handani. Setelah dilakukan kroscek, barang-barang tersebut adalah milik korban yang diambil pelaku di tenda pengungsian korban saat terjadi gempa bumi sebulan yang lalu. Saat ini pelaku diamankan di Polres Lotim untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)

saat ini, sebut Dewanto Hadi sudah merampungkan proses pembuatan rancangan teknokratik dan mempersiapkan penyusunan rancangan awal yang lebih detail akan dibahas melalui Focus Group Discussion. Rancangan akhirnya kemudian disusun beberapa bulan ke depan. Target bulan Maret 2019 sudah bisa dirampungkan dan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).

Enam bulan pasca pelantikan memang harus sudah rampung penyusunan RPJMD. Dibandingkan lima tahun lalu, sebutnya ada perubahan pola penyusunan RPJMD. Dulu dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Sedangkan saat ini berlaku Permendagri 86 tahun 2017. Di mana, secara subatansi dulu hanya menyusun satu

(Suara NTB/dok)

Achmad Dewanto Hadi dokumen dan sekarang ini harus menyusun tiga dokumen, yakni dokumen rancangan teknokratik, rancangan awal dan rancangan akhir. (rus)

Warga di Huntara, KPU Berharap Tak Pengaruhi Partisipasi Pemilih

Gempa Diklaim Tak Lahirkan Pengangguran Massal Selong (Suara NTB) Akibat guncangan gempa bumi yang terjadi diyakinkan tidak sampai memunculkan pengangguran massal. Kondisi ekonomi masyarakat korban gempa diyakini tidak sampai anjlok. Meski terjadi penurunan kondisi ekonomi, dinilai tidak terlalu signifikan.

Hal ini dilihat dari tidak terjadi lonjakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur (Lotim), Andika (Suara NTB/rus) Istujaya, Jumat (2/11), perAndika Istujaya bandingan jumlah TKI yang diberangkatkan ke luar negeri di bulan yang sama dengan tahun 2017 dulu justru cenderung menurun. TKI atau nama barunya para pekerja migran dari Lotim selama kurun waktu 2018 ini berkisar hanya 10 ribu orang.

Dirincikan, penempatan TKI di bulan Oktober saja pada tahun 2017 lalu sebanyak 1.251 orang. Terdiri dari 1.145 laki laki dan 106 perempuan. Sedangkan pada bulan yang sama pascgempa ini di bulan Oktober tahun 2018 yang berangkat hanyalah 811 orang. Terdiri dari 744 orang laki-laki dan 67 perempuan. “Terkait gempa, tidak ada perubahan data jumlah pengiriman gempa,” ungkapnya.

Tahun 2017 lalu, sebutnnya justru lebih dari 10 ribu yang berngkat. Diakui, gempa yang mengguncang Lotim ini menimbulkan kerusakan infrastruktur. Utamanya rumah-rumah warga. Tergambar dari data yang diusulkan mendapatkan jaminan hidup dari pemerintah pusat mencapai 32.699 atau lebih dari 9 ribu kepala keluarga.

Saat ini pascagempa masuk fase pemulihan dan sedang dibangunkan rumah tetap melalui beberapa bentuk. Sebagian besar memang belum memiliki rumah tetap. Namun secara ekonomi diklaim berdasarkan data penempatan TKI tidak ada perubahan yang prinsip.

Disnakertrans Lotim sendiri terus berupaya untuk meningkatkan skill warga Lotim agar tidak terlalu menggantungkan diri menjadi bekerja di luar negeri. Tidak bekerja di luar negeri, maka setidaknya bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Disnaker mengklaim telah melatih sekitar 800 orang lebih agar memiliki keterampilan, seperti perbengkelan, pertukangan, video dan lainnya. Dalam rencana kerja Disnakertrans, akan menyelesaikan sedikitnya 6.000 masyarakat yang belum memiliki keterampilan untuk dilatih di Loka Latihan Kerja. Dari jumlah itu, tim rekrutmen juga ditekankan kepada para korban gempa yang tertarik meningkatkan kapasitasnya. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

DITATA - Kawasan jalan yang ada di Gili Trawangan yang sedang dalam proses penataan.

Pemerintah menargetkan Desember, pengerjaan proyek ini selesai.

Penataan Jalan di Gili Trawangan Hampir Tuntas Tanjung (Suara NTB) Janji pemerintah daerah untuk menata jalan di kawasan wisata 3 Gili mulai dilakukan. Objek wisata di Gili Trawangan yang notabene lebih dulu dibongkar, kini memperlihatkan progres di mana jalan lingkar sudah ditata.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. M. Zaldy Rahadian, ST. MT., melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Alfian Zubair, Jumat (2/11) mengungkapkan, pembangunan jalan di Gili Trawangan diperkirakan sudah selesai sebelum akhir tahun 2018 ini.

Proyek penataan jalan wisata di kawasan itu merupakan serangkaian tindaklanjut penataan jalan yang dijanjikan pemerintah daerah pasca penertiban 2 tahun lalu.

“Pengerjaan jalan Gili Trawangan sudah 30 persen karena berdasarkan keputusan Pak Bupati tanggal 20

September, pembangunan gedung dihentikan tetapi untuk jalan tetap berlanjut,” ujarnya.

Ia menyebut, jumlah dana yang diperlukan untuk menata jalan sebesar Rp 6 miliar.

Panjang ruas jalan yakni 2,2 kilometer dengan lebar ruas 7,5 meter yang terbagi ke dalam 3 ruas, masing-masing 4 meter untuk cidomo, 1,5 meter untuk pejalan kaki dan 2 meter untuk sepeda.

Alfian menegaskan, pekerjaan harus tuntas sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2018. Bilamana terdapat kekurangan volume pekerjaan atau pekerjaan belum selesai, akan dievaluasi sesuai mekanisme aturan yang berlaku.

“Kontraktornya PT. Wijaya Karya Nusantara selaku pelaksana mampu memberi garansi tenggat waktu. Kita berikan syarat, dan mereka siap menyanggupi,” katanya.

Alfian mengaku optimis pelaksanaan pekerjaan selesai dalam waktu yang ditentukan,

bahkan ditargetkan rampung 10 hari lebih awal atau pada 15 Desember. Pasalnya, faktor pendukung berupa kesiapan material yang sudah ada di lapangan memungkinkan bagi proses percepatan pelaksanaan kegiatan.

“Jalannya menggunakan material paving conblock.

Kualitasnya sudah lulus uji dari Universitas Mataram,” imbuhnya.

Ia menambahkan, penataan jalan wisata di Gili Trawangan belum dinyatakan rampung 100 persen. Dengan hanya 2,2 km, maka masih ada sisa ruas jalur yang harus dilanjutkan pengerjaannya.

Dari yang direncanakan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR akan ambil bagian untuk menyambung jalur sehingga paving conblock bisa dimanfaatkan di sekeliling Trawangan. “Kita harap pusat bantu juga untuk Meno dan Air,” harapnya. (ari)

Waspadai Banjir, Masyarakat Diingatkan Tak Buang Sampah Sembarangan Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memprediksi musim penghujan akan datang pada bulan November ini. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan yang nantinya berdampak terhadap luapan air dan banjir bandang.

Kepada Suara NTB, Jumat (2/11), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, mengungkapkan saat ini pihaknya suudah menerjunkan alat berat ke sejumlah titik-titik yang berpotensi terjadinya luapan air. Hal ini bertujuan untuk melakukan normalisasi sebagaimana instruksi bupati bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lotim. Adanya normalisasi sungai ini, luapan air ke pemukiman warga dapat terhindarkan.

“Kita mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan seperti ke saluran irigasi.

Pembuangan sampah ke saluran irigasi berdampak terhadap gangguan kelancaran aliran air yang juga berpotensi terhadap terjadinya banjir

bandang,” terangnya.

Selain itu, diingatkan pula terhadap seluruh camat hingga ke tingkat desa maupun dusun agar menggencarkan gotong royong untuk membersihkan saluran-saluran irigasi di wilayahnya masing-masing secara rutin. Sementara untuk saat ini juga digencarkan gotong royong untuk pembersihan saluran-salurang irigasi di wilayah-wilayah yang saluran irigasinya tertutup akibat material longsor yang terjadi.

“Potensi penyebab luapan air yang terjadi karena mampetnya saluran irigasi. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh sampah,” ujarnya.

Diakuinya, Lotim merupakan wilayah yang rawan terjadi banjir bandang. Di mana beberapa kali terjadi banjir bandang baik di wilayah utara maupun selatan. Banjir bandang yang terjadi menyebabkan sejumlah fasilitas umum, rumah warga serta menimbul korban jiwa, seperti di Kecamatan Sambelia pada tahun 2016 dan Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra dan Sakra Barat pada tahun 2017 lalu.

“Jadi kita di Lotim ini juga rawan banjir bandang. Maka dari itu saat ini kita sedang melakukan normalisasi sungai yang ada di Kecamatan

Sambelia,” ujarnya.

Sementara Camat Keruak, Mustamin Hasyim mengaku, masyarakat yang terkena banjir tahun 2017 lalu menuntut janji pemerintah. Diakuinya, dari hasil verifikasi yang sudah dilakukan terdapat 112 unit rumah yang rusak berat dan hanyut karena hantaman banjir bandang.

Menurutnya, untuk bantuan beras, mie instan dan bantuan jenis lainnya saat musibah terjadi itu sudah dianggap cukup. Cuma dana janji pemerintah pusat akan memberikan Rp 35 juta untuk yang rusak berat, Rp 20 juta yang rusak sedang dan Rp 15 juta untuk rusak sedang. Janji dari Kementerian PUPR kala itu sangat diharapkan segera terealisasi. “Yang datang kala itu ke ruangan saya dari Kementerian Sosial RI, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Tenaga Kerja yang sudah menjanjikan dana tersebut,” akunya.

Pemerintah daerah sudah siap untuk menganggarkan.

Namun karena kesanggupan dari pemerintah pusat membuat dana bantuan diserahkan semua dari pemerintah pusat.

“Pemda kan tidak menganggarkan,” ucapnya. (yon/rus)

Tanjung (Suara NTB) Nasib masyarakat korban gempa yang masih tinggal di hunian sementara (huntara), diharapkan tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pilpres dan Pileg) 2019. Pemilu tahun depan merupakan momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat.

Demikian dikatakan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori, di sela-sela pemberian bantuan bagi warga pengungsian Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Jumat (2/11).

Menurut dia, faktor hunian tempat tinggal warga yang memiliki hak pilih tidak mempengaruhi psikologi pemilih maupun jarak tempuh ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya lokasi pengungsian warga tidak menyebabkan perpindahan domisili. Demikian pula, TPS yang akan dibuat masih dapat dikondisikan di lokasi-lokasi yang dekat dengan oermukiman warga.

Ia meyakini, masyarakat tetap bisa melakukan pemilihan walaupun berada di huntara saat ini. Sebab, bagaimanapun, dalam keadaan seperti ini tidak akan mempengaruhi hak masyarakat untuk memilih.

“Walaupun mereka di pengungsian saya yakin tidak akan berpengaruh terhadap pemilihan

yang akan datang,” sebutnya.

Untuk diketahui, dalam kunjungan kemarin turut hadir beberapa pejabat KPU RI, beserta pejabat KPU se - Indonesia yang melakukan kunjungan ke pengungsian serangkaian kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU di Senggigi, Lombok Barat.

Aksar menyatakan, KPU turun ke Lombok Utara untuk melihat kondisi masyarakat yang masih tinggal di pengungsian, mrmberikan cinderamata dan meninjau kondisi kantor KPU Lombok Utara. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019. Walupun diakuinya, kondisi yang dialami masyarakat saat ini belum stabil, mereka yang masih tinggal di huntara masih tetap bisa memilih.

Ia menambahkan, berkaitan dengan kantor KPU Lombok Utara yang rusak akibat gempa, KPU Provinsi NTB sudah mengajukan usulan pembangunan ke KPU pusat.

Pihaknya berharap, usulan rekonstruksi kantor KPU disetujui pada penganggaran APBN murni 2019 mendatang. “Dibutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk membangun kantor KPU Lombok Utara yang baru. Dananya sudah kita ajukan ke pusat dan berharap itu disetujui,” pungkasnya. (ari)

Krisis Air Bersih, Klinik Dipindah Tanjung (Suara NTB) Krisis air bersih yang terjadi di Lombok Utara tidak hanya dialami warga. Volunteer Endri’s Foundation (EF) juga merasakan dampak kurangnya air bersih dalam memberi pelayanan kesehatan.

EF sebagaimana diketahui bekerjasama dengan berbagai donatur luar dan dalam negeri.

Salah satunya dengan PT. Samudera Indonesia peduli untuk menyediakan klinik kontainer yang representatif. Klinik yang ditempatkan di Kecamatan Kayangan itu terpaksa harus dipindah karena persoalan air bersih.

“Klinik EF yang bekerjasama dengan Samudera Indonesia terpaksa kami pindah. Alasannya karena keterbatasan sumber daya, air tidak ada, listrik tidak muat, jarak tempuh relawan dari tempat tinggal ke Kayangan juga menjadi pertimbangan,” ungkap Direktur EF, Tarpiin Adam, Jumat (2/11).

Ia menjelaskan, selama beroperasi di Kayangan sejak 17 September lalu, EF mengandalkan air bersih dari sumur bor.

Hanya saja suplainya tidak teratur. Selain air bersih, EF juga terkendala pasokan listrik. Pasokan liatrik dari rest area hanya 185 KWh, sedangkan tegangan listrik yang dibutuhkan perkakas AC yang ada di kontainer sebesar 220 Kwh. Dalam situasi itu, AC hanya sekadar hidup tapi

tidak mampu menstabilkan suhu ruangan. “Di sana kita punya obat-obatan. Kalau suhu tidak normal maka obat-obatan akan rusak,” ujarnya.

Selama dihadapkan pada persoalan tersebut, EF masih tetap melayani. Setiap harinya Tim medis konsentrasi di Tanjung. Kalaupun ada pasien emergency kita bisa jemput atau dengan mobile klinik berjalan.

Sejak buka pelayanan kesehatan di klinik, EF setiap hari melayani pasien antara 20 sampai 30 pasien. “Sejak 17 September, kurang sedikit dari 1000 orang yang sudah kita layani. Jumlah pengunjung harian variatif, minimal 20 orang sehari,” tandasnya.

Untuk melanjutkan misi pelayanan kesehatan, EF akan memindahkan Klinik kontainer ke wilayah Kecamatan Tanjung dengan dukungan air, listrik yang tersedia. EF sudah berkonsultasi ke BPKAD Lombok Utara untuk memperoleh lahan dengan status pinjam pakai.

Terpisah, Kepala BPKAD Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, mengakui adanya permohonan pinjam pakai lahan dari EF. Dari areal lahan yang dibutuhkan, Pemda KLU dapat menjamin ketersediaan lahan seluas 4 are yang berlokasi di samping Kantor Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung. (ari)

(Suara NTB/ari)

KRISIS AIR - Akibat krisis air bersih, Klinik EF yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya korban gempa yang ada di Kayangan dipindah ke Tanjung.

SUARA NTB Sabtu, 3 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sarana dan Prasarana Minim

Masih dalam Pembahasan DINAS Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sesuai ketentuan, pemda menetapkan UMK setelah upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan.

Untuk penghitungan UMK ini bakal dibahas tripartit, antara pihak Disnaker dengan mengundang perwakilan dari kelompok pengusaha dan pekerja atau buruh melalui asosiasi pekerja.

Rencananya pembahasan tripartit ini digelar setelah tanggal 10 November.

Kepala Disnaker Lobar Rusditah mengaku, pihaknya diberikan batas (Suara NTB/her) waktu oleh provinsi sampai Rusditah akhir November untuk penetapan UMK. Menyoal hitungan angka UMK, jelas Rusditah, angka asumsi harus dihitung dan mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk dampak gempa yang menimpa masyarakat dan para pengusaha juga sedikit tidak kemungkinan mempengaruhi para pengusaha.

Namun hal ini akan dibahas bersama dengan para pengusaha dan buruh pada saat rapat penghitungan nanti. Apalagi di wilayah Senggigi para pengusaha terdampak. “Ini dibahas bersama agar tidak menimbulkan masalah di lapangan, pengusaha juga kita akomodir keinginan begitu juga para buruh,” ujarnya.

Sementara ketika pembahasan perhitungan UMK mentok, artinya tidak ada kesepakatan antara ketiga pihak hingga tiga kali pertemuan, maka sesuai ketentuan pihak pemda bisa meminta pendapat berapa usulan UMK dari pengusaha, buruh dan pemda. Selanjutnya diajukan ke gubernur untuk diambil sikap dan memutuskan. “Kalau tidak bisa diputuskan di pemda, maka nanti pak gubernur yang memutuskan,” jelasnya. Sebab mekanisme penetapan UMK ini ditetapkan gubernur melalui usulan bupati.

Ke depan, tambah Rusditah, hal yang perlu menjadi perhatian terkait penerapan UMK yang belum dipatuhi sepenuhnya oleh perusahaan.Fari 400 lebih perusahan yang ada, lebih banyak yang belum patuh terhadap UMK, artinya pihak perusahaan memberikan gaji di bawah itu. Hal ini jelasnya menjadi bagian yang perlu diatensi dan dikawal oleh dinas. (her)

Kendala OPD di Lobar Tindaklanjuti Arahan Korsupgah Giri Menang (Suara NTB) Belum optimalnya tindak lanjut arahan hasil Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dari KPK oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar) disebabkan berbagai hal. Berbagai kendala dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti hasil korsupgah, terutama pada bidang pelayanan perizinan. Kendalanya, minimnya sarapan prasarana pendukung dan SDM. Pelayanan perizinan pun belum sepenuhnya online, bahkan dari 80 jenis pelayanan perizinan 50 persen masih menggunakan pelayanan manual.

Kepada wartawan, Jumat (2/11) kemarin, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H. Dulahir, menegaskan, pelayanan perizinan harus menggunakan sistem online. Sebab jika tidak, maka Pemda akan terkena disinsentif atau pemotongan insentif dari pusat. Untungnya sejak 1 Oktober sudah mendaftar melalui sistem OSD di pusat. “Sebab

kalau tidak daftar 1 Oktober, maka kita terkena disinsentif dari pusat,”katanya.

Diakui pelayanan perizinan memang belum semua online, kondisi ini bukan hanya di Lobar saja, namun juga hampir di semua daerah, termasuk di luar NTB. Menurutnya, kendala yang dihadapi untuk menerapkan sistem online di semua pelayanan perizinan, baik gedung yang belum ada. Untuk instalasi jar-

ingan internet dan jaringan aplikasi ada ketentuan yang perlu diikuti, termasuk jumlah perangkat komputer, server.

Sejauh ini perangkat komputer yang ada terbatas dengan jumlah pelayanan perizinan yang dilayani sebanyak 80 izin belum mampu ditunjang oleh perangkat yang ada. Sebab paling tidak seharusnya jika per orang tenaga menangani 10 izin, maka butuh 10 perangkat ko-

UMK Loteng Ditetapkan Rp2,021 Juta Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) di daerah ini sebesar Rp 2,021 juta. UMK ini akan mulai efektif berlaku Januari tahun 2019 mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, Drs. H. Masrun, kepada Suara NTB, Jumat (2/11), mengaku, besaran UMK ini sesuai dengan hasil kesepakatan antara pihak Serikat Pekerja (SPI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Loteng yang beberapa waktu lalu, sudah menggelar pertemuan.

“Jadi besaran UMK Loteng ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil kesepakatan antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha yang ada di daerah ini.

Penetapan ini mempertimbangkan hasil perhitungan dan kajian oleh Dewan Pengupahan Loteng,’’ terangnya.

Masrun menjelaskan, dalam menetapkan besaran UMK tidak sembarang. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan selain hasil kajian oleh Dewan Pengupahan, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) juga jadi pertimbangan, karena biasanya besaran UMK lebih tinggi dari UMP. “Dalam menentukan UMK, banyak variabel yang harus diukur. Terutama soal kondisi ekonomi serta tingkat daya beli masyarakat dan harga kebutuhan sehari-hari di daerah ini. Dari sana kemudian bisa dilihat berapa besaran beban kebutuhan masyarakat di daerah ini,” terangnya.

Yang paling penting sekarang setelah penetapan UMK, ialah soal penerapannya di bawah. Mengingat, meski sudah ada penetapan UMK, nyatanya masih banyak perusahaan yang memberikan upah ke pekerjanya jauh di bawah standar UMK yang ada. terutama perusahaan skala menengah ke bawah.

Di satu sisi, regulasi dengan tegas sudah mengatur bahwa pengusaha atau perusahaan diharuskan memberikan upah sesuai UMK yang ada. Di satu sisi, kemampuan perusahaan di Loteng belum sampai ke arah itu, karena ratarata skalanya masih menengah ke bawah.

Justru kalau kemudian perusahaan tersebut dipaksa untuk memberikan upah sesuai UMK, bisa membuat goyah perusahaan dan mengancam keberlangsungan usaha perusahaan sekaligus mengancam kelanjutan keberlanjutan para pekerja. “Tapi pada prinsipnya kita tetap melakukan pembinaan. Supaya perusahaan yang ada bisa menerapkan UMK yang sudah ditetapkan. Tanpa kemudian mengancam kelanjutan perusahaan yang bersangkutan,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/her)

H. Dulahir anan online tahun 2019. Alasan anggaran yang diperlukan besar, maka penyiapan sarana prasarana baru bisa diwujudkan di tahun 2019. (her)

Puluhan Formasi CPNS Loteng Dipastikan Lowong

ASN Diminta Semarakkan TNI Marathon Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT, SH., menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini untuk ambil bagian pada event TNI Marathon The Mandalika. Adanya keterlibatan ASN ini, event internasional tersebut bisa lebih semarak lagi. Terlebih, itu merupakan event internasional pertama yang digelar di kawasan The Mandalika dan Loteng pada umumnya.

“Sudah ada instruksi dari Pak Bupati kepada semua ASN di daerah ini, untuk ikut berpartisipasi di TNI Marathon yang akan digelar pada Minggu (4/11) besok. Ini salah satu bentuk dukungan kita sebagai tuan rumah penyelenggaran event marathon internasional tersebut,” terang Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Jumat (2/11).

Dengan keikutusertaan ASN lingkup Pemkab Loteng, meski tidak jadi peserta aktif tapi paling tidak ikut berpartisipasi, gaung TNI marathon bisa lebih luas lagi. Karena event tersebut bukan hanya milik TNI, tapi milik masyarakat di daerah ini, selaku tuan rumah lokasi penyelenggaraan.

Ia mengharapkan ASN sudah berkumpul pada Minggu dini hari di kawasan The Mandalika, sebagai pusat kegiatan. Di mana, nanti titik kumpulnya di Masjid Nurul Bilad Kuta.

Bagi pemkab Loteng, tambahnya, event ini akan dimanfaatkan betul untuk mempromosikan potensi daerah. Termasuk hasil produksi industri maupun kerajinan tangan yang ada di daerah ini, sehingga Pemkab Loteng sudah menyiapkan stan khusus untuk memamerkan berbagai produk serta potensi daerah.

Karena diakui atau tidak event TNI marathon tersebut, merupakan event penting yang diharapkan bisa semakin menggaungkan pariwisata Loteng kepada dunia. Harapannya, ke depan, kawasan The Mandalika khususnya dan Loteng pada umumnya bisa semakin dikenal di mata dunia. (kir)

mputer. Sementara jumlah yang ada saat ini hanya 4 perangkat. Belum lagi sarana prasarana bagi masyarakat untuk dilayani di kantor.

Selian itu, dari sisi jumlah SDM yang belum memadai. Sejauh ini baru 4 orang yang dilatih, padahal paling tidak harus ada 10 orang yang melayani secara online. “Baru kita latih 4 orang, itupun masih latihan dasar,”ujarnya. Aplikasi ini, ujarnya, harus dipahami oleh instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan, sehingga dalam menyelesaikan rekomendasi perizinan bisa lebih cepat.

Untuk penyediaan sarana prasarana ini, targetnya tahun depan bisa diterapkan pelay-

(Suara NTB/her)

BANGUN – Warga di Lobar membangun rumah tahan gempa setelah rumahnya rusak parah. Namun, Lobar masih kekurangan tenaga fasilitator dan panel untuk pembangunan rumah tahan gempa.

Lobar Terkendala Tenaga Fasilitator dan Panel Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi 72 ribu lebih rumah korban gempa di Lombok Barat (Lobar) harus sudah tuntas pertengahan tahun depan, persisnya bulan Juni 2019. Untuk mencapai target ini pun dirasa berat, lantaran sampai saat ini Pemda Lobar masih mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya kekurangan tenaga fasilitor dan verifikator di lapangan. ‘’Lobar kekurangan ratusan tenaga fasilitor yang mendampingi korban gempa mengurus dokumen pencairan anggaran hingga ke hal teknis menyangkut gambar, RAB dan nanti pada pembuatan SPJ. Selain terkendala tenaga fasilitator, Pemda Lobar juga masih terkendala produksi panel Risha yang masih sangat lim-

it,’’ ungkap Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar, L. Ratnawi, Jumat (2/11).

Dikatakannya, target ini tetap secara maksimal dicapai, meski dinilai berat. Target ini harus dicapai terhitung hanya 8 bulan dari sekarang.

Dalam mencapai target ini pihaknya perlu melihat dukungan dari pemerintah pusat, sebab jangan sampai target mau cepat selesai, namun di satu sisi dukungannya lamban. Untuk mencapai target ini kendala dihadapi pihaknya menyangkut panel Risha yang terbatas. Tidak hanya di Lobar, namun semua kabupaten/ kota mengeluhkan kondisi keterbatasan panel tersebut. Sejauh ini hasil rapat dengan provinsi akan digerakkan aplikator masuk ke Lobar.

Selain itu, tenaga fasilitor yang masih minim. Karena jumlah tenaga fasilitor sejauh ini

hanya 30 orang yang disebar di 10 kecamatan. Menurutnya tenaga fasilitor ini begitu penting, karena untuk menggerakkan ini perlu bantuan fasilitor.

Pemerintah pusat perlu melakukan perekrutan 5001000 tenaga fasilitator, untuk Lobar saja butuh tambahan tenaga idealnya 300 orang.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Darurat (BPBD) Lobar, Hartono Ahmad mengatakan terbatasnya produksi panel mengakibatkan pengerjaan Risha menjadi lamban. Sebab kemampuan hanya dua rumah lebih per hari. Pihaknya berharap jika ingin mempercepat pengerjaan Risha ini harus ditambah aplikator. Sebab jika mengandalkan aplikator sangat lamban. “Jadi harus diperbanyak aplikator, kalau mau cepat selesai ini,”ujarnya. (her)

Pengaduan Masyarakat Bakal Dikonfrontir dengan Panitia Desa Praya (Suara NTB) Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih terus mengumpulkan data dan keterangan, terkait pengaduan soal dugaan pelanggaran pelaksaan pilkades di sejumlah desa di daerah ini.

Semua data dan keterangan akan dikonfrontir dengan keterangan panitia pilkades.

Demikian diungkapkan Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, saat dikonfirmasi wartawan, di kantornya, Jumat (2/11).

Ia menjelaskan, data dan keterangan yang diperoleh tim penyelesaian sengketa pilkades baru dari pihak pengaduan atau pelapor saja dan belum ada data dan keterangan pembanding dari panitia desa. Adanya data pembanding ini menjadi bahan kajian tim penyelesaian sengketa pilkades, termasuk panitia desa yang pilkadesnya

bermasalah.

Hasil konfrontir data dan keterangan dari pelapor dengan panitia desa itulah yang kemudian dasar kajian. Bagi tim penyelesaian sengketa pilkades untuk mengambil keputusan, terkait kelanjutan pelaksanaan pilkades di desa yang bermasalah tersebut.

Misalnya soal dugaan surat suara tercoblos simetris yang disahkan oleh panitia desa, nanti akan diklarifikasi kebenarannya. Jika memang benar itu sah, bisa saja tim penyelesaian sengketa memerintahkan untuk membuka kotak suara di TPS yang surat suara coblos simetrisnya disahkan dan dihitung ulang.

Karena sesuai aturan pilkades yang ada, mulai dari Permendagri, Perda hingga Perbup menyatakan surat suara yang tercoblos dua kali tidak di dalam satu kotak yang sama, walaupun itu coblos simetris tetap dinyatakan

batal alias tidak sah. Jika ada yang mengesahkan, maka akan dicek kembali.

“Jadi tim dalam mengambil keputusan tidak hanya berpedoman pada aduan semata. Tapi harus dikonfrontir langsung dengan panitia pilkades. Supaya keputusan yang diambil nantinya benarbenar tepat,” tegas Amin.

Tim penyelesaian sengketa pilkades sendiri total menerima 21 pengaduan dari masyarakat dengan beragam jenis pengaduan. Mulai dari soal surat suara coblos simetris hingga dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng, untuk memenangkan salah seorang calon kepala desa (kades). Seluruh pengaduan tersebut ditargetkan diselesaikan dalam satu bulan ke depan. Mengingat, akhir bulan Desember mendatang pelantikan kades terpilih sudah akan digelar. (kir)

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini memperoleh sebanyak 481 formasi. Namun puluhan formasi dipastikan lowong atau tidak terisi, lantaran kekurangan pelamar.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/11).

Dikatakannya, formasi yang paling banyak lowong yakni formasi untuk honorer kategori 2 (K2). Di mana dari 250 formasi yang tersedia, pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi hanya sebnyak 204 orang. Itu artinya, 46 formasi dipastikan tidak terisi. Kemudian untuk formasi dokter spesialis, tidak ada pendaftar sama sekali. Padahal Loteng pada rekrutmen CPNS tahun ini menyediakan sebanyak 9 formasi dokter spesialis.

Kemudian formasi dokter gigi, dari 13 formasi yang tersedia pelamar yang dinyatakan lolos administrasi hanya 7 pelamar. “Jumlah formasi yang lowong tersebut ada kemungkinan bisa bertambah.

Kalau dalam tes kompetensi dasar (TKD) nantinya ada yang tidak lulus,” terangnya.

Meski formasi yang tersedia lebih banyak dari pelamar yang ada, bukan berarti semua pelamar otomatis lolos sebagai CPNS. Mereka harus

memenuhi passing grade yang sudah ditetapkan. Kalau tidak bisa memenuhi passing grade yang ada, tetap tidak bisa diangkat sebagai CPNS. Itu artinya, jumlah formasi CPNS yang lowong bakal lebih banyak lagi. “Besaran passing grade untuk masing-masing formasi berbeda. Baik itu untuk formasi umum maupun formasi honorer K2. Jadi sangat tergantung formasinya,” ujar Nazili.

Pihaknya pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi tersebut, karena kondisinya sudah seperti itu.

Mau dialihakan atau diisi oleh pelamar lain juga sudah tidak bisa. Kecuali kalau ada keputusan dari pemerintah untuk mengalihkan formasi yang kosong ke formasi yang lain. ‘’Tapikan sampai saat ini tidak ada perubahan seperti itu,’’ ujarnya.

Disinggung persiapan pelaksanaan TKD, Nazili menegaskan lokasi tes untuk Loteng dipusatkan di Kota Mataram. Selama dua hari, tanggal 6 dan 7 November bersamaan dengan pelamar dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat (Lobar) serta Kota Mataram. Dengan total peserta tes sebanyak 3.244 orang dari pelamar yang masuk sebanyak 3.600 orang lebih. Saat ini para calon peserta diminta untuk mengecek kartu peserta tes di kantor BKPP Loteng hingga sehari sebelum pelaksanaan tes supaya pelaksaaan tes peserta tes tinggal registrasi kartu saja. (kir)

35.179 PUS di Lobar Belum Ikut KB Giri Menang (Suara NTB) Kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) di Lombok Barat (Lobar) baik Pasangan Usia Subur (PUS) dan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) mengalami peningkatan sekitar 10 persen. Bahkan dari target kepesertaan sebesar 70 persen sudah terlampaui 76 persen.

Hal ini menandakan pencanangan kampung KB meningkatkan kesadaran masyakarat tentang pentingnya ikut program KB. ‘’Namun demikian dari sisi jumlah pasangan yang belum ikut kepesertaan KB di Lobar terbilang masih tinggi, sebab dari jumlah PUS sebanyak 149.749 yang sudah ikut kepesertaan 114.570 PUS,’’ ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lobar Ramadan Hariyanto, Jumat (2/11).

Dijelaskan, adanya progam pecanangan Kampung KB berdampak terhadap peningkatan kepesertaan KB di wilayah setempat. Berdasarkan data baku kepesertaan KB baik PUS dan MKJP se Lobar mencapai 76.51 sampai dengan bulan September.

Capaian inipun diklaim melampaui target.

Dirinci, jumlah kepesertaan PUS sebanyak 114. 570, dari jumlah PUS 149.749. Terdapat sekitar 35 ribu lebih PUS yang belum ikut kepesertaan KB, akibat kendala hamil, ada ingin punya anak lagi dan suami menjadi TKI ke Malaysia. Sedangkan untuk MKJP cakupan kepesertaan mencapai 36,5 persen dengan

(Suara NTB/her)

Ramadan Hariyanto total angka 41.840 dari. Sementara jumlah Kampung KB i di Lobar sudah ada di 21 desa. Tahun lalu dicanangkan di 11 desa dan 10 desa tahun ini. Dari 21 Kampung KB ini 11 di antaranya sudah aktif dan mendapat dana operasional dari pusat sebesar Rp100 juta masing-masing Kampung KB. ‘’11 kampung KB ini sendiri dibentuk tahun 2017 dan mulai operasional tahun 2018,’’ ujarnya.

Diakuinya, dari hasil evaluasi terhadap Kampung KB ada yang masih belum optimal, sebab ada masalah yang belum bisa diselesaikan, karena menyangkut anggaran perlu menunggu di Pemda. Kecuali penanganan administrasi seperti adminduk bisa ditangani cepat. Sedangkan akte nikah seperti di Gapuk Gerung sedikit terkendala, karena masih banyak belum punya buku akte nikah. Namun pihak desa siap memfasilitasi untuk diadakan isbat nikah. (her)

SUARA NTB Sabtu, 3 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Puluhan Miliar Dana Rekonstruksi Mengendap di Rekening BPBD Taliwang (Suara NTB) – Dana puluhan miliar rupiah untuk perbaikan rumah korban gempa, hingga kini masih mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Molornya penyerapan dana terjadi karena masih terkendala di Kelompok Masyarakat (Pokmas) serta data rekening penerima yang belum valid.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. Lalu Muhammad Azhar, MM mengungkapkan, anggaran perbaikan rumah tahap pertama sudah ditransfer pemerintah pusat sekitar Rp35,7 miliar.

Hanya saja, dari jumlah tersebut, yang bisa terserap sam-

pai saat ini baru sekitar Rp7,6 miliar khususnya untuk rumah yang mengalami rusak berat sekitar 346 unit di wilayah KSB. “Memang anggaran sudah ada di kita, tapi sampai saat ini baru sebagian kecil yang mulai disalurkan ke penerima.

Hal ini terjadi karena terkendala di Pokmas yang dianggap

masih lambat untuk mencairkan dana bantuan stimulan itu. Tentu dalam waktu dekat ini, kami akan segera panggil seluruh Pokmas untuk diberikan sosialisasi lagi. Harapannya, penyerapan dana stimulan ini tidak lagi menjadi molor. Kita juga minta kepada BRI untuk bisa segera meram-

pungkan rekening penerima dana ini,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (2/11).

Dikatakannya, masih mengendapnya anggaran ini tentu disayangkan karena untuk saat ini tahapan pembangunan pasca gempa sudah harus dilakukan. Terlebih lagi, anggarannya sudah ada dan tinggal menunggu syarat lainnya agar penyaluran bisa segera dilakukan.

Selain masalah tersebut, masalah lain yang menjadikan serapan anggaran dana bencana bergerak lambat yakni proses verifikasi dan validasi data

para penerima. Hal tersebut harus dilakukan karena masih saja ditemukan pemilik KTP ganda dan nomor NIK ganda saat pembukaan rekening. Sehingga Bank BRI sebagai penyalur dana stimulan itu tidak bisa berbuat banyak dan merasa kesulitan untuk bisa menyalurkan dana stimulan tersebut. Karena jika tetap dipaksakan dengan rekening ganda itu, maka anggarannya tidak akan tepat sasaran.

“Kalau data memang sudah valid dan hal-hal lainnya sudah lengkap maka BRI bisa langsung mentransfer ke rekening

Masih Minim, Pembangunan Huntara Terus Digenjot Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, baru 15 Hunian Sementara (Huntara) yang rampung terbangun dari target Pemkab Sumbawa sebanyak 1.500 Huntara. Dibantu lembaga lembaga lain, seperti PMI dan Rumah Zakat sehingga total Huntara yang sudah terbangun sekitar 370 unit. Untuk itulah, Pemkab terus menggenjot pembangunan Huntara ini.

Data di Dinas Kominfotik sebagai Bidang Pengelolaan Data di Sekretariat Bersama Penanganan Pasca Gempa Sumbawa, hingga Jumat (2/11) kemarin, Huntara dari Bansos Pemkab Sumbawa,realisasi pembangunannya dari 0-30 persen (struktur rangka) sebanyak 111 unit, 30-50 persen (struktur rangka ditambah atap) 42 unit dan 100 persen baru 15 unit.

Bantuan lembaga lain, seperti rumah zakat dari target 100 unit, telah terbangun 10 unit. Dari lembaga FMMB Tanggerang dari target 75 unut sudah terealisasi 100 persen. PMI dari target 300 unit sudah terbangun 239 unit. Serta dari Satgas NU Peduli dari target 100 unit sudah terbangun 31 unit.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Bangunan Rumah dan Gedung Dinas PRKP Sumbawa, Zubhan, menjelaskan, kendala yang dikhawatirkan muncul nantinya adalah hujan di wilayah terdampak gempa, terutama pada fokus sekarang ini di kecamatan Alas, Alas Barat dan Buer yang bisa menghambat pembangunan Huntara.

“Untuk material pabrikan, sudah dilakukan pengiriman dari Surabaya. Dalam waktu secepatnya, kita genjot pembangunan Huntara. Apalagi Bupati ssehari sebelumnya sudah melakukan peninjauan ke lokasi,” terangnya.

Pihaknya optimis, target 1.500 Huntara Pemkab Sumbawa bisa tuntas dibangun hingga akhir tahun ini. SK pertama untuk bantuan Huntara sudah diluncurkan, SK kedua segera dikeluarkan. “Kita harus punya kenyakinan dalam dua bulan kedepan, Huntara bisa dituntaskan. Kita juga hampir setiap hari turun ke lapangan,” pungkasnya. (arn)

10 ASN Diusulkan Dipecat, Enam karena Korupsi Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima telah selesai menyusun berkas Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima tersangkut kasus pidana korupsi yang diusulkan bakal dipecat.

Kepala Kejari Raba Bima, Widagdo Mulyono Petrus SH. MH mengatakan ada sebanyak 10 ASN yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kepegawaian Pengem(Suara NTB/uki) bangan dan Sumber Daya Widagdo Manusia (BKPSDM). Hanya saja 6 ASN yang tersandung kasus korupsi. “Sementara 4 ASN lainnya tersangkut pidana umum. Salinan putusannya sudah kita kantongi,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at (2/11).

Kendati demikian Widagdo enggan menyebutkan detail saat ditanyakan nama-nama 6 ASN yang tersangkut kasus korupsi tersebut. Ia mengaku pihaknya hanya bertugas untuk menelusuri dan menyusun berkas kasus pidanan korupsi yang menjerat mereka.

“Kita bertugas untuk mendapatkan salinan putusan tetap dari Pengadilan. Tapi kalau mau jelas siapa saja, nanti bisa ditanyakan ke Dinas terkait,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Widagdo menegaskan pihaknya juga hanya memproses dan menelusuri berkas ASN tersangkut pidana korupsi sesuai dengan jumlah yang diusulkan atau diajukan oleh Pemerintah. “Kita proses sesuai yang diajukan, setelah itu kita serahkan kembali ke Pemerintah,” ujarnya.

Seperti diketahui Kabid Pengembangan dan Pembinaan Pegawai BKPSDM Kota Bima, Rusyadin M.AP mengatakan pihaknya telah mengusulkan 10 ASN eks narapidana dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dikatakannya jumlah 10 ASN yang diusulkan tersebut sifatnya hanya sementara. Jumlah tersebut lanjut dia, kemungkinan bisa bertambah dan berkurang karena sampai saat ini masih dilakukan indentifikasi lebih lanjut. (uki)

masing-masing dan tidak butuh waktu lama. Tetapi untuk saat ini belum bisa dilakukan, karena masih ada ditemukan NIK ganda, “ sebutnya.

Ditambahkannya, meskipun untuk saat ini serapan dananya masih sangat kecil tetapi proses pengerjaan di lapangan sudah mencapai angka 30-70 persen.

Bahkan dari total 346 unit rumah yang rusak berat sesuai SK tahap pertama, sudah dikerjakan ada sekitar 290 unit. Sementara sisanya, tetap didorong untuk segera mencairkan anggaranya supaya bisa dilakukan pembangunan. Apalagi untuk

saat ini sudah masuk ke musim penghujan, sehingga harus bisa cepat terbangun rumah-rumah ini. Jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru nantinya. Baik itu warga yang terserang malaria hingga penyakit lainnya. Sementara untuk dana tahap selanjutnya, sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan kapan bisa ditransfer.

“Kita tetap minta dana yang sudah ada di rekening saat ini bisa digunakan. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

Masyarakat Seloto Kembali Pertanyakan JTR yang Rendah

(Suara NTB/bug)

SEDANG DIBANGUN - Salah satu rumah warga di desa Seteluk Tengah yang sedang berjalan proses pembangunannya.

Rehabilitasi Rumah Korban Gempa Harus Dipercepat Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM meminta kepada seluruh elemen yang terlibat dalam proses rehabilitasi rumah warga korban gempa mempercepat penyelesaiannya.

“Saya ingin ada progres signifikan dalam 3 minggu ke depan sebelum Harlah KSB ke 15,” cetus bupati, Jumat (2/11).

Menurutnya, akselerasi pembangunan rumah warga saat ini sudah cukup baik. Dari sekitar 250 rumah yang telah disentuh, rata-rata capaian pengerjaan berkisar 50 sampai 70 persen. Namun tetap perlu dipercepat sebelum peringatan Harlah KSB. Sebab, pada acara nanti, Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani akan meninjau progresnya langsung ke KSB. “Menteri PMK rencananya datang tanggal 19 November sekalian hadiri Harlah besoknya (tanggal 20). Jadi haru ada progres terbaru yang bisa dilaporkan ke presiden. Karena pak presiden sebelumnya sudah

lihat apa yang sudah kita kerjakan, sebelumnya” paparnya.

Menurut bupati, telah terbentuknya seluruh tim yang ditugaskan untuk mengawal kegiatan rehabilitasi rumah warga harusnya dapat lebih mempercepat penyelesaiannya. Karenanya kepada seluruh tim melakukan koordinasi secara intens sehingga persoalan di tingkat lapangan dapat terselesaikan segera dan tidak menghambat proses pembangunan.

“Tim pendamping ASN kan sudah ada. Pokmasnya di sana ada agen PDPGR-nya juga. Jadi kerjanya akan lebih ringan asalkan semua berkoordinasi termasuk dengan tim dari pusat,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator rehabilitasi rumah korban gempa kecamatan Seteluk, Benny Tanaya menjelaskan, progres pembangunan rumah warga di wilayah kerjanya sejauh ini cukup baik. Dari 96 unit rumah tahap pertama yang dibangun, rata-rata fisiknya sudah mencapai 50 sampai 80 persen. Bahkan sekitar 27 rumah sudah dinya-

takan hampir selesai dan dapat segera ditempati.

“Ada 27 rumah di (desa) Seteluk Tengah bisa kami bilang sudah bisa di tempati.

Karena bagian yang belum selesai tinggal yang minor saja,” klaim Benny.

Pihaknya lanjut Benny, pasca kunjungan presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu termotivasi mengejar percepatan pembanguan rumah warga. “Dulu saja dananya belum cair progres kita bagus. Apalagi sekarang kan dananya sudah ada. Jadi insyaallah harapan pak bupati bisa kita penuhi sebelum Menko PMK datang berkata berkunjung,” janjinya.

Sejauh ini rehabilitasi rumah korban gempa di KSB baru dimulai untuk usulan tahap pertama. Pada usulan tahap pertama ini sebanyak 2.081 rumah warga yang disetujui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara usulan Pemda KSB ada sekitar 18 ribu rumah terdampak gempa yang harus mendapatkan bantuan stimulan. (bug)

Jumlah Penderita ISPA Menurun Dompu (Suara NTB) – Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST., mengakui, tren penyakit anak beberapa bulah terakhir di dominasi penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Hal ini dipicu kondisi lingkungan yang buruk dan pola hidup sehat masyarakat masih sangat kurang. Namun demikian, jika

dibanding tahun sebelumnya, tren ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Tetap ISPA yang paling tinggi untuk penyakit anaknya, tapi kalau dibading tahun lalu menurun sekarang,” kata dia ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Dikatakan menurun mengingat pasien anak yang masuk dengan keluhan ISPA tahun ini pal-

ing tinggi 50 orang per bulan, sementara di 2017 lalu mencapai ratusan orang. Itu artinya ada penurunan yang cukup signifikan.

Biasanya, lanjut Iin Iskanturani, menjelang akhir tahun seperti ini pasien ISPA selalu memadati ruang perawatannya, tetapi sekarang justru yang terjadi sebaliknya. Besar kemungkinan itu dipengaruhi kemarau panjang yang tengah melanda wilayah ini.

“Tahun lalu banyak sekali kami rawat bisa ratusan per bulannya, sekarang sekitar 50 orang saja. Tahun lalu bulan Oktober, November itu kita sudah musim hujan tapi sekarang kita kan belum hujan sama sekali makanya ada penurunan penderita,” ungkapnya.

Disamping ISPA, penyakit anak lain yang tak kalah banyak di rawat RSUD ialah diare, yang kebanyakan dipicu perilaku pasien yang tidak terkontrol dengan baik, apakah itu tidak mencuci tangan atau sembarangan mengkonsumsi makanan. Sementara untuk penyakit berat seperti gizi buruk dan sejenisnya baru kembali dirawat satu orang, yakni Usman (3) yang kini sudah dirujuk ke rumah sakit Mataram untuk mendapat perawatan.

“Paling sering ISPA dan diare sedangkan untuk kasus yang agak berat baru pada pasien Usman lagi,” tandasnya. (jun)

Taliwang (Suara NTB) Masyarakat di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, kembali mempertanyakan sikap PT PLN Persero terkait Jaringan Tegangan Rendah (JTR) yang dianggap terlalu rendah. Hal itu sangat dikeluhkan, karena pemasangan JTR yang dianggap terlalu rendah belum juga ada penanganan. Apalagi jaringan yang rendah ini sifatnya aktif (teraliri) jaringan listrik menuju desa setempat dan sangat berbahaya ketika musim hujan.

“Kita minta pihak PT PLN untuk segera meninggikan jaringan yang terpasang saat ini.

Karena sangat berbahaya bagi masyarakat. Apalagi dalam beberapa bulan kedepan sudah masuk musim penghujan sehingga rasa was-was dari masyarakat akan bertambah,” ungkap Kades Seloto Lukmanul Hakim SP saat ditemui Media Suara NTB, Jumat (2/11).

Dikatakannya, permasalahan JTR yang membahayakan sudah terjadi sejak lama. Tetapi sampai saat ini PLN belum mengambil sikap terkait hal ini.

Untuk itu, pihaknya segera melaporkan kondisi tersebut ke pihak yang berwenang (PLN) agar bisa segera disikapi dengan baik. Karena jika masalah ini tetap dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari.

Selain masalah tersebut, pihaknya mempertanyakan asas manfaat jaringan baru yang sudah terpasang tetapi belum juga digunakan oleh PLN. Karena hasil pantauan di lapangan, jaringan baru yang saat ini sudah terpasang tidak kunjung digunakan karena dianggap tidak layak untuk dialiri listrik.

“Kita minta masalah ini bisa segera disikapi sebelum ada korban jiwa. Jika dibiarkan berlarut kita (masyarakat) yang akan dirugikan nanti ,” tandasnya.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala PLN Rayon Taliwang, Indra Rusdiana mengaku sudah menerima laporan dari Kades Seloto terkait JTR yang ada di desa tersebut. Hanya saja untuk saat ini pihaknya masih belum mengambil sikap, karena terkendala penanganan yang lain. Terutama kaitannya dengan bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah setempat. Kendati demikian, pihaknya akan segera menindak lanjuti laporan tersebut jika masalah listrik di lokasi terdampak gempa tuntas.

“Kita akan tetap melakukan penertiban JTR yang rendah ini.

Hanya saja untuk saat ini, kami masih fokus di lokasi terjadi gempa. Kita juga berharap masyarakat bersabar karena saat ini tim kita masih tugas di Seteluk,” tandasnya. (ils)

Khutbah di Masjid Nurul Huda

Gubernur Sampaikan Tiga Resep Hidup Bahagia Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjadi bahagia terkadang tidak harus mempunyai jabatan tinggi dan harta yang berlimpah.

Tetapi bisa dilakukan dengan tiga hal sederhana, yakni mampu memaafkan, bersyukur dan percaya atas kebesaran tuhan.

Tiga poin penting yang menjadi resep sederhana hidup bahagia ini disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc saat menjadi khatib pada salat Jumat di Masjid Nurul Huda Sumbawa, Jumat (2/11).

Gubernur mendatangi Kabupaten Sumbawa bersama rombongan SKPD provinsi dan diterima Bupati Sumbawa bersama jajarannya. Selain menjadi khotib, gubernur juga menjadi imam salat berjamaah. Usai salat Jumat kemudian dilakukan salat gaib untuk mendoakan para korban gempa yang terjadi. Gubernur yang didampingi Bupati juga menyempatkan diri melakukan dialog dengan masyarakat di masjid setempat.

Dalam khutbahnya, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menjelaskan pengalamannya sebelum menjadi Gubernur di Provinsi NTB. Sebelumnya dirinya menjadi anggota DPR RI dalam waktu yang hampir 15 tahun.

Selama menjadi pejabat negara di ibukota negara memungkinkannya bertemu dan berbicara dengan presiden, wakil presiden, para menteri, dan orang hebat di negeri ini guna memikirkan membangun bangsa ini dari Aceh sampai Papua. Tentunya hal tersebut merupakan pengalaman yang membuatnya belajar banyak hal,

dalam menghadapi setiap persoalan. Kemudian menyikapi setiap persoalan yang besar dengan sederhana.

“Kami bertemu dengan berbagai kalangan, para petinggi dan pejabat di negeri ini. Bahwa untuk menjadi bahagia, berbenah dan berperan untuk bahagia dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak harus punya jabatan yang tinggi. Menjadi bahagia kadang bisa dilakukan dengan hal yang sederhana,” ujarnya.

Gubernur berpesan untuk menjadi bahagia resepnya dengan melakukan tiga hal sederhana. Pertama harus mempunyai ketabahan hari, berjiwa besar dan mempunyai kemampuan memaafkan sesama. Karena biasanya orang tidak bisa memaafkan karena tidak diberikan jabatan seperti yang diinginkan. Kemudian penempatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Tentu kita harus memiliki jiwa memaafkan. Dan ini dilakukan oleh orang yang memiliki kematangan jiwa yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus saling memaafkan jika ingin hidup bahagia,” jelasnya.

Kemudian, mensyukuri apa yang diberikan dalam kehidupan.

Apa yang ada harus direspon dengan benar. Karena kedudukan, harta dan kesejahteraan belum tentu menghasilkan kebahagiaan.

Hal lain yakni percaya akan kebesaran Allah. “Semua manusia kecil, jabatan tinggi, harta miliaran masih kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah,” tandasnya seraya berharap apa yang disampaikan mempunyai makna dan arti dalam kehidupan. (ind)

(Suara NTB/ind)

KHATIB - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menjadi khatib salat Jumat di Masjid Nurul Huda Sumbawa, Jumat (2/11).

Jendela Sastra Edisi Khusus Karya Sastrawan NTB

SUARA NTB Sabtu, 3 November 2018

Halaman 7

CERPEN

Tentang Lelaki Bernama Muin Budi Afandi

Jika ada orang paling tak disukai di kampung kami, orang itu pastilah Muin, lelaki berusia hampir delapan puluh tahun yang menghuni salah satu gubuk di dekat kerèn di tepian kampung. Muin tak memiliki istri, apalagi keturunan, meski berbagai cara sudah dilakukan orang tuanya.

TAK pernah ada yang tahu mengapa Muin tak menikah, yang juga berarti tak memiliki keturunan.

Padahal kedua hal itu sudah dianggap paling penting untuk dilakukan, terutama ketika orang masih muda dan sehat.

Orang-orang selalu cemas jika belum menikah saat usia melampaui tiga puluh tahun, seakan keadaan itu adalah petaka paling buruk; seakan keadaan itu adalah penyakit paling berbahaya.

Tersebab itu tak heran sebagian besar dari kami berusaha menikah secepatnya, setamat Sekolah Menengah Atas; setamat Sekolah Menengah Pertama; setamat Sekolah Dasar.

“Apa jadinya punya anak saat kita sudah tak bisa berdiri tegak,” begitu biasanya orang-orang berkata dengan nada ngeri. “Tidak kuat mencari nafkah saat anak baru bisa berjalan.”

“Betapa mengerikan hidup sendiri di masa tua,” begitu biasanya orang-orang berkata, terutama jika melihat Muin berjalan dengan tongkat kayu jatinya, seolah tongkat itu cukup menggantikan istri dan anak-anak.

Menurut cerita, tongkat kayu jati itu bukan tongkat biasa, berasal dari alam gaib yang tiba-tiba ada di samping Muin di suatu pagi. Dan masih menurut cerita, dengan tongkat itu Muin dapat menyembunyikan diri dari pandangan siapapun. Ia hanya perlu mengucapkan mantra, mencium tongkatnya, lalu seketika tubuh Muin tak akan terlihat meski sedang berada di tengah kerumunan.

“Itu kalau ia mau,” kata Bapak saat kami melihat Muin berjalan tertatih dengan tongkatnya.

Bapak tak pernah melihat langsung kekuatan tongkat Muin, apalagi aku dan orang-orang seusiaku.

Mereka yang pernah menyaksikan kehebatan tongkat itu, orang-orang seusia Muin, sudah pula meninggal. *** Bagi kami, menikah dan memiliki keturunan sama pentingnya dengan bekerja. Karena itu semua orang harus bekerja untuk menghasilkan uang. Setiap orang dibiasakan bekerja sedari masih duduk di Sekolah Menengah Atas; Sekolah Menengah Pertama; bahkan Sekolah Dasar.

“Karena semua orang punya peluang yang sama untuk segera menikah dan memiliki keturunan,” begitu biasanya orang kampung berkata.

Membuat bata, yang juga pekerjaan Muin semasih muda, merupakan pekerjaan paling banyak digandrungi. Kerèn bertebaran di tepian kampung. Mengelilingi kampung. Bata ter-

susun rapi di tiap kerèn hingga tak ubahnya tembok kecil yang sengaja di susun di sekeliling kampung.

Sebagai pembuat bata, Muin dikenal sangat rajin sehingga Haji Enal (pemilik kerèn tempatnya bekerja) sangat menyayanginya. Setelah orang tua Muin meninggal, Haji Enal rela bersusah payah mencarikan Muin istri, meski kemudian ia juga tak berhasil sebagaimana orang tua Muin.

Muin tak pernah menggeluti pekerjaan lain atau mencoba peruntungan dengan melakukan pekerjaan lain seperti pekerjaan musiman yang banyak dilakukan orang kampung. Misalnya menjadi pedagang perlengkapan sekolah ketika sudah dekat musim penerimaan murid baru; menjadi pembuat dan pedagang layang-layang jika sudah musim angin kencang; menjadi pedagang durian jika sudah musim durian berbuah.

Ada juga pekerjaan musiman baru yang banyak digeluti jika sudah datang musim pemilihan kepala desa, bupati, gubernur bahkan presiden. Pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian tertentu seperti membuat bata dan layanglayang; tidak memerlukan modal besar seperti berdagang perlengkapan sekolah atau durian. Pekerjaan musiman yang hanya memerlukan kebiasaan bertamu ke rumah orang dan kemauan untuk selalu bercakap-cakap dengan orang lain.

Nyambang, begitulah pekerjaan musiman itu disebut, sebab yang dilakukan hanya mendatangi orang lain dan mengajak mereka bercakap-cakap untuk kemudian memilih calon-calon yang ikut dalam pemilihan.

Untuk melakukan pekerjaan itu, hampir semua orang di kampungku sudah memiliki segala yang dibutuhkan. Dan yang paling utama, kami memiliki teman di berbagai kampung karena kami membuat bata yang banyak dicari orang, sebab semua orang ingin punya rumah yang bagus. *** Saat musim pemilihan, orangorang kampung seakan disihir menjadi makhluk yang berbeda. Orang kampung yang sebelumnya kerap tampil lusuh dan berpenampilan seadanya, menjelma rapi dan lebih sering meninggalkan kampung.

Hanya Muin yang sama sekali tidak berubah. Ia seakan tidak tertarik melakukan apapun selain yang sudah biasa ia lakukan. Ia seakan sudah memiliki hal-hal yang lebih penting dari sekadar mencari keuntungan; hal-hal yang mungkin membuatnya menjadi orang yang paling tidak disukai; hal-hal yang mungkin membuatnya kesulitan

beristri. Salah satunya adalah kehati-hatian Muin terhadap kotoran.

Ia benar-benar tidak menyukai kotoran dan selalu menjaga dirinya dari persentuhan dengan apa yang ia anggap kotor. Misalnya, ia tidak mau menggunakan perkakas makan yang tidak ia bersihkan sendiri. Tindakan yang membuatnya kerap dicibir saat mendatangi hajatan warga, sebab ia selalu datang membawa perkakas makan sendiri.

“Seakan hanya barang miliknya yang tidak kotor,” kata orang-orang, biasanya hanya dengan berbisik.

Muin juga sangat hati-hati dalam memilih tempat duduk. Ia selalu cemas jika bangku atau lantai yang akan ia duduki pernah diinjak anjing, ayam dan binatang lainnya.

Karenanya ia membawa sendiri alas duduk yang akan ia gunakan. Selain itu, Muin juga selalu berusaha menghindari berada di antara orang-orang yang ia anggap kurang bersih, jarang mandi, atau memiliki bau badan yang menyengat.

“Padahal ia membuat bata,” begitu sempat seorang kawanku berkata. “Apa jaminannya tanah itu bersih. Coba kau pikir. Benar-benar tidak masuk akal.”

Pernah satu kali Muin muntah sejadi-jadinya karena melihat Sulaseh meludah. Sulaseh yang merupakan satu-satunya orang di kampung yang seusia dengan Muin. Perempuan yang bekerja sebagai penjual sirih pinang dan dikenal gemar memakan sirih pinang sehingga bibir dan giginya selalu merah. Menurut cerita, kegemaran itulah yang membuat Muin menghindari Sulaseh, juga membuat Muin menolak menikah dengannya semasih mereka muda.

Meski aku kerap ke rumah Sulaseh, terutama saat musim pemilihan, tak pernah kutanyakan perihal kebenaran cerita itu. Aku malas menambah sesuatu dalam otakku, sudah banyak hal yang harus kupikirkan mulai dari pekerjaanku, anak istriku, hingga taruhan-taruhan semasa pemilihan.

Mendatangi Sulaseh merupakan bagian penting jika ingin mendapat keuntungan di musim pemilihan.

Sebabnya sederhana, Sulaseh selalu memiliki pendateng mengenai siapa yang akan memenangkan pemilihan. Sesuatu yang baru aku ketahui beberapa tahun lalu saat berlangsung pemilihan kepala desa di desa sebelah.

Ketika itu Sulaseh secara tidak sengaja mengatakan padaku, ia mendapat pendateng mengenai Calon A yang akan memenangkan pemilihan kepala desa. Dan pendateng-nya terbukti benar beberapa hari kemudian dan membuatku menyesal tidak memasang taruhan

(Opi Andiyanti)

sesuai perkataannya. Tersebab itu aku memintanya berjanji untuk selalu mengatakan padaku jika ia mendapatkan pendateng dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Permintaan yang ia sanggupi dengan segera, mungkin karena aku meminta setelah memberikan ratusan bata untuk memperbaiki tembok rumahnya, sesuatu yang membuatnya begitu gembira. Kegembiraan, yang katanya, mengalahkan kegembiraannya saat melihat

Muin muntah karena melihat ia meludah.

Ketika ia mengatakan itu, aku sempat membayangkan bagaimana jadinya jika mereka berjodoh.

Dan sempat pula aku menoleh ke kiri dan ke kanan sambil membayangkan Muin yang tak terlihat sedang berada di antara kami. Siapa tahu ia sedang menggunakan kekuatan tongkat kayu jatinya, batinku.

(Kopenhagen, 2018)

Kosakata – kerèn : tempat membuat bata/pabrik bata pendateng: petunjuk yang umumnya datang melalui mimpi nyambang : berkunjung, mengunjungi, mendatangi.

Budi Afandi lahir di Dusun Bilatepung, Desa Beleka, Lombok Barat, 20 Juni 1983. Kumpulan cerpennya berjudul Badja Matya Mantra dan Kebaikan Istri.

PUISI Eny Sukreni

Mengangankan Hujan

Pemenang Sore Hari

Senandung Ibu

Tiga Wanita Sebaya

Hujan tak turun begitu lama Tanah di halaman putih dan mengeras Pucuk-pucuk daun mengering seperti habis terbakar Air minum pun menyisakan sedikit pasir Di dasar gelas Induk ayam mulai gemar bermain debu Awalnya berendam lantas mengibas-ngibaskan sayapnya Pertanda musim panas yang lebih panjang

Jalanan begitu lengang Ruko-ruko di sepanjang ruas jalan tentu tak tampak Seperti sebelumnya Gempa bumi yang melanda beberapa bulan lalu Masih menyisakan trauma bagi pemiliknya Penjual soto khas Lombok pun selalu lebih lekas Kembali ke hunian sementara

Mengapa menanam risau sepagi ini Biarlah Ibu bersenandung Di antara rehatnya, Melepas sanggul pada reruntuhan Dan menyalakan sedikit unggun, Mengusir kabut

Tiga wanita sebaya Membakar trauma jadi canda Bercerita tentang keselamatan, Menantu yang tengah hamil muda Dan cucu yang sudah pandai bersepeda

Matahari terasa lebih terik dan menyengat Angin pun bertiup tak ramah Segala benda yang ringan dengan mudah terpelanting Tenda-tenda dari terpal menjadi krispi Sempat suatu hari hujan turun sesaat Bocah-bocah begitu girang seperti mendapat coklat Dari langit Mereka lekas membuka pakaian Beramai-ramai hendak mandi hujan Namun air yang jatuh cuma sebatas menidurkan debu

Tampak penjual sate dan gorengan di depan masjid Namun yang disebut masjid masih sebatas tenda Tempat membeli obat pun sudah tak tampak Sebab satu-satunya apotek di jalan itu Masih rata oleh tanah Semua hunian telah berbeda Dinding tak lagi tembok, atap tak lagi genting Barangkali wajah Pemenang tempo dulu serupa itu Lombok Utara, Oktober 2018

Meski geliat bumi menggemetar dada Matahari terbit semestinya Merawat yang tersisa Dari yang kacau sementara

Kamboja meluruh diracau angin Tengah hari, Ada bilah harap di wajah Menyilang bait gundah Serupa pedang yang tak lekang

Biarlah Ibu bersenandung Menawarkan bumbu dapur Merelakan yang terkubur Di bawah terang langit

Tiga wanita sebaya Mengunyah sirih dari pabuan yang sama Tak perlu makan pagi atau malam Sebab ludah sudah semerah darah

Lombok Utara, Oktober 2018

Lombok Utara, Oktober 2018

Hujan tak turun begitu lama Bocah-bocah kembali di panggil Ibunya Lombok Utara, Oktober 2018 Eny Sukreni lahir di Pemenang, Lombok Utara, 24 Agustus 1987. Menyelesaikan studi Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni STKIP Hamzanwadi (kini Universitas Hamzanwadi). Puisi-puisinya diterbitkan pelbagai media massa dan termaktub dalam sejumlah buku antologi bersama.

SUARA NTB Sabtu, 3 November 2018

Mantan Pejabat Dispertanakbun Lobar Dituntut Penjara 1 Tahun 4 Bulan Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Seksi Budidaya Ruminansia Dinas Pertanakbun Lombok Barat, Jumangin dituntut hukuman penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp50 juta. Jaksa penuntut umum meyakini terdakwa bersalah mencairkan dana bantuan bumi sejuta sapi (BSS) untuk kelompok di Banyumulek, Lombok Barat tahun 2010.

JPU Muthmainah menuntut atas dasar pembuktian di persidangan sesuai dakwaan pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 KUHP. Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra itu, terdakwa disebut terbukti mengatur penunjukan Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri Banyumulek memeroleh jatah proyek BSS. “Menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun dan 4 bulan,” sebutnya.

Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp50 juta, apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 4 bulan.

Kemudian uang titipan pengganti kerugian negara sebesar Rp15 juta dirampas untuk negara.

“Hal yang meringankan, terdakwa mengembalikan kerugian negara, dan terdakwa tidak pernah dihukum,” ucapnya.

Kelompok tani yang mengajukan proposal permohonan bantuan dana penyelamatan ternak sapi betina produktif, dengan susunan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

Terdakwa selaku anggota tim teknis tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani rekomendasi pencairan dana.

Jumangin membuat kelompok yang diketuai Mahrup –sudah dipidana penjara empat tahun- dapat mencairkan dana senilai Rp740 juta. Uang dicairkan bertahap sebanyak tujuh kali.

Uang sejumlah itu dalam rencana dipakai untuk pengadaan 103 ekor sapi. Rinciannya sapi betina 75 ekor, sapi siap potong 28 ekor, pembuatan kandang, perluasan kandang, penyediaan hijau makanan ternak, dan obat-obatan tenak.

Namun pada kenyataannya terpidana Mahrup hanya mengadakan 78 ekor sapi. Akibatnya timbul kerugian negara sebesar Rp 247 juta. (why)

Berkas Tersangka Kasus DD/ADD Sukamulia Dilimpahkan Lagi ke Jaksa Mataram (Suara NTB) Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB melimpahkan kembali berkas tersangka kasus korupsi DD/ ADD Sukamulia, Labangka, Sumbawa, AZ. Berkas dilengkapi dan dilimpahkan untuk diteliti lagi. Kasus itu ditargetkan tuntas akhir tahun ini.

Sebelumnya, jaksa mengembalikan berkas perkara kasus korupsi DD/ADD Sukamulia. Jaksa memberikan petunjuk agar berkas ada keterangan tambahan saksi-saksi untuk menguatkan sangkaan penyidik.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudian Baharuddin, mengatakan berkas perkara kasus DD/ADD Sukamulia sudah dilimpahkan lagi.

“Berkasnya kan sudah kita limpahkan lagi ke jaksa untuk diteliti kembali,” ucapnya kemarin. Petunjuk jaksa mengenai unsur formil dan materiil sudah dipenuhi.

Dia tidak merinci petunjuk jaksa dimaksud karena masuk dalam materi kasus. “Intinya kita mempertajam lagi keterangan saksi-saksi,” ucap Syamsudin.

Untuk melengkapi berkas itu, penyidik memanggil kembali saksi-saksi. Termasuk pemeriksaan terhadap tersangka AZ. Kades Sukamulia, Kecamatan Labangka, Sumbawa berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan ADD/DD Sukamulia tahun 2016 sebesar Rp600 juta. Kerugian negara tersebut sesuai hasil perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor. Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar.

Dalam berkas, tersangka dikenai pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Kawanan Pencuri Motor Walikota Diciduk Mataram (Suara NTB) Komplotan yang diduga pelaku utama pencurian motor Yamaha Mio milik Walikota Mataram ditangkap. Tersangka MRH alias IT (40) berperan sebagai eksekutor. Yang masuk dalam pekarangan rumah dan membobol kunci kontak motor.

Tersangka diciduk di tempatnya bekerja sebagai tukang di Pagutan, Mataram Rabu (31/10) petang. Posisi IT diketahui berdasarkan kesaksian tersangka SD alias ET yang sudah tertangkap lebih dulu.

“Pelaku ini yang berperan mengambil motor atas suruhan SD,” kata Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam, Jumat (2/11) siang didampingi Kasubbaghumas, Ipda Wiwin Widarti.

Dua pelaku bersekongkol. Dari pengakuan IT, dia mengambil motor lantaran SD yang mengaku sedang butuh kendaraan. SD yang juga kerja sebagai tukang bangunan sedang banyak kerjaan perbaikan rumah.

Tersangka SD yang rumahnya tak jauh dari TKP kemudian mengajak tersangka IT pada tengah malam menuju TKP. Tersangka SD di pertengahan 2016 lalu hanya menunggu di luar.

Sementara IT yang punya keahlian membobol bergerak masuk.

Saat motor korban sukses diambil, IT menyerahkannya ke SD sesuai kesepakatan awal. Penyerahan motor curian di Banyumulek, Labuapi, Lombok Barat, tempat dimana SD sementara tinggal.

“Mereka ini sama-sama residivis, karena pertemanan itu IT membantu SD mencurikan motor,” jelas Alam.

Yamaha Mio Walikota Mataram H Ahyar Abduh raib dua tahun lalu. Motor matik keluaran tahun 2007 itu digondol tetangga.

Tersangka SE alias ST (61) ditangkap setelah kedapatan mengendarai motor tersebut. Nomor plat yang terpasang setelah diperiksa tidak sesuai.

Tersangka kepergok sedang menggunakan motor itu dalam perjalanan pulangnya kemarin malam, ke Gapuk Utara, Dasan Agung, Selaparang, Mataram. Motor dipasang nomor plat DR 3489 AW, padahal di BPKB tercatat bernomor polisi DR 4925 NA atas nama H Ahyar Abduh. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram, Saiful Alam menunjukkan barang bukti kepemilikan motor, Jumat (2/11).

SUARA NTB

Halaman 8

Nilai KUA PPAS RAPBD NTB 2019 Menurun Mataram (Suara NTB) Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD NTB tahun 2019 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, masih belum mencapai titik temu.

Pertemuan antara TAPD dengan Banggar, Jumat (2/11) kemarin di gedung rapat Banggar DPRD NTB, belum mencapai kesepahaman. Banggar belum mau menerima dokumen KUA-PPAS yang diajukan

TAPD, karena harus direvisi.

“Kita akan bahas lagi besok, karena belum tuntas sehingga kami kembalikan lagi tadi ke TAPD,”ujarKetuaDPRDNTB,Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi usai rapat dengan TAPD, Ju-

mat (2/11) kemarin di DPRD NTB. Disampaikan Isvie, yang menjadi poin dalam pembahasan dengan TAPD yakni dewan meminta program dari Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah.

Pasalnya yang menjadi landasan

dalam penyusunan KUA-PPAS oleh TAPD masih berdasar RPJMD sebelumnya.

“Yang punya KUA ini kan pak Zulkieflimansyah, jadi harus dimasukkan programnya, meskipun konsep RPJMD gubernur belum ditetapkan. Makanya kita minta menggunakan Pergub sebagai dasarnya,” jelas Isvie.

Disampaikan Isvie bahwa nilai KUA-PPAS RAPBD 2019, mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD-P 2018.

Disebutkan Isvie, nilai Plafon Anggaran 2019 sekitar Rp 5,1 triliun.

“Yang jelas mengalami penurunan dari APBD kita sebelumnya. Karena pendapatan kita turun,” katanya.

Isvie memastikan pembahasan RAPBD 2019 dilakukan dengan disiplin. Karena target penetapan APBD 2019 pada tanggal 30 November. “Jadwal harus disiplin, dilaksanakan agar pembahasan sesuai dengan target,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/Humas ACT NTB)

ANTRE AIR - Warga Dusun Sambik Jengkel Desa Selengan Kecamatan Kayangan saat mengantre air bersih yang disalurkan ACT beberapa waktu yang lalu.

Warga Lombok Mulai Kesulitan Air Tanjung (Suara NTB) Sudah tiga bulan lebih bencana gempa melanda Lombok.

Puing-puing sisa bangunan masih tersisa di beberapa daerah terdampak gempa. Terutama di Lombok Utara. Sebagian masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara kini mulai kesulitan air bersih.

Kelangkaan air ini diakibatkan beberapa sumber mata air menghilang setelah gempa beberapa waktu yang lalu. Hal ini diperparah karena musim penghujan yang tak kunjung datang.

Ibu Mahnun, salah seorang warga dari Dusun Sambik Jengkel Desa Selengan Kecamatan Kayangan Lombok Utara menceritakan. Pasca gempa yang melanda, beberapa mata air serta pipa yang mengaliri air ke rumah mereka, sudah tak ada. Sehingga mereka harus mencari air ke lokasi mata air yang jaraknya cukup jauh.

“Kalau saya tidak kuat un-

tuk angkut air. Anak dan suami saya yang angkut air. Kurang lebih dua kilo mereka jalan,” ungkapnya menggunakan bahasa sasak khas Lombok Utara.

Kini sumber mata air yang menjadi rebutan, tak lagi mengeluarkan air yang begitu banyak. Karena musim hujan yang diharapkan warga tak kunjung datang.

Sebelumnya, warga menikmati beberapa sumbangan air dari para donatur yang datang ke desa mereka. Namun, karena jumlah penduduk hampir 230 kepala keluarga, mengakibatkan pembagian air pun terbatas. Air yang datang hanya digunakan untuk minum, memasak dan mencuci piring.

“Sumur sudah pada kering.

Air botolan dari sumbangan juga sudah habis. Bagaimana kita mau mandi, untuk minum saja masih seadanya,” ungkapnya.

Kekeringan ini tak hanya dirasakan warga yang berada di Kecamatan Kayangan saja,

namun juga warga yang berada di Kecamatan Bayan. Tepatnya di Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Lombok Utara.

Di desa dengan 250 lebih kepala keluarga ini, kini kesulitan mendapatkan air. Meski sebelumnya sudah ada pipa yang terpasang dari mata air dari kaki gunung rinjani.

“Kemarin sudah tertimbun Longsor. Jadi pipa sudah putus sehingga air tak mengalir lagi, kalau mata airnya sih masih ada,” papar Jayadi, salah satu tokoh pemuda di Dusun Lekok Desa Sambik Elen.

Jayak menambahkan, untuk memperoleh air, warga yang harus menempuh perjalanan 3,5 kilometer untuk memperoleh air. Karena lokasi mata air berada di perbukitan dengan jalur yang menanjak.

Dengan keadaan tersebut, dia berhadap baik kepada pemerintah atau NGO agar bisa menyediakan pipa bagi masyarakat. “Kami hanya bu-

TNI International Marathon, Misi Kembalikan Gairah Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Salah satu misi penting yang diusung TNI International Marathon Mandalika 2018 adalah mengangkat pariwisata NTB. Bahwa dampak gempa yang memporak porandakan sebagian wilayah sudah berlalu. Even yang akan diikuti 6.000 peserta ini untuk meyakikan dunia bahwa sektor pariwisata sudah pulih.

Keyakinan itu diungkapkan Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Inf. Kristomei Sianturi dalam jumpa pers persiapan TNI Marathon International 2018, Jumat (11/ 2) di Epicentrum Mall.

Update yang diperolehnya, sudah ada 6.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Total 22 negara terlibat dalam event diklaim paling akbar dengan total hadiah mencapai Rp10 miliar tersebut. ada 240 peserta dari mancanegara, diantaranya sejumlah pelari internasional.

“Tujuan event akbar ini, ingin kembalikan Lombok seperti sebelumnya. Bahwa Lombok sudah aman dikunjungi,” kata Kapendam yang dalam event itu ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas Penerangan TNI Marathon.

NTB dan Lombok khususnya punya sederet objek wisata kesohor. Salah satunya Mandalika yang sudah masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Aset wisata ini tidak kalah eksotik dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia, sehingga sangat layak dipromosikan melalui event TNI Marathon International tersebut.

“Kita ingin hidupkan kembali situasi ini, agar Lom-

(Suara NTB/ars)

JUMPA PERS - Kapendam Jaya, Letkol Inf. Kristomei Sianturi saat jumpa pers persiapan TNI Marathon International 2018 didampingi Kadispar NTB HL Moh. Faozal, Jumat (11/2) di Epicentrum Mall. bok segera pulih,” tandasnya.

TNI Marathon dipastikannya sangat berbeda dengan ajang lainnya dengan skala sama. Para peserta tidak sekedar lari untuk merebut posisi juara. Para serta akan melintasi rute yang ditetapkan, semua melintasi kawasan wisata KEK Mandalika dengan kategori full marathon 42K (kilometer) dan half marathon 21K, termasuk rute 5K. Even yang sudah diakui dalam bentuk sertifikat dari Asosiasi Federasi Atletik Internasional (IAAF). Sehingga ajang tersebut tidak sekedar olahraga dan berkeringat.

“Tapi ini adalah sport tourism dan prestasi,’’ ujarnya.

Selain itu di udara akan disuguhkan berbagai atraksi dari pasawat Jupiter Aerobatic.

“Kita berharap nanti ini akan memecahkan rekor,”

harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Moh. Faozal dalam kesempatan itu menegaskan, pihaknya mendukung penuh suksesnya event tersebut. Suksesnya acara itu akan sangat menguntungkan bagi recovery pariwisata NTB. Terlebih acara terkonsentrasi di KEK Mandalika yang ditetapkan masuk dalam 10 destinasi wisata nasional.

“Ini bagian dari recovery pariwisata NTB. Kami akui, gempa sebelumnya berdampak penurunan kunjungan sampai 20 persen. Ini kesempatan kami mempromosikan bahwa Lombok sudah aman untuk dikunjungi,” tandasnya.

Dukungan penuh dari pihaknya adalah maintenance selama kegiatan. Seperti penambahan fasilitas dan penyediaan venue. (ars/*)

tuh itu saja. Kalau memasangnya, kami sudah paham medan. Meski melewati bukit yang terjal. Insyaallah bisa terpasang,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu tim Recovery Aksi Cepat Tanggap , Muhammad Ikhsan yang turun langsung di dua lokasi mengatakan, kondisi mata air di Lombok utara sangat sulit.

Hal ini berbeda dengan waktu sebelum gempa, dimana air berlimpah dan warga bisa memperoleh air dengan mudah.

“Di Sambik Jengkel saja, kita sudah upayakan sumur bor dalam. Sampai saat ini kita sudah menggali dengan kedalaman 40 meter. Namun belum memperoleh air,” jelasnya.

Sebelumnya, tim ACT sudah menggali dengan kedalaman 80 meter, namun belum mendapatkan air di sambik jengkel pada awal Oktober lalu, namun karena tidak memperoleh air dan sumurnya tertimbun, akhirnya tim memilih

untuk berpindah lokasi.

“Dari pengakuan tukang bornya, di bawah tanah sambik jengkel itu seperti ada rongga. Sehingga air yang dimasukkan untuk memancing mata air, terhisap,” paparnya.

Dengan keadaan seperti ini, Ikhsan merasa prihatin. Namun dirinya tak patah arang, tim ACT masih melakukan penggalian dan berharap akan ada air di sumur bor tersebut.

Sementara di Kecamatan bayan, ACT memprogramkan pemasangan pipa. Dengan satu unit penampungan air yang luasnya 15 meter persegi. Penampungan ini akan dialiri langsung dari mata air kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga.

“Sebenarnya masih banyak lokasi kekeringan yang belum bisa kami atasi. Karena keterbatasan dana kami. Oleh karena itu, kami harapkan dari semua pihak untuk sama-sama terlibat membantu masyarakat Lombok,” harapnya. (act/*)

Panitia Silaturahmi Cawapres Ma’ruf Amin Tak Penuhi Panggilan Bawaslu Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti indikasi dugaan kampanye dalam kunjungan Cawapres nomor urut 1, KH Maruf Amin di pondok pesantren yang ada di Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah melayangkan surat panggilan kepada Panitia di pondok pesantren tersebut.

“Bawaslu sudah menyampaikan surat beberapa waktu lalu, untuk meminta klarifikasi kepada Panitia silaturahmi tersebut ada di Ponpes NW Anjani,” kata Komisioner Bawaslu NTB Divisi SDM dan Organisasi, Itratif, yang dikonfirmasi Jumat (2/11).

Dalam surat pemanggilan tersebut, Panitia silaturahmi ada di Ponpes NW diminta klarifikasi terkait kehadiran Cawapres nomor urut 1, KH Ma’ruf Amin di Ponpes tersebut.

Karena dalam kegiatan yang dihadiri Kiai Ma’ruf ada indikasi kampanye yang dilakukan.

Terlebih dengan ditemukannya spanduk yang menampilkan pasangan caprescawapres Jokowi-Maruf lengkap dengan nomor urutnya. Selain itu dalam spanduk tersebut juga tertulis nama kegiatan acara yakni silaturahmi dengan calon wakil presiden Prof. Dr. Ma’ruf Amin.

Namun demikian, panitia tak memenuhi panggilan Bawaslu tersebut. “Klarifikasi dijadwalkan Rabu kemarin di Bawaslu Lotim. Tetapi panitia Silaturahmi tersebut tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu Lotim,” ujar Itratif.

Namun begitu, Ia menyata-

kan, pihaknya akap tetap mendalami dugaan pelanggaran dalam silaturahmi dilakukan KH Ma’ruf Amin. Baginya, terpenting Bawaslu sudah memberikan ruang bagi panitia silaturahmi untuk melalukan klarifikasi. Meski kesempatan melakukan klarifikasi tersebut tidak dipergunakan.

Dugaan kampanye di lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren di Lotim ini akan didalami Bawaslu Lotim. Karena dalam surat pemberitahuan kegiatan hanya disebutkan silaturahmi saja. Karena dalam surat pemberitahuan kegiatan ini tidak disebutkan kampanye, maka Bawaslu tidak sempat melakukan pencegahan.

“Dalam aturan jelas tidak diperbolehkan kampanye dilakukan di lembaga pendidikan. Pondok pesantren itu masuk kategori lembaga pendidikan,” jelasnya.

Jika nanti dalam telaah dan kajian dilakukan Bawaslu lebih lanjut, bahwa ada pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan dalam kegiatan silaturahmi Kiai Maruf di pondok pesantren yang ada di Lotim maka Bawaslu akan memberikan teguran.

“Sanksi dari kampanye di lokasi yang dilarang hanya teguran saja. Jika terbukti pasti kita layangkan teguran ini,” pungkasnya.

Belum diketahui alasan panitia tidak memenuhi panggilan klarifikasi Bawaslu. Upaya konfirmasi kepada panitia sampai berita ini diturunkan juga belum berhasil. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 3 November 2018

Inspektorat Bina 12 OPD di Mataram Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram melakukan pembinaan terhadap dua belas organisasi perangkat daerah di Kota Mataram.

Pembinaan difokuskan pada penggunaan anggaran.

Pembinaan ini kata Inspektur Inspektorat, Ir. H. Makbul Ma’shum, Jumat (2/11), sifatnya rutin setiap tahun. Dia menyangkal bahwa pembinaan tersebut berkaitan dengan audit.

“Bukan audit. Hanya pembinaan rutin saja,” jawab Makbul.

Pembinaan 12 OPD dibagi dalam dua sesi. Pada bulan Oktober lalu, pembinaan pendahuluan dimulai di Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PendampinganterhadappenggunaananggarandienamOPDkembali dijadwalkan bulan ini. Yakni, Dinas Perikanan, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Dinas Pemadam Kebakaran. “ Totalnya ada 12 OPD sedang kita bina,” sebutnya.

Makbul menegaskan, bagian yang fokus soroti menyangkut pengelolaan anggaran. Dia berharap tak ada penyimpangan - penyimpangan yang mengarah ke pelanggaran hukum. “Mudah mudahan tidak ada penyimpangan,” harapnya. Inspektorat kata dia, sedang menyusun laporan pembinaan di bulan Oktober. (cem)

Halaman 9

Gaji ASN akan Naik, PTT Sedang Dipertimbangkan Mataram (Suara NTB) Gaji aparatur sipil negara (ASN) tahun 2019 akan naik lima persen.

Kenaikan ini berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Di sisi lain, pegawai tidak tetap (PTT) kenaikan honornya dipertimbangkan, kendati tiga tahun tak pernah naik.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Jumat (2/11) menjelaskan, kenaikan gaji lima persen merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut berdampak pada penyaluran anggaran ke kabupaten/kota. Kemungkinan formula dana alokasi umum (DAU) ke Kota Mataram dinaikkan.

“Kalau memang kebijakannya begitu, kita akan naikkan,” kata Syakirin.

Untuk membayar gaji

ASN, Pemkot Mataram mengalokasikan 40 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Artinya, Pemkot mengalokasikan Rp520 miliar lebih dari volume APBD Rp1,4 triliun.

Disampaikan Syakirin, akan ada penyesuaian pada kerangka umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara APBD 2019. “Nanti ada penyesuaian,” jawabnya.

Wacana kenaikan gaji disambut gembira oleh pegawai. Fizi bersyukur, jika ada penyesuaian

gaji di 2019 mendatang. Kenaikan gaji menurut dia, penting untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. “Syukur alhamdulillah kalau naik,” ucapnya.

Gaji diterima sebagai staf cukup. Dia harus pandai - pandai menyimpan meski tanggungan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari - hari. “Kalau ndak mendesak, dak kita belanja,” akunya.

Senada dengan Fizi, Maya juga bersyukur bila gaji dan tunjangan hari raya dinaikkan. Paling tidak kata dia, dapat mengurangi beban di keluarga. “Alhamdulillah, kalau naik,” jawabnya.

Wacana kenaikan gaji ASN tak membuat gembira para PTT. Pasalnya, telah tiga

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR 5930 AL NOKA/NOSIN MH32P20058K735629/ 2P2730586 AN LUKMANUL HAKIM HLG ‘SKTR NARMADA HLG STNK R2 HONDA DR 6737 CJ NOKA/NOSIN MHIJF M211EK955492/JFM2E1953736 AN RINI FATMAWATI HLG D’SKTR RSUD KOTA MATARAM

Syakirin mengatakan, tahun gaji mereka tak dinaikkan. Per bulan hanya menda- penyesuaian gaji PTT setara pat gaji Rp1,2 juta. Sedang- upah minimum kota bisa saja. kan, kebutuhan sehari - hari Tetapi harus berhitung jumlah kenaikannya. Sebab, ini berdan biaya sekolah mahal.

“PNS aja naik. Kalau kita dampak pada anggaran. “ Wakapan. Ndak ada pengaseq laupun satu rupiah naik akan (rasa kasihan) bos, mana dap- berdampak, sebab akan dikaat apa - apa,” keluh seorang likan dengan jumlah pegawai PTT meminta namanya tak itu,” ujarnya. disebutkan. Dia membanding- (cem) kan di masa kepemimpinan mantan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani yang hanya enam bulan bisa menaikkan gaji dari Rp 800 ribu menjadi Rp1,2 juta. Sementara, Walikota definitif tak bisa berbuat banyak. “Bu Selly dulu bisa.

Kok Pak Wali ndak bisa,” katanya heran.

Pegawai di Mataram tak hanya ASN. Yang non PNS juga harus diperhatikan. Dari segi pekerjaan PTT lebih banyak pekerjaan. Belum lagi, diminta keluar kerja malam hari oleh pimpinan. Tanpa ada uang lembur.

H. M. Syakirin Hukmi (Suara NTB/dok)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 5 November 2018

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 3 November 2018

Halaman 11

Ratusan Peserta Ketua TP PKK Ingatkan Organisasi STIKES Yarsi Berikan Penghargaan kepada TNI Marathon Registrasi Wanita Harus Kuasai Teknologi Mahasiswa Berprestasi Pengambilan ’’Race Pack’’ Mataram (Suara NTB) – Ratusan peserta lomba lari TNI International Marathon (TIM) 2018 memenuhi tempat pengambilan race pack, di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Jumat (2/11). Peserta lomba berdatangan ke lokasi mulai pukul 10.00 Wita, kemudian registrasi sebagai syarat keikutsertaan.

Saat pengambilan race pack, terlihat para peserta antre menunggu giliran. Meskipun antre, mereka tampak sabar menunggu dipanggil panitia.

Race pack yang diterima peserta berupa jersey, bib (nomor dada), tas serut dan madu Bima dari sponsor. ‘’Mereka datang dengan menunjukkan bukti pendaftaran yang dikirim ke email oleh panitia,’’ kata Kapenrem 162/WB Mayor Inf. Dahlan, S.Sos. Pengambilan race pack di Lombok Epicentrum Mall dibuka hingga pukul 19.00 Wita. Sehingga bagi peserta yang belum mengambil siang hingga sore, bisa datang langsung ke mal malam hari. ‘’Bagi peserta yang belum sempat mengambil race pack hari ini (kemarin), dapat mengambilnya di hari terakhir di Hotel Tastura, Kuta Mandalika, mulai besok pagi,’’ sambungnya. Disebutkan, lomba lari TIM akan dimulai pukul 05.00 Wita pada Minggu (4/11). Start dan finish di Kuta Mandalika, sekitar Hotel Tastura. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

ANTRE - Ratusan peserta saat antre untuk mengambil race pack di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Jumat (2/11) siang.

Panel Risha Terbatas Dari Hal. 1 Sementara, bantuan dana stimulan untuk pembangunan rumah korban gempa sebanyak 32 ribu sudah masuk rekening masyarakat. ‘’Kenapa nggak, bisa. Sangat fleksibel. Pemerintah sangat fleksibel. Pinginnya gimana masyarakat cepat bangun rumahnya,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (2/11) siang.

Disebutkan, sebanyak 32.000 KK sudah masuk bantuan perbaikan rumah ke rekening masing-masing. Pemerintah menginginkan dana bantuan stimulan yang sudah masuk rekening tersebut segera digunakan untuk membangun rumah.

Data Command Centre Penanggulangan Bencana Gempa NTB sampai 1 November 2018, jumlah rumah korban gempa yang terbangun baru 9 unit. Semuanya merupakan jenis Risha. Terdapat di Lombok Barat 5 unit dan Lombok Tengah 4 unit.

Dari tiga jenis rumah tahan gempa yang dibangun, pilihan Risha sebanyak 3.121 unit, Rika 1.663 unit dan Riko 1.931 unit. Rumah yang sedang dibangun sebanyak 264 Risha, 25 Rika dan 162 Riko. Secara keseluruhan, rumah yang terbangun baru 0,29 persen.

Wagub menambahkan, verifikasi rumah korban gempa yang dilakukan Dinas Perkim bersama Pemda kabupaten/

kota sudah hampir selesai.

Namun persoalannya sekarang, pembangunan rumah korban gempa dihadapkan dengan persoalan ketersediaan bahan bangunan. Kemudian terbatasnya panel Risha dan desain rumah tahan gempa selain tiga jenis yang sudah ada. ‘’Maka’dari itu, harus segera kita dorong juga, supaya cepat selesai. Ketersediaan bahan bangunan siap. Satu persatu persoalan kita urai,’’ katanya.

Wagub menjelaskan, masih rendahnya progres pembangunan rumah karena praktis pembangunan rumah dimulai awal September. Kemudian adanya persoalan-persoalan teknis mengenai pencairan bantuan. Yang semula cukup rumit, sekarang sudah disederhanakan, cukup dengan satu lembar saja. Uang bantuan bencana sudah dapat dicairkan melalui Pokmas.

Terkait dengan pembangunan hunian sementara (huntara), Wagub mengatakan jumlah yang terbangun lebih dari 20 ribu unit. Angka ini diakuinya masih jauh dari kebutuhan jika mengacu jumlah rumah yang rusak berat lebih dari 74 ribu unit.

Ia mendorong bupati/walikota melakukan pemetaan.

Agar memprioritaskan daerah-daerah yang terdampak cukup parah dalam membangun huntara. (nas)

Di Bawah 10 Persen Dari Hal. 1 Beberapa komponen dana transfer pusat untuk Pemprov NTB, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, DAK fisik dan Dana Insentif Daerah (DID).

Tetapi peningkatannya tak seperti yang diharapkan. Dengan kejadian bencana beberapa waktu lalu, Pemprov sebenarnya mengharapkan peningkatan dana transfer dapat mencapai 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. ‘’Harapannya minimal ada kenaikan 10 persen. Karena DAU (Dana Alokasi Umum), walaupun naik, itu belanja pegawai,’’ katanya dikonfirmasi di Mataram, Jumat (2/11) siang.

Supran menyebutkan, DID yang diperoleh Pemprov pada 2019 mendatang sebesar Rp36 miliar. Terjadi kenaikan sebesar Rp9 miliar dibandingkan 2018 yang diperoleh sebesar Rp27 miliar dari 11 indiktor untuk memperoleh DID, tiga indikator dipenuhi.

Pertama, indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah Rp13,96 miliar, indikator kesejahteraan rakyat Rp12,13 miliar dan indikator pelayanan dasar publik bidang pendidikan Rp10,25 miliar. ‘’Ada delapan indikator yang belum dapat insentif. Ini penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait,’’ jelas Supran.

Ia mengatakan secara nasional, NTB masuk lima besar dengan perolehan DID terbesar. Provinsi yang paling banyak memperoleh DID adalah Bali sebesar Rp68 mil-

iar. Sedangkan provinsi yang paling sedikit mendapatkan DID adalah Sulawesi Tenggara sebesar Rp12 miliar.

Untuk kabupaten/kota, Bima memperoleh DID sebesar Rp12,2 miliar, Dompu Rp24,3 miliar, Lombok Barat Rp 22,3 miliar, Lombok Tengah Rp 14,28 miliar, Lombok Timur Rp9,47 miliar.

Sumbawa Rp23,41 miliar, Kota Mataram Rp32,995 miliar, Kota Bima Rp 13,53 miliar, Sumbawa Barat Rp27,8 miliar dan Lombok Utara Rp29,77 miliar. Serta Kabupaten Bima, Rp 12,2 miliar.

Untuk DBH, Supran menyebutkan pada 2019 Pemprov mendapatkan sebesar Rp 357 miliar.

Tahun 2018, DBH yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 325 miliar. Artinya, ada kenaikan sebesar Rp31 miliar lebih atau 9,55 persen.

Sedangkan DAU naik sebesar 2,95 persen. Tahun depan DAU yang diperoleh Pemprov sebesar Rp1,583 triliun. Pada 2018, Pemprov mendapatkan DAU sebesar Rp 1,53 triliun.

Artinya ada kenaikan. ‘’Tapi itu sebagain besar untuk gaji,’’ jelasnya.

Sementara untuk DAK, Supran mengatakan masih sedang dilakukan penghitungan. Namun ia memastikan terjadi kenaikan DAK meskipun tak besar. ‘’Ini pagu indikatif, tinggal menunggu peraturan Menteri Keuangan. Mudahmudahan ada kenaikan,’’ harapnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati mengingatkan organisasi wanita di NTB memahami apa yang sedang terjadi sekarang ini. Saat ini, ujarnya, perkembangan teknologi cukup pesat setiap saat. Kondisi ini mesti menjadikan kaum wanita harus memahami perkembangan teknologi dan berkontribusi menggunakan dengan baik dan benar. ‘’Mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembuatan program-program kerja yang akan dilakukan nanti,’’ pesannya saat pelantikan pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) NTB di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Jumat (2/ 11). Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur yang juga Ketua BKOW NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Tidak hanya itu, istri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah ini berharap organisasi wanita, khususnya BKOW menjadi organisasi yang berkualitas, baik dari sisi kelembagaan, program kerja.

Termasuk dari sisi manajerial harus diperhatikan. Yakni, BKOW memiliki perencanaan organisasi, khususnya menyusun program kerja agar bermanfaat pada anggota dan masyarakat umumnya.

Pihaknya juga berharap dalam organisasi BKOW akan ditetapkan kemampuan pengurus dalam memecahkan masalah yang terjadi di NTB, seperti masalah bisnis, kesehatan atau pendidikan. Masing-masing, ujarnya, memiliki masalah tersendiri dan jika dikerjakan dengan serius, permasalahan yang ada bisa diselesaikan. ‘’Dan jika diarahkan dengan baik, insya Allah bisa menyelesaikan masalahmasalah tersebut dengan baik pula,’’ ujarnya.

Pada bagian lain, Hj. Niken mengingatkan salah satu kualitas yang diharapkan adalah kemampuan membangun jaringan. Menurutnya, dengan jaringan yang dimiliki pengurus akan memiliki akses dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dirinya yakin ada beberapa pengurus organisasi wanita di NTB sudah memiliki kemampuan membangun jaringan dan diharapkan memberikan pengetahuan pada anggota yang lain dalam membangun relasi. Harapannya, pengurus yang lain memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama. ‘’Bagaimanapun sibuknya ibu-ibu. Pada akhirnya ibu-ibu adalah seorang ibu yang memiliki keluarga dan anak-anakyang menjadi pilar untuk keluarga masing-masing. Dan di sini wawasan kekuatan keluarga sebagai tiang utama dari

(Suara NTB/nas)

SAMBUTAN - Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah memberikan sambutan pada pelantikan pengurus BKOW NTB, Jumat (2/11). keluarga kita harus kita sebarkan pada organisasi kita. Jadi saya harap di semua organisasi ibu-ibu tetap memberikan ketahanan keluarga sebagai sebuah landasan dalam kita beraktivitas,’’ ujarnya.

Puji Perempuan NTB Sementara Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku, pada tahun ini, NTB dihadapkan dengan pekerjaan berat, karena sedang ditimpa musibah gempa bumi. Pemerintah masih dihadapkan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi kawasan yang dilanda gempa dan membutuhkan waktu panjang. Menurutnya, tidak ada proses rekonstruksi dan rehabilitasi selesai 2 bulan, tapi butuh waktu lama. Dicontohkan, bagaimana kasus gempa di Aceh, Yogyakarta dan beberapa daerah lain, proses rekonstruksi dan rehabilitasi membutuhkan waktu lebih dari tahun.

Meski demikian, NTB akan mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi, sehingga kondisi wilayah dan masyarakat bisa pulih seperti sediakala.

Terkait dengan pelantikan pengurus BKOW, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku bingung. Alasannya, banyak pengurus organisasi wanita yang hebat-hebat dan menghimpun dalam berbagai organisasi.

Hal ini menjadikan mereka sebagai perempuan-perempuan hebat, karena berasal dari berbagai macam organisasi dan disiplin keilmuan.

Meski demikian, ujarnya, sekarang ini NTB masih dihadapkan dengan banyaknya persoalan dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Termasuk pengurus organisasi wanita yang ada di daerah ini. Wagub menyebut masalah lingkungan kumuh, kematian ibu hamil, kematian balita, stunting, trafficking, sampah

hingga putus sekolah harus segera dituntaskan.

Khusus masalah sampah yang masih belum tuntas, wagub mengaku semuanya tergantung dari pula pikir.

Sekarang ini, ujarnya, yang menjadi tugas bersama adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat agar takut membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini, ujarnya, bagaimana menjadikan sampah itu penyakit. Ini yang harus dicarikan caranya agar masyarakat sadar dan tidak membuang sampah sembarangan.

Pengalaman bekerja di perusahaan asing selama 10 tahun yang bebas sampah. Dirinya melihat sampah itu seperti alergi. Di mana, dirinya tidak bisa melihat kotoran, karena langsung merasa tidak enak. Begitu juga dengan anak-anak sekolah yang ada di sana merasakan hal yang sama, yakni tidak membuang sampah sembarangan. ‘’Seperti itu seharusnya.

Apalagi karyawan sebagian besar dari Lombok dan Sumbawa bisa diterapkan di tempat itu. Kenapa kita tidak bisa terapkan itu?’’ tanyanya.

Meski demikian, dalam menerapkan hal seperti ini membutuhkan waktu. Tapi dengan dukungan dari banyak pihak, seperti organisasi wanita, OPD dan pihak lain, kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya akan bisa terwujud. Apalagi ini merupakan program unggulan yang harus dilaksanakan.

Senada dengan Ketua TP PKK, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan pentingnya menguasai informasi dan teknologi. ‘’Kalau tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, akan tenggelam,’’ ujarnya mengingatkan. (ham)

Ribuan Tak Memenuhi Syarat Dari Hal. 1 Kemudian memiliki sertifikat pendidik, dan mengajar sesuai kualifikasi pendidikannya. ‘’Kondisi kita di NTB, ada 7.000 lebih GTT. Padahal se-

sungguhnya kebutuhan kita 3.000-an. Ini persoalannya. Sejak Januari 2017, pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggung jawab provinsi, kami melakukan penataan,’’ jelasnya.

Dengan penataan yang di-

lakukan, bagi guru honorer yang memenuhi passing grade akan digaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, bagi yang sudah sertifikasi juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. (nas)

Karpet Merah untuk Investor Dari Hal. 1 ‘’Kebetulan Kepala BPN baru dan kenal lama juga.

Kalau ini clear. Kita ingin masyarakat bahagia, senang, investor juga senang. Dicari win-win solutions,’’ harap gubernur.

Terkait dengan keberadaan pabrik gula di Dompu, Dr.Zul mengatakan bahwa ia membaca sebuah tulisan, pabrik gula yang ada di sana ternyata hanya mengolah gula impor.

Menurut gubernur, jika informasi itu benar maka keberadaan pabrik gula tersebut kurang tepat. ‘’Itu menurut saya agak kurang tepat. Nggak sesuai dengan semangat yang diinginkan Pak Bupati. Jangan sampai tanah sudah dibebaskan ternyata dia sudah dapat keuntungan dari impor gula. Kemudian diolah di sana. Tapi tebu kita juga nggak dipakai,’’ katanya.

Bahkan, kata Dr.Zul, ia pernah melihat secara langsung di lapangan. Ternyata banyak masyarakat yang menebang tanaman jambu mete kemudian ditanami tebu. ‘’Tebunya juga ndak dibayar. Ini juga jadi PR serius,’’ucapnya.

Selain persoalan sengketa lahan antara masyarakat PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang mendirikan pabrik gula di Dompu.

Masyarakat juga menanyakan perlunya pengiriman guru ke luar negeri. Jika sebelumnya, sudah dikirim belasan anak muda NTB ke luar

negeri, para guru SMA/SMK yang ada di NTB juga menginginkan agar mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri.

Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) yang mengirimkan para pemuda - pemudi NTB belajar di luar negeri rupanya memantik antusiasme dari warga NTB. Hal ini tampak dari banyaknya warga yang berharap program ini diperluas jangkauannya.

Salah guru SMK 1 Labuapi, Budiman mengutarakan harapannya agar ada program pendidikan ke luar negeri bagi pendidik. Para pendidik berharap ada beasiswa S2/S3 untuk guru di luar negeri yang bisa difasilitasi oleh Pemprov NTB. Menanggapi hal tesebut, gubernur mengatakan di media sosial banyak warga yang menaruh minat untuk mengikuti program ini. ‘’Banyak pertanyaan di media sosial agar lebih banyak guru yang dikirimkan. Guru-guru ini punya pengalaman internasional, saya kira ini akan kita akomodir dengan Kepala Dinas (Pendidikan),’’ ujar gubernur.

Pemprov NTB bisa memprogramkan dengan program khusus, beasiswa untuk guruguru SMA/SMK agar mereka bisa belajar di luar negeri.

Gubernur mengatakan ada salah satu universitas di Malaysia yang menawarkan program beasiswa untuk anakanak NTB belajar di negeri jiran. Menurut gubernur, biaya

hidup di Malaysia dengan di Lombok kurang lebih sama.

Sementara itu, Imran Jahri dari Kabupaten Lombok Utara menanyakan beasiswa bidik misi untuk masyarakat korban gempa. ‘’Apakah ini hoaks apa tidak? Karena sudah ada yang mengumpulkan syarat-syarat tapi belum ada tindak lanjut. Sampai ada yang sudah mendaftar karena terlalu lama tidak ada kejelasan akhirnya memutuskan menikah,’’ ujar Imran.

Menanggapi pertanyaan ini, gubernur menegaskan bahwa program bidik misi adalah program yang nyata karena sudah ada 5.144 mahasiswa yang mendapatkan penyerahan beasiswa langsung dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hanya saja, gubernur menegaskan agar jangan sampai ada masalah dalam verifikasi data calon penerima program bidik misi ini. ‘’Namanya siapa, alamatnya di mana?

Kalau memang tidak ada lagi alamat yang secara fisik ada.

Rekomendasinya bahwa orang itu betul ada di situ jangan sampai nanti ada beasiswanya tapi orangnya enggak ada,’’ kata Gubernur.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, syarat untuk meraih program bidik misi ini juga harus jelas latar belakang akademisnya. “Kuliah di universitas mana, jadi dia harus mendaftar dan terverifikasi di universitas yang dituju baru beasiswa bidik misi di approved,’’ jelasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram memberikan penghargaan kepada mahasiswanya yang berprestasi, pada Kamis (1/11).

Penghargaan itu diberikan kepada Ckristy Diana Darmayani yang meraih juara 1 Duta GenRe Indonesia Inovator Putri 2018.

Penghargaan juga diberikan kepada Baiq Luqiana Salsabilla Harfi yang menjadi wakil NTB dirangkai lomba Seni Suara Keroncong Putri pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) 2018.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., mengatakan bagi Ckristy yang berhasil meraih juara satu tingkat nasional diberikan gratis SPP selama satu semester yang nilainya Rp2 juta rupiah. Penghargaan juga diberikan kepada Baiq Luqiana Salsabilla Harfi yang meskipun gagal meraih juara di tingkat nasional, tapi sebelumnya juga berhasil meraih juara di Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida). “Penghargaan diberikan karena mereka mewakili kampus dan mewakili Provinsi NTB,” katanya.

Tujuan dari diberikannya penghargaan itu untuk memotivasi mereka agar terus meningkatkan kemampuannya dalam bidang yang digeluti.

Termasuk juga sebagai ajang untuk memberikan semangat kepada mahasiswa yang lain supaya mengikuti prestasi yang telah diraih.

Kegiatan pemberian penghargaan itu diikuti oleh seluruh pembantu ketua, pejabat di STIKES Yarsi Mataram,

dan pengurus organisasi mahasiswa di STIKES Yarsi.

Dalam sambutanya, Zulkahfi juga menekankan bagi mahasiswa jika ingin sukses harus tampil berbeda secara positif.

“Different is excellent, kalau berbeda maka kamu akan dikenal. Tunjukkan keunggulan yang membedakan, tunjukkan perbedaan, maka kita akan dikenal,” katanya.

Sementara itu, Ckristy Diana Darmayani menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari STIKES Yarsi Mataram selama ia mengikuti perlombaan, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

“Dukungan terbesar dari STIKES Yarsi Mataram. Program-program yang saya ajukan juga dari STIKES Yarsi. Bangga banget bisa kuliah di STIKES Yarsi Mataram,” ujar mahasiswa Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Yarsi Mataram.

Ia juga menceritakan proses perlombaan di tingkat nasional. Awalnya ia tidak begitu antusias, tapi ketika mendapatkan dukungan dari teman-temannya di kampus dan membawa nama Provinsi NTB, akhirnya ia berusaha keras mendapatkan juara.

“Alhamdulillah terpilih juara 1 Duta GenRe Indonesia Inovator Putri 2018,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Baiq Luqiana Salsabilla Harfi yang merupakan mahasiswa Prodi D3 Kebidanan juga menyanyikan satu lagu keroncong.

Meskipun belum berhasil menjadi juara di ajang Peksiminas, STIKES Yarsi tetap memberikan penghargaan kepadanya. (ron)

(Suara NTB/ron)

PENGHARGAAN - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (ketiga dari kiri) bersama pimpinan STIKES Yarsi lainnya menyerahkan penghargaan kepada Ckristy Diana Darmayani dan Baiq Luqiana Salsabilla Harfi (paling kanan).

Tunggakan Kerugian Negara Terbesar dari Proyek BIL Dari Hal. 1 karena tidak bisa percaya begitu saja dengan klaim terpidana yang sudah miskin.

Jika nanti ditemukan, akan ditindaklanjuti dengan penyitaan aset kemudian dilelang.

Hasil lelang untuk menutup kerugian negara, disesuaikan dengan total kerugian. Jika belum menutupi, maka dipastikan penagihan akan terus dilakukan. ‘’Kita akan coba telusuri aset asetnya yang memungkinkan untuk disita,’’ tandasnya.

Perjalanan Kasus BIL Pengadilan Tipikor Mataram memutus terdakwa bersalah dengan hukuman penjara 13 tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Atas putusan itu, terdakwa menyatakan banding. Namun

Pengadilan Tinggi Mataram memutus 13 tahun penjara pada I Nyoman Suwarjana, menguatkan vonis Pengadilan Tipkor Mataram sebelumnya.

Pertimbangan hukumnya merujuk pada putusan pengadilan tingkat pertama, dengan penerapan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana dibuah Undang – Undang 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain diganjar dengan putusan 13 tahun penjara, I Nyoman Suwarjana juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 39.901.925.278. Kerugian negara itu timbul dari sejumlah item yang jadi temuan pekerjaan bermasalah oleh perusahannya, PT.Slipi Raya Utama, sejak tahun 2007 – 2011. (ars)

Ombudsman Temukan Bukti Transaksi ke PT AK Dari Hal. 1 Dari keterangan itu, pihaknya semakin mendapat kepastian modus dugaan maladministrasi pencairan dana BOS untuk pembelian buku. Selain keterangan, sejumlah barang bukti juga ditemukan terkait peran oknum di Kanwil Kemenag NTB. ‘’Nanti data yang terkait substansi maladministrasi kami akan kumpulkan dalam LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan). Sementara data data yang terkait potensi tindak pidana korupsi, tidak menutup kemungkinan akan dikoordinasikan ke Krimsus,’’ tandasnya.

Salah satu bentuk pelanggaran paling jelas adalah tidak diindahkannya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam SK Dirjen itu tertuang juklak juknis nomor 3932 tahun 2016 dan peraturan baru nomor 3522 tahun 2017 tentang penetapan pelaksanaan ma-

drasah kurikulum 2013.

SK itu mengatur kuota pembelian buku bertahap oleh madrasah. Untuk NTB saja, diatur untuk tahun 2017 yang mendapat buku 832 madrasah. Ini pun kata Adhar Hakim harus bertahap, karena berkaitan dengan pemberlakuan K13 yang baru. ‘’Ini semua madrasah dicokoki dengan K13, padahal banyak madrasah yang belum siap. Itulah mengapa SK Dirjen itu mengisyaratkan bertahap. Tapi dalam pelaksanaan di sini (NTB), dijadikan sekaligus. Nah, di situ potensi pidananya. Apalagi ada modus pemaksaan dengan mekanisme monopli lewat satu perusahaan. Padahal juknisnya, Madrasah harus bebas memilih tempat pembelian,” pungkasnya.

Sementara manajemen PT. AK yang dihubungi Suara NTB via ponsel hingga berita ini ditulis sore kemarin belum memberi respons. (ars)

Lapangan Kerja Terbatas, Industri Mesti Dihadirkan di Sumbawa Dari Hal. 1 Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, juga sudah berupaya memperjuangkan tenaga honorer baik perawat maupun GTT/PPT. Dengan bersurat secara resmi ke pemerinah pusat agar memberi-

kan ruang untuk mengakomodir para honorer ini. Mengingat sampai saat ini, daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan mereka SK pengangkatan. ‘’Kita tidak berani mengeluarkan SK, karena ini melanggar hukum,’’ ujarnya. (arn)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 3 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Perkuat Sekolah Ramah Anak Lewat Kegiatan Belajar di Luar Kelas (Suara NTB/ist)

KERJASAMA - Penandatangan perjanjian kerjasama antara Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., (kiri) dengan Deputy Bidang Bisnis PT Pegadaian Persero Kanwil VII Denpasar, Julianto.

STIE AMM Resmi Kerjasama dengan PT Pegadaian (Persero) Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram berkomiten untuk meningkatkan kualitasnya dalam bidang pendidikan. Hal ini tampak pada penyelenggaraan seminar yang bertajuk “Inklusi Keuangan dan Investasi Emas” yang dibawakan oleh PT Pegadaian (Persero) Kanwil VII Denpasar (PT Pegadaian). Kegiatan ini dilaksanakan bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan pada hari yang sama sebelum pelaksanaan seminar telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) antara PT Pegadaian dengan STIE AMM. Acara yang bertempat di auditorium Lantai 4 STIE AMM tersebut berlangsung pada hari Sabtu (27/10) yang lalu. Penandatangan perjanjian kerjasama tersebut diwakili oleh Julianto selaku Deputy Bidang Bisnis PT Pegadaian Persero Kanwil VII Denpasar dan Dr. H. Umar Said, SH., MM, selaku Ketua STIE AMM Mataram.

Adapun jenis kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tersebut meliputi kerjasama pemasaran dan edukasi.Terkait dengan program edukasi, PT Pegadaian akan mengadakan program kegiatan kuliah umum bagi mahasiswa seperti yang telah terlaksana pada seminar di hari tersebut. Selain itu mahasiswa STIE AMM juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan studi dan mengetahui proses kerja PT Pegadaian.

Dalam pelaksanaannya PT Pegadaian juga memberikan kesempatan besar kepada mahasiswa STIE AMM untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan juga membantu pelaksanaan kegiatan Tridharma kepada dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM., memberikan keterangannya di tempat terpisah, “sebelumnya saya sudah confirm langsung kepada pihak PT Pegadaian, Bapak I Ketut Suarnawa selaku Pimpinan Cabang Mataram. Dikatakan bahwa kita berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan Tridharma, salah satunya adalah penelitian yang dapat dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan mengenai isi bentuk kerjasamanya, “ya memang semua sudah disepakati mengenai bentuk kerjasama yang bersifat win-win solution, artinya kita juga memilki kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk STIE AMM sendiri dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan mutu hasil studi melalui pelaksanaan kegiatan tridharma,” pungkasnya. (ron/*)

Pemberdayaan Pemuda Jadi Fokus Perhatian Pemerintah Mataram (Suara NTB) Anak muda NTB nampaknya harus bersyukur karena dalam waktu tidak lama lagi posisi mereka akan semakin kuat seiring tengah dilakukannya uji publik terhadap rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan.

Anggota DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, berharap melalui penyusunan Perda tentang Kepemudaan ini semakin memberi porsi lebih terhadap perhatian pemerintah kepada anak muda NTB. Selama ini di NTB bidang kepemudaan masih jarang diperhatikan.

Bidang ini menyatu dengan bidang keolahragaan. Hanya saja dalam perjalanannya, bidang kepemudaan tak mendapat porsi perhatian memadai. Sehingga buahnya prestasi olahraga NTB semakin maju, namun pemudanya jarang diperhatikan.

“Kita berharap agar pemudanya juga maju tidak saja olahraga,” kata Kasdiono. Padahal kata Kasdiono, pemuda memiliki peran luar biasa dalam proses pembangunan daerah. Sehingga harusnya perhatian pemerintah terhadap mereka harus memadai baik berupa pembinaan, pemberdayaan, maupun penghargaan.

Adanya pembinaan dan pemberdayaan memadai terhadap mereka akan melahirkan satu generasi yang kuat, mandiri dan bertanggungjwab. Sehingga mereka mampu bersaing di dunia global. “Pemudanya harus bersaing di dunia global. Pemudanya mandiri kreatif yang mampu membangun daerahnya,” ungkapnya.

Sementara tim ahli penyusun Raperda Kepemudaan, Dr. H. M. Shafwan, menilai sudah sepantasnya mereka harus diberdayakan. Apalagi berdasarkan kajian banyak anak muda terjerumus ke sikap negatif karena tidak diberdayakan.

Melalui Raperda ini diharapkan segala kebutuhan anak muda, potensi anak muda, dapat dibina dan diberdayakan. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka anak muda untuk tidak mandiri, apalagi melakukan perbuatan negatif di kemudian hari.

Selain itu ujar Shafwan, Raperda ini juga mengatur posisi pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan. Selama ini organisasi kepemudaan ditangani oleh banyak OPD. Kedepan semua OKP harus ditangani di bwah Dispora NTB. “Penanganan pemudanya seperti Karang Taruna jangan lagi di Dinas Sosial tapi harus di bawah Dispora. Nomenklatur OKP beda beda harusnya di bawah satu nomenklatur. Inti pengaturan Raperda ini adalah pembinaan, penyadaran, dan pemberdayaan,” ungkapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah ramah anak menjadi kebutuhan bagi setiap siswa agar hubungan timbal balik antara guru dan siswa, juga antar siswa bisa terbangun dengan penuh keakraban. Salah satu kegiatan yang dijalankan untuk mendukung sekolah ramah anak yaitu melalui program belajar di luar atau outdoor classroom day kelas selama beberapa waktu dalam sehari. Seperti yang dilaksanakan oleh SMPN 6 Mataram, Kamis (1/11).

Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin mengatakan, kegiatan belajar di luar kelas dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan, terutama bagi sekolah yang mendeklarasikan Sekolah Ramah Anak. Kegiatan itu melibatkan orang tua siswa serta pihak terkait lainnya.

“Rangkaian kegiatanya merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan pembelajaran nyata dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan tumbuh kembang anak, serta mendukung budaya dan cinta tanah air serta kreativitas,” jelas Azizudin.

Pelaksanaan belajar di luar kelas di SMPN 6 Mataram dilaksanakan selama 2,5 jam.

Kegiatan itu diawali dengan menyambut siswa dengan senyum, sapa, dan salam. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza. Kegiatan juga diisi dengan sarapan sehat bersama yang disiapkan orang tua siswa. Kegiatan membaca buku di luar ruangan.

Simulasi sadar bencana dalam gerak dan lagu. Juga melakukan permainan tradisional.

“Dilakukan juga deklarasi sekolah ramah anak dan pelantikan tim sekolah ramah anak, dan ditutup dengan

(Suara NTB/ist)

PERMAINAN TRADISIONAL - Siswa sedang melakukan permainan tradisional pada program Belajar di Luar Kelas, Kamis (1/11). Kegiatan itu untuk mendukung penerapan Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Mataram. menyanyikan lagu maju tak erasan terjadi di sekolah baik penyalahgunaan narkoba. fisik maupun psikis. Serta “Untuk itu kami mengajak gentar,” kata Azizudin.

Azizudin menjelaskan, menghalau ancaman seperti siswa menjadi siswa yang bekmelalui deklarasi sekolah ra- anarkisem, penggunaan media erja keras dan berpacu dalam mah anak, tidak ada lagi kek- sosial yang tidak sehat, dan prestasi,” katanya. (ron)

Guru Berperan Penting Yana Rahma Mendukung Sekolah Ramah Anak Jago Mendongeng

Mataram (Suara NTB) Guru memiliki peranan penting dalam mendukung terbangunnya sekolah ramah anak. Guru harus memperlakukan anak dengan baik.

Dengan kondisi siswa nyaman di sekolah, akan mendukung pembelajaran yang baik di sekolah.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, pada Jumat (2/11) mengatakan, guru memiliki peranan penting mendukung terciptanya sekolah ramah anak.

Salah satu yang terpenting yaitu peran guru untuk mendukung sekolah ramah anak.

Guru harus memperlakukan anak dengan baik, bebas intimidasi dan intervensi, baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Hal itu bisa dilihat mulai dari perlakuan guru kepada peserta didik, baik saat di dalam kelas maupun di luar kelas. “Bagaimana aspek verbal pendidik ke peserta didik harus semua ramah atau bersahabat dengan anak,” kata Ermawanti.

Ia menjelaskan, ramah kepada anak-anak itu maksudnya agar anak-anak menjadi nyaman, tenang bahagia, dan mereka bisa merasa terlindungi. Intinya, semua pihak yang ada di sekolah harus membuat anak nyaman.

Indikator nyaman yaitu bila di sekolah bersih dan aman, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Kebutuhan

dan hak anak selama di sekolah juga harus terpenuhi, dengan begitu mereka bisa nyaman berada di sekolah dan mengikuti pembelajaran.

“Indikator nyaman itu bila sekolah bersih aman dan fasilitas memadai dan terpenuhi kebutuhan dan hak anak di sekolah,” ujar Ermawanti.

Ermawanti mengatakan, banyak indikator agar sekolah bisa dikatakan ramah anak.

Saat ini sekolah di Mataram yang melaksanakan sekolah ramah anak masih terbatas.

Menurutnya, sekolah ramah anak belum memasyarakat di Kota Mataram. “Sekolah ramah anak belum begitu memasyarakat di Mataram, kalau daerah lain sudah maju,” pungkasnya. (ron)

Hari Ini, STIKES Mataram Gelar Wisuda dan Pelantikan Profesi Ners Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram kembali akan menggelar Wisuda Sarjana dan Pelantikan Profesi Ners, Sabtu (3/11) hari ini. Kegiatan wisuda Sarjana (SI) akan diikuti oleh sebanyak 105 orang pada Jurusan Ilmu Keperawatan, dan 108 orang akan mengikuti pengukuhan Profesi Ners.

Kepada Suara NTB, Ketua STIKES Mataram Dr.Chairun Nasirin, S.S., M. Pd., menjelaskan bahwa yang istimewa dari pelaksanaan wisuda dan pelantikan Profesi Ners ini ialah pihaknya akan menghadirkan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc., PhD., sebagai pemberi orasi ilmiah.

Orasi ilmiah pada kesempatan ini akan mengangkat tema “strategi pendidikan tinggi kesehatan menghadapi era revolusi industri 4.0”.

Tema ini kata Chairun Nasirun sangat relevan jika dilihat dari segi tantangan dan kebutuhan saat ini.

Lebih jauh dikatakan pula bahwa tantangan yang dihadapi perguruan tinggi kedepan kian komplek. Sehingga hal demikian harus mampu dijawab sehingga memberi peluang bagi para alumni STIKES

mahasiswa untuk tingkatkan kemampuan alumni.

“Kita selalu memberikan strategi agar mereka pasca menjadi alumni mampu bekerkasama mandiri yang terminus berdampak pada peningkatan kemampuan diri,” jelasnya. Pihaknya pun senantiasa berharap agar para mahasiswa yang akan diwisuda kali ini mampu menjadi alumni yang mandiri dan memberi dampak serta manfaat bagi lingkungan sekitar. (dys)

Mataram (Suara NTB) Siapa sangka sosok lembut dan bersahaja ini jadi magnet bagi anak-anak. Terutama bagi anak-anak pengungsi korban gempa Lombok.

Yana Rahma, namanya. Perempuan berparas cantik ini setidaknya telah mampu menghibur para anak korban gempa sejak dua bulan terakhir. Yana Rahma dengan kemampuannya dalam mendongeng telah menghipnotis anak-anak korban gempa.

Perempuan cerdas, tangguh, dan kuat ini tergabung dalam Komunitas Fasilitator Anak Lombok.

Komunitas ini bertugas khusus dalam memberi trauma healing bagi anak-anak korban gempa. Yana Rahma pertama kali belajar mendongeng saat mengikuti kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa yang diselenggarakan HIMLI FPI. Berkat keinginan dan niatnya yang kuat untuk belajar, Yana lahir sebagai pendongeng yang jago dan dirindukan oleh anak-anak.

Sebagai pengalaman mendongeng, belum satu tahun diamanahkan dalam salah satu program Dongeng Anak Inspiratif, Yana Rahma mampu menembus 30.000 audiens anakanak yang cukup menikmati sajian ceritacerita interaktif dan inspiratif darinya. (dys)

Yana Rahma

(Suara NTB/dys)

Chairun Nasirin Mataram. Berbagai strategi peningkatan mutu dan kualitas dilakukan pihak kampus yang tentu muaranya ialah agar terjadi peningkatan kualitas terhadap dosen dan mahasiswa.

Misalnya dengan mengadakan seminar, workshop yang digelar tiap tiga bulan sekali.

“Ada seminar tiap tiga bulan sekali untuk tingkatkan kualitas mahasiswa dan dosen, “ ungkapnya. Di samping itu, setiap tahun pihak kampus juga selalu mengadakan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri dalam bidang penelitian. Kolaborasi bisa dalam bentuk studi banding atau pertukaran dosen Dan