HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 3 JULI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 93 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Terdampak Kekeringan, Tanaman Padi di Seteluk Terancam Puso Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya 248 hektar lahan pertanian di Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terdampak kekeringan terancam gagal panen. Dari total luas lahan yang dilaporkan sekitar 607 hektar, hanya 40 persen saja bisa diselamatkan dengan memanfaatkan sistem jaringan irigasi seadanya. Sementara 60 persen sisanya tidak bisa diselamatkan jika hujan tidak segera turun. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Tanbunnak) KSB, melalui Kabid Pertanian dan tanaman pangan Syaiful Ulum SP, kepada Suara NTB, Selasa (2/7) tidak membantah kondisi 248 hektar lahan yang terancam puso tersebut. Hal ini terjadi, karena sudah tidak ada lagi sumber mata air yang bisa digunakan oleh petani untuk mengairi sawah-sawahnya. Meskipun mesin air sudah didistribusikan kepada para petani sejak adanya laporan kekeringan, tetapi karena sumber mata airnya yang tidak tersedia sehingga petani tidak bisa berbuat banyak. Maka dari itu, saat ini pihaknya tengah mencoba untuk membuat regulasi khusus untuk membantu para petani yang mengalami gagal panen tersebut. Karena jika dihitung-hitung kerugiannya akibat bencana ini ditaksir mencapai angka puluhan juta rupiah. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)
TERANCAM PUSO - Tanaman padi di wilayah Kecamatan Seteluk, KSB yang terdampak kekeringan. Jika hujan tak kunjung turun, tanaman padi ini terancam puso.
Polda NTB Usut Proyek Dermaga Waduruka Rp4,52 Miliar Mataram (Suara NTB) – Polda NTB membidik proyek rehabilitasi Dermaga Waduruka, Langgudu, Kabupaten Bima tahun 2018 yang diduga ditinggal kontraktor. Proyek ini dikerjakan dengan pagu anggaran senilai Rp4,52 miliar.
Pejabat BPBD Provinsi NTB telah dimintai keterangan terkait proyek ini. Pejabat pembuat komitmen proyek tersebut, Mustakim mendatangi Gedung Ditreskrimsus Polda NTB Selasa (2/7) kemarin. Dia mengakui bahwa diminta datang oleh penyidik Subdit III Tipikor. Sekitar pukul 13.30 Wita, Mustakim menuju ruang pemeriksaan. ‘’Iya ini cuma klarifikasi. Biasa namanya juga laporan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, proyek tersebut diker-
jakan menggunakan sistem tender. Namun, dia enggan memberikan keterangan lengkap mengenai mandeknya pengerjaan proyek yang dikerjakan tahun 2018 itu. “Kalau itu pekerjaan rehabilitasi,” ucap Mustakim singkat. Ditemui terpisah, Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes. Pol. Syamsuddin Baharuddin enggan memberikan penjelasan rinci mengenai pengusutan proyek tersebut. ‘’Ini masih verifikasi,” katanya. Seperti diberitakan, proyek
rehablitasi pembangunan dermaga milik Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang berada di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima diduga macet. Pasalnya, pengerjaan proyek diduga ditelantarkan begitu saja oleh kontraktor dan sampai saat ini tidak ada kejelasan kelanjutannya. Proyek yang dikerjakan oleh PT. AJA dengan pagu anggaran sekitar Rp4 miliar lebih tersebut, Bersambung ke hal 15
TO K O H Kejaksaan Sasar DD HAMPIR di semua daerah di NTB ada kepala desa (Kades) yang masuk penjara gara gara salah kelola Dana Desa (DD), termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Prihatin situasi itu, Kejaksaan Tinggi NTB mulai menyasar dengan pendampingan untuk pencegahan. Pendampingan itu sudah dimulai dengan pendekatan melalui Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah daerah di masing masing kabupaten/kota oleh masing masing Kejaksaan Negeri (Kejari). Pihaknya dalam berbagai kesempatan menginformasikan, Bersambung Arif ke hal 15
(Suara NTB/why)
PENUHI PANGGILAN - PPK proyek Dermaga Waduruka, Mustakim menaiki tangga Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Selasa (2/7) menuju ruang Subdit III Tipikor untuk memenuhi panggilan penyidik Subdit III Tipikor.
Mataram (Suara NTB) Proyek Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan agar Inspektorat NTB menghitung kerugian dan denda yang belum dibayar kontraktor PT. AJA. Dokumen diperoleh Suara NTB, temuan itu tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2018 yang diserahkan tahun 2019. Pekerjaan dengan judul ‘’Rehabilitasi Dermaga Waduruka’’ itu dikerjakan oleh PT. AJA sesuai perjanjian kontrak nomor 027/054/BPBD.NTB/SPK/ VI/2018 tanggal 22 Juni 2018. Kontrak pekerjaan senilai Rp 4.525.405.000, dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari sejak 22 Juni sampai 19 Oktober 2018. Pekerjaan belum juga tuntas hingga jangka waktu tersebut, sehingga perjanjian berubah sesuai addendum 027/ 380.a/BPBD.NTB/SPK/VI/2018, sehingga pekerjaan diperpanjang sampai 10 Desember 2018. Meski tidak tuntas, dilakukan pembayaran dengan nilai Rp 2.715.243.000, dengan rincian pembayaran uang muka Rp 905.081.000 tanggal 13 Agustus 2018, kemudian pembayaran termin pertama Rp 1.810.162.000 tanggal 16 November tahun sama. Dalam temuannya, BPK menyebut progres pekerjaan hanya sampai 56,30 persen. ‘’Pekerjaan belum selesai sehingga keterlambatan penyelesaian pekerjaan minimal selama 145 hari kalender,’’ demikian catatan tim Pelayanan Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan NTB yang diterima Suara NTB. Atas keterlambatan itu, seharusnya PPK menarik denda sebesar Rp 286.752.287. Regulasi denda sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018. Bersambung ke hal 15
Soal Manajemen Fasilitator (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R 918 Hektare Terdampak Kekeringan
Inspektur Utama BNPB Soroti TPK Mataram (Suara NTB) Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tetty Saragih menyoroti peran Tim Pengendali Kegiatan (TPK) soal manajemen fasilitator. Menurut Tetty, dengan jumlah fasilitator yang mencapai 4.422 orang saat ini, semestinya sudah tidak terjadi kekurangan. Karena ia menilai dengan jumlah fasilitator sebanyak itu sudah berlebih. ‘’Keluhannya fasilitator teknik kurang. Di aturannya kita, satu tim
faslitator terdiri dari delapan orang. Di antaranya 6 orang fasilitator teknik, mestinya tak kekurangan. Tolong TPK dimanage fasilitator yang banyak ini,’’ pinta Tetty dalam rapat koordinasi Hasil Validasi Data Korban Gempa Bumi NTB di Kantor Gubernur, Selasa (2/7) siang. Tetty mengatakan, jumlah fasilitator saat ini 4.422 orang. Rumah yang sedang dalam pengerjaan sebanyak 72.986 unit. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
RAKOR - Rakor membahas hasil validasi data korban gempa bumi NTB di Kantor Gubernur, Selasa (2/7).
Kondisi Bendungan Pandanduri Kritis
Dinas PUPR Wacanakan Alirkan Air Danau Segara Anak Atasi Dampak Kekeringan H.Husnul Fauzi (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Kekeringan yang melanda NTB berdampak terhadap menyusutnya debit air di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur (Lotim). Kondisi air Bendungan Pandanduri kini masuk kategori kritis. Sementara itu, untuk penanganan krisis air bersih akibat dampak kekeringan sedang dikaji adanya solusi permanen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mewacanakan pemanfaatan air Danau Segara Anak untuk me-
ngatasi krisis air bersih yang melanda NTB tiap tahun. ‘’Memang ada kekurangan air di kawasan selatan Pulau Lombok dan kawasan utara Pulau Sumbawa. Yang baru dilaporkan krisis airnya baru Bendungan Pandanduri,’’ kata Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (2/7) siang. Karena kondisi air bendungan yang berada di Desa Suangi, Kecamatan Sakra itu menyusut, Bersambung ke hal 15
MENYUSUT - Sejumlah warga mencari ikan di Bendungan Pandanduri, belum lama ini. Tampak debit air bendungan sudah mulai menyusut.
(Suara NTB/nas)
DINAS Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) mencatat seluas 918 hektare tanaman pangan jenis padi dan jagung mengalami kekeringan di NTB. Sejauh ini, berdasarkan data yang diterima dari kabupaten/kota, belum ada tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen. Bersambung ke hal 15
Dermaga Waduruka Jadi Temuan BPK
SUARA MATARAM
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
Halaman 2
Gaji Ke 13 Mulai Cair Penguatan Kelembagaan KELURAHAN masih menunggu pencairan dana kelurahan tahap pertama. Program sejak lama disusun melalui musyawarah kelurahan. Penguatan kelembagaan jadi bagian program pemberdayaan diusulkan kelurahan. Lurah Kekalik, H. Fathurrahman menyampaikan, sejauh ini pihaknya masih menunggu pencairan dana kelurahan untuk tambahan anggaran dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Tambahan anggaran diusulkan sekitar Rp15 juta untuk pemberdayaan masyarakat. Khusus program pemberdayaan dua program akan dilaksanakan yakni penguatan kelembagaan karang taruna serta pelatihan keterampilan untuk kader posyandu. “Kita kerjakan pemberdayaan masyarakat dulu,” kata Fathurrahman ditemui, Senin (1/7). Sedangkan, program peningkatan sarana dan prasarana kemungkinan dikerjakan berikutnya. Anggaran diusulkan untuk rabat jalan dan perbaikan paving block di lingkungan belum mengarah kesana. Fathur menargetkan pada pertengahan bulan Agustus serapan dana kelurahan bisa mencapai 50 persen. Kecenderungan program diusulkan oleh masyarakat yakni peningkatan sarana – prasarana mencapai 60 persen. “Insya Allah, bisa tercapai karena banyak program fisik akan dikerjakan,” tandasnya. Kendala dihadapi di Kelurahan Kekalik sama seperti kelurahan lainnya. Masalah sumberdaya manusia jadi kendala utama. Meski demikian, pihaknya memaksimalkan peran Badan Keswadayaan Masyarakat untuk membantu mengerjakan program. “Kendalanya hampir sama, soal SDM,” ucapnya. Terlambatnya pencairan dana kelurahan sambung Fathur, diyakini tidak akan menghambat pelaksanaan program ke masyarakat. Pihaknya justru mengedepankan prinsip kehati – hatian dalam pengelolaan dana tersebut. Dia tidak ingin pengelolaan dana kelurahan justru menjadi bumerang bagi kelurahan, sehingga pendampingan dari BKD, Bagian Pemerintahan serta Inspektorat bisa secara terus – menerus. “Kita ndak mau ada persoalan di kemud i a n hari,” demikian kata d i a . (cem)
H. Fathurrahman
Mataram (Suara NTB) Aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram akan segera mendapatkan rezeki. Pada Selasa (2/7), Badan Keuangan Daerah (BKD) akan mencairkan gaji ke 13. Proses transfer ke rekening pegawai diserahkan ke masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Hari ini sudah dicairkan,” kata Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi. Sesuai rencana pencairan gaji ke 13 sebenarnya dijadwalkan dibayarkan pada bulan Juni lalu. Akan tetapi kata Syakirin berdasarkan aturan pembayaran di bulan Juli, sehingga mengikuti pembayaran dari pemerintah pusat. “Di pusat saja hari ini juga cair,” ucapnya. Secara keseluruhan pembayaran gaji ke 13 menghabiskan anggaran mencapai Rp20 miliar. Nilainya hampir sama seperti pembayaran tunjangan hari raya (THR). Kebijakan pemberian gaji ke 13 disampaikan Syakirin, hanya diberi-
kan kepada pegawai negeri sipil. Sementara, pegawai non PNS tidak diberikan karena tidak tersedianya anggaran. “Honorer ndak dapat. Anggarannya tidak ada,” cetusnya. Dicairkannya gaji ke 13 mendapatkan respon positif dari sebagian besar pegawai di Pemkot Mataram. Pasalnya, dana itu akan segera digunakan untuk biaya pendidikan. Seperti disampaikan Siti Maesarah, staf Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram mengaku, gaji ke 13 akan digunakan untuk biaya daftar
ulang anaknya yang masuk sekolah. “Saya pakai untuk biaya daftar ulang anak saya. Biaya masuknya saja Rp3 juta,” sebutnya sambil tertawa. Kebijakan diberikan gaji ke 13 oleh pemerintah dinilai cukup membantu. Apalagi peruntukannya itu khusus biaya pendidikan dan lain – lain. Dengan nada bercanda, ia berharap gaji tersebut bisa segera masuk tanpa proses di OPD. “Kalau gaji saya kan ndak cukup,” tuturnya. Hal senada juga disampaikan oleh Maya. Ia bersyukur ada tambahan pendapatan
‘’
Hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil. Sementara, pegawai non PNS tidak diberikan karena tidak tersedianya anggaran. diperoleh dari gaji ke 13. Mengharapkan gaji untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari – hari saja tidak cukup. “Alhamdulillah, kalau sudah cair,” ucapnya. Gaji itu nantinya akan di-
(Suara NTB/cem)
H. M. Syakirin Hukmi gunakan untuk kebutuhan pendidikan dan membeli kebutuhan lainnya. Dia juga berharap gaji bisa segera masuk ke rekening. (cem)
Dua Rusunawa Segera Dibangun di Mataram Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat sedang mempersiapkan tender pembangunan dua rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Mataram. Anggaran dibutuhkan dua twin blok mencapai Rp55 miliar. Pemerintah berkomitmen menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan, pemerintah pusat dalam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun rumah rusun sederhana sewa (rusunawa) khusus nelayan di Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan. Dan, satu rusunawa tambahan di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika. Dua rusunawa menunggu proses tender dari pemerintah pusat. Pemkot Mataram telah menyiapkan lahan dan mengirim detail engineering design (DED) ke pemerintah pusat. “Lahan sudah tidak ada masalah. Kita tinggal menunggu tender di pusat saja,” kata Kemal ditemui, Se-
nin (1/7). Rencananya rusunawa ini mulai dikerjakan tahun 2020 mendatang. Kemal menyebutkan, anggaran pembangunan satu twin blok dengan lima lantai dan luas kamar tipe 21 sekitar Rp25 miliar. Sementara, rusunawa tipe 36 dengan 174 kamar sekitar Rp35 miliar. Artinya, kebutuhan anggaran untuk dua twin blok menghabiskan biaya mencapai Rp 55 miliar. “Normalnya saja satu twin blok tipe 21 Rp25 miliar.” sebut Kemal. Terhadap pembangunan rusunawa, Pemkot Mataram merekomendasikan agar pemerintah pusat membangun tiga lantai. Pasalnya, Pulau Lombok rawan terjadi gempa menjadi alasan sehingga mengantisipasi potensi kerawanan. Perubahan tersebut disampaikan Kemal, sama sekali tidak mengurangi kebutuhan anggaran. Pemerintah pusat mengubah tipe kamar sebelumnya 21 menjadi tipe 36. “Kebutuhan anggarannya tetap,” terangnya. Kondisi penduduk Kota Mataram semakin padat
dan tidak didukung ketersediaan rumah. Rusunawa di-
nilai sebagai alternatif bagi masyarakat u n t u k menda-
patkan hunian yang nyaman dan murah. Mantan Kepala Dinas Pertamanan inin mengakui, kebutuhan rumah cukup tinggi. Saat ini, rumah di Kota Mataram baru tersedia sekitar 80 ribu unit. Ada kekurangan sekitar 20 ribu unit. (cem)
(Suara NTB/cem)
RUSUNAWA – Seorang penghuni melintas di halaman rusunawa Montong Are yang dibangun tahun 2016 lalu. Pemerintah pusat akan kembali membangun dua rusunawa di Montong Are dan Bintaro tahun 2020 mendatang. Anggaran dibutuhkan membangun dua twin blok mencapai Rp55 miliar.
Anggaran OPD Kampus di Kanada akan Prioritaskan Dipangkas Mahasiswa Asal NTB
(Suara NTB/cem)
Eksekutif dan Legislatif Harus Tes Urine ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengaku prihatin dengan makin maraknya kasus narkoba di Kota Mataram. ‘’Masalah narkoba ini memang sangat pelik, mengingat sampai saat ini banyak sekali generasi kita yang terpapar dengan obat-obatan terlarang itu,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (2/7). Buktinya, beberapa remaja di Lingungan Karang Baru ditangkap polisi saat sedang transaksi narkoba. Rachman melihat, persoalan narkoba bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tapi juga masyarakat. ‘’Masyarakat kita juga harus lebih aktif berperan dalam hal penanganan narkoba. Misalnya dengan melaporkan halhal yang tidak wajar yang terjadi di sekitarnya,’’ kata dia. Apalagi, aparat kepolisian sedang gencar-gencarnya mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba. Rachman mengaku miris karena narkoba ini sudah merambah kalangan pelajar. ‘’Ini yang membuat kita prihatin. Narkoba ini bukan hanya merambah orang-orang yang punya duit tapi juga generasi muda yang tidak mampu. Ini karena iming-iming uang besar dari transaksi tersebut. Sehingga banyak yang tertarik melakukan penjualan narkoba,’’ terangnya. Guna mencegah meluasnya pengguna narkoba di kalangan pelajar, ia mengimbau kepada aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait supaya mengintensifkan razia berikut sosialisasi bahaya narkoba. Sementara itu, terkait tantangan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Mataram terhadap anggota Dewan untuk melakukan tes urine, politisi Gerindra ini menyambut baik. ‘’Itu sangat bagus untuk mengetahui atau ada tidaknya wakilwakil rakyat yang terpapar narkoba atau tidak,’’ tegasnya. Dia memandang anggota Dewan memang sangat penting melakukan tes urine untuk mengetahui bahwa wakil rakyat yang duduk di parlemen, bebas narkoba. ‘’Ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga kepada wakilnya di DPRD. Jangan sampai kita selaku bagian dari pemerintahan melakukan hal-hal yang terlarang,’’ demikian Rachman. Karena selama ini, pemerintah, termasuk Dewan, selalu memberikan imbauan kepada masyarakat agar menjauhi narkoba. Oleh karena itu, jangan sampai ada anggota Dewan yang tersangkut narkoba. ‘’Hal itu sangat memalukan,’’ cetusnya. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini menyerukan, tes urine jangan hanya menyasar legislatif tapi juga eksekutif. (fit)
Abd Rachman (Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memangkas anggaran tambahan sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkup Pemkot Mataram. Pemangkasan disebabkan tak cukupnya kesediaan anggaran di APBD Perubahan. Program di OPD teknis terancam terganggu. Pantauan Suara NTB, pimpinan OPD terlihat menggerutu usai rapat pembahasan APBD Perubahan (APBDP) di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Selasa (2/7). Ada yang tidak puas dan memilih bertahan di ruang Kenari bersama sejumlah pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ada pula yang terlihat bernegosiasi mengharapkan anggaran mereka ditambah atau sesuai usulan mereka. Pimpinan OPD lainnya yang tidak hadir pada rapat tertutup itu seperti Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi terburu – buru mengambil kertas berisi daftar mata anggaran pada APBD Perubahan 2019. Sedangkan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Mansur dan Sekdis Sosial berbincang membahas kondisi anggaran di lorong menuju Mushala Siti Aisyah Kantor Walikota Mataram. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H. Syakirin Hukmi mengatakan, dihadirkannya pimpinan OPD membahas perencanaan berdasarkan anggaran tersedia. Dari jumlah anggaran tersedia diminta mengusulkan program prioritas. “Walaupun perencanaan bagus tapi tidak ada uangnya, kan tidak bisa,” kata Syakirin. Pada APBD Perubahan sisa anggaran yang bisa digunakan sekitar Rp48 miliar. Anggaran sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun 2018 senilai Rp105 miliar tidak bisa digunakan. Karena, dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus dikembalikan. Demikian pula, dana jaminan kesehatan nasional dan dana kapitasi. Pengurangan anggaran tambah Syakirin, banyak program OPD tidak bisa direalisasikan. Oleh karena itu, OPD teknis disarankan menentukan program skala prioritas. Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin menolak menyebutkan detail OPD mana saja dipangkas anggarannya pada APBD Perubahan 2019. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah. “Tolong ditanyakan ke Pak Sekda saja,” kilahnya. Pemotongan anggaran ini dirasakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Program diusulkan untuk dikerjakan di APBD Perubahan rupanya akan terganggu. Namun demikian, Mansur memilih enggan berpolemik dengan pemotongan anggaran tersebut. Dia berdalih menerima saja karena melihat kondisi anggaran daerah. Dengan anggaran diberikan diperuntukkan memperbaiki atap tribun Mataram Water Park. “Sudah, kita terima saja. Karena ini kondisi anggaran daerah,” demikian kata dia. (cem)
Mataram (Suara NTB) Memorial University of Newfoundland Canada mendorong agar masyarakat NTB kuliah ke kampus-kampus di Kanada. Hal itu disampaikan saat menggelar kunjungan ke Universitas Mataram, Selasa (2/7). Kunjungan tersebut dalam rangka promosi universitas. Menurut Sonja Knutson, Director Internationalization Office dan Andrew Kim, Director Graduate Enrolment Services dari Memorial University mempresentasikan program yang ada di Memorial University kepada dosen, pegawai dan mahasiswa di ruang Wakil Rektor bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Rektorat Unram. Sonja mengatakan bahwa kedatangannya tersebut adalah yang ketiga kalinya ke Unram. Dalam presentasinya, ia menyampaikan bahwa Memorial University membuka program seperti diploma, sarjana dan pascasarjana bahkan mereka juga menawarkan kelas online. “Memorial University merupakan satu-satunya universitas di Newfoundland dan Labrador. Kami memiliki lebih dari 18.000 siswa dari 100 negara. Memorial University menawarkan program sertifikat, diploma, sarjana, pascasarjana dan
kelas online,” papar Sonja. Selain itu, Sonja juga mengatakan akan memberikan prioritas kepada dosen, pegawai dan mahasiswa dari Unram yang ingin menlanjutkan sekolah di Memorial University dengan memberikan Conditional LoA (surat pernyataan telah diterima di sebuah Perguruan Tinggi dengan beberapa persyaratan tertentu). Yusron Saadi, Ph.D, Wakil Rektor bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi usai memandu persentasi dari Memorial Unversity mengatakan keinginannya untuk memberikan jalur yang lebih cepat agar bisa mengirim staf untuk melan-
jutkan sekolah, melakukan publikasi bersama, dan riset bersama dengan universitas di luar negeri. “Kita ingin memberikan fast track, artinya dengan adanya komunikasi dan hubungan kerjasama, kita berharap bisa lebih cepat mengirim staf baik untuk studi lanjut, publikasi bersama, riset bersama atau bahkan world class professor,” ujarnya. “Jadi tujuannya kita melakukan kerjasama itu untuk mempercepat proses-proses itu, jika bisa mendapatkan beasiswa dari sana lebih bagus lagi dan kesempatan ini terbuka bahkan ada bantuan tambahan berupa beasiswa,” tuturnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
PROMOSI UNIVERSITAS – Pejabat rektorat dari Memorial University of Newfoundland Canada foto bersama saat kunjungan promosi universitas di Unram, Selasa (2/7).
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
(Suara NTB/bul)
Kepala pusat ketersediaan dan kerawanan pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan, Andriko Notosusanto bersama Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ibnu Fiqhi dan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur dalam kunjungan ke areal tanam bawang putih dan kentang milik Gapoktan yang masuk dalam program PKU di Sembalun Lombok Timur.
Badan Ketahanan Pangan Kembangkan Dua PKU di Kaki Rinjani Jadi Percontohan Nasional Selong (Suara NTB) Dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan kegiatan Pengembangan Korporasi Usaha Tani (PKU). NTB mendapat kepercayaan untuk pengembangan dua PKU di kaki Gunung Rinjani yang dijadikan pilot project (percontohan) nasional. Satu PKU di Sembalun Lombok Timur dan satu PKU lainnya di Kayangan, Lombok Utara. Komoditas hortikultura yang fokus dikembangkan bawang putih, kentang, tomat, cabai rawit, dan bawang merah. Kegiatan ini merupakan intervensi kebijakan untuk meningkatkan status ketahanan pangan wilayah yang dianalisis berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas. Intervensi dilakukan pada komponen on farm dan off
farm termasuk kelembagaan, regulasi dan pasar lintas sektor secara terintegrasi. “Kegiatan PKU ini tidak saja bertujuan meningkatkan produktivitas komoditas tapi juga harus menghasilkan produk olahan pangan yang mampu menembus pangsa pasar. Sehingga memberi nilai tambah dan keuntungan lebih besar bagi anggota gabungan kelompok tani (gapoktan),” ujar Kepala BKP Agung Hendriadi melalui Kepala Pusat Ketersediaan & Kerawanan Pangan BKP, Andriko Notosusanto saat mengunjungi Gapoktan PKU “Lendak Kute” di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB. Kedepannya diharapkan gapoktan mampu memasarkan produk olahannya dalam bentuk lembaga usaha berbadan hokum. Sehingga usahanya semakin berkembang. PKU di Desa Sembalun bergerak
dalam budidaya dan pengolahan bawang putih dan kentang. Bisnis usaha olahan kentang dan bawang putih diyakini memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Apalagi ditunjang dengan sebagian besar masyarakat di Desa Sembalun merupakan petani yang menghasilkan produksi tanaman segar. Sehingga bahan baku tidak menjadi kendala yang berarti. Sementara olahan bawang putih yang telah dilakukan berupa black garlic (bawang putih hitam) memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh, seperti kaya akan nutrisi, sumber antioksidan, mengurangi gula darah, menurunkan kolesterol, mencegah kanker, menstabilkan tekanan darah, menjaga berat badan ideal, menghindari kepikunan, mengobati sakit gigi dan lain-lain. Seiring dengan semakin diminatinya Kawasan Sembalun menjadi salah satu desti-
nasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri, memberi peluang dalam pengembangan produk “oleh-oleh” yang memiliki ciri khas lokal. Oleh karena itu, pengembangan usaha budidaya kentang dan bawang putih sampai kepada produk olahan dalam kemasan (hulu sampai hilir) dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Sementara itu, produk pangan segar menyasar masyarakat di luar Kecamatan, bahkan di luar provinsi. Terutama perusahaan yang banyak membutuhkan bahan baku kentang dan bawang putih. Saat ini komoditas kentang telah memiliki kerjasama dengan perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur yang merupakan salah satu perusahaan besar yang membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar secara kontinyu. Bibit bawang putih dari
Sembalun juga telah dilirik oleh berbagai daerah. Diantaranya Bali, Donggala dan Garut. Kedepan melalui program ini, Gapoktan PKU Lendak Kute di Desa Sembalun diharapkan jadi peyangga bibit bawang putih bagi daerah-daerah lain di Indonesia. PKU diharapkan menjadi pemicu bagi Petani Sembalun untuk lebih bersaing di pasar yang lebih luas. Dalam kunjungannya ke Sembalun, Selasa (2/ 7), Andriko didampingi Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Ibnu Fiqhi, M.Si, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan DKP NTB, L. Sugiarto beserta rombongan, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur, H. Masyhur. Andriko menegaskan, PKU di kaki Rinjani harus berhasil sebagai percontohan nasional. Seluruh syarat pendukung telah dimiliki. Dari kemampuan produksi petani (menanam), pengolah-
an, hingga pemasaran. “Sembalun ini dikaruniai potensi sumber daya alam yang melimpah. (PKU) Gapoktan ini harus jadi, analisa ekonomi sudah kita buatkan. Pusat, provinsi, dan kabupaten akan memberikan support penuh,” jelas Andriko. Sarana prasarana pendukung sesuai kebutuhan gapoktan akan dipenuhi. Dalam bentuk benih, sarana produksi dan alat serta sarana pengolahan hasil dari hulu ke hilir. Demikian juga pendampingan. Tolak ukur keberhasilan PKU ke depan sesuai targetnya adalah terjadinya peningkatan atau perluasan areal tanam, peningkatan kualitas dan produktivitas dari yang dihasilkan petani saat ini, serta terjadinya peningkatan produk olahan dari bahan baku yang ada yang dihasilkan gapoktan. Dan Kementan yakin, PKU di NTB ini akan mampu (berhasil) sebagai contoh untuk dikembangkan secara nasional. “Program ini bukan pro-
gram besar, tapi kita ingin hasilnya besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarajat,” imbuhnya. Program PKU akan dilaksanakan secara bertahap selama beberapa tahun ke depan. Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ibnu Fiqhi juga mengingatkan gapoktan agar memanfaatkan dukungan penuh dari pemerintah ini dengan sebaik baiknya. PKU ini disamping hajatannya untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) kualitas produksi, juga untuk peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil. Untuk pengolahan hasil, bantuan peralatan pengolahan akan didistribusikan pekan ini. Melalui PKU ini, kata Ibnu Fiqhi pada 2021 mendatang pasar lokal, hotel dan pariwisata dapat diisi oleh Gapoktan. Selain dapat memperkuat NTB sebagai sentra produksi bawang putih nasional. (bul/*)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
Halaman 4
Tangani Krisis Air Bersih Siap Hadapi Gugatan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) memastikan diri siap untuk menghadapi semua gugatan dari para penggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Lotim, Tuti Herawati saat ditemui di kantor KPU Lotim, Selasa (2/7), ada empat penggugat yang akan dihadapi KPU. ‘’Pertama gugatan dari Farouk Muhammad terhadap empat peraih suara terbanyak, yakni Evi Apita Maya, Achmad Sukisman Azmy, H. L. Suhaimi Ismy (Suara NTB/rus) dan TGH. Ibnu Kholil. Tuti Herawati Dalam gugatan Farouk Muhammad, locus gugatannya ada di 73 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Lotim,’’ ujarnya. KPU Lotim, tambahnya, juga turut tergugat sebagai locus perkara atas gugatan yang dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Pokok dadil gugatan terhadap KPU ini saat ini tengah dipersiapkan yang selanjutnya siap dibawa ke gedung MK di Jakarta, terutama form C1 sebagai dokumen utama yang masuk dalam materi gugatan para calon. Gugatan lainnya dihadapi KPU Lotim adalah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tuntutan penggugat atas nama Sofyan Hadi Caleg Nomor urut 10 meminta diskualifikasi calon legislatif Nomor 12 atas nama L Kusnan Karyadi selaku peraih suara terbanyak di Daerah Pemilihan II Kabupaten Lotim. Tudingan penggugat, peraih suara terbanyak di PPP itu sudah didiskualifikasi sebagai kader PPP. KPU Lotim pun mencoba jemput bola mengenai keberadaan SK yang dimaksudkan oleh penggugat ke kantor DPW PPP di Mataram. “Sekarang ini (kemarin-red), komisioner KPU Lotim tengah mendatangi kantor DPW PPP,” urainya. Gugatan lainnya dari Partai Persatuan Bangsa (PBB) yang akan berhadapan dengan Partai Nasdem. PBB berbeda dengan PPP. “Kalau PPP itu sengketa di internal partai, sedangkan PBB dengan Partai Nasdem,” demikian. Status gugatan tersebut saat ini sudah masuk dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) MK. Jadwal sidang rencana akan digelar pertengahan Juli 2019 ini. Pastinya, hasil final sidang atas semua gugatan penggugat yang menyengketakan hasil pemilu ini akan diputuskan MK pada tanggal 5 Agustus mendatang. Tanggal 3-5 Agustus dijadwalkan KPU Lotim akan konsultasi dengan pengacara. Setelah tiga hari pasca diputuskan oleh hakim konstitusi, baru kemudian tanggal 8 Agustus mendatang akan ditetapkan finalnya oleh KPU Lotim. (rus)
BPBD Lotim Tidak Ada Dana Khusus Selong (Suara NTB) Krisis air bersih yang melanda kabupaten di Lombok Timur (Lotim) mulai ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim. Hanya saja, proses distribusi belum masif. Pelayanan distribusi air bersih dilakukan BPBD diperuntukkan hanya bagi warga yang meminta. Pasalnya, sejauh ini BPBD Lotim tak memiliki anggaran khusus untuk mendistribusikan air bersih tersebut ke wilayah-wilayah krisis tersebut. “Sejauh ini sudah kita lakukan droping air bersih seperti di wilayah Batunampar Selatan Kecamatan Jerowaru,” ungkap Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menjawab Suara NTB, Selasa (2/7). Diakuinya, dua wilayah kecamatan, yakni Keruak dan Jerowaru yang paling parah terkena dampak di musim kering ini. Surat dari Camat Jerowaru ini saat ini masih dalam proses pemetaan oleh BPBD. Termasuk nantinya sedang dibahas mengenai penganggarannya. “Proses distribusi air bersih ini kan juga butuh anggaran,” ucapnya. Seperti tahun sebelumnya, anggaran penanganan krisis air bersih di masing-masing kecamatan yang terkena dampak ini diserahkan langsung ke masing-masing kecamatan. Saat ini, belum ada anggaran yang turut fokus mengenai penanganan krisis air bersih tersebut. Meski demikian, se-
gala permintaan warga terkait air bersih ini dipastikan terlayani dengan baik. Data yang ada di BPBD Lotim, 7 desa di Kecamatan Jerowaru dan 9 desa di Kecamatan Keruak yang dilanda kekeringan. Mengenai jumlah jiwa yang terkena dampak, masih dalam proses pemetaan di 15 desa ini. Wilayah Lotim lainnya sebutnya belum masuk datanya dimungkinkan masih bagus airnya. “Nanti kalau betul-betul tidak punya air baru kita distribusikan,” urainya. Jumlah penduduk yang terdampak kekeringan di tahun 2019 ini katanya tidak sama dengan tahun 2018 lalu. Dalam proses distrubusi, BPBD memiliki empat armada dengan kapasitas 4 ribu liter yang disiagakan tiap saat siap mengantarkan air. Sementara Camat Jerowaru, Jumase saat dikonfirmasi terpisah mengakui tujuh desa di wilayahnya mengalami
(Suara NTB/ari)
RAZIA - Razia truk galian C di KLU yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan dan fasilitas penutup material.
musibah krisis air bersih, yakni Desa Wakan, Batu Nampar, Batu Nampar Selatan, Sekaroh, Desa Seriwe, Desa Pandanwangi, Desa Ekas Buana yang terjadi di Dusun Kwang Adil dan Ekas, Kwang Rundun, sebagian Pemongkong utamanya bagian selatan. ‘’Disebut sebagian Pemongkong karena di
wilayah Jelok Busuk belum bisa masuk aliran PDAM sampai sekarang,’’ ujarnya. Paling parah, ungkapnya, krisis air bersih yang melanda di wilayah Jerowaru bagian selatan. Untuk itu, masuknya air PDAM di sebagian wilayah di Jerowaru ini diharapkan mampu memenuhi
kebutuhan air bersih warga. Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat permohonan distribusi air bersih ke semua instansi pemerintah seperti ke Dinas Sosial Lotim dan BPBD Lotim. Termasuk, surat permohonan untuk air bersih ke Pemerintah Provinsi NTB. (rus)
PDAM Terganjal Penolakan Oknum Pejabat Desa
Truk Galian C Mulai Ditertibkan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai bergerak menertibkan kendaran pengangkut galian C di KLU. Kendaraan yang tidak melengkapi diri dengan surat kendaraan, SIM sopir, terpal penutup, tidak memperpanjang pajak kendaraan ditilang. Penertiban dimulai Selasa (2/7) dengan mengambil beberapa titik lokasi. Penertiban melibatkan tim gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan aparat Polres Lombok Utara. Dari Polres, penertiban dikawal langsung Kasat Lantas, AKP I Made Tisna. “Penertiban dimulai hari ini. Beberapa titik pengawalan di mulai dari jalur SPBU Pemenang, lanjut ke Dusun Bale Dana Desa (Pemenang Barat) dan terakhir di jalur Pantai Montong Pak,” ujar Koordinator Penertiban sekaligus Asisten II Setda KLU, Ir. H. Hermanto. Pantauan di lapangan, sejumlah sopir dump truck seketika dihentikan saat melintasi tim razia gabungan di kawasan Montong Pal. Empat sopir truk seketika ditahan dan tidak diperkenankan melintas, karena tidak melengkapi kendaraannya dengan surat-surat. Kasat Lantas Polres Lombok Utara, Made Tisna menyebut pada razia hari pertama telah ditilang 7 unit truk. Para sopir yang ditilang tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan, tidak.membawa SIM, dan tidak membawa terpal penutup material. “Ada 7 unit yang kita tilang, rinciannya 3 unit di Telaga Wareng (Dusun Bale Dana Desa), dan di sini (Montong Pal) 4 truk,” sebutnya. Tisna menegaskan, komitmen polisi untuk mengawal penertiban kendaraan yang digalakkan Pemkab Lombok Utara. Salah satunya dalam menegakkan Perda No. 1 tahun 2015 dan UU 22 tahun 2019. Pihaknya juga akan tetap mengawal selama penjadwalan dilakukan. Terlebih lagi, Polres juga akan menggelar operasi patuh pada tanggal 8 Juli hingga 14 setelahnya. “Kita juga sosialisasikan agar sopir mentaati peraturan berlalu lintas, kurangi kecepatan di jalan raya agar tidak mengganggu pengendara lain,” tandasnya. Sementara itu, Kabid Perhubungan Darat, Dishublutkan KLU, Lalu Sahrip Arifin menjelaskan gelaran operasi gabungan ini merupakan tindaklanjut hasil rapat sebelumnya. Mengingat pada rapat, terindikasi sejumlah pengusaha angkutan galian C ataupun buruh sopir angkutan tidak mengindahkan ketentuan angkutan di jalan raya. Laju kendaraan dump truck yang cepat di jalan raya juga banyak dikeluhkan oleh pengendara lain. “Penertiban ini memang tupoksi kita di Bidang Perhubungan Darat. Kita lihat kelaikan kendaraan, sudah di-kir apa tidak. Kalau tidak, kita arahkan supaya ke kantor untuk memperpanjang,” kata Arifin. Kabid Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar KLI, Totok Surya Saputra menambahkan, razia oleh tim gabungan lebih berorientasi pada ketertiban lalu lintas sembari menjaga proses percepatan rehab rekon RTG. “SPT (surat perintah tugas) kita terima hari ini. Pelaksanan hari ini kita evaluasi, setelah itu mungkin kita pertimbangkan lakukan lagi,” ujarnya. Berdasarkan pantauan pihaknya, secara umum sopir truk yang membawa material 80 persen sudah sadar akan menutup bak mereka. Hanya saja, meski didapati satu atau dua truk yang justru tidak menggunakan bak penutup material. Akan hal ini, pihaknya menegur si sopir untuk memasang penutup sebelum diberikan izin melanjutkan perjalanan. (ari)
(Suara NTB/rus)
TEMBAKAU - Tanaman tembakau milik petani di Kecamatan Jerowaru yang terancam tidak bisa tumbuh karena tidak ada air. Begitu juga dengan warga yang ada di beberapa desa di Jerowaru dan Keruak terancam krisis air bersih.
(Suara NTB/yon)
KISRUH - Kisruh pengelolaan lahan parkir di RSUD R. Soedjono Selong, Selasa (2/7).
Petugas Parkir di RSUD Selong Harus Diakomodir Selong (Suara NTB) Pengelolaan lahan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong masih belum tuntas. Kejadian itu berawal dari akan masuknya pihak ketiga, sehingga dikhawatirkan dapat merugikan petugas parkir saat ini. Sementara pihak dari manajemen rumah sakit membela supaya petugas parkir yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun diakomodir. Direktur RSUD Ir. R. Soedjono Selong, dr. Hasbi Santoso, menuturkan, sejak awal dia masuk pada bulan November 2018 lalu, parkir di RSUD Selong belum ada yang mengelolanya. Artinya pengelolaan hingga empat bulan tidak menyetorkan retribusi hingga target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak terpenuhi. Sementara pihak ketiga dari CV. Indonesia Parking pada saat itu kabur dan hanya meninggalkan alat-alatnya saja. Beberapa kali menjadi Direktur RSUD Selong, pengelolaan parkir sudah diambil alih, seperti pengambilalihan tahun 2006 oleh koperasi karyawan rumah sakit. Pengambilalihan dikarenakan pada saat itu, Dinas Perhubungan (Dishub) selaku pengelola hanya mampu menyetorkan sebesar Rp3,8 juta per tahun. Sehingga kepala daerah saat itu, H. Moch Ali Bin Dachlan saat itu meminta supaya pihak rumah sakit mengelolanya, sehingga mampu menyetorkan Rp1,8 juta per bulan. Namun ketika pada tahun 2008 tidak lagi menjadi direktur dan kemudian kembali diberi kepercayaan masuk tahun 2010 sampai 2013. Saat itu ia menemukan jika pengelolaan lahan parkir di RSUD Selong sudah diambil oleh Dinas Perhubungan. Pihak dari Dishub mempihakketigakan pengelolannya, sementara pihak ketiga hingga 3-4 bulan tidak menyetor ke pemerintah daerah. “Nah sekarang pihak
ketiga ini memiliki keahlian, bahkan dia yang mengelola rumah sakit di provinsi,” sebutnya. Menurutnya, sah-sah saja ketika pengelolaan lahan parkir dipihakketigakan. Hanya saja diharapkan supaya jangan sampai petugas parkir yang sudah ada saat ini ditunggangi. Untuk itu, ia meminta kepada petugas parkir untuk tetap berada di belakangnya selaku direktur rumah sakit yang bertanggung jawab penuh terhadap keadaan rumah sakit. “Saya ini membela petugas parkir kita. Jangan sampai antara pihak manajemen rumah sakit dan petugas parkir diadu domba di atas kepentingan kepentingan orang lain,” jelasnya. Maka dari itu, ia berjanji akan berkomunikasi dan bertemu langsung dengan pihak ketiga yakni PT. Rinjani Perwira Prima Mataram yang saat ini sudah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak rumah sakit. “Kita akan menerima pihak ketiga dengan prosedur. Kita tidak ingin merugikan masyarakat. Terutama yang menjadi petugas parkir yang suudah bekerja berpuluh-puluhan tahun,” ujarnya. Selain itu, ia juga akan meminta izin kepada kepada bupati untuk dilakukan evaluasi, sehingga ke depan tidak merugikan dari rumah sakit, pemerintah daerah serta masyarakat. “Saat ini belum dilakukan kontrak. Secara legalitas belum, namun sudah ada perjanjian kesepakatan yang disepakati dengan pihak ketiga ini. Namun ketika sudah menyetor, barulah dilakukan kontrak,” ujarnya. Hasbi juga menegaskan bahwa semua petugas parkir saat ini tidak boleh ada yang dipecat sembarangan. Termasuk sebanyak 17 orang petugas parkir harus diperhatikan jaminannya berupa jamsostek, BPJS dan lainnya oleh pihak ketiga. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Proyek sarana air bersih yang tuntas dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) di mata air Mursemalang, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, terkesan sia-sia. Pasalnya, PDAM hingga saat ini belum bisa masuk menggarap sumber air, karena terganjal oknum pejabat di salah satu desa setempat. Direktur PDAM KLU, Raden Waliadin, SE., Selasa (2/7) mengungkapkan, PDAM siap masuk kapan saja untuk memulai memasang instalasi tersier ke rumah-rumah warga dari air baku Mursemalang. Pasalnya, 4 desa terdampak kekeringan akan tertangani secara langsung antara lain, Desa Salut dan Desa Selengen (Kecamatan Kayangan) serta Desa Mumbulsari dan sebagian Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan. “Setelah dikerjakan oleh PU, proyek Mursemalang kemudian diserahkan ke Pemda. Itu kisaran tahun 2018. Kalau ke Pemda ke PDAM, sudah diserahkan tetapi ada konflik di masyarakat bawah,” ujar Waliadin. Ia menjelaskan, PDAM tidak bisa secara langsung masuk ke sumber air. Sebab
PDAM menerima informasi kabar bahwa salah satu BPD di desa sumber mata air ngotot untuk mengelola sumber air tersebut, karena pertimbangan PADes. “Sekarang tergantung masyarakat, dan kebijakan Pak Bupati. Walaupun kami mau masuk, tapi tetap ditolak warga ya tidak bisa,” tandasnya. Dikuatkan Kabag Teknik PDAM, Firmansyah, ST., PDAM sejatinya sudah punya perencanaan yang matang untuk melayani air bersih kepada warga di 4 desa tersebut. Bahkan, khusus untuk Desa Salut, sebanyak 500 KK warga setempat telah didaftarkan pada program pemasangan Kwh Meter air secara gratis. Namun program itu pun gagal karena animo masyarakat. Firman menyebut, BPD ngotot ingin mengelola sendiri sumber air dengan alibi proyek tersebut diprogramkan Pemda KLU, karena usulan pihak desa. Namun menurut dia, Pemda KLU tidak mungkin melihat persoalan kekeringan dan air bersih dari sudut sempit di satu desa saja. “Saya mewakili PDAM ikut turun silaturahmi dengan PU waktu itu. Menurut tokoh setempat, mengklaim Mursemalang dibangun dari usulan desa. Tapi bicara dana sebesar itu, tidak mungkin untuk satu desa,” ucapnya.
Ia membandingkan, dengan kekuatan finansial BPD baik dari DD dan ADD, kecil kemungkinan air akan menjangkau seluruh pelanggan potensial di Desa Salut. Sebab biaya perpipaan saja membutuhkan minimal Rp 2 miliar. Selain itu dibutuhkan investasi Kwh Meter, serta biaya perawatan. Merujuk sumber air setempat, Firman menegaskan bahwa kapasitas air yang tersedia sekitar 50 liter/detik. Di angka di bawah 50 liter/detik saja, ia mengasumsikan mampu melayani warga di Salut, Selengen, Mumbulsari dan sebagian Akar-Akar. “Mungkin ada oknum tertentu yang ingin mengelola sendiri. Mereka merasa BPD mampu. Tetapi buktinya, untuk saat sekarang saja, di Salut sudah ada yang minta diantarkan air,” paparnya. Ia berharap Pemkab Lombok Utara mengambil kebijakan menyikapi persoalan tersebut. Ia khawatir, penolakan warga di satu desa akan menyulut warga desa lain karena merasa berhak atas sumber daya air sebagai hak seluruh masyarakat. “Kasihan desa lain kalau hanya satu desa saja menolak,” tandasnya. (ari)
Mangkrak, Stan UMKM Bantuan Provinsi Tanjung (Suara NTB) Bantuan stan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Pemprov NTB, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB (belum dipisah nomenklaturnya) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mangkrak. Belasan stan terlihat berjejer di pinggir drainase Lapangan Tanjung bagian Utara. Mangkraknya stan bantuan provinsi ini mendapat respons dari Disperindag KLU. Disperindag KLU melempar persoalan pemanfaatan stan tersebut kepada aparat Pemerintah Desa Tanjung. Disperindag mengklaim, stan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah desa, sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab desa. “Memang ini ‘kan sudah kita serahkan, tapi mereka jarang gunakan, itu yang terjadi,” ungkap Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, melalui Sekretaris Disperindag, Ye’ Bakar, SIP. Menurut mantan Kabag Umum Setwan KLU ini, stan tersebut merupakan hibah dari Disperindag Provinsi NTB yang diserahkan ke kabupaten. Disperindag kemudian menyerahkan pemanfaatannya kepada Pemdes Tanjung seiring banyaknya PKL yang berjualan di seputaran lapangan pada malam hari. Namun sejauh ini, pihaknya belum melihat ada tindak lanjut pe-
(Suara NTB/ari)
TIDAK DIFUNGSIKAN - Inilah stan UMKM bantuan pemerintah provinsi yang tidak difungsikan di Lapangan Tanjung. manfaatan stan oleh UKM. Disperindag, kata Ye’ Bakar, hanya mengawal proses serah terima dari provinsi ke Pemdes Tanjung. Stan selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM setelah melalui seleksi oleh pemerintah desa. Ye Bakar menegaskan, pihak juga tidak ingin menjadi sorotan masyarakat dengan beragam asumsi. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak desa. Menurut dia, apabila Pemdes tidak memerlukan peralatan tersebut maka Pemkab akan mengalihkan pemanfaatannya kepada pelaku UMKM yang membutuhkan di tempat lain. Mengingat di sejumlah tempat seperti di Pemenang,
banyak pedagang PKL pada sore hari belum memiliki prasarana tersebut. “Kalau memang tidak dipakai, nanti kita alihkan karena inikan banyak yang membutuhkan juga,” imbuhnya. Ye Bakar berharap, Pemdes cepat merespon stan dimaksud. Dengan dimanfaatkan secara berkelanjutan, muncul kesan bahwa pelaku UMKM memang membutuhkan prasarana tersebut. “Bantuan ini dari provinsi, jadi kita tidak tahu jumlahnya. Bahkan hari ini juga kita diberikan bantuan ada 20 gerobak, 20 boks dan 10 tenda. Hari ini kita ambil langsung untuk diserahkan lagi ke masyarakat,” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
Halaman 5
Buku Tabungan Ditarik
Rp23 Miliar DSP Mengendap di Rekening Warga
Pengembalian Belum Progresif
M. Iham
Giri Menang (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) menarik buku tabungan dari korban gempa yang anomali. Setelah dilakukan validasi ditemukan ada warga penerima bantuan bermasalah, baik yang perubahan status atau grade, dobel penerima dan warga yang tak mau merobohkan bangunannya dengan berbagai alasan. ‘’Korban gempa yang ditarik buku tabungannya ini belum bisa mencairkan dana bantuan akibat masih diblokir oleh pihak bank. Dana ini baru bisa dicairkan setelah dilakukan perubahan melalui SK perubahan status yang ditandatangani Bupati Lobar dan diusulkan oleh BPBD ke BNPB,’’ terang Petugas Fasilitator Desa Selat dan Krama Jaya Kecamatan Narmada Franciskus Daris, Selasa (2/7). Menurutnya, buku tabungan yang dikembalikan, karena setelah divalidasi rumah warga mengalami perubahan status atau turun grade. Di mana kata dia, di SK awal kategori rusak berat, namun setelah divalidasi ulang menjadi sedang, lalu sedang ke ringan. Perubahan grade ini diketahui setelah pihaknya turun melakukan validasi mengacu data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Dari
(Suara NTB/dok)
BERDASARKAN Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTB untuk laporan keuangan Pemda Lombok Barat (Lobar) tahun 2018, terdapat temuan yang bersifat administratif dan kerugian negara senilai Rp 864 juta lebih. Sejauh ini progres tindak lanjut dari temuan ini belum maksimal, pasalnya khusus temuan kerugian negara saja masih banyak mengendap di OPD. Hal ini disampaikan Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar, M. Iham akhir pekan kemarin. Asisten I Setda Lobar ini mengatakan terkait LHP 2018 ada temuan dalam bentuk administratif dan kerugian negara. Kaitan dengan temuan administrasi ada 9 rekomendasi dari BPKyang harus ditindaklanjuti oleh OPD. Kemudian ada temuan dalam bentuk pengembalian kerugian negara mencapai Rp 864 juta lebih. “Total OPD yang menjadi temuan ini ada 24 OPD tujuh OPD yang kerugian negara mencapai Rp 864 juta, tapi belum signifikan pengembalian kerugian ini,” katanya. Dari tujuh OPD yang menjadi temuan BPK ini, sejauh ini yang sudah mengembalikan kerugian di antaranya Dinas PU PR, Dikbud, Dikes dan Disperindag, namun jumlahnya kecil belum signifikan. Sedangkan OPD yang menjadi temuan administratif juga terus melakukan tindak lanjut. Pihaknya sudah memanggil OPD yang menjadi temuan BPK ini untuk didorong agar segera menyelesaikan temuan tersebut. OPD diberikan waktu (deadline) dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan temuan tersebut paling lambat sebelum 60 hari sesuai deadline waktu BPK. “Semua OPD yang jadi temuan itu di-deadline menyelesaikan sebelum 60 hari,” tegas dia. Untuk memastikan progres penanganan tindak lanjut dari OPD ini, pihaknya akan terus memantau secara intens sesuai tenggat waktu yang diberikan ke OPD. Sejauh ini, kendala yang dihadapi hanya perlu tingkatkan koordinasi dengan OPD agar terus diingatkan terkait penyelesaian temuan ini. Sebab jangan sampai, tambah dia, ada OPD yang tak menyelesaikan temuan ini sampai tenggat waktu yang diberikan BPK. (her)
Pundi Keuangan Partai Gerindra Bakal Semakin Tebal
(Suara NTB/her)
Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengatakan pihaknya serius menangani daerah-daerah yang langganan kekeringan di daerahnya. Bentuk komitmennya, tahun ini pihaknya menambah dana untuk penanganan kekeringan. Penambahan anggaran ini dilakukan pada APBD-P tahun ini. Saat ini anggaran yang tersedia sudah ada, namun mengantisipasi kekeringan yang lebih parah melanda daerah ini pihaknya telah menambah anggaran melalui APBD-P nanti. “Bahkan di APBD-P kita tambah anggaran untuk mengatasi kekeringan ini, sekarang sudah ada anggarannya cukup. Tapi mengantisipasi yang lebih para, kita
sudah masukkan juga di APBD-P. Itu bentuk keseriusan,” tegasnya, Selasa (2/7). Untuk penanganan jangka panjang, lanjutnya, pemda terus berupaya melakukan penanganan. Namun demikian butuh anggaran yang tidak sedikit, sehingga dilakukan bertahap. Bukan berarti kata dia anggaran kurang menyebabkan pemda tidak memperhatikan masalah ini. Termasuk membangun sumur di beberapa titik yang rawan kekeringan. Fauzan menegaskan, Pemda Lobar sangat serius dalam menangani persoalan kekeringan ini. Pihaknya meminta agar para kades juga ikut aktif berkoordinasi dengan pemda untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Menyoal penanganan jangka panjang, dilakukan bertahap, sebab terkendala anggaran. Namun bukan berarti pemda tidak serius menangani. “Termasuk sumur bor sudah kita bangun, ini yang kita lakukan coba ini dimuat juga oleh media, jangan cari yang belum kita lakukan saja,” sentilnya. Ditanya alasan pemda memprioritaskan pengadaan kendaraan dinas kepala dinas dari pada kendaraan operasional pelayanan air kepada warga, Fauzan mengaku, seharusnya hal ini dikritik jauh sebelum pengadaan. Pemda, kata dia, serba salah, ketika kepala dinas tidak pakai kendaraan dinas, dikira tidak diperhatikan. Terkait pen-
konstruksi BPBD, Joko Marhaendrianto mengatakan terdapat 1.664 KK penerima bantuan yang masuk anomali, karena ditemukan bermasalah. Akibat masih masuk anomali, bantuan korban gempa ini pun masih diblokir, sehingga belum bisa dicairkan. “Total dana yang masih mengendap di rekening warga belum bisa dicairkan akibat anomali mencapai Rp 23 miliar lebih,” jelasnya. Menurutnya, batas waktu validasi data penerima termasuk yang anomali sampai tang-
gadaan kendaraan tangki penyaluran air bersih, pihaknya akan berupaya menambah, sehingga masyarakat yang dilanda krisis air bisa tertangani. Meski demikian, ujarnya, dalam hal penanganan kekeringan ini tidak saja BPBD, namun OPD terkait lain, seperti Damkar, Dinas Sosial dan pihak lain seperti PDAM. Sementara itu, Kasi Kedaruratan BPBD Lobar, L. Arya Danu mengatakan untuk saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait kekeringan. Biasanya, kalau mengacu tahun lalu permintaan droping air sudah mulai buan Juni dan Juli, namun kali ini lebih mundur. Pihaknya melakukan droping air setelah ada surat permohonan dari pihak desa. “Belum ada yang melapor ini, kami tunggu laporan baru bergerak (droping air),”jelas dia. Dijelaskan lebih jauh, untuk penanganan kekeringan yang tiap tahun terjadi pihaknya melakukan drop air ke daerah terdampak. Untuk droping air ini sendiri tahun 2018 lalu sebanyak 39.500 liter. Ini pun kata dia droping air dari berbagai iinstansi terkait. Tahun ini, anggaran untuk droping air mencapai ratusan juta. “Kalau anggaran tidak mencukup biasanya kami usulkan lagi tambahan anggaran dari dana tak terduga ke pemda,” jelas dia. Sedangkan untuk penanganan jangka panjang, seperti sumur bor juga dilaksanakan, namun bertahap disesuaikan dengan kemampuan daerah. (her)
H. Fauzan Khalid
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Maju di Pilkada Loteng 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 datang. Termasuk kemudian soal di Pilkada Loteng mendatang. Praya (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 sudah ada kandidat calon kepala Anggota DPRD NTB dari ParKabar bakal majunya putra su12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 lung Bupati Lombok Tengah (Lo- tai Demokrasi Indonesia (PDI) daerah yang dipasangkan dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 teng), Ferdian Elmiansyah, se- Perjuangan, H. Ruslan Turmuzi, Ferdian. “Orang boleh saja 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 bagai calon kepala daerah pada menjadi salah seorang di antara berwacana. Dan, itu sah-sah saja. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pemilihan Kepala Daerah (Pilka- kandidat calon kepala daerah Kita tidak bisa melarang,” ujarn12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 da) Loteng tahun 2020, mulai ber- yang disebut sudah melirik Ferd- ya. Tapi yang jelas, pihaknya be12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 gulir. Bahkan, beberapa kandidat ian. Ada juga nama Ketua DPC lum ada pembahasan ke arah itu. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Disinggung soal sikap Partai calon kepala daerah disebut-sebut Partai Gerindra Loteng yang juga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Golkar, Suhaili kembali menimpaWabup Loteng saat ini, H.L. sudah mulai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 li kalau Partai Golkar juga belum mendekati Pathul Bahri, S.IP. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Namun kabar tersebut buru- ada sikap terkait Pilkada Loteng, Ferdian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 untuk buru dibantah Bupati Loteng, utamanya soal siapa figur atau kan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dijadikan H.M. Suhaili FT. Kepada war- didat kepala daerah yang akan di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pasangan- tawan, saat dikonfirmasi di kan- usung partai beringin di Pilkada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 nya tornya, Suhaili menegaskan kabar Loteng tahun 2020 mendatang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Namun sebagai partai dengan yang mengatakan kalau putran12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ya bakal maju di Pilkada Loteng perolehan suara dan kursi terting12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tersebut hanya isu saja. “Itu han- gi kedua di pemilu yang baru lalu, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Partai Golkar pastinya akan menya wacana,” jawabnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Diakuinya, sampai saat ini be- gusung kandidat kepala daerah. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 lum ada pembicaraan terkait ren- “Siapa? Nanti ada mekanisme di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 cana mengusung Ferdi di Pilkada Partai Golkar yang akan menen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Loteng mendatang, baik itu di ka- tukan itu,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Sebelum nama Ferdian Elmianlangan keluarga maupun di inter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 nal Partai Golkar, jika nantinya syah mencuat, beberapa kader Par12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 menjadi partai pengusung. tai Golkar disebut-sebut bakal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 “Masih jauh itu (pencalonan Fer- maju di Pilkada Loteng mendatang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dian). Kita belum ada pembicar- Sebut saja, Ketua DPD II Partai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Golkar Loteng, H. Humaidi, Sekreaan apapun,” tandasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 taris DPD II Partai Golkar Loteng, Pun demikian, tegas Ketua 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 DPD I Partai Golkar Loteng ini, H.L. Kelan, S.Pd., Ketua Bapilu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pihaknya tidak bisa melarang or- Partai Golkar Loteng, H. Azis S. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ang lain berwacana, jika Ferdian Idrus serta Ketua DPRD Loteng, H. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 akan maju di Pilkada Loteng men- Ahmad Puaddi FT., S.E. (kir) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 H. M. Suhaili FT 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Suhaili Sebut Belum Siapkan Putranya
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/her)
KEMBALIKAN - Petugas fasilitator mengembalikan buku tabungan akibat masuk data anomali kepada Kabid Rebah Rekon BPBD Lobar di ruang kerjanya.
Bupati Tambah Anggaran Penanganan Bencana Kekeringan
Menang Pemilu di Loteng
Praya (Suara NTB) Partai Gerindra sudah hampir pasti bakal menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan perolehan suara sebesar 80.148 suara. Gerindra unggul dari Partai Golkar yang hanya mengumpulkan 79.029. Dengan capaian itu, Partai Gerindra bakal menjadi partai politik dengan jatah uang pembinaan partai politik terbesar di Loteng. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Loteng, Drs. Masnun, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (2/7), mengatakan, untuk alokasi uang pembinaan partai politik ditetapkan sebesar Rp 1.600 per suara. Dengan begitu, Partai Gerindra bakal memperoleh uang pembinaan dari pemerintah daerah sebesar Rp 128 juta lebih. “Sesuai Perbup yang ada, untuk bantuan pembinaan partai politik ditetapkan sebesar Rp 1.600 per suara. Adapun Partai Golkar bakal memperoleh uang pembinaan partai politik sebesar Rp 126 juta lebih,’’ terangnya. Namun alokasi besaran dana pembinaan baru akan berlaku setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU Loteng. Sedangkan untuk alokasi uang pembinaan partai politik sampai sebelum penetapan hasil pemilu, masih menggunakan hasil pemilu tahun 2014 lalu. “Jadi penyaluran dana bantuan pembinaan partai politik kita lakukan dalam dua tahap,” sebut pungkas mantan Kabag. Administrasi Perekonomian Setda Loteng ini. Di mana untuk tahap pertama selama tujuh bulan awal, itu menggunakan hasil pemilu tahun 2014 dengan jumlah partai politik penerima bantuan sebanyak 11 partai politik. Sedangkan untuk penyaluran tahap kedua, yakni sisa lima bulan akhir, baru menggunakan hasil pemilu tahun ini. Hal ini menyebabkan jatah untuk masing-masing partai politik tidak akan sama untuk penyaluran tahap pertama dan kedua pada tahun ini. Disinggung soal pengawasan terhadap penggunaan dana pembinaan tersebut, Masnun mengatakan secara berkala juga terus diawasi. Bahkan pihaknya sudah melatih bendahara masingmasing partai politik penerima dana bantuan terkait pengelolaan dana pembinaan dengan baik sesuai regulasi yang ada. ”Hasilnya sejauh ini ada partai politik yang pengelolaannya bagus. Ada juga yang masih kurang. Tapi tidak ada yang sampai diduga diselewengkan, sampai harus mengembalikan ke kas daerah,” tegas Masnun. (kir)
hasil turun ini ditemukan penerima bantuan yang tak sesuai dengan SK awal. Khusus di Desa Selat ada 2 pokmas dengan total 20 KK yang turun grade. Buku tabungan yang dikembalikan ini variatif, ada yang rusak berat, sedang dan ringan. Terkait seperti apa langkah setelah penarikan buku tabungan ini pihaknya belum tahu, tergantung dari pihak BPBD. Tindakan serupa dilakukan fasilitator Desa Dasan Griya juga mengembalikan buku tabungan sebanyak 110 buku tabungan. Setelah turun tim menyatakan rumah ada yang rusak sedang, tapi rekening lama masih Rp 50 juta belum ada penarikan, karena masih diblokir. Dana ini belum dicairkan oleh warga. Ketika warha ditarik buku tabungannya tidak ada yang protes. Kabid Rehabilitasi dan Re-
gal 28 Juni. Pihaknya pun sudah menyelesaikan semua validasi tersebut, sehingga ditemukan angka anomali tersebut. Ia menambahkan, pihaknya menarik buku tabungan untuk selanjutnya dicek satu per satu. Setelah itu, barulah dikembalikan lagi ke masyarakat atau langsung ke BRI supaya ketika pencairan oleh warga bisa langsung diambil. Pemda akan membuat SK revisi bagi korban gempa anomali ini, selanjutnya nanti pihaknya pemda bersurat ke BRI
untuk mendebet warga yang kriteria perubahan status. Pihak BRI hanya butuh nomor rekening saja. Pihak pemda kata dia akan bersurat ke BRI hari ini (besok). Ia menambahkan, batas akhir validasi ulang untuk seluruh kategori kerusakan tanggal 28 Juni sesuai instruksi BPBD. Setelah itu langkah selanjutnya pihaknya fokus pada monev rusak ringan dan sedang sampai batas waktu tanggal 25 Agustus (deadline berakhirnya masa transisi darurat ke pemulihan). (her)
Kekeringan Dikhawatirkan Bisa Ganggu Stabilitas Keamanan Praya (Suara NTB) Kasus kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini, dikhawatirkan bisa berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan di daerah ini. Untuk itu, Pemkab Loteng tengah mengupayakan langkahlangkah antisipasi agar jangan sampai kekeringan bisa memicu gangguan keamanan daerah. “Yang namanya situasi tidak lazim atau bencana, pasti membawa dampak sosial di tengah masyarakat. Termasuk soal keamanan, jika tidak diantisipasi dengan baik bisa muncul di tengah masyarakat,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Kebangpoldagri) Loteng, Drs. Masnun, kepada Suara NTB, Selasa (2/7). Menurutnya, kekeringan bisa dikategorikan sebagai situasi tidak lazim, sehingga harus ada upaya-upaya antisipasi supaya tidak memicu persoalan sosial yang bisa berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban. Pemkab Loteng dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mengantisipasi hal tersebut melalui
program penanggulangan dampak kekeringan. Namun, hal ini tidak bisa kemudian hanya mengandalkan BPBD semata. Peran serta dari elemen lainnya juga sangat diharapkan agar kekeringan tidak sampai memicu bencana yang berdampak pada persoalan sosial dan keamanan. Disinggung apakah kekeringan sudah berdampak pada keamanan sejauh ini, Masnun menegaskan sampai saat ini dampaknya belum terlihat. Pun demikian, pihaknya berharap kekeringan tidak sampai memicu persoalan sosial dan keamanan. Karena bagaimanapun juga, keamanan sangat diharapkan bisa terus terjaga. Apalagi Loteng saat ini tengah gencar-gencarnya membangun. Hal ini terlihat dari berbagai proyek skala besar, baik itu yang dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang tengah berjalan di Loteng. “Secara berkala kita terus pantau kondisi keamanan wilayah. Terutama memasuki musim kemarau tahun ini. Dan, setiap ada gejolak di tengah masyarakat, pasti akan dikoordinasikan dengan aparat keamanan,” pungkas mantan Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng ini. (kir)
Minim Anggaran Penanganan
Belasan Desa di Lobar Rawan Pangan Giri Menang (Suara NTB) – 18 desa di Lombok Barat (Lobar) masuk kategori rawan pangan. Belasan desa yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di daerah ini tidak hanya rawan pangan, namun identik dengan kasus stunting (tumbuh pendek). Untuk menangani desa rawan pangan yang masuk program visi – misi Bupati H. Fauzan Khalid dan Wabup Hj. Sumiatun ini, pemda berupaya mengintervensi melalui berbagai program. ‘’Di antaranya program desa mandiri pangan, lumbung pangan dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) keluarga yang menyentuh kelompok yang ada di desa rawan pangan ini,’’ ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lobar, Abdul Manan belum lama ini. Dijelaskan, beberapa faktor penyebab rawan pangan di antaranya akibat gagal panen dan sumber ketersediaan pangan di daerah yang tidak ada atau minim. Untuk menangani desa rawan pangan ini pihaknya mengarahkan program baik dari pemda maupun pemprov dan dan pemerintah pusat. Program ini, bersinergi antara kabupaten, provinsi dan pusat. Untuk menuntaskan dan membebaskan Lobar dari rawan pangan tahun 2024, pihaknya mengembangkan program KRPL. Tahun depan kata dia, pihaknya memprogramkan KRPL masing-masing ke-
(Suara NTB/her)
RAWAN PANGAN - Warga yang tinggal di daerah perbukitan di Lobar ini berstatus rawan pangan. camatan satu. Ada juga program ompok. Lalu tahun depan bertamkeamanan pangan, makanan segar bah lagi menjadi 10 kelompok yang dan aman dari pestisida. Program diintervensi program ini. Ada juga lain, berupa desa mandiri pangan dari provinsi mengintervensi dua keldan pembinaan lumbung pangan ompok dan pemerintah pusat 6 keldesa serta lembaga distribusi pan- ompok. “Tahun ini lumayan banyak gan masyarakat (LDPM). Sejauh untuk pengembangannya,” jelas dia. Dana bantuan dari KRPL ini, kata ini puluhan desa sudah diintervensi melalui berbagai program ini den- dia, Rp 250 juta di mana masing-masgan jumlah kelompok yang diinter- ing kelompok diberikan Rp50 juta. Tahun ini, kata dia, bertambah, di vensi per tahun bervariasi. Lebih dirinci intervensi masing- mana ada 6 kelompok yang mendapmasing program ini, mulai dari atkan program KRPL bekerja dengan KRPL tiap tahun fluktuatif misaln- menekankan kepada budidaya ternak, ya dari APBD tahun 2018 hanya 20 tanam di pekarangan. Dana per kelkelompok, tahun ini menjadi 6 kel- ompok mencapai Rp 65 juta. (her)
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
Segera Antisipasi Dampak Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak segera menyusun rencana aksi mengantisipasi dampak kekeringan tahun ini, terutama bagi petani. “Karena di beberapa wilayah kecamatan dampaknya sudah kelihatan,” cetus ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME, Selasa (2/7). Ia mengatakan, kekeringan yang diakibatkan musim kemarau tahun ini sudah tidak dapat dihindarkan oleh petani. Karena itu satu-satunya tumpuan (Suara NTB/bug) petani adalah mendapatAheruddin Sidik kan bantuan dari pemerintah. “Kasihan petani kalau tidak dibantu karena mereka pasti sudah merugi karena ancaman gagal panen,” katanya. Langkah antisipasi yang dibuat pemerintah, dikatakan Aher, tidak boleh ala kadarnya. Sebab musim kering tahun ini diprediksi lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kemungkinan petani tidak akan lagi dapat melaksanakan kegiatan tanam hingga akhir tahun. “Harus kongkret dan menyeluruh,” tegasnya. Selanjutnya ia menyampaikan, untuk mengatasi dampak kekeringan ini pemerintah harus mengerahkan seluruh elemen sektornya. Karena itu Aheruddin menyarankan, adanya koordinasi lintas sektor seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) baik teknis maupun yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung. “Urusan kekeringan ini bukan saja tugasnya dinas pertanian dan BPBD. Semua SKPD harus gotong royong. Jadi kami minta perintahkan seluruh dinasnya turun tangan membantu,” desaknya. Kepada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) KSB, politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini menyampaikan pesan khusus. Ia menyarankan, dinas terkait lebih gencar lagi megelar penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada petani soal kondisi kekeringan tahun ini. Hal ini agar petani tidak serampangan dan memaksa diri melaksnakan kegiatan tanam padi. “Sarankan kepada petani kita untuk mengubah pola tanamnya. Terutama yang petani padi supaya sekarang jangan memaksa untuk tanam padi tapi bisa menanami lahannya dengan tanaman jagung. Tapi tidak cukup diarahkan tapi juga harus terus didampingi,” tukas Aheruddin. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
PKB Tertunggak di KSB Capai Rp13 Miliar Taliwang (Suara NTB) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan- Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Sumbawa Barat, Husni, SE, MM mencatat hingga saat ini tunggakan pajak kendaraan (PKB) mencapai Rp13 Miliar. Tingginya jumlah PKB yang tertunggak merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya dan tetap akan diupayakan bisa ditarik secara maksimal. Masih tingginya angka tunggakan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat KSB untuk membayar pajak masih sangat rendah sehingga perlu penanganan khusus terhadap para penunggak ini. “Kita akui memang angka
PKB yang tertunggak saat ini sangat tinggi karena akumulasi dari tahun sebelumnya. Meski demikian, kita tetap akan upayakan supaya penunggak PKB bisa melunasi apa yang sudah menjadi kewajibannya. Selain itu kita akan terus gencar melakukan razia gabungan dengan harapan penunggak PKB bisa terjaring dan membayar. Pola lain yang akan kita coba terapkan yakni dengan menggugah kesadaran masya-
rakat untuk taat membayar pajak. Karena pada prinsipnya hasil pajak yang kita bayarkan tersebut dipergunakan untuk pembangunan daerah lebih baik,” ungkapnya kepada Suara NTB, Selasa (2/7). Dikatakannya, pola operasi gabungan tetap dilakukan untuk bisa menarik pajak dari para penunggak. Bahkan di tahun 2019 untuk operasi gabungan intensitasnya akan semakin ditingkatkan dari
delapan kali dalam sebulan menjadi 10 sampai 11 kali sebulan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memaksimalkan penarikan pajak dari para penunggak. Selain operasi gabungan, juru pungut yang sudah terbentuk di masing-masing desa juga diupayakan terus melakukan pungutan sejumlah objek pajak. Bahkan masing- masing juru pungut diberikan target untuk menyerahkan minimal tiga kendaraan penunggak pajak datang untuk membayar. Jika tidak kunjung membayar pajak setelah diberikan teguran ketiga, maka kendaraannya
akan ditarik ke Samsat dan tidak akan bisa dikeluarkan jika tunggakan tersebut terbayar. Pihaknya juga akan terus memaksimalkan sosialisasi kepada para wajib pajak untuk taat membayar pajak per tahun. Karena manfaat dari membayar pajak untuk membantu pembangunan yang ada di daerah baik itu dari segi infrastruktur maupun masalah lainnya. “Kami berharap dengan yang akan kita terapkan bisa menarik pajak yang masih tertunggak saat ini. Sehingga anggaran pembangunan daerah yang bersumber dari pajak bisa semakin maksimal,” tandasnya. (ils)
Tahapan Pilkades 23 Desa di KSB Dimulai Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memulai tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019. Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si mengatakan, tahapan awal Pilkades serentak yang akan diikuti 23 desa itu pihaknya telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tingkat kabupaten. Tim terdiri dari 10 anggota yang diambil dari beberapa elemen pejabat Sekretariat Daerah (Setda) (Suara NTB/bug) dan dinas teknis lainnya. Mulyadi “Draf keanggotaan PPKD kabupaten sudah kita ajukan ke bupati untuk ditetapkan,” katanya kepada wartawan, Selasa (2/7). Setelah terbentuk tim PPKD Kabupaten, berturut seluruh penyelenggara hingga tingkat bawah akan disusun di masing-masing desa. Termasuk juga Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan dan Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pilkades yang akan mengurusi perselisihan hasil pasca pemungutan suara nantinya. Mulyadi menjelaskan, sepanjang bulan Juli hingga pertengahan Agustus pihaknya akan melengkapi seluruh kelembagaan penyelenggara. Termasuk menyelenggarakan bimbingan teknis kepada seluruh tim. Dan setelah itu menyusun tata tertib Pilkades yang menjadi tanggungjawab PPKD tingkat desa. Memasuki Agustus, tahapan memasuki kegiatan pokok. Penyelenggara akan mulai menyusun daftar pemilih sementara dan pada bulan yang sama akan dibuka pendaftaran bakal calon (balon) Kades. “Untuk pendaftaran calon akan dibuka mulai tanggal 9 sampai 17 Agustus. Dan disiapkan juga perpanjangan masa pendaftaran untuk antisipasi jika pada jadwal awal tidak ada yang mendaftar,” urai Mulyadi. Untuk hari pelaksanaan pemungutan suara sendiri, berdasarkan jadwal yang telah disusun DPMD KSB akan diadakan pada hari Minggu, 6 Oktober 2019. Mulyadi menjelaskan, pihaknya sengaja memilih hari libur agar masyarakat memiliki kesempatan menyalurkan hak pilihnya. “Kalau hari kerja kan, misalnya PNS yang bekerja di luar desa mereka akan sulit membagi waktu. Makanya kita pilih hari libur kerja (Minggu),” timpalnya. Pada hari pemilihan itu, DPMD juga sekaligus menjadwalkan penetapan hasil pemungutan suara. Menurut Mulyadi, hasil pemungutan suara Pilkades dapat langsung diketahui karena jumlah TPS-nya sedikit. Sehingga memungkinkan panitia dapat mengumumkan langsung siapa calon yang memperoleh suara terbanyak. “Kalau sudah tahu siapa yang banyak suaranya kan bisa langsung ditetapkan calon terpilihnya,” urainya. Meski langsung ditetapkan calon terpilihnya, calon yang kalah tetap diberi saluran untuk memprotes hasil Pilkades. Melalui MPS, mereka diberi ruang mengajukan keberatan terkait perselisihan hasil Pilkades. “Di MPS juga mereka harus bisa buktikan keberatan mereka soal hasil Pilkades itu. Kalau tidak yang kemenangan atas calon yang sudah ditetapkan oleh tim final,” cetus Mulyadi. Selanjutnya ia menambahkan, jadwal pelantikan Kades terpilih di 23 desa nantinya akan dilaksanakan sekitar bulan November - Desember atau paling lambat 30 hari setelah SK Kades terpilih ditetapkan. (bug)
(Ist/humpro KSB)
MENINJAU SUNGAI - Bupati KSB, H. W. Musyafirin bersama jajarannya meninjau salah satu aliran sungai yang alirannya akan dibendung oleh Bendungan Tiu Suntuk beberapa waktu lalu.
Resmi Didanai Pusat
Bendungan Tiu Suntuk Masuk Tender Semester II Taliwang (Suara NTB) Pembangunan bendungan Tiu Suntuk resmi didanai pemerintah pusat. Kepastian itu diperoleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) setelah bendungan yang terletak di kecamatan Brang Ene tersebut masuk dalam daftar lelang proyek semester II Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) tahun 2019 ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Peru-
mahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Amar Nurmansyah, ST, M.Si menjelaskan, Tiu Suntuk masuk dalam 9 daftar pembangunan bendungan yang akan ditender oleh Kementerian PUPR tahun ini. “Sudah ada konfirmasinya ke kita bahwa akan dilelang tahun ini. Artinya Tiu Suntuk sudah pasti didanai pusat,” terangnya kepada wartawan. Bendungan Tiu Suntuk diperkirakan akan menelan
dana Rp1,3 triliun lebih. Dikatakan Amar, besarnya dana yang dibutuhkan membuat Pemda KSB sejak awal agar seluruh pembiayaannya dapat ditalangi oleh pemerintah pusat. Terlebih kapasitas bendungan tersebut diprediksi mampu menampung sekitar 56 juta meter kubik dan bakal menjadi sumber irigasi untuk sekitar 2.000 hektar are lahan pertanian masyarakat KSB. “Butuh konstruksi solid bendungan Tiu
hadap lingkungan serta kesehatan. Meskipun demikian, penanganan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas LH. Tetapi membutuhkan peran semua elemen masyarakat termasuk pemerintah hingga lapisan terbawah, dalam hal ini pemerintah desa. “Salah satu langkah massive untuk dapat ditangani sampah ini agar terkelola dengan baik, diharapkan kepala desa bisa menggarkannya melalui dana desa untuk penanganan sampah,” ujarnya. Diakuinya, pihaknya sudah
menunggu proses lelang saja. Untuk lelangnya nanti akan dilakukan langsung Kementerian PUPR melalui BWS Nusa Tenggara I,” imbuhnya. Bendungan Tiu Suntuk merupakan bendungan kedua yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Sebelumnya ada bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Ene yang kegiayan konstruksinya masih sedang berjalan hingga saat ini. (bug)
KPU Sumbawa Segera Tetapkan Caleg Terpilih KSB akan Terapkan Biaya Masuk Destinasi Wisata
Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencananya, KPU Sumbawa mengelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan Caleg DPRD Kabupaten Sumbawa terpilih Kamis mendatang. Sebagai tahapan akhir dari Pemilu Legislatif di Sumbawa. Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, Wildan S.Pd, M.Pd, Selasa (2/7). Agenda ini dijadwalkan setelah KPU memastikan Sumbawa tidak ada masuk dalam perkara Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan MK pada 1 Juli lalu, Sumbawa bersih dari perkara MK. Berdasarkan PKPU, apabila tidak ada masuk dalam perkara MK, maka tiga hari setelah dikeluarkan BRKP, maka Pleno penetnapan perolehan kursi masing maisng
(Suara NTB/arn)
DIAPIT - Ketua KPU Sumbawa, Wildan diapit dua Komisoner KPU Sumbawa, M. Ali dan M. Kaniti. Parpol dan penetapan Caleg terpilih bisa dilakukan. “Makanya kita agendakan Pleno terbuka pada 4 Juli di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa,” sebutnya.
Adapun kalau ada kasus seperti money politics dan pelanggaran kampanye lainnya yang ada Bawaslu, tidak mempengaruhi proses penetapan Caleg terpilih. (arn)
Dinas LH Harapkan Peran Desa Anggarkan Penanganan Sampah Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa membutuhkan partisipasi semua pihak dalam menangani persoalan sampah. Termasuk peran desa untuk menganggarkan penanganan sampah ini melalui Dana Desa (DD). Kepala Dinas LH Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos, menyampaikan, persoalan sampah harus ditangani dengan serius. Karena jika tidak, maka akan berdampak ter-
Suntuk ini. Makanya kita ajukan ke pusat,” timpalnya. Meski ditalangi pusat, Amar menyebutkan, Pemda KSB sudah menyiapkan berbagai hal untuk kelancaran pembangunannya. Sejumlah persiapa yang telah dilakukan Pemda KSB diantaranya, kelengkapan persyaratan teknis dan kesiapan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan bendungan. “Semuanya sudah clear, kita tinggal
berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait hal ini. Upaya tersebut direspon positif dan dijelaskan bahwa bisa dilakukan dengan surat arahan dari Bupati. Melalui surat tersebut, semua kepala desa bisa diminta menganggarkan melalui dana desa tahun 2020 mendatang. “Kita baru berkomunikasi dengan Kepala DPMD. Dan beliau merespon dengan baik apa yang kita komunikasikan,” terangnya. Adapun yang dianggarkan oleh pemerintah desa yakni,
disediakan lokasi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Kemudian mengadakan sarana angkutan berupa roda tiga. Termasuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang akan menjemput sampah dari rumah tangga untuk dibawa ke TPST ataupun ke bank sampah. Supaya nantinya sampah yang ada bisa dipilah untuk dikelolah. Terhadap sampah yang tidak bisa dikelola dan tidak termanfaatkan, maka akan diangkut oleh Dinas LH menuju TPA. Dengan upaya ini, maka dapat mencegah
adanya titik-titik timbunan sampah baru. Vaik di jalan negara ataupun tempat yang tidak selayaknya untuk pembuangan sampah. “Saya kira dengan jalan seperti ini, awal atau pertengah Juli kami mencoba menyusun konsep untuk surat Pak Bupati. Tentunya berpatokan dengan peraturan yang ada, untuk mengarahkan agar pemerintah desa menganggarkan dana desa untuk penanganan sampah,” pungkasnya. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menerapkan biaya masuk ke sejumlah destinasi wisata di wilayah setempat. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat kecil dari sektor tersebut. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Ir. IGB Sumbawanto M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (2/7) mengatakan, rencana penerapan biaya parkir di sejumlah destinasi pariwisata sudah bergulir sejak lama. Hanya saja, baru memiliki titik terang, setelah pihak terkait bersama dengan desa maupun Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) sepakat. Bahkan untuk rencana penerapan biaya ini, akan tahapan di uji coba sekaligus upaya sosialisasi sudah dilakukan sejak bulan September. Bahkan titik-titik penarikan retribusi juga sudah ditetapkan yakni, di desa Poto Tano untuk Pulau Kenawa, desa Mantar, serta Danau Rawa Lebo Taliwang yang akan dicoba untuk penerapan biaya ini. “Kita sudah tetapkan tiga titik dulu untuk kita coba tarik biaya parkir bagi pengunjung. Kita juga akan mulai melakukan pengutan mulai bulan September mendatang,” ungkapnya. Dikatakannya, besaran untuk biaya ini sudah ditetapkan sebesar Rp5000 per orang untuk biaya parkir saja. Jumlah tersebut tentu berbeda jika ingin mencoba wahana permainan yang disiapkan di
destinasi wisata dimaksud. Biaya tersebut akan dikelola bersama dengan desa, dimana untuk desa akan diberikan jatah 60 persen dan untuk Pemkab 40 persen. Hanya saja, hitungan tersebut, masih belum bisa disepakati, karena rata-rata pihaknya desa meminta besarannya sampai dengan 70 persen. Terkait hal ini, pihaknya tetap akan mencari jalan keluar terbaik, sehingga saat biaya ini benar-benar diterapkan tidak terjadi hal -hal yang tidak diinginkan. “Besaran biaya karcis parkirnya sudah kita sepakati bersama. Yang masih menjadi kendala yakni besaran pembagiannya dan saat ini kita tetap komunikasikan dengan pihak desa,” imbuhnya. Ia berharap dengan adanya biaya parkir ini, maka PAD sektor pariwisata akan semakin meningkat. Bahkan di tahun 2018, Disbudpar ditargetkan Rp50 juta. Jumlah yang ditargetkan tersebut dianggap masih sangat tinggi, karena masih berada dalam tahap penataan. Jika target itu bisa dikurangi ke angka Rp27 juta maka pihaknya optimis untuk mencapainya. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya maksimal untuk membenahi destinasi wisata lainnya. Sehingga pendapatannya juga akan semakin maksimal nantinya. “Kami optimis target Rp27 juta tersebut bisa tercapai. Karena mulai tahun ini, kita akan berlakukan karcis di beberapa destinasi unggulan daerah yang kami miliki,” tukasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
Halaman 7
Anggota KPU dan Bawaslu Kota Bima Dilaporkan ke DKPP Kota Bima (Suara NTB) Anggota KPU dan Bawaslu Kota Bima, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) karena diduga melanggar kode etik. Dugaan etik berkaitan dengan Pemilhan Suara Ulang (PSU) di TPS 29 Jatiwangi itu dilaporkan oleh kader HANURA, melalui Penasehat Hukumnya Al Imran SH, tertanggal 26 Juni 2019. Dalam laporannya, Al Imran mengatakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama yakni memberikan instruksi kepada KPPS untuk
membuka kotak suara di tengah proses pungut hitung suara berlangsung. “Akibat dibukanya kotak suara, sehingga direkomendasikan PSU yang kemudian berakibat pada hilangnya suara parpol,” katanya, Selasa (2/7). Dalam laporan tersebut, Al Imran juga membeberkan suara-suara paspor yang hilang. Terutama suara caleg Hanura pasca PSU digelar. Ironisnya,
Pemkab Dompu Belum Deteksi Dampak Kekeringan Pada Tanaman Dompu(Suara NTB) Dampak kekeringan akibat musim kemarau di Kabupaten Dompu dirasakan pada pasokan air bersih di sejumlah tempat. Pada tanaman pertanian, kekeringan yang melanda Kabupaten Dompu belum dirasakan dampaknya. Hingga saat ini, belum ada laporan luas tanaman pertanian yang terkena dampak kekeringan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt kepada (Suara NTB/ula) Suara NTB di ruang kerjanya, Armansyah Selasa (2/7) mengaku pihaknya sedang siap – siaga menghadapi bencana kekeringan sebagai dampak kemarau tahun 2019 ini. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertaniannya juga sudah menyurati pihaknya dan sudah ditindak lanjuti dengan penyiapan perangkat pendukungnya. “Kita sudah rapatkan ini. Kebijakan pak Kadis, selain meminta jajaran untuk tetap turun ke lapangan mengontrol, juga menyiapkan mesin pompa air di setiap UPTD Kecamatan bila ada laporan dampak kekeringan di Kecamatan,” katanya. Program sumur bor di daerah yang terkena dampak kekeringan juga disiapkan. Tapi program ini lagi – lagi diperuntukan pada lahan yang ditanami tanaman pertanian dan mulai terkena dampak kekeringan. Berbeda dengan mesin pompa air di UPTD, itu diperuntukan bagi lahan yang ada potensi air untuk diangkat. Namun Arman mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan dari petugas di lapangan terkait dampak kekeringan di Dompu. Untuk memonitoring dampak kekeringan dan hama ada petugas tersendiri. Petugas ini juga dibantu penyuluh di lapangan. “Jadi saling melengkapi. Laporannya tetap akan disampaikan ke Dinas (Kabupaten), sampai sekarang belum ada laporan maupun dampak kekeringan terhadap tanaman pangan,” ungkapnya. Terhadap tanaman jagung di musim kemarau (MK) 1, Armansyah mengaku, bantuan bibit yang sudah disalurkan sebanyak 20.500 ha dan 8.500 ha diantaranya bantuan dari Dinas Pertanian NTB. Namun bantuan benih ini baru 6.500 ha ditanam yaitu 3 ribu ha bibit bantuan pusat dan 3.500 ha bantuan Provinsi. “Kalau bantuan Provinsi itu varietasnya HJ 21. Kalau pusat NK 212 sebanyak 5 ribu ha, itu untuk petani di wilayah Pekat. Sisanya Bisi 18,” jelasnya. (ula)
partai Hanura tidak dapat mengirim kadernya ke legislatif dan merugikan parpol. “Sementara Bawaslu kami laporkan karena tidak memproses Tipilu dan pelanggaran yang terjadi di TPS 29 Jatiwangi,” katanya. Menanggapi itu, Ketua KPU Kota Bima, Mursalin S.Pd, mengaku baru mengetahui adanya laporan ke DKPP tersebut dari beberapa informasi yang beredar. Se-
dangkan surat pemberitahuan atau panggilan dari DKPP, belum ada sama sekali. “Kami baru dapat informasi, kalau resminya dari DKPP belum ada,” ujarnya. Masalah dibukanya kotak suara di tengah proses pungut hitung dilakukan sama sekali tidak diketahui oleh KPU. Bahkan informasi yang beredar ada instruksi dikeluarkan olehnya sebagai ketua KPU, Mursalin mengaku juga tidak tahu. “Nomor Ketua KPPS saja saya tidak tahu. Mungkin ada yang dari divisi lain, tapi kalau saya pribadi tidak pernah beri-
kan instruksi itu,” katanya. Mursalin bahkan mengaku, komunikasi yang dilakukan dirinya saat masalah mencuat di TPS 29 Jatiwangi, yakni dengan PPS dan PPK. Saat itu, dirinya mengintruksikan untuk memberhentikan proses pungut hitung sampai kertas suara untuk Dapil III diambil dari TPS terdekat. “Kita justru kaget, dapat informasi ada kotak suara yang dibuka dan kertas suara yang disilang,” ujarnya. Kendati demikian, Mursalin mengaku dirinya bersama empat komisioner lainnya siap
menghadiri jika DKPP memanggil untuk disidang. Menurutnya, tidak banyak persiapan yang dilakukan karena pemanggilan bersifat personal. “Saksi utama dalam laporan ini adalah KPPS TPS 29 Jatiwangi. Tapi kami kapanpun siap hadir jika dipanggil,” katanya. Sementara Ketua Bawaslu Kota Bima Muhaemin SPd.I juga mengaku tidak mengetahui jika ia dan dua anggotanya dilaporkan oleh peserta Pemilu ke DKPP, terkait masalah di TPS 29 Jatiwangi. “Kami belum tahu. Kami
malah tahunya KPU yang dilaporkan. Itupunberdasarkaninformasi yang beredar,” terangnya. Muhaemin enggan berkomentar banyak terkait laporan tersebut, karena pihaknya harus melihat terlebih dahulu materi laporannya. Namun ia membantah, jika Bawaslu tidak memproses pelanggaran dan temuan yang terjadi di TPS 29 Jatiwangi. “PSU adalah bentuk tindaklanjut. Panwascam merekomendasikan temuan sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan,” pungkasnya. (uki)
Pasar Hewan Manggelewa Kumuh Dompu (Suara NTB) Pasar Hewan di Kecamatan Manggelewa, sudah cukup lama tak beroperasi maksimal. Bahkan kondisi bangunannya kian kumuh tak terawat. Akibatnya, selain tak lagi memberi nilai tambah bagi peternak juga potensi ini tidak lagi berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Ir. Avanwari yang dikonfirmasi persoalan itu menyatakan, meski belum pernah terdegar keluhan dari beberapa pengusaha yang masih memanfaatkannya, namun fasilitas bangunan tersebut diakui sudah cukup memprihatinkan dan memerlukan sentuhan perbaikan. “Kalau dari kondisi bangunan memang banyak yang menanti uluran tangan (anggaran perbaikan). Sebab personil yang kita suruh tinggal disana untuk merawat juga terbatas,” ungkapnya menjawab Suara NTB. Ditegaskan, kondisi ini tak ada unsur kesengajaan untuk dibiarkan berlarut-larut. Tatapi hampir tiap tahun terus diu-
payakan anggaran perbaikannya, bahkan terakhir telah dilakukan pembangunan baru tempat penimbangan ternak. Sementara untuk tahun ini diperkirakan tak ada alokasi anggaran, sebab dibutuhkan dana besar untuk sekedar perbaikan pagar keliling yang diusulkannya. “Tapi sekarang sudah kita antisipasi dengan memasang pagar alakadarnya,” jelas dia. Dimaksimalkannya keberadaan Pasar Hewan Manggelewa, menurut Avanwari, sangat penting bagi peternak dan daerah. Karena disana akan berlangsung transaksi jual beli ternak tanpa embel kebohongan seperti yang banyak dilakukan oknum pengusaha di luar. Sehingga para peternak bisa memperoleh hasil sesuai harapan. Disamping itu potensi ini juga akan berkontribusi lebih bagi pendapatan asli daerah. “Dengan adanya pasar itu disana lekat transaksi, sekian kilogram berat sapi ya sekian haraganya jadi jelas. Kalau di luar kemungkinan akan merugikan satu pihak dan ini juga akan jadi sumber PAD kita,” tandasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
KUMUH – Suasana Pasar Hewan di Kecamatan Manggelewa yang kumuh dan tidak beroperasi maksimal, Selasa (2/7).
Tekan Pengiriman Ternak, Portal Perbatasan Diaktifkan Dompu (Suara NTB) Aktivitas pengiriman ternak keluar daerah diakui mengancam populasi. Apalagi ketika yang dikirim merupakan betina produktif. Karenanya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Dompu, selain menghentikan total pengiriman ternak antar pulau, kini menekan pengiriman antar daerah dengan mengaktifkan kembali portal penjagaan di wilayah perbatasan. Sekertaris Disnakeswan Dompu, Ir. Avanwari kepada Suara NTB menegaskan, sudah empat bulan terakhir ini pihaknya menghentikan total pengiriman ternak antar pulau, sebagaimana Peratu-
ran Gubernur (Pergub) NTB yang menekankan berat sapi potong harus 300 Kg. “Makanya kami menghentikan pengiriman sapi potong sampai saat ini. Artinya sudah tidak ada lagi ternak kita yang keluar,” tegasnya. Dalam pergub itu memang tak diatur rinci soal pengiriman ternak antar daerah, seperti halnya dari Dompu ke Kabupaten/Kota Bima atau Sumbawa. Namun, atas pertimbangan kegiatan tersebut mengancam populasi pihaknya memutuskan untuk mengaktifkan kembali portal penjagaan diwilayah perbatasan untuk menekannya. Selama pengawasan dilakukan jajaran bersama Satuan Pol
PP, lanjut Avanwari, sudah banyak pelanggar yang tidak diizinkan melintas. Mereka diminta mengembalikan ternak lokal tersebut ke wilayah asal jika tak ingin prosesnya berlanjut ke aparat penegak hukum. Kalaupun saat ini dikabarkan
masih banyak ternak yang keluar daerah, menurutnya, hal tersebut semata-mata akibat kurang maksimalnya pengawasan petugas atau banyak modus yang dikembangkan pengusaha. “Kalau masih ada yang keluar kemungkinan karena ada pelaku yang memanfaatkan sela waktu petugas tidak ada. Tapi selama ada petugas mereka tidak akan Avanwari be-
rani,” jelasnya. Dibanding pengiriman sapi atau kerbau potong cukup diawasi ketat pihaknya ialah pengiriman betina produktif. Karena inilah yang akan menentukan berkembang tidaknya populasi ternak di wilayah ini ke depan. Sementara disinggung kondisi populasi hingga pertengahan Juni 2019 ini, Avanwari merincikan, untuk sapi tercatat 133.282 ekor. Sedangkan kerbau 25.552 ekor dengan sebaran merata di delapan kecamatan. “Kalau kita lihat dari jumlah ini posisinya masih aman. Makanya kita kontrol betul sekarang supaya populasi tidak berkurang,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
Aktivitas Tambak Nama 1.838 Honorer K2 Perlu Dipublikasikan di Penyaring Terus Dipantau (Suara NTB/Uki)
PEMUSNAHAN – Suasana pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dari dua tersangka di halaman depan Kantor Mapolres Bima Kota, Selasa (7/2).
Enam Bulan, 29 Kasus Narkoba Terungkap Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Mapolres Bima Kota Bima berhasil mengungkap 29 kasus narkoba. Pengungkapan itu berlangsung selama enam bulan atau terhitung Januari hingga Juni 2019. Demikian disampaikan Wakapolres Bima Kota, Kompol Syafruddin usai acara pemusnahan Barang Bukti (BB) narkoba jenis sabu, di halaman depan kantor Mapolres setempat, Selasa (7/2). Menurutnya dari pengungkapan 29 kasus itu, sedikitnya ada 14 orang yang diproses hukum. Lima orang diantaranya telah divonis penjara. Sementara Sembilan orang lainnya masih dalam tahap pemberkasan. “Sudah ada yang divonis ada juga yang masih dalam tahap penyidikan,” katanya. Syafruddin mengaku, pengungkapan kasus tahun 2019 kemungkinan akan lebih banyak dari kasus narkoba yang berhasil diungkap sepanjang tahun 2018 lalu, yang hanya 48 kasus. “Kemungkinan bisa lebih banyak karena baru setengah tahun berjalan,” katanya. Apakah di Kota Bima ada wilayah atau titik tertentu yang dianggap zona merah peredaran narkoba ? Syafruddin mengaku, dalam mengungkap kasus narkoba tidak ada wilayah khusus. Namun TKP pengungkapan kasus narkoba, kebanyakan di wilayah Kecamatan Rasanane Barat. Seperti Tanjung dan Dara. “Yang jelas semua wilayah di Kota Bima kita atensi. Ada yang dilaporkan masyarakat ada juga hasil penyelelidikan dan penyidikan dari pengembangan kasus sebelumnya,” katanya. Pemushanan BB sabu dengan cara dilarutkan ke dalam air tersebut merupakan hasil dari pengungkapan dua kasus. Dari tersangka Ms (22 tahun) dengan berat 14,73 gram dan In (40 Tahun) seberat 67, 52 gram. Syafruddin mengatakan, pengungkapan dua kasus hasil kerjasama masyarakat dengan pihaknya. Bahkan seorang diantaranya merupakan resdivis dalam kasus pengedaran obat keras, jenis tramadol yang baru saja keluar penjara. (uki)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa terus melakukan pemantauan terhadap salah satu tambak di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Sebelumnya aktivitas tambak setempat diberhentikan sementara karena tersangkut persoalan pembuangan limbah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos mengakui pihaknya sudah turun melakukan pemantauan ke lokasi tambak untuk mengecek aktivitasnya. Termasuk melihat perkembangan dari surat yang telah disampaikan sebelumnya. Karena untuk melanjutkan aktivitas, pengusaha tambak harus melakukan pembenahan terlebih dahulu. “Saya sudah perintahkan tim untuk turun mengecek ke lokasi tambak. Hasil pengecekan mereka belum melakukan aktivitas kembali. Mungkin mereka memperhatikan apa yang kita minta sebelumnya. Karena untuk beraktivitas mereka harus melakukan pembenahan terlebih dahulu,” ujarnya. Dijelaskannya, pihaknya akan tetap melaku-
kan pemantauan terhadap aktivitas tambak setemat. Termasuk akan berkomunikasi dengan pemilik untuk menyampaikan laporan tindaklanjut sebagai bahan evaluasi. Mengingat sebelumnya sudah pernah diberikan teguran akibat melakukan pembuangan air limbah langsung ke laut tanpa melalui proses. “Sekarang ini mungkin kita tetap akan melakukan pemantauan di lapangan. Dan nanti kami juga berkomunikasi dengan pemiliknya. Mereka kita minta untuk menyampaikan laporan tindaklanjutnya kepada kita. Dari itu akan kita evaluasi,” terangnya. Pihaknya menekankan, bagi semua usaha tambak yang mendapat izin lingkungan agar dapat mengimplementasikan sesuai dengan izin yang dikantongi. Jika tidak melakukan sesuai izin yang ada, maka aktivitasnya bisa dihentikan sementara. “Ini berlaku untuk semua. Semua tambak yang sudah terbit izin lingkungan, kami minta melakukan pengelolaan lingkungan. Termasuk pengelolaan limbahnya. Pemantauan lingkungan harus tetap dilakukan. Tidak menutup kemungkinan tambak lain yang tidak melakukan itu bisa kita hentikan kegiatannya,” pungkasnya. (ind) Abdul Haris (Suara NTB/ind)
Kota Bima (Suara NTB) Ketua Forum Peduli Honorer K2 Kota Bima, Dedi Alfarianto SH meminta agar nama 1.838 honorer Kategori Dua (K2) Kota Bima yang sudah divalidasi dan diverifikasi agar dipublikasikan secara terbuka. Agar diketahui lebih luas oleh publik. Permintaan itu disampaikan Dedi Alfarianto, Selasa (2/ 7). Menurutnya, sampai saat ini, pihaknya hanya mengetahui jumlah angka saja, tetapi tidak ada nama. “Kami minta nama-nama honorer K2 yang sudah diverifikasi dan divalidasi segera di-publish. Begitupun yang tidak aktif. Biar kita tahu lebih jelasnya,” katanya kepada Suara NTB. Selain itu, Dedi juga meminta Pemerintah Kota Bima agar tidak mengulur waktu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan honorer K2 yang telah divalidasi dan diverifikasi, sebagai acuan pembayaran instentif Rp1 juta perbulan. “Kami harap SK penetapan segera dikeluarkan, tidak diundur undur lagi, supaya instentif Rp1 juta
Syamsurih (Suara NTB/Uki)
yang dijanjikan segera direalisasikan,” katanya. Menurutnya pembayaran insentif tersebut seharusnya dibayarkan pada Bulan Januari 2019 lalu. Namun karena jumlah honorer K2 dianggap belum jelas, akhirnya dilakukan verifikasi dan validasi ulang. “Akibat verifikasi ulang ini, insentif belum dibayar sampai sekarang dan tidak diakomodir dalam APBD murni. Tapi kami berharap APBD perubahan nanti bisa diusulkan,” katanya. Sementara Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, mengaku tidak mengetahui hasil verifikasi dan validasi Honorer K2 Kota Bima, lantaran sampai saat ini belum menerima laporkan. “Jumlah honorer K2 Kota Bima yang divalidasi dan diverifikasi belum dilaporkan ke kami,” katanya. Menurut Duta PAN ini, apabila jumlah tersebut dilaporkan, DPRD setempat akan menindaklanjutinya. Salahsatunya dengan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahasnya bersama. “Pembahasannya terutama proses realisasi honorium kegiatan honorer K2 sebesar Rp1 juta perbulan ini,” katanya. Selain itu, pihak DPRD setempat juga akan mempertanyakan kepada TPAD, apakah pembayaran atau realisasi honorium kegiatan honorer K2 diusulkan dalam APBD perubahan atau APBD murni 2020 mendatang. “Hal hal inilah yang perlu dibicarakan dengan TPAD. Tapi Insya Allah Kamis ini kita agendakan untuk me-
manggil. Sembari menegaskan realisasi honorium bisa dilakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan atau regulasi yang berlaku,” terangnya. Seperti diketahui berdasarkan hasil validasi dan verifikasi selama empat bulan, jumlah honorer K2 di Kota Bima yang aktif hanya mencapai 1.838 orang dari yang terdata sebanyak 1.999 orang. Jumlah tersebut telah dikeluarkan keputusannya melalui rapat bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima dan para tim internal validasi dan verifikasi honorer K2 akhir pekan kemarin. Jumlah Honorer K2 Kota Bima yang dinyatakan tidak bekerja lagi atau sudah nonaktif sebanyak 161 orang. Mereka diantaranya ada yang pindah tugas luar daerah, meninggal dunia dan sebagiannya sengaja tidak masuk kantor (absen). Ratusan pegawai tersebut hampir berada di semua instansi. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sektor Pendidikan (sekolah.red), Pemerintah Kecamatan hingga Kelurahan. (uki)
Dedi Alfarianto (Suara NTB/Uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
Kasus LCC, Bank Sinarmas Kooperatif Pemeriksaan Kejati NTB Mataram (Suara NTB) PT. Bank Sinarmas turut diproses dalam kasus agunan lahan Lombok City Center (LCC). Beberapa waktu lalu, analis kredit bank ini diklarifikasi kejaksaan terkait pembayaran untuk agunan lahan 8,4 hektar di Desa Gerimaks Kecamatan Narmada Lombok Barat. Terkait pemeriksaan yang termuat Suara NTB tanggal 20 Juni 2019 itu, pihak PT. Bank Sinarmas menyampaikan klarifikasi. Melalui Direktur Miko Andidjaja, bahwa dalam memproses pembayaran agunan oleh PT. Bliss dari PT. Tripat Lobar itu, pihaknya sudah menerapkan prinsip kehatihatian (prudential principal). “Tidak hanya dalam agunan lahan itu, prosedur ini diterapkan dalam operasional bank sehari hari,” kata Miko dalam keterangan tertulis yang dialamatkan kepada Suara NTB kemarin. Saat ini, diketahuinya persoalan agunan senilai Rp 95 miliar itu sedang dalam proses penyidikan di Kejati NTB. Perkembangan kasus itu juga diketahuinya dari pemberitaan Suara NTB edisi yang sama. Atas proses itu, pihaknya sangat menghormati langkah hukum yang dilakukan oleh Kejati NTB. “Perseroan akan mengikuti segala keputusan terkait permasalahan tersebut kepada Kejati NTB,” sebut Miko. Pihaknya secara umum juga akan mematuhi prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Jaksa penyidik mengumpulkan dua alat bukti dalam kasus yang ditaksir merugikan negara Rp1,7 miliar tersebut. Saat ini jaksa sedang berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan NTB untuk penghitungan kerugian negara. Pengelolaan aset Pemda Lobar melalui PT Bliss untuk pusat perbelanjaan LCC ditengarai ada indikasi penyimpangan. Sebab dividen dari PT Tripat tidak lancar disetorkan. Pemda Lobar semestinya menerima sebesar 3 persen per tahun. Dihitung dari angka penyertaan modal dari bisnis pusat perbelanjaan itu. Bisnis pusat perbelanjaan itu dengan memanfaatkan lahan Pemda Lobar seluas 8,4 hektare. Jaksa juga sebelumnya melanjutkan pemeriksaan saksi, kali ini dari Bank Sinarmas yang mendapat giliran menghadap jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB. Pemeriksaan Corporate Credit Analyst Bank Sinarmas Anula Putra itu terkait proses penyertaan lahan seluas 8,4 hektare di Narmada untuk dijadikan agunan. Menurut Anula, kehadirannya itu sesuai dengan surat panggilan jaksa penyidik terkait kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengelolaan aset Pemda Lombok Barat seluas 8,4 hektare. Lahan tersebut dikelola menjadi pusat perbelanjaan Lombok City Center berkat kerjasama dengan Perusda PT Tripat. Namun, Anula enggan banyak berkomentar. Begitu pun juga dengan tim hukum yang mendampinginya. Anula juga ditanyai perihal pertimbangan dan ketentuan prosedur standar operasional dalam permohonan kredit. Dalam hal ini dengan menyertakan agunan berupa alas hak aset Pemda Lobar pada PT Tripat tersebut untuk pengajuan kredit ke Bank Sinarmas. Mendengar pertanyaan wartawan tersebut, Anula yang datang mengenakan pakaian batik malah bergegas masuk ke dalam mobil yang sudah menjemputnya. “Nanti dulu, saya tidak bisa kasih keterangan,” ujarnya sambil berlalu. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya kini sedang mematangkan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya dengan memanggil saksi-saksi untuk diperiksa, termasuk dari PT. Bank Sinarmas. (ars)
Hanura Buka Peluang Koalisi dengan PDIP, Usung Ruslan Turmuzi Mataram (Suara NTB) Konstalasi politik jelang Pilkada Lombok Tengah 2020, makin dinamis. Komunikasi politik dan penjajakan oleh para aktor politik yang berniat maju, terus berlangsung. Disisi lain, parpol pun terus memantau sejumlah kandidat yang bakal memiliki peluang didukung dan diusung di Pilkada nanti. Salah satu komunikasi politik yang sudah cukup intens terbangun saat ini yakni, antara Hanura dan PDIP. Hanura sangat terbuka membangun koalisi dengan PDIP untuk mengusung paket pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Lombok Tengah. Ketua DPD Partai Hanura NTB, Syamsul Rijal yang dikonfirmasi, Selasa (2/7) kemarin mengatakan, Hanura sangat terbuka untuk dijadikan kendaraan sebagai parpol pengusung bagi politisi PDIP, Ruslan Turmuzi yang berniat maju mencalonkan diri di Pilkada Loteng. “Hanura terbuka untuk dukung Ruslan Turmuzi,” katanya. Dia menilai, sosok Ruslan Turmuzi sudah teruji dan berpengalaman di politik. Dengan sudah lima periode sebagai Anggota DPRD NTB, itu menunjukan politisi PDIP itu sudah memiliki pemilih loyal dan mengakar kuat di masyarakat Loteng. Sebab itu, Hanura sangat terbuka untuk memberikan dukungan kepada Ruslan Turmuzi di Pilkada Loteng. Diakuinya, Ruslan juga sudah membangun dan menjajaki komunikasi politik dengan Hanura. Kendati belum ada kesepakatan apapun. Namun, dalam komunikasi dijajaki Hanura dan Ruslan tersebut sudah banyak memiliki kesepahaman dan sudut pandang sama terkait pembangunan Loteng ke depan. “Kita banyak memiliki sudut pandang sama dengan beliau (Ruslan Turmuzi),” imbuhnya. Diketahui Hanura di DPRD Loteng memiliki raihan dua kursi hasil Pileg 2019 lalu. Dengan Hanura bergabung ke gerbong pendukung Ruslan, akan menambah daya dan amunisi bagi politisi senior PDIP tersebut untuk mencalonkan diri di Pilkada Loteng. Dengan dukungan yang diberikan Hanura, sangat mungkin akan diikuti dengan dukungan ormas menyalurkan aspirasi politik ke Hanura. Tentunya Hanura akan optimalkan dan menggerakkan semua komponen dan perangkat pendukung dimiliki untuk dukung dan memenangkan kandidat diusung di Pilkada Loteng. Disinggung nama Anggota DPR RI, Lalu Gede Syamsul Mujahidin digadang-gadang Hanura di Pilkada Loteng 2020, dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pernyataan dari Gede Syamsul Mujahidin terkait siap atau tidak dirinya maju di kontestasi di Pilkada Loteng. “Kita tidak tahu ini, Apakah Gede Syamsul bersedia maju atau tidak,” imbuhnya. Jika pun nanti, lanjutnya, Gede Syamsul bersedia maju di Pilkada Loteng, sangat mungkin kader Hanura itu akan didorong untuk berpasangan Ruslan Turmuzi di Pilkada Loteng. “Sangat mungkin Ruslan kita sandingkan kader kita,” terangnya. Sementara itu, Ketua Bappilu DPD PDIP NTB, Made Slamet mengatakan, dengan keputusan Ruslan Turmuzi maju di Pilkada Loteng, PDIP sudah berikan keleluasaan kepada yang bersangkutan untuk membangun dan menjajaki koalisi di Pilkada Loteng. Bahkan, Ruslan juga diberikan kebebasan untuk memilih calon pendamping di Pilkada Loteng. Dia memastikan parpol berlambang moncong putih itu akan berikan dukungan kepada kader tersebut. Asalkan, yang bersangkutan mampu memperoleh parpol mitra koalisi. Dikarenakan di DPRD Loteng PDIP hanya mengantongi raihan dua kursi. Sehingga butuh kerja keras dan kesabaran untuk membangun dan menjajaki koalisi dengan parpol lainnya. “Dan itu tugas bersangkutan sebagai bakal calon untuk mencari mitra koalisi,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
Ketua DPD Partai Hanura NTB, Syamsul Rijal (kanan) bersama Ruslan Turmuzi
Halaman 8
Kasus Aset LCC Narmada
Jaksa Agendakan Periksa Mantan Bupati dan Bupati Lobar
Mataram (Suara NTB) – Jaksa menyiapkan pemanggilan saksi-saksi terkait pengusutan dugaan korupsi agunan aset Lombok City Center (LCC) Narmada. Diantaranya, mantan Bupati dan Bupati Lombok Barat. Hal itu terkait proses penyertaan modal ke perusahaan daerah PT Tripat yang bekerjasama mengelola LCC dengan PT Bliss. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan memastikan bahwa jaksa penyidik akan menggali dan mendalami peran berbagai pihak dalam proses pengucuran modal ke PT Tripat. Selain itu juga soal pemberian aset seluas 8,4 hektare untuk dikelola PT Tripat. “Pejabat penentu kebijakan termasuk bupati, bukan memungkinkan lagi tapi pasti akan dipanggil,” ujarnya dikonfirmasi Selasa (2/7) ke-
marin. Tidak menutup kemungkinan, tambahnya, mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony turut diperiksa penyidik jaksa. Zaini saat ini masih mendekam di Lapas Mataram menjadi terpidana korupsi kasus pemerasan investasi. Pemeriksaannya masuk dalam agenda penyidik jaksa karena diketahui bahwa pada saat proyek pembangunannya direalisasikan, Zaini Arony
masih menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Barat. “Semuanya nanti yang terkait akan dipanggil. Cuma tunggu saja nanti tahapannya,” kata Dedi. Saksi yang baru-baru ini dimintai keterangan yakni dari pihak Bank Sinarmas yang mengucurkan kredit dengan agunan aset lahan milik Pemda Lombok Barat di Gerimak, Narmada tersebut. “Sebentar lagi proses (pemerik-
saan saksi) ini akan rampung. Jadi untuk peran tersangka, kemungkinan akan berasal dari saksi-saksi yang telah diperiksa,” jelasnya. Kejati NTB mengusut dugaan korupsi agunan lahan LCC Narmada, Lombok Barat. Kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Jaksa penyidik menemukan indikasi kerugian negara akibat dari perbuatan korupsi. Lahan seluas 8,4 hektare milik Pemkab Lobar yang dikelola Perusda PT Tripat dipakai untuk lokasi pusat perbelanjaan modern Lombok City Center –yang kini sudah tutup. Lahan di kawasan Narmada, Lombok Barat ini
(Suara NTB/dok)
Dedi Irawan diduga diagunkan dengan nilai Rp96 miliar. (why)
Maju di Pilkada Loteng, Ketua Garbi NTB Jual Gagasan
(Suara NTB/why)
MEMORI PK - Mantan terpidana Hasbi (kiri) membacakan memori PK dalam sidang, Selasa (2/7) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.
Dipecat dari PNS
Mantan Terpidana Kasus Tanah Pecatu Apitaik Ajukan PK Mataram (Suara NTB) – Mantan terpidana korupsi tukar guling tanah pecatu Desa Apitaik, Pringgabaya, Lombok Timur tahun 2012, Hasbi mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. Alasannya, hakim banding Pengadilan Tinggi NTB dianggapnya melakukan kekeliruan dalam memutus perkara. Mantan Kasi Kesra Kecamatan Pringgabaya, Hasbi membeberkan bukti baru dalam sidang pemeriksaan berkas PK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (2/7) kemarin. Selanjutnya, dia meminta hakim PK untuk membebaskannya dari segala dakwaan. Hasbi menyatakan dalam berkas PK-nya, bahwa hakim banding melakukan kekeliruan yang nyata dalam hal menimbang unsur kerugian negara. “Alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain,” jelasnya. Dia menguraikan pertimbangan hakim berupa Amaq Maryam memperoleh tanah
pecatu. Maryam menjual tanah seluas 50 are itu dengan harga Rp7 juta per are-nya. Total penjualan Rp350 juta. Amaq Rahman sebagai perantara mendapat imbalan jasa. “Penuntut umum tidak bisa membuktikan berapa yang benar-benar diperolah Lalu Sabit maupun terdakwa Hasbi sehingga benar menambah kekayaan orang lain atau korporasi,” terangnya. Lalu Sabit merupakan mantan Kabag Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur yang juga dihukum bersalah korupsi bersama-sama Hasbi. Hasbi menilai juga bahwa putusan hakim banding tidak disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. “Bahwa saksi H Moh Ali Bin Dahlan menerangkan bahwa dalam proses tukar guling tidak diperlukanpersetujuanDPRDcukup persetujuan dari Bupati. Saksi tersebut tidak pernah mengeluarkan SK tukar guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong,” jelasnya. Menurutnya, tanah pecatu
bukan merupakan aset Pemkab Lotim melainkan aset desa. Hal itu menurutnya diajukan dalam bukti Daftar Inventaris Bagian Umum Setda Lotim tahun 2009. “Inventaris tanah tahun 2003, tanah Kepala Dusun Gubuk Motong tidak tercatat sebagai aset daerah,” papar Hasbi. Hasbi menambahkan, bahwa hakim mencampuradukkan perkaranya dengan perkara lain yang tidak jelas. Hal itu menurutnya tampak dari pertimbangan yang mencantumkan kerugian negara Rp201,5 juta pada halaman 26, dan Rp543,5 juta pada halaman 27. “Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruanyangnyatasehinggaputusan layak dinyatakan batal demi hukum,” ungkap Hasbi. PT NTB sebelumnya pada tahun 2012 lalu menghukum Hasbi dengan penjara satu tahun dan enam bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan. Putusan banding itu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama sebelumnya. (why)
Mataram (Suara NTB) Pilkada Kabupaten Lombok Tengah diprediksi bakal berlangsung sengit di antara tujuh daerah di NTB yang bakal menggelar Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Pasalnya potensi ekonomi pembangunan yang dimiliki daerah tersebut, memancing banyak figur tergoda untuk mengelolanya lewat tangan kekuasaan sebagai orang nomor satu. Namun demikian, dari sekian banyak figur yang sudah muncul digadang-gadang akan tampil bertarung, masih sangat minim yang memberikan tawaran gagasan tentang konsep pembangunan Lombok Tengah ke depan pascakepemimpinan Bupati H. Suhaili FT yang akan berakhir. “Suhaili dan pemimpin sebelumnya telah banyak bekerja. Banyak hasil yang kita nikmati. Utamanya dengan keberadaan BIL, KEK Mandalika, pembangunan infrastruktur jalan, Poltekpar, pemindahan Kantor, desa wisata dan lain-lain. Tapi Pasca Suhaili memimpin Lombok Tengah, apa yang mesti dilakukan?” ujar Ketua Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) NTB, Lalu Fahrurrozi. Fahrurrozi lantas mendorong para kandidat yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada serentak Lombok Tengah untuk mengedepankan tawaran gagasan dan konsep pembangunannya untuk Lombok Tengah. Dengan demikian, maka masyarakat bisa menentukan pilihannya dari pikiran yang dimiliki oleh para calon. Dengan demikian bisa diharapkan lahir pemimpin Loteng ke depan yang memiliki visi besar membangun daerah yang berpihak kepada masyarakat. Dengan begitu, jadi warga bisa bebas membaca pikiran kita, kemudian menilainya, dan mengambil kesimpulan. Seh-
ingga warga dalam memilih figur berdasarkan pertimbangan hati dan pikiran yang dimiliki,” katanya. Menurutnya, di tengah berbagai keberhasilan yang sudah ditorehkan Suhaili tersebut, tentu masih banyak catatan yang harus dibenahi. Karena itu, politisi muda asal Lombok Tengah yang juga namanya digadang-gadang sebagai salah satu kandidat yang dorong maju, mencoba menawarkan pemikirannya untuk masyarakat Lombok Tengah. Gagasan yang coba dijual Fahrurrozi yakni konsep “mengawinkan” potensi idustri Pariwisata dengan Pertanian, sebagai salah satu startegi pembangunan ekonomi masyarakat Lombok Tengah ke depan. Dengan konsep pengintegrasian Pariwisata dengan Pertanian itu, ia yakin bahwa pembangunan akan bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat. “Pariwisata sebagai pembentuk market, mesti menjadi prime over bagi sektor perekonomian lainnya. Khususnya pertanian-peternakan, yang menyerap 37 persen tenaga kerja, yang juga menjadi pusat kemiskinan. Pentingnya integrasi. Integrasi pertanian-pariwisata sering diceritakan, tapi belum banyak dibuktikan. Itu yang mesti kita siapkan,” paparnya. Dengan konsep tersebut, lanjut staf ahli Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah itu, maka dapat memastikan masyarakat bisa masuk menjadi bagian dalam rantai pembangunan dari hulu hingga hilir. Tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu saja. Tentu hal itu bisa akan terwujud jika kebijakan politik anggaran dari pemimpin Lombok Tengah ke depan berpihak kepada masyarakat bawah. (ndi)
Mahasiswa Fisipol Ummat
Ketua DPD PAN Bima Belajar Manajemen Resolusi Konflik ke Ombudsman Disiapkan Lawan Petahana
Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiwa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Muhammadiah Mataram (Ummat), melakukan kunjungan ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB. Kunjungan tersebut untuk memperkenalkan Ombudsman sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan konflik dalam pemberian pelayanan masyarakat oleh institusi pemerintahan. “Kami ingin mengenalkan lebih dekat pada mahasiswa Lembaga negara yang dapat memfasilitasi penyelesaikan konflik, khususnya melalui proses administrasi untuk nantinya dapat mengedukasi diri dan masyarakat bentuk jalur resolusi konflik yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu masalah,” ujar Hesti Rahayu, Dosen Pisipol Universitas Muhammadiah Mataram, saat mendapingi kunjungan mahasiswanya ke Ombudsman. Mahasiswa yang dibawa Hesty dalam kunjungan ke Ombudsman tersebut merupakan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah wajib, yakni manajemen resolusi konflik. Karena itu, untuk memperdalam pemahaman para mahasiswa, ia mengajaknya ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB untuk menggali terkait ilmu praktis penerapan teori manajemen resolusi konflik. “Diharapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib Manajemen Resolusi Konflik memahami pentingnya peran pihak ketiga ketika konflik tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak yang terlibat konflik. Pihak ketiga bisa berupa Lembaga pemer-
(Suara NTB/ist)
BERKUNJUNG - Mahasiswa Fisipol Ummat didampingi Dosen pembimbing saat berkunjung ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB untuk belajar manajemen resolusi konflik. intah, Lembaga arbitrase, Lem- lembaga nirlaba dan perusahaan baga mediasi hingga pihak keti- yang mengelolan anggaran berga yang dibentuk berdasarkan sumber dari negara. Kunjungan mahasiswa Unikesepakatan para pihak terlibat versitas Muhammadiah Matkonflik,” jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh aram tersebut diterima langmantan komisioner KPU sung oleh Kepala Ombudsman Provinsi NTB itu, salah satu RI perwakilan Provinsi NTB, tugas negara adalah melayani Adhar Hakim. Adhar memberikebutuhan masyarakat sesuai kan penjelasan seputar sejarah dengan ketentuan UUD 1945, beridirinya Ombudsman serta UU dan Peraturan Pemerintah kewenangannya. Dikatakan Adhar, keberapelaksanaannya. Pemerintah telah mengembangkan berb- daan Ombudsman dalam negaagai jenis layanan publik yang ra modern sangat dibutuhkan harus dilaksanakan sesuai untuk memastikan bahwa pelayprosedur oleh penyelenggara anan yang diberikan oleh institunegara. Akan tetapi terkadang si negara kepada masyarakat benar-benar dilakukan sesuai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan hak dan kewajiban. Dari sejak berdirinya, Ombudsman berperilaku mal administrasi. Dalam menangani konflik telah banyak menangani konfilik yang terkait dengan praktik mall antar masyarakat dengan instiadministrasi tersebutlah, hadir tusi pemerintah yang melakukan Ombudsman sebagai lembaga tugas pelayanan. “Dengan kunjungan ini, kita publik nonpartisan yang meneliti keluhan mengenai pelangga- harapkan, teman-teman maharan hak dan ketidakadilan yang siswa bisa menjadi bagian dari dialami oleh anggota masya- Ombudsman, dalam mengawrakat oleh kebijakan dan per- al dan mengawasi pelayananan publik,” kata Adhar. (ndi/*) lakuan lembaga pemerintah,
Mataram (Suara NTB) PAN NTB memastikan diri akan mengusung kadernya di Pilkada Kabupaten Bima tahun depan. Partai pemenang kedua Pileg 2019 itu, berambisi merebut kursi orang nomor satu yang saat ini tengah diduduki oleh kader Partai Golkar. Kader yang bakal diturunkan oleh partai berlambang matahari terbit itu, yakni Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SH. Sosok figur Aminurlah dinilai bakal menjadi lawan tanding yang sepadan untuk melawan balon petahana, Indah Damayanti Putri. Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW PAN NTB, Ali Achmat, saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya di Komisi I DPRD NTB, Selasa (2/7) kemarin. Ia mengungkapkan bahwa sosok figur Aminurlah sebagai calon kepala daerah yang dianggap mampu membawa Bima mengalami kemajuan. Ketua Komisi I DPRD NTB asal Dapil Bima, Kota Bima dan Dompu ini melihat kondisi Bima dalam empat tahun terakhir di bawah kepemimpinan Dinda, tidak banyak memberikan perubahan. Karena itu PAN merasa perlu menawarkan figur baru sebagai alternatif agar diberikan kesempatan untuk memimpin Bima. Ali Achmat sangat yakin bahwa jagoan PAN, berpeluang mengalahkan balon petahana. Sebagai Partai pemenang kedua pada Pileg Bima 2019 ini, dengan raihan modal enam kursi, Ali optimis bisa meloloskan Aminurlah sebagai calon penantang dari petahana. “Kita punya modal enam kur-
(Suara NTB/ndi)
Ali Achmat si, nomor dua setelah Golkar. Kalau syaratnya sembilan kursi untuk mengusung pasangan calon, tinggal kita cari tambahan tiga kursi saja. Dan itu jadi urusan calon wakil nanti yang mencari tiga kursi,” ujarnya. Komunikasi politik dengan berbagai figur dan parpol lain untuk penjajakan koalisi sedang berlangsung dan akan diintensifkan lagi dengan semakin dekatnya tahapan Pilkada akan dimulai. Menurut Ali, Pilkada 2020 merupakan momentum yang sangat tepat bagi PAN untuk berkuasa di Bima. Sehingga tidak ada pilihan lain selain maju menurunkan kader merebut Bima. “Insya Allah akan kita lakukan pertemuan sebagai tindak lanjutnya dengan partai yang lain untuk bersama-sama merebut kekuasaan di Bima. Ini sudah saatnya dan waktunya, sekarang inilah waktu yang sangat tepat bagi PAN untuk memimpin Bima,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB
Rabu, 3 Juli 2019
Halaman 9
Pemda Lobar Bangun Sumur Bor di Daerah Terisolir Bun Beleng (Suara NTB/ars)
UCAPAN SELAMAT - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memberi ucapan selamat kepada personel yg berangkat.
Danrem 162/WB Pimpin Pelepasan Personel Teritorial ke Papua Mataram (Suara NTB) Berlangsung di Korem 162/WB, Selasa (2/7) dilakukan pelepasan 22 orang anggota untuk melaksanakan tugas aparat teritorial (Apter) di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari. Upacara pelepasan dipimpin Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., didampingi Kasrem Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori dan jajaran. Dijelaskannya, pemberangkatan 22 orang anggota terdiri dari 2 orang perwira berpangkat Kapten dan sisanya sebanyak 20 orang Bintara. Penugasan ini berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf TNI AD Nomor : Sprin / 2001 / VI / 2019 tanggal 14 Juni 2019. “Mereka akan melaksanakan tugas sebagai aparat teritorial di Kodim-Kodim satuan jajaran Kodam Cendrawasih dan Kasuari selama kurang lebih satu tahun kedepan,” ujar Danrem. Mereka akan bergabung dengan anggota satuan jajaran TNI AD dari seluruh satuan Korem se Indonesia. Tugasnya membantu pemerintah membangun wilayah Papua. “Tugas Apter nantinya dengan merebut dan menangkan hati rakyat sehingga akan memiliki dampak positif baik terhadap diri sendiri maupun wilayah tempat bertugas,” harapnya. Danrem Alumni Akmil 1993 tersebut juga sudah mengingat kepada seluruh personel yang melaksanakan Apter agar menjaga kesehatan dengan berolahraga dan makan yang teratur agar kondisi badan tetap sehat dan prima. Menurutnya, ada dua hal yang perlu diwaspadai selama melaksanakan tugas di wilayah Papua yakni malaria dan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Untuk itu, sambungnya, jaga kesehatan dan terapkan pengalaman teritorial yang sudah ada. Danrem juga berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap semangat dan berdoa untuk kesuksesan tugas suami. (ars/*)
Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid turun melihat langsung kondisi warga di daerah terisolir di Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur, beberapa hari lalu. Dia turun ke daerah ini untuk rencana pembangunan sumur bor di daerah yang memiliki penduduk ratusan jiwa tersebut. “Saya sudah turun ke Bun Beleng, dan sudah ditindaklanjuti dengan pengeboran sumur bor di sana,” kata Bupati kemarin. Sumur bor yang dibangun di lokasi ini kata dia sebanyak satu sumur bor, disesuaikan dengan kemapuan daerah. Warga di daerah ini butuh penanganan, baik dari sisi ketersediaan air bersih dan sarana dasar lain seperti jalan. Secara bertahap pihaknya akan menangani berbagai persoalan ini sesuai kemampuan daerah. Kepala Desa Sekotong Timur, H Ahmad mengatakan, Bupati turun setelah dirinya melaporkan kondisi daerah Bun Beleng yang butuh penanganan baik dari sisi air dan jalan.
Bupati, kata dia, turun bersama sejumlah kadis. Antara lain Kadis PUPR, Kadis Pertanian, Plt Kadis LH. “Jadi sudah ditindkalanjuti, tim teknis sudah turun untuk mendeteksi air. Disana kemungkinan akan dibor sekitar 80 meter ke bawah,” jelas dia. Di lokasi pengeboran ini kata dia, tim kemungkinan dipersulit adaya batu cadas. Namun pengalaman di Batulayar bisa dibor meskipun ada batu di bawah tanah. Sumur bor sudah mulai dibangun. Tinggal, kata dia, menunggu hasil penelitian. Apakah ada mata air di lokasi tersebut atau tidak. Pihaknya mengaku sudah sering mengusulkan ke Pemda untuk penanganan. Bahkan kata
dia, ketika bupati turun ke lokasi langsung menyaksikan kondisi warga yang antre mengambil air bersih. “Bupati pun terdiam menyaksikan warga yang antre ambil air di sumur itu,” jelas dia. Lebih jauh kata dia, jumlah penduduk di dusun itu 235 KK dengan jiwa mencapai 600 jiwa. Dimana wajib pilihnya 515 orang. Sedangkan menyangkut jalan, sesuai komitmen Pemda masuk prioritas tahun 2020 mendatang sepanjang 4 kilometer. (her) AMBIL AIR - Warga Bun Beleng Desa Sekotong Timur mengambil air hingga berkilo-kilo meter .
(Suara NTB/her)
Pemerataan Guru Tidak Terbatas Zonasi Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan zonasi dalam rotasi guru. Namun ke depan pemerataan guru tidak terbatas zonasi saja, tapi melihat kewenangan dari pemerintah daerah. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., mengatakan, target awal pemerataan guru dilakukan di satu zona. Namun ke depan tidak menutup kemungkinan lintas zona sesuai kewenangan pemerintah daerah. “Di jenjang SMA kewenangan pemerintah provinsi dan di jenjang SD dan SMP kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya. Nantinya bisa dilakukan rotasi guru di satu kawasan atau wilayah sesuai kewenangan dari Dinas Pendidikan terkait yang mengelola sekolah. Nantinya bukan hal tabu lagi guru di SMA tertentu dipindahkan ke sekolah lain. Tujuan utama dari zonasi untuk pemerataan mutu. Zonasi akan dimulai dari penataan siswa. Dimulai saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nantinya tidak boleh lagi siswa berebut di satu SMA tertentu. Siswa yang pintar akan tersebar, dan tidak terkumpul di sekolah yang dianggap favorit saja. “Karena salah satu faktor sekolah favorit karena input siswa yang pintar dan memiliki daya dukung yang baik,” kata Minhajul. Zonasi juga nantinya berkaitan dengan sarana dan prasarana. Saat ini masih ada kesenjangan sarana antara satu sekolah dengan sekolah lain, nantinya akan ada upaya untuk menyamaratakan meskipun tentu tidak akan sama persis. Minhajul mengatakan, tahap awal yang akan dilakukan yaitu berbagi sumber daya atau resource sharing antar sekolah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB juga mulai akan menerapkan rotasi guru sesuai zonasi. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengatakan Dikbud NTB sudah mengajukan 140 guru untuk dirotasi pada semester ini. Pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari gubernur. Rotasi guru itu mengakomodasi usulan semua kabupaten/kota. Dan pada prinsipnya mengutamakan mutasi sesuai zona. (ron)
Dandim 1620/Loteng Lepas Satgas Teritorial ke Papua Praya (Suara NTB) Komandan Kodim 1620/Loteng Letkol Czi Prastiwanto S.E.,M.I.Pol memimpin upacara pelepasan serta pengalungan selendang kepada tiga personel Satuan penugasan (Satgas) Operasi Teritorial (Opster), Senin (1/7). Personel akan dikirim untuk BKO ke Papua. Para anggota itu diantaranya, Serka Yusup Yamani, Serda Umar, Serda Syaiful Bahri. Prosesi berlangsung di lapangan Makodim Loteng. Kegiatan Opster di Wilayah papua ini akan di laksanakan kurang lebih selama satu tahun. Dalam amanatnya, Dandim 1620/Loteng Letkol Czi Prastiwanto S.E.,M.I.Pol meminta kepada personel untuk memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai keberangkatannya. Operasi penugasan teritorial itu menurutnya merupakan tugas negara, sekaligus kehormatan serta kebanggaan bagi prajurit, khususnya kodim 1620/loteng. Selain itu, sambung Dandim ketiga personel tersebut adalah prajurit pilihan. “Kami tidak akan mengirimkan prajurit yang bermasalah. Karena ketiga personel ini akan membawa nama Kodim kita,” tegas Dandim. Sebelum pemberangkatan ke wilayah operasi, seluruh personel yang tergabung dalam operasi Teritorial ini akan menerima pembekalan ilmu ke teritorialan di Rindam IX/Udayana selama beberapa minggu. (ars/*)
(Suara NTB/ist)
PELEPASAN - Dandim 1620/Loteng Letkol Czi Prastiwanto saat memimpin pelepasan Satgas Teritorial ke Papua.
(Suara NTB/kir)
TERTIBKAN PKL - Petugas PT. AP I LIA bersama aparat TNI dan Polri, mulai menertibkan PKL yang ada dikawasan bandara, Selasa (2/7) kemarin.
Puluhan PKL Bandara Mulai Ditertibkan Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) mulai melakukan penertiban dan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di kawasan bandara. Penertiban dibantu aparat TNI dan Polri, Selasa
(2/7) kemarin. Dimana para PKL yang menempati area barat terminal, dipindahkan ke area parkir sepeda motor bandara. Communication and Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang, yang dikonfirmasi wartawan, mengatakan
penertiban dilakukan setelah sampai batas waktu yang diberikan oleh PT. AP I LIA, para PKL tidak juga mau pindah ke lokasi yang sudah disediakan. Para PKL masih tetap ngotot mau bertahan ditempat yang lama. Sehingga pihaknya mengambil upaya tegas.
Agar Tak Bergantung dari Bali
Pengusaha Tuna Minta Diberi Pelatihan Ekspor Mataram (Suara NTB) NTB memiliki potensi ekspor dari komoditas kelautan perikanan yang tidak kecil. Salah satunya tuna. Sayangnya, pengusaha hanya menjualnya antar daerah. Lalu diekspor oleh pengusaha luar, terutama pengusaha dari Bali. Tentu berbagai keuntungan terkait aktivitas ekspor tak bisa masuk ke daerah. Karena itu, pengusaha ikan tuna mengharap pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan tata cara ekspor agar pengusaha lokal menjadi eksportir mandiri. Hal ini dikemukakan salah Direktur UD. Baura, Askar Baura. Salah satu perusahaan pengusaha ikan terbesar di NTB, berbasis di Labuan Lombok, Lombok Timur. Jika dihitung -hitung, jumlah ikan tuna yang dikirim antar pulau tidak kecil. Ia sendiri dalam seminggu rutin mengirim ke Bali sebanyak 8 ton. Lalu tiga pengusaha ikan lainnya yang ada di Labuan Lombok juga demikian. Diambil rata ratanya satu pengusaha mengirim 8 ton seminggu. UD. Baura sendiri memiliki 400 perahu milik nelayan binaannya di Labuan Lombok dengan kapasitas kapal 20 gross tonage (GT) ke atas. Penangkapan ikan dilakukan hingga ke 300 mil laut. Bahkan sampai ke perbatasan perairan Australia. Penangkapan dilakukan di 50 rumpon (rumah ikan) yang dibuat oleh pengusaha. Dengan potensi ikan tuna ekspor sebesar ini, pengusaha mengharapkan seluruh kegiatan ekspor dapat dilakukan langsung dari NTB.
(Suara NTB/bul)
TUNA - Ikan tuna di UD. Baura dalam proses persiapan pengiriman ke Bali. “Cuma kita ndak tau caranya. Dokumen dokumen apa yang harus kita siapkan. Alur ekspornya bagaimana,” kata Askar. Soal fasilitas ekspor, pemerintah tengh membangun fasilitas ekspor di Pelabuhan Gili Mas, Lembar Lombok Barat dan Pelabuhan Awang, Lombok Tengah. Harapannya, infrastruktur ekspor ini nantinya dapat dimanfaatkan langsung oleh pengusaha lokal. Askar mengatakan, pengiriman tuna ke Bali tak pernah absen. Tidak saja tuna, cakalang dan baby tuna juga tak sedikit dipasok ke Bali oleh pengusaha pengusaha ikan di Labuan Lombok. Salah satu keuntungan yang hilang akibat tak ekspor langsung yakni penjualan antar pengusaha di dalam daerah menggunakan nilai rupiah. Sebaliknya, pengusaha Bali kemudian menjualnya dengan nilai mata uang internasional, Dolar. “Nah, karena itulah, kita sebagai pelaku usaha memin-
ta tolong kepada pemerintah. Pengusaha diberikan jalan. Dibimbing dari hulu ke hilir agar ekspor itu berhasil. Dari sana kita tahu jalurnya (ekspor),” jelas Askar. Pertemuan pertemuan terkait ekspor, selalu ada. Tapi berlanjut sampai tindak lanjut kata Askar. Bagaimana pengusaha ikan dibimbing/diarahkan hingga ke buyer. Pengusaha tuna berjalan betul betul mandiri. Wajar, bila masih banyak keterbatasan dan hambatan untuk melakukan ekspor langsung dari NTB. Akibat ketertinggalan dari pengusaha Bali ini, pasar ekspor ikan tuna ke Filipina, Jepang dan Singapura belum tersentuh langsung oleh pengusaha tuna NTB. “HAACP (Hazard Analisys Critycal Control Point) sebagai salah satu syarat ekspor yang dikeluarkan oleh Karantina Ikan, kita sudah punya. Fasilitas juga sudah ada, bandara walaupun kapasitasnya terbatas,” demikian Askar. (bul)
“Penertiban ini demi kepentingan kita bersama. Bukan hanya demi kepentingan PT. AP I LIA saja,” terangnya. Lagi pula, penertiban dalam hal ini konteksnya lebih pada penataan. Bukannya penggusuran paksa. Dan, rencana penertiban tersebut sudah sejak lama disosialisasikan. Dengan harapan, kawasan bandara lebih rapi dan tertata. Tidak terkesan semrawut. Karena bagaimanapun juga, LIA standarnya sekarang sudah standar bandara internasional. Sehingga penataannya juga harus baik dan rapi, mengikuti kelas bandara itu sendiri. Lebih lanjut, Siang mengatakan di lokasi yang baru tersebut pihaknya sudah menyiapkan sekitar 60 lapak. Dimana masing-masing lapak bisa menampung 2 sampai 3 PKL sekaligus. Ditambah tenda PKL sebanyak 30 unit. Sehingga total PKL yang bisa ditampung di area PKL tersebut sebanyak 90 PKL lebih. Itu
sesuai dengan jumlah PKL yang ada di bandara. Soal kekhawatiran kalau area PKL tersebut bakal sepi pembeli, Siang menegaskan pihaknya nanti akan mengatur arus kendaraan dan penumpang di bandara. Dimana untuk pengguna sepeda motor, penumpang pengguna mobil pick up serta mini bus umum, akan diarahkan ke area PKL tersebut. Sehingga PKL tidak perlu khawatir bakal sepi pembeli. “Nanti pengguna sepeda motor dan penumpang angkutan umum diarahkan ke area PKL. Jadi area parkir tetap bakalan ramai,” tandasnya. Sampai kapan penertiban akan berlangsung? Siang mengatakan secara bertahap. Karena memang tidak mudah memindahkan para pedagang. Harus perlahan karena itu menyangkut orang banyak. “Prinsipnya kita upayakan secepatnya penertiban ini selesai. Supaya kawasan bandara bisa lebih tertata,” tegasnya. (kir)
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
TK Adhyaksa XXIII Mataram Gratiskan Biaya Pendaftaran dan Seragam Mataram (Suara NTB) Taman Kanak kanak (TK) Adhyaksa XXIII Mataram punya terobosan dalam menjaring calon peserta didik. Sekolah di Jalan R. Suprapto Nomor 6 Kelurahan Taman Sari, Ampenan Kota Mataram ini menggratiskan biaya pendaftaran dan seragam bagi siswa dari kalangan umum. “Disebut terobosan karena belum pernah diterapkan tahun tahun sebelumnya, khususnya soal seragam gratis,” kata Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Karini Wilayah NTB, Sri
Wahyuningisih Arif kepada Suara NTB, Selasa (2/7). Gratis untuk seragam dan biaya pendaftaran itu dirincinya, untuk pendaftar pertama 25 orang. “Jadi calon siswa yang mendaftar pertama tahun-tahun sebelumnya membayar Rp 250.000, ini kami gratiskan khusus untuk 25 pendaftar pertama,” kata Sri Wahyunungsih selaku Pembina Yayasan TK Adhyaksa XXIII Mataram. Setelah kuota 25 pendaftar terpenuhi, pendaftar ke 26 dan seterusnya membayar biaya
pendaftaran di TK yang masuk kompleks gedung Kejaksaan Tinggi NTB ini. Tapi bukan berarti tidak diberikan diskon. “Jadi ada keringanan, yang tadinya membayar Rp 250.000. pendaftar setelah tanggal 25 hanya membayar Rp 100.000,” jelasnya. Selain diskon biaya pendaftaran, sekolah juga meringankan untuk seragam. Dengan biaya pendaftaran Rp 1 juta, peserta didik akan mendapat lima stel pakaian. “Total seragam ada enam stel. Tapi kita gratiskan satu stel lagi, dengan motif se-
ragam dinas Jaksa. Jadi satu seragam digratiskan,” kata Sri Wahyuningsih. Tahun-tahun sebelumnya, gratis seragam ini belum diprogramkan. Selain membayar biaya pendaftaran, calon siswa juga disyaratkan membayar uang konsumsi Rp 550.000 per tahun dan uang peralatan Rp 400.000 per tahun. Pembayaran ini pun diberikan keringanan dengan mencicil. “Kalau ingin mencicil untuk biaya konsumsi dan peralatan boleh, silakan saja. Yang penting ringan bagi orang tua anak,” ujarnya.
Menurut Sri Wahyuningsih, terobosan itu sepenuhnya bertujuan untuk meringankan beban orang tua yang ingin anaknya segera masuk TK Adhyaksa XXIII Mataram. “Tujuannya untuk meningkatkan animo masyarakat umum mendaftar ke TK,” ujarnya. Selain garansi tadi, ada sejumah program yang menjadi pembeda untuk TK ini. Program unggulannya, Tahfiz dan Iqra’, drum band, tari, posyandu, pemeriksaan kesehatan, outing class, cooking class dan outbound. (ars/*)
(Suara NTB/ars)
SERAGAM - Peserta didik TK Adhyaksa XXIII dengan seragam khas jaksa. Pada penerimaan peserta didik baru tahun ini, pihak pengelola menggratiskan biaya pendaftaran dan seragam.
PPDB SMP
(Suara NTB/dys)
Gagal Raih Juara SELEKSI kepala sekolah (kepsek) berprestasi jenjang Sekolah Dasar (SD) telah mengantarkan Kepala SDN 42 Mataram sebagai juaranya. Adalah Johani, S.Pd., kepala sekolah yang beruntung dalam seleksi kali ini. Berkat apa yang diraihnya itu, Johani pun berhak menjadi wakil Kota Mataram dalam ajang serupa tingkat provinsi mendatang. Sesuatu yang tak dibayangkan sebelumnya. Melaju bersaing di tingkat provinsi, namun harapan Johani menjuarai pemilihan kepsek berprestasi harus kandas. Johani gagal menjadi juara. “Yang penting kita berhasil mengubah karakter, nanti Allah yang kasih hadiah,” kata Johani menyemangati dirinya, usai kalah, akhir pekan lalu. Dengan menjadi wakil Kota Mataram saja, bagi Johani sudah luar biasa. Dia merasa bahagia dengan apa yang telah diraihnya kini. Disebutkan Johani, terpilihnya menjadi juara satu tingkat Kota Mataram tidak lepas penilaian dewan juri saat presentasi. Materi yang disampaikan Johani ialah berkaitan dengan strategi sekolah melawan peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Materi itu merupakan hal nyata yang pernah dilakukan pihak sekolah selama ini. Bukan materi berdasarkan pengetahuan dalam buku, melainkan berdasarkan pengetahuan, sehingga terasa sangat kuat saat dipresentasikan. Meski gagal mempersembahkan prestasi terbaik bagi Mataram, Johani masih punya harapan agar kelak sekolah yang dia pimpin mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan fisik sekolah. Perbaikan fisik sekolah penting dilakukan. Mengingat selama tiga tahun menjadi kepsek pembangunan SDM jadi fokus perhatiannya. “Mudahan bisa di bantu benahi sekolah oleh pemerintah biar nggak karakter aja yang terbenahi tapi dibantu benahi fisik sekolah,” harap Johani. Selain itu, Johani mengenang bagaimana dia butuh perjuangan keras di awal memimpin sekolah. Butuh perhatian dan perjuangan keras. Hal utama yang dilakukannya ialah memebanhi karakter lingkungan sekolah baik siswa maupun guru. “Yang utama saya lakukan adalah perubahan karakter. Karena siswa kami berasal dari siswa inklusi, berada di lingkungan rawan narkoba, tidak bisa menghormati guru. Mulailah saya wawancara anak satu persatu sehingga terbuka lah anak. Akhirnya kami minta bantuan guru guru, orang tua, saya koordinasi dengan LPA, BNN, polisi, aktifkan ekskul pramuka, drumband,” ujarnya. Dalam perjalanan, dia berkesimpulan salah satu strategi menjawab masalah yang dihadapi anak ialah dengan memperbanyak kegiatan di sekolah. Sehingga lupa dengan aktivitas negatif di luar. Termasuk di dalam sekolah dibuatkan pojok literasi agar bisa dimanfaatkan juga sebagai pojok ibadah. Selain itu, pihaknya memperbanyak kegiatan outdoor, seperti mengajak anak ke panti jompo, ke tempat cagar budaya. Tujuannya ialah agar mereka mengenal makna hidup yang sebenarnya. (dys) Johani
Sekolah Harapkan Kuota Terpenuhi Mataram (Suara NTB) – SMP negeri di Kota Mataram mengharapkan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun pelajaran 2019/2020 dapat terpenuhi. Permasalahan teknis di zonasi diharapkan juga bisa terselesaikan dengan baik. Pada PPDB tahun 2018 lalu banyak sekolah yang belum terpenuhi kuota siswa sesuai daya tampung yang disyaratkan di PPDB. Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/7) mengharapkan semua sekolah bisa memperoleh siswa sesuai daya tampung yang direncanakan. “Intinya harus sesuai kuota sekolah. Semua anak usia sekolah di Mataram harus bersekolah,” katanya. Ia memastikan akan menerima siswa sesuai Petunjuk
Teknis (Juknis) PPDB. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, jumlah siswa yang mendaftar di SMPN 3 Mataram kurang dari kuota yang ditetapkan, meskipun kekurangan itu tidak terlalu besar. Selama PPDB jalur prestasi yang berakhir pada Selasa kemarin baru sebanyak enam orang yang mendaftar dari kuota 29 orang untuk jalur prestasi di SMPN 3 Mataram. Daya tampung di SMPN 3 Mataram untuk PPDB tahun 2019 sebanyak 196 orang. “Kami akan melaporkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram terkait kuota jalur prestasi, untuk dialihkan ke jalur zonasi,” kata Herman. Selain itu beberapa permasalahan teknis mulai mencuat terkait pembagian zonasi. Herman mencontohkan Lingkungan Tangsi, Ampenan Selatan yang tidak masuk zonasi SMPN 3 Mataram, pada-
Sebelumnya Jauhari juga tidak mempermasalahkan sistem zonasi yang akan berdampak pada sumber siswa di SMAN 1 Mataram. Menurutnya SMAN 1 Mataram telah membuat sistem yang baik dalam pembelajaran. Ia juga mengaku terus membuka kesempatan bagi siswa yang bertempat tinggal di dekat SMAN 1 Mataram untuk mendaftar. “Karena sistem telah berjalan, aturan apapun kami akan tetap bisa jalan,” katanya. Pendaftaran PPDB Zonasi jalur umum untuk SMA dan SMK akan dilaksanakan pada 3 sampai dengan 6 Juli 2019, seleksi oleh sistem pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli. Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara online
hal jika dilihat secara jarak cukup dekat dengan SMPN 3 Mataram. “Cuma terkait dengan zonasi yang perlu
NTB Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemuda ASEAN Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB didaulat sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Youth Interfaith Camp(AYIC) 2019. Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 39 pemuda dari negaranegara Asia Tenggara. Kegiatan ASEAN Youth Interfaith Camp(AYIC) 2019 akan diadakan selama tiga hari di NTB mulai dari tanggal 9-11 Juli mendatang. Kegiatan ini merupakan program rutin Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Ada 39 delegasi, 18 diantaranya pemuda dari negara asean sisanya dari Indonesia,” ujar Kepala Bidang Kepemudaan Dispora NTB, Drs. Harun Arrasiyd, awal pekan kemarin. Lebih jauh dia menjelaskan program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi serta cara mengelola keberagaman agama dan budaya kepada generasi muda ASEAN. Termasuk, untuk memastikan kawasan ini selalu damai, sejahtera, dan berkeadilan. “Indonesia adalah negara demokrasi ada banyak kerag-
aman antar agama tapi mampu berdampingan dengan agama lain, “ ujar Harun saat menjelaskan gambaran kegiatan kepada utusan pemuda lokal, Senin (1/7). Dikatakan pengembangan kerja sama antargenerasi muda di berbagai bidang sangat diperlukan untuk mencapai kepentingan bersama. Program ini menjadi kesempatan untuk bertemu orang-orang baru, membangun jaringan, serta mengidentifikasi potensi kerja sama yang kemudian dapat diterjemahkan dalam aktivitas kreatif yang nyata di bidang ekonomi, akademik, maupun sosial budaya. Menurut Harun, generasi muda memiliki kekuatan kreatif yang sangat kuat khususnya untuk memerangi intoleransi yang masih menjadi salah satu tantangan di kawasan ASEAN. Melalui kreativitas dan kerja sama, generasi muda diharapkan bisa memelihara kebiasaan berdialog untuk memerangi ketidakpedulian yang merupakan benih dari intoleransi.
Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan saat PPDB Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur zonasi umum dan SMK tahun pelajaran 2019/2020 mulai dilaksanakan pada Rabu (3/7) dan berakhir pada Sabtu (6/7) nanti. Sekolah menyiapkan perangkat dan persiapan untuk melakukan verifikasi. Sekolah dilarang melakukan pungutan saat PPDB. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., pada Selasa (2/7) mengatakan pihaknya telah menyiapkan semua perangkat untuk PPDB zonasi jalur umum. Verifikasi bagi pendaftar juga dilaksanakan di sekolah. “Sekolah sudah siap dengan semua perangkatnya, akan disiapkan komputer untuk akses internet. Verifikasi tetap di sekolah,” ujarnya.
(Suara NTB/ron)
DAFTAR - Suasana pendaftaran PPDB SMP negeri jalur prestasi di SMPN 2 Mataram. Antrean terlihat cukup ramai di SMPN 2 Mataram. Masyarakat masih memilih sekolah tertentu untuk mendaftar pada PPDB jalur prestasi.
melalui laman http:// bptp.dikbud.ntbprov.go.id/ ppdb. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet. Pendaftaran dan verifikasi sekolah pada PPDB SMA dan SMK jalur prestasi dan perpindahan orang tua sudah dilaksanakan pada 20 sampai dengan 23 Juni 2019 lalu. PPDB SMA dan SMK jalur prasejahtera dilaksanakan pada 25 sampai 27 Juni 2019, seleksi oleh sistem pada 28 Juni 2019, dan pengumuman pada 29 Juni lalu. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, menegaskan, sekolah tidak boleh memungut apapun selama pelaksanaan PPDB. Hal itu juga sudah diatur oleh Petunjuk Teknis
(Juknis) PPDB. “Tidak boleh memungut apapun untuk PPDB,” katanya. Sementara itu, terkait pembelian baju seragam di sekolah, menurut Rusman, hal itu atas permintaan orang tua siswa agar mereka bisa lebih mudah dalam membeli seragam sekolah. “Setiap anak sekolah beli baju, di mana pun beli sama saja, orang tua siswa meminta untuk difasilitasi. Intinya tidak boleh ada pungutan,” katanya. Rusman mengatakan untuk BPP yang diatur paling tinggi sebesar Rp150 ribu di SMA pun menjadi sorotan pihaknya. BPP dikelola oleh sekolah dan menjadi atensi Dinas Dikbud NTB dalam penggunaannya. “BPP juga jadi atensi kami ke mana dananya itu. Itu yang kita cermati,” ujarnya. (ron)
AYIC 2019 adalah pintu bagi anak-anak muda untuk semakin terlibat dalam menciptakan satu visi, satu identitas, dan satu komunitas ASEAN. Mereka kemudian diharapkan dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi dan pesan perdamaian kepada dunia. Selama kegiatan peserta akan berdiskusi dengan para pemuda lokal dari berbagai organisasi lintas agama. Mereka merupakan utusan perwakilan organisasi, OKP di NTB. Mereka para pemuda lokal ini jelas Harun, akan memandu peserta dari ASEAN berdiskusi dan memandu mereka mengunjungi sejumlah tempattempat ibadah seperti pura dan islamic center. AYIC 2019 adalah bentuk implementasi dariASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society yang disahkan oleh para kepala negara ASEAN pada KTT ASEAN ke31 di Manila tahun 2017. Deklarasi ini menekankan pada pendekatan berbasis masyarakat, sehingga manfaat ASEAN dapat dirasakan pada tataran akar rumput, serta dapat berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan. (dys)
diperbaiki, kampung dekat malah tidak bisa daftar. Nanti kami laporkan ke Disdik Kota Mataram,” katanya. Pendaftaran PPDB jalur zonasi akan dibuka pada Rabu (3/7) sampai dengan Jumat (5/7). Herman sudah membuat spanduk dan menyosialisasikan informasi PPDB melalui guru dan kepala-kepala SD di sekitar SMPN 3 Mataram. “”Dan kepala SD paham betul informasi ini sehingga kita nyambung. Tahun ini PPDB lebih terarah,
tapi kita lihat hasil akhirnya nanti,” kata Herman. Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., sudah ada sekitar 60 siswa datang dan akan mendaftar melalui jalur zonasi pada Rabu (3/7) hari ini. “Kami berharap semoga masyarakat sekitar SMPN 16 Mataram yang tamat SD/MI melanjutkan sekolah di sekolah ini, sehingga target 6 rombel untuk tahun pelajaran 2019/2020 dapat terpenuhi,” katanya. (ron)
SUARA NTB
Rabu, 3 Juli 2019
Halaman 11
Pra-PON
Tim Bola Basket NTB Lolos dari Penyisihan Grup B
Mataram (Suara NTB) Meski sempat mengalami kekalahan dari tim DKI Jakarta 49-92 di hari pertama laga, tim bola basket NTB akhirnya mampu bangkit. Tim asuhan Pelatih, Arifin Hanasian itu selamat dari ketatnya persaingan babak penyisihan Grup B setelah sukses menaklukan tim Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Lampung di laga kedua dan ketiga Pra-PON Bola Basket yang berlangsung di Tangerang Selatan, Banten, 29 Juni-9 Juli 2019. Lampung dan Kalsel. Dalam laga penentu itu, NTB berhasil meraih posisi runner up Grup B setelah menang atas Kalsel dan Lampung serta kalah dari DKI Jakarta. Sementara diposisi juara Grup diraih DKI Jakarta setelah memetik kemenangan tiga kali berturut-turut atas NTB, Lampung dan Kalsel. Tim NTB meraih poin 6 atau berselisih tiga poin dengan DKI Jakarta. Tim DKI Jakarta mengantongi 9 poin dengan tiga kemenangan berturut-turut. Atas hasil itu tim NTB selamat dari babak penyisihan Grup B, mereka akan melawan tim dari Grup A di fase berikutnya. “Tim NTB sudah lolos ke babak berikutnya. Lawannya belum tau karena menunggu hasil pertandingan di Grup A” jelasnya. Meski sudah lepas dari ket-
Juarai Kejurda, Angga Pastikan Tiket Popnas 2019 Mataram (Suara NTB) Sukses meraih medali medali emas di kejuaraan daerah tingkat pelajar, atlet tarung derajat NTB, M. Rangga Alfarabi mendapat kesempatan mewakili NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Papua, 6-12 Oktober tahun 2019. Atlet asal Kabupaten Dompu ini dipastikan tampil di kelas 57,1-61 Kg putra. Siswa kelas 2 SMA Negeri 1 Pajo ini mendapat kesemewakili NTB di ajang multi event pelajar tingkat nasional setelah berhasil menjuarai kelas laga 57,161 Kg putra di Kejurda Tarung Derajat antarPelajar di Mataram belum lama ini. Dimana atlet kelahiran 19 Juni 2003 ini berhasil menang KO atas atlet asal Kopang, Lalu Muh Syabilly di babak final. Bagi Rangga Popnas di Papua 2020 bakal menjadi penampilan keduanya, sebab di Popnas di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tahun 2017 ia juga pernah membela tim tarung derajat NTB usai menjuarai kelas kelas 41,1-45 Kg putra di Kejurda tahun lalu. Di Popnas 2017 dia pun sukses mempersembahkan medali perunggu. Bermodalkan pengalaman di Popnas 2017, Rangga makin optimis menatap Popnas di Papua 2019. Putra pasangan H. M. Yasin- Hj Sukarti ini optimis dapat meraih medali emas di Popnas tahun ini. “Dengan pengalaman di Popnas tahun lalu, saya yakin bisa meraih medali emas. Target pribadi saya meraih medali emas,” ucapnya Rangga saat diwawancara Suara NTB di Mataram, belum lama ini. Kepercayaan diri Rangga memasang target medali emas di Popnas cukup beralasan, sebab dia punya pengalaman tampil di multi event pelajar nasional. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP dia sudah tampil di Popnas dan mempersembahkan medali perunggu. Sekarang Rangga sudah kelas 2 SMA. Sebagai atlet pelajar ia sudah sangat matang dalam segi usia karena telah melewati proses latihan yang cukup panjang. Sebelum menjuarai Kejurda, Rangga menekuni teknik beladiri tarung derajat sejak duduk di kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Empat tahun menekuni olahraga ciptaan Guru Ahmad Derajat itu, Rangga sudah meraih berbagai prestasi di level regional NTB. Prestasi pertamanya juara satu di Kejurda yang sama tahun 2017. Dan di Kejurda tahun ini Rangga kembali mempersembahkan medali emas. Sementara pengalaman di level nasional, Rangga sudah mengoleksi satu keping medali perunggu. Selanjutnya di Popnas 2019 nanti ia akan kembali menunjukan kemampuan seni beladiri cabor tarung derajat di kelas yang berbeda. (fan)
(Suara NTB/fan)
M. Rangga Alfarabi
atnya penyisihan Grup B, namun tim NTB belum dapat memastikan tiket ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/ 2020. Pasalnya mereka masih harus melewati dua laga lagi, yakni penyisihan 16 besar dan delapan besar. “NTB harus bertanding dua laga lagi untuk memastikan tiket PON. Sebab ada tujuh tim yang akan lolos PON,” jelasnya. Sementara itu di Pra-PON tahun ini melibatkan semua provinsi, kecuali tuan rumah Papua dipastikan lolos PON karena mendapat tiket dari jatah tuan rumah. Sementara itu tim NTB harus berjibaku dengan tim-tim papan atas untuk mendapatkan tiket PON. “Mohon do’a masyarakat NTB. Semoga NTB meraih tiket PON,” harap Ika Agus Sumarwoto. (fan)
(Suara NTB/fan)
SEBELUM LAGA - Para pemain bola basket NTB berpose bersama ofisial dan pelatih sebelum melakoni laga di penyisihan Grup B dalam Kejurnas Pra-PON Bola Basket di Tangerang Selatan, Banten, 29 Juni-9 Juli 2019.
Dinsos akan Validasi KPM PKH Pemkot Bima Kucurkan Dompu (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, akan melakukan validasi data penerima jaminan perlindungan sosial di wilayah ini. Salah satunya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Validasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta masih terpenuhi atau tidaknya komponen syarat penerima bantuan tersebut. Sekertaris Dinsos Dompu, Abdul Haris, SH, kepada Suara NTB, Selasa (2/7) menjelaskan, validasi KPM PKH yang akan dilakukan waktu dekat ini sesuai surat edaran Dirjen Jaminan Sosial Kemensos RI. Karena dihampir 11 tahun lamanya program ini berjalan tentu terdapat perubahan yang dirasa signifikan. “Selama 11 tahun itu otomatis dari KPM itu ada yang sudah meningkat taraf hidupnya. Disamping itu mungkin komponennya tidak lagi terpenuhi,” ungkapnya. Beberapa komponen syarat terdaftarnya warga sebagai KPM PKH, antara lain merupakan ibu hamil, memiliki balita atau anak yang mengenyam pendidikan dibangku SD-SMA/sederajat, lansia serta penyandang disabilitas. Jika ko-
Rp12,5 Miliar untuk Pemberdayaan
mponen ini tidak terpenuhi serta taraf hidupnya ditemukan meningakat dalam proses validasi nantinya, dipastikan KPM tersebut akan dinyatakan non eligible atau tidak memenuhi syarat. Tak hanya komponen diatas jadi pertimbangan Dinsos menghapus kepesertaan KPM PKH, tetapi pindah keluar daerah atau meninggal dunia juga bisa menjadi alasan kuat mereka. “Kalau pindah dan meninggal secara otomatis juga akan kami hapus dari kepesertaan PKH,” jelasnya. Ditegaskan Abdul Haris, meski dalam proses validasi nantinya diperkirakan banyak KPM yang akan terhapus, namun tidak serta merta warga kurang mampu lainnya bisa langsung terdaftar sebagai penerima bantuan sosial ini. Mereka harus terdaftar dulu dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang diusulkan pemerintah desa setelah melalui proses musyawarah. Pun ketika tercatat dalam BDT tidak serta merta juga KPM tersebut langsung menerima batuan PKH melainkan ada bantuan sosial jenis lainnya. “Kalau kita lihat kondisi lapangan saat ini sudah berkurang KPM yang harus mendapat PKH, sebab pertumbuhan ekonomi kita cukup baik,” pungkasnya. (jun)
Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengucurkan anggaran sebanyak Rp12,5 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Anggaran itu masuk dalam APBD murni tahun 2019. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan, SH, saat penyerahan simbolis dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 45 Kepala Kelurga Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba, di Aula Kantor Kelurahan setempat, Senin (1/7). Lebih jauh Wawali mengatakan anggaran bantuan yang dikucurkan tersebut untuk mendorong masyarakat Kota Bima agar
Arif dan Razak Absen di ”Jateng Open” Mataram (Suara NTB) Atlet atlet atletik unggulan NTB, Arif Rahman dan Abdul Razak dipastikan absen di Kejurnas Atletik “Jateng Open” yang akan berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng),4-7 Juli mendatang. Peraih medali emas di nomor estafet 4x400 meter pada Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2016 itu tidak masuk dalam daftar kontingen NTB yang akan memperkuat tim atletik NTB di ajang Pra-PON itu. Informasi yang diterima Suara NTB, Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, hanya menurunkan delapan atlet yang membela kontingen atletik NTB di single event nasional itu. Mereka adalah atlet-atlet yang selalu tampil sebagai juara di event nasional. “NTB menurunkan delapan atlet di Jateng Open. Tidak semua di kirim karena kami peri-
oritaskan atlet yang sudah melampui limit PON,” ucap Sekum Pengprov PASI NTB, Agus Sukmayadi dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (2/7). Delapan atlet yang dikirim ke Jatim Open adalah Sudirman Hadi, Fadlin, Sapwaturrahman, Iswandi, Andrian, Ridwan, Dian Ekayanti & Ni Putu Yogiswari. Sementara beberapa atlet senior lainnya seperti, Arif Rahman, Abdul Rajak tidak masuk dalam daftar pemanggilan mengikuti Jateng Open tahun 2019. Pihak Pengprov PASI NTB harus mempertimbangkan untuk menurunkan semua atlet terbaiknya di event itu dengan alasan permasalahan dana dan progres latihan dan kesiapan atlet yang belum menuju pada tahap persiapan puncak. Sehingga tak heran beberapa atlet atlet senior unggulan NTB harus absen. “Banyak pertimbangan,
permasalahan dana, progress latihan, termasuk kesiapan atlet,” jelasnya. Arif Rahman yang dikonfirmasi Suara NTB mengaku pasrah tak bisa tampil di event itu. Atlet asal Kota Bima itu berharap dapat ambil bagian di Kejurnas Atletik di Jawa Barat (Jabar) akhir Juli mendatang. “Saya tidak Ikut Jatim Open, soalnya hanya delapan atlet yang dikirim. Saya fokus ikut kejurnas atletik di Jabar saja,” tuturnya. Sementara itu kontingan atletik NTB akan bertandang ke Semarang, Rabu (3/7) hari ini. Mereka mengemban misi meraih tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. (fan)
KPU Dompu Tunda Penetapan Anggota Dewan Terpilih Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu menunda penetapan calon terpilih anggota DPRD Dompu hasil Pemilu 17 April 2019 sampai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Penundaan ini menyusul masuknya gugatan DPIP atas hasil Pemilu 2019 untuk anggota DPRD Dompu Dapil Dompu 3 meliputi Kecamatan Manggelewa dan Kilo. Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (2/7/2019) kemarin mengungkapkan, rencana penetapan calon anggota Dewan terpilih akan dilakukan pada Rabu (3/7). Karena rencana gugatan PDIP terhadap Pemilu di Dapil Dompu 3 sempat tidak dimasukan dalam perbaikan gugatan PDIP. “Tadi malam kita dapat kabar, kalau gugatan PDIP kembali memasukan Dompu untuk Dapil Dompu 3 meliputi Kecamatan Manggelewa dan Kilo,” katanya. Gugatan PDIP di Dapil Dompu 3, kata Arifuddin, terkait pemilih ganda. Ada beberapa pemilih memiliki nama sama antara pemilih di DPT dan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan KTP. “Kita sudah siapkan jawaban dan itu orang yang berbeda, kendati nama yang sama,” kata Arifuddin. Munculnya gugatan terhadap hasil pemilihan di Dapil Dompu 3 ini, lanjut Arifuddin, membuat pihaknya harus menunda penetapan calon anggota Dewan terpilih hingga adanya putusan MK. Berdasarkan tahapan dan jadwal sidang di MK, diperkirakan akan ada putusan pada Agustus
2019 mendatang. “Paling pertengahan Agustus kita lakukan penetapan,” jelasnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing – masing partai dan calon anggota DPRD di Dapil Dompu 3 ini, PDIP berada di urutan ke 8 dari 6 kursi yang diperebutkan. PDIP memperoleh suara 1.694 suara dan di urutan ke 7 justru ditempati oleh PPP dengan 1.972. Sementara di urutan pertama hingga keenam yaitu PBB 3.081 (Dahlan suara perorangan 1.619), Partai Hanura 2.740 (Kurniawan Ahmadi sebanyak 1.306), PKB 2297 (Alfian Putra sebanyak 1.076), Partai Geri n d r a 2.181 ( J a maludd i n 925) d a n Part a i Golkar 2.150 (Abdul Fakah sebanyak 1.119). (ula)
Arifuddin (Suara NTB/ula)
(Suara NTB/Ist)
Tim Pra-PON NTB yang diperkuat atlet Pelatnas Indonesia, Nikson Damara Gosal dan kawan-kawan lolos ke fase penyisihan Grup setelah menaklukan tim Kalsel dengan skor kemengan 67-58 dan mengalahkan tim Lampung 63-41 di laga penentu, Senin (1/7) lalu. “Tim Pra-PON NTB berhasil lolos ke babak berikutnya, usai mengalahkan Kalsel dan Lampung di babak penyihan Grup B,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Perbasi NTB, Ika Agus Sumarwoto dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (2/7). Di laga penyihan Grup yang berlangsung selama tiga hari, tim Pra-PON yang diperkuat 10 pemain inti yakni Nikson Damara Gosal, I Nyoman Ari Sutrisna, Justin Gani Wijaya, Fikri dan lainnya berada satu grup dengan DKI Jakarta,
Ferry Sofiyan
bisa meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraannya. “Selain dana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan lainnya seperti KUBE, pembangunan WC Komunal dan dana PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Begitupun dengan dana BPS, penyerahan buku tabungan merupakan salah satu program bantuan Pemerintah. Tujuannya untuk membantu masyarakat Kota Bima untuk bisa menempati rumah yang layak huni. “Mudah-mudahan program ini bisa terus berlanjut dan meningkat lagi setiap tahunnya,” katanya. Selain itu, Ferry berpesan kepada masyarakat yang diberikan amanah agar bisa memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya. Mengingat masyarakat sebagai garda terdepan pelaksanaan kegiatan program bantuan. “Saya harapkan Camat, Lurah dan Tim Fasilitator agar tidak memungut biaya apapun. Berikan 100 persen hak warga jangan sampai ada yang mengganggu sehingga amanat ini bisa bermanfaat sesuai dengan harapan,” pungkasnya. (uki)
SUARA NTB
Rabu, 3 Juli 2019
HILANG HLG BPKB R4 VW COMBI DR.752 NOKA/NOSIN : HH652853/BZ195-277 NO.BPKB 3683304PAN.KANWILDEP.SOS PROP.NTB HLG D’SKTR JL.LANGKO MATARAM HLG STNK R4 SUZUKI PIK UP DR.9682 EZ NOKA/NOSIN : MHY6DN41TEJ404953/ G15A1D320158AN.IMELDAAMELIAHLG DIDAERAHDOMPU HLG STNK R2 HONDA DR.2925 CE NOKA/NOSIN : MH1JF8110DK859196/ JF81E-1853318 AN.I GEDE SUMARTANA HLG D’SKTR LOMBOK TIMUR HLG STNK R2 YAMAHA DR.6028 BU NOKA/NOSIN : MH134D204BK084345/14D1083852 AN.FATMAWATI HLG D’SKTR JL.LESTARI PEJARAKAN AMPENAN
Halaman 12
Tanaman Padi Petani Sumbawa Diasuransikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Petani kerap mendapatkan permasalahan, di antaranya gagal panen dan kekurangan pupuk. Guna mengurangi permasalahan tersebut, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa memfasilitasi petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan penggunaan pupuk alternatif. Dalam hal ini, dilakukan pertemuan di dinas setempat dengan pihak perusahaan, Selasa (2/7) . Kepala Distan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin menyampaikan, dalam program ini ada beberapa pihak yang akan melakukan MoU. Yakni petani, perbankan, pihak asuransi dan perusahaan pupuk. Pihaknya hanya memfasilitasi petani untuk mengikuti program ini. Dengan mengikuti
asuransi ini, dapat mengurangi permasalahan petani. Jika terjadi gagal panen karena serangan hama, banjir, dan kekeringan, petani akan mendapatkan klaim asuransi. Terhadap premi yang harus dibayar petani sebagai jaminan, dibayarkan oleh perusahaan pupuk. Dengan harapan petani dapat menggunakan pupuk dari perusahaan yakni produk Nutrisil dan Orin. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa mengurangi permasalahan petani. Kepala Cabang Jasindo Mataram, Aldo Al Dustur,
S.S., M.M menyebutkan, asuransi Jasindo ini merupakan asuransi usaha tani padi. Dengan mengikuti asuransi ini, petani akan mendapatkan klaim asuransi ketika terjadi gagal panen Rp6 juta per hektar. Adapun asuransi dapat diklaim ketika 75 persen lahan petani mengalami kerusakan atau gagal panen akibat bencana alam seperti banjir atau kekeringan. (ind)
RUPA-RUPA
DIKONTRAKKAN RUMAH Disewakan Rmh di Perumh Senggigi,terawat,murah,min 3 bln hub 0877 88792034
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 3 Juli 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
Masih Bergantung Dana Pusat PERUBAHAN APBD 2019 mulai dibahas. Aksi pangkas sana sini dilakukan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Mataram. Minimnya anggaran yang tersedia memang sangat tidak sebanding dengan program-program di OPD yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBD perubahan itu. Tetapi, TAPD tidak ada pilihan lain, selain terpaksa melakukan pemangkasan. Kue anggaran pada perubahan APBD yang jumlah terbatas harus dibagi-bagi dengan semua OPD yang ada. Terhadap jatah kue anggaran ini, ada OPD yang terpuaskan dan ada OPD yang tidak puas. Bahkan mungkin ada OPD yang sama sekali tidak mendapatkan anggaran karena program yang diusulkan dianggap belum menjadi prioritas bagi Pemda. Hal ini (perubahan APBD, red) sedang berlangsung di lingkup Pemkot Mataram Pemangkasan anggaran ini terang saja membuat OPD galau. pimpinan OPD terlihat menggerutu usai rapat pembahasan APBD Perubahan (APBDP) di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Selasa (2/7). Ada yang tidak puas dan memilih bertahan di ruang Kenari bersama sejumlah pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ada pula yang terlihat bernegosiasi mengharapkan anggaran mereka ditambah atau sesuai usulan mereka. Pimpinan OPD lainnya yang tidak hadir pada rapat tertutup itu seperti Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi terburu – buru mengambil kertas berisi daftar mata anggaran pada APBD Perubahan 2019. Sedangkan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Mansur dan Sekdis Sosial berbincang membahas kondisi anggaran di lorong menuju Mushala Siti Aisyah Kantor Walikota Mataram. Pimpinan OPD diundang membahas perencanaan berdasarkan anggaran tersedia. Pada APBD Perubahan sisa anggaran yang bisa digunakan sekitar Rp48 miliar. Anggaran sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun 2018 senilai Rp105 miliar tidak bisa digunakan. Karena, dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus dikembalikan. Demikian pula, dana jaminan kesehatan nasional dan dana kapitasi. Dari jumlah anggaran tersedia diminta mengusulkan program prioritas. Dengan adanya pengurangan angaran ini, membuat banyak program tidak bisa terealisasi. Oleh karena itu, OPD teknis disarankan menentukan program skala prioritas. Namun jika dirunut akar soal minimnya anggaran pada perubahan APBD ini, tidak terlepas dari ‘’tradisi’’ Pemda yang masih sangat bergantung pada dana pusat. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan tingginya ketergantungan anggaran Pemda kepada pemerintah pusat melalui mekanisme transfer dana ke daerah. Trasfer dana dari pusat ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Fisik (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana pusat, mengindikasikan buruknya pengelolaan keuangan. Sebesar 46 persen lebih dari APBD tingkat Provinsi masih berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan ketergantungan APBD tingkat kabupaten/kota terhadap suntikan pusat lebih tinggi yaitu mencapai 60 persen lebih. Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat tak lepas dari minimnya raupan penerimaan asli daerah (PAD). Padahal, di Kota Mataram sendiri masih banyak potensi PAD yang tergarap secara maksimal. Seperti retribusi parkir tepi jalan umum, restribusi pasar serta pajak hotel dan restoran. Butuh manajemen yang hebat untuk terus dapat mendongkrak PAD. Dibutuhkan SDM yang mumpuni dan mau berinovasi. Karena selama ini, OPD-OPD di tingkat kabupaten/kota masih minim inovasi. (*)
OPINI
Halaman 14
Zonasi dan Politisasi Edukasi di NTB ISRUH dan polemik sedang melanda negeri ini, termasuk di Provinsi NTB terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi. Kemendikbud bersikeras kebijakan ini guna memeratakan kualitas pendidikan antar sekolah. Sedangkan publik yang kontra menentang lantaran tidak realistis dan optimal di era sekarang yang berbasis kompetisi. Zonasi menambah permasalahan yang menyebabkan sengkarut pengelolaan pendidikan. Isu ini semakin ramai dengan hembusan politisasi yang kini memang masih menghangat terkait Pemilu 2019. Dunia edukasi memang tidak bisa lari dari politisasi baik dalam konotasi positif maupun negatif. Kuncinya ada pada obyektifitas dan integritas pelakunya. Sengkarut Edukasi Rekaman sejarah bangsa menunjukkan bahwa gerakan politik di Indonesia dipelopori oleh kaum terdidik. Boedi Oetomo dan Pergerakan Indonesia adalah contoh wadah politik yang digawangi para pelajar dan menjadi titik pangkal kebangkitan perjuangan menuju kemerdekaan. Jelang dan sesaat setelah kemerdekaan tokoh terdidik juga mendominasi pemikiran kebangsaan. Sebut misalnya Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, Prof. Mohammad Yamin, S.H., Prof. Mr. Dr. Soepomo, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Ki Hadjar Dewantara, dan lainnya. Hampir semua tokoh pejuang kemerdekaan memiliki kemampuan politis sekaligus terdidik yang sama kuatnya. Pascakemerdekaan kaum terdidik dari dunia akademik selalu ambil bagian, baik di ranah legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Banyak pula terlibat dalam proses-proses politis yang membutuhkan pandangan akademik. Autokritiknya adalah kualitas yang tidak semakin baik dibanding era pendahulu. Kaum ter-
Oleh: RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) didik cenderung tidak berdaya di hadapan rezim penguasa. Produk akademik kadang dimanfaatkan sebagai justifikasi kebijakan semata. Godaan finansial, popularitas, dan jabatan kadang meruntuhkan nalar dan moral terdidik hingga rela melakukan malapraktek akademik. Produk dunia akademik tidak jarang dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan politik. Tidak sedikit terjadi simbiosis mutualisme antara kaum terdidik dan pihak lain untuk mempolitisasi produknya. Ada pula kaum terdidik yang berinisiatif melakukan rekayasa sosial politik atas produk ilmiahnya. Apapun itu, dunia akademik memiliki tanggungjawab politik atas setiap produknya. . Dunia akademik kini seakan luntur kesakralannya. Kalangan terdidik ketika masuk ke lingkaran kekuasaan tidak sedikit yang terbelit jeratan korupsi. Lebih menyedihkan, praktik korupsi mulai masuk ke jantung sektor pendidikan. Menurut ICW, perguruan tinggi telah menyelewengkan uang negara 218,8 miliar Rupiah lewat 37 praktek korupsi selama tahun 20062016. Sedangkan kasus di sekolah telah menyeret 479 orang tersangka. Sekolah melakukan 82 kali korupsi dengan kerugian negara Rp 10,9 miliar. Kondisi terparah terjadi pada tahun 2011 dimana pendidikan masuk sebagai sektor terkorup. Positivisme Politisasi Politisasi edukasi dalam arti positif dibutuhkan sebagai upaya aplikasi dan transformasi ke ranah kebijakan. Produk edukasi dengan demikian tidak akan teronggok sebagai etalase perpustakaan atau penghias dokumentasi saja. Hampir setiap kebijakan politik butuh kajian akademik. Disini diuji objektifitas dan moralitas terkait netralitas kepentingannya. Pro-kontra dengan debat ilmiah adalah wa-
RADIO
jar, dibutuhkan, dan justru menyehatkan. Jangan sampai agungnya intelektualitas tergadaikan hanya dengan godaan rupiah yang murah. Tidak sedikit kalangan akademik saat ini menduduki jabatan strategis kekuasaan. Banyak yang tetap menjunjung komitmen terdidikitasnya. Konsistensi mereka pun umumnya berbuahkan prestasi. Ada yang sebelumnya lantang dan tegak berubah surut menjadi penunduk dan menjauh dari kesan terdidik yang melekat pada dirinya. Beberapa terkesan produktif, tetapi tidak kuasa lepas dari belenggu atasan. Ada pula yang tergoda dengan citra dan tidak mempedulikan lagi logika serta etika. Yang paling menyedihkan adalah ada yang tertipu oleh rayuan kekayaan dan jabatan. Potret kecil kegagalan berdinamika dalam sosial politik bukan berarti politiknya yang kotor. Bukan pula memberikan justifikasi bahwa kalangan akademik harus kembali total ke habitat awal. Dinamika politik adalah kebutuhan bagi kalangan akademik. Bukti integrasi akademik-politik yang belum memuaskan bisa jadi dikarenakan sistemnya belum mendukung atau oknumnya tidak kuat. Disinilah tantangan pentingnya kaum terdidik harus melek politik. Partisipasi kaum terdidik di area politik praktis masih tergolong minim. Kebanyakan terlibat secara insidentil, berupa kerja sama atau komunikasi dengan politisi saja. Kadang mereka tidak sadar sedang berdinamika dalam politik. Keterlibatan sebagai ahli, nara sumber, kritikus, atau lainnya sebenarnya adalah bagian partisipasi politik. Kemampuan politik kaum terdidik mesti diasah dan diakselerasi. Kaum terdidik sudah saatnya tidak hanya jago kandang di kampus atau lembaga saja. Kaum akademik harus menjadi garda terdepan pencerdas masyarakat dalam berdi-
namika secara sosial politik. Schneider (1976) berpesan bahwa rel politisasi kaum terdidik adalah kejujuran. Sepanjang moralitas dan objektifitas dijadikan panglima, maka kemaslahatan akan tercapai. Tidak salah jalan jika akademisi ada yang masuk ke dunia politik. Mulia juga akademisi tetap setia mendedikasikan diri di ruang-ruang akademik. Melek politik penting demi kebijakan pro-rakyat, bukan mempolitisasi produk edukasi untuk kepentingan segelintir pihak saja. Gelar jangan sampai dijual dan diobral demi kepentingan politik pragmatis. Julien Benda pernah menyindir ketika kaum terdidik mulai melacurkan dirinya pada dunia (politik) praktis dan melupakan loyalitasnya terhadap kebenaran “populis,” maka yang akan mengemuka adalah perhelatan (sosial) demokrasi yang sarat pragmatisme.
POJOK Polda NTB usut proyek Dermaga Waduruka Rp4,52 miliar Harus diusut tuntas
***
Dua Rusunawa segera dibangun di Mataram Solusi memenuhi kebutuhan perumahan bagi warga tak mampu
***
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 3 Juli 2019
Terdampak Kekeringan, Tanaman Padi di Seteluk Terancam Puso Dari Hal. 1 Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya petani di Kecamatan Seteluk yang ikut dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sehingga kerugian akibat bencana kekeringan itu harus ditanggung secara mandiri. ‘’Kami masih mencari formulasi supaya petani di Seteluk tidak terlalu merugi karena dampak dari kekeringan ini. Kita juga tetap akan berupaya membantu petani, minimal membantu mereka bibit di musim tanam berikutnya,’’ katanya. Dikatakan, terhadap kondisi kekeringan yang terjadi di Kecamatan Seteluk, pihaknya mengakui karena masih minimnya sumur bor yang tersedia. Sehingga para petani sangat menggantungkan hidup dari air sungai yang tersedia saat musim hujan dan tidak bisa bertahan lama. Maka dari itu, pihak terkait akan berupaya menambah sumur bor di lokasi yang rawan kekeringan tersebut. Sehingga kerugian dan bencana gagal panen bisa semakin ditekan di lokasi yang rawan kekeringan (seperti di Kecamatan Seteluk). Di APBD tahun 2020 mendatang, pihaknya akan memperbanyak sumur bor baik itu dangkal maupun dalam di lokasi tersebut. Selain itu, jaringan irigasi juga akan ditambah dari yang ada saat ini terutama jaringan irigasi primer supaya tidak ada lagi kendala yang terjadi di lapangan. Sementara untuk lokasi lain sampai dengan saat ini belum ada laporan secara resmi ke dinas. Tetapi berdasarkan pantauan di lapangan, di Kecamatan Taliwang sudah ada 40 hektar lahan yang sudah terdampak kekeringan dan saat ini masih terus dipantau. Kondisi musim kering yang terjadi saat ini diprediksi akan berlangsung lama sesuai dengan surat peringatan dari BMKG. ‘’Kalau laporan resmi kekeringan di lokasi lain sampai dengan saat ini belum ada. Hanya pantauan kami saja di Kecamatan Tali-
wang ada sekitar 40 hektar. Kami juga tetap akan memantau kondisi terkini di lapangan supaya langsung disikapi,’’ katanya. Sebelumnya, berdasarkan laporan masyarakat, di Desa Air Suning sekitar 135 hektar lahan pertanian yang mengalami kekeringan sedang dan 87 hektar kekeringan berat. Kemudian di Desa Seteluk Atas ada sekitar 8 hektar kondisi terdampak kekeringan ringan dan 2 hektar dengan kondisi sedang. Di Desa Seteluk Tengah sekitar 40 hektar kondisi berat dan 23 hektar kondisi sedang. Di Desa Lamusung juga terdapat 20 hektar kondisi sedang dan 10 hektar kategori berat. Di Desa Loka ada sekitar 65 hektar lahan terdampak kekeringan dengan katagori ringan. Di Desa Seran 15 hektar kekeringan sedang dan 10 berat. Kemudian di Desa Meraran dari laporan yang masuk ada sekitar 78 hektar mengalami kekeringan sedang dan 34 kekeringan berat. Desa Kelanir dengan 50 hektar berat dan 18 hektar sedang. Kekeringan yang terjadi di hampir semua desa di Kecamatan Seteluk tersebut terjadi lantaran air dari jaringan irigasi mengering dan juga di beberapa lokasi tidak ada sumber mata air baku. Selain itu, pihaknya juga berharap agar masyarakat bisa segera melapor jika ada kejadian demikian, sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat. ‘’Kita tetap upayakan ratusan hektar lahan tersebut tertangani dengan baik supaya tidak puso. Kita juga akan berupaya memenuhi sarana yang dibutuhkan untuk proses penanganan tersebut supaya kerugian akibat bencana kekeringan bisa semakin ditekan,’’ tandasnya. (ils)
918 Hektare Terdampak Kekeringan Dari Hal. 1 Kepala Distanbun NTB, Ir. H.Husnul Fauzi, M. Si yang dikonfirmasi di Mataram, Selasa (2/7) siang menjelaskan 918 hektare tanaman pangan yang dilanda kekeringan tersebut masuk kategori ringan dan sedang. Luas areal tanaman pangan jenis padi dan jagung yang mengalami kekeringan terjadi pada Mei dan Juni. Untuk bulan Mei, luas areal tanaman padi dan jagung yang mengalami kekeringan seluas 250 hektare. Tanaman yang terkena kekeringan hanya padi yang tersebar di tiga kabupaten. Antara lain Lombok Barat 35 hektare, Lombok Tengah 35 hektare dan Kabupaten Sumbawa 180 hektare. Kemudian pada bulan Juni, seluas 668 hektare tanaman padi dan jagung terkena kekeringan di sejumlah kabupaten. Khusus untuk tanaman padi seluas 607 hektare di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kemudian tanaman jagung seluas 61 hektare di Lombok Barat. Husnul mengatakan, sampai saat ini belum ada tanaman padi dan jagung yang puso
atau gagal panen. Berdasarkan data yang diterima dari kabupaten/kota, kondisi kekeringan yang terjadi di NTB masih dalam kondisi harus diwaspadai. Melihat kondisi cuaca dan curah hujan yang mulai berkurang akhir-akhir ini. Ia menyatakan Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/ kota akan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanggulangan terhadap bencana alam kekeringan. Disebutkan beberapa upaya yang dilakukan dengan melaksanakan mitigasi dalam penanganan kekeringan. Seperti pompanisasi pada kantong air, embung dan tandon air serta mengoptimalkan irigasi yang ada. Kemudian melaksanakan adaptasi dengan menanam varietas berumur penden dan tahan kering, menanam tanaman yang membutuhkan sedikit air seperti kedelai dan jagung. Selain itu, kata Husnul, mengoptimalkan jadwal irigasi yang ada. Serta memantau perkembangan kekeringan secara rutin di wilayahwilayah yang rawan. (nas)
Kejaksaan Sasar DD Dari Hal. 1 Kejaksaan Tinggi NTB sedang mengatensi penggunaan dana desa. ‘’Agar Kades berhati-hati merealisasikan tiap kegiatan sesuai dengan program desa dan koordinasi dengan BPD Badan Permusyawaratan Desa (BPD),’’ pesan Kajati NTB, Arif, SH.,MM kepada Suara NTB Selasa (2/7). Diamatinya, banyak Kades masuk penjara akibat terlalu liar menggunakan anggaran tanpa aturan demi keuntungan pribadi. Para kades tak bisa menahan godaan melihat uang miliaran rupiah per tahun itu. Kelalaian soal ini yang diingatkan Kajati NTB sebagai pemicu tindak pidana korupsi. Seperti, sebut dia, mark up pekerjaan, proyek desa yang fiktif, mengambil uang tanpa dasar aturan. Jika mental seperti ini dibiarkan, maka diyakininya desa tidak akan maju. Kajati berharap agar ADD maupun DD dilaksanakan sesuai sistem dan diawali keputusan di tingkat permusyawarahan desa. Program kemudian dijalankan, baik pembangunan fisik, maupun peningkatan SDM masyarakat di desa itu. Toh, kata Kajati, akan berpengharuh pada Pendapatan Asli Desa (PADes) dari berbagai sektor yang dikembangkan. Perlu diingatkannya lagi, dengan peningkatan PADes itu, maka akan kembali ke masyarakat untuk proses pengelolaannya.
‘’Jangan digerogoti itu dana desa. Anggaran itu tidak turun dari langit kemudian dihabiskan begitu saja. Ada dasarnya, ada aturannya yang harus dipatuhi Kades dan perangkatnya,’’ tegas Kajati. Selama ini sengkarut masalah pengelolaan DD akibat oknum kades nakal. Modusnya tidak transparan kepada masyarakat terkait penggunaan tiap rupiah untuk pembangunan di desa setempat. Belakangan, muncul masalah dengan modus fiktif hingga mark up anggaran. Ujung- ujungnya proses hukum, baik dilakukan oleh institusinya (Kejaksaan), maupun oleh Kepolisian. Perilaku menyimpang ini menurutnya harus diubah. Tidak ada lagi yang bermain dengan dana pusat melalui DD dan ADD. Jika masih terjadi, maka Kajati dengan tegas akan mengusut dan melalukan proses hukum tanpa ampun. ‘’Susunlah dengan baik laporan, kerjakan dengan baik kegiatannya dengan anggaran yang ada,’’ katanya. Dana itu harus digunakan sebaik baiknya dengan berbagai program dan terobosan di desa. Seperti pengembangan desa wisata, pertanian, perkebunan, perikanan, serta contoh contoh inspiratif lainnya dari desa-desa yang sudah sukses mengelola ADD dan DD. (ars)
Halaman 15
KPID dan Unram Kaji Potensi Pelanggaran Lagu-lagu Sasambo di TV dan Radio Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kontenkonten yang berbahaya bagi masyarakat NTB khususnya disiarkan TV dan radio, KPID bersama FKIP Unram mengadakan seminar tentang “Kajian potensi pelanggaran lagu-lagu berbahasa sasambo di televisi dan radio” di Kampus FKIP Unram, Selasa (2/7). Ketua KPID NTB Yusron Saudi, S.Pd.,M.Pd menerangkan, seminar itu adalah amanat UU 32 tentang SSJ (Sistem Stasiun Jaringan). Di dalam salah satu ayatnya mengatur bahwa negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ‘’Pelanggaran-pelanggaran cenderung lebih banyak didapat pada lagu,’’ terangnya. Masyarakat cenderung menikmati lagu namun tidak mempedulikan apa isi dari lagu tersebut. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini para produser bisa lebih berhati-hati dalam memilih bahasa yang akan dicantumkan dalam lagu. ‘’KPID berkepentingan atau turut serta karena lagu-lagu tersebut disiarkan dengan melalui frekuensi yang ada,’’ terangnya.
Diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini akan banyak dilakukan dan tentu saja akan menjadi awal untuk Sasambo tercinta dan tentu saja NTB Gemilang, sesuai tagline KPID, Siaran sehat untuk NTB Gemilang. Dekan FKIP Unram Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc. mengatakan kegiatan seperti ini akan menjadi awal dan tentu saja akan berlanjut. ‘’Untuk mengkaji lagu-lagu dari Sasambo ini kita sudah menghadirkan orang-orang yang berkompeten dalam mengkaji lagu-lagu tersebut,’’ harapnya. Peran Media sangatlah penting di zaman ini, antara konten dengan bahasa pengantar informasi. Terkadang konten yang diberikan benar namun bahasa pengantar yang diberikan kurang tepat maka konten tersebut akan menjadi tidak benar/tidak baik. Di sinilah peran literasi diperlukan di mana kita bisa menyatukan makna antara konten, gambar dan bahasa. Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. mewakili Gubernur NTB menerangkan bahwa saat ini kita dihadapkan
perkembangan teknologi informasi yang pesat. Sehingga sajian informasi sangat mudah didapatkan. Termasuk anakanak usia belia sekalipun sudah sangat familiar dengan beragam informasi media sosial dan hiburan yang mudah diakses melalui mobile handphone dan fasilitas komunikasi lainnya. Namun di tengah perkembangan teknologi digital yang cepat itu, menurut Aryadi, media televisi dan radio masih menjadi salah satu media komunikasi dan informasi yang efektif. Radio dan TV banyak menyajikan hiburan dan entertainment lainnya. Menurutnya, satu hal yang patut disyukuri bahwa saat ini telah muncul kecintaan kaum milenial terhadap seni budaya daerah, termasuk lagu-lagu daerah (Sasambo). Terbukti dengan makin banyaknya lagulagu sasambo yang digandrungi dan disiarkan di radio maupun TV lokal. ‘’Di tengah semangat berkreativitas seni itu, kata Gde, sapaan akrabnya, tentu terkadang muncul ekspresi atau kata-kata dan ungkapan dalam lagu dan seni tersebut yang kurang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama,’’ ujarnya.
Lamban, Progres Penanganan Dampak Gempa KLU Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB bersama Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) penanganan rumah terdampak gempa menyebut wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) paling lamban dalam progres Rumah Tahan Gempa (RTG). Salah satu faktor, lambannya pencairan di bank. Korem 162/ WB akan membantu mempercepat penanganan dengan menggeser pasukan dari daerah terdampak lain. ‘’Kendala memang khusus di KLU, dari sekian kabupaten , trouble spot di KLU. Setelah didalami, kenapa? Rupanya pelayanan untuk pencairan hanya 2 Kantor Cabang Pembantu (Capem) BRI,’’ kata Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Selasa (2/7). Dua Kantor Capem jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang banyak terbentuk, tidak mampu dilayani oleh dua kantor cabang pembantu bank tersebut. Membuat urusan pencairan Pokmas menjadi lamban karena harus antre. Sementara di lapangan, pekerjaan jalan terus melibatkan fasilitator. Sebagai solusi, pihaknya sudah mendorong penambahan kantor cabang pembantu (Capem) BRI. Saat ini sudah disediakan dua Capem tempat pencairan, di Kecamatan Gangga dan Kecamatan Bayan. ‘’Dari dua Capem, Pemenang dan Tanjung, ada penambahan Gangga dan Bayan.
Jadi ada empat. Tidak ada alasan lagi pencairan lama, itu sudah maksimal,’’ tegasnya. Masalah lain masih seputar keterbatasan tukang. Jumlah tukang bangunan di NTB tidak imbang dengan rumah ratusan ribu yang harus dibangun. Selain jumlah terbatas, kemampuan tukang pun ada yang tidak memenuhi syarat untuk membangun, khususnya type RTG. Namun upaya percepatan terus dilakukan. Salah satunya dengan penambahan personel. Danrem mengaku sudah menarik satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Yon Zipur/ IV dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sudah hamper tuntas. Satu SSK lagi ditarik dari Lombok Tengah juga dikirim ke Lombok Utara. Jadi Pemicu Berdasarkan capaian pembangunan fisik yang telah rampung sampai 26 Juni, KLU merupakan daerah terdampak gempa yang paling rendah capaiannya, yakni baru 6 persen. Sedangkan progres tertinggi pembangunan RTG dicapai Lombok Barat dengan capaian 36 persen. Pemprov NTB terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa tahun lalu. Kini, jumlah rumah warga yang sudah selesai dibangun dan siap huni sebanyak 47.954 unit rumah di seluruh kabupaten/ kota terdampak gempa. Dengan rincian, rumah rusak berat 11.230 unit, rumah
kategori rusak sedang 8.004 unit, dan rumah rusak ringan sebanyak 28.720 unit. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menjelaskan, total rumah warga yang sudah selesai dibangun ditambah dengan rumah yang sedang dikerjakan sebanyak 119,768 unit atau 53.78 persen dari jumlah total rumah terdampak gempa sebanyak 222.564 unit. Ia mengatakan, kendala yang terjadi di lapangan sejauh ini, terus diminimalisir dengan melakukan pendampingan sekitar 7000 personil fasilitator. Terdiri dari fasilitator sipil, relawan, TNI/ Polri dan pemerintah daerah. Jumlah Kelompok masyarakat (Pokmas) yang telah terbentuk sebanyak 8.988 Pokmas atau 165.297 KK. Untuk mempercepat proses pembangunan fisik dan penyerapan dana bantuan stimulan, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah telah menugaskannya untuk menerapkan prosedur pencairan dan administrasi pelaporan yang simpel, namun tetap transparan dan akuntabel. Sehingga tidak berbelit-belit dan menyulitkan warga. “Demikian pula setelah dilakukan pendataan dan cross check yang melibatkan seluruh stakeholders. Waga diberi kebebasan untuk menentukan sendiri rumah tahan gempa jenis apa yang akan dibangunnya,” tandasnya.(ars)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Foto bersama Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, Ketua KPID NTB Yusron Saudi dan Dekan FKIP Unram H. A. Wahab Jufri, usai seminar tentang “Kajian potensi pelanggaran lagu-lagu berbahasa Sasambo di televisi dan radio” di Kampus FKIP Unram, Selasa (2/7). ‘’Di sinilah peran KPID yang bertugas nengawasi konten penyiaran untuk mengingatkan lembaga penyiaran publik agar tidak menyiarkan konten-konten yang mengandung muatan dan potensi merusak karakter bangsa,’’ tegas Aryadi. Tugas ini tentu tidak mudah, karena setiap daerah memiliki nilai kearifan lokal yang relatif berbeda. Misalnya pada masyarakat Mbojo, sebagai wujud penghormatan kepada orang tua atau orang yang dituakan, seringkali mengganti namanya. Sebut saja misalnya nama Muhamad, akan lebih sopan di panggil memo. Namun sebaliknya bagi masyarakat di tempat lain, hal semacam itu malah dianggap tidak sopan.
Inspektur Utama BNPB Soroti TPK Dari Hal. 1 Jika dalam satu Pokmas ada 20 unit rumah yang dikerjakan, maka jumlah Pokmas sebanyak 3.649 Pokmas. Tim fasilitator yang dibutuhkan apabila satu tim sebanyak 15 Pokmas. Maka sebanyak 243 tim fasilitator. Untuk menghitung kebutuhan fasilitator, Tetty mengatakan satu fasilitator sama dengan 8 personel. Sehingga total fasilitator yang dibutuhkan sebanyak 1.946 orang. “Di lain pihak, jumlah tenaga fasilitator yang berlebih namun proses validasi bejalan lambat,” katanya. Fasilitator yang ada tinggal diperintahkan untuk melakukan validasi data yang masih anomali terutama di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Timur. Ia menegaskan fasilitator harus tinggal bersama masyarakat, bukan tinggal di Kota Mataram. “Bayangan saya mestinya fasilitator ini cukup. Cuma saya ndak tahu penyebarannya. Apakah Tim dari Universitas Muhammadiyah Mataram yang menjadi Tim Pengendali Kegiatan (TPK). Dana untuk pendampingan BNPB berikan ke provinsi dan di sana
Dari Hal. 1 tidak selesai dikerjakan hingga akhir 2018. Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, Ramlin, S.Pd, mengaku kecewa dengan pengerjaan proyek dermaga itu. Selain tidak berfungsi, banyak menyisakan masalah karena diduga dikerjakan terkesan asal-asalan. ‘’Kami sangat menyayangkan, pengerjaan fisik dermaga belum selesai dikerjakan,’’ katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Selain itu, masyarakat yang memiliki kerikil dan pasir yang menjadi bahan material dermaga juga mengeluh ke kepada desa. Pasalnya, material bangunan ternyata belum dibayar oleh pelaksana proyek hingga saat ini. ‘’Totalnya ada sekitar Rp60 juta uang untuk pembayaran pasir dan kerikil milik warga yang belum dibayarkan,’’
ujarnya. Ramlin mengaku, Pemerintah Desa sudah mencoba membuka komunikasi dengan pihak pelaksana proyek, namun tidak ada respons. Tujuannya, untuk memastikan kembali proyek itu bisa dilanjutkan karena akan dimanfaatkan masyarakat setempat. ‘’Keluhan- keluhan warga telah kami upayakan untuk dikomunikasikan. Tapi tak ada respons sampai sekarang,’’ ujarnya. Sekretaris Desa Waduruka, Ayub S.Pd menambahkan proyek tersebut mulai dikerjakan sekitar akhir tahun 2018 lalu, namun sejak empat bulan terakhir ini dibiarkan begitu saja. ‘’Kondisinya dibiarkan begitu saja. Tidak ada aktivitas selama empat bulan. Para pekerja juga semua sudah pulang,’’ katanya. Meski kondisi tidak sesuai harapan dan dibiarkan begitu saja. Tapi ia berharap pengerjaannya diselesaikan sesuai
dengan perencanaan awal. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. ‘’Harapan kita bisa dikerjakan sesuai perencanaan awal. Tidak dibiarkan begitu saja,’’ harapnya. Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH yang dikonfirmasi Suara NTB, enggan menanggapi keberadaan dan kelanjutan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB yang dikerjakan melalui BPBD Provinsi NTB tersebut. Dikutip dari laman e-proc Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE) Provinsi NTB, proyek rehabilitasi Dermaga Waduruka dianggarkan melalui APBD Provinsi NTB tahun 2018 dengan pagu sebesar Rp4,8 miliar. Proyek yang dilelang melalui BPBD Provinsi NTB pada bulan Juni 2018 ini diikuti 18 peserta tender. PT AJA memenangi tender dengan harga penawaran Rp4,52 miliar. (why)
ada korwil-korwil, lengkap semuanya. Selain dari fasilitator ada Korwil provinsi, Korwil kabupaten, semuanya kita biayai. Tolong bagaimana manajemen fasilitator. Tolong ini diseimbangkan,’’ tegasnya. Ia meminta TPK melihat proporsi jumlah fasilitator di masing-masing kabupaten/ kota. Ia menambahkan dengan banyaknya rumah yang selesai dibangun, semestinya jumlah fasilitator juga berkurang. “Bayangan saya akan berkurang. Karena memang sebagian sudah selesai. Kebutuhan fasilitator kita sudah punya standarnya. Jangan numpuk di suatu tempat, di tempat lain kurang. Bagaimana memanage keberadaan fasilitator ini. Ini dikelola oleh TPK,” terangnya. Berdasarkan surat Kepala BPBD NTB tertanggal 20 April 2019, tentang penetapan gaji TPK dan fasilitator. Gaji TPK cukup besar. Untuk Ketua, gajinya Rp22,5 juta, Wakil Ketua Rp17,5 juta, Tenaga Ahli Rp15,5 juta, Staf Pendukung Rp5,5 juta. Kemudian Koordinator Wilayah Rp6,250 juta, Asisten Korwil Rp5,5 juta, Ketua Tim Fasilitator Rp4,750 juta dan Fasilitator Rp4,250 juta. (nas)
Dermaga Waduruka Jadi Temuan BPK Dari Hal. 1
Polda NTB Usut Proyek Dermaga Waduruka Rp4,52 Miliar
Di sinilah pentingnya peran para tokoh budayawan, akademi dan para cerdik pandai memberi kajian akademis dan masukan agar konten yang disiarkan tidak menimbulkan konflik atau kesalahpahaman di tengah kehidupan masyakat budaya sasambo yang hiterogen. Dalam seminar itu, juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara KPID provinsi NTB dengan Dekan FKIP Unram. Dalam seminar ini pihak KPID provinsi NTB dan FKIP Unram menghadirkan 3 pakar sebagai narasumber untuk mengkaji lagu-lagu sasambo yaitu, Prof Dr.H. Fahrurrozi MA, Prof. Dr. Mahsun, M.S dan Drs. Kamaludin Yusra, Ph.D. (r)
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan dua poin kepada Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah. Pertama, agar Inspektur Inspektorat NTB mengawasi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka dan menghitung kekurangan denda yang belum dipungut. Kedua, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menginstruksikan PPK menarik dan menyetor ke kas daerah atas denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka minimal senilai Rp286.752.287,83. Dewan Marah Terlantarnya pekerjaan Dermaga Waduruka itu membuat berang anggota DPRD Bima, Edy Muchlis, S.Sos. Anggota Komisi IV ini mengaku sudah tiga kali turun ke lapangan untuk mengecek kondisi proyek tersebut yang menjadi daerah pemilihannya. ‘’Saya akan menemui
PPK, minta tanggung jawabnya,” tegas Edy dihubungi dari Mataram, kemarin. Pantauannya di lapangan, dermaga itu tidak saja gagal manfaat, tapi memicu masalah di masyarakat. Material berserakan, bahkan ada material milik warga yang belum dibayar pelaksana. Sudah ada upaya melacak rekanan PT. AJA asal Jakarta, namun tak kunjung terhubung. Pihak rekanan itu ditudingnya tidak bertanggung jawab. Namun tak habis langkah, ia akan mendatangi BPBD NTB. ‘’Minggu depan akan ke BPBD Provinsi, meminta kejelasan ada apa sebenarnya dengan proyek ini,’’ tegasnya. Politisi Nasdem ini juga meminta kepada Gubernur NTB mengambil langkah tegas, meminta klarifikasi kepada BPBD NTB terkait persoalan proyek tersebut. Jika tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat Bima, khususnya warga Waduruka, seharusnya dikerjakan dengan serius sampai tuntas. (ars)
Dinas PUPR Wacanakan Alirkan Air Danau Segara Anak Atasi Dampak Kekeringan Dari Hal. 1 maka perlu ada pengaturan pembagian air untuk irigasi pertanian. Menurut Ahmadi, pembagian air perlu diperketat pada musim kemarau seperti ini. ‘’Semua tempat diperketat lagi pemberian air. Supaya tanaman palawija bisa dapat air. Yang penting pengamat pengairan, juru-juru pintu air, kita perkuat. Jangan sampai dia terlalu banyak membuang air untuk padi. Semua tanaman kita kasih jatah yang proporsional,’’ katanya. Ia menjelaskan, penyebab kritisnya air di Bendungan Pandanduri. Karena memang Daerah Aliran Sungai (DAS)nya kecil. Sehingga ketika
awal musim kemarau, airnya cepat menyusut. Untuk itulah, kata Ahmadi, perlunya keberadaan Bendungan Meninting yang berada di Lombok Barat. Selain untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku untuk Lombok Barat dan Kota Mataram. Bendungan Meninting juga dihajatkan untuk menyuplai air ke Bendungan Pandanduri. Terkait solusi permanen untuk penanganan krisisi air bersih akibat kekeringan, Ahmadi mengatakan bahwa memang ada rencana mengembangkan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional. Namun, pembangunan SPAM Regional ini membutuhkan biaya yang cukup besar, di
atas Rp1 triliun. Di samping itu, pengambilan air juga tidak boleh sembarangan. Agar tidak terjadi konflik dengan pemanfaatan air untuk irigasi pertanian dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), maka pengambilan air harus di hilir. Untuk itu, ada solusi kedua yang ditawarkan dengan mengalirkan air Danau Segara Anak. Menurutnya, air Danau Segara Anak merupakan sumber air baku yang cukup potensial. Menurutnya perlu ada studi yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan air danau yang berada di Gunung Rinjani ini. ‘’Kalau bisa dipakai air Danau Segara Anak, maka berhenti kita ribut masalah air ber-
sih. Kalau dari sini jauh lebih murah dibandingkan SPAM regional,’’ kata Ahmadi. Menurutnya, air Danau Segara Anak dapat dimanfaatkan sebesar 200 liter per detik. Mengenai pemanfaatan air danau ini tinggal berkoordinasi dengan kementerian terkait. ‘’Kalau dipakai airnya yang menentukan provinsi dan pusat. Tinggal kita lobi kementerian terkait,’’ terangnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan antisipasi bencana kekeringan di daerah ini. Berdasarkan data BPBD ada 300 lebih desa yang biasa masyarakatnya mengalami krisis air bersih. Jumlah air bersih yang dibutuhkan
masyarakat terdampak setiap tahunnya sekitar 35 juta liter. Droping air bersih merupakan langkah jangka pendek yang dilakukan Pemda setiap tahun. Untuk upaya jangka panjang, perlu dilakukan kajian secara komprehensif oleh Dinas ESDM, Dinas PUPR, BPBD dan Bappeda. Daerah-daerah yang terkena kekeringan perlu dipetakan kondisinya. Apakah perlu dibangun sumur bor, jaringan perpipaan atau mengolah air laut menjadi air minum. Pada 2018 lalu, berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa. (nas)
H. Bambang M. Yasin
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 3 Juli 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Sebagian Tunggu Keputusan Kades
Puluhan KIM Baru Terbentuk di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbawa telah melakukan sosialisasi dan memfasilitasi terbentuknya Kelompok Informasi Mayarakat (KIM) baru pada sejumlah kecamatan. Tahun ini, ada puluhan desa yang membentuk KIM dan sebagian Kepala Desa (Kades) telah resmi menyerahkan SK pembentukannya. Sebagian lagi, KIM baru masih menunggu di SK kan oleh Kades di wilayah masing masing. Diskominfotik juga akan turun jemput bola ke desa desa dalam mempercepat penerbitan SK KIM baru dimaksud. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Sumbawa, Suparman, S.E, didampingi Kasi Kemitraan Layanan Informasi Publik, Karman Hartono, S.E,
Selasa (2/7). Tahun ini, pihaknya hanya menargetkan pembentukan 20 KIM. Namun minat desa membentuk KIM ternyata luar biasa, sehingga KIM yang bakal terbentuk melebihi dari target. “Tingginya animo desa Ini sudah terlihat saat kita melakukan sosialisasi pembentukan KIM Maret lalu,” terangnya. Dari data yang ada, tahun ini KIM bakal terbentuk pada puluhan desa di tujuh kecamatan. Yakni, desa Batu Bulan, Batu Tering, Brang Rea, Leseng, Lito, Maman, Marga Karya, Mokong, Pernek, Sebasang dan Sempe di kecamatan Moyo Hulu. Kemudian desa Gontar, Gontar Baru, Labuan Mapin, Lekong, Mapin Beru, Mapin Kebak, Mapin Rea dan Usar Mapin di kecamatan Alas Barat. Berikutnya, desa Baru, desa Dalam, Kalimango, Labuan Alas, desa Luar, Marente dan Pulau Bungin di kecamatan Alas. Beralih ke wilayah timur di kecamatan Tarano, ada desa Banda, Bantulante, Labuan Aji, Labuan Jambu dan Labuan Pidang. Menyusul Kecamatan Empang, ada desa Boal, Empang Atas, Empang Bawa, Gapit Jotang, Jotang Beru, Lamenta, Ongko dan Pamanto. Selanjutnya, desa
Batu Bangka, Berare, Kakiang, Labuan Ijuk, Poto, Ngeru, Olat Rawa dan Serading. Terakhir desa Ledang, Lenanguar, Tatebal dan desa Telaga kecamatan Lelangguar. “Kami sudah sosialisasidan fasilitasi pembentukannya yang kami pusatkan di kantor kecamatan masing masing,” kata Suparman. Sebagian desa tersebut sudah menyerahkan SK pembentukan KIM yang di SK kan Kades di desanya masing- masing ke Dinas Kominfotik. Seperti desa Mapin Beru, Mapin Rea (Alas Barat), Batu Bulan, Pernek (Moyo Hulu), Ngeru (Moyo Hilir) dan desa lainnya. Sedangkan sebagain lagi masih menunggu di SK kan oleh Kades. Dinas Kominfotik juga akan turun jemput bola mendatangi setiap desa untuk percepatan penerbutan SK KIM oleh Kades. “Kita akan turun langsung,” ujarnya, seraya berharap desa yang belum menyampaikan SK KIM yang ditetapkan Kades, segera menyampaikannya ke Kominfotik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, selambatnya Agustus mendatang. Setelah semua SK KIM baru diserahkan ke Kominfotik, pihaknya akan menggelar bimbingan teknis kepada semua pengurus KIM yang baru terbentuk pada triwulan ketiga ini. Materi Bimtek di antaranya terkait pasar online, cara penulisan berita hingga pengambilan foto. Dalam membekali pengurus KIM melakukan promosi poten-
si desanya masing-masing melalui KIM. Seperti yang telah dilakukan KIM-KIM yang duluan terbentuk. Beberapa di antara KIM yang cukup sukses menjadikan KIM sebagai jembatan informasi pemerintah dengan desa, sekaligus ajang promosi potensi desa, seperti KIM Rampak Nulang (dulunya Kampung Media), salah satu KIM di Sumbawa yang menonjol dan relatif berhasil memainkan perannya. Dengan kreatifitasnya, cukup banyak produk potensi desa yang dikembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Semamung yang bisa dipromosikan dan mendapat respons positif masyarakat. BUMDesa menjadi kebanjiran pesanan produk seperti madu, kayu manis, kemiri dan lainnya dari dalam dan luar daerah. Bahkan ada beberapa negara di Timur Tengah yang turut memesan khususnya madu Semamung. Materi pasar online sangat penting diberikan ke pengurus KIM. Sebab kini banyak sarana jual beli online, seperti website, blogger, facebook, instagram dan akun jual beli online. Namun, belum masuk pasar online, KIM harus cukup dengan startegi agar tepat sasaran. Di antaranya, membentuk tim peliputan produk unggulan desa, mendata produk apa saja yang sekiranya sudah siap diorbitkan. Kemudian menggunakan foto visual terbaik, jangan asal. Dan wawancara langsung kepada produsen men-
genai produk, mulai dari harga kegunaan rasa dan lainnya. Sebab membangun usaha bukanlah langkah yang bisa dilakukan dalam sekejap. Tetapi tentang memilki ide hebat dan mewujudkannya dengan integritas dan konsistensi. Dinas Kominfotik, tambah Suparman, juga akan terus melakukan pembinaan dan penguatan terhadap KIM baik yang lama ataupun yang baru terbentuk. Upaya mempercepat perluasan akses informasi dan membantu menggerakkan ekonomi di tingkat desa. Selain akan terus membangun komunikasi dengan Kementrian Kominfo RI, agar dapat dibantu dari sisi program untuk pemberdayaan KIM maupun dari sisi prasarana KIM. Sejauh ini terdata 35 KIM yang sudah terbentuk sebelumnya di Sumbawa termasuk Kampung Media. Di antaranya, Yakni, KIM Rungan Desa desa Mama, Rampak Nulang desa Semamung, Demung Mapin desa Mapin, Suara Pengabdi desa Tarusa, Notang No Putis Batu Nisung desa Karang
Sosialisasi pembentukan KIM di kecamatan Tarano
Suparman
(Suara NTB/ist)
MASUK JURANG - Kondisi kendaraan milik Koramil Tanjung, KLU, masuk jurang di kawasan Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batulayar, Lobar, Selasa (2/7). perkara (TKP) kendaraan melaju lurus dan tak berbelok. Padahal jalur jalan tersebut menikung. Sehingga akhirnya kendaraan tersebut masuk
kedalam Jurang yang mencapai sekitar 10 meter. Warga yang melihat langsung memberikan bantuan dengan coba menyelamatkan pengemudi.
Kapolsek Senggigi, AKP Arjuna Wijaya yang dikomfirmasi terkait laka tunggal itu membenarkannya. Evakuasi terhadap korban dan kendaraanyapun sudah dilakukan. “Korban dan kendaraan sudah dievakuasi,” kata Arjuna. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu Lalu Panca Warsa yang dikomfirmasi mengaku pihaknya sudah
Pemuda Bersatu desa Brang Rea, KIM Ngaram desa Lape, KIM Labu Kuris desa Labuan Kuris, Bulan Suar desa Moyo, Bina Mandiri desa Lopok Beru, KIM desa Lopok desa Lopok dan Gerbang Informasi Desa desa Jorok. Namun dari 35 KIM tersebut masih ada beberapa yang belum terlalu aktif dalam penyampaian informasi. Salah satu kendalanya, keterbataan sarana IT yang dimiliki desa. Ditambah lagi, sebagian besar masyarakatnya belum mengetahui manfaat dari KIM. Makanya, Diskominfotik telah mencoba mengangkat profil beberapa KIM yang sukses. Seperti KIM Rampak Nulang desa Semamung dan KIM Uma Beringin yang cukup aktif dalam penyampaian informasi melalui website desa. (arn/*)
Sosialisasi pembentukan KIM di Alas
Sosialisasi pebentukan KIM di kecamatan Empang Maret lalu
Kendaraan Patroli Koramil Tanjung Jatuh ke Jurang Giri Menang (Suara NTB) Kendaraan Patroli milik Koramil Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan tersebut terjatuh ke dalam jurang di kawasan Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar), Selasa (2/ 7). Dari informasi yang diperoleh, kejadian itu terjadi sekitar pukul 07.30 Wita. Kendaraan dikemudikan salah seorang anggota Koramil Tanjung. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun korban mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Sejumlah saksi menerangkan, kendaraan itu melintas dari arah utara (Pemenang) menuju ke arah Pusak Lestari dengan kecepatan yang relatif sedang. Namun saat di tempat kejadian
Dima, Beringin Jaya desa Uma Beringin, Varoso desa Moyo Mekar, Harapan Bersama desa Kukin, Tiu Dalam desa Lunyuk Ode, Bukit Harapan desa Dete, Ai Panas desa Maronge, Damai Besatu desa Sukadamai, Riam Remo desa Bunga Eja, Mandiri desa Labuan Bontong, Bunga Robusta desa Batu Dulang, Saling Sarungan desa Leseng, Melati Mekar desa Tatebal, Baru Tahan desa Baru Tahan, Saling Basan desa Lebangkar, Cahaya Putih desa Pukat, An Nur Kelurahan Samapuin. Kemudian KM Desa Ngeru desa Ngeru, KIM Juran Alas desa Juran Alas, KM Hijrah desa Hijrah, KIM Sepukur desa Sepukur, KIM Dara Maning desa Rhee Loka, KM Sukamajuu desa Sukamaju, KIM Sepakat desa Sepakat, KIM
melakukan penanganan awal atas laka tunggal itu. Termasuk membawa korban yang mengalami luka ke rumah sakit TNI untuk mendapatkan penanganan medis. Menurutnya penyebab laka itu diduga dikarena mesin kendaraan yang tiba-tiba mati. Akibatnya pengemudi tidak bisa me-rem kendaraan yang melaju turun. “Datang kendaraan carry dari arah berlawanan, langsung banting setir, nabrak musala, jatulah ke jurang yang dalamnya 10 meter,” jelasnya. Syukurnya laka tunggal itu tidak menimbulkan korban jiwa. Kendaraanyapun sudah dievakuasi dengan mengunakan kendaraan derek. (her)