Edisi Rabu 3 Oktober 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 3 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 171 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tuntaskan Pelabuhan Telong Elong dan Terminal Haji Butuh Rp9 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) NTB membantah Pelabuhan Telong Elong Lombok Timur dikatakan proyek mangkrak. Selain itu, Dishub juga menjelaskan penyebab belum beroperasinya Terminal Haji di Bandara Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) akibat masih belum tuntasnya penganggaran untuk menyelesaikan proyek tersebut agar dapat operasional penuh.

Kepala Dishub NTB, Drs. L. Bayu Windia, M. Si yang dikonfirmasi di kantornya, kemarin menyebutkan, masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp9 miliar untuk menuntaskan kedua proyek tersebut agar dapat beroperasi penuh. Ia merincikan, untuk Pelabuhan Telong Elong, masih butuh anggaran sekitar Rp7 miliar. Sedangkan proyek Terminal Haji masih membutuhkan anggaran sekitar Rp1 - 2 miliar. ‘’Pembangunan infrastruktur perhubungan seperti dermaga itu mahal. Kalau mau langsung beroperasi maka harus

tuntas juga pembiayaannya. Anggarannya ndak boleh dicicil, tapi sekaligus baru dia bisa beroperasi penuh,’’ kata Bayu.

Dijelaskan, untuk Pelabuhan Telong Elong yang berada di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, sudah

berfungsi. Bayu mengaku pihaknya sudah mengeluarkan izin kepada KMP. Nusa Tenggara, perusahaan kapal cepat lintas penyeberangan Pelabuhan Benete, Sumbawa Barat - Pelabuhan Telong Elong.

Bersambung ke hal 15

BELUM BERFUNGSI - Terminal Haji di kompleks Bandara ZAM sampai saat ini belum berfungsi. Masih butuh anggaran sekitar Rp2 miliar untuk bisa difungsikan.

(Suara NTB/kir)

Inspektorat akan Turun Inventarisir Infrastruktur Mangkrak

PEMPROV NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memperketat perjalanan dinas pejabat ke luar daerah.

Jika perjalanan dinas luar daerah tidak urgen, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tak ke luar daerah.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan bagi Kepala OPD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah harus membuat laporan tertulis kepada gubernur atau Wagub.

Bersambung ke hal 15

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

NTB Dr.TGH. M. Zainul Majdi. ‘’Ya , sebelumnya kita minta agar OPD penanggung jawab atau pengelola untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset itu,’’ tegasnya.

Tujuan dorongan itu agar aset mampu dikelola untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Langkah itu diyakini akan berimplikasi positif bagi tertib tata kelola aset, keamanan aset dan juga penerimaan daerah. ‘’Artinya sekarang kita evaluasi lagi. Dulu kan hanya beberapa saja, sekarang seperti apa (statusnya)? OPD pengelola dan penanggung jawab sebelumnya kan sudah pernah diingatkan oleh Gubernur TGB dulu,’’ ujarnya. ‘’Jadi kita lihat lagi dan hasilnya untuk pemanfaatan yang lebih baik, serta mencegah ada aset mangkrak lagi,’’ harapnya. (ars)

(Suara NTB/dok)

nya, UPP Pijar akan menjadi rumah besar pengolahan produk-produk lokal, sekaligus jadi pusat penjualan oleh-oleh khas NTB. Mesin-mesin pengemasan produk, mesin pengolahan difasilitasi pemerintah daerah menggunakan APBD sebesar Rp 1 miliar.

Pemprov pertama kali bekerjasama dengan PT. Singa Utama secara khusus mengelola Unit Finishing Produk Unggulan Daerah dan Penyangga Pemasaran (UF-FUD dan PP). Kerjasama berlangsung tidak maksimal. Tanpa alasan yang pasti, Singa Utama melepas diri dari kontrak kerjasama.

Pihak pengelola kemudian menawarkan kembali pemanfaatan mesinmesin finishing ini kepada pihak swasta. UD. Rizki Tani yang bersedia mengelolanya. Konsepnya tetap sama. UF-FUD dan PP ini akan membeli produkproduk setengah jadi dari seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di NTB. Bersambung ke hal 15 TAK BERFUNGSI Mesin finishing UPP Pijar yang hingga kini tak berfungsi masih disimpan di gudang Balai Kemasan Produk Unggulan Daerah Dinas Perindustrian NTB.

(Suara NTB/bul)

Rekonstruksi Kasus OTT Dana Bencana Temukan Fakta Baru

Ditambah Rp1 Triliun

H. Ashari

setengah jadi dan produk jadi.

Hajatannya, produk dari program unggulan tidak lagi dijual dalam keadaan mentah, agar nilai tambahnya lebih besar.

Untuk mendukung hajatan tersebut, pemerintah daerah menginisiasi terbentuknya Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Showroomnya ada di Jalan Langko, bersebelahan dengan Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB. UPP Pijar yang terdiri dari beberapa unit bisnis. Konsep-

Ibnu Salim

(Suara NTB/ist)

DANA Desa (DD) untuk NTB akan diusulkan ditambah Rp 1 triliun pada 2019 mendatang. Usulan penambahan DD tersebut untuk penanganan pascabencana gempa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH menyebutkan, DD yang diperoleh delapan kabupaten untuk 995 desa di daerah ini pada 2018 hampir mencapai Rp1 triliun atau sekitar Rp980 miliar lebih. ‘’Insya Allah untuk 2019, dan ini mungkin ada improvisasi ke Kementerian Desa PDTT, Bersambung ke hal 15

MESIN-mesin besar milik UPP Pijar hingga kini nyaris tak difungsikan.

Mesin pengolahan dan mesin pengemasan itu masih tersimpan rapi di gudang belakang UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian Provinsi NTBm di Jalan Singosari, Mataram.

Mesin-mesin ini diadakan sebagai tindaklanjut program unggulan Pemprov NTB yang fokus pada hilirisasi hasil sumber daya alam menjadi produk

Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram menggelar rekonstruksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersangka HM Selasa (2/10) kemarin di TKP Jalan Rajawali Cakranegara

Mataram. Selain menggali berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), rekonstruksi juga menemukan fakta baru peran orang lain.

Proses rekonstruksi berlangsung pukul 10.30 Wita di TKP

REKONSTRUKSI - Proses rekonstruksi tertutup di Warung Encim, Jalan Rajawali Cakranegara.

penangkapan, Warung Encim, tempat pertemuan tersangka dengan dua saksi. Jaksa menghadirkan langsung tersangka HM, didampingi pengacaranya Burhanudin, SH dan Ernadi, SH. Hadir memimpin reka ulang itu Kasi Intelijen Agus Taufikurrahman, SH bersama sejumlah timnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Pemprov Libatkan Kejaksaan

PL Proyek Rehabilitasi Pascabencana Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan melibatkan Kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) soal penunjukan langsung (PL) proyek rehabilitasi pascabencana. PL rekanan yang akan melaksanakan proyek rehabilitasi pascabencana dinilai cukup sensitif bagi pengusaha lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan, seluruh proyek rehabilitasi kantor pemerintahan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 dilaksanakan Dinas PUPR. Selain itu, Dinas PUPR juga melak-

sanakan rehabilitasi Islamic Center yang dialokasikan anggaran sebesar Rp1,650 miliar. ‘’Kami memang sudah menyiapkan rekanannya. Demikian juga dengan rehabilitasi gedung-gedung pemerintah provinsi, ini juga kami siapkan. Kemudian langkah berikutnya kami sambil jalan, kami konsolidasikan dengan TP4D. Karena ini prosesnya tak biasa dan cukup sensitif bagi pengusaha yang lain,’’ kata Ardhi, kemarin.

Ia menjelaskan, PL rekanan yang melaksanakan proyek rehabilitasi pascabencana sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam aturan tersebut dibolehkan melakukan penunjukan langsung

rekanan untuk mempercepat eksekusi pelaksanaan proyek di lapangan. ‘’Kita bisa menunjuk rekanan, SPMK terlebih dahulu. Kemudian antarpihak kita apa saja yang dilakukan, dikerjakan. Baru kemudian kita kontrak dan bayar,’’ jelasnya.

Dalam APBD Perubahan 2018, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp73 miliar untuk pemulihan pascagempa bumi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan bangunan fasilitas umum baik pendidikan hingga perekonomian masyarakat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

TO K O H Perketat Perjalanan Dinas

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB menindaklanjuti instruksi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah terkait infrastruktur mangkrak. Tim akan turun menindaklanjuti lagi hasil inventarisasi sebelumnya.

Tercatat sejumlah aset milik Pemprov NTB dibangun namun tidak dimanfaatkan maksimal, bahkan mangkrak. ‘’Instruksi gubernur akan kita tindaklanjuti dengan inventarisasi aset,’’ ujar Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Selasa (2/10) kemarin.

Materi pengecekan ke lapangan seputar status pemanfaatannya dan permasalahan penyebab aset itu mangkrak. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi lain seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerh (BPKAD). ‘’Nanti Inspektorat akan minta BPKAD juga menunjukkan aset yang dimaksud. Di mana saja titiknya,’’ tandasnya. Pihaknya juga akan mengecek optimalisasi aset tersebut, bagaimana proses pemanfaatannya sampai saat ini. ‘’Selanjutnya akan kami laporkan ke gubernur untuk kebijakan selanjutnya,’’ kata Ibnu Salim.

Persoalan aset mangkrak milik Pemprov NTB bukan cerita baru. Inspektorat sebelumnya juga sudah melakukan inventarisasi dan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab aset untuk bersikap. Hal itu dilakukan atas instruksi Gubernur

Tak Difungsikan, Mesin Pengolahan dan Pengemasan Eks UPP Pijar

Wedha Magma Ardhi

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lapak di Cilinaya Segera Dibongkar Segera Adakan Sosialisasi KAWASAN jalan lingkar selatan memang sedang menggeliat, terlihat dari masifnya pembangunan di wilayah tersebut. Baik pusat pemerintahan maupun perumahan mulai gencar dibangun di wilayah ini. Lurah Jempong Baru, Moh Yusuf mengatakan, maraknya pembangunan membuat jumlah penduduk di wilayahnya juga turut meningkat.

“Dari semula hanya 12.000 jiwa saat pertama saya pindah, sekarang sudah bertambah menjadi 15.000 jiwa. Ini dikarenakan banyaknya peru(Suara NTB/uul) mahan di sini,” terangnya keMoh Yusuf pada Suara NTB, Selasa (2/ 10). Rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Jempong juga menjadi penyebabnya. Ia menerangkan, lahan yang akan digunakan untuk kantor Walikota nantinya, dalam beberapa minggu ke depan direncanakan akan dilakukan sosialisasi.

“Sosialisasi dilakukan dengan lima pemilik lahan yang akan terkena pembangunan kantor Walikota nanti,” kata Yusuf. Para pemilik lahan nantinya akan diberikan penawaran terkait pembebasan lahan serta tetek-bengek lainnya.

Pihak kelurahan sendiri sejauh ini sudah berhasil mengontak empat pemilik lahan tersebut, sedangkan satu lainnya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

“Pemiliknya atas nama Dr. Mawardi, di mana kita sudah berkoordinasi dengan pemprov mengenai masalah itu, nanti mereka yang akan urus,” ujarnya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemilik ruko di sekitar lahan tersebut mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan. Total ada empat ruko akan terkena pembebasan dan pemiliknya mau memaklumi.

Yusuf menerangkan, masyarakat sangat mendukung rencana pembangunan ini. “Tidak seperti sebelumnya dimana mereka sangat sulit diajak berunding terutama mengenai harga, sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya paham,” ujarnya. Selain pembangunan fisik, sarana pendukung seperti saluran air juga tengah dikerjakan di Jempong. “Pembangunan salurannya mulai dari Mapak Dasan sampai Mapak Belatung itu, dekat perbatasan dengan Lombok Barat,” kata Yusuf. Perbaikan saluran ini dimaksudkan untuk mengantisipasi musim hujan yang akan segera datang. (uul)

Dampingi Proses Pemasaran ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menanggapi pernyataan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, SE., yang mengungkapkan bahwa UKM/IKM di Kota Mataram terjangkit penyakit 4 L (Lemah, Letih, Lelah, Lesu). Artinya, UKM/ IKM di Mataram dianggap hanya pandai memproduksi tetapi tidak pandai memasarkan hasil yang mereka prodiksi tersebut. ‘’Dinas/kadis itu kan sudah (Suara NTB/dok) paham permasalahannya.

Herman Kita anggap itu mereka sudah paham bahwa terkendala pemasaran,’’ kata Herman kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

Namun demikian, lanjut dia, sebetulnya, pemasaran itu bukan kendala. UKM/IKM ini justru mengalami persoalan secara global. ‘’Dengan adanya persoalan seperti itu, harusnya dinas membuat suatu terobosan program. Kalau pemasaran sangat gampang,’’ cetusnya. Dengan adanya digitalisasi membuat banyak urusan menjadi lebih simpel. Demikian pula dengan pemasaran seharusnya dapat dilakukan secara online.

Disinilah, kata Herman peran Dinas PKU Kota Mataram untuk memfasilitasi pelatihan transformasi pemasaran dari konvensional ke online. Jangan sampai, pemerintah hanya mendampingi waktu pembentukan UKM/IKM, tetapi juga mendampingi proses pemasaran. ‘’Pemerintah itu harus hadir di tengah kesulitan masyarakat,’’ pintanya.

Harus ada kebijakan dari Dinas PKU Kota Mataram untuk memajukan UKM/IKM di Kota Mataram.

Anggota Dewan dari Sandubaya ini sepakat kalau memang data UKM/IKM di Mataram sebanyak 39 ribu, seharusnya tidak ada lagi orang miskin. ‘’Jadi data ini kita pertanyakan,’’ demikian Herman. Apakah data itu benar-benar riil atau sebaliknya. Dia malah berharap Kota Mataram bisa memiliki UKM/IKM yang lebih banyak lagi.

Karena, lanjut politisi Gerindra ini, UKM/IKM ini merupakan fundamental yang baik. ‘’Dalam arti, UKM/IKM lah yang menjadi penyerap tenaga kerja di Mataram. Kalau kita berasumsi ekonomi makro dengan berpatokan pada tiga orang yang terserap oleh UKM/IKM,’’ ujarnya. Herman mendorong dilakukannya pemutakhiran data UKM/IKM di Kota Mataram.

Terlebih kondisi pascagempa di Kota Mataram. Karena bagaimanapun juga, gempa yang melanda daerah ini sudah pasti berdampak pada UKM/IKM yang ada di Kota Mataram. ‘’Mungkin ada UKM/IKM yang terdampak gempa, sehingga tidak bisa berproduksi. Makanya ini harus ada validasi data,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram pekan ini akan melakukan pembongkaran terhadap lapak di Jalan Cilinaya, Cakranegara.

Pembongkaran lapak di sebelah kiri Mataram Mall berulangkali tertunda.

Sebelum melakukan penertiban, pihaknya kata Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura akan menggelar rapat internal bersama Kabid Tata Ruang dan membentuk tim penertiban yang melibatkan TNI dan Polri.

Pelanggaran tata ruang di Jalan Cilinaya telah lama diperingati oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PUPR NTB. “Saya juga telah mendapat perintah dari Pak Sekda untuk segera

mengeksekusi,” kata dia.

Lapak PKL di samping Mataram Mall itu, sejak tahun 2015 lalu dipasangkan plang peringatan oleh Kementerian ATR/BPN dan PPNS PUPR NTB. Plang peringatan itu menunjukkan pelanggaran tata ruang oleh Pemkot Kota Mataram.

Disampaikan Mahmuddin, salah seorang pedagang meminta waktu untuk sampai bulan November membongkar sendiri. Permintaan itu ditolak karena penertiban mendesak dilaksanakan. Apalagi

di setiap kecamatan.

“Kalau pasar murah ini tetap kita lakukan bergiliran di semua kecamatan. Kita juga akan ikut acara bazar nanti di Sangkareang, kegiatan Mataram Agriculuture,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri.

(Suara NTB/cem)

SEGERA DIBONGKAR - Lapak PKL di Jalan Cilinaya, Cakranegara segera dibongkar, karena disinyalir melanggar tata ruang. dibutuhkan anggaran Rp5 mil- menterian ATR/BPN menertibiar. Kesepakatan dengan Ke- kan kawasan tersebut. (cem)

(Suara NTB/cem)

RAMPUNG - Sejumlah kendaraan parkir di atas trotoar yang baru rampung dikerjakan oleh Satker PBL. Kawasan bisnis Cakranegara masih terlihat semrawut, dan segera ditertibkan.

Proyek Kawasan Bisnis Cakranegara Diserahkan ke Pemkot Mataram (Suara NTB) Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (2/ 10) menyerahkan penataan di kawasan bisnis Cakranegara sebagai aset Pemkot Mataram.

Kawasan yang dirancang mirip seperti konsep Jalan Malioboro, Yogyakarta, terlihat semrawut.

Kesemrawutan disebabkan oleh parkir kendaraan di sembarang tempat, pasar tumpah serta tak tertatanya

pedagang kaki lima.

Pantauan Suara NTB, lampu hias dan kursi telah terpasang di sepanjang Jalan Hasanuddin dan Selaparang.

Trotoar pun tertata rapi. Namun demikian, pengendara masih saja memarkirkan kendaraannya di atas trotoar yang baru rampung dikerjakan.

Kepala Satker PBL Kementerian PUPR, Ika Sri Rejeki mengatakan, penataan di kawasan bisnis Cakranegara telah selesai dikerjakan. Setelah

masa pemeliharaan selama enam bulan oleh kontraktor, hasilnya diserahkan ke Pemkot Mataram sebagai aset pemerintah daerah. “Kita baru melaporkan pekerjaanya telah rampung ke Walikota,” kata dia.

Pengerjaan tahap pertama menghabiskan anggaran Rp5 miliar. Secara keseluruhan estimasi yang dihitung kata Ika, penataan kawasan itu sekitar Rp25 miliar. Penataan kawasan bisnis Cakranegara dimaksudkan agar ramah bagi pejalan kaki, disabil-

Nelayan Mataram Dapat Bantuan Konversi BBM ke Elpiji Mataram (Suara NTB) Sebanyak 200 nelayan di Kota Mataram mendapatkan bantuan dari Kementerian ESDM melalui Dinas Perikanan Kota Mataram. Bantuan itu berupa tabung melon ukuran 3 kg. Ini diberikan bagi nelayan yang sebelumnya menggunakan mesin ketinting di bawah 13 PK. Sementara Bahan bakar dari gas ini dilengkapi dengan konverter.

“Tanggal 8-10 Oktober nanti kita sudah mulai berikan. Tapi pembagiannya tanggal 10 Oktober ini. Karena itu perakitannya sekaligus pembagiannya.

Diberikan kepada 200 nelayan saja,” kata Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini, Selasa (2/10).

Ia mengatakan bahwa bantuan ini diharapkan dapat membantu para nelayan yang sudah memenuhi kriteria. Sebelumnya Dinas Perikanan mengajukan 250 penerima bantuan. Hanya

saja Kementerian ESDM hanya bisa memberikan 200 saja. Keputusan ini diambil setelah dilakukan verifikasi secara langsung.

“Setelah diverifikasi ternyata yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hanya 200 saja. Ya sudah kita terima saja.

Kita termasuk dapatnya banyak, untuk garis pantai yang 9 kilometer ini,” ujarnya.

Keuntungan nelayan menggunakan bahan bakar gas, dari sisi operasional lebih efisien 60 persen dibandingkan menggunakan BBM. Dua tabung gas bisa digunakan selama dua hari.

Itupun bila pemakaian rutin.

Jadi nelayan bisa lebih hemat menggunakan bahan bakar.

Nelayan yang terverifikasi hanya 200 orang saja. Sementara total jumlah nelayan di Ampenan 1.446 orang. Yang memiliki kartu nelayan sebanyak 1.330 orang. Tentu masih banyak nelayan yang membutuhkan kon-

Pokja Pemulihan Ekonomi Mataram Mulai Bergerak Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram bersama Pokja Pemulihan Ekonomi mulai bergerak.

Berbagai kegiatan sedang dan akan dilakukan untuk mengembalikan perekonomian warga Kota Mataram. Salah satunya dengan menggelar pasar murah

surat teguran pertama tidak dihiraukan dan kembali tertunda oleh situasi bencana alam Juli lalu.

Dia menegaskan, tim tidak membongkar keseluruhan bangunan, melainkan membongkar bagian bangunan yang menyalahi aturan. “Ndak kita bongkar semua. Mana yang membangun di atas saluran itu yang kita bongkar,” ucapnya.

Pasca penertiban Pemkot Mataram akan melakukan penataan. Penataan ini tergantung kesiapan anggaran. Sebab,

Pihaknya sudah merancang beberapa kegiatan bersama Pokja Pemulihan Ekonomi yang sudah dibentuk. Nantinya Pokja ini akan bergerak pula pada bidang jasa dan pariwisata. Sehingga semua sumber pendapatan daerah dan pendapatan warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa.

“Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyinkronkan program yang akan dilakukan oleh berbagai OPD lainnya,” ujarnya. Pokja ini akan mulai bergerak melakukan berbagai kegiatan pada 7 Oktober mendatang. Harapannya semua kegiatan ini bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sehingga bisa menjadi pemicu bangkitnya perekonomian warga Kota Mataram.

“Nanti pokja ini akan bergerak tanggal 7 Oktober. Ada Dinas Perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, pariwisata,

pemuda dan olahraga serta perbankan. Kita koordinasi terus,” ujarnya. Ia berharap pasar murah yang diselenggarakan di tiap kecamatan dapat meringankan beban warga Kota Mataram.

Sebab harga berbagai kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dari harga pasaran.

“Harapan kita semoga ini bisa ringankan beban warga. Karena yang dijual ini harganya sedikit lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Jadinya warga bisa sedikit hemat,” ujarnya.

Sementara untuk bazar yang akan dilakukan pada Mataram Agriculture ini, selain pasar murah, juga akan dilakukan berbagai kegiatan. Warga diminta untuk datang menyaksikan, sebab banyak bazar menarik yang dapat dimanfaatkan. “Silakan datang, nanti kegiatannya akan dibuka tanggal 8 Oktober untuk bazar dan pameran,” ujarnya. (lin)

versi BBM menjadi gas ini. Hanya saja pemerintah hanya memberikan untuk 200 orang saja.

Nantinya pengisian ulang bahan bakarnya akan dilakukan di koperasi nelayan. Sebab distribusi gas untuk nelayan dan rumah tangga itu berbeda. Dinas Kelautan Kota Mataram akan melakukan sosialisasi hal ini kepada para penerima bantuan sebelum bantuan diserahkan pada 10 Oktober mendatang.

“Jadi ada koperasi khusus yang jual nanti. Karena distribusi untuk gas rumah tangga dan nelayan ini beda,” ujarnya. Ia berharap ini dapat mengurangi biaya operasional para nelayan.

Sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih. Selain itu, ia juga berharap para nelayan dapat mengembangkan ikan hasil tangkapannya menjadi produk olahan. Sehingga mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dari olahan itu. (lin)

itas dan aktivitas ekonomi.

Tapi diakui, kawasan tersebut masih semrawut oleh keberadaan PKL dan parkir liar serta pasar tumpah. “Penanganannya kita serahkan ke Pemkot Mataram untuk itu. Kalau kami tidak masuk ranah itu,” jawabnya.

Untuk penataan selanjutnya, Ika belum berani memastikan.

Termasuk segmen apa yang akan dikerjakan oleh Satker PBL. Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, segera akan membentuk tim un-

tuk menindaklanjuti pemanfaatan kawasan bisnis Cakranegara.

Tim akan memetakan bagaimana penanganan PKL, parkir dan pasar tumpah. “Saya sudah diperintahkan Pak Wali dan segera kita bentuk tim,” ucap Sekda.

Pemkot Mataram kata dia, komitmen terhadap konsep dikerjakan oleh Satker PBL. Pemerintah juga mendukung pelaksanaan itu.

Pemanfaatan lahan parkir nantinya telah ada komunikasi dengan pemilik lahan di Selaparang Square dan pengurus pura. (cem)

Pengusaha Jasa Telekomunikasi di Mataram Nunggak Retribusi Mataram (Suara NTB) Sejumlah pengusaha jasa telekomunikasi atau provider di Kota Mataram menunggak retribusi.

Tunggakan yang belum tertagih mencapai Rp342 juta lebih.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Lalu Martawang mengakui, sejumlah pengusaha jasa telekomunikasi menunggak membayar retribusi. Ia sudah menandatangani surat untuk menagih provider di Mataram. “Kita sudah bersurat menagih tunggakan,” kata Martawang ditemui, Selasa (2/10).

Secara spesifik disebutkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari jasa telekomunikasi di APBD 2018 Rp600 juta.

Namun baru terealisasi Rp245,6 juta. Artinya kata Martawang, tunggakan yang belum tertagih Rp342 juta lebih.

Akan tetapi tidak disampaikan provider mana saja yang menunggak pajak tersebut. Se-

cara keseluruhan disampaikan, ada 200 tower milik 12 provider terpasang di Mataram. Di antaranya, 42 titik tersebar di Kecamatan Ampenan, 45 titik di Cakranegara, 30 titik di Mataram, 28 titik di Selaparang, 24 di Sekarbela dan 21 titik di Sandubaya. “Datanya ada, yang jelas Rp342 juta tunggakan keseluruhan,” ucapnya.

Pemkot Mataram memaklumi keterlambatan pembayaran retribusi tersebut. Sebab, tiga bulan belakangan ini yakni bulan Juli - September kondisi bencana.

Lantas, itu bukan jadi halangan untuk tidak menagih. Pengusaha provider diberikan waktu hingga bulan November melunasi tunggakan mereka. “Ini sudah mau akhir tahun. Kita kasi waktu sampai November,” sebutnya.

Namun demikian, Martawang optimis terhadap target retribusi tercapai sebelum akhir tahun. Ia akan terus mengevaluasi capaian realisasi. (cem)

Pemerintah Desain Ulang Risha Mataram (Suara NTB) Pemerintah telah mendesain ulang untuk pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) bagi korban yang luas tanahnya tidak mencapai 6x6 meter persegi. Sebab desain yang sudah dibuat sebelumnya untuk rumah tipe 36 saja.

“Standar untuk pembuatan Risha sesuai dengan dana yang diberikan Pemerintah itu untuk tipe 36. Tapi ternyata banyak warga yang tanahnya tidak cukup, jadinya harus didesain ulang,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam, Selasa (2/10).

Sementara untuk yang tipe 36 tinggal dibangun saja, sebab desainnya sudah jadi. Hanya saja pihaknya belum menyusun rencaba anggaran belanja (RAB).

Pihaknya masih menunggu rincian RAB yang sekiranya akan

diajukan kepada Kementerian PUPR. Aplikator Risha belum memberikan contoh RAB untuk satu unit Risha tipe 36.

“Jadi kita masih nunggu contoh RAB nya. Jadinya baru kita bisa buat kemudian diajukan.

Kalau desain untuk Risha tipe 36 ini sudah siap,” ujarnya.

Selain Risha, banyak warga juga meminta untuk dibangunkan Riko (rumah instan konvensional).

Ini merupakan rumah tahan gempa seperti Risha. Hanya saja pembuatannya menggunakan beton.

Desainnya pun sudah ada, hanya tinggal menunggu RAB nya saja.

“Riko juga tahan gempa, panelnya sama, cuma ini yang pakai beton. Tipe yang akan dibangun juga sama,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa dengan dana Rp50 juta itu, rumah sudah bisa dihuni. Meski belum disemen untuk pengecatan, juga belum

menggunakan keramik. Namun rumah itu sudah dapat digunakan dan tentu saja sesuai dengan standar rumah tahan gempa.

“Pasti warga nambah (dana, red) kalau mau buat rumahnya sempurna. Karena rumah itu kan belum pakai keramik dan belum ditembok bersih untuk pengecatan,” ujarnya.

Saat ini sudah ada tujuh kelompok warga yang sudah setuju untukmembangunrumahnyadengan konsep Risha. Sisanya masih belum memberikan jawaban terkaitkonseprumahyangdiinginkan.

Sementara peminat untuk Risha dan Riko hampir sama. Harapannya, rumah ini dapat selesai dengan cepat. Sehingga warga bisa kembali ke rumahnya. “Harapan kita tentu saja agar warga ini bisa segera menempati rumahnya. Jadi tidak tinggal di tenda pengungsian lagi,” ujarnya. (lin)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

Belum Ada Laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) silang pendapat dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terkait masih adanya laporan tentang penarikan kendaraan oleh mitra finance tanpa legalitas formal. Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletahan bahkan membantah, sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke mejanya terkait adanya penarikan unit kendaraan di jalan, oleh pihak-pihak yang diragukan legalitasnya.

“Tahun 2018 ini tidak ada informasi adanya penarikan.

Mungkin ini tahun lalu,” jelas Farid. Sebelumnya Ketua BPSK Provinsi NTB di Mataram, Hj. Haerani tahun 2018 ini ada 28 kasus pengaduan konsumen yang ditangani. Kasus – kasus yang masuk didominasi oleh pengaduan terkait pihak eksternal finance yang tidak dilengkapi identitas yang jelas. BPSKpun mengkategorikannya sebagai perampasan kendaraan.

Tidak itu saja. Biasa operasional penarikan kendaraan yang dilakukan oleh mitra eksternal finance, justru dibebankan kepada nasabah. Bukan digaji langsung oleh finance. Besaran bebannya antara Rp10 juta hingga Rp20 juta untuk semua jenis kendaraan. Beberapa kasus juga diteruskan penanganannya ke aparat Kepolisian.

Terhadap persoalan yang dikemukakan BPSK ini, Farid Faletehan menyebut sangat sering pihaknya berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB sebagai lembaga yang menaungi perusahaanperusahaan finance. Farid mengharapkan, agar perusahaan finance benar-benar melibatkan pihak yang prosesional, serta melaksanakan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penarikan kenadaraan, ada aturan mainnya. Harus pakai surat perintah, penarikan dilakukan sesuai SOP yang benar. Dan petugasnya harus dilengkapi dengan sertifikat,” kata Farid.

Meski tak ada laporan pengaduan yang masuk. Farid tetap menekankan agar sedapat mungkin penarikan kendaraan menjadi pilihan paling akhir untuk penyelesaiannya.

Dalam komunikasi terkait hal ini dengan APPI, Farid mengatakan pada dasarnya, APPI juga cukup terbuka menerima pengaduanpengaduan nasabah.

Jika terjadi hal tersebut di lapangan, APPI bersedia menindaklanjutinya.

“Prinsipnya penarikan harus punya service, silahkan laporkan ke OJK dan kita akan tegur. Kenapa menggunkan penarikan paksa,” demikian F a r i d memberikan tanggapan. (bul)

Farid Faletehan (Suara NTB/bul)

Halaman 3

Dermaga Tembowong Sekotong Senilai Rp8,5 Miliar Mulai Dibangun Giri Menang (Suara NTB) Proyek Dermaga Tembowong yang terletak di perbatasan antara Desa Sekotong Barat dengan Pelangan, mulai dibangun. Proyek senilai Rp8,5 miliar dari DAK kementerian PDT ini dimulai Bulan Agustus lalu. Ditargetkan proyek dermaga ini tuntas dibangun Bulan Desember sehingga bisa beroperasi tahun depan. Dengan adanya dermaga ini, akses masyarakat Gili gede akan semakin mudah. Begitu pula wisatawan yang hendak ke gili di kawasan Sekotong.

Hal ini diakui Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat Ahmad Saikhu kepada wartawan akhir pekan kemarin.

“Sudah mulai penanganan proyek dermaga itu. Bulan Agus-

tus itu sudah mulai kontrak,” katanya. Proyek dermaga ini ditargetkan tuntas tanggal 25 Desember tahun depan. Lebih lanjut dijelaskan, pengerjaan proyek ini sempat mandek se-

kitar satu bulan akibat gempa.

Rekanan perlu mencari bahan yang diperlukan untuk pembangunan dermaga tersebut.

Untuk lokasi pembangunan dermaga ini, dilakukan rekla-

masi sepanjang 15-20 meter sebagai dermaga. Termasuk lahan yang dideklarasi ini menjadi lokasi parker. Sebab dermaga berada persis di tikungan jalan. Untuk diketahui, proyek dermaga ini bersumber dari DAK. Sehingga proses tender di Pemda melalui ULP. Terkait kapal yang beroperasi, setelah dermaga terbangun masih akan dilayani kapal tradisional. Namun pihaknya bisa mengajukan kapal feeder ke pusat. Sebab pemerintah pusat mendistri-

busikan kapal tersebut ke daerah kepulauan yang memiliki gili.

“Kalau dibutuhkan oleh kelompok maka bisa diajukan kapal feeder ke pusat,” imbuhnya.

Sementara itu Camat Sekotong, L. Ahamd Satriadi mengatakan, pada tahap awal sempat terhambat masalah lahan.

Sebab pengusulan sebelumnya masuk Sekotong Barat.

“Masalah lokasi ini masuk ke mana sempat jadi soal. Namun bisa diselesaikan itu nanti,” kata Camat Sekotong ini. (her)

Empat Nama Mencuat Jadi Balon Ketua Gapensi NTB

(Suara NTB/ist)

PELABUHAN TELUK AWANG - Pelabuhan Pendaratan Ikan Teluk Awang, Pujut Lombok Tengah sedang dipersiapkan menampung limpahan kapal-kapal penangkap ikan dari Teluk Benoa Bali. Pelabuhan ini akan menjadi pengungkit wilayah selatan Lombok Tengah. Apalagi kapal-kapal yang masuk adalah kapal-kapal tangkap nelayan di atas 100 gross tonnage.

Direksi JNE Sabet Penghargaan di Hari Bhakti Postel Ke-73 Mataram (Suara NTB) D i r j e n Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI, Ahmad M. Ramli, memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan serta Wira Karya kepada 35 pejabat di bidang Pos dan Komunikasi.

Direksi JNE, M. Feriadi dan Hui Chandra Fireta masingmasing menyabet tanda penghargaan.

Presiden Direktur JNE, M Feriadi meraih Satya Lencana Pembangunan. Feriadi pada tahun 2010 juga meraih tanda kehormatan Satya Lencana Wira Karya.

Sementara, Direktur JNE, Hui Chandra Fireta dianugrahi Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya 2018.

Penghargaan tersebut merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Bhakti Postel Ke- 73 di tahun 2018 yang mengangkat tema “Ekonomi Digital untuk Kesejahteraan Bangsa”.

Penghargaan kepada dua Direksi JNE diberikan atas dedikasi yang luar biasa sehingga JNE berhasil membangun jaringan fisik dan virtual secara Nasional, serta mampu menjadi backbone maupun pilihan utama bagi pelaku ecommerce Indonesia.

JNE juga dianggap dapat terus membina serta menginisiasi berbagai kegiatan yang mendorong UKM Indone-

(Suara NTB/JNE)

PENGHARGAAN - Presiden Direktur JNE, M Feriadi (kiri) dan Direktur JNE, Hui Chandra Fireta meraih tanda penghargaan dari Kominfo RI pada Hari Bhakti Postel ke-73 di Bandung, Jawa Barat. sia untuk mampu berkiprah di era e-commerce, baik di pasar domestik maupun Internasional. Tidak hanya itu, JNE pun dinilai secara aktif dan sistematik peduli kepada anak yatim, serta meningkatkan lapangan kerja.

Feriadi mengungkapkan rasa bangganya atas apresiasi bangsa atas dedikasinya selama ini. Dia mempersembahkan penghargaan itu kepada 40 ribu lebih karyawan di seluruh nusantara yang terus mewujudkan semangat ‘Connecting Happiness’ yang barmakna menghantarkan kebahagiaan.

“Bukan hanya amanah pengiriman paket para pelanggan, tapi juga hal-hal lain yang dapat mendukung kemajuan bersama di segala bidang, sampai ke dalam kehidupan sehari – hari mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Selasa (2/10).

JNE sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik yang hampir 28 tahun melayani pelanggan setia, terus meningkatkan kapabilitas sektor – sektor penting. Dalam melakukan inovasi dan pengembangan, JNE terus berupaya agar dapat melibatkan masyarakat luas agar terbentuknya ekosistem yang dapat menghasilkan kolaborasi yang bermanfaat.

Atas kontribusi secara nyata untuk kemajuan bersama tersebut, JNE juga dinilai menjadi perusahaan yang turut hadir di tengah masyarakat dan membantu meningkatkan perekonomian rakyat dengan berbagai program pengembangan UKM, khususnya di Era Digital.

Feriadi yang sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO), menambahkan bahwa berbagai program maupun inovasi yang di-

hadirkan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti program pelatihan serta pemberdayaan UKM para hingga ke pelosok, akan terus dilakukan.

“Selain itu, penambahan titik layanan yang membuka peluang kerjasama kemitraan dengan masyarakat agar pelanggan setia dapat semakin mudah menjangkau titik-titik layanan JNE juga akan terus dijalankan”, pungkasnya.

Di wilayah NTB, JNE Mataram sudah memiliki 69 titik layanan dengan tujuh kantor perwakilan, empat subagen, dan 57 agen counter dengan pertumbuhan pengiriman 30 persen per tahun sejak 2017. (why/*)

Mataram (Suara NTB) Empat nama disebut-sebut sebagai bakal calon Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB. Minggu kedua Oktober 2018 ini, Musda akan diselenggarakan untuk memilih pemimpin baru asosiasi para kontraktor ini.

Empat nama itu, H. Salman (Ketua BPC Gapensi Lombok Barat), H. Puji Raharjo (Ketua BPC Gapensi Kota Mataram, Kukuh Sugiharto (Wakil Ketua BPD Gapensi NTB) dan H. Agus Mulyadi (Pengurus BPC Gapensi Kota Mataram).

Pada Musda ke IX ini, ada 30 suara yang akan diperebutkan, kata Ketua Gapensi Provinsi NTB, H. Faurani, SE, M.BA usai rapat persiapan Musda di Kantor Gapensi NTB, Selasa (2/10). Ada juga Ketua Pelaksana Musda, M. Hardi Fahrudin. Persiapan Musda telah mencapai 90 persen.

Bakal calon yang namanya mencuat ini, kata Hardi, adalah orang-orang terbaik di organisasi. Siapapun namanya yang akan mengerucut nantinya, tentu yang dianggap paling memenuhi syarat umum antara lain menjadi pengurus lembaga, memiliki visi misi yang diterima semua anggota dan pengurus saat Musda.

H. Faurani mengatakan, siapapun berhak mencalonkan diri menjadi ketua. Dan berhak ikut dalam pesta demokrasi di Gapensi NTB. Rencananya pembukaan akan dilakanakan di Pendopo Gubernur pada 10 Oktober.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan pemimpin baru NTB. Seluruh kalangan pengusaha tanpa terkecuali, dari berbagai entitas bisnis akan dihadirkan. Jumlahnya melibatkan 800 pengusaha konstruksi dan non konstruksi di NTB. “Pak Gubernur sudah acc. Secara pribadi sudah oke, dan surat ke protokoler juga sudah kita

(Suara NTB/bul)

H. Faurani

layangkan,” jelas H. Faurani.

Konsep pembukaan Musda semacam ini pertama kali ada. Hajatan yang lebih besar, kata H. Faurani, membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dengan seluruh lapisan pengusaha. Sebab, usaha konstruksi juga tak bisa jalan sendiri. Ia ditopang usaha-usaha pendukung lainnya.

“Disini kita tidak hanya memikirkan jasa konstruksi.

Kita maju dan berkembang karena teman-teman yang lain, pengusaha yang lain. Pengusaha toko bangunan, pengusaha katering, dan lainnya.

Karena itu kita prakarsai konsep pembukaan Musda sekaligus silaturahmi,” ujarnya.

Terkait pemimpin baru, harapannya yang terpilih nantinya di Gapensi NTB akan tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun stakeholders. Terutama dengan pemerintahan sebagai mitra kuat pengusaha daerah.

Hubungan baik dengan pemerintah ini menjadi sangat penting. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan daerah. Saat ini, pengusaha konstruksi lokal membutuhkan semacam proteksi atas monopoli proyek yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor luar.

Proyek-proyek pemerintah dengan nilai triliunan yang turun ke daerah umumnya dikuasai 80 persen oleh BUMN. Kontraktor lokal hanya menikmati remahnya.

“Anggaran pusat triliunan turun ke daerah. Dibawa lagi balik ke pusat oleh kontraktorkontraktor luar ini. Proyek yang kerjakan dari luar, tenaga kerja juga dibawa dari luar. Ini masalah di daerah,” paparnya.

Karena itulah, peran penting pemerintah daerah adalah mengaturnya melalui Pergub, atau sejenisnya untuk melindungi pengusaha lokal. Agar tetap pengusaha lokal berkontribusi mendukung pembangunan NTB. (bul)

(Suara NTB/bul)

M. Hardi Fahrudin

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kelanjutan Kasus Hutan Sekaroh Kurang Diberdayakan STAF Ahli Bupati Lombok Timur (Lotim) Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Lalu Wirabakti mengaku kurang diberdayakan. Pejabat setingkat eselon II di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim ini katanya terkesan hanya jadi tukang baca pidato saat mewakili Bupati menghadiri acara-acara non formal.

Kesan lainnya, jabatan staf ahli selama ini hanya sebagai jabatan buangan.

Menurutnya, berbeda den(Suara NTB/rus) gan staf ahli yang ada di Lalu Wirabakti daerah lain seperti Lombok Barat dan Mataram yang sepengetahuannya sangat diberdayakan.

Harapannya, tugas-tugas staf ahli Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini benar-benar bisa dilaksanakan. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diterangkan jelas ada tugas-tugas dari para staf ahli.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, staf ahli pun sedianya ada anggaran yang bisa digunakan. Seperti memberikan kajian terhadap isu-isu strategis yang kemudian disuguhkan kepada bupati. “Kalau selama ini anggarannya kita dicantelkan di bagian umum,” ucapnya.

Isu-isu strategis di daerah ini bisa dilakukan kajian oleh para staf ahli sesuai bidangnya. Kemudian hasil kajian itu menjadi salah satu dasar kepala daerah unttuk mengambil kebijakannya.

“Ke depan kita kita berhadap bisa diberdayakan lagi,” ucapnya.

Menurut Wirabakti, jabatan staf ahli bupati ini selama ini memang tidaklah diabaikan. Akan tetapi dimungkinkan belum ada pemikiran untuk bisa memberdayakan para staf ahli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (rus)

Kejaksaan Tunggu Keterangan Ahli Pidana Selong (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan korupsi penggunaan lahan kawasan hutan lindung Sekaroh masih bergulir. Dalam penuntasan kasus ini, pihak dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim masih menunggu keterangan dari saksi ahli. Adapun dalam kasus ini, sudah ditetapkan tersangka korporasi yakni PT. Autore Pearl Culture (APC) dan mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTB, inisial AP. Dalam penetapan tersangka korporasi itu, PT APC sebelumnya pernah mengajukan praperadilan (PP), namun dinyatakan kalah yang digelar di Pengadilan Negeri Selong.

Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, mengungkapkan permintaan keterangan ahli bukanlah persoalan yang gampang. Belum didapatkannya keterangan dari ahli dikarenakan adanya kesibukan masing-masing. Karena untuk tim ahli harus turun ke TKP untuk mengecek langsung penggunaan lahan di kawasan hutan lindung tersebut.

“Semuanya sudah jalan. Untuk APC ini kita masih tung-

gu tanggapan dari ahli. Itu yang belum,” ujarnya.

Dalam permintaan keterangan saksi ahli ini, pihak kejaksaan sudah melayangkan surat.

Hanya saja dikarenakan adanya kesibukan masing-masing membuat tim ahli belum dapat turun ke lapangan untuk kemudian jaksa dapat menggali keterangan dari saksi ahli tersebut guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Pihak dari Kejari Lotim

akan meminta pendapat dari ahli pidana Universitas Mataram (Unram). Maksud untuk meminta pendapat dari ahli pidana tersebut untuk melihat dan mengetahui indikasi dugaan penyelewengan pemanfaatan kawasan hutan RTK 15 oleh PT APC. Selain melibatkan tim ahli pidana untuk meminta keterangan atau pendapatnya terkait proses ini. Kerugian dari Kementerian Kehutanan sudah dikan-

tongi oleh Kejari Lotim.

Diketahui, PT. APC mulai melakukan bisnis di perairan Dusun Sunut, Dusun Temeak dan Dusun Telone Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru. Perusahaan asal Italia ini melakukan budidaya daya mutiara sejak tahun 2007.

Akan tetapi, fasilitas budidaya mutiara yang dilakukan oleh PT APC masuk ke kawasan hutan lindung Sekaroh RT-15, sehingga pemanfaatan kawasan hutan lindung itu diduga menyimpang. Kasus penyalahgunaan kawasan hutan itu muncul pada saat penyidik dari Kejari Lotim menanganani terbitnya 31 sertifikat di kawasan Sekaroh. Atas dasar itu, perusahaan asal Italia itu ditemukan sedang melakukan

(Suara NTB/dok)

Tri Cahyo Hananto budidaya mutiara dengan mendirikan beberapa bangunan di kawasan hutan lindung tersebut. (yon)

DPR RI Tetap Dorong Global Hub di KLU Tanjung (Suara NTB) DPR RI tetap mendorong terealisasinya mega proyek Global Hub di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Lembaga legislatif di tingkat pusat itu meyakini, proyek tersebut akan mengubah wajah ekonomi Indonesia pada umumnya, dan NTB pada khususnya pascabencana gempa.

“Saya dengar juga dari para investor yang dari Qatar mereka tidak menarik diri kok. Malah saya bertemu sama pembesar Qatar akan tetap berinvestasi di sini (Lombok Utara). Dan memang jika hal tersebut (Suara NTB/ari) bisa mendorong untuk kemaFadli Zon juan pasti kita dorong kok sepenuhnya,” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, usai mengunjungi DPRD Lombok Utara, Senin (1/10) lalu.

Fadli Zon menilai, proyek Global Hub penting untuk menunjang akses transportasi laut di Indonesia. Sementara bagi masyarakat NTB yang terdampak gempa, proyek tersebut signifikan dalam memulihkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontoh di beberapa daerah lain yang terkena dampak gempa dan tsunami, daerah-daerah tersebut lebih maju dibanding periode sebelum terdampak bencana.

“Kita lihat apa yang terjadi di Aceh, setelah selesai bencananya, Aceh sudah mulai maju. Kota Aceh, Banda Aceh sudah mulai maju. Dan juga terjadi gempa di Sumatera Barat di Kota Padang dan Pariaman sekitarnya di tahun 2009 waktu itu. Malah sekarang sudah banyak berdiri gedung-gedung itu di kota Padang dan sekitarnya,” paparnya.

Fadli Zon meyakini pascabencana gempa di Lombok Utara, akan terjadi perubahan signifikan baik dari aspek pembangunan infrastruktur maupun eskalasi perekonomian daerah. Diyakini pula, terjadinya keseimbangan di daratan setelah bencana alam tidak akan menghambat rencana investor.

“Ini kita melihat perbandingannya di tempat-tempat lain. Masalah Global Hub, saya harus tanyakan yah, ke yang ahlinya. Karena Global Hub ini membutuhkan satu analisa mendalam,” sambungnya.

Untuk diketahui, Fadli Zon turun ke Lombok Utara untuk melihat dari dekat progres penanganan masyarakat terdampak gempa di masa transisi dan recovery. Wakil Ketua DPR RI itu menyerap aspirasi masyarakat langsung serta menghimpun informasi dan masukan dari 30 anggota DPRD KLU. Fadli Zon meyakinkan bahwa dalam proses penganggaran APBN 2019, dirinya bersama Fraksi Gerindra DPR RI akan mengawal persoalan anggaran untuk recovery masyarakat NTB. Sementara ini, RAPBN 2019 masih dibahas bersama dengan kementerian/lembaga.

“Saya akan pastikan, sebelum diketok akan tanyakan ke pimpinan terkait proses rehabilitasi di NTB. Kalau pemerintah ajukan, di DPR tidak akan menolak kalau perlu menambah. Saya akan cek karena deadline untuk anggaran APBN 2019 sampai akhir Oktober nanti,” tandasnya. (ari)

Seluruh Anggota DPRD Lotim Dipantau Bawaslu Selong (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Timur (Lotim) menyoroti semua gerak gerik dari para anggota DPRD Lotim. Perhatian utama kepada para wakil rakyat Lotim ini, karena semuanya kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, meski beberapa di antaranya akan naik kelas menuju kursi DPRD provinsi.

Ketua Bawaslu Lotim Retno Sirnopati didampingi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Halidi kepada Suara NTB, mengungkapkan, posisi para anggota DPRD Lotim ini sangat rentan dalam menggunakan fasilitas negara untuk membangun citra dirinya selama proses kampanye.

“Para anggota Dewan ini akan menjadi perhatian serius kita,” ungkapnya.

Pihaknya khawatir akan ditunggangi adalah, aktivitas reses. Diakui, reses merupakan kegiatan yang dibolehkan meski digelar selama tujuh bulan ke depan di masa kampanye. Namun diperingatkan tidak digunakan untuk pencitraan sebagai modus mengkampanyekan dirinya.

Dijelaskan, jangan sampai muatan lain yang bertendensi kampanye saat menggelar reses. Materi reses, aspirasi dan semacamnya yang menjadi hak para anggota DPRD incumbent ini tidak boleh keluar dari ketentuan. Ketika isinya itu ada berisi ajakan untuk memilih saat reses digelar, maka akan masuk kategori pelanggaran.

Tindakan Bawaslu lanjutnya memang tidak bisa langsung saat ada temuan. Dilakukan proses pengkajian. Namun jika ada terbukti melakukan kesalahan tersebut, maka bisa berujung tindak pidana. “Bisa dijerat pidana jika terbukti,” ucap Retno menegaskan.

Beda bagi jika caleg tak berizin kampanye. Saat reses memang tidak perlu ada laporan ke Bawaslu. Bawaslu menerima tembusan jadwal kampanye yang dilakukan. Meski demikian, reses-reses tetap akan terpantau. “Tetap kita akan pantau reses para caleg incumbent tersebut,” tegasnya. (rus)

(Suara NTB/yon)

LEGALISIR - Petugas Dukcapil Lotim saat melayani masyarakat saat mengurus adminduknya untuk dilegalisir sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan CPNS 2018, Selasa (2/10).

Legalisir Adminduk

Dukcapil Pastikan Calon Pelamar Terlayani dengan Baik Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) agar pelayanan tetap baik. Salah satu yang dilayani saat ini membeludaknya permintaan legalisir adminduk berupa KK dan KTP. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/10), Sekretaris Dukcapil Lotim, Azis, mengatakan, penumpukan permintaan legalisir KK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah terjadi se-

jak lima hari yang lalu. Di mana jumlah KK dan KTP yang dilegalisir masing-masing sepuluh lembar sebagaimana yang diperuntukkan untuk persyaratan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang saat ini sudah mulai dibuka.

Dalam permintaan legalisir ini, per hari jumlah berkas yang masuk mencapai 100-300 per hari. Maka dari itu untuk mempercepat permintaan masyarakat, Dukcapil memberikan waktu kepada para calon pelamar CPNS selama satu hari berkasnya dapat diambil kembali dengan sudah dilegalisir. “Kita berikan waktu satu hari

dan maksimal dua hari untuk proses legalisir KK dan KTP ini mengingat jumlah permintaan cukup banyak,”jelasnya.

Hanya saja, yang menjadi persoalan yakni ditemukannya adanya berkas masyarakat berupa KK yang belum ditandatangani oleh kepala keluarganya masing-masing yang berdampak terhadap tidak dapatnya dilakukan legalisir. Sehingga masyarakat diminta supaya lebih teliti melihat berkasnya sebelum datang ke Dukcapil untuk melakukan legalisir. “Ada beberapa berkas masyarakat yang kami kembali karena belum ditandatangani oleh kepa-

la keluarga. Tanda tangan kepala keluarga di KK merupakan persyaratan utama untuk dilakukan legalisir,”jelasnya.

Selain legalisir, Dukcapil juga memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat bagi yang adminduknya belum online. Apabila sudah melapor maka secepatnya dilakukan proses. Termasuk adanya adminduk masyarakat harus dipastikan sudah online. “Intinya kita akan berikan pelayanan yang terbaik. Ini menyangkut masa depan masyarakat maka harus menjadi prioritas namun tidak mengganggu pengurusan adminduk oleh masyarakat

umum,” katanya.

Sementara, Dewi Astusti, salah satu calon pelamar CPNS asal Sambelia ini mengaku sudah dua hari datang ke Dukcapil untuk pengurusan legalisir adminduk. Pada hari Senin, tuturnya, ia diminta oleh petugas untuk meninggalkan berkasnya untuk dilegalisir mengingat pada saat itu jumlah berkas yang masuk sudah cukup banyak. Sehingga pada Selasa kemarin, berkasnya sudah dapat ia terima. Dewi sendiri akan mengadu keberuntungannya di seleksi CPNS 2018 menjadi tenaga pendidik atau guru. (yon)

Audit Napi ASN, Paripurna, KLU Perdana Inspektorat Tunggu Juknis Miliki Tatib DPRD

berhentikan ASN Tanjung (Suara NTB) mantan napi kasus Reformasi birokrasi korupsi belum mewujudkan pemerintahan dikeluarkan. Zaenal yang bersih dari keberadasendiri masih kebinan Aparatur Sipil Negara gungan apakah (ASN) mantan narapidana kekayaan yang dimikasus korupsi, telah diatur liki ASN pascamenoleh pemerintah pusat. Di jalani tahanan akan mana Mendagri telah masuk dalam audit. mengeluarkan Surat Edar“Apanya yang mau an (SE) No.180/6867/SJ diaudit? Putusan tanggal 10 September seinkracht dari pengabagai tindak lanjut atas dilan kan sudah SKB 3 Kementerian/Lemada,” imbuhnya. baga antara Mendagri, KeSebagaimana menpan RB dan BKN. ancaman pemberUsai ditetapkan pusat, hentian ASN, diatur tindak lanjutnya sudah (Suara NTB/ari) dalam PP No. 11 tentu menjadi beban bagi H. Zaenal Idrus tahun 2017 pasal daerah. Namun hingga kini, instansi di daerah belum memper- 252 yang berbunyi “pemberhentian seoleh petunjuk teknis (juknis) lebih lan- bagaimana dimaksud pada pasal 250 jut mengenai langkah-langkah riil me- huruf b dan d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putunyikapi ASN mantan narapidana.

“Ke Inspektorat ada permintaan (au- san pengadilan atas perkaranya yang dit), cuma juklak/juknisnya kita masih telah memiliki kekuatan hukum tetap.” menunggu nih. Kan SKBnya sudah ada, Berdasarkan pasal tersebut, dikhawatsudah kita bahas di sini (di tingkat daer- irkan para ASN yang masih menerima ah),” ujar Kepala Inspektorat Lombok hak-hak pascahukuman harus mengemUtara, H. Zaenal Idrus, SH., kepada balikan dana kepada pemerintah.

“Tergantung time-nya kapan, datanya Suara NTB, Selasa (2/10).

Ia menjelaskan, tidak hanya Pemda itu kan sudah ada di BKN. Makanya ini Lombok Utara, tetapi pejabat terkait masih belum, BKD dan Pak Sekda sudah di daerah lain juga masih pada posisi membahas, itu dikonsultasikan kembamenunggu petunjuk teknis yang meng- li, akhirnya keputusan kepala daerah atur ASN mantan terpidana kasus ko- membentuk PPK,” jelas Inspektur.

Ia menambahkan, Inspektorat sebagai rupsi yang masih aktif sebagai pegawai negeri. “Itu yang saya pahami dari Pak instansi yang diminta menindaklanjuti Sekda. Di kita sih sudah ada data (ASN arahan SKB 3 menteri. Meski sudah dibahas dalam rapat bersama instansi teryang akan diaudit),” akunya.

Zaenal Idrus belum bisa menjelaskan kait, namun finalisasinya belum ditentusecara detail objek apa saja yang melekat kan. Setidaknya daerah diminta untuk pada diri ASN untuk diaudit. Pasalnya, menuntaskan persoalan tersebut sampai juklak/juknis SE Mendagri untuk mem- akhir Desember 2018. (ari)

Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah memparipurnakan Tata Tertib (Tatib) DPRD sesuai petunjuk terbaru, PP 12 tahun 2018. Di Indonesia, DPRD Lombok Utara diklaim sebagai lembaga legislatif pertama yang telah menuntaskan amanat PP tersebut.

Paripurna Tatib DPRD Lombok Utara itu digelar, Selasa (2/10). Pansus DPRD KLU menyimpulkan tata tertib dapat dituangkan dalam SK Peraturan Tata Tertib DPRD Lombok Utara sebagai acuan pelaksanaan tupoksi legislatif sejak Oktober 2018 dan seterusnya.

“Tatib DPRD sudah difinalkan tadi pagi (kemarin). Bisa dikatakan DPRD KLU adalah yang pertama miliki keputusan Tatib DPRD,” ujar Sekretaris DPRD KLU, Drs. H. Akhmad Sujanadi, Selasa (2/10).

Perubahan tatib dilakukan atas petunjuk pusat sebagaimana perubahan regulasi yang menjadi acuan dari PP 16 tahun 2010 menjadi PP 12 tahun 2018. Sujanadi mengklaim, pembahasan tatib berproses cukup lancar.

Penundaan pembahasan hanya terjadi akibat bencana gempa yang melanda Lombok Utara sejak 29 Juli lalu.

Sementara Ketua Pansus Peraturan Tata Tertib DPRD KLU, Ardianto, SH., menjelaskan perubahan tatib DPRD telah disesuaikan sebagaimana PP 12 tahun 2018. Terdapat 7 poin perubahan signifikan dalam tatib baru ini, antara lain menyangkut perubahan nomenklatur baleg DPRD berubah menjadi Bapem Perda berikut fungsinya. Jumlah anggota Pansus diatur paling banyak 10 orang, berbeda dengan dulunya yang bergantung dari banyaknya utusan fraksi-fraksi.

“Jumlah anggota Bapem Perda dia-

tur sama dengan komisi terbanyak, kalau dulu setara, artinya bisa kurang bahkan lebih,” sebutnya.

Poin berikut yang diatur adalah adalah perpindahan keanggotaan fraksi gabungan. Sebelumnya fraksi - fraksi kerap berdebat tidak boleh pindah keanggotaan fraksi walaupun menjadi itu hak partai. Dalam tatib baru, anggota fraksi diperbolehkan pindah fraksi dengan ketentuan keanggotaan maksimal 2,6 tahun serta fraksi yang ditinggal masih memenuhi syarat sebagai fraksi (minimal 3 orang).

“Yang signifikan, ada kewenangan anggota DPRD untuk memilih bupati atau wakil bupati apabila kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati tersisa waktu lebih dari 18 bulan,” sebutnya.

Ardianto melanjutkan, tatib baru juga mengatur kewajiban pimpinan DPRD menyusun rencana kerja, kewajiban fraksi melaporkan kinerja fraksi dan kewajiban Sekretariat DPRD untuk mempublikasikan kegiatan reses 3 hari sebelum pelaksanaan reses.

Bagi fraksi yang tidak melaporkan kegiatan reses maka tidak diperbolehkan mengikuti reses berikutnya.

Selain itu, anggota pansus diatur maksimal 10 orang dengan masa kerja Pansus 6 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan menyangkut pemberhentian anggota DPRD, pemberhentiannya diatur secara detail. Pemberhentian bisa disebabkan 3 hal yakni mengundurkan diri, meninggal dunia dan diberhentikan.

“Sekarang pengunduran diri berlaku sejak ditandatangani. Berarti sejak anggota DPRD mengajukan surat pernyataan mundur, jabatan itu sudah kosong dengan sendirinya,” tandas Ardianto. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

Halaman 5

408 Eks K2 di Lobar Tak Bisa Ikut Seleksi CPNS Giri Menang (Suara NTB) Tenaga eks Kategori 2 (K2) di Lombok Barat (Lobar) yang tak lulus saat tes seleksi CPNS sebelumnya mencapai 445 orang, dari jumlah ini hanya 37 orang saja yang bisa mendaftar seleksi CPNS melalui jalur khusus K2. Sedangkan sisanya sebanyak 408 tidak bisa mendaftar, lantaran mereka terganjal berbagai hal di antaranya usia dan basis pendidikannya bukan guru.

Kabid Pengadaan Penempatan Fasilitas Purna Tugas, BKDPSDM Lobar, Agus Rahmat Hidayat, menjelaskan, eks K2 yang boleh mendaftar melalui jalur K2 adalah yang tak lu-

lus pada tes sebelumnya. Namun tidak semua eks tenaga K2 ini yang boleh ikut, namun tenaga K2 yang boleh ikut yakni usianya 35 dan pendidikan S1 dan melampirkan kartu tes

CPNS sebelumnya. Bagi tenaga eks K2 yang kartu tesnya hilang, namun memenuhi syarat ikut seleksi melalui jalur K2, maka tugas pihak BKD nantinya mencari ke BKN.

Perlunya dilampirkan kartu tes sebelumnya, agar eks tenaga K2 ini memang benar sahih sebagai tenaga K2 bukan yang lain. “Ada 445 eks tenaga K2 yang berhak sebenarnya kalau tidak ada pembatasan umur. Tapi yang sesuai usia dan pendidikan khusus guru hanya 37 orang, ini yang matching dengan di BKN dan kami. Sedangkan sisanya sebanyak 408 orang untuk saat ini tidak bisa, (daftar CPNS melalui K2),

karena usia dan basis pendidikan bukan guru,”jelasnya.

Lebih jauh katanya, tenaga eks K2 yang dimaksud termasuk tenaga teknis administrasi, tenaga kesehatan dan pendidikan. Solusi bagi eks tenaga K2 yang tak bisa mendaftar seleksi CPNS, jelasnya, bisa diakomodir melalui kebijakan P3K. Sedangkan bagi tenaga eks K2 yang memenuhi syarat usia dan pendidikan bisa ikut melalui jalur umum. Seperti ada

tenaga eks K2 perawat dulu tidak lulus, namun ada nomornya, sehingga tidak bisa lewat jalur K2, namun melalui jalur umum. 445 ini eks K2 ini jelasnya akan terus berkurang jika usia memenuhi syarat dan pendidikan.

Pertanyaannya kata Agus, ada guru di luar 445 eks tenaga K2 di Lobar ada sekitar 2.000 ribu orang? Menurutnya mereka ini tidak masuk kewenangan BKN, sebab tidak masuk database BKN. Sebab sampai saat

ini jumlah eks tenaga K2 yang masuk data base BKN sebanyak 445 orang. Namun, mereka bisa ikut tes seleksi CPNS melalui jalur umum, asalkan dari sisi usia dan pendidikan memenuhi syarat.

Ia menambahkan, formasi CPNS saat ini sebanyak 219, formasi ini hanya untuk menutupi ASN yang pensiun tahun ini. Diakuinya, memang kondisi Lobar masih defisit pegawai.

Namun ke depan diharapkan akan bisa dipenuhi. (her)

Kerugian Negara Ditemukan

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus ADD Braim Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) dalam waktu dekat ini akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Braim setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyelesaikan proses Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam kasus tersebut. Demikian ditegaskan Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, Selasa (2/10).

Dikatakannya, laporan hasil audit kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim sudah diterima pihaknya. Untuk itu, pihaknya akan segera mengelar gelar perkara guna menentukan tersangka dalam kasus tersebut. “Rencananya, pekan depan kita akan gelar perkara. Yang salah satu agendanya, penetapan tersangka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh dokumen pendukung kasus tersebut sudah bisa dikatakan hampir lengkap setelah hasil audit kerugian negara diterima pihaknya. “Sebelumnya, kita belum berani melakukan melakukan gelar perkara. Karena hasil perhitungan kerugian negara belum kita terima. Tapi sekarang hasil audit sudah kita terima, maka secepatnya kita akan tentukan sikap,” imbuh Rafles.

Disinggung soal calon tersangka, Rafles mengaku sudah ada.

Sementara masih mengarah pada pihak yang dilaporkan dalam hal ini Kepala Desa (Kades) Braim. Meski tidak menutup kemungkinan akan ada calon-calon tersangka lainnya. “Soal calon tersangka, sudah kita kantongi. Tinggal penetapan saja pekan depan.

Dan, tidak akan jauh-jauh dari pihak yang dilaporkan,” tandasnya.

Ditanya hasil audit kerugian negara, Kasat Reskrim mengaku belum bisa mengungkap secara rinci. Tapi secara umum, total kerugian negara yang ditemukan dalam kasus ADD Desa Braim cukup besar, mencapai hingga sekitar Rp 500 juta. Tidak jauh beda dengan hasil hitung-hitungan awal yang dilakukan pihaknya.

Kerugian negara tersebut, bersumber dari sejumlah proyek fisik yang dilaksanakan di Desa Braim sejak tahun 2015 lalu. Di mana banyak proyek fisik yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Tidak hanya itu, harga material proyek diduga dimark up. “Jadi sudah proyek diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang ada. Harga material proyek juga diduga digelembungkan alias di mark up,” ujarnya. (kir)

Banyak Warga Miskin Tak Diakomodir Jaminan Kesehatan Giri Menang (Suara NTB) Jajaran DPRD Lombok Barat mengkritisi banyaknya warga miskin yang tak diakomodir bantuan jaminan kesehatan, baik yang didanai oleh APBN maupun APBD. Ribuan warga miskin yang seharusnya diakomodir justru tak masuk sebagai penerima bantuan. Hal ini diduga akibat data yang tak valid, sehingga banyak warga tak seharusnya memproleh bantuan justru diakomodir.

Hal ini terungkap ketika sosialisasi raperda inisiatif DPRD tentang program jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmin) mengundang perwakilan kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuda di Ruang Sidang DPRD Lobar, Selasa (2/10).

Ketua Pansus Raperda DPRD Lobar H. Wahid Syahril mengatakan raperda ini dihajatkan untuk membantunya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Nantinya dalam implementasi secara teknis ada di eksekutif. Diakui secara umum jumlah warga Lobar yang sudah terdaftar bantuan jaminan kesehatan, baik APBN dan APBD dua kali lipat dibandingkan jumlah miskin yang ada. Sejauh ini khusus APBD Lobar saja diakomodir sebanyak 7 ribu lebih warga miskin. “Yang belum diakomodir inilah nanti kita bantu melalui program jamkesmin ini.

Namun penting dibuat bank data agar satu data, karena itulah masukan dari masyarakat sangat kami perlukan,”kata Wahid.

Untuk krtieria penerima bantuan ini sendiri menurutnya nanti dibahas lebih lanjut, sebab kriteria dari instansi berbeda-beda.

Bahkan kriteria warga miskin menurut BPS ada 14 indikator.

Karena itulah dewan terus mendorong agar pemda melakukan pendataan dan validasi. Pemda, jelasnya, didorong membuat bank data. “Sebab kalau kita punya bank data maka data base untuk kluster masyarakat miskin akan lebih mudah,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rahman Sahnan Putra menyatakan, total warga Lobar yang terlayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 61 persen, sedangkan sisanya 39 persen belum terdaftar di JKN. Dari total warga yang belum terdaftar JKN ini, terdapat 25 ribu warga miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan gratis tersebut. Sebagai bentuk komitmen pemda memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang belum masuk di JKN tersebut, pemda tahun ini menganggarkan Rp 2,5 miliar. Masing-masing warga bakal diberikan jaminan sebesar Rp 5 juta untuk membayarkan premi. Jumlah jaminan naik dari sebelumnya Rp 2 juta. “Kita sudah menghitung jumlah warga miskin yang belum punya JKN sebanyak 25 ribu orang,” jelasnya.

Menyoal prosedur penyusunan Bansos ini jelasnya, memang melalui sejumlah OPD terkait. Pihaknya sudah meminta semua puskesmas untuk mensosialisasikan bantuan ini ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Hj. Made Ambaryati mengakui berdasarkan hasil rapat koordinasi BDT jumlah penerima PBI di Lobar totalnya mencapai 382.382 jiwa terdiri PBI APBN sebanyak 369.229 jiwa, APBD provinsi 5.552 jiwa dan APBD kabupaten sebanyak 7.771 jiwa. “Jumlahnya sudah dua kali lipat penduduk miskin, ini yang dapat bantuan PBI. Memang kita disuruh Verifikasi dan validasi data. Yang kabupaten juga tidak pernah lakukan verifikasi dan validasi,”akunya. (her)

(Suara NTB/her)

BELUM - Keluarga Papuq Sodah di Sekotong yang belum masuk dalam daftar JKN. Keluarga ini adalah satu contoh keluarga miskin yang belum masuk dalam JKN.

(Suara NTB/her)

SEPI - Kondisi kawasan Senggigi masih sepi, lantaran kunjungan wisatawan ke kawasan ini belum normal.

Dampak Gempa, 148 Pekerja Hotel Dirumahkan Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) terdapat empat pekerja di Senggigi yang diberhentikan dari pekerjaannya. Alasannya, perusahaan terkena dampak gempa. Empat orang ini merupakan karyawan di hotel PS dan hiburan P. Selain empat orang di PHK ini, terdapat 148 orang pekerja yang ada di Hotel S dirumahkan.

Saat ini persoalan ini sedang

dimediasi oleh dinas terkait.

Pihak dinas tenaga kerja memediasi kedua belah pihak agar tidak ada dirugikan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar Rusditah, dampak gempa yang merusak sarana prasarana di kawasan wisata berimbas terhadap pekerja di hotel, dan hiburan di kawasan Senggigi. “Sejauh ini yang sudah pasti dipecat itu ada 4 orang, dua di hotel PS dan dua lagi di hiburan P. Ini tengah berlangsung mediasi ada 148

karyawan hotel S yang mau dirumahkan,” katanya.

Meski demikian, ujarnya, tidak semua pihak perusahaan di Senggigi melakukan PHK terhadap pekerjanya, namun ada juga yang tetap mempekerjakan karyawan akan tetapi dengan mensiasati masuk kerja beberapa hari dalam seminggu.

Ada perusahaan mengatur dengan shift-shift-an, ada juga yang mempekerjakan pekerja tertentu seperti tukang kebun, listrik dan tenaga security.

Sementara alasan manajemen salah satu hotel merumahkan 148 pekerjanya, karena hotel rusak. Selain itu, jelasnya, kemungkinan salah satu penyebabnya karena piutang pajak yang belum juga diselesaikan, sehingga menjadi beban pihak perusahaan. Pihak pekerja hotel, tambahnya, sudah bersurat kepada Disnaker untuk memediasi persoalan ini. Pihak pekerja ingin menuntut haknya seperti gaji dan hak yang lain dari perusahaan.

Dibongkar, Jaringan Penadah Ranmor Lintas Kabupaten Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil membongkar jaringan penadah hasil pencurian sepeda motor (curanmor) dalam operasi yang digelar sejak sepekan terakhir.

Total ada 8 pelaku jaringan curanmor yang dibekuk. Di mana, 6 pelaku di antaranya merupakan sebagai penadah hasil curanmor.

“Jaringan ini tidak hanya menampung hasil curanmor dengan TKP (tempat kejadian perkara) di Loteng saja. Tetapi juga dari di luar Loteng. Jadi memang lintas kabupaten,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Selasa (2/10).

Para pelaku rata-rata pemain lama dan berstatus sebagai residivis kasus serupa. Begitu pula untuk pelaku curanmornya juga pemain lama dan sudah lama menjadi DPO (daftar pencarian orang) pihak kepolisian. “Para pelaku hampir semua kita amankan di rumahnya masing-masing,” terang Rafles.

Dari tangan para pelaku, polisi sendiri berhasil mengamankan setidaknya 4 sepeda motor ditambah satu unit mobil serta beberapa barang bukti lainnya, berupa mesin dan asesoris ken-

daraan bermotor. Jadi modus para penadah tersebut, ada yang menjual sepeda motornya secara utuh. Ada juga yang dijual per item dan tergantung pesanan yang ada.

Pihak kepolisian saat ini masih terus memburu beberapa pelaku lainnya yang terkait dengan jaringan tersebut, terutama para pelaku curanmornya. Karena para pelaku curanmor tampaknya lebih lihai, sehingga bisa kabur sebelum ditangkap aparat kepolisian.

“Fokus kita sekarang mengejar para pelaku curanmor yang selama ini menyuplai sepeda

motor hasil curanmor kepada para penadah ini,” tambahnya.

Identitas para pelaku sendiri juga sudah dikantongi aparat kepolisian. Tinggal menungggu waktu yang tepat saja.

Terbongkarnya sindikat penadah curanmor ini, pihaknya berharap bisa semakin menekan kasus-kasus curanmor di Loteng yang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan. Kalau sebelumnya, laporan yang masuk antara 6 sampai 7 kasus. Belakangan turun sedikit, rata-rata paling banyak 5 laporan khusus untuk curanmor saja. (kir)

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Kasat Reskrim Polres Loteng, Rafles Girsang, memberikan keterangan terkait hasil pengungkapan penadah hasil curanmor, Selasa (2/10).

Disnaker Lobar sesuai aturan memediasi kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun demikian dalam hal menyelesaikan mediasi ini memakan waktu lumayan lama, mulai dari proses klarifikasi kedua belah pihak baru dilakukan mediasi. Proses mediasi pun, jelasnya, butuh waktu beberapa minggu lagi baru bisa diputuskan. “Intinya kita mediasi kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan,” ujarnya. (her)

Polres Loteng Kebanjiran Kasus ADD

Praya (Suara NTB) Laporan terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi kasus yang paling banyak ditangani jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), sampai sejauh ini.

Khususnya terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Bagaimana tidak, total ada sebanyak 9 kasus dugaan korupsi yang kini tengah ditangani jajaran Polres Loteng.

Dari jumlah kasus dugaan korupsi ADD tersebut, satu kasus sudah selesai yakni kasus Kepala Desa Lajut Praya Tengah. Kemudian dua kasus sudah masuk tahap penyidikan, masing-masing lanjutan kasus Desa Lajut serta ADD Desa Braim. “Sedangkan kasus ADD yang masih tahap penyelidikan ada 6 kasus,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK, Selasa (2/10).

Di antaranya, kasus dugaan korupsi ADD Desa Plambik serta Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat. Dan, untuk tahun ini pihaknya menargetkan bisa menuntaskan

setidaknya 3 kasus dugaan korupsi, sehingga tahun depan, pihaknya sudah bisa mengalihkan bidikan ke kasus yang lainnya.

“Setiap tahun, kita sudah ada diberikan target penyelesaian kasus. Dan, di tahun ini kita optimis target penyelesaian kasus bisa tercapai,” klaimnya.

Diakuinya, untuk bisa menuntaskan kasus dugaan korupsi bukan perkara mudah. Mengingat, penanganan kasus korupsi butuh alat bukti pendukung yang benarbenar kuat. Kerugian materialnya juga harus jelas, sehingga saksi yang diperiksa juga bisa sangat banyak. Apalagi, penanganan kasus dugaan korupsi berbeda dengan penanganan kasus pidana umum lainnya, sehingga butuh dukungan anggaran yang tidak sedikit. “Setiap tahun jumlah kasus dugaan korupasi yang berhasil diselesaikan, hanya beberapa kasus saja. Karena memang penanganan kasus korupsi berbeda, butuh penanganan khusus,” pungkas Rafles. (kir)

Bantuan Logistik Sepi

Korban Gempa di Gunungsari Makan Seadanya Kondisi korban di Dusun Medas Desa Gunungsari memprihatinkan. Puing-puing material bangunan rumah mereka yang ambruk masih berserakan, karena tidak ada alat angkut untuk membuang. Kondisi ini menyebabkan korban gempa tinggal di tenda di pinggir-pinggir jalan dengan kondisi tak layak.

INILAH yang dialami Salbiah, warga Dusun Medas yang menjadi korban gempa. Salbiah mengaku tinggal di satu tenda itu tinggal berenam bersama tiga anak dan kedua orang tuanya. Setelah gempa melanda,ia tak punya rumah, sehingga tinggal di tenda.

Ia saat ini gundah lantaran belum ada kejelasan soal bantuan pembangunan dari pemerintah. Ia sendiri sudah mengerjakan data foto copy KK dan KTP kepada pihak dusun

untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan. Namun hingga dua bulan ini sekedar kabar berita bantuan itu belum ada titik terang. Selama ini belum pernah ada pemberitahuan dari pihak desa apakah namanya masuk sebagai penerima atau tidak. Belum lagi bantuan logistik saat ini sudah sepi, tak seperti awal bencana begitu banyak yang diberikan.

Kondisi ini pun menyebabkan ia harus memutar otak memenuhi kebutuhan sehari-

hari lima anggota keluarga. Sebagai single parent, ia tak tak pernah menyerah. Ia menghidupi mereka dari gaji menjadi pembantu rumah tangga. Diakui, kondisi anak-anaknya terpaksa kurang terurus karena mantan suaminya tak mau memberikan nafkah kepada anak-anaknya. “Saya harus bertahan hidup menjadi pembantu rumah tangga, ditambah lagi ia menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua,”ujarnya.

Penghasilan yang diperoleh tak seberapa, sehari ia diberikan Rp50 ribu, itupun jika majikannya baik hati. “Iya dari itu kami makan seadanya, tapi syukur Alhamdulillah kami tidak pernah mejan (tak makan),” tutur ibu tiga anak ini. Uang Rp 50 ribu dari gaji menjadi pembantu terpaksa

dicukupkan untuk makan sehari-hari, meskipun diakui masih kurang.

Ia berharap agar bantuan dari pemerintah untuk mem-

bangun rumahnya segera dipastikan. Ia ingin membangun rumah sementara dari bahan kayu agar lebih layak, namun ia tak mampu. (her)

(Suara NTB/her)

SEPI BANTUAN - Salbiah, warga asal Dusun Medas Desa Gunungsari tinggal di tenda bersama enam anggota keluarganya.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

Halaman 6

Kerjasama Sub Bagian Tugas Pembantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/arn)

Usulkan BOS Triwulan Keempat, Sekolah Diharapkan Segera Laporkan SPJ

M. Husnul Alwan

SumbawaBesar(SuaraNTB)– Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan ketiga sudah dilakukan sejak 31 Agustus lalu. Kini, sekolah dalam proses belanja dan sebagian sudah melaporkan Surat Pertangungjawaban (SPJ) penggunaan BOS triwulan ketiga dimaksud.

Bagi sekolah yang belum

DD Bermasalah, Sejumlah Kades Dinonaktifkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua Kepala Desa, yakni, Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka dan Kepala Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu, telah dinonaktifkan. Sementara dua Kades lagi juga terancam dinonaktifkan, terkait persoalan Dana Desa (DD).

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa, Ulumuddin, Selasa (2/10). Sebelum diberlakukan pemberhentian sementara terhadap dua kepala desa tersebut, DPMD telah melayangkan tiga teguran tertulis.

Masing-masing surat teguran, diberikan jangka waktu selama 14 hari untuk menanggapi atau menyelesaikan persoalan. Namun ternyata kedua Kades yang diberhentikan tersebut tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan, apa yang menjadi hasil audit Inspektorat.

Atas dasar itulah, lanjut Ulumuddin, Bupati dapat memberlakukan pemberhentian sementara. Sekaligus mengangkat sekretaris desa sebagai pelaksana tugas kepala desa. Dan Dana Desa yang ditahan pencairannya, dapat dicairkan di bawah penjabat baru. “Dana desa yang kita tahan itu, dapat kita salurkan kembali. Agar masyarakat tidak dirugikan,” terangnya.

Saat ini, dua kepala desa lainnya, yakni Kepala Desa Tengah Kecamatan Utan dan Kepala Desa Lopok Beru juga terancam diberhentikan sementara. Akibat terbelit persoalan yang sama. Khusus Kepala Desa Tengah Kecamatan Utan telah dilayangkan surat teguran ke tiga, dan akan habis masa berlakunya dalam beberapa hari kedepan.

“Tinggal kita tunggu saja habis saja masa teguran ke III itu, setelah itu baru kita proses untuk kita lakukan pemberhentian sementara,” jelas Ulumuddin.

Sementara Kepala Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok, dalam proses penerbitan surat teguran pertama. Sebab, dari hasil konsultasi dengan Inspektorat selaku pemeriksa internal pemerintah, telah mengeluarkan hasil audit dan disampaikan ke camat setempat untuk diproses surat tegurannya.

Apabila yang bersangkutan tidak bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan hingga masa berlaku teguran ke III habis, maka akan diproses seperti kepala desa sebelumnya. (arn)

melaporkan SPJ diminta segera dimasukkan sebagai bahan usulan untuk pencairan BOS triwulan keempat.

Demikian disampaikan Kasubag Pembantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, M. Husnul Alwan S.Ag, Selasa (2/10).

Jumlah siswa penerima BOS Triwulan ketiga, untuk SD

Negeri 47.183 siswa dengan nilai Rp7. 549.280.000. SD swasta sebanyak 1.278 siswa dengan nilai Rp236.480. 000. Sedangkan SMP, untuk SMP Negeri sebanyak 18.694 siswa dengan nilai Rp3.738.800.000 dan SMP Swasta 1032 siswa dengan nilai Rp206.400.000. Diketahui jumlah SD Negeri 361, SD swasta 8 sekolah, SMP negeri 83 sekolah

dan SMP swasta 13 sekolah.

Pihaknya berharap kepada pihak sekolah agar segera menggunakan dana BOS sesuai peruntukkannya seperti diatur dalam RKAB sekolah. Kemudian menyusun laporan SPJ untuk secepatnya diserahkan ke Dikbud. Sebagai bahan pengusulan pencaiaran dana BOS triwulan keempat. Sisa dana

Rahadian

(Suara NTB/ils)

pada Agustus lalu. Baik terhhadap perubahan anggaran 2018 maupun anggaran untuk 2019.

Sehingga diharapkan pula, dengan kegiatan tersebut dapat mengatasi kesalahan anggaran sekolah tahun 2018 maupun 2019. “Kami juga tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS ini di sekolah,”pungkas Alwan. (arn/*)

Realisasi Jadup Diwarnai Ketidakpastian Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sampai dengan saat ini masih belum menerima kejelasan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terhadap realisasi jaminan hidup (Jadup). Bahkan pihak Kemensos juga belum bisa memastikan kapan Jadup disalurkan ke masyarakat. Karena hasil komunikasi terakhir, Kementerian meminta Pemerintah untuk menunggu saja informasi lebih lanjut terhadap Jadup bagi 2.326 kepala keluarga (KK) atau sekitar 7.789 jiwa.

“Memang kita sudah usulkan penerima Jadup ini, tapi dari Kementerian belum memberikan respon terkait hal itu. Kita juga sudah dua kali ke Kementerian untuk menanyakan masalah Jadup tapi sampai saat ini belum ditindak lanjuti usulan itu.

Kendati demikian, kami juga

akan tetap berupaya maksimal supaya Jadup bisa direalisasikan,” ujar Kepala Dinas Sosial, dr. H. Syafuddin kepada Suara NTB, Selasa (2/10).

Dikatakannya, dengan belum adanya informasi lebih lanjut dari Kementerian, maka pihak terkait juga menyampaikan hal yang sama.

Karena pada prinsipnya bantuan Jadup ini merupakan program dari Pemerintah Pusat bukan daerah. Sehingga dinas terkait tidak bisa untuk melangkah lebih jauh dan memberikan kepastian terhadap para penerima ini. Pihaknya juga tidak bisa memastikan apa-apa saja ken-

dala yang dialami Kemensos, sehingga Jadup ini masih enggan diinformasikan. Padahal saat ini masyarakat terdampak gempa agar Jadup bisa segera dicairkan. Jika hal ini (Jadup), dikhawatirkan akan molor dan menjadi masalah baru nantinya.

“Kita masih belum menerima laporan dari Kemensos.

Tetapi yang jelas, kami tetap akan berupaya maksimal untuk merealisasikan Jadup ini,” terangnya.

Dia menambahkan, karena bantuan Jadup ini sifatnya stimulan, maka dinas terkait meminta agar masyarakat tidak menggantungkan hidup dari

Jadup ini. Terlebih lagi sampai saat ini belum ada informasi lebih jauh terhadap Jadup. Untuk itu pihak terkait meminta supaya masyarakat penerima manfaat untuk tetap bisa bersabar. Jika beberapa hari kedepan sudah ada kapastian, maka pihaknya akan langsung menyerahkan bantuan Jadup ini. Sehingga tidak lagi menjadi “buah bibir” di masyarakat terhadap program tersebut.

“Jadup ini bukan lagi ranah dari Pemkab, tetapi merupakan kewenangan pusat. Tentu kita juga meminta supaya masyarakat bisa bersabar menunggu kepastian realisasi Jadup ini,” tandasnya. (ils)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Besar (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Perekaman Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 KTP) di Kabupaten Sumbawa belum tuntas sepenuhnya.

1234567890123456789012345678901212 Berdasarkan data semester 1 di Dinas Kependudukan 1234567890123456789012345678901212 dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba1234567890123456789012345678901212 wa, masih tersisa sebanyak 11.159 jiwa yang belum 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 merekam atau sekitar 3,01 persen.

1234567890123456789012345678901212 Kepala Disdukcapil Sumbawa, Ir. H. Zulqifli, Selasa 1234567890123456789012345678901212 (2/10) kemarin membenarkan hal tersebut. Jumlah yang 1234567890123456789012345678901212 tersisa terdiri dari pemilih pemula 7.040 jiwa dan sisan1234567890123456789012345678901212 ya penduduk usia dewasa. Mereka sudah diberikan un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dangan dan diberikan jadwal perekaman di masing-mas1234567890123456789012345678901212 ing kecamatan. “Langkah-langkah yang kita ambil yaitu 1234567890123456789012345678901212 melaksanakan jemput bola ke kecamatan. Kami sudah 1234567890123456789012345678901212 undang mereka kemudian kita kirim jadwal untuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 merekam di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 Menurutnya, jumlah yang tersisa ini sudah berkurang. Kare1234567890123456789012345678901212 na pihaknya sudah melakukan jemput bola sejak tanggal 12 1234567890123456789012345678901212 September lalu. Sejauh ini perekaman sudah dilakukan di 15 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kecamatan. Upaya ini akan terus dilakukan, sehingga saat 1234567890123456789012345678901212 pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan pres1234567890123456789012345678901212 iden (pilpres) semua masyarakat sudah memiliki E-KTP. 1234567890123456789012345678901212 “Kita sudah melakukan perekaman di 15 kecamatan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Hari ini sedang berlangsung perekaman jemput bola di 1234567890123456789012345678901212 Kecamatan Buer. Ini akan terus kita laksanakan tuntas.

1234567890123456789012345678901212 Kita berharap sampai pelaksanaan Pileg dan Pilpres se1234567890123456789012345678901212 mua masyarakat sudah melakukan perekaman. Karena 1234567890123456789012345678901212 syaratnya harus menggunakan E-KTP,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tentunya, untuk mendukung tuntasnya perekaman, pi1234567890123456789012345678901212 haknya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk 1234567890123456789012345678901212 mau mendatangi tempat perekaman yang sudah ditentu1234567890123456789012345678901212 kan di kecamatan. Karena yang diberikan undangan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sudah jelas by name by addres.

1234567890123456789012345678901212 “Kami tetap berupaya melayani 1234567890123456789012345678901212 masyarakat dengan maksimal.

1234567890123456789012345678901212 Cuma kembali lagi kepada 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kemauan masyarakat untuk 1234567890123456789012345678901212 datang melakukan pereka1234567890123456789012345678901212 man. Kalau yang berhalangan 1234567890123456789012345678901212 hadir saat jemput bola, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bisa datang 1234567890123456789012345678901212 perekaman di 1234567890123456789012345678901212 kabupaten. Kita 1234567890123456789012345678901212 tetap akan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 melayani 1234567890123456789012345678901212 sampai 1234567890123456789012345678901212 sampai hari 1234567890123456789012345678901212 H untuk 1234567890123456789012345678901212 Pileg dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pilpres,” 1234567890123456789012345678901212 pungkas1234567890123456789012345678901212 nya.

1234567890123456789012345678901212 (ind) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 H. Zulqifli 1234567890123456789012345678901212

Tinggal 3,01 Persen Belum Rekam E-KTP

Harga Bahan Bangunan di KSB Mulai Naik Taliwang (Suara NTB) Harga sejumlah bahan bangunan untuk tahapan rekonstruksi serta rehabilitasi rumah rusak di Kabupaten Sumbawa Barat, mulai merangkak naik. Bahkan kenaikan harga ini mencapai angka 70 persen dari harga normal sebelum terjadi gempa bumi.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) UMKM, melalui Kabid perdagangan, Rahadian S. Pd., M. Si, kepada Media ini, Selasa (2/10) mengatakan,ada tiga faktor yang menjadikan harga bahan bangunan ini merangkak naik. Faktor utama yakni melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar menembus angka Rp15.000 rupiah.

Akibat kondisi tersebut, biaya produksi bahan material terutama besi melonjak signifikan. Selain faktor itu, adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi pendistribusian besi juga menjadi masalah baru. Dimana untuk saat ini, kendaraan yang membawa bahan material harus masuk jembatan timbang. Jika beratnya melebihi angka 20-30 ton maka langsung diturunkan. Faktor lain, adanya indikasi permainan harga di tingkat penyuplai barang yang ada.

“Memang untuk saat ini harga bahan bangunan mengalami kenaikan cukup signifikan. Tentu dalam menyikapi masalah ini, kita juga akan menggelar operasi pasar,” ungkapnya.

Dikatakannya, khusus untuk harga besi saat ini, dari harga normal sekitar Rp65 ribu per lonjornya, saat ini harga satuan mencapai angka Rp70 ribu. Itu artinya terjadi kenaikan harga sekitar 70 persen dari harga normalnya. Sementara untuk bahan lain seperti semen dan kayu juga mengalami kenaikan dengan taksiran 10-15 persen dari harga normal yang telah ditetapkan.

Terhadap kenaikan ini, pihaknya mengaku masih belum bisa mengambil sikap untuk melakukan penyesuaian harga. Hal tersebut terjadi karena rata-rata kenaikan harga yang ada karena faktor melemahnya rupiah dan keterbatasan pasokan bahan material.

Sehingga tidak ada cara lain melainkan tetap akan menaikan harga yang ada. Jika tetap menggunakan harga normal, maka para pengusaha ini akan rugi.

“Kenaikan harga ini karena mekanisme pasar, tentu kami tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh. Meskipun demikian, kita juga akan tetap berupaya untuk mencari jalan keluar terhadap masalah ini,” tandasnya. (ils)

BOS untuk Triwulan keempat sebesar 20 persen dari total seluruh dana BOS pertahunnya.

“Kita mita laporan SPJ Triwulan ketiga segera disampaikan.

Mengingat dalam bulan ini juga akan kami ajukan pencairan BOS Triwulan keempat,” terang Alwan.

Sebelumnya, pihak Dikbud juga telah melaksanakan kegiatan asistensi belanja sekolah

(Suara NTB/arn)

PASANG PANEL - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi sejumlah pejabat, melakukan pemasangan panel RISHA, di halaman kantor Camat Alas Barat, Senin (2/10).

Risha bagi Korban Gempa di Sumbawa Mulai Dibangun SumbawaBesar(SuaraNTB)– Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, melakukan pemasangan Panel Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Akibat Gempa, di halaman kantor Camat Alas Barat, Senin (2/10).

Pemkab menyambut baik program pembangunan RISHA dimaksud. Sebab, Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pembangunan secara mandiri. “Kami sangat berterimakasih atas perhatian dan kepeduliannya dalam membantu pemerintah daerah, membangun RISHA ini. Insya Allah rumah ini nantinya akan sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat kita yang terdampak gempa,” sebut Bupati.

Direktur Pengembangan Ka-

wasan Pemukiman Kementerian PUPR, Ir. Didiet Arief Hidayat, M.Sc, menyampaikan RISHA merupakan bangunan yang aman, telah teruji dan sudah ada buktinya di lapangan. Kementerian PUPR juga telah mendatangkan tenaga ahli untuk melakukan pendampingan bagi korban dan memastikan rumah yang dibangun bebas gempa.

Sementara itu, Kolonel Anggit Exton selaku Dan Sektor IV/Sumbawa menyampaikan, kehadirannya ditugaskan untuk mendukung dan membantu percepatan pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa di wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat yang termasuk dalam sektor IV. Dijelaskan, RISHA merupakan rumah yang ditentukan oleh

Kementerian karena telah diuji secara laboratorium tahan gempa. Diharapkan masyarakat korban gempa aktif dalam membantu, dengan membuat kelompok-kelompok untuk membangun rumah sendiri, yang secara teknis akan didampingi oleh tenaga ahli dan TNI. Seperti diketahui, dampak gempa yang bermagnitudo 7,0 SR pada 19 Agustus lalu di Sumbawa, telah mengakibatkan 4 kecamatan mengalami kerusakan yang cukup parah.Tercatat sebanyak 7 orang meninggal dunia, 684 orang luka-luka, dan 49.188 orang harus tinggal di tendatenda pengungsian. Sebanyak 9.040 unit sarana permukiman dan 230 unit sarana pendidikan, kesehatan dan keagamaan juga mengalami kerusakan. (arn)

(Suara NTB/ind)

Pansel CPNS KSB Bentuk Tim Informasi dan Pengaduan Taliwang (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membentuk tim khusus untuk informasi dan pengaduan bagi pelamar.

Juru bicara Pansel CPNS KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut menjelaskan, pembentukan tim ini bertujuan untuk membantu para pelamar memperoleh informasi proses penerimaan secara jelas. “Kan sistem penerimaan sekarang online dan banyak informasi yang tidak dipahami pelamar.

Jadi mereka bisa datang ke sini untuk mencari info lebih jelas lagi,” terangnya kepada wartawan, Selasa (2/10).

Selain memberi informasi, tim juga membuka ruang pen-

gaduan. Menurut Mars, setiap kegiatan penerimaan CPNS banyak modus penipuan yang dilancarkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Tujuannya menipu pelamar dengan iming-iming dapat dengan mudah diluluskan. “Kalau ada modus seperti ini segera lapor ke kami. Karena itu pasti penipuan,” tegasnya.

Ia mengatakan, sementara ini telah banyak pelamar yang datang melakukan konsultasi ke tim. Terutama seputar syarat-syarat pendaftaran secara online. Rata-rata mereka menanyakan terkait kejelasan syarat dokumen yang harus diinput. “Ini contohnya, ada pelamar untuk tenaga kesehatan mereka bingung soal syarat STR (surat tanda registrasi). Mereka mengaku tidak

bisa daftar online karena STR itu syarat mutlak yang harus diisi,” timpalnya.

“Saran kami kepada teman-teman tenaga medis ini kalau yang belum punya STR atau sudah tidak berlaku lagi agar dikumpulkan. Baru satu orang ke Jakarta untuk membuatnya karena ini diterbitkan oleh persatuan profesinya,” sambung Mars.

Ia pun berharap, bagi pelamar dan masyarakat memanfaatkan tim informasi dan pengaduan yang telah terbentuk. Terutama dalam mencari kejelasan seputar informasi lamaran penerimaan CPNS. “Kami selalu terbuka. Kalau ada yang tidak jelas langsung datang ke kantor kami di gedung stasiun CAT KSB ini,” tukasnya.(bug)

(Suara NTB/bug)

KONSULTASI - Dua calon pelamar CPNS tengah berkonsultasi dengan tim informasi dan pengaduan. Mereka meminta penjelasan terkait sejumlah syarat-syarat yang harus dilampirkan saat mendaftar baik online maupun manual.

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Tak Dapat Jatah CPNS, Guru Honorer di Tambora Ancam Mogok Massal

Bima (Suara NTB) – Guru Honorer di wilayah Kecamatan Tambora Kabupaten Bima berencana akan mogok massal dalam beberapa hari kedepan. Karena merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima terkait jatah CPNS. Salah seorang guru honorer di salah satu SDN di Tambora, Sutrisno, S.Pd mengaku ancaman mogok massal tersebut menyusul terbitnya Surat Keputusan Bupati Bima tentang penentapan kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima tahun

anggaran 2018.

“Berdasarkan SK itu kuota CPNS ada sebanyak 352 orang.

Hanya saja khusus untuk Guru tidak ada jatah di wilayah Tambora,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (2/10).

Menurutnya, dalam SK tersebut tidak terdapat kuota ber-

dasarkan unit kerja penempatan di wilayah Kecamatan Tambora. Padahal sekolah-sekolah di Kecamatan Tambora sangat minim sekali guru PNS. “Yang menjadi andalan sekolah di Tambora selama ini hanya guru honorer. Sementara PNS hanya kepala Sekolah,” ujarnya.

Diakuinya, sejak diterbitkannya SK dengan nomor : 188.45/483/07.2/2018 dan ditandangani oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri tertanggal 17 September 2018 tersebut, pihaknya sudah bertemu dengan Camat Tambora.

“Kemarin sudah bertemu dengan Camat dan Kapolsek Tambora membahas persoalan ini. Tapi Camat bilang akan disampaikan dulu ke ibu Bupati,” katanya.

Guru honorer lain, Masrullah S.Pd.I mengatakan selain mempertanyakan soal SK tersebut, pihaknya juga akan mempertanyakan kesejahteraan tenaga honorer di Tambora. Karena selama ini tidak pernah diberikan instentif apapun dari pemerintah.

“Soal ini kami sudah meminta Kepala Daerah tapi tidak ada jawaban sampai sekarang.

Ini juga menjadi dasar kami untuk mogok,” katanya.

Sementara Camat Tambora, Drs. Isyrah membenarkan adanya pertemuan dengan beberapa guru honorer, membahas tentang SK penetapan CPNS. Mereka saat itu, kata Camat mempertanyakan jatah guru di wilayah Tambora.

“Kami hanya meminta mereka untuk bersabar, karena tuntutan mereka sudah kami komunikasikan ke Bupati Bima langsung,” katanya.

Terkait ancaman Guru Hon-

orer yang mogok massal juga diakui oleh mantan Camat Wera ini. Hanya saja pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif bersama Kapolsek dan Danramil meminta agar para guru mengurungkan niatnya.

“Soal ancaman ini pernah disampaikan saat pertemuan.

Tapi kami akan terus komunikasikan untuk tidak mogok, karena akan berimbas pada aktivitas KBM di sekolah,” pungkasnya. (uki)

Pengadaan Ambulans Jaringan Pemasar Motor Bodong Pekat Terungkap Gratis Diprioritaskan Kelurahan Terpinggir Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE mengatakan pengadaan beberapa ambulans gratis terlebih dahulu akan diprioritaskan untuk wilayah atau kelurahan terpinggir. Pada APBD Perubahan 2018 ada sebanyak 13 unit mobil yang diadakan.

Pengadaan ambulans gratis tersebut merupakan salahsatu visi-misi Walikota yang belum dilantik beberapa waktu lalu itu.

Pihaknya akan menargetkan seluruh Kelurahan meH. Muhammad Lutfi miliki ambulans gratis pada tahun ke tiga. “Tahun ke tiga nanti, 41 Kelurahan di Kota Bima kita pastikan sudah ada ambulans gratis,” katanya kepada Suara NTB. Menurutnya selain pengadaan sendiri oleh Pemerintah melalui APBD Murni. Pengadaan ambulans gratis tersebut juga akan memintai bantuan dari BUMN dan BUMD melalui dana CSR. “Bertahap pengadaannya,” katanya.

Sementara kartu BPJS bagi warga miskin akan dirampungkan hingga desember mendatang. Penerima kartu BPJS tersebut adalah nama-nama yang tidak terdaftar bantuan dari Pemerintah Pusat melalui KIS dan PKH serta dari Pemerintah Provinsi.

“Sisanya ini kita yang akan ambil alih. Dengan harapan seluruh warga Kota Bima yang kategori miskin akan memiliki kartu BPJS. Desember ini sudah rampung,” ujarnya.

Lutfi menambahkan, program kerja dalam visi-misi saat kampanye dulu akan efektif dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Meskipun dalam APBD Perubahan sebagiannya sudah terakomodir.

Pada APBD murni anggaran tahun 2019 mendatang, lanjutnya sektor Kesehatan dan Usaha yang akan diprioritaskan.

Khusus sektor Usaha, Ia ingin semua kalangan dari pemuda, ibu rumah tangga dan perempuan muda mengambil bagian.

“2019 nanti kita mulai berikan modal usaha dengan harapan dapat menumbuhkan geliat perekonomian serta sektor Kesehatan. Tapi kita pastikan sektor tetap dikerjakan secara bertahap sehingga tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Jaringan pemasar motor bodong di Kecamatan Pekat akhirnya terungkap polisi, Senin (1/9) Pukul 9.00 Wita, mereka Ps, Sd, Ab, Sp dan Dr warga setempat. Kelima orang ini diringkus menyusul pengembangan kasus tertangkapnya dua orang anggota komplotan tersebut.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya penangkapan empat tersangka jaringan pemasar motor bodong tersebut.

Awalnya Dr dan Ps yang diciduk saat mengambil kiriman motor bodong dari Lombok Tengah.

“Awalnya diamankan Dr dan Ps saat menerima motor beat dengan Nopol DR 5397 V beserta 1 lembar STNK,” kata dia menjawab Suara NTB, Selasa (2/10).

Saat diinterogasi, keduanya mengaku bahwa motor yang hanya dilengkapi STNK tersebut merupakan kiriman dari rekannya, TN warga Lombok Tengah melalui Bus Latonda Utama. Pun setelah dikoordinasi terbukti bahwa memang kendaraan ini merupakan hasil curian dengan TKP Narmada.

Tak berhenti disitu dalam keterangan disela penggeledahan rumah Sd juga ditemukan barang bukti lain berupa motor X Ride dengan Nopol 4882 Y, termasuk dugaan keterlibatan tersangka lain dalam pemasaran motor bodong ini diwilayah Pekat.

“Saat pengembangan di rumah Sd didapat barang bukti motor Yamaha X Ride Nopol DR 4882 Y beserta 1 lembar STNK atas nama Zuryatun Toybah, S. Pd. I,” ungkapnya.

Berbekal barang bukti dan informasi keterlibatan tersangka lain ini,

(Suara NTB/ist)

DIRINGKUS - Lima tersangka pemasar motor bodong di Kecamatan Pekat diringkus polisi, Selasa (2/10). lanjut Suhatta, polisi berhasil meringkus satu persatu dari masing-masing tersangka seperti Ab, Sp dan Dr, termasuk menyita satu unit kendaraan yang telah dijual.

unit. “Pasarnya, Pekat dan wilayah Kenanga Kabupaten Bima. Sekarang mereka sudah damankan di Polsek Pekat dan diperiksa sejauhmana keterlibatannya,” pungkas dia. (jun)

Dikalahkan di PTUN Mataram

Pemkab Dompu Banding Putusan Perangkat Desa Bakajaya

DP3A Sesalkan Insiden Pemukulan Siswa di Woja Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu, Hj. Daryati Kustilawati, SE, M.Si mengakui, memang belum menerima pengaduan langsung dari korban pemukulan oknum guru di SMAN 2 Woja beberapa waktu lalu. Namun, tidakan pendidik ini sangatlah disesalkan, mengingat ancaman terganggunya psikis anak di lingkungan tersebut.

“Harusnya ada cara yang baik untuk mendidik jangan dengan langsung kekerasan seperti itu,” jelas dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (2/10).

Apapun alasannya tindakan oknum guru itu tidak bisa dibenarkan dan sudah termasuk kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur. Pun bukan lagi zamannya pendidik menggunakan cara-cara tersebut dalam mendidik siswa, karena masih banyak cara lain yang lebih bijak untuk membuat anak mematuhi aturan sekolah.

Mengingat kasus yang menimpa Rafni Mawaedah siswi Kelas XI ini belum diketahui jelas pemicunya, Daryati Kustilawati mengusulkan agar penyelesaian kasus terlebih dahulu menggunakan pendekatan kekeluargaan, tentunya dengan melihat seberapa jauh dampak yang dialami korban.

“Alasan apapun tidak boleh dilakukan pemukulan seperti itu dan nanti kami akan ke sana untuk klarifikasi seperti apa kejadiaannya, karena jangan sampai ini jadi kebiasaan bagi guru,” ujarnya.

Aksi pemukulan oleh oknum guru terhadap siswa kembali ditemukan di Dompu, menurut dia, semata-mata akibat kurangnya komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak. Guru misalnya masih mengedapankan emosional dalam mendidik, sedangkan siswa juga tidak begitu memahami bagaimana harus menempati diri di lingkungan pendidikan. Jika sudah demikian, ketika terjadi miskomunikasi antar keduanya tak sedikit yang berujung pada tindak kekerasan.

“Jadi harus ada kejelasan bagaimana posisi guru dan murid juga harus tahu begaiamana posisinya sehingga saat terjadi miskomunikasi mudah diselesaikan,” ungkapnya.

Menurut informasi yang diterima pihaknya, tindak kekerasan ini menimpa korban, Sabtu (29/9) lalu, diduga dipicu ketidakhadiran korban untuk menjalankan tugasnya menaburkan beras kuning dan pengalungan bunga pada Bupati saat acara Inovasi di Gedung Pemuda. Oleh gurunya yang kesal, siswa tersebut langsung ditampar di hadapan teman-teman lainnya. Tetapi untuk kepastian informasi ini akan diperjelas sesudah klarifikasi sekaligus menjadi pembina upacara bendera Senin mendatang. “Nanti kita kesana dulu untuk klarifikasi sekaligus mungkin jadi pembina Daryati Kustilawati upacaranya,” pungkas dia. (jun)

Dan dari pengakuan kelimanya diketahui bahwa tindakan melawan hukum tersebut sudah cukup sering dilakukan, biasanya untuk satu kendaraan bodong mampu terjual seharga Rp7-Rp8 juta/

(Suara NTB/uki)

MELAPOR - Fatimah (70 tahun) melaporkan anaknya seorang dokter ke polisi karena diduga telah mengambil alih tanahnya, Selasa (2/10).

Diduga Ambil Alih Tanah

Oknum Dokter Dilaporkan Ibunya ke Polisi Kota Bima (Suara NTB) – Kesal ulah anaknya yang dibesarkan hingga kini menjadi seorang dokter dan diketahui bertugas di Bandung Jawa Barat. Seorang ibu bernama Hj. Fatimah mendatangi ruang Pidana Umum Satreskrim Polres Bima Kota, Selasa (2/10).

Kedatangan ibu yang berusia 70 tahun itu untuk melaporkan anaknya berinisial Ais. Fatimah yang merupakan warga Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda ini geram dengan tindakan anaknya yang diduga mengambil alih semua tanah miliknya.

Pantauan Suara NTB, Fatimah datang melapor didampingi oleh seorang tetangga yang ikut prihatin atas kondisi menimpanya. Usai melapor, ia kemudian dimintai keterangan oleh penyidik di ruang unit Pidana Umum.

Penyidikpun tidak menyuruh awak

media untuk meliput. Hanya mengarahkan untuk menunggu diluar ruangan serta menyarankan persoalan itu agar mengonfirmasi ke Kasat Reskrim atau Kapolres Bima Kota.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, sejak selesai kuliah, bertugas sebagai dokter dan menikah, anaknya tersebut sudah lama Tak pernah kembali ke rumah. Tapi tujuh tahun kemudian, anaknya itu tiba-tiba datang langsung mengambil alih semua harta bahkan rumahnya.

Untuk menguliahkan anaknya hingga menjadi seorang dokter, harta benda Fatimah terkuras habis. Yang tersisa hanyalah tanah dan rumah ditempatinya saat ini, yang belakangan sudah diambil alih anaknya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Akmal Novian Reza S.IK membenarkan adanya laporan tersebut.

Bahkan pihaknya telah mengambil keterangan pelapor terkait persoalan itu. “Ya laporannya sudah kami terima, kita akan memprosesnya sesuai ketentuan,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram mengabulkan semua gugatan perangkat Desa Bakajaya atas Pemerintah Kabupaten Dompu. Namun PTUN menolak gugatan mantan perangkat Desa Dorokobo atas pemberhentiannya. Pemkab Dompu langsung mengajukan banding atas putusan hakim atas gugatan mantan perangkat Desa Bakajaya.

Kuasa Hukum Pemkab Dompu, Furkan, SH, MH kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Selasa (2/10) kemarin mengaku ada dua perkara gugatan yang diajukan mantan perangkat Desa yang diputuskan majelis hakim PTUN Mataram, yaitu gugatan Sukardin, SE, Mansyur dan Zulfikar dari mantan perangkat Desa Bakajaya Kecamatan Woja serta Mahmud dkk dari perangkat Desa Dorokobo kecamatan Kempo.

Dalam putusannya, majelis

hakim mengabulkan gugatan mantan perangkat Desa Bakaja dan menolak seluruh gugatan yang diajukan mantan perangkat Desa Dorokaobo. “Majelis mengabulkan gugatan dari perangkat Desa Bakajaya. Atas putusan ini, kita ajukan banding. Karena hakim mengabaikan fakta persidangan, termasuk saksi – saksi yang kami ajukan,” katanya.

Nasib perangkat Desa Bakajaya dan Dorokobo, kata Furkan, sejatinya sama. Karena perangkat yang diberhentikan tersebut, diangkat mengacu pada PP 72 tahun 2011 dan Perda No 17 tahun 2011 tentang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Perda No 12 tahun 2012. Dalam ketentuan ini, perangkat Desa disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa.

“Majelis hakim menilai, pengangkatan mereka (peng-

gugat) sudah sesuai prosedur.

Tapi kita bantah dengan mengajukan banding. Karena majelis hakim menjadikan undang – undang No 6 sebagai dasar pertimbangannya,” ungkapnya.

Desa yang akan berakhir masa jabatan dan mengikuti Pilkades serentak tahun 2017 lalu, lanjut Furkan, Bupati sudah mengeluarkan instruksi kepada semua Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatan untuk tidak mengangkat perangkat Desa baru.

“Fakta – fakta ini diabaikan majelis,” katanya.

Selain Desa Bakajaya dan Dorokobo, 4 Desa lain yang digugat di PTUN Mataram yaitu Desa Nowa akan memasuki putusan 11 Oktober, dan Desa Saneo akan diputus 16 Oktober 2018. Untuk Desa Wawonduru baru memasuki tahap pemeriksaan saksi – saksi, dan Desa Kempo masuk tahap pembuktian dokumen. (ula)

Banyak NIK Pelamar CPNS di Dompu Tidak Terdata Dompu (Suara NTB) – Pendaftaran CPNS sudah resmi dibuka pemerintah beberapa waktu lalu, pelamar kini dihadapkan dengan proses registrasi awal untuk bisa melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Namun demikian, pada proses ini mereka tidak saja dihadapkan dengan kendala jaringan yang lemah, tetapi banyak NIK yang juga tidak terdata. Hal itu diakui salah seorang pelamar dari formasi umum, Rustam kepada Suara NTB, Selasa (2/10).

Ia mengatakan, sudah dua hari terakhir ini mencoba menuntaskan proses registrasi awal.

Namun karena terkendala NIK yang tidak terdata sehingga proses itupun tak bisa dituntaskan.

“Saya coba terus dua hari ini tetap tidak bisa, tetap saja tertera NIK tidak terdata,” keluhnya.

Mengingat sulitnya menutaskan proses awal itu ia khawatir tidak bisa ikut dalam rekrutmen CPNS untuk formasi umum tahun 2018 ini. Dan cukup mengherankan, lanjut dia, NIK yang tidak bisa dipakai untuk identitasnya tersebut justru terdata dan lolos registrasi untuk identitas istrinya yang juga ikut melamar CPNS. Hal serupa pun dialami M Junaidi warga lainnya, namun karena tidak ingin menyiakan kesempatan tersebut ia memutuskan untuk berkonsultasi ke Disdukcapil setempat guna

mencari solusinya. Alhasil, kini NIK-nya sudah bisa digunakan untuk angkah awal, sementara tahap selanjutnya masih terkendala jaringan.

“Masih belum bisa masuk untuk melengkapi berkas lamaran setelah berhasil registrasi tadi malam,” ujarnya.

Sekertaris Disdukcapil Dompu, Drs. A Nazib dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya mengakui adanya persoalan tersebut di lapangan yang dipengaruhi dua hal, pertama, akibat banyaknya pelamar yang mendaftar di waktu bersamaan. Kedua, data yang dikirim pihaknya ke pusat kemungkinan belum dimasukan oleh panitia CPNS. Atas kendala yang ditemukan banyak pelamar CPNS in Disdukcapil pun sudah menyiagakan petugas khusus untuk mengatasinya. “Kemungkinan karena rebutan masuk data kemudian boleh jadi data yang kita kirim belum dimasukan oleh panitia, kalau memang begitu silahkan datang ke petugas server Dukcapil,” jelasnya.

Beberapa dari pelamar CPNS yang menghadapi kendala ini memang sudah datang dan ditangani pihaknya, alhasil rata-rata bisa menyelesaikan proses registrasi awal. “Ada beberapa orang tadi yang datang dan kita arahkan ke server setelah itu langsung bisa registrasi.,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Tanggap Darurat Gempa Tsunami Palu

Dua SSK Brimob Polda Sulsel Ditarik Lebih Dini Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 1.300 personel Brimob sejumlah Polda bawah kendali operasi (BKO) Polda NTB bertugas dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok.

Dua satuan setingkat kompi (SSK) diantaranya, dipulangkan maju dari jadwal.

Mereka akan melanjutkan tugas tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.

Dua SSK Brimob itu dari Polda Sulsel yang mulai bertugas di Lombok sejak 20 Agustus 2018 lalu. Mereka ditempatkan di Pringgabaya dan Sambelia, Lombok Timur.

Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri menjelaskan, pemulangan tersebut atas pertimbangan daerah Donggala dan Palu yang lebih membutuhkan tambahan bantuan personel.

“Di sini sudah agak mendingan. Sementara Palu dan Donggala lebih menbutuhkan,” ujarnya, Selasa (2/10).

Dua SSK diterbangkan kembali ke markasnya lebih dulu di Makassar, Sulsel melalui Lombok International Airport (LIA). Mereka terdiri dari

176 Brimob, 10 psikolog, 10 Sabhara, dan sembilan perawat dan dokter Biddokkes.

Meskipun ada penarikan pasukan, Achmat menyatakan hal tersebut tidak akan memengaruhi peran Polri dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok.

“Kita di sini masih ada cadangan 4.000 personel yang diperbantukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok,” terangnya.

Sejumlah personel itu ditugasi membersihkan puing bangunan, penyaluran logistik bantuan, perobohan rumah warga terdampak gempa, dan perbaikan saluran-saluran air.

Kapolda berharap, dua SSK

personel Polda Sulsel tersebut dapat memetik pelajaran selama bertugas di Lombok.

Sebab mereka akan kembali terjun bertugas ke daerah dengan kondisi yang sama.

Bahkan lebih sulit seperti Donggala dan Palu yang terdampak parah akibat gempa dan tsunami. “Juga memberi saran dan masukan kepada pimpinan untuk menentukan langkah penanganan bencana yang terjadi saat ini,” terangnya.

Achmat mengapresiasi tugas BKO Polda Sulsel selama masa tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi gempa Lombok.

Danyon Penugasan Polda Sulsel BKO Polda NTB Satgas Aman Nusa II, Kompol

Sahruna Nasrun mengatakan, dalam pelaksanaan tugasnya, dia mengaku mendapat kendala birokrasi.

“Tapi ya kita tetap bekerja apa yang betul-betul ada di depan mata kita. Semua kita kerjakan dengan niat misi kemanusiaan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pihaknya bertugas selama 43 hari di Lombok dari total 60 hari yang ditugaskan. Sedianya baru akan berakhir pada 31 Oktober mendatang.

“Karena ada gempa di Palu makanya kita diperintah untuk kembali. Nanti sampai sana (Makassar), kita tunggu perintah saja apakah akan langsung ditugaskan ke Palu,” kata Sahrun.

Dua SSK Brimob Polda Sulsel bertugas di dua kecamatan, Pringgabaya dan Sambelia Lombok Timur. Mereka menyelesaikan pembersihan puing rumah sebanyak 140 unit, dari target 100 rumah per bulan. (why)

(Suara NTB/why)

DITARIK - Kapolda NTB, Achmat Juri menyalami personel Brimob Polda Sulsel yang ditarik kembali ke Makassar, Selasa (2/10) saat pelepasan di Lombok International Airport (LIA). Sebanyak dua SSK personel Polda Sulsel itu akan menanti tugas penanganan bencana gempa dan tsunami Palu.

Terlambat Sampaikan Desain APK, Peserta Pemilu akan Diberi Sanksi (Suara NTB/dok)

BLK Belum Dioptimalkan WAKIL Ketua Komisi V DPRD NTB, yang membidangi urusan ketenagakerjaan, H. MNS. Kasdiono, meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), untuk segera melakukan perjanjian kerjasama (MoU) untuk mengakomodir para lulusan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dilatih dan ditampung magang di Balai Latihan Kerja (BLK).

Hal itu diserukan oleh Kasdiono, menyusul angka pengaH. MNS. Kasdiono ngguran yang terus meningkat.

Terutama yang berasal dari lulusan SMK. Data BPS mencatat angka pengangguran Indonesia pada Agustus tahun 2017 mencapai 7,04 juta orang atau naik 10 ribu orang dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 7,03 juta kebanyakan didominasi oleh lulusan SMK. “Tidak menutup kemungkinan NTB adalah bagian dari penyumbang lulusan SMK yang banyak menganggur itu. Sehingga, kita sarankan ada MoU antara dua SKPD. Harapannya, lulusan SMK kita benar-benar memiliki keahlian,” kata Kasdiono.

Ia mengatakan, saat rapat dengar pendapat yang dilakukan pihaknya dengan dua SKPD tersebut, dipastikan BLK yang pengelolaanya di bawah Disnakertrans NTB telah memiliki 10 orang tenaga asesor yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Apalagi, pasar untuk menampung para lulusan SMK di NTB, yakni KEK Mandalika Resort melalui pihak pengelolanya, yakni ITDC memastikan akan fokus menampung ribuan tenaga lokal yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh BLK NTB. “Bagi saya, ini adalah peluang yang harus ditangkap oleh Dikbud terkait bagaimana mengoptimalkan lulusan SMK di NTB agar bisa seluruhnya ditampung di BLK yang ada,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/10).

Ia menilai, posisi BLK NTB sesuai laporan dari Kabidnya, telah menjadi tempat uji kompetensi dan penempatan para perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan Pemprov NTB. Sehingga, jika ada MoU, maka sangat mustahil lulusan sebanyak 3.114 sekolah SMK di NTB akan menganggur ke depannya.

“Di sinilah, kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih agar bisa memaksimalkan peran BLK agar lebih optimal. Mengingat seluruh tenaga penguji dan asesornya telah berstandar nasional,” tegasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Bawaslu Minta KPU Segera Tetapkan Zona Pemasangan APK Mataram (Suara NTB) Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB meminta KPU agar segera menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembagian zona pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pasalnya masa kampanye Pemilu 2019, sudah dimulai sejak satu pecan lalu. Namun, hingga saat ini KPU masih belum jelas zona pemasangan APK tersebut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, yang dikonfirmasi, di ruang kerjanya Selasa (2/10) kemarin. “Kampanye sudah sepekan dimulai. Tetapi belum ada SK pemasangan lokasi APK diterbitkan KPU,” tegasnya.

Akibat belum ditetapkannya lokasi pemasangan APK tersebut. Peserta Pemilu pun banyak memasang APK di luar ketentuan berlaku, dengan tidak mengindahkan estetika dan keindahan sekitarnya.

“SK pemasangan lokasi APK ini nanti menjadi acuan kita dalam pengawasan APK. Jika pemasangan APK di luar lokasi ditentukan, itu melanggar aturan, dan pasti akan ditindak” tegasnya.

Ditegaskan Khuwailid, sesuai aturan, KPU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam PKPU bahwa, KPU sebagai penyelenggara Pemilu menfasilitasi pengadaan APK bagi peserta Pemilu.

Dalam pemasangan APK tersebut, ada rambu-rambunya.

Sehingga tidak diperbolehkan untuk memasang APK di sembarang tempat. Misalnya, baliho dilarang dipasang pada tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, termasuk lembaga pendidikan.

“Selain itu juga, pemasangan APK juga harus mempertimbangkan estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah terkait hal itu, Komisioner KPU NTB, divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Yan Marli, mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan koordinasi antara KPU kabupaten/kota dan Pemda setempat terkait tempat dijadikan lokasi pemasangan APK. Dengan jumlah peserta Pemilu terutama caleg relatif sangat banyak. Tentu membutuhkan tempat lebih luas, sebagai lokasi pemasangan APK tersebut.

“Nah, ini sekarang sedang dikoordinasikan dengan Pemda kabupaten/kota yang memiliki wilayah. Mudah - mudahan dua atau tiga hari kedepan sudah tuntas” jelasnya. (ndi)

(Suara NTB/penrem)

KENAIKAN PANGKAT - Kegiatan Korps Raport Kenaikan Pangkat Prajurit dan PNS di lingkup Korem 162/WB.

Korem 162/WB Gelar Korps Raport Kenaikan Pangkat Prajurit dan PNS Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB memimpin Upacara Korps Raport kenaikan pangkat anggota Korem 162/WB di Aula Sudirman Makorem Senin (1/10).

Sebanyak 24 orang Prajurit dan PNS yang naik pangkat dan golongan terdiri dari 1 orang Pamen. Diantaranya dengan jabatan Kasipers Korem Letkol Inf I Gde Putu Suardana, 6 orang Bintara, 14 orang Tamtama dan 3 orang PNS menempati barisan terpisah dari pasukan lainnya dengan masing-masing perwakilan untuk memberikan laporan Korps Raport kepada Danrem 162/WB. Pada kesempatan yang baik tersebut, Danrem 162/ WB dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada anggota Korem atas kenaikan pangkat per 1 Oktober 2018.

“Selamat atas kenaikan pangkat dan golongan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat dan golongan sebelumnya bagi para Prajurit dan PNS Korem 162/WB,’’ ucap Rizal.

Dilanjutkannya, kenaikan pangkat dan golongan ini sebagai bentuk penghargaan satuan kepada para Prajurit dan PNS yang betul-betul baik dan patut untuk menerima

penghargaan ini.

“Jadikan kenaikan pangkat dan golongan ini sebagai pemicu semangat untuk terus berkarya secara profesional sesuai dengan tuntutan dan tanggung jawab yang dibebankan satuan di pundak masingmasing dan jangan pernah merasa puas atas apa yang sudah diraih,’’ harapnya.

Didorongnya, agar anggota terus belajar dan berlatih untuk menjadi Prajurit dan PNS yang profesional. Dengan demikian akan meringankan beban tugas satuan sehingga akan berdampak pada kinerja satuan yang semakin baik dan profesional.

Mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut berpesan agar tetap menjaga fisik yang prima, terus belajar dan berlatih serta terus berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu ratusan Prajurit Korem dan Jajaran juga ikut melaksanakan korps raport kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 diantaranya Dandenpal Mataram Letkol Cpl Abdul Hadi dan Kepala Rumah Sakit Denkesyah Mataram Mayor Ckm dr. Soleh, Sp.S. (ars/*)

Tugas Penting Menanti Kalapas Mataram Mataram (Suara NTB) Masalah klasik kelebihan kapasitas Lapas belum tuntas.

Hal itu berlaku di hampir semua UPT Lapas Rutan Kanwil Kemenkumham NTB. Perlu inovasi sembari menanti program revitalisasi Lapas terwujud.

Kepala Lapas Mataram, Tri Saptono Sambudji resmi menjabat setelah dilantik Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Faisol Ali, Selasa (2/10).

Tugas beratnya tetap sama, menjaga kondusivitas warga binaan pemasyarakatan dalam kondisi overkapasitas.

“Problem di lapas yang overkapasitas selalu ada. Tapi selama ini bisa ditangani dengan baik,” kata Faisol ditemui usai upacara pelantikan.

Satu contoh paling mutakhir yakni potensi kerusuhan saat gempa M=7,0 melanda Lombok Minggu (5/8) lalu. Kepanikan penghuni Lapas dapat diredam.

Tidak sampai menimbulkan kekacauan di dalam Lapas.

“Itu kan ramai sekali. Gempa kemarin tidak sampai warga binaan anarkis atau kabur,” ungkapnya.

Faisol mengatakan cara lain mengawasi warga binaan yakni dengan tes urine secara berkala. Termasuk petugas dan pejabat Lapas.

Kemudian, bereaksi cepat manakala ada potensi gejolak antarwarga binaan. Misalnya perkelahian.

“Potensi mana yang akan provokasi, langsung kita pindahkan. Saya harap Kalapas yang baru ini melanjutkan pekerjaan bagus sebelumnya,” tegas Faisol.

Proyeksi jangka panjang, sambung dia, yakni dengan memastikan pembangunan Lapas di Kuripan, Lombok Barat, yang ditargetkan tahun 2019 bisa dioperasikan.

“Tentunya ini bisa merubah kondisi overkapasitas sekarang ini. Apalagi ada rencana revitalisasi dengan minimum security, medium, dan high security, yang dicanangkan bisa terwujud,” paparnya.

Sementara, Tri mengatakan siap menjalankan amanah kepemimpinan yang mulai dijalankannya kemarin.

Dia menyadari tantangan menangani overkapasitas warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana dan tahanan.

“Saya akan kedepankan program pembinaan berbasis religi. Walaupun penuh sesak tetapi dengan pembinaan religi mereka bisa nyaman dan akur,” terangnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu 2019, akan ditanggung oleh KPU. Namun sampai saat ini banyak peserta pemilu yang belum menyampaikan desain APK-nya, meski telah diberikan batas waktu sampai tanggal 30 September lalu.

Komisioner KPU NTB, divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Yan Marli yang dikonfirmasi, Selasa (2/10) membenarkan hal tersebut. Bahwa baru sebagian kecil peserta pemilu, yakni partai politik dan calon anggota DPD yang sudah menyerahkan desain APK-nya.

“Masih ada yang belum menyerahkan, sampai hari terakhir tanggal 30 September.

Karena masih banyak yang belum, maka kita berikan waktu perpanjangan sampai tanggal 10 Oktober,” katanya.

Jika sampai tanggal 10 Oktober belum juga diserahkan, maka KPU akan memberikan sanksi yakni tidak akan dibuat-

Yan marli kan APK. “Jika nanti tidak diserahkan juga hingga tanggal 10 Oktober, maka otomatis mereka rugi, dan tidak akan dibuatkan APK. Karena APK difasilitasi oleh KPU,” tandasnya.

Disampaikan Yan Marli, keterlambatan menyampaikan desain materi APK tersebut, akan berdampak pada keterlambatan pemasangan APK. Sehingga peserta pemilu justru yang dirugikan. Ketika diminta parpol mana saja yang belum menyerahkan, Yan

enggan membeberkan.

Diketahui jumlah APK yang difasilitasi KPU yakni untuk tim kampanye Capres dan Cawapres di tingkat provinsi, akan difasilitasi paling banyak enam buah. Kemudian, pengurus parpol tingkat provinsi paling banyak 11 buah.

Sedangkan, untuk calon perseorangan DPD RI, paling banyak masing-masing lima buah.

“Desain materi APK memuat nama, nomor urut, visi misi, program dan foto paslon presiden, caleg, dan perseorangan DPD RI. KPU tentu mencetak sesuai dengan desain dan materi yang diserahkan oleh peserta Pemilu,” katanya.

Dalam pemasangan APK, peserta pemilu harus mematuhi zona pemasangan yang sudah ditentukan. Jika dipasang di luar zona, maka akan ditindak tegas oleh Bawaslu. ”Pemasangan APK oleh tim kampanye harus sesuai dengan tempat yang sudah disediakan KPU,” pungkasnya. (ndi)

Pelanggan Banyak dari Luar Daerah

Polisi Gerebek Pembuat Adminduk Palsu di Lotim Selong (Suara NTB) Lokasi tempat pembuatan surat Administrasi Kependudukan (Adminduk) palsu digerebek oleh aparat kepolisian Polres Lotim. Dalam penggerebakan yang dilakukan, Senin (1/10), satu orang pelaku dan ratusan keping Adminduk berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran diamankan petugas.

Dikonfirmasi, Selasa (2/ 10), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, mengatakan terkait pengungkapan kasus pemalsuan administrasi kependudukan (Adminduk) berupa KTP, KK dan akta kelahiran sebenarnya sudah dilakukan penyelidikan sejak sebelum Pilkada yang dulunya sempat booming. Sehingga dari hasil penyelidikan yang sangat dalam dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Lotim. Maka selanjutnya dilakukan penggerebekan yang terletak di wilayah Pancor.

Dari hasil penggerebekan itu, ditemukan alat-alat percetakan berupa printer, alat untuk menempel foto, tiga unit komputer sampai bahan-bahan yang digunakan untuk Adminduk tersebut. Bahan-bahan yang digunakan itu setelah dilakukan pengecekan ke Dukcapil Lotim merupakan bahan asli dan informasinya dikirim dari Jakarta. Sehingga itu masih didalami yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Termasuk pelaku utama hingga saat ini masih dalam pengejaran.

“Yang menjadi calo itu siapa, yang merekrut dan siapa yang membuat KTP itu siapa.

Saat ini kita masih dalam proses pengembangan,” terang Joko.

Dalam proses penggerebakan itu, petugas baru mengamankan satu orang pekerja inisial WA (19) asal Praya Kabupaten Lombok Tengah beserta sejumlah barang bukti. Yang bersangkutan dipekerjakan oleh bosnya untuk mencetak Adminduk palsu tersebut. Dari hasil itulah dilakukan penggerebekan bersama masyarakat sekitar dan meminta keterangan sejumlah saksi dan satu orang pelaku itu sudah dilakukan penahanan.

Terkait pemalsuan Adminduk ini, pelaku dijerat dengan pasal 264 terkait pemalsuan

(Suara NTB/yon)

PALSU - Kasat Reskrim Polres Lotim, Joko Tamtomo menunjukkan KTP, KK dan barang bukti lainnya untuk membuat Adminduk palsu akta otentik dan 266 sebenarnya menggunakan akta yang dipalsukan. Akan tetapi berbicara siapa yang melakukan perbuatan atau korban yang ikut menggunakan Adminduk karena seharusnya masyarakat berangkat ke Dukcapil. Inilah yang terus dilakukan pengembangan apakah masyarakat ditipu atau masyarakat mencari jalan pintas agar berkas Adminduknya untuk mendapatkan suratsurat itu dengan cepat.

Dalam penggerebekan itu, lanjut Joko, jumlah KTP yang diamankan ratusan keping disertai akta kelahiran, KK baik yang sudah jadi, dalam proses maupun blanko. Bahkan pelaku pembuat KTP palsu tersebut memiliki stempel dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Lotim. Termasuk stempel dari Lombok Tengah.

“Jadi barang bukti yang kita amankan banyak sekali. Blanko kosong, stempel Adminduk yang sudah jadi dan lain sebagainya,” tambahnya.

Meksi blanko yang diamankan itu asli. Namun untuk Adminduk yang sudah jadi tidak terbaca di Dukcapil berupa akta kelahiran, KK dan KTP. Blanko tersebut tidak memiliki nomor seri termasuk NIK dari KTP itu tidak sesuai. Berbeda dengan blanko dari Dukcapil yang didatangkan dari Jakarta memiliki nomor seri. Selain Adminduk, petugas juga mendapat Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun untuk SIM ini masih dilakukan pengecekan apakah SIM asli atau palsu.

WA (19) salah satu pelaku, mengaku sudah 4 bulan bek-

erja untuk mencetak Adminduk palsu tersebut, disuruh oleh bosnya asal Kecamatan Jerowaru. Ia tidak mengetahui persis dari kalangan mana saja yang memesan untuk dibuatkan. “Saya hanya diperintah untuk membuat saja sama bos,” ungkapnya.

Sekretaris Dukcapil Lotim, Azis mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat Polres Lotim untuk mengusut tuntas dugaan adanya pembuatan KTP palsu beserta sejumlah Adminduk lainnya. Dari laporan yang diterima Dukcapil, sudah menjumpai 8 unit KTP palsu di Kecamatan Sambelia.

Setelah dilakukan pemeriksaan, blanko KTP palsu tersebut berasal dari Lombok Barat namun pencetakan dilakukan di Lotim. Seperti apa proses dan alat yang digunakan untuk mencetak KTP palsu itu, Azis tidak mengetahui persis dan menyerahkan proses ke aparat kepolisian untuk melakukan pengungkapan. “Setelah kami teliti, memang benar KTP itu palsu,” jelasnya.

Untuk membedakan antara KTP palsu dan asli, yakni dengan melakukan pemeriksaan pada mesin yang dimiliki oleh Dukcapil dan secara otomatis akan terbaca. Terkait pembuatan KTP palsu, Dukcapil mengaku tidak akan tinggal diam.

Apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab bekerjasama dengan petugas Dukcapil, maka langsung diberikan tindakan tegas. “Persoalan ini sudah kita serahkan ke aparat kepolisian.

Apa-apa yang dibutuhkan aparat kepolisian, Dukcapil siap membantu,” terangnya. (yon)

SUARA NTB

Rabu, 3 Oktober 2018

Halaman 9

Sekolah Rusak Akibat Gempa Diperbaiki Tahun 2019 (Suara NTB/Humas ACT)

KAPAL KEMANUSIAAN - ACT bekerjasama dengan TNI angkatan Laut mengirimkan 1.000 ton logistik ke Palu dan Donggala, menggunakan KRI Banjarmasin.

Palu dan Donggala Krisis Makanan Pokok Palu (Suara NTB) Pascagempa yang melanda Palu dan Donggala, 28 September kemarin, kondisi Sulawesi barat dan sekitarnya masih lumpuh total. Meski akses jalan sudah mulai dibuka, pascalumpuh akibat longsor dan patahnya aspal jalan.

Di Kota Palu sendiri, krisis makanan masih terjadi, di hari pertama pascagempa, terjadi beberapa penjarahan. Namun pihak keamanan baik dari TNI dan Polri langsung melakukan pengamanan.

Berdasarkan laporan dari tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nimas Afridha dari Palu, keadaan kota lumpuh total, baik dari penerangan, kebutuhan air bersih hingga ketersediaan makanan.

“Setiap hari ratusan mayat ditemukan. Di beberapa titik, baik dari tim ACT, tim SAR yang dibantu TNI Polri,” ungkapnya.

Nimas yang sudah berada Senin pagi di Palu menjelaskan.

Ketika dirinya tiba dengan pesawat Herkules di bandara Palu, kondisi bandara lumpuh total. Landasan pacu retak dan sangat berbahaya bagi penerbangan.

Selain itu, kerumunan masyarakat yang ingin dievakuasi meninggalkan Palu, menambah suasana mencekam di Palu saat itu. Dirinya bersama beberapa relawan langsung melakukan rapat koordinasi dengan tim di lapangan untuk kemudian meninggalkan bandara.

“Kami segera meninggalkan bandara. Karena keadaan yang begitu sesak. Kami juga harus melakukan rescue secepat mungkin,” ungkapnya.

Setelah dari bandara, Tim ACT langsung bergerak ke pusat Kota Palu. Beberapa alat berat mulai berdatangan untuk membuka jalur. Hingga senin sore waktu setempat, beberapa akses di Kota Palu sudah mulai dapat dilalui.

Dengan kondisi yang serba terbatas, akhirnya tim ACT menentukan 1 posko induk untuk tanggap darurat. Posko ini, nantinya akan dijadikan posku utama bagi seluruh bantuan yang silih berganti datang.

“Di Perumahan Balaroa Kabupaten Palu Barat, seluruh rumah hancur dan rata dengan tanah. Kami perkirakan 300 lebih masih tertimbun di balik reruntuhan rumah mereka,” ungkapnya saat ditanya melalui sambungan telepon.

Tak hanya medan yang sulit, pasokan kebutuhan pokok baik bagi pengungsi maupun tim relawan, membuat kondisi semakin buruk. Sehingga dia berharap, tim yang membawa bantuan kebutuhan pokok bisa segera tiba di Palu.

Sementara itu, kepala komandan Lapangan tim Rescue ACT, Bambang Triyono menjelaskan. Saat ini ACT sudah menurunkan 211 Personel untuk terjun dalam tanggap darurat. Tim ini tersebar di hampir seluruh titik terdampak bencana.

“Kalau dilihat dari dampaknya, memang jauh lebih parah yang ada di Palu dan Donggala, karena kekuatan gempanya berbeda dan konstruktur tanah sangat labil,” ungkapnya yang sudah berada di Palu sejak Selasa pagi.

Di beberapa ruas jalan yang dilaluinya dari Makassar hingga Palu, banyak kerusakan yang cukup parah. Beberapa akses jalan, hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan berat. Sekitar 50 km jalan menuju Kabupaten Donggala tidak bisa dilalui dengan kendaraan. Sehingga, harus melalui jalur-jalur terjal dan memutar untuk sampai ke Palu.

Dari data yang dirilis BNPB, hingga saat ini jumlah korban meninggal menjadi 1.234 jiwa. Namun angka ini menurut Bambang, akan terus bertambah. Karena banyak daerah yang secara akses belum bisa dimasuki oleh seluruh Tim SAR. “Belum lagi jaringan yang seluruhnya terputus. Tim tentu memperoleh data yang lebih dari itu. Namun karena keterbatasan telekomunikasi, tidak bisa terlaporkan,” ungkapnya.

Rencananya, ACT akan terus menambah jumlah relawan untuk penanggulangan gempa di Palu. Jumlahnya tak kalah banyak seperti yang ada di Lombok. Namun sampai saat ini, personel tidak bisa bergerak, karena akses yang masih belum pulih. Terutama bandara, dan pelabuhan.

Sementara itu, tim logistik di Surabaya sedang bergerak menuju Palu, mengirimkan 1.000 ton lebih logistik. Logistik ini rencananya akan terus ditambah, sehingga kebutuhan pokok di PALU dan sekitarnya dapat segera terpenuhi.

“Paling lambat perjalanan kami ke Palu menggunakan KRI Banjarmasin milik TNI angkatan laut ini, sekitar 5 hari perjalanan,” ungkap Vace Presiden ACT, M. Insan Nurrohman saat akan melepas kapal kemanusiaan untuk Palu.

Tak hanya dari Surabaya, bantuan juga akan datang dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Karena stok logistik ACT di kedua lokasi ini bisa menjawab kebutuhan sementara pengungsi di Palu. Baik masyarakat korban, ataupun relawan. (bal/act)

Selong (Suara NTB) Jumlah sekolah yang rusak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akibat gempa bumi sejak 29 Juli lalu sebanyak 286 unit. Bantuan yang mengalir dari berbagai pihak sejauh ini belum mampu menyentuh semua. Tahun 2018 ini, hanya 73 unit sekolah yang bisa diperbaiki.

“Baru 73 unit sekolah yang sudah tandatangan akan ditangani pada tahun 2018 ini,” ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jujuk Ferdianto. Besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pemulihan.

Anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Lotim tidaklah cukup untuk membiayai keseluruhan sekolah yang rusak. Karenanya sebagian besar baru bisa ditangani mulai tahun 2019 mendatang.

“Dibutuhkan dana yang cukup besar sampai triliunan baru bisa pulih semua secara fisik,” ungkap Jujuk.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Muhir mengungkapkan hal senada mengenai perbaikan sekolah. Akhir tahun 2018 ini hanya beberapa sekolah dulu yang bisa diperbaiki. Diakui memang tidak selamanya siswa yang sekolahnya rusak itu belajar di bawah tenda. Karenanya pemerintah daerah sudah mempersiapkan untuk mem-

bagunkan sekolah sementara.

Beberapa sekolah memang sudah dibuatkan ruang belajar sementara guna memastikan siswa tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar.

“Antisipasi kita dengan cara membuat sekokah darurat, ruang belajar sementara,” ungkap Muhir.

Sementara menunggu sampai benar-benar dibangunkan sekolah yang layak. Diakui, kondisi ruang belajar sementara ini membuat kegiatan belajar mengajar siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dikesankan bersatu dalam satu ruangan. Untuk itu dibutuhkan kepiawaian guru dalam melaksanakan KBM tersebut.

Guru-guru diyakini sudah sangat cerdas dan tidak akan terpaku pada ruang kelas. Begitupun dalam melakukan trauma healing kepada para siswanya. Trauma ini memang akan sulit hilang. Dibutuhkan waktu sampai para siswa benar-benar hilang kekhawatirannya tentang gempa.

Untuk mempercepat menghilangkan trauma siswa, di-

akan pergi ke Bali. Kemarin kalau datang ke Lombok untuk libur, tapi kali ini datang dengan penuh rasa tanggung jawab, selain promo single terbaru Eira judulnya “Say”. Eira juga mau nak tengok sendiri bagaimana keadaan mangse-mangse gempa,” Kata Eira Syazira saat dikonfirmasi usai talkshow di Radio Global FM Lom-

(Suara NTB/kmb)

KUNJUNGAN - Kunjungan artis Malaysia Eira Syazira ke Radio Global FM Lombok untuk mempromosikan album barunya.

lakukan trauma healing berbasis kebudayaan. Seperti yang dilakukan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy yang memilih ngantor di Sembalun untuk lebih dekat dengan para korban.

Kepala Sekolah SDN 5 Pohgading, Fihiryadi yang dikonfirmasi terpisah mengaku sampai sekarang KBM masih terpaksa dilakukan di bawah tenda karena ruang kelas tidak

Sambut Wisatawan, Pantai Kuta Dipercantik Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus menata dan mempercantik kawasan Pantai Kuta.

Ini untuk menyambut para wisawatan di daerah ini, pascagempa Pulau Lombok. Berbagai fasilitas pendukung terus ditambah pihaknya ITDC selaku pengelola kawasan tersebut agar kawasan Pantai Kuta dan kawasan The Mandalika pada umumnya bisa benar-benar menarik bagi wisatawan.

“Beberapa fasilitas pendukung kita upayakan terus ditambah. Selain fasilitas pendukung yang sudah ada,” ujar General Affair The Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, Selasa (2/10) kemarin.

Yang terbaru pihaknya sudah menempatkan beach fasility berupa payung pantai lengkap dengan tempat bersantai.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan bisa semakin menambah daya tarik kawasan Pantai Kuta. Sehingga wisatawan yang datang ke kawasan Pantai Kuta bisa semakin banyak. Terlebih, ada beberapa event yang ke depan juga akan digelar di kawasan Pantai Kute. Sehingga penataan kawasan tersebut menjadi prioritas pihak ITDC. Pantai Kuta merupakan satu dari sekian area publik yang akan ditata oleh ITDC. Yang ke depan diharapkan bisa menjadi pusat aktivitas bagi wisatawan yang datang ke kawasan The Mandalika.

“Kedepan kawasan Kuta akan menjadi pusat kegiatan kepariwisataan di kawasan The Mandalika,” tegas Brata sebelumnya.

Sebagai area publik, tentu butuh dukungan bersama dari semua pihak. Untuk bagaimana bisa menjaga kawasan Pantai Kuta bisa tetap aman dan bersih. Karena tidak akan ada gunanya penataan, kalau kondisi kawasan tidak bersih dan tidak aman. Karena pastinya, wisatawan tidak akan

berani datang berkunjung.

“Kata kuncinya sekarang kalau kawasan Pantai Kuta mau maju, harus dijaga kebersihan dan keamanannya. Tanpa itu semua, sulit mewujudkan harapan tersebut,” imbuhnya. Karena kalau kawasan Pantai Kuta sudah ramai, tentu yang akan mendapatkan keuntungan masyarakat itu sendiri. Dimana perekonomian akan maju dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan juga akan membaik. (kir)

(Suara NTB/kir)

PANTAI KUTA - Fasilitas di kawasan Pantai Kuta terus dilengkapi oleh pihak ITDC. Untuk bisa menarik para wisatawan agar mau datang dan berkunjung ke kawasan tersebut.

Bantu Korban Gempa, Artis Malaysia Eira Syazira Datang ke Lombok Mataram (Suara NTB) Gempa bumi yang terjadi di NTB mengundang perhatian salah satu artis dari Malaysia Eira Syazira. Selain untuk membantu korban gempa, kedatanganya ke Lombok juga untuk mempromosikan lagu keduanya yang berjudul “Say”.

“Ini hari yang kedua, besok

(Suara NTB/rus)

BELAJAR DI TENDA - SDN 5 Pohgading yang rusak akibat gempa. Terlihat para siswanya masih belajar di bawah tenda.

bok Selasa (2/10) sore.

Dalam kunjunganya ke Lombok, dirinya mendatangi langsung korban gempa yang ada di masingmasing tenda pengungsian yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk memberikan trauma healing kepada para korban gempa terutama anak-anak. Eira mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu barunya. Selain karenaliriknyamudahdihafal,laguyangberjudul“say” itu juga cukup menghibur para korban gempa. “Eira tengok rata-rata mereka tinggal di camp. Yang terkesan itu bila Eira tengok anak-anak kecil. Anak-anak itu Masya Allah. Bila Eira datang kita hiburkan mereka, kita berbagi kepada mereka dan happy sangat.

Macam trauma healing,”ujarnya.

Bantuan yang diberikan kepada korban gempa di NTB khususnya di Kabupaten Lombok Tengah yaitu berupa makanan. Karena makanan untuk anak-anak dinilai masih sangat kurang. Melalui lembaga yang dibuat bernama Eira Syazira Care, akan mengkampanyekan agar semua pengusaha serta karyawan untuk ikut membantu korban di NTB serta di Palu dan Donggala.

“Melalui foundation saya ini, saya akan menyeru karyawan, seniman dan pengusaha yang ada di Malaysia untuk berbagi kepada korban yang ada di Lombok, Palu dan Donggala,” katanya.

Dalam waktu dekat dirinya berencana kembali lagi untuk menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Lombok. Bantuan yang akan diberikan selain berupa uang,dirinyajugaakanmembangunmasjidsertamembantu anak-anak sekolah. “Saya memiliki tanggung jawabyangbesar.MungkinAllahmembukarezekisaya di tanah Indonesia lewat karya seni saya sebagai seorangpenyanyiuntuksayaberbagi,”katanya.(azm/kmb)

memungkinkan lagi untuk digunakan. Bangunan ruang kelas di sekolah dasar ini juga terlihat ambruk karena terjangan gempa pada tanggal 5 Agustus 2018 lalu.

Perbaikan katanya belum bisa langsung dilakukan karena keterbatasan anggaran.

Pemerintah, katanya, berencana akan memulai perbaikannya pada tahun 2019 men-

datang. “Harapan kita secepatnya bisa dilakukan perbaikan,” harapnya.

Mengenai trauma siswa menurutnya lambat laun sudah mulai hilang. Musibah gempa ini memang membuat para siswa cukup trauma.

Apalagi salah seorang siswanya turut menjadi korban tertimpa runtuhan hingga meninggal dunia saat gempa. (rus)

ASDP Kayangan Ancam Pecat Oknum Manager SDM dan Umum Selong (Suara NTB) Kasus dugaan pemerasan disertai pengancaman terhadap Anak Buah Kapal (ABK) yang dilakukan oleh oknum manager SDM dan Umum di PT. Indonesia Ferry Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bergulir. Terkait kasus ini, pihak ASDP belum mengambil sikap apakah akan melakukan pemecatan terhadap yang bersangkutan atau tidak. Pasalnya, pihak ASDP masihmenunggukekuatanhukum tetap atau Inkracht diPengadilan.

Demikian disampaikan General Manager (GM) PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Lotim, Cuk Prayitno, dikonfirmasi di Selong, Selasa (2/10). Diakui Cuk Prayitno, dirinya sudah menerima laporan tersebut dari ABK dan karyawan baik yang bertugas di atas kapal maupun yang di kantor ASDP. Namun untuk langkah selanjutnya, ASDP menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke aparat Polres Lotim.

Apabila sudah terbukti bersalah atau Inkracht di pengadilan.

Maka yang bersangkutan langsung dipecat sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan. “Sebelumnya kita juga sudah proses di internal. Tapi untuk PHK kita tunggu sampai adanya proses Inkracht di pengadilan,” ungkapnya.

Terkait adanya kasus ini, lanjut Prayitno, ke depan ASDP Kayangan berkomitmen supaya hal serupa tidak lagi terjadi. Pelayanan di pelabuhan harus bersih dari adanya unsur pemerasan, pungli dan sejenisnya. Semua itu harus dibersihkan dan ditiadakan terutama mulai dari internal pegawai

ASDP. Kendati demikian, dari ASDP Kayangan tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah sehingga untuk tidak lanjut pemberhentian manager SDM dan Umum.

Untuk jabatan SDM dan Umum di ASDP Kayangan sudah diisi oleh pejabat baru. Sementara, manager sebelumnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian sudah dipindah ke Jakarta. Cuk Prayitno mengaku sudah dua kali dipanggil oleh aparat kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kasus ini sebagai saksi.

Ia menegaskan, apa yang menjadi keluhan dan laporan dari karyawannya tetap ditindaklanjuti selama itu untuk kebaikan dan keamanan lembaga yang dipimpinnya saat ini. Bahkan dalam menyampaikan tuntutannya itu, karyawan di ASDP Kayangan menggunakan surat pernyataan.

Dalam surat pernyataan itu karyawan menuntut supaya tidak ada lagi pejabat yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap karyawan.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SIK, menjelaskan, tersangka JW selaku manager SDM ASDP Kayangan diduga melakukan pemerasan kepada ABK dengan melakukan pemotongan uang makan, uang saku hingga diklat. Apabila yang bersangkutan tidak memberikan uang sebagaimana yang diminta oleh manager SDM tersebut, maka ABK itu tidak diberangkat untuk mengikuti Diklat dan tidak dipromosikan jabatannya. (yon)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

Usulan Disetujui Kemenristekdikti UNIVERSITAS Mataram (Unram) telah mengirimkan nama-nama jumlah mahasiswa korban gempa Lombok ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk diberikan beasiswa.

Pihak Kemenristekdikti pun telah menyetujui seluruh usulan Unram tersebut.

Kepastian persetujuan seluruh usulan itu disampaikan Wakil IV Rektor Unram Dr. Muhammad Natsir, Selasa (2/10).

Menurutnya, jumlah kor(Suara NTB/dys) ban terdampak gempa yang Muhammad Natsir akan menerima beasiswa Bidikmisi berjumlah 443 orang mahasiswa Unram. Mereka terdiri dari mahasiswa asal Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat dan Lombok Tengah. Semua mereka merupakan mahasiswa terdampak gempa.

Kesemua mahasiswa penerima Bidikmisi itu tersebar di semua Prodi di Unram, termasuk juga pada Prodi Vokasi KLU. Penerima beasiswa Bidikmisi merupakan mahasiswa baru Unram. Adapun bantuan beasiswa di luar Bidikmisi, pemerintah memberikan beasiswa PPA tanpa syarat apapun, kecuali mereka merupakan korban gempa. Mahasiswa yang menerima bantuan PPA berasal dari semester tiga hingga semester enam. “Tidak sampai semester tujuh,” ungkapnya.

Dikatakan Natsir, mereka diberi beasiswa PPA tanpa syarat. Adapun jumlahnya mencapai 809 orang dari Program D III sampai S I. Padahal normalnya, harusnya syaratnya minimum mendapat beasiswa PPA ialah memiliki IP 3.0.

“Tapi mereka korban tanpa syarat dan harus terdaftar jadi mahasiswa Unram dan alamat jelas dan mampu tunjukkan rumah rusak akibat gempa,” ungkapnya.

Seluruhnya ungkap Natsir telah disetujui oleh Kemenristekdikti. Mereka nantinya langsung dibuatkan rekening oleh Kemenristekdikti. Selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 6 Oktober mendatang akan dilakukan pemberian bantuan beasiswa secara simbolis dihadiri langsung oleh Menristekdikti.

“Tidak ada potongan. Semua usulan diterima asal ada NIK, NIM, angkatan masuk, nama, Prodi, perguruan tinggi, jenis kelamin, tanggal lahir, kota lahir, nama ibu kandung, alamat tempat tinggal,” jelasnya. (dys)

UKG Non PNS Guru Produktif SMK dan SLB Minim Pendaftar Mataram (Suara NTB) Guru Produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) masih sangat minim. Bahkan dalam pendaftaran perekrutan guru Non PNS sebagai guru kontrak daerah melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS masih minim yang mendaftar. Jumlah pendaftar masih di bawah target jumlah guru yang akan direkrut.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengatakan pihaknya sudah membuka pendaftaran bagi guru produktif dan SLB untuk mengikuti UKG Non PNS. Namun, jumlah pendaftar masih di bawah target guru yang lulus.

Ia menyebutkan, untuk guru produktif SMK, dibutuhkan sekitar 1.500 orang. Namun yang mendaftar hanya 1.026 orang.

Sedangkan guru SLB yang berijazah SLB dibutuhkan sebanyak sekitar 150 sampai dengan 200 orang, tapi pendaftar hanya 101 orang. “Saya khawatir bahwa orang yang memiliki kualifikasi yang sesuai dibutuhkan mengajar di SMK dan SLB di NTB sangat kurang,” katanya.

Dinas Dikbud NTB masih memberikan kesempatan kepada guru honorer yang memiliki ijazah dan kompetensi di bidang guru Produktif dan SLB untuk mengajukan permohonan. Setelah pengajuan permohonan akan dilakukan UKG bagi guru Non PNS itu. Jika memenuhi standar nilai maka barulah diangkat menjadi guru kontrak daerah. “Masih sangat kekurangan, bahkan untuk mendaftar pun kita masih kekurangan,” katanya.

Sebelumnya pada pertengahan tahun ini, sudah dilakukan UKG Non PNS bagi guru normatif dan adaptif. Peserta UKG Non PNS sebanyak 5.837 orang yang melaksanakan tes di 30 Tempat Uji Kompetensi (TUK). Namun dari angka itu, hanya 500-an orang yang memperoleh nilai di atas 60,00. (ron)

SMK Yarsi Latih Keterampilan Siswa dalam Bentuk Kerajinan Mataram (Suara NTB) SMK Yarsi Mataram merupakan SMK bidang kesehatan khususnya keperawatan. Meski demikian, siswa di sana juga diajarkan membuat kerajinan sederhana berbahan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Cara itu untuk membekali siswa keterampilan yang bisa digunakan mereka untuk berwirausaha.

Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., pada Selasa (2/10) mengatakan, pemberian keterampilan itu dalam rangka praktik mata pelajaran kewirausahaan bagi siswa kelas XI. “Tujuannya agar anak-anak lebih kreatif,” katanya.

Diharapkan, melalui praktik kewirausahaan itu, siswa memiliki keterampilan yang lain. Selain mereka terampil di bidang keperawatan, diharapkan juga dapat terampil di bidang kewirausahaan. Seperti yang dilakukan dalam praktik kewirausahaan itu, siswa diajarkan merangkai bunga dari bahan bekas.

Karya siswa-siswa itu beragam, mulai dari vas bunga yang beragam warna dan bentuk, serta bunga yang juga bervariasi warnanya. Wahyu mengakui SMK Yarsi tidak menyiapkan distribusi atau penjualan dari hasil keterampilan siswa itu, karena saat ini siswa masih melakukan praktik latihan. Mata pelajaran kewirausahaan di jurusan keperawatan merupakan pelajaran penunjang. “Jadi hanya untuk menambah keterampilan saja,” katanya.

SMK Yarsi Mataram juga mengembangkan program SMK Kesehatan Plus. Plus yang dimaksud yaitu dengan penambahan Diniyah Islamiyah Bidang Keagamaan Islam. SMK Yarsi menawarkan tiga program keahlian, yaitu keperawatan, farmasi dan keperawatan gigi. (ron)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri menunjukkan hasil keterampilan siswa SMK Yarsi. Meskipun SMK Yarsi merupakan SMK Keperawatan, tapi siswa diajarkan kerajinan.

Halaman 10

Gubernur NTB Optimis Kirim 1.000 Mahasiswa ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., mengaku optimis target mengirimkan 1.000 mahasiswa NTB ke luar negeri dapat terealisasi. Hal itu diutarakan Dr. Zul sapaan akrabnya usai menghadiri Dies Natalis Universitas Mataram (Unram), Selasa (2/10).

Dr. Zul menilai pengiriman 1.000 mahasiswa ke luar negeri sangat mungkin dapat dilakukan. Jika sebelumnya ada anggapan minor terkait rencana tersebut, pihaknya akan menjawabnya dengan pasti bahwa program tersebut akan teralisasi, yakni akan mengirimkan mahasiswa ke Polandia.

“Orang menyangka ini program abal-abal. Tapi kita buktikan bisa. Yang penting ada kemauan ini kan bisa,” ungkapnya.

Apalagi kemarin kata Dr. Zul, pihaknya telah menerima Jongwon Joo beserta dua rombongan lainnya Kim Joomyung, dan Cho Nam Wook dari Joongbu University Korea Selatan di ruang kerja Kantor Gubernur NTB, Senin (1/10).

Diungkapkan Dr. Zul tujuan kedatangan Jongwon Joo saat

itu adalah ingin mengajak Gubernur dan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengirim para pelajar melanjutkan studi di Korea Selatan. Umumnya Korea Selatan memiliki banyak universitas terbaik, namun dapat dikatakan minim mahasiswa. Hal inilah yang menjadi dasar Jongwon untuk datang ke Indonesia dalam rangka mengajak putra putri di NTB mengasah ilmu di Korea.

Ditargetkan, ada sebanyak 300 mahasiswa D III Bidang Kesehatan yang akan dikirim ke Korea Selatan untuk belajar melanjutkan pendidikan ke jenjang S I. Mereka akan mulai diberangkatkan pada awal Maret 2019 mendatang.

“Sebagai tahap awal, mereka akan mendapat training terlebih dahulu agar bisa jadi SI inikan luar biasa,” jelasnya.

(Suara NTB/dys)

SAMBUTAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah memberikan sambutan pada acara Rapat Senat Terbuka Unram, Selasa (2/10).

Diakui Dr. Zul, bahwa Pemprov NTB akan mengirimkan sebanyak mungkin mahasiswa ke negara-negara yang memungkinkan untuk menerima bea-

siswa. Sejauh ini telah dilakukan penjajakan terhadap 10 negara yang memungkinkan menyediakan program beasiswa. “Di luar Korea banyak

semua negara yang memungkinkan dengan negara yang ada beasiswanya. Kita sedang cari cari penjajakan, ini sudah ada sepuluh (negara),” imbuhnya. (dys)

Dosen Unram Dorong Petani Lahan Kering TK Putra I Mataram Terima Manfaatkan Air Secara Optimal Apresiasi Gernas Baku 2018 Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi kepada masyarakat, sejumlah dosen Universitas Mataram (Unram) melakukan pengabdian di masyarakat. Sebagaimana dilakukan dua orang dosen Prodi Budidaya Perairan Unram, Zaenal Abidin dan Bagus Dwi Hari Setyono.

Melalui kegiatan pengabdian dengan topik “optimalisasi pemanfaatan air melalui kegiatan budidaya ikan di lahan kering di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara”, mereka mengajak beberapa anggota salah satu kelompok petani lahan kering di KLU agar dapat memanfaatkan air secara optimal melalui kegiatan pemeliharaan ikan lele.

Zaenal Abidin menjelaskan sebelumnya masyarakat hanya memanfaatkan air untuk mengairi lahan pertanian mereka.

Air tersebut dialirkan melalui pipa menuju ke lahan warga dan langsung digunakan untuk mengairi tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, pepaya, dan jagung. Padahal air itu bisa saja digunakan untuk memelihara ikan lele sebelum dialirkan ke lahan pertanian.

Hal ini akan menambah nilai guna air tersebut untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Maka untuk mendorong masyarakat melakukan hal tersebut, pihaknya telak melakukan pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sarana dan bahan produksi untuk digunakan dalam memproduksi ikan lele.

Dengan kegiatan ini, maka air yang biasanya digunakan langsung untuk menyiram tanaman tersebut bisa digunakan terlebih dahulu untuk memelihara ikan. Dikatakan bahwa air bekas pemeliharaan ikan men-

(Suara NTB/ist)

LOKASI - Lokasi pengabdian masyarakat Program Studi Budidaya Perikanan di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. gandung bahan organik berupa feses ikan yang bisa menjadi pupuk untuk tanaman.

Melalui pelatihan ini, pihaknya menargetkan budidaya ikan lele sistem kombinasi bioflok dan resirkulasi dapat menghasilkan minimal 400 kg per bak yang bervolume 7 ton. Teknologi ini disebut mampu menyempurnakan teknologi yang sebelumnya yang hanya mengandalkan kerja bakteri untuk membentuk bioflok dalam memperbaiki kualitas air. Dengan sistem sebelumnya, bakteri yang mengalami gangguan akan menyebabkan kualitas air memburuk dengan cepat, sehingga bisa menyebabkan kematian ikan.

Namun dalam teknologi kobinasi bioflok dan resirkulasi, kegagalan kerja bakteri untuk memperbaiki kualitas air dapat teratasi. Hal ini dikarenakan jumlah limbah atau feses yang ada dalam air tetap terkontrol melalui proses pengendapan.

Kegiatan yang telah dilakukan membuat 2 unit kolam yang dilengkapi dengan bak pengendapan. Semua peralatan untuk menunjang proses

produksi juga telah disediakan. Termasuk melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang teknik budidaya ikan lele sistem bioflok resirkulasi,” ungkap Zaenal.

Sementara itu Bagus Dwi Hari Setyono menambahkan bahwa kini sudah dimulai proses produksi ikan dengan menebar 500 ekor per kolam.

Pemeliharaan ini dimaksudkan sebagai pelatihan awal dan pada pemeliharaan selanjutnya akan dinaikkan bertahap menjadi 1500 ekor, 3500 ekor hingga 4200 ekor per kolam dengan target produksi minimal 400 kg per kolam.

Bagus Dwi berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh tentang bagaimana cara meningkatkan nilai guna air yang awalnya hanya untuk menyiram tanaman hortikultura tapi sekarang bisa untuk memelihara ikan tanpa mengurangi volume air yang digunakan untuk tanaman hortikultura itu sendiri. Termasuk di antaranya juga adalah dapat meningkatkan pendapatan petani dan memenuhi kebutuan gizi akan protein hewani. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan Pelaksanan program Sahabat keluarga Kemendikbud pada 5 Mei 2018, TK Putra I Mataram mewakili NTB sebagai Juara Apresiasi Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (Gernas Baku) 2018 Jenjang TK. Penerimaan Apresiasi ini diterima langsung oleh Kepala TK Putra I Mataram, Hj. Yuniarti pada kegiatan Bimtek Literasi PAUD 2018 di Hotel Amos Cozy, Jakarta yang diselenggarakan dari tanggal 26 sampai 29 september 2018.

Ada 102 Lembaga PAUD yang menerima Apresiasi Gernas Baku ini, salah satunya TK putra 1 Mataram mewakili jenjang TK Provinsi NTB. Bimtek ini juga bertemakan Bimbingan Teknis Literasi Keluarga Yang diselenggarakan oleh HIMPAUDI Pusat bersama IGTKI pusat dan bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Inilah pentingnya menendukung program pemerintah terutama pada progam Gerakan Nasional Orang Tua membacakan Buku pada acara puncak pada tanggal 5 Mei 2018,” katanya.

TK Putra 1 Mataram sekaligus mewakili Lembaga PAUD

Provinsi NTB untuk Layanan TK. Ada dua lembaga yang mewakili NTB, salah satunya adalah Layanan KB. Apresiasi itu diikuti oleh TK Putra 1 Mataram dengan mengirimkan video proses kegiatan dan berbagai foto literasi PAUD ke email Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, sesuai juknis yang disosialisasikan melalui media sosial dan IGTKI Provinsi NTB. Hj. Yuniarti berharap dengan penerimaan Apresiasi itu dapat memicu semangat Lembaga PAUD lainnya untuk tetap menayangkan program pemerintah dan membudayakan membacakan buku cerita untuk anak sejak usia dini. Cara itu sebagai upaya peningkatan literasi di PAUD. Sepulang dari penerimaan Apresiasi Gernas BAKU 2018 ini, Hj. Yuniarti akan menyosialisasikan keseluruhan PAUD NTB tentang Hasil Bimtek Literasi Paud tersebut. “Kami ingin TK Putra 1 Mataram tidak hanya berhenti sampai di sini. TK Putra 1 Mataram akan tetap mensosialisasikan hasil dari bimtek sekaligus penerimaan Apresiasi ke seluruh lembaga PAUD, baik kota dan kabupaten di NTB tentunya dengan dukungan pemerintah setempat,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Kepala TK Putra I Mataram Hj. Yuniarti saat menerima Apresiasi Gernas Baku 2018.

Politeknik Medica Farma Husada Mahasiswa di Mataram Gelar Seminar Kesehatan Galang Bantuan Korban Gempa Palu

Mataram (Suara NTB) Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram menggelar Seminar Kesehatan di Asrama Haji, Minggu (30/9) lalu. Seminar ini sebagai rangkaian dari Dies Natalis Politeknik MFH ke-IX. Seminar kesehatan itu mengusung tema peran kolaborasi multi disiplin ilmu dalam menanggulangi penderita tuberculosis.

Wakil Direktur III Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik MFH, Idham Halid, M.Si., pada Selasa (2/10) sore menjelaskan, kegiatan itu melibatkan BEM dan HMPS di lingkungan Politeknik MFH Mataram. “Kegiatan seminar kesehatan ini merupakan salah satu bentuk tri dharma Politeknik MFH Mataram dalam pengembangan ilmu pengetahuan,” katanya.

Seminar dengan tema peran kolaborasi multi disiplin ilmu dalam menanggulangi penderita tuberculosis diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi mahasiswa serta alumni dan tenaga medis lainnya, baik dari perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan ini terlaksana atas dukungan Direktur Politeknik MFH Mataram, Syamsuriansyah, M.M.Kes. Pembicara dalam seminar itu antara lain Dr. dr. Arta Budi

(Suara NTB/ist)

SEMINAR - Pelaksanaan seminar kesehatan dengan tema peran kolaborasi multi disiplin ilmu dalam menanggulangi penderita tuberculosis yang dilaksanakan oleh Politeknik MFH Mataram, di Asrama Haji, Minggu (30/9) lalu.

Susila yang membawakan materi Pengenalan TBC dan Epidemologi penyakit TBC. Selain itu, dr. Salim. Sp.P., membawakan materi tentang Perawatan pasien TBC di RS atau Rumah.

Dari PPNI menyampaikan materi tentang Terapi TBC pada kehamilan atau pasien pada umumnya. Dan, dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (Patelki) menyampaikan tentang Pemeriksaan laboratorium TBC dan Penggunaan dan perawatan mikroskop.

Jumlah peserta sebanyak 400 orang yang berasal dari Surabaya, Malang, Bali, dan NTB. Idham menjelaskan, ala-

san diangkatnya tuberculosis sebagai tema seminar kesehatan, merujuk pada WHO global tuberculosis report 2016, di mana Indonesia menempati posisi ke dua dengan beban TBC tertinggi di dunia. Dan berdasarkan laporan WHO di tahun 2017 diperkirakan ada 1.020.000 kasut TB di Indonesia.

“Kepatuhan berobat di Indonesia juga menjadi kendala susahnya memberantas kasus TBC. Sehingga timbul rencana kami mengambil tema tersebut. Dengan tujuan menambah pengetahuan tentang TBC untuk mengurangi kasus TBC di Indonesia khususnya di wilayah NTB,” ujarnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Indonesia merupakan daerah yang rawan akan peristiwa gempa bumi. Di tahun ini saja belum usai duka masyarakat NTB atas tertimpanya musibah gempa bumi dengan magnitudo 7.0.

Indonesia kembali dikejutkan dengan gempa bumi yang lebih besar di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. Bahkan gempa yang terjadi pada Jumat sore (28/ 09) itu hingga menimbulkan gelombang tsunami.

Hal itu membuat wilayah tersebut porak-poranda dan mengakibatkan seribuan lebih warga meninggal dunia.

Sejumlah masyarakat di berbagai daerah turut berempati atas kejadian tersebut dengan memanjatkan doa dan menggalang dana untuk korban bencana. Termasuk juga salah satunya para mahasiswa berbagai kampus di Mataram, pada Senin malam.

Yogiantara, koordinator aksi ini menjelaskan bahwa penggalangan bantuan ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan orasi di pinggir jalan menggunakan pengeras suara. Ada juga yang sambil bernyanyi

dengan diiringi alunan gitar untuk semakin menambah perhatian pengendara.

Mereka melakukan penggalangan dana di tiga titik strategis keramaian di Kota Mataram, yaitu perempatan Hotel Aston Inn, perempatan Pizza Hut Restaurant, dan perempatan swalayan MGM. Aksi yang digelar pada Senin malam itu berhasil mengumpulkan dana sejumlah Rp7.935.000.

Selain itu Yogi menjelaskan aksi ini akan berlangsung hingga tiga hari ke depan.

Yogi juga menyampaikan bahwa hasil penggalangan dana akan langsung disalurkan sendiri ke Palu dan Donggala. “Kita akan membuka komunikasi dengan teman-teman di Palu mengenai penyaluran dana bantuan,” ucapnya.

Lebih jauh dia menyebut pihaknya tidak akan menggunakan dana hasil penggalangan dana untuk mengirimkan bantuan berupa barang. Namun uang tersebut akan langsung disalurkan, karena mengingat pihak di lokasi bencana yang lebih paham akan kondisi dan kebutuhan masyarakat. (dys)

SUARA NTB

Rabu, 3 Oktober 2018

Halaman 11

Lima Atlet Taekwondo Siap Berlaga di Kejurnas AntarPPLP Mataram (Suara NTB) Atlet taekwondo PPLP NTB menjalani latihan di Lapangan Lawata Mataram, Selasa (2/10).

Latihan tersebut dalam rangka persiapan menghadapi Kejurnas AntarPPLP yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram, 1-5 November 2012.

Pelatih Taekwondo PPLP NTB, L. Dedi Rahman yang didampingi Irwan Wahyudi, yang merupakan rekan sesama Pelatih Taekwondo PPLP NTB, saat ditemui Suara NTB disela-sela melatih atlet di Lapangan Lawata Mataram, Selasa (2/10) kemarin mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyiapkan enam atlet yang akan ambil bagian di kejurnas. Namun dari enam atlet itu hanya lima atlet yang dinyatakan siap bertanding. Sisanya satu atlet tidak siap.

“Awalnya kita menyiapkan enam atlet, namun setelah melalui proses latihan yang panjang hanya lima atlet yang mrmenuhi duayasiap ikut kejurnas,” ucap Dedi.

Kelima atlet yang siap ambil bagian di kejurnas tersebut adalah Rizqi Abi Purnama, Soraya, Lalu Indra, Kadek Yuda dan Deviana Yuspiantara. Sementara satu

atletnya batal diturunkan karena tidak siap.

Kelima atlet yang akan diikutsertakan di kejurnas tersebut kata Dedi sudah menjalani persiapan yang cukup panjang. Para atlet mulai latihan sejak empat bulan yang lalu, namun dari lima atlet itu terdapat dua atlet senior yang punya kans juara yakni Lalu Indra dan Soraya. Pelatih memasang target dua medali emas lewat Lalu Indra dan Soraya karena kedua atlet itu pernah mendulang medali di kejurnas. Sementara tiga atlet lainnya tidak ditargetkan medali karena baru empat bulan latihan.

Untuk diketahui Lalu Indra pernah meriah medali perak di kejurnas taekwondo antarPPLP tahun 2017. Sementara Soraya peraih medali perunggu di kejurnas tahun lalu. (fan)

HADAPI KEJURNAS Tampak atlet taekwondo PPLP NTB berlatih di Lapangan Lawata Mataram, Selasa (2/10). Latihan ini dalam rangka menghadapi Kejurnas Taekwondo AntarPPLP di Mataram, 1-5 November 2018.

Bupati Lotim Ingin Semua Cabor Miliki Sarana Sendiri Selong (Suara NTB) Pembangunan di bidang olahraga menjadi salah satu atensi serius Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy.

Dia katakan, tidak mungkin prestasi bisa diraih tanpa sarana pendukung. Karenanya, selama periode kepemimpinannya di Lotim ini, semua cabang olahraga akan dibangunkan fasilitas olahraga sendiri-sendiri.

“Semua cabor harus memiliki sarana sendiri-sendiri,” terangnya saat menghadiri acara pengukuhan pengurus KONI Lotim, Senin (1/10). Disampaikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, semua cabor diharapkan sudah tidak perlu lagi gentian untuk menggelar latihan.

Seperti Indoor untuk atlet tenis, padepokan silat untuk pencak silat serta sarana prasana penunjang prestasi lainnya. “Jadi tanpa perlu giliran lagi,” ungkapnya. Kondisi saat ini, tidak ditampik masih perlu membangun banyak fasilitas penunjang prestasi olahraga.

“Mulai tahun 2019, kita tancapkan niat seluruh cabor punya tempat latihan sendiri-sendiri,” papar Sukiman. Menyambut rencana besar tersebut diminta para pengurus cabor juga aktif membangun komunikasi dengan pengurus di tingkat provinsi dan pusat.

Selanjutnya dalam waktu dekat akan digelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada pertengahan Desember 2018 mendatang. Menjelang perhelatan besar di tingkat provinsi itu, diminta pengurus KONI yang sudah dikukuhkan ini bekerja keras, belajar keras, berusaha keras dan berdoa keras. Target memang perlu, meski tidak harus dipaksakan. Karena memang kondisi saat ini Lotim khususnya sedang dilanda musibah.

Kepada pengurus KONI dipesankan Bupati jangan cari hidup di KONI. Mencari hidup di KONI bukanlah pada tempatnya. Janganlah mencari harapan imbalan mengurus olahraga. Bagi pemerintah daerah sendiri dipastikan ketika ada yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah, maka atas nama pemerintah daerah tetap akan memberikan perhatian. “Kalau sudah prestasi Pemda tak peduli, itu pemda tidak tahu diri namanya,” ungkapnya.

Pengurus KONI justru oleh Bupati Sukiman ini diminta untuk data siapa atlet berprestasi di tingkat nasional dan provinsi dan akan diberikan penghargaan. “Mari bangkitkan semangat olahraga Lotim,” tegasnya.

Daerah maju ketika prestasi olahraganya juga maju. (rus)

H. M. Sukiman Azmy (Suara NTB/rus)

(Suara NTB/fan)

Dilanda Gempa, Sulteng Batal Ikut Popwil di NTB Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) akan berlangsung di Mataram, 22-28 Oktober 2018. Namun, dalam penyelenggaraan Popwil di NTB tahun 2018 tidak diikuti oleh kontingen Sulawesi Tenggara (Sulteng).

Demikian dikatakan Kabid Pemuda dan Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain kepada Suara NTB, di Kantor Dispora NTB, Selasa (2/10) kemarin. “Peserta dari Sulteng tidak ikut di Popwil NTB. Mereka tidak siap setelah ter-

jadi gempa 7,7 SR di Sulawesi Tenggara beberapa hari lalu,” ucapnya.

Dikatakan Anang, meski peserta dari Sulteng tidak ikut. Namun hal itu tak mengganggu persiapan NTB sebagai tuan rumah. Dalam

hal ini pihak Dispora NTB selaku penyelenggara Popwil di NTB siap menggelar multi event itu.

Dijelaskan Anang Popwil di NTB akan mempertandingkan sebanyak delapan cabang olahraga yakni, bola

Pelantikan Ketua KONI Kabupaten Bima Dinilai Langgar UU SKN Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Rabu (2/10) hari ini akan melantik Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri sebagai Ketua KONI Kabupaten Bima. Pelantikan pejabat publik sebagai pimpinan KONI itu dinilai melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005.

Ketua Pengprov BAPOPSI NTB, Anang Zulkarnain kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (2/10) kemarin mengatakan bahwa pejabat publik tidak diperbolehkan merangkap jabatan Ketua KONI. Dia mempertanyakan keputusan Ketua KONI NTB yang secara terang-terangan mendukung pelantikan Bupati Bima sebagai Ketua KONI Kota Bima.

“Kalau kita tahu pejabat publik tidak diperbolehkan merangkap jabatan. Kenapa kita mendukung Kepala Daerah menjadi ketua KONI,” tanya Anang dengan nada tegas.

Anang mengungkapkan bahwa dirinya merasa prihatin dengan munculnya beberapa pejabat publik di kabupaten/kota NTB yang merangkap jabatan ketua KONI. Salahsatunya pelantikan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti sebagai ketua KONI Kab. Bima dinilainya

(Suara NTB/fan)

Anang Zulkarnain menambah daftar panjang pelanggaran KONI kabupaten/ kota di NTB yang melanggar UU SKN Nomor 3 tahun 2005.

Yang memprihatinkan lagi kata Anang pengurus KONI NTB, justru ikut melegalkan pejabat publik merangkap jabatan Ketua KONI. Padahal, pengurus KONI NTB sudah mengetahui terkait larangan pejabat publik merangkap jabatan Ketua KONI. Di tempat terpisah, Dosen FKIP Unram, Drs. Safrudin M.Pd, menyerankan alangkah baiknya jika yang menjadi ketua KONI kab/kota itu mengikuti apa yang dilakukan oleh KONI

kab. Lotim, begitu juga halnya dengan KONI yang di Provinsi, karena sangat jelas tersurat di UU No 3 Tahun 2005 tidak diperbolehkan pejabat publik dan pejabat struktural menjadi ketua KONI. “Kenapa kita yang sudah paham tentang hal tersebut masih mengatakan toh banyak yang melanggar. Seharusnya yang dilakukan adalah mengharapkan agar pejabat daerah memberikan perhatian yang baik terhadap upaya meningkatkan prestasi olahraga yg menjadi tugas dan wewenang KONI,” jelasnya.

Sementara itu Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan bahwa terkait soal pejabat publik yang merangkap jabatan adalah isu lama yang terjadi seluruh Indonesia. Mantan Direktur PT. DMB ini tidak mempersoalkan pejabat publik merangkap jabatan sepanjang faktaknya pejabat publik tersebut terpilih secara aklamasi di pemilihan Ketua KONI. “Selama ini beberapa pengurus KONI kabupaten/kota dan KONI Provinsi di Indonesia baik-baik saja. Ketua KONI Papua itu Gubernur malah bisa jadi tuan rumah PON,” ungkapnya.(fan)

voli indoor, pencak silat, sepak bola, bola basket, bulutangkis, tenis meja, sepak takraw dan tenis lapangan.

Pertandingan delapan cabor tersebut akan dipusatkan di Kota Mataram.

Lokasi pertandingan dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram untuk sepak bola dan voli indoor. Kemudian Gelanggang Pemuda untuk pertandingan sepak takraw. Selain itu dipilih As-

rama Haji Mataram dan Hotel Puri Indah untuk pertandingan cabor lainnya.

Semetara provinsi yang sudah pasti ikut dalam ajang kualifikasi menuju POPNAS 2019 ini adalah Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulsel dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Sulteng dikabarkan tidak bisa ikut karena berhalangan tetap. (fan)

Rizqi Incar Medali Emas Mataram (Suara NTB) Rizqi Abi Purnama (15) akan menjadi wakil NTB di Kejurnas Taekwondo AntarPPLP yang akan berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram, 1-5 November 2018. Meski atlet pendatang baru dia punya ambisi merebut medali emas untuk NTB di event tersebut.

Ditemui Suara NTB di selasela menjalani latihan di Lapangan Lawata Mataram, Selasa (2/10) kemarin, Rizqi Abi Purnama tampak berkeringat. Maklum saat itu dia sedang menjalani latihan fisik guna persiapan mewakili NTB di Kejurnas Taekwondo AntarPPLP/PPLPD dan SKO yang berlangsung di Mataram bulan November 2018.

Bagi Rizqi, tampil di kejuaraan nasional bakal menjadi yang pertama kali, pasalnya dia merupakan atlet baru dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB. Atlet asal Lombok Tengah (Loteng) ini diangkat jadi atlet PPLP NTB sejak bulan Juni 2018 setelah berhasil lolos dalam seleksi

atlet taekwondo PPLP NTB di Mataram empat bulan lalu.

Seleksi yang melibatkan kurang lebih 40 atlet taekwondo dari kabupaten/kota se NTB telah menjaring sebanyak empat atlet. Rizqi menjadi salah satu dari empat atlet yang dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB tahun ini.

Meski baru empat bulan menyandang status atlet PPLP NTB, namun Rizqi sudah dipercaya tampil di level nasional. Dia dipersiapkan untuk ambil bagian di kelas tarung putra di kejurnas tingkat PPLP/PPLD sebagai Indonesia tanpa dibebankan target oleh pelatih. Meski akan tampil target, namun Rizqi punya mimpi menjadi atlet hebat, oleh karena itu dia memasang target pribadi meraih medali emas.

“Pelatih saya tak mematok target medali kepada saya.

Karena saya baru empat bulan dibina di PPLP NTB. Namun saya pribadi berharap bisa meraih medali emas,” ungkapnya dengan nada penuh optimis.(fan)

Desa Diimbau Segera Tuntaskan Syarat Pencairan DD dan ADD Taliwang (Suara NTB) Seluruh pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diimbau agar segera menuntaskan persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III. Imbauan ini disampaikan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, mengingat waktu semakin sempit hingga jelang akhir tahun 2018.

“Hitungannya telat karena sekarang sudah bulan Oktober sementara belum ada proses pencairan tahap III baik DD maupun ADD oleh desa,” terang kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE kepada Suara

NTB, Selasa (2/10).

Persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan, DD desa harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana yang diterima pada tahap II. Sementara untuk ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), desa diharuskan menyelesaikan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Peruhabahannya.

Menurut Nurdin, seharusnya desa saat ini sudah menyampaikan persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan dananya tersebut. Sebab selain waktu yang semakin sempit, jelang akhir tahun. Program-program kerja desa di tingkat lapangan terancam

(Suara NTB/bug)

Nurdin Rahman

tidak bisa berjalan maksimal karena tidak ada sumber pembiayaannya. “Khawatirnya juga tidak bisa terserap semua anggarannya sampai akhir tahun,” paparnya.

Ia mengakui, ada solusi lain yang bisa dilakukan desa agar dana mereka pada akhirnya bisa termanfaatkan meski telat dicairkan. Caranya menjalankan semua program kerja yang disiapkan dan setelah cair baru semuanya dibayarkan. Namun jalan tersebut memiliki resiko, karena ada jaminan semua kegiatan bisa dikerjakan dengan cara seperti itu.

“Ada kegiatan yang anggarannya dibutuhkan langsung.

Tapi saya kira demi ketaatan pengelolaan anggaran, desa

seharusnya memilih opsi mempercepat mencairkan dananya dengan cara menyelesaikan persyaratannya,” jelas mantan Kabag Ekonomi Pembangunan Setda KSB ini.

Nurdin pun berharap, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) selaku SKPD teknis pembina agar memacu desa menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mencairkan DD dan ADD tahap terakhir itu. “Mungkin sekarang desa sedang menyelesaikan APBDesnya dan laporan realisasi ADD tahap duanya. Mudahmudahan DMPD meminta desa segera menyelesaikannya,” imbuhnya.(bug)

Rizki Abi Purnama (Suara NTB/fan)

SUARA NTB

Rabu, 3 Oktober 2018

Biaya Perbaikan Fasilitas Dasar hanya Diberikan Setengah Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram telah mengajukan anggaran perbaikan fasilitas dasar ke pemerintah pusat sebesar Rp42 miliar. Namun hingga saat ini baru diberikan Rp27 miliar. Belum ada kejelasan apakah anggaran itu akan ditambah atau tidak. Padahal kebutuhan anggaran untuk memperbaiki fasilitas dasar seperti Puskesmas, rumah sakit dan sekolah terbilang besar.

“Katanya akan ada verifikasi lagi, nanti dari Kementerian PUPR akan langsung cek ke lapangan lagi. Tapi kita belum tahu apakah akan ada penambahan anggaran lagi atau tidak.

Kemarin kita baru dikasih Rp27 miliar saja,” kata Kepala Bappeda Kota Mataram, Amiruddin, Selasa (2/10).

Ia mengatakan bahwa ini berkaitan dengan pelayanan pada fasilitas-fasilitas dasar itu. Sebab puskesmas, rumah sakit dan sekolah merupakan pelayanan dasar yang harusnya segera menda-

patkan perhatian. “Saya masih menunggu dari Kementerian PUPR, seperti apa nantinya.

Nanti katanya kita akan dijelaskan mana yang akan dibiayai pusat dan mana yang akan dibiayai oleh daerah,” ujarnya.

Ia berharap bisa mendapatkan anggaran full sesuai dengan yang diajukan sebesar Rp42 miliar.

Sebab itu merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki sekolahsekolah dan Puskesmas yang rusak

akibat gempa di Kota Mataram.

“Kita tunggu saja berapa nanti kita dikasih lagi. Sementara ini anggaran yang Rp27 miliar itu sudah dipakai. Tinggal menunggu sisanya saja,” ujarnya.

Harapannya anggaran itu bisa segera didapatkan, sehingga Pemkot Mataram bisa menyelesaikan perbaikan beberapa sekolah dan Puskesmas yang rusak hingga akhir tahun ini. Dengan demikian,

warga bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal.

“Harapan kita bisa selesai semua perbaikan ini hingga akhir Desember ini. Tentu saja kita tidak bisa memastikan, ini kan harapan. Cepat anggarannya diberikan, cepat juga perbaikan dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga akan membantu untuk memperbaiki berbagai kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan. Di antaranya Kantor Walikota Mataram, Dinas Dukcapil, kantorkantor camat, kantor lurah dan lainnya. Harapannya anggaran perbaikan itu juga dapat segera diberikan. Sehingga proses perbaikan semua kantor itu dapat dilakukan dengan cepat. (lin)

Halaman 12

Tim Pansel Belum Serahkan Hasil Uji Kompetensi Mataram (Suara NTB) Tim pansel hingga saat ini belum menetapkan dan menyerahkan hasil uji kompetensi ke pejabat pembina kepegawaian. Alasannya, satu pejabat belum menjalani tes.

Belum diserahkannya hasil uji kompetensi kata Ketua Tim Pansel yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, disebabkan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Siti Miftahayatun absen dengan alasan sakit. Tim akan menjadwalkan kembali bila yang bersangkutan telah aktif bekerja. “Kalau sudah selesai langsung kita serahkan ke Pak Wali,” jawab Eko ditemui, Selasa (2/10).

Kembali dijelaskan Eko, uji kompetensi itu sebagai bahan pejabat pembina kepegawaian untuk merotasi dan memutasi pejabat eselon II. Kebijakan merotasi pejabat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Dalam aturan itu kata Eko, diamanatkan sebelumnya merotasi harus dilaksanakan uji kompetensi.

Diterangkan, seharusnya tim pansel sudah selesai bekerja. Tetapi harus menunggu satu pejabat yang belum diuji. “Kita nunggu Buk Miftah sembuh dulu,” ucapnya.

Tak menutup kemungkinan nantinya sejumlah jabatan bakal kosong. Meskipun saat ini, posisi Kepala Dinas Pendidikan, Kadis Tenaga Kerja, Asisten II dan Kadis Kominfo lowong. Kata dia, tergantung kebijakan kepala daerah menempatkan pejabat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Siti Miftahayatun terlihat hadir pada acara syukuran ulang tahun Asisten III, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia di ruang Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan. Miftah terlihat duduk berdekatan dengan Kepala Balitbang Miftahurrahman, staf

HILANG STNK R2 YAMAHA DR5226CJ NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ873815/ 1KP87384D AN.NI MADE SURYANI HILANG DISEKITAR PEJANGGIK CAKRANEGARA HILANG STNK R2 HONDA DR4784CR NOKA/NOSIN : MH1JFX1156K174852/ JFX1E-1176453 AN. MOH MUJAHIR HILANG DISEKITAR JL. LANGKO AMPENAN HILANG STNK R2 YAMAHA DR5309AU NOKA/NOSIN : MH35TL0025K091068/ 5TL091062 AN. NI MADE ARY SUDIANI HILANG DISEKITAR KOTAMATARAM

HILANG BPKB R4 SUZUKI DR437DD NOKA/NOSIN : MHYGDN42VDJ380028/ G15A-ID-291901 AN. I WAYAN GEDE ADNYANA HILANG DISEKITAR MATARAM

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

HILANG

HILANG STNK R2 HONDA DR5893BO NOKA/NOSIN : MH1JF221GAK271181/JF22E1267442 AN. I GUSTI AYU TRIMURTI HILANG DISEKITAR WILAYAH NARMADA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

Amiruddin

ahli Drs. M. Saleh dan pejabat eselon II dan III lainnya. (cem)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 3 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

Harus Berdampak Ekonomis KRITIKAN dari sejumlah kalangan, sepertinya tidak menyurutkan tekad Pemkot Mataram melakukan penataan di kawasan Cakranegara. Bahkan, Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (2/10) sudah menyerahkan penataan di kawasan bisnis Cakranegara itu sebagai aset Pemkot Mataram.

Saat ini, proyek penataan kawasan bisnis Cakranegara sedang dalam masa pemeliharaan selama enam bulan. Jika dihitung waktunya, itu artinya, masa pemeliharaan akan berakhir pada Bulan Maret tahun 2019, mendatang. Karena sudah diserahkan kepada Pemkot Mataram, selepas masa pemeliharaan itu, praktis tanggung jawab pemeliharaan proyek tersebut, beralih kepada Pemkot Mataram.

Sebelumnya, hajat Pemkot Mataram ‘’menyulap’’ kawasan bisnis Cakranegara ini menjadi Jalan Malioboronya Kota Mataram, banyak menuai kritik. Termasuk dari kalangan dewan. Dewan yang berasal dari dapil Cakranegara bahkan pesimis kalau penataan kawasan itu, bakal langgeng. Hal ini, karena sosialisasi terkait penataan kawasan Cakranegara ini dianggap terlalu minim.

Seperti diketahui, Pemkot Mataram mengadopsi penataan Jalan Malioboro Yogyakarta. Konsep Malioboro ini, diterapkan di kawasan bisnis Cakranegara. Pemkot Mataram menggandeng pemerintah pusat dalam melakukan penataan tersebut. Untuk maksud ini, Pemkot Mataram mengklaim sudah cukup melakukan sosialisasi dengan mengundang pihak kecamatan, kelurahan, lingkungan maupun pemilik bangunan di kawasan tersebut.

Dengan sudah terbangunnya kawasan Cakranegara, logikanya, para pihak yang terkait dengan penataan itu sudah dapat menerima penataan yang dilakukan Pemkot Mataram ini. Dengan begitu, seharusnya tidak ada lagi protes apalagi aksi penolakan dari masyarakat di sana mengenai penataan kawasan bisnis Cakranegara ini. Setelah resmi diserahkan menjadi aset Pemkot Mataram, masyarakat tentu menunggu aksi Pemkot Mataram selanjutnya.

Pemkot Mataram diharapkan segera memanfaatkan penataan Cakranegara ini. Jika dikelola dengan baik, penataan kawasan Cakranegara ini dapat menjadi pintu masuk bagi pemulihan pariwisata Kota Mataram. Meskipun bukan merupakan daerah tujuan wisata, namun Kota Mataram merupakan daerah penyangga untuk daerah yang berada di Pulau Lombok.

Dimana rata-rata empat kabupaten yang ada di Pulau Lombok, terkenal sebagai daerah tujuan wisata. Mulai dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara. Ini sejalan dengan semangat #LombokBangkit yang didenganung-dengungkan oleh pemerintah dan masyarakat di daerah ini pascagempa yang terjadi sebulan lebih sejak tanggal 29 Juli lalu.

Selama ini, wisatawan yang berkunjung ke empat kabupaten itu, tidak sedikit yang memilih menginap di hotel-hotel yang ada di Kota Mataram. Ini bukan tanpa alasan, sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram berkomitmen menjadi kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran. Di Mataram, wisatawan lebih mudah menemukan pusat oleh-oleh maupun kuliner.

Bidang kuliner inilah yang membuat Pemkot Mataram tertarik menjadikan kawasan bisnis Cakranegara menjadi seperti Jalan Malioboro yang ada di Yogyakarta. Masih adanya pengguna jalan yang salah memanfaatkan kawasan itu sebagai tempat parkir kendaraan, mungkin saja karena masyarakat belum banyak yang mengetahui, atau lantara Pemkot Mataram belum memanfaatkan kawasan itu sebagai pusat kuliner seperti dijanjikan sebelumnya.

Yang terpenting adalah, bagaimana Pemkot Mataram membuktikan bahwa apa yang mereka programkan itu betul-betul dapat dilaksanakan serta memberi dampak positif terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Aftershock Bisnis Properti Pascagempa Lombok FTERSHOCK dalam artian sederhana merupakan gempa susulan setelah mainshock atau gempa utama. Istilah ini saya pinjam untuk menjabarkan risalah efek yang timbul di sektor properti pasca gempa yang masih membonceng trauma bagi masyarakat.

Setelah diguncang dua kali gempa utama berkekuatan 7 skala richter, geliat pertumbuhan properti di Lombok mulai menemui ujiannya. Dalam penjabarannya, selain dari segi fisik bangunan, bisnis penunjang seperti pembiayaan perumahan juga kena imbas dari guncangan ini.

Para peneliti telah berkesimpulan bulat bahwa jika seluruh energi terlepas maka gempa susulan yang masih menemani warga Lombok lambat laun akan pergi. Tidak begitu dengan dampak yang ditinggalkan.

Sajian data-data pilu dampak gempa telah dijabarkan oleh berbagai instansi pemerintah terkait, dan tentu saja sudah terekspose di berbagai media massa. Sebagian telah menjadi telaah dan acuan untuk tindakan berikutnya, sebagian lagi masih menjadi bahan perdebatan dan komoditas politik yang hangat. Akan tetapi, sehebat apapun debat yang melebar di tengah masyarakat, penulis tidak ambil pusing, toh pemerintah sudah menerbitkan kebijakan, tinggal kita mengawal dan memantaunya dalam tenggat waktu yang juga telah ditentukan.

Proses rehabilitasi dan rekontruksi telah dimulai pasca pencabutan status tanggap darurat. Motivasi dalam bentuk memviralkan tagar Lombok Bangkit membanjiri dunia maya. Kita bersyukur, keinginan mereka dalam memotivasi diri untuk bangkit perlu diacungi jempol.

Telah menjadi pengetahuan kita bersama, jika bencana gempa bumi terjadi, maka fokus pandangan manusia pertama kali akan melihat berapa banyak korban jiwa dan luka. Kedua, fokus itu akan tertuju pada kerusakan tempat tinggal atau properti.

Selama gempa Lombok, efek bisnis properti belum terlalu ditonjolkan, karena memang bukan prioritas. Namun tidak ada salahnya jika kita sedikit menggali dampak dan prospek sektor ini, karena mau tidak mau, kedepannya kepemilikan properti akan sangat bergantung dari bisnis pembiayaan yang mengiringinya.

Sekilas tentang Pembiayaan Properti Kebutuhan pokok manusia secara garis besar dibagi menjadi tiga yakni Sandang, Pagan, dan Papan.

Kebutuhan yang paling terakhir disebutkan merupakan yang termahal dan sulit untuk dipenuhi secara mandiri oleh kebanyakan individu.

Tuhan hanya menciptakan bumi ini satu kali, begitulah lazimnya kelangkaan dan mahalnya properti jika direpresentasikan melalui satu kalimat.

Kehadiran perbankan untuk menjembatani kesenjangan kepemilikan properti sangatlah tepat jika kita mengacu pada amanat Negara melalui Undang Undang yang mengaturnya.

Undang undang no. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 2 berbunyi “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Jelas sudah, melalui kutipan pasal dari UU no. 10 tahun 1998 memandatkan kepada sektor perbankan harus hadir dalam menjembatani kesenjangan ekonomi yang

Oleh:

Muhammad Wirawan Al Faris

(Penulis merupakan Analis Kredit/Loan Analyst di salah satu Bank BUMN di Kota Mataram) timbul di tengah masyarakat. Salah satu kesenjangan itu adalah kepemilikan atas rumah bagi masyarakat, khususya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Tenang saja, untuk urusan ini, pemerintah sudah menyalurkan kredit perumahan bersubsidi melalui beberapa bank di tanah air, sehingga tidak perlu dijabarkan panjang lebar lagi.

Gempa bumi dahsyat akhirnya mengguncang pulau Lombok sehingga bisnis properti yang sebelumnya menjadi primadona akhirnya menemui ujiannya. Kenaikan nilai yang dijanjikan dari sektor bisnis ini tidak terbantahkan. Peningkatan nilai berkisar antara 5-10% per tahun sudah bisa dipegang oleh para pelaku bisnis ini, apakah itu penjual maupun customernya.

Menyambung dari paragraph di atas, yang menjadi sorotan penulis adalah kekeliruan masyarakat umum yang kurang memprioritaskan kewajiban mereka setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan. Mereka terkadang tidak memperhitungkan kemampuan personal terlebih dahulu sebelum mantap mengambil rumah.

Padahal pemenuhan akan “kebutuhan papan” tidak kalah pentingnya dengan sandang dan pangan.

Kenaikan biaya produksi vs Daya Beli Masyarakat Penurunan daya beli sudah dirasakan jauh sebelum gempa menghempas Lombok. Teori dan pendekatan apapun tidak mampu menyangkal kebenarana akan penurunan tersebut.

Terlepas dari pendapat seorang ekonom maupun politisi, tetap saja di “real market”, keluhan kenaikan terucap dari mulut para pelaku jual-beli. Bukan berniat mempolitisir, namun jika tidak percaya, silahkan bermain di pasar ataupun pusat transaksi lain yang ada di sekitaran anda. Jikapun harga tidak dinaikkan, maka kualitas atau kuantitas yang akan dikurangi untuk menyeimbangkan harga baru yang terbentuk.

Kita kembali menengok sektor properti, dan imbasnya ternyata dirasakan lebih dalam lagi. Sejak pertengahan tahun 2018, harga bahan bangunan, terutama bahan baku impor seperti aluminium, baja, kaca dan lainnya mulai merangkak naik.

Angka kenaikan bahan impor tadi rata-rata >10%. Sedangkan untuk menaikkan harga sebagai upaya penyesuaian tidak mudah diambil untuk saat ini. Ya karena tadi, daya beli masyarakat sudah turun. Untuk di Lombok, Pelemahan Pada awalnya menyerang Rumah pada segmen harga >Rp. 300 juta. Pelemahan daya serap berimbas pada cash-flow yang tidak sehat. Memasuki tahun 2017, kelemahan daya serap menyerang segmen harga >Rp. 200 juta. Akhirnya, demi menyelamatkan cash-flow dan kelangsungan usaha, para pengembang akhirnya memutar arah produksi dari perumahan komersial non-subsidi ke perumahan subsidi.

Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan produksi non-subsidi, namun setidaknya menjadikan produksi rumah subsidi menjadi motor penggerak utama usaha properti mereka saat ini. Ibarat payung yang tidak bisa menghentikan hujan, namun cukup untuk melindungi dari basahnya hujan dalam upaya melanjutkan perjalanan.

Gayungpun bersambut, sektor properti yang mandek kembali menggeliat karena daya serap rumah

RADIO

Subsidi sangat tinggi. Masyarakat dari banyak Segmen ekonomi diserap secara luas oleh program pemerintah ini. Meski menurut pengakuan beberapa pengembang, laba yang didapat tidak sebanyak menjual rumah nonsubsidi, namun lancarnya cash-flow bagi mereka sudah lebih baik daripada memproduksi rumah besar namun tidak kunjung terjual, bahkan menelan biaya yang tidak kecil untuk perawatannya. Geliat ini menjadikan Lombok bisa mensejajarkan diri dengan daerah di Jawa dari poin produksi rumah hingga penyerapannya. Namun akhirnya, gempa bumi dahsyat menyapa pulau cantik yang sedang tumbuh gemilang ini. Dalam laporan BMKG, dua kekuatan ber-magnitudo 7 skala richter, belum lagi susulan bermagnitudo 5-6 Skala Richter terus menguji Lombok sejak akhir Juli hingga bulan Agustus berakhir. Kurva bisnis properti mau tidak mau harus turun dari pendakiannya selama ini.

Zonasi Daerah Guncangan demi guncangan dahsyat berpusat di area utara pulau Lombok. Maka sudah jelas efek kerusakan yang ditimbulkan pun berada di area utara. Puncak kerusakan berada di Kabupaten Lombok Utara, diikuti Lombok Barat bagian Batu Layar, Gunungsari dan Narmada.

Serangan ke wilayah Mataram dan beberapa areal pinggiran kota bagian selatan bisa dikatakan agak melemah dengan dampak kerusakan yang tidak terlalu fatal. Zonasi ini berpengaruh secara signifikan terhadap bisnis properti yang sedang berjalan, mulai dari sektor hulu ke hilirnya.

Sektor properti masih bisa bernafas karena serangan yang diterima oleh area kota Mataram ke selatannya boleh dikatakan melemah jika dibandingkan serangan utama di Kabupaten Lombok Utara hingga Lombok Barat bagian Utara. Riak-riak bisnis mulai dari penawaran rumah dan akad kredit masih bisa dijumpai bahkan sejak bulan Agustus 2018, dimana sebenarnya guncangan susulan masih mengintai. Jika dikaitkan dengan kredit pembiayaan, untuk amannya kualitas pembiayaan ke depan, maka wilayah Lombok Utara sementara waktu ditunda hingga pembangunan fisik dan penyembuhan psikis warganya tuntas.

Zona kuning akan lebih selektif diberikan untuk area kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar dan Narmada. Dampak kerusakan di kecamatan-kecamatan tersebut bisa dikatakan terparah kedua setelah Kabupaten Lombok Utara. Bisnis properti untuk zona kuning masih bisa dikatakan berjalan, meski agak lambat.

Mulai penawaran hingga deal, termasuk akad kredit KPR, satu dua unit masih terjadi. Pukulan area ini tidak lain juga karena pelemahan sektor pariwisata yang berbenah untuk beberapa saat, bahkan ada beberapa hotel yang tidak menerima tamu hingga awal tahun. Namun sekali lagi, jika terjadi tawar menawar properti pada zona kuning, terlebih jika properti itu akan masuk pembiayaan, maka seleksi akan ittikad pemohon, kondisi fisik bangunan hingga kontur tanah akan benar-benar diperiksa oleh para pihak sebelum tandatangan transaksi dilakukan.

Area Mataram, Lombok Barat bukan bagian utara (Kecamatan: Kediri, Labuapi, Gerung, Kuripan, Lembar), seluruh Lombok Tengah, dan Lombok Timur selain kecamatan Sambelia dan Sembalun, boleh dikatakan zona aman untuk bisnis properti hingga akhir tahun 2018. Geliat penawaran masih bersambut positif, mulai dari penawaran hingga deal transaksi atau akad kredit lancerlancar saja, meskipun tidak setinggi transaksi sebelum guncangan gempa. Kesimpulan untuk area aman, dampak fisik bangunan dan infrastruktur yang tidak terlalu parah akhirnya tidak melukai psikis warga terlalu dalam, sehingga mereka masih percaya akan properti yang akan diperjualbelikan.

yang mendalam bagi kita. Baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung akan hanyut dalam rasa yang sama. kita kembali menengok bisnis properti dari pembiayaan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merujuk ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Kebijakan ini adalah restrukturisasi. Para debitur pun berbondong-bondong mendatangi bankbank kreditur untuk bertanya bahkan langsung mengeksekusi kebijakan restruk yang ditawarkan.

Akan tetapi, ditengah derasnya penggunaan kebijakan ini, muncul istilah “berdampak langsung” dan “tidak langsung”. Jika berdampak langsung seperti kerusakan fisik bangunan, berat atau sedang, masih termasuk mudah untuk dinilai, karena fisiknya nampak jelas. Atau kegiatan ekonominya tidak berjalan pasca gempa, masih lumrah dan boleh dimasukkan kategori dampak langsung. Anehnya, ketika sang debitur mengaku terpapar “dampak tidak langsung”, maka kerancuan dimulai. Bagaimana tidak dikatakan rancu, fisik bangunan Nampak sehat, kegiatan usaha / income tetap jalan. Perbankan benar benar harus meneliti dengan seksama. Secara fisik mungkin tidak berdampak, namun dengan berbagai alasan mereka berusaha “mendampakkan diri”. Penilaian sulit dilakukan secara obyektif, dan pastinya akan subyektif. Ingat satu hal, kebijakan ini adalah obat penghilang rasa sakit sementara yang tidak menghilangkan kewajiban seluruhnya. Jika masa restrukturisasi telah habis maka perjalalan kewajiban akan berjalan normal kembali, tentunya setelah memperhatikan kondisi keuangan yang sudah jauh lebih baik. Kekhawatiran yang muncul adalah ketika penundaan atau relaksasi ini digunakan untuk ekspansi dan spekulasi di celah bisnis yang lain. Mungkin saja itu terjadi bagi mereka yang mampu namun mencoba mendampakkan diri.

Seluruh sektor ekonomi di Lombok sedang menapaki masa survival menuju pendakian ikhtiar kebangkitan. Penulis sedikit bernafas lega ketika mendengar beberapa pengembang dan pelaku bisnis properti di Lombok Utara melontarkan kalimat optimis perihal bisnis mereka ke depan. Artinya, semangat itu tidak hilang, gempa tidak merobohkan visi mereka. Slogan Lombok Bangkit ternyata bukan hanya di bibir saja. Penulis pernah melihat beberapa titik perumahan di Kabupaten Lombok Utara, sekitaran Sigar Penjalin dan Medana, ada yang luluh lantah namun tidak sedikit yang masih berdiri walau terdapat keretakan yang tidak terlalu parah. Dengan masih berdirinya banyak unit rumah yang berdekatan di pusat gempa, kategori bersubsidi pula, menyiratkan bahwa aftershock bisnis properti di Lombok bisa berlalu dan menghilang seiring penyambutan tahun 2019 nanti.

POJOK Inspektorat akan turun inventarisir infrastruktur mangkrak Yang penting dituntaskan agar berfungsi

*** Rekonstruksi kasus OTT dana bencana temukan fakta baru Harus diusut tuntas

Survival dan Ikhtiar Kebangkitan Tidak dipungkiri bencana ini yang membawa kesedihan dan trauma

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 3 Oktober 2018

Halaman 15

Enam Warga Lobar di Donggala Hilang Kontak (Suara NTB/ist)

MEMUKAU - Aksi band Debu saat tampil memukau di roof top hotel Golden Palace Lombok, pekan lalu.

Golden Palace Hotel Lombok Tetap Menjadi Pilihan Para Artis Indonesia Mataram (Suara NTB) Kelompok pemusik nuansa religi Band Debu yang anggotanya berasal dari berbagai negara menginap di Golden Palace Hotel Lombok pada Selasa (25/9). Kedatangan mereka disambut oleh F&B Manager Golden Palace Hotel Lombok, Reza Pahlevie.

Selama menginap di hotel berbintang empat tersebut, band Debu sempat menghibur para tamu dengan menyuguhkan performance yang mengagumkan di Roof Top Garden Lt.12. Di akhir penampilan, para tamu hotel yang merasa puas dengan performance Debu Band kemudian meminta untuk berfoto dan bercengkrama dengan para anggota Grup Band yang musiknya kaya akan nuansa dentaman rebana paduan alunan irama ala Timur Tengah.

“Kami selaku jajaran manajemen merasa bangga atas kedatangan Grup Band yang memiliki banyak penggemar tersebut karena telah memilih untuk menginap di hotel kami sekaligus memberikan performance yang menakjubkan untuk para tamu hotel. Ini berarti Golden Palace Hotel Lombok dipercaya dapat memberikan pelayanan yang maksimal serta memiliki gedung yang aman pascagempa yang telah melanda beberapa bulan terakhir,” tutur Ernanda Agung D selaku General Manager.

Sebelumnya, hotel yang telah mendapat Label Hijau dengan arti Aman dari PUPR Prov NTB dan Tim Australia ini seringkali diinapi oleh artis Indonesia lainnya seperti Syahrul Gunawan, Anjasmara, Band Geisha, Tukul Arwana, Cita Citata, Nugie, Band Jikustik, Caca Federika, Iis Dahlia, Anang, Ashanti dan artis terkenal lainnya hingga para petinggi negara dan Presiden RI. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas.

Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)

Perketat Perjalanan Dinas Dari Hal. 1 Ia meminta agar seluruh perjalanan dinas pejabat betulbetul tercatat. ‘’Dan setelah selesai perjalanan dinas ada laporan. Sehingga kita mengetahui efektivitas daripada perjalanan dinas tersebut,’’ kata Wagub di Mataram, kemarin.

Ia mengingatkan jangan sampai kepala OPD molor masuk kantor gara-gara perjalanan dinas ke luar daerah.

Diharapkan perjalanan dinas pejabat benar-benar efektif.

Supaya keberadaan Pemda dalam melayani masyarakat juga efektif. ‘’Ada juga undangan-undangan (ke luar daerah) yang tidak harus kita hadir, kita lihat juga urgensinya. Kalau kira-kira tak harus hadir, bisa menggunakan teknologi untuk mengetahuinya,’’ ujar Wagub.

Dalam kondisi NTB pascabencana yang masih berduka,

Rohmi mengatakan Pemda harus pandai memanfaatkan anggaran daerah. Supaya anggaran yang ada digunakan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, ia meminta Biro Umum untuk mengkaji dan menyiapkan rekapitulasi perjalanan dinas pejabat selama 2018. Biro Umum diberikan deadline hingga Kamis, 4 Oktober menyampaikan laporannya.

Ia juga meminta permohonan izin perjalanan dinas disampaikan paling tidak satu minggu sebelum tanggal keberangkatan yang diminta. Sebelum suratnya masuk, diminta juga menyampaikan notifikasinya. ‘’Supaya kita bisa mengatur semua perjalanan ini.

Sehingga keberadaan pimpinan OPD di tempat masing-masing betul-betul bisa efektif,’’ katanya. (nas)

Ditambah Rp1 Triliun Dari Hal. 1 dana desa bisa ditambah kurang lebih Rp 1triliun, khusus untuk pascabencana,’’ kata Ashari di Mataram, kemarin.

Ashari mengatakan, penyaluran DD tahap I dan II dari pemerintah pusat ke Pemda sudah selesai. Namun, ia mengatakan ssekitar Rp221 miliar DD yang belum digunakan. Untuk pencairan DD tahap III akan dipercepat. Menteri Keuangan (Menkeu) akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang percepatan transfer DD. ‘’Insya Allah, dana desa tahap II digunakan untuk penanganan bencana,’’ kata mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini.

Mengenai progres penyerapan DD di NTB, hingga 31 Agustus 2018, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, mencatat penyerapanya baru 28,33 persen atau Rp160,13 miliar.

Hingga 31 Agustus, jumlah DD yang ditransfer pemerintah pusat untuk delapan kabupaten di daerah ini sebesar Rp 612,77 miliar. Dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) sudah ditransfer pemda sebesar Rp 565,32 miliar atau 92,26 persen.

Artinya, DD yang masih belum dibelanjakan pemerintah desa mencapai Rp405,19 miliar. Untuk Lombok Barat, DD yang sudah ditransfer dari pusat ke daerah sebesar Rp76,99 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemda Lobar sudah mencairkan 100 persen ke desa. Namun penyerapannya baru Rp 1,52 miliar atau 1,97 persen.

Lombok Tengah sudah ditransfer dari pusat ke daerah sebesar Rp93,27 miliar. Pemda Lombok Tengah juga sudah mencairkan 100 persen ke

desa. Tetapi, penyerapannya baru Rp53,53 miliar atau 57,40 persen.

Lombok Timur sudah mendapatkan transfer DD sebesar Rp 151,63 miliar. Dari jumlah itu, Pemda Lombok Timur sudah mencairkan DD ke desa sebesar Rp 147,02 miliar atau 96,96 persen.

Penyerapannya hingga 31 Agustus lalu baru Rp 10,36 miliar atau 7,05 persen.

Bima, sudah memperoleh transfer DD sebesar Rp 94,07 miliar dan sudah dicairkan ke desa sebesar Rp 76,76 miliar atau 81,60 persen. Penyerapan DD di Bima termasuk bagus, mencapai 76,95 persen atau Rp 59,07 persen.

Sumbawa telah memperoleh transfer DD sebesar Rp 74,35 miliar, telah dicairkan ke desa sebesar Rp 72,99 miliar atau 98,18 persen. Namun, penyerapannya masih sangat rendah yakni Rp 370 juta atau 0,5 persen.

Dompu telah mendapat transfer DD sebesar Rp 61,70 miliar, telah dicairkan ke desa sebesar Rp 37,52 miliar atau 60,81 persen. Penyerapan DD di Dompu tertinggi di NTB mencapai 86,87 persen atau Rp 32,59 miliar.

Sumbawa Barat telah mendapatkan transfer DD sebesar Rp 31,51 miliar, telah dicairkan ke desa sebesar Rp 31,50 miliar atau 99,98 persen. Namun penyerapannnya masih sangat rendah, yakni baru Rp 2,69 miliar atau 8,54 persen.

Terakhir, Lombok Utara sudah menperoleh transfer DD sebesar Rp 29,26 miliar.

Pemda Lombok Utara telah mencairkan 100 persen ke desa. Namun hingga akhir Agustus, penyerapannya masih nol persen. (nas)

Giri Menang (Suara NTB)Korban bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, tidak hanya menimpa warga setempat. Namun terdapat sejumlah warga Desa Babussalam, Lombok Barat (Lobar) yang merantau di sana diduga jadi korban. Sampai saat ini pihak keluarga di desa Babussalam belum bisa mengontak. Pihak keluarga khawatir dengan kondisi keluarganya yang berada di pusat gempa Kabupaten Donggala.

Ditemui di rumahnya, Mariah warga Dusun Bremi Utara Desa Babussalam tak bisa menahan air matanya ketika ditanya kabar sang adik bernama Sapri yang ada di Donggala dan sampai saat ini belum bisa dihubungi. Memikirkan peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Kabupaten Donggala dan Palu beberapa waktu lalu, semakin membuatnya bersedih.

Bagaimana tidak, sang adik yang pergi merantau dua tahun lalu ke Donggala hingga kini tak bisa ia hubunginya. Rasa cemaspun sangat terasa ketika menemui Mariah dan keluarnya di Dusun Bilekedit Utara Desa Babussalam, kemarin.

Hampir tiap saat keluarganya terus memantau perkembangan bencana gempa di Sulawesi itu melalui televisi.

Berharap ada sedikit kabar yang menerangkan jika sang adik masih dalam keadaan hidup dan sehat. Mariahpun menceritakan kepergian adiknya yang merantau ke Sulawesi. Dua tahun lalu, pria berumur 25 tahun itu meminta izin kepada dirinya dan orang tuanya untuk pergi bekerja menyusul sepupunya yang lebih dahulu ada di Sulawesi.

Selama di sana, Sapri kerap memberikan kabar kepadanya.

Baik kondisinya di sana, hingga pekerjaan yang tengah digelutinya. Bahkan ketika bencana gempa bumi melanda Lombok beberapa pekan lalu, sang adik setiap saat menghubunginya dan keluarganya. Memastikan jika seluruh keluarganya yang berada di Desa Babussalam itu dalam keadaan baik-baik saja.

“Pas gempa di Lombok saya

hubungi adik saya bisa nyambung dia. Saya Tanya dia kerja di mana, dia bilang di kecamatan Donggala,” ujarnya sembari menunjukkan fotonya.

Lega sempat dirasakan karena mengetahui posisi sang adik yang berkerja menjadi buruh jauh dari laut. Meski begitu ia meminta agar Sapri kembali pulang ke Lombok untuk berkumpul dengan keluarga. Hanya saja sang adik belum juga kembali pulang. Bahkan mendengar kabar bencana melanda Donggala membuat rasa risau kembali melanda. Terlebih saat dihubungi, tak ada kabar yang terdengar.

Bahkan sepupu yang tinggal di sana hilang kontak. “Sampai sekarang belum bisa,” ujarnya.

Kini ia bersama keluarga hanya bisa berharap dapat anak ke 4 dari bersaudara itu

(Suara NTB/her)

CEMAS- Pihak keluarga di Babussalam yang mencemaskan keadaan sanak keluarganya di Donggala yang belum bisa dikontak sampai kemarin. dalam keadaan selamat. Dan bisa segera kembali ke Lombok. “Saya berharap adik saya selamat dan cepat pulang. Keluarga di rumah terus menunggu dan khawatir,” harapnya.

Sapri ternyata hanya salah satu warga Babussalam yang pergi merantau ke Sulawesi.

Tercatat terdapat sekitar lima KK yang berada di Sulawesi, bahkan sebagiannya menjadi warga di Mamuju. “Nah di Donggala ini ada satu keluarga, di

sana pak Maksun namanya, sama istri dan anaknya tiga.

Dan sama sepupunya itu, si Sapri itu,” ungkap Kepala Desa (Kades) Babussalam, M. Zaini.

Menurutnya keluarga Maksun dan Sapri ini yang belum bisa dihubungi hingga kini. Pihaknyapun sudah meminta kepada Basarnas dan BNPB untuk mencarikan warganya di Donggala itu. “Dan nanti dia akan menghubungi kita,” pungkasnya. (her)

Wakil NTB Juara Dua Putri Pariwisata Indonesia 2018 Selong (Suara NTB) Putri Indonesia NTB Intelijensia 2018, Malika Ambarani, keluar sebagai juara dua Pemilihan Putri Indonesia (PPI) tahun 2018, pekan lalu dalam ajang PPI tingkat nasional di Jakarta. Anak ketiga dari pasangan H. Suhairi Z, S.H., M.H. dengan Faizah, S.Pd, Pancor, Lombok Timur (Lotim) ini memperoleh gelar Miss Culinary Tourism Indone-

sia 2018 (Runner 1 Putri Pariwisata Indonesia 2018). ‘’Apa yang kita peroleh patut disyukuri, dan berusaha agar kita menjadi yang terbaik selanjutnya,’’ kata gadis kelahiran Selong, 22 Juli 1995 ini kepada Suara NTB. Sarjana Hubungan Internasional (HI) pada Universitas Indonesia (UI) ini terobsesi untuk mengambil peran penting dalam memajukan pariwisata NTB.

Menurut Putri Bunga NTB tahun 2011 dan peraih gelar Best Delegate (1 st Place) of Yogyakarta International Model United Nations 2015 dan United Nations Security Council (UNSC) serta Best Delegate (1 st Place) of Jakarta Model United Nations 2015, dia memahami banyak dunia pariwisata NTB dari beragam cara. Dari mengunjungi destinasi-destinasi wisata di NTB (travelling),

PL Proyek Rehabilitasi Pascabencana Dari Hal. 1 Untuk pembangunan sekolah darurat baik negeri maupun swasta dari tingkat SD hingga SMA yaitu mencapai Rp15 miliar. Anggaran ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah yang belum ditangani oleh pemerintah pusat.

Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur air bersih yang banyak rusak akibat gempa. Pemprov akan membangun sekitar 30 unit embung rakyat.

Untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, Pemprov NTB akan

memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar kepada para UMKM. Bantuan tersebut akan diberikan berupa alatalat produksi serta bantuan modal. Jumlah UMKM yang terdampak mencapai puluhan ribu, namun yang akan diberikan bantuan tidak secara keseluruhan. (nas)

Tak Difungsikan, Mesin Pengolahan dan Pengemasan Eks UPP Pijar Dari Hal. 1 Selanjutnya, produk setengah jadi ini diolah menjadi bahan jadi, kemudian dikemas sesuai standar pasar nasional.

Saat itu kerjasama telah jalan dengan salah satu ritel modern untuk pemasarannya.

Lagi-lagi, programnya tak berjalan lama. Kerjasama macet lagi. Ditengarai karena penjualan tak sesuai dengan biaya operasional sebagai penyebab. Selain itu, mesin-mesin ini ternyata berkapasitas besar sehingga tidak sebanding dengan bahan baku yang tersedia (untuk dikemas).

Setelah kerjasama dengan UD Rizki Tani macet, mesinmesin itu praktis tak berfungsi. Mesin-mesin itu, kita tersimpan rapi, sambil menung-

gu siapa yang bersedia memanfaatkannya. ‘’Terakhir ada yang menggunakan mesin kemasannya untuk pengemasan garam. Tapi tiba-tiba hilang orangnya. Padahal kemasannya kita gratiskan.

Yang penting dia bayar listrik, ‘’ kata Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah, Ir. Lalu Suwarjaya di temui Suara NTB, Selasa (2/10) kemarin.

Ia enggan berkomentar lebih jauh tentang mesin-mesin ini. Sebab ia belum lama ditugaskan di UPTD Dinas Perindustrian NTB ini. Suwarjaya cukup kebingungan memanfaatkan mesin – mesin besar ini. Karena butuh anggaran tidak kecil untuk operasionalnya. Untuk kebutuhan listrik katanya, dalam sebulan bisa mencapai jutaan rupiah jika beroperasi. Anggaran dari pe-

merintah daerah juga tak berpihak untuk mengoperasikannya. Justru, daerah meminta hasil mesin ini dalam bentuk sumbangan PAD. ‘’Biaya beban listrik saja, dengan tidak difungsikan Rp 900.000. Ini yang kami terus upayakan cari anggarannya,’’ katanya.

Apalagi dengan kapasitas produksi sehari sampai 3 ton produk, bukan perkara mudah. Sejauh ini tak satupun ia ketahui di NTB, terdapat pelaku UMKM yang kapasitas produksinya sebesar itu.

Karena itu, ia mempersilakan kepada siapapun perusahaan, atau pihak swasta yang ingin memanfaatkannya. ‘’Sebelumnya PT. GNE punya rencana memanfaatkannya. Tapi realisasinya tidak ada sampai sekarang,” demikian L. Suwarjaya.(bul)

Rekonstruksi Kasus OTT Dana Bencana Temukan Fakta Baru Dari Hal. 1 Hadir dua saksi, mantan Kadisdik Kota Mataram Sudenom dan kontraktor Catur Totok Hadianto.

Dijelaskan Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH, ada tujuh adegan yang dilakukan rekonstruksi. Semua rekonstruksi sesuai dengan proses OTT Jumat (14/9) lalu. ‘’Hasil rekonstruksi itu, kami temukan fakta baru yang ada hubungannya dengan pemeriksaan hari ini (kemarin),’’ kata I Ketut Sumedana.

Dua saksi tambahan yang diperiksa itu pengacara Mochtar M Saleh, SH.,MH dan Hijrat Prayitno, SH. Keduanya diketahui adalah pengacara Sudenom dalam kasus lain, terkait dugaan pungutan liar (pungli) kepala sekolah senilai Rp 150 juta.

Menurut Kajari, keduanya dianggap mengetahui rangkaian peristiwa sebelum OTT dilakukan. “Yang namanya saksi, tentu dia mendengar, mengetahui, merasakan,” ujarnya.

Hanya saja Kajari enggan membuka peran kedua pengacara tersebut. Ia hanya menjelaskan posisinya sebagai saksi dalam perkara HM. ‘’Kedua pengacara ini memang pengacaranya Sudenom dalam kasus lain (Pungli Kepsek). Tapi mereka diperiksa dalam kasus OTT ini,’’ jelasnya.

Terkait fakta baru dan hubungan dengan pemeriksaan pengacara tersebut, belum bisa dibukanya. “Nanti akan kita buka di persidangan,” ujarnya

singkat. Sementara Muchtar M Saleh dan Hijrat hingga siang kemarin dimintai keterangan di ruangan penyidik Pidsus Kejari Mataram.

Tujuh Adegan Sementara suasana rekonstruksi berlangsung tegang. Tersangka tidak saja datang didampingi pengacara, puluhan orang pendukungnya mengawasi dari jarak beberapa meter.

Mereka berkumpul di sekitar Warung Encim. Untuk mengantisipasi gangguan, pasukan Dalmas Polres Mataram dikerahkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi yang berlangsung tertutup di warung.

Adegan pertama, tersangka HM duduk di kursi pojok warung, menghadap pintu masuk warung. Di depannya, dua saksi Kadisdik Sudenom dan Catur Totok Hadianto selaku kontraktor.

Adegan paling substantif dari proses hukum itu pada bagian keempat, ketika saksi Catur menyerahkan amplop warna cokelat kepada tersangka HM. ‘’Dalam adegan ke empat itu terungkap adanya penyerahan dan penerimaan uang dari saksi Catur Totok kepada tersangka HM. Itu semua sudah sesuai dengan keterangan saksi di lokasi rekonstruksi,” kata Kajari Mataram I Ketut Sumedana.

Selanjutnya, proses OTT Kejaksaan muncul pada adegan terakhir atau reka ulang ke tujuh. Ketika tim Kejaksaan kuncul dan langsung menunjuk ter-

sangka HM yang dilihat melempar amlop cokelat tersebut kepada saksi Catur Totok. ‘’Dalam adegan ke tujuh itu tersangka tertangkap tangan mengembalikan amplop dengan cara melemparnya ke saksi Catur Totok,’’ ujarnya.

Tim pengacara tersangka mengamati detail proses reka ulang. Mereka menyangkal beberapa adegan yang dianggapnya janggal.

Tersangka melalui tim pengacaranya langsung memberi penjelasan soal sanggahannya. ‘’Rekonstruksi yang digelar pihak Kejaksaan tersebut sudah tidak sesuai dengan keterangan klien saya. Dari adegan yang ditampilkan tadi, klien kami mengaku tidak pernah menerima amplop uang dari saksi Catur Totok. Memang dia disodorkan amplop uang, tapi tidak diambilnya,” kata Burhanudin.

Sebab itu, Burhanudin menilai rekonstruksi yang digelar Kejaksaan tersebut tidak sah.

Ia meminta reka ulang digelar sesuai isi permohonan dalam sidang praperadilan. ‘’Itu kan versi Kejaksaan, kita klaim itu tidak sah. Makanya kita ajukan praperadilan, dan meminta hakim untuk menggelar ulang rekonstruksinya dan mengacu dari fakta persidangan.’’

Sementara Kajari Mataram menanggapi santai komentar tim kuasa hukum tersangka. “Yang keberatan kan pengacaranya, bukan tersangka,” jawabnya. (ars)

(Suara NTB/ist)

Malika Ambarani (kanan) website Kemenpar, hingga pengalaman di lapangan. ‘’Saya berharap pariwisata NTB di NTB bisa semakin maju, tidak hanya dari segi amenitas dan aksesibilitas, tapi juga pelaku wisata yang ikut terlibat dan mendapatkan keuntungan langsung dari majunya kepariwisataan NTB,’’ katanya. Tak hanya itu, Rani, demikian dia akrab disapa, berharap semua pelaku wisata mencintai dan memelihara destinasi wisata NTB. ‘’Caranya mencintai destinasi wisata tersebut yakni dengan menjaga kebersihannya,’’ lanjut gadis yang memiliki tinggi badan 167 cm ini.

Gadis yang gemar berorganisasi ini juga memiliki pen-

galaman dalam dan di luar kampus. Sesuai dengan jurusannya di kampus, dia pun kerap mengikuti kegiatan simulasi sidang PBB di dalam maupun luar negeri, baik sebagai delegates maupun bagian dari board of directors (chair). Bagi Rani, berkarir di dunia yang cukup spesial ini membuatnya tertantang untuk memahami beragam pengetahuan dalam negeri maupun internasional. ‘’Saya ingin memajukan dunia kepariwisataan NTB khususnya dan Indonesia umumnya ke pentas dunia,’’ ujarnya.

Namun sayang, kata Rani, sejauh ini belum ada komunikasi dari pihak Pemda NTB dalam men-support kegiatan yang dijalaninya. (038)

Tuntaskan Pelabuhan Telong Elong dan Terminal Haji Butuh Rp9 Miliar Dari Hal. 1 Perusahaan tersebut memiliki kapasitas kapal cepat 200 orang penumpang juga memiliki izin untuk penyeberangan kapal cepat Pelabuhan Benete - Pelabuhanan Labuhan Lombok dan Pelabuhan Benete Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur. ‘’Sudah dimanfaatkan Dermaga Telong Elong ke Pelabuhan Benete,’’ ujarnya.

Bayu menjelaskan operasional Pelabuhan Telong Elong hanya untuk kapal cepat atau fastboat. Untuk operasional penuh, kata mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) ini, perlu dilakukan pembenahan-pembenahan kantor maupun dermaga yang ada. ‘’Dermaga ponton dibutuhkan. Kalau mau makin bagus, beroperasi penuh harus ada tambahan investasi Rp 7 miliar. Kita usulkan nanti dalam APBD 2019,’’ kata Bayu.

Bayu menjelaskan, aset daerah berupa Pelabuhan Telong Elong merupakan proyek pemerintahan sebelumnya beberapa tahun silam.

Meskipun belum rampung 100 persen, pihaknya berupaya agar aset daerah tersebut dapat terpakai atau difungsikan.

Pembangunan Pelabuhan Telong Elong mulai dikerjakan tahun 2007. Proyek ini terkesan mubazir karena dikerjakan tidak tuntas. Persoalan klasik yakni kurangnya dukungan anggaran diduga menjadi problem utama mangkraknya mega proyek tersebut. Sejak dibangun tahun 2007 lalu, proyek pelabuhan ini hanya dapat dikerjakan tidak mencapai 50 persen dari target yang ada. Proyek ini hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 1,3 miliar sampai 1,5 miliar tiap tahunnya.

Begitu juga proyek Terminal Haji. Proyek tersebut belum dapat difungsikan karena penganggarannya belum

tuntas. Proyek ini tinggal dilengkapi prasarana pendukung, seperti kursi, meja, AC dan lainnya. Jika belum dianggarkan maka Terminal Haji belum bisa dimanfaatkan. Untuk tahun ini, kata Bayu sedang dipasang jaringan listrik dan lainnya. ‘’Kalau bangunan fisik sudah selesai, tinggal asesoris di dalamnya. Cukup Rp2 miliar untuk melengkapi aksesorisnya. Butuh tambahan investasi baru beroperasi. Kalau Telong Elong sudah fungsional tapi belum maksimal,’’ terangnya.

Proyek Terminal Haji/TKI kembali dikerjakan kembali pada 2017 lalu. Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,8 miliar. Pada waktu itu harapannya, Terminal Haji dapat digunakan jemaah haji Embarkasi Lombok pada musim haji 2018. Tetapi nyatanya, hingga saat ini belum dapat difungsikan.

Pembangunan gedung terminal haji di ZAM sempat terhambat pada tahun 2014.

Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam penanganan aparat penegak hukum.

Namun belakangan aparat penegak hukum mempersilahkan Pemprov untuk melanjutkan pembangunannya.

Selain itu, pembangunannya juga terhambat lantaran adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang masih mengklaim persoalan terminal haji. Proyek terminal haji ZAM dimulai sejak tahun anggaran 2011, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 16,63 miliar lebih.

Pada 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp 8,81 miliar lebih, pada 2012 dialokasikan lagi sebesar Rp 1,09 miliar lebih, dan pada 2013 sebesar Rp 1,73 miliar lebih. Pada tahun 2014 lalu, menganggarkan anggaran sebesar Rp 650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan terminal haji. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 3 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Unram Gelar Puncak Perayaan Dies Natalis Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar rapat senat terbuka memperingati puncak perayaan Dies Natalis ke 56.

Bertempat di auditorium M. Yusuf Abu Bakar pada Selasa (2/10), peringatan puncak Dies Natalis dihadiri seluruh civitas akademika Unram, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, dan ratusan dosen.

Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, membuka rapat senat terbuka. Prof. Husni

dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa peringatan dies natalis tahun ini sedikit berbeda dengan peringatan dies natalis di tahuntahun sebelumnya. Hal demikian sehubungan dengan adanya musibah gempa yang melanda NTB. Dikatakan jika peringatan dies tahun sebelumnya lebih banyak dirayakan dengan berbagai kegiatan seperti olahraga, kesenian, dan seminar ilmiah, maka tahun ini kegia-

tan dies lebih fokus pada pengabdian masyarakat yang dilakukan pada daerah-daerah terdampak gempa.

Prof. Husni tak lupa menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berbakti dan mengabdi kepada Unram, seluruh dosen dan tenaga kependidikan dan juga para mahasiswa yang telah berjasa dalam membangun Unram, mengembangkan dan mengharumkan Unram. (dys/*)

DPRD Lobar Rancang Perda Inisiatif Program Jamkesmin Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) memberikan perhatian serius terhadap penanganan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin agar tak dibebankan biaya berobat alias gratis. Bentuk keseriusan Dewan, para wakil rakyat ini tengah merancang Raperda tentang program jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmin).

Regulasi ini nantinya menjadi payung hukum bagi Pemda untuk membantu warga miskin tersebut. Untuk mematangkan Raperda ini, Dewan mengundang perwakilan masyarakat, kepala desa dan Kadus serta para tokoh untuk memberikan masukan dan saran agar Raperda ini nantinya bisa lebih produktif, efektif dan lebih penting bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Raperda tentang program Jamkesmin ini menjadi payung hukum bagi Pemda untuk membantu warga miskin yang belum ter-cover bantuan BPJS dan Jamkesda non kuota alias tak terakomodir bantuan jaminan kesehatan,” kata H. Wahid Syahril, Lc, selaku Ketua Pansus Raperda tentang program Jamkesmin saat sosialisasi Raperda ini kemarin.

Hadir pada saat itu, Wakil Ketua, H. Nursaid, para tokoh, Kades, masyarakat dan pemuda.

Menurutnya Raperda ini begitu urgen bagi warga miskin yang belum terakomodir bantuan jaminan kesehatan. Sebab sejauh ini diakui banyak warga miskin yang berobat ke Rumah sakit sering ditanyai masalah BPJS. Namun ironisnya banyak warga yang tidak punya BPJS sehingga butuh dibantu oleh Pemda melalui anggaran daerah. Diharapkan melalui forum ini masyarakat bisa memberikan masukan dan catatan yang kurang supaya Perda yang dihasilkan lebih efektif, produktif dan efesien bagi masyarakat.

Tim ahli Raperda, Sunandar mengatakan regulasi ini dibuat untuk menjadi payung hukum bagi Pemda memberikan jaminan kepada masyarakat terutama yang belum masuk KIS, JKN, BPJS maupun Jamkesda.

H. Wahid Syahril SOSIALISASI - Sosialisasi Raperda tentang Jamkesmin oleh pansus untuk mendapatkan masukan dari masyarakat Sejauh ini di Lobar baru 7 ribu warga terakomodir Jamkesda yang didanai dari APBD Lobar.

“Keberadaan dari Raperda ini sangat penting untuk mengakomodir warga miskin yang belum tersentuh JKN, KIS, BPJS dan Jamkesda yang dibiayai provinsi dan kabupaten. Yang mana nantinya Jamkesda didanai oleh APBD Lobar,” ujarnya. Regulasi ini dibentuk atas dasar UU nomor 40 tentang sistem jaminan sosial. Kemudian di NTB, lahirlah Perda nomor 4 tahun 2017 tentang mutu pelayanan kesehatan. Di kabupaten/ kota agar ada legal standing maka wajib melahirkan Perda.

Di satu sisi Pemda jelasnya sudah membuat progam Jamkesda, namun akibat anggaran terbatas lebih banyak warga yang belum terakomodir. Karena itu DPRD Lobar menginspirasi peraturan untuk menjamin masyarakat miskin. Untuk penyusunan Raperda ini Dewan perlu masukan dari masyarakat terkait berbagai hal salah satunya kepesertaan dari Jamkesmin baik dari pihak desa dan dusun sebagai ujung tombak di bawah.

Perwakilan masyarakat, Rusman mengatakan istilah bantuan ini cukup banyak na-

mun pada hekakatnya sama saja. Menurutnya, untuk mengakomodir warga miskin yang belum dapat bantuan, kuota Jamkesmas dan Jamkesda harus ditambah. “Kedua perlu diiperjelas datanya biar tidak tumpang tindih data, perlu diatur juga dan perlu disosialisasikan nama penerimaan Jamskesda ini dan kemudian BPJS, serta Jamkesmin sehingga kalau ada basis data terkait masyarakat yang miskin dan sangat miskin,” jelasnya.

Selian itu, perlu dibenahi pelayanan kepada warga miskin terutama yang belum ada kartu BPJS. Sebab fakta di lapangan justru pelayanan masih terkendala masalah klasik, yakni dokumen dan SOP yang cukup panjang serta berbelit-belit.

Hal senada disampaikan Kades Buwun Mas, Rochidi, bahwa program Jamkesmin ini sangat baik. Namun tentunya perlu dimatangkan agar keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Artinya warga miskin yang menjadi sasaran bisa terbantu. Ia menekankan perlunya perbaikan dan validasi data penerima bantuan. Diperlukan data yang valid agar bantuan yang diberikan

tepat sasaran.

“Data penerima bantuan ini harus diperjelas, divalidasi agar tepat sasaran,” jelasnya. Pihak desa sendiri siap membantu dalam hal data. Ia juga menekankan agar dilakukan pembenahan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.

Senada juga disampaikan Kades Sekotong Timur, H. Ahmad bahwa beberapa persoalan ditemukan saat pelayanan terutama bagi warga miskin yang terkesan dipersulit. Menurutnya Raperda ini nantinya tidak hanya mengatur soal jaminan kesehatan akan tetapi bagaimana mempermudah warga miskin mendapat pelayanan.

Untuk mempercepat pelayanan itu, salah satu yang diusulkan perlu ditetapkan pelayanan kesehatan satu pintu.

“Artinya semua pelayanan di satu tempat saja. Kalau sekarang kan warga mesti ke keliling ke kantor-kantor dinas, itu penyebab jadi lamban dan berbelit-belit. Kalau satu pintu (Kantor) kan warga hanya mengurus semua keperluan di satu tempat, di sana ada Dikes, rumah sakit, BPJS, dan instansi terkait lainnya,” jelas H. Ahmad. (her/*)