Edisi Sabtu 3 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 3 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 118 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bul)

SENTRA - Sembalun, Lombok Timur adalah sentra bawang putih nasional. Setidaknya ada 1.600-an hektar areal bawang putih saat ini. Tampak hasil panen bawang putih di wilayah kaki Gunung Rinjani itu. Produksi bawang putih ini, 75 persen dijadikan bibit untuk mendukung swasembada bawang putih nasional.

NTB Satu Data untuk Program Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) – Basis data yang komprehensif bisa menjadi penunjang program pemerintah agar tepat sasaran. Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB mulai menyusun data statistik sektoral

ke dalam satu basis data.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menerangkan bahwa sektoral yang selama ini tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bersambung ke hal 11

Tujuh Kabupaten di NTB Terbebas dari Status Daerah Tertinggal Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan tujuh kabupaten di NTB ke luar dari status daerah tertinggal. Dengan keluarnya tujuh dari delapan kabupaten status daerah tertinggal di NTB sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, kini tinggal Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang masih menyandang status daerah tertinggal di NTB. Tujuh kabupaten yang terentaskan dari status daerah tertinggal di NTB sesuai SK Mendes PDTT No. 79 Tahun 2019 tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang dientaskan tahun 2015-2019.

Yakni, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Sum-

Di Bawah Rata-rata Nasional

Syarwan (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun

IGB. Sugihartha

dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna di DPRD NTB, Jumat (2/8) siang.

Dengan terentaskannya tujuh kabupaten yang sebelumnya menyandang status daerah tertinggal tersebut bukan berarti tugas Pemda semakin ringan. Menurut Ardhi, tugas Pemda justru semakin berat.

Meskipun sudah mendapatkan informasi tujuh kabupaten terbebas dari status tertinggal. Namun, pihaknya belum mengetahui secara rinci hasil evaluasi yang dilakukan Kemendes PDTT. Nantinya hasil evaluasi Kemendes PDTT akan dijadikan atensi. Sektor atau indikator mana saja yang perlu diperhatikan agar tujuh kabupaten tersebut tidak kembali jadi daerah tertinggal.

Begitu juga untuk KLU yang masih menyandang status daerah tertinggal. Bappeda akan mengecek hasil evaluasi Kemendes PDTT. Bersambung ke hal 11

177 Ribu Orang Peserta BPJS di NTB Dinonaktifkan

TO K O H HINGGA semester I 2019, serapan anggaran APBN di NTB masih sangat rendah, berada di bawah rata-rata nasional.

Pemprov NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah didorong mengumpulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) instansi vertikal maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana APBN. ‘’Untuk realisasi kita semester I sebesar 38 persen lebih. Angka ini di bawah nasional.

Bersambung ke hal 11

bawa, Dompu dan Kabupaten Bima. ‘’Sudah kita dapat infonya, tujuh kabupaten sudah terentaskan. Tinggal KLU yang belum,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP

Pemda punya tugas berat agar mempertahankan kabupaten yang sudah terbebas dari status tertinggal tersebut.

Jangan sampai tujuh kabupaten tersebut kembali lagi menjadi daerah tertinggal. ‘’Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai mereka menjadi tertinggal lagi,’’ ujarnya mengingatkan.

Untuk itu, kata Ardhi, Pemprov akan mencermati betul review atau evaluasi APBD kabupaten/kota. Menurutnya, hal itu sebagai langkah strategis yang dapat dilakukan dengan mengawal APBD kabupaten/kota agar anggarannya fokus untuk pembangunan fasilitas dasar masyarakat.

DINAS Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB mengusulkan perbaikan 3.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap tahun, mulai tahun anggaran 2020 sampai 2023 mendatang. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023, Pemprov menargetkan perbaikan 12.500 unit RTLH. ‘’Sebanyak 3.000 unit yang akan kita usulkan tahun 2020. Karena sudah masuk RPJMD, sebanyak 12.500 unit selama lima tahun, sampai 2023,’’ sebut Kepala Disperkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (2/8).

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) – nomor 79 tahun 2019.

Kementerian Sosial Republik Penghapusan data itu sendiri Indonesia beberapa waktu lalu telah dilakukan sejak 1 Agustus telah menonaktifkan 5.227.852 yang lalu. Walaupun begitu, peserta Badan Penyelenggara mengingat adanya penambahan Jaminan Sosial (BPJS) Keseha- peserta BPJS di NTB sebanyak tan untuk kategori Penerima 327.477 orang, maka jumlah Bantuan Iuran (PBI). Dari jum- tersebut dinilai tidak akan melah itu, sebanyak 177.589 peser- ngubah intensitas pelayanan ta BPJS di NTB yang dihapus BPJS di fasilitas kesehatan. dari data peserta. ‘’ Kita sebetulnya bertambah Demikian diungkapkan (kurang lebih) 200.000 (orang).

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Jadi tidak merugikan NTB. Undr. Nurhandini Eka Dewi, tuk manusianya yang ada imbasSp.A, MPH di Matnya,’’ sambungnya. Walaupun aram Jumat (2/8). begitu katanya, bahwa piDiterangkan, ada haknya sedang menyusun 177.589 orang standar prosedur bersama peserta BPJS di untuk menghindari masaNTB yang dihapus lah-masalah yang mungkin dari data terjadi terkait hal itu. peserta. Yaitu Sebagai informasi, orang-orang para peserta BPJS yang yang memang dinonaktifkan sudah tidak tersebut berasal aktif sejak dari 10 kabupaten/ 2014 yang kota yang ada di sebagian NTB. Rinciannya besar di Lombok dikarenaBarat 14.087 kan orang, Lombok kemaUtara 12.112 tian dan orang, Kota pindah Mataram tempat 6.057 orang, tinggal Kabupaten sesuai Bima 1.847 dengan orang, Surat Kabupaten KeputuDompu 491 san (SK) orang, Menteri Bersambung Sosial ke hal 11 Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/bay)

(Suara NTB/ars)

ILEGAL - Aktivitas di salah satu lokasi pengolahan material tambang emas ilegal di Gunung Prabu, Lombok Tengah.

Tutup Tambang Liar, Polda NTB Putus Rantai Peredaran Merkuri Mataram (Suara NTB) Setelah ditunjuk sebagai penanggung jawab penutupan Pertambangan Tanpa Izin (Peti), Polda NTB langsung bergerak.

Diawali dengan memutus rantai peredaran merkuri dan zat kimia yang dipakai untuk pemurnian emas ke titik-titik tambang liar.

Setelah itu, akan ditindaklanjuti dengan penutupan

paksa kawasan.

Sejak 2017, ada 11 kasus tambang liar skala kecil yang ditutup Polda NTB, dengan belasan ton barang bukti merkuri. Titik yang ditutup itu tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Tapi bukan berarti aktivitas Peti lainnya terhenti, justru masih sejalan dengan permintaan tingginya bahan kimia pe-

murnian emas. ‘’Peredaran merkuri ini sudah kami putus sejak 2017. Barang bukti merkuri sudah puluhan ton kita sita,’’ kata Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK kepada Suara NTB, Jumat (2/8).

Bersambung ke hal 11

Presiden Serahkan Keputusan Amnesti Nuril Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun. Prosesi penyerahan berlangsung Jumat (2/8) kemarin di Istana Bogor. Dengan demikian, Nuril resmi bebas dari jeratan pidana Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Presiden menerima Nuril Jumat pagi. Nuril diantar sejumlah tim advokasi Joko Jumadi, SH.,MH, Dr. Widodo Dwi Putro SH.,MH, Azis Fauzi, SH dan politisi PDI Perjuangan Nyayu Ernawati.

Sementara Presiden didampingi Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly dan Sekre-

taris Negara Pratikno.

Keluar dari Istana Bogor Nuril menyampaikan ucapan terima kasih. ‘’Surat resmi amnesti dari Presiden sudah diberikan tadi. Mudah-mudahan ini jadi kemenangan bersama. Terima kasih semua pihak yang membantu saya, terima kasih seluruh rakyat Indonesia,’’ kata Nuril dalam video singkat yang dikirim tim advokasinya.

Secara bergilir tim advokasi menyebut sejumlah pihak yang selama ini membantu perjuangannya, Komnas Perempuan, LBH APIK, Amnesti Internasional, DPR RI, DPRD NTB, aktivis perempuan dan Lembaga sosial di NTB termasuk pers.

Sementara Joko Jumadi melalui pesan instan menjelaskan, setelah menerima amnesti itu, pihaknya akan

segera membawa pulang Nuril. ‘’Setelah surat amnesti kami terima.

Berarti semua sudah selesai. Besok (hari ini) rencana kami sudah tiba di Lombok,’’ kata Joko Jumadi.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/ist_setneg)

Baiq Nuril (kiri) saat bertemu Presiden RI Joko Widodo dan menerima keputusan amnesti dari Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly di Istana Bogor Jumat pagi kemarin.

SUARA NTB Sabtu, 3 Agustus 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

PKL Gratis Buka Lapak di Mataram

DBD Penyakit Bawaan MENJAGA kesehatan dengan pola hidup sehat adalah bagian dari tugas bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan dan memahami pola hidup bersih harus terus dilakukan.

Lurah Mataram Barat, Lisdiyanto Tri menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk hidup dengan bersih. “Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal,” katanya usai ditemui Suara NTB, Jumat (2/8).

Strategi menjaga kesehatan warga, kata Lisdiyan(Suara NTB/viq) to, tetap mengadakan sosLisdiyanto Tri ialisasi kepada kader-kader posyandu. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kader posyandu nantinya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk hidup sehat dan bersih.

“Kita sering adakan sosialisasi untuk kader-kader posyandu. Itu kita selalu bangun. Pelayanan kesehatan masyarakat sangat penting,” katanya. Dia menegaskan sudah melakukan kerjasama dengan puskesmas, rumah sakit, dan pihak-pihak terkait untuk menghindari penyakit menular yang sering dialami masyarakat.

Masalah penyakit menular, masyarakat kelurahan Mataram Barat memang sering terjangkit Demam Berdarah (DBD). Lisdiyanto pun beranggapan, masyarakat kelurahan Mataram Barat yang terjangkit DBD tersebut disebabkan oleh bawaan dari luar. “Saat mereka berinteraksi dengan orang luar di situlah mereka kenanya, bukan dari wilayah kita. Karena DBD ini kan bawaan dari luar. Banyak warga yang ke sekolah atau ke kantor, nah di sana mereka kena. Yang bawa penyakit ini dari luar, yang kena masyarakat kita,” katanya.

Penyakit bawaan tadi lanjut Lisdiyanto, tidak bisa ditanggulangi dengan cepat. Sebab, masyarakat Mataram Barat khususnya, banyak yang berinteraksi di luar rumah. “Tapi kita selalu kasi pelajaran dan pemahaman terkait penyakit menular agar masyarakat bisa menghindarinya,” akunya.

Menurutnya, penyakit bawaan tadi bisa diantisipasi dengan menjaga teman interaksi dengan siapa, di mana, dan selalu memperhatikan kondisi lawan interaksi. Langkah itu menurut Lisdiyanto, tidak bisa dihindari dengan cepat. “Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menempatkan kesehatan pada dasar kita untuk melakukan sesuatu,” katanya memotivasi.

“Jadi, kita selalu berikan pembelajaran kepada masyarakat untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Kita akan terus sosialisaikan terkait penyakit menular itu melalui posyandu agar masyarakat kita sehat dan bisa lebih produktif,” tutupnya. (viq)

Bukan Solusi LARANGAN parkir di depan sekolah bagi kendaraan penjemput siswa, dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati. Menurut dia, larangan itu, apalagi sampai ada aksi gembok ban, dinilai bukan solusi.

Namun dia menyadari parkir di sepanjang jalan Pejanggik, khususnya di depan tiga SMP yang berlokasi di sana, menimbulkan kemacetan cukup parah. Bahkan pada kondisi tertentu cenderung mengancam keselamatan pengguna jalan. ‘’Memang sih itu jalur utama. Bukan hanya tiga SMP itu, tapi sampai perempatan Karang Jangkong. Tapi solusinya apa,’’ kata Mirdiati kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

Dia menyarankan, kalau memang kendaraan penjemput siswa dilarang parkir di depan sekolah, maka Pemkot Mataram harus menyiapkan lahan parkir khusus bagi kendaraan penjemput tersebut. ‘’Tapi kalau kita lihat lahan kosong di Kota Mataram ini sangat sulit mencari lahan yang memungkinkan,’’ ujar anggota Fraksi Partai Gerindra ini. Sehingga, kendaraan tidak menumpuk di badan jalan. ‘’Kita juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anak kalau kondisinya tetap seperti ini,’’ imbuhnya. Untuk solusi jangka pendek, Mirdiati lebih setuju kalau para siswa tetap dijemput di depan sekolah masing-masing.

Tapi dengan catatan, mereka dijemput tepat pada jam pulang sekolah. Sehingga tidak ada kendaraan penjemput siswa yang menunggu berlama-lama di badan jalan. ‘’Sebaiknya pas jam itu saja cepat dijemput,’’ cetusnya. Karena, kalau semua penjemput siswa menunggu di badan jalan dalam durasi yang cukup lama, sudah barang tentu akan menimbulkan kemacetan.

Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini mencontohkan kendaraan penjemput siswa di depan SDN 2 Cakranegara. Kendaraan para penjemput siswa parkir menggunakan hampir setengah badan jalan. Demikian pula dengan tiga SMP yang ada di Jalan Pejanggik dan SDN 6 Mataram. ‘’Kita ingin penjemput siswa ini juga tertata rapi,’’ imbuhnya.

Pada bagian lain Mirdiati melihat sanksi gembok kendaraan, terlebih menyasar para penjemput siswa harus disosialisasikan secara massif. ‘’Karena, kalau belum disosialisasikan, tiba-tiba diberlakukan, saya kira kurang pas,’’ demikian Mirdiati. (fit) Hj. Baiq Mirdiati

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan belum bisa menarik retribusi terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mataram. Tak ada aturan yang diacu membuat PKL bebas buka lapak untuk berjualan tanpa khawatir dipungut pajak atau retribusi oleh pemkot. Namun penataan perlu melibatkan lintas sektor agar kawasan tidak kumuh.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin, bahwa pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berjualan dengan membuka lapak di lokasi – lokasi tertentu. Hal ini sebagai salah satu strategi untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disadari lapangan pekerjaan tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.

Sementara, penarikan retribusi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah secara semena – mena. Harus ada payung hukum baik berupa peraturan daerah, peraturan walikota maupun peraturan kepala

daerah lainnya.

“Tidak ada aturan mau tarik retribusi,” kata Amran dikonfirmasi, Jumat (2/8).

Keberadaan PKL diakui Amran, menimbulkan kekumuhan dan pihaknya belum bisa mengendalikan secara keseluruhan. Kondisi ini sempat dikritisi oleh Dewan. Akan tetapi, kewenangan pengaturan lapak PKL tidak saja dibebankan kepada Dinas Perdagangan. Lurah, camat, Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Perhubungan memiliki peran penting mengatur lapak PKL. “Kan ada lurah dan camat.

Mereka juga memiliki tang-

pedagang. Namun demikian, Pemkot Mataram lebih mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat daripada mengejar pendapatan asli daerah (PAD).

Permasalahan di lapangan setiap dibukanya akses baru dipastikan akan muncul pedagang. Pen-

gungjawab membantu mengatur PKL,” tambahnya.

Peluang menarik retribusi pada PKL sempat didiskusikan bersama Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. H. M. Syakirin Hukmi. Retribusi PKL dapat ditarik jika penghasilannya di atas Rp300 ribu per hari. Penarikan ini perlu juga diatur sistem dan secara masif dikomunikasikan kepaH. Amran M. Amin da para

”

gendalian dilakukan dengan menata PKL. Pemberian izin PKL berdasarkan rekomendasi dari kelurahan, sehingga dikeluarkan tanda daftar usaha (TDU) PKL. Sejauh ini, dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dengan pedagang yang tergabung dalam asosiasi pedagang kaki lima (APKL) membantu pemerintah menata serta menjaga kawasan agar tidak kumuh.

“Perlu sinergitas PKL dengan pemerintah,” harapnya. (cem)

Pemkot Mataram lebih mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat daripada mengejar pendapatan asli daerah (PAD).

(Suara NTB/dok)

Distan Demonstrasikan Penggunaan Alat Tanam Padi

(Suara NTB/viq)

MINTA DIRELOKASI – Perumahan penduduk di pesisir kelurahan Tanjung Karang Permai, yang selalu dihantam gelombang pasang jika musimnya tiba. Penduduk minta pemkot merelokasi mereka.

Warga Pesisir Ampenan Minta Direlokasi Mataram (Suara NTB) Tercatat 33 Warga Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela, Ampenan minta direlokasi. Menurut warga yang tinggal di pesisir pantai, rumah mereka sering diterpa ombak saat air laut mengalami pasang.

Menurut Ketua Rukun Warga (RW), Baseron, di Kelurahan Tanjung Karang Permai, sudah 20 tahun meraka tinggal di pesisir pantai. Tak jarang rumah meraka diterjang ombak saat tanggal 15 bulan Hijriah. “Di sini kan setiap hari naik ombak, apalagi tanggal 15 itu wajib naik air laut,” kata Baseron kepada Suara NTB, Jumat (2/8).

Saat gelombang pasang, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Tanjung Karang Permai mengalami nasib yang sama. Semua barang yang ada di dalam rumah sering terendam air laut. “Kadang mereka tidak tidur dalam rumah. Mereka tinggalkan barang mereka terus tidur di depan halaman rumah yang agak jauh dari rumah mereka,” katanya.

Salah satu warga Baseron yang berprofesi sebagai nelayan, Amaq Basar mengatarakan, terkadang masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Tanjung Karang Permai ini kewalahan dengan kondisi tersebut. “Dari pengalaman yang sudah-sudah, semua warga yang ada di pesisir pantai Tanjung Karang Permai ini butuh rumah yang layak,” katanya.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra menyampaikan, masyarakat yang lama tinggal di pesisir Pantai Tanjung Karang Permai tersebut harus dipindah. “Langkahnya bagaimana, kita akan usahakan mereka pindah ke rusunawa yang ada di Mataram,” tuturnya.

Sebelumnya, menurut Cahya, akan melakukan pendataan terlebih dahulu terkait kondisi di lapangan. Banyak dari mereka awalnya tidak mau dipindah lantaran sudah lama menetap di pesisir.

“Takutnya kalau ada pembangunan meraka pasti

akan digusur. Solusinya kita akan pikirkan nanti, kita akan pindah atau bagaimana?” lanjut Cahya.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Asnayati dalam hal ini memandang bahwa, mengatasi masalah tersebut bukan perkara gampang. “Permasalahan ini kita akan koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mau gak mereka tinggal di rumah susun? Kalau memang dia sebatang kara dia punya permasalahan sosisal. Dia seharusnya tinggal di rusunawa,” kata Hj. Asnayati.

Menurut Asnayati, saat ini yang harus dilakukan ialah melakukan koordinasi dengan lurah, camat, dan pihak terkait. Nantinya, lanjut Asnayati, semua duduk bersama dan berembuk bersama untuk menanggulangi masyarakat pesisir. “Lurah terkait harus koordinasi, seperti itu. Memang tidak sesederhana memindahkan. Lurah harus bersurat ke PUPR terlebih dahulu,” katanya.

“Dari Dinsos sendiri siap membantu dari segi sosial. Kalau tempat tinggal bukan kewenagan kita. Kita harus koordinasi dengan lurah, camat, dinsos, PUPR, kalau bisa dengan Ketua DPR agar bisa selesai,” lanjut Asnayati.

Dari informasi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahul Rahman mengatakan ketidaktahuannya terkait kondisi 33 warga yang tinggal di pesisir pantai Tanjung Karang Permai tersebut. Ia berpandangan, jika benar terkait masalah tersebut, maka itu adalah tugas Dinas Peremahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim). “Terkait pemukiman waga nelayan yang ada di sana, itu adalah tugas dinas Perkim,” kata Miftahul.

Kendati demikian lanjut Miftahul, Dinas PUPR akan segera mencari informasi terkait permasalah tersebut. “Kita akan omongkan dengan Perkim dulu. Belum kita paham posisinya, nanti kita informasikan terkait itu. Karena nelayan itu kebijakan Perkim bukan PUPR,” tuturnya. (viq)

Temu Kader Kecamatan Sekarbela

Pendewasaan Usia Perkawinan Harus Intens Disosialisasikan Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, intens menggelar pertemuan kader tiap tiga bulan. Kader didorong secara masif mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah pernikahan dini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKB yang juga Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyampaikan, pertemuan kader secara rutin digelar setiap tiga bulan sekali. Pertemuan ini sekaligus mengevaluasi capaian program sekaligus memasyarakatkan program

kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

“Ini pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali. Kita juga mengevaluasi cakupan apakah sesuai target atau tidak,” kata Evi dikonfirmasi, Jumat (2/8).

Kader memiliki etos kerja tinggi. Program KKBPK berjalan dengan baik meskipun tidak diawasi. Kinerja kader perlu diapresiasi dan tetap diberikan motivasi untuk membantu pelaksanaan program pemerintah. “Jujur, saya bangga menjadi bagian dari kader. Walaupun saya cuma sebentar,” ungkapnya haru.

Evi menegaskan, kader me-

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ist)

PENGARAHAN - Plt Kepala DPPKB Kota Mataram, Hj. Baiq Evi Ganevia memberikan pengarahan pada pertemuan kader di Kecamatan Sekarbela, Kamis (1/8).

miliki tugas penting di masyarakat. Mereka didorong agar inten mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan. Dimana, perempuan menikah pada usia 21 tahun dan laki – laki 25 tahun.

Program ini merupakan langkah pemerintah mencegah pernikahan dini di tengah masyarakat.

Meski tidak disebutkan angka pasti pernikahan dini di Kota Mataram, Evi mengatakan, dampak pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun psikologi.

“Termasuk pendewasaan usia perkawinan juga dijelaskan,” tandasnya.

Selain itu, pelayanan konseling, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur terhadap pentingnya pengaturan kelahiran disampaikan kepada para kader. Peran serta kader dan masyarakat dibutuhkan untuk mendorong masyarakat terutama pasangan usia subur mengubah pola pikir untuk mengatur jarak kelahiran. Artinya, pasangan usia subur sebelumnya menggunakan non metode kontrasepsi jangka panjang beralih ke metode kontrasepsi jangka panjang. Seperti penggunaan implant dan IUD. Langkah untuk mengatur kelahiran agar melahirkan generasi sehat dan cerdas. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram mendemonstrasikan penggunaan transplanter atau alat tanam padi. Penggunaan teknologi mampu mempercepat proses tanam dan menghemat biaya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana menjelaskan, bimbingan teknis sekaligus demo penggunaan transplanter untuk memberikan pemahaman kepada petani. Selama ini cenderung petani menanam padi secara manual. Dari segi waktu dan biaya lebih mahal.

Beda halnya dengan menggunakan alat penanam padi akan mempercepat, menghemat biaya dan tenaga. “Selama ini yang menjadi kendala adalah terbatasnya jumlah pekerja. Alat ini akan membantu mempercepat proses tanam,” kata Elya dikonfirmasi, Jumat (2/8).

Rupanya sambung Elya, petani cukup antusias melihat alat tersebut bekerja. Petani perempuan tertarik dapat mengoperasikan alat tersebut. Selain mudah, juga lebih

cepat menanam padi. “Ndak perlu lama – lama. Cukup pakai alat itu banyak padi yang ditanam,” tandasnya.

Selain bimbingan teknis dan demo penggunaan alat tanam padi, Distan juga memberikan bantuan kepada gabungan kelompok tani di se – Kota Mataram. Bantuan diberikan berupa handtractor, tractor dan transplanter. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan melalui anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kota Mataram. “Sebagian bantuan pusat, provinsi dan dari APBD,” tandasnya.

Khusus bimteks tersebut diprioritaskan bagi Gapoktan yang telah siap proses tanam. Pihaknya turun ke Gapoktan di Kecamatan Sandubaya dan memberikan dua alat pertanian.

Bantuan diberikan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Disamping itu, menekan pembiayaan maupun dari sisi waktu tanam. Sehingga, petani mendapatkan keuntungan dan hasil yang berkualitas. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

ALAT TANAM - Kelompok tani di Kecamatan Sandubaya mencoba menanam padi menggunakan transplanter barubaru ini. Penggunaan teknologi akan mempercepat dan mempermudah proses tanam padi. Selain itu, biaya dibutuhkan akan lebih kecil dibandingkan secara manual.

Pemkot Belum Bisa Bayar Gaji P3K Mataram (Suara NTB) Ketidakjelasan tahapan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari pemerintah pusat berdampak ke daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk membayar gaji maupun tunjangan mereka terancam menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Pemkot Mataram memiliki jatah rekrutmen P3K sekitar 60 orang lebih. Dari hasil seleksi yang memenuhi passing grade atau nilai standar sekitar 51 orang. Proses pemberkasan kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati ditemui, Kamis (1/8) masih menunggu peraturan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi maupun dari Badan Kepegawaian Negara.

“Kita masih nunggu peraturan teknisnya. Sampai sekarang belum kita tahu tahapan selanjutnya,” kata Nelly.

Tindaklanjut perekrutan P3K sebelumnya dipertanyakan oleh masing – masing daerah pada rapat koordinasi tersebut. KemenpanRB dan BKN memberikan jawaban bahwa masalah data serta daerah yang belum siap menganggarkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan.

Pemerintah pusat rupanya menunggu kesiapan seluruh daerah baru kemudian dikeluarkan aturan secara teknis. Alasan demikian kata Nelly, tidak bisa disamaratakan dengan daerah lain. Pemkot Mataram yang telah menganggarkan di APBDP harus disegerakan.

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati “Kita ibarat ini anggaran kinerja. Kalau tidak terealisasi nanti jadi tanda tanya padahal sudah dianggarkan,’’ terangnya.

Pemerintah pusat mestinya memprioritaskan daerah – daerah yang telah siap dari sisi anggaran maupun dokumennya untuk mengeluarkan aturan teknis, sehingga segera ditindaklanjuti.

Resikonya, jika belum terealisasi hingga akhir tahun.

Maka anggaran telah dialokasikan sekitar Rp2 miliar lebih untuk gaji serta tunjangan P3K akan menjadi Silpa.

“Ini bukan salah kita. Tapi kesalahan pusat karena belum mengeluarkan pertek untuk pemberkasaan,” sesalnya. Disampaikan, jika harus menunggu tahun depan kondisinya apa berbeda. Seperti Pemkot Mataram yang telah menganggarkan kemudian penggajian di tahun depan dinilai tidak relevan. Sementara, guru maupun tenaga penyuluh telah bekerja selama satu tahun. (cem)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 3 Agustus 2019

Halaman 3

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

DPRD Tetapkan Perda Nota Keuangan dan Perubahan APBD Kota Mataram 2019

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Jumat (2/8) siang menyetujui nota keuangan dan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 dalam rangkaian rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha.

Paripurna ini menjadi rapat paripurna terakhir bagi anggota DPRD Kota Mataram periode 2014 – 2019. Laporan hasil kerja gabungan komisi Dewan yang disampaikan oleh Sekretaris gabungan komisi, Abd Rahman, SH., merinci nominal perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019.

1. Pendapatan a. Semula Rp. 1.415.514.878.040,00 b. Bertambah Rp. 60.551.129.620,00 Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.476.066.007.660,00 2. Belanja a. Semula Rp. 1.446.318.322.600,25 b. Bertambah Rp. 109.757.533.923,89 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.556.075.856.524,14 Defisit setelah Perubahan Rp. ( 80.009.848.864,14 ) 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1. Semula Rp. 41.696.539.919,25,2. Bertambah Rp. 50.810.808.944,89,Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 92.507.348.864,14,b. Pengeluaran 1. Semula Rp. 10.893.095.359,00,2. Bertambah Rp. 1.604.404.641,00,Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 12.497.500.000,00,Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 80.009.848.864,14 Dewan juga memberikan delapan poin catatan kepada eksekutif. Yakni : 1. Terhadap program penanganan sampah, agar Pemerintah Kota Mataram terus melakukan langkah strategis melalui sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat, memfasilitasi pengembangan inovasi upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah, menetapkan program terpadu pelayanan persampahan pada seluruh kelurahan, dan pelaksanaan program Bank sampah untuk mendukung kebijakan strategi penanganan sampah sebagaimana dia-

tur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Terhadap permasalahan bidang pendidikan di Kota Mataram, agar Dinas Pendidikan Kota Mataram melakukan langkah penyelesaian berdasarkan pemenuhan skala prioritas yang diarahkan untuk pemenuhan perbaikan sarana sekolah pasca gempa, pembenahan kualitas SDM, tata kelola pendidikan, dan Sarana Prasarana Pendidikan, yang berkaitan dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidikan, Implementasi Kurikulum K-13 Revisi, UNBK, PPDB, peningkatan Kompetensi Guru, pemenuhan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), pemenuhan sarana prasarana sekolah ( RKB, Ruang Perpustakaan, Tempat Ibadah, dan Fasilitas Sanitasi Sekolah ), serta pemenuhan media/ ruang ekspresi kesiswaan yang berbasis pada seni dan budaya.

3. Disarankan kepada Eksekutif untuk menempatkan satgas pertamanan untuk menjaga taman kota agar tetap indah dan tidak disalah gunakan untuk berbuat negatif.

4. Disarankan kepada Eksekutif untuk menata RTH Pagutan menjadi Taman Kota yang akan menambah ruang publik. ( aktifitas public seperti rekreasi dll ) 5. Disarankan adanya peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Kota Mataram mengingat masih terjadi keluhan-keluhan masyarakat seperti kesulitan mendapatkan kamar, pelayanan pada UGD, percepatan informasi pelayanan, parkir, dll.

6. Disarankan kepada Eksekutif untuk proaktif melakukan koordinasi dengan perusahaan agar dapat berkontribusi melalui dana CSR dalam menangani masalah sampah, Pendidikan, olahraga, dll.

7. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan mencegah kebocoran pajak dan retribusi parkir, disarankan untuk terus melakukan validasi potensi, inovasi dan perbaikan system serta melakukan pengkajian dan uji coba terhadap pemberlakuan kartu/ surat berharga parkir sebagai pengganti karcis parkir. Hal tersebut sejalan dengan penerapan system non cash.

8. Disarankan untuk melakukan upaya secara progresif dan tersistem untuk menggenjot peningkatan serapan anggaran sehingga realisasi APBD Tahun 2019 dapat melampaui Tahun Anggaran 2018.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam pendapat akhir kepala daerah menyampaikan, berbagai masukan, saran, dan pandangan yang diterima menjadi wujud kesamaan pandang antara eksekutif dan legislatif dalam menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, serta adanya upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dalam merajut masa depan yang lebih baik.

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin rapat paripurna penetapan Perda nota keuangan dan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersalaman dengan Sekretaris gabungan komisi-komisi Dewan, Abd Rachman usai membacakan laporan hasil kerja gabungan komisi-komisi Dewan ‘’Insya Allah, langkah dan upaya yang kita lakukan akan bermanfaat bagi lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada tahun-tahun mendatang terutama sekali untuk mengakomodir beberapa program/kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Mataram yang berkembang kian dinamis,’’ demikian Walikota. (fit/*)

Siap Maju, Selly Tunggu Lamaran Parpol Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., terus didorong maju di Pilkada Mataram 2020 mendatang. Hal itu diketahui dari hasil serapan aspirasi yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan Kota Mataram, bahwa nama Selly cukup kuat diinginkan masyarakat untuk maju sebagai kandidat bakal calon Walikota.

(Suara NTB/why)

NOTA PEMBELAAN - Staf KUA Gunungsari terdakwa pungutan dana bantuan masjid terdampak gempa Lalu Basuki Rahman usai menyampaikan nota pembelaan dalam sidang, Jumat (2/8).

Kasus Dana Bantuan Masjid Gempa Lombok, Basuki Kembalikan Rp19 Juta Mataram (Suara NTB) – Terdakwa Lalu Basuki Rahman menyampaikan nota pembelaannya atas tuntutan pidana perkara pungutan dana bantuan masjid terdampak gempa. Staf KUA Gunungsari Lombok Barat ini mengembalikan uang Rp19 juta yang pernah dipungutnya dari pengurus masjid. Harapannya, Basuki mendapat putusan yang adil dari hakim.

Hal itu disampaikan penasihat hukumnya Deni Nur Indra dikonfirmasi Jumat (2/8) kemarin. Nota pembelaan Basuki sudah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Deni menyebutkan bahwa Basuki mengembalikan Rp10 juta ke Masjid Baiturahman Limbungan Gunungsari; Rp 5 juta ke Masjid Dusun Medas Bedugul; dan Rp4 juta ke Masjid Quba Taman Sari.

“Pengembalian uang itu diharapkan menjadi pertimban-

gan majelis hakim memberi putusan yang seadil-adilnya untuk Pak Basuki,” jelas Deni.

Pengembalian itu, sambung dia, dibuktikan dengan nota kuitansi bermaterai Rp6.000.

Selain itu, Basuki juga menyerahkan bukti pembelian kredit satu sepeda motor Yamaha Vario. Hal itu untuk menunjukkan bahwa motor yang disita sebagai barang bukti itu bukan hasil dari kejahatan. “Itu waktu tertangkap tangan memang ditemukan uang di dalam motornya. Tapi itu motornya dia yang dia beli sendiri. Bukan dengan uang dari hasil memungut itu,” jelasnya.

Ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra kemudian memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas pledoi terdakwa atau replik. Sidang bakal digelar lagi pada Selasa pekan depan.

Sebelumnya jaksa penuntut umum Nurul Syuhada mengajukan tuntutan pidana ter-

hadap Basuki dengan penjara selama dua tahun enam bulan.

Serta pidana denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Basuki menyampaikan apabila pengurus masjid tidak menyerahkan syarat pungutan tersebut maka bantuan akan dialihkan ke masjid lain. Total dana yang diambil Basuki Rp49 juta, sebagiannya disetor ke terdakwa M Ikbaludin, Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat.

Basuki tertangkap tangan sedang mengambil pungutan dari pengurus Masjid Baiturrahman Limbungan, Gunungsari, Lombok Barat pada Senin (14/1) sebesar Rp10 juta.

Basuki diduga memungut dari empat antara lain, masjid Masjid Nurul Huda mendapat Rp100 juta dipotong Rp20 juta, Masjid Al-Ijtihad menerima bantuan Rp50 juta dan dipotong Rp10 juta, serta Masjid Quba’ dimintai kembali Rp9 juta dari total Rp50 juta yang diterima. (why)

Pilkada Sumbawa

PAN Lakukan Penjajakan Lintas Partai Mataram (Suara NTB) Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam alias BJS, menyatakan partainya terus bergerilya membangun komunikasi politik lintas partai politik untuk membangun koalisi dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di Kabupaten Sumbawa.

“Sejauh ini kami masih pada tataran melakukan komunikasi politik, karena semuanya masih berada pada sikon biasa saja, mengingat waktunya masih lama,” ujar BJS yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (1/8).

Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbawa dan Sumbawa Barat ini mengatakan, komunikasi yang dibangun PAN tersebut hampir dengan seluruh parpol atau pun bakal calon yang digadang-gadang maju dalam kontestasi Pilkada Sumbawa.

“Pertemuan-pertemuan yang kami bangun ini masih bersifat silaturahmi. Belum kepa-

da menunjuk siapa,” ujarnya.

Meski dirinya diminta maju dalam kontestasi Pilkada. Namun, ia melihat semuanya masih dalam kondisi cair. Bahkan, belum ada bakal calon resmi yang sudah terkunci. “Saya kira semuanya masih cair. Belum ada yang final, masih pada tahap penjajakan, saling kenal dan menyatukan persepsi,” katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa partainya sangat terbuka dan menjalin komunikasi dengan semua pihak. Terlebih tetap fokus pada tiga aspek sebagai tolak ukur untuk maju di arena Pilkada 2020. Menurut BJS, tidak menutup kemungkinan akan ada bakal calon dari kaderkader PAN Sumbawa.

“Meski kita mengedepankan kader, kita juga tidak menutup mata ada calon di luar partai yang bisa dijadikan calon yang nantinya diusung.

Meskipun saya kira di Kabupaten Sumbawa dari awal pemilu langsung, PAN selalu usung kadernya,” ucapnya.

Menurutnya, waktu Pilkada semakin dekat. Pihaknya akan mulai bergerak sekitar September. Termasuk dalam memikirkan pembentukan desk/tim pilkada. “Kita akan bicarakan dan tentu akan ada proses diawali dengan rapat koordinasi di Sumbawa. Apakah kita akan buat desk atau tim pilkada dan sebagainya yaitu dinamika nantinya. Ya, karena apa, ketika kami belum membuat itu berarti belum ada titik temu bakal calon,” jelasnya.

Namun demikian, jika dalam perjalanannya, PAN sudah menentukan sosok figur bakal calon yang pas dan dinilai layak, maka PAN tidak akan membuka penjaringan.

Melainkan langsung akan diumumkan kepublik arah dukungan PAN tersebut.

“Karena itu kami tidak mau membuat kepura-puraan politik. Saya kira ketika partai sudah ada bakal calon yang memang dikunci, kita tidak perlu membuka penjaringan dan sebagainya itu,” pungkasnya. (ndi)

Selly yang dikonfirmasi tekait hasil serapan aspirasi PDIPerjuangan itu, mengaku bersyukur jika dirinya mendapat dorongan dari masyarakat untuk memimpin Kota Mataram.

Ia sangat bersyukur jika masyarakat Kota Mataram menilainya layak untuk mencalonkan diri sebagai walikota.

“Kata siapa bilang begitu, saya belum pernah bicara (dengan partai). Tapi ya kalau nama saya ada disebut, ya alhamdulilah,” katanya Selly yang dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna penetapan APBD-Perubahan 2019 di DPRD NTB, Jumat (2/ 8) kemarin.

Meskipun namanya sudah cukup ramai dibicarakan sebagai salah satu kandidat bakal calon walikota Mataram, sejauh ini dirinya belum pernah membangun komunikasi politik dengan orang-orang partai. Bahkan dengan PDI-Perjuangan sendiri.

Karena itu dirinya tidak bisa

memberikan pernyataaan lebih jauh terkait dengan pecalonan dirinya sebagai kandidat bakal calon Walikota Mataram.

“Kalau orang partai yang bicara seperti itu, ya tanya dong sama orang politik, saya kan ini birokrat, beda dengan politisi, ndak mungkin saya yang bicara politik,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Istri Ketua DPD PDI-Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat itu, dirinya menyadari sebagai seorang birokrat, tidak boleh bicara terkait politik praktis.

Menurutnya jika partai politik menginginkan dirinya tampil di Pilwakot Mataram, maka harusnya parpol yang datang untuk melamar dirinya. Sebab dirinya adalah ASN, maka ia tidak bisa aktif membangun komunikasi dengan parpol.

“Tapi sampai sekarang belum ada lamaran (parpol) ini, kan kita posisinya tunggu lamaran, karena ndak boleh kita birokrat yang melamar, kalau dilamar ya kenapa

tidak (maju),” tegasnya.

Ditempat terpisah, PDI-Perjuangan Kota Mataram telah melakukan penyerapan aspirasi terkait dengan sosok figur yang diharapkan oleh masyarakat untuk memimpin ibu kota Provinsi NTB itu lima tahun ke depan. Hasilnya adalah nama Putu Selly cukup kuat dinginkan menjadi Walikota Mataram oleh masyarakat.

“Kalau mengenai calon, kita sudah perintahkan jajaran partai untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait sosok calon yang diharapkan. Terus terang saja di bawah memang aspirasinya seperti itu (calonkan Selly) ada, cukup kuat,” kata Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Mataram, Ir. Made Slamet kepada Suara NTB. Hanya saja pihaknya masih menahan diri untuk tidak mengungkapkannya ke publik. PDIP akan menyampaikan pada momentum yang tepat. Sesuai tahapan Pilwakot. “Tapi kan saya masih simpan. Sudah kita

(Suara NTB/dok)

Hj. Putu Selly Andayani kantongi, belum kita sampaikan. Nanti pada waktunya akan kita bahas di internal dulu dan kami juga belum ada bicara apa-apa dengan figurfigur ini,” jelasnya.

Menurut anggota DPRD NTB itu, meskipun di internal partainya sudah mengantongi nama Selly. Akan tetapi, partainya juga belum mau terlalu dini untuk mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendukung Selly, mengingat yang bersangakutan merupakan ASN aktif. (ndi)

Kasus Narkoba 2,98 Kg

Jaksa Anggap Vonis Penjara 19 Tahun Dorfin Sudah Adil Mataram (Suara NTB) – Vonis terhadap banding WNA Perancis Dorfin Felix turun menjadi 19 tahun dari semula hukuman mati. Kejati NTB memberi sinyal tidak akan memperpanjang upaya hukum terhadap pengimpor narkoba 2,98 kg ini. Sebab, tuntutan jaksa sebelumnya 20 tahun penjara.

Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTB Hr

Batubara menyatakan, akan mempelajari dulu vonis banding Pengadilan Tinggi NTB. Tetapi pada prinsipnya bagi jaksa vonis itu sudah cukup.

“Sudah memenuhi rasa keadilan menurut kita. Karena tuntutannya kan sebelumnya 20 tahun,” ucapnya dikonfirmasi Jumat (2/8) kemarin.

Dia menyebutkan, hukuman itu bisa berubah manakala terdakwa mengajukan kasasi ke mahkamah agung. Tetapi tidak untuk jaksa penuntut umum. “Kalau kita sudah sesuai SOP,” sebutnya.

Menurut Batubara, upaya jaksa yang tidak ngotot mempertahankan putusan pengadilan tingkat pertama karena langkah penuntutan sesuai dengan standar prosedur operasional.

Prosedur standar itu, kata dia, mencakup tuntutan pidana badan maksimal 20 tahun untuk kasus dengan barang bukti narkoba 3 kg. “Kecuali sudah ekstraordinari di atas 5 kg itu hukum a n mati,” paparHr Batubara nya.

Dalam pasal 113 UU RI No 35/2009 tentang narkotika, mengatur hukuman pidana badan paling lama 20 tahun, atau pidana mati untuk barang bukti di atas lima gram.

Begitupun juga dengan unsur identitas pelaku mengimpor narkoba masuk ke wilayah Indonesia. Menurutnya pasal dalam UU narkotika tidak memandang siapapun. Termasuk memberi tuntutan lebih berat untuk pelaku warga negara asing.

Pengimpor narkoba 2,98 kg asal Perancis Dorfin Felix mendapat hukuman lebih ringan. Hal itu setelah hakim banding Pengadilan Tinggi NTB memvonisnya lebih rendah dari Pengadilan Negeri Mataram. Dari semula hukuman mati menjadi pidana penjara 19 tahun.

Putusan banding tersebut ditetapkan majelis hakim dengan ketua DR Zainuddin beserta hakim anggota Gusti Lanang Dauh dan Miniardi.

Tertuang dalam amar yang diputuskan Senin (29/7) lalu dengan nomor 38/PID.SUS/ 2019/PT MTR. Hakim banding menyatakan menerima banding jaksa penuntut umum dan terdakwa. Amar putusannya mengubah putusan Pengadilan Negeri Mataram. Isinya, men-

yatakan Dorfin terbukti bersalah mengimpor narkotika bukan tanaman melebihi lima gram.

Dorfin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan mengimpor sabu, amphetamine, ketamine, dan metilendioksimetamfetamina atau ekstasif dengan total beratnya 2,989 gram atau setara 2,98 kg. Untuk menyelundupkan barang haram itu, Dorfin menerima upah 5.000 euro atau setara Rp87 juta.

Dorfin membawa dua koper dari Lyon, Perancis menuju Jakarta, Indonesia. Pesawat Lufthansa yang ditumpanginya lebih dulu transit di Frankfurt, Jerman dan Singapura dalam penerbangan Kamis 20 September 2018.

Dorfin tiba di Lombok sehari kemudian. Narkoba di dalam kopernya akhirnya terdeteksi mesin x-ray Lombok International Airport meskipun sudah lolos di dua bandara sebelumnya.

Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Dorfin selama 19 tahun dan pidana denda Rp10 miliar. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan maka Dorfin wajib menggantinya dengan penjara selama satu tahun. (why)

SUARA NTB Sabtu, 3 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

DAK Tak Bisa Cair

Dishub Lotim Akui Dua Kali Gagal Tender Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Timur (Lotim), M. Zaini mengklarifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Laut Lombok Timur (Lotim) yang tidak bisa dicairkan, karena sudah melampaui batas waktu. Diakuinya, DAK senilai Rp 900 juta untuk pengadaan dua paket kapal perintis ini kembali gagal tahun 2019. Masing-masing Rp450 juta dan Rp 350 juta. Sebelumnya tahun 2018 juga tidak bisa dibelanjakan pun karena persoalan sama.

Menjawab Suara NTB, Jumat (2/8), Zaini mengungkapkan, kenyataan tersebut terjadi karena semua yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini setengah hati dalam melaksanakan. Tidak saja di lingkup

Dishub, namun juga di unit layanan pelelangan (ULP) yang dimungkinkan terlalu banyak menangani proyek.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim yang belum lama menja-

bat sebagai Kepala Dishub ini mengaku baru mengetahui kejadian tersebut. Seperti apa perencanaannya belum diketahui.

Termasuk, bagaimana hubungannya dengan perencanaan dan kaitannya juga dengan konsul-

tan dirinya tidak tahu.

Menurutnya, tidak mungkin terlambat kalau antara dinas dengan dengan konsultan perencana bersama dengan ULP matang dalam melakukan perencanaan. ‘’Terjadi keterlambatan itu bisa jadi karena keterlambatan perencanaan tersebut,’’ ungkapnya.

Dikatakan, kegagalan tender pada tahun 2018 setahun sebelumnya ini semestinya bisa menjadi cambuk bagi dinas maupun pihak terkait lainnya dan menjadi koreksi apa

yang sudah lemah. Dengan demikian, semua pihak terkait bisa membenahi diri, sehingga tidak terulag.

Ke depan, pihaknya sangat mengharapkan pusat memberikan lagi DAK ini. Namun, sebelum tender akan disiapkan segala kebutuhan dengan matang dan dibangun kerjasama yang baik, sehingga pengadaan kapal perintis ini bisa kembali diadakan di Lotim untuk menambah jumlah armada transportasi laut. “Intinya ke depan tidak boleh gagal

lagi, kita sesalkan terjadi gagal lagi karena ini sudah kronis,” demikian Zaini.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Hasni yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pelaksanaan DAK yang gagal dicairkan ini harus menjadi koreksi dari instansi terkait. Mengenai dana dipastikan tidaklah menjadi soal.

Persoalan utamanya adalah belum tersedianya data kontrak sampai dengan batas

waktu yang telah ditetapkan.

“Itu yang tidak bisa dipenuhi oleh Perhubungan, karena begitu lewat batas waktu itu close dia punya sistem,” paparnya.

Anggapan Kementerian Keuangan, sudah tidak bisa untuk mencairkan.

Diberitakan Suara NTB sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Syarwan menjelaskan, batas waktu pencairan DAK fisik bersifat langsung atau sekaligus pada tanggal 21 Juli 2019. (rus)

Lima Perusahaan Ajukan Pembelian Tembakau Formulasi Baku Juklak DAK PEMERINTAH daerah kerap menjadi kambing hitam atas tidak terserapnya Dana Alokasi Khusus (DAK) secara maksimal. Padahal, progres pencairan DAK yang selama ini menjadi sorotan kerap terkendala oleh perubahan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) pencairan DAK dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat menyusun formulasi baku yang mengatur realisasi DAK di daerah.

Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., Jumat (2/7) kepada war(Suara NTB/ari) tawan, mengakui inkonsisHeryanto tensi regulasi yang dikeluarkan pusat kerap menyulitkan pemerintah daerah untuk merealisasikan DAK lebih cepat. Terhadap perubahan regulasi di tengah jalan itu, menjadi satu kendala tersendiri, sehingga DAK di daerah menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang dananya harus kembali lagi ke pusat.

“Faktor permasalahannya dari pusat itu sendiri. Orang mau eksekusi tidak bisa, karena perubahan juklak/juknis di tengah jalan. Mau kita ubah lagi, tapi APBD ‘kan sudah selesai di bahas,” ujar Heryanto.

Menurut dia, kendala tersebut tidak berdampak bagi satu daerah saja melainkan terjadi se-Indonesia. Sebagian daerah ada yang bisa menyesuaikan, namun lebih banyak merepotkan dalam proses pencairannya.

Akibat perubahan regulasi di tengah jalan itu, daerah terpaksa membuat Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar hukum pencairan di OPD. Selain itu, program rutin yang sudah direncanakan juga terganggu karena penyesuaian tersebut. Tidak bakunya juklak/juknis DAK ini juga memaksa daerah membuat perencanaan kegiatan hingga 3 kali perubahan dalam setahun.

Padahal secara normatif, penyusunan APBD murni, APBD - P merupakan satu hal yang sangat merepotkan bagi TAPD. Persoalan akan tambah pelik dengan adanya perubahan itu.

“Misalnya sekarang ini, kita mau selesai APBD-Perubahan, terus muncul juklak/juknis DAK, ternyata berubah dari APBD-P ini. Padahal itu sudah kita sesuaikan, jadi celah mana yang kita ambil karena ini sudah selesai ‘kan begitu,” jelasnya.

Ia berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kendala di daerah tersebut. Pusat kata dia, seharusnya membuat perencanaan baku. “Menurut saya, kalau ada perubahan seperti itu, ya jelas 100 persen (DAK) tidak bisa dicairkan. Kalau dicairkan pun, maka akan menimbulkan permasalahan hukum. Karena artinya jika mereka melakukan itu (pencairan), pasti tidak seusai juklak/juknis yang terbaru,” tegasnya.

Untuk KLU sebagai daerah terdampak gempa, keterlambatan pencairan DAK fisik yang berdampak pada munculnya Silpa DAK masih ditoleransi. Di mana, daerah mendapat realisasi kebijakan. Bahwa, Silpa DAK fisik tidak menjadi bagian dari nominal pengurangan untuk DAK berikutnya. Sebelum ada relaksasi, Silpa tersebut menjadi pengurang transfer dari DAK tahun berikutnya. “Jadi terkesan sebagai hukumanlah,” imbuh Heryanto. (ari)

Dinas PUPR Efisiensi DAK Rp8 Miliar

(Suara NTB/ari)

H. M. Zaldy Rahadian

Tanjung (Suara NTB) Progres Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sejauh ini cukup positif. Meski realisasi sejauh ini baru Rp 26,7 miliar atau 10,27 persen dari total pagu DAK Rp 260,19 miliar, namun di sejumlah dinas sudah mulai menunjukkan geliat. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, pagu DAK yang ada di OPD tersebut mampu mencatatkan efisiensi sebesar Rp 8 miliar lebih.

“Untuk DAK, sudah terkontrak semua, uang muka juga sudah dicairkan,” ungkap Kepala Dinas PUPR KLU, H. M.

Zaldy Rahardian, ST., Jumat (2/8).

Ia menjelaskan, total pagu DAK yang teralokasi ke Dinas PUPR sebesar Rp 74,120 miliar lebih. Dari jumlah itu, anggaran terkontrak sebesar Rp 65,992 miliar lebih. Artinya, dari pagi DAK terdapat sisa kontrak (efisiensi) sebesar Rp 8 miliar lebih.

Zaldy merinci, dari Pagu DAK sebesar Rp 74,12 miliar tersebut teralokasi ke dalam tiga jenis DAK, yakni DAK penugasan, DAK reguler dan DAK afirmatif.

DAK penugasan teralokasi pagu sebesar Rp 43,700 miliar lebih, dengan kontrak sebesar Rp 39,117 miliar dengan sisa dana Rp 4,582 miliar lebih. Pada DAK Penugasan, anggaran terbagi ke dalam beberapa kegiatan, yakni infrastruktur jalan sebesar Rp 17,384 miliar lebih, Pengairan Rp 20,008 miliar lebih, Penyediaan Sarana Air Minum (SPAM) Rp 2,683 miliar dan Sanitasi sebesar Rp 3,623 miliar.

Sementara itu, pada DAK Reguler teralokasi pagu sebesar Rp 15,702 miliar dengan pembagian dana mengarah ke infrastruktur jalan sebesar Rp 14,011 miliar dan SPAM sebesar Rp 1,691 miliar lebih.

Terakhir pada DAK Afirmasi, teralokasi pagu sebesar Rp 14,717 miliar lebih, dengan pembagian untuk infrastruktur jalan transportasi perdesaan sebesar Rp 8,474 miliar, SPAM Rp 2,941 miliar dan Sanitasi sebesar Rp 3,302 miliar. “Kita optimis seluruh pekerjaan akan selesai tepat waktu. Kalau di PU dana DAK sudah jalan semua, saya tidak tahu kalau di dinas yang lain,” ujarnya.

Dinas PUPR merupakan salah satu OPD yang paling cepat merespon pencairan DAK. Awal ULP membuka pelelangan, hampir 80 persen paket kegiatan yang ada di PU sudah ajukan untuk ditender.

“Karena dari awal kita sudah siapkan secara matang, perencanaannya sudah jalan, tinggal dilengkapi dengan administrasi lain sehingga lelang bisa cepat,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Memasuki musim panen tembakau tahun ini. Sejumlah perusahaan mulai melayangkan permintah untuk pembelian. Sementara di satu sisi untuk pembelian harga tembakau belum ada kepastian harga dikarenakan belum dilakukan rapat harga antara pemerintah, perusahaan dan petani tembakau itu sendiri.

Kendati demikian, harga tembakau tahun ini mengalami kenaikan sebagaimana harapan dari para petani. “Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat harga,”terang Kepala Dinas Pertanian Lotim, Ir. H. Abadi, Jumat (2/8).

Disebutkannya, dari jumlah perusahaan saat ini di atas 16 perusahaan yang biasa membeli tembakau petani di Lotim, yang sudah mengajukan pembelian sekitar 5 perusahaan dengan meminta rekomendasikan dari Dinas Pertanian.

“Masalah harga belum dipastikan namun secepatnya akan dilakukan sehingga perusahaan dapat membeli tembakau petani berdasarkan keputusan bersama,”jelasnya Sementara, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Sahabudin mendorong supaya segera dilakukan rapat harga. Jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dapat merugikan perusahaan-perusahaan mitra, petani serta sejumlah dampak negatif lainnya.

Ditegaskannya, pemerintah juga harus memperhatikan perusahaan-perusahaan yang mengajukan pembelian.

Terutama keberadaan perusahaan-perusahaan dari luar atau bukan mitra yang membeli tembakau di Lombok tanpa melakukan kemitraan.

Apabila pemerintah membi-

(Suara NTB/yon)

TEMBAKAU - Petani tembakau di Lotim sedang melakukan perawatan terhadap tembakaunya. Saat ini terdapat lima perusahaan yang sudah mengajukan pembelian. arkan hal itu terjadi, maka akan sangat merugikan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kemitraan dengan petani sejak lama.

Dicontohkan Lalu Sahabudin, dampak yang dapat terjadi misalnya peluang kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan mitra. Misalnya, petani tembakau yang dibina oleh masing-

masing perusahaan yang sudah melakukan kemitraan sudah diberikan fasilitas terhadap petani, seperti memberikan pupuk, bahan bakar, dana serta material-material yang lain. Sehingga menjadi kekhawatiran pula apabila perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kemitraan dan membeli tembakau petani, maka akan men-

jadi masalah dikemudian hari karena tidak adanya keseimbangan maupun kesetaraan antara petani tembakau dengan pihak perusahaan.

Untuk itu, apabila hal tersebut dibiarkan terjadi secara terus menerus, maka besar kemungkinan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kemitraan akan merasa bosan

karena apa yang sudah dikeluarkannya tidak kembali, bahkan bisa saja mengalami defisit. Dengan demikian, APTI berharap kepada pemerintah untuk secepatnya melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung ke seluruh perusahaan-perusahaan yang melakukan pembelian tembakau di Lombok. (yon)

Terduga Pelaku Pengedar Narkoba Anggaran Olahraga Minim Jaringan Malaysia Diringkus Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) kembali membekuk empat terduga pelaku pengedar narkoba di Dusun Dasan Lendang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya. Mereka yang diamankan ini adalah jaringan negara Malaysia.

Dikonfirmasi di kantornya, Jumat (2/8), Kasat Narkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan mengatakan, empat yang diamankan itu di antaranya, Gusti Bagus Swastiyo (30) alamat Pringgabaya, Satriadi (24) alamat Gubuk Timuk Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. Sementara dua pelaku lainnya, Indarji (30) dan Saopi Zama (19) alamat Kelurahan Punia kota Mataram.

Dalam kasus ini, ke empatnya disangkakan, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika golongan I diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kedua, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun.

“Pelaku sudah lama diintai aktivitasnya. Ke empat pelaku ini memiliki jaringan internasional Malaysia,”ujarnya.

Sementara dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan, 1 poket diduga sabu yang ditemukan di atas tempat tidur bruto 0,7 gram, 1 bungkus klip sedang di duga sabu yang ditemukan di atas tempat tidur, bruto 0,7 gram, 1 bungkus klip yang diduga sabu yang disimpan di dalam box permen Men-

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Empat terduga pelaku pengedar narkoba beserta barang bukti saat diamankan di Mapolres Lotim, Kamis (1/8) lalu. tos, bruto 3,06 gram, 1 bungkus klip sedang yang diduga berisi sabu yang disimpan di dalam kotak lem Cina, bruto 2,0 gram. Selanjutnya barang bukti lainnya berupa, 1 buah bong, 2 buh korek api gas, 1 buah gunting, 1 buah skop plastik, 4 bendel plastik klip, 6 buah hp berbagai mrek, 3 buah dompet warna hitam dan uang sebesar Rp1.520.000 Dijelaskan Surya Irawan, penangkapan terhadap para pelaku berawal informasi dari masyarakat, sehingga tim Op-

snal Satresnarkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap situasi di TKP, aktivitas orang orang yang keluar masuk TKP, serta penggalian beberapa informasi terkait TO yang dicurigai pelaku penyalahgunaan Narkotika. Kemudian pada hari Kamis tanggal (1/8) sekitar pukul 15.00 wita tim opsnal yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Lotim Iptu. Surya Irawan, melakukan penangkapan di Desa Pringgabaya. (yon)

Selong (Suara NTB) Untuk memajukan olahraga di Lombok Timur (Lotim) harus ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Salah satunya kebijakan anggaran. Maju tidaknya olahraga ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Menjadi mustahil bisa mendulang banyak prestasi dalam bidang olahaga jika anggarannya minim.

Demikian pandangan pemerhati olahraga di Lotim Dr. Mastur pada Suara NTB, Jumat (2/8).

Menurutnya, rata-rata anggaran untuk cabang olahraga (cabor) diberikan Rp 5 juta per tahun. Anggaran yang terbatas itu tidak mungkin bisa melahirkan prestasi atlet yang membanggakan. Bahkan, pengurus cabang olahraga banyak yang tekor. “Jika hitungannya bisnis, pasti tekor,” katanya.

Diakuinya, beberapa waktu lalu anggaran olahraga pernah mencapai Rp 10,3 miliar. Akan tetapi, itu diarahkan untuk pembangunan fisik. Apalagi, pembangunan di Lotim dilihat banyak didominasi pembangunan fisik. Sementara pembangunan non fisik, yakni pada aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga terbilang masih sangat lemah.

Sarana fisik olahraga ini

dikatakan sudah mencukupi di Selong. Sudah ada Gelanggang Olahraga (GOR) Selaparang, sudah ada Gedung Pemuda.

Namun, ke depan akan dibangun lagi tambahan gedung.

Dr Mastur mengajak untuk meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan latihan olahraga dan memanfaatkan gedung-gedung olahraga yang sudah banyak dibangun.

Selain itu, tenaga-tenaga keolahragaan juga harus ditambah. Pasalnya, saat ini jumlah tenaga keolahragaan ini juga masih sangat minim. “Tingkatkan dan kembangkan SDM keolahragaan,” sarannya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Izzudin yang dikonfirmasi mengakui selama ini masih banyak yang perlu dibenahi di bidang olahraga. Seperti aset gedung yang sudah banyak dibangun oleh pemerintah. Selain itu, ada aset yang tidak terurus.

GOR Selaparang yang ada di Selong diakui juga belum terurus dengan baik. Fasilitas kolam renang yang ada di dalamnya pun tidak pernah terpakai.

Mengawali langkahnya menjadi Kepala Dispora yang baru, Izzuddin mengatakan akan memulainya dari tata kelola.

Pihaknya ingin bersinergi antara bidang satu dengan bidang lain. (rus)

Desa Sokong Batal Ikut Pilkades Serentak Tanjung (Suara NTB) Harapan warga Desa Sokong untuk dipimpin oleh kepala desa definitif harus tertunda tahun 2019 ini.

Pasalnya, mereka dipastikan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pilkades serentak pada 21 November mendatang.

Kepala Bagian Pemerintahan, Setda Lombok Utara, H. Rubain, Jumat (2/8) mengungkapkan, Desa Sokong tidak bisa mengikuti pilkades untuk tahun ini. itu artinya, desa yang pernah melakukan pilkades

serentak pada Oktober 2017 lalu itu, kembali harus dipimpin oleh penjabat sementara kepala desa.

“Iya, Sokong tidak bisa ikut pilkades serentak. Dari 26 desa, ada 25 desa yang nantinya ikut pilkades serentak,” kata Rubain saat ditemui di kantor DPRD KLU. Rubain menyampaikan, secara anggaran, Pilkades Sokong sebenarnya sudah masuk dalam pertimbangan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2019. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, BPD Desa Sokong tidak

berani mengambil kesimpulan untuk mengikuti pilkades ataukah tidak.

“Jadi tidak mungkin kita mengalah, menunda pilkades 25 desa oleh karena tidak jelasnya satu desa,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, membenarkan warga Desa Sokong tidak bisa berpartisipasi memilih pemimpin di desanya.

Pilkades serentak akan diikuti oleh 25 desa lain yang sudah siap. “BPD tidak berani ambil keputusan pada saat rapat sebelum musdes,” kata Eka.

Eka tak menyangkal, sampai batas waktu pembentukan Panitia Pilkades, BPD Sokong masih belum menyetorkan susunan Panitia Pilkades. Pemda KLU melalui instansi teknis, telah memberikan deadline pembentukan panitia pilkades untuk direspon oleh desa. Saat desa yang sudah menyetorkan Panitia Pilkades, BPD Sokong sendiri belum memberi jawaban. “ Termasuk juga karena tahapan yang sudah berjalan (dan berakhir, red),” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 3 Agustus 2019

Klaim Surplus Produksi Gabah DINAS Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) mengklaim hasil panen tahun 2018 lalu, produksi petani mencapai 58 ton ribu lebih gabah kering giling.

Kalau dikonversi ke beras mencapai 37 ribu ton lebih beras. Tingkat produktivitas hasil panen pun meningkat dari target sasaran kinerja mencapai 5,6 ton per hektar menjadi 5,7 ton gabah kering giling per are. Meningkatnya produksi gabah ini tak lepas dari upaya yang dilakukan dinas dari sisi peralatan pertanian, batuan benih hingga penyiapan infrastruktur iri(Suara NTB/her) gasi seperti irigasi, embung H. Muhur Zokhri dan bendungan.

Kepala Distan Lobar, H. Muhur Zokhri mengatakan hasil panen petani mengalami peningkatan yang lumayan besar.

Menurut dia, surplus gabah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya 21 ribu ton lebih. Surplus gabah ini jelas dia, dikirim ke luar daerah seperti ke Bali dan daerah lain.

Dari sisi produktivitas pun meningkat dari sebelumnya hanya 5,4 ton per are, 5,6 per hektar menjadi 5,7 ton per hektar. Produktivitas panen di Lobar pernah mencapai 5,4 ton per hektar, turun lagi akibat kondisi iklim dan gempa. Lalu naik lagi menjadi 5,7 ton per hektar. Menurut dia, produksi di lahan sawah tinggi. Hanya saja setelah diratakan dengan lahan non sawah menyebabkan produktivitas menurun. Misalnya produktivitas di Narmada, Lingsar dan Gerung tinggi, hingga 7 ton per hektar. Namun ketika dirata-ratakan dengan daerah lain yang produktivitasnya rendah, maka terjadi penurunan.

Peningkatan produksi ini jelas dia dipicu beberapa hal di samping ada petani di beberapa kecamatan di Lobar seperti di Narmada, Lingsar dan sebagian di Kecamatan Labuapi bisa melakukan penanaman tiga kali setahun. Sedangkan kecamatan lain rata-rata melakukan penanaman sebanyak dua kali setahun. Di samping peningkatan produksi ini berkat program yang dilakukan pihaknya baik melalui bantuan peralatan pertanian, embung, bendungan dan program lainnya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Temuan Kerugian Negara Bisa Masuk ke Ranah APH Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) belum menyelesaikan temuan kerugian negara hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2018. Temuan kerugian negara yang baru dikembalikan oleh tujuh OPD mencapai Rp 265 juta lebih, sedangkan lebih banyak yang belum dikembalikan mencapai Rp 576 juta lebih dari Rp841 juta lebih.

Terhadap temuan kerugian negara yang belum dikembalikan ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pun meminta agar Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk lebih keras menagih. Jika penunggak kerugian Negara tak juga mengembalikan ke TPTGR, maka sesuai aturan persoalan ini bisa masuk ranah aparat penegak hukum (APH). ”Biasanya ada batas waktu, aturannya seperti itu,”tegas Bupati saat menanggapi tindak lanjut LHP BPK atas laporan keuangan tahun 2018, Jumat (2/8).

Di antara kerugian negara yang paling banyak belum

dikembalikan tersebut ada di kalangan anggota DPRD. Para oknum dewan ini baru mengembalikan Rp 20 juta lebih dari temuan kerugian negara Rp 551 juta lebih. Sedangkan sisanya Rp 531 juta masih mengendap di oknum dewan. Temuan kerugian yang mencapi ratusan juta rupiah ini berasal dari surat perintah perjalanan dinas (SPPD) para wakil rakyat. Ia pun memastikan jika temuan kerugian negara itu akan tetap ditagih. Meski dewan yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat di tahun depan. Bahkan ia mengungkapkan jika dirinya juga sempat memiliki temuan kerugian negara, na-

mun sudah dikembalikan.

Untuk memaksimalkan upaya penagihan ini, ia meminta tim TPTGR yang dipimpin Seketaris Daerah (Sekda) untuk bersikap tegas. Mengingat belum selesainya tindaklanjut LHP BPK hingga tenggat waktu berakhirnya tindak lanjut yang ditentukan BPK selama 60 hari. “Saya Ingatkan tim TPTGR untuk lebih tegas lagi,” jelas dia.

Meski diakuinya hingga kini ia belum menerima laporan data progress pengembalian kerugian negara itu. Namun ia mengingatkan kepada OPD yang masih belum menyelesaikan LHP itu untuk lebih mem-

Nasdem Masih ’’Wait and See’’

Spesialis Pembobol Rumah Kosong Dilumpuhkan Praya (Suara NTB) Seorang pelaku pembobol spesialis rumah kosong, MIS (34) ditangkap tim Resmob Polres Lombok Tengah (Loteng). Pelaku ditangkap di rumahnya di kampung Kulakagik Kelurahan Prapen Praya. Namun karena berusaha kabur, pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh aparat kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Jumat (2/8), mengungkapkan penangkapan pelaku berlangsung pada Kamis (1/8). Polisi awalnya mendapat informasi kalau pelaku tengah ada di rumahnya. Penggerebekan pun dilakukan sekitar pukul 15.00 Wita.

Mengetahui kedatangan aparat kepolisian, pelaku kemudian berusaha kabur, sehingga dengan terpaksa polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas. “Karena berusaha kabur, pelaku terpaksa kita lumpuhkan,” tegasnya.

Pelaku sendiri diketahui merupakan spesialis pembobol rumah kosong. Di mana total ada tiga rumah kosong yang pernah dibobol oleh pelaku. Salah satunya rumah milik L. Husain, warga Desa Puyung Jonggat.

Korban kala meninggalkan rumahnya sekitar pukul 11.00 wita untuk pergi ke Kota Mataram.

Sekitar pukul 14.30 wita, korban pulang dan sudah menemukan rumahnya dalam kondisi berantakan. Setelah diperiksaa, sejumlah barang berharga milik korban hilang.

Di antaranya sejumlah perhiasan emas, laptop, TV LED 32 inchi serta beberapa HP. Termasuk sepeda lipat milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Ada juga uang tunai sebesar Rp 2,5 juta. Sehingga atas kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar Rp 25 juta lebih.

“Pasca kejadian itu, kami melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengindentifkasi pelaku. Sampai kemudian pelaku berhasil kita tangkap Kamis kemarin,” tegasnya. Saat ini polisi sendiri masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan ada pelaku lainnya ataupun kemungkinan jaringan dari pelaku. “Kasusnya masih terus kita kembangkan,” ujar Rafles. (kir)

perhatikan lagi. “Karena ini temuan BPK,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pihak LHP BPK mengungkapkan temuan kerugian negara yang ada di Lobar mencapai Rp 841 juta dan tersebar di 7 OPD Lobar. Di antaranya temuan yang terbesar berada di DPRD Lobar sekitar Rp 551 juta. Namun sayangnya hanya sebagian kecil kalangan dewan yang baru mengembalikan.

Nominalnya pun baru sekitar Rp 20 juta lebih, sehingga menyisakan sekitar Rp 534 juta lebih. Kemudian di Dikbud kerugian negara sekitar Rp 17 juta lebih, sudah disetor Rp 4 juta lebih, sehingga masih ada sisa sekitar Rp 12 juta lebih.

Disperindag Lobar dari temuan kerugian Sekitar Rp 56 juta lebih, sudah menyetorkan sekitar Rp 49 juta lebih, sisa Rp 7 juta lebih.

Temuan kerugian negara di Dinas Pariwisata Rp 61 juta,

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid sudah menyetorkan sebesar Rp 25 juta, sedangkan sisanya sekitar Rp 36 juta lebih belum dikembalikan. Hanya Dinas PU-PR yang sudah mengembalikan semua temuan kerugian negara mencapai sekitar Rp 167 juta lebih. (her)

Pusat Berencana Bangun 500 ’’Homestay’’ di Mandalika

Pilkada Loteng

Praya (Suara NTB) Partai Nasdem Lombok Tengah (Loteng) masih menunggu dan melihat perkembangan politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang, apakah akan mengusung kader sendiri atau kader luar pada Pilkada Loteng 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Nasdem Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., kepada Suara NTB, Jumat (2/8).

Menurutnya, Partai Nasdem masih belum menentukan sikap apapun soal sukses kepemimpinan (Suara NTB/kir) di Loteng. Namun demikiH. L. Supardan an, komunikasi politik dengan partai politik yang ada di daerah ini tetap berjalan guna membangun koalisi jelang Pilkada Loteng mendatang.

Pasalnya, Partai Nasdem ada rencana untuk mengusung kader terbaik partai di Pilkada Loteng mendatang. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengusung kader luar partai, jika potensi menangnya lebih besar. “Kita pada prinsipnya fleksibel. Bisa kader partai ataupun luar kader. Tergantung potensi menangnya,” tandas Supardan. Disinggung kemungkinan dirinya maju di Pilkada Loteng, Supardan menegaskan semua masih terbuka. Jika memang partai memerintahkan dirinya untuk maju di Pilkada Loteng mendatang. Tapi jika partai justru memilih figur yang lain, juga bukan soal bagi dirinya.

Tapi sebelumnya, partai akan melakukan survei untuk menentukan siapa yang akan diusung dan dengan partai mana saja akan berkoalisi. Partai mana saja yang sudah diajak komunikasi, mantan Sekda Loteng ini mengatakan hampir semua partai politik.

Karena memang rata-rata partai-partai masih tahap penjajakan dan belum ada yang sampai tahap yang lebih intens. “Kita masih melihat semua potensi yang ada. Tapi kalau bicara kader partai, Partai Nasdem tidak kekurangan kader,” pungkasnya. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

AMBIL AIR - Warga Dusun Penanggak Desa Batulayar yang antre mengambil air, mereka dilanda kekeringan sejak beberapa bulan terakhir.

1.500 Jiwa di Senggigi Jadi Langganan Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) – Kekeringan mulai melanda sejumlah desa di kawasan wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar. Bahkan sebagian daerah wisata ini menjadi langganan kekeringan tiap tahunnya. Hampir ribuan jiwa penduduk di kawasan inipun selalu mengalami krisis air bersih. Kondisi ini ironis, pasalnya kawasan ini menjadi daerah wisata ternama di dunia. Warga pun berharap agar ada upaya penanganan jangka panjang untuk penanganan kekeringan ini.

Seperti ratusan warga yang mendiami dua dusun masingmasing Dusun Penanggak Timur dan Penanggak Barat Desa Batulayar. Warga setempat sejak beberapa bulan lalu dilanda kekeringan, karena pasokan air tanah kian menyusut. Bahkan warga terpaksa menunggu pasokan jatah air dari desa setempat dua kali sebulan dan itu tidak cukup untuk keperluan sehari-hari untuk memasak, mencuci pakaian ataupun mandi.

Matur, warga Dusun Penanggak Barat mengakui untuk memenuhi kebutuhan, warga terpaksa membeli air kapasitas 750 liter dengan harga 250 ribu. “Kalau saya mengandalkan pasokan jatah air dari desa dua bulan sekali kami tidak cukup untuk kebutuhan seharihari. Warga kami meminta kepada PDAM Giri Menang Badan Penanggulangan Benca-

na Daerah Lombok Barat untuk pasokan jatah air bersih paling tidak dua hari sekali diantarkan,” harap Matur saat ditemui, Kamis (1/8/).

Begitu juga pengakuan Musriani (40) salah seorang warga Dusun Penanggak Timur menuturkan, bantuan air bersih yang diberikan dari desa hanya bisa bertahan untuk satu hari saja.

Soalnya bantuan air bersih yang diberikan hanya satu unit truk, sedangkan warga yang membutuhkan cukup banyak di dua dusun ini. “Bantuan air bersih diberikan secara bergilir di setiap dusun dan saya dapat dua jeriken dan dua ember,” kata Musriani ditemui di saat mengambil air.

Kepala Desa Batulayar, H. M Nur Taufiq mengatakan, di daerahnya ada beberapa dusun yang langganan kekeringan ketika musim kemarau tiba. Beberapa dusun ini antara lain, Dusun Penanggak dihuni 150 KK atau 400 jiwa lebih, Penanggak Timur 175 KK atau 500 jiwa lebih, Paok Lombok 79 KK atau 250 jiwa dan Apit Aik dihuni 115-120 KK atau setara 300 jiwa lebih. Di beberapa yang terletak diperbukitan ini, aku dia, banyak korban gempa baik rusak berat, sedang dan ringan yang tengah melakukan proses pembangunan. “Jangankan kata dia untuk keperluan pembangunan RTG, untuk konsumsi warga sehari-hari saja cukup sulit diperoleh,” jelas dia.

Hal serupa dialami ribuan warga yang mendiami sejumlah

Dusun di Desa Batulayar Barat. Sejauh ini sudah ada warga dari dua dusun yang melapor dilanda kekeringan yakni Dusun Batu Bolong Griya, Dusun Batulayar Utara dan Dusun Duduk Atas. “Ini daerah yang menjadi langganan kekeringan tiap tahun,” jelas Kades Batuayar Barat H Darmawan.

Jumlah warga yang mendiami Dusun Duduk Atas mencapai 225 KK atau setara 600 jiwa lebih, Dusun Batulayar Utara sekitar 38 KK atau sekitar 100 jiwa. Ditambah di Dusun Batu Bolong, 185 KK atau 400 jiwa lebih yang mendiami.

Untuk penanganan warganya yang terdampak kekeringan ini, pihaknya sudah mendapatkan program Pamsimas dari pemda sejak setahun lalu dengan memanfaatkan air sungai setempat, namun sejauh ini belum maksimal untuk mencukupi kebutuhan warganya.

Menyoal peran serta dari investor di daerah setempat, sejauh ini sudah ada peranan mereka membantu desa. tiap tahun mereka memberikan kontribusi dengan membangun sumur bor yang mencakup Dusun Duduk Atas dan Batulayar Utara. “Ada sumur bor yang dibangun untuk warga dusun Batulayar Utara dan Duduk atas. Bukan tutup mata mereka,”jelas dia. Termauk di Dusun Batu Bolong, sebelum bantuan air dari pemda turun warga meminta air ke pengusaha setempat. (her)

Kawasan Prabu Pernah Diincar Investor Rusia Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M.Suhaili FT., mengaku kalau kawasan Gunung Prabu pernah diincar oleh investor asal Rusia. Bahkan, investor tersebut sempat mengajukan pemohonan izin untuk menambang di kawasan tersebut. Namun ditolak oleh Pemkab Loteng, lantaran melanggar aturan serta tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Sekitar lima tahun yang lalu, pernah ada investor Rusia yang datang untuk mengajukan izin penambangan di kawasan Gunung Prabu. Tapi langsung kita tolak. Karena memang aturan tidak membenarkan ada aktivitas tambang di kawasan tersebut,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, Jumat (2/8).

Selain itu, kawasan tersebut jika berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) memang bu-

kan area tambang, sehingga tidak ada dasar bagi Pemkab Loteng yang kala itu masih memegang urusan tambang untuk memberikan izin menambang di kawasan tersebut.

Tidaknya hanya itu, tambang juga bertentangan dengan sektor pariwisata yang memang menjadi fokus pengembangan Pemkab Loteng kala itu. Terlebih letak kawasan Gunung Prabu sangat dekat dengan kawasan The Mandalika yang kini menjadi kawasan wisata unggulan Loteng. Karena kalau tambang dibiarkan ada, maka sektor pariwisata bakal terancam.

Kini urusan tambang sudah menjadi kewenangan provinsi.

Bahkan, oleh Pemprov NTB kawasan Gunung Prabu bakal ditutup dari semua bentuk aktivitas tambang, apalagi tambang emas. “Prinsipnya kita sangat mendukung langkah pemerintah provinsi yang akan menut-

up kawasan Gunung Prabu dari aktivitas tambang. Bagaimanapun caranya,” tegas Suhaili.

Apakah itu melalui langkah-langkah kekeluargaanya, maupun upaya tegas melalui jalur hukum semua akan didukung penuh. Selaku pemilik wilayah, Pemkab Loteng pastinya juga akan ikut mendukung sesuai tugas dan fungsi yang ada. “Mau dengan upaya hukum, kita dukung penuh.

Asalnya, tambang Prabu bisa segera ditutup,” imbuhnya.

Namun ia pun mengingatkan supaya penutupan tambang gunung Prabu harus dengan niat yang tulus. Dalam arti, aktivitas tambang rakyat yang ada sekarang ditutup seterusnya. Kawasan tersebut juga harus disterilkan. Jangan sampai ada aktivitas tambang lagi dalam bentuk apapun ke depannya begitu penambangan oleh masyarakat sekarang ini ditutup. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat mulai tahun 2020 mendatang akan membangun sebanyak 500 homestay yang diperuntukan bagi warga lingkar kawasan The Mandalika yang kurang mampu. Di mana homestay tersebut sekaligus bisa digunakan sebagai tempat tinggal bagi warga bersangkutan.

Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Jumat (2/8). Menurutnya, pembangunan homestay merupakan program pusat, sehingga seluruh pembiayaan pembangunan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah dan masyarakat nantinya hanya menyiapkan lahan. “Modelnya pemerintah pusat yang bangun.

Masyarakat hanya siapkan lahan,” tegasnya.

Dengan keberadaan homestay ini, ujarnya, bisa memberikan manfaat ganda. Selain untuk tempat tinggal juga bisa disewakan kepada wisatawan, sehingga ke-

beradaan homestay bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi maupun sosial. “Kalau kawasan The Mandalika sudah berkembang, jelas akan butuh banyak penginapan.

Homestay inilah yang nantinya dimaksimalkan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., mengatakan, pembangunan rumah sekaligus homestay tersebut merupakan tindaklanjuti dari direktif presiden. Di mana untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) yang menjadi super prioritas pemerintah pusat akan dibantu perumahan bagi warga kurang mampu, termasuk KEK Mandalika.

Ia menjelaskan, saat ini tim dari pemerintah pusat tengah melakukan survei lokasi untuk menentukan lokasi pembangunan rumah homestay.

Termasuk menghitung kebutuhan lahan serta menentukan desain homestay yang dibangun tersebut. (kir)

Kades Jeringo Kembangkan Desa Wisata Secara Mandiri Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) berupaya membantu meringankan beban tugas Pemprov NTB dan Pemkab Lobar dalam memberdayakan masyarakat untuk bangkit pascagempa. Upaya yang dilakukan pemdes setempat melaui pengembangan desa wisata tanpa meminta bantuan dari Pemkab Lobar dan Pemprov NTB. Menurut Kepala Desa Jeringo Sahril, pihak desa secara mandiri mengembangkan desa wisatanya dengan meminta ke pegiat wisata dan Non Government Organization (NGO). Bahkan desa ini meminta bantuan langsung kepada Presiden Komite Perdamaian Dunia, Mr. Djuyoto Suntani. ‘’Presiden Perdamaian Dunia tersebut bersedia mensuport pihak desa dalam mengembangkan destinasi wisata desa tak saja skala nasional, namun berskala internasional. Destinasi wisata desa ini akan dijadikan spirit peradamaian dunia,’’ jelasnya, Jumat (2/8).

Meski demikian, Sahril mengaku desanya tidak terdaftar sebagai desa wisata di Pemda Lobar maupun di Pemprov NTB. Pihaknya tak ingin ketergantungan ke pemerintah dalam pengembangan desa wisata, sebab dirinya ingin berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak terkait.

Presiden Perdamaian Dunia ini, kata dia, bahkan bersedia mendukung untuk membantu pengembangan desa wisata tersebut. Ia sendiri akan meminta kepada presiden perdamaian dunia agar membantu mempromosikan desanya ke negara-negara luar. Lebih jauh, kata dia, konsep desa wisata yang dikembangkannya, yakni eko wisata. Pihaknya “menjual” wisata kreativitas dan aktivitas warga setempat. Ada empat pilar pembangembangan eko wisata yang dilaksanakan, di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan industri kreatif.

Empat pilar ini, jelas dia, menjadi ikon desa wisata ke depan. Kebutuhan wisata ini jelas dia tidak lepas dari peran serta masyarakat, sehingga petani akan diwisatakan seperti panen raya padi, tanaman sabrang. Ada juga wisata religi dengan menampilkan kegiatan santri di ponpes sederhana yang ada di desa itu. Semua destinasi wisata ini jelas dia, pihaknya akan membuat paket wisata dan menjualnya ke tamu, tidak saja bagi tamu lokal namun mancanegara. Pihaknya juga berencana membuat water boom untuk wisata lokal dilengkapi taman bermain, taman bacaan dan taman galeri serta kuliner. Lahan untuk menyiapkan fasilitas ini sudah ada lahan warga, mereka bersedia untuk membantu membangun desa wisata. (her)

(Suara NTB/her)

TATA - Kades Jeringo Sahril di lokasi wisata Telaga Singkur yang tengah ditata untuk menjadi destinasi wisata di Desa Jeringo.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 3 Agustus 2019

Halaman 6

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Suara NTB

Program OPAL di Dinas Ketahanan Pangan Mulai Dikembangkan Dompu (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu terus mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Program Obor Pangan Lestari (OPAL) yang memanfaatkan area perkantoran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, memasuki masa pembibitan dan diharapkan menjadi contoh masyarakat sekitar.

Program yang didanai dari dana dekonsentrasi ini, tahun 2019 hanya didapat oleh beberapa daerah saja dan Kabupaten Dompu salah satunya. Dengan anggaran terbatas, Dinas Ketahanan Pangan telah menyiapkan greenhouse dari baja ringan, jaringan air untuk menyiram tanaman, media tanah, dan pemagaran. “Sekarang kita sudah mulai melakukan pembibitan untuk beberapa jenis tanaman seperti kol, cabe, tomat, terong, dan kubis,” kata Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir. Aminullah kepada Suara NTB kemarin.

Pengalaman Ir. H. Rusdin sebagai Kepala Dinas PU dan memimpin Dinas Ketahanan

Pangan cukup membantu memaksimalkan anggaran yang ada untuk mewujudkan program OPAL. Ketika tim dari pusat turun, memberikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Dompu yang lebih awal menyiapkan greenhouse untuk persemaian bibit dan lengkap dengan jaringan perairannya dan pemagaran.

“Kita langsung swadaya.

Begitu tim pusat turun, mereka langsung mengapresiasi hasil kerja kita,” kata Aminullah.

Untuk budidaya ikan air tawar yang menjadi bagian dari program ini, Aminullah mengaku, masih menunggu selesainya pembangunan saluran air sawah ke sungai yang melintasi halaman kantor. Karena saluran yang ada sebelumnya sudah tertutup oleh bangunan warga, sehingga dibuat saluran baru yang melintasi kolam ikan milik dinas. Saluran ini menjadi jadingan perairan untuk mendukung kolam ikan.

Program OPAL, kata Aminullah, untuk jangka pendek bertujuan memanfaatkan lahan perkantoran sebagai penyedia pangan dan sebagai

KPU Sumbawa Ajukan Berkas Caleg Terpilih Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa mengajukan nama-nama calon legislatif untuk dilantik kepada Gubernur NTB melalui Bupati Sumbawa. Setelah menetapkan para calon anggota DPRD Kabupaten Sumbawa terpilih pada Pemilu 2019.

Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, M. Kaniti, Jumat (2/8). Usulan dari KPU selanjutnya oleh Bupati akan diteruskan kepada Gubernur untuk penerbitan peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri RI yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah, Nomor 162/3450/OTDA tanggal 28 Juni 2019, tentang tata cara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan 2019-2024.

Sebelumnya pada 21 Juni 2019, telah terbit surat Mendagri yang juga ditujukan kepada Bupati Kabupaten/Kota. Surat bernomor 161/3323/OTDA tersebut mengatur tentang mekanisme tata cara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan tahun 20192024. Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa terpilih, periode 2019-2024 terdiri dari 45 orang.

Dengan alokasi kursi tersebar di 5 daerah pemilihan (Dapil). ”Saat ini KPU Kabupaten Sumbawa sedang menyiapkan dokumen kelengkapan bahan usulan peresmian/ pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji/pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, baik itu yang diperlukan oleh Pemkab Sumbawa maupun DPRD Kabupaten Sumbawa. Hal ini dilakukan guna memperlancar proses dan memastikan prosesnya tepat wakM. Kaniti tu,”sebut Kaniti. (arn) (Suara NTB/arn)

DLHK Tegaskan Tambang Galena di Pajo Ilegal Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, memastikan penambangan batu hitam atau galena di Pajo tidak mengantongi izin. Karenanya, mereka mempersilahkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas oknum pelakunya. Demikian ditegaskan Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dompu, H Albuhairum, M.Si di kantornya.

Ia menjelaskan, setiap izin penambangan material pasir, batuan dan sejenisnya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di wilayah ini, mesti melalui rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya terlebih dahulu. Setelah melalui proses pengecekan di lapangan.

Sementara, untuk penambangan galena di Pajo itu sendiri, DLHK tak pernah sekalipun mengeluarkan rekomendasi. Baik untuk salah satu perusahaan maupun koperasi yang diduga kuat menjadi otak perusakan lingkungan tersebut. Sehingga dipastikan kegiatan itu ilegal atau melanggar ketentuan hukum. “Tambang ini sudah jelas statusnya ilegal,” cetusnya.

Mengingat statusnya sudah dipastikan ilegal, maka tugas selanjutnya ada pada penegak hukum untuk segera mengambil tidakan. Karena ketika terus dibiarkan berlarut, selain mengancam kelestarian lingkungan juga kekayaan alam yang dimiliki bisa terkeruk habis tanpa ada kontribusi untuk pendapatan daerah.

Disamping tambang liar batu galena di Pajo, lanjut Albuhairum, kegiatan tak berizin serupa pun banyak ditemukan ditempat lain. Namun kewenangannya terbatas hanya untuk memberi peringatan saja. Terkecuali untuk penambangan yang mengantongi izin, DLHK berperan penuh mengawasi bahkan dalam hal pencabutan izin bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

“Untuk yang berizin jelas kami awasi bagaimana penerapannya di lapangan. Misalnya memiliki izin galena tapi mengeruk material lain otomatis kita ditindak, bahkan bisa diusulkan untuk dicabut izinnya,” tegas dia.

Terkait ilegalnya penambangan batu galena di Pajo inipun diakui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal tersebut berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan Kabid Pelayanan dan Perizinan, Adnan dengan pihak pertambangan provinsi NTB beberapa waktu lalu. Karena status itupun disarankan pihaknya agar APH segera mengambil tindakan. “Izinnya tidak ada kan ilegal, berarti tinggal aparat yang harus menindaknya sekarang,” tanAlbuhairum dasnya. (jun)

percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan. Namun OPAL dikhususkan untuk area perkantoran dengan menanam berbagai komoditas sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Jangka panjangnya untuk meningkatkan penyediaan sumber pangan keluarga yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan akses pangan keluarga, konservasi sumberdaya genetik lokal, dan mengurangi jejak karbon serta emisi gas pencemar udara.

Selain OPAL, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu juga masih melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk kelompok wanita tani (KWT). Program ini untuk pemenuhan gizi masyarakat dan tangani stunting. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk berbagai kebutuhan pangan rumah tangga dinilai efektif, selain bisa memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga juga

(Suara NTB/ula)

PEMBIBITAN - Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir. Aminullah menunjukkan tanaman yang masih dalam proses pembibitan di greenhouse halaman kantor. Jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu menyelesaikan pemagarannya (foto kanan). dapat memberikan tambahan penghasilan.

Pada tahun 2019, program KRPL tetap menjadi prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu. Pembiayaan dari APBN sebanyak 10 kelompok di 10 Desa diarahkan untuk program ini, yaitu kelompok di Desa Oo, Katua, Dorebara, Ranggo, Jala, Cempi Jaya, Mumbu, Bakajaya, Sorinomo, dan Desa Nangakara. Masing – masing akan memperoleh anggaran Rp65 juta per kelompok dan langsung ditransfer ke rekening kelompok.

Kelompok yang kemudian mengelolanya untuk pengem-

bangan pekarangan, pembelian unggas, dan untuk penyiapan kandang. Penggunaan anggaran ini ditentukan oleh kelompok dengan bimbingan penyuluh pertanian di Desa sebagai pendampingnya dan dievaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten. Ada pengurangan komponen peruntukan pembiayaan program KRPL tahun ini dibandingkan tahun 2018 lalu yang memuat juga untuk sekolah yang ada di sekitar kelompok sasaran, serta pembiayaan untuk pengolahan hasil.

Selain itu, bagi kelompok pen-

erima program KRPL tahun 2018 lalu juga mendapat anggaran untuk pengembangan masing – masing Rp16 juta dan hanya 6 kelompok. Penentuan kelompok penerima ini ditetapkan oleh Kementrian Pertanian berdasarkan Desa penderita stanting. Kendati beberapa Desa ini menerima program yang sama tahun – tahun sebelumnya, tapi kelompoknya tidak sama.

Untuk pembiayaan program KRPL dari APBD Provinsi tahun 2019 hanya 2 kelompok KWT Desa Saneo Kecamatan Dompu dan Desa Malaju Kecamatan Kilo. Pendanaan dari Provinsi ini

berupa sayuran, unggas, dan kandangnya. Kelompok tinggal terima barang dan kembangkan saja. Totalnya Rp45 juta.

Sementara yang bersumber dari APBD Dompu, anggarannya terbatas hanya Rp4,5 juta per kelompok. Tapi sasarannya ada 6 kelompok wanita tani, dan 2 sekolah. Karena anggarannya terbatas, pengadaannya langsung oleh Dinas, sehingga kelompok langsung mengembangkannya. Dua sekolah penerima yaitu Pondok Pesantren anak – anak fakir miskin di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa dan SMAN 2 Dompu. (ula/*)

100 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan Setiap Hari Sumbawa Besar (Suara NTB) Belasan kecamatan di Kabupaten Sumbawa mulai terdampak kekeringan. Menanggulangi hal ini, Pemkab Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan ratusan ribu liter air bersih per hari.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, M. Nurhidayat, S.T menyebutkan ada 17 kecamatan yang sudah terdampak kekeringan. Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan penanganan dengan mendistribusikan air bersih secara bergiliran setiap hari. Adapun air bersih yang didistribusikan mencapai 100 ribu liter per harinya.

“Kemarin 100 ribu liter sehari ke tiga zona. Karena kurang, sehingga kita tambah 150 ribu liter per hari. Mereka (tim) kerja dari pagi sampai isya,” ujarnya, Jumat (2/8).

Dijelaskannya, dalam menanggulangi kekeringan yang terjadi, Bupati Sumbawa sudah mengeluarkan SK tanggap darurat. Dalam menyalurkan air bersih, sementara ini pihaknya memanfaatkan dana siap pakai yang diberikan Pemda. Namun dengan anggaran yang ada, pihaknya belum bisa

memenuhi seluruh kebutuhan air bersih masyarakat. Sehingga pihaknya sudah mengusulkan permintaan ke pemerintah pusat sebanyak 7 juta liter.

“Karena keterbatasan sarana dan keuangan, sehingga kami meminta bantuan ke APBN, sudah kami ajukan 7 juta liter.

Tahun kemarin kita dapat 5 juta liter kita bagi bisa menutup sampai tiga bulan,” terangnya.

Menurut Dayat, sejumlah desa di 17 kecamatan terdampak sudah mengusulkan permintaan air bersih. Namun pembagiannya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan sarana dan prasarana. “Semua sudah bersurat.

Teriak semua masyarakat.

Setiap hari mendistribusikan digilir ke daerah terdampak.

Saya wanti-wanti agar jangan dikasih untuk mandi dan mencuci tetapi untuk keperluan air minum,” tukasnya.

Dalam mempermudah dan mempercepat proses pendistri-

(Suara NTB/ist)

UNTUK WARGA - Petugas tengah membagikan air bersih kepada warga korban kekeringan di Kabupaten Sumbawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menyalurkan air bersih sebanyak ratusan ribu liter per hari. busian, pihaknya membagi tiga zona. Yakni Zona Barat mulai dari Kecamatan Rhee sampai Alas Barat, Zona Tengah seperti Kota Sumbawa

Alokasi BTT Minim untuk Antisipasi Bencana Taliwang (Suara NTB) jukkan rerata alokasi anggaran Alokasi Belanja Tidak Ter- BTT diposisi Rp3 miliar per duga (BTT) yang disiapkan pe- tahun. Dikatakan Nurdin, pada merintah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 pihaknya sengaja Barat (KSB) ternyata terhitung mengusulkan penambahan hingminim. Pada APBD 2020 men- ga pada posisi Rp3,5 miliar. Hal datang, pemerintah hanya itu berdasarkan pertimbangan menyediakan sekitar Rp1,5 milpengalaman iar yang umumnya digunakan cukup intenmengatasi kebencanaan. snya kebenKepala Badan Pengelola canaan Keuangan Daerah (BPKD) y a n g KSB, Nurdin Rahman, SE sempat mengakui, jika alokasi dana melanda BTT yang disiapkan pemerdalam intah tersebut terbilang setahun kecil. Sebab selaku pengeloterakhir. la, pihaknya mengusulkan se“Tahun kitar Rp3,5 miliar. “Hitungalalu kita nnya kecil karena yang kita ajukan di APBD murni (tahun 2020) Rp3,5 miliar,” terangnya kepada wartawan, Jumat (2/8).

Dibanding tahun-tahun sebelumnya dana BTT tahun 2020 sangat kecil. Data Nurdin Rahman BPKD menun-

ada pengalaman gempa. Terus baru-baru ini ada kebakaran di Seteluk. Nah dari situ kami pikir perlu menaikkan.

Tapi ternyata yang disetujui hanya tim anggaran hanya Rp1,5 miliar,” urainya.

Diakuinya, pengalokasian anggaran BTT dapat dilakukan seketika. Jika ada kebutuhan mendesak untuk penanganan kebencanaan ada mekanisme yang dapat dijalankan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan penanganan kebencanaan. Akan tetapi ia memandang akan lebih baik jika dalam program anggaran ketersediaan danya sudah disiapkan sejak awal, sehingga penggunaannya dapat cepat dilaksanakan seketika dibutuhkan.

“Memang bisa. Misalnya ada kejadian bencana terus dana BTT-nya tidak ada atau kurang. Nah pemerintah bisa setop semua dana program lainnya untuk dialihkan menjadi BTT, tapi kan perlu waktu,” tukas Nurdin. (bug)

dan sekitarnya, Moyo Utara, Moyo Hilir hingga Moyo Hulu, dan Zona Timur mulai dari Kecamatan Lopok hingga Tarano.

“Kita membagi zona untuk

mempermudah dan mempercepat penyaluran kepada masyarakat. Distribusi cepat, volume banyak, dan masyarakat juga dapat,” pungkasnya. (ind)

Indeks Risiko Bencana Sumbawa Terhitung Tinggi Sumbawa Besar (Suara NTB) Data BNPB tahun 2013 menyebutkan kabupaten Sumbawa memiliki angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 150 (tinggi). Menempati peringkat ke-302 dari total 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana.

Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa melalui Penjabat Sekda, Dr. H. M. Ikhsan M.Pd, dalam pertemuan kerjasama BPBD dengan STIRRRD Wilayah Indonesia Timur dalam rangka mengetahui sejauh mana penyelenggaraan kegiatan pengurangan resiko bencana disuatu daerah, Jumat (2/8).

Sumbawa memiliki beragam ancaman bencana alam meliputi, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, gelombang ekstrem dan erosi, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, tsunami, dan konflik sosial. Pada 1977, gempa bumi dengan magnitudo 8.3 di palung Sunda menyebabkan tsunami besar yang mengakibatkan kerusakan signifikan di selatan Sumbawa dan pulau-pulau di sekitarnya.

Selain itu, tentu masih segar kejadian gempa dengan magnitudo 7,0 SR yang mengguncang

Lombok 2018 lalu. Dimana getarannya dirasakan hingga di Sumbawa, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan cukup parah di kecamatan Alas Barat, Alas, Buer dan Lunyuk.

Makanya, Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi. Sehingga upaya penanganan pasca bencana d dapat semakin baik dan terarah, terkoordinasi dan terpadu.

Sebelumnya, Perwakilan Program STIRRRD Esti Anantasari, S.Ant, MA menyampaikan, secara khusus akan melakukan survey LG-SAT (Lokal Government Self- Assessment Tool) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penanganan risiko bencana dipahami dan dilaksanakan di Sumbawa.

“Dulu kami pernah melakukannya di tahun 2014 karena itu kami ingin melihat lagi dalam skala 5 tahun itu seperti apa.

STIRRRD meliputi 2 pemerintahan yaitu pemerintahan Indonesia dan Pemerintahan New Zealand dalam hal ini dari pihak Indonesia diwakili oleh UGM dan pihak New Zealand GNS,” terangnya. (arn)

(Suara NTB/bug)

APBD Kota Bima 2019 Defisit Rp18 Miliar, Sejumlah Program Dipangkas Kota Bima (Suara NTB) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp18 miliar. Sejumlah kegiatan yang telah ditetapkan terancam tidak akan dikerjakan alias terpangkas.

Data yang diperoleh Suara NTB, defisitnya anggaran tersebut lantaran adanya selisih perhitungan Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (SIL-

PA) tahun 2018 untuk tahun 2019 antara Pemerintah Kota Bima dengan BPK. Berdasarkan catatan Pemerintah Kota Bima perhitungan SILPA sebesar Rp133 miliar. Sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hanya mencapai Rp115 miliar.

Selain itu, pemicu defisitnya APBD Kota Bima tahun 2019 lantaran dana bagi hasil 2018 yang mencapai Rp28

miliar hingga saat ini belum ditransfer atau direalisasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, mengakui adanya defisit APBD 2019 tersebut.

Kata dia, hal tersebut dipicu asumsi perhitungan SILPA yang begitu tinggi dengan LHP BPK. “Dari melesetnya asumsi ini pendapatan kita mengalami defisit sebesar Rp18 miliar,”

katanya, Jumat (2/8).

Lutfi menegaskan buntut dari defisitnya anggaran itu juga memberikan pengaruh pada program kegiatan OPD. Bahkan sejumlah program kerja yang telah ditetapkan kemungkinan besar tidak akan dikerjakan. “Kemungkinan kita tunda pengerjaannya atau dipangkas. Seperti kegiatan infratruktur dan belanja barang,” pungkasnya. (uki)

Muhammad Lutfi (Suara NTB/Dok)

SUARA NTB

Sabtu, 3 Agustus 2019

PERLEMENTARIA

Halaman 7

Kerjasama Harian Suara NTB Dengan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

DPRD NTB Setujui dan Tetapkan APBD-P 2019

(Suara NTB/ndi)

BERSALAMAN - Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didamping Wakil Ketua DPRD NTB saat bersalaman dengan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai penetapan APBD-P 2019.

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PAN

Fraksi Partai Demokrat

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PPP

(Suara NTB/ndi)

Juru Bicara Banggar DPRD NTB, Drs. H. Muzihir

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PKS

Fraksi Partai Hanura

sangat tinggi terhadap Banggar DPRD NTB yang telah melakukan pembahasan dengan sangat serius terhadap usulan rancangan APBDPerubahan 2019 yang diajukan oleh pihak eksekutif, sehingga pada akhirnya dapat disetujui.

“Badan Anggaran DPRD NTB telah menyampaikan laporan pembahasannya terhadang nota keuangan APBD-Perubahan tahun anggaran 2019 yang sudah kita dengarkan bersama dan disetujui untuk ditetapkan,” kata Rohmi.

“Selama pembahasan, sebagai mana kita ketahui dan ikuti bersama, dinamika pembahasannya suguh sangat konstruktif, seluruh pertanyaan, penjelasan, saran dan masukan dan perdebatan yang terjadi.

Tidak lain dengan tujuan untuk optimalisasi kinerja anggaran untuk pembangunan daerah dan masyarakat, sebagai bentuk komitmen bersama membangun NTB,” sambungnya.

Ditegaskan oleh Wagub, apa yang menjadi catatan, saran dan pendapat DPRD NTB akan menjadi acuan dan diperhatikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saran dan Pendapat tersebut tentu tidak lain bertujuan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan segala dinamikanya, semua dapat berjalan dengan lancar.

Kami akan senantiasa, semua pertanyaan, saran dan pendapat dalam dinamika pembahasan yang sudah berlangsung, akan menjadi perhatian utama bagi eksekutif. Setelah ini kita akan bekerja pada tataran implementasinya dengan semangat pelayanan,” ujarnya Rohmi.

“Terakhir kami apresiasi yang sangat tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan sehingga Raperda APBD-Perubahan dapat disetujui.

Mitra setrategis yang terjalin selama ini, bisa menajdi memori baik yang bisa terus berlanjut untuk pembangunan masyarakat NTB. Karena kedepan kita masih punya banyak agenda pembangunan, sehingga sinergi sangat penting dibangun antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Fraksi Partai Golkar

(Suara NTB/ndi)

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Negeri,” kata Mahdi.

Usai APBD-Perubahan disetujui dan ditetapkan oleh DPRD NTB, Gubernur NTB kemudian memberikan sambutannya sebagai penutupan atas pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran 2019 yang disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Wagub memberikan apresiasi yang

keungan APBD-P 2019. Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda kemudian melanjutkan agenda sidang paripurna dengan pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD NTB terhadap Rancangan Perda tentang APBD-Perubahan tahun anggaran 2019.

“Alhamdulilah, setelah Banggar DPRD NTB, melakukan pembahasan, pengkajian dan rasionalisasi yang mendalam dan serius terhadap nota keuangan APBD-Perubahan tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh Gubernur NTB, maka dengan ini DPRD NTB menyetujui menyetujui Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2018 tentang APBD NTB tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujar Isvie.

Rancangan keputusan DPRD NTB tentang persetujuan penetapan rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang APBD NTB tahun anggaran 2019 kemudian dibacakan oleh Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad.

“Memperhatikan keputusan rapat paripurna DPRD NTB, tanggal 2 Agustus 2019. Memutuskan, Menetapkan, kesatu; menyetujui Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2018 tentang APBD NTB tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah mendapatan evaluasi dari Menteri Dalam

Fraksi Bintang Restorasi

Fraksi Partai Gerindra

Fraksi PKB

(Suara NTB/ndi)

ha lebih maksimal lagi untuk memperkecil defisit anggaran.

Dengan cara semaksimal pennggalian potensi-potensi pendapatan daerah. Menurut Banggar, masih cukup banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap dengan maksimal.

“Defisit anggaran dapat diminimalisir sedemikian rupa melalui beberapa upaya seperti kecermatan dalam analisis perhitungan potensi riil dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah seperti potensi pajak, dan retrebusi daerah, hasil mengelolan aset dan penguatan kinerja BUMD,” kata Muzihir.

Catatan kedua yakni, meminta Pemerintah daerah supaya tepat waktu dalam menyampaikan usulan anggaran kepada pihak DPRD NTB. Supaya proses pembahasan di DPRD NTB dapat dilakukan dengan maksimal. Karena itu, dalam penyampaian usulan RAPBD murni 2020 yang mendatang, Gubernur diminta agar memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB. “Demikian catatan-catatan, rekomendasi dan saran-saran DPRD NTB terhadap peraturan daerah Provinsi NTB tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun 2018 tentang APBD tahun anggaran 2019,” ucap Muzihir.

Usai mendengarkan laporan hasil kajian Banggar terhadap nota

bahwa dari hasil kesepakatan Banggar terkait dengan persetujuan terhadap penetapan APBD-P tersebut.

Pihaknya memberikan dua catatan penting yang harus menjadi perhatian dari Gubernur NTB dan jajarannya, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Catatan pertama yakni agar pemerintah daerah kedepan berusa-

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) DPRD Provinsi NTB telah menyetujui dan menetapkan usulan perubahan terhadap Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2018 tentang APBD NTB tahun anggaran 2019, pada sidang paripurna, Jumat (2/8).

Total nilai anggaran yang disetujui dalam APBD Perubahan 2019 tersebut sebesar Rp5,4 triliun lebih.

Persetujuan dan menetapkan APBD-P 2019 tersebut dapat dilakukan oleh DPRD NTB setelah Badan Anggaran (Banggar) melakukan pembahasan dan pengkajian yang mendalam, serta rasionalisasi terhadap usulan nota keungan Perubahan APBD 2019 yang diajukan oleh eksekutif.

Laporan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Banggar yang disampaikan melalui juru bicara Banggar, H. Muzihir dalam sidang paripurna tersebut menyebutkan bahwa pendapatan APBD-P 2019 sebesar Rp5,4 triliun lebih tersebut berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (APD) sebesar Rp1,7 triliun lebih kemudian dana perimbangan yang ditargetkan Rp3,6 tiriliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp90, 3 miliar lebih.

Adapun komponen belanja yang ditetapkan dalalam APBD-P 2019 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3,2 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp2,2 triliun lebih. Dengan komponen belanja dan pendapatan tersebut, maka APBD-P 2019 mengalami defisit sebesar Rp95 miliar lebih.

“Atas postur dan distribusi anggaran pada masing-masing urusan sesui dengan kegiatan. Maka Banggar DPRD NTB, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dapat menyetujui rancangan APBD-Perubahan 2019 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur NTB, setelah mendapatan persetujuan anggota DPRD dalam sidang paripurna ini,” ujar Muzihir saat membacaan keputusan Banggar yang menyetujui APBD-P 2019.

Lebih lanjut disampaikan Muzihir,

Fraksi PDIP

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 3 Agustus 2019

Halaman 8

Butuh 36 Tahun Naikkan PDRB NTB Dua Kali Lipat Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi NTB dalam beberapa tahun terakhir rata-rata di kisaran 2 persen. jika pertumbuhan ekonomi NTB terus menerus 2 persen, maka butuh waktu 34 tahun untuk mencapai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dua kali lipat dari saat ini. Hal ini mengemuka dalam diskusi media dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani dan Deputy Bidang Ekonomi dan Moneter, Wahyu Ari Wibowo. Menurut Wahu Ari, sekarang ini pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh triwulan I 2019 2,12 persen.

Kalau asumsinya ekonomi tumbuh setiap tahun hanya dua persen, maka untuk mendapatkan PDRB dua kali lipat dari PDRB saat ini Rp120 triliun (atau menjadi Rp240 triliun), dibutuhkan wahtu 36 tahun. Tetapi bila pertumbuhan ekonomi 2 persen ini dapat didorong paling tidak tumbuh 5 persen pertahun, dibutuhkan waktu 14-an tahun.

Selanjutnya ketika laju pertumbuhan ekonomi didapat di dorong seperti tahun 2016 lalu mencapai 7 persen, bahkan tertinggi di Indonesia, saat itu Gubernur NTB dipimpin Dr. TGH. Zainul Majdi. Dibutuhkan waktu lebih cepat lagi, hanya 6 tahun PDRB NTB dua kali lipat. “Konsekuensinya apa. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan akan leb-

ih cepat dicapai. Angka kemiskinan kita mencapai 14 persen atau 900 ribu orang di sana, butuh waktu panjang sekali menurunkan angka kemiskinan kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya 2 persen ,” demikian Wahyu Ari. Pertumbuhan ekonomi NTB kedepan akan semakin berat, bila memasukkan sektor pertambangan. Apalagi,

ekspor konsentrat oleh PT. AMNT semakin kecil. Maka, diperlukan sinergitas untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh lebih tinggi. Dari sisi lapangan usaha, terutama di sektor – sektor potensial harus di dorong lebih kuat. Misalnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. dari sisi permintaan, yang perlu dilakukan adalah menjaga daya beli masyarakat.

“Karena sharenya, konsumsi rumah tangga itu adalah 65 persen terhadap PDRB,” kta Wahyu Ari. Artinya, untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tidak dapat dilakukan dengan cara-cara biasa. untuk mensukseskan program strategis juga dibutuhkan pemikiran dan terobosan dari

orang-orang yang “tidak biasa”.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sektor yang sangat potensial. Untuk meningkatkan produksinya, dibutuhkan alih teknologi.

Dan yang paling penting adalah memperkuat hilirisasi dari hasil-hasil produksinya.

Tidak bisa juga produksi tinggi, kemudian hanya dijual dalam bentuk gelondongan.

Karena itulah, Bank Indonesia, kata Wahyu Ari, sudah diinisiasi perdagangan antar daerah dengan DKI pada bulan Juli. Melibatkan perusahaan-perusahaan daerah yang ada di DKI. Itu dilakukan untuk membuka akses pasar bagi produk-produk NTB yang akan dihilirisasi. PT. GNE dan dinas/OPD terkait di NTB juga

dilibatkan.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersama DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) NTB, Bappeda, dan Dinas Pariwisata membahas terbentuknya LSIRU (Lombok Sumbawa Investor Relation Unit). LSIRU ini nanti akan mensinergikan upaya bersama dalam meningkatkam komunikasi dengan investor terkait potensi investasi dan kebijakan daerah.

Dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang digagas dan dikembangkan oleh Bank Indonesia di NTB. Diantaranya fokus mendukung UMKM (wirausaha), serta alih teknologi pertanian untuk komoditas unggulan. Misalnya

(Suara NTB/bul)

Wahyu Ari bawang putih Sembalun, dan melakukan pendampingan kepada peternak. (bul)

BKPM RI Dorong Pengajuan IMB Melalui OSS

(Suara NTB/bul)

Sosialisasi OSS di Mataram

(Suara NTB/bul)

IKAN - Pedagang ikan di Pasar Sengkol, Lombok Tengah. Ikan-ikan ini didatangkan dari pusat pendaratan ikan Tanjung Luar, Lombok Timur.

Bank Indonesia akan Bangun Pabrik NTB Bidik Investor Mikroba di Sembalun dan Sumbawa Ramah Gempa

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia akan membngun pabrik mikroba di Sembalun dan Sumbawa. Tujuannya untuk mendukung kebutuhan petani mengembangkan bawang putih dan jagung organik. Seperti diketahui, Bank Indonesia belakangan ini intens mengawal petani Sembalun, Lombok Timur mengembangkan bawang putih dengan cara penanaman organik. Bank Indonesia bahkan melibatkan Dr. Nugroho, salah satu dosen pascasarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Total luas lahan pertanian bawang putih yang dikembangkan bersama petani 5,5 hektar.

Bawang putih hasil produksi petani, sepenuhnya untuk kebutuhan perbenihan. Mengingat, Sembalun telah ditetapkan sebagai sentra benih bawang putih nasional oleh Kementerian Pertanian RI. Hasil budidaya benih bawang putih di Sembalun te-

lah dikembangkan hingga F3 (turunan ke-3). Seperti yang ditunjukkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani, F3 benih bawang putih yang dikembangkan berumbi lebih besar dari biasanya.

Pengembangan bawang putih di Sembalun murni menggunakan organic. Tidak diperkenankan penggunaan pupuk kimia. Petani diajarkan untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada sebagai pupuk.

Misalnya limbah kotoran ternak.

Untuk mempercepat reaksi limbah dengan mikroba. Mikroorganisme atau mikroba seperti diketahui adalah organisme mikroskopik yang sebagian besar berupa satu sel yang terlalu kecil untuk dapat dilihat menggunakan mata telanjang.

Mikroba berukuran sekitar seperseribu milimeter (1 mikrometer) atau bahkan kurang, walaupun ada juga yang lebih besar dari 5 mikrometer.

Karenanya, mikroba hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop.

“Sementara ini, mikroba dalam bentuk cair. Masih didatangkan dari Jawa,” kata Achris. Pendampingan oleh Bank Indonesia dilakukan maksimal 4 tahun. Tahun ini adalah tahun ke empat. Karena itu, agar pola pertanian organik ini berkelanjutan. Bank Indonesia akan membuat

pabrik mikroba di Sembalun.

Harapannya agar petani tak kesulitan mengembangkan bawang putih sembalun.

“Di Sumbawa juga akan kita buat pabrik mikroba. Agar memudahkan petani jagung mengembangkan jagung organik,” jelas Achris. Bawang putih Sembalun dipilih didampingi, Kata Achris maksudnya untuk menjaga bawang putih varietas Sangga Sembalun punah.

Bank Indonesia juga mendorong kembalinya kejayaan bawang putih Sembalun.

Demikian juga jagung sebagai komoditas unggulan.

Bawang putih organik yang dihasilkan petani, selain berumbi lebih besar, masa tanamnya juga lebih cepat.

Bisa bertahan hingga 9 bulan.

Bawang menggunakan pupuk kimia, saat enam bulan sudah mulai menyusut. “Kelebihan lainnya, dari penanaman, dipanen, dan ditanam lagi, sudah lebih cepat. Hanya 3 bulan.

Biasanya harus ditunggu dulu lebih 6 bulan,” imbuhnya.

Karena itu, Bank Indonesia dan petani menargetkan turunan benih selanjutnya dengan umbi yang lebih besar akan mampu mencapai produksi 25 ton/hektar. saat ini telah berhasil ditingkatkan menjadi 16 ton dengan cara organik. Biasanya petani hanya mampu mencapai produksi maksimal 11 ton/hektar untuk non organik. (bul)

Mataram (Suara NTB) Tidak dinampikkan, gempa tahun 2018 lalu memicu pertanyaan dari para investor.

Pertanyaannya seputar keamanan dan kenyamanan berinvestasi NTB. Padahal, gempa ini juga terjadi di mana-mana. Kejadian alam yang tidak bisa ditebak. Gempa juga menyisakan kompleksitas tantangan mewujudkan target investasi di provinsi ini. Sembari terus meyakinkan publik, bahwa Lombok – Sumbawa telah aman.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si memutar otak membidik investor-investor yang ramah dengan gempa. Sebut saja investor Jepang. Target ini juga di dukung oleh BKPM-RI, Wisnu Wijaya Soedibjo, Deputy Bidang Investasi BKPM-RI mengatakan siap menjadi penyambung lidah NTB membangun kerjasama investasi dengan sejumlah negara.

Karakteristik potensi yang dimiliki NTB, perlu di dorong terus beberapa sektor investasi yang menjadi andalan. Yaitu pariwisata, pertanian dan pertambangan. Tiga sektor ini menurutnya banyak peminat oleh beberapa negara. Misalnya Jepang, China, Australia, Korea dan Singapura. “Jika DPM-PTSP ingin mempromosikan potensi ini, BKPM RI siap membantu, karena BKPM memiliki network melalui kerjasama-kerjasama dalam bentuk MoU mempromosikan investasi,” demikian Wisnu.

Jepang juga merupakan sasaran promosi investasi yang sangat cocok bagi NTB saat ini. sebab di negara Sakura itu, masyarakatnya sudah cukup bersahabat dengan gempa. Bahkan gempa dengan kekuatan 5-7 skala richter dianggap sangat biasa. “Di Jepang baru dikatakan gempa, kalau sudah di atas 10 SR. Masih 7 SR, enak-enak saja tidurnya di sana.

Kenapa, karena bangunanbangunan mereka sudah menggunakan teknologi tahan gempa,” demikian Wisnu.

L. Gita menyebut tahun 2018 investasi mengucur masuk.

Target investasi sebesar Rp14 triliun tahun lalu, bahkan tercapai Rp15,3

triliun. Saat terjadinya gempa, kunjungan wisatawan anjlok.

Investasi juga sempat stagnan.

Tetapi, investasi yang telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya tetap dilanjutkan.

Misalnya investasi perhotelan.

Hotel-hotel yang terdampak gempa langsung diperbaiki.

Masih ada optimisme.

Global Hub, di Kabupaten Lombok Utara, atau konsep pembangunan Singapura kedua.

Di Lombok Utara juga tengah naik daun saat itu. Harga tanah melonjak tajak, para investor berebut lahan penyangga di sekitar 4.000 hektar lahan yang akan dibangun sebagai Singapura kedua. “Yang sebelum-sebelumnya cari lokasi tiba-tiba hilang. Sementara Global Hub di pending,” kata L. Gita.

Tapi Lombok Sumbawa tetap menarik. Ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta Lombok Tengah yang dikebut pembangunannya. Presiden Joko Widodo juga mengawal kawasan selatan ini pascaditunjuknya Lombok (Indonesia) sebagai tuan rumah MotoGP 2021. Ada juga potensi investasi di sektor pertambangan. Dengan akan dibangunnya smelter oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Sumbawa. Kawasan Samota (SalehMoyo-Tambora). Semua potensi tersebut masih memiliki nilai jual. “Kita berkoordinasi dengan BKPM-RI untuk membidik negara-negara tersebut.

Tanpa mengecualikan investor dari negara-negara lainnya.

Dan respon BKPM cukup baik,” demikian L. Gita. (bul)

L. Gita Ariadi

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Badan Koordinasi Penanaman Modal RI mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Online Single Submission (OSS) untuk pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain mudah, sistim perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mempercepat proses perizinan dan realisasi investasi.

OSS mulai dapat dimanfaatkan sejak tahun 2018 lalu, yakni OSS versi 1.0. dalam waktu dekat, akan di launching OSS versi 1.1 kata Wisnu Wijaya Doedibjo, Deputy Bidang Investasi BPKM-RI pada kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dalam OSS di Mataram, Jumat (2/8) kemarin.

Hadir dalam kegiatan ini peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jawa Timur, NTT, Sulteng, Sultra, Kalteng dan Kalsel.

Saat OSS ini diluncurkan, oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2018 lalu menegaskan bahwa, kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi structural. Termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan OSS diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.

Pemerintah telah menjalankan OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan ini, pemerintah mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.

“Pengusaha, investor, besar, kecil, menengah maupun koperasi kalau mau mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), apply OSS,” kata Wisnu. Syarat untuk mendapatkan NIB, setidaknya pengusaha terlebih dahulu mendapatkan IMB, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan. Kemudahan dari sistem ini dikemukakan, mudah di fahami oleh pengusaha, dari pihak pemerintah daerah yang memiliki kewenangan menerbitkan IMB juga lebih mudah menyelesaikan pengajuan-pengajuan izin yang masuk.

“Memperpendek waktu, lebih jelas. Karena di dalamnya ada waktu-waktu deadline untuk meresponnya (merespon pengajuan izin),” imbuhnya. Setelah di luncurkan setahun lalu, pengajuan izin melalui OSS ini kata Wisnu cukup banyak. Sebagian daerah di Indonesia telah menggunakan sistem ini. NTB juga tengah mengarah kesana. Memudahkan pengajuan izin dengan elektronik.

Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si juga meyakini, dengan OSS ini iklim investasi NTB akan lebih cepat recovery pascagempa. Sistem ini menurutnya memudahkan calon investor karena dapat dilakukan langsung dari tempatnya oleh pengusaha. Tanpa harus mendatangi kantor pelayanan perizinan. ‘’Kalau ada kesulitan masuk OSS, bisa didampingi staff front office kami,’’ demikian Gita. (bul)

SUARA NTB

Sabtu, 3 Agustus 2019

Halaman 9

Rumah Sakit Pendidikan Unram Diakreditasi Mataram (Suara NTB) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) telah melaksanakan akreditasi Rumah Sakit Pendidikan Unram. Tim Akreditasi KARS terdiri dari Dr. Rossma Napitupulu, MARS, Dr. Widyasih Pritasari, Sp.OG (K), dan Muhammad Fatoni, S.Kep., Ners.

Kegiatan akreditasi yang telah dipersiapkan sejak enam bulan yang lalu telah melalui beberapa tahapan seperti tahap bimbingan, kemudian survey simulasi, dan yang terkahir adalah survei akreditasi.

“Untuk akreditasi ini, kami yang telah mempersiapkannya sejak enam bulan yang lalu dan telah melalui beberapa tahapan seperti tahap bimbingan, kemudian survei simulasi, dan yang terakhir adalah survei final untuk mendapatkan penilaian akreditasi. Jadi untuk akreditasi ini terdiri

dari enam belas kelompok kerja (Pokja) yang semuanya diketuai oleh dokter spesialis,” ujar dr. Ahmad Taufik S, Sp.OT selaku direktur RS Unram.

Saat ini RS Unram bekerja sama dengan Fakultas Teknik Unram telah menerapkan sistem pendaftaran secara elektronik bahkan masyarakat dapat mengakses pendaftaran secara online. ”Ke depan kita juga akan menggunakan data rekam medik berbasis elektronik atau paperless,sehingga semua pelayanan pasien di RS Unram tidak perlu membawa dokumen ke mana-mana, itu merupakan target kami di tahun depan,” pungkas Taufik.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa RS Unram memiliki dua buah gedung dengan enam lantai, dan merupakan Rumah sakit Pendidikan yang dirancang dengan 300 tempat tidur.

Sedangkan untuk rawat jalan RS Unram memiliki enam belas klink spesialis dengan dokter spesialis terlengkap di NTB. Sejak diresmikan pada 16 Maret 2016 terus berbenah untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Untuk mendukung pelayanan yang prima, Rumah Sakit dengan tipe C ini menyediakan 117 tenaga medis dan 75 tenaga non medis. Dari 39 Dokter yang dimiliki RS Unram, 30 di antaranya adalah dokter spesialis.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni SH., M.Hum sangat berharap RS Unram dapat menjadi pusat layanan kesehatan bagi masyarakat disamping kegiatan pendidikan dan penelitian.

“Harapan kami Rumah Sakit ini akan menjadi pusat layanan kesehatan bagi masyarakat di samping kegiatan pendidikan dan penelitian. Insya Allah RS

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

ini akan mendapat tempat di hati masyarakat karena tempatnya yang strategis dan SDM yang memadai, lebih-lebih setelah bekerjasama dengan BPJS”. kata Prof. Husni. (dys)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6288 CD NOKA : MH1JFV119FK070109,NOSIN :JFV1E-1068000 AN.DADI MULYAWAN HLG D’SKR JL.PANJI TILAR NEGARA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HLG STNK R4 TOYOTA DR.1552 FZ NOKA : MHF11KF83100041158,NOSIN : 7K-0455160 AN.Drs.SUTOMO,DRS.M.SI HLG D’SKTR JL.PANJI TILAR KOTA MATARAM

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLG STNK R2 HONDA DR.4519 CW NOKA/NOSIN : MH1JM3114JK493442/ JM31E1496791 AN.IKA WAHYU KOMALASARI HLG D’SKTRLINGK.BARITOV1/3PERUMNAS KOTA MATARAM

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 3 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 3 Agustus 2019

Halaman 11

TNI Apel Siaga Sambut Kedatangan Wapres Jusuf Kalla

Tujuh Kabupaten di NTB Terbebas dari Status Daerah Tertinggal Dari Hal. 1 ‘’Sektor-sektor apa, bidangbidang apa atau urusan apa lemahnya KLU,’’ katanya.

Biasanya, kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini, masalah keterisoliran atau minimnya akses terhadap pelayanan dasar masih dominan menjadi penyebab. Untuk itu, program percepatan jalan yang dilakukan Pemprov selama ini dinilai berkontribusi terhadap terbebasnya tujuh kabupaten dari status tertinggal.

Untuk mempermudah ak-

sesibilitas di KLU, sekarang sedang dibangun jalan nasional dari Bayan sampai Sembalun. Diharapkan ke depan ini dapat mendorong KLU keluar dari status daerah tertinggal. ‘’Bagaimana eksternalitas KLU dengan adanya Mataram dan Lombok Barat yang sudah tidak tertinggal lagi, itu harus bisa dimanfaatkan. Kalau itu bisa dimanfaatkan, insya Allah cepat keluar dari daerah tertinggal,’’ tandasnya. (nas)

NTB Satu Data untuk Program Tepat Sasaran Dari Hal. 1 seringkali berbeda sehingga menyulitkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan. Karena itu, pengumpulan dan pengolahan data di satu tempat dianggap penting. ‘’Kalau kita tidak berbasis data pasti program kita itu tidak nyambung nanti dengan kebutuhan rakyat,’’ ujar Gede, Jumat (2/8) di Mataram.

Dicontohkan Gede, soal data kemiskinan yang sekarang ini masih berbedabeda karena tidak menyajikan data yang dinilai valid. Seperti jumlah masyarakat miskin yang berhak menerima santunan. Sehingga barometer pemerintah untuk mengukur program pengentasan kemiskinan juga menjadi rancu.

Diskominfotik telah mengumpulkan setidaknya 1.200 lembar data yang terdiri dari data infrastruktur pembangunan di NTB, data sosial, dan data bidang ekonomi. Saat ini, keseluruhan data tersebut bisa diakes oleh masyarakat umum melalui portal dalam jaringan (daring) bernama NTB Satu Data. ‘’Seluruh data di perangkat daerah ada di situ, tapi (itu) data-data yang sudah final,’’ ujar Gede.

Salah satu yang menjadi kendala dalam pengumpulan data sendiri disebut Gede adalah kualitas data yang diberikan oleh masing-masing dinas berbeda-beda. ‘’Perlu ada penataan, yang masih datanya amburadul perlu diklasifikasikan (lagi) data itu,’’ ujarnya. Selain itu, beberapa OPD juga ada yang baru bisa mengumpulkan data hanya sampai tahun 2017. ‘’Ini yang sedang kita lakukan penataan,’’ ujar Gede.

Salah satu yang akan dilaku-

kan adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masingmasing OPD sehingga mampu mengolah data statistik dengan lebih baik. Selain itu, pembentukan Forum Data juga dirasa perlu dilakukan. ‘’Ada forum data yang sudah kita bentuk. Di forum data ini kita adakan pertemuan setiap bulan, di situlah kita berikan pemahaman, skill, dalam rangka upgrading (peningkatan, Red) kemampuan,’’ tegasnya.

Selain itu, Gede menyebut pihaknya juga akan mendorong Pemda di masing-masing kabupaten/kota di NTB agar turut melakukan hal serupa, agar koordinasi antara Pemprov dan Pemda bisa terjalin dengan lebih baik. Dicontohkan Gede seperti yang dilakukan Pemda Kota Bima yang telah membentuk Forum Data sekaligus memiliki OPD yang mengurus bidang statistik. “Perlu kita konsolidasikan ini antara provinsi dan kabupaten/ kota,’’ katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd juga menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat Pemprov NTB harus berbasis dengan data yang valid dan komprehensif. Karena itu kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk, seperti dalam kasus kemiskinan, yang belum valid. Untuk itu Rohmi menyebut bahwa validasi dan pembaruan data sasaran penduduk perlu terus dilakukan. (bay)

Di Bawah Rata-rata Nasional Dari Hal. 1 Kalau nasional 40 persen, kita cuma 38 persen,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM dikonfirmasi di Mataram.

Ia menyebutkan, beberapa realisasi belanja yang masih perlu ditingkatkan di NTB. Yakni belanja modal yang baru mencapai 20,52 persen dari pagu sebesar Rp2,28 triliun atau dengan realisasi belanja sebesar Rp0,49 triliun.

Kemudian belanja bantuan sosial baru mencapai 20,25 persen dari pagu sebesar Rp18,74 miliar atau dengan realisasi belanja Rp3,79 miliar. Serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 8,24 persen dari pagu Rp2,56 triliun, dengan realisasi sebesar Rp0,21 triliun. ‘’Dana desa sudah bagus, 100 persen disalurkan dari kas negara ke kas umum daerah.

Cuma dari kas umum daerah ke rekening kas desa yang perlu dikawal,’’ ucapnya.

Syawan mengatakan telah meminta bantuan Pemprov NTB saat bertemu Penjabat

Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si beberapa hari lalu.

Pemprov diminta mendorong OPD-OPD yang mengelola dana yang bersumber dari APBN dan transfer agar menggenjot penyerapan anggaran. Pasalnya, sekarang sudah memasuki semester II 2019, tetapi serapan anggaran masih di bawah 40 persen. ‘’Saya minta bantuan Pak Sekda untuk mendorong OPD-OPD. Di samping itu berkenan mengumpulkan seluruh KPA yang serapannya rendah-rendah itu, kita koordinasi. Bisa ndak dia dorong lagi,’’ katanya.

Sebelumnya, Pemprov NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana APBN. Hal ini dilakukan menyusul belum adanya serapan APBN pada 19 Satuan Kerja (Satker) di NTB sampai 30 Juni lalu. Pemanggilan OPD yang mengelola dana APBN direncanakan pekan depan. (nas)

Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, perbaikan RTLH seharusnya dimulai tahun 2019. Namun karena terjadi gempa, sehingga fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat NTB yang rusak ringan, sedang dan berat.

Sehingga pada 2019, tidak dialokasikan anggaran untuk perbaikan RTLH. Sebenarnya sesuai RPJMD 2019-2013, Pemprov akan melakukan perbaikan RTLH sebanyak 2.500 unit tiap tahun. Namun, karena tidak dialokasikan tahun ini, maka mulai 2020 diusulkan perbaikan sebanyak 3.000 unit RTLH tiap tahun untuk mengejar target RPJMD. ‘’Kalau tidak begitu maka ndak tercapai target RPJMD. Ini baru diusulkan, target kita sudah ada. Bagaimana merealisasikan di 2020, sangat tergantung (ketersediaan) anggaran,’’ kata Sugiharta.

Diketahui, memasuki tahun 2018 lalu, jumlah rumah tak layak huni di NTB sebanyak 239 ribu unit.

Berkurang sebanyak 9.400 unit setelah ditangani pada tahun 2017, dari jumlah awal sebanyak 248 ribu unit rumah

tidak layak huni.

Pada tahun 2018, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2 ribu unit rumah yang menjadi sasaran. Belum lagi bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat.

Dengan adanya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana katanya, akan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah RTLH di NTB. Karena rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni kemudian rusak akibat gempa, pembangunannya dibantu pemerintah pusat melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. ‘’Saya belum bisa menyebutkan. Karena perlu pendataan. Satu bulan sebelum akhir tahun anggaran, kita koordinasi dengan pusat, provinsi dan daerah.

Nanti ada proporsinya, itu yang kita bagi ke kabupaten/kota untuk perbaikan RTLH dari anggaran provinsi,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/penrem)

APEL GABUNGAN - Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kol. Inf. Endarwan Yansori saat memimpin apel gabungan VVIP di lapangan Sangkareang Mataram.

Pangdam IX/Udayana Cek Kesiapan Kunjungan Wapres di Sumbawa Sumbawa (Suara NTB) Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP Jumat (2/8) mengecek persiapan lokasi kunjungan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pengecekan dilakukan di Ponpes Dea Malela, Dusun Pemangong, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa.

Selain lokasi Ponpes Dea Malela, Pangdam IX/Udayana dan rombongan juga mengecek lapangan pendaratan heli pad di lapangan bola Lenangguar.

Seusai pengecekan lokasi, Pangdam IX/Udayana dan rombongan kembali ke Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa untuk menerima paparan dari Dan-

dim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda, SE. M.Sc. Paparan itu terkait rencana kedatangan Wapres RI di wilayah Kabupaten Sumbawa mulai kedatangan hingga kembali ke Jakarta.

Pangdam IX/Udayana selaku Pangkoops Pam VVIP wilayah Bali dan Nusa Tenggara dalam arahannya menyampaikan, selama pelaksanaan kegiatan di lokasi Ponpes Dea Malela, agar personel memperhatikan estimasi waktu. Mengingat Wapres akan melanjutkan perjalanan ke Mataram.

“Atur waktu isoma. Jangan telat sehingga pada pelaksanaan pengamanan tidak terganggu dan berjalan sesuai protap pengamanan,” imbaunya.

Terkait dengan pergerakan Helikopter, lanjut Pangdam IX/Udayana, agar diperhitungkan lagi waktu yang dibutuhkan mengingat helikopter yang digunakan sebanyak tiga unit. “Estimasi waktu agar diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang akhirnya dapat mengganggu kegiatan kunjungan,” sarannya.

Selama pelaksanaan kunjungan di Ponpes Dea Malela, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan meresmikan bangunan berupa gedung futsal Bhayangkara, Tangga (ACT), Asrama Putri, Perpustakaan Putra, Training Center, lapangan sepak bola, wisma ustadz, Auditorium Mayapada dan Wisma Sakinah. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di NTB, Korem 162/WB menggelar apel gelar pasukan Jumat (2/ 8). Apel dipimpin Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori di lapangan Sangkareang Mataram.

Apel diikuti seluruh Korem 162/WB dan Kodim wilayah Pulau Lombok, Lanal Mataram, Lanud ZAM Rembiga, Polda NTB dan Polres Mataram, Brimob Polda NTB, Pemadam Kebakaran, PLN dan instansi terkait.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP alam amanatnya yang dibacakan Kasrem 162/WB menyampaikan, apel gelar pasukan dilakukan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan Satgas Pengamanan VVIP, baik perorangan maupun satuan.

Selain itu, ditekankan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Satgas yang ada, serta langkah dan tindakan yang diambil dalam mengatasi persoalan harus sesuai dengan Protap Pengamanan VVIP yang berlaku.

Selain itu, lanjutnya, apel

juga untuk memastikan sinergitas dan kerjasama antar unsur pengamanan yang terlibat.

“Manfaatkan apel ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” tegasnya.

Kodam IX/Udayana selaku Koops Pam VVIP wilayah Bali dan Nusa Tenggara bersama-sama Polda, Pemerintah Daerah setempat dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos menambahkan, gelar pasukan tidak hanya dilakukan di Mataram, namun juga dilaksanakan di Makodim 1607/Sumbawa yang dipimpin Dandim Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc. Sebab selain berkunjung di Mataram, Wapres juga akan meresmikan Ponpes Dea Malela di Dusun Pemangong Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa. (ars/*)

Pemprov Bentuk SDGs Center Mataram (Suara NTB) NTB bersama 14 provinsi lainnya di Indonesia dinilai relatif paling tidak siap terkait pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDGs).

Hal tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sesuai hasil studi SDG’s Center Universitas Padjajaran (Unpad) 2018 lalu.

Hasil studi SDGs Center Unpad menggunakan sistem penilaian scorecard, secara keseluruhan, kesiapan pencapaian SDGs di NTB mendapatkan skor 1,63 (diantara C dan D) dan masih di bawah skor nasional, yakni sebesar 1,85. Sebanyak 15 provinsi yang dinilai relatif paling tidak siap antara lain Sumut, Gorontalo, Kalbar, Bengkulu, Lampung, Sumsel, Kalsel, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), NTT, Maluku Utara, NTB, Sulteng, Sulbar, Papua Barat dan Papua.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP membantah NTB dikatakan relatif belum siap. Menurutnya, Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang sudah dibuat Pemprov NTB belum dihitung dalam penilaian.

“Siapa bilang (kita tak siap). Wong kita punya rencana aksi daerah belum dihitung. Kalau rencana aksi daerah kita dihitung sudah sih kita nyampai. Kita dibilang salah satunya tak punya RAD SDG’s. Padahal kita sudah ada Pergubnya. Kalau itu masuk, insya Allah,” kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/8) siang.

Ia menjelaskan, dalam penyusunan anggaran dalam APBD, Pemprov mempertimbangkan RAD SDGs. Bahkan, katanya, pertama, Pemprov sudah membentuk SDGs Center dengan sekretariat di Kantor Gubernur.

Kedua, Pemprov akan lebih meningkatkan hubungan dengan non goverment organization (NGO). Ketiga, Pemprov akan lebih memantapkan program-program pembangunan dengan Pemda kabupaten/kota.

“Kita sudah ada kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota terhadap lima aspek . Lima aspek itu sensitif SDG’s juga itu.

Kesepakatan dari sisi anggaran dan program.

Nanti mana-mana yang perlu kerjasama kita buat Perjanjian Kerjasama (PKS),” terangnya.

Ditanya masih sulitnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Ardhi mengatakan sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program. “Nanti kita cari pola komunikasinya,” katanya.

Pihaknya akan berembuk dengan Bappeda kabupaten/kota se - NTB untuk mengidentifikasi indikator-indikator SDGs yang perlu mendapatkan atensi. Termasuk itu melakukan intervensi, mana yang perlu intervensi provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan mengalokasikan anggaran yang tepat setiap OPD. Karena selama ini (alokasi) anggaran OPD itu proporsional. Mudah-mudahan sekarang ndak. Kita lihat skala prioritas, sesuai target-target SDGs,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi SDGs Center Unpad, baru lima indikator yang mencapai/hampir mencapai target SDGs di NTB atau yang mendapatkan skor A. Yakni, persentase balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus, persentase angka melek huruf usia 15-24 tahun, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak. Kemudian persentase rasio elektrifikasi, persentase kondisi jalan dengan kualitas baik dan sedang dan persentase lahan kritis terhadap luas wilayah.

Kemudian delapan indikator mendapatkan nilai B atau mendekati target SDGs. Antara lain, penduduk miskin dengan garis kemiskinan 1,9 dolar Amerika per hari, persentase penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional, rata-rata lama sekolah. Kemudian, angka partisipasi kasar, persentase rumah tangga

dengan air minum layak, persentase penduduk usia 5-14 tahun yang termasuk ke dalam kategori pekerja anak, persentase proporsi luas areal hutan terhadap luas daratan dan persentase anak di bawah 5 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran.

Selanjutnya, 5 indikator masih seperempat jalan lagi menuju target SDGs atau nilainya C. Yakni, persentase balita dengan tinggi badan pendek dan sangat pendek, produktivitas tanaman pangan, angka harapan hidup saat lahir, PDRB per kapita dan rasio gini.

Sebanyak 9 indikator mendapatkan nilai D atau baru setengah jalan menuju target SDGs. Indikator tersebut antara lain, penduduk dengan kebiasaan merokok tiap hari di atas usia 15 tahun, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, persentase penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak ada pelatihan, rumah tangga yang mengakses internet tiga bulan terakhir, rasio palma, Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah, rumah tangga yang memenuhi spesifikasi rumah sehat sederhana, area konservasi yang dilindungi dan jumlah tahanan per 100.000 penduduk.

Terakhir sebanyak 13 indikator yang mendapatkan nilai E atau masih cukup jauh mencapai target SDGs di NTB. Yakni, angka kelahiran neonatal per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian di bawah 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk.

Selanjutnya, tingkat kesuburan wanita (kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun, proporsi perempuan dalam parlemen, tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja di bawah 35 jam. Kemudian, rumah tangga dengan jaringan air ledeng, rata-rata partikulat, rumah tangga dengan prilaku memilah sampah, emisi karbondioksida per kapita, area keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, risiko penduduk terkena tindak pidana dan kejadian pembunuhan per 100.000 penduduk.

Secara keseluruhan, kesiapan pencapaian SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan skor 1,63 (di antara C dan D) dan masih di bawah skor nasional, yakni sebesar 1,85. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas indikator-indikator SDGs di Provinsi tersebut diproyeksikan baru setengah jalan untuk dapat memenuhi targetnya pada tahun 2030.

Tujuan-tujuan SDGs yang perlu mendapatkan perhatian sebagai bentuk antisipasi dari hasil proyeksi di atas adalah kesehatan (SDGs ke-3, good health and well-being) dan daya dukung perkotaan yang berkelanjutan (SDGs ke-11, sustainable cities).

Salah satu indikator SDGs ke-3 yang mendapatkan penilaian E adalah angka kematian neonatal. Hingga tahun 2030, indikator tersebut diproyeksikan memiliki tren yang meningkat dan menjauhi target SDGs, yakni sebesar 12 kasus per 1.000 kelahiran.

Sementara itu, Provinsi NTB diperkirakan baru mampu memenuhi 49 persen ketersediaan jaringan air ledeng pada tahun 2030 dari target sebesar 100 persen. Hal ini merupakan salah satu indikator SDGs ke-11 yang mendapatkan penilaian E. Di sisi lain, aspek pendidikan yang merupakan tujuan SDGs ke-4 (quality education) yang tingkat kesiapannya sudah baik. Salah satu buktinya adalah indikator angka melek huruf usia 15-24 yang diproyeksikan akan mencapai 100 persen pada tahun 2030, sehingga mendapat penilaian A. Provinsi NTB juga mendapatkan penilaian yang baik terkait tujuan sanitasi layak dan air bersih (SDGs ke-6, sanitation and clean water). Indikator persentase rumah tangga dengan sanitasi layak diperkirakan akan mencapai 100 persen pada tahun 2030, sehingga mendapat penilaian A. (nas)

177 Ribu Orang Peserta BPJS di NTB Dinonaktifkan Dari Hal. 1 Sumbawa Barat 177 orang, Kabupaten Sumbawa Besar 973 orang, Kota Bima 319 orang, Lombok Tengah 64.231 orang, dan Lombok Timur 77.295 orang.

Untuk itu, salah satu langkah yang diambil adalah pera-

lihan para peserta BPJS-PBI ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) NTB. Namun mengingat kuota Jamkesda yang terbatas, maka hanya sebagian dari peserta tersebut yang dapat diikutkan. Masingmasing, 47 orang di Lombok Barat, Lombok Utara 1.761 or-

ang. Kemudian Kota Mataram 5.403 orang, Kabupaten Bima 1.847 orang, Kabupaten Dompu 67 orang, Sumbawa Barat 29 orang. Kabupaten Sumbawa Besar 973 orang, Kota Bima 319 orang, Lombok Tengah 7.932 orang, dan Lombok Timur 12 orang. (bay)

(Suara NTB/penrem)

CEK KESIAPAN - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto Jumat (2/8) saat tiba di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa untuk mengecek kesiapan lokasi kunjungan Wapres RI Jusuf Kalla.

Tutup Tambang Liar, Polda NTB Putus Rantai Peredaran Merkuri Dari Hal. 1 Jumlah kasus barang bukti itu dari total 11 kasus yang ditangani sejak 2017 lalu melalui tim Satuan Tugas (Satgas) Merkuri yang dibentuk Polda NTB sesuai perintah Mabes Polri menindaklanjuti keputusan Presiden RI, Joko Widodo. Perintah itu dikeluarkan karena peredaran merkuri secara nasional sangat mengkhawatirkan. Presiden ingin Indonesia zero merkuri. Situasi sama di NTB, peredaran semakin mengkhawatirkan, diperparah pemakaiannya untuk pemurnian emas di lokasi tambang ilegal.

Sampai saat ini pemberantasan peredaran merkuri dan zat kimia lainnya dalam proses pengawasan ketat. Karena tidak saja merkuri, penambang mulai bergeser menggunakan jenis karbon karena pasokan bahan kimia cair itu mulai berkurang. ‘’Jadi kita berusaha putus dulu demand-nya dengan memutus pasokan merkuri ke lokasi tambang. Sampai saat ini kami perkirakan peredarannya terus menurun. Karena kami terus awasi dan batasi. Jika ditemukan, langsung ditangkap dan disita,’’ tegas Darsono.

Jalur peredaran merkuri yang sedang dalam pengawasan ketat pihaknya, seperti di Sekotong Lombok Barat, Gunung Prabu, Lombok Tengah, titik di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan sejumlah titik di Sumbawa Besar.

Pola pengawasan akan diperketat melibatkan unsur TNI dan Dinas Perdagangan masing masing kabupaten dan kota. Memang, para pelaku penambangan liar seperti berinovasi menggunakan bahan kimia lain, salah satu-

nya jenis karbon untuk pemurnian emas. Modus baru ini setelah merkuri terus diperketat. Kesulitannya, bahan karbon ada juga yang diperuntukkan untuk kepentingan legal. ‘’Tapi kita bisa identifikasi, mana yang akan dipakai untuk kepentingan tambang ilegal dan akan dipakai untuk yang berizin,’’ ujarnya.

Soal sama, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK menegaskan, permintaan Gubernur NTB agar Polda NTB memimpin operasi penutupan tambang ilegal sudah ditindaklanjuti dengan pembentukan tim di masing masing daerah. ‘’Sudah ada tim untuk penanganan tambang Sekotong, Prabu, Taliwang dan di Sumbawa. Penanganannya di tingkat kabupaten dulu, melibatkan Polres setempat,’’ kata Kabid Humas Jumat kemarin.

Langkah awal, tidak saja memutus rantai merkuri, tapi pasokan bahan baku lain seperti sianida (CN) dan potassium. Bahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional tambang liar mulai diawasi ketat. “Jangan sampai bahan baku untuk tambang liar terus masuk ke lokasi.

Kita berusaha akan putus. Ini cara awal untuk hentikan kegiatan Peti (pertambangan tanpa izin, red),’’ tegasnya.

Langkah lain adalah pendekatan ke masyarakat, khususnya penambang agar segera meninggalkan aktivitas ilegal tersebut. Soal mata pencaharian pengganti, akan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Setelah sosisaliasi menyeluruh dilakukan, akan berlaku tindakan lanjutan seperti penutupan paksa. ‘’Kalau sudah sosialisasi, tapi tidak juga diindahkan, maka akan ditutup paksa,’’ tegasnya. (ars)

Presiden Serahkan Keputusan Amnesti Nuril Dari Hal. 1 Penantian panjang Nuril sebelum keputusan presiden itu keluar. Diawali dengan persetujuan Presiden untuk memberikan amnesti, namun harus melalui permintaan pertimba-

ngan DPR RI. Setelah dibahas di tingkat fraksi, akhirnya Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui amnesti Nuril sesuai permintaan pertimbangan Presiden. Jumat kemarin, keputusan yang dinanti itu akhirnya diterima secara resmi. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 3 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Lama Mengabdi akan Jadi Prioritas Pengangkatan Guru Honorer Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjanjikan akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2024. Rencana itu didukung oleh pemerintah daerah dan organisasi guru. Namun diharapkan lama mengabdi guru honorer menjadi pertimbangan prioritas dalam pengangkatan guru honorer tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., dihubungi Jumat (2/8) menyampaikan agar pengangkatan guru honorer itu memprioritaskan masa pengabdian yang lama. “Sehingga mereka belum usia 35 ke atas dapat menyandang PNS,” katanya.

Ia juga menyarankan agar dalam proses tes atau seleksi harus dilakukan kepada sesama guru honorer, sehingga ada rasa menghargai atas pengabdian para guru honorer tersebut. “Dengan demikian ada keadilan yang dirasakan oleh mereka,” ujarnya.

Hal senada disampaikan, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti kepada Suara NTB, Jumat (2/8). Menurutnya, IGI sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah kekurangn guru di Indonesia, termasuk NTB. Ia mengharapkan adanya skala prioritas bagi guru honorer yang masa pengabdiannya lebih lama.

“Jangan lagi dibebani dengan aneka tes macammacam. Mereka tentu akan berbeda dengan guru yang baru lulus (perguruan tinggi),” sarannya.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr.H. Aidy Fuqon, S.Pd., M.Pd., mengatakan, kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan guru honorer sangat ditunggu, karena di NTB sendiri sangat banyak kekurangan guru. Ia berharap rencana itu segera dilaksanakan. “Semoga segera terealisasi,” harapnya.

NTB masih mengalami kekurangan guru meskipun sudah dilakukan perekrutan guru melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu. Tak kurang dibutuhkan 2.000 guru agar memenuhi kebutuhan guru tersebut.

Aidy mengatakan, kekurangan guru di NTB hampir mencapai 3.000 orang. Ketika perekrutan CPS lalu, pihaknya meminta kuota guru bagi NTB sebanyak 2.000 orang. Namun kuota yang diberikan hanya 300 orang.

Sementara itu, untuk menambah kekurangan guru digunakan opsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Seleksi di NTB sudah dilakukan beberapa waktu lalu, dan sudah ada hasilnya sekitar 200-an orang yang lulus. Hasil tersebut sudah ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Namun guru yang lulus P3K belum bisa ditempatkan karena dari kementerian menegaskan biaya jasa mereka ditanggung pemerintah daerah. (ron)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Konsorsium Riset Belum Evaluasi Keunikan Pembangunan NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah membentuk Konsorsium Riset Pembangungan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) NTB. Dalam pembentukannya, Pemprov melibatkan berbagai instansi lainnya yaitu Unram, The Smeru Research Institute, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Hamzanwadi, Universitas Nahdatul Ulama NTB, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, dan Regional Institute 104.

Konsorsium Riset SDGs NTB berkomitmen untuk keilmuan dalam berbagai bidang pembangunan berkelanjutan, mengembangkan strategi, kebijakan, implementasi, dan mengawal pencapaian agenda pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 2030 (The 2030 agenda for sustainable development) di seluruh wilayah kabupaten dan kota di provinsi NTB. Ketua Konsorsium Riset

SDGs antar perguruan tinggi, Prof. Gatot Dwi Hendro, menjelaskan konsorsium riset SDGs ini fokus pada empat pilar yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Adapun target utama SDGs yaitu menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.

“Misalnya tentang angka pendidikan. Kalau ditentukan A lalu yang tercapai A aksen.

Sehingga nanti bisa diusulkan untuk dilakukan penelitian,” ungkap Gatot.

Konsorsium riset SDGs ini diharapkan akan berfungsi memberikan arahan bagi pemerintah provinsi NTB, pemerintah kabupaten dan kota dalam pencapaian SDGs, mengutamakan SDGs ke dalam kebijakan, pengangga-

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB menggelar kegiatan lomba olahraga yang dikemas dalam bentuk permainan tradisional, Jumat (2/ 8). Bertempat di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, lomba itu ditujukan sebagai rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan Ketua TP. PKK Prov.

NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Wagub yang membuka acara berpesan kepada para peserta untuk berusaha menjadi pemenang dengan tetap menjaga sportivitas.

Kegiatan itu diwarnai dengan berbagai jenis permainan tradisional seperti balap karung, balap terompah panjang, tarik tambang, dan lainlain. Pesertanya sendiri adalah siswa tingkat SD, SMP dan SMA se-Kota Mataram.

Perlombaan diawali dengan

(Suara NTB/rus)

ATLET POMNAS - Lima pesilat Lotim yang siap akan diberangkatkan mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) di Jakarta September mendatang, di dampingi Ketua IPSI Lotim, Rusman. emas. Berkeyakinan dengan lima rukun Islam dan lima sila dalam Pancasila, semua utusan Lotim tersebut akan bisa mengharumkan nama Lotim ke kancah nasional.

Saat pertemuan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) atlet ini mengeluhkan masih minimn-

kan,” jelas Gatot, Jumat (2/8).

Disebutkan bahwa salah satu pekerjaan yang belum tuntas saat ini ialah kita belum bisa menentukan apa saja hal yang unik dari NTB yang membedakanya dengan daerah lain. ”Daerah lain fokusnya masing masing beda. Kalau di NTB ini apa, kita masih diskusikan. Apakah kita punya keunikan budaya atau kita masuk dalam pulau - pulau yang rawan bencana,” ungkapnya.

Sehingga jika keunikan tersebut sudah mampu ditentukan, selanjutnya itulah yang akan jadi titik fokus pembangunan kedepan. “Kalau dulu kan pariwisata, apakah masih relevan.

Termasuk pendukung lainnya misalnya pembangunan motoGP,” imbuhnya. (dys)

Rayakan Kemerdekaan dengan Lomba Olahraga Tradisional senam bersama itu akan digelar sampai dengan 9 Agustus mendatang. Rohmi sendiri menyempatkan diri mengikuti salah satu mata lomba bersama para peserta. Senada dengan itu Kepala Dispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin menerangkan bahwa pihaknya menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai rangkaian acara menyambut kemerdekaan.

Diambilnya konsep lomba olahraga tradisional untuk memperkenalkan kembali olahraga tradisional kepada generasi muda di NTB. Selain memperkenalkan kembali beberapa olahraga tradisional, dalam acara tersebut Rohmi juga menyempatkan dirinya mengajak seluruh peserta yang hadir agar sama-sama menjaga kebersihan dan terus membudayakan bebas sampah atau NTB Zero Waste yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB saat ini. Zero waste mulai dari rumah, hingga sekolah.

Menurut Rohmi, penyulu-

(Suara NTB/Humas NTB)

han untuk kesadaran bebas sampah perlu dilakukan di

Lima Pesilat Lotim akan Ikuti Pomnas Selong (Suara NTB) Lima orang atlet silat dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan mengikiti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XVI 2019 yang akan digelar di DKI Jakarta, September mendatang. Mereka adalah Wan Hardiyah Ihsan, Anisa A. Muslim, Khaerul Hadi, Azlan, Aenun Samidah.

“Mereka (lima pesilat-red) itu akan mewakili mahasiswa NTB ke ajang nasional,” ungkap Ketua Cabor Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Lotim, Rusman, diwawancara, usai bertemu dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, Jumat (2/8).

Mengenai peluang para pesilat Lotim yang akan menjadi wakil NTB ini diyakini sangat besar. Kelima pesilat tersebut diyakini akan membawa pulang piala dari Jakarta.

Menurutnya, lima pesilat binaannya ini akan pulang dengan menyabet medali

ran dan riset, mengidentifikasi tantangan, mengevaluasi dan memantau kemajuan pencapaian SDGs, serta memfasilitasi pelaksanaan dialog dan kerjasama untuk mencapai SDGs di NTB. Meski telah mengantongi SK hingga tahun 2030 mendatang, pihaknya, belum bisa mengevaluasi sejauh mana capaian keberhasilan mewujudkan SDGs. Hal itu lantaran pihak konsorsium masih fokus menyusun roadmap. Di sisi lain, secara kelembagaan masih merapikan berbagai hal, termasuk juga kantor konsorsium yang kini belum ada.

“Untuk sementara belum bisa dievaluasi, sementara ini masih menyusun roadmap apa saja yang kita akan kerja-

ya perhatian dari pemerintah.

Menurut Rusman, keluhan minimnya perhatian tidak akan terulang kembali.

Pemerintah daerah Kabupaten Lotim cukup komitmen memperhatikan para atlet saat proses pembinaan. Dispora sendiri sudah membuka ruang untuk berkomunikasi lang-

sung. Rusman menepis anggapan Pengurus Cabor harus kaya raya baru bisa mengurus atletnya. Katanya, terpenting adalah kemauan antara yang dibina dengan yang membina.

“Jangan sampai ada istilah membinasakan,” kelakarnya.

Sebagai pembina olahraga, katanya harus miliki keikhlasan untuk melakukan pembinaan. Mengenai materi diyakinkan akan diperhatikan oleh pengurus Cabor.

Sebelum berangkat ke Jakarta, Rusman mengaku sudah menitip para anak binaannya ini untuk dilatih terus oleh pelatih nasional yang ada di Mataram.

Latihan terus tetap digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) di Turide Mataram.

Kadispora Lotim, Izzudin menyatakan komitmennya untuk membantu pengembangan olahraga. Dikatakan diperlukan sinergi dengan semua pihak sehingga bisa melaksanakan semua pro-

gram keolahragaan dengan baik. (rus)

setiap kesempatan. Mengingat yang terberat dari program itu adalah perubahan pola pikir masyarakat sendiri. “Ayo kita kumpulkan sampah, karena sampah bisa bermanfaat dan membawa berkah,” pungkas Rohmi. (bay)

OLAHRAGA TRADISIONAL Wagub NTB mengikuti lomba balap terompah panjang pada kegiatan Lomba Olahraga Tradisional oleh Dispora NTB, Jumat (2/8)