Edisi Selasa 3 September 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 3 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 144 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Optimis Dewan Baru Bisa Majukan NTB

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, optimis 65 anggota DPRD NTB yang baru dilantik Senin (2/9) kemarin, akan mampu memajukan dan mengantarkan NTB menjadi lebih baik. Karena itu, gubernur mengharapkan terjalinnya silaturahmi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan wakil rakyat.

Menurut orang nomor satu di NTB ini, hubungan antara pemer-

intah dan legislatif di NTB diyakini bisa terjalin dengan baik.

Mengingat sebagian besar anggota dewan yang dilantik meru-

pakan wajah-wajah yang telah cukup dikenal. ‘’Kebanyakan kita sudah (saling) kenal juga. Jadi tidak semuanya baru kenal. Saya optimis kita bisa bekerjasama dengan baik,’’ ujar Dr. Zul, Senin kemarin ditemui usai pelantikan anggota DPRD NTB yang baru.

Proses pelantikan berjalan khidmat ditandai dengan pen-

gambilan sumpah seluruh anggota Dewan sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ketua Pengadilan Tinggi NTB, H. Kresna Menon, SH., MH., memimpin langsung pembacaan sumpah tersebut dengan disaksikan oleh seluruh hadirin yang memadati Gedung DPRD NTB. Bersambung ke hal 15

Nasib 223 P3K Pemprov Masih Menggantung Mataram (Suara NTB) Meskipun sudah diumumkan lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada pertengahan Mei lalu. Namun, nasib 223 P3K Pemprov NTB yang merupakan eks honorer K2 tersebut masih menggantung.

Hingga saat ini, mereka belum diangkat secara resmi menjadi P3K. Belum diangkatnya ratusan P3K tersebut lantaran belum keluarnya Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SELAMAT - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Wagub , Hj.Sitti Rohmi Djalilah memberi ucapan selamat kepada Anggota DPRD NTB periode 2019-2024 yang dilantik, Senin (2/9) kemarin.

TO K O H

Harapan terhadap DPRD NTB Baru

NTB Ramah Investasi dan Wisatawan GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menyampaikan kepada para delegasi peserta simposium internasional ke6 Asia Pacific Geopark Network (APGN) bahwa NTB ramah terhadap investasi dan wisatawan atau visiter yang datang ke Lombok dan Sumbawa. Kehadiran investasi dan wisatawan ke NTB diharapkan dapat membuat masyarakat NTB bahagia di daerahnya sendiri.

“Provinsi kami bersahabat dengan business community.

Bersambung ke hal 15 H.Zulkieflimansyah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Proyek Bendungan Meninting Molor GROUNDBREAKING pembangunan Bendungan Meninting Lombok Barat (Lobar) molor dari jadwal yang diharapkan Kementerian PUPR. Semula, groundbreaking akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus lalu. Namun hingga awal September ini belum dilakukan groundbreaking karena terhambat persoalan lahan.

Sementara itu, kontraktor pelaksana sudah hampir delapan bulan menganggur atau tak bekerja. Karena persoalan lahan yang menjadi lokasi pembangunan bendungan belum tuntas.

Bersambung ke hal 15

Kejaksaan Paham Ekonomi Mikro dan Makro, Jangan Abai Sistem Mulai Selidiki Proyek Bank Kebencanaan Sampah

ANGGOTA DPRD NTB yang baru, telah dilantik Senin (2/9) kemarin di Gedung DPRD NTB. Banyak harapan yang digantungkan pada wakil rakyat yang baru. Mulai dari persoalan ekonomi, hingga soal penyusunan sistem untuk menanggulangi potensi bencana NTB yang masih butuh banyak perhatian dan pembenahan regulasi.

Akademisi dari Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Azis Bagis menaruh harapan besar agar para wakil rakyat yang duduk di DPRD NTB dan baru dilantik kemarin. Azis berharap pembawa aspirasi rakyat ini memiliki pemahaman yang luas tentang ekonomi mikro dan makro.

Ekonomi mikro dan makro ini mencakup banyak hal tentang persoalan-persoalan mendasar bagi ekonomi masyarakat.

Demikian juga tentang kebijakan-kebijakan serta terobosan yang harus dilahirkan untuk menjawab segala persoalan ekonomi dalam mendukung pembangunan NTB. Pertama, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB ini, para anggota dewan harus

(Suara NTB/dok)

H. Ahsanul Khalik mengikuti perkembanagn ekonomi makro, yang indikator – indikatornya bersifat lebih makro. Baik dalam skala lokal daerah, nasional dan internasional. ‘’Sekarang bukan barang sulit untuk mengaksesnya.

Tinggal klik,’’ katanya. Sehingga para anggota dewan mengetahui perkembanagn ekonomi makro. Ekonomi makro terus berkemang. Dengan mengiku-

(Suara NTB/dok)

Azis Bagis ti perkembangan tersebut menurutnya akan lebih baik dan mudah bagi para legislator dalam melahirkan kebijakan-kebijakan, atupun hal-hal yang bersifat legislasi. ‘’Karena dilatarbelakangi oleh pemahaman dia tentang ekonomi mikro,’’ ujarnya.

Dengan demikian, apa yang menjadi aspirasi masyarakat NTB ini dapat dijawabnya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai merespons laporan dugaan masalah pada program NTB Zero Waste yang dikelola Bank Sampah. Jaksa sedang melakukan telaah laporan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan awal. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan akan dipanggil.

Kejati NTB sebelumnya melalui pos penerimaan laporan masyarakat menerima pengaduan dari demonstran terkait anggaran program NTB Zero Waste senilai Rp1,5 miliar. ‘’Laporan itu sekarang sedang diproses. Sudah dilakukan telaah,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH Senin (2/9).

Kajati NTB Arif, SH.,MM katanya, telah meminta Bidang Intelijen menindaklanjuti pengaduan masyarakat itu. Dari telaah awal didapat informasi anggaran program NTB Zero Waste tahun 2018 senilai Rp 1,5 miliar. Bantuan diberikan kepada 80 kelompok yang

tersebar di Pulau Lombok.

Nilai bantuan masing masing kelompok Rp10 juta untuk pengadaan bak sampah. ‘’Kita sudah analisa data awal. Tim sedang melakukan telaah awal. Pihak pihak yang terkait dengan pengadaan ini akan dipanggil,’’ ujarnya.

Informasi diterima penyelidik, pengadaan ini turun dua tahun berturut turut, sejak 2018 dengan nilai Rp 1,5 miliar sampai 2019 senilai Rp 2,5 miliar. Selain mendapat kabar soal anggaran Rp10 miliar ke kelompok, jaksa juga menghimpun informasi awal terkait dugaan bantuan fiktif.

Mengenai dugaan anggaran mengalir ke salah satu Caleg DPRD NTB? Katanya, masih dalam proses telaah. ‘’Siapapun yang berkaitan dengan anggaran itu akan dipanggil,’’ tegasnya.

Program unggulan Pemprov NTB itu dilaporkan Aliansi Pemuda NTB. Selain itu laporan juga datang atasnama perorangan.

Bersambung ke hal 15

Proyek Dua Jembatan di Sumbawa

TP4D Tak Beri Toleransi Perpanjangan Waktu H. Azhar (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dua proyek jembatan sedang dikerjakan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam proses pengawasan TP4D. Rekanan pelaksana diingatkan agar bekerja tepat waktu sampai 31 Desember mendatang sebagai batas akhir. Diingatkan tidak ada lagi toleransi perpanjangan waktu.

Januari tahun 2020 jika pekerjaan molor.

Proyek dikerjakan Balai Jalan Nasional (BJN) untuk tahun anggaran 2019, berupa pembangunan Jembatan Labu Sawo di Sumbawa dan Jembatan Gantung II KSB.

Proyek Labu Sawo senilai Rp31,223 miliar, dikerjakan oleh PT Mitra Afangga Nusantara. Hasil monitoring akhir pekan kemarin, progresnya mencapai 88,14 persen. ‘’TP4D menekankan kepada pelaksana dan penyedia, PPK dan pengawas untuk bekerja secara profesional, tepat waktu, tepat kualitas dan mutu sampai 31 Desember 2019. Karena tidak ada rekomendasi perpanjangan,’’ tegas juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH didampingi Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH Senin (2/9).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

DIAWASI - Proyek jembatan gantung di KSB dalam pengawasan TP4D.

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

PERBAIKAN KANTOR Pekerja bangunan sedang menutup tangga menuju lantai dua Kantor Walikota Mataram, Senin (2/9). Rekanan pemenang tender sedang membongkar beberapa bagian gedung setelah rusak akibat gempa tahun lalu.

Perbaikan kantor menghabiskan anggaran Rp1,5 miliar.

Tekan Peredaran Narkoba SALAH satu langkah untuk menekan peredaran nakotika dan obat terlarang (narkoba) di kelurahan Gomong, Dasan Agung, dan Dasan Agung Baru ialah dengan membuatkan awik-awik, peraturan kepada setiap pemilik kos dan masyarakat sekitar.

Dikonfirmasi Suara NTB, camat Selaparang, Sudirman mengatakan, langkah dari setiap kelurahan dan kepala lingkungan di masing-masing daerah rawan peredaran narkoba ialah dengan mengajak tokoh agama, pemuda, masyarakat, dan seluruh jajaran terkait untuk membuatkan awik-awik dalam menekan peredaran narkoba. “Karena kan kita tahu peredarannya seperti hantu. Jadi kita harapkan setiap sudut rumah dan kos-kosan harus saling laporkan jika melihat peredarannya,” katanya, Senin (2/9).

Untuk tiga wilayah antara lain Gomong, Dasan Agung Baru, dan Dasan Agung, saat ini kita tekankan untuk selalu mematuhi awik-awik yang telah disepakati tersebut. Karena di dalam awikawik itu kata Sudirman, mereka yang ada di kos-kosan harus melaporkan siapa saja yang tinggal dan apa saja kegiatan mereka selama di kosan.

“Kita kan antisipasi itu, kita perketat domisili, kita sudah sering sosialisasikan juga ke setiap pemilik atau penjaga kos-kosan. Jadi, setiap ada pendatang baru ketika ada masalah itu menjadi tanggungjawab masyarakat dan anak muda kami yang ada di lokasi,” ujarnya.

Langkah yang kedua kata Sudirman, bagi semua kepala lingkungan, jika menemukan permasalahan tersebut, agar segera melapor ke pihak yang berwenang. “Bisa juga diselesaikan dengan kekeluargaan. Awik-awik ini kan kita berlakukan di lingkungan karena lebih efektif. Jadi di dalamnya semua berperan meminimalkan peredaran narkoba tadi,” jelasnya.

“Kita himbau juga, bagi anak-anak muda yang ada tiga kelurahan tersebut jangan sampai terlibat. Karena awik-awik ini dibuat atas dasar kesepakatan tokoh pemuda, agama, dan lingkungan.

Semuanya harus sepakat dulu. Jadi kita berikanlah dia aktivitas tambahan di dalam awik-awik itu. Setiap Minggu mereka anak muda harus sholat subuh berjamaah dan senam,” jelas Sudirman.

Di samping anak muda tutur Sudirman, para pemilik kos atau penjaga kos juga harus mengantisipasi para pendatang baru yang hendak tinggal di daerah rawan peredaran tersebut. “Jadi di dalam awik-awik itu kita sudah jelaskan yang memiliki kos-kosan berada dalam sektor paling depan untuk melindungi lingkungan dari penyebaran narkoba. Jadi apaapa, di mana posisi itu, itu kita tangguhkan langsung kepada yang punya kos.

Karena yang berpotensi tahu iya penjaga atau pemilik kos,” kata Sudirman.

Untuk mengantisipasinya, kepada pemilik kos akan diberikan sanksi kepada pemiliki kos jika mereka melalaikan awik awik tersebut. Bahkan lanjut Sudirman, mereka kalau bisa kita keluarkan dari lingkungan tersebut. “Di dalam awik-awik itu juga, pemilik kos harus membuat laporan setiap minggu bahkan setiap bulan apa kegiatan di kosan dan siapa yang tinggal.

Laporan itu diberikan ke kepala lingkungan,atau kepala RT,” tuSudirman tupnya. (viq) (Suara NTB/viq)

Harus Punya Target KOTA Mataram di usianya yang ke 26 tahun, masih dihadapkan pada persoalan serius terkait penanganan sampah. ‘’Masalah sampah ini masalah urgen, paling prioritas,’’ kata anggota DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, SH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (2/9). Menurut dia, Kota Mataram butuh tata kelola yang baik terkait kebersihan. Selama ini program-program yang sudah diluncurkan dan diberikan anggaran, nyatanya belum mampu menjawab masalah penanganan sampah di Kota Mataram. ‘’Mungkin ada yang salah. Ini yang mau kita cek dan ricek, ada apa ini. Apakah dinasnya atau apanya,’’ kata anggota Dewan yang sudah diplot menjadi Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini. Karena, secara teknis DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang paling paham. ‘’Kita (Dewan, red) di sini hanya kebijakan saja. Sedangkan eksekusinya tetap di dinas,’’ cetusnya. Rachman ingin mengetahui bagaimana target DLH dalam penanganan sampah.

Jangan sampai eksekutif dalam hal ini DLH tidak mempunyai target yang jelas dalam penanganan sampah. ‘’Berapa lama dan bagaimana cara menanganinya supaya bisa selesai dan kelihatan hasilnya,’’ imbuh anggota Dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini. Selama ini, program-program yang dilaksanakan eksekutif ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan sampah di Kota Mataram.

Hal ini membuat Kota Mataram belum mampu memasang target Mataram bebas sampah tahun berapa. Apalagi penanganan sampah ini terkait pula dengan program milik Pemprov NTB, yakni zero waste. ‘’Paling tidak kita juga dituntut untuk bisa memilih program sesuai dengan target. Sehingga masalah sampah ini bisa teratasi,’’ demikian Rachman.

Politisi Gerindra ini mengaku heran kalau Pemkot Mataram tidak kunjung mampu mengatasi persoalan sampah. ‘’Mataram ini kota kecil, tidak bisa kita atasi hal ini. Dengan 4.500 kubik sampah per hari. Kalau kita serius itu bisa teratasi sebenarnya,’’ ungkap Rachman. Dia tidak menyangkal bahwa eksekutif mempunyai banyak sekali program penanganan sampah. ‘’Ya secara teori kalau itu dijalankan dengan baik, pasti jelas hasilnya. Ini kita kebanyakan program tapi hasilnya belum nyata,’’ sesalnya.

Oleh karena itu, setelah semua alat kelengkapan Dewan definitif, Rachman melalui komisi III, akan mengajak DLH duduk bersama guna mencari solusi atas persoalan ini. ‘’Saya ingin ini dulu kita selesaikan. Kita ini kota kecil. Surabaya saja kota besar bisa menangani sampah,’’ Abd Rachman pungkasnya. (fit) (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

Anggaran Pilkada Dipatok Rp30 Miliar Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram mematok anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sekitar Rp 30 miliar. Untuk mengalokasikan besaran anggaran tersebut, program prioritas di Pemkot yang sebelumnya telah direncanakan terpaksa ditiadakan.

Anggaran ini nantinya akan diserahkan dalam bentuk dana hibah kepada penyelenggaran pemilu baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawsaslu).

KPU mendapatkan dana hibah Rp25 miliar dari pengajuan Rp30 miliar. Dan Bawaslu direalisasikan Rp 5 miliar dari pengajuan Rp9,8 miliar.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, anggaran diajukan KPU maupun Bawaslu tidak semuanya direalisasikan.

Dari pengajuan anggaran direalisasikan Rp 30 miliar, di luar dana pengamanan Pilkada diajukan oleh Kepolisian.

Porsi anggaran diterima oleh KPU Rp25 miliar dinilai cukup ideal. Hanya saja, diminta penye-

suaian standar harga tidak menggunakan standar nasional. “Dari item kegiatannya tidak ada yang dikurangi. Cuma kita meminta penyesuaian standar harga saja,” kata Sekda ditemui usai pertemuan tertutup dengan Ketua KPU, M. Husni Abidin didampingi Sekretaris KPU, Uun Pujianto, Senin (2/9).

Pembiayaan Pilkada cukup besar. Oleh karena itu, program yang sebelumnya dianggarkan di 2019 tidak dianggarkan lagi pada APBD 2020. Seperti pengadaan tanah dan pengurangan perjalanan dinas dan lainnya.

Ditegaskan Sekda, tidak ada program organisasi perangkat daerah yang terganggu. “Walaupun anggaran besar ini juga demi keberlangsungan pemerintahan,” tandasnya.

Husni menambahkan, penga-

juan anggaran Rp30 miliar pada pembiayaan Pilkada hanya direalisasikan Rp25 miliar oleh TAPD Kota Mataram. Pemberian dana hibah secara bertahap di tahun 2019 Rp1 miliar. Dan tahun 2020 sekitar Rp24 miliar.

KPU sedang mempersiapkan administrasi untuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD harus ditandatangani paling lambat 1 Oktober. “Sekarang kita persiapkan administrasi penandatanganan NPHD,” kata Husni.

Pencairan dana hibah, Pemkot Mataram juga menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat serta menunggu standar pembiayaan Pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, surat keputusan Gubenur dan DPRD. Pada pencairan tahap perta-

Warga Enggan Pindah dari Pondok Perasi Mataram (Suara NTB) Warga lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro memilih opsi memilih lahan yang ditempati saat ini untuk dibeli mereka. Keputusan itu setelah memperhitungkan kerugian material yang ditanggung jika pindah dari tanah sengketa itu. Masyarakat menunggu kepastian dari pemilik lahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana dikonfirmasi, Senin (2/9) mengatakan, lahan ditempati oleh 80 kepala keluarga (KK) semestinya Jumat (30/8) lalu merupakan batas eksekusi.

Pemkot Mataram sedang bernegosiasi dengan pemilik lahan untuk menunda eksekusi.

Putu menambahkan, sebenarnya Pemkot Mataram menunggu kepastian dari pemilik lahan apakah ada keinginan menjual tanahnya atau tidak. Komunikasi ini sedang dibangun oleh Camat Ampenan, Muzakir Wallad dan Lurah Bintaro Lalu Issugiono. Akan tetapi, hasil komunikasi terakhir sampai saat ini belum ada laporan dari kelurahan maupun kecamatan. “Pak camat dan pak lurah yang ditugaskan berkomunikasi dengan pemilik lahan,” tandasnya.

Di satu sisi, pemerintah tidak menginginkan masyarakat maupun pemilik lahan saling

dirugikan. Solusinya sedang dicarikan agar keputusan nantinya sama – sama menguntungkan kedua belah pihak.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menambahkan, pihaknya mendapatkan tugas untuk menyusun perencanaan terkait lahan di Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, jika pemerintah membeli lahan yang ditempati oleh puluhan warga. Perencanaannya jika lahan itu di luar dari kawasan garis sempadan harus dibuat ruang terbuka hijau. Sebaliknya, lahan melebihi dari 100 meter dari sempadan pantai bisa untuk pengembangan rumah susun sewa sederhana. “Sampai sekarang belum kita survei lapangan,” katanya.

Paling penting menurut Mahmuddin adalah, keputusan dari pemilik lahan apakah mau melepas lahannya atau tidak. Komunikasi sedang dibangun oleh kecamatan dengan pemilik. Kalaupun pemerintah membebaskan lahan itu jika mendekati bibir pantai masyarakat tetap direlokasi.

Yang menjadi persoalan adalah desakan dari pemilik lahan. Antisipasinya dengan melakukan pendekatan dan mekanisme penjualan tanah harus ada legal opinion dari Kejaksaan. “Kalau jadi dibeli kita akan pelajari lahan itu,” tandasnya. (cem)

Sulit Mencari Petugas Pasar Berintegritas Mataram (Suara NTB) Pengelola pasar tradisional di Kota Mataram akan dirombak. Perombakan buntut dari dugaan pungutan liar (pungli). Petugas pasar memiliki integritas sulit ditemukan.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui bahwa tidak mudah mencari petugas pasar yang memiliki daya tahan dari peluang – peluang perilaku koruptif atau mengekspoitasi pedagang, karena mereka memiliki kewenangan mengelola pasar, sehingga dimanfaatkan untuk mendapatkan kepentingan pribadi.

Dinamika di pasar dinilai begitu besar sehingga perlu mencari perangkat di pasar yang mampu menahan godaan.

“Di sana (pasar, red) peredaran uangnya tinggi. Apalagi pedagang berpikir di bawah kendali kepala pasar,” kata Mohan dikonfirmasi baru –

baru ini.

Perombakan petugas di pasar menunggu evaluasi dari Dinas Perdagangan. Apakah dibutuhkan perputaran kembali atau barangkali penggantian bahkan rekrutmen.

Pemkot Mataram berharap bahwa Disperindag mencari petugas – petugas pasar yang baik, memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya.

Sebab, indikasi pungli seringkali terjadi dan menjadi sorotan. Jangan sampai gara – gara kasus ini, Pemkot Mataram dianggap tidak memiliki manajemen yang baik untuk mengurus pasar. “Saya berharap Dinas Perdagangan memilih orang – orang terbaik,” harapnya.

Sinyal perombakan atau pergantian petugas pasar sebelumnya sempat disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin. Pi-

haknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala pasar.

Dari hasil kajian itu akan disampaikan ke kepala daerah, wakil kepala daerah serta sekretaris daerah untuk mengambil keputusan apakah dilakukan perombakan, pergeseran bahkan perekrutan kembali. “Nanti tergantung dari pimpinan kalau yang ini,” kata Amran.

Pengawasan terhadap petugas pasar sebenarnya sejak lama dilakukan oleh Pemkot Mataram bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Sosialisasi berulangkali disampaikan agar petugas pasar menghindari perilaku atau menarik retribusi di luar ketentuan.

Persoalan demikian kata Amran, dikembalikan ke personal petugas. Pemerintah telah berupaya memberikan penyadaran terhadap tindakan melawan hukum. (cem)

ma, anggaran Rp1 miliar akan difokuskan pada tahap sosialisasi tentang produk hukum oleh KPU kepada seluruh stakeholder. Selanjutnya, rekrutmen ad hoc dimulai bulan Januari 2020 mendatang.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu, Hasan Basri mengaku, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Pemkot Mataram terkait pemberian dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada.

Apalagi dana diberikan Rp5 miliar dari pengajuan Rp9,8 miliar.

“Nah belum tahu kami soal dikasi Rp5 miliar. Belum ada rapat sampai sekarang,” kata Hasan.

Dia menyayangkan anggaran diberikan kepada Bawaslu oleh Pemkot Mataram jauh dari dibayangkan sebelumnya. Pidato Walikota Mataram dalam rangka HUT Kota Mataram di DPRD bahwasanya Bawaslu diberikan Rp7 miliar.

Suara sumir ini tidak direspon karena selama ini Bawaslu tidak pernah diundang membahas item per item kebutuhan.

Hasan menilai anggaran Rp5

miliar tidak akan cukup untuk kerja pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Targetnya adalah sosialiasi terhadap aturan Pilkada diketahui maksimal dari 325 lingkungan menyasar 162 lingkungan.

Dirincikan, anggaran Gakumdu saja Rp1 miliar. Anggaran ini besar karena ada penyelidikan, penyidikan hingga putusan oleh pengadilan. Untuk bayar gaji pengawas sekitar Rp2 miliar. Artinya, sisa Rp2 miliar tidak cukup untuk sosialisasi.

“Bukan berarti kami iri dengan KPU. Kalau anggaran segitu kami harus berpikir bagian mana yang harus dirasionalisasikan,” tandasnya. Semestinya, TAPD mengundang Bawaslu dan KPU menjelaskan detail kebutuhan anggaran diajukan. Item per item akan dijelaskan sebagai bentuk transparansi penggunaan uang rakyat. Bagaimanapun juga, ia tidak mau muncul stigma di masyarakat bahwa anggaran daerah hanya habis untuk penyelenggara Pilkada. (cem)

Lahan Pemkot Disinyalir Hilang 100 Hektar Mataram (Suara NTB) Setelah revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram, ternyata luas lahan tak sesuai. Disinyalir luas lahan ibukota Provinsi NTB hilang 100 hektar.

Dalam Undang – Undang luas Kota Mataram 61,3 kilometer persegi. Setelah dilakukan pengukuran kembali menggunakan satelit oleh Badan Informasi Geospasial, luas Kota Mataram ternyata 60,09 kilometer persegi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin menjelaskan, berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Mataram bahwa luas wilayah adalah 61,3 km.

Faktanya, pada perubahan RTRW ada persyaratan bahwa peta harus diverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial.

Setelah verifikasi ternyata BIG mendeteksi paling timur adalah Lombok.

Kota Mataram setelah dilihat titik kembalinya luas lahannya ternyata 60,009 hektar atau 60,9 km.

“Yang memiliki kompetensi untuk itu hanya BIG. Setelah dilihat ternyata luas lahan Kota Mataram 60,9 km,” jelas Amir ditemui, Senin (2/9).

Amir tidak mengetahui 100

hektar lahan milik Kota Mataram hilang. Kemungkinan ini berpengaruh dari pengukuran secara manual dilakukan beberapa tahun silam. Satelit citra tinggi menunjukan kondisi saat ini.

Perubahan luas lahan justru dipertanyakan ketika mengundangkan perubahan Perda RTRW. Yang digunakan seharusnya kondisi pasca diverifikasi oleh BIG dengan luas lahan 60,9 km. Permasalahan demikian harus ditindaklanjuti dengan mengikuti kondisi saat ini.

Bagi Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, lahan milik Pemkot Mataram tidak bisa disebut hilang 100 hektar. Kemungkinan ada kekeliruan dalam pengukuran pada zaman dulu. Pengukuran kala itu menggunakan sistem manual. Kondisi ini jauh berbeda dengan saat ini yang menggunakan teknologi canggih.

“Sebentar dulu. Jangan bilang hilang. Bisa saja dulu ada salah pengukuran. Dulu kan pengukurannya manual,” kata Sekda. Semestinya, undang – undang harus sesuai dengan luas lahan dimiliki oleh Kota Mataram.

Oleh karena itu, tim sedang menelusuri batas – batas wilayah dengan Pemerintah Kabup a t e n Lombok Barat. (cem)

H. Amiruddin (Suara NTB/cem)

Banyak SD Tak Sesuai dengan Wilayahnya Mataram (Suara NTB) Banyak sekolah dasar (SD) di kota Mataram belum sesuai dengan wilayah kecamatan tempat berdirinya. Salah satu contoh, SDN 37 Mataram yang terletak di Kecamatan Selaparang sampai saat ini masih menggunakan nama kecamatan Mataram.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd mengatakan, ketidaksesuaian itu bisa berpengaruh pada sistem zonasi dan anggaran yang ada di setiap kecamatan. “Penamaan itu belum dibahas di Pemkot. Saya kira Pemkot belum niat mengubah,” katanya,

Senin (2/9).

Untuk sementara, hanya SMP saja yang sudah ditetapkan namanya. Semua SMP yang ada di Mataram tetap menggunakan nama “Mataram”. “Tetap pakai nama Mataram, kecuali SD pakai nama Kecamatan. Kecamatannya pun masih tiga, Cakranegara, Ampenan dan Mataram,”

ujarnya.

“Kan nomenkelaturnya ini apakah mau diubah atau tidak sama Pemkot. Kalau SD masih pakai tiga kecamatan yang dulu.

Berarti yang Selaparang, Sandubaya dan Sekarbela belum,” katanya.

Menurut Fatwir, permasalahan nama sekolah tersebut,

tidak jadi atensi Disdik. Karena sampai sekarang tidak dipermasalahkan di pusat. “Karena kita ini bukan Jakarta atau Surabaya, tapi kita tidak tahu nanti kalau jadi Mataram Metro, pasti bisa saja berubah.

Karena kalau Mataram Metro kita pakai namanya satu, yaitu Mataram saja,” tegasnya.

Saat ini, kota Mataram tengah berusaha menjadi kota smart city. “Ke depan saya yakin kalau sudah Mataram metro (smart city), kita akan namakan Mataram. Itu pasti. Jadi sementara ini, belum ada masalah di pusat.” katanya.

Untuk sistem zonasi sendiri kata Fatwir, kita tidak bagi den-

gan nama kelurahan dan kecamatan tempat masyarakat berasal. Akan tetapi, kita membaginya sesuai dengan ketentuan yang ada dan sebaran sekolah dan masyarakat. “Sebarannya tidak sama, tidak bisa Cakra ke Cakra saja, zonasi ini kan tidak kaku, kita pakai sistem lintas,” tutupnya. (viq)

Selasa, 3 September 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sampah di Tempat Wisata Sasar 21 Desa PEMERINTAH pusat terus menggelontorkan program untuk menanggulangi persoalan kekeringan dan akses air bersih kepada warga di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tahun ini, setidaknya dialokasikan Rp 9 miliar untuk memenuhi jaringan perpipaan (pamsimas) kepada 21 desa.

Kepala Dinas PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST., Senin (2/9), melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Alfian Zubair, ST., mengatakan pemerintah sudah menyetujui usulan anggaran pengadaan pamsimas untuk masyarakat. Dari jumlah (Suara NTB/ari) yang diusulkan, pusat menAlfian Zubair galokasikan Rp 9 miliar untuk dieksekusi pada APBD-P 2019 ini. “Kita dapat alokasi dana sebesar Rp 9 miliar dari pusat melalui program bantuan Pamsimas. Tinggal kita menunggu DIPA saja,” ungkapnya.

Alfian mengatakan, pascabencana tahun 2018 lalu sebagian besar masyarakat desa mengalami kendala yang sama yakni kerusakan perpipaan. Akibatnya air bersih tidak terdistribusi dengan lancar.

Dalam menentukan desa-desa yang memperoleh anggaran bantuan Pamsimas, PUPR duduk bersama dengan Dinas LH dan Bappeda KLU. Desa-desa yang dianggap prioritas dan mendesak kebutuhan perpipaannya, dibantu lebih awal. Pertimbangan penentuan desa penerima misalnya, krisis air bersih, jaringan perpipaan rusak, jaringan pipa tidak ada sama sekali, serta tiap tahun mengalami kekeringan dan krisis air bersih. “Setelah dirapatkan, maka ada 21 desa yang direkomendasikan dari total 33 desa yang ada,” imbuhnya.

Sebaran desa penerima ini merata di 5 kecamatan, dari Kecamatan Pemenang hingga Kecamatan Bayan. Diharapkan dengan intervensi ini, kendala yang menyebabkan kekurangan air bersih di desa itu bisa tertangani walaupun tidak menyasar seluruh warga desa. (ari)

Dispar Lotim Angkat Tangan Selong (Suara NTB) Keberadaan sampah di objek wisata di Lombok Timur (Lotim), terutama di Pantai Labuhan Haji bukanlah persoalan asing lagi untuk dibahas. Pasalnya, sampah di Labuhan Haji masih menjadi momok dan keluhan bagi pengunjung. Terkait sampah di objek wisata ini pun, Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim mengaku angkat tangan.

Kepala Bidang Pemasaran pada Dispar Lotim, Muhir,S.Pd, Senin (2/9) menjelaskan untuk objek wisata umum seperti di Pantai Labuhan Haji. Dispar Lotim angkat tangan, karena dalam penanganan sampah dibutuhkan kerjasama multi pihak dari semua unsur yang ada, termasuk masyarakat setempat maupun pendatang untuk membersihkan pantai. Hal ini karena usaha yang maksimal tidak dapat dicapai tanpa kesadaran masyarakat.

“Maka kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sangat-sangat dibutuhkan sebagaimana ajaran Islam,” ujarnya.

Persoalan sampah merupakan tugas bersama. Dalam menjaga kebersihan di objek wisata, salah satu langkah yang dilakukan Dispar Lotim dengan menggagas bak sampah ramah lingkungan yang terbuat dari bambu dan keranjang. Langkah ini sudah diterapkan di objek wisata Joben,

di mana masyarakat yang datang berkunjung diberikan bak sampah untuk membawa kembali sampah-sampahnya.

Dispar Lotim tidak dapat berbuat banyak dan maksimal. Hal tersebut dikarenakan Dispar tidak punya pintu masuk dalam penanganan sampah di tempat wisata. Melainkan persoalan itu merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Posisi Dispar yaitu menerima bersih dan

Penataan Jalan Lingkar Gili Air Bertahap Tanjung (Suara NTB) Dana APBD minim ditambah letak lokasi yang ada di tengah laut, menyebabkan penataan jalan lingkar tiga Gili belum dapat dilakukan dalam skala massif. Tahun ini saja, untuk penataan jalan lingkar Gili Air hanya memperoleh alokasi 1 kilometer atau setara dengan pagu Rp 2,5 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. M. Zaldy Rahadian, ST., Senin (2/9) mengungkapkan, akses jalan lingkar di Gili Air akan mendapat sentuhan tahun ini. Jalan sepanjang 1 km akan ditata dengan cara paving block.

“Sumber anggarannya dari DAU senilai Rp 2,5 miliar dan sudah ada pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 2,46 miliar,” katanya.

Biaya alokasi per km di Gili relatif lebih mahal dari pengerjaan proyek jalan aspal hotmix di wilayah darat. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat akses menuju lokasi proyek di Gili membutuhkan biaya angkut transportasi laut yang tidak sedikit.

Material paving block yang digunakan untuk mengerjakan jalan lingkar harus didatangkan dari daratan Lombok. Untuk mencapai Gili Air, pemenang tender harus mengeluarkan biaya angkut barang.

Menurutnya, pengerjaan jalan di kawasan pariwisata ini merupakan prioritas. Mengingat di sepanjang roi pantai kawasan tiga Gili, sudah dilakukan penertiban oleh Pemda KLU pada tahun 2017 lalu. Menindaklanjuti penataan itu, maka kawasan pantai tiga Gili harus sudah tertata terutama pascagempa.

Ditambahkan Kepala Bidang Cipta Karya, Alfian Zubair, jalan lingkar Gili Air dibuat selebar 6 meter dan dibagi menjadi 3 jalur. Masing-masing jalur cidomo, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.

“Ada waktu 4 bulan lagi tapi pihak ketiga targetnya (selesai pengerjaan) 3 bulan selesai. Sudah siap semua pemborong termasuk menyewa 5 boat untuk membawa material ke sana,” jelasnya.

Lebih jauh, Alfian mengatakan sebagai kawasan andalan pariwisata sekaligus menjadi sektor pendapatan terbesar daerah, sudah seharusnya tiga gili ditata dengan baik. Khusus untuk infrastruktur yang tengah dipercantik ini, ke depan Dinas PUPR akan menganggarkan untuk pemeliharaan jalan baik di Gili Trawangan maupun Gili Air. Menyangkut jalan di Gili Meno, pihaknya menambahkan akan diusulkan digarap dengan konsep serupa namun pada tahun depan. (ari)

(Suara NTB/yon)

Muhir objek wisata, serta pengamanan bersama Satpol PP. (yon)

Retribusi Menara Telekomunikasi Cukup Baik

Empat Kloter Jemaah Haji Lotim Pulang Selong (Suara NTB) Seluruh jemaah haji Lombok Timur (Lotim) pemberangkatan tahun 2019 dari empat kelompok terbang (kloter) dipastikan sudah pulang ke kampung halamannya. Dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) Lotim mencatat sebanyak dua orang yang meninggal dunia baik saat menunaikan ibadah haji maupun saat pemberangkatan pulang.

Menurut Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, Makinuddin, pemulangan (Suara NTB/yon) terakhir pada hari, Sabtu Makinuddin 31 Agustus lalu jemaah haji sudah tiba di rumahnya masing-masing. Kondisi jemaah haji yang pulang yang tergabung dalam kloter 11 itu dalam keadaan sehat. Sementara jemaah haji yang meninggal tergabung dalam kloter 6 dan kloter 1.

“Jemaah haji yang meninggal dari Lotim sebanyak dua orang. 1 jemaah meninggal di Madinah, 1 jemaah lagi meninggal di Asrama haji,” jelasnya, kepada Suara NTB, Senin (2/9).

Untuk yang meninggal di Madinah dikarenakan sakit. Sedangkan satu jemaah lagi dikarenakan serangan jantung saat tiba di Lombok Internasional Airport (LIA) dan meninggal di Asrama Haji NTB. Terkait jemaah haji yang meninggal ini, Makinuddin menyampaikan jika asuransi dan hak-hak dari jemaah haji sedang diurus di pemerintah pusat. Namun Kemenag Lotim memastikan bahwa asuransi sudah pasti didapatkan. “Asuransi pasti ada. Dan sedang diproses di pusat,” janjinya.

Diketahui, jumlah JCH asal Lotim yang berangkat tahun ini sebanyak 1.253 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun lalu sekitar 832 kursi. Pemberangkatan JCH Lotim terbagi dalam 2 kloter utuh dan 2 kloter campuran. Kloter campuran pertama Lotim bergabung dengan Kabupaten Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat, sementara untuk kloter campuran kedua Kabupaten Lotim bergabung bersama JCH asal Kabupaten Lombok Tengah. (yon)

bertugas untuk memasarkan objek wisata. “Dispar tugasnya menjual yang bersih, yang cantik-cantik. Persoalan sampah merupakan kewenangan dari DLHK,” terangnya.

Kendati demikian, koordinasi lintas sektoral terus dilakukan. Sehingga pada tahun 2020 sudah disepakati dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan pentingnya penanganan sampah secara terpadu dan DLHK melakukan koordinasi seperti penerangan jalan, sampah dan Dinas Kesehatan untuk menjamin standar kesehatan kuliner yang dijual di objek-

(Suara NTB/rus)

GUDANG - Gudang Bulog Lotim yang belum memiliki IMB.

Gudang Bulog Belum Miliki IMB Selong (Suara NTB) Banyak bangunan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk bangunan milik pemerintah.

Salah satunya gudang-gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) yang ada di Sikur.

Status gudang bulog yang belum miliki IMB ini diakui Kepala Sub Divisi Regional Bulog (Kasubdivre) Lotim, Selamet Hariyanto. Diakuinya, gudang-gudang Bulog tersebut dibangun puluhan tahun lalu.

“Dibangun tahun 1980-an gudang ini, jadi belum tertib, sekarang kita mau tertibkan,”

ungkapnya.

Untuk gudang-gudang yang lain dipastikan sudah rampung semua aspek perizinannya, seperti Sakra dan Lendang Batu Sukamulia. Mengenaibesaran biaya yang nanti dikeluarkan diserahkan sepenuhnya sesuai ketentuan dari Pemkab Lotim.

Selamet menegaskan, tidak ada istilah telat dalam pengurusan administrasi. Sebaliknya, upaya penertiban ini dinilai cukup bagus, sehingga ke depan bisa lebih baik.

Apalagi jumlah gudang Bulog di Sikur ada lima unit dengan satu kantor. Termasuk rumah

dinas Kepala Bulog. “Semuanya satu kompleks ini belum, luasnya sekitar 1,2 hektare,” demikian.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lotim, Muksin mengatakan, terhadap lokasi-lokasi yang belum IMB itu langsung dikrosek oleh pihaknya. Seperti yang dilakukan Senin siang kemarin, petugas dari DPMPPTSP ini sengaja langsung datangi gudang Bulog melihat faktanya. “Petugas kami sudah kroscek langsung ke lokasi,” Muksin. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Tahapan Pemilukada Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah dimulai. KPU KLU tengah bersiap melakukan tahapan yang dimulai dari sosialisasi. Sedangkan Bawaslu di sisi lain, mengingatkan ASN agar tidak berpolitik praktis karena akan ditindak sesuai aturan.

Kepada Suara NTB, Komisioner KPU KLU, Dr. Zaki Abdillah, LC., Senin (2/9) mengungkapkan, sesuai PKPU No. 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa mulai September 2019 tahapan dimaksud sudah berlaku. Pada tahap awal bulan ini, KPU akan menggelar perencanaan, dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Selanjutnya pada awal Oktober kita akan menentu-

kan jumlah dukungan untuk calon perseorangan. Ditetapkan berapa dan sebarannya berapa,” ungkap Dr. Zaki.

Menurut alumni Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir ini, perkiraan dukungan perseorangan antara 17.000 sampai 18.000 KTP (fotokopi). Jumlah itu sesuai dengan kebutuhan 10 persen dari DPT Pilpres/ Pileg sejumlah 171.174 orang.

Bulan ini juga, KPU secara nasional akan melaunching Pilkada serentak pada 21 September mendatang. Pada agenda itu, seluruh KPUD penyelenggara Pilkada akan dihadirkan dan diberikan arahan. Sedangkan hal-hal yang berkenaan dengan tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan seperti penyuluhan/bimbingan teknis, rekrutmen dan Bintek PPK, PPS dan KPPS, penetapan DP4 dan sebagainya akan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan pada PKPU 15 tahun 2019.

Terpisah, Ketua Bawaslu

KLU, Adi Purmanto, SE., mengingatkan agar jajaran ASN lingkup Pemda Lombok Utara untuk berhati-hati. Terkadang, ASN tidak secara sadar berbicara di media sosial untuk mengomentari, memberikan simbol suka (like) bahkan membagikan calon yang didukungnya.

“Tahapan Pemilukada sudah mulai, jadi sesuai UU yang mengatur netralilitas ASN sesuai UU 53, MenPAN RB dan UU 10/2016, ASN agar berhati-hati. Like di FB, ikut komen dan share, tidak boleh dilakukan,” tegasnya.

Adi mencontohkan kejadian yang menjadi temuan pada Pilgub lalu. Di salah satu group What’s App, salah satu ASN Provinsi NTB dilaporkan ke Bawaslu dan ditindaklanjuti sampai ke Komisi ASN. Ia memandang, potensi ASN untuk melanggar netralitas cukup besar. Hal ini tidak lepas dari sikap politik (hak pilih) ASN kepada calon dukungan, sehingga yang bersangkutan secara sadar dan tidak, keluar dari kode etik ASN. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut kepatuhan provider dalam menjalankan kewajibannya cukup baik.

Pasalnya hingga bulan Juli lalu hampir 95 persen keberadaan menara telekomunikasi sudah membayar retribusi dari 344 menara telekomunikasi atau tower yang ada di Lotim.

“Pada bulan Juli hampir sudah 95 persen sudah masuk retribusi telekomunikasi. Untuk satu tower sesuai Perda membayar sebesar Rp5,6 per tahun,”terang Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, Ahmad Masfu, belum lama ini.

Sementara menara telekomunikasi di Lotim sebanyak 344 unit dari dua provider yakni XL Axiata dan Telkomsel, sehingga terdapat sekitar Rp2,123 miliar retribusi provider yang sudah masuk ke daerah. Untuk itu, Dinas Kominfo dan Persandian Lotim optimis dapat mencapai target retribusi menara telekomunikasi untuk daerah sebesar Rp5,6 per tahun. “Melihat kepatuhan provider yang cukup baik. Kita optimis target dapat tercapai,”terangnya.

Penarikan retribusi dilakukan oleh Kominfo Lotim setelah terbitnya SK penarikan

retribusi tower per tanggal 1 Januari 2018, sehingga pasca dikirimkannya surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) ke masing-masing provider. Bagi provider yang tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi, maka Pemkab Lotim akan mengambil tindakan tegas. Apakah dilakukan penyegelan dan lainnya, namun terlebih dahulu akan mendengar alasannya karena menyangkut kepentingan umum.

Adapun BTS-BTS yang ada di Kabupaten Lotim rata-rata sudah mengantongi izin.

Ditambahkannya, provider yang membangun BTS di Kabupaten Lotim sebanyak 344 capaian pembayaran retribusi 95 persen sudah membayar retribusi. Bahkan PAD dari retribusi yang dibayarkan oleh provider tersebut untuk tahun 2019 cukup baik. Adanya provider yang belum membayar kewajibannya itu dikarenakan komunikasi yang belum terbangun lantaran alamat dari provider tersebut tidak jelas.

Itupun didominasi oleh provider yang kategori kecil. Sedangkan untuk provider besar seperti XL, Telkomsel sudah membayar. “Terhadap provider atau perusahaan yang belum membayar retribusi tidak dapat dikatakan membandel,” pungkasnya. (yon)

Suplai BPNT, Bulog Tahapan Pilkada KLU Dimulai Belum Bisa Eksekusi

Harga Semen di Lotim Tembus Rp80 Ribu Per Sak Selong (Suara NTB) Semen di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diduga sudah mulai langka. Harga jual semen saat ini sudah mulai tembus Rp80 ribu per sak di kios-kios kecil. Padahal, normalnya semen harga dengan ukuran per sak 50 kg itu Rp6065 ribu. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim, Mirza S saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/9) mengakui fluktuasi harga semen tersebut.

Pantauannya di lapangan sepekan yang lalu rata-rata sebutnya sudah tembus Rp75 ribu ribu. “Itu di tokol-toko kecil,” ucapnya.

Sementara pantauan Disperindag secara acak harga semen ini beragam. Pada tokotoko besar harganya Rp 65 ribu.

Fenomena lonjakan harga semen katanya terjadi setiap tahun. Biasanya terjadi di akhir tahun. Di mana, terjadi permintaan yang cukup tinggi sedangkan stok mulai terbatas. Peningkatan permintaan ini karena banyaknya mulai proyek-proyek pemerintah.

Termasuk proyek perbaikan rumah-rumah yang rusak akibat gempa yang dananya sudah mulai digunakan.

Melihat fakta tersebut, Disperindag mencoba kroscek langsung ke distributor semen yang ada di Kabupaten Lotim. Para

Distributor semen di Lotim ini menerima kiriman dari luar.

“Kita akan ketemu nanti dengan distributor, apa yang menjadi kendalanya apakah terkendala pada pengiriman atau seperti apa,” ungkapnya.

Diketahui, sejauh ini kondisi cuaca cukup baik, sehingga diakui tidak akan pengaruh pada proses distribusi. Harga yang berlaku saat ini dinilai sudah mulai mahal dan jauh dari angka normal. Kenaikan tersebut sudah cukup tinggi. Disperindag juga akan mengecek langsung gudang-gudang distributor. “Kalau gudangnya banyak tidak mau dikeluarkan berarti distributornya yang bermasalah kan begitu,” demikian. (rus)

Selong (Suara NTB) Sesuai dengan surat perintah Menteri Sosial, mulai bulan September 2019 ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan kewenangan menyuplai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, khusus di Lombok Timur (Lotim) belum bisa dieksekusi, karena masih ada pihak yang menyuplai BPNT di Lotim.

“Kan sudah ada suplayer yang duluan, kita tidak boleh bunuh langsung,” jawab Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivre) Bulog Lotim, Selamet Hariyanto saat dikonfirmasi, Senin (2/9).

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya mencoba berjalan bersamaan dengan penyuplai BPNT yang masih bertugas di lapangan.

Menurutnya, pembatasan atas distribusi tersebut bukan berarti armada Bulog belum siap.

Dalam hal ini, segala yang dibutuhkan dalam BPNT ini sangat siap untuk didistrubusikan ke seluruh agen yang akan menyalurkan ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM). “Tidak ada istilah tidak siap, edaran Menteri kan Bulog sebagai pelaksana dan setelah ada perintah itu kita siap,” ungkapnya.

Untuk sementara, sambungnya yang akan didistribusikan

adalah BPNT dalam bentuk beras. Adanya dugaan monopoli atau domonasi penyuplai BPNT oleh pelaku penyedia sedari awal ini tidak berani dikomentari.

Bulog menginginkan secepatnya seluruh pengadaan BPNT bisa dikendalikan. Pasalnya, perintah dari Kementerian sudah jelas menyebut pengadaan lewat Bulog. Hanya saja, sambung Bulog tidak berani langsung memutus kegiatan usaha yang dijalankan oleh para penyuplai beras sebelumnya. “Kita ingin berjalan sedikit-sedikit saja,” paparnya.

Bulan Oktober mendatang pun katanya belum berani dipastikan apakah 21 kecamatan di Lotim ini sudah bisa disuplai.

Disebut, kewenangan ada di pemerintah daerah untuk memutuskan. “Kita kan bukan penentu anggaran, tapi kalau ditunjuk kita siap,” demikian imbuhnya.

Sebelumnya, Supar salah satu penyuplai beras mempertanyakan salah satu praktik dugaan monopoli pengadaan BPNT oleh salah satu pengusaha swasta. Kabarnya, pengusaha swasta tersebut dekat dengan penentu kebijakan, sehingga Bulog pun tidak bisa langsung memutus penyuplai tunggal BPNT tersebut. (rus)

(Suara NTB/rus)

PERLIHATKAN - Kepala Sub Divre Bulog, Selamet Hariyanto memperlihatkan jenis beras yang siap didistribusikan.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

Molor, Pencairan DD Tahap III di Lobar

Tidak Turun Kelas SETELAH merebak informasi hasil review kelas Rumah Sakit, terdapat 615 dari 2.170 rumah sakit (RS) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan turun kelas. Salah satu di antaranya yaitu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Patut Patuh Patju (Tripat) Lombok Barat (Lobar) disinyalir turun kelas C ke D. Hal tersebut menyusul dikeluarkannya surat bernomor HK.04.01/I/2963/2019 tentang Rekomendasi Penyesuaian Kelas rumah sakit. Namun setelah pihak RSUD Tripat mengajukan keberatan hasil (Suara NTB/dok) review rekomendasi KemenH. Arbain Ishak terian Kesehatan tersebut, hasil validasi kembali RSUD Tripat batal turun kelas.

Direktur RSUD Tripat Lobar drg. H. Arbain Ishak, menegaskan, menyangkut perihal tersebut tidak lama adanya setelah pihak rumah sakit melakukan sanggahan penyesuaian kelas, dengan merekam kompetensi rumah sakit, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana lainnya.

“Alhamdulillah kita sudah mengajukan sanggahan keberatan mengingat surat tersebut, sifatnya hanya rekomendasi, di mana hal itu masih bisa diberikan kesempatan kepada semua rumah sakit dengan melampirkan data yang sesuai dengan acuan kementerian,” ungkapnya, Senin (2/9).

Begitu review keluar, pihak RSUD Patut Patuh Patju sudah langsung menindaklanjuti dengan melampirkan data-data sesuai yang dibutuhkan untuk divalidasi. Karena sebenarnya dari segi data sudah tidak ada masalah, karena pihaknya kerjasama dengan BPJS. Untuk itu, mengenai hasilnya sudah mencapai di atas 80 persen. Hanya saja kendalanya terkait validasi di kementerian itu yang masih ada kekeliruan.

Diakuinya, sumber daya manusia (SDM) dan dokter yang ada di RSUD Tripat sudah memadai ditambah dengan penunjang sarana dan prasarana sudah lengkap. Bahkan sejauh ini pihaknya sedang mengupayakan untuk naik ke kelas B. Hanya saja saat ini, tinggal beberapa unit lagi yang akan dilengkapi. “Ini juga menjadi data pembanding untuk hasil review kemarin,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya akan mengembangkan sistem rumah sakit yang akan dilengkapi dengan alat pendukung, terutama masalah komputer ditambah dengan sistem informasi rumah sakit, Sistem informasi Rawat inap (SIRANAP), Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dan Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi. (her)

Pemda Berupaya Alihkan Mata Pencaharian Penambang Ilegal Giri Menang (suara NTB) Adanya rencana penutupan tambang ilegal di wilayah Sekotong membuat Pemda Lombok Barat (Lobar) melakukan berbagai langkah-langkah penanganan untuk mengalihkan mata pencaharian para penambang ilegal. Belum lama ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Koperasi dan UKM) telah melakukan pelatihan pengolahan rumput laut bagi warga di Dusun Nambung Desa Buwun Mas. Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar, H. Fajar Taufik pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Menurutnya, Dusun Nambung Desa Buwun Mas memiliki hasil rumput laut yang melimpah. Sayangnya bahan baku ini belum dikelola dengan baik. Setelah panen, ujarnya, warga setempat menjemur di pinggir jalan lalu dijual ke pasar. Bahkan rumput laut yang mereka hasilkan dibeli para tengkulak. “Harga tergantung tengkulak, karena itu kami pun masuk ke sana.

Kami latih masyarakat di sana bagaimana membuat produk olahan dari rumput laut,” jelas dia.

Setelah dilatih, tambahnya, warga sudah bisa membuat beragam olahan, seperti stick rumput laut, manisan rumput laut dan dodol rumput laut. Namun kendala yang dihadapi saat ini, mereka terkendala modal dan peralatan. Kalau pemasaran, kata dia, pihaknya bisa membantu dengan menghubungkan dengan penjual. “Mereka sekarang sudah bisa mengolah rumput laut ini, tapi kendala nya modal dan peralatan,’jelas dia.

Pihaknya pun sudah mengusulkan ke Baznas Micro Finance pusat untuk bisa membantu. Pihak terkait pun bersedia membantu. Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana membangun Pasar Desa Buwun Mas tahun 2020 mendatang. Untuk merealisasikan pembangunan pasar desa ini, pihaknya sudah mengusulkan ke pusat dan sudah diundang untuk presentasi. Apalagi saat ini, pasar desa yang ada dalam kondisi rusak akibat gempa, sehingga tidak bisa ditempati. Pedagang pun terpaksa berjualan di sepanjang jalan, sehingga menyebabkan macet setiap hari Senin.

Untuk lokasi pembangunan, tambahnya, diusulkan di sebelah lahan pasar ada tanah pemda yang kosong dan sisa dari pembangunan SMPN 3 Sekotong. “Kami minta ke BPKAD, tentu atas izin pak bupati, akhirnya kami dikasih 17 are. Itu kami bawa ke Jakarta untuk presentasi,” jelas dia. Ia pun bersaing dengan 206 kabupaten, namun Lobar mendapatkan nilai lebih, karena sudah menyiapkkan lahan dan menguruk lahan tersebut. Disamping itu, pihaknya menyampaikan komitmen membangun tembok keliling, gapura dan landskap serta penataan pasar didanai dari APBD. Menurut dia dengan adaya rencana penutupan tambang ini, usaha pengolahan rumput laut ini bisa menjadi alternatif usaha sebagai mata pencaharian warga setempat. Termasuk para penambang yang kemungkinan kehilangan tempat menambang.

Pihaknya setuju dengan upaya gubernur dan Polda NTB menutup tambang ilegal. “Program ini coba kita lakukan untuk mengalihkan, mudahan OPD lain bisa turun dan tahu kebutuhan warga,” jelas dia. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Penyaluran Dana Desa (DD) tahap terakhir atau III di Lombok Barat (Lobar) molor, lantaran sampai saat ini persyaratan realisasi DD minimal 75 persen belum dipenuhi desa. Laporan realisasi yang berbasis online ini harus dimasukkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Persoalannya, sampai saat ini baru 15 persen desa yang mengentry (input) data ke OM SPAN. “Kalau sudah 75 persen desa entry laporan realisasi di OM SPAN baru dicairkan dari RUKN ke RKUB, kayaknya ini (DD tahap III) molor tapi terus kita upayakan biar ndak molor,” tegas Kepala Seksi Bantuan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa (PMD) Lobar, Ahmad Maryuki, akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, realisasi DD tahap II dimulai bulan JuniJuli lalu.Sejauh ini realisasi DD tahap II ada lima desa yang belum merealisasikan. Lima desa ini antara lain, Desa Jeringo, Sedau, Krama Jaya, Ter-

ong Tawah, Eyat Mayang. Untuk pencairan DD tahap III harus dimasukkan dalam data laporan realisasi berbasis OM SPAN. Permasalahan saat ini, desa yang sudah entry data laporan ke OM SPAN baru 15 persen dari 75 persen persyaratan untuk pencairan.

iar. Dana yang direalisaiskan ini pun masih dalam proses dan ada yang sudah selesai dieksekusi oleh desa. Sedangkan sisanya sebesar Rp 60 milir lebih belum direalisasikan. Sebagian besar dana ini masuk realisasi tahap III sebesar 40 persen yang seharusnya direalisasikan paling cepat minggu ke empat bulan Juli dan paling lambat minggu ke empat bulan Oktober.”Paling lambat pekan ke empat bulan Oktober untuk selesai proses pengajuannya,” jelas dia, seraya menambahkan, bulan Desember batas waktu eksekusi semua DD. (her)

(Suara NTB/her)

Dana Bantuan Kesehatan Jampersal Rp1,7 Miliar Habis Giri Menang (Suara NTB) Dana bantuan kesehatan untuk program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 1,7 miliar habis. Dana bersumber dari pemerintah pusat ini disiapkan bagi warga miskin tak punya BPJS ini habis sekitar bulan Juli lalu, lantaran banyaknya warga yang melahirkan.

Kondisi ini pun dikeluhkan oleh warga, lantaran warga yang mengajukan bantuan Jampersal ke Dinas Kesehatan (Dikes) tidak bisa diberikan pelayanan Jampersal akibat tidak ada anggaran. Bahkan ada di antara warga pasien yang datang menangis ke Kantor Dinas Sosial (Disos) Lobar terkait agar diberikan bantu-

an, namun dinas terkait tak bisa berbuat banyak.

Salah seorang warga asal Gunungsari menuturkan dirinya datang ke Kantor Disos Lobar untuk mengurus bantuan biaya pengobatan bagi istrinya yang melahirkan. Ia mengurus rekomendasi bantuan Jampersal ke Disos untuk dibawa ke Dikes. Saat mengurus rekomendasi itu, pihak Disos menyampaikan tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena anggaran Jampersal sudah habis. “Kalau saya kaya ndak mungkin saya ke sini minta bantuan, tapi ini saya orang ndak mampu, makanya saya datang ke sini meminta bantuan,” ungkapnya.

Setelah komunikasi alot dengan petugas Disos, akhirn-

ya warga ini diberikan rekomendasi bantuan Jampersal.

Rekomendasi itupun langsung dibawa ke Dikes. Setiba di sana, ia menyodorkan berkas dan rekomendasi dari Disos untuk mendapatkan persetujuan dari Dikes. Akan tetapi lagi-lagi, penjelasan dari pihak Dikes bahwa dana Jampersal habis. “Habis dana bantuan Jampersal ini,” kata petugas Dikes Lobar.

Hal serupa dialami keluarga Nuhri warga Buwun Mas Sekotong. Pihaknya juga mengurus keperluan Jampersal bagi keluarganya yang melahirkan, namun tidak bisa, karena dana bantuan ini habis. “Katanya, dana bantuan jampersal ini habis,lalu kami mau bayar pakai apa?”

jelas dia. Saat ini keluarganya hanya bisa menunggu kebijakan Pemda dan rumah sakit agar mau membantu biaya bersalin istrinya.

Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) pada Dikes Lobar, Zulkifli S.Kep.,MM., mengatakan dana bantuan Jampersal senilai Rp 1,7 miliar tahun 2019 ini sudah habis. Bahkan, kata dia, pemda berutang Rp 550 juta untuk menanggulangi biaya bersalin warga. Solusi yang bisa dilakukan pemda agar tidak terputus pelayanan bagi warga yang melahirkan ini maka dipakai bantuan sosial (bansos). Untuk mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan dari bansos ini, warga bisa meminta rekomendasi ke Di-

sos Lobar dengan persyaratan KK, KTP, SKTM dan surat keterangan perawatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Gerung dengan maksimal dana bantuannya Rp 5 juta.

Dijelaskan lebih lanjut, penggunaan dana jampersal ini tak ada batasannya. Bantuan ini akan dicairkan berapa yang diajukan oleh rumah sakit, misalnya biaya diajukan Rp 20 juta, maka itu yang dicairkan.

Berbeda dengan bansos, dana bantuannya dibatasi hanya Rp 5 juta. Dengan kebijakan bansos ini paling tidak mengurangi beban masyarakat. Menurut dia, untuk Jampersal ini tidak bisa diutang, sebab aturan tidak membolehkan. Berbeda lagi dengan bansos bisa ditalangi dengan berutang dulu. (her)

’’Rahman Rahim Day’’ Digelar 10 September Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) kembali menggelar Rahman Rahim Day (R2D) bulan September ini. Sejumlah kegiatan sudah dipersiapkan untuk menyemarakkan hari kasih sayang.

Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H. L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (2/9).

Ia menjelaskan, R2D sudah ditetapkan sebagai event tahunan oleh Pemkab Loteng dengan kegiatan diisi dengan dzikir dan doa bersama. Termasuk pembagian santunan bagi anak yatim dan kaum dhuafa.

“Total ada 1.800 santunan yang dipersiapkan tahun ini,” sebutnya.

Di mana nantinya masingmasing kecamatan akan mendapat jatah masing-masing 150 anak yatim dan kaum dhuafa, sehingga seluruhnya berjumlah 1.800 santunan.

“Untuk penerimaan santunan nanti akan diserahkan ke masing-masing kecamatan. Termasuk pembagian untuk masingmasing desa,” jelasnya.

Herdan menjelaskan, untuk kegiatan Rahman Rahim Day akan dipusatkan di Masjid Agung Loteng yang diisi pula dengan buka bersama (bukber). Buka puasa ini untuk menghormati masyarakat Loteng yang menjalankan puasa 10 Muharram, sehingga kegiatannya akan digelar pada sore hari. Kegiatan ini berbeda dengan perayaan sebelum-sebelumnya yang dige-

lar pada pagi hingga siang hari. “Tahun ini untuk Rahman Rahim Day kita laksanakan pada sore hari, karena ada kegiatan bukan bersama. Pada hari Selasa (10/9) mendatang, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanggal 10 Muharram oleh Pemkab Loteng memang ditetapkan sebagai hari kasih sayang, pasalnya, tanggal 10 Muharram bagi umat Muslim memiliki arti penting, karena pada hari itu merupakan hari spesial bagi umat Muslim. “Rahman Rahim Day sudah ditetapkan sebagai event tahunan melalui peraturan bupati (perbup),” pungkas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

Tauhid Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Loteng mutuskan posisi Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Loteng dipercayakan kepada H. Muhdan Rum. Dengan begitu, untuk komposisi Ketua DPRD Loteng serta Ketua Fraksi Partai Gerindra sudah terisi.

Pihaknya kini tinggal memperjuangkan posisi untuk Ketua Komisi di DPRD Loteng.

“Untuk posisi salah satu ketua Komisi di DPRD Loteng, kita juga upayakan Partai Gerindra juga dapat,” tambahnya.

Tapi karena penetapan posisi Ketua Komisi itu berbeda harus melalui pemilihan di internal anggota Komisi, maka DPP Partai Gerindra tidak secara khusus mengusulkan.

Nanti mekanisme di komisi yang akan menjawab. Namun pihaknya berupaya untuk posisi Ketua Komisi bisa diperoleh. ‘’Soal siapa, itu urusan lain,’’ ujarnya.

Disinggung penetapan Ketua DPRD Loteng definitif, Ramdan menegaskan itu

Kalau belum memenuhi 75 persen, maka dana tidak bisa dicairkan.

Melihat progres ini, ia mengaku pencairan DD tahap III ini molor, sehingga pihaknya terus melakukan percepatan dengan mendorong desa segera menginput data, pihaknya akan mendorong desa menggunakan aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini terkoneksi dengan OM SPAN, sehingga memudahkan desa.

Lebih jauh kata dia, sejauh ini realisasi DD baik tahap I dan II kurang lebih Rp 93 miliar lebih dari total Rp 155 mil-

URUS - Warga yang datang mengurus rekomendasi pelayanan Jampersal ke Disos Lobar. Sekarang ini dana Jampersal sudah habis.

SK DPP Partai Gerindra Turun

Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) Sementara, M. Tauhid, S.IP., dipastikan bakal menjabat Ketua DPRD Loteng definitif masa bakti 2019-2024. Menyusul telah keluarnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra, soal penunjukan usulan Ketua DPRD Loteng yang baru. Di mana dari tiga nama yang diusulkan, nama M. Tauhid lah yang akhirnya ditunjuk.

“SK DPP sudah kita terima. Dan, DPP memutuskan mengusulkan M. Tauhid sebagai Ketua DPRD Loteng yang baru, periode 2019-2024,” ungkap Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng, L. Ramdan, S.Ag., saat memberikan keterangan pers, Senin (2/9).

Bersamaan dengan penunjukan M. Tauhid sebagai Ketua DPRD Loteng yang baru, DPP Partai Gerindra juga me-

Halaman 5

masih menunggu pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru, karena penunjukan Ketua DPRD definitif bersama unsur pimpinan lainnya dilakukan bersamaan dengan penetapan AKD yang baru.

Mekanisme, nanti Sekretariat DPRD Loteng akan bersurat ke DPC Partai Gerindra Loteng untuk meminta keputusan soal siapa Ketua DPRD Loteng yang ditunjuk oleh Partai Gerindra. Atas dasar surat balasan dari DPC Partai Gerindra itulah Sekretariat DPRD Loteng akan menetapkan nama Ketua DPRD Loteng yang baru.

“Prosesnya masih cukup panjang,” ujar M. Tauhid.

Dengan turunnya SK dari DPP Partai Gerindra tersebut, maka sudah ada dua posisi unsur pimpinan DPRD Loteng yang sudah jelas. Sebelumnya, DPP PPP sudah mengusulkan nama Ketua DPC PPP Loteng, H.M. Mayuki, S.Ag.,

TUNJUKKAN - Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng, L. Ramdan, S.Ag., menunjukkan SK DPP Partai Gerindra terkait penunjukan M. Tauhid, S.IP., sebagai Ketua DPRD Loteng yang baru periode 2019-2024, Senin (2/9). untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Loteng definitif.

Adapun Partai Golkar dan PKB belum menentukan sikap, siapa akan ditunjuk untuk mengisi dua posisi Wakil

Ketua DPRD Loteng yang baru.

Hanya saja, untuk kursi Wakil Ketua DPRD Loteng sementara dari Partai Golkar dipercayakan kepada H.L. Kelan, S.Pd. (kir)

(Suara NTB/her)

Rusditah

(Suara NTB/her)

H. Fajar Taufik

OPD di Lobar Sinergi Tekan Pengangguran Giri Menang (Suara NTB) Angka pengangguran di Lombok Barat (Lobar) meningkat sebesar 0,06 persen dari 3,28 persen tahun 2017 menjadi 3,34 persen tahun 2018. Meningkatnya pengangguran ini menjadi pekerjaan rumah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditekan. OPD pun telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menekan angka pengangguran ini.

Seperti program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan menggelar bursa kerja atau job fair. Pada job fair beberapa hari lalu, menurut Kepala Disnaker Lobar H. Rusditah, ada 816 calon tenaga kerja yang mendaftar pada hari pertama. Dari jumlah lowongan kerja yang diharapkan bisa diisi 1.000 lowongan kerja. Job fair ini kata dia memberikan peluang kepada pencari kerja yang masuk angkatan kerja, sebab setiap tahun ada lulusan SMA-SMK ditambah lagi perguruan tinggi. ‘’Sehingga dalam penanganan para lulusan ini tidak bisa dilakukan Disnaker, namun ada OPD lain yang bisa sinergi dengan Disnaker,’’ ujarnya akhir pekan kemarin.

Di samping job fair, pihaknya juga terus melakukan pelatihanpelatihan untuk meningkatkan SDM angkatan kerja. Di samping meningkatkan kapasitas UMKM, di mana tahun ini ada tujuh program yang diperoleh dari Pemprov NTB. Untuk pelatihan angkatan kerja ini, tahun ini dilatih 80 orang di bida-

ng pertukangan, perbaikan HP dan perbengkelan. Pelatihan-ini diadakan melalui dana APBD. Sedangkan untuk pelatihan didanai dari APBN, pihaknya akan mengirim peserta sebanyak 10 orang ke BLK Bandung.

Sebelumnya, pihaknya sudah memberi pelatihan 27 orang.

Belum lagi ada tambahan kuota dari BLK Singosari.

Terpisah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar H. Fajar Taufik mengatakan, untuk melaksanakan program Bupati dan Wabup sesuai yang tertuang dalam visi misi yakni mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pihaknya sudah melaksanakan berbagai program. Menurut dia, dengan jumlah UKM di Lobar mencapai 8 ribu lebih akan mampu menekan dua persoalan tersebut. Pihaknya pun menyentuh UKM yang ada untuk dilatih dan diberikan ruang ikut pameran. Dengan cara ini kata dia, UKM ini semakin bersemangat.

Dari sekian banyak UKM ini, kondisinya banyak yang aktif dan tidak aktif juga lumayan banyak.

Untuk mengetahui secara real kondisi UKM ini, pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap semua UKM yang ada, sehingga pihaknya mengetahui berapa UKM yang aktif dan tidak, sehingga arah program pembinaannya jelas. Pihaknya pun telah membuat rencana bagaimana pembinaan UKM. Sistem pembinaan UKM ini per zonasi, sebab sangat sulit menyentuh semua UKM. (her)

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dikes Optimis Hasil Akreditasi Puskesmas Dompu Kota Naik tasi paripurna, untuk mencapai itu dirasa masih berat. Setelah puskesmas Dompu kota melakukan reakreditasi di tahun 2019, pada 2020 mendatang ada 4 puskesmas yang akan direakreditasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Jumat (30/8/2019) lalu mengungkapkan, tim surveyor yang melakukan perekaman terhadap reakreditasi Puskesmas Dompu kota akan menyelesaikan tugasnya hingga Jumat sore dan langsung pulang pada Sabtu (keesokan harinya) kemarin. Hasil potret atas kondisi di Puskesmas Kota, tim akan menyampaikan ke Badan Akreditasi Nasional di pusat.

Badan Hj. Iris Juita Kastianti

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu merasa optimis hasil reakreditasi puskesmas Dompu kota akan naik dari level dasar. Kendati harapannya bisa meraih akredi-

akreditasi ini yang akan menerbitkan akreditasinya.

“Hasilnya bisa 2 bulan, bahkan 6 bulan,” kata Hj. Iris.

Kendati demikian, Hj. Iris mengaku optimis hasil akreditasi Puskesmas Dompu Kota akan naik level dari akreditasi dasar yang didapat tahun 2016. Karena secara administrasi, fasilitas layanan di Puskesmas maupun pada masyarakat cukup lengkap.

Puskesmas Dompu kota yang melakukan reakreditasi tahun 2019 ini karena akreditasi dasar yang didapat tahun 2016 lalu akan berakhir Oktober 2019 mendatang. Begitu juga dengan Puskesmas Kempo dan Ranggo juga akan melakukan reakreditasi pada Maret atau April 2020 mendatang, setelah itu diikuti puskesmas Dompu Barat dan Puskesmas Dompu Timur juga tahun 2020.

Dari sembilan Puskesmas di Dompu, semuanya sudah terakreditasi. Puskesmas Calabai meraih akreditas utama, dan 4 puskesmas akreditasi madya yaitu Puskesmas Dompu Barat, Puskesmas Dompu Timur, Puskesmas Rasabou, dan Puskesmas Kilo. Sementara

akreditasi dasar didapat Puskesmas Dompu Kota, Puskesmas Kempo, puskesmas Soriutu, dan Puskesmas Ranggo. Ketentuannya, untuk akreditasi dasar hingga utama akan diakreditasi kembali setelah 3 tahun. “Kalau akreditasi paripurna, masanya 5 tahun baru diakreditasi kembali,” kata Nasrullah, SKM tenaga pendamping akreditasi puskesmas di kabupaten Dompu.

Reakreditasi Puskesmas Dompu Kota ini dimulai sejak Rabu (28/8/2019) lalu dengan ketua tim, Antonius Prayogi, SKM, MKM dari Mempawa Kalimantan Barat. Ia didampingi Dr Husin Fahmi, MPH dari Kota Mataram NTB, dan Sujana, SKM, M.Sc dari Kota Tangerang Banten. Ketiganya merupakan surveyor yang ditunjuk Badan Akreditasi Nasional untuk melakukan perekaman kondisi fasilitas kesehatan (Faskes) yang diakreditasi.

Pada penerimaan tim akreditasi ini, Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin menyampaikan, apa yang ada dan terjadi di Puskesmas Dompu Kota merupakan kondisi yang terjadi selama ini dan tidak dibuat

– buat karena mau diakreditasi. Terlebih puskesmas Dompu kota berada di belakang Pandopo Bupati dan rumah kepalanya berada di depan Puskesmas. “Insyaallah akreditasinya naik,” katanya.

Harapan H. Bambang agar puskesmas Dompu Kota ini naik akreditasinya disambut dengan paripurna oleh jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dompu Kota yang hadir.

Karena akreditas dasar yang diraih 3 tahun lalu merupakan tahun pertama proses akreditasi bagi layanan kesehatan di NTB. Kendati demikian, H. Bambang berharap, dari 4 akreditasi yaitu dasar, madiya, utama dan paripurna. Paling tidak akreditasi utama didapat untuk puskesmas Dompu Kota. “Jadi minta itu, jangan beratkan orang yang diminta.

Kalau bisa bintang 5 (akreditasi paripurna), saya lebih suka,” katanya diplomatis.

Ketua tim survei akreditasi Kemenkes RI, Antonius Prayogi, SKM, MKM dalam sambutan singkatnya menyampaikan sebagai tim surveyor pihaknya tidak bisa menjamin dan menjanjikan untuk hasil. “Tetapi

(Suara NTB/ula)

ULANG TAHUN - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin mendapat kue tart dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu di hari reakreditasi Puskesmas Dompu Kota, Rabu (28/8) lalu karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya. untuk hasil itu ada di tangan teman – teman puskesmas.

Karena kami hanya memotret.

Kalau mau dasar, berlaku seperti dasar. Kalau mau madya, berarti berlaku seperti madya.

Begitu juga kalau paripurna.

Kalau mau paripurna, berlakunya seperti paripurna,” katanya.

Tapi ia meyakinkan, sebagai surveyor, pihaknya ber-

prinsip akan tetap membimbing fasilitas kesehatan yang disurvei. Ketika ada kekeliruan yang disalahkan, dipastikan ada jalan keluarnya. “Tapi tetaplah yakin, kami akan membimbing. Kami akan memberikan yang terbaik kepada teman – teman di sini.

Supaya layanan mutu bisa tercapai,” ungkapnya. (ula/*)

KSB Kesulitan Telusuri Pemegang HGU dan HGB Taliwang (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa Barat, mengaku masih kesulitan menelusuri keberadaan pemilik ratusan hektar lahan yang terindikasi terlantar. Hal tersebut lantaran pemegang izin awal sudah tidak diketahui keberadaannya. Bahkan, rata-rata perusahaan yang sudah menguasai lahan di KSB sudah ada sejak lama sehingga sangat sulit untuk dicari.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) KSB, H. Abdul Hamid S. Pd., M. Pd kepada Suara NTB, Senin (2/ 9) mengatakan, memang sampai dengan saat ini pihaknya masih terkendala data perusahaan untuk mencari pemegang izin HGU dan HGB yang sudah terindikasi terlantar.

Hal itu terjadi karena alamat perusahaan yang sebelumnya melakukan penguasaan lahan sudah tidak lagi berada di tempat. Apalagi lahan yang dikuasai tersebut sudah berlangsung sejak lama sehingga besar kemungkinan manajemen perusahaannya juga sudah berganti dengan yang baru.

Kendati demikian, saat ini pihaknya tengah mencoba melakukan evaluasi terlebih dahulu, terhadap perusahaanperusahaan pemegang izin

yang ada di KSB secara keseluruhan dengan harapan bisa terdeteksi di lapangan. Karena jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan investasi di KSB. Masalah ini juga sudah terjadi sejak lama, tetapi hingga saat ini belum ada progres yang baik atas persoalan tersebut.

Makanya dengan pola evaluasi terhadap izin yang dikantongi tersebut diyakini bisa menjadi celah Pemkab untuk mendesak perusahaan segera melakukan aktivitas sesuai dengan izin yang dimiliki.

“Masalah ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, tetapi belum bisa kita selesaikan sehingga menghambat pertumbuhan investasi di KSB. Makanya dengan evaluasi yang akan kita lakukan bisa menjadi cara untuk mendesak perusahaan agar

segera melakukan aktivitas pembangunan,” ungkapnya.

Dikatakannya, merebaknya perusahaan pemegang izin yang tidak kunjung melakukan aktivitas bisa jadi karena kurangnya sanksi tegas yang diberikan oleh Pemerintah. Bahkan pemegang izin ini sudah berada disini sejak KSB terbentuk, tetapi hanya bersifat mengamankan lahannya saja tanpa ada aktivitas pembangunan dan dampak bagi daerah.

Pihaknya juga mengindikasikan bahwa sejak awal perusahaan pemegang izin melakukan investasi ternyata bukan sebagai investor murni melainkan hanya sebagai broker saja. Artinya, mereka hanya datang untuk mengklaim lahan saja tanpa ada niat untuk membangun sesuai dengan izinnya.

Hal lain yang terjadi nantinya yakni mereka akan

menjual sertifikat dan izin yang dimiliki tersebut kepada para investor yang baru dengan harga jual yang sangat tinggi. Masalah ini yang menjadi pokok persoalan sehingga aktivitas pertumbuhan investasi mandek di KSB. Karena lahan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sudah tersandera oleh brokerbroker tanah yang hanya menunggu orang datang membeli lahan yang sudah dimiliki sejak KSB ini terbentuk.

Makanya, selain melakukan evaluasi investasi pihaknya juga berencana untuk membuat tim khusus yang bertugas untuk menelusuri keberadaan pemegang izin. Tentu bukan hanya untuk mengetahui saja, melainkan mendesak mereka agar bisa segera melakukan aktivitas investasinya.

“Sebenarnya kita sudah sangat terlambat untuk melakukan evaluasi terhadap masalah ini. Tetapi tidak ada salahnya kita lakukan, sebelum masalah ini semakin parah dan tidak lagi memberikan manfaat bagi daerah,” tukasnya. (ils)

Program RHL Pasca Banjir Dikerjakan Dua Tahap Kota Bima (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat mengucurkan anggaran yang cukup besar untuk berbagai program dan kegiatan, dalam mengatasi hutan gundul yang memicu terjadinya banjir tahun 2016 lalu.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, ada kurang lebih Rp83 miliar anggaran yang dikucurkan. Anggaran itu untuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta pembangunan embung-embung kecil.

Dari Rp83 miliar yang dikucurkan melalui Satker BNPB Provinsi NTB ini, anggaran khusus untuk program RHL yang dikucurkan sebanyak Rp18 miliar. Sementara sisanya ada untuk pembangunan embung dan kegiatan lainnya.

Program RHL ada dua jenis tahapan pengerjaan penanaman.

Yakni tahapan pertama kerjakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk. Penger-

(Suara NTB/Ist)

RHL - Lokasi Program RHL di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. jaannya sekitar Bulan Oktober tahun 2018 lalu.

Sedangkan pengerjaan tahap kedua dilakukan BNPB Provinsi NTB bekerjasama dengan TNI (Kodim 1608 Bima). Pengerjaan atau penanaman tahapan kedua ini dilaksanakan bulan Januari 2019 kemarin.

Dalam program RHL ini, Pokmas yang dibentuk serta pihak TNI hanya melakukan penanaman saja diatas lahan yang ditentukan. Sementara yang menyiapkan bibit hingga menentukan lahan adalah BPBD Provinsi NTB sebagai OPD teknis.

Sementara sebaran lahan untuk program RHL ini terdapat di wilayah Kabupaten dan Kota Bima. Di Kota Bima misalnya di Kelurahan Lelamase dan Nungga Kecamatan Rasanae Timur, Kelurahan Kendo Kecamatan Raba dan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Jenis bibit pohon yang ditanam dalam program sebagai upaya menghijaukan kembali gunung yang gundul di wilayah Kota dan Kabupaten Bima ini antara lain, bibit Mahoni, Jati, Matoa, Kemiri, Mangga dan Durian Menanggapi kegiatan RHL apakah sukses dan tidak ? Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Syarafuddin MM, enggan mengomentarinya. Pasalnya program tersebut ditangani langsung oleh BPBD Provinsi NTB. “Kalau untuk penghijauan (RHL.red) ditangani oleh Propinsi. Mungkin sebaiknya langsung ditanyakan ke BPBD Provinsi,” katanya. (uki)

Penetapan Tersangka Kasus APBDes Tunggu Ekspose Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, hingga saat ini belum menetapkan tersangka terkait dugaan penyimpangan APBDes di dua desa di Kecamatan Jereweh. Sebab, hingga kini gelar ekspose dengan Inspektorat Provinsi belum dilakukan untuk menguatkan Pemeriksaan Khusus (Riksus) Inspektorat Kabupaten. Pihaknya menargetkan dua kasus tersebut tuntas di tahun 2019 karena waktu yang tersisa tinggal empat bulan untuk menanganinya.

“Memang dua desa tersebut statusnya sudah naik ke Penyidikan, tetapi untuk penetapan tersangkanya kami masih menunggu hasil gelar ekspose bersama

dengan Inspektorat Provinsi. Dua desa di Kecamatan Jereweh yang ditaksir merugikan negara hingga Rp1,2 miliar tersebut tetap kita upayakan tuntas di 2019.

Gelar ekspose itu perlu dilakukan untuk menguatkan temuan awal kita (Polisi) dan Riksus Inspektorat Kabupaten, sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan nanti,” ungkap Kapolres AKPB Mustofa S.IK, MH, kepada Suara NTB, Senin (2/9).

Dikatakannya, permintaan hasil PKN ke Inspektorat Provinsi, bukan berarti menapikan hasil audit Inspektorat Kabupaten. Tapi hasil audit PKN yang dilakukan di provinsi ini hanya untuk menguatkan hasil audit yang dilakukan Kabupaten sebelum-

nya. Makanya dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk menggelar ekspose dengan tim dari Inspektorat Provinsi sebagai bukti legal atas kasus yang dimaksud.

Jika hanya mengandalkan hasil Riksus dari tim kabupaten dan penyidik, dikhawatirkan di tingkat pengadilan nanti akan menjadi lemah sehingga dianggap tidak bisa maksimal. Oleh karenanya, keterlibatan Inspektorat Provinsi sangat diharapkan, untuk menekan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan.

Jika hasil ekspose sudah keluar pihaknya akan langsung menetapkan para tersangka yang saat ini sudah dikantongi oleh penyidik. Seh-

ingga dalam penuntasan kasus ini tidak ada satupun yang ditinggalkan dan menjadi kendala di pengadilan.

“Memang nama tersangka sudah kita kantongi identitasnya, tinggal kita menunggu waktu keluarnya hasil ekspose Inspektorat Provinsi.

Kami juga berupaya agar dua kasus desa tersebut bisa tuntas, sehingga empat kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan bisa naik statusnya ke Penyidikan di tahun 2020,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini juga memberikan atensi serius terhadap dugaan penyimpangan anggaran desa, karena sudah banyak laporan yang masuk. (ils)

(Suara NTB/jun)

BARANG BUKTI – Polisi menunjukan barang bukti kapak yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban, Senin (2/8).

Dipicu Cemburu

Lansia Tewas di Tangan Pemuda 27 Tahun Dompu (Suara NTB) – Kamaludin (65) lansia asal Dusun Pelita Desa Mbawi, tewas dengan cara mengenaskan. Ia dibunuh Sf alias Pian (27) pada Minggu (1/9) Pukul 17.00 Wita.

Pembunuhan sadis tersebut diduga dilakukannya karena terbakar api cemburu.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP. Reza, SH, S. IK, MIK kepada wartawan di Mapolres, Senin (2/9) menyampaikan, sebagaimana pengakuan tersangka dalam proses pemeriksaan awal yang sudah dilakukan. Pian menganiaya korban hingga tewas di tempat lantaran curiga telah memiliki hubungan asmara dengan istrinya.

Tak terima ia kemudian keliling kampung bermasud mencari Kamaludin untuk

melampiaskan amarahnya.

Akan tetapi, hingga siang itu tak berhasil ditemui. Sehingga diputuskan menunggunya di rumah dengan kapak yang sudah dipersiapkan dua hari sebelumnya.

Setelah beberapa jam menunggu, lanjut Reza, sekitar Pukul 17.00 Wita korban yang baru saja bertolak dari kebun melintas di depan rumah tersangka. Dan dengan seketika dikejar lalu dianiaya hingga tewas di tempat. “Setelah dikejar sekitar 20 meter dari rumah tersangka dilakukanlah pembacokan itu,” ungkapnya.

Insiden penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas mengenaskan itu diketahui dari salah seorang anggota kepolisian yang kebetulan berada di sekitar TKP. Anggota Satreskrim langsung dikerahkan untuk meringkus Pian. Tanpa

perlawanan pria asal Palikrawe ini digiring ke Mapolres guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Sangkaannya Pasal 351 ayat 3 junto ayat 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Sementara, untuk pihak korban, tegas Reza, dengan telah tertangkapnya pelaku saat ini diharap tidak berupaya melakukan aksi balas dendam yang justru akan merugikan diri sendiri. Sepenuhnya harus diserahkan penanganan perkara ke aparat penegak hukum.

“Karena tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal ini merupakan atensi, jadi saya mengharapkan pihak korban menyikapinya secara bijaksana. Serahkan sepenuhnya proses penyidikan pada polisi,” pungkasnya. (jun)

Proyek Puskesmas

Dinkes KSB Didampingi TP4D Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Tuwuh, SAP mengaku, pihaknya merasa lebih tenang saat ini melihat proses pembangunan Puskesmas Seteluk dan Poto Tano yang sedang berjalan.

Rasa tenang yang dirasakannya tersebut, bukan saja karena kedua fasilitas kesehatan itu sudah mulai dikerjakan pasca bencana gempa tahun lalu. Tetapi juga proses pembangunannya yang mendapatkan pengawalan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) guna mencegah kemungkinan proyek tersebut bermasalah.

“Alhamdulillah ya bangunan pengganti puskesmas Seteluk dan Poto Tano sudah jalan (dikerjakan).

Dan terpenting kami libatkan TP4D mengawalnya,” cetus H. Tuwuh.

Ia menyatakan, jauh sebelum kedua proyek Puskesmas itu dibangun, pihaknya sudah melibatkan TP4D. Dinkes KSB mengundang dan meminta langsung tim melakukan pendampingan

(Suara NTB/ist)

H. Tuwuh sejak mulai penyusunan kontrak lelang hingga proses tender. “Jadi kami dari awal libatkan TP4D. Semua kami buka tidak ada yang ditutup-tutupi sampai penetapan pemenang tender,” paparnya.

Hingga kini lanjut H. Tuwuh, tim TP4D tetap turut mengawasi. Di tingkat lapangan, tim memantau progres hasil pekerjaan pelaksana dan mendampingi Dinkes memastikan setiap tahapan kontrak dilalui tanpa menyalahi aturan. “Kami senang ya kehadiran TP4D me-

mastikan dinas dan mitra kerja bekerja tanpa ada aturan yang dilanggar, apalagi kalau sampai merugikan keuangan negara,” timpalnya.

Tidak saja memastikan sesuai aturan, menurut H. Tuwuh kehadiran TP4D juga memberi keuntungan lainnya.

Yakni percepatan pembangunan fisik di lapangan. Diungkapkannya, sementara ini progres fisik baik puskesmas Seteluk maupun Poto Tano cukup signifikan dan sementara ini tetap sesuai dengan rencana kalender kerja proyek.

“Progresnya bagus ya. Makanya sejauh ini kami masih yakin bangunanannya bisa selesai sesuai jadwal. Dengan begitu awal tahun depan (puskesmas) Seteluk dan Tano pelayanannya sudah pakai gedung baru,” sambung H. Tuwuh.

Selanjutnya, H. Tuwuh menjelaskan, biaya pembangunan gedung Puskesmas Seteluk dan Poto Tano bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui program rehabilitasi pasca bencana gempa tahun 2018 lalu. Total anggaran yang digelontorkan untuk bangunan kedua Puskesmas tersebut mencapai sekitar Rp 11 miliar.(bug)

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Waspadai Penyakit Musim Kemarau Sumbawa Besar (Suara NTB) Musim kemarau tidak hanya berdampak terhadap kekurangan air bersih. Tetapi juga terhadap persoalan lain seperti ancaman penyakit diare. Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa mengimbau masyarakat dapat mewaspadai hal tersebut.

Sekretaris Dikes Sumbawa melalui Kabid P2PL, Agung Riyadi menyampaikan penyakit diare muncul saat kekeringan karena sulitnya sumber air. Terbatasnya sumber air ini memungkinkan air digunakan untuk berbagai macam keperluan. Baik untuk mencuci ataupun untuk minum. Hal inilah yang dikhawatirkan.

“Kalau kekeringan itu konsekuensinya sumber air akan dipergunakan beramai-ramai untuk berbagai macam. Apa saja, bisa nyuci kemudian sebagain lagi akan digunakan untuk minum konsumsi rumah tangga. Kita khawatirkan, kalau nggak selektif itu bisa menyebabkan diare,” ujarnya.

Dijelaskannya, selain diare penyakit lainnya yang perlu diwaspadai juga penyakit kulit dan lainnya. Makanya masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap hal tersebut. Dengan memperhatikan penggunaan sumber air yang ada. “Kalau berkaitan musim kemarau ini, diharapkan selektif menggunakan air,” tandasnya. (ind)

Dompu (Suara NTB) Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2018 naik hanya 4,52 persen. Pertumbuhan ini masih didominasi sektor pertanian sebesar 39,99 persen, perdagangan besar dan ecer sebesar 15,58 persen, dan administrasi pemerintah sebesar 9,02 persen. Keberadaan pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) belum memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Dompu, karena sektor industri hanya menyumbang 2,18 persen.

(Suara NTB/ula) Kepala BPS Kabupaten Peter Williem Dompu, Ir. Peter Williem kepada Suara NTB di kantornya, Senin (2/9/2019) kemarin mengakui, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2018 mengalami pelambatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati melambat, tapi tetap menunjukan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.

“Memang laju pertumbuhan ekonomi kita tahun 2018 sebesar 4,52 persen. Tapi ini tetap mengalami peningkatan. Kondisi ini biasa, karena di tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Dompu cukup tinggi mencapai 6,83 persen,” ungkapnya.

Sektor pertanian secara umum masih mendominasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2018 yaitu mencapai 39,99 persen dan 20,56 persen diantaranya disumbangkan sektor tanaman pangan, peternakan 7,53 persen, perikanan sebesar 7,31 persen. Sektor perdagangan besar dan ecer untuk reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang kedua terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar 15,58 persen.

Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib menjadi penyumbang ketiga dengan 9,02 persen. Diikuti dengan konstruksi sebesar 8,13 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 5,29 persen, dan jasa pendidikan sebesar 4,92 persen. “Sare pertanian masih memungkinkan naik, karena jadi sektor dominan. Tapi industri pengolahan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan,” terangnya.

Industri pengolahan ini termasuk diantaranya pabrik gula PT SMS, industri kecil menengah (IKM) yang mengolah hasil pertanian dan industri lainnya. untuk industri ini sumbangannya baru sebesar 2,18 persen. “Ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan,” terangnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Dompu tahun 2018 ini hampir mendekati kondisi tahun 2010 lalu yang hanya 4,1 persen. Karena setelah itu, pertumbuhannya rata – rata di atas 5 persen yaitu 7,2 persen (2011), 6,18 persen (2012), 5,05 persen (2013), 6,13 persen (2014), 5,49 persen (2015), 5,4 persen (2016), dan 6,82 persen (2017). (ula)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA PASKIBRAKA - Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah didampingi Sekda dan Asisten bersama para Paskibraka tingkat nasional dan anggota paskibraka tingkat Provinsi dari Sumbawa.

Wabup Tekankan OPD Segera Tuntaskan Program Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan sejumlah hal penting dalam Upacara Senin Pertama bulan September 2019, Senin (2/9) . Diantaranya, diminta kepada segenap jajaran Pemkab segera melaksanakan dan menuntaskan berbagai program pembangunan yang telah dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD 2019 termasuk APBD Perubahan 2019.

“Seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam APBD 2019 harus diarahkan agar selaras dan mendukung pencapaian tema pembangunan daerah tahun 2019.

Yaitu Pemerataan pembangunan, pengembangan investasi produk unggulan serta penguatan sistem inovasi daerah menuju sumbawa hebat dan bermartabat,” ucapnya.

Hal kedua lainnya, terkait pemberitaan di media massa tentang kerusuhan dan gejolak yang terjadi di Papua, yang dipicu adanya insiden yang terkait dengan mahasiswa asal Papua di dua kawasan di Jawa Timur, yaitu Malang dan Surabaya. Wabup menyesalkan insiden tersebut, dan berharap insiden serupa, baik berupa tindakan persekusi maupun rasialisme tidak terjadi lagi terhadap masyarakat Papua di kota-kota lainnya termasuk di Kabupaten Sumbawa. Sebab kekerasan dan diskriminasi bukan jati diri bangsa Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Wabup juga menyampaikan penghargaan kepada putra-putri terbaik Kabupaten Sumbawa yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan membawa harum nama KabupatenSumbawa sebagai anggota paskibraka Tingkat Nasional. Yakni Shelly Melsyan Silva siswa SMA Negeri 2 Sumbawa Besar, serta 3 siswa lainnya yaitu Ratu Balqis Islami Tamal, Sultan Putra Wirata Ranteg, dan Nadia Nazmi Musrifahn siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumbawa Besar sebagai anggota paskibraka Tingkat Provinsi NTB. (arn)

(Suara NTB/jun)

AKSI – Asosiasi Angkutan Kota saat aksi menuju Kantor DPRD Dompu untuk menyampaikan keluhannya terkait kelangkaan premium, Senin (2/9).

Asosiasi Angkot Protes Dugaan Penimbunan BBM

Dompu (Suara NTB) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Dompu, sebulan terakhir mengalami kelangkaan. Diduga akibat terjadinya penimbunan oleh sejumlah pengecer untuk dipasok ke perusahaan. Merasa terbebani, Asosiasi Angkutan Kota lantas mengadukan persoalan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu, Senin (2/9).

Salah seorang perwakilan massa aksi, Bondan dalam orasinya menjelaskan, kelangkaan premium tersebut memaksanya harus beralih menggunakan bahan bakar jenis lain, seperti misalnya Pertalite atau Pertamax yang notabene harganya cukup mahal.

“Karena susah mendapat menyak premium terpaksa kami harus mengisi pertalite atau pertamax yang notabene minyak itu sangat mahal. Ini tidak sebanding dengan beban

tarif yang kami tarik ke penumpang,” ungkapnya.

Upaya mempertanyakan pihak SPBU terkait sulitnya memperoleh premium, ditegaskan sudah beberapa kali disampaikan. Namun, mereka tetap beralasan karena saat ini tengah terjadi kelangkaan di pusat.

Pengakuan itu, menurut Bodan, sangat bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Di mana hampir tiap hari antrean pan-

jang truk dan kendaraan yang memuat jerigen pengisian bensin terparkir di halaman SPBU Karijawa. Pun hasil peninjauan langsung pihaknya dibeberapa SPBU yang berada di Bima, bahwa tidak ada kelangkaan BBM sedikitpun.

Atas dasar tersebut kuat dugaan pihak SPBU telah bekerjasama dengan pemegang izin eceran untuk menimbun dan memasok bahan bakar premium ke perusahaan. “Ini janggal dan

bertentangan dengan alasan pihak SPBU yang mengatakan minyak itu langka dari pusat,” ujarnya.

Akibat dialihkannya penggunaan bahan bakar untuk mendukung operasional angkutan umum. Para pengusaha khususnya supir kini merasa terbebani, karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan besaran tarif yang ditarik sekitar Rp3500/ orang. Kondisi itu makin diperparah dengan terus melonjaknya harga peralatan kendaraan dan menjamurnya mobil bak terbuka dan odongodong yang memuat orang.

“Kalau seperti ini terus kami bisa rugi dan tidak lagi bisa beroperasi. Makanya kami meminta agar dicarikan solusi, ter-

masu mobil bak terbuka itu juga harus ditindak,” harapnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Dompu, Drs. Muhtar yang berkesempatan menerima massa aksi mengatakan, tak bisa mengambil keputusan seorang diri atas apa yang diadukan asosiasi angkutan kota saat ini. Namun, aspirasi tersebut sudah ditampung dan dipastikan akan menjadi agenda pembahasan bersama instansi terkait seperti halnya Dishub, Organda, Disperindag, Bagian Hukum dan Ekonomi Setda Dompu pekan mendatang.

“Kalaupun kita bicara secara luas hari ini tidak ada solusi, untuk itu kita agendakan minggu depan untuk membahasnya bersama pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (jun)

Kabag Kesra Diganti PDIP Sumbawa Buka Pendaftaran Mendadak Pilkada 2020

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan membuka pendaftaran bakal calon dalam rangka Pilkada 2020 mendatang. Pendaftaran ini berlaku bagi semua pihak yang berminat baik dari internal maupun eksternal partai. Pendaftaran ini akan berlangsung hingga 22 September mendatang sejak dibuka Senin (2/9).

Ketua DPC PDIP Sumbawa, Abdul Rafiq dalam keterangan persnya menyampaikan, pendaftaran bacalon ini sesuai dengan amanat peraturan partai Nomor 24 tahun 2017 tentang pendaftaran untuk kepala daerah dibuka minimal satu tahun sebelum pelaksanaan Pilkada.

“Kami akan membuka pendaftaran calon kepala daerah, baik bupati atau wakil Bupati di DPC PDI Perjuangan. Dan ini akan kami tutup 22 September mendatang,” imbuhnya didampingi Sekretaris DPC, Gitta Liesbano dan Kepala BSPN (Badan Saksi Pemilu Nasional) Ridwan Amor.

Dijelaskannya, pendaftaran dibuka bagi semua pihak yang berkeinginan melakukan lamaran kepada PDIP. Tentunya para pihak diwajibkan mengambil formulir pendaftaran dan diserahkan kepada DPC. Nantinya nama para bacalon yang mendaftar ini akan diserahkan kepada DPD yang diteruskan ke DPP PDIP pada 23 September mendatang. Pihaknya akan mengumumkan setelah adanya keputusan dari pusat.

“Ini momennya. Setelah ini

(Suara NTB/ist)

PDIP - Ketua DPC PDIP Sumbawa, A. Rafiq bersama bersama Sekretaris DPC Gitta Lisbano dan Kepala BSPN Ridwan Amor. kami buka akan kelihatan siapa-siapa saja yang masuk melamar. Karena nanti setelah tanggal 23, dikirim ke DPD, DPD akan mengirim ke DPP, baru keluar keputusan dari DPP siapa-siapa saja. Barulah nanti kami mengadakan Rakercapcus untuk menyampaikan atau mensosialisasikan nama bakal calon yang disetujui oleh DPP PDIP,” tukasnya.

Ditegaskannya, pendaftaran bakal calon yang dilakukan bukanlah sebatas formalitas.

Karena siapapun yang hendak maju melalui PDIP wajib mengambil formulir dan mendaftar.

Tak terkecuali Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril.

Meskipun diusung partai, namun tetap melalui mekanisme yang ada. Karena pendaftaran terbuka ini juga menjadi kesem-

patan bagi figur lainnya.

“Tetap Pak Bupati yang diusung partai. Tapi mekanismenya adalah tetap mendaftar lewat PDIP. Kalau masalah figur lain tergantung hasil dari pendaftaran nanti.

Terkait calon pendamping, jika mengacu aturan partai siapapun harus mendaftar lewat PDIP. Jadi tidak mungkin yang tidak mendaftar terakomodir. Ada Tim yang dibentuk untuk melakukan penjaringan dan penyaringan. Misalkan ada 10, ada salah satu calon yang mengalahkan hasil survei incumben, tidak menutup kemungkinan selain incumbent akan mencalonkannya.

Karena tidak mungkin kami melakukan penjaringan jika itu hanya sekedar formalitas,” pungkasnya. (ind/arn)

Dompu (Suara NTB) Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Dompu, Maujud, S.Sos dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu. Penggantian Maujud terkesan mendadak, terlebih mutasi ini tidak diikuti dengan pengambilan sumpah janji sebagai pejabat.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Muhammad Iksan, S.ST, MM kepada Suara NTB di Dompu, Senin (2/9) membenarkan bahwa Maujud, S.Sos kepala bagian Kesra Setda Dompu sudah dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu yang ditinggal pensiun Syamsul Huriah, S.Sos. Kepala bagian Kesra Setda Dompu untuk sementara ditunjuk kepala bagian Umum Setda Dompu, Muhammad Adhar sebagai pelaksana tugas (plt). “Iya, (Maujud, S.Sos) dimutasi jadi Sekretaris Dinas Pariwisata,” katanya.

Mutasi Maujud ini terkesan mendadak.

Karena ia langsung diberikan SK untuk jabatan barunya sejak akhir pekan kemarin dan hingga saat ini belum dilantik. Sehingga ada kesan, proses mutasi ini karena ada kesalahan yang dilakukan Maujud.

“Ndak (bukan sanksi).

Ini mutasi biasa sebagai bentuk penyegaran,” aku Iksan.

Proses pengambilan sumpah dan janji Maujud sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata akan dilakukan pada mutasi pejabat dalam beberapa waktu kedepan.

“Pelantikan akan dilakukan dalam beberapa waktu kedepan bersama pejabat lain yang dimutasi,” ungkapnya.

Beberapa saat kedepan akan dilangsungkan MTQ tingkat Kabupaten dan dilanjutkan MTQ tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Dompu.

Pelaksanaan MTQ ini menjadi ranah Bagian Kesra untuk mempersiapkannya. Informasi yang berkembang, ada kekhawatiran pelaksanaan MTQ ini tidak maksimal sehingga dibutuhkan penyegaran segera. (ula)

Muhammad Iksan

Pembentukan 10 Fraksi di DPRD Sumbawa Segera Diparipurnakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Sementara DPRD Sumbawa, A. Rafiq, menyatakan, saat ini sedang berproses pembentukan fraksi. Rencananya, akan ada 10 fraksi yang akan dibentuk. Kini tinggal menunggu nama nama anggota fraksi untuk diserahkan oleh fraksi masing masing.

“Kita sudah minta nama nama anggota fraksi. Sebab hari Kamis mendatang akan diparipurnakan pembentukan fraksi ini. Rencananya, akan ada 10 fraksi,”kata A. Rafiq kepada Suara NTB, Senin (2/9) kemarin.

Diperkirakan 10 Fraksi dimaksud, Fraksi PDI P, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PAN. Ter-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

M. Ansori sisa satu fraksi kemungkinan gabungan dari Hanura (3 kursi) dan PKPI (1 kursi). Sementara satu kursi Partai Berkarya

A. Rafiq belum diketahui ke fraksi mana akan bergabung. “Kita belum tahu (PKPI dan Berkarya yang masing masing

mendapatkan satu kursi) kemana akan bergabung, karena nama nama inilah yang sedang kita tunggu,”jelasnya.

Setelah pembentukan fraksi nantinya, akan dilanjutkan usulan untuk pimpinan DPRD definitif. Tergantung SK DPP masing masing partai, siapa yang akan diajukan untuk pimpinan. Dari 4 Parpol yang medapat jatah pimpinan. Yakni PDI P, Partai Dmeokrat, Partai Gerindra dan PKS. Untuk PDI P, hampir dipastikan A. Rafiq yang akan menduduki Ketua DPRD Sumbawa definitif. “Ketika SK dari dari DPP masing masing sudah turun, tentu kami akan berkoordinasi dengan Seretaris DPRD Sumbawa untuk mengajukan usulan pimpinan definitif keada Gubernur mela-

lui Bupati,”terangnya.

DPRD Sumbawa juga telah mengagendakan orientasi untuk seluruh anggotanya pada 13 September mendatang. Setelah pimpinan definitif terbentuk, selanjutnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya seperti Komisi.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbawa, M. Ansori, sebelumnya menambahkan, bersama Ketua sementara, pihaknya akan terus memfasilitasi dan mengawal sampai seluruh proses ini rampung. Terutama pembentukan fraksi yang sedang bergulir saat ini. “Lagi diproses. Kita juga ingginnya cepat,”tukas Politisi Gerindra, calon kuat Wakil Ketua definitf DPRD Sumbawa ini. (arn)

(Suara NTB/Humas Setda Dompu)

Pertumbuhan Ekonomi Dompu 2018 Hanya 4,52 Persen

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Loteng

Dukungan pada Pathul Bahri Menguat

(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Dukungan kepada Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.L. Pathul Bahri, S.IP., untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang, menguat. Khususnya dari internal Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Loteng. Pathul dinilai sebagai kader terbaik saat ini yang dimiliki Partai Gerindra dan dinilai layak untuk diusung di Pilkada Loteng.

M. Tauhid

“Wabup (Loteng) pilihan terbaik saat ini, untuk kita usung di Pilkada Loteng mendatang dari Partai Gerindra,” ungkap M. Tauhid, S.IP., kepada wartawan, Senin (2/9) kemarin. Menurut bendahara DPC Partai Gerindra Loteng ini, di internal pengurus DPC

PDIP Buka Pendaftaran Balon Walikota Mataram Mataram (Suara NTB) DPC PDIP Kota Mataram, membuka pendaftaran penjaringan pasangan bakal calon (balon) Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Pendaftaran dibuka selama 20 hari, mulai Senin (2/9) sampai tanggal 21 September.

“Mulai hari ini (Senin), kami membuka pendaftaran balon Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Pembukaan pendaftaran ini, merupakan tahapan dalam internal PDIP dalam menghadapi Pilkada Mataram,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Ir. Made Slamet, Senin (2/9) kemarin.

Pihaknya mulai membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah Kota Mataram tersebut, satu tahun sebelum Pilkada dilaksanakan, merupakan aturan dalam partai dan juga Instruksi langsung dari DPP pascakongres V di Bali lalu. Dengan dibukanya pendaftaran tersebut, Made Slamet pun mengundang para figur yang berniat tampil di Pilwakot Mataram untuk mendaftarkan diri.

“Kami buka pendaftaran ini kepada putra putri terbaik Kota Mataram untuk memperbaiki kota ini dengan maju sebagai bakal calon Walikota dan wakil Walikota melalui PDIP pada Pilkada 2020. Boleh mendaftar sebagai calon Walikota, wakil dan juga berpasangan,” ujarnya.

Ketika ditanya tujuan dari pendaftaran tersebut, apakah hanya sekedar formalitas belaka, mengingat sudah menjadi rahasia umum bahwa istri dari Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat yakni, Hj. Putu Selly Andayani digadanggadang bakal maju di Pilwakot Mataram 2020 dan dinilai telah mengunci dukungan PDIP, sehingga pintu bagi kandidat lain tertutup. Bahkan nama Selly sendiri sebagaimana diungkapkan Made Slamet sebelumnya paling diinginkan oleh kader untuk dicalonkan.

“Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hasil serapan aspirasi, nama beliau (Selly) memang yang muncul. Tapi kan beliau itu ASN, secara kelembagaan kita belum pernah ada pembicaraan dengan beliau. Kalau pun mendaftar beliau akan kita proses sama. Karena kami secara pribadi belum pernah bicara,” jawabnya.

“Jadi semua pihak yang akan mendaftar kamu jamin, akan kami proses, akan kami seleksi dengan ketat. Karena kami inginkan calon yang berkualitas. Kami adalah partai ideologi, jadi yang utamakan adalah dalam seleksi ini adalah ideologi, itu syarat utama, harga mati. Kakau soal logistik itu kami gotong royong. Bahkan kami sering ke luar daerah itu membantu pemenangan Pilkada,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC yang ditunjuk menjadi ketua panitia penjaringan, I Gede Wiska, menambahkan, mengapa partainya membuka pendaftaran calon, karena dalam menghadapi Pilwakot Mataram PDIP tidak bisa sendirian.

Melainkan harus berkoalisi dengan partai lain. Mengingat PDIP hanya memiliki lima kursi di DPRD Kota Mataram.

“Kami perlu melakukan koalisi, kecuali kami tidak perlu koalisi mungkin tidak perlu buka pendaftaran, langsung kita tetapkan siapa yang mau kita usung. Tapi ini kan dinamis, tugas kami melakukan penjaringan dan pemetaan politik, dan kami akan laporkan ke DPP. Nanti DPP akan evaluasi dan investigasi rekam jejak calon dan kemudian kami akan melakukan survei,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

BUKA PENDAFTARAN - Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet didampingi pengurus lainnya, mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Pilwakot Mataram 2020.

Partai Gerindra sudah mulai mengerucut ke satu nama.

Walaupun belum ada pembahasan secara resmi soal sikap tersebut. Karena pembicaraan masih pada tataran informasi saja. “Untuk pembicaraan resmi memang belum ada sampai saat ini. Tapi

tema-teman pengurus DPC tampaknya sudah setuju untuk mengusung Ketua DPC Partai Gerindra Loteng (H.L.Pathul Bahri, S.IP) untuk maju di Pilkada Loteng mendatang,” tegasnya.

Pun demikian, kepastian bisa tidaknya Ketua DPC Partai Gerindra Loteng diusung di Pilkada Loteng tergantung keputusan DPP Partai Gerindra. DPC dalam hal ini hanya bisa mengusulkan nama kandidat calon kepala daerah yang akan diusung. Sementara keputusan akhir tetap ada di tangan pengurus pusat.

Mekanismenya, DPC akan mengusulkan nama ke DPP Partai Gerindra. Atas reko-

mendasi dari DPD. Sementara itu DPD akan melakukan survei internal maupun eksternal, guna mencari tahu aspirasi yang ada. Terkait siapa calon atau kader partai yang dinilai layak untuk diusung. Barulah kemudian DPD akan memberikan rekomendasi soal siapa yang layak sesuai hasil survei.

Atas dasar itulah, DPP bakal memutuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Gerindra di Pilkada Loteng mendatang.

Lalu bagaimana kemungkinan mengusung calon lain selaian Ketua DPC Partai Gerindra Loteng? Tauhid menegaskan tetap akan diako-

modir. Nanti akan ada proses seleksi untuk calon kepala daerah yang akan diusung.

Bisa berasal dari luar kader.

Tetapi yang diutamakan tetap kader partai.

“Tapi inikan kita bicara aspirasi teman-teman di DPC Partai Gerindra. Kalau Wabup Loteng sejauh ini dinilai yang paling layak untuk diusung,” tegasnya. Selain jabatannya sebagai pimpinan partai di daerah sekaligus juga kepala daerah aktif. Yang tentunya dari sisi elektabilitas dan popularitas jelas cukup besar.

Tapi sekaligus, tandas Ketua DPRD Loteng sementara ini, semua keputusan kembali ada di tangan pengurus pusat. Mes-

ki pengurus daerah yang mengusulkan, tetapi pengurus pusat tidak merekomendasikan tentu tidak bisa. Walaupun begitu pengurus pusat pastinya juga akan mempertimbangkan usulan pengurus daerah.

Karena yang lebih tahu kondisi didaerah tentu pengurus daerah. “Kita tunggu proses yang ada. Partai pasti akan mengambil keputusan terbaik.

Dan, apapun keputusan nantinya maka jadi kewajiban bagi kader seperti kami untuk menjalankan keputusan pengurus pusat tersebut. Walaupun mungkin yang direkomendasikan oleh pengurus pusat tidak sesuai dengan harapan pengurus daerah,” ujar Tauhid. (kir)

Mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu Didakwa Turut Korupsi Kredit Rp1,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank NTB Dompu H A Hafid mulai menjalani sidang perdana, Senin (2/9) kemarin. Hafid didakwa turut serta korupsi penyaluran kredit kepada 14 nasabah bermasalah. Kerugiannya mencapai Rp1,5 miliar.

Jaksa penuntut umum M. Isa Ansyori mendakwa Hafid membantu mantan analis kredit, M Faisal untuk meloloskan kredit yang tidak sesuai SOP. Faisal sudah menjadi terpidana dengan hukuman lima tahun penjara.

“Terdakwa secara bersamasama korupsi dengan Faisal,” kata jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin Anak Agung Ngurah Rajendra.

Hafid membantu Faisal meloloskan pengajuan kredit 14 nasabah sepanjang rentang waktu tahun 2013-2015. Sebagai pimpinan, Hafid tidak

menerapkan prinsip kehatihatian. Sebaliknya dia justru menyetujui pengusulan kredit yang dimanipulasi Faisal.

“Terdakwa mengetahui serta menyetujui pembiayaan (kredit) kepada 14 nasabah bermasalah atau yang tidak sesuai SOP pembiayaan,” terang Isa. Hasil audit internal bank pembangunan daerah NTB ini menemukan pengucuran kredit sebedlar Rp1,5 miliar bermasalah. Audit itu dipimpin Hafid sendiri. Sementara BPKP menghitung kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar.

Penasihat hukum Hafid, Edi Susanto menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut. Notanya akan disampaikan dalam sidang selanjutnya. “Kami mohon kesempatan untuk mengajukan eksepsi,” ujarnya. Sidang kemudian ditunda untuk dibuka kembali pada Senin pekan depan dengan agenda mendengarkan nota keberatan terdakwa. (why)

(Suara NTB/why)

SIDANG PERDANA - Mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu A Hafid menaiki mobil tahanan, Senin (2/9) kemarin usai menjalani sidang perdana korupsi penyaluran kredit Rp1,5 miliar.

Mantan Koordinator PKH Lotim Wajah Baru Wakil Divonis Penjara 2,5 Tahun Rakyat NTB Diharapkan Mataram (Suara NTB) – Mantan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Timur Fatoni pasrah menerima hukuman. Fatoni menerima putusan hakim yang menghukumnya dengan penjara selama dua tahun enam bulan. Fatoni terbukti memotong dana PKH jatah untuk 126 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Montong Gading.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Anak Agung Ngurah Rajendra menjatuhi Fatoni vonis penjara dalam sidang Senin (2/9) kemarin. Vonis berdasar pada pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fatoni dengan penjara selama dua tahun enam bulan,” ucap Agung membacakan amar putusannya.

Majelis hakim juga membebankan denda kepada Fatoni sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Fatoni pun wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp157,24 juta. Apabila tidak dibayar maka harus diganti penjara satu tahun.

Bawa Perubahan

(Suara NTB/why)

TINGGALKAN RUANG SIDANG - Terdakwa korupsi dana PKH Montong Gading Lombok Timur, Fatoni berjalan meninggalkan ruang persidangan Senin (2/9) usai mendengarkan vonis hakim.

Jaksa penuntut umum Wazir Iman Supriyanto mengaku masih pikir-pikir atas vonis hakim tersebut. Sementara Fatoni langsung menyatakan menerima.

Fatoni dihukum penjara karena korupsi saat mendampingi 126 KPM PKH Montong Gading mengetahui PIN tersebut. Awalnya, dia diminta untuk mencairkan dana itu sekaligus. Setiap penerima PKH mendapat Rp1,5 juta per tahun yang dibagikan per tiga bulan sekali. Masing-masing rekening dicairkan sebesar Rp1,4 juta karena Rp100 ribu

sisanya dipakai untuk biaya administrasi bank.

Dana PKH tahap I dan tahap II tahun 2018 yang sudah cair tidak langsung diberikan kepada KPM. Melainkan mampir di rekening pribadi Fathoni dulu. ATM yang seharusnya dipakai penerima PKH pun baru dibagikan ke KPM saat pencairan tahap III. Fatoni memakai uang PKH jatah KPM itu untuk membiayai modal istrinya berbisnis pakaian. Selain itu, sebesar Rp15 juta sudah dipakai untuk bertransaksi mata uang kripto Bitcoin. (why)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Diduga Korupsi Dana BOS Rp339,3 Juta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ayat 1 ke-1 KUHP. Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Menuntut majelis hakim Mantan Kepala SMAN 1 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Monta Nurul Mubin dinilai agar menjatuhkan pidana pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jaksa penuntut umum ter- jara terhadap terdakwa Nurul 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bukti bersalah melakukan Mubin selama satu tahun enam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 korupsi. Mubin dituntut pen- bulan,” kata Wayan. “Membe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jara selama satu tahun enam bankan pidana denda sebesar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bulan. Jaksa menyatakan Rp50 juta subsider tiga bulan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terdakwa korupsi dana BOS penjara,” imbuhnya. Jaksa juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tahun 2016 ini menyalah- meminta hakim agar membe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gunakan kewenangannya bani Mubin dengan pembaya1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang membuat negara rugi ran uang pengganti kerugian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 negara yang totalnya Rp339,3 Rp339,3 juta.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jaksa penuntut umum juta. Rp150 juta diantaranya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Wayan Suryawan membaca- sudah dititipkan sebelumnya. TUNTUTAN - Jaksa penuntut umum Wayan Suryawan (paling kiri) membacakan tuntutan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan surat tuntutannya dalam Mubin menurut jaksa harus terhadap terdakwa korupsi dana BOS SMAN 1 Monta, Senin (2/9).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sidang Senin (2/9) di Penga- membayar sisanya lagi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Wayan mengatakan, ber- sudah menghentikan penuntu- dana triwulan I yang sudah “Membebankan terdakwa dilan Tipikor pada Pengadilan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Negeri Mataram. Sidang dip- untuk membayar kerugian nega- dasarkan fakta hukum, pemer- tan atas terdakwa Wahidin. dimanipulasi. Sementara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Total dana BOS yang diter- Wahidin melakukan hal impin ketua majelis hakim ra sebesar Rp169,7 juta,” ucap iksaan saksi, dan bukti menun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Anak Agung Ngurah Rajendra. Wayan. Ketentuannya, harta jukkan Mubin terbukti korupsi ima sejumlah Rp706,6 juta. yang sama seperti Umar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Wayan menyebut terdakwa benda Mubin akan disita dan pengelolaan dana BOS tahun Mubin memakai dana BOS pada LPH triwulan ke-II 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mubin terbukti bersalah se- dilelang apabila tidak mem- 2016. Terdakwa Mubin diban- tersebut tanpa melibatkan tim sampai ke-IV. Nota dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 suai dakwaan pasal 3 juncto bayar dalam jangka waktu satu tu dua bawahannya bergantian, manajemen BOS pada setiap kuitansi dibuat sendiri. Un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pasal 18 UU RI No 20/ bulan sejak putusan inkrah. mantan Bendahara SMAN 1 kegiatan. Mubin sebagai pen- tuk membuat seolah-olah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 2001 tentang perubahan atas Apabila tidak punya harta ben- Monta Umar Zakaria dan Wa- gelola dana tidak membuat sah, mereka membuat dup1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 UU RI No 31/1999 tentang da untuk disita, maka Mubin hidin. Wahidin meninggal dun- laporan pertanggungjawaban. likat stempel atau cap toko.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Umar membantu membuat Total kerugian negaranya pemberantasan tindak pi- wajib menggantinya dengan ia di Lapas Mataram, semasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sidang masih berjalan. Jaksa laporan pertanggungjawaban sebesar Rp339,3 juta. (why) dana korupsi juncto pasal 55 penjara selama satu tahun.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Mantan Kepala SMAN 1 Monta Dituntut Penjara 1,5 Tahun

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 65 anggota DPRD Provinsi NTB yang baru akan dilantik Senin (2/ 9) hari ini. Pelantikan tersebut mengakhiri kiprah para anggota DPRD NTB periode 2004-2019, sekaligus memulai babak baru debut para politisi Udayana periode 2019-2024. Dari 65 orang yang akan dilantik itu, 43 merupakan wajah baru.

Dengan lebih besarnya wajah baru anggota DPRD NTB, diharapkan ada semangat baru yang disuntikkan ke tubuh lembaga legislatif tersebut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB. Harus diakui bahwa tidak banyak prestasi yang bisa dibanggakan para politisi Udayana selama lima tahun. Bahkan diakhir masa jabatannya, mereka mempertontonkan kegiatan ‘’jalan-jalan’’ yang dinamai kunker ke luar negeri yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Kegiatan kunker tersebut bahkan dilakukan di hari-hari terakhir masa jabatan mereka.

Protes dari masyarakat NTB. Namun hal tersebut tidak digubris. Para wakil rakyat seolah tutup mata dan tutup telinga atas aksi protes masyarakat. Mereka tetap pergi kunker, meski diminta oleh masyarakat untuk tidak pergi. Mengingat anggaran yang dihabiskan bisa dihemat untuk dialihkan ke masyarakat penyintas bencana gempa bumi.

“Saya pikir orang-orang ini (wakil rakyat) sudah nggak punya nurani. Mestinya dalam kondisi ini rakyat yang masih berurusan dengan dampak bencana gempa, harusnya jadi bahan pertimbangan mereka untuk membelanjakan uang rakyat untuk hal-hal yang tidak penting,” ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ramli Ernanda.

Menurut Ramli, keputusan jalan-jalan ke luar negeri para wakil rakyat tersebut telah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki sensitifitas sedikitpun terhadap perasaan masyarakat. Lebih-lebih perjalanan tersebut dilakukan secara berjemaah, disebu Ramli akan semakin melukai rakyat.

Seolah saling terikat,

seretnya prestasi para politisi Udayana periode 20142019 itu berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah mereka yang kembali terpilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 kemarin. Dari total 65 Anggota DPRD NTB, hanya 22 orang incumbent yang terpilih kembali. Dengan kata lain, ada 43 orang anggota DPRD NTB wajah baru yang akan dilantik hari ini.

Kehadiran wajah-wajah baru ini diharapkan tidak sekedar mengikuti kebiasaan para pemain lama di DPRD NTB. Bahkan, kedatangan para politisi ini seharusnya bisa menyuntikkan semangat dan atmosfir baru. Sebab, DPRD NTB saat ini sangatlah membutuhkan sentuhan energi-energi baru untuk memberikan warna yang berbeda di lima tahun masa jabatan mereka.

Masyarakat tentunya berharap, 65 anggota DPRD NTB periode 2014-2019 bisa menjadikan lembaga DPRD NTB menjadi lembaga yang lebih berwibawa, lebih berenergi dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan NTB. Perubahan di DPRD NTB diharapkan tidak sebatas fisiknya semata, melainkan juga perubahan pada etos kerja mereka. Jika DPRD NTB yang lalu hanya fokus pada rutinitas kerja yang ituitu saja, maka DPRD NTB yang dilantik hari ini diharapkan bisa melahirkan terobosan-terobosan yang lebih mengena pada persoalan masyarakat.

Di momentum pelantikannya ini, ada baiknya para anggota DPRD NTB yang dilantik merenung sejenak, sembari mengingatingat sulitnya mereka memperoleh jabatan ini melalui Pemilu lalu. Karena itulah, masih ada waktu lima tahun, mereka bisa segera memulai untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihan. Sebab, sejak dilantik hari ini, masyarakat sudah akan mulai mencatat kinerja mereka selama lima tahun.

Baik, buruknya kinerja itu, lima tahun lagi masyarakat akan menunggu untuk menjatuhkan vonis atas rekam jejak yang mereka torehkan selama lima tahun. (ndi)

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Kanwil DJP Nusra Lepas Sandera Penunggak Pajak (Suara NTB/ist)

MOBIL LISTRIK - Pengecekan infrastruktur pendukung mobil listrik oleh Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan

PLN Siap Dukung Kendaraan Listrik Mataram (Suara NTB) Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 tahun 2019 tentang kendaraan listrik sudah diketok. Menyambut hal tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Parade dan Pameran Kendaraan Listrik dengan Tema Menuju Indonesia Bersih Udara dan Hemat Energi dengan Kendaraan Listrik, pada Sabtu, 31 Agustus 2019 di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat.

Sripeni Inten Cahyani, Plt Direktur Utama PLN, menyampaikan bahwa PLN siap mendukung era kendaraan listrik. Dukungan tersebut diwujudkan dalam menyiapkan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Terdapat dua skema bisnis SPKLU yang digagas PLN, yaitu Company Owned Company Operated (COCO) dan Partner Owned Partner Operated (POPO). Selain itu, dukungan lain dari PLN yaitu dengan memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 75% bagi pemilik motor listrik dan diskon 100% atau gratis bagi pemilik mobil listrik, agar pemilik kendaraan listrik bisa menggunakan station charging di masing-masing rumahnya tanpa kendala daya listrik.

Selain diskon tambah daya tersebut PLN juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 30 % bagi pemilik kendaraan listrik di malam hari mulai pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB, berlaku sejak 1 September 2019. “Kami memberikan kemudahan bagi semua pihak yang ingin bersama-sama mengembangkan kendaraan listrik. Mulai dari pelanggan sampai partner yang ingin bekerjasama,” tambah Inten.

Dalam pameran dan parade kendaraan listrik kali ini PLN juga berpartisipasi menjadi pendukung acara dengan Powered by PLN karena selama pameran berlangsung pasokan listrik menggunakan sumber PLN yang pastinya bebas polusi karena tidak menimbulkan asap. “Kami mendukung program pemerintah menuju Indonesia Bersih dengan mendorong pengembangan kendaraan listrik dan penggunaan energi ramah lingkungan untuk event dengan memakai Power Bank dan UPS PLN,” pungkas Inten.

General Manajer PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Provinsi NTB, Rudi Purnomoloka menyatakan PLN akan memperbanyak fasilitas pendukung mobil listrik. Utamanya Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Pembangkit listrik dari energi baru terbarukan dan enegeri fosil telah memperkuat cadangan daya listrik di Lombok dan Sumbawa. Cadangan daya sampai saat ini juga masih surplus.

“Tapi SPLU, kita akan bangun sesuai kebutuhan. Kalau mobil listrik kan bisa dicas juga di dalam rumah. Artinya tidak ada masalah,” tegas Rudi. Saat ini PLN telah memfasilitasi 20 unit SPLU tersebar dari Mataram sampai Bima.

SPLU dipasang di kantor-kantor PLN dan titik-titik keramaian. SPLU ini akan terus dikembangkan.

Tidak saja mobil listrik, SPLU telah dapat dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang lapak. Misalnya di Taman Udayana dan Sangkareang Mataram. Cukup hanya dengan membeli token listrik di tempat-tempat yang telah menjadi mitra PLN. (bul)

Mataram (Suara NTB) Seorang pemilik toko elektronik di Kota Mataram, HW, mendapat keringanan hukuman dari Kementerian Keuangan. HW yang diketahui menunggak pajak sebesar Rp21 miliar, sementara ini dibebaskan dari penjara di Mataram.

Pembebasan ini bersyarat sampai Bulan Desember 2019.

HW dilepaskan sebagai sandera penanggung pajak oleh Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara melalui KPP Pratama Mataram Barat pada 15 Agustus 2019 lalu. HW disandera (gidzeling) sebelumnya karena menunggak pajak hingga Rp21,028 miliar lebih sejak tahun 2013. Penyanderaan di penjara Mataram, dilakukan sejak 8 April 2019 – 15 Agustus 2019.

Dalam keterangan resmi Kepala Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Tri Bowo bersama jajaran di kantornya, Senin (2/ 9) kemarin menjelaskan, KPP Mataram Barat telah mengimbau secara persuasif untuk pembayaran pajak dan pembetulan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak 2010-2011.

Langkah persuasif ini, kata Tri tak diindahkan oleh HW sehingga dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak.

Dari hasil pemeriksaan ini menimbulkan pokok pajak dan bunga atas PPN dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp21.028.599.048. Pada periode tersebut, KPP Mataram Barat kata Tri, juga telah menawarkan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan fasilitas Tax Amnesty.

Namun tak juga dimanfaatkan.

Sampai akhirnya dilakukan tindakan terakhir, dipenjara.

“Utang awalnya sebenarnya Rp24 miliar. Setelah ditagih, tersisa Rp21 miliar. Penagihan sisa utang pajak ini tidak direspon, sampai diputuskan digidzeling,” jelas Tri. Ditjen Pajak

Nusa Tenggara bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait saat dilakukan penyanderaan. Yang bersangkutan, juga tak melakukan perlawanan saat disandera. Lalu kesehatan dicek.

Setelah dipastikan sehat.

Langsung dijebloskan ke penjara.

Dalam proses penahanan inilah, ada iktikad baik dari penunggak pajak dimaksud. Separuh dari Rp21 miliar tunggakan pembayaran pajak (Rp10,5 miliar) dibayarkan. Selanjutnya, sisanya Rp10,5 miliar oleh pemerintah diberikan keringanan jangka waktu pembayaran hingga Desember 2019 ini.

“Kalau tidak diselesaikan sampai Desember ini, digidzeling lagi. Kenapa dilepas, karena melihat itikad baiknya. Lalu

(Suara NTB/bul)

PENANGGUHAN PENAHANAN - Tri Bowo dan jajaran saat menyampaikan secara resmi penangguhan penahanan seorang pengusaha toko komputer di Mataram. dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Menkeu mempelajarinya, lalu diputuskan diberikan keringanan sampai Desember ini,” demikian Tri didampingi jajarannya.

Penyanderaan kepada HW ini menurut Tri, cukup menjadi pelajaran. Kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak diimbau agar seg-

era diselesaikan. Sehingga tak lagi ada WP yang dititipkan di penjara. “Masih ada yang menunggak. Gidzeling syaratnya nunggak utang pajak minimal Rp100 juta. Apabila sudah diimbau, dilakukan pendekatan secara persuasif, dan tidak diindahkan, langkah terakhir tetap digidzeling,” demikian Tri. (bul)

Kembangkan UMKM

Lotim Gandeng BLU PIP Kemenkeu Selong (Suara NTB) Persoalan keterbatasan modal selalu menjadi kendala utama pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Adanya kondisi ini, Pemkab Lotim mencoba menggandeng Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan menandatangani naskah kerjasama, Sabtu (31/8).

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan kepada Suara NTB, mengatakan, UMKM sering mengalami kesulitan terkait masalah collateral atau jaminan. “Mudahan MoU antara Pemda Lotim dan PIP akan memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk access to finance,” paparnya.

Diakui, hadirnya kembali PIP ke Lotim ini untuk memberikan utang. Namun utang kali ini diperuntukkan untuk pengembangan bisnis para pelaku usaha kecil. Harapannya, akses modal ini akan dapat menumbuhkan perekonomian pada sektor riil akan lebih cepat, sehingga berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja. Meski berutang, namun geliat UMKM makin bagus.

Menurutnya, tema kerjasama Lotim dengan BLU PIP Kemenkeu ini adalah manfaat program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha mikro. Di mana, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk komitmen bersama untuk bersinergi dan menumbuhkembangkan pelaku usaha mikro dan ekosistem usaha yang terlibat di dalamnya dengan tetap mempertahankan aspek kearifan lokal.

Lotim telah memiliki beberapa program yang dapat disinergikan dan selaras dengan program Ultra Mikro (UMi).

Salah satunya adalah program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan usaha kecil serta pengembangan sistem pendukung usaha kecil yang dijalankan melalui Dinas Koperasi dan UKM Pemda Lotim.

Lotim memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satunya yaitu PT Selaparang Finansial dengan Nota Kesepakatan Bersama ini dapat menjadi jembatan bagi PT Selaparang Financial untuk turut serta menjadi mitra dalam program Pembiayaan UMi. PT Selaparang Financial telah memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun dalam memberikan pemodalan bagi pelaku UMKM, sehingga memiliki potensi untuk menjadi lembaga linkage maupun penyalur pembiayaan UMi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pemerintah pusat melalui BLU PIP dan Pemda Lotim secara bersama sama akan terus membimbing, dan mengembangkan penyalur maupun mitra program Umi, sehingga dapat tumbuh sebagai penyalur pembiayaan UMi yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi para pelaku usaha mikro Direktur Umum dan Keuangan BLU PIP Kemenkeu, Sochif Winarno mengatakan, pelaku usaha mikro nantinya akan mendapatkan peningkatan kapasitas berupa fasilitas pelatihan, promosi produk, bahkan pembuatan lapak kaki lima.

Sinergi bersama BLU PIP melalui program pembiayaan UMi, akan menambah manfaat pada pelaku usaha mikro dengan pemberian akses dalam memperoleh pembiayaan dengan plafon maksimal sebesar Rp 10 juta.

Adanya sinergi program antar instansi pemerintah, maka Kementerian Keuangan melalui BLU PIP akan berperan menyediakan program pembiayaan UMi. Pemda yang bekerjasama akan menyediakan program pembinaan bagi pelaku usaha mikro untuk dapat naik kelas, pemberian daftar calon debitur yang potensial serta pembinaan lembaga-lembaga yang akan menjadi linkage.

Hal tersebut akan mendorong perluasan jangkauan pembiayaan UMi dan memperbanyak masyarakat yang terfasilitasi program ini. Kerja sama seperti ini juga dapat diperluas ke bidang lain, seperti penyediaan tenaga pendampingan, penyediaan program pelatihan, atau kerja sama lain yang disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. (rus)

(Suara NTB/bul)

SASAMBO - Samsir memperlihatkan batik Sasambo produksinya.

Intervensi Kepala Daerah Pulihkan Batik Sasambo Mataram (Suara NTB) Dukungan pemerintah daerah menjadi “obat” memulihkan kembali industri batik rumahan di Bumi Gora ini.

Gempa Juli dan Agustus 2018 lalu seolah telah membuat semua cerita berakhir bagi pembatik lokal.

Dalam tiga bulan terakhir, kegiatan usaha membatik pelan-pelan membaik. Permintaan mulai meningkat.

Terutama setelah ada intervensi kepala daerah untuk menggunakan kain dan batik lokal sebagai pakaian dinas resmi bagi ASN, setidaknya sepekan sekali.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah bulum lama ini mencanangkan kembali penggunaan kain tenun dan batik Sasambo (batik cerminan tiga suku besar di NTB, Sasak, Samawa, Mbojo) sebagai pakaian dinas bagi ASN, Selasa dan

Kamis. Samsir, Owner Galery Rembitan Sasak, produsen Batik Sasambo di Jl. Pariwisata Rembitan, Kuta, Rambitan Pujut Lombok Tengah adalah salah satu dari enam produsen Batik Sasambo di NTB yang menyambut baik kebijakan kepala daerah ini.

Pascadicanangkan, permintaan batik yang masuk kepadanya memberi optimisme baru di tengah keterpurukan pascagempa. Saat ini ia menerima pesanan ratusan lembar batik Sasambo dari beberapa SMA. Seperti SMA 1 dan 2 Narmada Lombok Barat. Lalu SMA di Gunung Sari Lombok Barat.

“Sebelumnya saya sudah mau jualan bakso, jualan warung. Jeblok permintaan batik. Alhamdulillah setelah ada edaran daerah ke sekolahsekolah dan instansi untuk menggunakan hasil kerajinan lokal, permintaan naik lang-

sung,” kata Samsir kepada Suara NTB. Selain batik Rembitan Sasak, ada beberapa sentra produksi Batik Sasambo di NTB, Sasambo Bumi Gora di Labuapi Lombok Barat, SMK 5 Mataram, Jaya Abadi di Pringgasela Lombok Timur, satu di Kabupaten Sumbawa dan satu lainnya di Bima.

Samsir sendiri selama ini bekerjasama dengan enam pusat oleh – oleh di jalur Senggigi Lombok Barat. Pascagempa, penjualan dari enam mitranya itu juga turun drastis.

Dengan adanya edaran kepala daerah, baginya sangat membantu keberlangsungan industri pembatikan di NTB. Untuk memenuhi permintaan yang saat ini sudah mulai membaik, Samsir kembali memanggil pekerja-pekerjanya yang pernah dilibatkan.

Sekitar lima orang saat ini

sudah kembali aktif.

Edaran kepala daerah dianggap surat sakti. Diperkirakan permintaan batik Sasambo trennya akan terus naik. Apakah mampu memenuhi permintaan? Samsir menyanggupinya. Dengan catatan, tidak langsung seluruh SKPD dan instansi lainnya meminta secara bersamaan. “Secara bertahap bisa. misalnya, dua atau tiga SKPD dulu. Karena kita bukan produksi mesin,” ujarnya.

Meski begitu, permintaan bisa dikebut. Apalagi selama memproduksi batik, Samsir juga menurunkan pengetahuan produksi kepada masyarakat sekitarnya. Dan kepada siswasiswi di Lombok Tengah. Mereka bisa dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan.

“Mereka bisa membantu.

Dengan cara memanfaatkan waktu luang. Peralatan membatik dan bahan saya bawa-

kan ke rumahnya. Mereka kerja sendiri di rumah. Kalau sudah jadi tinggal diambil lagi,” demikian Samsir. Sebelum gempa, kata Samsir, permintaan cukup tinggi. Apalagi Bank Indonesia intens mendukung pemasarannya.

Dengan optimisme membaiknya permintaan ini, ia bahkan bekerjasama dengan produsen batik di Jawa Tengah untuk mendukung percepatan produksi batiknya di Rambitan.

“Semakin membaik pariwisata NTB, semakin besar harapan. Mudah-mudahan dengan adanya KEK Mandalika dampaknya akan semakin baik bagi kami pelaku industri batik lokal. Sementara ini belum ada tamu-tamu ITDC menjadikan batik kami oleh-oleh. Sebetulnya kalau ada, itu juga bagian dari promosi menghidupkan kembali batik Sasambo,” demikian Samsir. (bul)

Defisit Neraca Perdagangan NTB Capai 7,5 Juta Dolar Amerika Mataram (Suara NTB) Sejak Januari 2019 hingga Juli 2019, neranca perdagangan NTB mengalami defisit. Akibat impor yang lebih besar dibandingkan ekspor, defisitnya mencapai US$7,5 juta dolar AS. Akumulasi defisit neraca perdagangan ini disampaikan dalam keterangan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB tentang kondisi ekspor-impor NTB terakhir.

Lalu Putradi, Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi NTB menyebut, nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2019 sebesar US$ 28.872.069 mengalami

kenaikan cukup tinggi sebesar 3.709,00 persen jika dibandingkan dengan ekspor Bulan Juni 2019 yang senilai US$ 757.996. Peningkatan nilai ekspor ini dipengaruhi oleh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara atas hasil tambang/ galian non migasnya.

“Juli ada ekspor hasil tambangnya. Tapi masih 30 persen lebih rendah nilai ekspornya, dibanding nilai ekspor pada bulan yang sama, Juli tahun 2018 lalu,” terangnya.

Ekspor Bulan Juli 2019 yang terbesar ditujukan ke Korea Selatan yaitu sebesar 48,60 persen, disusul ke Jepang 48,42 persen, dan Amerika Serikat sebesar 1,48 persen,

serta Cina 1,04 persen. Selama tahun 20ee19 eini, PT. AMNT melakukan ekspor beberapa kali. Januari, Maret dan Juli. Sisanya, perusahaan tak melakukan ekspor.

Kegiatan ekspor yang dilakukan tidak rutin setiap bulan oleh PT. AMNT diperkirakan karena penjadwalan ekspor oleh perusahaan. Dengan tidak intensnnya ekspor, grafik ekspor impor NTB yang dicatat oleh BPS juga menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan jenisnya, barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Juli 2019 komposisinya adalah barang galian/tambang non migas senilai US$ 27.895.786 (96,62 persen), ikan dan udang US$ 354.769 (1,23

persen), garam, belerang, kapur sebesar 253.106 US$ (0,88 persen), kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar US$ 105.774 (0,37 persen), serta produk hewani sebesar US$ 87.646 (0,30 persen).

Selama periode Januari sampai Juli 2019, komoditas non tambang yang mengalami kenaikan ekspor adalah rumput laut. Sementara perhiasan/permana mengalami penurunan ekspor sampai 50 persen. Untuk impor keadaannya dicatat, nilai impor NTB pada bulan Juli 2019 senilai US$ 24.351.587. Ini berarti impor mengalami kenaikan 244,46 persen dibandingkan impor Bulan Juni 2019 sebesar US$ 7.069.410. Sebagian

besar Impor berasal dari negara Jepang (43,20 persen), Amerika Serikat (26,29 persen), Singapura (7,60 persen), dan Australia (7,28 persen).

Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah karet dan barang dari karet sebesar 43,62 persen, mesin-mesin/ pesawat mekanik 27,08 persen, serta kendaraan dan bagiannya 10,59 persen. “Impornya tinggi, ekspornya fluktuatif. Impor lebih kepada bahan-bahan yang digunakan untuk mendukung operasional tambang. Karena lebih tinggi impor dibanding ekspor, neraca perdagangan menjadi minus U$D7,5 juta. (bul)

PENDIDIKAN STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Matrikulasi Program Pascasarjana

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar matrikulasi bagi mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Prodi Ilmu Komunikasi Hindu dan Prodi Pendidikan Agama Hindu. Kegiatan itu dilaksanakan di kampus STAHN Gde Pudja Mataram, sejak Senin (2/9) sampai dengan Sabtu (7/9).

KETUA Panitia, Dr. Drs. I Wayan Sumertha, M.Ag., dalam laporannya mengatakan, matrikulasi sebagai pendidikan awal bagi mahasiswa pascasarjana, karena banyak mahasiswa berasal dari berbagai disiplikn ilmu dan daerah asal. “Matrikulasi dipandang penting untuk pemberian standar keilmuan dasar bagi mahasiswa. Kebijakan ini rutin

dilakukan sebelum perkuliahan rutin dimulai,” katanya.

Peserta matrikulasi berjumlah 39 orang yang terdiri dari 26 mahasiswa Pascsarjana Prodi Ilmu Komunikasi Hindu dan 13 mahasiswa Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Hindu. Narasumber berasal dari dosen pengampu mata kuliah dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu dan Prodi

Pengayaan Lebih Awal ADA sejumlah sekolah yang akan mulai melakukan pengayaan lebih awal untuk mempersiapkan Ujian Nasional (UN) tahun 2020. Cara itu dilakukan untuk meningkatkan nilai UN para siswa. Salah satunya SMPN 18 Mataram yang akan melaksanakan pengayaan UN pada bulan Oktober atau November tahun 2019 ini.

Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno, mengatakan pihaknya melaksanakan pengayaan lebih awal bertujuan (Suara NTB/dok) untuk meningkatkan nilai UN H. Lalu Suwarno Berbasis Komputer (UNBK) masing-masing siswa atau peserta ujian. “Pengayaan insya Allah kami mulai Oktober atau November, sekarang kami masih fokus mengawal diniyah dan pembuatan kompos yang baru-baru diresmikan,” katanya, Senin (2/9).

Siswa kelas IX di SMPN 18 Mataram yang akan mengikuti UNBK sebanyak 54 orang. SMPN 18 Mataram sudah dua tahun terakhi melaksanakan UNBK yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019. UN tahun 2020 merupakan kali ketiga SMPN 18 Mataram melaksanakan UNBK. Suwarno juga mengatakan, pengayaan yang dilaksanakan lebih awal untuk meningkatkan nilai rata-rata UNBK dibandingkan dari perolehan nilai rata-rata UNBK tahun 2019. Apalagi SMPN 18 Mataram berada di peringkat terakhir nilai rata-rata UNBK tahun 2019 dari semua sekolah peserta UNBK. Mantan Kepala SMPN 2 Mataram ini juga menyampaikan pihaknya ingin mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan mengadakan pengayaan yang lebih awal. “Kami juga ingin mengedukasi siswa bahwa setiap kegiatan ujian akhir harus disiapkan secara maksimal untuk memperoleh hasil yang baik dan lulus dengan nilai yang memuaskan, sehingga menjadi kebanggaan keluarganya. Kami juga ingin membangun estimasi baik tentang prestasi sekolah dari masyarakat sekitar (zonasi),” katanya. (ron)

Mahasiswa Baru Pascasarjana UIN Mataram Diingatkan Pentingnya Peran Bahasa Mataram (Suara NTB) Menyongsong era perubahan di berbagai lini kehidupan, program pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengajak seluruh mahasiswa baru agar senantiasa memperhatikan aspek bahasa.

Kepala UPT Pengembangan Bahasa Dr. Yek Amin Azis, M.Pd., dalam orasinya pada acara OAM (Orientasi Mahasiswa) Pascasarjana S2 dan S3, (30/8) memaparkan secara komprehensif mengenai fungsi dan peran bahasa dalam menyongsong era industri 4.0 dan society 5.0.

Yek Amin berpesan bahwa mahasiswa UIN Mataram (S2 Dan S3) harus mampu berbahasa asing baik berbicara dan juga menulis. Hal tersebut disebabkan mahasiswa harus mampu menulis karya ilmiah bereputasi internasional. Alasan lain, ujanya, mahasiswa harus kritis dalam membaca atau memahami bahasa tulis atau gambar yang tersebar di media-media sosial agar supaya tidak menjadi korban hoaks.

Di samping itu dia mengingatakan agar mahasiswa S2/ S3 harus mampu memahami secara filosofis/teoritis mengenai hakikat bahasa secara mendalam. Memahami bahasa tidak hanya dari satu arah saja, akan tetapi bahasa sangatlah universal dan unique. Bagi beliau, bahasa tidak lain dan tidak bukan hanyalah alat penyampai pesan (language is as a medium of transferring meaning).

Di sisi lain, Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Mataram juga memaparkan program-program yang terkait Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di P2B UIN Mataram seperti kursus Bahasa Arab berbasis online atau Arabic Online gratis, kursus TOEFL/TOAFL, private Arab dan Inggris plus-plus ( bahasa+ngaji), tarjemah dokumen, abstrak, buku ke dalam Bahasa Inggris atau Arab dan sebaliknya.

Oleh sebab itu UPT Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Mataram merancang berbagai gebrakan menyambut tahun 2020 dengan menyelenggarakan tes TOEFL/TOAFL/UKBI untuk semua mahasiswa UIN Mataram (S1, S2, dan S3). (dys)

Halaman 10

Pendidikan Agama Hindu.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., dalam sambutanya mengatakan matrikulasi tersebut dilaksanakan untuk menyamakan wawasan mahasiswa. “Teori pendidikan cepat berubah. Di Program Pascasarjana tatap muka tidak lagi menarik. Konsep learning how to learn mulai muncul. Mahasiswa bisa lebih cepat menyelesaikan studi. Prinsipnya semua karya siswa mulai belajar dengan membelajarkan diri. Dan era sekarang bisa mendapatkan informasi sekejap. Bisa saja mahasiswa lebih pintar dari dosennya,” katanya.

Ia juga menyarankan kepada mahasiswa pascarjana agar

tidak membayangkan studi sebagai sesuatu yang sulit, tapi memikirkannya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Selain itu diperlukan persiapan mental dan fisik. Sementara untuk biaya kuliah di STAHN Gde Pudja atau perguruan tinggi di bawah Kemenag, menurut Nyoman Wijana masih terjangkau karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.

“Matrikulasi untuk menyetarakan pandangan cara belajar, diberikan waktu untuk saling kenal antara satu dengan lain. Semuanya akan belajar dan proses evaluasi objektif. Ke depan, dan sudah mulai tahun lalu, proses evaluasi berdasarkan sistem,” katanya. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

MATRIKULASI PROGRAM - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana, bersama pejabat dan dosen STAHN Gde Pudja Mataram berfoto bersama dengan mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Ilmu Komunikasi Hindu dan Prodi Pendidikan Agama Hindu yang mengikuti matrikulasi program Pascasarjana (S2), pada Senin (2/9) sampai dengan Sabtu (7/9).

Dekan Fakultas MIPA Unram Diganti Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., melantik Dekan Fakultas MIPA dan Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Unram bertempat di ruang Sidang Senat Rektorat Unram, Sabtu (31/8).

Drs. Dedy Suhendra, M.Si., Ph.D dilantik sebagai Dekan Fakultas MIPA yang baru menggantikan Prof. Ir. Surya Hadi, M.Sc. Ph.D. Sementara itu, Sri Nurhasanah, S.Pt menggantikan Aspiatun, S.Sos sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Peternakan Unram, dan Nasrullah, S.Sos menggantikan Ahmad, S.Sos sebagai Kepala Subbagian Umum dan Sarana Akademik Fakultas Hukum Unram.

Rektor berpesan agar dengan dilakukannya pelantikan ini, Dekan maupun pejabat struktural Eselon IV mampu

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi menjunjung Tri Darma Perguruan Tinggi.

“Saya berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik agar menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk kemajuan Unram. Khusus bagi Bapak Dekan, pekerjaan ke depan tentu semakin berat.

Universitas-universitas lain telah berpacu cepat dan kita pun harus mengikutinya,” tegas Prof. Husni.

Lebih jauh ia mengingatkan agar para dekan menjalankan kontrak kinerja yang telah ditandatangani yang berisi

tuntutan agar lulusan universitas bisa tepat waktu, dan harus bisa diserap oleh pasar kerja. Selain itu, kinerja penelitian yang diukur tidak hanya dari jurnal tetapi juga banyaknya sitasi dan inovasi. “Itulah sebabnya, tidak ada pilihan lain, tugas dekan bagaimana menciptakan kondisi akademik yang kondusif, bagaimana merangsang, mendorong semua dosen-dosen agar berpartisipasi aktif,” jelasnya.

Prof. Husni juga mengajak untuk bersama-sama membangun institusi ke depan menjadi lebih baik. Dengan memanfaat-

UNU NTB Jalin Kerjasama Strategis dengan UIN Jakarta Mataram (Suara NTB) Terobosan demi terobosan terus dilakukan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB. Setelah beberapa waktu lalu menjalin kerjasama dengan Universitas Selangor Malaysia, kali ini UNU kembali menjalin kerjasama strategis denganUniversitasIslamNegeri(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Start Up Nasional Bukalapak dan Dinas Koperasi dan UKM Nusa Tenggara Barat.

Di Acara Taaruf Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (TAAWANU) yang telah dimulai sejak akhir pekan kemarin, UNU NTB mengundang para pihak yang diajak kerjasama tersebut untuk memperkenalkannya kepada mahasiswa baru.

Direktur Direktur Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta Dr. Amelia Fauzia, MA, di hadapan para mahasiswa mengatakan, kerjasama UIN Jakarta dengan UNU NTB bergerak di bidang

riset digital. Riset ini bukan sekedar riset tetapi misi besarnya adalah pemberdayaan perempuan secara terus menerus.

Fauzia yang juga pengembang talenta milenial ini menambahkan, 15 mahasiswa UNU NTB tahun ini terpilih sebagai peserta Training Of Trainer (TOR) yang akan mendapatkan bimbingan langsung dari dari pakar di bidang ini.

“Kita berharap, mahasiswa UNU bisa mendampingi masyarakat dalam transisi perubahan dan konvensional ke digital baik di bidang entrepreneurship, teknik ataupun manajemen,” ungkapnya.

Selain itu UNU NTB juga menjalin kerjasama dengan pemerintah melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Drs. H. Lalu Saswadi, MM. Dikatakan Saswadi bahwa kampus sebagai tempat bersemainya intelektualisme dan

kreativitas tidak boleh absen untuk mencetak para mahasiswa yang di samping cerdas secara intelektual juga cerdas entrepreneurship. “Kampus jangan lagi meluluskan pengangguran, bahkan kalau bisa, sebelum wisuda di UNU adik-adik mahasiswa ini sudah bergerak di dunia entrepreneurship,” jelasnya.

Mewakili Pemprov NTB, H. Lalu Saswadi, menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendukung kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang berlangsung di UNU NTB. Di samping itu, TAAWANU juga dirangkai dengan launcing Bank Sampah UNU NTB dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. UNU menandatangani MoU dengan berbagai pihak di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Ford Foundation, Dinas Koperasi dan UMKM, PLUT KUMKM Povinsi NTB, dan Komunitas Bukalapak. (dys)

Civitas Universitas 45 Mataram Diingatkan Rawat Kekompakan Mataram (Suara NTB) Puluhan dosen dan mahasiswa Universitas 45 Mataram menghadiri seminar dan tasyakuran dies natalies ke 36 berdirinya Universitas 45 Mataram, Sabtu (31/8) lalu.

Ketua Dewan Pembina Yayasan 45 Mataram Drs. H. Lalu Azhar, berpesan agar semua civitas akademika Universitas 45 Mataram tetap menjaga kekompakan dalam melaksanakan tugas-tugas akademik kampus. “Tidak boleh ada tanda-tanda ketidak kompakan.

Harus kompak,” pesannya.

Menurut Azhar, kunci keberhasilan adalah kemampuan

seseorang untuk menjaga kekompakan sebagai tim. Kompak sebagai kunci keberhasilan mutlak harus diwujudkan untuk kemajuan kampus.

Selain itu Lalu Azhar pada kesempatan itu juga berharap agar ke depan jumlah mahasiswa semakin banyak ke depan. Apalagi saat ini gedung kampus sudah bagus dan berbagai fasilitas kampus sudah diperbaiki. Oleh sebab itu tidak alasan untuk tidak mendapatkan mahasiswa lebih banyak lagi ke depan.

“Harus dipikirkan bersama seluruh para dosen,” ujarnya berpesan seraya terus men-

ingkatkan etos kerja.

Menjawab harapan Dewan Pembina, Rektor Universitas 45 Mataram Dr. Evron Asrial, siap menjalankan pesan pembina yayasan.

Sebelumnya di hari yang sama juga telah digelar seminar. Kasmayadi SH, MH., salah satu dosen Fakultas Hukum, dalam penyampaian seminar mengangkat tentang persoalan korupsi administrasi yang banyak menjerat para pejabat. Sedangkan pemateri seminar lainnya ialah Hendri Salahudin, dosen Ilmu Sosial Pemerintahan yang mengangkat tugas dan fungsi DPD RI. (dys)

STP Mataram Gelar Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menggelar The First Suistainable Tourism National Seminar atau Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan, yang dilaksanakan di Hotel Lombok Vaganza, STP Mataram pada Sabtu (31/8). Seminar itu menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Tema yang digagas untuk seminar nasional pertama ini adalah pemulihan pascagempa: penguatan semangat seluruh Stakeholder untuk membangun Pariwisata Berkelanjutan.

Ketua Panitia Seminar Nasional STP Mataram, Lia Rosida, M.Dev.St., dalam laporannya mengatakan, seminar itu bertujuan untuk memberikan wadah kepada para ilmuan, akademisi, dan praktisi pariwisata Indonesia untuk menyampaikan hasil penelitian dan kajian mereka agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pariwisata Indonesia.

“Khususnya pariwisata Lombok yang saat ini masih dalam masa recovery untuk bangkit kembali paska gempa,” katanya.

Seminar ini diikuti oleh kalan-

gan akademisi, peneliti, praktisi, dosen dan guru, mahasiswa serta pemerhati pariwisata dengan lima keynote speaker dari dalam dan luar negeri, yaitu Prof. Adrian Vickers dari The University of Sydney. Prof. Badaruddin Mohamed, M.Sc.,Ph.D., dari School of Housing, Building, and Planngin, Universiti Sains Malaysia.

Paul Green, Ph.D., dari School of Social and Political Sciencs. Prof.

Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Lit., dari Udayana University.

Dan, Dr. Drs. Syech Idrus, M.Si., dari Mataram Tourism Insitute.

Selain itu ada sebanyak 56 papers dan 79 pemateri dari 21 institusi di seluruh Indonesia. sebanyak 95 peserta seminar dan 25 tamu undangan mengikuti kegiatan seminar nasional itu.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., dalam sambutannya mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Suistainable Tourism atau pariwisata berkelanjutan telah menjadi isu global dan pusat perhatian bagi organisasi pariwisata dunia, pemerintah, media, praktisi, mau pun akademisi.

“Menggemanya isu ini se-

bagai refleksi dari kesadaran kita terhadap masifnya dampak negatif pariwisata, di samping besarnya manfaat dan kontribusi positif kehadiran pariwisata bagi hidup dan kehidupan kita,” ujar Halus Mandala.

Indonesia telah menerapkan konsep ini melalui Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar internasional dari Global Su-

istainable Turism Council (GSTC).

Implementasi konsep Suistainable Tourism, kata Halus, merupakan pekerjaan besar, memerlukan waktu yang sangat panjang, perlu perjuangan yang berkesinambungan,sertakomitmenyangkuatdari para stakeholders, setidaknya terhadap tiga hal yakni bidang ekonomi, SDM, dan lingkungan.

Sebagai wujud komitmen terhadap Suistainable Tourism, STP Mataram secara konsisten

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., (ketiga dari kanan) berfoto bersama dengan pejabat yang mewakili Gubernur NTB dan pembicara The First Suistainable Tourism National Seminar di Hotel Lombok Vaganza, STP Mataram pada Sabtu (31/8).

akan menyelenggarakan seminar internasional berkesinambungan, diselenggarakan setiap bulan Agustus dengan Suistainable Tourism sebagai tema besar. Halus mengatakan, setiap tahun STP Mataram akan mengambil subtema kekinian. “Selanjutnya dipastikan seminar Suistainable Tourism ini akan berskala internasional sebagai calendar of event tetap,” katanya.

Gubernur NTB yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Aparatur, Hukum, Politik, dan Pelayanan Publik, Ir. H. Swahip, MT., mengatakan seminar nasional ini merupakan forum pembangunan pikiran yang perlu ditunjang dengan kegiatan yang mampu membangun jiwa, di mana pariwisata adalah salah satunya.

“Harapan saya, tentu acara ini dapat memberikan sumbangsih ide dan pikiran kreatif dan inovatif serta konstruktif dalam upaya percepatan pemulihan sektor pariwisata NTB, dalam rangka mewujudkan industri pariwisata NTB yang unggul dan berdaya saing,” kata Swahip. (ron)

kan teknologi informasi dengan membuat perkuliahan secara daring, menghadirkan dosen-

dosen asing untuk mengisi mata kuliah maupun seminar dan kuliah umum. (dys)

(Suara NTB/dys)

LANTIK - Rektor Unram H. Lalu Husni melantik Dekan Fakultas MIPA dan pejabat eselon IV lingkup Fakultas MIPA, Sabtu (31/8).

Unram Raih Medali di Pimnas Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) memperoleh dua medali pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke- 32 2019 yang diadakan di Universitas Udayana Bali sejak tanggal 27 sampai 31 Agustus 2019.

Pimnas ke-32 diikuti 1.614 mahasiswa yang terdiri dari 460 tim PKM dari 120 perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari seluruh Indonesia.

Dua medali itu yakni medali perak pada kategori poster di bidang PKM PSH dengan judul Solidaritas Sosial Besiru dalam Daya Juang Masyarakat Pasca Gempa di Desa Sembalun Bumbung, dan medali perunggu di bidang PKM M dengan judul EKOFISH Program Edukasi Optimalisasi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove pada Masyarakat Dusun Cemara Lombok Barat.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unram Prof. Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum., dalam rilis yang diterima Suara NTB, menyampaikan Pimnas ke-32 Di Universitas Udayana bagi Unram adalah babak baru yang mem-

bahagiakan karena Tim Pimnas Unram diikuti oleh empat kelompok PKM. “Alhamdulillah duakelompok mendapat juara yaitu 1 perak dan 1 perunggu. Hal tersebut tentu membawa kebahagiaan bagi saya sebagai Warek 3. Apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa dosen pembimbing, tim penguatan PKM Unram serta semua pihak yang telah mempersiapkan kesuksesan ini,” ujar Natsir.

Natsir juga berpesan pada mahasiswa yang telah bersungguh-sungguh mencoba mengajukan karyanya dalam PKM ini,tapibelum mendapat kesempatan hingga ke Pimnas ataupun yang telah sampai Pimnas, namun belum membawa pulang gelar juara agar tetap bersemangat dan berinovasi, sehingga pada kesempatan lain akan berhasil menjadi juara.

Ucapan terima kasih juga disampaikan terkhusus pada Rektor Unram,Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum.,yangterus memotivasi dan memberikan baik material maupun non materialdengan sangat luar biasa bagi tim PKM Unram.(ron)

(Suara NTB/ist)

MEDALI - Mahasiswa Unram yang berhasil meraih medali pada Pimnas ke- 32 2019 yang diadakan di Universitas Udayana Bali.

Selasa, 3 September 2019

Wabup Dukung Langkah Polres Tindak Pelaku Karhutla Sumbawa Besar (Suara NTB) Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumbawa kian marak. Apalagi musim kemarau seperti saat ini, karhutla terjadi di banyak tempat, yang disebabkan baik karena faktor ulah manusia yang melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan.

Maupun yang terjadi karena faktor alam. Bahkan tercatat hingga 31 Agustus, terdapat 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ditangani Dinas Damkar.

“Kami mengapresasi Dinas Damkar dan Satuan (Suara NTB/ist) Pemadam Kebakaran, atas H. Mahmud Abdullah kesigapan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi di Kabupaten Sumbawa,”kata Wabup, Senin (2/9).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mendukung penuh langkah Kapolres Sumbawa yang akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Sumbawa.

Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Sebab dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan ini sangat serius. Antara lain berdampak pada rusaknya ekosistem hutan.

Kemudian, lanjt Wabup, asap yang ditimbulkan akan menjadi polusi udara dan juga bisa mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan juga akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, dan berkurangnya sumber air bersih karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang dapat menampung cadangan air. (arn)

SUARA NTB

Halaman 11

KONI NTB Usulkan Anggaran Rp20 Miliar Mataram (Suara NTB) Atlet NTB dibebankan target 17 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Terkait dengan target tersebut Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengajukan anggaran Rp20 Miliar untuk mempersiapkan atlet mengikuti ajang multi event olahraga nasional itu.

“Kita ajukan anggaran Rp20 Miliar untuk tahun 2020, karena atlet NTB akan menghadapi PON di Papua tahun 2020,” ucap H. Andy Hadianto dihubungi Suara NTB via ponselnya, Minggu (1/9) lalu.

Dikatakan Andy, anggaran

sebesar Rp20 Miliar itu akan diperuntukan persiapan kontingen NTB menghadapi PON XX 2020. Apalagi NTB memasang target 17 medali emas sehingga persiapan atlet lebih dimaksimalkan. Diantara program KONI NTB

tahun 2020 kata Andy melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) bagi atlet yang telah lolos PON XX di Papua tahun 2020.

Selain itu, KONI NTB juga akan memberikan kesempatan atlet mengikuti try out

guna meningkatkan pengalaman tanding. Kemudian anggaran tersebut akan digunakan untuk bonus atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di PON tahun 2020.

Terkait anggaran Rp20 Miliar yang diusulkan KONI NTB tersebut diharapkan dapat direalisasikan oleh Pemprov NTB. Sebab KONI NTB butuh dukungan anggaran yang relatif besar dalam rangka mempersiapkan atlet menghadapi PON 2020.

Apalagi target NTB di PON 2020 cukup berat yakni meraih 17 medali emas.

Bagi NTB target 17 medali emas cukup berat, sebab sejauh ini NTB paling banyak meriah 11 medali emas, 10 perak dan 18 perunggu di PON Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Namun dengan didukung anggaran yang memadai pimpinan KONI NTB optimis kontingen NTB bisa mewujudkan target 17 emas di PON di Papua tahun 2020. (fan)

Penyesuaian Struktur OPD Ditarget Rampung Akhir Tahun Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan rampung akhir tahun 2019 ini. Saat ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) setempat masih mengutak atik tiap bagian kerja di seluruh SKPD agar menyesuakian aturan yang ada.

“Sekarang (bagian) organisasi masih menyusun. Targetnya kan akhir tahun ini selesai. Dan awal 2020 kita sudah punya struktur OPD baru yang benar-benar semua (Suara NTB/bug) sesuai nomenklatur kerjanH. Malik Nurdin ya,” terang Asisten Administrasi Umum dan Aparatur, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si. Penyesuaian struktur OPD itu dilakukan Pemda KSB dikarenakan adanya beberapa OPD yang saat ini bagian kerjanya tidak lagi memiliki kesesuaian nomenklatur kerja. Menurut H. Malik, ada beberapa OPD saat ini yang bagian kerjanya seharusnya tidak lagi menjadi urusan mereka. Sebab pada level keorganisasian kerja pemerintah yang lebih tinggi, terutama di kementerian. Urusan kerja tersebut sudah berpindah dari kementerian satu ke lainnya. “Nah karena pindah maka tidak sinkron kemudian antar bagian dalam satu OPD. Dan pada akhirnya menyulitkan koordinasi,” timpalnya.

H. Malik mengaku, belum menerima laporan terbaru dari Bagian Organisasi terkait progres penyesuaian OPD tersebut. Namun ia sedikit memberi bocoran bahwa penyesuaian itu tidak menyebabkan bertambahnya jumlah OPD. “Tidak ada penembahan. Hanya rombak-rombak bidang saja kok. Jadi tidak ada SKPD baru lagi,” janji mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, penyesuian OPD itu harus dipastikannya selesai paling lambat Desember tahun ini. Pasalnya memasuki awal tahun 2020, bupati telah menginstruksikan agar tidak ada lagi bidang kerja yang luput dalam urusan tiap OPD. Atau ada bidang kerja yang tidak memiliki kesesuaian dengan nomenklatur kerja sehingga membuat sistem kerja terganggu.

“Kebutuhan lainnya, struktur OPD baru nanti akan kita pakai juga mendistribusikan pegawai (mutasi) sehingga semua bagian kerja ada personelnya,” imbuh H. Malik. (bug)

Penempatan Transmigran Baru Belum Ada Kejelasan Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum mendapatkan kepastian dari pemerintah terkait rencana penempatan transmigran baru di Blok Batu Nampar, kecamatan Sekongkang. Sekitar 572 hektar lahan, termasuk penduduk yang akan menempati sudah diusulkan terus disiapkan dengan harapan dalam waktu dekat ada keputusan Pemerintah.

Kepala Dinas Nakertrans, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, mengatakan, sesuai SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, maka proses penyiapan lahan lokasi baru harus segera dilakukan.

Sampai saat ini Pemkab belum mendapatkan informasi terbaru terkait rencana penempatan transmigran baru di lokasi tersebut. Meskipun demikian, pihaknya mengaku sudah mulai mengusulkan sekitar 200 kepala keluarga (kk) yang akan menempati lokasi baru tersebut. Itu artinya, masing-masing orang akan diberikan lahan sekitar dua hektar baik itu untuk membangun rumah dan juga perkebunan. Sehingga para transmigran baru ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan angka kemiskinan juga akan mampu diturunkan secara signifikan. Bahkan lokasi baru yang akan ditempati tersebut dijamin tidak ada lagi masalah baik itu tanah ulayat (adat) maupun masalah lainnya.

“Memang belum ada informasi terbaru terkait rencana penempatan di Blok Batu Nampar sampai dengan saat ini. Kendati demikian, lahan untuk penempatannya sudah kita siapkan tinggal menunggu waktu saja untuk ditempati,” ungkapnya. Dikatakannya, terkait dengan warga yang akan ditempatkan di lokasi baru tersebut, pihaknya saat ini tengah mengusulkan ke Pemerintah supaya bisa 80-20. Itu artinya, 80 persen ditempati oleh masyarakat KSB. Dengan jumlah 80 persen tersebut, pihaknya sangat berharap porsi utama yang akan diberikan bagi masyarakat di desa Talonang Baru sedangkan sisanya akan dipilah lagi untuk diisi oleh tujuh kecamatan lainnya. Sedangkan porsi untuk warga dari luar KSB akan mengambil jatah 20 persen yang disiapkan.

Pemkab KSB sengaja mengusulkan supaya daerah penempatan didominasi oleh masyarakat lokal, supaya tidak kecemburuan antara masyarakat asli dengan pendatang yang ditempatkan di kawasan transmigran. Kendati demikian, pihak terkait tidak bisa mengintervensi lebih jauh karena masalah itu merupakan hak dan wewenang dari Pusat. Tapi yang jelas 200 KK yang sudah diusulkan ke Kementerian di awal tahun 2019 lalu merupakan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Sekongkang dan kecamatan lainnya yang berada di KSB. “Kita sudah usulkan ke Kementerian PDT terkait jumlah KK yang akan menempati lahan yang kita siapkan itu, tinggal menunggu proses selanjutnya. Kita juga berharap dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian waktu sehingga kita bisa langsung mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat penempatan nanti,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/fan)

SIRNAS - Wakil dari PB. Gemilang Mataram, pasangan Dwi Badryyah Maharani/Oryzha Lativa tengah menerima bola drop shot pendek dari lawannya saat tanding di hari pertama Sirnas Bulutangkis Li Ning NTB Open, di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (2/9).

Maharani/Oryzha Melenggang ke Perempat Final Mataram (Suara NTB) Turnamen Djarum Sirkuit Nasional (Sirnas) Li Ning Nusa tenggara Barat Open 2019 telah dimulai, di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram , Senin (2/9). Pasangan ganda remaja putri wakil dari PB. Gemilang Mataram, Dwi Badryyah Maharani/ Oryzha Lativa berhasil melaju ke perempat final usai mengalahkan pasangan dari PB. Perkhanti, Bali, NI Komang Radha Gayatri Dewi Sutama/ Putu Dinda Ratna Pratiwi dengan skor 2-0 (21-19 21-19).

Tampil di hari pertama pasangan Maharani/Oryzha sempat merasa tegang. Hal itu dikarenakan mereka baru

pertama tampil berpasangan di event itu. Namun lambat laun permainan mereka berjalan baik sehingga mampu meredam bola-bola cepat yang diarahkan oleh lawannya.

Penampilan tim NTB dengan tim Bali di event itu berjalan ketat dengan selisih angka kemenangan yang tidak begitu jauh di babak pertama yakni 21-19. Selanjutnya di babak kedua pasangan Maharani/Oryzha berhasil unggul dengan skor kemenangan yang sama 21-19.

“Untuk pertandingan hari ini aku seneng bisa menang dan besok masih main, biasanya langsung kalah, tadi juga hampir kalah juga, lawan-

nya juga seimbang sama kita, tapi kita yakin percaya diri masih bisa menang berkat doa orang tua,” ujar Oryzha diwawancara wartawan usai pertandingan.

Diakuinya, ia sempat tegang saat mengawali pertandingan, hal itu diakui karena rekannya agak tegang. Apalagi mereka merupakan pasangan baru tampil di Sirnas tersebut.

Maharani/Oryzha menjadi perwakilan tuan rumah yang pertama berhasil melaju ke perempat final, pasalnya peserta di ganda remaja putri hanya 13 pasang. Uniknya, mereka tidak berharap banyak di turnamen djarum sirnas kali ini. Padahal kebanyakan

Atlet Peraih Emas O2SN SMP Nasional Terima Beasiswa Kota Bima (Suara NTB) – Atlet pencak silat mewakili Provinsi NTB, Claura Azzura Novendra, yang menyabet medali emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP di Semarang belum lama ini mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Bima.

Penghargaan yang diberikan berupa beasiswa uang tunai sebesar Rp10 juta. Proses serahterima penghargaan berlangsung di halaman Kantor Walikota Bima, Senin (2/ 9). Beasiswa tersebut diserahkan oleh Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan SH. Pada kesempatan itu, Ferry mengaku bangga terhadap prestasi yang ditorehkan oleh pelajar SMPN 1 Kota Bima ini, pada ajang Olimpiade tingkat nasional yang mewakili Provinsi NTB. Menurutnya, keberhasilan yang ditorehkan Claura hingga meraih posisi terbaik itu tidak terlepas dari latihan, disiplin, serta kerja kerasnya selama ini. Serta adanya support dan dorongan dari Pelatih, Orangtua dan Sekolah.

Cara yang dilakukan Claura hingga bisa mengantarkannya meraih medali emas tersebut bisa menjadi cerminan bagi etos kerja serta tata kelola Pemerintahan untuk mewujud-

(Suara NTB/Uki)

PENGHARGAAN - Claura Azzura Novendra, atlet O2SN tingkat SMP menerima penghargaan dari Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan, di halaman kantor Walikota Bima, Senin (2/9). kan clean government.

“Tidak mungkin kita merubah hal yang besar tanpa memulai dari hal kecil terlebih dahulu dari diri kita sendiri misalnya. Claura ini sudah membuktikannya,” ujar Wawali.

Wawali mengaku, penghargaan beasiswa yang diberikan merupakan bentuk apresiasi dan perhatian Pemerintah Kota Bima terhadap atlet-atlet yang berprestasi dan membawa harum nama daerah.

“Saya berharap kepada

Claura tidak melihat kecil dan besarnya penghargaan. Namun semata sebagai bentuk apresiasi,” harapnya.

Ferry berharap kepada Claura agar tidak berpuas diri terhadap prestasi yang diraih.

Ia meminta Claura serta para atlet-atlet Kota Bima yang lainnya agar bisa terus berlatih untuk meraih prestasi yang lebih membanggakan.

“Terus berlatih agar bisa menorehkan prestasi yang lebih tinggi lagi,” pungkas Ketua KONI Kota Bima. (uki)

pemain ingin juara, tapi mereka berusaha tampil maksimal soal hasil nanti. Mereka pun mengungkapkan kegembiraan bermain di Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Nusa Tenggara Barat Open 2019.

“Seneng Alhamdulillah bisa main di lapangan bagus, biasanya main di lapangan lantai semen aja. Terus bisa main sama lawan dari luar daerah sama di tonton sama orang banyak, bagus buat kita jadi nambah pengalaman,” lanjut Oryzha. “Masuk babak selanjutnya udah bersyukur, yang penting nambah pengalaman sama nambah temen,” sambung Maharani.

Selanjutnya Maharani/

Oryzha akan berhadapan dengan wakil dari PB. Djarum, Kudus, Assyfa Rizki Rahayu/ Puspa Rosalia Damayanti penyandang unggulan kedua di turnamen ini. Maharani/ Oryzha pun mengungkapkan harapannya di Djarum Sirnas kali ini.

“Di turnamen kali ini, kita hanya mencari pengalaman, tidak berharap lebih, apalagi target. Kita ngga ada target, kita hanya berharap turnamen di lombok diperbanyak, sirnas tahun depan di sini lagi pengennya, biar tambah temen lagi. Aku seneng main di turnamen sekelas Djarum Sirnas yang fasilitasnya bagus,” pungkas Oryzha. (fan)

NTB Bawa Pulang Dua Medali di Pra-PON Biliar Mataram (Suara NTB) Kontingen Biliar NTB berhasil membawa pulang dua medali di Pra-PON Biliar yang berlangsung di Jakarta 23-31 Agustus 2019. Dua medali yang diraih atlet NTB terdiri dari satu perak dan satu perunggu.

Ketua Umum Pengprov Persatuan Biliar Indonesia (POBSI) NTB, Bahtiar Thamrin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (2/9) mengatakan satu perak diraih oleh Abdul Wahid di kelas bola 8 perorangan sementara medali perunggu diperoleh M. Rifaid di kelas bola 9 perorangan putra.

“Alhamdulillah atlet NTB berhasil meraih dua medali, satu perak dan satu perunggu. Ini pertama kali atlet kita bisa merebut medali di PraPON,” ucapnya.

Sukses meraih satu medali perak dan satu medali perunggu, kontingen NTB yang diperkuat sembilan atlet berhasil menempatkan posisi NTB di peringkat 16 besar dalam kelasemen perolehan medali yang melibatkan 28 provinsi. Sementara juara umum diraih oleh Jawa Barat (Jabar) dengan raihan 5 emas, 4 perak dan 4 perunggu, disusul DKI Jakarta di peringkat kedua dengan raihan 4 emas 3 perak dan 4 perunggu. Dengan di peringkat ketiga diraih oleh

Yogjakarta dengan raihan 4 emas, 1 perak dan 1 perunggu.

Selain meraih dua medali, cabor beliau NTB juga sukses meloloskan Abdul Wahid mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Abdul Wahid meraih tiket PON setelah merebut tiket semifinal di ajang Prakualifikasi PON itu, sementara M. Rifaid yang meraih medali perunggu gagal meraih tiket PON, karena kalah di pertandingan perebutan peringkat tiga besar.

“Di bola sembilan diambil tiga orang saja ikut PON, sementara M. Rifaid kalah di final perebutan juara tiga, sehingga tidak lolos PON,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya kontingen NTB menurunkan tujuh atlet putra dan dua putri. Dua atlet putrinya adalah Dewi Suriani tampil di single bola 9 dan 10 dan Ni Made Mertasari di single bola 9 dan 10. Sementara tujuh atlet putra adalah M. Rifaid (single & ganda bola 9), Nengah Agus (single & ganda bola 9), Deni Saputra (single & ganda bola 8), Abdul Wahid (single & ganda bola 8), Ahmad Juli Eka (single bola 10, 15 & ganda bola 15), Bayu Saputra (single 10 & ganda bola 10, 15) dan Alvin SP. Tujuh atlet lainnya gagal meraih medali, mereka tersingkir dibabak penyisihan Grup. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 3 September 2019

Halaman 12

Prodi Sosiologi Unram Bentuk Komunitas Pemuda Kreatif Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk riil pengabdian pada masyarakat, Program Studi Sosiologi Universitas Mataram menginisiasi pembentukan komunitas pemuda kreatif Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar).

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak Agustus lalu itu dimulai dengan beberapa kali diskusi (Focus Group Discussion), dan Minggu (1/9), berlangsung launching Komunitas Pemuda Kreatif Desa Guntur Macan sekaligus workshop di di Kantor Desa Guntur Macan. Acara yang diikuti sekitar 30 pemuda-pemudi tersebut berisi pemaparan Urgensi Komunitas Pemuda Kreatif sekaligus Launching Komunitas, Workshop Cara

Kreatif Mengolah Botol Bekas Menjadi Hiasan Berharga, serta pelatihan Cara Kreatif Membangun Jejaring Pasar Online dari Rumah Sendiri.

“Komunitas ini perlu dibentuk guna mewadahi pemuda untuk berkreasi, sekaligus menjaga semangat untuk terus berkarya,” terang Aprianto, Koordinator Komunitas.

Pihaknya optimis adanya komunitas ini akan mendorong pemuda konsisten dan istiqomah dalam menjalankan usaha-usaha kreatif.

Sementara Sosiolog Unram Muhammad Arwan Rosyadi, S.Sos., MA., menegaskan, selain sebagai kekutan moral dan cadangan masa depan, pemuda adalah agen perubahan. ‘’Dan dalam pemikiran Arnold Toynbee (ilmuwan so-

sial), perubahan sosial dipelopori oleh minoritas elite kreatif. Membentuk komunitas pemuda kreatif akan mendorong terjadinya perubahan sosial,” terangnya.

Adanya komunitas ini, tambahnya, akan memperkuat modal sosial. Komunitas menguatkan friendship (persahabatan) dan trust (saling percaya), sehingga menguatkan jejaring untuk saling membantu dan bekerja sama yang berdampak menjadikan anggota lebih mampu bertahan hidup.

“Kami berharap, komunitas ini terus eksis, dan menjadi embrio tumbuhnya kelom-

pok-kelompok kreatif di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, maupun kegamaan,” pungkasnya.

Pada sesi Cara Kreatif Membangun Jejaring Pasar Online dari Rumah Sendiri, peserta diajak untuk menjadikan smartphone tidak hanya untuk selfi dan eksis, namun dapat menjadikannya sebagai sarana membuka dan mengelola “toko online” yang pembelinya bisa sampai manca negara.

Selama bulan Juli hingga Oktober 2019 ini, Program Studi Sosiologi Unram menjalankan pengabdian dan penelitian di Desa Guntur

Macan. Prodi Sosiologi menugaskan empat dosennya, yakni Ir. Syarifuddin, M.Si, Dr. Taufiq Ramdani, Anisa Pusparani, M., serta Muhammad Arwan Rosyadi, S.Sos., M.A. Selain itu, enam mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan ini. (dys)

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 3 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Selasa, 3 September 2019

Parlementaria

Halaman 14

Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

65 Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2019-2024 Resmi Dilantik Mataram (Suara NTB) Sebanyak 65 anggota DPRD Provinsi NTB terpilih hasil pemilihan umum serentak 2019, resmi mengemban amanah sebagai wakil rakyat periode 2019-2024 setelah diambil sumpah jabatannya dalam rapat paripurna istimewa pelantikan, yang digelar pada Senin (2/9).

Pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, nomor : 161.523839 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi NTB masa jabatan tahun 2019-2024.

Dari 65 anggota DPRD NTB yang dilantik, 41 orang merupakan wajah baru. Sedangkan 24 orang lainnya

merupakan anggota petahana yang berhasil terpilih kembali pada Pemilu 2019 lalu. Ke 65 orang anggota DPRD Porvinsi NTB yang dilantik tersebut berasal dari 12 partai politik yang berhasil menempatkan kadernya masuk parlemen Udayana.

Kegiatan pelantikan wakil rakyat Udayana tersebut berlangsung lancar. Dihadiri oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, beserta jajaran pejabat OPD lingkup Pemprov NTB. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, seperti Kapolda NTB, Danrem 162/WB, beserta pejabat dari jajaran angkatan laut dan udara.

Selain itu, acara pelantikan juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah seperti Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan sejumlah pewakilan kepala daerah kabupaten/kota lainnya. Sejumlah pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-NTB juga ikut hadir. Selain itu, mantan Gubernur NTB, H. Lalu Serinata dan mantan Wakil Gubernur, Lalu Azhar serta H. Badrul Munir juga ikut menghadiri acara pelantikan. Mantan Ketua DPRD NTB, H. Mesir Suryadi dan Sunardi Ayub juga nampak hadir.

Selain dihadiri oleh kalangan pejabat dan mantan pejabat, pelantikan wakil rakyat NTB tersebut juga dihadiri oleh ratusan orang yang berasal dari keluarga dan pen-

dukung 65 lima orang anggota DPRD NTB yang dilantik. Pengambilan sumpah jabatan pelantikan anggota DPRD NTB periode 20192024 dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Dr. H. Kresna Menon, SH, M.Hum. Usai pengambilan sumpah jabatan, DPRD NTB kemudian menujuk pimpinan sementara yang dijabat oleh dua orang yakni Hj, Baiq Isvie Rupaeda dari Partai Golkar dan H. Ridwan Hidayat dari Partai Gerindra. Isvie dalam pidato pengantarnya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD NTB periode 2014-2019 yang telah mengakhiri jabatannya

2019-2024 ini dapat mempertahankan prestasi yang telah ditorehkan oleh anggota dewan sebelumnya.

Bahkan bisa lebih ditingkatkan untuk mewujudkan NTB yang gemilang. Gubernur pun mengajak 65 anggota dewan tersebut bersamasama membangun sinergi dengan pemerintah Provinsi untuk membangun daerah NTB. “Pemilu NTB adalah salah satu yang terbaik kualitasnya, karena itu saya yakin para wakil rakyat yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik. Harapan kita semua, amanat dan aspirasi masyarakat yang sudah dititipkan kepada kita, bisa kita laksanakan dengan sebaikbaiknya,” ujar Gubernur. (ndi/*)

dengan baik, dengan banyak meninggalkan prestasi.

Salah satu prestasi yang ditorehkan oleh anggota DPRD periode sebelumnya yakni produktivitas dalam menghasilkan Peraturan daerah, sebanyak 75 Perda selama lima tahun. Isvie berharap, untuk DPRD periode 2019-2024 bisa mempertahankan perestasi tersebut, bahkan ditingkatkan lagi. Sehingga DPRD NTB benar-benar menjadi lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dalam pidato sambutannya menyampaikan harapannya, bahwa DPRD NTB periode

65 Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang Dilantik Berasal dari 12 Partai Politik

PKB 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Drs. H. M. Jamhur H. Abdul Wahid H. Makmun, SH, M.Kn Akhdiansyah, S.Hi H. L. Hadrian Irfani, ST H. L. Pelita Putra, SH

Anggota DPRD NTB Partai Golkar

Anggota DPRD NTB PPP

Partai Gerindra 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Drs. H. Ridwan Hidayat Nauvar Furqoni Farinduan, SH, MBA Sudirsah Sujanto, S.Pd H. Machsun Ridwaini, S.Sos, MBA Drs. H. Haerul Warisin H. Abdul Talib, S.Sos H. Mori Hanafi, SE, M.Coom Lalu Wirajaya Lalu Sudiartawan, SH

PKS

Partai Demokrat 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TGH. Mahalli Fikri, SH R. Rahadian Soedjono H. Ismail, S.Ap H. A. Rahman H Abidini, SE Abdul Rauf, ST, MM H. Moh. Rais Ishak, SH Lalu Riadi. S.Sos, MH

TGH. Achmad Muchlis TGH. Satriawan, Lc, MA H. Abdul Hadi, SE, MM Sembirang Ahmadi, S.Ag, M.Si H. Syamsuddin Majid, SE Yek Agil TGH. Patompo, Lc, MH

PDI-P Partai Nasdem 1.

2.

3.

4.

5.

PAN

Multazam H. M. Khaerul Rizal, ST, M. Kom H. Bohari Muslim H. Asaat Abdullah, ST Raihan Anwar, SE, M.Si

(Suara NTB/ndi)

1. Ir. H. Misbach Mulyadi 2. Lalu Ahmad Ismail, SH 3. H. Umar Said, S.Ag, MH 4. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH 5. H. Mau’ud Adam, SH 6. Ir. H. Busrah Hasan, MM 7. Drs. H. A. Hafid 8. H. Fuaddi, SE 9. Lalu Satriawasndi, ST 10.Lalu Akhmad Yani, SE

(Suara NTB/ndi)

Partai Golkar

1.

2.

3.

4.

5.

H. Hasbullah Muis (Konco) H. Saefuddin Zohri, S.Ag H. Najamuddin Moestofa M. Nasir, ST, MT Adi Mahyudi

Anggota DPRD NTB Partai Gerindra

1.

2.

3.

4.

Ir. Made Slamet, MM H. Raden Nuna Abriadi, S.Ip Lalu Budi Suryata, SP Drs. H. Ruslan Turmuzi

Partai Hanura

1. Ahmad Dahlan, S.Sos

PPP 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Drs. H. Muzihir Muhammad Ruslan, SH Dr. TGH. Hazmi Hamzar, SH, MH Rusli Manawari Syirajudin, SH Moh. Akri, SH Drs. H. M. Adung

Partai Berkarya

1. Jalaluddin, S.Sos 2. A. Kahar Muhammad Rifai

PBB

1. H. Junadid Arif, SP 2. Ir. H. M. Edwin Hadiwijaya, MM

(Suara NTB/ndi)

Sebanyak 65 Anggota DPRD NTB periode 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Ketua PengadilanTinggi Provinsi NTB dalam rapat paripurna pelantikan.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Anggota DPRD NTB PKS

Anggota DPRD NTB PDI-P

(Suara NTB/ndi)

Anggota DPRD NTB Partai Nasdem

(Suara NTB/ndi)

Anggota DPRD NTB Partai Demokrat

(Suara NTB/ndi)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serta pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-NTB ikut menghadiri pelantikan anggota DPRD Provinsi NTB

Anggota DPRD NTB PKB

Gubernur NTB memberikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024 usai dilantik Anggota DPRD NTB PAN

Anggota DPRD NTB PBB, Berkarya dan Hanura

Penyerahan palu Ketua DPRD Provinsi NTB kepada pimpinan sementara, Hj. Baiq Isvie Rupaeda

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 3 September 2019

Gubernur Optimis Dewan Baru Bisa Majukan NTB Dari Hal. 1 Dr. Zul dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota dewan yang dilantik. ‘’Selamat mengemban amanah rakyat,’’ ujarnya. Anggota dewan terpilih diharapkan mampu meneruskan kerja anggota dewan sebelumnya dan menjadikannya sebagai motivasi.

Menurut Dr. Zul, anggota dewan yang terpilih dan dilantik saat ini merupakan orangorang terbaik yang akan mengabdi bagi kemajuan masyarakat dan daerah NTB. Untuk itu ia mengajak, seluruh anggota dewan membangun sinergi untuk membuat daerah menjadi lebih baik.

Selain itu, gubernur juga menyampaikan terimakasih atas pengabdian untuk daerah yang diberikan anggota dewan sebelumnya.

Ketua Sementara DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH., dalam sambutannya pada pelantikan tersebut menekankan bahwa semua gagasan dan mekanisme dari dewan sebelumnya pasti akan dilanjutkan oleh anggota dewan masa jabatan 2019-2024.

Terutama yang belum terlaksana pada masa jabatan ang-

gota dewan 2014-2019.

Menurut Isvie semua prestasi NTB dalam berbagai bidang akan dijadikan penunjang oleh anggota dewan pada masa berikutnya. Isvie mengajak seluruh anggota dewan terpilih agar mengemban amanah masyarakat dengan baik.

Serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan NTB Gemilang di masa akan datang.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, Bupati/Walikota se-NTB, Forkopimda Provinsi NTB. Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se-NTB, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode sebelumnya. Tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua dan anggota KPU seNTB, Bawaslu se-NTB, serta perwakilan organisasi serta LSM. Ke-65 anggota DPRD NTB itu, merupakan hasil dari Pemilu 2019. Sebanyak 20 orang diantaranya merupakan anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang terpilih kembali menjadi anggota legislatif masa jabatan 2019-2024. (bay)

Paham Ekonomi Mikro dan Makro, Jangan Abai Sistem Kebencanaan Dari Hal. 1 Yang paling mendasar saat ini terkait lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Seperti diketahui, lapangan kerja dari pemerintah sangat terbatas.

Swasta juga demikian.

Di dalam ekonomi mikro, bagaimana para anggota dewan dapat mencari terobosan-terobosan yang bisa dipenuhinya harapan masyarakat luas ini tentang lapangan kerja. ‘’Mungkin dia harus ikut mendorong tumbuh kembangnya industri-industri kecil, menengah yang ada di NTB. Kemudian bagaimana dia juga ikut menstimulasi investasi luar. Singkatnya lapangan pekerjaan itu menjadi harapan banyak masyarakat,’’ katanya.

Pemda juga tak sepenuhnya mampu menjawab persoalan ini. ‘’Di sinilah peran anggota dewan ikut memikirkan jalan keluarnya. Sebagaimana dia dipilih masyarakat untuk menjawab harapan masyarakat pemilihnya.’’ ‘’Lapangan pekerjaan ini sangat mendesak. Bayangkan anak SMK saja tidak bisa bekerja. Kan lucu. Ini yang mesti dicari tahu persoalannya. Padahal lulusan SMK disetting lebih cepat mendapatkan pekerjaan dengan kemampuan yang dimilikinya. Tapi kok bisa tidak memenuhi itu. ini persoalan ekomomi mikro yang harus dijawab,’’ ujarnya.

Lalu soal ekonomi makro.

Sebagai kebijakan ekonomi yang dilahirkan oleh pemerintah. Misalnya yang berkaitan dengan tingkat inflasi. Adanya kenaikan dan turunnya harga-harga kebutuhan pokok. ‘’Dia harus mengerti kenapa tiba-tiba harga naik, atau kenapa tiba-tiba harga turun.

Dan apa solusinya? Para anggota dewan sudah harus tahu.

Karena anggota dewan ini adalah yang terpilih, terpelajar dan sudah matang. Semua hal

bisa dilakukan dengan baik untuk menjawab tantangan ekonomi di daerah,’’ katanya.

Perhatikan Sistem Kebencanaan Dilantiknya 65 anggota legislatif DPRD NTB masa jabatan 2019-2024 diharapkan membawa angin segar bagi kemajuan pembangunan daerah. Salah satunya terkait penyusunan sistem untuk menanggulangi potensi bencana NTB yang masih butuh banyak perhatian dan pembenahan regulasi.

Untuk itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kebencanaan mengharapkan, anggota Dewan yang baru bisa memberikan dukungan yang cukup bagi pembenahan sistem kebencanaan di NTB. ‘’Semoga Dewan terpilih memberikan perhatian yang khusus terhadap kebencanaan di NTB,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (2/9) di Mataram.

Diterangkan Ahsanul, NTB memiliki potensi kebencanaan yang cukup besar mengingat posisinya yang berada tepat di jalur cincin api. Dari 16 jenis bencana yang ada, 11 diantaranya sangat mungkin terjadi di NTB. ‘’Kami sangat berharap kita bisa bersinergi,’’ ujar mantan Kadis Sosial NTB tersebut.

Sebagai OPD yang membidangi kebencanaan, Ahsanul menerangkan pihaknya secara aktif akan memberikan masukanmasukan dan harapanharapan kepada anggota dewan yang baru. Ahsanul sendiri merasa optimis dewan yang baru saja dilantik pada Senin (2/9) itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan Pemprov NTB. (bul/bay)

Nasib 223 P3K Pemprov Masih Menggantung Dari Hal. 1 ‘’Mungkin bisa ditanyakan ke BKN. Sampai sekarang belum keluar NIP mereka,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Senin (2/ 9) siang.

Fathurrahman mengatakan, Pemprov dalam hal ini BKD NTB tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait SK pengangkatan 223 P3K yang sudah dinyatakan lulus seleksi. Namun hingga kini belum ada informasi resmi terkait hal tersebut.

Pada pertengahan Mei lalu, BKN memutuskan sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB lulus menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi P3K Pemprov NTB. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus jadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Karena pengangkatan P3K hasil rekrutmen tahap I belum ada informasi dari pemerintah pusat. Maka rekrutmen P3K tahap II masih belum

jelas. Meskipun pemerintah menyatakan akan membuka rekrutmen P3K tahap II pada 2019 ini.

Pemprov NTB belum mengetahui secara pasti apakah rekrutmen P3K tahap II akan digelar tahun ini atau tidak. Karena pemerintah pusat akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait P3K kepada masyarakat.

Beberapa hal yang akan disosialisasikan pemerintah pusat terkait P3K antara lain sistem penggajian, model rekrutmen dan sebagainya. Ia mengatakan Pemda mengharapkan rekrutmen P3K bisa dilakukan tahun 2019 ini untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang masih kekurangan.

Untuk rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2019, Pemprov NTB telah mengusulkan 800 formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Dengan rincian, 500 formasi CPNS dan 300 formasi P3K. Untuk rekrutmen CPNS diperkirakan akan dilakukan Oktober mendatang. (nas)

Halaman 15

Tingkatkan Pelayanan KB

BKKBN NTB Gelar ’’Pre-Service Training’’ Mataram (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB menggelar penguatan program Pre-Service Training bagi institusi pendidikan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram), Senin (9/2). Kegiatan tersebut merupakan yang pertama digelar di NTB guna meningkatkan standarisasi tenaga kesehatan serta pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) di NTB. Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si., menerangkan bahwa dihadirkannya program Pre-Service Training di NTB adalah untuk menjawab masalah kependudukan yang menjadi bagian dari program pembangunan. “BKKBN pusat maupun provinsi harus meningkatkan kinerja dan memperkuat kerjasama dengan seluruh mitra kerja dan stakeholder,” ujarnya kepada Suara NTB ditemui seusai kegiatan.

Program Pre-Service Training

sendiri ditujukan untuk menyukseskan tercapainya target dan sasaran dari RPJMN/Restra 2015-2019. Di antaranya persentase Laju Pertumbuhan Penduduk 1,38 persen; angka kelahiran total per wanita usia subur (WUS, 15-49 tahun) 2,37 persen; persentase pemakaian kontrasepsi 65,2 persen; persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 10,60 persen, angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun 46 per 1000 kelahiran, dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 7,1 persen.

“Perlu dilakukan penajaman arah kebijakan dan strategi,” ujar Makripuddin. Dengan diadakannya Pre-Service Training di FK Unram diharapkan muncul tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB untuk memenuhi kebutuhan di fasilitas kesehatan. Hal itu disebut Makripuddin akan sangat mendukung tercapainya pelayanan KB yang maksimal dan berkualitas.

BKKBN NTB telah mengirimkan perserta yang berasal dari FK Unram dan FK Univer-

sitas AL-Azhar untuk mengikuti Modul Training of Traine (TOT) ke Yogyakarta. “Alhamdulillah kegiatan pre service ini bisa langsung ditindaklanjuti oleh FK Universita Mataram,” ujar Makripuddin.

Sebagai salah satu terobosan yang dilakukan oleh Menanggapi hal tersebut Wakil Dekan III FK Unram, dr. Arfi Syamsun, Sp.F., menerangkan bahwa dari segi akademis mahasiswa Kedokteran Unram telah dibekali kompetensi sesuai standar kompetensi dokter Indonesia. Hal itu termasuk pemasangan KB jangka panjang seperti implant dan KB spiral (IUD). “Itu sudah ada dalam keterampilan medik,” ujar Arfi dalam sambutannya.

Pemenuhan kompetensi KB wajib hukumnya bagi Mahasiswa FK Unram. “Kalau tidak lulus, (mereka) tidak bisa selesai (kuliah) seperti ini,” ujar Arfi.

Namun, diakuinya bahwa aspek yang perlu ditingkatkan adalah praktik langsung lapangan, di mana dalam kurikulum di FK seluruh Mahasiswa masih ber-

(Suara NTB/bay)

Foto bersama Tim Pre-Service BKKBN NTB, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si., Wakil Dekan III FK Unram, dr. Arfi Syamsun, Sp.F., dan beberapa peserta Pre-Service Training. latih menggunakan boneka. “Kalau pada manusia beneran, saya belum jamin,” sambungnya.

Untuk itu, Arfi menerangkan pihaknya menyambut hangat program Pre-Service Training yang diadakan BKKBN. Hal itu sebagai salah satu bentuk pemahiran yang memang harus

diambil oleh mahasiswa Kedokteran sebelum mulai melaksanakan praktik medis apapun.

“Pemahiran itu selama 10-12 bulan. Mudah-mudahan salah satu pemahiran yang akan diberikan adalah pemasangan KB jangka panjang,” ujarnya. (bay)

Program Pembiayaan UMi

Lotim dan PIP Tandatangani Nota Kesepakatan Selong (Suara NTB) Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemkab Lombok Timur (Lotim) dengan tujuan penguatan manfaat program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha mikro. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Lotim, Sabtu (31/8).

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan Plt Direktur Utama PIP, Joko Hendratto yang diwakili Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi PIP, Sochif Winarno dengan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.

Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi PIP, Sochif Winarno menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk bersinergi dan menumbuhkembangkan pelaku usaha mikro dan ekosistem usaha yang terlibat di dalamnya.

Dengan tetap mempertahankan aspek kearifan lokal di daerah Lombok Timur.

Sejak diluncurkan oleh Kementerian Keuangan di tahun 2017, BLU PIP memiliki fokus untuk menyalurkan Pembiayaan UMi untuk usaha mikro yang belum dapat difasili-

tasi oleh perbankan. Capaian penyaluran pembiayaan UMi secara nasional, kata Winarno sebanyak 1.005.539 debitur dan total penyaluran sebesar Rp2,79 triliun.

Kemudian untuk Provinsi NTB mencapai jumlah penyaluran sebanyak 9.474 debitur dan total nilai pembiayaan sebesar Rp32,4 miliar.

Khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Timur, jumlah penyaluran Pembiayaan UMi merupakan yang terbesar dibandingkan dengan daerah lain di provinsi NTB. Dengan penyaluran melalui 3 (tiga) Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT BAV linkage Koperasi Mitra Dhuafa, PT Pegadaian, PT PNM di mana jumlahnya mencapai sebanyak 1.511 debitur dengan total nilai Pembiayaan UMi sebesar Rp6,93 Miliar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah Lombok Timur memiliki potensi jumlah usaha mikro yang cukup besar.

Adanya sinergi bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan BLU PIP dapat lebih memperbanyak ketersediaan akses pembiayaan dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemda Lotim telah memiliki beberapa program yang dapat disinergikan dan se-

laras dengan program Ultra Mikro (UMi). Salah satunya adalah program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan usaha kecil. Serta pengembangan sistem pendukung usaha kecil yang dijalankan melalui Dinas Koperasi dan UKM Lotim.

Melalui program tersebut pelaku usaha mikro akan mendapatkan peningkatan kapasitas berupa fasilitas pelatihan, promosi produk, bahkan pembuatan lapak kaki lima. Sinergi bersama BLU PIP melalui program Pembiayaan UMi, akan menambah manfaat pada pelaku usaha mikro dengan pemberian akses dalam memperoleh pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp10 juta.

Sebagai informasi, bahwa dengan adanya sinergi program antar instansi pemerintah, maka Kementerian Keuangan melalui BLU PIP akan berperan menyediakan program Pembiayaan UMi. Kemudian Pemda yang bekerjasama akan menyediakan program pembinaan bagi pelaku usaha mikro untuk dapat naik kelas, pemberian daftar calon debitur yang potensial serta pembinaan lembagalembaga yang akan menjadi linkage.

Hal tersebut akan mendorong perluasan jangkauan

pembiayaan UMi dan memperbanyak masyarakat yang terfasilitasi program ini. Kerja sama seperti ini juga dapat diperluas ke bidang lain, seperti penyediaan tenaga pendampingan, penyediaan program pelatihan, atau kerja sama lain yang disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemda.

Pemda Lotim juga telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), salah satunya yaitu PT Selaparang Finansial. Dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama ini dapat menjadi jembatan bagi PT Selaparang Finansial untuk turut serta menjadi mitra dalam program Pembiayaan UMi.

PT Selaparang Finansial telah memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun dalam memberikan pemodalan bagi pelaku UMKM sehingga memiliki potensi untuk menjadi lembaga linkage maupun Penyalur Pembiayaan UMi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Pusat melalui BLU PIP dan Pemda Lotim secara bersama - sama akan terus membimbing, dan mengembangkan penyalur maupun mitra program UMi. Sehingga dapat tumbuh sebagai penyalur Pembiayaan UMi yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi para pelaku usaha mikro. (nas)

(Suara NTB/kanwildjpbntb)

Proyek Bendungan Meninting Molor Dari Hal. 1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, memang groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting molor. Tetapi ia mengatakan, persoalan lahan sudah tidak menjadi masalah.

Meskipun ada belasan KK masyarakat terdampak pembangunan bendungan yang belum menerima harga pembebasan lahan sesuai appraisal.

Dalam waktu dekat akan dilakukan groundbreaking pembangunan bendungan yang diharapkan akan mampu mengatasi persoalan krisis air bersih di Pulau Lombok ini. ‘’Sekarang sudah ndak masalah lahannya, hanya

nunggu waktu saja. Groundbreaking kira-kira awal minggu ini,’’ kata Azhar yang dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri pelantikan anggota DPRD NTB, Senin (2/9) siang.

Meskipun ada belasan KK yang masih menolak harga pembebasan lahan. Namun Azhar mengatakan lebih banyak masyarakat yang sudah menerima pembebasan lahan tersebut.

Bagi masyarakat yang menolak harga pembebasan lahan, maka akan dititip di pengadilan.

Pembangunan Bendungan Meninting akan dilakukan di atas lahan 90 hektare di Desa Meninting Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektare hingga ke Kecamatan Lingsar Lombok Barat.

Proyek itu dikerjakan dengan skema multi years, bersumber dari APBN tahun 2018 – 2022.

Tahap pertama nilai kontrak Rp 875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/Kont/ SNVT PB NT 1/905/2018. Lelang dimenangkan PT. Hutama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2019.

Sementara tahap kedua, lelang dimenangkan PT. Nindiya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp 481.334.

289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/906/2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2019. (nas)

Kejaksaan Mulai Selidiki Proyek Bank Sampah Dari Hal. 1 Aliansi Pemuda NTB datang sekitar pukul 11.00 Wita.

Mereka meminta Kejaksaan Tinggi NTB mengusut proyek NTB Zero Waste tahun 2018 senilai Rp1,5 miliar dan Rp 2,5 miliar.

Selain atasnama lembaga, laporan juga datang atasnama perorangan, Moh. Fihiruddin. Dia menyodorkan dokumen kepada petugas bagian penerima laporan di Bagian Tata Usaha (TU) Kejati NTB. Dalam dokumen yang dibawanya, dipaparkan sejumlah temuan pada kelompok penerima bantuan tersebar di Pulau Lombok. Diantaranya, Lombok Timur 15 kelompok, Lombok Tengah 12 kelompok, Lombok Berat 14 kelompok, Kota Mataram 3 kelompok dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) 6 kelompok. Spesifikasi bantuan seperti gudang, gerobak dan timbangan.

Di antara kelompok penerima itu versi Fihiruddin, ada yang diduga fiktif hingga kekurangan volume. “Saya sudah cek ke lapangan, ada masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan, tapi terdata sebagai penerima. Ada yang hanya dibantu gudang

saja, ada yang cuma dapat timbangan. Juga ada yang hanya menerima bantuan gerobak. Bahkan ada yang sama sekali tidak dapat bantuan,’’ kata Fihir – sapaannya – membeberkan materi laporannya.

Dirincinya, total bantuan Rp4 miliar, dengan rincian untuk tahun 2018 mencapai Rp1,5 miliar, berlanjut tahun 2019 senilai Rp 2,5 miliar dengan modus yang sama dan dikelola Bank Sampah BS sebagai pihak ke tiga pengelola program NTB Zero Waste.

Hanya saja, tahun ini proses pelaksanaan masih berjalan.

Dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB), masingmasing kelompok menerima bantuan Rp30 juta, terbagi untuk peralatan dan pembinaan. ‘’Nilai peralatan Rp20 juta per kelompok, untuk pembinaannya Rp10 juta,’’ sebutnya.

Selain kekurangan spesifikasi, indikasi fiktif bantuan ditemukan pada sejumlah kelompok, karena tidak sepeser pun menerima bantuan. Seperti di Lombok Utara, ada enam kelompok dengan nama yang sama, Bank Sampah 7,0 SR. Fihir mengaku untuk mempertanggungjawabkan laporannya, sudah meminta tan-

da tangan di atas materai kelompok yang membantah menerima bantuan.

Terkait anggaran tahun 2019, Fihir juga sudah mengecek ke lapangan.

Modusnya hampir sama, meski sebagian sedang berjalan.

Atas laporannya itu, ia meminta Kajati NTB Arif, SH.,MM melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH untuk memproses dokumen yang sudah disodorkannya. Ia juga meminta Aspidsus untuk mengawasi penggunaan anggaran tahun 2019. ‘’Kami meminta Kejaksaan melakukan penyelidikan.

Karena taksiran saya per kelompok itu hanya menerima Rp12 juta. Disalurkan melalui pihak ketiga, Namanya Bank Sampah BS,’’ ujarnya.

Jika ditotal keseluruhan, taksiran indikasi kekurangan volume mencapai Rp800 juta.

Ia mendorong Kejati NTB mendalami indikasi ini dengan memanggil pihak pihak terkait, selain Direktur Bank Sampah BS, juga tim yang terlibat di dalamnya. Bahkan ia mencurigai, aliran dana yang seharusnya dikelola Bank Sampah itu diterima oknum pengurus Parpol. (ars)

NOTA KESEPAHAMAN - Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi PIP, Sochif Winarno dan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menandatangani nota kesepakatan bersama terkait penguatan manfaat program pembiayaan UMi di Pendopo Bupati, Sabtu (31/8).

NTB Ramah Investasi dan Wisatawan Dari Hal. 1 Bersahabat dengan investasi.

Juga bersahabat dengan visiter yang datang ke Lombok dan Sumbawa,’’ ujar gubernur pada acara jamuan makan malam peserta simposium internasional ke - 6 APGN di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (2/9) malam.

Dengan kehadiran investasi dan wisatawan, diharapkan masyarakat NTB menjadi bahagia di daerahnya sendiri.

Kepada ratusan peserta simposium internasional APGN 2019, orang nomor satu di NTB ini mengajak mereka menikmati keindahan Lombok dan Sumbawa.

Para peserta yang berasal dari 30 negara itu diharapkan

bukan hanya menghadiri pertemuan simposium APGN. Tetapi juga dapat menikmati geopark Rinjani.

Diketahui, jumlah peserta yang mendaftar mengikuti simposium APGN 2019 di Lombok lebih dari 600 orang dari 30 negara. Kegiatan simposium internasional APGN 2019 mulai sejak 30 Agustus sampai 6 September mendatang.

Kegiatan simposium APGN di NTB menjadi istimewa. Karena Unesco akan memutuskan geopark yang turun kelas dan naik kelas.

Selain itu, Unesco juga akan memutuskan dua geopark nasional yang diusulkan pemerintah pusat, yakni Geopark Toba dan Geopark Belitung. (nas)

TP4D Tak Beri Toleransi Perpanjangan Waktu Dari Hal. 1 Meski ada aturan memperbolehkan perpanjangan pada masa pemeliharaan, namun pihaknya mengingatkan agar tetap tepat waktu sampai 31 Desember.

Pantauan saat cek fisik, tim memastikan semua material sudah ada dan tinggal dilakukan pemasangan. Mereka meminta kepada penyedia untuk dilakukan uji lab pada material bangunan tersebut, sehingga layak digunakan. ‘’Harus uji lab material untuk tentukan kualitas beton.

Hasilnya diserahkan ke kami.

Pastikan kualitas beton dan tiang pancangnya,’’ imbuh Dedi.

Tim juga menginatkan kepada pelaksana pekerjaan untuk mempercepat pembangunan. Sebab pada November nanti akan masuk musim hujan. Cuaca akan menjadi faktor pemicu lambannya pekerjaan. Faktor cuaca, material dan tenaga kerja harus benar

benar dipertimbangkan, agar pekerjaan tidak molor.

Pembangunan jembatan gantung di KSB juga sedang dalam pengawasan. Progres pekerjaan sudah mencapai 19 persen, dikerjakan CV Sagita dengan nilai Rp3,041 miliar.

Progres 19 persen ini merupakan paket tambahan yang anggarannya bersumber dari APBN Perubahan.

Terhadap pelaksana pekerjaan ini, tim TP4D juga tidak merekomendasikan perpanjangan waktu, sehingga harus selesai sampai 31 Desember. Sebab jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat, karena selama ini menyebrang sungai dengan perahu. Jembatan itu menjadi penghubung Desa Brang Rope dengan Desa Tamekan Kecamatan Taliwang, KSB. Masyarakat mendukung penuh pembangunan itu, bahkan bentuk antusiasmenya dengan menghibahkan lahannya untuk pembangunan kawasan jembatan. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 3 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pembangunan Bendungan Meninting Terhambat Giri Menang (Suara NTB) – Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek bendungan Meninting masih terhambat persoalan lahan.

Lahan belum ‘’clear’’ karena warga terdampak pembangunan masih belum menyetujui harga pembebasan lahan. Warga masih menolak lahannya digusur kalau belum dibayar.

Beberapa warga tetap menolak dilaksanakannya groundbreaking. Sampai ada kepastian lahannya sudah dibayar. Sepeti halnya Marno, warga Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari. “Ya kita maunya lahan dibayar dulu baru dilakukan groundbreaking,” kata dia. Ia men-

gatakan bagaimana mungkin lahan masyarakat akan diambil alih jika pembayaran belum dilakukan. Menurutnya itu sama saja artinya mengambil hak masyarakat tanpa izin mereka.

Perwakilan warga, Taufiqqurahman mengatakan, sebelumnya jumlah warga yang menggugat ke PN sebanyak 14 orang, bertambah menjadi 21 orang. “Jadi kami berharap groundbreaking ini belum dilakukan kalau lahan belum selesai (dibayarkan),”jelas dia.

Terkait sidang sengketa lahan ini, sudah dilakukan sidang sebelumnya dengan agenda pemeriksaan buktibukti yang diajukan kedua

belah pihak. Seperti beberapa berkas surat, sertifikat, maupun bukti lainnya. Di mana dari pihaknya sendiri sebelumnya sudah menyerahkan dokumen berupa surat permohonan mediasi, surat dari BPN tentang undangan sosialisasi hasil appraisal. Termasuk bukti sertifikat tanah warga yang berjumlah 21, dan dokumen lainnya. “Termasuk juga pengumuman hasil tafsiran appraisal itu,” ujarnya.

Pihaknya sangat berharap nantinya hasil persidangan ini dapat mengabulkan gugatan yang diajukan warga. “Karena harga yang ditaksir oleh appraisalnya ini sangat tidak rasional sekali,” katanya. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Golkar Dinilai Hambat Agenda Penting Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Golkar belum juga mengeluarkan keputusan siapa yang akan menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar). SK ini molor dari yang direncanakan keluar tanggal 28 Agustus menjadi tanggal 5 September. Molornya SK Golkar ini pun berdampak berantai terhadap agenda penting Pemda Lobar.

Seperti penetapan pimpinan dewan dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua Dewan yang sudah dipastikan molor dari jadwal.

Tidak itu saja, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pun terhambat. Yang paling urgen, dampak dari molornya penetapan pimpinan dan AKD mengakibatkan Kebijakan Umum Ang-

garan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020 Lobar terancam tidak dibahas bersama Dewan.

Ketua Sementara DPRD Lobar, Hj Nurhidayah menyebutkan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pemprov atas kondisi di DPRD Lobar saat ini. Walaupun kabarnya pihak Golkar akan

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Hj. Nurhidayah

H. Baehaqi

mengeluarkan SK itu pada 5 September mendatang. Hanya saja politisi Gerindra ini pesimis SK itu benar-benar akan keluar, terlebih jika melihat kisruh internal partai Golkar saat ini.

“Kita minta kepada Provinsi, untuk memperlancar proses kita dalam pembahasan KUA PPAS dan APBD 2020, kita minta petunjuk. Apakah bisa yang tiga (pimpinan) bisa dilantik dulu, sambil menyusul (Golkar),” jelas politisi wanita asal Gunungsari itu.

Di samping itu pihaknya akan mengusulkan hal itu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan kemungkinan keterlambatan pembahasan KUA-PPAS. Sehingga jika hal itu benar terjadi pihaknya sudah memiliki jawaban untuk melakukannya.

Kepala Bappeda Lobar, Dr. H Baehaqi mengatakan pembahasan KUA-PPAS ini masih menunggu penetapan pimpinan Dewan yang baru dilantik. “Kami masih menuggu penetapan pimpinan dewan,” jelas dia. Secara regulasi KUA -PPAS 2020 sudah diserahkan ke Dewan pada minggu ke dua bulan Juli. Jika mengacu Permendagri nomor 33 tahun 2019 bahwa apabila dalam jangka watu enam minggu tidak ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif, maka harus diperhatikan pasal 91, PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Rancangan APBD disusun berdasarkan RKPD tahun 2020 dan rancangan KUA PPAS yang sudah diserahkan ke dewan.

Pembahasan dan kesepakatan KUA PPAS ini sendiri batas wak-

tunya tanggal 15 September. Jika melewati tenggat waktu Minggu kedua bulan September ini kata dia, pihaknya akan mengkonsultasikan ke provinsi maupun Kemendagri. Saat ini ia menuggu agar AKD segera selesai. Dia berharap agar AKD ini secepatnya dibentuk agar tidak melampaui waktu yang ditentukan oleh Permendagri tersebut.

Pengurus DPD Partai Golkar Lobar saat dihubungi menerangkan, partainya segera mengeluarkan penetapan. “Tanggal 5 September ini SK penetapan unsur pimpinan Dewan Lobar keluar dari DPP,” terang Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Golkar Lobar, Adi Subardi, Senin (2/9). Dia tidak tahu soal batalnya rencana penerbitan SK tersebut pada 28 Agustus. Namun soal kepastian SK keluar tanggal 5 September, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke Korwil NTB di DPP Golkar.

TerkaitmolornyaPenetapanSK Golkar ini, menurut dia karena SK ini akan dikeluarkan serentak oleh DPP ditandatangani oleh Ketum.

DitanyasoalGolkaryangmenghambat agenda Pemda seperti penetapan ketua pimpinan, AKD dan lebihpentingpembahasanKUA-PPAS APBD2020,menurutdiatidakmungkin menghambat. Golkar punya mekanisme sendiri dalam penetapanunsurpimpinan.“Yatunggulah beberapa hari, keluar itu (SK).

Golkar tidak menghambat seperti itu,” jelas dia. DPD kata dia tidak bisa berbuat banyak, sebab Kabupaten/kota sendiri tidak bisa mengeluarkansendiriSKsehinggahanya bisa mengusulkan ke DPP dan diputuskan oleh DPP. (her)