SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Tangani Krisis Air Bersih KEPALA Bidang (Kabid) Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim), Lalu Rusnan mengakui persoalan kekeringan yang melanda masyarakat Desa Bilokpetung Kecamatan Sembalun. Ia menerangkan, krisis air bersih bagi warga Bilokpetung itu semata, karena persoalan pipa yang air bersih yang selalu mengalami gangguan. Menjawab Suara NTB, Lalu Rusnan mengatakan penanganan masalah krisis (Suara NTB/dok) air bersih di Bilokpetung Lalu Rusnan coba akan diatasi dengan membangunkan jaringan perpipaan. Masalah pipa yang sejauh ini begitu dipasang akan diperbaiki kembali. Sumber air Bilokpetung ada di atas pegunungan. Lokasi mata air memang sangat jauh hingga berkilo-kilometer jaraknya. Meski demikian, siap akan dilakukan upaya oleh pemerintah untuk menghadirkan air ke tengah warga. Sesuai misi besar Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy tentang air mengalir sepanjang hari. Langkah nyata mengalirkan air ini sudah beberapa kali dilakukan. Tidak saja di Bilokpetung, wilayah Lotim bagian selatan juga diketahui sebagai tempat yang langganan krisis air. Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah antara lain membangunkan sumur bor. Sumur bor di beberapa tempat sudah dipasang dan berfungsi. Dalam perjalanannya, ada juga yang tidak berfungsi maksimal. Terhadap kendala ini, BPBD berharap peranan sinergis dari pemerintah desa setempat untuk turut menjaga operasionalnya. Daerah-daerah yang masih membutuhkan air bersih oleh BPBD sejauh ini tetap ditangani dengan mendistribusikan air bersih ke warga langsung dengan diantarkan menggunakan mobil-mobil tangki. “Intinya penanganan krisis air bersih di Lotim ini kita lakukan dengan cara bervariasi sesuai dengan kondisi masyarakat. (rus)
Tinggi, Minat Warga Ajukan Kredit di Perbankan Selong (Suara NTB)Minat warga Lombok Timur (Lotim) untuk mengajukan kredit di perbankan dinilai sangat tinggi. Tergambar di Bank BRI Cabang Selong, dalam sehari jumlah kredit yang disalurkan sempat tembus Rp 6 miliar per hari. Bahkan, kalau dirata-ratakan, BRI menyalurkan Rp 3-4 miliar per hari untuk masyarakat yang mengajukan kredit. Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) BRI Cabang Selong, Irfan Syamsuri kepada Suara NTB di Aikmel, Kamis (2/5), mengaku, (Suara NTB/rus) nominal jumlah kredit yang Irfan Syamsuri sudah disalurkan Bank BRI Cabang Selong selama kurun waktu 2019 ini sudah tembus Rp773 miliar. Angka ini terbilang cukup besar dan mendudukkan BRI Cabang Selong berada pada peringkat tertinggi menyalurkan jumlah kredit di wilayah Bali Nusra. “Kita tertinggi se Kanwil,” klaimnya Tingginya jumlah kredit yang dikeluarkan BRI Cabang Selong membuat pihak manajemen terpaksa meminjam uang untuk menombok dari cabang lain. Meski minjam, namun dipastikan bukan berarti BRI tidak sehat. Kata Irfan, dari rationya bank dengan motto melayani dengan setulus hati di Kabupaten Lotim ini terbilang masih sehat. Menurut Irfan, warga Lotim ini sangat luar biasa dalam mengajukan kredit dan pengembalian kredit, para nasabah dinilai cukup taat. Apalagi jumlah kredit macet di BRI Cabang Selong dinilai masih cukup rendah. Melihat animo masyarakat yang cukup tinggi dalam mengajukan kredit, Irfan meyakini hal ini berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Irfan, setelah dibandingkan dengan geliat pertumbuhan ekonomi di beberapa tempat yang pernah didatangi untuk bertugas memperlihatkan Lotim jauh lebih dinamis. Begitu juga untuk penyaluran kredit mikro, baik KUR dan Kupedes juga sudah berjalan cukup baik. Itu artinya, kata dia, pertumbuhan ekonomi dianggap cukup bagus. Di mana, semua sektor bergerak, mulai dari pedagang asongan hingga pengusaha besar. Bahkan, pertanian juga berjalan dengan baik. ‘’Masyarakat Lotim usai panen langsung berdatangan ke bank membayar kredit. Lotim sangat luar biasa,” pujinya. (rus)
BPBD Kembali Rekrut Tenaga Fasilitator Selong (Suara NTB) BadanPenanggulanganBencanaDaerah(BPBD)KabupatenLombok Timur (Lotim) kembali melakukan perekrutan untuk tenaga fasilitator. Di Kabupaten Lotim, jumlah fasilitator yang dibutuhkan sebanyak 150 orang dengan memprioritaskan Sarjana Teknik Sipil. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, Kamis, (2/5), perekrutan tenaga fasilitator ini dikhususkan untuk rusak berat sebanyak 150 orang. Fasilitator yang direkrut khusus Teknik Sipil sebagai pengganti PNS dari PUPR yang ditarik oleh pemerintah pusat 12 April 2019 lalu. Rencananya perekrutan sampai tanggal 10 Mei 2019. Pelamar yang lulus persyaratan administrasi hingga tes nantinya akan dilakukan pelatihan, terutama mengenai administrasi. Pembangunan RTG bagi rumah yang rusak berat ini, kata Purnama Hadi harus beriringan dengan laporan pertanggungjawabannya (LPJ) secara tertulis. Sehingga prioritas fasilitator yang direkrut yakni Sarjana Teknik Sipil dan bisa mengaplikasikan komputer dan memiliki kendaraan sendiri supaya pendampingan yang dilakukab berupa RAB dan DED dalam pembangunan RTG ini berjalan dengan baik. Disebutkannya, untuk saat ini baru terdapat 125 fasilitator, itupun baru untuk sosial dan ekonomi. Sementara untuk Teknik Sipil baru 10 orang. Pokmas yang direkrut ini nantinya akan disebar ke wilayah-wilayah sudah sudah memiliki uang, seperti wilayah Kecamatan Sambelia, Sembalun, Masbagik, Sikur, dan beberapa wilayah lainnya. Adanya rekrtumen fasilitator ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan RTG dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. (yon)
(Suara NTB/yon)
LAMARAN - Sejumlah pelamar yang menyerahkan berkas lamaran sebagai tenaga fasiliator ke kantor BPBD Lotim, Kamis (2/5).
Halaman 4
Hanya Tiga RTG yang Boleh Dibangun di Lotim Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy,.MM., mengeluarkan surat edaran untuk pemilihan rumah tahan gempa (RTG) bagi masyarakat korban gempa di Lotim. Terdapat tiga jenis RTG yang boleh dibangun, di antaranya Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Baja (Risba) dan RTG jenis konvensional. Sementara untuk Rika dan lainnya ditunda oleh pemerintah daerah. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/5). Dijelaskannya, per tanggal 12 April 2019 lalu. Pembangunan RTG diserahkan dari pemerintah pusat ke provinsi. Setelah itu, pemerintah provinsi meminta kepada pokmas supaya dana yang sudah ditransfer ke anggota kelompok untuk segera didebet ke rekening pokmas. Tidak hanya itu, BPBD
memberikan batas waktu pada pokmas harus melakukan kontrak dengan aplikator dan suplayer sebelum tanggal 30 April. Dari 10.170 rumah rusak berat, yang sudah masuk uangnya sebanyak 7.437 rumah. Untuk yang sudah berproses hampir 5.000 dan yang sudah tuntas pembangunannya hampir 1.872 unit dari berbagai macam jenis RTG yang ada. “Insya Allah ini terus kita pacu supaya uang yang sudah ada di pokmas harus segera menjalin kontrak dengan ap-
likator,” jelasnya. Kendala yang masih dihadapi saat ini berupa banyaknya pilihan masyarakat, terutama dalam memilih jenis RTG. Atas dasar itu, bupati mengeluarkan edaran berupa ada 3 jenis RTG yang boleh dikerjakan secara berkelompok, terutama jenis Rumah Instan Kayu (Rika) ditunda, karena membutuhkan kayu yang cukup banyak. Apabila dalam pembangunan RTG ini mengalami kekurangan, maka dikhawatirkan terjadinya illegal
logging untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan Risha. “Untuk yang sudah bangun RTG Rika dipersilahkan untuk dilanjutkan. Sementara untuk yang membangun baru terutama yang berkelompok, untuk sementara dilarang untuk memilihnya,” jelasnya. Diingatkan pula kepada masyarakat korban gempa untuk tidak terlalu lama memilih jenis RTG. Pasalnya RTG yang ditawarkan tersebut memiliki kekuatan yang sama dan tahan gempa. Masyarakat juga diharapkan supaya tidak percaya kepada iming-iming yang mengakibatkan terjadinya penghambatan pembangunan RTG dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini. (yon)
Purnama Hadi (Suara NTB/yon)
Galian C di Tengah Kampung, Tower SUTT Terancam Erosi Tanjung (Suara NTB) Warga Dusun Luk Barat, Desa Samil Bangkol, Kecamatan Gangga dibuat resah oleh aktivitas tambang galian C. Pasalnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB telanjur memberi izin kepada pihak swasta untuk mengeksploitasi galian C yang notabene berada tengah perkampungan Lokok Meang dan Dusun Luk Barat. Penelusuran koran ini, Senin (2/5), lokasi galian C Dusun Luk Barat, berada di tengah perkampungan. Lokasi itu juga berdekatan dengan daerah aliran Sungai Dusun Luk. Aktivitas galian C dusun setempat tidak hanya menyebabkan debu, tetapi juga ancaman erosi bagi warga Kampung Lokok Meang dan warga Dusun Luk Barat. Kepala Dusun Luk Barat, Isa Suroso, bersama sejumlah warga di kediamannya berharap pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten menutup lokasi galian C. Pasalnya, warga setempat sudah sangat resah dengan aktivitas penambangan tersebut. Sejatinya, warga sudah menolak sejak eksplorasi dilakukan pemegang izin yang diketahui milik Raden Satriadi alias Beldur. Sebab warga sudah menduga, eksplorasi mengganggu ekosistem lingkungan setempat. Salah satunya, ancaman erosi lahan perkampungan di sekitar lokasi galian. “Saat pemberian izin oleh dinas, pihak pemerintah tidak
(Suara NTB/ari)
DIKELUHKAN - Lokasi galian C di Dusun Luk Barat, Desa Samil Bangkol, Kecamatan Gangga yang dikeluhkan warga. Apalagi, tower SUTT yang ada di lokasi terancam tumbang akibat aktivitas galian C. berkoordinasi dengan warga di sini. Akibatnya perkampungan Luk Barat ini terancam karena lokasi penggalian juga berada di pinggir kali,” ujar Isa. Kadus Luk Barat menyebut, lokasi Galian C dibeli dari warga Luk Timur bernama Sumardi. Areal yang ditambang sekitar 1 hektar. Sudah setahun terakhir ini, lokasi digali oleh pemilik izin.
Dipecat, ASN Mantan Napi Tidak Terima Gaji Lagi Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana kasus korupsi di lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), dipastikan tidak menerima gaji sejak 2 Mei 2019. Mereka sudah dipecat dengan tidak hormat berdasarkan instruksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ke delapan orang tersebut antara lain, Andi Arif (Dishub atas kasus di Sumbawa), Abdul Kadir (Dishub atas kasus di Dikpora), L. Kusnandar (Dispar - kasus retribusi tiket masuk kawasan wisata), Edi Kurniawan (Staf Dinas LH), Wahidin (mantan Sekdes Pemenang Barat atas kasus Prima), Raden Mayanto (kasus OTT tiket wisata Senaru), Astari Tapun (fungsional - kasus IT Dikpora), dan Priat (Dinas Pertanian - atas kasus di Bali). Menunggu nasib satu orang lagi adalah, pensiunan ASN, Simparudin. Yang bersangkutan pernah mewakili Pemda Lombok Utara sebagai bagian dari Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara pada kurun waktu 2017-2018. Kasus Simparudin sendiri relatif “lebih baru” jika dibandingkan kasus yang menimpa Abdul Kadir semasih di Dikpora KLU. “Itulah yang kita diperintah pak Bupati ke Jakarta,tentang kasus Pak Simpar. Ini masih debatable lah yah, karena Perdatanya ‘kan dimenangkan. Dan apa yang diklaim sebagai kerugian negara dikuasai oleh daerah,” ungkap Kepala Badan Kepagawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., dikonfirmasi via telepon, Kamis (2/5). Sebagaimana diketahui publik, Najib menerangkan objek perkara TPA Jugil yang pernah menjerat Simparudin sudah diserahkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram kepada Pemda Lombok Utara. Atas Perdata TPA Jugil yang dimenangkan itulah, Pemda KLU ingin mencari titik terang atas persoalan tersebut. Pemda KLU dalam hal ini, tidak ingin dianggap berat se-
belah atau diopinikan negatif oleh publik. Begitu pula sebaliknya, Pemda tidak ingin mengambil keputusan, (misalnya) dengan memerintah BPKAD atau Bendahara Umum Daerah untuk menghentikan transfer tunjangan pensiun kepada yang bersangkutan. “Perintah Pak Bupati, ini dikonsultasikan. Tetapi kalau memang ujung-ujungnya harus (dipecat, red) ya, kita ikuti, kita patuhi. Tapi kalau masih ada celah untuk diselamatkan, sesungguhnya semua ingin kita selamatkan,” paparnya. Pada posisi pengambilan sikap inilah, Najib menyebut daerah akan meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara. Saat dihubungi kemarin pun, Najib mengaku sedang berada di BKN - Jakarta. Ia menemani Sekretaris Daerah, Drs. Suardi, MH., konsultasi terkait status mantan ASN yang sudah pensiun tersebut. Najib menegaskan, sejak tanggal 2 Mei kemarin para mantan ASN sudah menerima SK pemecatan dengan tidak hormat karena terlibat kasus korupsi. Hal itu berdasarkan putusan incracht Pengadilan. Secara otomatis pula, aliran gaji kepada yang bersangkutan diblokir. BKD bahkan sudah berkoordinasi dengan Bendahara Umum Dinas agar tidak membayarkan gaji para mantan ASN. “Jelas (per tanggal 2 Mei tidak terima gaji), termasuk arsip SK pemecatan kita bawa ke BKN sebagai laporan,” pungkasnya. Terpisah, salah satu Bendahara Dinas yang dikonfirmasi membenarkan adanya surat BKD PSDM KLU untuk memblokir aliran gaji ASN mantan napi. Mereka tidak akan menerima transfer gaji dan tunjangan apapun dari dinas terkait. “Iya, saya sudah terima instruksi lisan dari BKD untuk tidak membayarkan gaji kepada Astari Tapun mulai awal Mei. Untungnya tidak ada pembayaran, kalau tidak repot kita menagih kembali,” ujar Bendahara Dikpora, Usnadi. (ari)
“Kabar yang kami terima, sekarang penggalian dialihkan kepada H. Sabah,” ujar warga sembari mempertanyakan pemindahtanganan izin. Tidak hanya kenyamanan warga, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PLN juga terancam tumbang. Pasalnya, titik tower hanya berjarak sekitar 5 meter dari batas penggalian.
“Padahal lokasi galian ini sudah diberikan kompensasi oleh PLN kepada pemilik lahan sebelum dijual. Kami khawatir, kalau SUTT ini tumbang, maka kawat SUTT akan menimpa warga di sini,” kata Ketua Kader Lingkungan Dusun Luk, Hasupan. Pihaknya pun menuntut agar pemerintah daerah menutup lokasi tersebut. “Apalagi aktivitas
tambang tetap berlangsung pada malam hari. Kami terkejut karena tiba-tiba ada getaran dari galian C. Kami kira ada gempa,” imbuh Hasupan mengklaim masih trauma gempa. Terpisah, Kepala Desa Samik Bangkol, Jamaludin, S.Sos., didampingi Sekdes Samba, Hadianto, mengakui pihak desa hanya terlibat mengeluarkan surat keterangan yang membenarkan bahwa pemegang izin galian C adalah pemilik sah dari lahan tersebut. Pihaknya tidak terlibat dalam kegiatan survei ataupun memberikan rekomendasi lahan tersebut dijadikan galian C. Hadianto menguatkan bahwa pihaknya tidak menyangkal kekhawatiran warga. Oleh karenanya, mereka berharap Pemprov segera menutup lokasi tersebut. Sementara, dihubungi via telepon, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Dinas LH PKPK KLU, Sony Sonjaya, S.Hut. M.Si., mengakui sebagai konsekuensi dari aktivitas tambang, maka pihaknya akan turun ke lapangan. Lokasi Galian C di tengah kampung harus ditinjau kembali agar tidak menimbulkan ekses di di masyarakat. “Sebagai konsekuensi kami akan panggil pemilik izin, dan Dinas juga akan turun ke lapangan menyerap keluhan masyarakat, serta melihat Izin Usaha Eksplorasi, Izin Usaha Produksi yang dipegang. Yang jelas informasi ini harus kita tindaklanjuti,” tegasnya singkat. (ari)
Hanura Laporkan Dugaan Kecurangan di TPS Tanjung (Suara NTB) DPC Hanura mencurigai ada skenario merusak suara calon anggota legislatif (caleg) yang dilakukan oleh oknum petugas KPPS di TPS 01 Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung saat proses penghitungan suara di Pemilu serentak 17 April lalu. Dampak dari hal itu, DPC Hanura bersama 20an orang massa, mendatangi kantor Bawaslu KLU dan melaporkan KPPS tersebut. Massa sudah mendatangi Kantor Bawaslu KLU di Dusun Prawira, Desa Sokong, Tanjung, Kamis (2/5). Massa tampak mendampingi Ketua DPC Hanura KLU, sekaligus pelapor, Lalu Mamad Mujahid. Mereka diterima Bawaslu sekitar Kamis pagi. Usai melapor, Mamad Mujahid kepada wartawan mengungkapkan, laporan ini dimasukkan ke Bawaslu dan ditembuskan ke Polres Lombok Utara dan KPU Lombok Utara. Pihaknya menyadari, batas akhir pengaduan berakhir pada H+7. Namun demikian, setipa kecurangan tidak lantas dibiarkan berlalu begitu saja. “Kalaupun mereka mengatakan apa nantinya, kita inginkan ada transparansi dan keadilan,” katanya.
Mamad menjelaskan, bagi DPC Hanura, garis batas perjuangan adalah sampai pleno tingkat kabupaten. Sebelum itu dilakukan, pihak manapun dianggap bisa mengadukan kecurangan oknum yang merugikan pihak lain. Sejauh ini, pihaknya juga belum berpikir untuk membawa persoalan tersebut ke pihak lain. Ketiga lembaga yang sejauh ini disurati, diharapkan menindaklanjuti apa yang menjadi laporan resmi partai. “Memang indikasinya kecurigaan kita, yang melakukan kecurangan itu adalah bisa saja Ketua KPPS-nya ataukah dari pengiriman surat suara itu yang rusak, sehingga kita ingin membuktikan secara bersama, makanya kita ambil langkah ini. Kita ingin lihat lagi surat suara yang dianggap batal itu,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., menanggapi laporan Hanura ditampung. Walaupun diakuinya, batas waktu pengaduan sesuai regulasi sudah berakhir H+7 lalu. “Temanteman di Bawaslu akan membuat kajian terlebih dahulu, seperti apa. Dan hasil kajian
itu nanti baru disampaikan ke pelapor,” ujarnya. Adi menyebut, sejatinya surat yang dilayangkan oleh Hanura sudah dibalas dengan surat. Namun karena terganjal oleh hari libur, maka surat tanggapan belum diterima DPC Hanura. Pengaduan pada hari kemarin, tidak dianggap sebelah mata oleh Bawaslu. Terbukti, Bawaslu mencatat sejumlah pelapor yang dibuktikan dengan identitas kependudukan, serta saksi-saksi di TPS 01 Tegal Maja dimintai keterangan. Hanya saja, Bawaslu belum bisa mengambil kesimpulan. Sebelum pengaduan dilayangkan Hanura, Bawaslu sendiri sudah menghimpun keterangan dari Panwascam terhadap persoalan di TPS yang dilaporkan. Dari laporan yang diperoleh, situasi di TPS 02 Tegal Maja tidak terjadi apa-apa. “Di sana berjalan normal, tidak ada protes. Hasil penghitungan juga sudah ditandatangani oleh semua saksi. Tetapi memang, siapapun yang mau melaporkan, kita akan terima, nanti kajiannya kami akan sampaikan kembali,” pungkasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
LAPOR - Massa Hanura saat melaporkan dugaan kecurangan di salah satu TPS di KLU pada Bawaslu, Kamis (2/5).