Edisi Senin 9 September 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 3 SEPTEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 DIALOG - Presiden Jokowi saat berdialog dengan warga dalam kunjungannya di Dusun Pemenang, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Jokowi Menolak Dikampanyekan PRESIDEN RI, Joko Widodo (Jokowi), menolak saat didoakan menjadi Presiden untuk ke dua kalinya pada Pilpres 2019 mendatang. Bukan lantaran tidak ingin menjabat lagi, melainkan momen penyampaian keinginan warga itu dilakukan pada waktu yang tidak tepat.

Sebagaimana diketahui, Minggu (2/9) sore, Jokowi beserta jajaran Menteri, Petinggi TNI dan Polri, kembali menemui korban gempa NTB, dengan agenda peny-

16 HALAMAN NOMOR 146 TAHUN KE 14

erahan 5.293 rekening kepada warga korban gempa yang terverifikasi sementara.

Warga penerima buku rekening adalah perwakilan dari empat kabupaten/kota antara lain, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Umumnya di setiap kesempatan, Presiden selalu menyempatkan diri berkomunikasi dengan warga. Ujungnya pun selalu mengejutkan, dimana warga diberikan sepeda sebagai hadiah.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

Presiden Serahkan 5.293 Buku Rekening Tanjung (Suara NTB) Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi para pengungsi dampak gempa yang mengguncang NTB. Kunjungan Presiden, Minggu (2/9) kemarin dengan agenda penyerahan bantuan dana pembangunan rumah tahan gempa sebanyak 5.293 rekening.

Kegiatan Presiden dipusatkan di Dusun Pemenang, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Presiden didampingi sejumlah pejabat antara lain, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

TO K O H

Rakyat, Basuki Hadimuljanto, Menteri Sosial, Agus Gumiwang serta rombongan pejabat lain. Presiden didampingi Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi dan Bupati KLU, Dr.H. Najmul Akhyar.

Dalam arahannya, Presiden mengatakan sudah melihat bahwa persiapan menuju proses pembangunan rumah

Sejumlah Gedung Pemerintah Tidak Layak

Waktunya NTB Bekerja KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran sebesar Rp529 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk merehabilitasi sarana dan prasarana publik yang rusak akibat gempa di NTB selama empat bulan ke depan atau Desember mendatang.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljanto menyebutkan pascamasa tanggap darurat jumlah dana yang telah digelontorkan pemerintah pusat ke NTB sebesar Rp 1,9 triliun.

Bersambung ke hal 11 Basuki Hadimuljono

Mataram (Suara NTB) Sejumlah tim assessment diterjunkan untuk memeriksa gedung pemerintah yang rusak akibat gempa, khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sejumlah gedung strategis rusak berat dan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak bisa difungsikan. Sebagai penanda,

tim menempelkan stiker merah.

Tim assessment yang melibatkan ahli dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dipimpin Prof. Dr. Atmaja dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), dipimpin Isfanari ST.,MT. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Banyak Hoaks Pascabencana

Niken Widiastuti (Suara NTB/nas)

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turun tangan menyikapi banyaknya informasi hoaks yang meresahkan masyarakat pascabencana gempa di NTB. Kementerian Kominfo mengingatkan masyarakat berhati-hati.

Siapa saja yang memproduksi, mengupload dan menyebarkan informasi hoaks maka terancam hukuman pidana 4 tahun penjara atau denda Rp 750 juta. ‘’Jadi harus hati-hati ketika membuat, mengupload, menyebarkan berita hoaks, datanya dipelintir.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

CEK FISIK - Tim assessment keluar dari gedung Bappeda KLU usai cek fisik pekan kemarin. Gedung ini dilabeli stiker hijau dan masih bisa digunakan.

rusak akibat gempa maupun fasilitas umum seperti sekolah dan Puskesmas, sudah dimulai. Ia memuji jajaran yang terlibat didalamnya, dimana dari contoh Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dibangun beberapa unit diantaranya telah selesai. Kemudian Puskesmas, dalam 2 minggu sudah selesai dikerjakan.

lingkaran cincin api (ring of fire). Sumba, Aceh, Yogyakarta dan beberapa daerah lain pernah mengalami peristiwa gempa hingga menyebabkan korban materil berupa rumah warga.

Proses pembangunan rumah warga nantinya, Presiden menegaskan akan didampingi oleh Kementerian PUPR, TNI dan Polri. Warga dianjurkan untuk tetap bergotong royong, dalam mengumpulkan bahan yang diperlukan. Bahan bangunan dari rumah yang rusak agar dimanfaatkan kembali.

Bersambung ke hal 11

Rumah Adat Gumantar

Kearifan Lokal yang Tangguh Bencana MEMPERTAHANKAN arsitektur tradisional membawa hikmah bagi warga Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Rumah-rumah adat yang kini mereka tempati, tetap utuh meski rumah lainnya roboh diguncang gempa.

Ciri khas rumah adat di Gumantar, berbahan utama balok kayu untuk tiang penyangga hingga rusuk bangunan, dinding terbuat dari anyaman bambu atau gedek, atap dari bahan ilalang. Rumah rata rata dengan tinggi hanya lima sampai enam meter, berlantai tanah, sangat sederhana namun kokoh. ‘’Rumah adat ini usianya ada yang 70 tahun sampai 100 tahun,’’ kata Mardiawan, salah seorang tokoh adat setempat.

Rumah adat itu terpusat dari Dusun Tenggorong hingga Dusun Beleq, disebut dengan Bale Bala. Berjarak sekitar 15 kilometer dari jalan

1.200 Warga Dilatih Bangun RISHA Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerjunkan 400 insinyur untuk mendampingi masyarakat membangun rumah tahan gempa.

Selain itu, 1.200 warga dilatih untuk membangun Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljanto menyebutkan, sebanyak 125 ribu unit rumah yang akan diverifikasi. Dari jumlah tersebut, baru 32 ribu unit yang sudah terverifikasi. Dengan rincian 11 ribu rusak ringan, 3.500 rusak sedang dan 17 ribu rusak berat. ‘’Tapi angka ini terus berkembang. Karena proses verifikasi terus berjalan,’’ kata Basuki di Mataram, Sabtu (1/9) sore.

Untuk pembangunan rumah warga yang rusak, pemerintah menargetkan harus tuntas selama enam bulan atau Maret 2019. Sedangkan sarana dan prasarana publik seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah, pasar dan lainnya harus tuntas Desember 2019.

“Untuk sarana dan prasarana publik ditugaskan kepada Kementerian PUPR harus selesai paling lambat Desember 2019. Tapi kalau rumah, walaupun lebuh banyak, harus selesai enam bulan. Mungkin Maret 2018 harus sudah selesai perbaikan rumah,’’ terangnya.

Basuki mengatakan, rumah yang dibangun harus lebih baik atau tahan gempa. Kementerian PUPR dan relawan lainnya mendampingi

‘’Oleh sebab itu, bantuan yang diberikan pada sore hari ini (kemarin) sebanyak 5.293 unit. Saya titip pesan agar dana bantuan rekonstruksi rumah betul-betul dimanfaatkan untuk pembangunan rumah tahan gempa. Itu prioritas pertama,’’ tegas Jokowi.

Dalam membangun rumah nanti, Presiden mengingatkan agar rumah warga betul-betul tahan terhadap gempa. Pasalnya di Lombok Utara sendiri, kejadian gempa dengan skala cukup besar pernah terjadi pada tahun 1979. Sebagaimana beberapa daerah di Indonesia, Lombok berada di

masyarakat membuat rumah tahan gempa.

Menurut Basuki, RISHA merupakan salah satu teknologi untuk rumah tahan gempa yang sudah teruji. Namun, jika kemungkinan ada teknologi atau model rumah tahan gempa yang lain, Kementerian PUPR meminta disampaikan. Sehingga bisa diverifikasi secara teknis agar masyarakat membangun perumahan lebih baik lagi. ‘’Kita harus membangun yang lebih baik. Dengan cara teknologinya harus tahan gempa. Apalagi itu dibantu oleh pemerintah Rp50 juta. Jadi, kami mempunyai kewajiban membimbing mereka untuk membangun rumah yang tahan gempa dengan teknologi RISHA,’’ imbuhnya.

Untuk itu telah diterjunkan 400 insinyur untuk mendampingi masyarakat. Mereka merupakan insinyur-insinyur muda CPNS 2017. ‘’Mereka sudah ditraining bersama masyarakat membangun RISHA kemudian disebar ke Lombok dan Sumbawa. Ada 1.200 warga yang dilatih membangun RISHA. Aplikator juga sudah,’’ ucapnya.

Dijelaskan, pembangunan sarana dan prasarana publik dilakukan secara kontraktual. Dilaksanakan oleh BUMN Karya. Sedangkan untuk pembangunan perumahan dilakukan secara swakelola dengan bimbingan teknis Kementerian PUPR. ‘’Kita juga meminta bantuan universitas melalui mahasiswa yang KKN. Dan juga asosiasi yang menerjunkan anggotanya ke sini. Sekarang sudah ada beberapa rumah yang rusah dibangun menggunakan teknologi RISHA,’’ pungkasnya. (nas)

utama di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Di Kecamatan Kayangan, tervierifikasi 175 orang meninggal dunia akibat tertimpa bangunan saat gempa.

Namun mereka yang tinggal di rumah adat nyaris tidak menjadi korban. Di Dusun Tenggorong ada dua orang meninggal dunia.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

KOKOH - Rumah adat Gumantar yang tetap kokoh saat gempa merusak bangunan lainnya.

SUARA NTB Senin, 3 September 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

MELONJAK - Pedagang beras di Pasar Induk Mandalika, Siti Maesaroh menunjukan kualitas beras jenis medium yang dijual. Harga beras melonjak dan jual Rp11.000/kg.

Tunggu Giliran Dirobohkan BEBERAPA minggu setelah gempa terjadi, masyarakat mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Tidak terkecuali di kecamatan Ampenan, masyarakat sebenarnya sudah mulai kembali ke rumah masing-masing tetapi karena gempa masih terasa, mereka kembali lagi mengungsi. “Tapi tempat pengungsian di Ampenan tidak terpaku hanya di satu titik saja, lebih banyak menyebar di titik pengungsian dengan skala kecil,” ujar Camat Ampenan, Zarkasy kepada Suara NTB. (Suara NTB/uul) ia menerangkan keruZarkasy sakan di Ampenan terutama di kota tua memang cukup parah. Ditambah dengan umur bangunan di kota tua yang berumur ratusan tahun sehingga wajar mengalami kerusakan. “Kita sudah melaporkan ke pihak pemkot tentang bangunan-bangunan di Ampenan yang kondisinya rusak atau hampir roboh. Hanya saja kita mesti bersabar menunggu giliran,” terangnya.

Keterbatasan tenaga dan alat yang dimiliki menjadi faktor penyebabnya sehingga untuk menghindari robohnya bangunan, pihaknya memberikan peringatan kepada warga untuk berhatihati melintas. Zarkasy mencontohkan bangunan di dekat SMP 3 Mataram diberikan papan peringatan karena posisinya yang rentan jika ambruk. “Kita tunggu saja upaya dari pemerintah, tidak mungkin mereka hanya diam saja,” tukasnya.

Apalagi kota tua Ampenan menjadi ikon wisata kota Mataram sehingga tentunya pemerintah telah mempersiapkan upaya-upaya terkait renovasi tempat ini. “Perencanaanperencanaan pastinya ada, soalnya ini menyangkut ikon kota juga. Tentunya pak Walikota tidak akan tinggal diam, hanya kita mesti bersabar,” imbuhnya. Zarkasy menjelaskan di tahun ini perayaan ulang tahun kota Mataram hanya dilakukan secara biasa-biasa saja di Ampenan, tidak ada acara khusus seperti sebelumnya.

Suasana duka akibat gempa menjadi alasan masyarakat tidak merayakannya. Meskipun begitu, ia berharap adanya musibah ini bisa membuat kota Mataram kembali bangkit dengan segera serta bisa mempererat tali silaturrahim. “Kami juga berharap pembangunan di kota Mataram segera bisa terealisasi sesuai rencana sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya,” harapnya. (uul)

Pelayanan Sudah Normal KETUA Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., menyatakan bahwa pelayanan di Kota Mataram sudah normal. Terutama pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan pascagempa yang terjadi di daerah ini sejak sebulan lalu. Hanya saja khusus untuk pelayanan di RSUD Kota Mataram masih dilakukan di luar ruangan.Hal ini tidak terlepas dari rasa trauma baik petugas medis maupun pasien. ‘’Ini sudah tiga kali kita evakuasi ke dalam tapi tiba-tiba gempa lagi,’’ (Suara NTB/fit) katanya kepada Suara NTB H. Muhir di Kantor Walikota Mataram, Jumat (31/8). Sehingga petugas medis baik perawat, dokter maupun dari staf lainnya psikologisnya masih trauma. ‘’Karena mereka yang mengalami langsung saat melaksanakan pelayanan di rumah sakit,’’ cetusnya. Muhir mengatakan, dari 11 puskesmas yang ada di Kota Mataram, semuanya mengalami kerusakan. ‘’Itu rata-rata rusak sedang,’’ imbuhnya. Untuk perbaikan 11 Puskesmas tersebut, lanjut Muhir, pemerintah sudah menganggarkan perbaikannya. Tidak hanya Puskesmas dan rumah sakit, perbaikan untuk fasilitas sekolah juga menjadi prioritas utama. ‘’Puskesmas 11, ditambah sekolah TK, SD dan SMP sehingga berjumlah 34,’’ sebutnya. Dari fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mengalami kerusakan, Muhir menyebut bahwa RSUD Kota Mataram membutuhkan anggaran yang paling besar.

Dia memaparkan kebutuhan anggaran perbaikan sekolah di Kota Mataram mencapai Rp4 miliar. Sedangkan Puskesmas sekitar Rp2 miliar. ‘’Rumah sakit ini yang masih besar pembiayaannya. ‘’Tapi kalau satu puskesmas ada yang Rp200 juta, satu sekolah ada yang Rp200 juta juga,’’ bebernya. Untuk pembiayaan, kata politisi Golkar ini, tidak melulu dari pusat. ‘’Kita lihat mana yang dibiayai anggaran pusat dan mana yang menggunakan anggaran daerah. Ada klasifikasinya,’’ demikian Muhir. Ditegaskan khusus untuk RSUD Kota Mataram akan dibiayai oleh anggaran pusat. ‘’APBN itu kan sampai sekarang belum jelas, tapi nanti tetap kita back up melalui APBD,’’ katanya. Dari APBD, telah dianggarkan Rp800 juta.

Komisi IV, sambung Muhir akan tetap mengawal anggaran untuk perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Karena bagaimanapun sekolah dan puskesmas merupakan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan. Khusus untuk kegiatan belajar mengajar, anggota dewan dari dapil Cakranegara ini meminta Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk segera menyesuaikan materi pembelajaran kepada siswa. ‘’Segera belajar seperti biasa,’’ pintanya.

Mengingat bulan ini para siswa akan memasuki tahap ujian mid semester. Kalau memang pihak sekolah maupun para siswa masih trauma, Muhir mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dilakukan di halaman sekolah. ‘’Kita sudah anggaran untuk pembelian tenda dan sebagainya.

Untuk itu kita minta segera disesuaikan,’’ pungkasnya.

Muhir menekankan kegiatan belajar mengajar harus dimaksimlkan agar siswa tidak terlalu tertinggal. (fit)

Harga Beras Medium Melonjak Mataram (Suara NTB) Harga beras medium di pasar tradisional Kota Mataram melonjak. Lonjakan harga ini dipicu oleh tingginya permintaan dan stok terbatas. Di Pasar Induk Mandalika beras medium dijual ecer Rp11.000/kg. Sementara, yang premium Rp10.000 - Rp10.500/kg.

Harga sama juga terlihat di Pasar Cemara. Beras medium dijual ecer oleh pedagang Rp 11.000/kg.

Kenaikan harga beras kata Siti Maesaroh, pedagang di Pasar Mandalika, sejak sebu-

lan lalu naik. Kenaikan itu karena stok beras menipis dan tingginya permintaan.

“Sebelum gempa sudah naik. Apalagi sekarang gempa begini banyak yang beli,” kata dia ditemui pekan kemarin.

DP3A Hibur dan Beri Semangat Warga di Huntara Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, menghibur sekaligus memberi semangat warga yang tinggal di hunian sementara (Huntara) di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais.

Pengungsi umumnya perempuan diajak senam, bermain jepit bola dan pendampingan psikologi. Kegiatan ini kata Kepala DP3A, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, sebagai bentuk trauma healing bagi korban gempa.

Paling tidak masyarakat melupakan sejenak kejadian yang menimpa mereka. “Kita coba menyenangkan warga. Mereka tinggal disini cukup lama,” kata Dewi ditemui Minggu (2/9).

Selain menghibur, kegiatan ini juga bertujuan memulihkan mental warga secara bertahap.

Dia yakin bahwa peristiwa yang menimpa beberapa pekan lalu menyisakan trauma dan rasa takut. Apalagi rumah mereka hancur diguncang oleh gempa.

“Secara bertahap, Ya mudah mudahan bisa pulih,” harapnya.

Selain itu, DP3A juga melakukan pemberdayaan kepada perempuan - perempuan di lokasi pengungsi. Pemberdayaan ini berkaitan peningkatan pemahaman tentang

(Suara NTB/cem)

BERI MOTIVASI - Kepala DP3A Hj. Dewi Mardiana Ariany turut hadir memberikan motivasi kepada pengungsi di Lingkungan Pengempel Indah. Hiburan sekaligus pemberdayaan diharapkan bisa menghilangkan trauma warga. cara melindungi diri selama di lokasi pengungsian.

Hiburan sekaligus pemberian motivasi oleh DP3A diapresiasi oleh Syamsuddin, Ketua RT 01 Lingkungan Pengempel Indah.

Menurut dia, kegiatan semacam ini bisa menghilangkan trauma. Warganya juga terhibur dengan permainan permainan yang membuat mereka tertawa lepas. “Yang tadinya sakit jadi sehat. Yang sehat juga tambah sehat. Saya ucapkan terima kasi ke Pemkot Matatam,” ucapnya.

Camat Sandubaya, Drs. Lalu

(Suara NTB/cem)

Ketut Sumedana

Syamsul Adnan menyampaikan, kegiatan ini bisa jadi trauma healing bagi warga. Bencana alam cukup membuat masyarakat trauma. Dan, ini perlu dibuatkan kegiatan yang bisa melupakan peristiwa gempa meskipun sejenak. “Saya pikir ini bagus. Bisa menghibur warga yang bosan tinggal di tenda,” ucapnya.

Untuk menghilangkan trauma warga, Pemkot Mataram juga berupaya membersihkan sisa - sisa reruntuhan bangunan. Kegiatan semacam itu juga akan digelar di Lingkungan Gontoran, Tegal dan Jangkong. (cem/*)

merintah daerah sudah mengantisipasi dengan menggelar operasi pasar bersama Toko Tani Indonesia dan Bulog.

Pemicu kenaikan harga karena stok terbatas juga dibantah oleh mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram ini. Dia mengklaim TTI menjamin selama lima bulan ke depan stok beras aman. Demikian pula, Bulog menjamin sampai beberapa bulan ke depan. (cem)

Organda Protes Kenaikan Tarif Uji Kendaraan Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) memprotes kebijakan Dinas Perhubungan Kota Mataram yang menaikkan tarif uji kendaraan mencapai 100 persen.

Kenaikan tarif uji kendaraan setelah disahkannya Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Dalam Perwal itu, retribusi pengujian pertama kali mobil penumpang Rp60.000/enam bulan. Sedangkan, mobil bus memiliki tarif berbeda sesuai kapasitas penumpang. Bus dengan kapasitas penumpang 9-12 orang pada pengujian pertama Rp70.000/enam bulan.

Kapasitas penumpang 13-25 orang Rp100 ribu. Bus kapasitas Rp 26-41 tarifnya Rp150 ribu. Dan, kapasitas penumpang 42 ke atas Rp200 ribu.

Pengujian kendaraan berkala untuk kendaraan penumpang Rp50.000/ enam bulan. Kendaraan bus bervariatif sesuai kapasitas penumpang.

Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi menyesalkan kenaikan tarif uji kendaraan tanpa sosialisasi se-

belumnya. Apalagi kenaikan tarif ini 100 persen.

Kata dia, kebijakan Dishub justru memberatkan angkutan kota. “Saya belum lihat aturan terbarunya. Kalau itu benar jelas memberatkan sopir angkot,” protesnya.

Tarif pengujian berkala sebelumnya Rp25.000/ enam bulan. Suratman heran kebijakan Dishub tidak memperhatikan situasi dan kondisi angkot. Kata dia, pendapatan angkot saat ini kecil. Mereka harus bersaing dengan moda transportasi lainnya.

Janji Dishub memberdayakan angkot dengan mengalokasikan anggaran Rp500 juta belum terealisasi.

“Sekarang janji anggaran Rp500 juta mana. Sampai sekarang tidak ada,” kritiknya. Organda mengancam akan melakukan aksi demonstrasi ke Dishub jika tidak merealisasikan janjinya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadis Perhubungan Drs. H. Khalid enggan berkomentar saat ditanya kebijakan kenaikan tarif pengujian kendaraan tersebut. Dia juga belum merespons tuntutan Organda. (cem)

Soal Kerusakan Sekolah, Dinas PU Tunggu Verifikasi Kementerian Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah menyerahkan sejumlah data berkaitan dengan kerusakan sekolah yang terjadi di Kota Mataram. Sebanyak 34 sekolah sudah didata dan data itu sudah diserahkan

kepada Kementerian PUPR. “Kita sudah lakukan assessment kepada semua sekolah yang mengalami kerusakan. Kita kan bagi tugas, yang assessment rumah rusak sudah dilakukan oleh SKPD lain. Tugas kita assessment yang sekolah. Ini masih

Kasus Dugaan Pungli Disdik Segera Dilimpahkan Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram terus berlanjut. Kejaksaan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan.

Proses pemeriksaan saksi saksi tertunda karena faktor bencana gempa yang mengguncang Pulau Lombok sepanjang bulan Agustus lalu.

Penyidikan akan berlanjut setelah kondisi mulai stabil.

“Bukan dihentikan yah. Tapi ditunda dulu. Kita juga berempati dengan bencana alam yang terjadi,” kata Kejari Mataram DR. Ketut Sumedana dikonfirmasi pekan kemarin.

Siti mengaku, terpaksa harus menaikan harga. Ia mengambil beras di pengepul dengan harga mahal. Satu karung berukuran 50 kg dibeli seharga Rp500.000, bahkan lebih. Ia hanya mengambil ke-

untungan Rp 500 - Rp 1.000/ kg. ‘’Untungnya sedikit yang penting lancar,” ucapnya.

Kenaikan harga beras justru dibantah oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri. Dia mengaku, harga beras jenis premium maupun medium tetap stabil di harga Rp9.000/kg. “Ndak ada kenaikan,” ucapnya.

Kenaikan harga beras jenis medium jadi isu nasional. Namun disampaikan Alwan, pe-

Kejari tak menyebutkan saksi yang bakal dipanggil berikutnya. Hanya saja, saksi itu masih trauma dengan gempa beruntun. Ditegaskan, kasus ini tetap jalan. Setelah bukti dan keterangan saksi lengkap.

Kasus tersebut ditargetkan awal Oktober bisa dilimpahkan ke pengadilan. “Target awalnya bulan September. Karena sebulan gempa jadi mundur sebulan. Kita juga terbentur saksi masih trauma. Tapi awal Oktober sudah bisa dilimpahkan,” terangnya. Kasus ini sejak lama bergulir di aparat penegak hukum. Penyidik telah memeriksa saksi - saksi.

Informasinya modus pung-

li itu, tersangka S memotong bantuan operasional sekolah. Nilainya diduga variatif antara Rp1,5 juta - Rp2,5 juta. Secara akumulasi total dugaan pungli terkumpul mencapai Rp2 miliar dari 140 sekolah tingkat dasar. Belum lagi, puluhan sekolah menengah di Kota Mataram.

Celakanya, pungutan itu diduga di-SPJ-kan. Kepala Sekolah kemudian diminta mengganti melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Spekulasi pungutan tersebut diduga digunakan untuk biaya berobat dan perjalanan dinas. (cem)

kita tunggu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura.

Ia meminta kepada pihak sekolah untuk bersabar. Yang pasti, semua sekolah yang mengalami kerusakan akan diberikan bantuan perbaikan. Tentu saja besaran dana bantuan tidak sama antarsekolah. Sebab besarannya akan diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan. Sehingga kementerian juga membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut.

“Kita kan hanya mengajukan.

Karena nanti yang bantu anggarannya kan dari pusat. Maka dari itu harus dipastikan seperti apa tingkat kerusakannya,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah menghitung perkiraan nilai kerugian yang dialami di masing-masing sekolah. Data nilai kerugian juga sudah dikirimkan kepada kementerian. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan kementerian yang melakukan verifikasi secara menyeluruh.

Data yang diberikan kepada kementerian seperti data nama sekolah, jenis kerusakan, tingkat kerusakan hingga perkiraan nilai kerugian. Ini akan menjadi

(Suara NTB/lin)

SEKOLAH RUSAK - Kerusakan gedung SMPN 6 Kota Mataram yang sudah diassessment oleh Dinas PUPR Kota Mataram. acuan dari kementerian sebelum melakukan pengecekan atau verifikasi kembali. Sebab mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan sekolah dapat dilakukan dengan benar, salah satunya mengacu pada tingkat kerusakan yang dialami masing-masing sekolah.

“Yang paling penting di dalam data itu adalah nama sekolah dan alamat sekolah. Nanti mereka datang sendiri untuk melakukan verifikasi,” ujarnya. Sementara ini, siswa yang sekolahnya mengalami kerusakan belajar di

dalam tenda. Dinas Pendidikan Kota Mataram telah menyiapkan tenda di masing-masing sekolah yang ruangannya sudah tidak dapat digunakan kembali. Harapannya perbaikan sekolah dapat dilakukan dalam waktu secepatnya. Sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan lebih nyaman.

“Kita tunggu saja hasil verifikasinya. Kemungkinan dalam waktu dekat sudah keluar hasilnya. Sehingga perbaikan terhadap sekolah-sekolah ini dapat segera dilakukan,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB

Senin, 3 September 2018

Halaman 3

Penanganan Pascagempa NTB

Langkah Pusat Dinilai Sudah Tepat Praya (Suara NTB) Langkah pemerintah pusat dalam menangani musibah gempa Pulau Lombok sejauh ini dinilai sudah cukup baik. Termasuk dalam hal penetapan status bencana, langkah pemerintah sudah tepat dengan tidak menetapkan gempa Pulau Lombok sebagai bencana nasional. Karena kalau status bencana nasional ditetapkan, imbasnya akan sangat luas. Terutama bagi sektor pariwisata.

“Penanganan gempa Pulau Lombok itu butuh keseriusan dan komitmen. Bukan melulu soal status,” ujar Bu(Suara NTB/dok) pati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili, FT H.M.Suhaili, FT., Sabtu (1/9).

Menurutnya, status bencana gempa Pulau Lombok memang masih menjadi bencana daerah. Tapi penanganannya sudah seperti penanganan bencana nasional. Di mana hampir semua elemen nasional ikut terlibat. Bahkan presiden sendiri sudah mengeluarkan Inpres khusus penanganan gempa Lombok. Yang memungkinkan semua sumberdaya pusat dikerahkan unuk membantu penanganan gempa Lombok.

Mantan Ketua DPRD NTB ini menjelaskan, dari sisi dampak yang ada gempa Lombok memang layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Tapi pemerintah pusat memutuskan tidak menetapkan status gempa Lombok menjadi bencana nasional, karena dikhawatirkan bakal menimbulkan dampak yang luas. Salah satu sektor yang bakal terkena dampak ialah sektor pariwisata.

Bukan hanya pariwisata di Pulau Lombok saja sebagai daerah yang terkena dampak dimaksud, tetapi pariwisata secara nasional. Karena begitu pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional, maka akan banyak negara luar yang akan mengeluarkan travel warning bagi warganya. Tidak hanya larang datang ke Pulau Lombok saja, tetapi daerah lainnya di Indonesia.

“Kalau sudah ada travel warning, orang luar bakal tidak akan ada yang mau datang ke Pulau Lombok khususnya dan daerah-daerah lainnya di Indonesia sampai batas waktu travel warning dicabut,” terangnya. Sementara pariwisata merupakan sektor andalan daerah saat ini.

Dengan tanpa status bencana nasional saja, sektor pariwisata Lombok begitu terpuruk. Apalagi kalau sampai ditetapkan status bencana nasional, bisa-bisa pariwisata Lombok bakal lumpuh total. Karena wisatawan mancanegera jelas tidak akan mau datang ke Lombok. Akibat penetapan status bencana nasional.

Di satu sisi, tidak semua wilayah di Pulau Lombok yang terkena dampak gempa. Loteng misalnya, destinasi wisatanya masih aman dan nyaman untuk dikunjungi. Wisatawan mancanegara juga masih cukup banyak yang datang. Meski tidak seramai sebelum gempa terjadi.

Untuk itu, pihaknya berharap polemik soal penetapan status bencana nasional tidak diperpanjang. Dan, semua pihak bisa menerima keputusan pemerintah pusat tersebut. Karena tentu pemerintah pusat sudah mempertimbangkan dengan sangat matang, soal penetapan status bencana gempa Lombok. (kir)

Pol PP akan Tindak Pedagang yang Naikkan Harga Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram saat ini tengah mengantisipasi adanya kenaikan harga sejumlah kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun bahan bangunan. Polisi Pamong Praja Kota Mataram juga sudah mendapatkan instruksi untuk turut melakukan penindakan terhadap distributor, agen maupun pengecer yang menaikkan harga barang.

“Kita sudah dapat arahan dari Pak Wali terkait hal tersebut. Kita tunggu laporan dari masyarakat. Kalau kita turun sendiri tanpa adan(Suara NTB/dok) ya laporan dan bukti, kebanBayu Pancapati yakan pengecer ini ngeles,” kata Komandan Satpol PP Mataram, Bayu Pancapati.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan penindakan jika ada warga yang memberikan laporan beserta bukti. Misalnya bukti transaksi yang menunjukkan bahwa benar oknum tersebut telah mempermainkan harga pasar dengan menaikkan harga barangnya.

“Begitu ada laporan dari masyarakat dan disertai dengan bukti, kita akan langsung turun. Seperti yang pernah kita lakukan kemarin itu, ada sebuah toko yang jual air mineral, yang biasanya harganya Rp35 ribu dinaikkan menjadi Rp60 ribu,” ujarnya. Ia meminta kerjasama masyarakat Kota Mataram agar memerhatikan hal ini dan secara aktif memberikan pelaporan jika terjadi hal semacam ini. Sebab ini merupakan salah satu cara untuk menjaga agar harga-harga kebutuhan tidak merangkak naik.

“Ini perlu partisipasi masyarakat. Pada intinya itu ada buktinya, kalau tidak ada, mereka para pengecer ini gampang ngeles. Jadinya bisa saja lolos, itulah kenapa kita sangat berharap warga untuk melapor jika menemukan hal semacam ini,” ujarnya. Selain antisipasi kenaikan harga, pihaknya juga mengantisipasi sebaran berita hoaks. Ia mengimbau kepada warga Kota Mataram agar tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Sehingga membuat suasana menjadi tidak kondusif. Ia mengajak semua warga Kota Mataram untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan.

“Kita sudah siapkan terkait dengan penanganan pascabencana di kota Mataram, termasuk mengimbuau masyarakat agar hindari hoaks. Hindari berita-berita yang meresahkan dan belum tentu kebenarannya. Kami juga mengimbau kepada distributor, agen dan pengecer untuk tidak menaikkan harga. Jangan jadikan kesempatan ini untuk menambah beban kesusahan warga kita,” imbaunya. (lin)

(Suara NTB/kir)

TETAP JALAN - Aktivitas pembangunan di kawasan The Mandalika, masih terus berjalan. Tidak terpengaruh gempa. Tampak para pekerja tengah menyelesaikan proyek area parkir dan pusat UKM Mandalika, yang ditargetkan tuntas akhir bulan September ini.

Gempa Tak Ganggu Proyek KEK Mandalika

Praya (Suara NTB) Gemba bumi yang mengguncang Pulau Lombok dalam sebulan terakhir dipastikan tidak akan sampai mengganggu aktivitas pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng). Terutama untuk kegiatan fisik, semua tetap sesuai schedule. Demikian ditegaskan Deputy Project Director The Mandalika, H. Adi Sujono, Sabtu (1/9).

Untuk pembangunan hotel, saat ini ada tiga hotel yang sedang berjalan proses pembangunannya, yakni Pullman Hotel, Royal serta Paramount.

Target penyelesaian pun tidak berubah. Karena kondisi bangunannya, meski masih baru tidak ditemukan kerusakan. Sedangkan untuk pembangunan fasilitas pendukung, seperti pembangunan pusat UKM, juga terus berjalan. Nyaris tidak terdampak adanya gempa. “Se-

mua kegiatan pembangunan masih on schedule. Tidak ada yang berubah, akibat gempa,” ujarnya.

Bahkan untuk pembangunan pusat UKM, sejauh ini progressnya sudah mencapai 60 persen lebih. Dengan target akhir bulan September mendatang sudah bisa dirampungkan, walaupun untuk penggunaannya, direncanakan baru pada bulan November. Adapun untuk event yang akan dilak-

sanakan di kawasan The Mandalika, baru event Mandalika Marathon yang diundur pelaksanaannya, dari semula tanggal 23 September mundur ke tanggal 4 November. Tapi bukan karena persoalan kesiapan kawasan The Mandalika sendiri, tapi lebih dikarenakan persoalan kesiapan sarana akomodasi pendukung.

Pasalnya, untuk peserta Mandalika Marathon diperkirakan mencapai 10 ribu or-

Warga Tak Dipaksa Imunisasi Campak

(Suara NTB/dok)

Pemberian vaksin kepada siswa SMPN 2 Mataram belum lama ini.

Mataram (Suara NTB) Pro dan kontra imunisasi vaksin campak atau measles rubella masih terjadi di Kota Mataram. Kendati Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan vaksin ini halal, namun masih ada warga yang menolak untuk memberikan vaksin ini kepada anaknya.

Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Mataram menyatakan tidak ada paksaan bagi warga.

“Tidak ada paksaan sama sekali. Bagi warga yang tidak mau, tentu tidak akan kita imunisasi. Tapi alangkah baiknya diimunisasi saja. Ini juga demi kesehatan anak-anak kita,” kata Kepala Dinas Kese-

hatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi.

Ia mengingatkan kembali bahwa Dinas Kesehatan Kota Mataram akan kembali melakukan imunisasi untuk memberikan vaksin tersebut kepada siswa SD dan SMP di Kota Mataram.

Sebelumnya program ini sempat terhenti disebabkan banyaknya penolakan. Kemudian program ini tidak berjalan sama sekali akibat gempa. Sehingga siswa diliburkan dan program ini tidak bisa dilanjutkan.

“Kalau sudah masuk sekolah, kita gencarkan lagi imunisasi ini. Sekali lagi, ini tidak ada paksaan. Kita akan imunisasi bagi yang mau

saja,” ujarnya.

Salah satu warga yang menolak anaknya diimunisasi adalah Hasanah (43). Warga Kota Mataram ini mengaku belum mau memberikan izin agar anaknya diberikan vaksin rubella. Ia masih meragukan kehalalan dari vaksin ini.

“Saya sendiri masih ragu.

Karena saya melihat ada postingan seorang dokter di media sosial yang juga menolak. Kalau dipikir-pikir, dokter yang paham tentang medis saja menolak, apalagi saya yang tidak paham,” ujarnya.

Beda halnya dengan Nadia Desi Anggraini (39) yang setuju memberikan imunisasi bagi anaknya. Menurutnya, imunisasi sangat penting demi kesehatan anak. Apalagi sudah ada pernyataan bahwa vaksin rubella ini diperbolehkan.

“Saya sudah imunisasi anak saya sejak pertama.

Saya memberikan izin, lagi pula ini juga untuk kesehatan anak-anak kita. Tidak ada salahnya kita berikan saja.

Pemerintah sudah sangat baik memberikan vaksin ini secara gratis,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan Kota Mataram untuk memberikan vaksin kepada 115 ribu anak. Hanya saja, hingga saat ini yang sudah mendapatkan vaksin hanya 1.150 anak atau sekitar 10 persen dari target keseluruhan. (lin)

ang dan semua itu jelas butuh hotel dan penginapan. Sementara ketersediaan kamar di kawasan The Mandalika sendiri masih terbatas. Tidak akan bisa menampung sampai 10 ribu orang.

Di satu sisi, hotel di wilayah Mataram dan kawasan wisata Senggigi dan lainnya, masih belum beroperasi secara normal, sehingga mau tidak mau, event

Mandalika Marthon harus ditunda, selain karena alasan kemanusian, lantaran masih pada masa rekonstruksi korban gempa. “Kalau soal lokasi yakni kawasan The Mandalika sudah sangat siap. Jalur dan sarana pendukung lainnya sudah kita siapkan,” tandas Adi seraya menambahkan kawasan The Mandalika juga masih aman untuk dikunjungi. (kir)

Ditinggal Santri

Tak Ada KBM di Ponpes Asshohwah Giri Menang (Suara NTB) Suasana lengang nampak dari kejauhan saat mengunjungi Ponpes Asshohwah, Biletepung, Lombok Barat, Sabtu (1/9). Biasanya, dari kejauhan lalu lalang ratusan santri pasti terlihat di area pesantren ini.

Namun tidak kali ini. Ponpes berkapasitas seribuan santri itu nyaris tak berpenghuni.

Tak ada santri. Atak ada pula aktivitas belajar mengajar.

Ya, gempa membuat para santri terpaksa meninggalkan Ponpes untuk sementara waktu. Trauma mendalam masih dirasakan keluarga besar Ponpes. Akibat gempa yang melanda beberapa waktu lalu.

Pengasuh Ponpes Asshohwah, Ahyar Rosidi, mengungkapkan tidak ada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) pascagempa.

Santri masih takut. Untuk itu dip-

ulangkan meninggalkan ponpes.

Pada sisi halaman depan Ponpes, puluhan tenda berdiri di sana.

Ada sekitar 200 orang yang mendiaminya setiap malam. Mereka merupakan masyarakat sekitar Ponpes. Ada pula para santri yang berasal dari luar daerah.

Mereka terpaksa berdiam di Ponpes karena jauhnya kampung halaman di luar Lombok.

Ahyar menuturkan, syukurnya tidak ada korban jiwa karena gempa. Bangunan Ponpes pun masih kokoh berdiri. Tak ada satupun bagian gedung Ponpes yang rusak. Kondisi tersebut patut disyukuri, apalagi Ponpes ini terbilang baru merintis.

Dia berharap keadaan segera pulih kembali, agar KBM segera kembali dilaksanakan.

Apalagi proses belajar sudah sekian lama tidak dilangsungkan pascagempa. (dys)

(Suara NTB/dys)

DITINGGAL SANTRI - Anak-anak main layangan di halaman Ponpes Asshohwah, Gerung. Ponpes ini ditinggal oleh santrinya, dan masih trauma gempa, hingga kini belum ada kegiatan belajar mengajar di ponpes ini.

Anak Korban Gempa Diberikan ’’Trauma Healing’’

(Suara NTB/kir)

PEMULIHAN TRAUMA - Tim dari Duta Lingkungan Loteng mengelar pemulihan trauma bagi anak-anak di pengungsian Dusun Selebung 1 dan 2, Minggu (2/9).

Praya (Suara NTB) Puluhan anak-anak korban gempa di Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Loteng), Minggu (2/9), diberikan trauma healing yang digelar Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) serta Duta Lingkungan (Dutling) Loteng. Trauma healing dimaksudkan untuk mengurangi trauma para anak-anak korban gempa setelah lebih dari satu bulan tinggal di tendatenda pengungsian.

“Dengan trauma healing ini keceriaan para anak-anak kor-

ban gempa bisa kembali,” kata Ketua Dutling Loteng, Lalu Sopyan Ardi. Diakuinya, gempa yang menggunjang Pulau Lombok juga sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Loteng. Banyak rumah warga yang rusak bahkan romboh.

Akibatnya, warga tidak berani tidur di rumah. Sehingga terpaksa harus tidur di tendatenda pengungsian dengan kondisi apa adanya. Kondisi tersebut secara tidak langsung juga sangat berdampak pada psykologis para korban gempa. Terutama kalangan anak-anak.

Sehingga selain kebutuhan logistik, trauma healing bagi anak-anak korban gempa juga sangat dibutuhkan. “Kalau soal penyediaan logistik, mungkin itu menjadi ranahnya pemerintah daerah. Kita mungkin bisa membantu dari sisi psykologisnya,” ujarnya.

Mungkin jika dilihat secara kasat mata, kegiatan trauma healing kelihatanya sepele. Di mana anak-anak korban gempa diajak bermain dengan gembira. Namun secara psykoligis, trauma healing sangat besar dampaknya bagi

anak korban gempa. Dengan begitu, anak-anak korban gempa tidak berlarut-larut dalam kesedihan lantaran tidur di tenda pengungsian.

“Khusus untuk orang dewasa dan lansia, kita juga gelar pemeriksaan dan pengobatan gratis. Bersama tim medis dari Medical Pratice Kuta,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Selebung Agus Kusumahadi, mengaku trauma healing memang sangat dibutuhkan bagi anak-anak korban gempa, selain bantuan logistik.

Karena hampir semuanya men-

galami trauma. “Musibah gempa ini selain berdampak secara fisik, lebih-lebih lagi secara psykoligis. Dan, memang butuh waktu cukup lama bagi anakanak korban gempa untuk kembali pulih secara psykologis,” timpalnya.

Pihaknya pun berharap, pemerintah daerah dan elemen masyarakat lainnya juga bisa mendukung dengan kegiatan-kegiatan trauma healing. Supaya kondisi psykologis anak-anak korban gempa bisa segera pulih dari trauma mendalam yang dialami. (kir)

SUARA NTB Senin, 3 September 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pemerintahan Harus Tetap Berjalan KAMIS (30/8) lalu merupakan hari terakhir Dr. H. Moh. Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim). Rencananya, tanggal 20 September mendatang, akan dilantik bupati baru, H. M. Sukiman Azmy dan wakil bupati H. Rumaksi.

Ali BD – sapaan akrab H. Moh. Ali Bin Dachlan mengatakan, dalam proses pergantian pimpinan pemerintahan itu harus tetap berlangsung dengan baik.

Meskipun terjadi pergantian bupati, maka tidak boleh terjadi stagnansi dalam pemerintahan. “Inilah yang be(Suara NTB/dok) nar,” katanya.

H. Moh. Ali Bin Dachlan Apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya prinsip harus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Pemerintahan yang sekarang ini adalah kelanjutan dari pemerintahan yang sebelumnya. Begitupun yang nanti, merupakan kelanjutan dari pemerintahan yang saat ini. Sistem pemerintahan itu harus berkelanjutan. Siapapun pemimpinnya, semua harus menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan.

Adanya kebijakan-kebijakan yang baru dari pemerintah yang selanjutnya berbeda dari sebelumnya dinilai Ali BD merupakan hal yang wajar dan logis. “Kebijakan baru ada yang berbeda dengan pimpinan sebelumnya itu logis,” terangnya.

Menurutnya, perbedaan itu bisa terjadi karena masingmasing kepala daerah itu memiliki visi dan misi. Visi dan misi inilah yang menjadi dasar kepala daerah mengambil kebijakannya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak perlu ada yang dicemaskan.

Semua yang sudah dikerjakan oleh kepala daerah sebelumnya diyakini akan bisa dilanjutkan. Semua proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung dilanjutkan. Termasuk harapannya, proyek pengerukan kolam labuh Labuhan Haji yang sudah masuk tender.

Pesannya, Proyek Pembangunan Pelabuhan akan menjadi salah satu lokomotif perekonomian Lotim. Semua negara-negara maju di dunia ini maju perekonomiannya karena pelabuhan.

Dinilai keliru kalau pelabuhan ini dipandang sebelah mata.

Selanjutnya disampaikan Ali BD, pembangunan infrastruktur ekonomi diharapkan terus menjadi perhatian dari pemerintah selanjutnya. “Semua negara kalau mau maju bangun infrastruktur,” demikian imbuhnya. (rus)

Penuhi Amanah UU

Bazda Lotim Rombak Kepengurusan Selong (Suara NTB) Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) memenuhi ketentuan amanah perundang-undangan. Sesuai UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bazda merombak kepengurusan. UU tersebut mengamanahkan, sudah tidak ada lagi Bazda. Semua menjadi Baznas dan tidak ada lagi ada istilah Dewan Pertimbangan seperti kepengurusan sekarang.

Ketua Bazda Lotim, H. Rawitah menuturkan, pihaknya menerima surat dari Baznas Pusat. Bazda Lotim diminta segera melakukan penyesuaian sesuai ketentuan UU. Mengawali hal itu, sudah dilakukan proses perekrutan kepengurusan baru.

Di mana prosedurnya, ada proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) untuk para calon pengurus. Hasil seleksi ini dikirim ke Baznas pusat. Kemudian ada rekomendasi dari Baznas pusat tersebut dikirim ke daerah. Pelantikan dilakukan oleh bupati sesuai dengan hasil rekomendasi.

Prinsip kerja Baznas sama dengan Bazda. Hanya saja tidak ada dewan pertimbangan seperti sebelumnya yang anggotanya para tuan guru. Dalam struktur yang baru, adanya Ketua dan empat orang wakil ketua. Struktur lainnya ada bendahara dan bidang-bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Kepengurusan Baznas ini juga ke depan lima tahun. Selama masa kepengurusan tidak ada pergantian-pergantian di tengah jalan. “Sejak ada keputusan dari Menteri Agama, prinsip semua Bazda harus menjadi Baznas,” terangnya.

Ditambahkan, pengurusan Baznas tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Orang-oang yang ada dalam struktur kepengurusan tidak ada kaitan dengan birokrasi politik.

Pasalnya, kerja Baznas adalah kerja sosial dan kerja umat.

Kepengurusan Baznas Lotim saat ini berakhir pada tanggal 27 September 2018 mendatang. Siapapun yang menjadi pengurus nantinya, harapannya bisa dilanjutkan programpogram yang sudah berjalan dengan baik. (rus)

Dilimpahkan, Kasus Pungli Prona Desa Pringgabaya Utara Selong (Suara NTB) Kasus dugaan pungutan liar (pungli) prona yang terjadi di Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya sudah ditetapkan tersangka. Pasalnya, kasus yang saat ini masih bergulir di tingkat penyidikan menetapkan oknum kepala desa (kades) setempat sebagai tersangka.

Menurut Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, belum lama ini, menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk terhadap Kades Pringgabaya Utara selaku terlapor. Maka dari itu, atas dasar bukti yang dinilai sudah cukup, maka pihaknya sudah menetapkan Kades Pringgabaya Utara sebagai tersangka dan dalam waktu dekat kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan. “Sudah ada tersangka,” ungkapnya.

Meski sudah ditetapkan tersangka, ujarnya, tidak harus dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan oknum kades dinilai cukup kooperatif selama proses hukum bergulir, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

“Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, tidak harus dilakukan penahanan. Karena yang bersangkutan sejauh ini cukup kooperatif. Penahanan dilakukan apabila yang bersangkutan ada indikasi melarikan diri, menghilangkan barang bukti,” terangnya.

Sebelum menetapkan tersangka dalam dugaan pungli penerbitan sertifikat prona di Desa Pringgabaya Utara, pemeriksaan terhadap Kades Pringgabaya beberapa kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan hingga akhirnya ditetapkan tersangka.

Selanjutnya, pungli penerbitan sertifikat prona pada tahun 2016 itu, puluhan saksi sudah dimintai keterangan, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, termasuk oknum kades selaku terlapor. Adapun untuk kelanjutannya ke depan, pihaknya akan melihat secara detail perkembangan kasus tersebut ketika masuk ke meja pengadilan.(yon)

(Suara NTB/ari)

LONGSOR - Kawasan eks HPH yang kini jadi hutan produksi mengalami longsor dan menimbun pipa air bersih masyarakat Desa Rempek Kecamatan Gangga. Warga butuh jaringan pipa baru sepanjang 3,5 km.

Krisis Air Bersih

Warga Butuh Suplai Air Secara Rutin Tanjung (Suara NTB) Warga terdampak gempa yang tinggal di wilayah pedalaman mengalami kesulitan air bersih. Penyebabnya, jalur perpipaan yang biasa digunakan warga rusak akibat gempa. Kini warga memerlukan suplai air secara rutin dari Pemda, di samping warga juga berharap dibantu perpipaan untuk membuka jalur baru untuk memulihkan suplai air ke rumah-rumah warga.

Kondisi kekurangan air bersih dialami warga Dusun Busur Barat, Desa Rempek, Kecamatan Gangga. Kadus Busur Barat, Minadi, kepada koran ini Minggu (2/9) kemarin mengaku, warganya sangat memerlukan air. Wilayah Dusun Busur Barat terdiri dari beberapa perkampungan dari, Busur Barat, Tuan Ani, Pondok Injong dan Lempajang (menghuni kawasan hutan produksi).

Jumlah warga saat ini sekitar 300 KK lebih dengan jumlah jiwa mencapai 1.500 orang.

“Untuk logistik yang diterima warga kebanyakan pemberian dari donatur. Dari pemerintah kami ambil di desa. Sejak tanggal 5 Agustus (gempa 7

SR), kami di dusun hanya 2 kali diminta mengambil jatah di Kantor Desa,” klaim Minadi.

Kadus yang ditemani orang tuanya, Amaq Sahdep dan seorang warga, Wadi, mengaku pula logistik tidak menjadi bahan pemikiran masyarakat.

Kebutuhan mendesak masyarakat hanyalah air bersih dan jaringan perpipaan.

Pantauan koran ini, tandon dan penpung air milik warga banyak yang kosong, tak terkecuali bak penampung milik Kadus sendiri, tidak ada airnya. Warga Dusun Busur, Minggu malam nanti memiliki jadwal Pengajian dari Yayasan Abu Hurairah-Jakarta.

Warga beruntung, stok air di

masjid darurat sudah tersedia berkat suplai dari mobil tangki milik PT. Gudang Garam.

Tbk. “Tangki dari pemerintah tidak rutin, sudah seminggu ini bantuan air tidak datang,” aku Wadi menguatkan.

Lain halnya dengan Amaq Sahdep, orang tua Kadus Busur ini menyebut fakta yang menggelitik yang dialami warga. Satu momen, warga diantarkan air bersih oleh salah satu tangki air milik Pemda KLU. Usai mengantar air, sopir dari mobil tangki tersebut justru meminta dukungan warga untuk menyiapkan solar untuk operasional sumur bor.

“Ibu pernah dimintai menyiapkan solar untuk sumur bor.

Panen Tembakau, Harga Tiap Perusahaan Mitra Bervariasi Selong (Suara NTB) Memasuki musim panen tembakau untuk tahap pertama. Pemkab Lombok Timur (Lotim), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), perusahaan mitra dan petani mulai serius membahas masalah harga. Namun hingga saat ini, keputusan harga dari masingmasing perusahaan mitra bervariasi.

Ketua APTI Lotim, Lalu Sahabudin yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (1/8), mengaku sudah menggelar pertemuan dengan para perusahaan mitra. Untuk saat ini, katanya, keputusan harga dari masing-masing perusahaan bervariasi. Artinya, harga itu masih disesuaikan dengan harga pasar. Untuk sementara, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram untuk jenis tembakau virginia yang disanggupi oleh PT. Djarum. Harga itu disetujui juga oleh petani.

Namun diharapkan harga penjualan di tingkat petani terus mengalami kenaikan atau tembus di angka Rp50.000 lebih per kilogramnya. Menurutnya, harga Rp47.500 merupakan harga normal. Namun akan lebih bagus apabila harga di atas Rp50.000 untuk kualitas tembakau super.

Apakah harga Rp47.500 per kilogram, petani sudah untung, Lalu Sahabudin menjelaskan berbicara keuntungan harus berbicara dari awal, mu-

(Suara NTB/yon)

BAHAS HARGA - Ketua APTI Lotim Lalu Sahabudin, saat melakukan pembahasan harga tembakau bersama perusahaan mitra di Dinas Pertania Lotim beberapa waktu lalu. lai dari penggunaan benih yang benar-benar unggul jenis hibrida. Sehingga apabila petani memilih benih yang paling unggul seperti benih Hibrida GL26H, Hibrida NC927. Dari hasil pantauan APTI, harga Rp47.500 sudah berlaku untuk semua perusahaan mitra sekitar sebanyak 15 perusahaan.

Sahabudin mengaku saat ini sudah mulai panen tahap awal dan panen diprediksi cukup panjang. Artinya banyak petani menanam tahap pertama, kedua, ketiga dan ke empat tergantung kondisi air. Selain itu, ada juga beberapa petani mitra yang tidak melakukan penanaman tahun ini.

“Kita berharap harga-harga ini berkembang dan berkembang

terus, sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” harapnya.

Untuk memastikan harga memihak kepada petani dari semua perusahaan, APTI nantinya akan melakukan kunjungan kerja bersama Satpol PP dan Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Lotim untuk memonitor pembelian tembakau dari masing-masing perusahaan. Termasuk untuk mengetahui legalitas dari perusahaan-perusahaan tembakau yang ada di Pulau Lombok. “Jika ada ditemukan persyaratannya tidak lengkap, maka akan dilakukan pembinaan. Namun jika perusahaan itu tidak ingin melengkapi, tentunya ada sanksi yang akan didapatkan,’’ ujarnya. (yon)

Infrastruktur di Selatan Tunggu Verifikasi Selong (Suara NTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2019 mulai menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun infrastruktur jalan di Lotim bagian selatan. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim masih menunggu hasil verifikasi dari pemerintah pusat.

Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Dedi Irawan DL, kawasan Lotim bagian selatan ini memerlukan perhatian yang berbeda dibandingkan Lotim bagian utara. Disebut kontur tanah di Lotim bagian Selatan lebih

labil. Karenanya, biaya pembangunan ruas jalan pun dihitung berbeda dengan Lotim bagian utara.

Dikatakan, sekitar Rp 3 miliar per kilometer untuk selatan. Sedangkan Lotim bagian utara yang kontur tanahnya lebih keras untuk panjang 1 km dibutuhkan Rp 1,5 miliar. Diketahui, karena struktur tanahnya berbeda, karena tanah di selatan ini labil, sehingga cepat sekali rusak.

Jenis tanahnya adalah tanah liat, kena air mudah sekali becek. Sementara saat musim panas mudah retak.

Lotim bagian selatan ini, sambungnya tetap akan menja-

di atensi pemerintah. Diketahui sebelumnya, Lotim bagian selatan ini masuk pengembangan kawasan strategis nasional dan sentuhan pembangunannya sebagian besar bersumber dari DAK. Jenis DAK yang rencana diberikan adalah DAK penugasan. Pemkab Lotim sudah mengajukan usulan dan sampai saat ini masih menunggu verifikasi harga sampai dengan bulan Desember mendatang.

“Sekarang masih dalam proses juga penentuan lokasi, rencana yang akan diberikan adalah DAK penugasan. DAK juga ada yang reguler. Kalau sudah disetujui, insya Allah bisa dilaksanakan,” ujarnya. (rus)

Kalaupun warga mau beli, beli solarnya di mana? Lebih baik kami dimintai uang iuran barang Rp 10 ribu per KK, biar solarnya mereka yang beli,” ujar Amaq Sahdep.

Pengakuan warga ini sekaligus sebagai “tamparan” keras bagi Pemda KLU. Pascatanggap darurat dinyatakan berakhir, pemenuhan akan air bersih menjadi tanggung jawab Pemda. Timbulnya pembebanan solar untuk operasional sumur bor, patut dipertanyakan. Adakah Pemda KLU menganggarkan solar untuk sumur bor - minimal dari dana donasi berbagai pihak? Jika ada, bagaimana pembagiannya untuk setiap sumur bor? Mengingat di wilayah KLU, sejumlah sumur bor dimanfaatkan sebagai lokasi pengambilan air bersih dari tangki-tangki milik Pemda, Kepolisian, Kementerian PUPR, maupun perusahaan.

Warga Busur sangat ber-

harap adanya kebijakan agar Pemda KLU mengalokasikan bantuan perpipaan untuk membenahi jalur perpipaan yang rusak. Pantauan koran ini, di salah satu areal eks HPH / Hutan Produksi Lempajang, mengalami longsoran hebat. Antara 5-6 hektar lahan amblas dan menimbun jaringan pipa air bersih.

“Dari mata air ke eks Camp HPH sampai ke reservoar induk di Lempajang dibutuhkan pipa sekitar 3,5 km. Kalau pipa ini ada, kami bisa menyambung air dari mata air lain yang lebih aman,” sebut Amaq Sahdep.

Di samping air bersih, pelayanan dasar lain yang sama sekali belum berjalan di Dusun Busur adalah Posyandu untuk balita dan lansia, serta aktivitas belajar di SD Islam Al Hijrah.

“Rencana sekolah anakanak dimulai Senin besok (hari ini), tetapi tenda sampai sekarang belum dipasangkan,” demikian Kadus. (ari)

Korban Gempa di Lotim Terima Bantuan Selong (Suara NTB) Masyarakat korban gempa di lima Kecamatan di Lombok Timur (Lotim), Minggu (2/9) menerima bantuan dari pemerintah. Masyarakat yang berada di lima kecamatan itu, Kecamatan Sambelia, Sembalun, Pringgabaya, Wanasaba dan Labuhan Haji kehilangan tempat tinggal akibat gempa yang mengguncang beberapa waktu lalu.

Seperti disampaikan Camat Sembalun, Usman. Dari pendataan sementara, jumlah masyarakatnya yang kehilangan tempat tinggalnya sebanyak 1.351 orang yang tersebar di 6 desa yang ada di Kecamatan Sembalun. Sebanyak 1.351 warga yang sudah diverifikasi dan di SK-kan oleh bupati untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp50 juta untuk rusak berat yang pencairannya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Iya hari ini masyarakat yang rumahnya masuk dalam kategori rusak berat menerima bantuan masing-masing Rp50 juta.

Kami dalam perjalanan bersama masyarakat ke KLU untuk menerima rekening bantuan itu yang diberikan langsung oleh Presiden,” terangnya pada Suara NTB, Minggu kemarin.

Ribuan masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani itu kehilangan tempat tinggal dan saat ini masih berteduh dan menjalani aktivitas di bawah tenda-tenda pengungsian, karena rumah yang sebelumnya ditempati rusak berat diguncang gempa. Untuk itu, ia mengaku sangat bersyukur masyarakat menerima tabungan yang diserahkan langsung Presiden RI, Ir. Joko Widodo. “Kondisi saat ini

normal, meskipun masyarakat berada di pengungsian karena rumah masyarakat mengalami kerusakan. Tentu kita sangat bersyukur atas keluarnya bantuan itu,” bathinnya.

Jumlah 1.351 orang tersebut, lanjut Usman merupakan masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat dan sudah dilakukan verifikasi dan di-SK-kan bupati untuk kemudian dibukakan rekening. Sementara data itu masih bersifat sementara. Pendataan dan proses verifikasi oleh tim masih terus berjalan. Yang jelas 1.351 orang itu sudah mendapatkan SK-kan bupati untuk mendapat bantuan sebesar Rp. 50 juta untuk dana perbaikan rumah masyarakat yang rusak.

Disampaikan lebih jauh, jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Sembalun sekitar, 24.000 jiwa lebih tersebar di 6 desa yang ada di Kecamatan Sembalun.

Masyarakat yang akan menerima buku tabungan yang diberikan langsung oleh presiden ikut berangkat ke Kabupaten Lombok Utara (KLU). Adapun aktivitas masyarakat di Sembalun secara umum sudah berangsur normal, seperti pergi ke sawah masing-masing maupun mengerjakan pekerjaan yang lain.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, menjelaskan pendataan dan verifikasi terhadap kerusakan yang terjadi masih terus berjalan hingga saat ini. Pada hari Minggu, korban akan menerima bantuan stimulan perbaikan rumah warga yang rusak terdampak gempa. Dari Lotim, diminta kirim perwakilan 1.000 orang untuk menerima bantuan itu bertempat di Pemenang, KLU. (yon)

(Suara NTB/yon)

MANDI - Anak-anak di Kecamatan Sembalun saat mandi di lokasi pengungsian. Mereka khawatir, Mereka membutuhkan perhatian pemerintah dan donatur, terutama saat musim hujan agar tidak kembali jadi korban banjir.

SUARA NTB Senin, 3 September 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kondisi Pengungsi di Bukit Mekar Sari

Minim Air Bersih, Banyak Terjangkit Penyakit Giri Menang (Suara NTB) Kondisi para pengungsi di sejumlah desa di wilayah Gunungsari terutama di daerah pelosok perbukitan sangat memperhatikan. Dengan tenda seadanya, mereka tinggal berjejal hingga 25 orang di satu tenda darurat. Mirisnya pasokan air dari gunung menipis akibat pipa rusak akibat gempa. Praktis para pengungsi pun bergantung dari bantuan Pemda dan relawan.

Nasrun warga dusun pelosok Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari mengakui awal terjadi gempa kondisi masyarakat begitu parah.

Warga tinggal di tenda-tenda seadanya, sehingga penyakit malaria dengan mudah menjangkiti. “Ada puluhan warga kami terkena malaria, tapi sebagian sudah ditangani, ini karena memang sanitasi buruk. Kami tinggal di tenda dengan kondisi berdesakan, satu tenda bisa 25 orang,’’ akunya.

Dari tujuh dusun di desanya, beberapa dusun menjadi lokasi paling banyak ditemukan malaria yakni Gertuk dan Lilir I. Menurutnya kemungkinan beberapa penyebab malaria, masalah kebersihan. Di samping, air yang minim. Air

bersih bersih di daerah setempat sejauh ini bergantung dari pipa sumber air pegunungan, namun semenjak rusak akibat gempa pasokan air bersih pun terganggu.”Kami terpaksa ambil air kali, itu kotor. Sementara yang butuh air ada ribuan warga yang tersebar di ,120 titik pengungsian,” jelasnya.

Jumlah warga yang mengungsi, jelasnya, 6 ribu jiwa, pasalnya 1.400 rumah mereka rusak parah. Ada sebagian dari pengungsi yang pulang dan membuat tenda di tempat tinggal masing-masing. Namun lagi-lagi mereka terkendala terpal dan selimut masih minim. Selain rumah warga, ada 10 masjid dan 5 musala serta 3 pura rusak parah.

Selain masalah kebutuhan

dasar, warga setempat juga mengeluhkan akses rusak parah sepanjang 7 kilometer.

Akses jalan kabupaten ini sendiri menjadi penghubung sejumlah desa antara lain Bukittinggi dan Gelangsar. Namun puluhan tahun kondisi jalan ini belum mendapat perhatian dari Pemda. Sebelumnya ada tim Pemda yang turun melakukan pengukuran, warga dijanjikan pembangunan jalan itu sepanjang 1.5 kilometer.

Warga juga mengeluhkan banyaknya KWh listrik yang rusak akibat tertimpa bangunan.

Pihak desa setempat sudah bersurat ke PLN untuk penggantian. Dalam hal ini, pihak PLN komitmen mengganti, namun belum ada realisasi.

Menanggapi hal ini, Kepala

Dinas Kesehatan Lobar H. Rahman Sahnan Putra saat Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Lobar, Jumat (31/8) mengatakan kondisi pengungsian yang kurang bersih dengan rata-rata kapasitas per tenda membeludak.

Kondisi ini diperparah dengan sanitasi serta peralihan musim kemarau ke musim hujan, menambah subur perkembangan nyamuk anopeles dan jenis nyamuk lainnya yang khas saat musim hujan. Pihak Dinas Kesehatan Lobar, aku Rahman, menemukan paling tidak 32 kasus malaria di pengungsian. 27 kasus di Desa Bukit Tinggi dan 5 kasus di Desa Mekar Sari.

Keduanya merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Penimbung. “Kita sudah laporkan ke Crisis Center di Provinsi 3-4 hari sebelum kasus kita temukan,” ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya pun melaporkan hal tersebut ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan meminta

kelambu anti nyamuk.

Sampai saat ini pihaknya, aku Rahman, telah melakukan intervensi dengan memberikan pengobatan kepada para pasien.

Untuk sementara, para pasien masih diberikan pelayanan rawat jalan karena masih bisa ditangani. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat lokasi penyebaran penyakit tersebut sangat dekat dengan kamp pengungsian.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun meminta agar aspek kesehatan tersebut menjadi prioritas penanganan sebelum Presiden Republik Indonesia hadir di Gunungsari.

“Segera kita kerahkan seluruh komponen untuk bergotong royong. Bukan hanya untuk kedatangan presiden, namun menjadi rutin demi menjaga kesehatan para pengungsi,” ujar Fauzan memberikan arahan kepada seluruh peserta rapat.

Ia pun kembali menegaskan agar pihak BNPB secepatnya bisa merespons laporan dan memperbaharui datanya ten-

KPU Loteng Coret Caleg Mantan Koruptor Praya (Suara NTB) komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) mencoret Syamsudin salah seorang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai Demokrat. Pencoretan dilakukan setelah KPU Loteng mendapat aduan soal status yang bersangkutan yang sebelumnya diketahui pernah dipidana dalam kasus korupsi. Dengan begitu, hingga sejauh ini total KPU Loteng telah mencoret dua bacaleg.

Sebelumnya KPU Loteng juga mencoret caleg asal Partai Persatuan Indonesia (Perindo), L. Wiredarma, karena pindah daerah pemilihan. Di mana sebelumnya, L. Wiredarma mendaftar sebagai caleg di daerah pemilihan (dapil) I (PrayaPraya Tengah), kemudian pindah ke dapil III (Kopang-Janapria).

Terkait Syamsudin, Ketua KPU Loteng, Ary Wahyudi, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (1/9), mengatakan, keputusan pencoretan caleg asal Partai Demokrat tersebut diputusan dalam rapat pleno yang digelar pada Rabu (29/8) lalu. Di mana sebelumnya KPU Loteng mendapat pengaduan soal status kepala desa Pemepek tersebut. Bahwa yang bersangkutan sudah pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi. “Jadi sesuai peraturan yang ada, mantan terpidana korupsi tidak dibolehkan menjadi caleg. Maka yang bersangkutan kita nyatakan TMS (tidak memenuhi syarat),” ujarnya.

Keputusan tersebut pun sudah disampaikan ke Partai Demokrat Loteng, selaku pengusung caleg bersangkutan. Untuk bisa ditindaklanjuti dengan mengajukan caleg pengganti yang baru, jika menerima keputusan tersebut. Kalaupun tidak menerima, Partai Demokrat bisa mengajukan upaya hukum melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng. “Sekarang keputusan ada di tangan partai politik bersangkutan. Menerima atau tidak keputusan pencoretan tersebut. Kalau menerima, bisa mengajukan caleg pengganti. Kalau tidak, upaya hukum yang bisa ditempuh,” terangnya.

Dalam hal ini, sesuai aturan yang berlaku Partai Demokrat diberikan waktu selama empat hari sejak surat pemberitahuan diterima. Untuk menentukan sikap terkait keputusan tersebut. Kalaupun tidak ada tanggapan sampai batas waktu yang ada, maka partai politik dianggap menerima keputusan yang ada. Termasuk keputusan untuk mengganti bacaleg yang dicoret tersebut. kalau pun tidak mengajukan pengganti juga tidak masalah. Pasalnya, caleg yang dicoret tersebut merupakan caleg laki-laki, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap komposisi keterwakilan perempuan. Kecuali kalau caleg yang dicoret tersebut caleg perempuan, maka harus ada pengganti agar komposisi keterwakilan caleg perempuan di dapil tersebut tetap terpenuhi. “Saat ini kita masih menunggu sikap Partai Demokrat, menerima atau tidak keputusan tersebut,” ujarnya. (kir)

tang kondisi pascagempa di Lobar. “Kelambu itu kita yang butuh, tapi malah dikirim ke KLU dan Lotim. Belum lagi

soal update data rumah rusak yang terverifikasi, tidak cepat meng-update data,” keluh Fauzan. (her)

Rajawali Foundation Salurkan Dua Truk Bantuan ke Lobar

DPT Loteng Bertambah JUMLAH pemilih yang terdaftar Dalam Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun 2019 mendatang, di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bertambah sebanyak 14 ribu lebih pemilih.

Jika dibandingkan dengan jumlah DPT pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 kemarin.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt., Sabtu (1/9). ”DPT Loteng untuk Pemilu legislatif ditetapkan sebanyak 734.328 pemilih.

Dengan rincian 363.177 pemilih laki-laki dan 371.151 (Suara NTB/dok) pemilih perempuan,” sebutSansuri nya. jumlah DPT tersebut jauh lebih besar dari DPT untuk Pilkada NTB yang baru lalu yang hanya sebesar 720.244 pemilih.

Dari 12 kecamatan yang ada di Loteng, Kecamatan Pujut masih menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih terbesar yakni sebanyak 86.122 pemilih. Diikuti kemudian Kecamatan Praya sebanyak 82.444 pemilih, Kecamatan Jonggat 73.962 pemilih, Kecamatan Kopang 67.578 pemilih, Praya Barat 62. 647 pemilih dan Kecamatan Batukliang sebanyak 61.433 pemilih.

Selanjut Kecamatan Janapria dengan 60.207 pemilih, Kecamatan Praya Timur, 54.538 pemilih, Pringgarata 49.597 pemilih serta Kecamatan Praya Barat Daya dan Batukliang Utara masing-masing dengan 43.983 pemilih dan 41.516 pemilih.

Bertambahnya jumlah pemilih tersebut dikarenakan adanya penambahan pemilih pemula. Termasuk adanya penambahan pemilih yang di Pilkada NTB sebelumnya mencoblos menggunakan KTP yang jumlah hampir 10 ribu orang. “DPT ini sudah melalui proses validasi. Dengan mempertimbahkan catatan-catatan yang ada pada pelaksanaan Pilkada NTB sebelumnya,” terang Sansuri.

Ia menjelaskan, DPT tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan jumlah surat suara yang akan dicetak pada Pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Termasuk untuk kepentingan pemilu lainnya. Bagi pemilih yang nantinya tidak masuk dalam DPT, masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Dengan membawa atau menunjukkan KTP elektronik ke petugas pada saat pelaksanaan pemilu nantinya. “Polanya hampir sama dengan pilkada kemarin. Yang tidak masuk DPT bisa memilih dengan membawa KTP elektronik,” sebutnya. (kir)

(Suara NTB/her)

BUTUH PERHATIAN - Warga dusun pelosok di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari yang dijangkiti malaria. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan dari pemerintah, khususnya menyangkut kesehatan.

(Suara NTB/her)

MILAH - Warga di Desa Guntur Macan sedang memilah bahan bangunan yang bisa dipakai untuk dipergunakan kembali.

Usulan Jadup Korban Gempa Direspons Kemensos Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengatakan dana jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa yang rumahnya rusak parah akibat gempa segera terealisasi. Hal ini menyusul usulan pemberian jadup dari Pemda Lobar telah direspon oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos).

“Uang jadup bagi korban gempa yang rumahnya tidak berat (runtuh), sudah direspon oleh Kemensos. Pihak Kemensos meminta juga melakukan pendataan terhadap siapasiapa korban yang akan diberikan jadup ini,” kata bupati akhir pekan kemarin.

Pihak Kemensos jelasnya sudah bersurat ke Pemda untuk melakukan pendataan terhadap korban gempa yang perlu diberikan jadup. Untuk pendataan korban gempa yang bakal diberikan bantuan jadup jelasnya tidak sulit, sebab Pemda sudah melakukan verifikasi rumah rusak. Data inilah, kata Fauzan menjadi dasar untuk diusulkan ke Kemensos. Mana korban gempa yang terverifikasi rusak berat jelasnya itu yang diusulkan dapat jadup. Dana jadup ini sendiri diberikan Rp10 ribu per hari selama 90 hari.

Sejauh ini hasil verifikasi sendiri sudah mencapai 4.000

rumah rusak berat. 4000 rumah rusak tinggal dikalikan jumlah jiwa yang ada di rumah tersebut. Dalam data verifikasi ini sendiri diupayakan diperinci by name by address untuk memudahkan pengusulan jadup.

Lebih jauh, kata bupati, selain persoalan jadup sudah ada titik terang akan tetapi beberapa persoalan lain dihadapi di lapangan, seperti minimnya MCK dan peralatan dapur hingga terpal.

Diakuinya, sarana prasarana MCK dari waktu ke waktu terus berupaya dipenuhi. Ketika awal terjadi gempa MCK yang disiapkan di lokasi pengungsian massal hanya 1 unit, namun saat ini bisa diperbanyak. Bahkan hampir di setiap lokasi pengungsian yang jumlah pengungsi lebih dari 100 orang ada tiga unit MCK. Wabup mengaku ada beberapa titik yang belum punya MCK, sebab bantuan ini turun tidak sekaligus, namun bertahap. “Ada titik pengungsian yang belum punya MCK, itu Bertahap kita penuhi. Sebab bantuan ini tidak sekaligus datang, namun bertahap,”aku Fauzan.

Bangun Huntara Pada bagian lain, bupati mengungkapkan, jika Pemkab Lobar mulai membangun 1.000 unit hunian sementara (huntara) bagi korban gempa

yang masih tinggal di lokasi pengungsian lantaran rumah mereka tak bisa lagi ditempati.

1.000 unit huntara ini sendiri diperoleh dari bantuan yayasan bukan pemerintah pusat, pasalnya sampai saat ini belum ada kejelasan usulan dari Pemda Lobar terkait pembangunan huntara ini dari pemerintah pusat. Untuk titiktitik lokasi pembangunan huntara ini juga telah dipetakan oleh Pemda setempat.

Bantuan huntara ini, jelasnya, tidak ada dari pemerintah pusat dan provinsi, sebab program ini memang tidak ada.

Sehingga Pemda pun berusaha mencari donatur untuk bisa membantu pembangunan huntara ini. Pihaknya sudah bertemu dengan beberapa yayasan yang mau membantu. Terakhir ia mendapat kepastian bantuan huntara sebanyak 300-400 unit dari pihak yayasan. Yayasan ini sendiri jelasnya berasal dari dalam negeri bukan luar negeri. Biaya untuk pembangunan huntara ini cukup terjangkau, sehingga hal ini juga yang menyebabkan yayasan semangat membantu. Biaya per unit dengan luas 4 x 5 meter jelas bupati hanya Rp2.500.000. Untuk titik lokasi pembangunan huntara, jelasnya, pemda sudah melakukan identifikasi, sehingga tinggal dibangun saja. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Rajawali Foundation menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Lombok, yakni Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim). Bantuan yang diberikan masing-masing sebanyak dua truk ke Lobar dan Lotim.

Bantuan yang diberikannya berupa selimut, obat-obatan, kelengkapan bayi, tenda, terpal sarung dan bahan makanan diserahkan secara resmi kepada Pemkab Lobar, Minggu (2/9).

Senior Manager Rajawali Foundation Anugraha Dezmercoledi menjelaskan Rajawali Foundation menyalurkan bantuan yang nilainya sekitar kurang lebih Rp 300 juta ini diterima Pemda Lobar sekitar Rp150 juta dalam bentuk bantuan, alat tulis, sembako, obatobatan, personal hygiene, popok bayi, cairan antiseptik, tenda atau terpal, sarung. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan bahan makanan yang masih diperlukan, seperti air minum, mie instant, makanan kaleng yang dapat bertahan lama.

“Bantuan ini disalurkan mulai Agustus hingga November ini diharapkan dapat meringankan beban dan penderitaan korban serta membantu mereka untuk segera pulh usai bencana. Ini bantuan tahap pertama, dan akan terus berlanjut,” kata nya saat ditemui kemarin.

Bantuan akan disalurkan dalam dua gelombang. Gelombang pertama berupa bantuan untuk turut mengatasi keadaan darurat bagi korban bencana.

Sedangkan, gelombang kedua berupa bantuan pemulihan pascabencana. ''Bantuan dari Rajawali ini merupakan perwujudan program “Rajawali Care” khususnya untuk korban gempa di NTB yang tengah ditimpa

musibah,” ujarnya.

Menurut Nugraha bantuan darurat yang akan disalurkan oleh Rajawali di antaranya selimut,obat-obatan, personal hygiene, popok bayi, cairan antiseptik, tenda atau terpal, sarung serta bahan makanan yang masih diperlukan, seperti air minum, mi instan, makanan kaleng yang dapat bertahan lama. Disalurkan pula bantuan dukungan pendidikan, seperti alat-alat tulis.

Selain dari Rajawali Corpora dan unit-unit bisnis seperti Rajawali Televisi (RTV), Eagle High Plantation, Archi Group, Fortune Indonesia (FORU), Triaryani, Rajawali Property Group Express Group, dan Velo Networks, bantuan tersebut juga berasal dari para karyawan di lingkungan keluarga besar Rajawali Group yang secara sukarela memberikan kontribusi mereka, baik secara material maupun tenaga.” Untuk penyaluran kami serahkan kepada Pemda Lobar,” ungkapnya.

Tidak hanya sekali, Rajawali Foundation juga bekerja sama dengan RTV,media televisi di bawah naungan Grup Rajawali Corporation untuk melakukan penggalangan dana kemanusiaan dari masyarakat dalam program RTV Peduli Kemanusiaan. Dana dari hasil penggalangan tersebut akan diarahkan untuk penyaluran bantuan tahap kedua, yakni tahap pemulihan pascabencana.” Bantuan tahap dua untuk penanganan pemulihan bencana,” ujarnya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lobar Hartono Ahmad yang menerima logistik, menjelaskan, bantuan ini akan disalurkan kepada empat kecamatan yang ada di Lobar dan yang menjadi tempat paling terparah. (her)

(Suara NTB/her)

SERAHKAN BANTUAN - Rajawali Foundation menyerahkan bantuan kepada BPBD Lobar di posko utama BPBD Lobar di Lingsar, Minggu (2/9).

Ahli Waris Ancam Eksekusi Lahan SMPN 2 Gunungsari Giri Menang (Suara NTB) Ahli waris selaku pihak penggugat yang memenangkan sengketa lahan SMPN 2 Gunungsari sangat kecewa dengan Pemkab Lombok Barat, lantaran hampir setahun putusan MA ini keluar belum juga ada tindaklanjut oleh Pemda Lobar. Dalam putusan MA nomor 1416.K/PDT/ 2017 tersebut pihak penggugat dimenangkan, sedangkan Pemda sendiri kalah, lantaran pemohonan Kasasi yang diajukan Pemda ditolak oleh MA. Pihak Pemda pun diminta mengembalikan tanah itu ke ahli waris dan membayar ganti rugi biaya sengketa. Akan tetapi sampai saat ini belum ada langkah nyata dari Pemda menindaklanjuti putusan MA tersebut.

Akibat kecewa dengan sikap Pemda ini, pihak penggugat seperti disampaikan ahli waris sekaligus penggugat I Gusti Bagus Hari Sudana Putra pun men-

gancam akan mengeksekusi lahan tersebut. Ditegaskan, sengketa lahan SMP 2 Gunungsari antara dirinya dengan Pemkab Lobar telah diputus MA tanggal 11 September 2017. Kemudian relas pemberitahuan putusan Kasasi diterima tanggal 26 Februari

2018 baik oleh dirinya dan Pemda Lobar. Pihaknya pun beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Pemda Lobar untuk menyelesaikan persoalan tanah ini biar status tanah ini jelas, tidak mengambang seperti saat ini. Sebab di satu sisi pihaknya

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Penggugat, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra menunjukkan putusan MA terkait keputusan lahan SMPN 2 Gunungsari.

memiliki sertifikat, namun di sisi lain lahan dikuasai Pemda.

Akan tetapi setelah putusan itu, tidak ada komunikasi yang lebih lanjut lagi dari Pemda sampai terjadi bencana gempa akhir Juli lalu. Pihaknya pun sudah bersurat ke PN Mataram awal Juli lalu untuk meminta fasilitasi bertemu dengan Pemda. Pihak PN pun memanggil pihak Pemda, sehingga akhirnya ada pertemuan.

Namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, karena Kabag Hukum dan PerundangUndangan Setda Lobar yang hadir dalam pertemuan itu akan melaporkan dulu persoalan ini ke bupati agar segera diproses. Namun anehnya, sampai saat ini justru Bupati mengaku belum dilaporkan oleh Kabag Hukum terkait hal ini. Padahal pihaknya selaku yang dimenangkan sangat fleksibel dan sudah memberikan kelonggaran kepada Pemda. Bahkan sampai hampir setahun pi-

haknya memberikan waktu ke Pemda untuk melakukan langkah akan tetapi justru Pemda tidak merespon dengan alasan saat ini terjadi bencana.

Kabag Hukum dan Perundangundangan Setda Lobar H Bagus Dwipayana membenarkan jika Pemda kalah terkait sengketa lahan SMPN 2 Gunungsari tersebut. Perihal langkah Pemda menyikapi putusan ini, sebenarnya Pemda sudah mau merapatkan sebelum gempa, namun setelah terjadi gempa rencana rapat tersebut tak berlanjut akibat kondisi gempa. Lebih-lebih bupati sendiri sibuk.

Pihaknya tengah mencari waktu untuk melakukan rapat lagi persoalan ini. Terkait ancaman pihak penggugat mengeksekusi lahan itu, pihaknya menyerahkan ke pihak Aset Daerah.

Terkait persoalan ini, tambahnya, sudah dilaporkan secara lisan ke bupati. (her)

SUARA NTB Senin, 3 September 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Petrokimia Gresik Peduli

Salurkan Bantuan Korban Gempa di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Perusahaan pupuk di Indonesia - Petrokimia Gresik peduli dengan bencana gempa yang terjadi di Sumbawa.

Dengan menurunkan tim ke Kabupaten Sumbawa pada Sabtu (1/9), sekaligus menyalurkan bantuan logistik senilai ratusan juta kepada korban gempa di tiga Kecamatan terdampak parah.

Tim tersebut dipimpin Kepala Departemen Sosial Budaya Serikat Karyawan Petrokimia Gresik, Winarno, bersama Chandra, Anton dan Nita, Pimpinan Petrokimia NTB Muhammad Nuh, juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, H Salman Alfarizi.

Awalnya mereka menyerahkan bantuan berupa air mineral, mie instan, terpal, selimut dan kebutuhan lainnya ke Kecamatan Buer,

yang diterima langsung Camat setempat. Pada saat itu pula, disebarkan ke tiap-tiap perwakilan desa. Kemudian melanjutkan kegiatan serupa di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat. Dimana bantuan diserahkan langsung Kadus setempat. Terakhir, bantuan didistribusikan ke Desa Dalam Kecamatan Alas, dan bantuannya diterima perwakilan masyarakat.

Dalam kunjungannya ke Kecamatan Alas dan Buer, Winarno sempat berdialog dengan anak-anak pengungsi.

Sambil bermain dan bernyanti bersama anak anak. Sehingga membuat anak-anak itu menjadi semangat, dan sejenak lupa dengan kejadian yang menimpa wilayah sekitar.

Di penghujung permainan, para anak-anak pengungsi diberikan hadiah berupa susu dan makanan ringan, sehingga menambah keceriaan mereka.

“Setelah melihat pengungsian, Saya semangat membantu karena bagaimana pun dan sekecil apapun efek gempa yang namanya rumah kalau sudah retak itu tidak bisa dihuni. Kalau masalah kerusakan, semua gempa merusak, dan itu kita tidak ada parah atau lebih parah, semua statusnya sama,”tuturnya.

Diungkapkan, bantuan yang disalurkan merupakan donasi dari karyawan Petrokimia Gresik, dengan total nilai Rp100 juta. Ada juga bantuan tambahan dari SMA Negeri 1 Gresik yang dititipkan ke tim.

Ditambahkan, bantuan kali ini dikhususkan bagi Kabupaten Sumbawa. Setelah sebelumnya, juga pernah menyerahkan bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. ‘’Kami juga sedang menggalang dana tambahan, Insya Allah kami akan ke Sumbawa Barat untuk melaku-

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Serikat Karyawan Petrokimia Gresik didampingi Camat dan Anggota DPRD Sumbawa, Salman Alfaridzi memberikan bantuan kepada korban gempa di Sumbawa. Para anggota serikat karyawan bersama warga korban gempa (Foto Kanan). kan hal yang sama,” jelasnya.

Pihaknya berharap, bantuan yang diberikan tersebut da-

pat mengurangi beban para korban yang terdampar. Pengungsi juga diharap tidak

mengalami trauma yang berkepanjangan. ‘’Segera bangkit. Mari kita sama sama Ber-

doa kepada Allah SWT, semoga gempa ini segera berakhir,”tukasnya. (arn/*)

KSB Berharap Dana Penjualan Saham PTDMB Segera Ditransfer Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap dalam waktu dekat pembagian hasil penjualan saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB) segera ditransfer ke rekening kas masing-masing daerah.

Suara NTB/ist)

PENCARIAN – Upaya pencarian terhadap Amir Hasan (50) warga Dusun Lepakloang, Desa Labuhan Aji, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, yang hilang sejak insiden ledakan mesin perahu, beberapa waktu lalu.

Tenggelam di Teluk Saleh, Guru SD Belum Ditemukan Sumbawa Besar (Suara NTB) Amir Hasan (50) warga Dusun Lepakloang, Desa Labuhan Aji, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas hingga kini belum ditemukan. Pria yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar (SD) ini, hilang di perairan teluk Saleh sejak mesin perahu yang ditumpangi bersama rekannya meledak pada Minggu (26/8) lalu.

Informasi yang diperoleh, kejadian itu bermula saat Amir Hasan bersama tujuh orang rekannya hendak menuju Desa Calabai, Kecamatan

Pekat, Kabupaten Dompu.

Mereka berangkat dari Dusun Lepakloang, Desa Labuhan Aji, Pulau Moyo Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa menggunakan perahu sekitar pukul 06.30 Wita.

Dalam perjalanan, di perairan Teluk Saleh, Selat Batahae, sekitar 500 meter dari bibir pantai mesin perahu bagian kanan meledak. Para penumpang spontan langsung melompat ke laut. Dari peristiwa tersebut, tujuh penumpang lainnya berhasil dievakuasi ke daratan dalam

Estimasi Anggaran Perbaikan Sarana Pendidikan Capai Rp34 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat sedikitnya ada sekitar 771 unit sarana pendidkan mengalami kerusakan pasca gempa yang terjadi di wilayah setempat. Dari jumlah tersebut diperkirakan kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi dan perbaikan mencapai angka Rp34 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Drs. Tajudin M.Si kepada Suara NTB mengatakan, untuk estimasi pembiayaan awal mencapai Rp34 miliar. Jumlah ini bisa bertambah karena masih ada beberapa sekolah yang belum memberikan laporan untuk ditindak lanjuti. Kendati demikian pihak terkait sudah menurunkan tim tekhnis untuk bisa memantau secara langsung semua kondisi fasilitas yang rusak.

Hal ini dilakukan supaya pihak sekolah bisa merampungkan pendataan kerusakan sekaligus untuk menghitung taksiran biaya yang akan dikeluarkan. Jika tidak segera dihitung total pembiayaan, dikhawatirkan tidak akan maksimal di tahap rekonstruksi. “Kita sudah turunkan tim untuk memantau secara langsung kondisi sekolah yang rusak. Sehingga kita bisa hitung total kebutuhan anggaran keseluruhan nanti,” ungkapnya.

Dikatakannya, memang untuk saat ini kebutuhan anggaran untuk perbaikan sarana pendidikan sifatnya belum bisa difinalkan meskipun sudah disebutkan angkanya. Hal ini terjadi karena masih ada beberapa sekolah yang belum memberikan laporan kerusakan. Bisa saja jumlah tersebut bertambah ketika data semua sudah masuk bisa saja berkurang, jika hasil pantuan dari tim teknis tidak butuh penanganan yang maksimal. Karena bagaimanapun juga verifikasi dan validasi kondisi gedung dari pihak konsultan harus disertakan. Jika tidak, dikhawatirkan pembiayaan yang ada akan membengkak dan tidak akan tepat sasaran nantinya.

“Jumlah estimasi pembiayaan kita masih belum final karena perlu ada penilian dari tim konsultan. Tetapi yang jelas angkanya tidak akan jauh berbeda dari estimasi awal kita (Rp34 Miliar),” imbuhnya.

Ia menambahkan, khusus untuk sekolah yang sampai dengan saat ini belum melakukan aktivitas belajar dan mengajar karena kesulitan tenda. Pihak terkait sudah mengarahkan untuk bisa dikoordinasikan dengan komite sekolah dan para wali murid.

Hal ini dilakukan, karena dari Pemerintah daerah masih kesulitan untuk mencari. Tetapi yang jelas pihaknya sudah menginstruksikan supaya tidak ada sekolah yang libur, tinggal pihak sekolah dan komite yang mencari jalan keluar terkait masalah ini. (ils)

keadaan selamat. Sementara Amir Hasan belum ditemukan hingga saat ini.

Koordinator Pos Basarnas Sumbawa, Suryaman, S.Si.T yang dikonfirmasi, Minggu (2/ 9), membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihak personil Pos SAR Sumbawa, aparat kepolisian Sektor Pekat, Polair Sumbawa, Pospol Airud calabai dan TNI AL dibantu masyarakat nelayan telah melakukan pencarian terhadap korban. Namun selama sepekan sejak kejadian, korban belum ditemukan.

“Untuk sementara kami masih berusaha melakukan pencarian korban di sekitar TKP. Sampai hari ketujuh pencarian masih nihil,” jelasnya.

Dijelaskannya, dalam pencarian pihaknya terkendala cuaca. Dimana di perairan setempat saat ini cuaca ekstrim, dengan tinggi gelombang 2-3 meter disertai angin kencang.

Adapun sesuai SOP, pencarian dilakukan selama 7 hari.

Meskipun demikian, jika korban tak kunjung ditemukan pihaknya tetap akan melakukan pemantauan. (ind)

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPDA) KSB, Nurdin Rahman, SE mengakui, sejauh ini belum ada konfirmasi pihak manajemen PTDMB mengenai penyaluran dana penjualan saham 6 persen tersebut ke kas daerah. “Konfirmasinya saja belum ada dari mereka apalagi uangnya,” katanya kepada wartawan.

Tidak saja KSB, Nurdin memastikan, pemerintah provinsi (Pemprov) NTB dan Kabupaten Sumbawa memiliki harapan yang sama.

Sebab dana tersebut oleh masing-masing daerah telah dimasukkan sebagai item pendapatan dalam program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018 ini.

“Artinya kan dana itu sudah disiapkan juga untuk membiayai sejumlah program belanja di semester kedua tahun ini,” timpalnya.

Pemerintah KSB sendiri akan memperoleh sekitar Rp147 miliar dari total hasil penjualan sebesar Rp408 miliar yang diterima PTDMB dari perusahaan konsorsium PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Besa-

(Suara NTB/bug)

Nurdin Rahman ran yang diterima KSB itu sama dengan Pemprov NTB yang menguasai 40 persen saham PTDMB, sementara Sumbawa sebesar 20 persen.

“Itu hitungannya sudah bersih. Sudah dipotong pajak dan kewajiban keuangan lainnya yang harus dikeluarkan Pemda KSB selaku pemegang saman di PTDMB,” jelas Nurdin.

Selanjutnya, Nurdin mengungkapkan, dalam rapat terakhir pemerintah tiga daerah

(pemegang saham) dengan manajemen PTDMB. Perusahaan patungan yang telah disetujui untuk dibubarkan itu berjanji akan mentransfer dana hasil penjualan saham sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada 17 September 2018 mendatang.

“Harapan kita jangan lewat karena kita benar-benar butuh uangnya,” cetusnya seraya menambahkan, untuk pembagian aset perusahaan pasca pembubaran Pemda KSB tidak terlalu memikirkannya.

“Kita butuh sekarang yang pasti-pasti dulu. Kalau soal pembagian aset perusahaan setelah dibubarkan nanti, itu belakangan saja kita pikirkan,” sambung Nurdin.

Terakhir ia mengatakan, dana hasil penjualan saham tersebut oleh Pemerintah KSB telah disiapkan untuk membiayai sejumlah program pembiayaan di APBDP. Dan salah satunya untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang terjadi di KSB pada 19 Agustus lalu. (bug)

Seruput Kopi di Ekowisata Teba Panotang Batudulang Batudulang, salah satu kawasan di Batulante memiliki potensi yang luar biasa. Selain alam pengunungan yang asri dengan perkebunan kopinya, juga terhampar ekowisata Teba Panotang dengan menara swafoto dan air terjun Tiu Dua-nya. Dari situlah lahir kreativitas seruput kopi sore, Minggu (2/9), dalam kegiatan bertajuk Tua Kawa Teba Panotang Kawa Dingin Camping Sound of Sunrise.

PENGUNJUNG disuguhi cara menikmati kopi asli. Mulai dari melihat dan memetik langsung buah kopi di kebunnya. Kemudian, masuk tahap penggorengan biji kopi dan menumbuknya hingga halus. Baru kemudian disaring dan siap untuk dinikmati di kawasan dingin ekowisata Taba Panotang.

Kemasan acara yang cukup menarik buah dari kreativitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa yang dibantu tim keratif dari Sambava Network.

“Pertama kalinya kita buat kegiatan seperti ini. Untuk menambah daya tarik dari ekowisata ini. Selain bisa melihar air terjun Tiu Dua, berfoto ria di menara selfi kemudian menikmati hidangan kopi asli Batulante sambil melihat pemandangan matahari terbenam di sore hari. Luar biasa bagi kami. Inilah bentuk sentuhan lain yang kami tawarkan ke pungunjung,” terang Pengurus Pokdarwis Batudulang, Ahong Sahabuddin, di sela sela acara seruput kopi sore itu.

Pengunjung, kata Ahong, sapaan akrabnya, dibawa menikmati alam kopi. Memetik sendiri biji kopi yang kemudian diolah hingga menjadi bubuk halus untuk dinikmati langsung.

Pihaknya tak ingin kegiatan ini hanya berhenti disini saja. Kedepan, akan diupayakan dilakukan secara berkala berkoordinasi dengan pemerintah desa. Tidak lagi bersandar kepada pemerintah melalui Dispopar. Tentu dengan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Sebab semakin banyak pengunjung yang datang ke Teba

Panotang, maka semakin banyak Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masuk ke desa. Pada akhirnya masyarakat juga akan merasakan dampak ekonominya secara langsung.

“Pada setiap akhir pekan, tak kurang dari 50 pengunjung yang datang ke Ekowisata ini. Bahkan pada 3 bulan awal Teba Panotang dibuka pada pertengahan 2016 lalu, ada sekitar 3000 pengunjung yang datang. Desa dapat keuntungan dari tiket masuk dan tiket parkir. Masyarakat juga bisa berjualan di lokasi. Dengan adanya konsep baru seruput kopi sore ini, mudaha mudahan bisa menjadi daya pikat baru bagi pengunjung,” harapnya.

Tak hanya itu, kegiatan ini nantinya juga akan dipadukan dengan pameran hasil produksi dan kerajinan tangan Pokdarwis. Produk kreatif Pokdarwis yang sudah berjalan selama ini, yakni, kopi, minyak kemiri, madu kayu manis dan beberapa kerajinan tangan dari bambu dan kayu.

Direktur Sambava Network, M. Iqbal Sanggo, melihat Pokdarwis Batudulang sudah berjalan pada tingkatan usaha dalam membangun perekonomian desa melalui ekowisata dan produk keratifnya. Hanya saja tinggal pendekatan kepariwisataannya dalam membanggun desa menjadi desa. Peran tim kreatif hanya membantu mengkreasikan potensi yang sudah ada di Batudulang. Kemudian membantu mengemas dan memasarkannya.

“Tim Kreatif kami tidak hanya mendampingi di Batuduolang, tetapi juga di desa desa lainnya, untuk mengembangkan desa sesuai karak-

(Suara NTB/arn)

SAJIAN KOPI - Para anggota komunitas dan pengunjung Ekowisata Teba Panotang tengah menikmati sajian kopi asli Batudulang, Minggu (2/9) sore.

Kabid Destinasi, M. Irfan tampak mengamati langsung penggorengan biji kopi menggunakkan alat penggorengan tradisional Sumbawa (foto bawah). membangun sendiri kreativitas mereternya masing masing. ka dengan potensi yang sudah ada. TerKepala Bidang Pengembangan Desus berproses agar berkelanjutan sehingtinasi Pariwisata Dispopar Sumbawa, ga menjadi daya tarik baru bagi penM. Irfan S.P, M.M, menjelaskan kegiagunjung di Teba Panotang. tan ini sebagai pra acara Sail Moyo “Kita berharap kedepan, mereka Tambora. Untuk mengkreasikan poten(Pokdarwis) bisa mandiri. Ada kebersi di ekowisata Teba Panotang. Sekalilanjutan dari kegiatan ini, meski tangus sebagai tindaklanjut dari MoU antpa adanya event besar yang dilaksanara Dispopar dengan KPH Batulante. akan pemerintah,”pungkasnya. (arn) Harapannya kedepan Pokdarwis bisa

Orang Tua Murid SDN Sondo Protes Imunisasi Vaksin MR Bima (Suara NTB) – Seorang wali murid SDN Sondo Kecamatan Monta, Sulaiman S.Pd memprotes pihak pihak sekolah karena memberikan izin siswanya untuk diimunisasi vaksin Campak dan Rubella (MR) pada Sabtu (1/9).

Sulaiman yang juga Sekretaris Desa Sondo ini memprotes karena dirinya sebagai orang tua siswa tidak pernah diberitahukan adanya imunisasi tersebut karena tidak adanya sosialisasi. “Saya kaget ketika anak saya yang kelas 1 SDN pulang memberitahukan terkait sudah diimunisasi di Sekolah,” katanya kepada Suara NTB. Saat diberitahu oleh anaknya tersebut, Sulaiman mengaku terkejut karena imunisasi tidak ada pemberitahuan.

Untuk memastikan hal itu Ia langsung menyambangi sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. “Saya datang ke sekolah untuk klarifikasi memastikan apakah imunisasi itu menggunakan vaksin MR atau tidak,” katanya.

Klarifikasi tersebut tidak hanya ada pihak sekolah. Namun ada juga pihak medis, pelaksana imunisasi. Pihak medis yang diketahui dari Dinas Kesehatan tersebut langsung menjawab Imunisasi menggunakan vaksin MR. “Mendengar jawaban ini saya langsung marah-marah. Mendesak tim medis agar memberikan suntikan penawar,” katanya.

Diakuinya, selain tidak ada pemberitahuan awal dan kondisi anaknya yang demam, Sulaiman keberatan karena vaksin MR tersebut telah dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Saya menolak anak saya diimuniassi karena vaksin MR ini mengandung organ tubuh manusia dan babi, sesuai fatwa MUI. Kalau anak saya ada apa-apa yang bertanggungjawab siapa,” ujarnya.

Sementara, Kepala Sekolah SDN Sondo Mahfud S.Pd mengakui adanya orang murid yang memprotes pasca anaknya diimunisasi. Hanya saja, hal itu sudah diselesaikan melalui musyawarah. “Iya memang ada yang protes tapi masalahnya sudah clear. Terkait vaksin MR ini kami tidak tahu. Kalaupun dari awal mengandung unsur organ manusia dan babi kamipun akan menolak,” katanya.

Sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tetap akan melanjutkan imunisasi vaksin MR. Meski menuai pro kontra sejak keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vaksin tersebut.

“Tetap kita lanjutkan dan sampai sekarang kami terus lakukan imuniasasi,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL) Dikes Kabupaten Bima, Rifaid M.AP kepada Suara NTB belum lama ini.

Dia menyebutkan, Kabupaten Bima menargetkan jumlah anak yang akan divaksin MR tahun 2018 ini ada sebanyak 139.158 orang secara dua tahap, Bulan Agustus dan September. Dengan usia anak antara 9 bulan hingga kurang 15 tahun.

“Tahap pertama pemberian vaksin MR berlangsung di sekolah atau madrasah dengan sasarannya para siswa. Targetnya selesai hingga bulan Agustus. Kemudian dilanjutkan di tingkat Posyandu dan pelayanan kesehatan dengan sasaran masyarakat umum pada Bulan September,” pungkasnya. (uki)

Enam Polisi Terancam Kena PTDH Dompu (Suara NTB) – Setelah sebelumnya enam anggota Polres Dompu dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dalam waktu dekat ada enam orang lagi yang akan disidang dengan ancaman serupa. Hal ini dikarenakan anggota dari berbagai satuan tersebut malas masuk kerja, juga terlibat tindak pidana melawan hukum.

Wakapolres Dompu, Kompol Hasbullah, SH., mengatakan, keenam anggota yang masuk daftar tunggu untuk di PTDH tersebut tinggal menunggu saran hukum dari Polda NTB. “Sekarang kita tunggu saran hukum dari Polda NTB untuk sidang PTDH enam anggota yang sudah masuk daftar tunggu ini,” kata dia kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Sabtu (1/8).

Keenam anggota tersebut terpaksa diusulkan untuk dikenai PTDH lantaran tidak pernah masuk melebihi 30 hari berturut-turut tanpa keterangan, pun diantaranya ada yang tidak masuk hampir setahun. Selain malas, dua orang lainnya juga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pencurian kendaraan.

Upaya menyurati agar mereka mau masuk kantor sudah beberapa kali dilayangkan, tetapi tak pernah diindahkan sedikitpun. Untuk itu, lankah PTDH menjadi solusi terbaik guna tidak menjangkit ke anggota-anggota lainnya.

“Sudah disurati, dipanggil, dijemput tapi tetap saja begitu makanya kita bersihkan saja dari pada merembet ke anggota-anggota lain,” tegasnya.

Hasbullah mengungkapkan, selain keenam orang yang terancam di PTDH ini masih banyak lagi anggota Polres Dompu yang malas masuk kantor. Ini menjadi pekerjaan rumah pihaknya yang harus segera dibenahi bahkan dituntaskan, salah satunya dengan tidak memberi ampun mereka yang tidak mau mentaati aturan, sebab diluar sana masih banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk bisa menjadi seorang polisi.

Disinggung identitas keenam orang yang terancam di PTDH ini ia tak bisa merincinya secara deail, yang pasti saat ini datadata mereka sudah di Polda NTB untuk diputuskan. “Nanti kita tunggu dulu keputusan dari Polda NTB,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Polisi Amankan Lima Bal Ganja dari Oknum Mahasiswa Dompu (Suara NTB) Ganja kering seberat 5 kg yang dikemas dan dimasukan dalam kardus berhasil diamankan Sat Narkoba Polres Dompu dari oknum mahasiswa. MR (26), oknum mahasiswa asal Kandai Satu Dompu yang membawa narkoba jenis ganja ini hendak diedarkan di Dompu.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S.Sos kepada wartawan, Minggu (2/9) kemarin membenarkan, pengamanan oknum mahasiswa asal Kandai Satu Dompu yang diduga membawa narkoba jenis ganja. BB yang dibungkus dalam lima bal dan setiap bal diperkirakan beratnya sekitar 1 kg ini dimasukan dalam kardus coklat.

“Berawal dari informasi yang didapat, ada seorang yang kami curigai diduga membawa sebuah paket narkotika jenis ganja menggunakan sepeda motor,” katanya.

MR yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor polisi EA 6424 LB ini dihentikan di jalan lingkungan Rato Kelurahan Karijawa Dompu, Minggu sekitar pukul 13.30 wita. Ia kemudian digeledah, termasuk kardus cokelat pada bagian depan sepeda motor.

“Saat dibuka dan disaksikan masyarakat umum, di dalam kardus itu didapati lima bal yang dibungkus dengan plastik hitam dan isolasi bening diduga narkotika jenis ganja,” ungkapnya.

Barang haram ini, lanjut Adhar, rencananya akan diedarkan di wilayah Dompu oleh pelaku. Selain BB narkotika jenis

(Suara NTB/ist)

GELEDAH PELAKU - Tim Sat Narkoba Polres Dompu usai menggeledah pelaku di lingkungan Rato Karijawa dan mengamankan BB sebanyak lima bal jenis ganja atau seberat 5 kg, Minggu (2/9). ganja, juga diamankan sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan mengangkut BB dan 1 unit HP milik MR. “Tersang-

ka dan BB kami amankan ke Mako Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Adhar juga mengaku, akan

menelusuri jaringan MR di Dompu. Dengan BB segitu besar, tidak mungkin MR bekerja sendiri dan tentunya memi-

liki jaringan. “Kita akan terus dalami untuk mencegah peredaran narkoba di Dompu,” janjinya. (ula)

Petani Kopi Tambora Keluhkan Setoran Hasil Panen

Bima (Suara NTB) – Petani kopi di desa Oi Bura Kecamatan Tambora mengeluhkan hasil panen mereka cukup banyak disetor ke Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) ketimbang dinikmati sendiri. Bahkan setoran itu sudah dipatok dan wajib diberikan setiap tahun.

Petani Kopi, Sugeng Purnomo menjelaskan, di desa Oi Bura terdapat kebun kopi kurang lebih seluas 100 hektare. Kebun kopi menjadi tersebut dikelola swadaya oleh warga setempat. Masingmasing satu orang mengelola seluas 1 hektar.

“Di kebun kopi ini kami menggantungkan nasib. Tapi sayangnya beberapa tahun terakhir ini kami harus meny-

etor sebagian besar hasilnya ke Pemerintah Daerah. Dan itu wajib,” katanya.

Dikatakannya, setoran tersebut wajib dilakukan setiap tahun tanpa ada tolerir.

Bahkan telah dipatok berdasarkan kondisi kebun kopi.

Jika kondisi kebun bagus petani dikenakan Rp5 juta. Sementara kondisi yang tidak bagus Rp3 juta.

Ia mempertanyakan alasan

Pemerintah Daerah melalui OPD teknis terkait yang mematok setoran tersebut. Karena selama ini kebun tersebut dikelola swadaya oleh warga setempat tanpa ada perhatian pemerintah.

“Setoran Rp5 juta, Rp4 juta dan Rp3 juta ini wajib kita setor setiap tahun. Ini sangat membebankan dan merugikan kami sebagai petani kopi,” katanya.

Parahnya lagi, lanjut Sugeng, ada tujuh petugas yang ditunjuk untuk menagih setoran itu kepada petani. Kabarnya mereka telah mengantongi SK dari Kepala Daerah dan setiap bulan menerima gaji Rp550.000. “Tugas mereka ini mendatangi kami menagih setoran ini,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya tidak keberatan adanya hal itu. Hanya saja pemerintah Daerah juga harus memperhatikan kondisi kebun tersebut.

Karena selama ini para petani menata dan membersihkan lahan mengandalkan dana pribadi.

“Jangan hanya menikmati hasil jerih payah kami. Bayangkan saja. Satu orang petani dipatok Rp5 juga dan dikalikan luas lahan. Berapa banyak yang didapat oleh pemerintah.

Dikemanakan uang ini?. Kami pun sampai saat ini tidak pernah dibantu,” katanya.

Sementara, Kabid Perkebunan Disperbun Kabupaten Bima, Azhar, S.P enggan menanggapi sistem penyetoran yang wajib dikenakan kepada petani kopi tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, ia menjanjikan akan memberikan keterangan Senin (3/9). (uki)

Antisipasi Musim Hujan

Dinas PUPR Siapkan Sumur Galeri di Sumber Air Kamudi

Hendak Selundupkan Ratusan Sisik Penyu, Tiga Warga Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) – Tiga warga yang diduga hendak menyelundupkan ratusan sisik penyu, ditangkap Tim Reskrim Polres Bima Kota di sebuah gudang di Desa Bugis Kecamatan Sape pada Sabtu (1/9).

Ketiga warga yang ditangkap tersebut yakni masing-masing inisial SN (56 tahun), IN (40 tahun), warga Desa Bugis Kecamatan Sape. Serta satu orang warga Sulawesi Selatan inisial, Sin (46). “Ketiga warga ini ditangkap di sebuah gudang milik SN, yang berada di Dusun Guda Desa Bugis,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Akmal Novian Reza S.IK. Akmal menjelaskan penangkapan ketiganya bermula informasi dari masyarakat, sedang dilakukan pembongkaran satwa yang dilindungi yakni penyu, di gudang milik salaseorang pelaku, SN. “Merespon informasi ini kami langsung ke TKP. Hasilnya ditemukan ada pengolahan hingga pengepakan penyu. Saat digeledah banyak daging penyu sudah dipotong dan dimasukan ke dalam box,” katanya.

Dalam penangkapan itu lanjutnya, selain tiga warga. Pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti (BB) di lokasi. Antara lain berupa 31 box yang berisi cangkang penyu. Sebanyak 3 buah cangkang dada penyu, 14 kantong plastik sirip penyu.

“Kemudian satu karung kulit penyu (Kopra) dan daging penyu 13 box. Nanti juga akan di sita satu unit perahu yang digunakan menggankut barang ini,” katanya.

Akmal menambahkan, saat ini ketiga pelaku serta sejumlah barang bukti sudah diamankan di Sat Reskrim Porles setempat untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. “Ketiga pelaku ini melanggar UU No 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati serta PP No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis Tumbuhan Dan Satwa yang dilindungi,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

(Suara NTB/jun)

AKSI BLOKADE - Ratusan warga Bali I saat memblokade dan membakar ban di jalan raya, Minggu (2/9).

Warga Bali I Blokade Jalan dan Serang Polisi Dompu (Suara NTB) – Ratusan warga Bali I tumpah ruah ke jalan, Sabtu (1/9) malam. Mereka melakukan aksi blokade jalan karena tak terima salah seorang warganya dianiaya. Penganiayaan dengan senjata tajam tersebut diduga dilakukan Rn (16) Warga Mangge Asi. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, reaksi spontan ratusan warga tersebut lantaran tak terima salah seorang warganya, Debi (17) dipanah hingga menderita luka di bagian dagu sebelah kanan.

“Saat korban keluar rumah, tiba-tiba dipanah oleh pelaku hingga menderita luka tusuk di dagu. Warga yang tidak terima langsung melakukan aksi pemblokiran jalan dengan batu, kayu

serta pembakaran ban,” kata dia dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (2/8).

Reaksi warga ini membuat arus lalu lintas di wilayah tersebut terhambat. Bahkan seketika memanas ketika jajaran Polres Dompu turun membongkar dan membubarkan massa yang sudah melengkapi diri dengan senjata tajam itu. Bukannya mengindahkan, massa justru menyerang polisi dengan melempari bantu dan benda tumpul lainnya ke arah polisi, terlebih merusak fasilitas umum seperti lampu-lampu taman depan Masjid Raya Baiturrahman.

Beruntung aksi berutal ini berhasil diredam setelah terduga pelakunya tak lama ditangkap polisi di rumahnya sekitar Pukul 23.00 Wita.

“Pemblokiran jalan kemudian dapat dibubarkan oleh anggota, dengan sendirinya massa berangsur membubarkan diri dan situasi dapat dikendalikan,” jelasnya.

Atas insiden penganiayaan yang mengakibatkan Debi menderita luka tusuk tersebut, ia langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga setempat, sementara Rn digiring ke Mapolres Dompu untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum.

Disingung motif di balik penganiyaan itu, lanjut Suhatta, sampai saat ini belum diketahui pasti mengingat anggota tengah dalam proses pemeriksaan awal. “Saat ini motif atas kejadian ini sedang didalami oleh anggota,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Dinas PUPR Kabupaten Dompu akan membuatkan sumur galeri dan pelindung pipa pengambilan air baku di sumber air Kamudi. Upaya ini sebagai antisipasi ketersediaan air baku untuk kebutuhan air bersih warga di Kecamatan Woja.

Direktur PDAM Kabupaten Dompu, Agus Setiawan, SE kepada Suara NTB, Sabtu (1/9) kemarin mengungkapkan, rencana Dinas PUPR Kabupaten Dompu untuk membangun sumur galeri dan pelindung pipa di sumber air baku Dusun Kamudi Desa Rababaka. Upaya ini untuk mengantisipasi banjir di musim hujan dan menghantam pipa pengambilan air baku PDAM. “Nanti akan dibuatkan saluran di tebing sungai, sehingga terhindar dari ancaman banjir. Pada bagian mulut pipa juga akan dibuatkan pelindung,” kata Agus.

Dinas PUPR bersama PDAM Dompu, kata Agus sudah turun ke lapangan dan melakukan perencanaan. Pengerjaan sumur galeri dan pelindung pipa ini akan dilakukan pada September 2018. Pengerjaan ini diyakini tidak akan berlangsung lama. Sehingga sebelum musim hujan sudah rampung dan aman dari banjir. “Kalau sekarang, tenang kita lihat airnya (karena besar dan jernih). Tapi nanti musim hujan?,” kata Agus dengan mimik mengkhawatirkan.

Namun dengan upaya segera dilakukan Dinas PUPR, kata Agus diharapkan dapat mengantisipasi jebolnya perpipaan yang dipasang untuk mengalihkan air sungai di Kamudi ke saluran penghantar. Terlebih BNPB yang rencananya akan mengerjakan pembangunan bendungan tersebut, batal mengerjakan tahun 2018 ini. Tahun 2019 pun belum bisa dipastikan karena adanya bencana gempa Lombok dan menyerap anggaran besar.

Agus juga mengaku, kesulitan pihaknya mengatur air karena terbatasnya debit air dari sumber air baku di Rora sudah mulai teratasi.

Dibandingkan sebelumnya, debit air yang masuk ke IPA Oo sudah lebih stabil. Karena usai rapat bersama PDAM lalu, Kadis PUPR langsung turun ke sumber pengambilan air baku.

“Pak Kadis PU langsung marahi petugas di pengaturan air.

Karena ada indikasi, pengaturan airnya dinaik turunkan sehingga yang diterima PDAM kecil.

Sekarang sudah stabil,” Agus Setiawan katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Senin, 3 September 2018

Senin, 3 September 2018

SUARA NTB

Halaman 8

Caleg Petahana Tak Wajib Lapor Harta Kekayaan Huntara Jadi Prioritas

(Suara NTB/dok)

Lalu Wirajaya

PEMBANGUNAN hunian sementara (huntara) bagi korban bencana gempa bumi NTB menjadi prioritas utama pemerintah provinsi dalam proses recovery (pemulihan) pascabencana gempa bumi.

Untuk pembangunan huntara, Pemprov NTB telah menyediakn anggaran sebesar Rp6,5 miliar dalam APBD Perubahan 2018.

“Itu yang utama membangun rumah sementara sampaikan bantuan rumah dari pemerintah pusat terealisasi,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, yang dikonfirmasi

Mataram (Suara NTB) Calon anggota legislatif (bacaleg) peserta pemilu 2019 ini, terutama caleg petahana tidak diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan. Karena KPU akan kewalahan untuk memeriksa harta kekayaan para caleg, mengingat banyaknya jumlah peserta bacaleg yang harus diperiksa.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU NTB Divisi Hukum, Ilyas Sarbini kepada Suara NTB, Sabtu (1/9). Menurutnya, untuk bacaleg diperlakukan

berbeda dengan pencalonan kepala daerah. Di mana calon kepala daerah diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan.

“Kalau bacaleg tidak harus.

Karena pertimbangan KPU jumlah bacaleg ini sangat banyak. Sehingga dinilai cukup berat untuk dilaksanakan kewajiban melaporkan harta kekayaan itu,” jelasnya.

Selong (Suara NTB) Bencana alam berupa banjir dan longsor kini menjadi kekhawatiran dan ancaman bagi masyarakat di Kecamatan Sembalun. Pasalnya, bencana alam berupa gempa bumi saat ini menyebabkan terbukanya struktur atau keretakan tanah di Gunung Rinjani. Beberapa jalur pendakian mengalami longsor. Atas kondisi itu, jalur pendakian ke objek wisata kelas dunia itu saat ini sudah ditutup sementara.

Camat Sembalun, Usman, mengungkapkan, jika masyarakat di Sembalun mulai khawatir akan bencana banjir dan longsor, terutama ketika musim penghujan datang. Di mana, untuk di wilayah Sembalun dan Sambelia merupakan wilayah yang rawan banjir dan longsor setiap tahun.

Namun diharapkan untuk tahun ini bencana tersebut tidak terjadi, mengingat masyarakat hampir secara keseluruhan berada di pengungsian atau di areal-areal persawahan yang rentan menjadi titik banjir maupun longsor.

Kendati demikian, hal tersebut menjadi kekhawatitan dan antisipasi. Bangunan hunian sementara (huntara) dari sejumlah pihak diharapkan segera dibangun dengan lokasinya yang dipastikan aman dari banjir dan longsor. “Kita juga sudah sampaikan ke pemerintah daerah terkait bencana rawan banjir dan longsor,” ungkapnya.

Disebutkan Usman, sejauh ini di wilayah Sembalun sudah mulai turun gerimis. Namun masyarakat tetap bertahan di tenda pengungsian dan harus melawan dinginnya udara Sembalun. Sementara untuk kebutuhan masyarakat masih terpenuhi meskipun saat ini kondisi logistik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai menipis.

Sementara, Kepala TNGR Resort Sembalun, Taufikurahman, menjelaskan akses pendakian masih ditutup dan belum jelas ditentukan sampai kapan waktu penutup dilakukan. Penutupan dilakukan karena jalur pendakian ke Gunung Rinjani cukup riskan dan berbahaya, karena terdapat beberapa jalur atau tanah di jalur pendakian Rinjani yang retak dan terbuka.

Bahkan berdasarkan prediksi dari PVMBG supaya pendakian ditutup sementara. Hal itu dikhawatirkan karena pada saat tibanya musim hujan, terjadi longsor terutama pada jalur-jalur yang ada retakan. “Kalau hujannya tinggi, retakan itu bisa membentuk kali. Itulah yang dikhawatirkan karena jika air tertumpuk di dalam retakan, sekian lama bisa menyebabkan banjir dan longsor,”ungkapnya.

Namun untuk lokasi pemukiman dan tempat pengungsian masyarakat disebutkan lokasinya masih jauh dari lokasi pegunungan. Adapun untuk di luar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), penanganannya diserahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (yon)

(Suara NTB/her)

SAMBUT - Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi disambut Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Desa Kekait Gunungsari, Minggu (2/9) petang.

Presiden Berbaur Bersama Pengungsi di Gunungsari Giri Menang (Suara NTB) Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengunjungi korban gempa di lokasi pengungsian Dusun Kekait Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar). Didampingi sejumlah menteri kabinet kerja dan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, orang nomor satu di negeri ini disambut suka cita oleh para pengungsi yang sudah menunggu kedatangan presiden. Presiden pun menyempatkan menyapa dan bersalaman dengan para korban gempa sebelum Salat Magrib berjamaah di tenda yang sudah disiapkan di lokasi pengungsian.

Presiden tiba di lokasi pengungsian Desa kekait sekitar pukul 18.00 Wita, setelah sebelumnya mengunjungi korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Setiba di lokasi pengungsian yang berlokasi di pinggir jalan Dusun Kekait, presiden yang didampingi gubernur disambut Sekda NTB Ir. H. Rosiady H Sayuti, MSc., PhD dan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Presiden pun langsung menuju tenda pengungsian menemui para pengungsi yang sudah tak sabar bertemu dengan presiden. Suasana riang gembira pun tumpah ketika warga melihat wajah presiden yang perta-

ma kali dilihat secara langsung.

Terlebih ketika presiden melontarkan senyuman ke arah warga membuat ribuan pengungsi yang sudah lama menunggu kegirangan. Warga pun berebut salaman dengan presiden, meskipun Paspampres mengawal dengan ketat.

Setelah bersalaman dengan korban gempa, presiden pun langsung mengambil air wudhu bersama sejumlah menteri, Gubernur dan Panglima TNI serta Kapolri. Sesuai berwudhu, presiden melaksanakan solat di tenda darurat tempat warga biasa solat. Tenda darurat berukuran besar ini juga dipakai oleh anak-anak korban gempa untuk tempat mengaji. Salat berjemaah dipimpin salah seorang tokoh agama di wilayah setempat.

Usai salat berjamaah, presiden langsung berdialog dengan korban gempa. Dalam sambutannya, Kepala Desa Kekait M. Zaini mengucapkan terima kasih yang mendalam pada presiden, karena telah mengunjungi korban gempa di desa setempat. “Kami menyampaikan terima kasih kepada pak presiden karena telah singgah di daerah kami,” ujarnya.

Desa Kekait, jelasnya, salah satu dari 132 desa di Lobar dan menjadi salah satu dari 16 desa di Kecamatan Gunungsari. Jumlah dusun di

desa ini sebutnya sebanyak 7 dusun dengan penduduk 2.590 KK. 8.095 jiwa. “Yang akibat gempa menyebabkan semua masyarakat kami terkena dampak, warga kami mengungsi di 41 titik perkemahan,” jelasnya.

Posko yang dikunjungi presiden sendiri, jelasnya, adalah salah satu posko induk yang terpadat dengan luas 1 hektar lebih. Ia menceritakan pertama kali terjadi gempa akhir Juli lalu. Warganya kocar-kacir lantaran panik. Kepanikan wargapun terus berlanjut akibat gempa susulan yang melanda. “Tapi Alhamdulillah kondisi sekarang sudah mulai pulih, banyak bantuan dari pemerintah dan relawan yang diberikan kepada warga kami,” kata kades ini.

Sementara Presiden Joko Widodo dalam sambutan menyatakan selama terjadi gempa Lombok sudah tiga kali berkunjung langsung ke Lombok.”Selama gempa melanda Lombok, sudah tiga kali saya datang ke sini melihat warga. Saya ingin memastikan penanganan bencana ini maksimal,”kata presiden.

Presiden juga memberikan motivasi bagi korban gempa, bahwa bencana kali ini adalah cobaan. Warga harus ikhlas dan sabar menghadapi. Ia juga berpesan warga harus bangkit. (her)

Korban Gempa Memulai Hidup Baru di Tengah Keterbatasan Perlahan warga korban terdampak gempa Lombok gerah berdiam diri di bilik tenda pengungsian. Petani dan pedagang penggerak roda perekonomian lewat cangkul dan traktor kembali ke sawah-sawah, ke kios-kios.

Memulai kembali hidup yang sempat direnggut lindur.

BERDASTER tanpa tutup kepala, Mirsip (38) pelan-pelan memindahkan sisa lempengan seng di terik siang Sabtu (1/9). Lempeng papan jemuran tembakau berjajar tak beraturan. Memanjang melebar di atas puing rumahnya yang roboh. “Baru tiga hari ini turun ke sawah. Hasilnya baru segini,” kata ibu dua anak ini saat Suara NTB mengunjunginya akhir pekan lalu.

Warga Karang Kendal, Desa Persiapan Segara Katon, Gangga, Lombok Utara ini mulai meninggalkan bilik pengungsian. Dia pindah ke bedeng beratap rumbia, berdinding anyaman bambu.

“Bosan kita di tenda Pak. Biar dekat rumah juga sekalian ngurus sawah.

Masih bisa tinggal satu bulan lagi hasil tembakaunya,”

ungkapnya.

Tanaman tembakaunya masih bisa panen untuk jangka waktu satu bulan ke depan. Hasilnya, kata Mir, patut disyukuri. Satu genggam atau satu bal bisa dijualnya Rp30 ribu. Dia bisa membuat 3-5 bal dalam satu hari.

“Sawah yang kita garap tiga petak sekitar 15 are lah. Itu juga kita sewa. Makanya harus terus kita harap, biar ndak rugi,” tuturnya.

Usai menuntaskan panen tembakau. Dia mulai berpikir keras untuk menanam lagi.

Sewanya lahannya masih berlaku sampai tahun depan.

Bersama suaminya, Mir akan menggunakan untung bersih penghasilannya untuk mulai menata lagi rumahnya. Sisanya untuk modal menanam cabai.

sekarang, tapi nanti setelah mereka terpilih itu harus melaporkan,” katanya.

Diketahui bahwa isu pelaporan harta kekayaan bagi para bacaleg tersebut cukup ramai menjadi sorotan belakang ini, menyusul temuan kekayaan beberapa bacaleg di luar daerah yang jumlahnya sangat mencurigakan. Hal itu tengah menjadi sorotan masyarakat. (ndi)

Ali Achmad Kembali Mencalonkan Diri

Suara NTB, Minggu (2/9).

Menurutnya, pembangunan shelter bagi korban bencana gempa dinilai sangat mendesak, agar masyarakat tidak terus-terusan hidup dalam tenda pengungsian. “Karena tidak mungkin kita akan biarkan masyarakat akan tidur di tenda selama berbulan-bulan. Jadi kita daerah optimalkan bagaimana membangun rumah sementara bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.

Biaya pembangunan huntara tiap unitnya dianggarkan sebesar Rp 2,5 juta. Dengan biaya tersebut, rumah yang dibangun bisa lebih layak dari tenda pengungsian. “Karena pada saat ini korban di tenda sudah mengalami sakit, maka itu perhatian kita membangun rumah sementara yang layak, tidak seperti ditenda, karena malam mereka kedinginan, kepanasan, dan sakit,” pungkasnya. (ndi)

Hujan, Masyarakat Khawatirkan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Dijelaskan lebih lanjut, para bacaleg baru wajib menyampaikan laporan harta kekayaan kelak pada saat telah terpilih menjadi anggota DPR. Sebelum dilantik mereka harus menyerahkan laporan harta kekayaan ke KPU untuk kemudian diumumkan ke publik.

“Laporan harta kekayaan itu diperuntukkan untuk caleg yang terpilih saja. Jadi bukan

“Habis ini mau tanam cabai mudahan ada bantuan bibit atau pupuk dari pemerintah,” kata Mir pasrah.

Lain halnya Zaini Ismail, warga Karang Subagan, Pemenang Barat, Lombok Utara. Meski Pasar Pemenang sudah ramai lagi. Dia belum mulai membuka kios kelontongnya. “Habis pak. Bangkrut dah,” ucap Zaini.

Gempa awal dengan magnitudo 6,4 yang menghantam Lombok Timur (29/7) lalu, Zaini bahkan masih sempat membawa sebagian dagangannya ke Obel-Obel, Sambelia, Lombok Timur.

Selain membantu keluarganya yang terdampak, dia juga menyisihkan sebagian untuk para korban. Tak disangka, sepekan kemudian, Minggu (5/ 8) petang gempa magnitudo 7,0 turut merusak rumahnya.

“Malam itu saya lagi di Mataram. Beli stok. Sama ibu sama anak. Besoknya baru saya lihat rumah saya juga kena,” ungkapnya. “Langsung saya lihat kios saya. Habis juga isinya. Ada yang jarah,”

(Suara NTB/why)

JEMUR - Mirsip, warga Karang Kendal, Desa Persiapan Segara Katon, Gangga, Lombok Utara menjemur tembakau iris di atas tumpukan puing rumahnya yang hancur terdampak gempa. imbuh Zaini.

Rumah yang dibangunnya sejak tahun sembilan tahun silam ludes. Rumah seluas 6x8 meter yang dibangun dengan ongkos tak kurang dari Rp200 juta tinggal sisa puing.

Dia mengaku rumahnya sudah diverifikasi pemerintah dengan kategori rusak berat.

“Mudahan bantuannya cepat datang. Enaknya mau bikin

rumah kayu, timbang rumah batu lagi kepikiran kalau masih ada gempa lagi,” ucapnya. Sementara Zaini memutar otak untuk dapat memulai usahanya kembali. Barang daganganya yang diharapkan jadi modal sudah tak bersisa.

“Kalau ada bantuan modal juga mudahan kita bisa dapat biar bisa buka usaha lagi,” pinta Zaini. (why)

Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN, Ali Achmad, kini tercatat sebagai salah satu wakil rakyat paling senior di Udayana, dengan masa jabatan empat periode berturutturut. Pemilu 2019 ini, ia kembali mencalonkan diri untuk periode kelimanya.

“Sudah empat periode duduk di Udayana, sekarang pencalonan periode kelima,” katanya saat ditemui Suara NTB pekan kemarin.

Selain dikenal menjadi wakil rakyat paling senior di Udayana, ia juga terkenal sebagai sosok politis yang sangat kritis, tegas dan vokal. Meski usianya sudah tidak muda, namum ia tak tanggung-tanggung bersuara lantang.

Ia menuturkan, selama duduk menjadi wakil rakyat, kepentingan rakyat selalu menjadi hal paling diutamakannya. Ia tak ragu-ragu angkat bicara untuk membela kepentingan rakyat.

Kiprahnya itulah yang kemudian ia tunjukkan untuk dinilai oleh masyarakat, apakah ia layak untuk dipercaya kembali atau tidak mewakili kepentingan di panggung politik Udayana.

“Saya serahkan semuanya kepada konstituen dan umat, yang penting saya sudah menjalankan amanah rakyat dengan sebaik mungkin. Kalau memang selama ini gebrakan saya dianggap baik dan bermanfaat bagi rakyat, jadi pertimbangan untuk kembali memberikan saya kepercayaan,” katanya.

“Tapi kalau dianggap kurang bagus dalam menjalankan amanah, maka hak pilihnya ada di tangan rakyat.

Maka jangan pilih saya, tapi rakyat akan milih yang anggap mampu,” sambungnya.

Wakil rakyat dari dapil enam

(Suara NTB/ndi)

H. Ali Achmad (Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu) itu menyadari bahwa pertarungan di pemilu 2019 ini cukup berat. Lebih-lebih di usianya yang relatif sudah cukup tua, ia tentu tak lagis bisa selincah dulu untuk menggalang dukungan dari rakyat.

Tapi meskipun kondisi saat ini tak lagi sama dengan kondisi lalu, ia tetap percaya dan yakin bahwa nasibnya ada di tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, untuk mengutus siapa yang dianggap dan mampu.

“Kapan saya pensiun besok ini, itu juga rakyat yang akan pensiunkan saya, dengan rakyat tidak memilih saya.

Tapi kalau masih dianggap mampu, maka saya akan maju terus,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dengan melihat periode yang cukup lumayan lama duduk di Udayana, ia berkeinginan untuk naik kelas ke DPR RI. Namun oleh partainya ia tak dizinkan, sehingga akhirnya ia tetap maju ke DPRD NTB. “Ingin kemarin naik kelas, tapi dilarang sama DPP, Ketua Umum bilang jangan dulu, karena daerah masih butuhkan kamu. Jadi karena ini peirntah partai, maka saya laksanakan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

PESTA ANAK - Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTB, Ny Risna Achmat Juri bermain bersama anak korban terdampak gempa dalam Pesta Anak Lombok di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB, Sabtu (2/9).

Ribuan Peserta Ramaikan Pesta Anak Lombok Bangkit Ceria Mataram (Suara NTB) Ribuan anak bersuka cita di Lapangan Gajah Mada, Sabtu (2/9) akhir pekan lalu. Mereka merayakan Pesta Anak Lombok Bangkit Ceria. Trauma bencana bagi anak perlu terusmenerus ditangani. Kondisi psikologis anak terus mendapat perhatian untuk dipulihkan.

Terutama bagi mereka yang mengalami trauma karena menjadi korban terdampak gempa Lombok.

“Musibah berlalu, mereka sudah terlatih untuk kuat, kembali bersemangat, kembali gembira,” kata Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri.

Gagasan menggelar kegiatan tersebut berangkat dari kondisi masyarakat di pengungsian. Anak-anak kehilangan rumah, kesempatan belajar dengan layak berkurang. Hak-hak anak terancam terbengkalai.

Achmat menjelaskan, bencana mengganggu psikologis anak. Seperti khawatir masuk ke dalam bangunan, serta kehilangan anggota keluarga ataupun orang tua yang menjadi korban gempa.

“Kita buat anak bergembira,

sehingga mereka bisa meninggalkan kesan menyedihkan. Kita bawa ke situasi yang membuat mereka kembali kuat dalam menghadapi musibah,” kata dia.

Ketua Bhayangkari Daerah NTB, Ny Risna Achmat Juri menambahkan, hampir seribu anak ikut menjadi peserta.

Mereka dipandu datang dari Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

“Mereka ini anak korban gempa. Kita berikan kepada mereka sembilan macam kegiatan pemulihan trauma,” ujarnya.

Beberapa di antaranya yakni bermain, bernyanyi, pengenalan kepolisian, taman baca, sampai lomba-lomba dengan berbagai hadiah.

Anak-anak disibukkan dengan kegiatan yang membuat mereka lupa sedang dirundung bencana. “Untuk anak juga kita berikan terapi psikologi. Untuk orang tua disediakan relaksasi,” ujarnya. Rehabilitasi rekonstruski pascagempa tidak hanya menyasar pemulihan bangunan, tetapi juga kondisi mental dan psikologi masyarakat. (why)

Senin, 3 September 2018

Lahan Pembangunan Jalan Diminta Segera Dikosongkan Taliwang (Suara NTB) Pengadilan Negeri Sumbawa, meminta kepada lima orang pemilik lahan lokasi pembangunan jalan dua jalur (Telaga Baru - KTC) agar segera mengosongkan tanahnya supaya pengerjaan jalan dua jalur itu bisa dilanjutkan. Di dalam surat tersebut para pemilik lahan juga diminta untuk segera mengambil uang ganti rugi yang sudah dititip.

Asisten I Setda KSB, Drs. Mukhlis, M.Si, kepada Suara NTB, membenarkan adanya surat permintaan dari pihak PN Sumbawa kepada para pemilik lahan agar bisa mengosongkan tanah untuk pembangunan jalur dua tersebut. Surat PN bernomor 1/ PDT. P. Kons /2018/ PN. Sbw tertanggal 28 Agustus itu juga meminta agar pemilik lahan mengambil uang ganti rugi yang sudah dititip mulai tanggal 3 September mendatang.

Jika tidak segera dikosongkan, maka pihak PN akan melakukan eksekusi secara paksa terhadap tanah tersebut. Apalagi polemik lahan ini sudah berlangsung lama. Jika tetap saja dibiarkan berlarut tanpa tindakan tegas, dikhawatirkan bisa menghambat program pengerjaan jalan yang dibiayai dari APBD provinsi tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp24 miliar tersebut. “Tembusan suratnya sudah kami terima para pemilik lahan juga kita yakini sudah menerima. Untuk itu kami berharap untuk dikosongkan sebelum di eksekusi paksa,” sebutnya.

Dikatakannya, permasalahan lahan dua jalur ini sudah terjadi sejak lama. Para pemilik lahan juga telah dipanggil untuk dilakukan mediasi terhadap masalah lahan ini. Tapi selama dua kali mediasi, para pemilik lahan ini tetap menolak besaran biaya ganti ruginya. Akibatnya Pemkab langsung menitip uang ganti rugi ke PN untuk bisa diambil pemilik lahan.

PN juga telah memberikan batas waktu, jika tidak maka eksekusi paksa harus tetap dilakukan. Apalagi kondisi saat ini pengerjaannya sudah berada di batas limit masa kontrak. Sehingga tidak ada cara lain, melainkan harus tetap dieksekusi. Sementara untuk progres pengerjaan jalan di lokasi tersebut saat ini sudah mencapai angka 40 persen dan harus selesai sampai akhir tahun 2018 ini. Kendati demikian, pihaknya tetap optimis akhir tahun 2018 tetap akan selesai. “Kita tetap optimis akhir tahun 2018 bisa selesai. Makanya kita minta agar pemilik lahan bisa menerima uang ganti rugi yang telah dititip di Pengadilan,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB

Halaman 9

Usulan PAW Wakil Ketua DPRD KSB Segera Diproses Taliwang (Suara NTB) Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW), Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, H. Amir Ma’ruf Husain, S.Pdi. MM dengan Muhammad Nur, SH, segera diproses Badan Kehormatan (BK). Usulan yang masuk tertanggal tanggal 28 Agustus tersebut terpaksa molor dilaksanakan, karena bencana gempa yang melanda wilayah setempat.

Ketua DPRD Sumbawa Barat, M. Nasir, ST, MM kepada Suara NTB, Sabtu (1/9) mengaku sudah menerima surat dari DPP PBB terhadap usulan PAW wakil ketua I tersebut. Hanya saja untuk saat ini pihaknya belum melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti usulan PAW itu karena bencana gempa.

Saat ini anggota DPRD yang lainnya masih sibuk mengurus konstituennya masing-masing untuk memastikan kondisi saat berada di pengungsian. Tapi yang jelas usulan PAW yang sudah masuk tetap akan diproses. Pada hari Senin (hari ini) dijadwalkan pihaknya mulai membahas masalah tersebut.

“Memang kita sudah terima surat usulan dari DPP terkait usulan PAW itu, tetapi kita belum bisa bahas bersama BK karena masih terkendala bencana gempa. Tapi yang jelas kita akan segera proses, supaya tidak ada pertanyaan lagi,” katanya.

Dikatakannya, sesuai mekanisme yang ada, maka usulan PAW harus melalui rapat BK sekaligus pemberitahuan ke KPU. Hal ini dilakukan, untuk

melihat porelahan suara selanjutnya setelah H. Amir M’ruf.

Meskipun dari DPP sudah menetapkan orang sebagai pengganti, tetapi sesuai prosedur memang harus demikian.

Sementara kelengkapan dari segi administrasi sudah lengkap dan tidak ada lagi bermasalah. Selanjutnya dari hasil keputusan BK maka pihaknya akan melaporkan kepada Bupati dan Gubernur untuk disetujui. “Kalau surat dan kelengkapan administrasi sudah lengkap tinggal, kita sidangkan saja dan ajukan ke Gubernur untuk mendapat persetujuan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPC PBB KSB, Syamsuddin Raka mengatakan, jika mengacu kepada surat DPP tanggal 2 Agustus, maka yang bersangkutan, H. Ma’ruf sudah terdepak ketika surat itu ditandatangani oleh DPP. Bahkan surat yang bernomor SK.PP/1352/ 2018 yang ditandatangani Ketua DPP dan Sekretaris Jendralnya juga memerintahkan untuk segera menarik seluruh kedudukan dan jabatan publik yang bersangkutan dari keang-

gotaan DPRD. Termasuk juga diberhentikan sebagai kader PBB serta jabatan lainnya.

Didalam surat tersebut juga DPP menetapkan Muhammad Nur, SH sebagai penggantinya untuk periode selanjutnya.

“Surat pengajuan PAW ke DPRD kita sampaikan sepekan lalu. Kita berharap mudah-mudahan dalam beberapa hari ini proses PAW segera dilaksanakan,” tukasnya.

Sementara itu, ketua KPU, Fahroni SH, mengaku belum menerima surat dari DPRD yang meminta pengganti sesuai dengan perolehan suara selanjutnya. Hanya saja untuk tahapan selanjutnya, pihak terkait perlu melakukan verifikasi dan validasi terhadap permintaan calon dengan perolehan suara selanjutnya. Jika berkas permintaannya dianggap sudah lengkap, maka KPU juga akan segera mengeluarkan pengganti sesuai dengan permintaan DPRD. “Kita belum terima suratnya, tapi yang jelas ketika permintaannya sudah masuk, maka kita akan berikan sesuai sengan apa yang diinginkan oleh DPRD,” tandasnya. (ils)

Majukan Olahraga Lotim

H. Iron: Harus Dekat dengan Kekuasaan Selong (Suara NTB)Mantan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin yang juga mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim menilai untuk bisa memajukan olahraga Lotim, maka para pimpinan cabang olahraga (Cabor) termasuk pimpinan KONI harus dekat dengan kekuasaan.

Demikian disampaikan H. Haerul Warisin alias H. Iron kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, saat suksesi kepemimpinan KONI beberapa waktu lalu ia sengaja tidak mau mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum. Diberikan kesempatan kepada para pecinta olahraga yang dinilai bisa lebih dekat juga dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2023 mendatang.

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

Seperti halnya KONI sebagai institusi yang diketahui memiliki tugas pokok dan fungsi membina prestasi olahraga.

Pembinaan prestasi tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan anggaran yang cukup.

Disadari selama ini, anggaran pembinaan olahraga sebagian besar bersumber dari pemerintah daerah. Karenanya, orang-orang yang pegang kepengurusan di KONI harus dekat dengan pemerintah.

Sebentar lagi, sambungnya, akan digelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Menghadapi Porprov ini dibutuhkan anggaran yang memadai sehingga Lotim bisa menorehkan prestasi gemilang melawan atlet-atlet lain di seluruh cabang olahraga dari Kabupaten lain. (rus)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 3 September 2018

Halaman 10

Pascagempa, Durasi Belajar Mengajar Dikurangi Mataram (Suara NTB) – Pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya selama satu bulan terakhir, sejumlah sekolah mengurangi durasi pembelajaran di kelas. Hal itu dilakukan karena masih adanya trauma dan kekhawatiran adanya gempa bumi susulan.

Di SMPN 17 Mataram, durasi kegiatan belajar mengajar dalam satu jam pelajaran dikurangi dari sebelumnya 40 menit menjadi hanya 25 menit. “Sejak gempa bumi, jam belajar cuma 25 menit per jam pelajaran,” ujar Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., dihubungi pekan kemarin.

Ia bersyukur SMPN 17 Mataram mengalami kerusakan ringan berupa plafon yang jatuh. Dan sudah dibersihkan oleh bapak dan ibu guru serta tata usaha. Kegiatan di sekolah diisi dengan kegiatan untuk menghilangkan kesan trauma setelah gempa.

“Bertujuan mengurangi trauma anak-anak. Sesuai arahan bapak Wakil Walikota, hari-hari awal masuk diisi doa bersama dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, mungkin semacam lomba-lomba dalam rangka hari kemerdekaan,” katanya.

Begitu pun di SMPN 2 Mataram.

Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, mengatakan, proses belajar mengajar di SMPN 2 Mataram sudah mulai, tapi durasinya dikuran-

Woody Heksana (Suara NTB/ron)

gi. Jika sebelum gempa dalam satu jam pelajaran berlangsung selama 40 menit, saat ini satu jam pelajaran hanya selama 25 menit.

Suwarno menjelaskan, tujuan pihaknya mengurangi durasi jam pelajaran untuk menghindari keberadaan siswa terlalu lama di dalam kelas. “Juga agar siswa bisa

segar bertemu bapak dan ibunya,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram ini.

Dengan dikuranginya durasi jam pelajaran, maka siswa di SMPN 2 Mataram sudah pulang sekolah pada pukul 11:45 Wita. Meski demikian,pihaknya tidak mengabaikan persiapan siswa menghadapi agenda pada kalender pendidikan, seperti Ujian Tengah Semester atau persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Oleh karena itu, Suwarno sudah mengimbau kepada para guru untuk memberikan penugasan kepada siswa. “Guru saya imbau memberikan penugasan untuk mengejar ketertinggalan materi pelajaran.

Siswa diberikan tugas mandiri di rumah,” ujar Suwarno.

Direncanakan pada pekan ini proses belajar mengajar di SMPN 2 Mataram mulai normal lagi.

Jam pelajaran akan kembali menjadi 40 menit. “Saya sudah sampaikan kepada pihak kurikulum, kita kembalikan jam mengajar,” katanya. (ron)

Unram Masih Data Jumlah Mahasiswa Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) Musibah gempa bumi yang terjadi di Lombok, NTB telah menyebabkan banyak bangunan rusak dan rata dengan tanah.

Tidak sedikit di antara rumah hancur tersebut merupakan rumah para mahasiswa yang kini tengah menempuh studi ke berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram.

Universitas Mataram (Unram) pun tengah melakukan pendataan bagi mahasiswa yang terdampak, lebih khusus lagi bagi mereka yang rumahnya mengalami kerusakan.

Salah satunya dilakukan Fakultas Hukum Unram. Dekan

Fakultas Hukum Unram Dr. H. Lalu Parman, mengungkapkan pendataan mahasiswa yang terkena dampak gempa bumi dan rumahnya rusak parah, akan di rekomendasikan beasiswa oleh fakultas.

Untuk itu, sejak beberapa waktu lalu pihak fakultas melakukan pendataan mahasiswa terdampak gempa. Melalui pesan berantai yang tersebar luas di sejumlah media sosial, bagi mahasiswa terdampak gempa untuk mengirimkan nama dan data diri lengkap agar bisa didata oleh fakultas.

Termasuk juga di antaranya ialah mengirimkan beserta foto

rumah yang rusak berat, alamat lengkap dan NIM. Nantinya data yang masuk selanjutnya diserahkan ke rektorat untuk dikumpulkan keseluruhannya.

“Untuk sementara sudah diintegrasi di rektorat pendataan masih terus dihimpun. Nanti akan dicari solusi oleh rektor dan Dikti,” jelas Lalu Parman.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram Dr. H. M. Natsir, menyebut pendataan masih berlangsung. Belum ada data pasti berapa jumlah mahasiswa terdampak gempa baik di Lombok dan Sumbawa. Adapun data yang terkumpul saat ini belum valid. (dys)

Bupati dan Warga Tagih Komitmen Kemendikbud Bangun Sekolah Darurat Giri Menang (Suara NTB) Sudah hampir sebulan dampak gempa bumi yang menguncang Lombok sangat dirasakan masyarakat Lombok Barat (Lobar). Lebih Khususnya bagi para anak yang kesulitan kembali bersekolah. Sekolah darurat menjadi suatu kebutuhan yang kini terus diperjuangkan. Tidak hanya dari kalangan orang tua namun juga Pemkab Lobar. Bagaimana tidak, pascagempa bumi yang menguncang itu sejumlah sekolah kesulitan memulai aktivitas pembelajarannya. Lantaran sejumlah bangunan sekolah terutama di empat kecamatan yang terdampak gempa di Lobar rusak parah.

Kondisi bangunannya pun memprihatikan.

Karena selain karena atap yang beberapa ambruk, temboknya retak dan jebol bahkan nyaris ambruk. Sehingga tidak heran sekolah darurat menjadi alternatif solusi sementara agar para siswa itu dapat kembali berjual. Hal inipun sangat disuarakan para orang tua murid.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang pengunsi asal Desa Sandik Kecamatan Batulayar, Mustiah. Dengan rusaknya kondisi sekolah dan rubuhnya rumah mereka membuat kekhawatiran kelangsungan pendidikan dari para anak-anak.

Bahkan ia langsung menyampaikan hal itu kepada Menteri Sosial yang beberapa waktu lalu datang berkunjung. “Bagaimana caranya anak-anak kita ini bisa kembali sekolah, kasihan anak-anak kita ini,” ujar Mustiah.

Ia berharap adanya sekolah darurat yang didirikan oleh pemerintah pusat. Seperti mengunakan terpal atau tenda sementara waktu, sampai dapat dibangunkannya kembali sekolah bagi para anak mereka.”Banyak sekolah yang runtuh, tidak bisa masuk anakanak kita jadinya, ngajinya juga telantar,” harapnya.

Hanya saja kondisi itu masih terkendala lahan yang dijadikan sebagai sekolah darurat.

Pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar masih terus mencari lahan yang dapat digunakan sebagai bantuan sekolah darurat itu.”Kita masih terkendala lahannya (untuk sekolah darurat),” ujar Kepala Dikbud Lobar, M Hendrayadi.

Meski demikian sejauh ini pihaknya tengah melakukan verifikasi terkait lahan yang akan digunakan. Tim yang dibentuk pihaknya pun sedang turun ke sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan terdapat lahan kosong di sekitarnya.”Soalnya tidak mungkin membangun sekolah darurat di halaman sekolah,” sambungnya.

Diakuinya hal ini tidak mungkin dapat terselesaikan dalam waktu cepat. Mengingat cukup sulitnya mencari lahan untuk sekolah darurat.

(Suara NTB/her)

TEMUI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid turun menemui anakanak korban gempa belum lama ini.

(Suara NTB/her)

BELAJAR - Anak-anak korban gempa terpaksa sekolah di lapangan lantaran gedung sekolahnya rusak.

Disamping itu lokasi para pengungsi yang juga menyebar.”Tidak bisa dalam waktu semingu dua minggu, tapi sementara kita pakai halamanya dulu,” pungkasnya.

Lantas bagaimana solusinya sejauh ini. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pun meminta kepada para camat, baik Gunung Sari, Batulayar, Narmada dan Lingsar untuk mencari titik-titik lokasi yang tidak terlalu jauh dari pengungsian.”Yang penting sebenarnya masyarakat mau jauh dari tempat tinggalnya, itupun tidak terlalu jauh karena kita carikan tempat kosong” singkatnya. (her)

NTB Raih Penghargaan Pemenang Terbaik Lomba Lukis Kolektif Pelajar

TRAUMA HEALING - Kegiatan trauma healing yang diberikan anggota Pramuka Kwaran Pringgabaya di lokasi pengungsian akhir pekan kemarin.

Pramuka Kwaran Pringgabaya ’’Trauma Healing’’ Siswa di Desa Pohgading

(Suara NTB/dys)

Selong (Suara NTB) Ratusan siswa terdampak gempa di Desa Pohgading, mendapat layanan trauma healing Pramuka Kwaran Pringgabaya, Lombok Timur.

Upaya trauma healing dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dan trauma psikis para siswa akibat gempa beberapa waktu lalu.

Yuti Fitriani, S.Pd., anggo-

ta Pramuka Kwaran Pringgabaya, menjelaskan trauma healing dilakukan sebagai wujud kepedulian Pramuka terhadap pemulihan psikologis anak-anak terdampak gempa.

Ratusan siswa dari berbagai sekolah jenjang pendidikan dasar di Desa Pohgading menjadi bagian sasaran trauma healing yang berlangsung

di lapangan Desa Pohgading, sekaligus jadi posko pengungsian warga setempat.

Melalui kegiatan ini, Pramuka Kwaran Pringgabaya mengharapkan agar para siswa tidak trauma lagi. Di samping itu, semangat belajar para siswa kembali tumbuh seperti sediakala, bahkan semakin meningkat.

Di Desa Pohgading, ham-

pir semua bangunan sekolah mengalami rusak parah.

Gempa bermagnitudo 7.0 pada 5 Agustus lalu memaksa libur panjang belajar mengajar terpaksa dilakukan akibat gedung sekolah di desa ini mengalami rusak.

Bahkan hasil asEsmen banyak yang diberi tanda silang merah, yang berarti tidak layak pakai. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Tim dari NTB berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu pemenang terbaik di Lomba Lukis Kolektif Pelajar Nasional 2018 di Galeri Nasional, pada Sabtu (25/8) lalu. Tim dari NTB itu berisikan empat orang murid Sekolah Dasar sederajat.

Ke empat murid itu yaitu, Ilham Adi Y. dari SDN 7 Mataram, Nadia Syawalia Damar Putri dari SD IT Al-Falah, Kristalya Mastha DJ. dari SDN 13 Ampenan, dan Rizkia Alfiana Safa dari MIN 1 Kota Mataram. NTB meraih pemenang terbaik bersama Provinsi Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat dan Lampung.

Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dra. Esti Ebhi Evolisa, sebagai pendamping tim dari NTB, mengatakan, raihan kemenangan itu terasa sangat luar biasa, terutama di tengah trauma gempa bumi yang mengguncang NTB. “Setelah melalui perjuangan yang luar biasa, mulai dari pemilihan peserta yang sempat membuat ribet. Bayang-

kan saja salah satu anak yang sudah terpilih mengundurkan diri akibat trauma gempa 7 SR. yang menyebabkan keluarganya pulang ke Jawa,” katanya.

Dalam persiapan, kata Esti, tidak mudah untuk menentukan peserta di tengah-tengah Lombok sedang berduka. Gempa yang berkali- kali membua anak trauma terutama bagi anak-anak. Ada murid yang dilarang oleh orang tuanya.

Ada juga yang pulang ke kampung halaman, sementara sekolah masih diliburkan dengan status darurat bencana.

Ketika baru satu minggu persiapan, tiba-tiba gempa mengguncang lagi mengakibatkan anak-anak yang terpilih kembali ada yang meninggalkan Lombok. Sementara tim yang teridiri dari tiga orang masih bertahan dengan situasi yang tidak menentu.

“Saya hanya bisa memantau lewat WA orangtuanya.

Tidak ada pertemuan lagi.

Sementara waktu tinggal satu minggu. Sangatlah tidak mungkin saya harus mencari lagi anak yang baru karena daftar di SK dari DIKBUD sudah terkirim,” katanya.

Tidak sampai di sana, ketika menjelang lomba, ternyata model kertas yang pihaknya persiapkan tidak sesuai dengan ketentuan panitia. “Ketika semua peserta sudah menempati ruang lomba anak-anak saya tarik keluar berlari mencari tempat briefing sekitar dua menit untuk mengubah pola kertas,” katanya.

Ketiga pengumuman, Esti mengatakan hasul sungguh di luar dugaan, NTB berhasil menggondol piala kemenangan. “Sujud syukur saat itu, teriak kebahagiaan dari orang tua dan para pendamping yang hadir,” katanya.

Salah satu wali murid, Damaring menyampaikan rasa bangga dan kagum dengan anak-anak yang mampu menyelesaikan lomba dengan waktu paling cepat dibandingkan provinsi lain. “Saya bangga dan kagum dengan anakanak ini yang mampu menyelesaikan lomba dengan waktu paling cepat. Dan saya terima kasih kepada semua orang tua dan pendamping yang sudah bekerjasama sejak latihan di Lombok, tanpa kenal lelah,” katanya. (ron)

Program Kewirausahaan untuk Bekali Siswa Berwirausaha Mataram (Suara NTB) – SMAN 8 Mataram menjalankan program kewirausahaan. Pada tahun 2018 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan program kewirausahaan. Pada awal bulan lalu, dilaksanakan in house training untuk pelatihan membuat proposal kelompok usaha siswa. Program kewirausahaan itu bertujuan untuk membekali siswa berwirausaha di masa depan.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan, sudah dua tahun belakangan ini SMAN 8 Mataram menjalankan program kewirausahaan. Ia mengatakan, melalui program kewirausahaan dapat mencetak lulusan menjadi pengusaha muda.

“Program ini untuk membekali siswa berwirausaha,

(Suara NTB/ist)

PROGRAM - Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti (tengah) saat kegiatan in house training program kewirausahaan di SMAN 8 Mataram. agar nantinya setelah lulus menjadi pengusaha muda,” harap Suprapti, yang juga mantan Kepala SMAN 4 Mataram.

Siswa nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan modal sekitar Rp1 juta, tergantung dari usaha yang dijalankan masing-

masing kelompok. “Karena modalnya diharapkan bisa bergulir,” jelasnya.

Diharapkan melalui program sekolah kewirausahaan ini, para siswa lulusan SMAN 8 Mataram yang sudah lulus dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dapat berwirausaha.

Pada tahun 2017 lalu,

produk yang dihasilkan siswa antara lain, pada bidang pengolahan makanan, produk yang dihasilkan antara lain, pepes jamur, kripik jamur, ceker bom, nugget pisang, aneka minuman, dan lainnya. Di bidang kerajinan, produknya antara lain kaligrafi, lukisan kopi, tempat pensil, bantal duduk, aneka flanel, dan tas tali kur. Sementara pada bidang budidaya antara lain budidaya terong, budidaya cabai, budidaya tomat, budidaya jamur, dan lainnya.

Program ini diawali membentuk kelompok usaha siswa yang terdiri dari lima atau enam orang per kelompok usaha. Kemudian mereka diajarkan membuat proposal usaha berisi tentant proses pembuatan, bagaimana mengemas dan memasarkan produk. (ron)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama murid dari NTB yang meraih penghargaan pemenang terbaik di Lomba Lukis Kolektif Pelajar Nasional 2018 di Galeri Nasional, bersama para pendamping.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 3 September 2018

Kerusakan Gempa di Seteluk Mulai Diverifikasi Taliwang (Suara NTB) Tim Khusus (Timsus) verifikasi bangunan rumah rusak dampak gempa di kecamatan Seteluk telah bekerja sejak sepekan terakhir. Dan sementara ini telah dua desa yang sedang diverifikasi.

“Alhamdulillah satu desa sudah selesai dan sekarang masuk ke desa kedua yang kita verifikasi datanya,” terang koordinator timsus kecamatan Seteluk, Mars Anugerahinsyah, S.Hut kepada Suara NTB, Minggu (2/9).

Desa yang telah diverifikasi oleh timsus sementara ini adalah desa Seteluk Tengah. Di desa tersebut sesuai data yang diserahkan oleh pihak kecamatan tercatat sebanyak 1.002 unit rumah rusak. Mars menjelaskan, di desa Seteluk Tengah timsus telah mengklasifikasi kerusakan rumah sesuai dengan kriterianya berdasarkan tingkat kerusakannya, mulai dari rusak berat, sedang hingga rusak ringan.

“Kita masih susun datanya. Jadi ada yang sebelumnya oleh kecamatan ditetapkan berat tapi setelah verifikasi kita nyakatan rusak sedang bahkan ada yang ringan,” paparnya.

Selanjutnya, desa kedua yang sedang diverifikasi adalah desa Meraran. Mars mengatakan, pihaknya sengaja bergeser ke desa perbatasan dengan kecamatan Taliwang tersebut karena ada permintaan dari pihak TNI yang akan membantu warga untuk membersihkan rumah mereka yang rusak.

“Kami sekarang di Meraran. Karena ada alat berat yang disediakan TNI untuk merubuhkan rumah rusak warga yang benar-benar tidak bisa didiami lagi atau rusak berat,” urainya.

Secara kerseluruhan rumah warga yang rusak akibat gempa di kecamatan Seteluk sebanyak 3.141 unit rumah. Rinciannya desa Seteluk Tengah 1.002 unit, Seteluk Atas 244 unit, desa Loka 308 rumah, desa Seran 111 unit, desa Air Suning 400 rumah, desa Tapir 428 rumah, Rempe 254 rumah, Lamusung 117 rumah dan di desa Kelanir 227 unit rumah.

Mars menjelaskan, setiap pemilik dibuatkan surat pernyataan persetujuan untuk dirobohkan rumahnya. Timsus sendiri mendokumentasikan kondisi rumah sebelum dihancurkan untuk bahan verifikasi guna penyusunan data tingkat kerusakan.

“Verifikasi yang kita lakukan ini kan berkaitan dengan dana bantuan yang akan disiapkan pemerintah. Jadi datanya harus benar-benar valid,” tukas Kabid Ekonomi Bapapeda Litbang KSB ini.

Terakhir ia menyampaikan, Timsus yang diterjunkan ke sejumlah kecamatan terdampak sementara ini masih terus bekerja. Ia memperkirakan dalam dua pekan ke depan, akan diperoleh data valid terkait jumlah rumah berikut kriteria tingkat kerusakannya. ‘’Kami di Seteluk masih ada beberapa desa yang belum ditelusuri. Tapi Insya Allah dalam dua minggu kita bisa selesaikan. Soalnya datanya sangat dibutuhkan pemerintah,’’ imbuhnya. (bug)

Huntara Dipastikan Tahan Gempa 8 SR Mataram (Suara NTB) Ribuan unit Hunian Sementara (Huntara) dibangun untuk warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Rumah dirancang tahan gempa hingga 8 SR, dibangun bertahap dan ‘’keroyokan’’ BUMN dan donatur.

Pembangunan Huntara tahap awal difokuskan di Kecamatan Pemenang, mencapai 100 unit. Tidak hanya untuk rumah, juga fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Pengamatan Suara NTB, pembangunan berlangsung di Kecamatan Pemenang di bawah tanggungjawab dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Waskita Karya (WK). Proyek diawali dengan membuat masjid pengganti yang roboh akibat gempa Minggu (5/8) lalu.

Komponen bangunan terdiri dari tiga panel, yang dirangkai dari pondasi, dinding dan tiang.

Panel didatangkan dari Balitbang PUPR di Bandung, dikerjakan oleh teknisi yang didatangkan dari Pulau Jawa dalam pen-

gawasan khusus oleh PT. Wika.

Setiap panel tidak terhubung langsung dengan perekat semen atau bahan lain, namun dihubungkan dengan plat besi dan baut pengikat panel. “Jadi antarpanel tidak nyambung, sehingga elastis. Jadi kalau kita perkirakan, ini bisa tahan gempa sampai 8 SR,” kata Site Manager Pengawasan PT. Wika, Oka Dwi Darma ditemui di Pemenang, Sabtu (9/2) petang.

Selain tiga panel utama, ada 138 panel beton lainnya terhubung. Sementara atap berbahan baja ringan. Rumah benar benar diusahakan dirancang anti gempa. Bagian dasar tidak digali pondasi hingga kedalaman satu meter lebih seperti umumnya rumah, namun hanya beberapa centimeter sekadar untuk dudukan panel pondasi.

Tujuannya, kata Dwi, ketika terjadi guncangan, bangunan akan lentur.

Diulasnya, ada 100 Huntara akan dibangun atas perintah langsung Kementerian PUPR yang menjadi tanggungjawab pihaknya. Sesuai pelaksanaannya, bangunan ditargetkan se-

Dari Hal. 1 Untuk Kementerian PUPR sendiri sebanyak Rp 170 miliar lebih yang digunakan untuk membangun sumur bor, mendatangkan peralatan, MCK dan lainnya. ‘’Sedangkan untuk rehab sampai Desember, kami usulkan kepada BNPB Rp 529 miliar. Untuk dimintakan anggarannya ke Kementerian Keuangan,’’ kata Basuki saat meninjau Poskogasgabpad Penanganan Dampak Bencana (PDB) Gempa NTB di Lanud TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Selaparang, Sabtu (1/9) sore.

Usulan anggaran sebesar itu akan digunakan untuk merehabilitasi saarana dan prasarana publik yang rusak di NTB. Seperti sekolah, pasar, rumah ibadah, puskesmas dan lainnya sampai Desember 2018. ‘’Jadi, jangan bilang kok cuma Rp 529 miliar. Itu hanya sampai Desember 2018. Nanti belum yang sampai 2019,’’ imbuhnya.

Dijelaskan, tindaklanjut Inpres No. 5 Tahun 2018 mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana NTB. Kementerian PUPR ditugaskan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana publik.

Seperti sekolah, masjid, vihara, pura, rumah skait, pasar.

‘’Kita sudah punya hasil identifikasi sarana prasarana tadi,’’ ungkapnya.

Disebutkan, total sarana prasana publik yang rusak berdasarkan hasil identifikasi sebanyak 972 unit. Dari jumlah tersebut, telah terverifikasi sebanyak 291 unit. Dengan rincian rusak berat 118 unit, rusak sedang 106 unit dan rusak ringan 67 unit.

Sarana dan prasarana publik yang belum terverifikasi sebanyak 681 unit.

Dari 291 unit yang terverifikasi, sudah dikerjakan sebanyak 56 unit.

Ia mencontohkan seperti SMPN 6 Mataram,sudah dibangun sekolah sementara. Kemudian RSUD Kota Mataram.

Basuki menambahkan bantuan stimulan Rp50 juta harus benar-benar diperuntukkan membangun rumah. Saat ini masyarakat NTB waktunya untuk bangkit. ‘’Waktunya NTB bekerja, waktunya NTB berkeringat. Jangan nonton saja,’’ katanya.

Untuk itulah sarana dan prasarana publik seperti pasar, sekolah dan rumah sakit dipercepat rehabilitasinya. Percepatan rehabilitasi pasar tujuannya agar perekonomian masyarakat cepat bergerak. (nas)

Banyak Hoaks Pascabencana Dari Hal. 1 Itu akan merugikan orang banyak. Khususnya dalam masa pemulihan pascabencana ini mari kita setop hoaks,’’ kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Niken Widiastuti.

Hal tersebut disampaikan Niken saat meninjau media center Poskogasgabpad Penanganan Dampak Bencana (PDB) Gempa NTB di Bandara Selaparang Mataram, Sabtu (1/9) sore. Niken mengatakan, pemerintah sangat serius dalam menangani pascabencana di Lombok maupun Sumbawa. ‘’Tapi ada informasi-informasi yang meresahkan masyarakat. Memang ada informasi yang menimbulkan kecemaasan bagi masyarakat.

Oleh karena itu stop hoaks dalam rangka pemulihan pascagempa ini,’’ katanya.

Diharapkan masyarakat jangan menyebarkan informasi yang simpang siur. Ia menyebutkan, beberapa waktu lalu muncul informasi hoaks soal prediksi gempa besar yang akan terjadi 26 Agustus 2018.

Diharapkan masyarakat jangan menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya.

Karena hal itu menimbulkan kepanikan dan kecemasan di masyarakat. ‘’Kami juga mengajak media, mari kita memberikan

rasa optimisme kepada saudara kita yang menjadi korban gempa. Informasi SARA, hoaks soal makanan jangan lagi ditambah.

Mari kita berikan optimisme Lombok Bangkit, NTB Membangun. Dan mari kita bergandeng tangan, peduli kepada gempa di Lombok ini,’’ ajaknya.

Mantan Direktur Utama LPP RRI ini meminta agar masyarakat mengacu kepada informasi yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau kementerian/lembaga yang punya otoritas.

Untuk itulah, dalam menangkal informasi hoaks yang marak pascabencana gempa di NTB, Kementerian Kominfo membangun media center di Poskogasgabpad PDB Gempa Lombok Bandara Selaparang. Semua informasi dari kementerian/ lembaga akan disatukan di media center.

Tindaklanjut dari hoaks, kalau memang sudah melanggar norma-norma akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. ‘’Tapi kalau akunakun tersebut diadukan ke masyarakat untuk dibatasi atau blokir,kami akan blokir. Sejauh ini ada dalam tahap penyelidikan,’’ terangnya. (nas)

lesai dalam jangka waktu dua bulan.

Lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah pun turut menjadi donatur pembangunan Huntara. Melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDCM), rencana akan dibangun empat titik Huntara. “Di antaranya di Desa Dangiang 26 unit. Namun baru terealisasi 10 huntara. Desa Lekoq 120 huntara. Lading Lading 160 huntara. Termasuk Sembalun 160 huntara,” kata Koordinator Klaster Huntara MDMC, Isfanari, ST.,MT. Selain rumah sementara, pihaknya juga membangun klinik sementara yang rencananya akan dibangun di lima titik. Di antaranya satu titik di Lading Lading, satu titik di Lekoq. Sedangkan yang sudah beroperasi di Dangiang satu titik, di Lendang Luar dan Gangga satu titik.

Sementara pantauan lain, warga mulai berbenah. Mereka tidak bergantung dari bantuan pemerintah. Warga memanfaatkan sisa sisa reruntuhan untuk membangun tempat tinggal sementara. Seperti yang ter-

(Suara NTB/ars)

HUNTARA - Proses pembangunan Huntara di Pemenang KLU yang ditargetkan selesai 100 unit dalam dua bulan. lihat di Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung. Warga bahu membahu membangun rumahnya dari bahan kayu, besi dan batu sisa reruntuhan. “Ada papan dan kayu yang masih utuh, kita pakai lagi untuk bangun rumah,” kata H. Hamid, warga desa setempat.

Sampai saat ini ia mengaku belum mendapat kabar akan

dibangunkan rumah sementara oleh pemerintah, sebagaimana informasi diterimanya.

Tak ingin menunggu lama, ia pun berinisiatif membangun sendiri dari bahan yang ada.

“Kebetulan mau hujan juga, makanya kita bangun sendiri dulu. Sambil menunggu, mungkin ada nanti bantuan pemerintah,” ujarnya. (ars)

Presiden Gelar Nobar Penutupan Asian Games dengan Korban Gempa Giri Menang (Suara NTB) Presiden RI Joko Widodo menggelar nonton bareng (nobar) penutupan Asian Games Jakarta-Palembang di

lokasi pengungsian dengan para pengungsi di Lapangan Kantor Camat Gunungsari, Lombok Barat. Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara,

(Suara NTB/humasntb)

Waktunya NTB Bekerja

Halaman 11

NOBAR - Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur NTB dan para menteri saat nobar bersama ada korban gempa.

Menteri Sosial, Menteri PU Pera, Panglima TNI dan Kapolri serta Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi membaur dengan korban gempa di lapangan tanpa terop.

Kehadiran presiden pun seolah menjadi pengobat trauma bagi ribuan korban gempa yang hadiri nobar di lokasi. Mereka sangat berbahagia bisa berbaur bersama dengan presiden secara langsung. Penutupan Asian Games yang berlangsung di stadion Gelora Bung Karno (GBK) dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, didampingi sejumlah menteri.

Kemeriahan penutupan tersebut berbeda dengan kondisi di lokasi nonton bareng di lapangan Gunungsari yang dihadiri Presiden. Presiden yang nobar membaur dengan korban gempa sangat sederhana, hanya beratapkan

langit karena tak ada tenda. Presiden dan para menteri hanya disiapkan tempat duduk.

Dalam sambutannya Presiden mengatakan ia dan Gubernur NTB bersama para pengungsi memiliki semangat yang sama dengan para hadirin yang hadir langsung pada penutupan Asian Games di GBK baik semangat kebersamaan dan terus bangkit kembali. Asian Games kata Presiden memang sudah berakhir, namun energi dan semangat asia tidak akan pernah padam. Presiden menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada segenap kontingen dari semua negara atas prestasi yang diraih serta kehangatan selama perhelatan Asian Games ke 18 ini. ‘’Ini lah energi dan semangat Asia yang sesungguhnya, bersatu membawa kebaikan untuk dunia ,’’ kata

Presiden.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas kebersihan dan prestasi yang diraih oleh kontingen Indonesia atas raihan medali emas yang jauh di atas target. Bahkan capaian ini tertinggi bagi Indonesia dalam Asian Games. Terakhir Presiden mengajak segenap rakyat Indonesia untuk berdoa sebagai energi positif untuk masyakarat agar cepat pulih dari bencana gempa yang melanda NTB. Presiden sendiri dijadwalkan berkunjung ke NTB selama dua hari, 2-3 September. Presiden mengunjungi Lombok Utara dan Lombok Barat setelah melanjutkan kunjungan ke Sumbawa. Selama berkunjung ke Lombok, Presiden menginap di lapangan Kantor Camat Gunungsari. (her)

Usai Asian Games

Pelatih Tinju NTB Masuk Rumah Sakit Mataram (Suara NTB) Setelah sukses mengantarkan atletnya meraih medali perunggu di Asian Games 2018, pelatih tinju Pelatnas Asian Games asal NTB, Muhammad Ali terpaksa dirawat masuk Rumah Sakit Harapan Kemitraan Kemayoran Jakarta, Minggu (2/9). Pelatih asal Sumbawa itu dikabarkan menderita sakit gula darah.

“Pelatih tinju NTB, Muhammad Ali masuk Rumah Sakit. Hasil cek Lab, gula darahnya 400,” ucap Sekum Pertina NTB, H. Haryoto yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (2/9).

Sebelum dirawat di Rumah Sakit, Ali sempat menyaksikan petinju asal NTB, Huswatun Hasanah tampil di babak semifinal tinju Asian Games, Sabtu

(31/8) lalu. Pada pertandingan semifinal kelas 60 Kg putri itu, Huswatun kalah dari petinju Thailand dan Huswatun sukses meraih medali perunggu.

Menurut Haryoto, Ali masuk rumah sakit tidak ada hubungannya dengan kekalahan Huswatun di babak semifinal. Namun dia menjelaskan bahwa Ali terpaksa mendapat perawatan rumah sakit karena penya-

kit gula darah. “Dia tiba-tiba pingsan, setelah itu dilarikan di Rumah Sakit,” ungkapnya.

Sementara itu, pelatih tinju, Muhammad Ali yang dikonfirmasi terpisah membenarkan bila dirinya sempat dirawat di Rumah Sakit karena penyakit gula darah. Menurutnya setelah dirawat di Rumah Sakit kondisinya sudah berangsur membaik.

Kabarnya, pelatih yang masuk

dalam tim Pelatnas Tinju Asian Games 2018 itu akan kembali ke NTB, Senin (3/9) hari ini. Dia kembali ke NTB setelah sukses mengantar Huswatun meraih medali perunggu di Asian Games 2018. “Besok saya pulang pakai pesawat Lion Air, pesawat jam 9.00 pagi dari Jakarta terus naik travel langsung ke Sumbawa dijemput sama istri di BIL,” jelasnya. (fan)

Sejumlah Gedung Pemerintah Tidak Layak Dari Hal. 1 Sejumlah gedung pemerintah yang dilakukan assessment sejumlah kantor di Kecamatan Tanjung yangjadipusatpemerintahanLombok Utara. Seperti Kantor Bupati Lombok Utara, Ruang VIP SekretariatDaerah,RumahSakitUmum Daerah(RSUD),Kantor SatPolPP dan Damkar, Kantor Inspektorat, termasuk Kantor Bappeda. ‘’Dari semua assessment itu, Kantor Bupati diberi stiker merah, menandakan bagunan tidak bisa digunakan akibat rusak berat,’’ kata Isfanari yang juga koordinator klaster Pemukiman dan Hunian Sement-

ara Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Sedangkan gedung VIP Setda ditempel stiker kuning. Artinya, harus ada perbaikan pada plafon dan dinding. Perbaikan itu menjadi syarat gedung bisa digunakan. ‘’Jika tidak (diperbaiki), tidak memenuhi syarat dipakai,’’ jelas Isfanari. Perbaikan juga pada genteng.

Sedangkan struktur gedung ini masih laik digunakan.

Stiker hijau ditempel pada gedung Bappeda KLU. Sebab hasil assessment, gedung itu masih relatif aman karena baru setahun tuntasdibangun. Kerusakanhanyapada genteng yang harus ditambal dan retak ringan dinding serta plafon.

‘’Kalau secara struktur, gedungnya masih bagus, jadi aman digunakan,’’ jelasnya.

Sementara gedung Pol PP Damkar diberi stiker kuning, akibat reuntuhan dari atap yang rusak cukup parah sehingga harus diperbaiki. “Jika tidak diperbaiki, plafonnya akan pecah dan menimpa orang bekerja di bawahnya,” kata Dekan FT UMM ini.

Stiker warna kuning juga untuk gedung Inspektorat. Ini bisa dimaklumi karena tergolong gedung lama. Sedangkan gedung RSUD Tanjung yang baru dibangun harus ditempel stiker merah.

Artinya rusak berat, sehingga harus dilakukan perbaikan

Jokowi Menolak Dikampanyekan Dari Hal. 1 Kali ini yang beruntung berjabat tangan dengan Presiden adalah Raden Ratnadi, asal dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga dan Kadri asal Pringgasela, Lombok Timur. Giliran Ratnadi dimintai komentar oleh Presiden, Ratnadi mempertanyakan jumlah penerima. Setelahnya, sebagai kalimat penutup, Ratnadi spontan

mendoakan Jokowi agar terpilih kembali sebagai Presiden untuk periode berikutnya. ‘’Kita sangat bersyukur kepada Allah, kepada Bapak Presiden, dan sebagai wujud syukur, kita sangat berharap di periode nanti beliau tampil menjadi Presiden,’’ celetuk Ratnadi disambut tepuk tangan seluruh yang hadir.

Komentar warganya itu langsung disikapi oleh Jokowi.

‘’Sebentar, ini darurat, itu ndak boleh. Itu kampanye,’’ jawab Jokowi sembari tersenyum melihat apresiasi warga.

Usai mengklarifikasi doa dan harapan warga, buru-buru Presiden mengalihkan topik.

Ia meminta Ratnadi menyampaikan pertanyaan lain yang berkenaan dengan tahap rekonstruksi rumah warga korban gempa. ‘’Sudah, yang lain,’’ pungkas Presiden. (ari)

Kearifan Lokal yang Tangguh Bencana Dari Hal. 1 ‘’Itu pun yang tinggal di rumah batu (rumah permanen, red).

Kalau rumah adat, hampir tidak ada,” jelasnya.

Rumah adat yang rusak pun nyaris tidak ada, karena saat kejadian menurut Mardiawan, samasekali tidak terdampak. “Hanya goyang goyang gitu saja, ndak sampai rusak,” katanya.

Di dusun itu hanya dua yang rusak, satu rusak ringan dan satu lagi rusak berat. Rumah adat yang rusak berat akibat tertimpa rumah berbahan beton yang ambruk. Sedangkan rumah rusak ringan milik Mardiawan, hanya pondasi yang amblas akibat tanah retak.

Warga masih tetap mempertahankan rumah tradisional itu, meski agresi mode-

renisasi bangunan terus masuk ke kampung kampung adat. Untungnya warga masuk kuat memegang tradisi adat, termasuk tempat tinggal. Keahlian pun masih dipertahankan.

Pembuat rumah tradisional di Gumantar juga masih konsisten dengan arsitektur kunonya. Salah satunya Amaq Diradi. Puluhan tahun punya pengalaman membuat rumah adat, termasuk membangun kembali rumah tradisional warga yang ambruk akibat ditimpa bangunan beton.

Diamati sore kemarin, kegiatan perbaikan rumah adat oleh Amaq Diradi tak membutuhkan banyak tenaga. Ia dibantu pemilik rumah, merakit kembali kayu balok untuk tiang dan penyangga yang terpisah dari pasaknya. Diradi juga menggunakan bahan

bambu untuk bahan penyangga bagian ujung. Irit menggunakan paku, karena selebihnya menggunakan pasak pengikat dan tali dari kulit bambu. Sore itu, ia merampungkan pembuatan rangka.

Menurut Diradi, rumah adat nyaris tak terpengaruh dengan gempa, meski Lombok Utara tiga kali digempur gempa dengan skala cukup besar, 6,2 sampai 7 Skala Richter.

Apalagi Kayangan adalah jalur gempa dari Sambelia Lotim hingga Pemenang KLU. “Kayunya bisa sampai ratusan tahun. Cuma atapnya saja kadang kadang diganti,” ujar Diradi.

Dengan dialog Sasak, ia mendorong pemerintah agar tetap melestarikan rumah adat Gumantar, menjadikan sebagai cagar budaya dan kearifan lokal yang patut ditiru. (ars)

menyeluruh. Namun ada pertimbangan lain, gedung harus dirobohkan baru bisa diperbaiki. ‘’Sebenarnya keinginan dari Pemerintah KLU mau dirobohkan.

Tapi Prof. Atmaja sarankan tidak usah dirobohkan, karena perbaikan bisa dilakukan tanpa harus dirobohkan. Meski demikian, tetap dikasih stiker merah,” jelasnya.

Tidak semua gedung dilakukan assessment, karena hanya diproses sesuai permintaan.

Selebihnya cek fisik oleh tim dari Universitas Mataram (Unram) dan lembaga lainnya.

Assessment juga dilakukan sebelumnya oleh tim ahli dari Aus-

tralia, dilibatkan Pemprov NTB. Tim luar itu berkoordinasi dengan Dinas PUPR, selama sepekan memeriksa sejumlah gedung, salah satunya yang rusak Kantor Dikbud NTB. Tim tersebut menempel stiker merah.

Struktur gedung memang masih kuat, namun jika muncul gempa baru, akan memicu kerusakan lebih berat. Sehingga tim ahli sarankan perbaikan menyeluruh.

Tim itu terdiri dari tiga insiyur sipil, tiga teknisi struktur senior. Kedatangan mereka dipimpin Dept Of Foreign Affairs and Trade Kedubes Australia untuk Indonesia, Fleur Davies. (ars)

Presiden Serahkan 5.293 Buku Rekening Dari Hal. 1 Pemerintah telah mengalokasikan, rumah rusak berat akan memperoleh Rp50 juta, rusak sedang sebsesar Rp25 juta dan rusak ringan sebesar Rp10 juta. Dana yang ada agar dimanfaatkan secara maksimal dengan memprioritaskan rumah. ‘’Kita ingin agar rumah-rumah dibangun secepat-cepatnya. Semua harus kerja keras.

Semua gotong royong karena sebentar lagi sudah masuk musim hujan. Paling tidak, ada konstruksi, atapnya sudah dibangun, sehingga apabila musim hujan sudah bisa ditempati,’’ pesannya.

Apabila dalam pembangunan rumah terdapat sisa anggaran dari pagu yang disiapkan pemerintah, maka Presiden mempersilakan warga untuk memanfaatnya untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti modal usaha. ‘’Tetapi prioritas pertama adalah untuk (membangun) rumah. Dana dari pemerintah ini tetap ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai rumah tidak jadi, uangnya sudah tidak ada. Rumahnya tidak jadi malah punya sepeda motor baru, nah ini hatihati,’’ pesannya. ‘’Apalagi untuk yang tadi, apa tadi? (Dijawab kawin oleh

warga). Nah, harus rumah jadi dulu. Karena saya ke sini sudah tiga kali saat gempa untuk memastikan bahwa bantuan itu betul sampai kepada masyarakat,’’ tegasnya.

Sementara pada sesi tanya jawab dengan Presiden, salah seorang warga, Raden Ratnadi, dari Dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga mempertanyakan perihal jumlah penerima buku rekening. Sebanyak 5.293 yang dibagikan masih belum sebanding dengan warga atau rumah yang terdampak. ‘’(Memang) belum, hitungannya itu ya, pada kertas yang belum diverifikasi kira-kira ada 71.000 ribu. Ini baru kita mulai dari 5.293 unit. Dan yang hari ini pun, masih ada yang belum dibagikan oleh Pak Camatnya, benar? Nanti setelah ini, saya minta Pak Camat, semua harus sudah diberikan kepada masyarakat. Jangan ada yang dipegang (camat), ndak boleh,’’ tegasnya lagi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa dari anggaran yang diberikan pemerintah untuk membangun rumah warga, tidak diperkenankan adanya potongan. ‘’Tidak ada serupiah pun dari tabungan ini yang dipotong, gak mau saya,’’ tegas Presiden diiringi tepuk tangan warga. (ari)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 3 September 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bantuan dari Keluarga Besar Kejaksaan Terus Mengalir untuk Korban Gempa Lombok Mataram (Suara NTB) Bantuan untuk korban gempa dari Kejati NTB terus mengalir. Kamis (29/8) lalu, kembali diserahkan bantuan kepada korban gempa di Lombok Barat setelah melalui proses survey kebutuhan masyarakat. Ini merupakan keenam kalinya bantuan dari keluarga besar Kejaksaan Agung untuk warga Lombok tertimpa musibah gempa.

Penyerahan bantuan dipimpin Kajati NTB, Dr. Mohammad Dofir, SH.,MH didampingi jajarannya itu di antaranya di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari dan Desa Sekotong Barat Kecamatan Seko-

tong. Selain untuk kebutuhan masyarakat, bantuan juga disisihkan untuk karyawan dan pegawai kejaksaan yang ikut terdampak gempa. “Bantuan ini merupakan yang keenam kalinya dari keluarga besar Kejaksaan Agung dan jajaran Kejati. Kami terus menyalurkan ke desa desa yang membutuhkan sebagai wujud kepedulian sosial kepada korban gempa pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana alam ini,� kata Kajati NTB, Mohamad Dofir, Jumat (31/8).

Dalam catatan pihaknya, korban terdampak gempa di Lombok Barat mencapai 116.453 jiwa, dari total 431.461 pengungsi. Dari hasil cek lapangan, di desa tersebut sangat membutuhkan bantu-

an sehingga didroping sesuai kebutuhan.

Bantuan yang diserahkan itu di antaranya dari keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Grup Jam Gadang Adhyaksa Padang Sumatera Barat yang sebelumnya tercatat menyerahkan bantuan serupa.

Rombongan yang menyerahkan bantuan tahap ketiga ini, Wakajati R. Febriyanto SH.,MH, Asisten Intelijen Sucipto, SH.,MH, Asdatun Mark Sombu, SH, serta sejumlah Kasi dan jaksa senior lainnya.

Bantuan yang diserahkan berupa paket air mineral, beras, mie, susu cair, pampers bayi, biskuit, kopi saset, sampo, sarden, teh, pembalut, obat obatan, sarung, nugget, sosis

Kajati NTB Mohamad Dofir bersama jajaran menyerahkan secara simbolis bantuan dari Grup Jam Gadang Adhyaksa Padang Sumatera Barat

dan sabun mandi. Bantuan dibawa menggunakan tiga mobil pick up ke Gunung Sari, Sekotong dan Lingsar.

Dalam penjelasannya, Kajati NTB berharap bantuan dari keluarga besar Adhyaksa itu dapat membantu meringankan beban warga korban gempa.

Apalagi saat ini masih masa transisi menuju pemulihan.

Bahwa menurut Kajati, bakti sosial Kejati NTB ke Lombok Barat itu merupakan wujud kepedulian dan empati dari pimpinan Kejaksaan Agung RI, baik dari pusat maupun daerah,� jelasnya. Khususnya dari keluarga besar Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Grup Jam Gadang Adhyaksa Padang Sumatera Barat. (ars/*)

Kajati NTB Mohamad Dofir bersama jajaran menyerahkan secara simbolis bantuan dari keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Assintel Kejati NTB Sucipto saat mengawasi proses distribusi bantuan

Kajati NTB Mohamad Dofir didampingi jajarannya menyerahkan bantuan kepada jaksa yang terdampak gempa.

Pengiriman paket bantuan menggunakan mobil box

Pegawai Kejaksaan packing bantuan yang diperuntukkan pegawai dan masyarakat terdampak gempa.