Edisi 03 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 169 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

SELASA, 3 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dubes RI di Korea Undang NTB Promosi Pariwisata di KBRI Seoul Melihat potensi pasar pariwisata NTB di Korea, Dinas Pariwisata (Dispar) NTB terus membuat gebrakan.

Setelah beberapa kali charter flight Korean Air Incheon - Lombok sukses bulan lalu, kini saatnya promosi semakin digencarkan.

BOOMING pariwisata NTB di Korea semakin terlihat, setelah ratusan tamu undangan menikmati atraksi seni budaya dan sajian dodol khas rumput laut melengkapi acara puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 di KBRI Seoul. Rombongan Dispar NTB membawa kesenian khas dan menyuguhkan dodol sebagai hidangan bagi tamu undangan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA- Rombongan Dispar NTB bersama tim kesenian khas foto bersama usai pentas pada acara puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 di KBRI Seoul. Kadispar NTB, H.L.Moh. Faozal memberi kenang-kenangan berupa tenun khas Lombok kepada tamu yang hadir pada acara tersebut (kanan).

Gedung Asrama Haji NTB Pernah Dibidik Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Mangkraknya gedung serbaguna di Kompleks Asrama Haji NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram sebenarnya bukan informasi baru. Mangkraknya proyek Kementerian Agama Provinsi NTB ini terjadi sejak 2016 lalu. Bahkan, proyek Rp 54 miliar lebih itu, sudah pernah jadi bidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati NTB) Mei tahun lalu.

TO K O H Beri Lampu Hijau GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memberikan lampu hijau kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) jenjang pendidikan SMA/SMK. Namun, Dinas Dikbud NTB masih menunggu isyarat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kaitan dengan persetujuan seleksi terbuka tiga jabatan eselon II Pemprov NTB. ‘’Menunggu persetujuan seleksi tiga eselon II dari Kemendagri. Baru kemudian kita berani jalan.

Bersambung ke hal 15

Informasi yang dihimpun Suara NTB, pejabat penting Kemenag NTB pernah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Saksi itu diketahui H. Abu Arif, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek senilai Rp 57.444.338.000. Dokumen penting seperti kontrak, realisasi pekerjaan, menumpuk di salah satu ruang penyidik, hasil sitaan dari Kantor Kemenang NTB. Saksi lainnya adalah Kuasa Pengguna Anggarna (KPA).

Namun beberapa kali ditunda pemeriksaannya karena sakit. Sekitar Agustus 2016 kasus itu tak terdengar lagi perkembangannya. Bidikan saat itu tidak hanya gedung utama, namun mengarah ke landscape yang diduga tidak jelas fisiknya.

Dikonfirmasi soal ini, As-

pidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH mengaku belum tahu persis duduk persoalan mangkraknya proyek itu. Dia baru sebatas memantau dari pemberitaan media. Ditanya soal perkara itu sudah pernah ditangani pihaknya sebelumnya, Ery mengaku tidak tahu persis karena posisinya sebagai pejabat baru. ‘’Tapi nanti saya koordinasi,’’ jelasnya.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenag NTB, anggaran pembangunan gedung serbaguna Asrama Haji NTB itu digelontorkan dari APBN pada

Praya (Suara NTB) Keberadaan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok diharapkan akan menjadi salah satu pintu masuk dari kemajuan pesat industri pariwisata NTB. Selain itu, dalam seluruh proses perencanaan pembangunan Poltekpar tersebut harus mencerminkan kekhasan nilai-nilai agama dan budaya yang dimiliki masyarakat NTB.

Termasuk kualitas pembangunan Poltekpar harus betul-betul diutamakan. Mulai dari kualitas bangunannya sampai dengan proses pendidikan di dalamnya benar-benar dipastikan berjalan baik dan menjadikannya sebagai tempat pendidikan terbaik di NTB. Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan hal itu saat

2015. Pagu dananya Rp 60.254.171.470. Tender proyek itu diikuti 97 perusahaan dan dimenangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai penawaran Rp 57.444.338.000.

Sementara, untuk pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan gedung serbaguna tersebut pagu dananya Rp 1.780.133.000. Sumber dana dari APBN. Proses lelang diikuti 50 peserta. Pemenangnya PT Penta Rekayasa dengan nilai penawaran Rp 1.557.402.000.

Bersambung ke hal 15

Berlanjut, Penyelidikan Kasus Pengadaan Bibit Bawang Bima Mataram (Suara NTB) Kasus pengadaan bibit bawang Bima hingga kini belum terlihat perkembangan penanganan penyelidikannya.

Namun pihak Polda NTB memastikan proses hukum masih berlanjut (jalan terus). ‘’Prosesnya masih jalan terus. Ini kan masih penyelidikan,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti MM kepada Suara NTB, Selasa (2/10) kemarin meneruskan penjelasan Dir Reskrimsus Kombes Pol. Anom Wibowo sebelumnya.

Karena konteksnya masih penyelidikan, maka tahapan dan perkembangannya tidak bisa dijelaskan. Banyak pertimbangan yang menurutnya jadi alasan untuk tidak dipublikasikan secara luas, salah satunya kerahasiaan penyelidikan. “Tidak semua bisa kita sampaikan. Intinya masih jalan terus penyelidikannya ya,” kata Kabid Humas.

Pengadaan bibit bawang pada Distan Kabupaten Bima ini menambah daftar kasus di sektor pertanian. Sumber anggarannya dari Kementerian Pertanian RI tahun 2016 dengan Rp 124 miliar. Rekanan proyek sudah pernah dipanggil sebagai saksi sebelumnya, selain itu sejumlah pejabat Distan Kabupaten Bima.

Bersambung ke hal 15 DOA - Gubernur doa bersama dengan Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenpar di lokasi pembangunan Poltekpar Negeri Lombok.

H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Kantongi Persetujuan Mendagri PEMPROV NTB telah mengantongi persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan rencana seleksi terbuka tiga jabatan eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Pembukaan seleksi terbuka tiga JPTP itu tinggal menunggu petunjuk dari Sekda dan gubernur. ‘’Jadi persetujuan sudah ada. Sudah disetujui untuk melakukan seleksi terbuka.

Nanti kita tunggu dulu petunjuk Sekda dan pimpinan untuk pembukaan pendaftarannya,” Bersambung ke hal 15

melakukan peletakan batu pertama pembangunan Poltekpar Negeri Lombok di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (2/9).

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kementri Pariwisata RI Prof. Ahmansyah, Forkompinda Kabupaten Lombok Tengah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta seluruh elemen yang ada di Poltekpar

Negeri Lombok.

Dalam arahannya, gubernur meminta seluruh elemen yang ada di Poltekpar untuk membangun lembaga pendidikan tersebut sebagai sekolah berstandar glabal atau internasional, dengan kualitas nomor satu. Mahasiwa yang menimba ilmu di Poltekpar ini, lanjut TGB diharapkan akan menjadi tulang punggung bagi pembangunan pariwisata di

NTB dan Indonesia pada masa yang akan datang.

Di hadapan ribuan peserta yang hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Poltekpar tersebut gubernur mengatakan, semangat membangun NTB tidak boleh putus. Harus tetap meningkat, begitu juga dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15

Kasus UP Dikpora KSB

Dituntut Tujuh Tahun Penjara, Terdakwa Seret Orang Lain Mataram (Suara NTB) Elisawati, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Uang Persediaan (UP) Dikpora KSB dituntut tujuh tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai terdakwa terbukti bersalah atas dugaan korupsi dana UP senilai Rp 600 juta lebih.

JPU Kejari Sumbawa Fajrin Irwan Nurmansyah, SH dalam

sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (2/10) kemarin mengungkapkan, terdakwa bersalah dan dituntut tujuh tahun penjara sesuai dakwaan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

TUNTUT - Elisawati, terdakwa kasus UP Dikpora KSB. Senin kemarin ia dituntut JPU tujuh tahun penjara.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

Relokasi Pemukiman Warga RENCANA pemerintah kota Mataram untuk membangun jalan di sepanjang Pantai Ampenan berdampak pada warga yang telah lama bermukim di sana.

Mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk direlokasi ke tempat yang disediakan oleh pemerintah kota. Menurut Lurah Bintaro, H.L.Muksin mengatakan pemkot masih mencari tanah untuk merelokasi warga ke tempat baru.

“Tanahnya masih dicari, kalau sudah ketemu baru kemudian warga direlokasi,” ujarnya. Wilayah Bintaro sendiri termasuk daerah yang terkena dalam per(Suara NTB/dok) encanaan pembangunan H.L.Muksin jalan tepi pantai ini. “Tapi yang kena hanya rumah warga yang tinggal di pesisir pantai” ujar Muksin. Ia menambahkan jika rumah warga di tepi pantai juga sudah tidak aman untuk ditempati.

“Apalagi jika angin sedang kencang dan setiap tahunnya daerah itu mengalami abrasi,” tukasnya. Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah kota untuk mengatur dan menata kawasan pesisir pantai agar warga terhindar dari bahaya. “Ada tiga lingkungan yang akan terkena relokasi mulai dari kampung Bugis, Pondok Prasi sampai Bintaro Jaya,”ujarnya.

Warga yang terkena dampak pembangunan, kata Muksin, sudah didata oleh pihak kelurahan. “Datanya sudah ada sama kita berapa jumlahnya,” imbuhnya. Para warga yang berada di lingkungan tersebut mau tidak mau harus menerima keputusan dari pemerintah. “Apalagi kan mereka akan diberikan tempat, kalau tidak ada tempat baru mereka tidak mau,” tukasnya.

Ganti rugi untuk tanah hanya diberikan kepada warga yang memiliki sertifikat tanah. “Kebanyakan mereka tidak punya, tetapi ada yang punya tanah disitu baru nanti diganti oleh pemerintah,” kata Muksin (uul)

Halaman 2

Meningkat, Kekerasan terhadap Perempuan di Mataram Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, mencatat kasus kekerasaan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Data hingga bulan Juli lalu, ada 86 kasus kekerasaan terhadap perempuan. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya yang sekitar 60 kasus.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengungkapkan, terjadinya peningkatan kekerasaan terhadap perempuan didasari keberanian korban melaporkan kasus dialami dalam hubungan rumah tangga mereka. Data bulan Juli lalu, ada 86 kasus kekerasaan terhadap perempuan. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya yang hanya sekitar 60 kasus.

Artinya, masyarakat telah mengetahui prosedur atau mekanisme jika mengalami kekerasan fisik, psikis maupun seks. “Kenapa ini meningkat karena korban berani

melapor. Tidak kayak dulu, dipukul, mereka diam saja,” kata Dewi baru - baru ini.

Keberanian korban melapor sangat diapresiasi. Korban yang umumnya perempuan tidak lagi mau diperlakukan kasar atau didiskriminasi.

Pihaknya juga menfasilitasi dan melakukan pendampingan lewat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi korban kekerasaan.

Dewi menjelaskan, kekerasaan di rumah tangga terjadi karena berbagai faktor. Pertama, lemahnya ketahanan ekonomi keluarga. Kedua, fak-

tor disharmonisasi. Ketiga, faktor kecemburaan dan lain sebagainya. “Banyak penyebabnya bisa faktor ekonomi, cemburu dan lain - lain,” paparnya.

Umumnya kekerasaan terjadi bisa dalam bentuk fisik, psikis, maupun seks. Korban yang melapor ke P2TP2A melakukan pendampingan dan advokasi kepada korban. Dengan harapan kata Dewi, secara psikis bisa diselamatkan.

Di satu sisi, mantan Kepala BKD Kota Mataram ini menambahkan, sebenarnya penting kemudian terjalinnya sinergitas kinerja antara lembaga lintas sektor, organisasi,

maupun individu dalam mengelola P2TP2A, sehingga tujuan P2TP2A yaitu kesejahtraan, kesetaraan, keadilan gender serta terciptanya kemandirian dan memiliki kepribadian yang kuat khusus perempuan dan anak korban kekerasaan.

“Kita juga berharap masyarakat turut berpartisipasi mengurangi korban kekerasaan perempuan dan anak,” demik i a n ujarnya. (cem)

Hj. Dewi Mardiana Ariany (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

PRAKTIK PUNGLI - Di Jalan Tambora atau samping UIN Mataram diduga terjadi praktik pungli untuk menempatkan lapak di sini. Tim Saber Pungli akan menelusuri praktik tersebut.

Tingkatkan SDM Petugas Pasar WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Akhmad Azhary Ma’ruf angkat bicara terkait rencana Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan pemangkasan jumlah petugas pasar. Seperti diketahui, pemangkasan petugas pasar ini merupakan buntut dari temuan Inspektorat di beberapa pasar tradisional yang berkaitan dengan retribusi pasar yang tidak sesuai dengan jumlah bongkol karcis yang habis. ‘’Mengurangi petugas pasar itu, bukan solusi,’’ katanya kepada Suara (Suara NTB/fit) NTB di ruang kerjanya, Akhmad Azhary Ma’ruf Senin (2/10). Yang harus dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram adalah memberikan pemahaman kepada petugas pasar.

Bahwa dalam hal ini kualitas SDM yang perlu ditingkatkan. Buktinya, pasar tradisional di Mataram tidak terawasi secara maksimal. Untuk itu perlu adanya pemimpin yang dekat dengan para pelaksana di tingkat bawah. ‘’Jadi tidak mesti kebijakan itu berupa pengurangan,’’ cetusnya. Justru, pengurangan petugas pasar, lanjut Azhary Ma’aruf, akan memunculkan persoalan, yakni pengangguran baru. ‘’Jangan kita menambah jumlah masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap,’’ pintanya. Tidak hanya itu, persoalan yang juga akan berpontensi muncul dengan kebijakan pengurangan petugas pasar, akan berdampak kepada kondisi negatif di pasar.

Karena, bukan tidak mungkin petugas pasar yang akan diberhentikan, berusaha mempertahankan diri. ‘’Jadi akan timbul masalah yang jauh lebih rumit lagi,’’ katanya mengingatkan. Politisi Hanura ini menyerukan bahwa idealnya kepala pasar harus berasal dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara). ASN dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terkait pengeloaan pasar tradisional.

Yang terjadi di Mataram, kepala pasar hampir semuanya bukan ASN. Azhary Ma’aruf tidak menyangkal kabar bahwa kepala pasar di Mataram sebagian besar merupakan tim sukses. Bahkan fenomena ini, akunya, sudah terjadi dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, ia meminta eksekutif untuk mengkaji kebijakan kepala pasar dari kalangan ASN. ‘’Boleh orang-orang yang di bawahnya itu tidak memiliki nomor induk pegawai. Tapi orang yang ditempatkan di jabatan orang nomor satunya itu (kepala pasar, red) itu harus memiliki dedikasi dan semangat bahwa mereka itu adalah abdi pemerintah. Buktinya dengan mereka memiliki nomor induk kepegawaian,’’ terangnya. Menurut anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini, selama jabatan kepala pasar diserahkan kepada yang bukan ASN, persoalan pasar di Mataram diyakini tidak akan terselesaikan dengan baik. (fit)

Pemkot Mataram Dalami Dugaan Pungli pada Lapak PKL Mataram (Suara NTB) Tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) telah dibentuk akhir 2016 lalu. Bukan berarti praktik pungli tidak lagi terjadi. Justru berbagai macam modus dilakukan pelaku melegalkan praktik haram tersebut.

Ditemukan kasus demikian di Kota Mataram seperti operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Pasar Sayang - Sayang

dan kini dugaan jual beli lapak di Jalan Tambora disebut oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebagai salah satu cara pelaku merusak wibawa pemerintah untuk kehidupan mayarakat.

“Ini cara - cara sangat bisa merusak dan merugikan kewibawaan pemerintah,” kata Mohan menanggapi dugaan pungli masih marak terjadi di Mataram, Senin (2/10). Kasus

dugaan penjualan lapak di Jalan Tambora secara tertulis, Mohan belum menerima laporan dari instansi teknis. Informasi itu baru ia diketahui dari media massa.

Tetapi pasti ini akan jadi atensi dan tidak menutup kemungkinan jadi pintu masuk untuk praktik pungli di tempat lain.

“Saya tidak berani memvonis, tapi nanti saya lakukan pendalaman,” ujarnya.

Wawali menambahkan, ka-

Mataram (Suara NTB) Pengisian dua jabatan lowong, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Sosial masih menunggu rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, pihaknya telah mengkonsultasikan hal tersebut ke Kemendagri.

Hasil konsultasi itu nanti dijadikan dasar untuk meminta rekomedasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Prinsipnya Kemendagri siap membantu. Hanya saja kemarin ada proses administrasi yang kurang, sehingga perlu diperbaiki,” jawab Sekda dikonfirmasi (2/10). Dijelaskan, konsultasi ke KASN sebagai persyaratan pembentukan panitia seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Namun demikian Ke-

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito mendagri kata Sekda, memberikan dua opsi pengisian jabatan di Dukcapil. Di antaranya, pengisian melalui pansel atau pergeseran. Pun dilakukan pergeseran berdasarkan persetujuan pejabat pembina

kepegawaian, maka jabatan kosong akibat pergeseran tersebut akan dipansel. “Nah, itu yang masih menunggu kebijakan dari Pak Wali. Kalau Pak Wali bilang pansel, kita akan pansel,” jawab Sekda.

Tim pansel sedang mulai berproses. Mereka belum bekerja karena menunggu dua jabatan yang lowong. Eko memastikan bahwa bulan November mendatang dua jabatan tersebut sudah bisa terisi.

“Insya Allah, November ini terisi semua,” tuturnya.

Jabatan Dukcapil sejauh ini masih di Plt -kan ke Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. Kadis Dukcapil sebelumnya, Drs. H. Ridwan (alm) telah berhalangan tetap.

Sementara, Dinas Sosial sendiri kini dijabat H.L. Indra Bangsawan akan pensiun tanggal 31 Oktober mendatang. Praktis, jabatan ditinggalkan akan kosong sehingga dinilai mendesak untuk segera diisi. (cem)

Pusat Bisnis tetap di Jantung Kota ekonomi di kawasan di selatan. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Senin (2/10) menjelaskan, rencana pemindahan pusat pemerintahan sebenarnya sudah dirintis atau dahului dengan pembangunan gedung DPRD dan sebagian SKPD teknis.

Rencana ini harus dikonkretkan yang dimulai dengan pembebasan lahan seluas empat hektar. Pembebasan lanjut Mohan, dilakukan bertahap dan kemungkinan hingga 2018 belum bisa dituntaskan. “Lahan ini

faatkan hal tersebut.

Meskipun demikian, ia berjanji akan menertibkan praktik pungli di Kota Mataram. “Saya tidak mau ini terus terjadi,” tegasnya. Di satu sisi, ia mengapresiasi asosiasi pedagang kaki lima (APKLI) maupun masyarakat lainnya mengungkap praktik tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat penting sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran. (cem)

Pengisian Jabatan Lowong Tunggu MWP akan Direvitalisasi Rekomendasi Kemendagri

Wacana Perpindahan Kantor Walikota

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana akan mengubah wajah ibukota provinsi NTB. Salah satunya dengan memindahkan kantor Walikota ke Lingkar Selatan.

Meskipun pindah, tetapi aktivitas bisnis tetap dipusatkan di jantung kota.

Rencana pembangunan kantor walikota diperkirakan membutuhkan lahan sekitar empat hektar itu setidaknya memantik perhatian publik. Ada harapan terjadi pemerataan

sus ini nantinya akan diklarifikasi ke Dinas Perdagangan seperti apa duduk persoalannya. Sebab, ia secara detail tidak mengetahui persis. Jika kemudian ditemukan keterlibatan oknum pegawai akan diambil langkah yang lebih konkret menyelesaikan persoalan tersebut. Mohan mengaku, berulangkali diingatkan ke pegawai agar tidak melakukan praktik tersebut. Tapi masih saja ada oknum meman-

yang jadi prioritas dulu.

Lokasi sudah ada yang cukup ideal,” katanya.

Faktor yang mendorong agar pembangunan kantor Walikota diarahkan ke bagian selatan. Pertama, kondisi gedung di tempat sekarang ini dinilai tidak representatif sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan, karena merupakan bangunan lama.

Kedua, lahan parkir tidak ideal jika menerima kunjungan.

Teman - teman tahu sendirilah. Bangunan ini kan sudah tidak representatif

lagi,” sebutnya.

Dia menegaskan, pindahnya kantor walikota bukan berarti segala aktivitas ikut pindah. Dikatakan, kawasan bisnis yang sudah eksis dan memiliki zona tetap dipusatkan di tengah kota. Mungkin nanti pasti akan mempengaruhi ketika pusat pemerintahan dipindah, sehingga geliat ekonomi di Lingkar Selatan turut bergerak. “Saya pikir ini bagus, akan ada pemerataan,” terangnya.

Besarnya kebutuhan anggaran tidak memungkinkan

APBD Kota Mataram mampu mengcover. Pemkot Mataram akan meminta bantuan ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan fisik. Sedangkan, pembebasan lahan bisa dilakukan menggunakan APBD. Opsi lainnya dengan menjual aset lama kemudian mengganti dengan aset baru. “Mungkin penjualan aset ini jadi opsi terakhir. Yang penting bagaimana pembebasan lahannya dulu,” demikian kata Mohan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram telah mengajukan anggaran revitalisasi senilai Rp 1,6 miliar untuk menata dua aset milik Pemkot Mataram, yaitu Mataram Water Park (MWP) dan Sirkuit Selagalas. Selanjutnya, Pemkot akan mengkomersilkan MWP kepada masyarakat.

Kepala Dispora Kota Mataram, Amran M. Amin mengaku telah bertemu dengan Sekda untuk membicarakan pengelolaan MWP. Pihaknya mengajukan permohonan atau usulan anggaran revitalisasi aset mangkrak itu bisa terlihat bersih dan beroperasi.

“Baru saja saya bertemu Pak Sekda, tapi tidak berbicara soal kehadiran pihak ketiga. Kami minta anggaran revitalisasi,” kata Amran, Senin (2/10).

Permohonan anggaran diminta senilai Rp 1,6 miliar.

Nantinya akan diperuntukkan revitalisasi MWP senilai Rp 1 miliar dan sirkuti Selagalas senilai Rp 600 juta. Mantan Camat Mataram ini menambahkan, rencananya penataan akan dimulai dari pintu masuk dengan membuat jalan permanen, taman hingga beberapa bagian di areal kolam renang. “Sementara anggaran tidak ada, dilakukan bersih - bersih dulu. Nanti

kita kerjasamakan dengan Lingkungan Hidup, PU, dan Pertamanan,” tambahnya.

Saat ini kata Amran, pihaknya memang tidak berbicara komersil. Untuk mengoperasikan membutuhkan biaya dan mau tidak mau akan mengarah ke sana (dikomersilkan). “Mau tidak mau arahnya kesana,” ujarnya.

Investor pernah berencana mengelola kolam renang tersebut.

Akan tetapi, tidak ada komunikasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dari hasil pembicaraan dengan Sekda, pihaknya diminta membenahi terlebih dahulu baru kemudian berpikir soal pihak ketiga. Amran mengatakan, selama ini jadi kendala pemanfaatan kolam itu karena tidak memenuhi standar nasional. “Kalau tidak salah kurang 25 centimeter. Kalau tidak sesuai standar, jadi masalah juga,” ucap dia.

Sama halnya dengan Sirkuit Selagalas. Ada kekurangan lintas sekitar 2.000 meter. Ini nanti akan ditata kembali sehingga memenuhi standar nasional.

Tindaklanjutnya nanti akan diupayakan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mendiskusikan kembali. Di samping itu, akan mengajukan proposal bantuan ke Kemenpora. “Sudah diajukan proposal tapi belum ada respon,” demikian kata Amran. (cem)

(Suara NTB/cem)

AKAN DIREVITALISASI - Dispora Kota Mataram telah mengajukan anggaran revitalisasi MWP dan sirkuit Selagalas.

Penataan akan dimulai 2018 mendatang. Beginilah suasana kolam renang MWP di kompleks Taman Udayana, tidak terurus, sedang kolamnya tidak berstandar nasional.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

(Suara NTB/bul)

BERAS - Cadangan beras milik Bulog di Gudang Beras Lamusung, Kabupaten Sumbawa Barat masih terjaga.

Jual Produk BBM Terlengkap SPBU Selagalas Mataram adalah satu-satunya SPBU di NTB yang menjual produk Bahan Bakar Minyak (BBM) terlengkap. SPBU lokasinya terpisah aspal jalan dengan RSJ Mutiara Sukma inipun dilengkapi dengan perangkat terbaru untuk melayani pelanggan.

SPBU 5483210 Selagalas, berlokasi di Jl. Gora II Selagalas, Kecamatan Sandubaya Mataram. Enam jenis produk yang dijual diantaranya, Premium, (Suara NTB/bul) Pertalite, Pertamax, Pertamax Lalu Dedy Suhendra Turbo, Solar dan Pertamina Dex. “Kami satu-satunya SPBU yang menjual bahan bakar produk Pertamina yang paling lengkap. Dengan bahan bakar spek tinggi untuk kendaraan-kendaraan sejenis Ferrari, Hummer dan lainnya, kami sediakan,” terang Manajer Operasional SPBU Selagalas, Lalu Dedy Suhendra.

BBM dengan spesifikasi tinggi itu sengaja disiapkan, dengan dukungan pasokan langsung dari Bali, karena melihat adanya tren penggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Ditambah lagi mesin-mesin kendaraan sudah mulai memanfaatkan teknologi tinggi untuk meminimalisir polusi udara.

SPBU Selagalas yang beroperasi sejak 11 tahun dari agustus 2006, telah bersertifikasi Pasti Pas good oleh TUV Rheinland yaitu auditor independen dari perusahaan Jerman. Sehingga diyakinkan, soal kualitas produk, dan kuantitas isi bahan bakar di SPBU ini, sudah berdasarkan ketentuan resmi Pertamina.

“Untuk peyalanan kepada pelanggan, paling nomor satu, setiap bulan dilakukan audit untuk menjadi Pasti Pas, kuantitas, kualitas, fisik dan pelayanan diaudit, jadi tidak ada celah untuk melakukan tindakan-tindakan di luar, seperti pencurangan tera, tidak ada, karena setiap bulan ditera. Kalau lebih dari apa yang ditentukan oleh pertamina, kita gagal,” demikian Dedy menjawab soal adanya temuan-semuan SPBU terindikasi tidak menggunakan takaran standar pengisian kepada pelanggan.

Sebelum pelayanan pengisian BBM kepada pelanggan, dilakukan swatera dan breafing kepada pegawai SPBU Selagalas. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya keluhan pelanggan, baik dari sisi pelayanan maupun produk.

Sebelumnya, tim dari Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan sidak ke SPBU-SPBU di Kota Mataram. Dua SPBU, Karang Jangkong dan SPBU Sayang-Sayang mendapat catatan merah dari tim, karena pelayanan kuantitas produk BBM yang dijual, tidak sesuai standar. Dua SPBU itupun sempat disegel petugas. kata Sales Representative Pertamina Depo Ampenan, Reggi Senjang Pramagarjita mengakui Di NTB terdapat 67 SPBU, tersebar di Pulau Lombok 46 unit, sisanya tersebar di Pulau Sumbawa, 50 persen di antaranya belum menggunakan takaran Pertamina (Pasti Pas). Sisanya masih menggunakan standar metrologi. Karena itu, bagi SPBU yang tidak menggunakan standar pelayanan di bawah itu, disiapkan sanksi, berupa penyegelan, sampai ketentuan dipenuhi.

“Kami menjual produk dan layanan yang memuaskan pelanggan. Karena itu, kami tidak ingin ada celah pelanggan dikecewakan. Standar pengisian yang ditentukan Pertamina, tetap nomor satu kami kedepankan,” demikian Dedy. (bul)

Kentucky Sambal Sasak Buka di Mataram Mataram (Suara NTB) KIS Chicken resmi dibuka di Mataram, setelah yang pertama dibuka di jalur Senggigi, Lombok Barat. Menu-menu khas kentucky yang disediakan dengan citarasa sambal khas sambal Sasak, menambah referensi kuliner di ibukota Provinsi NTB ini.

KIS Chicken berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 3 Komplek Pertokoan Yudha, Jempong Baru Mataram. KIS ini sebenarnya singkatan dari Khas Inak Siti (Khas Ibu Siti).

Oleh ownernya, Agus Setiawan Salim, menggunakan nama KIS sebagai cerminan kuliner khas lokal.

Meski menu utamanya adalah ayam, KIS juga diperkaya dengan menu-menu lain untuk memperbanyak pilihan pelanggan. Diantaranya, nasi goreng KIS, nasi goreng bertelur, nasi goreng sayap, chicken steak, chicken burger, mie goreng KIS, mie goreng bertelur, kwetiau goreng KIS, kwetiau goreng bertelur, perkedel, sambal KIS, dan sambal geprek. Semuanya menggunakan standar harga sangat bersahabat, Rp 16.000 ke bawah/ porsi. Camilannya, chicken strips, french fries, bombay ring.

Minumannya, juga kaya pilihan. Diantaranya ice cream, jus alpukat beragam pilihan, orange jus, milo, milo float, nestea, cappuccino juga beragam pilihan, kopi Lombok dan es teh. Lokasinya tak sulit dicari, arah selatan dari kampus IAIN Mataram, atau sebelum sampai bundaran jalan Lingkar Selatan, jika arahnya dari utara menuju jalan by pass.

Sebelum sampai bundaran, tetaplah menengok ke kiri. Bisa dilihat billboard besar dominan warna merah, bertuliskan KIS Kitchen. Soal rasa, jangan diragukan. Kentucky dengan pilihan sambal khas Sasak dengan dua pilihan rasa, hot I dan hot II, ditambah dengan saos, sangat cocok di semua lidah.

KIS Chicken juga bisa dijadikan tempat nongkrong yang refresentatif, terutama bagi anak-anak muda. Bisa mengambil tempat santai sambil makan di pinggir jalan, lantai I, atau lantai II-nya.

“Kita siapkan untuk middle ke bawah. Harganya sangat ramah kantong,” kata Agus Setiawan.

KIS juga menyiapkan tempat dan paket untuk ulang tahun. Dikasi murah dengan kapasitas 25 orang, cukup merogoh kantong hanya Rp 450.000. KIS Chicken saat ini sedang berpromosi, sampai waktu yang tak ditentukan. (bul)

(Suara NTB/ist)

Menu KIS Chicken

Halaman 3

Harga Beras Mulai Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyampaikan peringatan, angka inflasi mulai menunjukkan gejala yang tidak baik. Salah satunya, karena sumbangan harga beras yang mulai mengkhawatirkan dan berpotensi memicu pelemahan daya beli orang miskin.

Hal ini disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih usai rilis resmi statistik di kantornya, Senin (2/10) kemarin.

“Padi-padian (beras), umbiumbian dan hasilnya, mengalami inflasi 2,94. Sumbangannya terhadap total inflasi pada Bulan September 2017 sebesar 0,1639. Sumbangannya cukup tinggi, sudah mengkhawatirkan ini,” kata Endang.

Berdasarkan hasil pencatatan timnya di empat pasar besar di NTB, Bertais, Kebon Roek, dan Pagesangan, harga beras cenderung tingi. Inflasi

yang disumbang oleh beras ini, menurutnya lebih dikarenakan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh Permendag terbaru, tidak sampai kepada pedagangpedagang pasar tradisional.

“Kalau supermarket, iya, sudah memberlakukan HET. Tapi pedagang-pedagang beras di pasar tradisional tidak mendapatkan informasi itu,” imbuhnya.

Selain itu, saat ini sudah memasuki musim sub round III, dimana petani sudah mulai jarang menanam padi dan lebih cenderung menanam

palawija. Karena itulah, pedagang nampaknya mulai terbatas mendapatkan stok.

Pada Bulan September 2017, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,04 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 128,18 pada bulan Agustus 2017 menjadi 128,23 pada bulan September 2017. Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,13 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan September 2017 sebesar 0,04 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks

Dekranasda Jalan Tanpa Dukungan Anggaran Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menegaskan program-program Dekranasda tetap jalan, sekalipun tanpa dukungan dana hibah yang beberapa tahun ini tak ada alokasinya.

Erica menyebut beberapa alternatif lain yang dilakukan agar program-program jangka pendek dan jangka panjang Dekranasda NTB tak tersendat.

Salah satunya dengan melibatkan hubungan pertemanan yang dimilikinya secara pribadi.

“Kita tidak khawatir sih, walaupun tidak ada dana hibah. Kalau ada dana hibah tentu lebih baik kan.

Kita kan banyak teman, kayak dengan Miranda.

Kita jalan karena pertemanan dah,” demikian istri Gubernur NTB ini menyikapi santai keterbatasan dukungan anggaran.

Menurutnya dana hibah bukan segalanya untuk melaksanakan kegiatan.

Erica menyebut teori kewirausahaan yang paling penting adalah koordinasi dan networking. Dekranasda NTB memiliki program jangka panjang, menurunkan angka pengangguran dengan memperbanyak penumbuhan wirausaha.

Karena itu, yang dilakukaan saat ini, Dekranasda goes to campus, Dekranasda goes to school, dengan menggandeng langsung wirausahawirausaha sukses di bidangnya. Banyak putra-putri NTB yang sudah sukses di usahanya. Baik di level nasional, bahkan internasional. Rekan-rekannya yang digandeng inilah yang didaulat menjadi pembicara/motivator kepada mahasiswa dan anak-anak sekolah.

Kemudian Dekranasnya juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk menyelipkan programnya. Dibidang perindustian, kerjasama dilakukan dengan Dinas Perindustrian, demikian juga di bidang UMKM, kerjasamanya dengan Dinas Koperasi dan UMKM, di bidang pemasaran, kerjasamanya dengan Dinas Perdagangan, dan stakeholders terkait lainnya.

“Sedih sekali melihat di Koran-koran bahas yang memuat pengangguran, tidak lulus CPNS. Karena itu, pro-

(Suara NTB/bul)

Hj. Erica Zainul Majdi gram jangka panjang kita adalah mengawal generasi muda untuk menjadi wirausaha. Itu sangat riil untuk ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Dengan tanpa dukungan dana hibah ini, Dekranasda NTB berupaya ingin mengangkat produk-produk hasil industri kerajinan lokal agar menjadi tuan di rumah sendiri, salah satunya kain tenun.

Saat ini fenomenanya tenun hanya dipakai pada acara-acara tertentu. Tentu harusnya, produk lokal ini menjadi atribut sehari-hari bagi masyarakatnya. Bagaimana menjadikannya sebagai pakaian yang nyaman dan membanggakan, itulah yang ingin diwujudkan Dekranasda.

“Kemarin waktu fashion on the street kita juga jalan tanpa dukungan anggaran. Jika hanya mengkampanyekan ayo pakai-ayo pakai, perlu waktu yang agak lama,” ujarnya.

Mengajak masyarakat mencintai dan menggunakan produk lokal ini terus dikembangkan.

Bahkan Riya Miranda, salah satu desainer lokal yang digandeng punya edisi khusus yang dapat digunakan sehari-hari, pakaian dari atas dan bawahannya lengkap.

Di level internasional, kain tenun produk lokal akan diikut sertakan pada salah satu event pameran yang akan dilaksanakan di Milan, Italia pada akhir tahun ini. Dekranasda tidak memiliki anggaran khusus untuk memfasilitasi. Namun karena hubungan yang baik dengan stakeholders, tidak ter-

lalu memberatkan katanya.

“Kebetulan Riya Miranda punya visi misi yang sama dengan kita, ada kontrak dengan kita. Konsisten mempromosikan kain tenun NTB, dibanding kain tenun dari daerah-daerah lainnya,” demikian Erica. (bul)

Senin, 2/10/17

pada Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 4,1 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,68 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,21 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,1 persen dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,00 persen.

Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,83 persen dan Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,76 persen.

Kenaikan inflasi, artinya terjadi kenaikan harga-harga. Tentu mengkhawatirkan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Bahkan dapat memicu kemiskinan. Karena itu, BPS merekomendasikan untuk memperbanyak sosialisasi HET beras.

Dilain pihak, Perum Bulog

Divre NTB menegaskan ketersediaan stok beras di NTB masih terjaga untuk memenuhi kebutuhan hingga April 2018 mendatang.

Gudang-gudang penyimpanan Bulog dari Pulau Lombok hingga pulau Sumbawa, masih dipenuhi stok. Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma‘mun menyebut, karena masih tingginya cadangan pangan dalam daerah, Bulog pusat merekomendasikan pengiriman ke luar daerah.

Perum Bulog Divre NTB total telah melakukan pengiriman besar ke luar NTB sebanyak 21.100 ton. Dengan jumlah pengirim terbesar masing-masing 14.000 ton asal Sub Divre Sumbawa, 5.000 ton Sub Divre Bima, 2.100 ton asal Divre NTB. Dua provinsi yang dikirimi diantaranya, NTT 14.000 ton, Bali 7.100 ton. (bul)

Harus Ada Penerbangan Langsung dari Timur Tengah Mataram (Suara NTB) – Mendapat predikat sebagai provinsi berlabel halal destinasi pariwisata nampaknya belum mampu mendongkrak kunjungan wisatawan Timur Tengah. Cara paling efektif adalah mengupayakan penerbangan langsung ke Lombok.

Menurut Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih di kantornya, Senin (2/10) kemarin, jumlah wisatawan Timur Tengah yang berkunjung ke NTB masih relatif kecil. Karenanya, potensi tersebut harus dijemput dengan mewujudkan penerbangan langsung dari sana ke Lombok.

“Wisatawan Timur Tengah yang datang ke sini (NTB), kan harus turun di Jakarta, atau Bali, mungkin saja karena tidak ada penerbangan langsung. Jadwal ke NTB kurang,” ujarnya.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Agustus 2017 mengalami kenaikan dibandingkan Bulan Juli 2017. TPK Bulan Juli 2017 tercatat sebesar 54,99 persen, naik 3,80 poin pada Bulan Agustus 2017 dengan TPK 58,79 persen.

Jika dibandingkan dengan TPK Bulan Agustus 2016 sebesar 42,17 persen, berarti mengalami kenaikan sebesar 16,62 poin.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang

pada Bulan Agustus 2017 tercatat 2,13. Ini lebih lama 0,09 hari dibandingkan dengan RLM bulan Juli 2017 sebesar 2,04 hari. Jika dibandingkan dengan RLM Bulan Agustus 2016 yang hanya 1,67 berarti terjadi kenaikan 0,46 hari.

Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang Bulan Agustus 2017 tercatat 97.060 orang. Ini mengalami kenaikan cukup drastis sebesar 36,11 persen dibanding tamu Bulan Juli 2017, hanya 71.311 orang.

Jika dibandingkan dengan tamu menginap Bulan Agustus 2016 sebanyak 72.494 orang, berarti mengalami kenaikan sebesar 33,89 persen.

TPK hotel non bintang pada Bulan Agustus 2017 tercatat 27,41 persen, naik sebesar 2,86 poin dibandingkan dengan TPK Bulan Juli 2017 yang tercatat sebesar 24,55 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Bulan Agustus 2016 yang sebesar 32,32 persen, turun 4,91poin.

Rata-rata lama menginap (RLM) hotel non bintang pada Bulan Agustus 2017 sebesar 1,74 hari. Ini naik 0,07 hari dibandingkan dengan RLM hotel non bintang Bulan Juli 2017 sebesar 1,67 hari. Jika dibandingkan dengan RLM Bulan Agustus 2016 yang tercatat 1,92 hari, turun sebesar 0,18 hari. (bul)

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kisah Pilu Petugas Sampah Trawangan

Tidur Tak Berbantal, Tiap Hari Lauk Mi Instan Hajat memperbaiki “manajemen” pengelolaan sampah sudah mulai diupayakan oleh Pemkab Lombok Utara, utamanya pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungli penarikan iuran sampah. Sejak saat itu pula, sampah kini ditangani oleh petugas sampah yang ditempatkan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Utara.

DI BALIK suksesnya pengelolaan (tepatnya pengangkutan) sampah sementara oleh petugas yang kebanyakan tenaga kontrak, tidak banyak yang tahu kisah pilu mereka selama berada di Gili Trawangan. Biaya hidup yang tinggi selama di pulau pariwisata itu, membuat para petugas sampah harus menjadi ahli ekonomi, terutama mengamalkan apa yang disebut dalam istilah ekonomi sebagai “Tight Money Policy atau kebijakan uang ketat”.

Petugas sampah Trawangan yang ditunjuk oleh Dinas LH sebanyak 20 orang. Mereka dirolling, tiap pekannya ditugaskan 10 orang. Satu kelompok petugas sampah, dikomandoi oleh satu orang PNS dan 9 orang lainnya berstatus tenaga kontrak. Dalam tugasnya, mereka hanya dibekali Rp

50 ribu per orang per hari. Untuk ukuran biaya ekonomi tinggi di Gili Trawangan, nominal sebesar itu tidak berarti banyak. Apalagi tiap petugas harus menyisihkan dana yang diperolehnya untuk anak, istri dan keluarga yang ditinggalkan selama seminggu.

“Untuk makan kami bawa beras dari rumah, karena dari Rp 50 ribu itu, Rp 30 ribu sudah berkurang untuk biaya tiket boat pulang-pergi. Sehingga untuk lauk saja, kami hanya lauk mie (instan) saja setiap hari,” kisah koordinator petugas sampah Trawangan, Asikin, Senin (2/10).

Asikin telah bertugas di Trawangan sejak sebulan terakhir. Sebelumnya ia bertugas di Senaru sebagai koordinator sampah di sana. Sebagai abdi masyarakat, ia tidak menyesa-

(Suara NTB/ist)

SAMPAH - Aktivitas pengangkutan sampah dari Gili Air ke Ombak Beleq siang hari. Petugas sampah di tiga Gili ini dibekali dengan dana operasional minim dan makan mi instan hampir tiap hari. li kondisi yang saat ini dialami ia dan rekan tenaga kontrak selama berada di Trawangan.

Urusan konsumsi selama berada di Trawangan ditalangi seadanya. Mereka sudah tentu tidak mampu mengim-

bangi inflasi luar biasa di Trawangan. Sebab tidak hanya beras, air minum pun mereka angkut dari rumah.

Asikin tidak menuntut agar nasib ia dan rekannya di Trawangan diperhatikan oleh

pemerintah, kecuali keberadaan tempat tinggal selama bermukim di sana. Di Trawangan, rombongan petugas sampah menumpang di perumahan guru SDN 1 Trawangan.

Dari ceritanya, ruangan

tempat bermalam di sana sempit. Sehingga 10 orang itu harus tidur berjejer sekenanya.

Lantai semen yang mereka tiduri hanya beralaskan karpet.

Tidur pun tak berbantal.

“Umpama ada yang sakit, ya kami kirim pulang. Nanti sehatnya balik lagi,” akunya seraya menyebut rombongannya tak dibekali BPJS atau Jamkesmas.

Selain minimnya kondisi tempat tinggal, mereka juga dihadapkan pada sanitasi lingkungan yang kirang memadai. Untuk 10 orang itu, fasilitas jamban yang ada hanya 1 unit. Bisa dibayangkan bagaimana antrean mereka saat sakit perut atau memenuhi hajat.

Selama bertugas di Trawangan, para pekerja sampah memiliki jam kerja sedikit, antara 4 jam sampai 5 jam. Di mana mereka mulai keluar mengangkut sampah mulai pukul 01.00 dini hari sampai pukul 06.00 pagi.

“Apesnya kalau saat kerja kemudian pecah ban. Terpaksa pekerjaan tersendat karena harus tambal ban dulu ke Pemenang, sedangkan di Gili tidak ada bengkel,” imbuhnya.

Menyikapi hal itu, Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasi-

tas, pada Dinas LH Perumahan dan Kawasan Permukiman KLU, Drs. Rusdianto, mengakui masih minimnya fasilitas pendukung petugas sampah Trawangan. Kondisi yang ada saat ini agar dimaklumi, sebab Pemkab baru terlibat secara langsung membenahi penagngkutan sampah yang sebelumnya ditangani oleh Forum Masyarakat Peduli Sampah (FMPL) Trawangan.

Sebagai Kabid baru yang menangani sampah, Rusdianto belum mengetahui detail penganggaran untuk para tenaga kontrak sampah. Namun demikian, ia berharap ke depan agar dilakukan kajian kembali biaya ekonomi petugas disesuaikan dengan kondisi setempat. Ia optimis, dengan berdirinya TPA di sana, maka akan diikuti oleh penyediaan sarana penginapan untuk petugas.

“Jumlah ideal petugas 20 orang, itu dibagi. Ke depan mau kita data petugas mana yang mau menetap, dan bagaimana dengan keluarganya, apakah akan diboyong atau tidak perlu dikaji. Saya rasa Rp 50 ribu sehari memang tidak cukup untuk hidup di Trawangan,” pungkasnya. (ari)

Dugaan Penyimpangan Bansos Percepat Kasus Hutan Sekaroh SETELAH ditetapkannya dua tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, AP dan tersangka korporasi dari PT. APC terkait dugaan penyelewengan pemanfaatan hutan lindung Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kejaksaan Negeri (Kejari)Lombok Timur (Lotim) bertekad mempercepat penuntasan kasus ini. Pasalnya, beberapa waktu lalu tim dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI turun ke Tempat Ke(Suara NTB/ist) jadian Perkara (TKP) untuk Iwan Gustiawan melakukan penelitian.

Hasil penelitian itulah yang saat ini masih ditunggu oleh pihak dari Kejari Lotim dengan menargetkan kasus tersebut dapat tuntas tahun ini. “Kita masih menunggu hasil dari Kementerinan yang sudah turun ke lapangan untuk melakukan penelitian,”terang Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Iwan Gustiawan, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (2/10).

Tim dari Kemenhut yang turun untuk melakukan penelitian, dibeberkan Iwan Gustiawan sebanyak empat orang.

Penelitian dilakukan selama lima hari berada di kawasan hutan lindung Sekaroh. Dalam penelitian dari hasil turun lapangan tim kementerian diharapkan dapat memberikan gambaran dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sehingga ke depan dapat keluar berapa kerugian negara yang terjadi dalam penyelewengan pemanfaatan hutan lindung Sekaroh. “Hasil penelitian itu juga dapat menjadi salah satu dasar atau acuan untuk menambah alat bukti dalam proses penyelidikan kasus ini,” terangnya.

Selain itu, dari hasil turunnya tim peneliti dari kementerian pada minggu kedua bulan September lalu. Nanti hasil yang didapatkan diharapkan dapat memberikan bukti baru setelah dilakukan proses verifikasi. Bahkan, kata Iwan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru. “Saat ini sudah dua tersangka, untuk tersangka kemungkinan ada. Tapi nanti kita lihat perkembangannya,” ujarnya.

Sembari menunggu hasil penelitian dari tim Kemenhut, ditekankan Iwan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait tetap jalan, terutama terhadap saksi-saksi untuk mendalami kasus yang bergulir sejak lama tesebut.

Adapun saksi-saksi itu berasal dari Pemprov NTB, Pemda Lotim, pemerintah kecamatan, perusahaan serta sejumlah pihak terkait lainnya. (yon)

Atasi Krisis Air Bersih

Air Baku Pandanduri Baru Sentuh 5.000 Rumah Selong (Suara NTB) Air baku hasil pengolahan dari Bendungan Pandanduri ditarget awal hanya bisa menyentuh 5.000 rumah di wilayah yang setiap tahun dilanda krisis air bersih. Hasil olahan air bendungan menjadi air layak konsumsi ini hanya 50 liter per detik untuk tahap pertama.

Masyarakat yang menjadi sasaranya adalah di wilayah Keruak dan Jerowaru. Adanya pengolahan ini diharap mampu mengurangi krisis air bersih ribuan (Suara NTB/rus) rumah di bagian selatan. “InRusdi sya Allah bisa mengatasi masalah krisis air bersih yang sekian lama terjadi di sebagian wilayah Keruak dan Jerowaru,” ungkap Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur, Rusdi.

Mengalirkan air Pandanduri, ujarnya, jauh lebih efisien dibandingkan dengan biaya sumur bor. Sumur bor berat pada biaya operasional pemompaan. Sedangkan untuk Pandanduri ini katanya bisa diatasi pompa air dengan membangun fasilitas mesin pengolahan yang rencana akan ditempatkan di wilayah Sakra Barat.

Menurutnya, ada Lembaga khusus nantinya yang akan mengolah air, yakni Peningkatan Sarana Pengelolaan Air Minum (PSPAM) yang bersumber dari anggaran APBN. ‘’Sharing pemerintah daerah adalah pada lokasi tempat pembangunan konstruksi alat pengelolaan tersebut,” ujarnya.

Rencananya, Januari 2018 mendatang konstruksi sudah dimulai, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama air sudah bisa mengalir ke rumah-rumah penduduk. Apalagi pipa dari Pandanduri sudah terpasang sepanjang 4 km ke wilayah Sakra Barat sampai pada lokasi tempat mesin pengolahan.

Dari progres pelaksanaan rencana penanganan krisis air bersih wilayah Selatan Lotim ini sudah cukup cepat dan pada bulan Mei 2018 mendatang, masyarakat sudah bisa menikmati air bersih dari Pandanduri. (rus)

Kejari Lotim Agendakan Periksa Anggota DPRD NTB

Selong (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) yang sumber anggarannya dari Pemprov NTB terus diatensi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Dalam mengungkap kasus ini, Jaksa mengagendakan memeriksa ketua serta sekitar 16 anggota DPRD NTB setelah sebelumnya memeriksa kalangan penerima bantuan serta sejumlah instansi terkait.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (2/10), Ketua Tim Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Bansos, Thoriq Mulahela, SH, menjelaskan sejak kasus tersebut dilaporkan oleh masyarakat sekitar dua minggu yang lalu. Pihaknya langsung melakukan proses penyelidikan dengan memintai keterangan pihak-pihak terkait.

“Beberapa orang sudah dipanggil dan dimintai keterangan, baik dari kalangan penerima bantuan, pelapor maupun instansi terkait itu,” jelasnya.

Sementara, dari kalangan DPRD NTB yang sudah diagendakan secara bertahap untuk dimintai keterangan. Apalagi saat ini belum ada yang memenuhi panggilan. “Seharusnya hari ini (kemarin, red) ada satu orang anggota DPRD NTB yang hadir. Tapi saya tunggu-tunggu belum hadir juga,”akunya.

Thoriq kembali menegaskan, sejumlah pihak-pihak terkait yang sudah diperiksa maupun yang masih diagendakan untuk diperiksa terkait penyaluran bansos, mulai dari ka-

langan penerima bantuan, instansi terkait serta kalangan DPRD NTB. Untuk kalangan dinas, disebutkan terdapat tiga dinas lingkup Pemprov NTB yang diklarifikasi terkait Bansos tersebut, diantaranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) dan Dinas Sosial. Sementara, ketua serta belasan anggota DPRD NTB yang sudah kita layangkan surat panggilan secara bertahap hingga saat ini

belum ada yang hadir.

Dijelaskan kembali, apabila penyaluran bansos ini sudah sesuai aturan, maka proses penyelidikan dapat dihentikan.

Laporan ini dilaporkan masyarakat sekitar dua minggu, dan semua instansi terkait sudah diperiksa tinggal saat ini menunggu kedatangan dari anggota DPRD NTB yang sebelumnya dilayangkan surat panggilan untuk dimintai keterangan.

Dari beberapa item laporan yang masuk, ditegaskan laporan tersebut sudah dipilah. Paling menonjol, menurut Thoriq yakni bantuan bansos sapi kepada sejumlah kelompok di Kabupaten Lotim.

Sementara, Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan juga membenarkan jika kasus dugaan penyelewengan Bansos yang

(Suara NTB/yon)

Thoriq Mulahela sumber anggaran dari Pemprov NTB. Proses penyelidikan kasus tersebut, diungkapkan masih berjalan. “Tetap masih berjalan di tingkat penyelidikan,”singkatnya. (yon)

Persoalan Bawang Putih Sembalun

Siapkan Calon Pendamping, Dinas Pertanian Lotim PKS Dekati Luthfi ?

Masih Kesulitan Bibit

Selong (Suara NTB) Menjelang pendaftaran calon kepala daerah di Lombok Timur (Lotim), perkembangan politik cukup tinggi. Sejumlah figur yang akan mencalonkan diri terus melakukan lobilobi politik. Begitu juga partai politik giat melakukan pendekatan, termasuk mengusulkan nama calon yang akan diusung dalam pilkada nanti.

Salah satunya, adalah DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim. Partai ini dikabarkan menyodorkan empat nama untuk dijadikan pilihan sebagai calon wakil pendamping H. M. Syamsul Luthfi dari Partai Demokrat. Adapun namanama yang disodorkan ad-

alah H. Suryadi Jaya Purnama, H. Abdul Hadi, Murnan dan H. Iwan Surambian. Ke empat nama-nama tersebut diketahui merupakan kader PKS yang cukup militan dan memiliki basis massa yang kuat.

Kabar ini diterima salah satu kader PKS yang saat ini duduk di DPRD NTB. Namun saat diminta penjelasannya lebih detail, politisi PKS itu enggan memberikan keterangan lebih lanjut. “Tanyakan saja langsung pada ketua,” jawabnya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua DPC PKS Murnan tidak justru berkata lain. Katanya, PKS Lotim selama ini hanya membangun komunikasi dengan dua pasangan calon, yakni H. Haerul Warisin dengan H. Machsun Ridwaini (Sukma) dan H. M. Sukiman

Azmy dengan H. Rumaksi (Sukma).

Anggota DPRD Lotim ini mengatakan sampai saat ini pihaknya masih belum ada keputusan final mengarah kepada salah satu pasangan. Begitu juga dukungan pada Syamsul Luthfi. Bahkan pengakuan Murnan, selama ini ia tidak pernah bertemu dengan mantan Wakil Bupati Lotim tersebut.

Menurut Murnan, apa yang disampaikan salah satu kader PKS itu dinilai mungkin sebatas pendapat pribadi. Pasalnya, pendapat secara kepartaian belum ada yang final sampai dengan sekarang. “Yang jelas PKS Lotim belum ada komunikasi,” tegasnya. (rus)

Kantor Bupati KLU Ditetapkan di Tanjung Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah memastikan lokasi Kantor Bupati KLU tetap berada di Tanjung. Hal ini sekaligus menepis sejumlah wacana yang menyebut kantor bupati akan dibangun di wilayah Kecamatan Gangga.

Dalam rapat pembahasan masterplan yang di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) KLU, Senin (2/10), beberapa SKPD yang digawangi Bappeda KLU sepakat pembangunan Kantor Bupati akan ditetapkan di Kecamatan Tanjung. Lokasi yang akan digunakan berada di areal persawahan yang merupakan lahan milik Pemda.

“Nanti di sini termasuk dalam Lapangan Tanjung. Ada ruang terbuka hijau, ada alunalun tempat rekreasi masyarakat, sampai spot olahraga,” ungkap Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., usai rapat.

Pada rapat tertutup itu, belum diketahui adanya pto kontra perihal usul lokasi maupun kejelasan luasan lahan.

Demikian pula, belum disepakati berapa luasan maupun konstruksi lantai gerung akan dibangun. Berapa kebutuhan yang akan dipakai tinggal disesuaikan dengan aset yang ada.

Pembangunan kantor bupati akan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi lahan. Seandainya luasan lahan sempit dan tidak memungkinkan, maka konstruksi bangunan akan ditinggikan menjadi 3 sampai 4 lantai.

Bappeda setelah ini akan meminta Dinas PU Penataan Ruang untuk menyusun masterplan bangunan. Di mana Herianto berasumsi, Desember mendatang masterplan Kantor Bupati bisa diselesaikan, sehingga pihaknya di Bappeda dapat segera merancang alokasi

anggaran yang dibutuhkan sesuai kemampuan daerah.

“Ini masih belum kita masih rumuskan asumsinya paling tidak Desember sudah jadi. Kemudian tahun depan baru di ekspose lagi,” sambungnya.

Menyambung kebutuhan dana, mantan Kepala BPMD Lombok Utara ini belum bisa menyebut nominal. Besaran dana akam ditentukan setelah masterplan rampung.

Asumsi anggaran pada DED nantinya akan diajukan ke DPRD untuk disetujui.

Areal kantor bupati nantinya, sambung dia, akan dibangun kantor SKPD non pelayanan, seperti Inspektorat, Kesbangpol, Diskominfo serta beberapa SKPD lain yang hingga kini belum memiliki kantor.

Pasalnya Herianto beranggapan, SKPD yang sifatnya non pelayanan bisa satu kompleks pada bangunan bertingkat. (ari)

Selong (Suara NTB) Upaya pengembangan bawang putih Sembalun sampai saat ini masih menemukan kesulitan. Dinas Pertanian Lombok Timur (Lotim) mengaku masih sulit untuk mencari benih unggul. Sementara benih khas varietas Sangga Sembalun jumlahnya hanya 350 ton atau hanya bisa untuk ditanam di atas lahan seluas 350 ha dengan hitungan rata-rata 1 ton per hektar.

Sementara itu, target yang harus ditanam 1.750 ha.

“Posisi sekarang agak sulit memenuhi benih itu,” akui Kepala Dinas Pertanian Lotim, Zaini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/10).

Adanya fakta inilah yang memunculkan opsi akan mendatangkan benih dari luar, seperti kasus dugaan kesalahan tanam di Sembalun beberapa waktu lalu. Di mana ada kewajiban bagi importir sebesar 5 persen untuk melakukan penanaman.

Zaini mengaku, label konsumsi sama sekali tidak diketahui jajaran Dinas Pertanian karena tidak ada pemberitahuan sejak awal. Belakangan setelah itu baru diketahui. Meski demikian, pertumbuhan benih konsumsi itu dinilai cukup bagus sesuai pengakuan dari petani.

Sedangkan varietas benih lokal S a n g g a Sembalun baru bisa

Zaini

didapat 2018 mendatang.

Semisal 350 ton di tanam dengan asumsi 6 ton per hektar untuk benih. Maka tahun 2018 mendatang bisa diperoleh sekitar 2.100 benih. Dari jumlah benih inilah yang kemudian bisa dikembangkan, sehingga Lotim bisa menjadi daerah dengan penyumbang bawang putih yang besar.

Diyakinkan dari perencanaan yang dilakukan dan pelaksanaan tahapan penananan, maka tahun 2019 Lotim bisa menyumbang untuk mengurangi keran impor. “Tahun 2019 tidak akan ada lagi persoalan dan kita bisa bebas impor,” klaimnya.

Menurutnya, peranan Dinas Pertanian Lotim dalam upaya pengembangan bawang putih Sembalun adalah mendata importir yang masuk ke Lotim.

Kemudian, berikan informasi wilayah mana saja yang punya sejarah pernah menanam bawang putih dan berhasil. Selain itu memberikan informasi kontak person petani yang sudah pengalaman bawang putih. Termasuk memfaslitasi pertemuan dengan kelompok tani dan memantau dan pengawasan setelah penanaman.

“Jadi kami bukan mengadakan benih impor,” tegasnya.

Soal dugaan akan terjadi kerusakan lahan akibat salah tanam bawang konsumsi, Zaini belum berani memastikan. “Saya belum berani berandai-andai, katakan misalnya apakah dengan penanaman bawang putih impor akan kerusakan lahan di lokasi penanaman atau tidak itu belum berani kita pastikan karena saya bukan ahlinya,” tutupnya. (rus)

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Aturan Larangan Mutasi Pejabat Belum Kantongi Sertifikat RATUSAN Koperasi di Lombok Barat belum mengantongi sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Pasalnya, dari jumlah yang aktif sebnayak 502 unit, namun yang aktif sebanyak 298 sisanya sekitar 204 unit koperasi tidak aktif. Dari 298 koperasi ini, baru 130 koperasi yang sudah RAT bertutut-turut tiap tahun. ‘’Sementara dari jumlah itu, baru 67 koperasi belum mengantongi sertifikat NIK sedangkan sisanya 231 kopera(Suara NTB/dok) si belum mengantongi sertiNyoman Sembah fikat NIK,’’ ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar Nyoman Sembah, Senin (2/10).

Diakui Sembah, dari 130 koperasi yang terdata sudah RAT dan diusulkan mendapatkan NIK baru keluar sebanyak 67 koperasi.

Untuk mendapatkan sertifikat NIK ini, jelasnya, melalui proses pengusulan sistem online langsung ke Kementerian Koperasi.

Syarat koperasi yang mauk memperoleh NIK harus masuk dulu ke sistem online Kementerian Koperasi dilengkapi persyaratan.

Jika sudah lengkap persyaratan yang diajukan, maka barulah diunggah oleh sistem. Pengambilan NIK ini pun langsung ke pusat.

Untuk memudahkan proses pemberian sertifikat NIK ini, tahun 2018 masing-masing kabupaten dan provinsi boleh menerbitkan sertifikat NIK. Namun prosesnya tetap melalui sistem Online Data System (ODS).

Menurutnya, penerapan sistem ini dalam rangka reformasi koperasi sehingga koperasi se-Indonesia diketahui mana koperasi yang aktif dan tidak. Selain itu, koperasi yang memiliki sertifikat NIK juga mudah memperoleh akses modal dan pelatihan. (her)

Kampus Poltekpar Lombok Ditargetkan Tuntas Tiga Bulan Praya (Suara NTB) Proses pembangunan fisik kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), secara resmi telah dimulai.

Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan kampus oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, bersama Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata RI, Prof. Dr. H.M. Ahman Sya, Senin (2/10).

Pembangunan tahap pertama kampus Poltekpar Lombok pun ditargetkan tuntas selama tiga bulan. “Jadi Bulan Desember mendatang, pembangunan kampus tahap pertama harus sudah selesai,” tegas Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata RI, H.M. Ahman Sya, kepada wartawan.

Ia menjelaskan, sesuai kontrak kerja yang telah disepakati antara Kementerian Pariwisata dengan PT. Brantas, pembangunan kampus Poltekpar Loteng akan dilaksanakan sampai tanggal 24 Desember mendatang. Dengan kata lain, akhir Desember seluruh kegiatan pembangunan harus sudah selesai. Jika tidak rekanan proyek bakal dikenakan sanksi berupa denda. “Kontrak kerjanya mengatakan demikian.

Desember pembangunan sudah selesai. Kalau tidak bisa selesai, kontraktornya akan kita denda,” tegasnya.

Meski terbilang cukup singkat, Ahman memastikan kalau kualitas pekerjaan kampus tetap harus yang terbaik sesuai dengan kontrak yang ada dan tidak bisa ditawartawar lagi. “Kita optimis, walaupun hanya tiga bulan, kampus ini bisa tuntas. Tentunya dengan kualitas pekerjaan yang terbaik pula,” tandasnya.

Untuk tahun depan, tambah Ahman, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 180 miliar yang akan diarahkan untuk pembangunan ruang perkuliahan tambahan serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. “Kalau untuk sampai tuntas, kita targetkan selama 5 tahun,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Drs. H. L. M. Faozal, M.Si., mengatakan untuk tahap awal, total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 130 miliar. Namun setelah dilakukan tender, diperoleh angka sebesar Rp 102 miliar. Sisa anggaran dari hasil tender tersebut akan diarahkan untuk pembangunan tembok.

Diakuinya, proses pembangunan kampus Poltekpar Lombok itu dilakukan secara bertahap dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Semua anggaran tersebut, bersumber dari APBN. Pun demikian, pihaknya masih berupaya mencarikan sumber pembiayaan lain dari APBD provinsi guna mendukung proses pembangunan kampus ini.

Jika proses pembangunan tahap pertama tuntas tahun ini, maka tahun depan proses perkuliahan sudah bisa dilaksanakan di kampus baru tersebut. Tidak perlu lagi menempati kampus yang sekarang ini. “Kalau sekarang kita kan masih numpang di bangunan milik Pemprov NTB. Tapi kalau tahun ini, pembangunan kampus tuntas, tahun depan kita sudah pindah,” ujar Faozal.

Ia menjelaskan, total ada 42 ruang perkuliahan yang harus diselesaikan pada tahap pertama ini. Terdiri dari dua gedung berlantai empat. Setelah itu baru akan dilanjutkan dengan pembangunan hotel dan fasilitas pendukung lainnya. “Kita mohon dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini. supaya proses pembangunan kampus bisa berjalan aman dan lancar,” ujarnya. (kir)

Belum Final, Nilai Pembelian Aset Pemprov di LIA Praya (Suara NTB) Manajemen PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) sampai saat ini masih menghitung besaran nilai pembelian aset milik Pemprov NTB di LIA. Itu artinya, nilai pembelian sebesar Rp 106 miliar yang diajukan oleh Pemprov NTB sebelumnya, masih ada kemungkinan berubah.

“Masih kita hitung berada detail harga pembeliannya,” aku General Manager PT. AP I LIA I Gusti Ngurah Ardita, saat dikonfirmasi wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan kampus Poltekpar Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Senin (2/10).

Dikatakannya, pihaknya masih menghitung-hitung item aset milik Pemprov NTB yang ada di LIA, sehingga sampai saat ini, proses pembayaran atas aset Pemprov NTB tersebut belum dilakukan. “Harus tuntas dulu perhitungannya item aset dan harganya. Baru bisa dilakukan pembayaran,” ujarnya.

Ardita pun berjanji pihaknya akan segera menuntaskan proses perhitungan aset dan nilai aset tersebut, sehingga diharapkan proses pembayaran bisa segera dilakukan. Dengan begitu, seluruh proses pembelian kembalian aset Pemprov NTB oleh PT. AP I LIA bisa segera tuntas.

“Nanti kalau sudah ada tanda tangan kesepakatan soal nilai, akan kita sampaikan ke publik. Tapi untuk saat ini, karena masih berproses perhitungan belum bisa kita sampaikan,” tandas Ardita seraya menambahkan, proses pembelian aset Pemprov NTB harus selesai.

Pemprov NTB memiliki beberapa aset di LIA. Di antaranya apron (area parkir pesawat), taxi way (jalan penghubung antara apron dengan run way) serta helipad. Fasilitas itu dulu dibangun sebagai bentuk dukungan Pemprov NTB, dalam rangka percepatan pembangunan LIA. Selain Pemprov NTB, Pemkab Loteng juga ikut mendukung dengan membangun area parkir kendaraan. Namun proses pembelian kembali aset tersebut sudah selesai di awal kepemimpinan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, tahun 2013 silam dengan pembelian seharga sekitar Rp 34 miliar. (kir)

Sekda Ingatkan SKPD Jangan Asal Kerja Giri Menang (Suara NTB) Realisasi fisik dan anggaran di Pemkab Lombok Barat (Lobar) hingga memasuki bulan ini tak mencapai target. Pasalnya, realisasi fisik dan keuangan baru mencapai 50 persen lebih, seharusnya pada bulan ini mesti dicapai di atas 60 persen. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan ini mendapatkan sorotan dari Sekda Lobar H. Moch. Taufiq.

Sekda mengingatkan jajaran SKPD agar jangan berlehaleha dan asal kerja, karena aturan larangan mutasi jelang Pilkada. Ia memastikan kepala SKPD yang dinilai gagal merealisasikan fisik dan keuangan bakal dikenakan sanksi.

“Jangan terlalu santai (bekerja) akibat bupati tak bisa mutasi. Jangan, itu keliru, tetap menjadi bahan evaluasi kita. Kalau pak bupati melakukan mutasi jelang pilkada dan

kemendagri mengizinkan, salah tidak, kan tidak. Jadi jangan jadikan alasan akibat dari aturan ini, SKPD santaisantai,” tegasnya di ruang kerjanya, Senin (2/10).

Menurutnya realiasi keuangan sejauh ini 50 persen lebih.

Pekan kedua pekan ini pihaknya akan menggelar rapat pimpinan untuk mengevaluasi jajaran SKPD terkait capaian target. Jika melihat kondisi capaian dibandingkan dua

tahun terakhir tidak begitu parah. Namun tetap menjadi konsen pemda terkait ketepatan waktu penyelesaian proyek di masing-masing SKPD. ‘’Capaian fisik dan keuangan 50 persen lebih inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban teknis ke kepala SKPD,’’ tambahnya.

Saat rapim, ujarnya, semua SKPD akan ditekan agar bekerja maksimal. Mereka tidak boleh berleha-leha dalam menye-

lesaikan target yang sudah ditetapkan. “Keliru kalau SKPD menyatakan karena pak bupati tidak boleh mutasi, maka mereka seenaknya bekerja. Ingat ini menjadi bahan penialaian dan catatan pak bupati terhadap semua kita,” tegas Sekda.

Pihaknya mengancam hasil evaluasi realisasi proyek menjadi salah satu bahan yang akan dilampirkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bahan laporan untuk melakukan mutasi para pejabat. Dijelaskan terkait mutasi bagi petahana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan calon. Namun aturan ini tidak titik sampai di situ, na-

mun dibolehkan kalau mendapatkan izin dari Kemendagri.

Dalam hal ini, pihaknya sudah menyiapkan di BKD untuk meminta izin ke kemendagri melakukan seleksi, sebab ke depan akan ada enam jabatan eselon II yang lowong, antara lain staf ahli, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu. Termasuk yang akan kosong sudah terbit SK pensiunnya, antara lain Asisten I Setda Lobar, Asisten II Setda Lobar dan Kepala BKD. “Sehingga itu alasan kami untuk memohon izin ke Kemendagri untuk menetapkan pansel untuk mengisi jabatan ini pada waktunya, prosesnya boleh dilakukan tiga-empat bulan sebelum pensiun,” tegasnya. (her)

SKPD Dinilai Lalai

BPKAD Lobar Data Randis Nunggak Pajak Giri Menang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) tengah melakukan pembenahan terhadap kendaraan dinas (randis) baik roda 2 dan roda 4 yang ada di Pemkab Lobar. Pihak terkait telah membentuk tim untuk melakukan sensus pendataan randis tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah randis yang nunggak pajak dan sudah dibayarkan pajaknya. ‘’Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak di Lombok Barat diduga diakibatkan SKPD lalai membayar pajak, padahal sudah dianggarkan di masing-masing SKPD,’’ ungkap Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno kepada wartawan, Senin (2/10).

Dijelaskan tim telah dibentuk untuk melakukan sensus pendataan randis yang ada di Pemkab Lobar, berapa roda 2, roda 4 dan randis yang masih terpakai dan tidak layak pakai.

Nantinya melalui data ini jelas, berapa kewajiban pemda yang sebenarnya yang harus dibayar dan berapa yang tidak dibayar, karena randis tidak dipakai atau tidak ada di Lobar. Kendaraan inilah yang nanti dihapuskan dari daftar aset.

Untuk melakukan sensus pihaknya akan turun jemput bola keliling ke SKPD, sehingga tiap hari bisa didata empat di-

nas. Pihaknya akan mengecek randis roda 2 dan roda 4 di masing-masing SKPD, setelah dicek ternyata ada yang tidak bisa dipakai, maka akan dihapuskan, sehingga biaya pajak dan operasional yang selama ini dibiayai bisa tak dibayarkan, sehingga dilakukan efisiensi.

Setelah itu barulah jelas berapa randis yang harus dibayar pemda dan belum dibayarkan pajaknya. Menurutnya banyaknya randis yang belum bayar pajak kemungkinan disebabkan kendaraan yang tak layak pakai.

Termasuk randis yang sudah hilang. Randis ini masuk tagihan pajak karena belum dihapus, karena itulah hal ini dilakukan pendataan di semua SKPD. Kenapa Pemda baru tahu sekarang? Joko menjawab, hal ini lah yang dicek apakah keteledoran di masing-masing SKPD tidak melakukan pembayaran pajak, sehingga menjadi silpa, karena melihat kendaraan tersebut tak terpakai, sehingga diabaikan.

Di tempat terpisah, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menyatakan pihaknya sudah memerintahkan BPKAD untuk melakukan pendataan berapa randis yang belum bayar pajak, pihaknya perlu mencari data yang valid. Jika memang data valid, maka tentu pihaknya akan memerintahkan BPKAD membayar pajak randis. (her)

Pilkada NTB

Koalisi Golkar, Nasdem dan PKB Berlanjut ke Daerah Praya (Suara NTB) Koalisi yang dibangun Partai Golkar dengan Partai Nasdem serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan tidak akan berhenti di tingkat provinsi saja. Koalisi tersebut kemungkinan bakal berlanjut di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim), termasuk di Pilkada Kota Bima pada pilkada tahun depan.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar, Partai Nasdem serta PKB telah memutuskan untuk berkoalisi di Pilkada NTB mendatang dengan mengusung Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili, FT., sebagai bakal calon gubernur dan Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin, M.Si., sebagai bakal calon wakil gubernur.

Pasangan Suhaili – Amin pun telah diperkenalkan ke publik bersamaan dengan perayaan Rahman Rahim Day di Alun-alun Tastura Praya.

“Tentu harapan kita, koalisi ini bisa linear nantinya,” ungkap Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, kepada Suara NTB. Dalam artian, koalisi tidak hanya terbangun di Pilkada NTB saja. Tetapi juga terbangun di pilkada kabupaten/kota yang ada, sehingga gerakan yang dibangun koalisi ini nantinya bisa benar-benar terarah, mulai dari tingkat provin-

si hingga kabupaten/kota.

Misbach pun mengaku, peluang untuk itu terbuka lebar.

Meski sampai sejauh ini, belum ada kesepakatan antara partai yang berkoalisi. Tapi dengan melihat koalisi yang terbangun di tingkat provinsi, pihaknya optimis koalisi tiga parpol tersebut bisa berlanjut ke tingkat kabupaten/kota.

“Arah koalisi di tingkat kabupaten/kota akan menjadi bahasan kita dalam koalisi ini selanjutnya. Setelah sebelumnya kita menuntaskan pembicaraan untuk pembentukan koalisi di Pilkada NTB,” ujar mantan anggota DPRD NTB ini.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKB NTB, H.L. Hadrian Irfani, tidak menampik kemungkinan bakal berlanjutnya koalisi tiga parti tersebut ke pilkada kabupaten/kota di NTB tahun 2018 mendatang. Menurutnya, semua masih serba mungkin. Mengingat, dinamika politik NTB jelang gelaran pilkada semakin dinamis.

Bahkan, adanya kesepakatan koalisi di tingkat provinsi bisa semakin memuluskan koalisi tersebut bisa berlanjut ke tingkat bawah. “Tapi itu masih perlu pembicaraan lebih lanjut.

Dan, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Terpenting sekarang, untuk koalisi di Pilkada NTB kita sudah sepakat (mengusung Suhaili-Amin),” tegas pria asal Praya ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

DATANGI - Lulusan SMK mendatangi job matching yang digelar di SMKN 1 PrayaTengah, Senin (2/10).

Lulusan SMK Penyumbang Pengangguran Tertinggi di NTB Praya (Suara NTB) Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mencatat sampai Bulan Februari tahun 2017, angka pengangguran terbuka di NTB masih cukup tinggi.

Kendati mengalami penurunan dari data tahun sebelumnya, yakni sebesar 3,6 persen atau sekitar 13 ribu orang lebih. Ironisnya, pengangguran terbuka tertinggi nyatanya merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Padahal, menurut Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Abdul Hadi, kepada Suara NTB, usai membuka Job Matching di SMK Negeri 1 Praya Tengah, Senin (2/10), SMK didirikan dengan visi mencetak tenaga kerja andal siap pakai. “Tapi pada kenyataannya, 11,12 persen pengangguran terbuka di NTB sekarang ini adalah lulusan SMK,” terangnya.

Artinya, ada persoalan yang membuat banyak lulusan SMK tidak bisa terserap di dunia kerja. Salah satunya, soal kompetensi dan kesesuaian jurusan yang dibuka den-

gan kebutuhan dunia kerja. Di mana disinyalir, banyak jurusan yang dibuka di SMK tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Solusinya, SMK-SMK di daerah ini harus mulai memikirkan bagaimana cara untuk terus memacu kompetensi lulusannya. Termasuk persiapan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Saran kita, SMK-SMK yang ada di daerah ini segera melakukan up date jurusan yang dibuka. Mana jurusan yang sekiranya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dunia kerja, dipertimbangkan kembali untuk dibuka,” sebutnya.

Dengan begitu, ke depan lulusan SMK bisa terserap optimal, karena jurusan yang dibuka, memang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. “SMK itu ada kan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Jadi harus sejak awal dipersiapkan. Jangan sampai lulusan SMK justru banyak yang menganggur,” ujarnya.

Untuk mengurangi angka pengangguran terbuka, terutama dari lulusan SMK pihakn-

ya mulai tahun ini mengintensifkan kegiatan job matching di SMK-SMK yang ada di NTB. Di mana sampai bulan ini saja, pihaknya sudah menggelar 10 kali job matching supaya lulusan SMK dan tenaga kerja lainnya bisa terserap di dunia kerja.

Walaupun diakuinya, dari 10 gelaran job matching tersebut belum sesuai harapan. Pasalnya, dari sekitar 6 ribu lowongan yang dibuka. Hanya sekitar seribu lowongan yang terisi. Sisanya, sekitar 5 ribu lowong belum terisi. Salah satu penyebabnya, karena banyak angka kerja yang tidak mampu memenuhi kompetensi yang diminta dari lowongan tersebut.

Ke depan, kegiatan serupa akan terus ditingkatkan.

Dalam arti, bukan hanya job matching di sekolah-sekolah saja, tapi juga job fair secara terbuka dengan mengundang perusahaan-perusahaan. Perusahaan yang diundang tidak hanya lokal NTB saja, bila perlu perusahaan luar NTB, sehingga angka kerja bisa lebih banyak lagi yang terserap dunia kerja. (kir)

PKB Tak Serta Merta Terima Rekomendasi NU Giri Menang (Suara NTB) Pengurus PKB Lombok Barat (Lobar) menanggapi surat rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memberikan rekomendasi mengusung H. Fauzan Khalid pada Pilkada Lobar. Surat rekomendasi ini, tidak serta merta bisa diterima oleh PKB, sebab diterima atau tidak, dilihat aspek lain untuk dipelajari. Pihak yang berwenang memutuskan diterima atau tidak surat rekomendasi PB NU ini adalah DPP. Sekretaris DPC PKB Lobar H Jamhur menyatakan bahwa surat rekomendasi tersebut harus diproses di DPP secara prosedur. “Makanya dilihat sih, aspek-aspek lain tidak bisa serta merta. Diterima atau tidak dipelajari dulu, itu kan urusan di DPP. Dipakai juga dia sah, tidak dipakai juga itu kan tidak masalah,”

tegas Jamhur, Minggu (1/10).

Menurut Jamhur surat rekomendasi PBNU itu harus dipelajari apakah diterima atau tidak. Tidak bisa serta merta diterima, terkait hal ini urusan dan kewenangan ada di DPP. Dijelaskan, surat itu sah dipakai dan kalaupun tidak dipakai tidak masalah. Namun terkait hal ini ditentukan DPP, tergantung dari hasil kajian. Pihaknya tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan itu, karena itu urusan tingkat tinggi.

Pihaknnya selaku kader di bawah, tetap mendengar dan melaksanakan perintah. Terkait isu pihak NU Lobar yang mempertanyakan bentuk surat tersebut, karena dinilai tidak biasanya? Menurut Jamhur sah-sah saja orang berbicara. Saat ini harus banyak isu yang bergulir, karena mendekati pilkada. “Namanya isu silakan saja, yang penting jan-

gan menuduh saja,”tukasnya.

Terkait perpanjangan masa jabatan kepengurusan DPC PKB, ia mengaku belum melihat SK, sehingga ia tidak tahu apakah masih menjadi sekretaris atau diganti. Yang jelas, tegasnya, jika diperpanjang masa jabatan, maka komposisi pengurus tidak boleh diganti. Berbeda dengan caretaker, bisa diganti pengurusnya. Kalau diperpanjang, maka struktur pengurus harus utuh.

Terkait pengusulan perpanjangan, ia mengaku belum melihat fisik suratnya. Semestinya jika diusulkan untuk perpanjangan dirinya diminta tanda tangan, kalau wakil sekretaris yang tanda tangan sah-sah saja, namun jika tanpa seizinnya, maka tidak boleh. Kecuali dirinya tidak mau tanda tangan, baru boleh diwakilkan ke wakil sekretaris DPC. (her)

Kasus Puskesmas Perampuan Jatuhkan Kredibilitas Pemda Giri Menang (Suara NTB) Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum ASN di Puskesmas Perampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) dikritik DPRD Lobar. DPRD menilai, terjadinya praktik semacam ini berulang kali disebabkan lemahnya kontrol SKPD terhadap jajaran dibawah.

Akibatnya jajaran di bawah melakukan praktik, padahal sudah dilarang. ‘’Karena itulah pemda

dalam hal ini Bupati dan kepala SKPD terkait harus bertindak tegas, lantaran kasus pungli yang dinilai menjadi “tamparan” terhadap kredibelitas Pemkab Lobar ini tidak saja sekali terjadi namun dua kali menimpa jajaran Pemda Lobar,’’ tegas anggota DPRD Lobar H. Jamhur pada Suara NTB, Minggu (1/10).

Politisi Lingsar ini menegakan berulang kali mengingatkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan dasar bagi masyarakat tidak boleh ada

(Suara NTB/her)

H. Jamhur

yang main-main, apalagi melakukan pungli. Pada kasus ini, ujarnya, masyarakat akan terkena imbas, sebab akan timbul ketidakpercayaan lagi ke mana mereka harus mengadu.

Dalam hal ini pemda harus segera merespons dan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat pungli.

Kejadian ini juga, jelasnya, harus menjadi shock therapy bagi jajaran yang lain agar tidak melakukan praktik semacam ini. Menurutnya

apapun bentuknya, baik kesepakatan dan diskresi (kebijakan) dari pihak puskesmas tetap tidak boleh dilakukan praktik pungutan tanpa dasar.

Apalagi dalihnya untuk biaya operasional tetap konteksnya tidak boleh, karena apa dasar hukumnya.

“Jangan ada alibi-alibi semacam itulah, tetap konteksnya tidak boleh karena apa dasar hukumnya?” ujar politisi PKB ini mengingatkan. (her)

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

SMPN 1 Sumbawa Intensifkan Pembinaan Hadapi Lomba Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) SMP Negeri 1 Sumbawa kian mengintensifkan pelatihan dan pembinaan siswa.

Menghadapi 4 lomba nasional yang diikuti Oktober tahun ini.

Sementara Bidang SMP Dinas Dikbud Sumbawa tengah mengevaluasi hasil kurang bagus yang diraih dalam O2SN S M P tingkat n a sion-

Sri Irianti

al tahun ini.

Kepala SMPN 1 Sumbawa Besar, Sri Irianti, S.Pd., M.Pd menyebutkan, lomba yang akan diikuti di tingkat Nasional yakni Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN), Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN), lomba kontes pidato Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Lomba Tingkat Lima (LT V) Pramuka.

Untuk LPSN dari lima karya yang dikirim dua diantaranya masuk finalis nasional.

Sesuai dengan SK Kemendikbud Nomor 4242/D3/ KP/2017 tanggal 22 September 2017 yang diterima via email. Yakni kajian pengamatan mengenai kehidupan cacing kapal (Teredo Navalis) di pesisir pantai Kota Sumbawa Besar, karya dari Huzniah Azriani siswi kelas VIII. Kemudian uji aktivitas madu hutan sumbawa sebagai senyawa antibakteri escherichia coli, staphylococcus aureus dan vibrio sp oleh siswi kelas VIII, Annisa Safira Azzahra

(Suara NTB/arn)

dan Sita Amira Syarifah.

Dalam lomba OLSN, dua siswi masuk finalis nasional.

Masing-masing Jane Christy Yongasa bidang story telling dengan naskahnya yang berjudul The Godess Off Silkworm.

Kanaya Putri Hardanti bidang lomba debat Bahasa Indonesia dengan judul naskah Ayo Cipatakan Kedamaian Melalui Kebinekaan. Penetapan keduanya berdasarkan SK Kemendikbud Nomor 4242/D3/KP/2017 tanggal 22 September 2017. Para finalis akan berkompetisi di Yogyakarta pada tanggal 23-27 Oktober mendatang.

Sementara itu, lomba kontes pidato PAI, Nurul Intan Fadillah siswi kelas VIII sebagai siswi yang mewakili NTB ke tingkat nasional. Dia akan mengikuti lomba di Aceh pada 9-14 Oktober mendatang. Sedangkan di bidang Kepramukaan, SMPN 1 Sumbawa mewakili NTB di Lomba Tingkat V di Cibubur tanggal 21-28 Oktober mendatang. Dimana ada

delapan siswa yang tergabung dalam regu elang gudep 05. Sebelumnya SMPN 1 Sumbawa juga sukses menjadi finalis lomba tata kelola mutu sekolah tingkat SMP tahun 2017 yang diumumkan pada Agustus lalu.

Menurut Sri, dalam keempat lomba tersebut terdiri dari 15 siswa. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari bimbingan pembina yang tidak kenal lelah memberikan pembinaan. Kemudian kesungguhan dari siswa dalam mengikuti pembinaan yang diberikan. “Persiapan tetap kami lakukan. Karena bagaimanapun, kalaupun membawa nama Provinsi mereka tetap membawa nama baik Kabupaten dan membanggakan sekolah,” ujarnya.

Untuk lomba OLSN, siswa yang mewakili tetap dilatih dan diberikan pembinaan oleh guru pembina pada sore hari. Kemudian lomba kontes pidato PAI juga tetap dibina oleh guru pembina. Dimana ada tiga guru pembina agama yang membina

siswa untuk persiapan keberangkatan. Sedangkan untuk bidang Kepramukaan, Sabtu sore kemarin menggelar kema untuk melakukan persiapan.

Mulai dari administrasi hingga alat yang akan dibawa untuk berlomba.

“Untuk meraih prestasi butuh pengorbanan, bukan hanya fisik tapi biaya. Ketika mampu memberikan prestasi yang gemilang, maka lakukan yang terbaik,” tukasnya.

Kadis Dikbud melalui Kabid Pembinaan SMP, Hasbullah, S. Pd, telah menyampaikan apresiasinya atas keiukutsertaan SMP Negeri 1 Sumbawa diberbagai ajang lomba tingkat nasiomal. Pembinaan harus dimakssimalkan dengan harapan dapat keluar sebagai juara.

Namun untuk Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) di Medan tahun ini yang berakhir tidak memuaskan akan dievaluasi. Atlet karate jenjang SMP asal Sumbawa yang mewakili NTB belum ber-

hasil keluar sebagai juara. Langkah pelajar SMPN 1 Labuhan Badas itu terhenti di pertandingan pertama saat melawan atlet asal Bali. “Atlet Bali sudah sering mewakili BaliNusra diberbagai ajang kompetisi. Sementara atlet Sumbawa minim pengalaman. Bahkan ini kali pertama tampil di ajang Nasional,” tukasnya.

Satu sisi, hasilnya kurang menyenangkan. Namun di sisi lain tetap ada kebanggan, karena terjadi peningkatan prestasi. “Kami tetap bangga. Karena tahun lalu tidak ada yang ke Nasional. Hanya sampai tingkat provinsi. Tahun ini ke nasional meski gagal juara,” seraya mengevaluasi kegagalan.

Agar hal serupa tak terulang lagi tahun 2018 mendatang.

Ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi.

Antara lain pola latihan dan jumlah delegasi.

Menurutnya, rutinitas latihan harus ditingkatkan. Kemudian jumlah

utusan harus ditambah. Agat terealiasi pihak sekolah bersama Dikbud harus serius dalam melakukan pembinaan siswa di bidang O2SN. “Dulu banyak perwakilan yang muncul dari kecamatan-kecamatan. Sekarang sudan tidak ada lagi. Semunya dari dalam kota. Kemudian jumlah atlet juga perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (ind/ arn/*)

Hasbullah (Suara NTB/arn)

Polisi Kantongi Hasil Puslabfor Kasus Bronjong Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, saat ini sudah mendapatkan hasil uji laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri di Denpasar terkait kasus bronjong pengaman kuburan di Desa Mura, Kecematan Brang Ene yang diduga fiktif. Kasus ini mulai terungkap dan terindikasi masalah, pasalnya hasil peninjauan lapangan tidak ditemukan adanya proyek bronjong yang menelan anggaran sekitar Rp 92 juta tersebut.

Kapolres Sumbawa Barat ke(Suara NTB/dok) pada Suara NTB melalui Kasat Putu Agus Indra Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Senin (2/10) mengatakan, setelah menunggu sekian lama, pihaknya berhasil mendapatkan hasil uji laboratorium terhadap ratusan spesimen tanda tangan yang diduga dipalsukan dalam pencairan dana tersebut Tentu dengan keluarnya hasil uji lab tersebut, pihaknya saat ini sudah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan (lidik) ke tahap penyidikan (sidik). Termasuk juga pihaknya sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.

“Kita sudah kantongi hasil uji labnya, kita juga sudah naikan status kasus ini dan dalam waktu dekat kita akan periksa beberapa orang lagi untuk melakukan pendalaman,” ungkapnya.

Dikatakannya, karena kasus ini juga ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terkait dugaan tindak pidana korupsi, maka pihaknya juga akan segera membangun kordinasi dan komunikasi. Selain itu, pihaknya juga akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi untuk melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

Pendalaman dan pengembangan terhadap kasus ini dilakukan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dari proses pencairan terhadap kasus ini. “Kita berkomitmen untuk tetap menindak lanjuti kasus ini, sehingga nantinya ada kejelasan siapa-siapa saja yang bermain dalam kasus ini,” tandasnya. (ils)

Simulasi SIPOL

KPU Sumbawa Berharap Parpol Segera Mendaftar Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa menyelenggarakan sosialisasi pendaftaran penelitian administrasi dan faktual bagi Parpol calon peserta Pemilu 2019, Senin (2/10). Sekaligus simulasi pendaftaan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sehingga diharapkan kepada Parpol lama maupun baru untuk segera mendaftar ke KPU Sumbawa dalam memudahkan koordinasi dan verifikasi nantinya.

Dalam sosialisasi yang juga dihadiri Ketua KPU NTB, Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, menjelaskan, pebekalan ini untuk memberikan pemahaman kepada Parpol lama maupun baru tentang penerapan aplikasi SIPOL. Pendaftaran Parpol dengan aplikasi sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan KPU No. 11 tahun 2017 tentang pendaftaran dan penetapan Parpol peserta Pemilu Legislatif.

“Harapan kita, teman dari Parpol memahami betul apa yang kita lakukan sesuai aturan yang berlaku. Dalam sistem pendaftaran Parpol ada aplikasi SIPOL. Mencakup pula seluruh tahapan di KPU, dibuat dalam aplikasi,” katanya.

Saat Parpol mendaftar ke KPU, mengacu kepada data yang ada di SIPOL. Contohnya, partai A mendaftarkan kadernya sebanyak 600 orang. Dalam hard copy yang diserahkan ke KPU berkas datanya juga harus 600 orang. Kalau ada ketidaksesuaian, maka KPU belum bisa menerima berkas dimaksud.

“Inilah yang kita simulasikan. Dua persyaratan yang harus dipenuhi baru KPU menerima. Pertama, lengkap syaratnya dan kedua menyangkut kebasahannya. Terkait syarat yang mesti dipenuhi Parpol,” sebut Syukri.

Dalam hal ini, sebaiknya setiap Parpol memiliki penghubung yang intens berkomunikasi dengan KPU. Sesuai tagline KPU sekarang ini, KPU melayani, yang akan memberikan pelayanan maksimal kepada peserta Pemilu.

“Kuncinya ada singkronisasi data. Sebab Faktualisasi Parpol ada di Kabupaten/Kota. Apakah KTA mereka dobel apa tidak, sama nama. Kelihatan nanti di SIPOL. Makanya, Parpol lama maupun baru wajib mendaftar. Hanya bedanya Parpol lama tidak difaktualkan,” jelasnya.

Untuk itu, Syukri menghimbau kepada seluruh Parpol sesegera mungkin melapor ke KPU Sumbawa. Selain memudahkan koordinasi juga untuk kebutuhan verifikasi. Minimal Parpol menyerahkan nama dan alamat kantor, struktur kepengurusan dan lainnya. Parpol baru yang hadir dalam sosialisasi tersebut, diantaranya Partai Berkarya dan Perindo. (arn)

(Suara NTB/arn)

SIMULASI - Suasana kegiatan simulasi SIPOL oleh KPU Sumbawa dengan pengurus Parpol, Senin (2/10).

359 Pejabat Sumbawa Dimutasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 359 pejabat di lingkungan Pemkab Sumbawa dimutasi, Senin (2/10). Sebagian besar digeser dan ada beberapa diantaranya yang mendapat promosi jabatan. Bahkan ada satu pejabat yang diturunkan eselonnya.

Adapun pejabat yang dilantik diantaranya, Sahabuddin, S.Sos, M.Si Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa menduduki jabatan baru sebagai Sekdis Sat Pol PP Sumbawa. Tata Kostara, S.Ssos dari Sekdis Sat Pol PP menjadi Sekdis PMD, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si dari Kabid Pengembangan Kawasan Lingkungan Pemukiman pada Dinas PRKP dipromosikan menjadi sekretaris DPMPTSP. Abubakar, S.Sos., M.Si Sekretaris DPMPTSP menjabat sebagai Camat Lopok. Kemudian Amiruddin, S.H yang dulunya Camat Lopok bergeser menjadi Camat Moyo Hilir. Drs. Adam Muhammad Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan menjadi Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa. Drs. Suprianto yang dulunya Camat Orong Telu digeser menjadi Camat Lenangguar. Darwin, S.Sos yang dulunya Sekcam Moyo Hilir dipromosikan menjadi Camat Orong Telu.

Rosmin Junaidi, S.Pt,. M.Si yang dulunya Kabid Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Peternakan dipromosikan menjadi Sekdis Peternakan.

Pejabat yang diturunkan eselonnya yakni, Nurhinsyah, dari Sekretaris Dinas PMD (eselon III A) diturukan menjadi Sekretaris Dewan Korpri (eselon III B).

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan, agenda penataan personel yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya tuntas.

Sebab penataan personel akan terus dilakukan hingga kebutuhan organisasi sesuai dengan tuntutan dan kondisi perangkat daerah yang ada.

Hingga pelaksanaan mutasi ini, sudah banyak tahapan yang telah dijalankan. Dirinya bersama Wakil Bupati, Sekda dan Baperjakat telah mengamati kinerja aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan programn dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun 2017.

“Kami terus memantau dan mengamati setiap program dan kegiatan yang para sahabat lakukan. Sehingga kami mengetahui perkembangan dan progres pelaksanaan APBD 2017 yang menjadi acuan kita dalam mengimplementasikan pembangunan di daerah kita tercinta ini. Bahkan tingkat penyerapan anggaran dari masing-masing perangkat daerah juga tetap kami pantau. Atas dasar hasil evaluasi itulah pada hari ini kami menggelar mutasi, baik reposisi maupun promosi yang tidak lain tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja birokrasi kita,” ujarnya.

Dijelaskannya, jabatan adalah amanah dan kepercayaan. Untuk itulah kepada para pejabat yang baru dilantik pihaknya mengucapkan selamat mengemban amanah, kewajiban dan tanggung jawab baru. Dimana dirinya meyakini para pejabat yang

(Suara NTB/ind)

SUMPAH - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat menghadiri pembacaan sumpah pelantikan dalam mutasi pejabat Pemkab Sumbawa, Senin (2/10). baru dilantik, memiliki kompetensi, kepedulian dan bersedia bekerja bersama untuk menyukseskan berbagai agenda program dan kegiatan pemerintah kedepan. Cita-cita mewujdukan masyarakat sumbawa yang hebat dan bermartabat menjadi ruang bagi sahabat sekalian untuk bertkreasi dan berprestasi sekaligus mengabdikan diri bnagi daerah dan bangsa.

“Untuk itu saya minta kepada sahabat sekalian selaku Aparatur Sipil Negara agar terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan disiplin kerja. Rajin membaca aturanaturan yang terkait dengan tu-

Dua Jemaah Haji Sumbawa Meninggal di Madinah Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan Jemaah Haji Sumbawa yang tergabung dalam kloter 7 Lombok Praya diterima Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Senin (2/10). Kedatangan para jemaah haji tersebut juga mendapat sambutan hangat dan isak tangis dari keluarga. Namun dari 449 jemaah yang sebelumnya diberangkatkan, dua diantaranya meninggal dunia di Madinah. Sedangkan dua jemaah mengalami sakit dan tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram.

Ketua Kloter 7 Lombok Praya, Suryanto, S.Ag kepada wartawan menyampaikan dua jemaah haji yang meninggal dunia tersebut yakni Sumarni asal Labuhan Badas dan Muhammad Ismail asal Rhee. Sementara dua jemaah yang sakit yakni Muhammad Yasin Boya asal Moyo Hulu dan Mahrun dari Lunyuk.

Jemaah lainnya, Sumarni mengalami sakit saat pergerakan dari Mekah ke Madinah.

Sesampainya di hotel di Madinah kemudian dirujuk ke rumah sakit. Setelah tiga hari dirawat, yang bersangkutan meninggal dunia. Dimana Sumarni ada lima komplikasi, yang paling berat jantung dan diabetes. Kemudian Muhammad Ismail meninggal dalam perjalanan pulang di Bandara Madinah. Saat itu masih dalam proses Imigrasi, kemudian terkena serangan jantung. “Semua proses hajinya sudah selesai, tinggal pulang,” ujarnya.

Sedangkan Muhammad Yasin Boya sudah dua minggu dirawat di ICU Rumah Sakit Arab Saudi. Karena semua proses haji sudah dilalui, pihaknya meminta izin untuk membawa pulang yang bersangkutan. Pihak Arab Saudi pun mengizinkan asalkan ambulannya disiapkan. Ambulan pun langsung melakukan penjemputan. Setelah turun dari pesawat, yang bersangkutan langsung dilarikan ke rumah sakit Provinsi. Sementara Mahrun dalam perjalanan tidak terdeteksi penyakitnya. Dimungkinkan karena kelelahan, sehingga dibawa ke rumah sakit provinsi Senin (2/ 10) subuh.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc

menyampaikan rasa bahagia dan bersyukur atas kepulangan para jemaah haji ke Kabupaten Sumbawa. Diharapkan para jemaah haji ini menjadi panutan di tengah masyarakat khususnya di lingkungan masing-masing. Terutama menjadi contoh teladan bagi seluruh masyarakat Sumbawa. Disamping itu juga diharapkan menjadi bagian dalam melaksanakan syiar kepada seluruh rakyat Samawa agar selalu berniat untuk berhaji. Karena sebagaimana diketahui bahwa haji ini merupakan perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah SWT. “Insya Allah mudah-mudahan Haji dan Hajjah akan menjadi haji yang mabrur, ini doa masyarakat Sumbawa. Selain menjadi contoh dan teladan di tengah masyarakat, juga diharapkan melakukan syiar kepada masyarakat agar selalu berniat untuk berhaji,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga ikut berduka atas adanya dua jemaah haji asal Sumbawa yang meninggal dunia. Bupati mengajak semuanya untuk berdoa supaya jasad almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah SWT. Kemudian terhadap dua jemaah haji yang tengah dirawat, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Sehingga bisa kembali berkumpul dengan keluarganya.

Jika dalam pelaksanaan perjalanan haji terdapat kekurangan dan kelebihan hal ini akan menjadi bagian yang menjadi contoh.

Secara khusus Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terkait termasuk tim pemandu yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Sehingga perjalanan haji bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bupati juga meminta maaf kepada para jemaah jika ada kekurangan dalam pelayanan yang diberikan.

“Bagi pelayanan yang telah diberikan manakala ada kekurangan, kepada seluruh jemaah saya memohon maaf, barangkali ini kekurangan kita semua. Tetapi manakala ada kelebihan, terima dan syukurilah bahwa itu kelebihan kita semua,” pungkasnya. (ind)

gas dan tanggung jawab yang diemban. Termasuk membaca setiap situasi dan kondisi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman,” tukas Bupati.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, supaya menjadikan tugas yang baru ini sebagai peluang dan tantangan untuk memacu prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Berbuat baik, berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan Kabupaten Sumbawa. Kemudian wujudkan tim kerja yang disiplin dan suasana kerja yang nyaman inovatif dan bersahabat. Tak kalah penting adalah tim work baru

di unit kerja harus mampu memberikan pelayanan prima, cepat, mudah, murah, ramah dan bersahabat.

“Oleh karenanya, saya minta kepada para sahabat ASN yang baru dilantik agar secepatnya membangun sinergi dan kolaborasi di tempat tugas yang baru. Segera selesaikan target-target kerja tahun anggaran 2017 yang tinggal 4 bulan. Sekaligus siapkan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk tahun anggaran 2018. Tentunya dibutuhkan perencanaan yang lebih matang serius dan terstruktur,” pungkasnya. (ind/arn)

Tahun Depan, 18 Desa akan Gelar Pilkades Serentak Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 18 desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada tahun 2018 mendatang.

Jelang perhelatan demokrasi tingkat desa itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) setempat pun mulai saat ini telah ambil ancang-ancang persiapan.

“Sudah kita data, tahun depan itu ada sekitar 18 desa yang akan menggelar Pilkades,” terang kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si kepada wartawan, Senin (2/10).

Diakuinya, sementara ini belum ada jadwal pasti untuk pelaksanaannya. Namun Mulyadi memperkirakan kegiatan Pilkades serentak itu baru akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) yang kebetulan jatuh di tahun yang sama.

“Kita dahulukan Pilgub dulu. Tapi kita sudah mulai mempersiapkannya sekarang supaya pada waktunya pelaksanaannya semua lancar,” timpalnya.

Salah satu persiapan yang kini dilakukan DPMD yakni untuk pendanaannya. Dijelaskan Mulyadi, sesuai aturan pembiayaan Pilkades saat ini disiapkan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas teknis. “Nanti anggarannya akan kita siapkan di APBD 2018.

Jadi kita akan masukkan dalam program dinas,” sebut-

nya.

Sementara soal aturan, Mulyadi menyebutkan, pihaknya kemungkinan masih akan tetap menggunakan Peraturan Bpati (Perbup) Pilkades yang sudah ada.

Menurutnya, aturan tersebut masih relevan digunakan pada Pilkades mendatang karena sudah mengatur seluruh ketentuan pelaksanaan Pilkades hingga persoalan penyelesaian sengketanya.

“Perbup itu sudah cukup teruji menurut saya karena saat Pilkades lalu beberapa desa yang bersengketa bisa diselesaikan dengan baik. Jadi sementara ini kita akan menggunakan Perbup itu sambil menunggu kalau ada perubahan aturan lebih tinggi,” cetusnya.

Ditanya mengenai konstalasi di tingkat masyarakat desa yang akan menggelar Pilkades serentak tahun depan. Mulyadi mengaku, hal tersebut belum terlihat. Namun demikian pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memantau kondusifitas masyarakat di tiap desa.

“Harapan kami jangan ada kubu-kubuan dulu di masyarakat soal dukungan.

Dan memang tahun depan eskalasi politik akan terus meningkat karena ada Pilgub, Pilkades dan akan lanjut tahun 2019 dengan pelaksanaan pemilihan legislatif,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Jangan Paksakan Petani Campur Pembelian Pupuk (Suara NTB/jun)

Jon Wesly Aryanto

Tertangkap Pesta Sabu

Oknum Polisi Terancam Diberhentikan Dompu (Suara NTB) – Oknum polisi Aipda SY (43) yang diciduk Satresnarkoba Polres Dompu saat pesta sabu bersama Pasangan Suami Istri (Pasutri) inisial Mr (42) dan YR (35) terancam dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi berat tersebut menyusul SY tertangkap untuk kedua kalinya, dan pada kasus sebelumnya belum mendapat keputusan pengadilan.

Kapolres Dompu AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., mengatakan, sebelum tindakan itu diambil pihaknya masih akan menunggu hasil pemeriksaan penyidik terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan. “Untuk PTDH bisa tapi tentunya kita kalau memang dia tersangkut kasus pidana kita akan proses pidananya terlebih dahulu, sambil proses itu berjalan tidak akan putus untuk pelanggaran disiplin dan kode etiknya,” jelas Kapolres, Senin (2/10).

Kapolres menegaskan, pihaknya telah berkomitmen menindak siapapun yang terlibat dalam penyalagunaan sabu dan tindak pidana melanggar hukum lainya, baik masyarakat umum, pejabat pemerintahan terlebih anggota kepolisian. Dan tentunya penegakan hukum yang diambil tetap mengancu pada hasil penyelidikan yang dilakukan.

“Tentunya kita akan proses tidak ada perbedaan, kalau masalah tersebut menyangkut tindak pidana saya tidak akan tolerir,” jelasnya.

Aipda SY ini lanjut Kapolres, sebelumnya tertangkap karena kasus yang sama, hanya saja pada saat itu pihaknya belum mendapat putusan pengadilan terkait proses hukum SY, termasuk untuk pengajuan surat PTDH ke Polda NTB. Namun kemudian di tengah proses itu berjalan SY malah kembali tertangkap anggotanya ketika asyik pesta sabu bersama pasutri. “Dia ini tertangkap lagi sementara kasus sebelumnya belum ada keputusan pengadilan,” ujarnya.

Informasi yang diterima Suara NTB, Pasutri serta oknum anggota polisi Aipda SY itu diciduk Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu saat pesta sabu di BTN Larema Kelurahan Simpasai, Sabtu (23/9) Pukul 14.00 Wita. Dari tangan mereka polisi menyita 3 poket sabu berikut barang bukti lainya. Diringkusnya tiga orang penyalahguna sabu ini berawal dari kecurigaan polisi dan laporan masyarakat. (jun)

Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si mengingatkan pedagang jangan memaksakan petani membeli pupuk non subsidi yang dicampurkan dengan pupuk non subsidi.

Keterbatasan kuota pupuk subsidi pada akhirnya akan dipahami petani bila diberikan sosialisasi dan ditawari pupuk non subsidi sebagai alternatifnya.

“Persoalan pupuk ini sudah kami kumpulkan para distributor dan beberapa kelompok tani di sini. Saya juga sudah ingatkan kepada mereka untuk tidak memaksakan petani membeli campur pupuk subsidi dengan non subsidi.

Pupuk subsidi, sesuai ketetapan harganya masih Rp 90 ribu per sak (ukuran 50 kg) untuk jenis urea. Kalau ada yang menjual di atas itu, izinnya bisa dicabut,” tegasnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (2/10).

Ia pun meminta, bila ada petani yang mengeluhkan mahalnya harga jual pupuk subsidi di tingkat pengecer untuk mengecek kebenarannya dan dilaporkan kepada pihakanya.

Bila tindakan menaikan harga di luar yang ditetapkan pemerintah bagi pengecer bisa dicabut izinnya. Begitu juga bila melibatkan distributor, bisa dikenaan sanksi peneguran hingga pencabutan izin.

Diakui Muhammad, berdasarkan kebutuhan pupuk untuk tanaman pertanian dan perkebunan di Kabupaten Dompu pada 2017 sebanyak 27 ribu. Tapi kuota yang diberikan pemerintah hanya 10 ribu, sehingga ada kekurangan yang cukup tinggi hingga 17 ribu.

“Mungkin ini yang mendorong Dinas Pertanian untuk mensosialisasikan penggunaan pupuk non subsidi.

Berdasarkan keterangan distributor dari hasil uji cobanya, bahwa manfaat 1 sak pupuk non subsidi sama dengan 3 sak pupuk subsidi,” jelasnya.

Sementara petani di Kecamatan Kempo mengeluhkan praktik jual beli pupuk di tingkat pengecer yang cenderung memaksakan petani membeli pupuk urea subsidi 50 kg (1 sak) ditambah pupuk pelangi non subsidi 2 kg seharga Rp 140 ribu. Petani yang hendak membeli pupuk urea subsidi saja, tidak akan dilayani.

Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi, mengatakan, kuota pupuk subsidi jenis urea untuk Kabupaten Dompu tahun 2017 hanya 10.300 ton. pada-

(Suara NTB/uki)

BERDIALOG - Massa aksi berdialog dengan pejabat BPJS Cabang Bima terkait penarikan biaya ambulan yang dianggap pungli, Senin (2/10).

hal kebutuhan pupuk jenis urea untuk tanaman pertanian dan perkebunan di Dompu hingga 27 ribu ton atau masih kurang 17 ribu.

“Sekarang kita ada tambahan pupuk subsidi jenis urea 1.700 ton. Sementara penyerapan pupuk kita, yang kita distribusikan bulan ini merupakan jatah pupuk untuk bulan depan,” terangnya.

HBY Pimpin Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila Dompu (Suara NTB) Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Dompu yang dilaksanakan, Senin (2/10) kemarin di lapangan Karijawa berlangsung khidmat. Kendati tidak ada pengibaran bendera, upacara ini diisi dengan pembacaan teks Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan ikrar mempertahankan nilai Pancasila untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bertindak sebagai pemimpin upacara yang sekaligus memimpin pembacaan teks Pancasila. Teks pembukaan UUD 1945 yang biasa dibacakan oleh pimpinan Dewan, karena tidak hadir sehingga diwakili oleh Drs Wildan Haris anggota DPRD Dompu.

Sementara ikrar nilai Pancasila dibacakan oleh Asisten 1 Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, MSI dan doa dipimpin Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs H Syamsul H Ilyas, MSI. Karena tidak ada pengibaran bendera dan amanah upacara, pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini berlangsung se-

Pasien Ditarik Biaya Ambulans, Mahasiswa Demo BPJS Kota Bima (Suara NTB) – Pasien peserta BPJS di Kecamatan Sape dikenakan tarif biaya ambulans sebesar Rp 250.000 oleh Puskesmas setempat. Bahkan penarikan biaya yang memberatkan masyarakat miskin tersebut dianggap pungutan liar (pungli).

Persoalan tersebut mencuat, ketika puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) STISIP Mbojo-Bima, menggelar aksi unjuk rasa di kantor BPJS Cabang Bima, Senin (2/10).

Mereka menuntut agar pasien yang memiliki kartu BPJS, agar tidak dilakukan penarikan biaya apapun. Karena berdasarkan aturan, seluruh biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui program BPJS. Koorlap aksi, Murtada mengaku, sebelum menggelar demo di BPJS. Pihaknya meminta klarifikasi terhadap Puskesmas Sape yang melakukan penarikan biaya terhadap pasien BPJS. “Alasan puskesmas menarik lantaran BPJS belum melakukan pembayaran atau belum melunasi tunggakan.

Makanya kami datangi BPJS untuk memastikan hal ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kejelasan dan pertanggungjawaban BPJS. Memastikan masyarakat miskin yang memiliki kartu BPJS tidak diberlakukan yang sama.

“Kami ingin agar hal ini tidak terjadi lagi, kasian masyarakat miskin,” katanya.

Beberapa menit menggelar orasi. Sejumlah pegawai BPJS Cabang Bima mendatangi massa aksi memberikan jawaban sesuai tuntutan. Salahseorang pegawai, mengaku persoalan itu sudah ditindaklanjuti.

“Sudah kami tindaklanjuti dan bersurat kepada Dikes Kabupaten Bima agar tidak melakukan hal ini lagi,” katanya.

Rupanya massa aksi penyampaian pejabat BPJS itu.

Massa aksi mempertanyakan apakah tunggakan BPJS sudah dibayarkan atau belum. Mengingat sampai saat ini Puskesmas setempat belum menerima pembayaran.

Hal itu membuat suasana sedikit tegang. Terjadi cekcok antara massa aksi dengan pejabat BPJS Cabang Bima. BPJS beralasan tunggakan sudah dibayarkan. Hanya saja meminta bukti administrasi pembayaran dan tidak bisa ditunjukkan.

Ketegangan itu mampu dilerai oleh koordinator aksi dan aparat kepolisian Polres setempat. Pejabat BPJS pun menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan menuntaskan persoalan itu dalam waktu dekat.

Mendapat tanggapan tersebut massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sembari mengancam akan melakukan aksi serupa jika persaoalan tersebut tidak selesai. (uki)

(Suara NTB/ula)

Muhammad

Di tengah keterbatasan pupuk ini, H Fakhrurrazi mendorong petani untuk menggunakan pupuk non subsidi dengan harga dan manfaat tidak beda jauh. Untuk pupuk jenis Urea subsidi harganya Rp 90 ribu per sak ukuran 50 kg dan Urea non subsidi harganya Rp 300 ribu per sak ukuran 50 kg. Tapi penggunaan pupuk non subsidi dapat menghemat volume pupuk karena takarannya 1 sak pupuk non subsidi sama dengan 3 sak pupuk subsidi.

“Penyerapan pupuk non subsidi oleh tanah dia bertahap, berbeda dengan pupuk subsidi yang langsung diserap tanah,” jelasnya.

Begitu juga dengan pupuk jenis NPK, walaupun unsur Nnya sama tetapi unsur lainnya yang berbeda. Sehingga akan lebih diuntungkan bagi tanaman dan penyerapan terhadap tanah. “Kalau kita mengandalkan pupuk subsidi, itu tidak mungkin. Karena ada kuota yang terbatas,” terangnya. (ula)

kitar 30 menit. Namun unsur forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) terlihat hadir lengkap. Diantaranya Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bersama ibu, Ketua PN Dompu, Toni Widjaya H Hilly, SH bersama ibu, Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK, dan Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE di sela acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Senin kemarin mengatakan, mengatakan pembacaan pembukaan UUD 1945 semula akan dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Dompu, M Amin, S.Pd. Karena ia kurang enak badan, sehingga digantikan oleh Drs Wildan Haris.

“Wakil Ketua sudah oke untuk pembacaan UUD 45, tapi tadi pagi kita dapat konfirmasi kurang enak badan,” ungkapnya.

Sementara pada Minggu (1/ 10) malam, di taman Kota Dompu juga digelar acara zikir dan perenungan bersama dalam rangka peringatan hari Kesaktian Pancasila. Acara ini diikuti para pejabat dan masyarakat umum. (ula)

UPACARA - Wildan Haris anggota DPRD Dompu saat membaca pembukaan UUD 45, dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Dompu, Senin (2/10).

(Suara NTB/ula)

3000 Wajib E-KTP Sekda Mengaku Tidak Pernah Belum Lakukan Dapat Laporan Perekaman

Soal Rehab Kantor Dinas LH

Dompu (Suara NTB) – Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si mengaku tidak tahu menahu soal rehab kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diduga tidak memiliki anggaran. Ia mengaku tidak pernah mendapatkan laporan mengenai proyek rehab kantor bekas Disnakeswan tersebut.

“Saya tidak tahu ada rehab atau tidak. Karena saya ndak dilapori,” ungkapnya kepada Suara NTB usai mengikuti upacara peringatan hari kesaktian pancasila di lapangan umum Kelurahan Karijawa, Senin (2/10).

H. Agus Bukhari memastikan, alokasi anggaran untuk rehab gedung kantor tersebut tidak dianggarkan dalam APBD murni 2017. Karena kantor hasil pemekaran dari beberapa urusan pemerintahan ini, resmi berfungsi 2 Januari 2017 dan pembahasan APBD 2017 dilakukan tahun 2016 lalu. Karenanya, ia meminta untuk menanyakan langsung ke Dinas LH terkait sumber anggaran dan kode rekening dalam RKA yang menjadi sumber anggaran rehab gedung kantor tersebut.

“Soal ada atau tidak di APBD murni, tanya dia (DLH, red). Siapa tau ada. Saya katakan nggak ada, kan dia leading sectornya,” ujar H. Agus Bukhari.

Kemungkinan dilakukan

perubahan dan pergeseran anggaran pada rekening belanja yang sama sebelum APBD Perubahan, dikatakan H. Agus Bukhari, mekanisme perubahan dan pergeseran anggaran pemerintahan harus melalui APBD Perubahan. Sementara kemungkinan penggunaan anggaran lebih dahulu dalam proyek rehab kantor tersebut, ia menolak untuk menjelaskannya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. Muhibbudin, M.Si yang berusaha dikonfirmasi persoalan ini juga menolak memberi keterangan. Ia meminta sepenuhnya persoalan itu dikomentari langsung pihak DLH. “Tanya LH sana,” katanya singkat.

Sekretaris Dinas LH Kabupaten

H. Agus Bukhari

Dompu, H. Albuhairum, S.Sos, M.Si seperti yang diberitakan Suara NTB sebelumnya mengungkapkan bahwa proyek rehab kantor untuk ruang kerja Kepala Dinas dan jajarannya tersebut menggunakan APBD Dompu. Rehab ini dilakukan mengingat keterbatasan ruang kerja yang dimiliki.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas yang dibentuk hasil peningkatan status kantor Lingkungan Hidup dan bergabungnya Bidang Tata Kota di Dinas PU sesuai perubahan Perda OPD baru tahun 2016. Sejak diberlakukannya OPD baru 2 Januari 2017 lalu, Dinas LH berkantor di eks kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu.

Pada Juli 2017, Dinas ini pindah lagi ke kantor eks Disnakeswan Kelurahan Karijawa yang menjadi tempat kantornya Dinas Permbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu. Karena gedung kantor yang terbatas dan masuknya Dinas LH, Dinas P3A akhirnya pindah ke eks kantor Dinas Kehut a n a n Dompu. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Kadis Dukcapil Kabupaten Dompu, Dra. Ratnasari menyebutkan dari 148.388 orang wajib E-KTPektronik yang ada, sudah 145.70 orang melakukan perekaman atau sekitar 98 persen. Tersisa 3 ribu orang atau sekitar dua persen yang belum sama sekali merekam dan terancam tidak memiliki hak pilih pada Pilkada 2018 mendatang.

“Sisanya tinggal 3 ribu atau dua persen dari jumlah wajib E-KTP,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/10).

Sementara itu, dari jumlah wajib KTP yang merekam belum tercetak pihaknya sebanyak 10.120 orang. Sedang persediaan blangko saat ini hanya 6 ribu keping. Dipastikan para pemohon tersebut akan dicetakan sesuai kebutuhan yang ada, juga tergantung distribusi belangko dari pemerintah pusat.

Dan untuk ribuan wajib EKTP yang belum merekam diharapkan segera melakukan perekaman. Meski tidak langsung dicetak Disdukcapil telah menyediakan Suket (surat keterangan) untuk memperoleh hak pilih pada pilkada 2018 mendatang.

“Yang wajib KTP yang akan jadi pemilih kan belum penyerahan DP IV ini pasti akan tambah lagi wajib KTP-nya.

Kita upayakan dapat ktp tapi

kita juga sediakan suket sebagai hak pilih,” jelasnya.

Menurutnya, masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman dikarenakan beberapa hal, diantaranya, baru menginjak usia wajib KTP, keluar daerah dan berbagai hambatan lainya. Menyikapi itu, lanjut Ratnasari, disamping perekaman reguler pihaknya tetap turun lapangan untuk mengajak masyarakat segera melakukan perekaman. Dan saat ini pihaknya diminta untuk memprioritaskan perekaman KTP usia 0-18 tahun.

“Sekarang banyak yang ngurus akta anak-anaknya, nah saya sempatkan juga orang tuanya itu memiliki E-KTP, karena dulu kan ada pemahaman orang ada KTP seumur hidup.

Sehingga kita paksakan untuk melakukan perekaman sebagai persyaratan untuk menerbitkan akte,” ujarnya.

Berdasarkan target nasional pihaknya juga ditutut untuk 100 persen tuntas melakukan perekaman pada Tahun 2017 ini. Dan sebetulnya, Kabupaten Dompu menempati urutan pertama terkait capaian perekaman, hanya saja terus bertambahnya jumlah wajib KTP membuat pihaknya tertinggal dari Kota Mataram dan Bima. “Untuk NTB tertinggi Kota Mataram, Kota Bima kemudian disusul Dompu,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Demokrat Tak akan Absen di Pilkada NTB 2018 Mataram (Suara NTB) Internal Partai Demokrat dikabarkan tengah dilanda kegalauan soal kepastian pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung di Pilkada NTB 2018. Konstelasi politik yang bergerak begitu cepat dalam sepekan terakhir ini, telah menyisakan kesempatan munculnya satu pasangan lagi, yang diharapkan berasal dari partai berlambang bintang mercy tersebut.

Kades Mambalan Tersangka Pungli Prona

Bendahara Umum DPD Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi DPRD, TGH. Nasihudin Badri, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/9) kemarin, tidak menampik bahwa banyak kader partai di tingkat bawah merasa resah, setelah melihat dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur bersama dengan partai koalisi pengusungnya, yakni Ahyar - Mori dan Suhaili - Amin, melakukan deklarasi

KEPALA Desa Mambalan, Lalu Ahmad Yudni menyandang status tersangka dugaan pungli proyek nasional agararia tahun 2016. Penyidik mengagendakan pemeriksaan yang tidak dihadiri tersangka, Senin (2/10).

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad melalui Kasubbaghumas, AKP I Made Arnawa mengungkapkan, sudah dua pekan lalu kades Mambalan ditetapkan sebagai tersangka.

“Kades Mambalan sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti (Suara NTB/dok) yang cukup,” ujarnya diteI Made Arnawa mui di Mapolres Mataram.

Pascapenetapan tersangka itu, Lalu Ahmad Yudni dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kemarin. Sebanyak 82 pemohon sertifikat sudah diperiksa kembali penyidik dalam tahap penyidikan. Proses pemeriksaan berlanjut kepada kades yang urung terlaksana.

“Tapi karena tidak dapat dilaksanakan maka kami mengagendakan ulang pemeriksaan tersangka. Kita layangkan kembali panggilan,” jelasnya. Dalam kasus tersebut, penyidik menerapkan pasal 12e UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut memuat rumusan pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk kepentingan diri sendiri. Pengurusan Prona di Desa Mambalan dimohonkan oleh 310 warga. Pemohon sertifikat Prona tahun 2016 di Desa Mambalan dipungut biaya rata-rata Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per-sertifikat.

Penarikan uang berupa penyiapan alas hak, seperti akta jual beli, sporadik, materai, pal, surat hibah, dan surat waris.

Penarikan uang untuk sejumlah keperluan itu berkisar antara Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. (why)

memang politik itu seninya di situ, kalau berjuang lomboklombok (lurus-lurus) saja ndak nikmat. Jadi kita tenang saja, tidak terpengaruh, kan partai ini punya hirarki. Jadi ndak perlu kita panik dengan orang, masing –masing punya dapur, ndak perlu urus dapur orang,” ujar Nasihudin.

Seperti diketahui, tinggal empat partai yang belum menentukan sikap untuk mengusung calon. Yakni Partai Demokrat, PKS, Hanura dan

Lalu Rudi Irham Srigde, dan Subuhunnuri, beserta kandidat lainnya yang sudah mengambil formulir pendaftaran.

“Karena prosesnya masih berjalan, maka siapapun yang ada tanya, jawabannya masih sama. Tunggu tanggal sembilan kita umumkan. Intinya semuanya masih ada kemungkinan, sebab yang namanya politik sudah terteken saja bisa batal, orang-orang ini ndak tahu seni bermain, sangat ada kemungkinan. Bahkan dengan PDI-P juga kita mungkin,” ucapnya.

“Yang pasti kita maju ikut bertarung dengan mungusung calon, soal dengan siapa itu nanti. Insya Allah kita ndak akan seperti Pilkada Kota Mataram, ndak,” pungkasnya. (ndi)

Suhaili Kalahkan Ahyar Rebut Dukungan PKB

KPU Tetapkan Syarat Cagub - Cawagub NTB 2018

(Suara NTB/why)

LANGGAR IZIN TINGGAL - Peter Johannes Buitelaar melepas rindu dengan istrinya, Karniwati, dari ruang tahanan Pengadilan Negeri Mataram, usai menghadapi sidang vonis pelanggaran izin tinggal.

Bule Belanda Dihukum 10 Bulan Penjara

Mataram (Suara NTB) Persyaratan dukungan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, perseorangan dan jalur partai sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB. Lewat keputusan KPU NTB dengan nomor 740/ HM.02. Pu/52/KPU/IX/2017. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menjelaskan, dukungan untuk calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 8,5 persen dari jumlah penduduk NTB, yang mempunyai hak pilih dan termuat di DPT pada pemilihan umum sebelumnya. “DPT terakhir NTB sejumlah, 3.568.594 jiwa, maka syaratnya 303.331 pendukung,” jelas Aksar.

Dukungan itu, kata Aksar harus tersebar di 50 persen jumlah kabupaten/kota di NTB. Yaitu paling sedikit enam kabupaten dari 10 kabupaten/kota di NTB. Dukungan yang dimaksud juga, harus tertuang dalam foto kopi KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil. “Ini sesuai dengan Undang-undang,” cetusnya. Sedangkan untuk dukungan partai, lanjutnya, paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Untuk hasil pileg 2014, DPRD Provinsi NTB berjumlah 65 kursi, maka pasangan calon harus diusung sekurang kurangnya 13 kursi.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung calon dari akumulasi suara sah pileg 2014, maka dalam hal ini, suara sah paling sedikit 25 persen.

“Sekurang kurangnya 633.384 suara dari 2.533.536 suara sah tahun 2014,” ulasnya Parpol yang boleh mengusung calon, parpol yang ikut pada pileg 2014. “Partai yang belum verifikasi KPU, tentu tidak bisa masuk syarat. Dukungan politik pribadi sih sah-sah saja” ucapnya.

Disinggung syarat pendaftaran dan verifikasi Parpol, Aksar mengatakan, berdasarkan PKPU No 11 tersebut, setiap partai politik peserta Pemilu 2019, wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol, memiliki kepungurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen.

“PKPU No 11 tersebut, setiap partai politik peserta Pemilu 2019, wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol, memiliki kepungurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. “Ini juga berlaku di NTB” sebutnya Selain itu juga, urai Aksar harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kabupaten/ kota, mengajukan nama, lambang, dan tanda Parpol ke KPU. “Dan tidak kalah penting menyerahkan nomor rekening atas nama partai,” pungkasn y a . (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Pekerja LSM asal Belanda, Peter Johannes Buitelaar bakal mendekam di penjara 10 bulan lamanya. Ia divonis bersalah melanggar izin tinggal di NTB melebihi batas waktu yang diizinkan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Ketua majelis hakim Didiek Jatmiko mengetuk palu hukuman penjara selama 10 bulan kepada terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (2/10).

“Menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 119 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” tegasnya. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana selama 10 bulan,” imbuh Didiek.

Selain itu, terdakwa juga dihukum untuk membayar denda Rp 50 juta dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 bulan penjara.

Didiek menyebutkan, hal yang memberatkan terdakwa antara lain, perbuatan terdakwa berpotensi membawa situasi masyarakat yang tidak kondusif.

“Sebenarnya terdakwa ini sudah mengetahui izin tinggalnya sudah habis tetapi sengaja tidak mau mengurus,” kata Didiek. Jaksa penuntut umum, I Komang Prasetya sebelumnya menuntut terdakwa agar dihukum penjara satu tahun, serta denda 50 juta subsidair dua bulan.

Sementara, Peter mengaku menerima vonis hakim. Ia mengakui perbuatannya dan menganggap hukuman itu sepadan. “Saya kira vonis hakim itu cukup rasional,” aku dia saat berbincang dengan Suara NTB usai persidangan.

Bagi pria 50 tahun itu, kasus hukum yang menjeratnya memang cukup menganggu pekerjaannya sebagai pekerja sosial. “Setidaknya di sini ada

istri saya yang menjenguk saya,” ujarnya yang memilih menjadi mualaf saat menikah di tahun 2010 lalu.

Menurut keterangan istrinya, Karniwati (37), pria yang dinikahinya tujuh tahun silam dan sudah memberinya dua orang keturunan itu memang keras kepala. Peter ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Selasa (25/4) lalu di Lendang Lekong, Mandalika, Sandubaya, Mataram, kediamannya Karniwati.

Peter masuk Indonesia melalui Pelabuhan Batam Center menggunakan visa on arrival 23 Februari 2016, mendapatkan izin tinggal kunjungan 30 hari.

Sebulan kemudian, saat berada di Lombok memperpanjang izin tinggalnya dan diizinkan sampai 22 April 2016. Setelah berakhir, Peter tidak juga melakukan pengurusan perpanjangan. (why)

Pilkada NTB 2018, Prakondisi Menuju Pemilu 2019

(Suara NTB/dok)

Lalu Aksar Ansori

dalam waktu yang hampir bersamaan.

Namun para pengurus di tingkat elit, mengaku tidak terpengaruh dengan situasi politik yang berkembang belakangan ini. Nasihudin mengaku, bahwa para elit partai sangat tenang menyikapi situasi tersebut. Menurutnya, kondisi inilah Partai Demokrat akan memainkan seni politiknya.

“Memang dari dalam juga bertanya, orang kita di bawah tanyaknya itu, ya kita jawab

PBB. Praktis kondisi tersebut telah mengunci posisi Demokrat tidak memiliki banyak pilihan dalam membangun koalisi. Hanya berharap pada partai-partai tersebut.

“Yang jelas, tidak ada yang merasa terikat dan mengikat, ini kan masih berproses, ada tahap penjaringan. Makanya saya juga heran kalau tahu sudah jelas ada tahapan penjaringan, (belum selesai) terus kita sudah punya kesimpulan, kan lucu betul itu. Jadi belum, kita tunggu proses berjalan,” jelasnya.

Nasihudin menyebutkan bahwa Demokrat masih memiliki banyak pilihan untuk memasangkan kadernya dengan beberapa figur balon, seperti dengan Farouk Muhammad, Dr. Zulkieflimansyah,

Selong (Suara NTB) Pilkada serentak 2018, memiliki arti penting bagi partai politik. Sebab, kemenangan kandidat calon kepala daerah yang diusung, akan memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan satu partai pada pemilu 2019 nanti.

Oleh karena itu, pilkada serentak 2018, sesungguhnya merupakan ajang persiapan bagi partai-partai menuju pemilu 2019. Oleh karena itu, masing-masing partai politik akan berusaha untuk bisa memenangkan kandidatnya masing-masing.

Hal tersebut juga diakui oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra NTB, Prabowo Subianto, saat memberikan orasi politiknya diacara deklarasi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Ahyar Abduh - Mori Hanafi, di Mabagik Lombok Timur, Minggu (1/10) kemarin. Mantan Danjen Kopassus TNI itu mengungkapkan, bahwa kemenangan Partai Gerindra di Pilkada NTB akan mendongkrak harapan Partai Gerindra untuk tampil sebagai pemenang Pemilu 2019, sekaligu Pilpres.

“Apa yang terjadi NTB

akan mempengaruhi daerahdaerah lain, termasuk nasional. Jadi saudara Ahyar dan Mori Hanafi menangkan di sini, jadi saudara ikut membantu saya di tingkat nasional. Karena mereka sudah saya jadikan wakil - wakil saya di NTB. Jadi kalau saudara lihat mukanya Ahyar dan Mori, ingat mukanya Prabowo Subianto,” ujar Prabowo yang dipastikan akan kembali untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di Pemilu 2019.

Mantan menantu Presiden RI ke-2, Jenderal TNI (Purn) Soeharto itu mengaku bahwa banyak pihak yang telah bertanya terhadap dirinya, apakah akan kembali maju atau tidak sebagai calon presiden di Pemilu 2019 mendatang. Namun ia mengaku selalu menjawabnya, bahwa, jika ingin melihatnya untuk kembali tampil bertarung di Pilpres 2019, maka ia meminta pada masyarakat untuk memnangkan calon yang didukung oleh Gerindra di Pilkada serentak 2018.

“Saya tidak tahu ke depan, banyak yang meminta saya maju sebagai Presiden, banyak yang nanya wakilnya siapa, saya jawab masih lama,

yang penting kita menangkan dulu Pilgub NTB. Sama yang saya katakan waktu di Pilkada DKI Jakarta kemarin.

Prabowo presiden, saja jawab, tunggu dulu, memangkan dulu Anies - Sandi, baru berpikir ke Pilres,” katanya.

Pada akhir kesempatan, Prabowo mengungkapkan, bahwa kendatangannya ke NTB untuk menghadiri acara deklarasi pasangan Cagub dan Cawagub NTB, Ahyar - Mori, memiliki arti penting, salah satunya untuk menjaga agar NTB tetap menjadi lumbung suranya. Dimana pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo mendapatkan dukungan dari masyarakat sebesar 75 persen lebih.

“Saya sebenarnya banyak agenda hari ini, mau ke luar negeri, banyak undangan juga dari daerah lain. Tetapi saya memilih datang ke NTB ini, karena Pak Ahyar mengatakan ke saya bahwa, Masbagik ini adalah tempat saya memang 95 persen lebih,” katanya. Hal itulah yang membuat Prabowo merasa berat untuk tidak menghadiri deklarasi tersebut.

Karena bagaimanapun NTB akan ia pertahankan sebagai lumbung suaranya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Tarik menarik arah dukungan PKB di Pilkada NTB 2018, antara H.M. Suhaili FT dengan H. Ahyar Abduh, dipastikan berakhir setelah PKB menyatakan secara resmi mendukung pasangan Suhaili - Amin.

Dalam hal ini, Suhaili telah mengalahkan Ahyar untuk mendapatkan “hati” PKB. Dukung PKB terhadap pasangan Suhaili-Amin, sekaligus telah mematahkan klaim Ahyar selama ini akan didukung oleh PKB. Ketua PKB, Lalu Hadrian Irfani, saat hadir dalam deklarasi pasangan Suhaili Amin, di Praya, Lombok Tengah, Sabtu pekan kemarin, menjelaskan bahwa dukungan PKB telah final ke pasangan Suhaili - Amin. Ditingkat DPP pun sudah menyetujui untuk mendukung Suhaili.

“Ditempat ini akan menjadi sejarah, di mana sebagai titik awal perjuangan paket Suhaili-Amin untuk bertarung di Pilkada NTB 2018. Ditempat ini saya juga menegaskan, disaksikan oleh semua yang ada di sini, saya atas nama Ketua PKB, menyatakan dukungan yang sebasar-besarnya pada pasangan Suhali-Amin,” ucap Lalu Hadrian pada saat deklarasi pasangan Suhaili - Amin di Praya, Sabtu (30/9).

“Inilah yang ditunggu-tunggu selama ini, ke mana PKB akan berlabuh, insya Allah kita kembali ke Lombok Tengah, dan kita pastikan Guber-

nur NTB 2018 harus berasal dari Loteng. Untuk itu mari kita akan mengantarkan pasangan ini untuk mendaftar ke KPU,” tambahnya.

Lantas bagaimana dengan logo PKB yang ikut dicantumkan Ahyar sebagai salah satu partai pengusungnya?

Ketidakhadiran PKB dalam acara deklarasi pasangan Ahyar - Mori, Minggu kemarin telah menegaskan PKB tidak ikut dalam barisan partai pendukung Ahyar - Mori. Hal itu selaras dengan apa yang pernah dikatakan oleh Lalu Hadrian sebelumnya, bahwa, jika PKB tidak hadir dalam acara deklarasi pasangan Ahyar - Mori, maka otomatis PKB tidak mendukungnya.

Benar saja, dari pantauan Suara NTB di lokasi acara deklarasi Ahyar - Mori, Minggu (1/10), PKB tidak terlihat hadir sebagai partai pengusung.

Adapun partai pengusung yang hadir, hanya tiga partai, yakni Gerindra, PAN dan PPP kubu Romahurmuziy.

Terakhir dikonfirmasi, Ahyar mengaku memang masih optimis mendapatkan dukungan PKB. Namun setelah mengetahui PKB mendukung Suhaili Amin dan tidak datang dalam acara deklarasinya. Ahyar yang dikonfirmasi terkait itu, tidak memberikan jawabannya.

Namun demikian, meskipun tanpa dukungan PKB, Ahyar - Mori telah dapat memenuhi ambang batas dukungan partai untuk mendaftar di KPU. (ndi)

PSI NTB Lengkapi Syarat Mengikuti Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) Dewan Pengurus Wilayah Partai Solidaritas Provinsi NTB telah melengkapi berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar bisa mengikuti Pemilu 2019. “NTB telah melengkapi dokumen sesuai dengan syarat undang-undang dan PKPU yang terbaru,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satya Chandra Wiguna.

Hal itu dikatakan pada acara kopi darat wilayah (Kopdarwil) di Kota Mataram, Sabtu, 30 September 2017 lalu, dalam rangka menyambut tahapan verifikasi faktual oleh KPU pada Oktober 2017. Ia mengatakan kerja keras yang dilakukan oleh DPD PSI NTB dalam melengkapi dokumen persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan PKPU, juga dilakukan oleh seluruh DPD se-Indonesia.

Persyaratan utama yang telah dipenuhi adalah 75 persen kepengurusan DPW di tingkat kabupaten/kota, dan 50 persen kepengurusan DPC di tingkat kecamatan serta jumlah anggota yang mencapai seperseribu dari total jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota.

“Dokumen sudah siap, DPD akan menyerahkan serentak ke KPU di daerah dan kami telah

melakukan konsolidasi penyerahan dokumen ke DPD,” ujarnya.

Satya yang didampingi pengurus PSI NTB Ardani, mengatakan PSI lahir untuk merespon kecenderungan perubahan sosial-politik generasi “milenial” yang disebut sebagai generasi baru. Generasi baru itu umumnya berharap lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya, berintegritas, peduli pada rakyat, dan kompeten.

Pada Pemilu 2019, kata dia, mayoritas pemilih berasal dari kelompok umur muda, yakni berusia 40 tahun ke bawah.

“Generasi muda itulah yang akan menentukan kepemimpinan nasional yang bakal menjadi wakil rakyat (DPR) dan menduduki jabatan-jabatan penting di eksekutif,” katanya.

Satya menegaskan dengan berpegang pada empat nilai dasar, yakni kebajikan, keragaman, keterbukaan dan meritokrasi, partainya ingin menjadi pelaku aktif bagi upaya transformasi. PSI memandang bahwa transformasi Indonesia harus dimulai dari transformasi institusional, yakni aspek-aspek normatif dasar yang memberikan kerangka perilaku dan aturan main sebagai warga negara Indonesia.

“PSI merumuskan ‘platform’ itu dengan kesadaran penuh akan luasnya cakupan dan kompleksitas agendaagenda kebijakan publik nasional,” kata Satya. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

PSI - Konsolidasi PSI NTB di Mataram, pekan kemarin.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

Halaman 9

(Suara NTB/her)

INTERNASIONAL CONFERENCE - Pembukaan Internasional Conference di Senggigi

Lobar Jual Potensi Pariwisata Lewat ’’International Conference’’ Giri Menang (Suara NTB) Momen International Conference nampaknya dimanfaatkan betul oleh Pemda NTB khususnya Pemkab Lobar. Bagaimana tidak, kehadiran perwakikan dari sejumlah negara dalam pertemuan yang diadakan di kawasan wisata Senggigi tersebut menjadi sasaran untuk “menjual” potensi pariwisata yang dimiliki daerah ini.

Seperti disampaikan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin dalam acara yang dihadiri berbagai perwakilan negara itu, ‘’menjual’’ potensi wisata budaya dan teligisi air awet muda yang ada di Taman Narmada Lobar.

Dikatakannya di hadapan seluruh peserta International Conference, NTB memiliki begitu banyak potensi pariwisa-

ta yang bisa dieksplor. Salah satu aset budaya yang bisa dijual dan layak dikunjungi wisatawan adalah air awet muda yang ada di Taman Narmada. “Kita di sini punya air awet muda di Narmada, cukup basuh muka dan dipercaya membuat awet muda. Tapi jangan mandi (Dengan air awet muda), karena kalau ter-

lalu banyak akan kembali menjadi bayi,” selorohnya.

Seperti diketahui, air awet muda yang berada di areal Taman Narmada yang merupakan peninggalan Raja Karangasem Bali tersebut memang sudah menjadi ikon bagi pariwisata di Lobar termasuk juga NTB. Menurut dia, mitos-mitos semacam itu bisa

jadi benar adanya, karena sampai saat ini kunjungan dari luar daerah baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara cukup banyak yang datang.

Sementara itu, terkait dilaksanakannya International Conference yang mengambil tema ‘Managing Growth for Sustainable Tourism Development’ Indigeneus, Authentic and Halal Tourism itu, Wakil Gubernur NTB itu mengaku bangga. Hal itu dikarenakan acara tersebut sangat cocok dan penting untuk terus mempromosikan potensi wisata yang dimiliki NTB yang memang dikaruniai alam yang

begitu indah. “Apalagi, kontribusi sektor pariwisata kita cukup tinggi baik itu bagi daerah maupun negara. Untuk itu, kami mendukung penuh terselenggaranya acara ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya yang diwakili Deputi Bidang Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Kemenpar RI, Prof. Armansyah yang membuka acara tersebut memaparkan bahwa kontribusi sektor pariwisata bagi devisa negara sangat tinggi. Bahkan kini, sektor pariwisata masuk di posisi nomor 2

setelah minyak sawit. “Dan kami yakin di tahun 2017 yang akan dihitung pada awal 2018 mendatang, sektor pariwisata bisa menyodok ke nomor 1 sebagai penyumbang devisa negara tertinggi,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Armansyah menegaskan bahwa sesuai dengan program Presiden Jokowi, sektor pariwisata dijadikan prioritas utama pembangunan. Bagaimana tidak, keberadaan pariwisata sangat strategis dalam segala hal. Sebut saja soal ketersediaan lapangan pekerjaan yang berimbas ke sektor

ekonomi dan lainnya. “Yang jelas, dari data yang ada posisi kita berada di atas Malaysia,” katanya.

Tak berhenti sampai di situ, komitmen Pemerintah Pusat terhadap perkembangan sektor pariwisata di NTB ini cukup tinggi. Hal itu terlihat seriusnya Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan dan melanjutkan pembangunan di Mandalika Resort. “Mandalika itu kita support dengan pembangunan politeknik pariwisata di Lombok ini. Ingat, Mandalika itu investasi masa depan NTB,” pungkasnya. (her)

Tramena Masih Jadi Tujuan Utama Wisatawan Malaysia (Suara NTB/lin)

CALON WISATAWAN - Sejumlah calon wisatawan saat mendatangi stan Provinsi NTB pada Matta Fair yang berlangsung di Palm Seremban Mall, Negeri Sembilan, Sabtu (30/9).

Matta Fair Negeri Sembilan

Stan NTB Banyak Dikunjungi Calon Wisatawan Kuala Lumpur (Suara NTB) – Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama BPPD, PHRI dan ASITA NTB berkesempatan untuk mengikuti Matta Fair Negeri Sembilan. Dalam kegiatan itu setidaknya ada 66 stan yang mengikuti pameran, salah satunya stan asal NTB. Banyak calon wisatawan yang tertarik untuk mengetahui tentang Lombok. Sehingga booth NTB di pameran ramai dikunjungi.

“Ini merupakan salah satu langkah promosi untuk mendatangkan banyak wisatawan dari Negeri Sembilan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh. Faozal,S.Sos., M.Si, di Negeri Sembilan, Sabtu (30/9).

Ia mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang baik bagi NTB untuk mempromosikan potensi wisata yang dimiliki. Terlebih saat ini kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari Malaysia. Sehingga pasar wisatawan potensial ini dianggap perlu untuk dijaga.

Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB mengatakan bahwa promosi ini merupakan bentuk dari tindak lanjut terhadap kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemda NTB dengan Malaysia. Promosi ini diharapkan dapat mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan Malaysia ke NTB. “Dengan adanya booth ini kami berharap bisa memberikan informasi yang banyak kepada masyarakat di sini sehingga bisa berwisata ke Lombok,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faishal mengatakan bahwa stan yang sudah dipersiapkan oleh PHRI itu memang bertujuan untuk memberikan informasi tentang hotel, restoran dan destinasi wisata. Ia berharap calon wisatawan itu dapat segera berkunjung ke NTB. “Kami memberikan informasi tentang hotel, restoran dan paket wisata yang direkomendasikan. Kami berharap ini dapat membantu untuk meyakinkan mereka agar bisa berkunjung,” harapnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka. Ia melihat perkembangan kunjungan wisatawan asal Malaysia ke NTB cukup baik. Sehingga perlu untuk membuat pasar Malaysia tetap aman. Salah satunya dengan mengikuti Matta Fair yang berlangsung di Seremban, Negeri Sembilan.

“Mereka banyak yang tertarik dengan paket wisata di Lombok. Apalagi Lombok sudah ditetapkan sebagai destinasi halal, mereka lebih mudah karena kebutuhan wisatawan muslim itu sudah tersedia di NTB,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Matta Malaysia Datuk Tan Kok Liang mengatkan bahwa Matta Fair menjadi ajang untuk mempromosikan semua potensi wisata yang dimiliki. Ia berharap kedepannya dunia pariwisata terutama Asia Tenggara dapat berjalan dengan baik. Sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lebih baik di masa mendatang.

Hal yang sama diungkapkan Presiden Matta Negeri Sembilan H. Mohd Azri Abd Razak. Ia mengatakan bahwa kesempatan ini dapat digunakan oleh para pelaku pariwisata untuk mempromosikan semua potensi yang dimiliki. Sehingga sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik hingga masa mendatang. (lin)

Kuala Lumpur (Suara NTB) – Saat ini destinasi wisata di Lombok sudah semakin dikenal. Terlebih dengan adanya penghargaan NTB sebagai destinasi wisata bulan madu halal terbaik dunia. Ini memberikan nilai lebih yang membuat wisatawan muslim tertarik untuk berkunjung, tidak terkecuali wisatawan asal Malaysia.

Meski demikian, namun tujuan utama wisatawan masih pada kawasan gili.

“Mereka tertarik karena kebutuhannya itu terpenuhi selama berada di NTB. Entah itu untuk Ibadah maupun makan, karena sebagian besar dan hampir seluruhnya halal,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, Sabtu (30/9).

Meski menyukai kawasan gili, namun wisatawan Malay-

sia juga senang berwisata kuliner. Terutama Ayam Taliwang dan Sate Bulayak.

Tidak sedikit dari wisatawan yang meminta untuk diajak menikmati aneka kuliner khas NTB itu. Selain itu wisatawan Malaysia juga senang berkunjung ke Pantai Pink dan pantai-pantai yang ada di kawasan Mandalika.

“Mereka ini beragam, ada yang suka ke pantai, ada yang suka kuliner, ada yang suka naik gunung. Tapi yang terpenting kita punya itu semua. Kekakayaan alam yang dimiliki NTB ini dapat menampung semua keinginan wisatawan,” ujarnya.

Fatimah, salah satu warga Negeri Sembilan, Malaysia mengatakan bahwa ia berharap bisa berkunjung ke Lombok dalam waktu dekat. Ia ingin berkunjung ke Islamic Center dan kawasan tiga gili. Sebelumnya ia sudah medapatkan informasi tentang Lombok

dari media sosial. Ia merasa tertarik karena konsep halal yang ditawarkan di Lombok.

“Saya rasa tidak semua tempat wisata bisa memberikan jaminan kepada wisatawan muslim. Dan saya melihat di Lombok itu sudah sangat cocok sebagai tujuan berwisata untuk wisatawan muslim. Karena makanannya halal, wisatanya pun halal,” ujarnya.

Meski merasa tertarik dengan wisata halal, namun ia juga tertarik untuk berkunjung ke kawasan tiga gili yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Dimana ketiga gili itu masuk dalam paket wisata konvensional. Ia berharap dapat berkunjung ke Lombok dan dapat menikmati aneka kuliner khas Lombok.

“Orang bilang makanan di Lombok sedap-sedap. Saya ingin mencoba makanan khas di Lombok nanti ketika saya berkunjung,” ujarnya. (lin)

PHRI Teken Kerjasama dengan Matta Negeri Sembilan Kuala Lumpur (Suara NTB) Pariwisata tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak, termasuk dengan negara lain.

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB telah melakukan penandatanganan kerjasama bidang pariwisata dengan Matta Negeri Sembilan, Malaysia. Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama bidang pariwisata yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

“Kami ingin mempererat hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Karena kita perlu merawat pasar Malaysia ini. Sehingga perlu untuk melakukan kerjasama lebih lanjut,” kata Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, di Negeri Sembilan, Jumat (29/9) malam.

Ia mengatakan bahwa selama ini kunjungan wisatawan Malaysia ke NTB cukup baik.

Dengan adanya tiga penerbangan langsung dari Malaysia ke Lombok Internasional Airport sangat memungkinkan untuk mendatangkan banyak wisatawan. Hal inilah yang menurut Hadi harus dijaga dengan baik. Sehingga penerbangan langsung itu dapat terjaga dan wisatawan semakin banyak yang berkunjung.

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Foto bersama setelah penandatanganan MoU oleh PHRI NTB dan Matta Negeri Sembilan, Malaysia.

Sementara itu, Presiden Matta Chapter Negeri Sembilan H. Mohd Azri Abd Razak mengatakan bahwa ini merupakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dimana pihaknya akan turut mempromosikan wisata NTB kepada masyarakat Negeri Sembilan, Malaysia. Ia berharap kerjasama ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama.

“Kami sangat tertarik untuk mempromosikan NTB terutama Lombok di sini. Karena saat ini keinginan wisatawan Malaysia sudah tidak Bali tapi ingin ke Lombok.

Sebab di sana semua mudah

didapat, makanan pun mudah dan sedap,” ujarnya.

Ia berharap ke depan akan ada penambahan jumlah penerbangan ke Lombok. Sebab yang masih menjadi kendala adalah soal kurangnya jumlah penerbangan yang membuat calon wisatawan melakukan pembatalan kunjungan pada waktu tertentu.

“Banyak dari masyarakat kami yang ingin berkunjung ke Lombok pada waktu tertentu.

Tapi setelah kami cek ternyata sudah penuh dan tidak dapat tiket pesawat. Akhirnya mereka memilih untuk berkunjung ke tempat lain,” akunya. (lin)

(Suara NTB/lin)

TAMAN WISATA PUSUK - Sejumlah wisatawan berkunjung ke Taman Wisata Pusuk Sembalun.

Bernostalgia di Taman Wisata Pusuk Selong (Suara NTB) – Taman wisata Pusuk merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi di kawasan Lembah Sembalun. Berada pada ketinggian sekitar 900 meter dari permukaan laut. Taman Wisata Pusuk Sembalun menawarkan keindahan pesona alam yang indah dengan suasana yang sejuk. Taman Wisata ini berada di Hutan kawasan Hutan Rinjani.

Wisatawan dapat bernostalgia dengan menikmati pemandangan alam dari Taman Wisata Pusuk.

“Banyak spot foto menarik.

Ke sini sekalian bernostalgia,” kata wisatawan asal Kota Mataram Muhammad Dandung, Sabtu (30/9).

Taman Wisata Pusuk Sembalun mempersembahkan sebuah panorama alam yang indah, seperti hijaunya pegunungan yang dihiasi dengan rimbunan pepohonan. Selain itu, gugusan tebing-tebing curam yang nampak indah yang dapat dilihat secara langsung dari puncak jalan atau di lokasi Taman Pusuk Sembalun. Suguhan inilah yang dicari para wisatawan di kawasan ini.

Sebab, selain mendaki bukit, pemandangan alam Sembalun yang indah dapat dinikmati dari kawasan ini.

“Kalau ke sini harus sama

keluarga, karena pemadangannya ini sangat indah untuk dinikmati bersama keluarga tercinta,” ujarnya.

Dari Pusuk, wisatawan dapat melihat keindahan Bukit Pergasingan, Bukit Anak Dara, Bukit Nanggi, bahkan Bukit Selong. Semua bukit ini memiliki keindahan masingmasing. Tidak saja menjulang tinggi, namun bentuk masingmasing bukit yang berbeda juga menjadikan pemandangan semakin menarik.

“Karena saya sudah tua, jadi saya tidak bisa mendaki lagi. Saya hanya bisa menikmati keindahannya dari sini saja,” akunya.

Sembalun merupakan kecamatan yang berjarak sekitar 90 kilometer dari Kota Mataram. Dari Mataram, wisatawan hanya perlu menempuh perjalanan selama 2,5 jam menggunakan mobil atau sepeda motor. Wisatawan juga tidak perlu khawatir selama di perjalanan, sebab infrastruktur jalan menuju Sembalun sudah diperbaiki.

Sehingga wisatawan dapat menempuh perjalanan dengan nyaman.

“Jalannya sudah bagus, jadi bisa nyaman di jalan. tapi memang harus punya keahlian, karena jalannya berkelok-kelok dan menanjak,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

Ingin Benahi Lingkungan MENYANDANG predikat sebagai Dedare Kota Mataram 2017 membuat Dinda Putri Alfitriyani ingin membangkitkan semangat jiwa generasi muda Indonesia.

Dinda ingin membangkitkan kaum muda dan teman-temannya agar bisa sadar terhadap lingkungan dan sadar terhadap budaya serta pariwisata yang ada sekarang ini.

Dinda yang juga siswi SMAN 2 Mataram ini memiliki keinginan besar terhadap pembenahan lingkungan. Ia memiliki semangat mem(Suara NTB/ist) bangkitkan jiwa generasi Dinda Putri Alfitriyani muda Indonesia. Sejak SMP, Dinda sudah mengukir prestasi. Diakuinya, pernah mengikuti lawatan sejarah bersama Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mataram. Saat kelas 2 SMP Ia juga menampilkan tari Tradisional dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan menyabet juara 2 Se-Kota Mataram.

“Saya juga pernah mengikuti lawatan sejarah bersama dikpora Mataram keliling Bali saat kelas 1 SMA kemarin,” ujarnya.

Putri sulung dari M. Rajab dan Baiq Apriari Rohayani ini merupakan representasi dari NTB dalam festival Asia-Afrika di Bandung tahun Lalu. Pada festival ini ia menampilkan tari gandrung sebagai salah satu tarian dari NTB. Sebagai generasi muda yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses ini merupakan salah satu generasi yang peduli terhadap budaya dan pariwisata NTB. Bahkan, sejak menjadi Dedare Kota Mataram, dirinya memiliki peran penting dalam mempromosikan pariwisata Kota Mataram.

Selain menjadi Dedare Kota Mataram, Dinda juga menyabet runner up Putri Bunga 2017 yang digelar oleh Dinas Parawisata Provinsi NTB bulan September lalu. Saat ini, Dinda sedang mempersiapkan diri dalam pemilihan Putri NTB 2017 mendatang. Ia juga berharap dapat terpilih menjadi perwakilan NTB di ajang kompetisi kecantikan Indonesia.

Meski demikian, apa yang diraihnya saat ini tidak terlepas dari pendidikan yang dijalani. “Sekolahlah yang membuat saya bisa sampai sini,” imbuhnya, seraya menambahkan, dukungan sekolah bagi siswa berprestasi sangat berpengaruh besar dan penting. (ham)

Halaman 10

Sulit Memenuhi SPM, MTs Muallimin NW Pancor Terkendala Buku Mataran (Suara NTB) Berdasarkan data Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) untuk Provinsi NTB, sebanyak 452 dari 811 atau 56 persen satuan pendidikan di kabupaten/kota penerima dana hibah sudah mengalami peningkatan pencapaian SPM. Secara persentase, ada beberapa kabupaten di NTB yang memperlihatkan rerata kenaikan pemenuhan SPM di atas rerata provinsi, yakni Sumbawa, Lombok Utara, dan Lombok Barat. Sedang kabupaten Lombok Timur, sekolah-sekolah penerima bantuan hibah di tempat itu harus berjuang lebih keras

untuk mencapai target pemenuhan SPM Dikdas.

MTs Muallimin NW Pancor, Lotim, salah satu contoh.

Madrasah ini masih kesulitan memenuhi target pemenuhan SPM. Salah satu indikator yang dinilai cukup berat di rempat ini ialah pemenuhan buku-buku ajar bagi ratusan

santri yang belajar.

Kepala MTs Muallimin NW Pancor, H. Hamdan, M.Pd., mengaku pihaknya kesulitan mencapai target dan indikator SMP dalam hal pemenuhan buku pelajaran. Salah satu kendala ungkapnya ialah banyaknya jumlah siswa atau santri yang belajar. Saat ini terdapat

(Suara NTB/uul)

SMPN 1 Kediri Lombok Barat (Lobar) memperoleh bantuan rehabilitasi gedung sekolah senilai Rp 225 juta dari pusat.

Bantuan ini atas perjuangan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dr. H. Kurtubi yang juga berasal dari Kediri. Selain mendapatkan bantuan dana rehab gedung sekolah, pihak sekolah setempat juga mengusulkan dibangunkan gedung bertingkat.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Dapil NTB, Dr. H. Kurtubi saat melakukan kunjungan kerja Dapil di SMP 1 Kediri, Sabtu (30/9) lalu. Anggota DPR RI Fraksi Nasedem ini diterima langsung Kepala SMPN 1 Kediri, Muzafir dan para guru serta ratusan siswa.

Pihak sekolah, jelasnya, menginginkan agar gedung sekolah bertingkat. Menurutnya, ini adalah ide bagus, namun tidak bisa langsung tahun ini, karena SMPN 1 Kediri sudah kelihatan jelas prestasinya, baik juara olimpiade sains, pengelolaan dana BOS dan banyak lagi prestasinya. Untuk itu, menurutnya wajar jika pihaknya mendukung bagaimana SMP ini berkembang baik dalam arti fisik bangunan, kualitas guru dan SDM. Kurtubi mengaku mendapat aspirasi, jika SMP ini perlu ruangan untuk laboratorium komputer. Hal ini akan diperjuangkannya, meski harus melewati komisi yang menangani bidang pendidikan, karena ia adalah Komisi VII. Namun usulan ini wajib diperjuangkan melalui komisi terkait berkoordinasi dengan anggota DPR RI Fraksi Nasdem yang duduk di komisi yang menangani pendidikan. “Bantuan ini juga atas persetujuan Fraksi Nasdem yang ada di komisi pendidikan,” terangnya.

Beberapa hari lalu, dirinya sudah mengunjungi salah satu SMK di Kediri. Pihaknya sudah menyiapkan dan mengusulkan agar disiapkan beasiswa bagi anak-anak NTB. Dalam kesempatan itu, ia berpesan kepada anak-anak agar jangan terlibat tawuran, seperti kasus gladiator anak sekolahan di daerah Jawa.

Ia berpesan kepada para siswa harus rajin belajar.

Kurtubi juga menyempatkan berdiskusi tanya jawab dengan para guru, siswa. Banyak guru dan siswa yang bertanya perihal beberapa hal, baik menyangkut kondisi perminyakan, listrik padam dan sampah yang membelit daerah NTB umumnya.

Menangapi hal ini, Kepala SMPN 1 Kediri Muzafir berterima kasih atas perjuangan H. Kurtubi, sehinga sekolahnya mendapatkan bantuan rehab gedung sekolah. “Ini berkat bantuan Pak Kurtubi,” jelasnya. (her)

(Suara NTB/her)

KUNJUNG - Anggota DPR RI Dapil NTB H. Kurtubi saat berkunjung ke SMPN 1 Kediri, Sabtu (30/9).

Baru 50 Persen Anak di NTB Miliki Akte Kelahiran Mataram (Suara NTB) Salah satu problem dalam mewujudkan provinsi dan kabupaten/kota layak anak ialah masih rendahnya anak di NTB yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte kelahiran jadi salah satu indikator yang wajib dipenuhi kabupaten/kota agar berstatus layak anak.

Data Disdukcapil Propinsi NTB sebagaimana dikutip Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB menyebut, baru 50 persen anak-anak di NTB yang sudah memiliki akte kelahiran.

Dari jumlah 50 persen itu, sebanyak 40 persen terdapat di Pulau Sumbawa, sedang sisanya merupakan anak-anak yang ada di Pulau Lombok.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Ir. Hj. Hartina, mengaku capaian kepemilikan akte kelahiran sebesar 50 persen masih jauh dari target pemerintah melalui Kemendagri yaitu sebesar 80 persen.

Sulitnya memenuhi target Kemendagri sebesar 80 persen karena kesadaran masyarakat mengurus akte kelahiran anak-anak mereka masih rendah. Di samping karena orang tua dari anak tidak memiliki akte nikah yang menjadi syarat memperoleh akte kelahiran. Sementara dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kota Mataram hampir mencapai 90 persen untuk kepemilikan akte pada anak.

Selain itu diungkapkan Hartina, keberadaan akte kelahiran merupakan hak bagi setiap anak untuk memperolehnya.

Di samping berdasarkan konvensi anak juga menjadi bagian dari hak dasar seorang anak. “Akte jadi hak dasar berdasarkan konvensi anak,” ujar Hartina. (dys)

buku ajar yang masih sulit, indikator lainnya sudah tidak ada masalah seperti jumlah guru, sarana dan prasarana. Semuanya terpenuhi dengan baik. Bahkan untuk guru, pihaknya mengaku surplus guru, karena masih berdekatan dengan banyak perguruan tinggi NW di tempat itu.

“Peserta didik merasa nyaman karena ketersediaan ruang belajar, infrastruktur. Santri, guru merasa nyaman karena tenaga pendidik kualifikasinya sudah memadai. Guru melimpah, namun kekurangan buku teks,” terangnya. (dys)

UIN Berencana Gelar Konferensi Internasional Masyarakat Adat Bayan

POSE BERSAMA - Direktur Politeknik Medica Farma Husada pose bersama usai acara Dies Natalis ke 8 di Kampus Politeknik Medica Farma Husada, Sabtu (30/9).

SMPN 1 Kediri Peroleh Bantuan Rehab Gedung Rp 225 Juta

sebanyak 600 santri yang tersebar di 16 rombongan belajar.

“Yang agak berat indikator nomor 16 soal penyediaan buku,” tutur Hamdan beberapa waktu lalu di Mataram.

Terlebih pihaknya kini sudah menerapkan Kurikulum 2013 sehingga mau tidak mau buku pelajaran sebelumnya harus diganti. Hal ini dirasa masih sulit mengingat anggaran yang masih minim. “Maka di sini kami kesulitan menyediakan buku untuk 600 santri dengan 17 mata pelajaran,” ujarnya.

Di luar indikator pemenuhan

Politeknik Medica Farma Husada Peringati Hari Jadi Mataram (Suara NTB) Sebagai kampus politeknik swasta pertama di NTB, Politeknik Medica Farma Husada merayakan hari jadinya yang ke-8 dengan menggelar puncak acara, Sabtu (30/9). Acara digelar secara meriah dengan melibatkan seluruh civitas akademika yang ada di Politeknik Medica Farma Husada.

Menurut Syamsuriansyah, selaku Direktur Politeknik Medica Farma Husada, acara ulang tahun kampus sebenarnya jatuh pada tanggal 25 September. “Tetapi karena berbagai hal serta kegiatan lomba yang baru berakhir sore tadi, sehingga acara diundur pada hari ini (Sabtu),” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara.

Kegiatan Dies Natalis Politeknik mulai diadakan sejak tanggal 13 September dengan menggelar berbagai acara. Berbagai lomba untuk peringatan hari ulang tahun Politeknik diadakan, baik dari segi akademik

maupun non akademik. “Lomba akademik seperti cerdas cermat, pidato Bahasa Inggris,serta lomba MTQ, sedangkan non akademik seperti lomba olahraga antar prodi dengan lombanya voli,” terang pria yang akrab disapa Muma Dena ini.

Selain kegiatan lomba, Politeknik Medica Farma Husada juga mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga di pesisir Pantai Gading serta bersih-bersih pantai.

Selama 8 tahun berdiri, ada banyak prestasi yang telah diraih oleh Politeknik Medica Farma Husada. “Selama 2 tahun berturut-turut memenangkan hibah kompetisi dari Kemenristek dan Dikti yaitu PHPTS, serta beberapa dosen Politeknik memenangkan proyek hibah dari Dikti,” kata Muma Dena.

Pria yang sedang menempuh program doktor di Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ini me-

nambahkan, Politeknik Medica Farma Husada juga telah mengadakan MoU dengan 30 perguruan tinggi di Asia.

Politeknik Medica Farma Husada sekarang memiliki 400 mahasiswa dengan 3 prodi unggulan. “Kami sekarang ini mempunyai visi baru yaitu unggul dan inovatif, sehingga di tahun 2025 harapannya bisa menjadi unggul dan inovatif,” kata Muma Dena. Selain itu, ia berencana untuk meningkatkan akreditasi ketiga prodi menjadi B dan di tahun 2025 bisa mencapai akreditasi A. Lulusan Politeknik Medica Farma Husada juga sudah banyak terserap untuk bekerja. “Masa tunggu untuk lulusan Politeknik sampai bekerja hanya 1 bulan sebelum bekerja,” kata Muma Dena. Ke depannya, ia mengharapkan Politeknik Medica Farma Husada bisa membangun di semua lini serta mengabdikan diri untuk negara yang berlandaskan kebhinnekaan. (uul)

Spendu Gagal Bersinar di FLS2N Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Prestasi siswa-siswi SMPN 2 Mataram (Spendu) di berbagai ajang tingkat daerah tak diragukan lagi. Namun kali ini, di ajang FLS2N Tingkat Nasional, wakil Spendu gagal bersinar setelah hanya meraih juara harapan I. Dari keikusertaannya pada dua kategori yaitu Gitar Solo dan Seni Tari, Spendu hanya mampu meraih juara harapan I atas nama Yusril Sani Riandika Putra pada kategori Gitar Solo. Yusril berhasil menempatkan dirinya sebagai juara harapan satu dari 34 peserta terbaik seluruh Indonesia. Yusril sebelumnya berhasil sebagai juara I FLS2N Tingkat Provinsi NTB dan menjadikannya wakil di tingkat nasional.

“Oleh karena itu Kepala SMPN 2 Mataram mengajak jajarannya untuk memberikan apresiasi yang setinggi- tingginya kepada peserta FLS2N khususnya Yusril dan kawankawan yang telah menempatkan dirinya pada posisi terbaik di tingkat nasional,” ujar Kepala Spendu H. Lalu Su-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala Spendu Mataram Lalu Suwarno bersama siswa yang ikut bertanding di FLS2N belum lama ini. warno usai melakukan penjemputan pada para peserta FLS2N, Sabtu (30/9).

Sementara Waka Kesiswaan Spendu, Enggar Pujiati berharap kepada semua duta Spendu agar terus mengasah kemampuannya guna mendapatkan hasil lebih baik lagi pada ajang nasional berikutnya dan belajar dari kegagalan di ajang kali ini.

Di samping itu juga berharap

ada reward diberikan semua pihak kepada anak-anak Spendu yang telah mengharumkan daerah baik Kota Mataram maupun NTB. Sementara Yusril, sendiri merasa bahagia atas apresiasi yang diberikan sekolah. “Kami puas walau kami lelah dan letih sudah berjuang sekuat tenaga dan kemampuan namun hal itu hilang melihat kepala sekolah dan jajarannya menjemput kami,” ujarnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Pulau Lombok sangat kaya dengan kearifan lokal berupa budaya dan aliran kepercayaan. Salah satu yang menarik ialah budaya dan aliran kepercayaan yang dimiliki Masyarakat Adat Bayan berupa Wetu Telu. ‘’UIN Mataram pun berencana menggelar konferensi internasional masyarakat Adat Bayan menghadirkan para penulis dan peneliti Masyarakat Adat Bayan,’’ ujar Plt. Wakil Rektor I UIN Mataram Dr. H. Masnun, saat menjadi pembicara dalam kegiatan seminar dan bedah buku “Masyarakat Adat Bayan dalam Bingkai Islam Nusantara” di Auditorium Kampus I, Sabtu (30/9).

Dikatakan Masnun, UIN Mataram memiliki tanggungjawab moral terhadap masyarakat. Maka tidak salah jika UIN suatu saat nanti menggelar konfrensi internasional tentang Masyarakat Adat Bayan. Terlebih saat ini UIN Mataram sudah mempunyai Prodi Sosiologi Agama. Di mana prodi ini bertugas menganalisis ekspresi keberagamaan suatu masyarakat.

Dalam hal ini, ujarnya, Masnun bahwa sejatinya Islam ialah “salihun li kulli makan wa zaman”, sehingga

mampu menerima kearifan lokal sebagaimana konsep Islam Nusantara. Bukan memahami Islam secara formal, yang tidak mampu kompromistis dengan berbagai perubahan.

“Kampus mengapresiasi kegiatan seperti ini. Kampus sebagai tempat berdiskusi,” ujarnya.

Sementara itu Raden Suwinggih, salah satu pembicara lain mengingatkan kepada mahasiswa peserta seminar untuk tetap memelihara kearifan lokal yang dimiliki Masyarakat Adat Bayan. Mengingat kearifan lokal merupakan jati diri sebuah bangsa, sehingga hilang jati diri suatu bangsa jika hilang identitas dan budaya di tengah masyarakat.

Selain itu pada kesempatan tersebut Suwinggih meluruskan pemahaman dan anggapan yang salah atas keberadaan Masyarakat Adat Bayan. Selama ini ada yang beranggapan bahwa budaya di Bayan sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Misalnya saja soal pemahaman Wetu Telu yang selalu dipandang negatif. Bahkan lebih jauh disebut agama Wetu Telu, padahal Wetu Telu bukan agama melainkan sikap hidup yang dianut Masyarakat Adat Bayan semata. (dys)

Penguatan Karakter, Dikbud Gandeng Sejumlah Instansi Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaa (Dikbud) NTB akan bekerjasama dengan sejumlah instansi, seperti TNI, BNN, Kepolisian, dan instansi lainnya untuk penguatan pendidikan karakter. Melalui kerja sama itu diharapkan akan ada sinergitas dalam pendidikan karakter di seluruh NTB. “Akan ada penandatanganan dengan kepolisian, TNI, BNN, dan instansi yang lain untuk bersama mencapai sinergitas pendidikan karakter,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, akhir pekan kemarin.

Ia berharap pihak kepolisian sampai Bhabinkamtibmas bisa masuk ke sekolah, misalnya di upacara bendera.

Begitu juga dengan instansi lainnya. Juga direncanakan pihak Dinas Dikbud NTB akan melakukan road show atau kunjungan terkait penguatan pendidikan karakter ke seluruh daerah di NTB, Pulau Lombok dan Sumbawa.

Menurutnya penguatan pendidikan karakter menjadi fokus pihaknya. “Kami sudah punya jadwal untuk road show pekan depan,” katanya.

Pihaknya akan fokus pada penguatan pendidikan karakter. Selain sarana dan prasarana, serta ketenagaan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Penguatan pendidikan karakter diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017

tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Salah satu yang menjadi titik tekan, Dalam Perpres 87/2017 tentang PPK, sekolah diberikan kewenangan memilih enam atau lima hari sekolah dalam sepekan berdasarkan kesepakatan sekolah dengan komite sekolah. Penerapan lima hari sekolah juga mempertimbangkan ketersediaan pendidik, sarana prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan agama setempat.

Suruji menekankan, pihaknya sudah siap dari awal untuk melaksanakan pendidikan karakter. Bahkan menurutnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga menyampaikan kesanggupannyaa melaksanakan pendidikan karakter. ”Itu bagus, kita kan sudah siap laksanakan dari awal, dan memang seharusnya begitu, amanat Undang-undang Dasar (UUD) begitu,” kata Suruji.

Secara umum inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu penguatan sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan integritas. Suruji mengatakan, sesuai dengan konsep begitu, akan ditekankan pada beberapa mata pelajaran, seperti pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Olahraga atau kesehatan, Bimbingan konseling. “Kemudian juga ada pendidikan bahasa,” pungkasnya. (ron)

STIKES Yarsi Dukung Gerakan Melawan Paham Radikalisme Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram mendukung gerakan melawan paham radikalisme di kampus. Hal ini sejalan dengan pertemua pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia pada 25 sampai dengan 26 September lalu, yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., Senin (2/10) mengatakan pertemuan di Bali itu mengundang seluruh pimpinan perguruan tinggi. Diisi dengan seminar kebangsaan, dengan tema lembaga pendidikan tinggi se-

bagai benteng pancasila dan NKRI dilanjutkan dengan deklarasi perguruan tinggi melawan radikalisme. “Kami STIKES Yarsi juga punya satu komitmen untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar tidak terpengaruh paham radikal,” kata Zulkahfi.

Dengan begitu, diharapkan agar mahasiswa bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Serta bisa menerima perbedaan antar bangsa dan suku. Ia menekankan, sikap toleransi harus dikedepankan oleh mahasiswa, karena mahasiswa adalah calon pemimpin dan penerus bangsa.

Seminar kebangsaan itu menghadirkan Kapolri, Tito Karnavian, Menteri Agama Lukman Hakim

Saifuddin, Kepala BNPT Suhardi Alius, Kepala UKP PIP Yudi Latif, dan Buya Syafii Maarif. Pada tanggal 26 September seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia melakukan deklarasi menolak paham radikal yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pada saat itulah Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi bisa bertemu dan berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo. (ron) FOTO BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo saat deklarasi menolak paham radikalisme.

(Suara NTB/ist)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

Dispora NTB Wacanakan Pembentukan PPLD Mataram (Suara NTB) Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan komitmennya meningkatkan prestasi olahraga pelajar di level nasional hingga internasional. Salah satu upaya yang akan dilakukannya adalah memperluas pembinaan atlet tingkat pelajar melalui PPLD. “Kalau sebelumnya NTB hanya memiliki Pemusatan Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) maka kedepan NTB akan membentuk PPLD untuk pembinaan atlet pelajar daerah,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin saat ditemui Suara NTB di ruangan kerjanya belum lama ini.

Mantan Kepala Dinas Pertanian NTB ini menjelaskan pembentukan PPLD NTB nanti dihajatkan untuk membina atlet pelajar yang potensial. Khususnya cabang olahraga potensi yang dipertandingan di tingkat olimpiade dan Asian Games akan diperjuangkan untuk dibina dalam PPLD. Lanjutnya, dalam rangka pembentukan PPLD itu, tahap awal yang dilakukan oleh Dispora NTB mengidentifikasi cabor-cabor potensial yang akan dikembangkan dalam PPLD NTB. Setelah teridentifikasi cabor-cabor yang akan dikembangkan barulah pihaknya menyiapkan sarana dan prasarana olahraga dekat asrama atlet. Bila sarana dan prasarana latihan sudah lengkap, kemudian mempersiapan tenaga kepelatihan yang berstandar nasional.

Lanjutnya, rencana pembentukan PPLD NTB itu sudah disosialisasikan oleh Kadispora NTB lewat sejumlah pengurus cabor provinsi. Salah satu tahap sosialisasinya dilakukan saat rapat evaluasi hasil Popnas dengan sembilan cabor di Aula Rapat Kantor Dispora NTB belum lama ini.

Dalam kesempatan itu Eni mengingatkan semua pengurus cabor untuk selalu melaksanakan Kejurda tiap tahun. Dan pihak Dispora NTB siap menyiapkan hadiah piala dan piagam penghargaan bagi cabor yang melaksanakan event kejurda. (fan)

Pelatda Mayung Harus Tetap Berjalan Mataram (Suara NTB) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung tidak boleh terhambat akibat pengunduran diri Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere. Untuk itu pihak panitia Pelatda akan segera mengisi kekosongan jabatan pelatih silat dalam Pelatda Mayung 2017 itu.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Pelatda Mayung 2017, Mars Ansori Wijaya saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram belum lama ini. “Pelatihan di

Pelatda Mayung harus tetap berjalan dan harus berjalan berkesenimbungan. Tidak boleh ada kekosongan pelatih,” ucapnya.

Terkait kekosongan posisi

pelatih silat di Pelatda Mayung 2017 pasca pengunduran diri Dedi kata Ansori harus segera diisi pelatih baru. Terkait mekanisme pengisian ja-

batan pelatih silat itu akan diserahkan sepenuhnya ke ketua umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH. “Mekanisme pergantian pelatih silat kita serahkan ke ketua KONI NTB,” jelas Ansori.

Sekretaris KPUD NTB ini menjelaskan, panitia Pelatda Mayung 2017 telah menerima secara resmi surat pengunduran diri pelatih berambut gondrong

itu. Kalau pun ada komunikasi lagi, pihaknya akan berkomunikasi sebagai saudara sesama pengurus KONI NTB. “Kami sudah diskusikan kalau pun kami komunikasikan ke senior kami (Dedi S. Darere) maka kami akan komunikasikan sebagai saudara. Kita terima pengunduran diri yang bersangkutan. Kita akan mencari penggantinya,” tegasnya. (fan)

Samawa 10 K FPM 2017

Menjaring Pelari Masa Depan Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Ribuan peserta beradu kecepatan berlari dalam Samawa 10 K yang digelar, Minggu (1/10). Sebagai bagian dari Festival Pesona Moyo (FPM) 2017.

Para peserta yang terdiri dari masyaraikat umum, pelajar SMA, SMP dan SD ini dilepas langsung Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah. Untuk menjaring atlet pelari masa depan Sumbawa.

Peserta 10 K berjumlah 2199 orang. Terbagi dalam tiga kategori dalam lomba yakni kategori lokal NTB putra dan putri berasal dari kabupaten/ kota se-Provinsi NTB. Dalam kategori ini diikuti pleh peserta dari kalangan SMA dan masyarakat umum. Kemudian kategori lokal Sumbawa SMP putra dan putri.

Peserta berasal dari sekolah tingkat SMP dalam Kabupaten Sumbawa. Selain itu kategori lokal Sumbawa SD putra dan putri. Pesertanya berasal dari SD Kabupaten Sumbawa.

Peserta dilepas oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, didampingi Ketua DPRD Sumbawa dengan mengambil start dan finish di

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

(Suara NTB/ind)

LEPAS PESERTA - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah didampingi Ketua DPRD dan Sekda Sumbawa melepas peserta dalam Samawa 10 K, Minggu (1/10).

Lapangan Pahlawan.

Dijelaskan Wabup, FPM 2017, tidak hanya menawarkan kegiatan yang menampilkan atraksi-atraksi budaya ataupun kekayaan alam semata. Namun juga menampilkan event-event wisata minat khusus, seperti kegiatan Samawa 10 k ini. Sehingga semakin memberi manfaat lebih banyak, baik bagi masyarakat Sumbawa juga bagi masyarakat luar daerah.

Samawa 10 k dipilih karena lari merupakan salah satu olah raga yang saat ini banyak digemari masyarakat dari berb-

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

agai kalangan. Seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Apalagi didukung kebijakan pemerintah di beberapa daerah dengan membuat kebijakan CarFree Day pada hari-hari libur.

Selain menyehatkan tubuh, olahraga lari juga menyenangkan dan menenangkan pikiran.

Ada banyak orang, baik muda maupun dewasa yang keranjingan olahraga lari, sehingga tak jarang dijadikan ajang berkumpul, berkreasi, dan bersosialisasi. Maka tak heran, bila banyak warga di kota-kota selalu menyempatkan diri untuk berlari. Kegiatan lari bersama pun kian banyak digelar di berbagai kota.

Wabup menjelaskan, Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah penyumbang pelari profesional di Indonesia merasa perlu untuk sering menyelenggarakan lomba lari ini. Salah sat-

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

unya melalui Samawa 10 k, yang dapat menjadi untuk melakukan regenerasi atlet-atlet lari yang handal. Selain juga sebagai ajang berkumpul dan bersosialisasi kepada masyarakat agar gemar berolah raga dan menjadikannya sebagai bentuk pola hidup sehat, demi terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan berkualitas. (ind/arn/*)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3890CB NOKA/NOSIN : MH1JB134CK143001/ JB91E-3132249 AN. ASISUDIN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

SUARA NTB

Selasa, 3 Oktober 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 3 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

Sosialisasikan HET Beras PERINGATAN yang disampaikan BPS NTB terkait angka inflasi mulai menunjukkan gejala yang tidak baik, patut menjadi perhatian bersama. Karena salah satu penyebab inflasi di NTB saat ini, adalah harga beras yang mulai mengkhawatirkan. Di tingkat pengecer harga beras dengan kualitas standar berkisar antara Rp 10.500 – Rp 11.000 per kilogram. Harga ini perlahan merangkak naik dari yang sebelumnya Rp 9.000 – Rp 9.500 per kilogram.

Data dari BPS NTB menyebutkan Padi-padian (beras), umbiumbian dan hasilnya, mengalami inflasi 2,94. Sumbangannya terhadap total inflasi pada Bulan September 2017 sebesar 0,1639. Sumbangan ini dianggap cukup tinggi dan sudah pada tahap mengkhawatirkan. Pantauan BPS di empat pasar tradisional di Kota Mataram, antara lain, Pasar Bertais, Kebon Roek, dan Pagesangan terungkap harga beras yang cenderung tinggi.

Inflasi yang disumbang oleh beras lebih dikarenakan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh Permendag terbaru, tidak sampai kepada pedagang-pedagang di pasar tradisional.

Untuk itu, ini menjadi tugas pemerintah untuk mensosialisasikan harga beras sesuai HET. Sehingga, baik di supermarket maupun di pasar – pasar tradisional, harga beras seragam.

Harga beras yang tidak seragam dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat antar pengusaha beras. Seharusnya, hal ini tidak akan terjadi kalau saja Dinas Perdagangan melaksanakan tupoksinya dengan baik.

Contohnya di semua pasar tradisional terdapat papan informasi. Isinya memuat tentang harga bahan pokok yang dijual di pasar bersangkutan. Sayangnya, yang kerap kali terjadi adalah, papan informasi itu tidak memuat infomasi harga bahan pokok terkini. Padahal informasi itu idealnya harus di up date tiap bulan bahkan bila perlu tiap minggu.

Ini untuk memberikan kepastian harga kepada para konsumen. Sehingga para pedagang pun dalam berjualan memiliki patokan harga yang diketahui pula oleh pembeli. Dengan adanya papan informasi di pasar tradisional diharapkan tidak ada lagi pedagang yang memainkan harga. Tetapi dengan fakta bahwa papan infomasi itu memuat harga-harga yang sudah kedaluwarsa, dapat membuka peluang bagi oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab untuk memainkan harga.

Apalagi kalau komoditi yang dimainkan harganya adalah beras yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika dihadapkan pada harga yang tinggi pun, terkadang masyarakat tidak punya pilihan lain, kecuali membelinya. Walaupun akibatnya, mereka tak lagi dapat membeli kebutuhan lainnya. Di sinilah peran pemerintah sangat diharapkan. Karena kalaupun ada papan informasi yang memuat harga kebutuhan pokok terkini, terkadang tidak sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Dimana, harga yang tertera di papan informasi dengan harga yang nyata di pedagang, tidak sama. Ketika ditanya oleh para pembeli, para pedagang kerap berkilah bahwa harga yang merekja banderol merupakan harga terkini. Pedagang justru berbalik menyalahkan pemerintah yang dianggap tidak pernah melakukan pendataan harga terbaru. Dengan kata lain, harga yang dicantumkan pemerintah di papan informasi adalah harga lama.

Agar tidak ada pihak yang saling menyalahkan, pemerintah harus mensosialisasikan harga terkini kepada semua pihak.

Baik konsumen maupun pedagang. (*)

OPINI

Halaman 14

Minat Baca dan Daya Saing Bangsa Oleh: Drs. H. Lalu Syafi’i, MM AJIN membaca banyak tahu, malas membaca sok tahu, demikian motto Komunitas Minat Baca Indonesia menginspirasi. Secara umum minat baca bangsa Indonesia, terutama anak-anak relative masih rendah.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 terkait minat baca menempatkan Indonesia pada posisi 60 dari 61 negara, Indonesia berada setingkat di atas Bostwana. Bahkan menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%, artinya dari 1000 orang Indonesia Cuma 1 orang yang rajin membaca. Hal ini menunjukkan bahwa pembudayaan minat baca belum merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat. Padahal di sisi lain, dikenal ungkapan bahwa membaca buku sama dengan membuka jendela dunia. Artinya maju mundurnya sebuah bangsa dapat diukur dari tingkat kemampuan membaca generasi mudanya.

Apa itu minat baca? Minat baca terdiri dari dua kata yaitu minat dan baca. Minat menurut Meichati (1972) adalah perhatian yang kuat, intensif, dan menguasai individu secara mendalam untuk melakukan suatu aktivitas. Sedangkan membaca menurut Moeliono, dkk (1996:1992) membaca itu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Membaca adalah proses mendapatkan arti, proses berfikir mengartikan menafsirkn arti, menerapkan ide-ide dari lambang.

Dengan demikian, minat baca adalah kecenderungan tingkah laku seseorang terhadap kegiatan membaca. Terlepas bagaimana cara mengukur minat baca? Instrument atau variable-variabel apapun yang diukur dalam penelitian Central Conneticut State University dan UNESCO menunjukkan indicator minat baca bangsa Indonesia masih jauh terbelakang.

Meskipun di era kemajuan informasi dewasa ini sumber informasi

(Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Fakta tersebut tentu sangat memprihatinkan, mengingat budaya membaca sangat erat kaitannya dengan kultur sebuah generasi. Jika generasi sekarang memiliki minat baca rendah, bagaimana mungkin mengharapkan generasi mendatang untuk menjadi teladan bagi anak cucu jika membudayakan membaca saja tidak bisa. Apalagi mengharapkan untuk bisa menjadi bangsa yang berkualitas. atau sumber bacaan tidak hanya menggunakan media kertas seperti buku, Koran, atau surat kabar, namun indikator rendahnya minat baca masih cukup signifikan dilihat dari rasio perbandingan penduduk dengan jumlah surat kabar. Jika merujuk data BPS Tahun 2012 dijelaskan bahwa 91,68% penduduk yang berusia 10 tahun ke atas lebih menyukai menonton televisi, dan hanya sekitar 11,66% yang menyukai membaca surat kabar, buku atau majalah. Konsumsi surat kabar di Indonesia dengan pembacanya mempunyai rasio 1 berbanding 45 orang (1:45). Tentu rasio antara konsumsi satu surat kabar dengan jumlah pembaca di Indonesia sudah sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan Negara-negara lain, bahkan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Negara tetangga seperti Filiphina yang tingkat perbandingannya sudah mencapai 1:30. Idealnya satu surat kabar dibaca oleh 10 orang atau dengan rasio 1:10.

Fakta tersebut tentu sangat memprihatinkan, mengingat bu-

RADIO

daya membaca sangat erat kaitannya dengan kultur sebuah generasi.

Jika generasi sekarang memiliki minat baca rendah, bagaimana mungkin mengharapkan generasi mendatang untuk menjadi teladan bagi anak cucu jika membudayakan membaca saja tidak bisa, apalagi mengharapkan untuk bisa menjadi bangsa yang berkualitas. Tentu hal ini perlu kita benahi dan sikapi bersama. Dengan demikian, kondisi saat ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan minat baca secara sistematis dan kondtruktif saat ini.

Jika kita memperhatikan data BPS tahun 2006 hingga tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan minat baca belum ada kemajuan secara signifikan, bahkan sebaliknya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2006 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang menjadikan aktivitas membaca sebagai sumber informasi baru sekitar 23,5%, menonton

televise 85,9%, dan mendengarkan radio 40,3%. Selanjutnya pada tahun yang sama (2006) penduduk dengan usia di atas 10 tahun yang menonton televisi jumlahnya 85,86% dan yang membaca surat kabar 23,46%. Tahun 2009, penduduk yang menonton televisi mencapai 90,27% dan membaca surat kabar 18,94%. Terakhir pada tahun 2012 menunjukkan, penduduk yang menonton televisi berjumlah 91,68% dan yang membaca surat kabar berjumlah 17,66%. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam mengatasi laju penurunan minat baca tersebut dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, termasuk melibatkan seluruh komponen masyarakat menjadi suatu gerakan massa dari tingkat RW, Desa, Kecamatan hingga tingkat Nasional.

Harga beras mulai mengkhawatirkan

Pemerintah jangan tinggal diam

*** MWP akan direvitalisasi Semoga tidak sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 3 Oktober 2017

Bebas dari Urusan Hukum, Advokat Umaiyah Puji Ahyar Abduh Mataram (Suara NTB) Advokat senior Dr. Umaiyah, SH.,MH memuji kepemimpinan H. Ahyar Abduh selama menjadi Wakil Walikota dan Walikota Mataram.

Dalam kurun waktu yang cukup panjang itu, ia tidak pernah mendengar sosok politisi Golkar itu terseret pidana. Di pemerintahan yang dipimpin pun kecil persentase berhadapan dengan urusan pidana maupun perdata. ‘’Jadi menurut saya beliau sangat pantas pegang NTB 1,’’ puji Umaiyah yang juga Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB ini.

Terbuka diakuinya tidak ada kepentingan yang melatari pujiannya tersebut. Tapi berusaha melihat secara objektif sesuai dengan kapasitasnya sebagai praktisi hukum dan akademisi bidang hukum.

Selama hampir 20 tahun, sejak mendampingi almarhum H. Moh.Ruslan, SH sebagai Wakil Walikota tidak pernah didengarnya Ahyar berurusan dengan pidana.

Pemerintah kota saat itu pun demikian. Begitu mejabat Walikota Mataram, di paruh kedua setelah sukses di periode pertama lalu, Ahyar terbilang sukses bersama Mohan menangkal celah pidana dan perdata. ‘’Kalau pun ada persentasenya kecil pemerintah kota berurusan dengan hukum. Secara personal Ahyar Abduh tidak pernah kita dengar tersangkut hukum seperti banyak pejabat di daerah lainnya,’’ beber Umaiyah.

Ini menurutnya, bisa menjadi indikator penilaian publik, bahwa faktor hukum bisa jadi skala penilaian baik buruknya pemerintahan khususnya birokrasi. Pemerintahan dan kepala daerah yang bebas dari proses pidana, bisa dikatakannya berhasil mengelola birokrasi yang bersih dan meminimalisir KKN. ‘’Sebagai praktisi dan masyarakat, saya sangat apresiasi ini. Tentu masyarakat juga harus melihat ini sebagai pandangan yang objektif. Apalagi melihat sosok beliau yang low profile, buat saya pantas untuk memimpin NTB,” jelasnya.

Tidak saja dari sisi hukum, Umaiyah melihat dari sisi kepemimpinan selama di Kota Mataram. Daerah yang bermoto Maju dan Religius ini secara demografi penduduk beragam. Sangat kultural dan homogen. Sebab beragam suku dan agama berbaur menjadi satu dan hidup berdampingan. Indikator ini saja menurutnya bisa dijadikan alasan menilai bahwa Ahyar memang mampu menjadi pemimpin, lebih luas lagi untuk wilayah NTB. “Ini sekali lagi pandangan objektif saya tanpa mengenyampingkan kapasitas kandidat lainnya,” jelasnya. (ars)

Kantongi Persetujuan Mendagri Dari Hal. 1 kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/10) sore kemarin.

Dengan adanya persetujuan Mendagri, kata Fathurahman, Panitia Seleksi (Pansel) tinggal menyusun schedule atau tahapantahapan seleksi sampai ditetapkannya tiga besar JPTP untuk masing-masing posisi. Dalam persetujuan itu, katanya, tidak ada catatan khusus dari Mendagri. ‘’Sudah disetujui melakukan seleksi. Artinya kita berpedoman kepada peraturan yang ada, kemudian koordinasi dengan KASN, itu saja. Insya Allah November sudah kelar seleksinya,” ucapnya.

Tiga jabatan eselon II yang dilelang yakni Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip serta

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik.

Pemprov juga sudah mengajukan tujuh nama anggota Pansel ke KASN. Terdiri dari tiga orang unsur internal Pemprov NTB dan empat orang unsur eksternal atau akademisi. Tiga orang unsur internal Pemprov tersebut, yakni Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, Asisten III Setda NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd dan Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman.

Sementara, empat orang unsur eksternal, semuanya merupakan akademisi dari dua perguruan tinggi di Mataram. Yakni, Universitas Mataram sebanyak dua orang dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebanyak dua orang. Para akademisi itu antara lain, Prof.

Sarjan, Dr. Fathurahman dan Dr. Jamaludin. (nas)

Dubes RI di Korea Undang NTB Promosi Pariwisata di KBRI Seoul Dari Hal. 1 Korea Selatan memiliki potensi pasar yang besar untuk pemasaran pariwisata Lombok dan NTB pada umumnya. Sebelum charter flight Korean Air telah dilakukan analisa pasar. Bahkan pada akhir tahun lalu bimtek khusus terkait pasar Korea telah digelar Kemenpar di Lombok. ‘’Kami menindaklanjuti dengan kegiatan konkrit.

Ini bukti bahwa kami serius menggarap pasar Korea,’’ tegas Kadispar NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos,M.Si di Seoul Kamis (28/9).

Kondisi perekonomian Korea yang baik mendorong masyarakat Korea untuk berlibur. Tren yang ada di Korea saat ini lebih pada berlibur ke luar negeri. Potensi ini betulbetul dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan wisman (wisatawan mancanegara) yang datang ke Lombok. ‘’Jika tahun ini target wisman adalah 1, 5 juta maka memang perlu gebrakan dan keseriusan dalam menggarap pasar,’’ Faozal melanjutkan.

Lombok memiliki pasar yang tumbuh dengan angka yang sangat signifikan. Kunjungan wisman Korea ke Lombok dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun belum masuk dalam 3 besar seperti Australia Cina dan Jepang. ‘’Melalui program yang kami lakukan diharapkan akan melipatgandakan jumlah wisman Korea ke Lombok,’’ harapnya.

Pantauan Dinas Pariwisata NTB, selama ini banyak wisman Korea khususnya group yang datang ke NTB. Tidak hanya Lombok yang memang sudah memiliki

pasar di Korea. ‘’Banyak wisman Korea yang sampai ke Sumbawa seperti ke Pulau Kenawa atau Paserang.

Ini memunculkan optimisme bagi kami,’’ terang Faozal.

Potensi wisman Korea ini cocok dengan potensi pariwisata NTB. Sebagian besar memilih untuk berlibur dengan konsep leisure dan sebagian memilih untuk bertualang dan mencoba hal-hal baru. Bahkan kedekatan psikologis terhadap pandangan budaya membuat pasar semakin optimis. Orang Korea ini suka dan menjunjung tinggi budaya. NTB memiliki segmen wisata dan atraksi budaya seperti tenun dan adat istiadat atau the way of life yang bisa menjadi atraksi pariwisata.

Selain art performing di panggung KBRI dan dodol yang disajikan untuk tamu undangan, Dispar NTB menyuguhkan atraksi tenun dengan membawa penenun yang juga mendapat perhatian dari para tamu undangan. Menenun adalah salah satu budaya. ‘’Banyak filosofi dan tenun ini adalah komoditas unggulan bagi Lombok, orang Korea suka yang begini,’’ tambah Faozal.

Upaya direct flight rutin sedang dilakukan. ‘’Termasuk kami sedang merancang untuk membuat kampanye khusus bagi promosi Korea melalui media yang efektif sesuai kajian dan hasil bimtek tahun lalu. Upaya ini juga dilakukan untuk mewujudkan target 15 juta wisman pada 2017 yang datang ke Indonesia.’’ (r/*)

Halaman 9

Sidang Gugatan Lahan PT. WAH, Penggugat Hadirkan Dua Ahli Pidana Mataram (Suara NTB) Penggugat dalam kasus sengketa lahan di Gili Trawangan, Prajadi Agus Winaktu menguatkan gugatannya dengan menghadirkan saksi ahli. Dua ahli dari akademisi Universitas Jambi, ahli pidana Dr. Sahuri Lasmadi dan ahli perdata Prof Johni Najwan.

Dalam sidang lanjutan Selasa (2/ 10) kemarin, majelis hakim yang diketuai Dr. Yapi, SH.,MH mendengarkan keterangan ahli dari penggugat. Dalam kesaksiannya, Dr Sahuri mengatakan, hakim perdata harus menyandarkan putusannya pada putusan MA dalam perkara pidana yang melibatkan Prajadi Agus dan Adi Nugroho. “Agar menjadi sinkron dengan pidana, menurut saya, hakim perdata harus menyandarkan putusannya terhadap putusan MA,” kata kuasa hukum Agus Winaktu, Feby Maranta Sukatendel, S.H menerangkan penjelasan ahli.

Dalam putusan MA itu, dinyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan melalui perdata. Disebutkan juga dalam putusan itu, ada hak dari penggugat berupa setengah dari luas tanah yang telah dibeli penggugat bersama Adi Nugroho dari PT WAH. “Karena itu, perkara ini harus diselesaikan secara perdata, seharusnya gugatan diterima mengingat putusan MA sebagai salah satu sumber hukum,” jelasnya.

Dua ahli pidana itu menerangkan soal pertimbangan perkara dalam kasus gugatan yang sudah diputuskan dalam perkara pidana sebelumnya. Dimana dalam perkara itu, penggugat Agus Winaktu memang melampirkan putusan pidana sebelumnya yang ada hubungannya dengan sengketa lahan PT. Wanawisata Alamhayati (WAH) itu dengan sejumlah pihak.

Gugatan I dilayangkan kepada Adi Nugroho yang dipidanakan dalam perkara berbeda sebelumnya.

“Dalam pidana sebelumnya, PT

(Suara NTB/ars)

Feby Maranta Sukatendel saat memberi keterangan pers.

WAH sudah tidak berhak atas tanah sengketa. Nah, seberapa perolehan Prajadi Agus Winaktu atas tanah sengeketa itu? Maka harus ditentukan dengan peradilan perdata apabila penggugat menggugat Adi Nugroho. Makanya kita ajukan gugatan saat ini,” katanya.

Dalam keterangan ahli itu, sebenarnya PT WAH sudah tidak memiliki hak atas lahan sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan pidana MA sebelumnya.

Dalam gugatan itu, Prajadi Agus Winaktu mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Adi Nugroho selaku tergugat I, PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok sebagai tergugat II, PT. WAH selaku turut tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebagai turut tergugat II. Dalam materi gugatan setebal 18 halaman itu, penggugat dalam pokok perkara meminta kepada majelis hakim menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan akta perjanjian kerjasama No. 81 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H., Notaris di Mataram.

Kedua, menyatakan pembelian

atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35/ Desa Pemenang Barat seluas 81.686 M2 dari turut tergugat I yang dilakukan oleh tergugat I atas nama tergugat II dengan menggunakan modal bersama penggugat dan tergugat I berdasarkan akta pengikatan untuk jual beli tanggal 16 April 2009 Nomor 46 yang dibuat dihadapan Notaris I Gede Sutama, SH, Notaris di Mataram.

Menyatakan sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35/ Desa Pemenang Barat seluas 81.686 M2 yang masih tercatat atas nama turut tergugat I, adalah milik bersama dengan penggugat, dengan komposisi kepemilikan masing-masing 50 persen.

PH juga meminta hakim menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan dan melakukan peralihan hak atas setengah bagian tanah itu. Kemudian memerintahkan para tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35 tersebut.

“Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum seluruh tindakan atau perbuatan hukum dengan maksud untuk melakukan penjualan, peralihan hak, dan/atau pembebanan hak atas sebagian atau seluruh tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35/ Desa Pemenang Barat yang dilakukan oleh tergugat I dan/atau tergugat II tanpa persetujuan tertulis dari penggugat,” paparnya.

Poin berikutnya, pihaknya meminta menghukum tergugat I dan tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo sebesar Rp. 100 juta. Terkahir, menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35 atas tanah 81.686 M2 tersebut yang tercatat atas nama turut tergugat I. (ars)

Gedung Asrama Haji NTB Pernah Dibidik Kejaksaan Dari Hal. 1 Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Sirojuddin, MM sebelumnya membenarkan gedung serbaguna Asrama Haji NTB tersebut mangkrak.

Gedung belum dapat difungsikan selama dua musim haji ini.

Seharusnya, gedung terletak di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram tersebut sudah dapat difungsikan pada musim haji 2016 lalu. Namun, hingga musim haji 2017, belum dapat difungsikan sebagai tempat penginapan jemaah haji.

Informasi yang dia terima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Kanwil Kemenag yang lama, gedung tersebut belum difungsikan lantaran belum seluruhnya dibayar. ‘’Kemenag NTB berutang. Tapi total utangnya saya kurang tahu,’’ ujarnya.

Sirojuddin mengatakan, dari sisi proses pembangunan sudah selesai. Namun sebelum dilakukan pembayaran, diklaim ada utang Kemenag miliaran rupiah, akan dilakukan pengecekan dan perhitungan. Apakah pembangunan proyek senilai puluhan miliar itu sudah sesuai spesifikasi atau tidak. Terlebih ber-

Poltekpar Negeri Lombok Harus Cerminkan Nilai Khas NTB Semua harus punya gerak yang sama dalam memberikan yang terbaik dan mensukseskan apa yang telah kita citacitakan bersama. ‘’Politeknik Pariwisata Negeri Lombok yang ada saat ini adalah merupakan wujud dari perjuangan. Satu dari contoh tambahan yang selama ini telah dilalui bersama dalam ikhtiar membangun NTB, bahwa membangun daerah itu perlu kebersamaan perlu kelapangan dada, perlu kebesaran hati. Mendahulukan kepentingan jangka panjang dan jangka menengah dari jangka pendek. Perlu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan orang perorangan,’’ katanya.

Gubernur menegaskan, selama ini banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dan Poltekpar Negeri Lombok merupakan contoh hasil kerjasama dan perjuangan dari semua pihak. Untuk itu, lanjut TGB perlu sekiranya membangun kebersamaan serta menyisihkan kepentingan-kepentingan jangka pendek dan beralih ke kepentingan jangka panjang. Yakni meletakkan kepentingan anak cucu kita ke depan dengan mengimajinasikan dalam pikiran kita tentang wajah NTB 10 hingga 20 tahun mendatang. ‘’Jangan hanya kita berkutat melihat NTB sekarang saja. Jangan kita berfikir sebatas hari ini dan esok saja. Tapi coba kita banyangkan dan imajinasikan bagaimana wajah NTB ke depan menjadi wajah yang terbaik, kita buat cita-cita yang paling tinggi,’’ ajak gubernur.

Lebih lanjut TGB menegaskan, kalau sekian tahun yang lalu kita semua berfikir hampir mustahil membangun Poltekpar di NTB, maka hari ini kita semua menjadi saksi dari pembangunannya. Semua dinamika yang telah terjadi, menurutnya merupakan bagian dari proses. Tidak perlu kita salahkan siapa-siapa karena itu adalah bahan kolektif kita untuk ke depan. ‘’Siapapun pemimpinnya dan apa yang telah kita dapat dari ihktiar-ikhtiar itu, kita himpun menjadi satu kekayaan khazanah. Sedangkan kekurangan kolektif kita mari kita tata dan perbaiki bersama,’’ tegasnya.

Karena itu, gubernur berharap, semoga kerikilkerikil yang menjadi hambatan itu dengan adanya ikhtiar bersama Insya Allah akan menjadi lancar. Orang NTB, Lombok dan Sumbawa harus komit untuk membangun daerahnya. Wujud dari kesyukuran besar kita atas pembangunan Poltekpar Negeri Lombok ini, maka pembangunan Poltekpar ini harus kita jaga dengan baik. Karena cukup banyak daerah-daerah lain di Indonesia ini yang menginginkan pembangunan Poltekpar ini di daerahnya. (kir)

Dari Hal. 1

Berlanjut, Penyelidikan Kasus Pengadaan Bibit Bawang Bima Kabid Hortikultura Distan Kabupaten Bima, Syahrial dihubungi via ponsel sore kemarin mengaku belum ada panggilan pemeriksaan baru dari penyidik ke pihaknya. Panggilan terakhir berlangsung bulan lalu terhadap PPK dan panitia serta bendahara. “Sampai sekarang belum ada panggilan lagi,” ujarnya singkat. (ars)

Dari Hal. 1

dasarkan informasi yang ada, bangunan sudah ada yang rusak bahkan ada yang sudah bocor.

Secara bangunan sudah selesai menurut informasi. Tapi tentu nanti akan ada perhitungan-perhitungan. Sebelum membayar, akan dipastikan betul bahwa ini bangun sudah selesai dan sesuai spek. ‘’Kalaupun ada yang rusak, sebelum pembayaran kita pastikan semuanya diperbaiki. Jadi, Insya Allah komitmen dari Pak Kakanwil kita yang baru, mudah-mudahan nanti semuanya kita cek ulang. Minta perbaikan baru mungkin nanti kita usahakan pembayarannya,’’ ucapnya. (ars/nas)

Beri Lampu Hijau Dari Hal. 1 Meskipun itu (mutasi kepala sekolah) kan bukan jabatan struktural. Tapi bagaimana pun kita lihat dulu kebijakan pusat seperti apa. Supaya jangan ditegur. Sudah sih jadi konsepnya,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (2/10) siang kemarin.

Suruji mengatakan, jika Mendagri mengizinkan Pemprov melakukan seleksi terbuka tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang saat ini masih lowong.

Maka mutasi kepala sekolah jenjang SMA/SMK di NTB juga tidak akan ada masalah. “Kita menunggu isyarat saja,” ungkapnya.

Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini menjelaskan, pihaknya sudah membuat telaahan kepada gubernur mengenai rencana mutasi kepala SMA/SMK ini.

Gubernur juga sudah mengeluarkan disposisi supaya Dinas Dikbud segera menindaklanjuti.

Suruji mengaku, pascakeluarnya disposisi dari gubernur, bola mutasi sekarang berada di Dinas Dikbud. Jika Mendagri menyetujui seleksi terbuka tiga jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB, berarti mutasi kepala sekolah jenjang SMA/SMK juga diperbolehkan.

Diketahui, sejak tahun ini Pemprov mengelola jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB. Dari jumlah SMA/SMK yang ada, sebanyak 23 sekolah tidak ada kepala sekolahnya. Selama ini posisi kepala sekolah diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Dalam mutasi kali ini, kata Suruji, selain mengisi 23 jabatan kepala sekolah yang sudah lama kosong, juga ada demosi bagi kepala sekolah yang kinerjanya tidak bagus dan sudah 8 tahun mengemban amanah. Sementara itu, untuk kepala sekolah yang memiliki kinerja yang bagus akan dijadikan sebagai pengawas sekolah.

Berapa jumlah kepala sekolah yang akan kena demosi atau menjadi guru biasa, Suruji mengatakan tidak hafal. Namun yang pasti, katanya, akan banyak kepala sekolah yang akan menjadi pengawas.

Jumlah SMA/SMK Negeri yang ada di NTB sebanyak 244 sekolah. Terdiri dari SMA 155 sekolah dan SMK 89 sekolah. Suruji menjelaskan, jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan. Di samping itu, jabatan kepala sekolah juga ada jangka waktunya, yakni empat tahun. Dalam aturan, jabatan kepala sekolah dapat diperpanjang selama satu periode atau empat tahun. (nas)

Dituntut Tujuh Tahun Penjara, Terdakwa Seret Orang Lain Dari Hal. 1 ‘’Terdakwa juga harus membayar denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara,’’ kata JPU. Terdakwa menurut JPU dalam dakwaannya, terbukti melakukan pencairan anggaran yang tidak sah pada kas Dikpora KSB senilai total Rp 1 miliar lebih. Dari anggaran itu, jumlah yang diduga dikorup mencapai Rp 600 juta lebih, sesuai dengan kerugian negara temuan penyidik. Sebagian sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta lebih. Sisanya yang sebagian besar Rp 500 juta menurut pengakuan Elisawati diserahkan ke Fud Syaifuddin yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) KSB. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ngurah Rajendra, SH akan melanjutkan agenda sidang Senin pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa Elisawati, Surahman, SH.,MH memastikan akan mengajukan pledoi.

Pihaknya tidak puas dengan tuntutan tersebut karena dinilai ter-

lalu berat untuk ukuran kerugian negara Rp 600 juta lebih. “Apalagi klien saya sudah ada itikad baik mengembalikan kerugian dengan potong gaji,” kata Surahman.

Dia juga tidak puas karena hukum masih hanya pada kliennya. Dakwaan JPU sudah mencantumkan pasal 55 KUHP, artinya ada keterlibatan pihak lain. Soal kemungkinan ke pihak lain, dia belum bisa memastikan. ‘’Apakah ada aliran dana itu ke Pak Fud yang sekarang Wabup KSB, kita lihat nanti (dalam pledoi),’’ jelasnya.

Sebenarnya ada keterlibatan pihak lain juga dalam kasus ini.

Dia menyebut nama M, salah seorang saksi yang sempat dihadirkan sebelumnya. Menurut Surahman, saksi M diduga memalsukan tanda tangan Kepala Dikpora KSB sebagai dasar pencairan anggaran Rp 1 miliar lebih. ‘’Kalau dalam penerapan pasal oleh JPU ada pasal 55, artinya harusnya ada tersangka lain,” tegasnya. Selengkapnya dia akan tuangkan dalam pledoi yang akan dibacakan pekan depan. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 3 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lobar Enggan Bangun Sekolah Unggulan Senilai Rp 3,4 Miliar

TGB: Ponpes Tempat Menyemaikan Ide-ide Terbaik GUBERNURNTB,Dr.TGH.M. Zainul Majdi yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) berkunjung kePondokPesantrenAlFusha, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (1/10). Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhiundangansilaturrahimdari PimpinanPonpes,KH.Muh.Dzilkon untuk memberikan tausiyah kepada para santri santriwati yang tengah menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang cukup besar di Jateng

itu. Sebab bagi KH.Muh. Dzilkon, sosokTuanGuruBajang(TGB)merupakansosokulamadanumaroyang lahirdaripondokpesantren.Sehingga menurutnya TGB Zainul Majdi adalah sosok yang menginspirasi bagisantri-santrimuda.Khususnya bagaimana melahirkan pemimpin masa depan bangsa yang jujur, amanah dan berintegritas untuk membangunIndonesiamenjadi lebihbaik,terangnya.

Dalam tausiyahnya di hadapan

sekitar 300 santri yang hadir, TGB menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kiprah Ponpes AlFusha dalam mendidik dan membinaparasantrinya, denganmengkombinasikan ilmu ponpes dengan ilmu umum. Sebab dalam proses pembelajaran di Ponpes Al Fusha ini telah menerapkan tiga sistem pengajarandanpenggunaanbahasa yakni Arab, Jepang dan Inggris mulaidariSD,SMP,SMAdanSMK.Di manadenganbekalilmudanbahasa

yanglengkaptersebut,makacitacita jangka panjang lulusan untuk bisa berbicara di tingkat nasional dan internasionalakandapatdiwujudkan.

Menurut Gubernur TGB, para santri yang menimba ilmu di ponpes tersebut diberikan kesempatan untuk menyerap ilmu dari luar yang tentunya memiliki nilai baik dan berkemanfaatan. Karena Pondok pesantren kata Gubernur ahli tafsir Al-Qur’an tersebut merupakan tempat menyemaikan ide-ide terbaik untuk membangun bangsa ke depan.

“Kita ingin melihat bangsa kita ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik. Maka salah satu yang harus segera kita laksanakan adalah memastikan tempat-tempat persemaian terbaik itu mendapatkan fasilitas. Tempat-tempat persemaian yang terbaik itu mendapatkan perhatian. Tempat-tempat persemaianyangterbaikitumendapatkan apa memang merupakan haknya,” ungkap TGB. Namun, TGB mengakui bahwa akhir-akhir ini perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren semakin lebih baik dan meningkat. Bukan untuk ponpes saja, namun untuk masa

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi bersama Pimpinan Ponpes Al Fusha, KH. Muh. Dzilkon saat berkunjung ke Pekalongan, JawaTengah. depan bangsa Indonesia yang lebih baik, terangnya.

“Pesantren memang mengajarkan kita untuk kompeten. Pendidikan di pondok pesantren itu ada tahapan-tahapannya. Ada adab-adabnya, bahkan kitab-kitabnya disusun oleh para ulama berdasarkan kebutuhan,” jelas TGB. Karena itu, TGB mengajak para santri untuk senantiasa mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri agar menjadi pemimpin yang hebat. Serta bangga merasa bangga menjadi santri dan selalu optimis dalam menatap masa depan yang lebih baik. Sebab ilmu yang didapatkan di ponpes, jelas TGB sudah menjawab seluruh tantangan masa depan yang lebih kompleks dan ilmu tersebut merupakan bagian yang menjadi kebanggan bagi para santri. (r)

Lobar Dirikan Tenda Darurat bagi Pengungsi Erupsi Gunung Agung Giri Menang (Suara NTB) Pengungsi erupsi gunung Agung yang eksodus ke Lombok Barat (Lobar) terus bertambah. Di kecamatan Batulayar saja tercatat 67 orang pengungsi yang ditampung di rumah keluarganya. Akibat tak mampu menampung para pengungsi tersebut, pihak BPBD pun membangunkan tenda darurat di kantor Camat Batulayar. Di tenda ini, menampung sekitar 26 orang pengungsi.

Hal ini disampaikan Kepala pelaksana BPBD Lobar, H.M Najib, Senin (2/10). Dijelaskan, kapasitas tenda yang dibangun tersebut sekitar 50 orang. Sejauh ini pengungsi yang ditampung baru sebanyak 26 orang. “Rumah penduduk tak mencukupi menampung mereka (pengungsi), sehingga kita upayakan untuk bangunkan tenda darurat,”jelas Najib.

Dijelaskan, sesuai data yang diterima dari pihak puskesmas jumlah pengungsi yang ada 67 jiwa di Batulayar dan Gunung Sari. Angka BPBD provinsi mencatat sebanyak 300 orang, namun mereka tersebar di Lobar, Lotim, KLU, Loteng. Sedangkan khusus di Lobar sendiri lebih dari 67 orang. Jumlah pengungsi yang sementara ini ditampung di tenda sebanyak 26 orabg. Jika para pengungsi terus bertambah maka pihaknya akan mengupay-

akan koordinasi dengan BPBD provinsi.

Tenda darurat ini berlokasi dekat dengan rumah keluarga pengungsi sehingga mudah ditangani. Selain tenda, Pihaknya juga menyiapkan air, sarana untuk mencuci dan WC. Pihaknya juga menyiapkan alat dan tempat memasak berupa dapur umum bagi pengungsi, seragam sekolah untuk anak-anak para pengungsi, alat kesehatan dan obat-obatan. Sedangkan untuk bantuan logistik berupa makanan jadi, sudah ditangani Dinsos Lobar. Saat ini Dinsos sudah melakukan droping bantuan ke para pengungsi. “Untuk bantuan medis pihak Dikes sudah melakukan penanganan,” tukasnya.

Untuk penanganan jangka panjang, telah ada imbauan dari pemda Bali meminta para pengungsi kembali sebab dampak gunung Agunghanya12Kmdarigunungapi.“Makanya diimbau mereka kembali,”jelasnya. Bantuan ini jelasnya, berasal dari BPBD Lobar. Termasuk dari BPBD provinsi serta Dinsos kabupaten dan provinsi. Terkait penanganan anakanak yang perlu sekolah tetap dijamin tetap mendapatkanpendidikan.Anak-anakinisendiri masuk sekolah di madrasah, SD, SMP termasuk di SMA. “Mereka ditampung sekolah disini sementara waktu,” imbuhnya. (her)

Giri Menang (suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat (Lobar) tidak berani mengeksekusi proyek gedung sekolah filial di Giri Tembesi dan Sekolah Unggulan Terpadu (SUT) Kediri lantaran belum ada kajian teknis terkait proyek ini.

Dikhawatirkan jika dipaksakan proyek bernilai Rp 3,4 miliar ini dibangun akan timbul persoalan, karena belum ada telaahan terkait sekolah unggulan dan terpadu.

“Kami tak berani eksekusi proyek ini, karena jangan sampai setelah dieksekusi masyarakatnya menolak kan menjadi bumerang,” kata Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Hendrayadi, kemarin. Dijelaskan, dalam hal ini Kepsek dan Komite serta pengurus, mereka siap untuk dibangun tiga sekolah ini menjadi SUT namun dengan beberapa catatan.

Ia sudah menyerahkan catatan tersebut untuk dikaji ke bidang. Sampai saat ini belum selesai dikaji. Hasil kajian ini dilempar ke publik di wilayah sekitar kecamatan setempat melalui UPTD dibantu kecamatan. Hal ini disosialisasikan dan didiskusikan bagaimana bagusnya SUT ini, apakah tiga sekolah ini dimerger menjadi satu sekolah atau berdiri sendiri. Tiga sekolah tersebut antara lain SD 1 Kediri Selatan, SD 2 dan SD 4 Kediri Selatan.

Sejauh ini murid di SD 1 kata Hendra memang belajar di ruang sederhana disebabkan kekurangan ruang kelas. Hal ini jelasnya bisa disiasati karena masing-masing sekolah memiliki sumber murid berbeda sehingga tak bisa dipaksakan belajar di SD lain.Sejauh ini ada beberapa sekolah yang kemungkinan dijadikan pilot project menjadi unggulan terpadu karena jaraknya dekat. Hal ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat terutama terhadap peserta didik. Selain di Kediri, ada juga di Midang, Gunungsari, sekolahnya berjarak tembok saja.

Jika dibiarkan akan menimbulkan persaingan tak sehat.

Selain SUT, terdapat satu proyek sekolah filial berlokasi di Giri Tembesi yang tak berani dieksekusi. Hal ini disebabkan, dari sisi syarat sumber muridnya tidak berani. Setelah pihaknya mengecek ke lokasi, ternyata sumber murid tidak ada sehingga pihaknya tidak berani membangunkan sekolah filial. “Tidak berani kita bangun, nanti setelah baru dua tahun lalu siswa kurang, kan itu jadi masalah,”tegasnya.

Sebab sesuai mengacu regulasi kementerian, jumlah siswa harus 20 orang per rombel (rombongan belajar). Jika tidak maka tidak diakui dapodiknya, sehingga berimbas terhadap sekolah tak bisa dapat BOS dan guru tidak bisa dapat sertifikasi. Hal ini jelasnya PR berat di daerah yang perlu dicarikan solusi. Terutama di daerah Sekotong banyak sekolah yang jumlah siswanya di bawah 20 orang per rombel. (her)

BUMD di NTB Mestinya Dikelola Direksi yang Profesional Mataram (Suara NTB)Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada dasarnya hadir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui profit yang dihasilkan, selain fungsi pembangunan sosial yang melekat di sana.

BUMD Pemprov NTB secara umum sebenarnya dianggap cukup bagus, terlebih Gubernur TGH. M. Zainul Majdi pernah mendapat penghargaan sebagai pembina BUMD terbaik secara nasional. Namun permasalahan BUMD di NTB sama dengan yang dihadapi oleh BUMD lainnya di Indonesia, yaitu masih menyumbang PAD dalam jumlah yang kecil.

Pemerhati Ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Dr. Ihsan Rois mengatakan, di NTB, BUMD yang sudah maju itu yang mengambil core bisnis keuangan seperti Bank NTB, BPR, Jamkrida dan Askrindo. Sementara non lembaga keuangan dianggap belum memberikan kontribusi yang optimal seperti PT.Gerbang NTB Emas. “Perlu kita lihat faktor apa yang mempengaruhinya. Jadi perlu dievaluasi untuk melihat BUMD yang performanya belum seperti yang diharapkan,” kata Ihsan.

BUMD selain untuk mencari profit kata Ihsan, juga sebagai agen pembangunan.

Artinya perusahaan daerah memiliki nilai tambah berupa penyerapan tenaga kerja, dan mengembangkan keuanggulan daerah yang selama ini dimiliki. Namun jika perusda tersebut tidak menguntungkan dalam tempo yang lama, tentu akan menjadi masalah bagi pemerintah daerah karena terjadi mismanajemen.

Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan BUMD tidak efektif dan efisien, sehingga produktivitasnya rendah.

Misalnya manajemen perusahaan mulai dari direksi hingga staf menempatkan orang yang keliru. Ia menilai selama ini banyak BUMD tidak menempatkan orang yang tepat, tergantung pesanan. Padahal konsep menempatkan orang yang tepat, ditempat yang tepat harus dikedepankan, mengingat salah satu fungsi BUMD itu mencari keuntungan yang besar bagi PAD. “Jika menempatkan orang pesanan atau keluarga yang punya kuasa, itu yang berat, inilah yang memicu terjadinya mismanajemen. Jika terjadi mismanajemen, produktivitas tidak akan meningkat,” ujarnya.

Ihsan Rois mengingatkan bahwa saat ini era globalisasi sudah tiba, sehingga banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam bisnis. Dalam kompetisi bisnis juga banyak pesaing, sehingga business plan yang dimiliki BUMD harus jelas dan terukur. Karena “mesin” BUMD berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah, sehingga perlu ada imbalan dalam bentuk deviden dan lain sebagainya.

“Ruhnya globalisasi itu adalah orang yang memiliki inovasi. Artinya direksinya adalah orang enterpreneur dan orang yang andal di bidangnya,” jelasnya. (ris)