HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 3 MEI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 48 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gubernur Puji Langkah Cepat AirAsia
(Suara NTB/kir)
FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah bersama Sekda NTB, H.Rosiady H.Sayuti, CEO Airasia Indonesia, Dendy Kurniawan, Staf Khusus Bidang Konektivitas Udara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Judi Rifajantoro dan crew AirAsia foto bersama dengan latar pesawat Airbus A320 yang tengah diparkir di apron LIA, Kamis (2/5) kemarin.
Praya (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zukliefliemansyah, memuji langkah cepat dan berani yang dilakukan maskapai AirAsia, dengan menetapkan Lombok International Airport (LIA) sebagai bandara hub kelimanya di Indonesia. Hal itu menunjukkan kalau potensi yang dimiliki Lombok belum habis. Kendati sempat ditimpa musibah gempa bumi pada tahun 2018 lalu. ‘’Tentu ini (penetapan LIA sebagai bandara hub AirAsia) kita sambut gembira. Dan, ini nyatanya jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan,’’ ujar gubernur di LIA, Kamis (2/5) kemarin usai penandatanganan kerjasama antara AirAsia dengan Kementerian Pariwisata. Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dari Australia khususnya ke NTB. Menurutnya, dijadikannya LIA sebagai bandara hub oleh maskapai AirAsia menunjukkan kalau investor, para pelaku usaha maupun pegiatan bisnis masih percaya dengan potensi yang dimiliki Lombok khususnya. Tidak kalah penting hal itu bisa mendorong perkembangan pariwisata di daerah ini bisa semakin baik ke depan. Bersambung ke hal 15
Terkait Penggunaan Dana Bantuan Gempa
KPK Turunkan Tim ke NTB
Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana. Terkait laporan itu, KPK sudah menerjunkan tim Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke NTB. ‘’Tim Dumas kita juga sudah mulai turun,’’ kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dikonfirmasi usai
penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Penggunaan Alat Rekam pada Transaksi Usaha untuk Pajak
TO K O H Motivasi Kaum Disabilitas WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah memotivasi para perempuan dan kaum disabilitas untuk terus berkarya dan bergerak dalam memajukan pembangunan di NTB. ‘’Yang memberikan efek besar pada pembangunan kita adalah perempuan. Tidak hanya infrastruktur, berbicara mengenai pendidikan, kesehatan, apapun itu, ujung tombaknya adalah perempuan,’’ ujar saat membuka Lokakarya Penutupan Hibah Kemitraan Indonesia Australia Untuk Infrastruktur (KIAT) dalam Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Bidang Kesetaraan Gender dan Induksi Sosial, di Mataram, Kamis (2/5). Bersambung ke hal 15 Hj.Sitti Rohmi Djalilah
Daerah secara online se -NTB di Mataram, Kamis (2/5). Basaria mengatakan, KPK menerima banyak laporan masyarakat soal penggunaan dana bantuan bencana. Salah satunya bantuan stimulan untuk korban gempa NTB. Soal dana bantuan bencana gempa di NTB sudah ada yang ditangani Kejaksaan, yakni kasus pemotongan dana bantuan rehabilitasi masjid. Ditambahkan, korupsi dana bantuan bencana tersebut tindak pidana yang dapat dituntut hukuman mati. Selain tindak pidana korupsi yang dilakukan berulang-ulang dan kasus yang terkait dengan keadaan negara dalam kondisi darurat. ‘’Sebenarnya, orang yang melakukan korupsi dalam bencana, bisa diterapkan itu. Jadi laporan sekarang itu memang cukup banyak di daerah-daerah,’’ ungkapnya. Basaria mengatakan, KPK memberikan atensi terhadap penggunaan dana bantuan bencana ke daerah-daerah terdam-
(Suara NTB/nas)
Basaria Panjaitan pak seperti NTB. Sehingga, Tim Dumas KPK sudah mulai turun melakukan pendalaman informasi masyarakat. ‘’Tapi mudah-mudahan harapan kita, itu tidak harus ditangani oleh KPK. Cukup ditangani oleh penegak hukum setempat,’’ harapnya. Diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mentransfer dana bantuan untuk korban gempa NTB sebesar Rp5,1 triliun. Dari dana sebesar itu, baru Rp2,9
(Suara NTB/ris)
KUNJUNGAN KPK - Redpel Harian Suara NTB Raka Akryani bersama tim redaksi foto bersama Koordinator Wilayah V KPK RI Dzakiyul Fikri dan tim Satgas Bidang Pencegahan KPK.
KPK Bidik Oknum Pejabat dan Aparat Mafia Pajak Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawasi indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara lainnya. Tujuannya, memperbaiki sistem dan memaksimalkan pendapatan. Jika ditemukan di dalamnya ada oknum pejabat atau penegak hukum terlibat mafia pajak, maka akan ditindak. Salah satu yang jadi perhatian KPK adalah salah satu kasus pajak yang menjerat salah satu hotel di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Tim KPK mendapat kabar, tunggakan pajak hotel tersebut masih mencapai Rp 6 miliar. ‘’Nanti kita cek, sejauhmana penanganannya. Apakah sudah pernah ada upaya pemaksaan. Kok sampai Rp 6 miliar,’’ ujar Koordinator Wilayah V KPK RI Dzakiyul Fikri saat berkunjung ke Redaksi Suara NTB, Kamis (2/5) kemarin. Bersambung ke hal 15
Peringatan Hardiknas dan Hari Otda 2019
Berikan Penghargaan ke Camat dan Naiknya Peringkat LPPD Sumbawa
(Suara NTB/humasntb)
KO M E N TTAA R
Tunggu Permintaan Audit BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap menerima permintaan audit investigasi kasus lahan Lombok City Center (LCC). Audit bisa dilakukan jika ada permintaan dari Kejati NTB yang sedang melakukan penyelidikan. ‘’Pada dasarnya kita siap menerima, jika ada permintaan dari Kejaksaan,’’ kata Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo kemarin. Sesuai prosedur, tiap permintaan akan dilakukan kajian dengan ekspose bersama penyidik. Dari ekspose itu, akan dilihat sejauh mana kelengkapan dokumen dan syarat untuk diaudit investigasi. ‘’Jika memang memenuhi syarat, biasanya akan langsung kita terbitkan surat tugas pembentukan tim audit,’’ jawabnya. Bersambung ke hal 15 Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo
triliun yang sudah ditransfer ke rekening Pokmas. Artinya, dana sebesar Rp2,9 triliun sudah digunakan masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak berat, ringan dan sedang. Sementara, dana bantuan gempa sebesar Rp2 triliun masih berada di rekening masyarakat alias masih nganggur, belum digunakan. Selain itu, saat ini KPK terus mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah dengan cara yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah daerah di NTB untuk menerapkan sistem Pemantauan Penerimaan Pajak Daerah berbasis elektronik. Basaria mengatakan, KPK berharap upaya ini bisa meningkatkan pendapatan daerah sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Pasalnya, sistem ini juga bisa menutup penyelewengan pajak daerah karena datanya akan tercatat secara elektronik. Ia mengatakan, penerapan sistem ini membutuhkan pemasangan dan pemantauan alat perekam di beberapa Wajib Pungut Pajak seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN - Sekda Sumbawa, H. Rasyidi dan Bunda PAUD, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril menyerahkan penghargaan kepada camat yang berhasil membina sekolah sehat pada upacara Hardiknas dan Otda 2019.
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menggelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-XXIII tahun 2019, Kamis (2/5) kemarin. Diawali dengan memberikan penghargaan kepada sejumlah camat atas keberhasilannya membina sekolah sehat. Dalam sambutan Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Rasyidi, disampaikan sejumlah keberhasilan Sumbawa, diantaranya, Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang naik peringkat dari 46 ke 32 secara nasional (dari 514 kabupaten/kota di Indonesia). Sedangkan untuk tingkat Provinsi NTB, Sumbawa
berada pada peringkat pertama. Upacara diawali dengan pemberian penghargaan oleh Sekda kepada Camat Plampang, Camat Alas Barat, dan Camat Empang, yang telah berhasil membina sekolah sehat menjadi juara 1 tingkat kabupaten. Dan akan menjadi sekolah percontohan UKS, yang pada bulan Juni 2019 akan mengikuti penilaian tingkat nasional. Lomba diwakili oleh SDN Kerato dan TK. Sari Asih. Sekda juga memberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan kepada sekolah percontohan UKS kategori TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan diterima secara simbolis oleh juara 1 dari masing-masing kategori. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
H. M. Husni Djibril
Dapat Hadiah Undian Simpedes BRI
Ehin Novianti Kehabisan Kata, Ridwan Senyum Bahagia
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/rus)
(Suara NTB/rus)
GRAND PRIZE-Ehin Novianti, Nasabah BRI Unit Aikmel masuk ke Mobil Suzuki Baleno hadiah Grand Prize yang diterimanya dari BRI Cabang Selong
SERAHKAN HADIAH - AMBM BRI Cabang Selong, Irfan Syamsuri mendampingi Kanit BRI Pohgading menyerahkan hadiah kepada Ridwan.
KAMIS (2/5) kemarin, bertempat di Halaman Kantor BRI Unit Aikmel, BRI Cabang Selong kembali mengukir sejarah keharuan karena bahagia kepada para nasabahnya. Kemarin, digelar penyerahan hadiah grand prize berupa Mobil Baleno M/T Suzuki dan mobil PU Grand Max 1.3 3W Daihatsu hasil panen hadiah undian Simpedes BRI yang digelar beberapa waktu lalu. BRI juga menyerahkan hadiah tiga unit sepeda motor. Nasabah yang beruntung menerima Suzuki Beleno bernama Ehin Novianti nasabah Unit Aikmel yang berasal dari Sembalun dan penerima Grand Max Ridwan dari Unit Batuyang Pringgabaya. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Halaman 2
ANJLOK - Pedagang sayur di Pasar Cemara, Kota Mataram, menunjukkan cabai jualannya yang harganya anjlok, Kamis (2/5). Cabai dijual dengan harga Rp30 ribu/ kg. Anjloknya harga cabai dipicu produksi melimpah. Sementara, petani terkendala pengiriman ke luar daerah karena mahalnya biaya kargo.
DINAS Perdagangan Kota Mataram bersama Dinas Perdagangan NTB dan perhimpunan penjual menggelar pasar rakyat. Pasar rakyat dibutuhkan masyarakat di saat lonjakan harga kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadhan. Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengapresiasi hal tersebut. Pasar rakyat dinilai jadi alternatif yang tepat untuk menekan lonjakan harga. “Kegiatan semacam ini dibutuhkan masyarakat,” Cahya Samudra katanya, Kamis (2/5). Dia melihat masyarakat antusias. Sejumlah kebutuhan pokok jadi incaran seperti beras, gula, minyak goreng dan lainnya. Sekitar 22 stand dipadati warga untuk berbelanja. Memeriahkan pasar rakyat dibaluti dengan musik dangdut. “Ini salah satu cara menarik perhatian warga,” terangnya. Masyarakat mulai mengeluh dengan tingginya harga. Fenomena ini berulang setiap tahunnya. Seperti harga bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur dan lainnya mulai mahal. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan harus bertindak cepat. Sifat konsumtif yang berlebihan dikhawatirkan justru menimbulkan inflasi. Inflasi tinggi maka berdampak terhadap persoalan lainnya. Tim Pengendali Inflasi Daerah harus menekan dan memastikan stok kebutuhan pokok aman selama Ramadhan maupun menjelang lebaran. “Kalau inflasi tinggi resikonya ke beberapa sektor,” tandasnya. Mantan Lurah Pagutan Barat ini menekankan, pasar rakyat tidak saja digelar menjelang Ramadhan. Tetapi harus digelar kembali guna membantu masyarakat serta menekan laju inflasi atau lonjakan harga. (cem)
(Suara NTB/cem)
Bulan Ramadhan
Tempat Hiburan Malam Dilarang Buka
Keinginan Kelompok Tertentu
Seperti disampaikan Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, bahwa masyarakat diharapkan saling menghargai dan menghormati serta memuliakan bulan Ramadhan. Konteksnya dalam hal ini masyarakat yang tidak berpuasa menghargai masyarakat yang berpuasa. Sebaliknya, masyarakat yang berpuasa mentolerir masyarakat tidak berpuasa. “Konteksnya adalah bagaimana saling menghargai dan hormat menghormati,” kata Martawang dikonfirmasi Kamis (2/5). Martawang mengajak masyarakat sama - sama menjaga kon-
dusivitas pascapemilu. Dia mengharapkan, friksi - friksi timbul akibat perbedaan pilihan dilupakan dan kembali menjalin silaturahim. “Ujungnya adalah kemuliaan,” pesannya. Untuk rumah makan diingatkan tidak buka ketika masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa. Warung maupun rumah makan mengatur jadwal buka mereka sehingga tidak mengganggu puasa seseorang. Sedangkan, tempat hiburan malam ditegaskan tidak boleh beroperasi. Pengusaha yang melanggar aturan secara otomatis dikenakan sanksi.
“Ngpain cari hiburan malam. Hiburan saat Ramadhan itu di masjid,” ucapnya: Kasat Pol PP Bayu Pancapati sebelumnya menyampaikan, akan melihat seperti apa surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Mataram terkait pengaturan hiburan malam dan rumah makan saat puasa. Pihaknya akan bergerak berdasarkan aturan tersebut. “Tergantung dari isi surat edarannya,” kata Bayu. Untuk menjaga kondusivitas menjelang Ramadhan, Pol PP menertibkan kos - kosan dan kafe di dua kecamatan. Ditemukan kafe tak memiliki
izin dan pasangan bukan muhrim berduaan di dalam kamar beberapa hari lalu. (cem)
Lalu Martawang (Suara NTB/dok)
Pemkot Targetkan 750 Ribu Kunjungan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Pariwisata di Kota Mataram mulai pulih setelah bencana gempa bumi Juli 2018 lalu. Okupansi hotel juga mulai meningkat. Kunjungan wisatawan ditargetkan tembus angka 750 ribu tahun 2019 ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastika Negara mengungkapkan, saat bencana gempa bumi pariwisata di NTB terutama di Mataram tak bergairah. Pengusaha hotel dan bisnis akomodasi lainnya terdampak. Kondisi ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Pihaknya berpikir cepat memulihkan rendahnya kunjungan wisatawan ke Mataram. “Kewajiban saya memulihkan. Salah satu yang dilakukan dengan
menggelar grade sale, promosi ke Semarang dan Bali,” kata Swastika dikonfirmasi, Kamis (2/5). Promosi ke luar daerah dimanfaatkan bertemu dengan 40 pengusaha agen travel. Mereka siap bekerjasama dan menindaklanjuti dengan mengarahkan wisatawan mereka untuk datang ke Mataram. Promosi paling kuat dengan menunjukkan pagelaran seni pertunjukan di sentra - sentra kerajinan di Mataram. Swastika menargetkan, akhir Desember mendatang tingkat kunjungan wisatawan tembus 750 ribu. “Target itu untuk wisatawan lokal dan mancanegara,” terangnya. Meyakinkan wisatawan untuk datang kembali ke Lombok khususnya Mataram tidak mudah. Perlu kerja keras antara pemerintah dan pelaku pariwisata. Swastika menambahkan,
bukan saja promosi. Penataan destinasi wisata juga penting. Destinasi wisata seksi menjadi nilai jual sehingga dapat menarik perhatian pengunjung. Swastika mengakui, selama ini wisatawan kebingungan mencari atraksi budaya seperti peresean, gendang beleq dan lain sebagainya. Dispar berkeinginan memberikan suguhan atraksi budaya ke wisatawan terutama di titik - titik destinasi, tetapi terbentur anggaran. “Saya ada rencana untuk itu. Tapi terbentur oleh kesiapan anggaran,” akunya. Oleh karena itu, pelaku pariwisata diharapkan mengambil peran. Dengan tingkat okupansi hotel 30 - 40 persen di bulan April lalu menunjukkan pariwisata di Mataram mulai bergairah. (cem)
Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg Bima Tertukar di Mataram
(Suara NTB/cem)
”
‘’Masyarakat yang tidak berpuasa menghargai masyarakat yang berpuasa. Sebaliknya, masyarakat yang berpuasa mentolerir masyarakat tidak berpuasa.
Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu kurang profesional. Masalahnya, ada daftar rekapitulasi perolehan suara caleg (form DA) kabupaten Bima tertukar dan dihitung di kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Tudingan disampaikan Ketua Bawaslu, Hasan Basri melihat adanya temuan form DA Hasan Basri
atau rekap suara dari form C1 di Kecamatan Selaparang adalah nama calon legislatif dari Kabupaten Bima. Penyelenggara pemilu justru memaksa pengawas kecamatan menyetujui melakukan penghitungan menggunakan proyektor. “Ini bobrok sekali. Form DA Caleg Bima kok bisa sampai di Selaparang,” tegas Hasan ditemui usai pembukaan pleno Kamis (2/ 5). Menurut dia, hal ini menjadi persoalan. Bawaslu meminta form DA harus dihadirkan saat pleno yang berlangsung mulai 2 - 6 Mei. Dia menilai KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara tidak profesional. “Bisa dibayangkan mau dicetak di mana form itu. Panwascam kami sudah bekerja pagi, siang
dan malam,” ungkapnya. Kesalahan form DA justru dikhawatirkan menimbulkan masalah. Secara aturan jelas melanggar administrasi dan tidak bisa diplenokan. Pleno rekapitulasi suara disampaikan Hasan, Bawaslu mengawal suara pemilih. Pihaknya tidak ingin terjebak waktu sesuai dijadwalkan oleh penyelenggara. Dia tidak mempermasalahkan pleno rekapitulasi tidak selesai, yang penting hak pilih warga terjamin. Proses rekapitulasi nantinya tak menutup kemungkinan diminta KPU membuka kembali kotak suara. Pihaknya juga akan mempertanyakan kronologi dari perolehan suara calon legislatif. “Misalnya ada yang da-
pat 1.000. Kita akan tanya dari mana dapat suara itu,” tandasnya. Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin membenarkan temuan form DA tertukar. Kasus ini murni kesalahan saat proses pengepakan. Tetapi petugas di kecamatan telah mengganti. “Pukul 22.00 Wita kemarin malam sudah datang dan langsung diganti,” jawab Husni. Rekapitulasi tingkat kota dijadwalkan berlangsung mulai 2-6 Mei. Pleno dihadiri oleh pimpinan partai politik yang memberi mandat kepada dua saksi luar dan dalam. Saksi dalam memiliki hak untuk bersuara. “Tanggal 7 kita sudah serahkan pleno tingkat provinsi,” demikian kata dia. (cem)
Puasa Ramadhan
Jam Kerja ASN Dikurangi Mataram (Suara NTB) Aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram mendapatkan keringanan bekerja selama Ramadhan. Waktu kerja mereka dipangkas selama lima jam. Pegawai tak boleh bermalas - malasan. Pengawasan dilakukan secara berjenjang. Pengaturan jam kerja selama Ramadhan berdasarkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 tentang penetapan jam kerja serta peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan bagi ASN beragama Islam. Instruksi itu ditindaklanjuti oleh Pemkot Mataram dengan mengeluarkan surat edaran nomor 451/268/ORG/2019 tentang penetapan jam kerja ASN selama bulan Ramadhan. Jam kerja ASN disampaikan Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Asisten III Setda Kota Mataram, dipangkas selama lima jam. Sebelumnya 37,50 jam per minggu menjadi 32,50 jam per minggu di bulan Ramadhan. “Ada pengurangan lima jam,” sebut Evi ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/5). Jam kerja juga diatur. Untuk hari Senin hingga Kamis, ASN masuk kerja pukul 08.00 Wita hingga 15.00 Wita. Sedangkan, hari Jumat pukul 08.00 hingga 16.00 Wita. Tidak ada perubahan atau toleransi maupun pengaturan pulang awal waktu di hari pertama puasa. ASN bekerja normal sesuai pengaturan jadwal. “Ndak ada istilah pulang lebih awal di hari pertama puasa,” bebernya. Tingkat kehadiran ASN selama Ramadhan diawasi. Pengawasan pun secara berjenjang dari di organisasi perangkat daerah. Tim penegak disiplin juga mengawasi dan menindaklanjuti rekomendasi dari pimpinan OPD, jika pegawai tak masuk sesuai ketentuan. “Pengawasan mulai dari Kasi, Kabid hingga pimpinan OPD,” jelasnya. Unit kerja seperti Puskesmas dan rumah sakit diserahkan ke pimpinan untuk mengatur jadwal jam kerja stafnya. Evi belum memastikan apakah ada pemantauan atau pengawasan pada hari pertama jam kerja atau tidak. Hal ini tergantung dari kebijakan kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah. ”Sampai saat ini belum ada informasi,” demikian kata Evi. (cem)
(Suara NTB/cem)
KETUA Pansus pemberdayaan koperasi DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menanggapi kekecewaan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, SE., terkait dua substansi pokok yakni pengelolaan 10 persen barang dan jasa dikerjakan oleh koperasi serta pembentukan BLUD dana bergulir yang dihapus Pansus. ‘’Saya menghargai semangat Pak Kadiskop. Terkait substansi Perda, semua sudah sesuai aturan perundang-undangan. Jangan dewan dipaksa memenuhi keinginan kelompok tertentu. Poin yang dinginkan itu terlalu teknis,’’ katanya menjawab Suara NTB di Mataram, kemarin. Ismul mempersilakan masalah BLUD dan pengelolaan 10 persen barang dan jasa dikerjakan oleh koperasi, itu diatur dalam Perwal. ‘’Kalau 10 persen itu saja jurus memberdayakan koperasi, datang saja ke Pak Wali, terbitkan Perwal selesai,’’ katanya. Karena, lanjut politisi PKS ini, dalam rapat pimpinan dan Kabag Hukum penghapusan dua item itu sudah disepakati. Ismul meyakinkan bahwa penghapusan dua item itu dari Perda, tidak akan mempengaruhi pembentukan BLUD dan pengelolaan 10 persen barang dan jasa oleh koperasi. ‘’Tidak ada masalah. Bahkan kalau mau 15 persen juga bisa. Masalahnya kemudian, koperasi apakah menjadi prioritas pemkot,’’ tanyanya. Perda pemberdayaan, demikian Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram ini, sebenarnya lebih pada pembinaan dan pelatihan SDM supaya, koperasi menjadi prioritas Pemkot Mataram. ‘’Dan ini inisiatif DPRD. Lucu saja ada yang kecewa keinginannya tidak terpenuhi. Koperasi tanpa disupport bahkan yang maju,’’ ucapnya. Karena, sudah banyak pengalaman, suntikan dana pemerintah banyak masuk ke koperasi. Tapi kalau tidak ada pendampingan dan pembinaan, akan sia-sia. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini yakin, kalau Perda ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, jumlah koperasi yang ada, tidak akan menyusut lagi. Karena menurut Ismul, dua item yang dianggap substansi oleh Diskop UKM itu, hanya kepentingan beberapa koperasi saja. Untuk itu, Ismul meminta Diskop UKM melaksanakan tugasnya dengan baik. ‘’Tugas dinas itu, membina dan menumbuhkan semangat berkoperasi,’’ pungkasnya. (fit) Ismul Hidayat
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan mengeluarkan imbauan ke pengusaha hiburan malam dan pemilik rumah makan. Selama Ramadhan aktivitas hiburan malam dilarang beroperasi. Sedangkan rumah makan dilarang buka pada siang hari.
(Suara NTB/fit)
(Suara NTB/cem)
Pasar Rakyat Dibutuhkan Warga
SUARA NTB
Jumat, 3 Mei 2019
Halaman 3
Peringatan Hardiknas
Pendidikan NTB Didorong Bersaing dan Upayakan Pemerataan Pendidikan Mataram (Suara NTB) – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Provinsi NTB dipusatkan di Kantor Gubernur NTB, Kamis (2/5). Kegiatan itu diawali dengan apel bersama. Dilanjutkan dengan kegiatan peluncuran atau launching Rumah Bahasa Provinsi NTB. Kemudian, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D., serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji beserta jajarannya melakukan dialog bersama ketua OSIS SMA, SMK, dan SLB se-NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh Suruji dalam pembukaan dialog dengan siswa dan kepala sekolah menyampaikan pertemuan itu sebagai silahturahmi dan agar Gubernur bisa memberikan motivasi secara langsung. “Pertemuan langsung ini akan bermakna luar biasa membangun semangat anak-anak. Mudahan dengan pertemuan ini, siswa agar terpacu untuk lebih mempersiapkan masa depan yang tentu lebih sulit dibandingkan masa yang sudah kita lalui,” ujar Suruji. Sebelum dialog, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Dja-
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meluncurkan Rumah Bahasa Provinsi NTB lilah dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D., serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji melakukan launching Rumah Bahasa Provinsi NTB. Ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Dengan diluncurkanya Rumah Bahasa tersebut, gubernur berharap akan menjadi sarana pembelajaran bagi anak-anak muda NTB yang ingin memperdalam penguasaan bahasa asing. Terutama bagi generasi muda NTB yang akan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di Luar Negeri. “Kehadiran Rumah Bahasa ini sebagai sarana belajar bahasa bagi anak-
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji.
anak muda NTB sebelum sekolah ke luar negeri,’’ ujarnya. Selain itu, hadir rumah bahasa ini akan menampung anak-anak muda NTB untuk belajar bahasa asing, bukan hanya untuk Kota Mataram saja, tapi dihajatkan untuk seluruh anak muda NTB yang ada di Kabupaten Kota di NTB. Gubernur menjelaskan, bahwa minat anak-anak muda NTB untuk belajar bahasa asing cukup besar. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka pendaftaran di Rumah Bahasa mencapai 9.000 orang dari semua kabupaten kota di NTB. Namun setelah dilakukan seleksi, yang dinyatakan lulus dan memenuhi
syarat sebanyak 600 orang. Gubernur menambahkan, untuk lokasi kegiatan belajar Rumah Bahasa akan dipusatkan di Giri Putri, tepat di depan Taman Sangkareang, Kota Mataram. Hal ini untuk memudahkan akses bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dimana saat ini masing-masing negara tujuan beasiswa, telah mengirimkan tenaga pendidiknya untuk mengajarkan anak-anak muda NTB bahasanya sebelum melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dialog dengan Ketua OSIS Dari dialog yang berlangsung, siswa banyak mengeluhkan kondisi sarana be-
lajar mereka, seperti yang disampaikan Nurjannah, Siswi SMA Negeri 2 Donggo, yang ruang belajarnya masih mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung, tahun lalu. Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, melalui penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Muhamad Suruji, mengatakan akan segera melakukan pembangunan, karena anggaran telah tersedia pada APBD tahun ini. Selain itu, siswa dan kepala sekolah juga meminta kepada pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan pemerataan guru berkualitas di tiap sekolah yang ada di Kabupaten Kota. Tak kalah pentingnya disampaikan kepala sekolah adalah perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru, terutama guru yang masih berstatus honorer. Terkait dengan hal ini, Gubernur NTB selaku pembina kepegawaian menegaskan Pemprov telah menyiapkan anggaran kesejahteraan Guru Honorer, dan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB yang berkaitan dengan kesejahteraan guru di Kabupaten Kota tersebut dipastikan akan segera ditandatangani. “Kalau sudah semuanya sudah aman, tidak ada kendala, SK-nya segera naikkan biar saya tandatangani”, pungkas Gubernur. (ron/*)
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D., serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji beserta jajarannya melakukan dialog bersama ketua OSIS SMA, SMK, dan SLB se-NTB.
Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah berdialog dengan seorang siswa SLB.
Seorang siswi saat menyampaikan pertanyaan.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menyampaikan arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat apel peringatan Hardiknas.
Seorang siswa saat menyampaikan pertanyaan.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Tangani Krisis Air Bersih KEPALA Bidang (Kabid) Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim), Lalu Rusnan mengakui persoalan kekeringan yang melanda masyarakat Desa Bilokpetung Kecamatan Sembalun. Ia menerangkan, krisis air bersih bagi warga Bilokpetung itu semata, karena persoalan pipa yang air bersih yang selalu mengalami gangguan. Menjawab Suara NTB, Lalu Rusnan mengatakan penanganan masalah krisis (Suara NTB/dok) air bersih di Bilokpetung Lalu Rusnan coba akan diatasi dengan membangunkan jaringan perpipaan. Masalah pipa yang sejauh ini begitu dipasang akan diperbaiki kembali. Sumber air Bilokpetung ada di atas pegunungan. Lokasi mata air memang sangat jauh hingga berkilo-kilometer jaraknya. Meski demikian, siap akan dilakukan upaya oleh pemerintah untuk menghadirkan air ke tengah warga. Sesuai misi besar Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy tentang air mengalir sepanjang hari. Langkah nyata mengalirkan air ini sudah beberapa kali dilakukan. Tidak saja di Bilokpetung, wilayah Lotim bagian selatan juga diketahui sebagai tempat yang langganan krisis air. Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah antara lain membangunkan sumur bor. Sumur bor di beberapa tempat sudah dipasang dan berfungsi. Dalam perjalanannya, ada juga yang tidak berfungsi maksimal. Terhadap kendala ini, BPBD berharap peranan sinergis dari pemerintah desa setempat untuk turut menjaga operasionalnya. Daerah-daerah yang masih membutuhkan air bersih oleh BPBD sejauh ini tetap ditangani dengan mendistribusikan air bersih ke warga langsung dengan diantarkan menggunakan mobil-mobil tangki. “Intinya penanganan krisis air bersih di Lotim ini kita lakukan dengan cara bervariasi sesuai dengan kondisi masyarakat. (rus)
Tinggi, Minat Warga Ajukan Kredit di Perbankan Selong (Suara NTB)Minat warga Lombok Timur (Lotim) untuk mengajukan kredit di perbankan dinilai sangat tinggi. Tergambar di Bank BRI Cabang Selong, dalam sehari jumlah kredit yang disalurkan sempat tembus Rp 6 miliar per hari. Bahkan, kalau dirata-ratakan, BRI menyalurkan Rp 3-4 miliar per hari untuk masyarakat yang mengajukan kredit. Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) BRI Cabang Selong, Irfan Syamsuri kepada Suara NTB di Aikmel, Kamis (2/5), mengaku, (Suara NTB/rus) nominal jumlah kredit yang Irfan Syamsuri sudah disalurkan Bank BRI Cabang Selong selama kurun waktu 2019 ini sudah tembus Rp773 miliar. Angka ini terbilang cukup besar dan mendudukkan BRI Cabang Selong berada pada peringkat tertinggi menyalurkan jumlah kredit di wilayah Bali Nusra. “Kita tertinggi se Kanwil,” klaimnya Tingginya jumlah kredit yang dikeluarkan BRI Cabang Selong membuat pihak manajemen terpaksa meminjam uang untuk menombok dari cabang lain. Meski minjam, namun dipastikan bukan berarti BRI tidak sehat. Kata Irfan, dari rationya bank dengan motto melayani dengan setulus hati di Kabupaten Lotim ini terbilang masih sehat. Menurut Irfan, warga Lotim ini sangat luar biasa dalam mengajukan kredit dan pengembalian kredit, para nasabah dinilai cukup taat. Apalagi jumlah kredit macet di BRI Cabang Selong dinilai masih cukup rendah. Melihat animo masyarakat yang cukup tinggi dalam mengajukan kredit, Irfan meyakini hal ini berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Irfan, setelah dibandingkan dengan geliat pertumbuhan ekonomi di beberapa tempat yang pernah didatangi untuk bertugas memperlihatkan Lotim jauh lebih dinamis. Begitu juga untuk penyaluran kredit mikro, baik KUR dan Kupedes juga sudah berjalan cukup baik. Itu artinya, kata dia, pertumbuhan ekonomi dianggap cukup bagus. Di mana, semua sektor bergerak, mulai dari pedagang asongan hingga pengusaha besar. Bahkan, pertanian juga berjalan dengan baik. ‘’Masyarakat Lotim usai panen langsung berdatangan ke bank membayar kredit. Lotim sangat luar biasa,” pujinya. (rus)
BPBD Kembali Rekrut Tenaga Fasilitator Selong (Suara NTB) BadanPenanggulanganBencanaDaerah(BPBD)KabupatenLombok Timur (Lotim) kembali melakukan perekrutan untuk tenaga fasilitator. Di Kabupaten Lotim, jumlah fasilitator yang dibutuhkan sebanyak 150 orang dengan memprioritaskan Sarjana Teknik Sipil. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, Kamis, (2/5), perekrutan tenaga fasilitator ini dikhususkan untuk rusak berat sebanyak 150 orang. Fasilitator yang direkrut khusus Teknik Sipil sebagai pengganti PNS dari PUPR yang ditarik oleh pemerintah pusat 12 April 2019 lalu. Rencananya perekrutan sampai tanggal 10 Mei 2019. Pelamar yang lulus persyaratan administrasi hingga tes nantinya akan dilakukan pelatihan, terutama mengenai administrasi. Pembangunan RTG bagi rumah yang rusak berat ini, kata Purnama Hadi harus beriringan dengan laporan pertanggungjawabannya (LPJ) secara tertulis. Sehingga prioritas fasilitator yang direkrut yakni Sarjana Teknik Sipil dan bisa mengaplikasikan komputer dan memiliki kendaraan sendiri supaya pendampingan yang dilakukab berupa RAB dan DED dalam pembangunan RTG ini berjalan dengan baik. Disebutkannya, untuk saat ini baru terdapat 125 fasilitator, itupun baru untuk sosial dan ekonomi. Sementara untuk Teknik Sipil baru 10 orang. Pokmas yang direkrut ini nantinya akan disebar ke wilayah-wilayah sudah sudah memiliki uang, seperti wilayah Kecamatan Sambelia, Sembalun, Masbagik, Sikur, dan beberapa wilayah lainnya. Adanya rekrtumen fasilitator ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan RTG dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. (yon)
(Suara NTB/yon)
LAMARAN - Sejumlah pelamar yang menyerahkan berkas lamaran sebagai tenaga fasiliator ke kantor BPBD Lotim, Kamis (2/5).
Halaman 4
Hanya Tiga RTG yang Boleh Dibangun di Lotim Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy,.MM., mengeluarkan surat edaran untuk pemilihan rumah tahan gempa (RTG) bagi masyarakat korban gempa di Lotim. Terdapat tiga jenis RTG yang boleh dibangun, di antaranya Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Baja (Risba) dan RTG jenis konvensional. Sementara untuk Rika dan lainnya ditunda oleh pemerintah daerah. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/5). Dijelaskannya, per tanggal 12 April 2019 lalu. Pembangunan RTG diserahkan dari pemerintah pusat ke provinsi. Setelah itu, pemerintah provinsi meminta kepada pokmas supaya dana yang sudah ditransfer ke anggota kelompok untuk segera didebet ke rekening pokmas. Tidak hanya itu, BPBD
memberikan batas waktu pada pokmas harus melakukan kontrak dengan aplikator dan suplayer sebelum tanggal 30 April. Dari 10.170 rumah rusak berat, yang sudah masuk uangnya sebanyak 7.437 rumah. Untuk yang sudah berproses hampir 5.000 dan yang sudah tuntas pembangunannya hampir 1.872 unit dari berbagai macam jenis RTG yang ada. “Insya Allah ini terus kita pacu supaya uang yang sudah ada di pokmas harus segera menjalin kontrak dengan ap-
likator,” jelasnya. Kendala yang masih dihadapi saat ini berupa banyaknya pilihan masyarakat, terutama dalam memilih jenis RTG. Atas dasar itu, bupati mengeluarkan edaran berupa ada 3 jenis RTG yang boleh dikerjakan secara berkelompok, terutama jenis Rumah Instan Kayu (Rika) ditunda, karena membutuhkan kayu yang cukup banyak. Apabila dalam pembangunan RTG ini mengalami kekurangan, maka dikhawatirkan terjadinya illegal
logging untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan Risha. “Untuk yang sudah bangun RTG Rika dipersilahkan untuk dilanjutkan. Sementara untuk yang membangun baru terutama yang berkelompok, untuk sementara dilarang untuk memilihnya,” jelasnya. Diingatkan pula kepada masyarakat korban gempa untuk tidak terlalu lama memilih jenis RTG. Pasalnya RTG yang ditawarkan tersebut memiliki kekuatan yang sama dan tahan gempa. Masyarakat juga diharapkan supaya tidak percaya kepada iming-iming yang mengakibatkan terjadinya penghambatan pembangunan RTG dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini. (yon)
Purnama Hadi (Suara NTB/yon)
Galian C di Tengah Kampung, Tower SUTT Terancam Erosi Tanjung (Suara NTB) Warga Dusun Luk Barat, Desa Samil Bangkol, Kecamatan Gangga dibuat resah oleh aktivitas tambang galian C. Pasalnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB telanjur memberi izin kepada pihak swasta untuk mengeksploitasi galian C yang notabene berada tengah perkampungan Lokok Meang dan Dusun Luk Barat. Penelusuran koran ini, Senin (2/5), lokasi galian C Dusun Luk Barat, berada di tengah perkampungan. Lokasi itu juga berdekatan dengan daerah aliran Sungai Dusun Luk. Aktivitas galian C dusun setempat tidak hanya menyebabkan debu, tetapi juga ancaman erosi bagi warga Kampung Lokok Meang dan warga Dusun Luk Barat. Kepala Dusun Luk Barat, Isa Suroso, bersama sejumlah warga di kediamannya berharap pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten menutup lokasi galian C. Pasalnya, warga setempat sudah sangat resah dengan aktivitas penambangan tersebut. Sejatinya, warga sudah menolak sejak eksplorasi dilakukan pemegang izin yang diketahui milik Raden Satriadi alias Beldur. Sebab warga sudah menduga, eksplorasi mengganggu ekosistem lingkungan setempat. Salah satunya, ancaman erosi lahan perkampungan di sekitar lokasi galian. “Saat pemberian izin oleh dinas, pihak pemerintah tidak
(Suara NTB/ari)
DIKELUHKAN - Lokasi galian C di Dusun Luk Barat, Desa Samil Bangkol, Kecamatan Gangga yang dikeluhkan warga. Apalagi, tower SUTT yang ada di lokasi terancam tumbang akibat aktivitas galian C. berkoordinasi dengan warga di sini. Akibatnya perkampungan Luk Barat ini terancam karena lokasi penggalian juga berada di pinggir kali,” ujar Isa. Kadus Luk Barat menyebut, lokasi Galian C dibeli dari warga Luk Timur bernama Sumardi. Areal yang ditambang sekitar 1 hektar. Sudah setahun terakhir ini, lokasi digali oleh pemilik izin.
Dipecat, ASN Mantan Napi Tidak Terima Gaji Lagi Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana kasus korupsi di lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), dipastikan tidak menerima gaji sejak 2 Mei 2019. Mereka sudah dipecat dengan tidak hormat berdasarkan instruksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ke delapan orang tersebut antara lain, Andi Arif (Dishub atas kasus di Sumbawa), Abdul Kadir (Dishub atas kasus di Dikpora), L. Kusnandar (Dispar - kasus retribusi tiket masuk kawasan wisata), Edi Kurniawan (Staf Dinas LH), Wahidin (mantan Sekdes Pemenang Barat atas kasus Prima), Raden Mayanto (kasus OTT tiket wisata Senaru), Astari Tapun (fungsional - kasus IT Dikpora), dan Priat (Dinas Pertanian - atas kasus di Bali). Menunggu nasib satu orang lagi adalah, pensiunan ASN, Simparudin. Yang bersangkutan pernah mewakili Pemda Lombok Utara sebagai bagian dari Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara pada kurun waktu 2017-2018. Kasus Simparudin sendiri relatif “lebih baru” jika dibandingkan kasus yang menimpa Abdul Kadir semasih di Dikpora KLU. “Itulah yang kita diperintah pak Bupati ke Jakarta,tentang kasus Pak Simpar. Ini masih debatable lah yah, karena Perdatanya ‘kan dimenangkan. Dan apa yang diklaim sebagai kerugian negara dikuasai oleh daerah,” ungkap Kepala Badan Kepagawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., dikonfirmasi via telepon, Kamis (2/5). Sebagaimana diketahui publik, Najib menerangkan objek perkara TPA Jugil yang pernah menjerat Simparudin sudah diserahkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram kepada Pemda Lombok Utara. Atas Perdata TPA Jugil yang dimenangkan itulah, Pemda KLU ingin mencari titik terang atas persoalan tersebut. Pemda KLU dalam hal ini, tidak ingin dianggap berat se-
belah atau diopinikan negatif oleh publik. Begitu pula sebaliknya, Pemda tidak ingin mengambil keputusan, (misalnya) dengan memerintah BPKAD atau Bendahara Umum Daerah untuk menghentikan transfer tunjangan pensiun kepada yang bersangkutan. “Perintah Pak Bupati, ini dikonsultasikan. Tetapi kalau memang ujung-ujungnya harus (dipecat, red) ya, kita ikuti, kita patuhi. Tapi kalau masih ada celah untuk diselamatkan, sesungguhnya semua ingin kita selamatkan,” paparnya. Pada posisi pengambilan sikap inilah, Najib menyebut daerah akan meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara. Saat dihubungi kemarin pun, Najib mengaku sedang berada di BKN - Jakarta. Ia menemani Sekretaris Daerah, Drs. Suardi, MH., konsultasi terkait status mantan ASN yang sudah pensiun tersebut. Najib menegaskan, sejak tanggal 2 Mei kemarin para mantan ASN sudah menerima SK pemecatan dengan tidak hormat karena terlibat kasus korupsi. Hal itu berdasarkan putusan incracht Pengadilan. Secara otomatis pula, aliran gaji kepada yang bersangkutan diblokir. BKD bahkan sudah berkoordinasi dengan Bendahara Umum Dinas agar tidak membayarkan gaji para mantan ASN. “Jelas (per tanggal 2 Mei tidak terima gaji), termasuk arsip SK pemecatan kita bawa ke BKN sebagai laporan,” pungkasnya. Terpisah, salah satu Bendahara Dinas yang dikonfirmasi membenarkan adanya surat BKD PSDM KLU untuk memblokir aliran gaji ASN mantan napi. Mereka tidak akan menerima transfer gaji dan tunjangan apapun dari dinas terkait. “Iya, saya sudah terima instruksi lisan dari BKD untuk tidak membayarkan gaji kepada Astari Tapun mulai awal Mei. Untungnya tidak ada pembayaran, kalau tidak repot kita menagih kembali,” ujar Bendahara Dikpora, Usnadi. (ari)
“Kabar yang kami terima, sekarang penggalian dialihkan kepada H. Sabah,” ujar warga sembari mempertanyakan pemindahtanganan izin. Tidak hanya kenyamanan warga, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PLN juga terancam tumbang. Pasalnya, titik tower hanya berjarak sekitar 5 meter dari batas penggalian.
“Padahal lokasi galian ini sudah diberikan kompensasi oleh PLN kepada pemilik lahan sebelum dijual. Kami khawatir, kalau SUTT ini tumbang, maka kawat SUTT akan menimpa warga di sini,” kata Ketua Kader Lingkungan Dusun Luk, Hasupan. Pihaknya pun menuntut agar pemerintah daerah menutup lokasi tersebut. “Apalagi aktivitas
tambang tetap berlangsung pada malam hari. Kami terkejut karena tiba-tiba ada getaran dari galian C. Kami kira ada gempa,” imbuh Hasupan mengklaim masih trauma gempa. Terpisah, Kepala Desa Samik Bangkol, Jamaludin, S.Sos., didampingi Sekdes Samba, Hadianto, mengakui pihak desa hanya terlibat mengeluarkan surat keterangan yang membenarkan bahwa pemegang izin galian C adalah pemilik sah dari lahan tersebut. Pihaknya tidak terlibat dalam kegiatan survei ataupun memberikan rekomendasi lahan tersebut dijadikan galian C. Hadianto menguatkan bahwa pihaknya tidak menyangkal kekhawatiran warga. Oleh karenanya, mereka berharap Pemprov segera menutup lokasi tersebut. Sementara, dihubungi via telepon, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Dinas LH PKPK KLU, Sony Sonjaya, S.Hut. M.Si., mengakui sebagai konsekuensi dari aktivitas tambang, maka pihaknya akan turun ke lapangan. Lokasi Galian C di tengah kampung harus ditinjau kembali agar tidak menimbulkan ekses di di masyarakat. “Sebagai konsekuensi kami akan panggil pemilik izin, dan Dinas juga akan turun ke lapangan menyerap keluhan masyarakat, serta melihat Izin Usaha Eksplorasi, Izin Usaha Produksi yang dipegang. Yang jelas informasi ini harus kita tindaklanjuti,” tegasnya singkat. (ari)
Hanura Laporkan Dugaan Kecurangan di TPS Tanjung (Suara NTB) DPC Hanura mencurigai ada skenario merusak suara calon anggota legislatif (caleg) yang dilakukan oleh oknum petugas KPPS di TPS 01 Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung saat proses penghitungan suara di Pemilu serentak 17 April lalu. Dampak dari hal itu, DPC Hanura bersama 20an orang massa, mendatangi kantor Bawaslu KLU dan melaporkan KPPS tersebut. Massa sudah mendatangi Kantor Bawaslu KLU di Dusun Prawira, Desa Sokong, Tanjung, Kamis (2/5). Massa tampak mendampingi Ketua DPC Hanura KLU, sekaligus pelapor, Lalu Mamad Mujahid. Mereka diterima Bawaslu sekitar Kamis pagi. Usai melapor, Mamad Mujahid kepada wartawan mengungkapkan, laporan ini dimasukkan ke Bawaslu dan ditembuskan ke Polres Lombok Utara dan KPU Lombok Utara. Pihaknya menyadari, batas akhir pengaduan berakhir pada H+7. Namun demikian, setipa kecurangan tidak lantas dibiarkan berlalu begitu saja. “Kalaupun mereka mengatakan apa nantinya, kita inginkan ada transparansi dan keadilan,” katanya.
Mamad menjelaskan, bagi DPC Hanura, garis batas perjuangan adalah sampai pleno tingkat kabupaten. Sebelum itu dilakukan, pihak manapun dianggap bisa mengadukan kecurangan oknum yang merugikan pihak lain. Sejauh ini, pihaknya juga belum berpikir untuk membawa persoalan tersebut ke pihak lain. Ketiga lembaga yang sejauh ini disurati, diharapkan menindaklanjuti apa yang menjadi laporan resmi partai. “Memang indikasinya kecurigaan kita, yang melakukan kecurangan itu adalah bisa saja Ketua KPPS-nya ataukah dari pengiriman surat suara itu yang rusak, sehingga kita ingin membuktikan secara bersama, makanya kita ambil langkah ini. Kita ingin lihat lagi surat suara yang dianggap batal itu,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., menanggapi laporan Hanura ditampung. Walaupun diakuinya, batas waktu pengaduan sesuai regulasi sudah berakhir H+7 lalu. “Temanteman di Bawaslu akan membuat kajian terlebih dahulu, seperti apa. Dan hasil kajian
itu nanti baru disampaikan ke pelapor,” ujarnya. Adi menyebut, sejatinya surat yang dilayangkan oleh Hanura sudah dibalas dengan surat. Namun karena terganjal oleh hari libur, maka surat tanggapan belum diterima DPC Hanura. Pengaduan pada hari kemarin, tidak dianggap sebelah mata oleh Bawaslu. Terbukti, Bawaslu mencatat sejumlah pelapor yang dibuktikan dengan identitas kependudukan, serta saksi-saksi di TPS 01 Tegal Maja dimintai keterangan. Hanya saja, Bawaslu belum bisa mengambil kesimpulan. Sebelum pengaduan dilayangkan Hanura, Bawaslu sendiri sudah menghimpun keterangan dari Panwascam terhadap persoalan di TPS yang dilaporkan. Dari laporan yang diperoleh, situasi di TPS 02 Tegal Maja tidak terjadi apa-apa. “Di sana berjalan normal, tidak ada protes. Hasil penghitungan juga sudah ditandatangani oleh semua saksi. Tetapi memang, siapapun yang mau melaporkan, kita akan terima, nanti kajiannya kami akan sampaikan kembali,” pungkasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
LAPOR - Massa Hanura saat melaporkan dugaan kecurangan di salah satu TPS di KLU pada Bawaslu, Kamis (2/5).
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Banyak Tak Sesuai UMK TANGGAL 1 Mei lalu diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day. Di Lombok Barat (Lobar) tidak ada acara khusus para pekerja memperingati hari buruh ini. Namun sejumlah persoalan klasik masih dihadapi para pekerja di Lobar, mulai dari persoalan upah yang diterima tak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lobar melalui Kasi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Kerja Asmuni Hadi, mengatakan (Suara NTB/her) jumlah tenaga kerja di Lobar Asmuni Hadi yang kategori menengah ke atas mencapai 500 orang dengan jumlah perusahaan sekitar 916 perusahaan, baik skala kecil dan besar. Dari jumlah tenaga dan perusahaan ini, baru 60 persen perusahaan menerapkan UMK dan 50 persen memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS ketenagakerjaan kepada pekerjanya.”Sekitar 60 persen perusahaan menerapkan UMK dari 916 perusahaan itu, sisanya perusahaan belum menerapkan UMK. Dan 50 persen pekerja sudah mendapatkan jaminan (BPJS Ketenagakerjaan red). Sisanya 50 persen belum,” jelas dia. Menurut dia perusahaan yang belum menerapkan UMK ini lumayan, namun masih ada sisanya yang juga cukuk banyak belum menerapkan UMK. Selain persoalan UMK, banyak juga perusahaan yang belum memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerjanya. Sejauh ini, baru 50 persen perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan. Artinya ada 50 persen perusahaan lagi yang perlu dikejar pihaknya agar mematuhi aturan ini. Terhadap perusahaan yang belum menerapkan UMK dan jaminan kesehatan ini, menurut dia ada sanksi.”Ada memang sanksinya, baik administrasi hingga pidana (ada denda dan kurungan) juga,” tegas dia. (her)
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Operasi Pekat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Praya (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Tiga pasangan mesum diamankan jajaran Satuan Polisi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) dalam 12345678901234567890123456789012 operasi penyakit masyarakat (pekat) yang digelar bersa12345678901234567890123456789012 ma anggota Polsek Praya dan Praya Barat, Selasa (30/4) 12345678901234567890123456789012 lalu. Ketiga pasangan bukan suami istri tersebut diaman12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan dari empat lokasi penginapan, kos serta hotel di kota 12345678901234567890123456789012 Praya. Saat ini ketiga pasangan mesum sudah diserahkan 12345678901234567890123456789012 ke keluarganya masing-masing untuk dibina. 12345678901234567890123456789012 Kasat Pol PP Loteng, Drs. H.L. Aknal Afandi, kepada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Suara NTB, Kamis (2/5), mengaku, operasi dimulai seki12345678901234567890123456789012 tar pukul 22.00 Wita dan berlangsung hingga tengah 12345678901234567890123456789012 malam dengan daerah sasaran seputaran kota Praya dan 12345678901234567890123456789012 Praya Barat. “Total ada empat titik yang kita razia. Dari 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ke empat titik tersebut, ada tiga pasangan mesum yang 12345678901234567890123456789012 berhasil diamankan,” sebutnya. 12345678901234567890123456789012 Ketiga pasangan tersebut masing-masing berinisial R 12345678901234567890123456789012 dan MZ, NH dan HP, serta SH dan SUR, warga Loteng. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pasangan mesum tersebut sempat digelandang ke kantor 12345678901234567890123456789012 Sat Pol PP Loteng untuk diinterogasi. Dan, setelah mem12345678901234567890123456789012 buat penyataan tertulis ketiga pasangan mesum tersebut 12345678901234567890123456789012 kemudian diserahkan ke keluarganya masing-masing. 12345678901234567890123456789012 “Kepada aparat pasangan mesum ini mengakui 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kesalahannya dan melakukan hal tersebut dikarena12345678901234567890123456789012 kan perasaan suka sama suka. Tidak ada paksaan 12345678901234567890123456789012 ataupun karena dorongan materi. Sehingga setelah 12345678901234567890123456789012 dilakukan pemeriksaan mereka kemudian kita se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 rahkan ke keluarganya masing-masing,” tandasnya. 12345678901234567890123456789012 Ia mengatakan, operasi tersebut merupakan 12345678901234567890123456789012 amanah dari Perda No. 6 tahun 2012, tentang penye12345678901234567890123456789012 lenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum den12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan target operasi penginapan, kos-kosan serta hotel 12345678901234567890123456789012 guna mengantisipasi tindakan asusila. (kir) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Giri Menang (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid 12345678901234567890123456789012 geram dengan kinerja kepala Organisasi Pimpinan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Daerah (OPD) yang dinilai kurang tegas dalam melak12345678901234567890123456789012 sanakan perintahnya menangani persoalan bangunan 12345678901234567890123456789012 vila bodong yang ada di kawasan Lobar. Bahkan OPD 12345678901234567890123456789012 diduga kecolongan dalam hal pengawasan vila yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata 12345678901234567890123456789012 (TDUP). Pasalnya, dari 25 vila yang tak mengantongi 12345678901234567890123456789012 TDUP , ada beberapa vila yang justru menjual diam12345678901234567890123456789012 diam kamarnya melaui online. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Berdasarkan penelusuran koran ini di salah satu 12345678901234567890123456789012 situs booking kamar hotel, terdapat salah satu vila 12345678901234567890123456789012 yang berinsial JS yang ikut dijakakan di situs terse12345678901234567890123456789012 but. Bahkan vila ini menyewakan kamar dengan kisa12345678901234567890123456789012 ran Rp 1,9 juta hingga 3 juta per malam. Vila ini 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mulai menawarkan kamarnya dalam situs tersebut 12345678901234567890123456789012 sejak tahun 2014 silam. Padahal dalam daftar per12345678901234567890123456789012 izinan yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelay12345678901234567890123456789012 anan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) vila ini terma12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 suk belum mengantongi TDUP. Anehnya, vila ini lu12345678901234567890123456789012 put dari pengawasan OPD. 12345678901234567890123456789012 Mendengar informasi ini, Bupati menegaskan bah12345678901234567890123456789012 wa ia sudah memerintahkan OPD terkait agar menert12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ibkan masalah bangunan bodong dan menyalahi izin 12345678901234567890123456789012 tersebut. “Saya kan sudah perintahkan mereka, san12345678901234567890123456789012 gat jelas perintah saya. Di sini itu perlu ketegasan, ka12345678901234567890123456789012 lau ndak punya izin silakan urus izin plus sanksi. Harus 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ada sanksi. Kalau ndak ada izin, namun membangun di 12345678901234567890123456789012 lokasi yang ndak boleh jangan dikasih izin, itu garis dari 12345678901234567890123456789012 saya sudah tegas,” tegas bupati, Kamis (2/5). 12345678901234567890123456789012 Dalam rapim lalu, ia sangat keras dan tegas menyam12345678901234567890123456789012 paikan kepada jajaran OPD yang menangani masalah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penertiban bangunan bodong ini, khususnya Kepala Sat12345678901234567890123456789012 pol PP. Perintahnya sangat jelas agar kepala OPD tegas. 12345678901234567890123456789012 Kalau bangunan tidak punya izin, pemilik bangunan 12345678901234567890123456789012 harus mengurus izin dan dijatuhkan sanksi. Kemudian 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kalau bangunan itu tidak punya izin, namun lokasi mem12345678901234567890123456789012 bangun itu tidak boleh, maka jangan diberikan izin. 12345678901234567890123456789012 Terkait adanya vila tak berizin menjual diam-diam 12345678901234567890123456789012 kamarnya melalui online tegas Fauzan harus ditindak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tegas. Menurutnya, bangunan tak berizin yang men12345678901234567890123456789012 jual kamar secara diam-diam ini merugikan daerah 12345678901234567890123456789012 sebab dianggapnya bukan lagi menyebabkan PAD bo12345678901234567890123456789012 cor, namun sudah masuk pencurian. Sebab kata dia, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kalau PAD bocor itu bangunan punya izin, namun tidak 12345678901234567890123456789012 membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan 12345678901234567890123456789012 kalau bangunan tak berizin lalu menjual kamar dan 12345678901234567890123456789012 mendapatkan hasil, namun tak membayar pajak ad12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 alah bentuk pencurian. Bupati menegaskan, dirinya 12345678901234567890123456789012 tak punya kepentingan, sehingga ia tak segan memer12345678901234567890123456789012 intahkan agar bangunan bodong ditindaktegas. (her) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012
Satpol PP Amankan Tiga Pasangan Mesum
Kecolongan, Vila Tak Berizin Jual Kamar Lewat Online
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Gubernur Tegaskan Penutupan Tambang Gunung Prabu Tetap Jalan Praya (Suara NTB) Pemprov NTB memastikan rencana penutupan tambang emas ilegal di kawasan Gunung Prabu Desa Prabu Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) tetap berjalan. Pemerintah sampai sejauh ini masih merumuskan pola dan langkah yang paling tepat. Harapannya, langkah penertiban yang akan dilakukan tidak sampai memicu polemik di tengah masyarakat. “Yang namanya penambangan liar harus dicegah,” tegas Gubernur NTB , Dr. H. Zulkieflimansyah, saat dikonfirmasi wartawan di usai peluncuran Lombok Internation-
al Airport (LIA) sebagai bandara hub AirAsia, di ruang VIP LIA, Kamis (2/5). Meski demikian, ujarnya, di zaman sekarang proses pencegahan tanpa solusi tidak baik.
Artinya, ketika tambang liar ditutup harus ada solusi yang disiapkan. Itulah yang saat ini tengah dipikirkan oleh pemerintah supaya penutupan tambang nantinya tidak menim-
bulkan ekses yang tidak baik bagi daerah. “Mesti pelan-pelan. Toh, arahnya juga pasti ke sana (penutupan),” tegas mantan anggota DPR RI ini. Diakuinya, persoalan tambang liar bukan hanya terjadi di Loteng saja. Di beberapa daerah, seperti di Sumbawa maupun di Lombok Barat (Lobar) persoalan yang sama juga terjadi. Dan, rata-rata faktor penyebabnya hampir
sama yakni soal ekonomi. Di mana, yang menambang adalah masyarakat dengan ekonomi rendah. “Selama faktor penyebabkan belum dituntaskan, agak sulit juga untuk menutup aktivitas tambang ilegal tersebut. Sehingga harus ada upaya yang lebih komprehensif supaya penertiban ataupun penutupan tambang ilegal tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,’’ tegasnya. (kir)
Bupati dan Wabup Sampaikan Visi-Misi
Sebagian Besar Kursi Anggota DPRD Kosong Giri Menang (Suara NTB) – Bupati H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun resmi menyampaikan visi dan misinya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lobar, Kamis (2/5). Dalam penyampaikan visi dan misinya, FauzanSumiatun memiliki jargon Lobar Mantap (Amanah, Sejahtera dan berprestasi). Sayangnya, dari 45 anggota dewan hanya 20 anggota yang hadir. Akibat banyak anggota dewan tak hadir, sebagian besar kursi wakil rakyat di ruang sidang pun kosong. Hal ini menjadi pemandangan miris pada sidang paripurna tersebut, pasalnya anggota dewan masih masa jabatannya hingga bulan Agustus mendatang. Kepada wartawan, Ketua DPRD Lobar Imam Kafali yang diwawancarai usai sidang paripurna mengatakan tingkat kehadiran anggota hanya 20 orang sedangkan sisanya 25 orang tidak hadir. “Tapi paripurna kali ini tidak membutuhkan kuorum, tapi ini sangat penting karena penyampaian visi dan misi kepala daerah,” tegas Imam. Imam mengaku kecewa terkait ketidakhadiran para anggota dewan saat sidang paripurna istimewa. Kemungkinan kata dia, para anggota sibuk mengawal proses pleno kabupaten, sehingga tidak hadir. Menurut dia,
(Suara NTB/her)
KOSONG - Sebagian besar kursi anggota DPRD kosong pada saat Rapat Istimewa Penyampaian Visi dan Misi Bupati Wabup Lobar, Kamis (2/5). persoalan ketidakhadiran para anggota dewan ini bukan karena banyak yang tak lolos pada pileg kali ini. Sebab banyak para anggota yang kemungkinan berpotensi tak lolos justru ikut hadir, karena menyadari tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Menurut dia, anggota dewan ini bukan cuek terhadap
paripurna ini. Pihaknya tetap memberikan teguran kepada anggota yang tak hadir. Sebab pihaknya sudah berusaha untuk mengundang, bahkan dikontak langsung untuk memastikan kehadiran semua anggota. Namun, kata dia banyak anggota yang tak hadir.”Yang jelas kita berikan teguran kepada semua
yang ndak hadir,”tegas dia. Kebiasaan malas masuk kantor anggota dewan ini mulai sejak persiapan pemilu beberapa bulan lalu. Hal ini terbukti dari tingkat kehadiran anggota dewan sangat rendah. Lantaran mereka sibuk turun kampanye. Akibatnya, pada beberapa agenda pem-
bahasan penting seperti LKPJ Bupati sangat minim dihadiri anggota dewan. Hal ini pun dikhawatirkan menjadi citra tidak baik bagi dewan sendiri, sebab masa bakti mereka sendiri belum berakhir. Terhitung masa tugas mereka akan berakhir tanggal 11 Agustus mendatang. (her)
Peringatan Hardiknas Jangan Diduga Kelelahan Setelah Pleno Petugas PPS Hanya Sekadar Seremonial di Narmada Meninggal
Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, S.H., memimpin langsung upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kecamatan Pringgarata, Kamis (2/5). Ia pun berharap peringatan Hardiknas tidak hanya sekedar jadi seremoni belaka, tapi mampu menjadi wahana evaluasi diri, terutama bagi para pegiat pendidikan dalam hal ini guru untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para anak didiknya di masa yang akan datang. Selama ini, kata Suhaili kegiatan upacara atau apel peringatan hari besar, termasuk hardiknas, kesannya lebih mengutamakan aspek seremoni saja tanpa ada makna dan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. “Begitu apel selesai ya sudah selesai begitu saja. Jadi kesannya tidak ada makna apa-apa dari kegiatan upacara. Padahal peringatan hari besar seperti hardiknas seharusnya bisa menjadi ajang merenung dan evaluasi diri bagi pendidik didaerah ini
(Suara NTB/kir)
HARDIKNAS - Upacara hardiknas tingkat Kabupaten Loteng dipusatkan di lapangan Kecamatan Pringgarata, Kamis (2/5). utamanya. Sudah seperti apa kinerja yang bisa diberikan. Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah ini,’’ ujarnya. Diakui atau tidak, ujarnya, kualitas SDM masyarakat Loteng masih terbelakang jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Di NTB misalnya, kualitas SDM masyarakat Loteng berada di urutan tiga terbawah. Artinya, tantangan
para tenaga pendidik di daerah ini tidaklah ringan. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka tidak ada cara lain yakni dengan memberikan kinerja terbaik. Supaya kualitas SDM masyarakat di daerah ini bisa meningkat. “Untuk mengangkat kualitas SDM masyarakat, pendidikan merupakan aspek yang paling penting untuk dibenahi. Dimulai dari kualitas tenaga pendidik itu sendiri,” ujarnya. (kir)
Target Tinggi, OPD Minta Target PAD Diturunkan Giri Menang (Suara NTB) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 13 OPD penghasil hingga bulan April masih rendah, bahkan capaian ini terendah selama dua tahun terakhir pada periode yang sama. OPD pun sedikit kewalahan dalam mencapai target yang dibebankan, lantaran dinilai terlalu tinggi dan meminta target bisa diturunkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar Rusditah belum lama ini mengatakan, target PAD di dinasnya mencapai Rp1,3 miliar. Dari target ini baru bisa dicapai mulai dari Januari hingga bulan April lalu sekitar Rp 34 juta lebih atau 2,6 persen. Pemasukan melalui retribusi Imta ini pun baru dari potensi, yakni PT Nuansa Lombok Abadi Desa Batulayar senilai Rp 16 juta lebih dan PT Scuba Proggy Desa Senggigi senilai Rp 17 juta lebih.”Sudah ada realisasi Rp 34 juta, jadi tidak nol seperti saat di rapim,’’ ujar mantan
Camat Lingsar ini. Target PAD ini dianggap terlalu tinggi, sehingga pihaknya sendiri pernah mengajukan agar target ini diturunkan, namun belum disetujui. “Berkali-kali kami minta turun namun belum disetujui,” aku Rusditah. Potensi PAD di dinasnya sendiri hanya bersumber dari izin Imta, perpanjangan izin Imta ini pun hanya satu kali setahun. Pengurusan perpanjangan ini pun jelas dia melalui online, WNA yang mengajukan perpaniangan tak perlu ke kantor dinas. WNA ini, cukup membayar di bank, lalu retribusinya masuk ke kas daerah. Pihanya sedikit kesulitan mencari orang-orang yang memperpanjang izin, sebab proses perpanjangan izinnya melalui online. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Arthadana mengakui capaian PAD di awal-awal biasanya merah. Namun begitu penger-
jaan fisik dimulai, maka progres PAD ini pun langsung melejit ke hijau. “PAD kita memang awal-awal merah, tapi begitu mulai pengerjaan fisik langsung naik,” tegas Made. Lebih jauh dikatakan Made, target PAD tahun ini yang dibebankan kepada dinasnya mencapai Rp550 juta baru tereasiasi 12 persen. PAD ini berasal dari sewa alat berat dan jasa laboratorium. Kenapa capaian PAD masih rendah? kata dia, sebetulnya alat berat ini penggunaannya juga mengikuti tren pengerjaan proyek fisik. Jika pengerjaan fisik dimulai maka hasil sewa alat ini meningkat. Menurut dia, penyewaan alat saat ini banyak persaingan sebab banyak pihak ketiga memiliki alat, sehingga alat ini sendiri disewakan untuk pelaksanaan proyek di lingkup OPD. Di samping itu, alat ini juga dipakai untuk melayani masyarakat seperti dipinjam untuk kepentingan umum oleh desa. (her)
Giri Menang (suara NYB) – Sekretaris PPS Desa Batu KutA Kecamatan Narmada Miskariadi meninggal, pukul 6.30 Wita, Kamis (2/5). Almarhum meninggal diduga akibat kelelahan mengawal proses pleno di tingkat PPK. Setelah mengikuti pleno, almarhum jatuh sakit dan empat dirawat selama sehari di Puskesmas Narmada. Komisioner KPU Lobar Riadi, menjelakan, almarhum mengikuti dan mengawal pelaksanaan pemilu dari awal persiapan, pungut dan hitung hingga pleno. Karena kondisi kelelahan sehari setelah mengikuti Pleno PPK, almarhum jatuh sakit dan dibawa ke Puskesmas Narmada untuk mendapatkan perawatan. “Sempat dirawat sehari di puskesmas,” jelas dia. Langkah KPU, jelasnya, sudah memberikan santunan kepada keluarga almarhum. Santunan ini berasal dari urunan komisioner KPU. Pihaknya juga sudah mengusulkan ke KPU pusat agar almarhun mendapatkan santunan. Data petugas baik PPK yang meninggal dan sakit sudah dikirim ke KPU pusat. Hingga saat ini, jumlah petugas PPS dan PPK yang sakit mencapai 29 orang sejak proses awal pemilu sampai saat ini. Petugas yang banyak sakit ini dari PPS. Namun kondisi beberapa petugas sudah mulai pulih dan sehat kembali. Menurut dia petugas PPS dan PPK memang sangat kelelahan, karena jumlah DPT di Narmada sangat banyak meliputi 21 desa. Ia menambahkan saat ini tengah berlangsung pleno tingkat kabupaten di Hotel Jayakarta. Hingga kemarin, baru 5 kecamatan yang sudah
pleno antara lain Batulayar, Lingsar, Labuapi, Gerung dan tengah dalam proses kecamatan Lembar. Sementara itu, Kepala Desa Batu Kuta M. Misrafuddin membenarkan ada warganya yang menjadi Sekretaris PPS Desa setempat. Selain menjadi sekretaris PPS almarhum juga menjabat Kasi Pemerintahan di Desa Batu Kuta. Almarhum mengeluh kelelahan sejak proses pleno di PPK, karena almarhum tak pernah istirahat selama berhari-hari. Saat proes pleno kondisi almarhum sempat pucat akibat kelelahan.Namun karena almarhum ini seorang yang ulet dan pekerja keras, sehingga tak pernah mengeluh sakit. Malam sebelum meninggal kata dia, ia sempat saling kontak dengan almarhum. Sebab tumben almarhum tidak hadir pertemuan membahas masalah warga setempat. Almarhum sendiri biasanya yang membuat surat menyurat jika ada keperluan warga. Namun malam itu almarhum meminta izin tidak bisa ikut pertemuan karena mau istirahat. Pagi harinya ia mendapatkan kabar dari bidan desa bahwa almarhum mengalami kesulitan napas, sehingga dilarikan ke Pukesmas Narmada. Setelah ditangani dipuskesmas, kondisi almarhum sempat normal sehingga dipulangkan. Sesampai di rumah almarhum mengalami sakit dada sehingga keluarga mengontak ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Awet Muda. Namun sebelum sampaidi rumah sakit, almarhum dinyatakan sudah meninggal. (her)
(Suara NTB/ist)
MENINGGAL - Diduga akibat kelelahan saat perhitungan suara, Sekretaris PPS Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada Miskariadi (dilingkari) meninggal dunia.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Parlementaria
Halaman 6
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Laporan Pansus DPRD Sumbawa Terhadap LKPJ Kepala Daerah 2018 (2 Habis) Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah menyampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah tahun 2018, pada sidang paripurna, Selasa lalu. Dengan memberikan sejumlah catatan, masukan dan saran kepada eksekutif, pada berbagai urusan penyelengaraan pemerintahan. Seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya. Berikutnya, Pansus DPRD melalui juru bicaranya, Andi Rusni S.E, juga memberikan sejumlah masukan kepada Pemkab pada Bidang Tenaga Kerja. Pansus menilai masih maraknya kasus-kasus yang dialami TKI asal Sumbawa. Seperti kasus penganiayaan, gaji tidak terbayar hingga perdagangan orang. Terjadinya berbagai kasus tersebut berawal dari adanya pemalsuan identitas dan sistem pemberangkatan tidak secara prosedural. Pansus meminta kepada Pemkab lebih intens melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan PPTKIS yang beroperasi di Sumbawa. Pansus juga berharap UU Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disosialisasikan secara masif. Serta perlunya revisi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Peran Loka Latihan Ker-
ja (LLK) yang representatif juga perlu dioptimalisasi. Terkait maraknya persoalan yang dihadapi tenaga kerja lokal setiap tahunnya, Pansus menilai penting kiranya Pemkab melakukan sosialisasi dan pembinaan lebih intens terhadap perusahaan di Kabupaten Sumbawa. Serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khusus para pencari kerja. Selain itu, perlu juga menyediakan videotron sebagai sarana informasi bagi para pencari kerja. Berikutnya, Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa catatan,diantaranya terkait dengan peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena dalam tiga tahun terakhir, Pansus menilai justru terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka melalui Dinas terkait untuk dapat melibatkan lembaga-lembaga masyarakat pemerhati perempuan dan anak agar secara bersamasama melakukan sosialisasi yang intensif terkait regulasiregulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada tingkat aparat desa saja, namun pelaksanaannya diharapkan langsung pada tingkat akar rumput di setiap
kecamatan. Untuk meminimalisisr terjadinya kasus-kasus terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat. Dalam rangka mendukung keberhasilan program keluarga berencana, peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi penting dan strategis. Untuk itu, Pansus meminta Pemkab memberikan perhatian serius dengan memberikan insentif yang layak. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya mengingat selama ini mereka tidak pernah diberikan insentif sama sekali. Pansus juga mengharapkan perhatian serius Pemerintah Daerah terhadap keberdaan 24 UPT dan balai KB yang tersebar di 24 kecamatan, mengingat ada UPT yang personilnya satu orang bahkan tidak ada kepala UPT atau balai KB-nya. Pada bidang Pertanahan, Pansus mencermati sekarang ini cukup banyak usulan penerbitan sertifikat tanah yang diajukan Pemkab kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa yang belum direalisaikan. Sementara di satu sisi, sertifikat tersebut sangat dibutuhkan dalam mendukung program Pemerintah Pusat yang mensyaratkan harus adanya dokumen berupa sertifikat tanah. Oleh karena itu, Pansus mendorong bagian pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa agar proaktif mengawal proses penerbitan ser-
tifikat di BPN Sumbawa. Sehingga program dari pemerintah pusat yang mensyaratkan keberadaan sertifikat dapat segera direalisasikan. Pansus kembali menegaskan, Pemkab berhatihati dalam menerbitkan SPPT terutama di kawasan yang rawan masalah, karena sering kali menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sebagaimana yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan di hampir sepanjang tahun 2018. Dimana masyarakat kerap kali mendatangi DPRD Kabupaten Sumbawa melalui Komisi Teknis yang mempersoalkan masalah penerbitan SPPT. Pansus mendorong OPD yang menangani masalah penerbitanSPPT ini agar dilakukan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertbitan SPPT. Di samping itu, Pansus juga mendorong PemerintahDaerah agar terhadap semua permasalahan yang menyangkut sengketa lahan antar masyarakat untuk segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. “Dalam pengamatan lapangan Pansus, di samping masalah pembangunan secara fisik yang masih bermasalah, yang paling penting harus disikapi adalah menyangkut masalah sosial kemasyarakat terutama menyangkut masalah agraria atau pertanahan. Pansus mendorong Pemkab melakukan dekteksi dini dan antisipasi dini terhadap seluruh potensi konflik yang
Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB
DPMD KSB Gelar Puncak Kegiatan TTG Tingkat Kabupaten Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar acara puncak kegiatan lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat kabupaten, Kamis (2/5). Acara yang dilaksanakan di depan kantor DPMD setempat itu mengikutsertakan sekitar tujuh penemu lokal KSB. Mereka sebelumnya telah dinilai oleh tim penilai dan dinyatakan berhak memamerkan temuannya di acara puncak TTG. Kegiatan TTG tahun 2019 ini oleh DPMD KSB dianggap spesial. Sebab dalam rangkaiannya dilakukan juga panandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda KSB dengan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) KSB, terkait komitmen desa mewujudkan Warung Tehnologi Desa (WTD). MoU tersebut ditandatangani Wabup KSB, Fud Syaifuddin, ST dengan Ketua FK2D Sumbawa Barat, Lukmanul Hakim. Wabup Fud Syaifuddin dalam sambutannya mengapresiasi acara agenda tahunan itu. Menurutnya meski kegiatannya digelar cukup sederhana tetapi tidak menurunkan peran serta seluruh pihak terkait. ‘Terima kasih kepada DPMD bisa melaksanakan kegiatan yang menjadi ajang menjajal kemampuan masyarakat dalam berinovasi,” katanya. Ia berharap ke depan acara ini bisa menambah fokus dan konsisten semua pihak. Terutama bagaimana terus mendorong pengembangan setiap
(Suara NTB/Ist/dok dpmd ksb)
MOU - Wabup KSB, Fud Syaifuddin, ST menandatangani MoU dengan Ketua FK2D, Lukmanul Hakim disaksikan langsung Sekda KSB, H. Abdul Azis, SH, MH dan Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si disela-sela kegiatan lomba TTG tingkat kabupaten. tehnologi temuan masyarakat yang telah ada ini untuk kepentingan banyak pihak. Bagi Wabup, tidak ada artinya temuan setiap masyarakat baik yang ada hari ini maupun di kemudian hari jika tidak dikembangkan lebih lanjut. ‘’Saya harap dengan MoU yang sudah dibuat antara Pemda KSB dengan FK2D, ada komitmen pemerintah desa melalui APBDes mewujudkan kemandirian teknologi di desa masing-masing,’’ harapnya. Di bagian lain Wabup menyelipkan pesan khusus kepada sejumlah kades. Ia menyatakan, BPK beberapa waktu lalu telah menyerahkan ha-
sil audit terhadap keuangan pemerintah, termasuk di antaranya keuangan desa. Dan pada beberapa catatan BPK, Pemda KSB diminta melakukan tindaklanjut dalam 60 hari kerja ke depan. diharapkan dapat ditindak lanjuti maksimal 60. ‘’Ada juga temuan di desa dan Ini sering kita ingatkan. Desa saat ini mengelola anggaran yang sangat besar, setiap penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa kami tidak hentinya mewanti-wanti desa berhati-hati,’’ cetusnya. Twrakhir Wabup berharap, TTG ke depan akan lebih maksimal. Sehingga tehnologi yang
menjadi andalan masyarakat bisa dikembangkan lebih baik lagi. ‘’Tehnologi yang dihasilkan ini cukup banyak, tinggal bagaimana kita kedepannya memberikan perhatian penuh terhadap temuan ini,’’ tukasnya. Sementara itu, Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si menyampaikan, pada lomba TTG kali ini, Pemda KSB secara khusus melibatkan tim juri dari LIPI. Ini dilakukan, agar tehnologi yang menjadi temuan masyarakat bisa dikembangkan lebih lanjut. ‘’Kita berharap ke depan, temuan atau tehnologi yang ditemukan masyarakat ini ada kelanjutan pengembangannya. Dan kalau bisa diproduksi secara massal,” urainya. Meski digelar sederhana, puncak acara TTG tingkat Kabupaten ini diisi sejumlah kegiatan lain. Salah satunya fashion show sejumlah siswa mulai dari TK dan SD. Fashion show tersebut mengambil tema tentang pemanfaatan limbah rumah tangga. Sementara sejumlah temuan masyarakat yang di lombakan diantaranya Asut Rengut temuan dari warga bernama Syamsuddin, Sampah Mitan temuan Zulkifli, Peniris Minyak temuan Fitra Wahyudi, Alat Panjat Pohon temuan Agus Hamid, Eco Paving temuan KSM Kompi Handal dan Raboat Herbal temuan Yetty Widyawati.(bug/*)
obyek penyebabnya adalah tanah, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”tukasnya. Bidang Lingkungan Hidup, Pansus mencermati upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipersyaratkan minimal 30% dari luaskawasan perkotaan, Pansus Mendorong Pemerintah Daerah untuk tetap mengacuh pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari alih fungsi lahan produktif (pertanian). Jangan sampai karena target pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan mengorbankan lahan-lahan produktif. Di samping itu, Pansus meminta RTH yang sudah dibangun agar mendapat perawatan dan pembersihan dan dilengkapi dengan sarana penerangan yang memadai. Selanjutnya terhadap Bantaran Pantai di Desa Labuhan Sumbawa, agar diberikan lampu penerangan dan Free Wifi sebagai daya tarik lainnya mengingat antusiasme masyarakat untuk menikmati suasana pantai pada sore dan malam hari sangat tinggi. Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pansus memberikan apresiasi kepadaDinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil yang telah memberikan pelayanan optimal dalam rangka pemberian pelayanan urusan kependudukan,dan kedepannya Pansus berharap agar terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan gratis. Selanjutmya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pansus mendorong Pemkab melalui Dinas terkait meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa. Terutama dalam implementasi APBDes, karena dari hasil evaluasi dan kunjungan lapangan Pansus masih menemukan adanya permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan desa khususnya realisasi APBDes. Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, Pansus memberikan apresiasi kepada Dinas Kominfotik yang telah merintis Program Smart City. Yang rencananya akan dikembangkan di Kabupaten Sumbawa. Pansus berharap agar program tersebut segera direalisasikan sebagai program unggulan, mengingat melalui program tersebut akan memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terkait program internet masuk desa agar seg-
era dimaksimalkan, karena masih ada desa-desa di Kabupaten Sumbawa yang masih belum menikmati internet maupun telekomunikasi. Terkait Bidang Pertanian, dengan masih adanya keluhan petani terhadap kelangkaan pupuk terutama menjelang musim tanam baik padi maupun jagung, Pansus mendorong dinas terkait agar dilakuan pendistribusian pupuk secara tepat (yakni tepat waktu dan tepat sasaran) serta berupaya untuk mengusulkan penambahan kuota pupuk, karena setiap tahun terjadi penambahan area tanam yang cukup signifikan yang tidak sebanding dengan ketersediaan pupuk yang ada. Pansus juga mendorong dinas terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan bantuan bibit jagung, mengingat sejumlah petani di beberapa kecamatan mengeluhkan adanya beredar bibit jagung yang kualitasnya kurang baik. Pansus berharap agar setiap bantuan bibit jagung dilakukan pemeriksaan dan uji mutu sebelum diedarkan kepada masyarakat agar hasil produksi sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Selain bidang bidang tersebut, Pansus juga cukup banyak memberikan catatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan, Perhubungan dan lainya. (arn/*)
PDIP Menang Pemilu DPRD KSB Taliwang (Suara NTB) PDIP resmi memenangi Pemilu tingkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Partai besutan Megawati Soekarno Putri ini meraup 15.132 suara dan berhasil mengamankan 5 kursi DPRD KSB Periode 2019-2024. PIDP meraih kemenangan di 3 daerah pemilihan (Dapil). Berdasarkan rekapitulasi KPU KSB, untuk Dapil 1 (kecamatan Taliwang) PDIP meraup suara 5.053, Dapil 2 (kecamatan Poto Tano, Seteluk, Brang Rea, Brang Ene) 7.666 suara dan di Dapil 3 (Jereweh, Maluk, Sekongkang) sebanyak 2.413 suara. Dari perolehan suara tersebut, PDIP dipastikan mengamankan 5 kursi DPRD KSB. Rinciannya, Dapil 1 dan 2 masing-masing 2 kursi dan di Dapil 3 sebanyak satu kursi. Adapun para Caleg yang menduduki perolehan kursi PDIP itu adalah, Kaharuddin Umar dan Muhammad Yamin melalui Dapil 1, Nurjannah dan Hasanuddin di Dapil 2, dan terakhir Muhammad Saleh di Dapil 3. Berikutnya, partai yang menempati posisi kedua perebutan 25 kursi DPRD KSB adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan total perolehan suara sebanyak 6.814 suara, PKS merebut 3 kursi dengan rincian tiap Dapil 1 kursi. Adapun para Calegnya yang berhak menempati ketiga kursi itu berdasarkan hasil data rekapitulasi KPU, yakni Baharung di Dapil 1, Taufiqurrrahman di Dapil 2 dan Abidin Nazar di Dapil 3. Selanjutnya partai pemenang ketiga adalah Gerindra. Meski bertarung dengan partai lainnya yang mengamankan 2 kursi, partai berlambang burung garuda ini bisa menyodok ke posisi 3 sekaligus
mengunci jabatan wakil ketua 2 DPRD KSB dengan perolehan 6.351 suara. Dengan perolehan itu, Gerindra mampu merebut kursi di Dapil 1 lewat Calegnya atas nama Merliza dan di Dapil 3 dengan Calegnya Abdul Haman. Di urutan keempat ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP ini berhasil merebut dua kursi dengan total 6.266 suara di seluruh Dapil . Untuk perolehan kursinya sendiri didapatkan melalui Dapil 1 lewat Calegnya Amiruddin Embeng dan di Dapil 2 yang diisi Syafruddin. Selanjutnya berturut-turut 6 partai lainnya yang berhasil mendapatkan 2 kursi di DPRD KSB. Di urutan kelima PAN dengan 6.047 suara, dengan Calegnya M. Hatta di Dapil 1 dan H. Riyadi lewat Dapil 3, PKB di urutan 6 dengan 5.337 suara adapun Calegnya Kondi Pratama di Dapil 2 dan Sudarli di Dapil 3, urutan 7 ada partai Nasdem dengan perolehan suara 5.164 dengan Calegnya Masadi di Dapil 1 dan Mustapa. HS lewat Dapil 2. Di posisi ke-8 ada Partai Demokrat. Partai ini meraup 5.033 suara dan berhasil mengamankan kursi di Dapil 1 lewat Calegnya bernama Ahmad dan Ikhwansyah dari Dapil 3. Urutan sembilan Partai Keadilan Pembangunan Indonesia (PKPI) mengantongi total 4.762 dan merebut kursi di Dapil 1 lewat Calegnya Andi Laweng dan di Dapil 2 Akheruddin Sidik. Urutan ke-10 Partai Kebangki-
tan Bangsa (PKB) mendapatkan total suara 4.343 dan Calegnya yang berhak menduduki kursi di DPRD KSB adalah Muhammad Nur lewat Dapil 1 dan Agusfian lewat Dapil 2. Terakhir menjadi juru kunci peraih kursi DPRD KSB adalah Partai Golkar. Meski partai berlambang pohon beringin ini total suaranya mengalahkan PBB dengan jumlah 4.433 suara tetapi hanya mampu merebut 1 kursi melalui Dapil 2 dengan Calegnya atas nama Mancawari. Berdasarkan perolehan itu, hmpir dipastikan komposisi anggota DPRD KSB Periode 2019-2024 mendatang masih didominasi pethana dengan jumlah 14 orang. Para petahana itu diantaranya, Kaharuddin Umar dan Hasanuddin dari PDIP, Abidin Nazar dari PKS, Abdul Haman dari Gerindra, Amiruddin Embeng dari PPP, Muhammad Hatta dari PAN, Sudarli dari PKB, Masadi dari Nasdem, Ahmad dari Demokrat, Andi Laweng dan Aheruddin Sidik dari PKPI, Muhammad Nur dan Agusfian dari PBB dan terakhir Mancawari dari Golkar. Sementara 11 anggota baru adalah Nurjannah, Muhammad Yamin dan Muhammad Saleh dari PDIP, Baharung dan Taufiqurrahman dari PKS, Merliza dari Gerindra, Syafruddin dari PPP, H. Riyadi dari PAN, Kondi Pranata dari PKB, Mustapa dari Nasdem, dan Ikhwansyah dari Demokrat. (bug)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Resmikan Kapal Cepat Bersama Gubernur 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Jitu Pulau Moyo. Sehingga ke- APBD Perubahan,”tukas BuSumbawa Besar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tika musim hujan, warga ter- pati, yang disambut riuh se(Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bupati Sumbawa, H. M. isolasi. Sementara melalui mangat warga Labuan Aji. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dalam hal ini, Pemkab Husni Djibril, B.Sc, men- laut, juga harus menghadapi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 yambangi warga desa La- gelombang besar. “Kami ber- berusaha mengakomodir ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 buan Aji Pulau Moyo, Keti- harap Pemerintah dapat inginan masyarakat. Seperti 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 di Sebotok, hadirnya dermaga ka mendampingi Gubernur membantu kami,”harapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Terhadap keluhan ini, Bu- dan segera dibangun pula derNTB, Dr. H. Zulkiefliman123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 syah dalam pelayaran per- pati Sumbawa, menyatakan maga di Pulau Medang. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkdana kapal cepat rute Pel- sesungguhnya Pulau Moyo 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 abuhan Badas-Pulau Moyo, juga menjadi fokus perhatian ieflimansyah, juga berusaha 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Rabu lalu. Bupati juga ber- Pemkab Sumbawa. Fasilitas mengakomodir harapan warga, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dialog dan mendengar ke- dasar seperti Puskesmas juga terutama yang menjadi ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 luhan Kepala Desa dan telah dibangun. Termasuk di wenangan Propinsi. Termasuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 warga Labuan Aji, di kan- Sebotok yang bahkan telah soal kerusakan jalan ataupun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dibangunkan dermaga. Hanya maslaah abrasi pantai. Dengan tor desa setempat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Melalui perwakilannya saja, kadang keluhan warga menginstruksikan dinas ter123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Saharuddin dan Asma, war- tidak disampaikan seara lang- kait yang kebetulan hadir ber123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ga Labuan Aji mengeluhkan sung ke Pemkab. Sehingga Bu- sama rombongan. Begitu pula 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 beberapa hal. Diantaranya. pati sebagai pimpinan daerah soal pengembangan pariwisata 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 soal abrasi pantai yang tidak mengetahui persoalan di Pulau Moyo. Salah satunya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mengikis pemukiman pen- yang dialami warga Labuan dengan menghadirkan pelaya- DISAMBUT WARGA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, disambut warga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 duduk di sekitar pantai. Se- Aji. “Coba Kades petakan ke ran kapal cepat ini. “Hanya Labuan Aji (Foto Kiri). Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menjawab keluhan warga saat berdialog (Foto Kanan). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hingga beberapa diantaran- kami (Pemkab) seperti apa kami minta masyarakat tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ya harus kehilangan tempat gambaran jalan rusak itu. Si- membuang sampah sembaran- buhan badas, Pulau Medang beradaan kapal cepat ini, dulu- Selain itu, juga telah terbangun- tif. Mengingat Pelabuhan Ba123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tinggal. Kemudian soal ak- lahkan Kades brsurat resmi, gan dan selalu menjaga ling- dan Pulau Moyo ini. Dalam nya merupakan salah satu janji nya dermaga di Sebotok (Pulau das yang semakin padat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mempermudah masyarakat politik kampanye Bupati kepa- Moyo) dan segera diikuti dengan Untuk membuka konektifises jalan yang rusak parah kami akan tindaklanjuti. Saya kungan,”katanya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Saat peresmian kapal cepat, dalam menggunakan alat trans- da warga Pulau Moyo dan Pu- rencana pembangunan dermaga tas ke daerah terpencil yang di bagian Warga Labuan Aji minta Bappeda, segera tanga123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 rusak parah. Termasuk ak- ni jalan rusak di labuan Aji ini. Bupati Sumbawa juga menyam- portasi laut untuk menjalankan lau Medang. Kapal yang akan di Pulau Medang. Bahkan masih belum terlayani den123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ses jalan menuju lokasi Kalau tidak bisa dianggarkan paikan apresiasinya atas berop- kegiatan bisnis/ekonomi dan ke- melayani kepentingan transpor- kedepan,perlu difikirkan pelabu- gan perhubungan laut yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 wisata air terjuan Mata di APBD murni, anggarkan di erasinya kapal cepat rute Pela- masyarakatan. Apalagi ke- tasi laut masyarakat setempat. han alternatif yang representa- layak. (arn/*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Bupati Sumbawa Sambangi Warga Labuan Aji Pulau Moyo
(Suara NTB/ist)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Halaman 7
APH dan DLHK Dompu Silang Pendapat Soal Tambang (Suara NTB/Uki)
AMANKAN - Empat TKA asal Tiongkok yang diamankan Kodim 1608 Bima bersama Imigrasi Bima.
Diduga Tak Berizin, Empat TKA Tiongkok Diamankan Kota Bima (Suara NTB) – Kodim 1608 Bima mengungkap empat Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal asal Tiongkok. Mereka diketahui bekerja sebagai tenaga teknis di PLTU Bonto Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota. Informasi yang dihimpun Suara NTB, empat TKA itu bahkan sudah satu bulan bekerja di PLTU Bonto sebagai tenaga ahli mesin. Mereka masing-masing bernama Cheng Hui Yuan, Bingsong Shao, Chang Shuzhuo dan Wenzhen Zhu. Dari hasil pengungkapan, keempatnya tidak memiliki Paspor. Selain itu diduga juga belum mengantongi izin tinggal sementara, serta tidak terdaftar di Disnakertras Kota Bima sebagai TKA. Kodim 1608 Bima, Letkol Inf. Bambang Kunia Eka Putra mengakui pengamanan empat TKA asal Tiongkok bersama dengan Imigrasi III Bima. Kata dia, pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat. “Iya benar, ada empat orang. Tapi saat ini sudah ditangani pihak Imigrasi Bima,” katanya. Sementara Kepala Imigrasi III Bima, melalui Kasubsi Yanverdokim, Yusuf mengakui pihaknya sedang menangani empat TKA asal Tiongkok. Empat TKA ditemukan di kontrakan di sebuah rumah di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda. “Semua dokumen-dokumennya kita periksa. Namun yang bisa ditunjukkan hanya Paspor dan foto copy Kartu Tinggal Terbatas (Kitas),” katanya. Berdasarkan interogasi sementara, keempat TKA tersebut mengakui sudah satu bulan bekerja di PLTU Bonto, sebagai tenaga ahli mesin. Hanya saja, mereka belum mengantongin izin kerja dari Dinaskertras Kota Bima. “Sudah sebulan di Kota Bima dan bekerja di PLTU Bonto sebagai ahli mesin,” ujarnya. Yusuf menambahkan, ke empat TKA tersebut masih dalam dalam pengawasan Imigrasi III Bima. Apabila tidak bisa menunjukan dokumen lengkap serta izin tinggal akan disikapi tegas. “Untuk saat ini dalam pengawasan. Jika menyalahi prosedur atau aturan kita akan mengambil sikap tegas, berupa mendeportasi ke negara asal,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Aktivitas penambangan material pasir dan batuan di Dompu, masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR). Terutama, menyangkut tambang rakyat yang diduga tak dilengkapi izin lingkungan. Tak adanya sikap tegas APH disinyalir menjadi pemicu menjamurnya kegiatan merusak lingkungan itu. Di sisi lain, APH mempertanyakan alasan DLHK bergeming mengetahui banyaknya tambang ilegal di Dompu. Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK dikonfirmasi soal harapan DLHK setempat agar menindak tambang galena atau batu hitam di Pajo yang dinyatakan ilegal menegaskan, sudah menerima surat tembusan dari Pemprov NTB bahwa tambang tersebut legal. Terkecuali tambang emas rakyat yang berada di sekitarnya.
“Setahu saya tambang di sana ada izinnya. Malah yang ndak ada tambang-tambang rakyat itu. Saya dapat tembusan dari provinsi ada izinnya,” ungkap dia menjawab Suara NTB. Terhadap kegiatan rakyat yang diketahuinya ilegal pun sudah diambil tindakan. Meski tak berhasil menangkap pelaku, namun dipastikan sudah tidak ada aktivitas
penggalian lagi di wilayah itu. Kalaupun DLHK Bersikukuh mengklaim tambang galena ilegal, berikut banyak tambang rakyat lainnya dengan alasan tidak memiliki izin lingkungan, Erwin Suwondo mempertanyakan alasan DLHK berdiam diri. Mestinya mereka proaktif melaporkan lokasi-lokasi penambangan ilegal tersebut. Sehingga memudahkan polisi dalam
Keberadaan Satgas P4GN akan Dimaksimalkan Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat (BNNK) akan terus memaksimalkan peranan penting dari Satgas Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tahun 2019. Selama ini, orang-orang didalam satgas P4GN belum maksimal mengintervensi masalah ini. Apalagi untuk saat ini kasus penyalahgunaan narkoba di KSB terus meningkat setiap tahunnya, maka dari itu Satgas ini diharapkan bisa maksimal lagi dalam memberantas masalah ini. “Kita tidak memungkiri masih lambannya kerja dari satgas P4GN yang sudah terbentuk dalam mengatensi masalah narkoba yang ada di lingkungan masing-masing. Apalagi hampir semua satgas P4GN ini sudah dibentuk di masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah, sampai dengan lingkungan masyarakat umum tapi hasil yang didapatkan juga masih belum maksimal. Makanya kegiatan sosialisasi dan penyadaran lainnya akan terus dimaksimalkan dengan harapan timbul kesedaran bersama dalam memberantas masalah peredaran narkoba,” ungkap kepala BNN Sumbawa Barat AKBP Hurri Nugroho SH., MH kepada Suara NTB, saat membuka kegiatan workshop di aula Kedai Sawah, Kamis (2/5). Ia menambahkan, tentu dalam memerangi bahaya narkoba, sebenarnya semua pihak harus terlibat bukan hanya tugas BNN maupun instansi lainnya. Mengingat kasus narkoba ini sudah masuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga dibutuhkan peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat lain, sehingga dengan demikian kasus ini bisa diturunkan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menggugah hati masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba ini. Karena apabila masalah ini tetap dibiarkan begini saja, maka tidak menutup kemungkinan KSB juga akan menjadi kabupaten darurat narkoba di tahun-tahun berikutnya. Para satgas ini juga merupakan salah satu cara untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan masalah penyalahgunaan barang ini. “Tidak ada cara lain untuk menekan masalah Narkoba ini, makanya Satgas inilah diharapkan bisa lebih maksimal lagi. Kita juga berharap kepada semua pihak untuk bisa bersama-sama memberantas masalah ini. Karena apabila hanya mengandalkan BNN dan Polisi dianggap tidak akan maksimal,” tandasnya. (ils)
jika menginginkan data-data tambang ilegal di wilayah ini. Pun sebetulnya data tambang berizin sebetulnya sudah diserahkan pihaknya ke Mapolres. Sehingga dirasa cukup menjadi dasar dalam menindak tambang-tambang liar di wilayah ini. Salah satunya tambang galena yang dipastikannya tidak memiliki izin lingkungan. “Mekanismenya mereka harus bersurat. Karena kalau kita hanya bisa menampilkan tambang yang ada izinnya. Sisanya itu ilegal. Sudah pernah kita surati juga Polres itu tambang yang punya izin, di luar itu pasti ilegal,” pungkasnya. (jun)
Setiap Individu Mesti Menjadi Guru
Terlibat Korupsi, Enam ASN Kota Bima Diberhentikan Kota Bima (Suara NTB) – Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima yang tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) resmi diberhentikan secara tidak hormat. Hal itu dikatakan Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Rasyidin S.Sos, kepada Suara NTB, Kamis (2/5). Kata dia, pemberhentian enam ASN tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE. “SK pemecatan tertanggal 29 April 2019 kemarin. Diteken langsung oleh Walikota selaku PPK,” katanya. Menurutnya, para ASN yang diberhentikan tersebut lantaran sudah dijatuhi vonis hukuman berdasarkan putusan dari Pengadilan Tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). “Sejak keluarnya SK enam ASN ini berstatus non aktif sebagai pegawai,” katanya. Meski begitu, Rasyidin enggan membeberkan secara detail enam orang ASN yang dipecat tersebut serta OPD mana mereka bertugas. Hingga hingga saat ini, BKPSDM setempat masih menggandakan SK pemecatan. “Yang jelas ada enam orang yang dipecat. SKnya akan ditembuskan kepada Gubernur NTB, Komisi ASN, BKN, Kemenpan RB hingga Kementrian Dalam Negerim,” katanya. Ia menambahkan, sedikitnya ada 10 ASN di Kota Bima yang diusulkan yang terlibat kasus dugaan Tipikor. Namun setelah diverifikasi dan ditelaah ternyata hanya ada enam orang. “Enam ASN yang dipecat ini terlibat kasus Tipikor dari tahun 2009 sampai dengan 2017,” pungkasnya. (uki)
mengambil tindakan. “Justru dia sendiri yang tidak ada kegiatan. Banyak tambang ilegal kok diamdiam saja. Kalaupun dikatakan itu bukan tanggung jawab DLHK melainkan polisi karena ilegal, harusnya dikasi surat ke kita tambang mana yang ilegal. Jangan lempar batu sembunyi tangan seperti itu,” keluhnya. Terpisah, Kabid Lingkungan Hidup DLHK Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT yang sebelumnya seringkali menagih tindakan APH untuk setiap rakyat tak berizin, tak ingin berkomentar banyak. Mereka menyarankan agar APH melayangkan surat permohonan
(Suara NTB/Uki)
PEMUSNAHAN - Kepala Kejari Bima, Widagdo Mulyono Petrus menunjukkan BB yang dimusnahkan di halaman depan kantor Kejari Bima, Kamis (2/5).
Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH, memiliki harapan penting di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini. Ia berharap, setiap individu bisa menjadi guru. Baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Jika semua orang memainkan perannya sebagai guru layak di sekolah. Ia meyakini generasi emas yang diharapkan wilayah ini akan bisa diwujudkan. “Kita jangan hanya buat agenda seremonial saja. Tapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana setiap orang ini menjadi guru bagi anak-anak,” ungkapnya menjawab Suara NTB usai upacara peringkatan Hari Otonomi Daerah yang dirangkai Hardiknas dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, di lapangan umum Kelurahan Karijawa, Kamis (2/5). Peran guru pada setiap individu penting diterapkan untuk mengontrol pergaulan anak. Saat di rumah misalnya, orang tua dan keluarga yang menjadi pendidiknya. Pun demikian ketika mereka berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat. Mengapa guru? Menurut HI sapaan akrab H. Ichtiar, tidak ada seorang pun tenaga pendidik yang menginginkan anak atau peserta didiknya bertindak buruk. Apalagi membuat mereka
H. Ichtiar harus berurusan dengan hukum karena tindak pidana yang dilakukan. “Guru pasti menginginkan anak itu baik, tidak ada satupun yang mau mereka masuk neraka,” tegasnya. Disinggung soal masih rendahnya kompetensi guru di Dompu, yang dinilai turut memicu lambanya peningkatan mutu pendidikan. Ia tak menyangkalnya. Tetapi Dikpora bersama elemen terkait akan terus melakukan pembenahan kedepan. Termasuk masalah kelengkapan sarana prasaran pendidikan di sekolah. “Kompetensi ini tetap akan kita tingkatkan, sarana prasaran juga karena itu penting untuk proses pendidikan di sekolah,” tandasnya. (jun)
Dompu (Suara NTB) – Salah seorang terduga jaringan pengedar sabu akhirnya diringkus polisi, Rabu (1/5) Pukul 21.00 Wita. Ia Ir (22) pria asal Dusun Madya Kecamatan Kempo. Dari tangannya berhasil disita 3 klip sabu berikut alat bukti lain yang dimanfaatkan untuk menyalahgunakan barang haram tersebut. Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun kepada Suara NTB usai memimpin operasi malam kemarin mengatakan, penggerebekan salah seorang target operasinya itu buah informasi masyarakat. Menyusul Ir kerap ditemukan bertransaksi sabusabu diwilayah Kempo. “Ini tindak lanjut laporan masyarakat karena Ir sudah sering jual beli narkotika jenis sabu-sabu,” kata dia. Saat penggerebekan berlangsung memang tak ditemukan aktivitas penyalahgunaan sabu. Ir dijumpai Tim Opsnal tengah duduk di ruang tamu bersama anggota keluarganya. Namun, untuk membuktikan informasi yang diterimanya polisi langsung melakukan penggeledah. Disak-
sikan langsung oleh Ketua RT, Abdarab dan warga setempat. Alhasil, dari penggeledahan itu didapati banyak barang bukti. Diantaranya yang berada dalam kamar Ir seperti 4 buah bong yang sudah dimodifikasi, 3 klip sabu, 8 buah korek api, 1 klip plastik transparan berisi 1 sendok sabu dan sumbu, 4 bal klip, 2 buah gunting serta bukti-bukti lain yang menguatkan dugaan bahwa Ir merupakan pengedar sabu-sabu. Selain mengedarkan sabu, lanjut Moh Saihun, hasil tes urine diketahui Ir juga merangkap sebagai pengguna barang haram tersebut. “Setelah dilakukan tes urine hasilnya terbukti positif sebagai pengguna,” ujarnya. Atas temuan barang bukti tersebut, Ir langsung digiring Tim Opsnal ke Mapolres Dompu untuk diproses lebih lanjut. Termasuk pengembangan kasus dalam rangka mengungkap jaringan pengedar lainnya diwilayah itu. “Saat ini tersangka dan barang bukti sudah di mapolres untuk ditindak lanjuti,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
Kejari Bima Musnahkan Jaringan Pengedar Barang Bukti 44 Perkara Sabu Diringkus Polisi
Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima memusnahkan barang bukti (BB) dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). BB yang dimusnahkan itu dari 44 perkara yang ditangani Tahun 2018 sampai 2019. Pantauan Suara NTB, pemusnahan BB digelar di halaman depan kantor Kejari, Kamis (2/5). BB yang dimusnahkan antara lain, Ganja, Sabu, Parang, Senjata Api laras pendek dan panjang serta ribuan butir tramadol. Proses pemusnahan sendiri dengan beragam cara. Sabu dilarutkan ke dalam air, gan-
ja dan pil tramadol dibakar. Sementara senjata api dan parang dimusnahkan dengan dipotong kecil-kecil menggunakan gerinda. Pemusnahan BB tersebut disaksikan Perwakilan Polres Bima Kota dan Bima Kabupaten, BNNK Bima, BPOM Bima, Dikes Kota Bima dan Kabupaten Bima, FKUB dan tokoh masyarakat. Kepala Kejari Bima, Widagdo Mulyono Petrus, M.Hum, mengatakan pemusnahan BB yang dilakukan pihaknya berdasarkan perintah Hakim Pengadilan Negeri Bima karean sudah berkekuatan hukum tetap.
“BB yang dimusnahkan ini dari 44 perkara yang ditangani sepanjang tahun 2018 hingga 2019,” katanya. Ia menyebutkan BB yang bukti yang dimusnahkan antata lainya, ganja dengan 51 gram, kemudian sabu seberat 1,6 gram, 3 pucuk senjata api, 1 laras panjang dan 2 jenis pendek, 6 buah parang. “Serta sebanyak 1.440 butir obat keras jenis tramadol,” katanya. Widagdo menambahkan kasus atau perkara di wilayah hukum Bima yang paling menonjol diprose sepanjang tahun 2018 hingga 2019 adalah kepemilikan narkoba dan senjata tajam. (uki)
Tekanan Inflasi Bulan Puasa Diantisipasi
(Suara NTB/uki)
PEDAGANG TOMAT – Seorang pedagang tomat tengah membersihkan tomat yang dijajakannya di Pasar Amahami Kota Bima. Menjelang bulan Ramadhan, inflasi yang timbul dari kenaikan komoditas pangan diharapkan bisa ditekan. Kota Bima (Suara NTB) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima menggelar rapat koordinasi pengendalian Inflasi. Untuk mengantipasi tekanan inflasi selama Bulan Puasa dan Lebaran 2019 mendatang. Rakor dipimpin Walikota Bima, H. Muhamad Lutfi, SE, dan digelar di aula Kantor Walikota Bima, Selasa (30/4) tersebut juga dihadiri Perwakilan BI NTB, Achris Sarwani, ST MPP dan Kepala BPS Kota
Bima, Joko Pitoyo. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bima Drs. A. Haris mengatakan Rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergisitas OPD dan pihak terkait pengendalian inflasi di Kota Bima selama Bulan Puasa dan Lebaran tahun 2019. Selain itu lanjutnya, juga untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga selama puasa, karena daya beli masyarakat cenderung akan
meningkat selama bulan Ramadhan sampai Lebaran. “Sebagai langkah antisipasi menekan Inflasi di Bulan Puasa dan Lebaran,” katanya. Ia menyebutkan komoditi yang sering menyumbang inflasi di Kota Bima, Seperti Beras, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bandeng Bolu, Cumi cumi, Tongkol, Udang Basah, Tengiri, Kakap merah, Tomat Sayur, Cabe Merah, Pisang. “Selain itu juga angkutan udara, obat dengan resep, perbaikan ringan dan hingga rokok kretek,” katanya. Sementara Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi mengaku, angka Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang memberikan informasi dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang di konsumsi masyarakat. “Makanya perlu ada langkah antisipasi lonjakan harga selama ramadhan dan lebaran,” katanya. Perkembangan harga barang dan jasa lanjutnya akan berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat. Perubahan nilai aset serta nilai kontrak ataupun transaksi bisnis. “Saya berharap TPID bisa terus berkoordinasi BPS dan Perbankan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Satresnarkoba Dompu)
TERDUGA PENGEDAR – Ir (22) terduga jaringan pengedar sabu saat diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Dompu, Kamis (2/5).
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Halaman 8
Alokasi Kursi Parpol Ditetapkan Setelah Nihil Gugatan di MK Selong (Suara NTB) Tahapan Pemilu 2019 sudah sampai pada proses rekapitulasi suara di tingkat KPU kabupaten/kota dan akan berlangsung sampai tanggal 5 Mei mendatang. Meskipun rekapitulasi belum selesai, sejumlah partai politik sudah lebih dulu mengklaim kursi yang akan mereka peroleh berdasarkan hasil rekapitulasi suara sementara. Tidak hanya berapa banyak alokasi kursi yang akan mereka peroleh, bahkan caleg yang berpeluang akan memperoleh kursi-pun sudah mereka disebutkan nama calegnya. Pantauan Suara NTB, banyak beredar nama-nama caleg yang disebut-sebut sebagai kandidat yang dipastikan akan menduduki kursi wakil rakyat lima tahun ke depan. Penyebutan nama-nama caleg yang diklaim menang tersebut dengan siapa peraih suara tertinggi di partai masing-masing. Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Teknis, Zuriaty kepada Suara NTB menyampaikan bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan oleh peserta pemilu. Namun demikian untuk penetapan perolehan kursi dilakukan oleh penetapan acara nasional. “Sekarang ini KPU hanya melakukan pleno penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk masing-masing peserta pemi-
lu. Namun untuk penetapan perolehan kursi partai dan siapa (caleg) yang dapat itu, jadi penetapan KPU pusat,” jelasnya, Rabu (2/5). Ditempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, Dr. Junaidi menerangkan bahwa rekapitulasi KPU di kabupaten/kota saat ini hanya untuk menetapkan hasil pemungutan suara saja dan belum sampai pada penetapan perolehan kursi. Penetapan alokasi perolehan kursi bagi masing-masing partai dan penentuan siapa saja caleg yang berhak untuk mendapatkan kursi akan dilakukan secara nasional. Berdasarkan tahapan, penetapan itu dilakukan setelah tidak ada gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) dari peserta pemilu. “Jadi berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2019 terkait tahapan, penetapan dilakukan setelah menunggu ada tidaknya gugatan di MK, dalam waktu 3 x 24 jam. Kalau ternyata tidak ada gugatan, maka kita bisa
menetap di kabupaten,” jelasnya. Ditempat terpisah, sejumlah partai telah mengklaim perolehan kursi masing-masing. Golkar salah satunya yang sudah mengkalaim mendapatkan 10 kursi wakil rakyat di DPRD NTB. “Kita masih pemenang pemilu, dengan perolehan 10 kursi. Insya Allah kita optimis Golkar masih memegang Ketua DPRD NTB,” ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Bahkan Isvie dari perhitungan perolehan suara sementara yang dihimpun internal partainya, menyebutkan perolehan kursi partai lain. Untuk kursi DPRD NTB, Isvie menyebutkan posisi kedua dipegang oleh Gerindra yang sudah memperoleh sembilan kursi. Kemudian disusul PKS dan PPP yang sama-sama mengantongi tujuh kursi dan Demokrat dengan enam kursi. Ditempat terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra, H. Ridwan Hidayat sebelumnya telah mendeklarasikan kemenangannya di NTB. Ia pun menyebutkan Gerindra telah mengantongi 11 kursi di DPRD NTB. Sehingga ia sangat optimis bahwa Gerindra akan memegang posisi Ketua DPRD NTB dan mematahkan dominasi Golkar yang selama ini selalu menjadi langganan menduduki kursi Ketua DPRD NTB. (ndi)
NTB/why)
PEMUSNAHAN - Kabid Pemberantasan BNNP NTB Denny Priadi menuang sabu milik tersangka Cekok dalam pemusnahan barang bukti, Kamis (2/5).
BNNP NTB Musnahkan 409,6 Gram Sabu Mataram (Suara NTB) – Penyidik BNN Provinsi NTB memusnahkan 409,6 gram sabu milik tersangka M Ridwan alias Cekok, Kamis (2/5). Pemusnahan tersebut sesuai amanat UU Narkotika serta untuk keperluan penyidikan. Kabid Pemberantasan BNNP NTB AKBP Denny Priadi memimpin pemusnahan barang bukti, disaksikan tersangka Cekok, penasihat hukum tersangka, jaksa penuntut umum Kejati NTB, dan perwakilan Pengadilan Negeri Mataram, serta perwakilan BBPOM Mataram. “Total barang bukti 410,28 gram. Sudah disisihkan untuk uji lab seberat 0,63 gram sehingga yang di-
musnahkan menjadi 409,65 gram,” sebutnya. Pemusnahan sabu menggunakan blender yang dicampur dengan air. Residu penghancuran kemudian dibuang melalui saluran. Denny menjelaskan, saat ini perkara kasus tersebut sedang dalam tahap pemberkasan. Berkas tersebut kemudian dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti kelengkapannya. Tersangka Cekok dicokok BNN pada Sabtu (16/3) lalu. Saat itu tersangka tertangkap basah sedang mengambil paket sabu di kantor jasa pengiriman paket kilat di Dusun Belencong, Desa Midang, Gunungsari, Lombok Barat. Tersangka diduga
Politik Uang Dinilai Makin Sadis Mataram (Suara NTB) Sejumlah caleg petahana DPRD Provinsi NTB sudah memastikan dirinya tak terpilih kembali. Pasalnya perolehan suara yang mereka kumpulkan belum memenuhi untuk memesan satu kursi wakil rakyat. Salah satu caleg petahana yang sudah “melempar handuk” kekalahan dari Partai Demokrat asal dapil VI, Misfalah mengakui jika prolehan suaranya tidak memenuhi untuk mengamankan kursi. Suara yang dia dapatkan turun drastis dibandingkan dengan perolehan suara sebelumnya. Misfalah menilai penyebab kegagalannya melenggang kembali ke Udayana karena praktik politik uang di Pemilu 2019 ini makin sadis. “Ya, memang politik uang ini sangat dahsyat. Dibasis-basis saya semua diserang,” tutur Misfalah. Di kantong-kantong suara yang telah dibina dan dirawatnya lewat program aspirasi selama ia menjabat sebagai wakil rakyat empat tahun terakhir ini nyaris tak berbekas. Pasalnya suara yang diperoleh di daerah-daerah yang ditargetkan jadi basisnya, tidak sesuai harapan. “Daerah yang kita bina lewat program aspirasi itu habis semua diserang, suara saya turun dari yang dulu, harusnya bertambah, tapi ya itulah
politik uang menghabisinya dalam semalam,” katanya. Didapil VI, peredaran politik uang tidak saja masif namun juga nilainya makin besar. Dari informasi yang diserap Suara NTB, satu suara bisa dihargakan hingga Rp500 ribuan. “Ya seperti itulah yang kita dengar juga di sana,” kata Misfalah. Ditempat terpisah, caleg Petahana Golkar dari dapil I Kota Mataram, Lalu Darma Setiawan kepada Suara NTB juga mengaku bahwa perolehan suaranya masih kalah jauh dengan perolehan suara caleg lain di dalam partainya. Sehingga ia pesimis kembali lagi ke Udayana. Meskipun kalah, ia mengaku bangga terhadap dirinya yang telah berusaha berjuang dengan cara-cara yang terhormat dan tidak mencidrai nilai-nilai demokrasi. “Saya tetap tenang, karena saya sudah berusaha. Kalaupun kalah, saya bangga karena saya kalah dan menang secara terhormat, tanpa malakukan kecurangan dan politik uang,” katanya. Diakui Darma Setiawan, salah satu penyebab kekalahannya lantaran masifnya politik uang. Sehingga dibasis-basis yang sudah dia bina selama menjabat jadi wakil rakyat lewat dana aspirasinya, luluh lantak hanya dalam satu malam oleh serangan politik uang. (ndi)
sebagai pemesan barang yang dikirim lewat jasa paket kilat. Paket yang diambil tersangka memiliki ciri bungkus kertas kado motif bunga. Saat dibuka, sabu dibungkus dengan karbon hitam berlakban cokelat. Pengirim sabu menyelundupkan kirimannya dengan modus boks berisi sabun. Sabu ditemukan di dalam lima bungkus klip. Tersangka Cekok juga teridentifikasi mengonsumsi sabu dari hasil tes urine. Cekok dijerat dengan pasal 114 ayat (2) dan atau 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukuman penjaranya paling lama 20 tahun. (why)
Temuan Inspektorat, Polda NTB Siap Usut PT GNE
Mataram (Suara NTB) – Sisa waktu 60 hari pemulihan kerugian negara PT Gerbang NTB Emas terus berkurang. Penyidik Polda NTB sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Manakala kerugian negara tak juga pulih setelah habis waktu, penyidik turun tangan. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menjelaskan, temuan tersebut masih dalam wilayah Inspektorat NTB sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). “Ini kan masih di dalam batas waktu 60 hari itu. Masih di Inspektorat,” ucapnya ditemui kemarin. Dia mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat dalam hal penyelidikan bilamana temuan kerugian negara itu tak juga pulih. “Belum ada dilimpahkan Inspektorat ke kita. Itu masih ranah administrasi. Diselesaikan dulu di sana, baru ke sini (penyidik),” kata Syarif. Audit investigasi Inspektora Provinsi NTB sebelumnya menemukan kerugian daerah sbeesar Rp2,68 miliar. Hal itu terkait pengelolaan keuangan PT GNE tahun 2014 sampai tahun 2017. Temuan berkaitan dengan indikasi penggelapan, penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta piutang macet imbas pengelolaan barang dan anggaran yang buruk. Hasil audit tersebut diserahkan kembali ke PT GNE dengan rekomendasi pengembalian kerugian negara. PT GNE bertanggungjawab sebab mengelola penyertaan modal pemerintah. (why)
Rekapitulasi Suara di Lotim Diwarnai Adu Data Mataram (Suara NTB) Tahapan Pemilu 2019 telah memasuki rekapitulasi suara di tingkat KPU kabupaten/kota. Delapan KPU kabupaten/kota diketahui telah mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi suara. Pantauan Suara NTB proses rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Lombok Timur berlangsung lancar. Namun demikian, rekapitulasi berlangsung dinamis. Beberapa kali saksi parpol melayangkan pertanyaan terkait perbedaan data suara yang ditemukan. “Penyelenggara, termasuk Bawaslu dan saksi sudah melakukan tugas masing-masing dengan baik, sehingga proses rekapitulasi berjalan cukup baik. Tidak ada banyak kendala yang kita temui, jikapun ada selisih perbedaan angka itu, kita langsung melakukan pembentulan pada sat itu juga,” kata Ketua KPU Lombok Timur, Dr. Junaidi yang dikonfirmasi pada saat jeda berlangsung. KPU Lotim mulai pleno rekapitulasi, Kamis (2/5) dan akan berlangsung selama empat hari. Hari pertama pleno dijadwalkan lima kecamatan. Sampai dengan pukul 13:00 Wita, baru satu kecamatan berhasil diselesaikan. Pembahasan alot berlangsung saat saksi menyampaikan perbedaan data perolehan suara. “Ada temuan, ada perbedaan terjadi pada salinan saksi dengan di PPK dan Bawaslu. Tapi setelah kita buka DA1 Plano, selesai dia. Masing-masing data itu kita sandingkan. Ketika ada perbedaan itu, maka kembali ke DA1 Plano,” jelasnya. Junaidi menegaskan, bahwa dalam perbedaan data yang ditemu-
(Suara NTB/ndi)
PLENO - Proses pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Lombok Timur berlangsung dinamis. Pleno diwarnai adu data antara saksi, Bawaslu dan KPU. kan itu tidak ada indikasi kecurangan. Namun perbedaan masih dalam kewajaran. “Tidak ada indikasi kecurangan, sah- sah saja ada perbedaan itu, karena mungkin pada saat menginput data, dan kami juga akui tadi tidak sepenuhnya PPK menulis benar, karena masalahnya kelelahan dan ngantuk,” katanya. Ditegaskan juga, bahwa proses rekapitulasi KPU tidak merubah angka. Melainkan hanya menjumlahkan hasil rekapitulasi yang ada di tingkat kecamatan. Hal itu disampaikannya untuk menepis kehawatiran akan terjadi kecurangan. “Kami tegaskan, kami melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya dan sejujurnya, meskipun ada perbedaan pendapat diantara kami berlima, tetapi satu komitmen bahwa tidak boleh ada perubahan suara. Di KPU ini kami hanya menjumlahkan, membaca-
kan, dan menetapkan,” ujarnya. Ditempat yang sama, komisioner KPU Provinsi NTB, Zuriaty kepada Suara NTB menyampaikan bahwa proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota akan bisa selesai tepat waktu, meskipun proses rekapitulasi berlangsung dinamis dan alot. “Pleno dilakukan dari pagi sampai malam dan kalau kita lihat dinamikanya saya yakin bisa tepat waktu, karena ada beberapa kecamatan yang cepat dan ada juga yang lambat,” ujarnya saat memantau proses Pleno rekapitulasi di KPU Lotim. Ia menyebutkan dari 10 Kabupaten/Kota, tinggal dua yang masih belum melakukan pleno, yakni Kabupaten Lombok Tengah dan KLU, lantaran masih ada beberapa kecamatan yang masih belum selesai rekapitulasi. “Bahkan di KSB sudah selesai, dan Daerah lainnya sudah mulai,” katanya. (ndi)
Kasus Paket Sandang Pangan 2014
Jaksa Tahan Mantan Kabag Kesra Lotim Mataram (Suara NTB) – Mantan Kabag Kesra Setda Lotim, Syahmat mulai mendekam di sel tahanan. Terdakwa kasus korupsi pengadaan paket sandang pangan tahun 2014 ini diajukan meja hijau. Jaksa penuntut umum sudah melimpahkan berkas dakwaan. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan pihaknya sudah menerima pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian. “Penuntutannya dari jaksa kita,” ucapnya dikonfirmasi Kamis (2/5). Pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti dilaksanakan melalui Kejari Lombok Timur. Jaksa memutuskan untuk memasukkan Syahmat ke ruang tahanan atas pertimbangan yuridis. “Sudah ditahan di Lapas Mataram,” kata Kasi Pid-
sus Kejari Lotim Wasita Triantara dikonfirmasi terpisah. Sementara Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama menerangkan, pelimpahan tersebut setelah penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus sudah menyelesaikan penyidikan. “Berkasnya kan sudah P-21. Berkas lengkap sehingga tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” ujarnya. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan pihaknya sudah menerima pelimpahan berkas penuntutan. “Berkasnya sudah terregister. Kita masih menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal persidangannya,” sebutnya. Terdakwa Syahmat diduga korupsi dalam pengadaan 13.500 paket san-
dang pangan. Syahmat diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga negara merugi Rp290 juta. Kerugian itu timbul akibat pembayaran kepada PNS non-Pemda Lotim. Tahap pertama anggaran untuk pengadaan paket lebaran ini, sebesar Rp1,2 miliar diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tahap dua, anggaran kembali dicairkan sebanyak Rp2,7 miliar yang dibagikan ke 13.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 114 Intstansi se-Kabupaten Lombok Timur dengan nilai Rp168.000 per-parselnya. Syahmat diajukan ke persidangan dengan dakwaan pelanggaran pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 9
KPK Soroti Potensi SDA NTB Belum Dikelola dengan Baik Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua KPK RI, Irjen (Pol) Basaria Panjaitan menyorot potensi sumber daya alam NTB yang demikian menariknya. Tetapi belum terkelola dengan baik. Orang nomor dua di lembaga anti rasuah ini menyinggung potensi tersebut, agar dikelola dengan sebaik-baiknya. Agar niat untuk melakukan korupsi di daerah ini terhapus. Seperti apa kaitannya potensi SDA NTB dengan korupsi? Basaria Panjaitan menjelaskan, NTB, dari ujung ke ujung (Ampenan-Bima). Wilayah NTB memiliki potensi wisata yang cukup menarik. Tak kalah dengan Bali. Tetapi, pengelolaannya tidak seperti Bali. “Tahun 1996 sampai 1999 saya di sini (NTB), saya tahu wialayahnya, saya tahu semua. Daerah gunung, pantainya,” katanya dalam kegiatan saat menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka optimalisa-
si pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh Bank NTB Syariah, Kamis (2/5) kemarin di Hotel Lombok Raya. Dengan mengelola sumbersumber PAD secara baik, maka pendapatan daerah juga dapat ditingkatkan. Selain itu, keinginan pejabat-pejabat daerah untuk melakukan penyimpangan anggaran juga dapat diminimalisir. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Basaria kemudian mengemukakan biaya politik yang tidak kecil. Teruatama untuk bupati, walikota maupun gu-
bernur. Taruh saja biaya politik yang dikeluarkan antara Rp4 miliar setahun, apakah mampu ditutupi jika dikembalikan dengan cara normal, ia masih meragukannya. Lalu bagaimana caranya? Contoh disampaikan Jakarta, kepala dinasnya mampu menerima gaji sebulan hampir 200 juta. Dalam setahun bisa menembus Rp1 miliaran penghasilannya. Sementara gubernur Jakarta, dalam sebulan bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar. Dikalikan setahun, lebih dari Rp10 miliaran. Biaya
politik dapat ditutupi dengan pendapatannya. Kenapa bisa demikian, sebab perangkat daerahnya mampu mengelola potensi yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Sumbangan PADnya optimal. Sebab potensi daerahnya di kelola dengan baik. “Ini kita rekomendasikan cara yang benar untuk meningkatkan PAD sebesar-besarnya,” demikian Basaria. Ia juga menyinggung soal keindahan Pantai Senggigi yang cukup legendaris di Pulau Lombok. Harapannya, potensi itu juga dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini, hadir kepala daerah, dari gubernur, bupati dan walikota yang ada di NTB. (bul)
Peringatan Hari Buruh 2019
BPJS Ketenagakerjaan Berikan Pengalaman Berbeda Mataram (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi NTB memberikan pengalaman berbeda dalam peringatan hari buruh (May Day) tahun 2019 ini. Sejumlah kegiatan cukup positif dilakukan. Karena hari buruh yang identik dengan aksi turun jalan, oleh unsur pekerja, serikat, atau unsur terkait lainnya. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB memeriahkan peringatan May Day dari tanggal 1-3 Mei (selama tiga hari). Diantaranya, kegiatan seminar bertema “Meningkatkan Kesejahteraan dan Loyalitas bagi Pekerja” di Hotel Grand Madani pada 1 Mei 2019. Mengundang tiga narasumber untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta undangan yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha dan perwakilan perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Narasumbernya hadir langsung Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB yang membidangi ketenagakerjaan dan jaminan sosial, H. MNS.
(Suara NTB/bul)
SUVENIR - Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Soni Suharsono (dua dari kanan) dan jajaran, bersama peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan suvenir spesial berkaitan dengan peringatan hari buruh 2019 Kasdiono, SH, entrepreneur muda sekaligus Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Mataram dan Ketua HIPSI Provinsi NTB, H. Ricky Hartono Putra dan Perwakilan PSC 119 RSUD Kota Mataram, dr Arie Tejamukti Listyawan. Kegiatan lain, tanggal 2 dan 3 Mei
2019, BPJS Ketenagakerjaan NTB melanjutkan kemeriahan peringatan hari buruh di kantornya di Jalan Langko Mataram. Kegiatannya berupa, setiap peserta yang datang memperoleh snack dan suvenir gratis serta diberikan hiburan, permainan dan lain-lain. Kegiatan yang diselenggaran
oleh BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan perhatian, sekaligus apresiasi. H. MNS, Kasdiono, misalnya, sangat menyetujui jika perayaan hari buruh dilakukan lebih edukatif untuk kepada pekerja, perusahaan dan stakeholders terkait lainnya. Sebagai perwakilan legislatif di NTB, H.MNS. Kasdiono juga sangat mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi semua tenaga kerja di NTB. Bahkan ia berinisiatif membuat Perda khusus jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang harapannya, dapat terealisasi di tahun 2019 ini. Demikian juga Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. H. Muhammad Agus Patria, SH, MH, mewakili pemerintah Provinsi NTB menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatankegiatan positif yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam peringatan hari buruh tahun 2019 ini. (bul/*)
(Suara NTB/bul)
CEK BESI - Rahman Saidi (dua dari kiri) dan Manasar Sihite (tiga dari kiri) dan tim dari Dinas Perdagang Provinsi NTB mengecek besi yang akan didistribusikan untuk operasi pasar.
Bantu Pemulihan Pascagempa
PPI Sediakan Bahan Bangunan dengan Harga Khusus Mataram (Suara NTB) PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PT. PPI) melakukan intervensi pasar untuk mendukung percepatan recovery pascagempa. Perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang jasa perdagangan ini melakukan penetrasi pasar dengan menyediakan kebutuhan bahan – bahan bangunan dengan harga khusus. “Kita membantu saudarasaudara kita yang terkena musibah di Lombok untuk mendapatkan kebutuhan bahan bangunan di bawah harga yang ada di pasaran. Semoga memberi manfaat untuk percepatan recovery pascagempa,” kata Senior Manager Divisi Pengadaan PPI, Rahman Saidi, didampingi General Manager PPI Cabang Mataram, Manasar Sihite. Rahman Saidi, bersama timnya Kamis 2 Mei 2019, memastikan langsung ketersediaan barang di kantor cabang, sekaligus gudangnya di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 8 Bengkel, Labuapi Lombok Barat, dan kesiapan distribusi barang tokotoko bangunan yang telah di tentukan untuk menjualnya. Kegiatan ini adalah penugasan dari Kementerian BUMN. Perintah Presiden Joko Widodo, jangan sampai terjadi kekuran-
gan stok kebutuhan di lapangan. Dalam kesempatan kemarin, Ir. Haryono dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB turut hadir langsung meninjau kesiapan PT. PPI dalam meneterasi pasar dan harga bahan bangunan di Lombok. Sebelumnya, informasi yang di terima, harga-harga bahan mengalami kenaikan. Kondisi ini memantik perhatian pemerintah, melalui PPI untuk menjaga stabilitasnya. Apalagi, Lombok , NTB sedang berupaya bangkit pasca duka gempa akhir tahun 2019 lalu yang mengakibatkan kerugian material dan moril tidak kecil. PPI berupaya membantu program pemerintah untuk mempermudah masyarakat ihwal ketersediaan material bangunan dengan mendistribusikan ribuan material spandek lembaran, kanal, reng, besi ulir, dan besi polos, ke toko-toko bangunan di wilayah yang terdampak bencana dengan harga khusus. Ada lima toko yang rencananya akan dijadikan toko penjualan. Toko-toko ini akan di pasangkan pemberitahuan “Tersedia Bahan Bangunan dengan Harga Khusus”. Tiga telah pasti. 1 toko di Lombok Utara, 1 toko di Kota Mataram, 1 toko di Lombok Timur. dua toko lainnya, sedang akan ditentu-
kan. Kendati demikian, pada prinsipnya, sejumlah bahan bangunan ini telah siap di jual. PT. PPI dalam rangka penugasan ini, bekerjasama dengan PT. KrakatauStil(KS)untukmenjawab kebutuhan masyarakat di NTB membangun kembali tempat tinggalnya pascagempa. Harapannya, kataManasarSihite,dengankeikutsertaan PPI melakukan penetrasi pasar, aksi spekulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untukmengambilkeuntunganpascagempa dapat di kendalika. Kegiatan penetrasi pasar ini belum di pastikan hingga kapan dilaksanakan. Selama barang tersedia, bagi Rahman Saidi tetap akan dilaksanakan. Selama kegiatan, selisih harga penjualan boleh dibilang sangat mennggiurkan. Antara Rp2.000 sampai Rp10.000/pcs. Harapannya, harga ini akan sampai ke masyarakat yang membutuhkan. PPI juga akan tetap mengimbau, serta memantau harga – harga barang yang dititipkan oleh PPI melalui toko-toko yang ditentukan. Agar harga penjualan yang ditentukan, sesuai dengan harga yang diterima konsumen. Selain menjadi bahan-bahan bangunan dengan harga murah, PPI juga tetap menyediakan sejumlah kebutuhan pokok. Semisal gula pasir, dan minyak goring. (bul/*)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Halaman 10
Peringatan Hardiknas
Kasus Tak Mencerminkan Kemajuan Pendidikan Masih Ditemukan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menggelar upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (2/5). Peringatan Hardiknas tahun ini mengambil tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Pada momentum Hardiknas tahun 2019 ini, masih sering dijumpai kasus-kasus yang tidak mencerminkan kemajuan pendidikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Drs.H. Rohkan Farly, MM., saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendi, jika Indonesia saat ini masih dihadapkan pada kompleksitas masalah guru dan tenaga kependidikan. Bahkan masih sering menjumpai kasus-kasus yang tidak mencerminkan kemajuan pendidikan. Betapapun pemerintah senantiasa responsif dalam memecahkan masalahmasalah tersebut selaras dengan paradigma pendidikan. Disampaikan lebih jauh, anggaran pendidikan kita se-
kitar 63% dikelola daerah. Oleh karena itu, perlu diingatkan terus-menerus agar daerah mengambil peran yang lebih aktif dalam memanfaatkan dana APBN baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan memperhatikan kualitas pemanfaatan untuk program-program prioritas, serta APBD yang menjamin anggaran pendidikan minimal 20%. Melalui momentum Hardiknas, ujarnya, semua pihak harus fokus dalam menitikberatkan pembangunan sumberdaya manusia yang dilandasi karak-
Zonasi Tidak Berlaku SISTEM zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sama sekali tidak berlaku. Pasalnya, siswa dari daerah manapun bisa saja daftar untuk melanjutkan sekolah ke SMK manapun di NTB. “Untuk PPDB di SMK memang beda dengan yang berlaku di SMA. Tak ada sistem zonasi yang berlaku,” kata Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Umar belum lama ini. Dikatakan, tidak berlaku(Suara NTB/dok) nya sistem zonasi dalam H. Umar PPDB untuk SMK dikarenakan keterbatasan jurusan. Kalaupun dipaksakan diterapkan sistem zonasi, maka hal itu akan sangat merepotkan. Ia menyampaikan, penerapan sistem zonasi hanya berlaku untuk SMA. Jika sistem itu diterapkan juga di SMK, hal ini akan merugikan calon siswa yang ingin melanjutkan studi ke jurusan tertentu di SMK. ‘Kalau di SMK bebas meskipun ada siswa yang dari Dompu atau Bima yang ingin ke SMK di Mataram sesuai dengan jurusan yang diinginkan,’’ ujarnya. Menurutnya, untuk SMA, penerapan sistem zonasi bisa saja dilakukan, karena memang tidak ada jurusan khusus. Lain halnya dengan SMk yang setiap sekolah rata-rata mempunyai jurusan khusus yang berbeda. Jika diterapkan zona maka tidak bisa siswa yang ingin jurusan tersebut mengembangkan ilmunya sesuai dengan kemampuannya, misalnya tidak ada di sekolah tersebut jurusan yang diinginkan. Baginya, penerapan sistem zonasi untuk SMK hanya akan membatasi siswa yang ingin mengambil jurusan tertentu. Inilah yang menjadi lasan kenapa sistem zonasi tidak cocok dan tidak diterapkan untuk SMK. ‘’ kalau di SMK bebas tidak menggunakan zona segala,’’ tandasnya. (dys)
ter yang kuat, keterampilan dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Pada momentum tersebut, Sekda Lotim memberikan penghargaan dan bingkisan kepada penjaga sekolah, guru, pengawas dan pegawai lingkup Dinas Dikbud Lotim yang purna tugas pada tahun 2018 sebanyak 285 orang serta penyerahan hadiah untuk 3 mata lomba yaitu lomba perpustakaan desa/kelurahan tahun 2019, lomba pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan tahun 2019, lomba perpustakaan SMP/
Madrasah tahun 2019. Juara pertama diraih Perpustakaan Desa Rempung dengan hadiah sebesar Rp 7.500.000,- untuk lomba perpustakaan desa/kelurahan tahun 2019, untuk lomba pengelolaan perpustakaan desa/ kelurahan tahun 2019, juara I diraih Erni Hastuti (pengelola Perpustakaan Desa Labuhan Lombok) dengan hadiah sebesar Rp2.000.000,- dan untuk Lomba Perpustakaan SMP/ Madrasah tahun 2019 juara I diraih oleh SMPN 2 Pringgabaya dengan hadiah sebesar Rp7.500.000,-.(yon) HARDIKNAS Upacara peringatan Hardiknas tingkat Kabupaten Lotim di halaman Kantor Bupati Lotim, Kamis (2/5).
(Suara NTB/yon)
Unram Komitmen Bangun Puluhan Taruna SMK Pelayaran Belum SDM NTB Mataram (Suara NTB) Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan. Di samping itu, pembangunan pendidikan berkualitas merupakan salah satu target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mendorong kesejahteraan semua kalangan. Untuk itu, Unram terus berkomitmen membangun SDM NTB yang berkualitas. Rektor Unram Prof. H. L. Husni, SH., M.Hum., dalam apel Hardiknas menyebut salah satu langkah yang dilakukan di antaranya adalah membangun SDM berkualitas penduduk berusia muda dan dewasa untuk memiliki pengetahuan dan skill yang relevan, termasuk technical and vocational skills, agar mampu mendapat pekerjaan layak dan memiliki jiwa kewirausahaan melalui perguruan tinggi. Maka jelas memajukan pendidikan tinggi sama dengan kita berperan dalam implementasi SDGs untuk tujuan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Apalagi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Saat ini jumlah instansi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini berjumlah 4.741. Na-
Ujian Kepelautan
(Suara NTB/ist)
HARDIKNAS - Rektor Unram H. Lalu Husni menjadi pembina upacara pada peringatan Hardiknas tahun 2019 di Unram, Kamis (2/5). mun, dengan penyelenggara sebanyak itu, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi pada tahun 2018 masih 34,58%. Artinya, masih ada sekitar 65% anak-anak usia kuliah tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi. ‘’Kita harus melakukan terobosan dan inovasi untuk dapat meningkatkan jumlah mahasiswa di seluruh fakultas,’’ ujarnya. Hal penting lain sebutnya ialah, kualitas manusia sebagai insan akademis berkaitan dengan pembangunan karakter, harus menjadi agen-
da prioritas bersama. Karakter manusia yang dibangun bercirikan dengan kemampuan menegakan kebenaran, kejujuran, keadilan, kebajikan, tanggung jawab dan cinta tanah air. Selain itu, mewujudkan karakter SDM yang kuat disertai dengan mental anti-koruptif menjadi agenda sangat strategis untuk mewujudkan SDM berkualitas yang disertai oleh etos kerja cerdas, yang dibangun sejak mahasiswa. Guna mewujudkan hal itu, dosen perlu terlebih dahulu memberikan contoh pada mahasiswa. (dys)
Dedikasi Husniati untuk Pendidikan
Dari Jualan Gorengan hingga ”Home Stay” Akibat gempa bumi beruntun yang mengguncang Lombok sejak 29 Juli 2018 lalu membuat gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rinjani di Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kecamatan Sikur turut hancur. Anak-anak PAUD Rinjani ini pun kini hanya bisa berlajar di bawah tenda. ADALAH Husniati, perintis PAUD Rinjani ini kemudian mencoba melakukan berbagai cara untuk bisa kembali mendirikan gedung sekolahnya. Ditemui beberapa waktu lalu, Husniati bercerita kisah perjuangannya membangun sekolah untuk anak-anak di Dusun Orong Gerisak yang dianggapnya sangat membutuhkan pendidikan. PAUD dibuka 2010. Sudah ada papan nama lembaga PAUD. Akan tetapi tidak bisa berjalan maksimal, karena masih banyak yang belum sadar pentingnya mengawali pendidikan anak di masa golden age tersebut. Awalnya PAUD Rinjani itu hanya memiliki 16 orang siswa. Mengawali proses belajar menagajar di PAUD ini pun dibilang cukup berat karena para orang tua tidak ada yang mengantar anaknya. Husniati pun menjem-
put sendiri dengan berjalan keliling ke rumah-rumah. “Saya mulai dari jam 6 pagi itu mulai menjemput anak-anak,” ucapnya. Lambat laun, para orang tua mulai banyak yang terpanggil melihat perkembangan pendidikan anak-anaknya. Barulah kemudian mulai banyak yang mengantarkan anak-anaknya sendiri tanpa harus dijemput. Mengenai biaya operasional PAUD diawali Husniati dengan cara jualan. “Waktu itu saya jualan gorengan,” tuturnya. Banyak orang katanya mencoba ingin membantu. Katanya kepada para orang tua yang ingin membantu jika tidak ikhlas lebih baik jangan. Bantuan tak hanya dari warga sekitar, namun juga dari para wisatawan yang memang sudah lama banyak berdatangan ke Tetebatu. Sebagai salah satu desa wisata, Tetebatu ini bagi
(Suara NTB/rus)
AKTIVITAS - Aktivitas pendidikan anak-anak PAUD Rinjani binaan Husniati yang dilihat langsung oleh wisatawan yang datang. wisatawan asing, utamanya dari Eropa seperti Belgia, Jerman, Italia, Prancis, Belanda, Swiss dan lainnya. Tidak sedikit juga ada yang datang juga dari Jepang dan Amerika. Husniati sendiri adalah salah satu pelaku wisata di Desa Tetebatu. Wisatawan yang dibawanya di Tetebatu ini membuat banyak yang terenyuh dan turut menyalurkan bantuan. Termasuk turut membantu membangunkan home stay. “Ini yang rancang homestay ini adalah orang dari Amerika, mereka yang
membuat harus menghadap ke Gunung viewnya,” tuturnya. Bicara wisatawan, Husniati menceritakan dirinya pernah punya pengalaman menarik. Beberapa tahun lalu, ada satu keluarga wisatawan asal Belgia yang datang dan menginap di homestay-nya. Wisatawan Belgia ini ternyata tidak selamanya bisa bicara bahasa Inggris. Husniati kemudian diminta mengajarkan anak turis Belgia tersebut Bahasa Inggris. Di akhir ceritanya, wisatawan Belgia memberikan 500 Euro ditambah sewa home-
stay Rp 2,5 juta. Huniati menolak saat itu. Akan tetapi, sang wisatawan menyampaikan ucapan terima kasihnya, karena telah memberikan tambahan pengetahuan bagi anaknya. Selanjutnya, Homestay Husniati ini diberikan nama Tetebatu Terrace Homestay. Homestay Terracce itu banyak diminati wisatawan. Wisatawan Jepang sebutnya sudah siap kembali datang dan mem-booking satu kamar untuk dua bulan. Karena dibangunkan oleh para relawan, maka penghasilan dari homestay pun turut akan digunakan untuk mendirikan gedung PAUD. Bantuan lain diterima dari para wisatawan yang rela menjadi volunternya adalah alat peraga edukasi (APE). Lokasi pembangunan gedung sendiri adalah tanahnya sendiri. Tanah samping rumahnya seluas 4 are dihibahkan untuk tempat mendirikan gedung PAUD. Tidak berhenti di homestay, ada beberapa cara lain dilakukan Husniati untuk mempercepat pembangunan gedung PAUD-nya. Musim durian sejak beberapa bulan terakhir ini dimanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan mendanai pembangunan. Dibuatlah sebuah terobosan unik bernama “Durian WhatsApp”. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Hasil panen durian dari warga sekitar dibeli oleh Husniati. Saat ramai, dalam sehari ia bisa membeli 100 biji. Beberapa hari terakhir ini durian sudah mulai berkurang hingga rata-rata hanya 50 biji. Semua orang yang ingin makan durian sepuasnya cukup dengan mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Dari terobosannya ini diakui tidak ada yang membayar Rp 20 ribu sekali makan. Apalagi diarahkan untuk ladang amal guna melanjutkan pembangunan. Apalagi saat ada kegiatan-kegiatan di Tetebatu ini benar-benar dimanfaatkan untuk promosi. Makan durian sepuasnya dan membayar seikhlasnya ini cukup banyak yang minat. Mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Sosial dan jajaran pemerintah lainya. (rus)
Mataram (Suara NTB) Puluhan Taruna SMK Pelayaran Mataram hingga kini belum melaksanakan Ujian Kepelautan untuk mendapatkan approval. Mereka terdiri dari dua angkatan. Angkatan pertama berjumlah 30 taruna, angkatan kedua berjumlah 15 taruna. Kepala SMK Pelayaran Mataram Baiq Yusriana, menjelaskan ujian approval merupakan ujian yang wajib diikuti para taruna SMK Pelayaran sebagai indikator keahlian para taruna sebelum mereka lulus. Dulu, sebelum adanya aturan yang menuntut keharusan bagi sekolah untuk melaksanakan ujian mandiri, para taruna SMK Pelayaran harus ujian ke luar daerah sebagai syarat memperoleh approval, seperti di Jakarta. Namun adanya aturan baru mengharuskan sekolah ini melaksanakan tes mandiri. Masalah datang ketika sekolah yang terletak di jalan lingkar selatan itu tak mampu menyediakan simulator kapal sebagai alat teknis melaksanakan ujian mandiri. Masalah tersebut, jelas Baiq Yusriana, mengakibatkan para taruna tak bisa mengikuti Uji Kompetensi Kepelautan lantaran sekolah belum memiliki simulator kapal. Janji pemerintah yang akan memfasilitasi penyediaan simulator kapal belum terealisasi. Padahal untuk memenuhi ketersediaan ujian online kepelayaran, sekolah ini telah merogoh uang tidak sedikit. Ratusan juta telah dipinjam ke bank untuk memenuhi persyaratan approval. Kini tinggal pemenuhan simulator kapal yang belum terwujud. Tentu yayasan tak mampu jika beban pendidikan harus
dibebankan ke masyarakat. Pihaknya pun membutuhkan bantuan dan kerjasama pemerintah. “Tapi karena adanya peraturan baru terkait dengan tuntutan standarisasi internasional yakni harus mempunyai CBT untuk mendapatkan aproppal. Dulu begitu kami dituntut untuk ujian di sini, kami kejar berutang untuk bisa dapat CBT, itu kan besar bagi kami yayasan yang hanya SPPnya 300 ribu,” ungkapnya. Sementara tuntutan untuk melakukan ujian mandiri harus segera dilakukan. Apalagi sudah ada dua angkatan yang belum memperoleh ijazah lantaran belum melakukan ujian kepelautan. “Kita kalau mau uji kompetensi di mana? Persyaratannya sudah harus approval, yakni meliputi sistem pembelajaran online khusus mata pelajaran kepelayaran. Kita perssiapkan CBT ini dengan beli password ke Singapura, tinggal ujian simulator,” jelas Yusriana. Adanya dua angkatan yang belum ujian kepelautan karena terhambat persyaratan approval, berdampak pada belum diperolehnya ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Konsekuensi mereka tidak ikut ujian ialah tidak dikeluarkannya ijazah sama Kemenhub. Banyak orang tua yang ngamuk. Karena kami swasta sabar dulu, tapi ini soal masa depan anak anak,” sambungnya. Pihak SMK Pelayaran berharap ada kebijaksanaan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk memfasilitasi ketersediaan simulator agar puluhan taruna bisa segera mengikuti Ujian Kepelautan dan segera mendapatkan ijazahnya untuk keperluan melamar kerja dan sebagainya. Terlebih pada tahun lalu telah ada dua simulator kapal. “Kemarin ada keluar dua simulator tapi untuk SMK Pelayaran Negeri, tapi negeri yang mana? Ngak ada SMK Pelayaran negeri di sini. Kita sudah sering konfirmasi ke Dikbud tapi jatahnya untuk yang negeri dulu,” ujarnya. (dys) Baiq Yusriana
(Suara NTB/dys)
SUARA NTB
Jumat, 3 Mei 2019
Halaman 11
Terpilih Aklamasi
Ketua KONI Sumbawa Tekankan Koordinasi Efektif Seluruh Cabor
(Suara NTB/fan)
MEDALI - Peserta Kejurda Tenis Meja Pelajar “Piala Gubernur NTB” berpose bersama usai pengalungan medali di Aula Kantor Korem 162/WB, Kamis (2/5).
Kejurda Tenis Meja Pelajar
Kota Mataram dan Lotim Rebut Dua Emas Mataram (Suara NTB) Tim tenis meja Kota Mataram dan Lombok Timur (Lotim) berhasil meraih medali emas terbanyak di kejuaraan daerah tingkat pelajar. Kedua kabupaten dari Pulau Lombok itu berhasil meraih masing-masing dua emas di Kejurda Tenis Meja Piala Gubernur NTB, Kamis (2/5). Dua medali emas Kota Mataram diraih lewat Zidan di kelas perorangan putra tingkat SMA dan Adit di kelas perorangan tingkat SMP. Sementara dua medali emas tim Lotim diraih lewat Baiq Wahidah di kelas perorangan putri tingkat SD serta Mayang di kelas perorangan putri tingkat SMP. Selain Kota Mataram dan Lotim, atlet Lobar dan atlet asal Loteng juga meraih masing-masing satu medali emas. Satu medali emas Lobar diraih di kelas SD putra dan Loteng meraih medali emas lewat Yuana kelas perorangan
tingkat SMA putri. Sekum Pengprov PTMSI NTB, H. Sudarman yang diwawancara Suara NTB usai turnamen mengatakan kejurda tenis meja tingkat pelajar merupakan ajang singel event yang digelar oleh PTMSI NTB bekerjasama dengan Kadispora NTB dalam rangka pembibitan dan pembinaan atlet. Lewat event itu diharapkan muncul bibit-bibit atlet yang mampu berprestasi nasional. Khususnya atlet tingkat pemula, kadet dan junior dapat dipersiapkan ngikuti kompetisi di event nasional. Baik
event tingkat wilayah maupun tingkat pelajar nasional “Event ini di gelar untuk penjaringan bibit atlet dari tingkat pemula, kadet dan Junior. Bagi atlet potensial bisa dibina lebih lanjut untuk menghadapi event yang lebih tinggi lagi”ucapnya. Kejurda yang memperebutkan piala bergilir Gubernur NTB ini melibatkan 114 atlet asal kabupaten/kota di NTB guna bertanding di tiga kategori pertandingan yakni SD, SMP dan SMA. Sementara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak mengirim atlet. (fan)
Cukup Alot, Rekapitulasi Kabupaten Sumbawa Ditambah Sumbawa Besar (Suara NTB)Pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Kabupaten melebihi rencana awal. Dalam prosesnya belum semua kecamatan rampung, karena banyaknya dinamika
yang terjadi. Sehingga KPU setempat menambah waktu pelaksanaan. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, M. Wildan, M.Pd, Kamis (2/5) menyampaikan, dari rencana awal pihaknya
menargetkan pelaksanaan rekapitulasi selama tiga hari sejak Senin hingga Rabu lalu. Namun karena banyaknya dinamika pihaknya menambah waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. “Rencana awal kami dari Senin hingga Rabu. Tetapi karena banyak dinamika dalam hal ini kita sekarang sudah masuk hari keempat. Kita tambah, jadi fleksibel waktunya karena disesuaikan kondisi dengan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya. Menurutnya, jadwal pelaksanaan rekapitulasi ini sifatnya dinamis. Apabila tidak selesai dalam tiga hari sesuai rencana awal maka bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Hal tersebut tidaklah melanggar aturan, karena waktu yang diberikan oleh KPU RI hingga tanggal 7 Mei mendatang. “Waktu kita diberikan oleh KPU RI itu sampai dengan tanggal 7. Apabila telat dari itu, ini yang kita melanggar aturan yang ada. Jadi kemarin makanya kita ambil dari awal untuk mengantisipasi ini semua. Permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita selesaikan,” terangnya. Dipaparkannya, dalam pelaksanaan pleno dinamika yang terjadi diantaranya adanya kesalahan input data yaitu turunan DA A1 ke DA1. “Ini yang membuat dinamika ada dalam hal ini. Sedangkan kami dari KPU selalu transparan, data yang kita ambil dan peroleh saat ini benar-benar data yang benar dan bersih. Jadi tidak ada data yang dimanipulasi dan yang tidak diinginkan,” sebutnya. Selain itu, kata Wildan, juga terdapat kesalahan dalam rekap suara Caleg dalam satu partai. Meskipun demikian, tidak ada jumlah pemilih yang melebihi jumlah DPT. “Kadang-kadang ada ketidaksesuaian data Caleg. Kadang Caleg satu partai, seharusnya Caleg satu dapat dua, tapi kenyataannya dapat satu dibagi ke Caleg lainnya. Jumlah pemilih tidak ada yang melebihi jumlah DPT,” tukasnya. Sementara ini, lanjutnya, dari 24 kecamatan sudah 19 kecamatan yang rampung. Terisa 5 kecamatan yang akan diselesaikan dalam penambahan waktu ini, yakni Sumbawa, Utan, Labangka, Labuhan Badas dan Lunyuk. Pihaknya menargetkan rekapitulasi kecamatan yang tersisa bisa diselesaikan dalam sehari. “Target kami, harapannya selesai hari ini sampai nanti malam,” pungkasnya. (ind)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KONI Sumbawa terpilih, Syamsul Fikri AR S.Ag, M.Si, menyatakan, target jangka pendek yang akan dilakukan yakni membangun koordinasi yang efektif dengan seluruh cabor. Ketika SK kepengurusan sudah diterima, pihaknya kemudian menggelar rapat kerja cabang KONI dengan cabor, untuk menyusun program kerja serta penyusunan anggaran cabor. Dalam memimpin KONI Sumbawa, Fikri bakal merangkul semua pihak, baik itu Pemerintah, pengusaha, BUMN, BUMD, serta lainnya. Guna lebih meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Sumbawa. ‘’Saya akan berkoordinasi dengan seluruh cabor. Meminta mereka untuk melakukan pengusulan kegiatan-kegiatan, dan saya berniat memberikan anggaran stimulan ke mereka untuk mengadakan kegiatan ditingkat Kecamatan. Ini bentuk pembinaan berjenjang, sehingga tercipta atlet yang berperstasi yang hebat,’’kata Fikri, sesaat setelah teripilih secara aklamasi pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Sumbawa, yang digelar Kamis (2/5). Syamsul Fikri akan memimpin KONI Kabupaten Sumbawa periode 2019 - 2023. Sebelumnya, Ketua Musorkab, Tata Kostara S.Sos, dalam sambutannya menyatakan, Musorkab bersifat persaudaraan dan kekeluargaan, dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga baik di Kabuapten Sumbawa, Provinsi NTB maupun prestasi olahraga ditingakat Nasional. Para peserta Musorkab yang hadir merupakan utusan pengurus KONI Provinsi NTB, dewan penyantun, dewan kehormatan, pengurus KONI Sumbawa 20152019, serta utusan setiap anggota cabor. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto mengapresiasi pengurus KONI Kabupat-
(Suara NTB/arn)
POSE BERSAMA - Ketua KONI Sumbawa terpilih, Syamsul Fikri AR berpose bersama dengan Ketua KONI NTB dan lainnya. en Sumbawa yang mampu memelihara fasilitas olahraga yang ada. Sekaligus mengakui Kabupaten Sumbawa memiliki cukup banyak atlet berprestasi, bahkan namanya sudah mendunia. ‘’Kita tahu saat ini Sapwaturrahman adalah pelompat jauh terbaik di Indonesia, memecahkan rekor melopat sejauh 8,19 meter. Mudah-mudahan di Taiwan pada 23 hingga 25 Mei nanti Sapwaturrahman akan menunjukkan kebolehannya dalam event internasional, kita doakan dia bisa memecahkan rekor untuk lompat jauh,’’ harapnya. Sementara, Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. M. Ikhsan, M.Pd, mengatakan, saat ini terdapat banyak cabang olahraga prestasi dan fungsional. Sehingga KONI dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki pengelolaan manajemen yang teratur, agar
menjadi organisasi yang mandiri dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurutnya, ada tiga tantangan pembangunan olahraga saat ini, seperti tingginya tuntutan publik terhadap prestasi olahraga yang terus meningkat, kemudian menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan, serta desentralisasi pembangunan olahraga. ‘’Untuk itu, Musorkab ini dikatakan berhasil apabila selain membentuk kepengurusan yang baru, juga mampu menyusun progam kerja secara tepat sasaran dan dapat diaplikasikan melalui kegiatan di lapangan. Jika peserta Musorkab mampu mengambil dua keputusan penting tersebut, saya yakin pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Sumbawa akan semakin baik, dan prestasi para atlet kita akan sangat membanggakan bagi masyarakat Sumbawa dan juga masyarakat NTB pada umumnya,’’ pungkasnya. (arn/*)
Raih Prestasi Lewat Cabor Panjat Tebing dan Taekwondo Mataram (Suara NTB) Berawal dari hobi dan kecintaannya pada dunia olahraga. Khususnya panjat tebing dan taekwondo, membawa gadis cilik bernama lengkap Baiq Jahfania Awali (12), berhasil meraih segudang prestasi membanggakan. Salah satunya adalah pernah meraih juara 1 panjat tebing se-Kota Mataram. Bakat memanjat yang dimiliki gadis cilik yang akrab disapa Fani tersebut sudah muncul saat baru masuk Sekolah Dasar (SD). Bahkan pada usia yang masih sangat muda yakni 7 tahun, Fani sudah berhasil masuk 10 besar Kejuaraan Nasional (kejurnas) panjat tebing untuk kelompok Umur ke VIII di Mataram tahun 2013. “Itu kejuaraan pertama yang pernah saya ikuti,”terang Fani di Mataram, beberapa waktu lalu. Untuk olahraga panjat tebing Fani memang jagonya. Meski tergolong masih anak-anak, namun kemampuannya dalam memanjat tidak diragukan lagi. Beberapa prestasi yang pernah diraih dalam memanjat antara lain, juara II spider kids kejuaraan panjat tebing bupati cup Lotim tahun 2014, juara I panjat tebing se-kota Mataram pada tahun 2016, Juara 1 Popjar se NTB 2018 digelanggang pemuda Mataram. Tidak hanya berprestasi di tingkat provinsi. Namun juga di tingkat nasional antara lain, berhasil masuk final kejuaraan nasional panjat tebing yang digelar di sawah lunto Padang tahun 2017 dan juara V boldering competisi under 12th Zaenal Tayeb cup 3 di Legian Kuta Bali 2018. “Untuk tahun ini lagi persiapan kejuaraan nasional untuk panjat tebing di Kalimantan Selatan bulan Juli,” tambah siswi kelas VI SDN 09 Ampenan itu. Selain itu, tidak hanya berbakat dalam olahraga panjat tebing. Anak pertama dari 3 bersaudara putri pasangan Sri intani Pranoto Dewi dan Lalu Ali Taufan tersebut juga sangat lihai dalam olahraga taekwondo. Terbukti dengan beberapa prestasi yang berhasil diraih diantaranya, juara I internasional competisi kyourugi pemula Putri di Bali 2017, juara 1 Try Out taekwondo Nusa Alam Lombok dan juara 1 taekwondo Lombok Sumbawa 2018 di GOR turida Mataram. “Kalau taekwondo ini baru 2 tahun lalu di tekuni,”ujarnya. Kesukaannya dalam memanjat dan taekwondo lanjut Fani, karena samasama saling melengkapi.”Di taekwondo butuh speed, di manjat juga butuh, dan semua saling melengkapi,” terangnya. Sementara itu, menurut Lalu Ali Taufan Ayah Fani, meski kerap mengikuti beberapa kompetisi. Tidak lantas membuat Fani mengesampingkan pendidikan formalnya. Buktinya gadis cilik yang sedikit pemalu ini selalu masuk 10 besar juara kelas. “Kalau mengganggu sekolah, saya lihat sih tidak pernah. Justru setelah latihan baik manjat atau taekwondo malah jadi lebih konsentrasi tinggi,”ujarnya. Latihan untuk kedua olahraga tersebut, Fani biasanya memiliki jadwal tersendiri sehingga tidak mengganggu waktu belajar di sekolah. “Kalau taekwondo kan latihan nya Jum’at sama Minggu, kalau manjat biasanya di hari Senin sampai Kamis,” tambah Ali. Meski tergolong olahraga ekstrem, kedua orang tua tidak pernah melarang Fani untuk tetap menjalani hobinya memanjat dan taekwondo. Justru dukungan terbesar datang dari kedua orang tuanya. “Kami sebagai orang tua hanya bertugas mengarahkan dan memberi dukungan. Alhamdulillah dari olahraga ini, Fani bisa kesana kesini,” tambahnya. Saat ini Fani tengah fokus menjalani ujian sekolah dasar. Rencananya jika lulus dari SD. Ia akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13, 15 atau SMP 6 Mataram.”Karena itu setahu saya yang memberi dispensasi klo Fani ada kejuaraan di luar,”imbuhnya. Kedepannya, Fani berharap bisa terus memberikan prestasi membanggakan khususnya untuk NTB. “Semoga kedepan bisa mengharumkan nama NTB, tidak hanya nasional namun juga internasional,” pungkasnya. (nas)
Baiq Jahfania Awali (Suara NTB/ist)
Jumat, 3 Mei 2019
SUARA NTB
DIJUAL
Halaman 12
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4240 CH NOKA/NOSIN :MHIJF8111EK978666/JFE1970076 AN.SARAPUDIN HLG D’SKTR JL.LANGKO MATARAM
HLG STNK R2 HONDA DR.4719 BE NOKA/NOSIN : MH1HB62177K110770/ HB62E-1096023 NO.BPKB 109731986 AN.VICTORIA HELENA TAMPUBOLON HLG D’SKTR PASAR KEBON ROEK
HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4548 BY NOKA/ NOSIN : MH1JF8116CK436332/JF81E-1433234 AN.MEIDI TAURISANDI HLG D’SKTR GERUNG
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697
Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA
q
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 3 Mei 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
SUARA NTB
Jumat, 3 Mei 2019
Halaman 14
Optimalkan Penerimaan PAD
Bank NTB Syariah Kukuhkan Komitmen dengan Seluruh Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah tak berhenti membuat gebrakan. Sejumlah program dan inovasi terus diluncurkan. Kamis (2/5) kemarin, Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo menandatangani perjanjian kerjasama dengan seluruh kepala daerah di NTB dalam hal upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi melalui sistem berbasis elektronik. Penandatanganan kerjasama dilakukan bersama 10 kepala daerah di kabupaten/kota dan Kepala Kantor BPN se Kabupaten/Kota di NTB. Disaksikan langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadir Wakil Ketua KPK RI, Irjen (Pol) Basaria Panjaitan, Kepala Kantor Wilayah BPN NTB, Dalu Agung Darmawan, K e p a l a Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, F a r i d Falete-
han, dan Kepala Bank Indonesia, Achris Sarwani. Dalam kesempatan kemarin, Irjen (Pol) Basaria Panjaitan memberikan arahan optimalisasi PAD dan upaya pencegahan tindak korupsi. Menurutnya, KPK terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah daerah di NTB untuk menerapkan sistem Pemantauan Penerimaan Pajak Daerah berbasis elektronik. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh Bank NTB Syariiah, Basaria Panjaitan mengatakan KPK berharap upaya ini bisa meningkatkan pendapatan daerah sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. ‘’Sistem ini juga bisa menutup penyelewengan pajak daerah karena datanya akan tercatat secara elektronik,’’ kata Basaria usai PKS tentang Penggunaan Alat Rekam pada Transaksi Usaha untuk Pajak Daerah secara online se-NTB. Pasalny a ,
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah
penerapan ini membutuhkan pemasangan dan pemantauan alat perekam di beberapa Wajib Pungut Pajak seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah adalah bagian dari delapan program intervensi KPK melalui Koordinator Wilayah yang membawahi satuan tugas koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan. Koordinasi dan supervisi pencegahan pada saat ini di Wilayah NTB difokuskan pada kegiatan optimalisasi penerimaan asli daerah khususnya penerimaan dari sektor perpajakan. Jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemda diantaranya, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, P a j a k Hiburan, Paj a k R e k -
Kepala BPN NTB, Dalu Agung Darmawan
lame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP), Pajak Mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet. ‘’Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini adalah langkah awal dalam program optimalisasi Penerimaan Asli Daerah. Program ini harus didukung dengan komitmen tinggi antara Pemerintah Daerah, Bank NTB Syariah dan Wajib Pajak,’’ sarannya. Sementara itu, Dirut Utama Bank NTB Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo sebagaimana penyampaikan KPK dalam rangka “Koordinasi Program Optimalisasi Penerimaan Daerah” pada tanggal 19 Maret 2019, Bank NTB Syariah sebagai bank daerah memiliki kontribusi sangat penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Diantaranya dalam penerimaan pembayaran 11 jenis pajak dan retribusi daerah di kabupaten/ kota yang tertuang dalam Permendagri. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan Pemda kaitannya dengan op-
timalisasi pajak dan retribusi daerah dari 11 jenis yang dimaksud. Yang menjadi konsen Bank NTB Syariah adalah, pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di unit- unit bisnis. Selama ini, kata H.Kukuh, belum ada pencatatan yang bisa dinyatakan akurat transaksinya oleh pemeirntah daerah. Sehingga saat bisnis unit tersebut menyampaikan kewajiban pajaknya, boleh jadi yang disampaikan masih di bawah transaksi yang sesungguhnya. Dengan adanya kerjasama dengan Pemda, nantinya akan dipilah-pilah, prioritasnya adalah transaksi yang besar tetapi dampak PADnya masih dinilai rendah. Itulah yang nantinya akan dipasangkan alat tertentu, yang terhubung secara online ke BKAD masing-masing daerah. Dengan demikian, BKAD dapat melihat setiap
Wakil Ketua KPK RI, Irjen (Pol) Basaria Panjaitan
GALERI FOTO Penandatanganan Kerjasama yang Dilakukan dengan 10 Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor BPN se Kabupaten/Kota di NTB
transaksi , harian, mingguan, ataupun bulanan. Sehingga saat bayar pajak atau retribusi daerah, angkanya sesuai. ‘’Kami berharap penandatanganan kesepakatan bersama antara seluruh Pemerintah Daerah dan Bank NTB Syariah pada hari ini dapat menjadi momentum peningkatan pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah,’’ ujarnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan OJK dan KPK atas dukungan kepada Bank NTB Syariah dalam mengimplementasikan layanan Optimalisasi Pendapatan Daerah. Kepada Gubernur NTB dan Bupati/Walikota se-NTB atas endorsement dan dukungan kepada Bank NTB Syariah untuk menjadi bank pengelola pembayaran pajak dan retribusi daerah. Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN NTB, Dalu Agung Darmawan, mendorong agar didaftarkan tanah aset-aset daerah. Baik provinsi maupun kabupeten/ kota yang sampai saat ini, data-data terkait itu belum sempurna. Den-
gan demikian, upaya-upaya pengelolaan pemanfaatan aset tersebut dapat dilakukan lebih optimal. Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan menyebut, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah menjadikannya sebagai BPD pusat perhatian di Indonesia. Dengan konversi penuh, dari konvensional ke syariah penuh, BPD NTB ini telah menunjukkan eksistensinya dalam banyak hal. ‘’Tunggu saja orang akan datang belajar ke Bank NTB Syariah,’’ demikian Farid. Sementara Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga memberikan apresiasi atas kerja dan inovasi yang dilakukan oleh jajaran Direksi Bank NTB Syariah. Bank NTB menurutnya akan memberikan manfaat yang cukup besar, kepada daerah, dan kep a d a masyar a k a t N T B . (bul/*)
Dirut Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2019
Halaman 15
Kerjasama Dinas Kominfo Kabupaten Dompu dengan Suara NTB
Pendidikan Bukan Hanya Tugas Sekolah, Bupati Ajak Semua Pihak Jadikan Anak Teman Dompu (Suara NTB) Peringatan hari pendidikan Nasional di Kabupaten Dompu dimanfaatkan untuk merefleksikan kondisi dunia pendidikan yang ada. Berbagai persoalan yang menimpa anak sekolah seperti kasus bunuh diri dan kriminal lainnya mengharuskansemuapihakuntuk ikutterlibatdanbertanggungjawab dalam proses pendidikan. “Saya melalui kesempatan ini, mari kita semakin peduli pada anak-anak kita. Mari kita benar – benar menjadikan anak – anak kita sebagai teman. Teman ngobrol, teman bertukar pikiran, teman berdiskusi. Supaya apa? Anak – anak merasa bahwa mereka dihargai, bahwa mereka dianggap di rumah. Kalau tidak begitu, anak – anak kita akan mencari tempat di luar rumah. Masih untung di luar rumah mendapat teman yang baik, teman bergaul cerdas, yang bertakwa, tapi kalau di luar rumah ketemu sama
anak yang suka sabu-sabu, yang suka tramadol, yang suka konidin, yang suka parameks dan lain-lain, maka semuanya menjadi rusak,” ajak Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Bulan Bhakti Gotong Royong, dan Hari Otonomi Daerah di lapangan Karijawa Dompu, Kamis (2/5). Ia pun mengakui, bahwa pendidikan di Dompu masih perlu perlu bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas. Kualitas ini sangat ditentukan oleh proses yang didukung sarana prasarana, termasuk di dalamnya guru dan seluruh perangkat organisasi sekolah. Perangkat ini harus bisa memberi kontribusi yang baik dalam proses sehingga kualitas produknya bisa. Lulusan SLTA diterima di perguruan tinggi favorit di Indonesia merupakan salah satu indikator tentang kualitas lulusan atau produk dari proses pendidi-
kan di daerah. “Kita juga harus bersepakat juga bahwa mental anak didik kita juga masih perlu peningkatan secara kualitatif. Kalau kita ikuti media sosial beberapa waktu terakhir ini, beberapa kejadian sungguh menunjukan kepada kita betapa mental, moral kita semua masih perlu upaya khusus untuk peningkatan keimanan misalnya. Ada siswi hanya karena putus cinta mengakhiri hidup dengan minum Nate, ada siswi hanya karena ditegur oleh orang tua mengakhiri hidup dengan cara minum racun. Kenapa seperti ini, itu berarti ada yang salah dalam interaksi sosial kita di dalam masyarakat, di sekolah dan sebagainya,” katanya. Terhadap pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong tahun 2019, Bupati meminta kepada Dinas PMPD Kabupaten Dompu untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Peterna-
(Suara NTB/Humas Pemda Dompu)
PENGHARGAAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menyerahkan piagam penghargaan kepada peserta lomba dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2019 usai apel upacara di lapangan Karijawa Dompu, Kamis (2/5) (foto kiri). Pasukan pengibaran bendera sedang mengibarkan bendera merah putih pada upacara Hardiknas 2019 (foto kanan). kan Kabupaten Dompu. “Kita akan fokus dalam bulan bhakti gotong royong ini menyelesaikan masalah rabies,” ajaknya. Penanganan rabies di Bali yang menghabiskan anggaran hampir Rp500 triliun hingga 11 tahun dan kasus rabies belum juga bebas, karena fokus pada pemberian faksin pada anjing. Belajar dari kasus Bali, Bupati Dompu ingin
Korem Warnai HUT Kodam IX/Udayana dengan Kampanye ”Zero Waste” Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB dan jajaran membersihkan kawasan pesisir pantai Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Mataram, Kamis (2/ 5). Kegiatan itu sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Kodam IX/Udayana sekaligus mendukung program pemerintah zero waste. Pembersihan pesisir pantai diikuti sekitar 700 anggota Korem beserta jajaran se Garnizun Mataram, Lanud ZAM Rembiga, Lanal Mataram, Polres Mataram, Dinas Kebersihan Kota, Brimob Polda NTB, ibu-ibu Persit KCK/ Pia Ardhya Garini/Jala Senatri, masyarakat Keluarahan Loang Balok, Pramuka dan SMKP Mataram. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menyampaikan, kegiatan karya bhakti itu merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke 62 Kodam IX/Udayana Tahun 2019. “Selain dalam rangka memperingati HUT Kodam IX/
Udayana, kegiatan karya bhakti yang di- kan kegiatan ini juga dilaksanakan di selaksanakan secara serentak di wilayah luruh satuan Kodim-Kodim jajaran KoKodam IX/Udayana ini juga bertujuan un- rem untuk membantu pemerintah daertuk membantu menyukseskan program ah menjaga kebersihan lingkungan. “Ini zero waste. Selain itu, membangkitkan sebagai wujud kepedulian satuan Korem kembali semangat gotong royong di dan jajaran terhadap keseimbangan masyarakat,” ujarnya. Terlebih, kawasan lingkungan agar lingkungan terlihat seperti bertuan, bersih, indah dan nyatersebut merupakan objek wisata. Menurutnya,menjagakebersihantidak man,” ujar Dahlan. (ars/*) hanya membuatlingkungan terlihat indah, asri dan nyaman,jugauntuk menghindari berbagai penyakit akibat sampah dan lingkungan yang kurang bersih. Terpisah, Kapenrem 162/ WB Mayor Inf (Suara NTB/penrem) Dahlan, S.Sos., BERSIHKAN PANTAI - Korem 162/WB dan jajaran saat menyampai- melakukan pembersihan di Pantai Loang Baloq Ampenan.
Gubernur Puji Langkah Cepat AirAsia Dari Hal. 1 Pemerintah baik itu pusat maupun daerah pastinya akan siap mendukung.Denganterusmelakukan upaya, termasuk promosi. Sehingga wisatawan yang datang ke daerah ini akan semakin tinggi. Yang pada akhirnya bisa mendukung kegiatan dunia usaha didaerahinitentunya.‘’Kitasebagai pemerintah pastinya akan mendukung sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki,’’ katanya. Terpisah, CEO AirAsia Indonesia, Dendy Kurniawan, mengatakan selain menetapkan LIA sebagai bandara hub baru Airasia, pihaknya juga akan membuka rute penerbangan baru. Yakni LombokPerth Australia. Ditambah rute domestik lainnya. Seperti LombokDenpasar, Yogyakarta dan tentunya rute Lombok-Jakarta. Ke depan pihaknya, juga sudah berencana untuk membuka rute Lombok-Singapura serta menambah flight Lombok-Kuala Lumpur. Termasuk ada juga rencana untuk ekspansi ke wilayah Indonesia timur lainnya. ‘’Penetapan LIA sebagai bandara hub Airasia ini kita harapkan bisa menjadi langkah awal bagi AirAsia untuk berkontribusi bagi pengembangan daerah. Terutama di bidang pariwisata,’’ tandas Dendy. Hub Airasia Kelima Maskapai internasional berbiaya murah AirAsia, resmi menjadikan LIA sebagai bandara hub kelimanya di Indonesia. Setelah Jakarta, Medan, Surabaya serta Denpasar Bali. Dengan penunjukkan LIA sebagai bandara hub Airasia, pihak maskapai selanjutkan akan menempatkan dua pesawat setiap hari di LIA. Untuk melayani penerbangan keberbagai rute penerbangan milik maskapai AirAsia. ‘’Dengan ditetapkannya LIA sebagai bandara hub Airasia, maka sejauh ini total kita sudah memiliki lima bandara hub se-Indonesia,’’ jelas Dendy Kurniawan. Dikatakannya, pemilihan LIA sebagai bandara hub Airasia tidak sembarang. Tetapi sudah melalui proses kajian yang mendalam dan
sudah dilakukan sejak lama. Dan, salah satu dasar pertimbangan kenapa kemudian pihak AirAsia menetapkan LIA sebagai bandara hub, karena potensi luar biasa yang dimiliki Lombok. Terutama potensi pariwisata. Terlebih sekarang Lombok sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai 10 destanisasi wisata unggulan baru nasional. Itu artinya, Lombok berpotensi menjadi daerah tujuan wisata dimasa yang akan datang. Selain Bali dan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Lebih lanjut, Dendy mengatakan, tahun lalu Lombok memang sempat dilanda bencana gempa bumi yang membuat dunia pariwisata Lombok terguncang. Sehingga dengan kehadiran AirAsia di Lombok kali ini diharapkan bisa membantu pemerintah mempercepat recovery pascagempa. Staf Khusus Bidang Konektivitas Udara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Judi Rifajantoro, mengaku langkah yang diambil Airasia tersebut merupakan satu langkah brilian. Mengingat Lombok saat ini memang tengah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang cukup bagus pertumbuhanya. Seiring dengan semakin dikenalnya Lombok oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Olehpemerintahpusat,Lombok juga sudah ditetapkan sebagai empat destinasi pariwisatasuperprioritas.SelainBorobudurYogyakarta,TanauTobaserta Labuan Bajo. Dengan begitu akan banyak program pemerintahpusatyangturundiLombok. Guna mendukung pengembangan pariwisatanya. ‘’Apa yang dilakukan Airasia dalam hal ini sudah sangat tepat,’’ tegas Judi. Apalagi letak LIA sendiri sangat strategis. Bisa menghubungkan pasar Asia di wilayah utara dengan pasar Australia di wilayah selatanyangmemangmerupakan salah satu pasar pariwisata terbesar Indonesia. (kir)
Motivasi Kaum Disabilitas Dari Hal. 1 Wagub juga mengingatkan untuk selalu mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi kaum disabilitas. ‘’Jangan pernah tidak menganggap keberadaan perempuan dan kaum disabilitas, karena bisa jadi sesungguhnya mereka adalah aktor yang sangat menentukan pembangunan di NTB ini,’’ katanya. Hj. Rohmi pun berharap ke depan semakin banyak kerja sama yang bertujuan untuk membangun serta memajukan NTB. ‘’Terima kasih atas kerja sama ini, Terima kasih kepada KIAT, semoga apa yang dihasilkan oleh kerja sama ini dapat kita rawat,’’ ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Hj. Rohmi juga menyinggung salah satu visi misi NTB Gemilang, yaitu Bersih dan Melayani. Ia mengajak agar seluruh elemen masyarakat ikut ambil bagian dalam mewu-
judkan NTB yang bersih serta mampu mengelola sampah yang ada dengan baik. Ir. Sudirman, MM, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, menyampaikan beberapa program yang telah dihasilkan oleh KIAT. Ia juga berpesan kepada pemerintah daerah agar terus bersinergi dalam menyusun program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sementara itu, Deputy Director KIAT Gender Equality, Social Inclusion and Civil Society Engagement (GESICSE), Dr. Zan Edward mengucapkan terima kasih kepada Pemprov NTB dan mitra kerjasama, yang telah membantu serta memberikan dukungan pada programprogram KIAT di NTB. (nas)
penanganan rabies difokuskan pada proses eliminasi anjing liar dan tidak bertuan. “Belajar dari (kasus di Bali) situ, kita ingin memastikan siklus penyebaran rabies terhadap anjing ini bisa segera akhiri. Kita akan sama – sama menghadapi masalah ini secara konkret, kita akan pastikan bahwa anjing yang tidak bertuan, anjing yang liar di seluruh di Kabu-
paten Dompu ini, kita sepakati habisi saja,” ajaknya. Diakui H. Bambang, kasus gigitan anjing di Dompu belakangan ini menurun. Tapi bukan berarti masalahnya sudah selesai. “Kita harus bersepakat, kita harus bersama- sama menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya. Pada upacara hadiknas ini, H. Bambang juga menyampaikan
apresiasinya kepada aparat Kepolisian, TNI, dan Pol PP di Dompu, sehingga proses Pemilu berjalan kondusif. Protes yang terjadi masih dalam tataran wajar sebagai bentuk kekecewaan atas kekalahan. “Kita berharap, proses ini tetap berjalan kondusif sampai benar – benar dapatkan keputusan, siapa yang memenangkan pertarungan ini,” katanya. (ula/*)
Danrem 162/WB dan Pemkot Bima Sepakati Kerjasama Penanganan Rumah Relokasi Banjir Mataram (Suara NTB) Pasca bencana banjir yang melanda Kota Bima pada tahun 2016 lalu, Walikota Bima H.M. Luthfi, SE., melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han. Kesepakatan dalam rangka Percepatan Pembangunan Rumah Relokasi Perumahan Kota Bima Tahun 2019 di Hall Makorem 162/WB, Kamis (2/5). Danrem 162/WB dalam sambutannya menyampaikan, penandatanganan MoU bertujuan untuk mendukung program Pemkot Bima dalam proses percepatan penyelesaian pembangunan rumah relokasi perumahan secara swakelola. “Dengan demikian pemulihan kondisi wilayah setelah terjadinya bencana banjir bandang tahun 2016 dapat segera terselesaikan sehingga kesejahteraan masyarakat Bima dapat terwujud,” jelasnya. Program ini, katanya, merupakan salah satu bagian dari tugas pokok TNI yang tertuang dalam
Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni operasi militer selain perang (OMSP). Tujuannya, untuk membantu Pemerintah Daerah, apalagi ini dalam hal bantuan kemanusiaan. Walikota Bima, H.M. Luthfi mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan satuan Korem dan jajaran khususnya terhadap Pemerintah Kota Bima. “Banjir bandang pada akhir tahun 2016 lalu masih menyisakan permasalahan khususnya terkait dengan pembangunan rumah relokasi perumahan Kota Bima
Tahun 2019,” ujar Walikota Bima. Pada kesempatan tersebut, Walikota Bima juga menyerahkan bantuan hibah secara simbolis berupa 1 unit truk untuk operasional dan 20 unit sepeda motor untuk Babinsa kepada Danrem 162/WB. Kendaran itu diperuntukkan kepada Kodim 1608/Bima. Danrem langsung menyerahkan bantuan hibah tersebut kepada Dandim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Putra yang juga hadir mendampingi Danrem dalam penandatanganan MoU tersebut. (ars/*)
Tunggu Permintaan Audit Dari Hal. 1 Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya melakukan gelar perkara kasus lahan LCC. Disimpulkan sudah ditemukan ada indikasi unsur tindak pidana. Namun untuk memastikan kerugian negara, penyidik akan meminta audit investigasi. Gelar perkara kasus LCC berlangsung Jumat (26/4), dipimpin langsung Kajati NTB,
Arif, SH.,MM dihadiri Aspidsus Ary Ariansyah Harahap, didampingi Kasi Penyidikan Pidsus Zulkifli dan sejumlah penyidik lainnya. ‘’Hasil gelar perkara tadi, kasus belum bisa naik penyidikan. Tapi kita masih perdalam lagi,’’ kata Kajati. Namun kesimpulan gelar parkara, ia meminta Aspidsus melibatkan auditor untuk audit investigasi. Bisa Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada prinspnya, indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus ini sudah ditemukan. Penyidik mendapati indikasi pidana pada proses agunan lahan 8,4 hektar. Namun belum menemukan indikasi kerugian negara. “Sehingga kerugian negara hanya bisa ditentukan lewat audit investigasi,” ujarnya. (ars)
KPK Bidik Oknum Pejabat dan Aparat Mafia Pajak Dari Hal. 1 Fikri juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mataram, khususnya Seksi Datun yang menangani proses penagihan. ‘’Kita akan coba clear – kan soal ini,’’ kata Fikri. Dalam tugas dan kewenangannya, ia menjadi koordinator untuk wilayah V, terdiri dari Provinsi NTB, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di dalamnya, ia membawahi dua bidang sekaligus. Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dan Bidang Penindakan yang berwenang dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kehadirannya di NTB turut membantu membenahi sektor retribusi daerah dan pendapatan negara. Dorongan ini dila-
tari maraknya indikasi kebocoran di sektor retribusi. ‘’Selama ini kan banyak (ada indikasi) netes sana sini, kebocoran diterima si A atau si B. Nah, kalau begini kan bisa masuk ke ranah tipikor,’’ ujarnya mengingatkan. Dalam kaitan ini, selain mendorong secara persuasif, pihaknya membidik oknum pegawai atau pejabat daerah yang terlibat dalam mafia pajak. Selain itu, oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang turut ambil bagian dalam kebocoran ini, tidak menutup kemungkinan jadi sasaran penindakan. ‘’Kami punya kewenangan, pendapatan yang ilegal yang didapatpenyelenggaranegara danpenegak hukum, atau disimpangkan dan akan disimpangkan. Kita atensi ini,’’ tegasnya. Koordinasi akan dilakukan
dengan Ditjen Pajak, termasuk Kantor Wilayah Pajak di NTB, khususnya bidang penyidik perpajakan. Fokus pada piutang pajak yang terjadi di daerah NTB dan faktor penyebab tunggakan. “Kalau ada yang netes netes tadi, yang bocor bocor itu, kita coba cek,” tandasnya. Kasatgas Pencegahan Korwil V Kunto Ariawan menambahkan, hasil koordinasi dengan Bank NTB Syariah, pihaknya menyiapkan perangkat khusus untuk monitor perkembangan pembayaran pajak di tiap sektor. Alat akan mampu mendeteksi nilai transaksi pajak, termasuk soal transparansi potongan PPH dan PPN bagi masyarakat konsumen. ‘’Ini langkah awal, nanti kita sentuh semuanya. Reklame dan lain lain. Sama ndak dengan itu masalahnya,’’ tandasnya. (ars)
(Suara NTB/penrem)
BANTUAN - Walikota Bima, H.M. Lutfi menyerahkan simbolis bantuan hibah satu unit truk operasional kepada Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani.
KPK Turunkan Tim ke NTB Dari Hal. 1 Program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah adalah bagian dari delapan program intervensi KPK melalui Koordinator Wilayah yang membawahi satuan tugas koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan. KPK terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk delapan program tersebut. Tujuh program lainnya adalah, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Dana Desa, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Manajemen APIP. Adapunkepatuhanlainnyaseperti Pelaporan Harta Kekayaan Milik Penyelenggara Negara dan Penerimaan Gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Progres capaian selama tahun 2018 atas
Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi tersebut pada Wilayah Nusa Tenggara Barat yang tercatat pada MonitoringCentre for Prevention (MCP) adalah rata-rata sebesar 57 persen. Melihat capaian tersebut, kata Basaria, kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pada saat ini di NTB difokuskan pada kegiatan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah khususnya penerimaan dari sektor perpajakan. Jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah khususnyaKabupaten/Kotaadalah Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,PajakParkir.KemudianBea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP), Pajak Mineral bukan logam dan batuan dan Pajak sarang burung walet. (nas)
Berikan Penghargaan ke Camat dan Naiknya Peringkat LPPD Sumbawa Dari Hal. 1 Bupati Sumbawa melalui Sekda yang menjadi Pembina Upacara untuk terakhir kalinya, mengingat akan purna tugas 1 Juni 2019, menyatakan dalam memperingati Hardiknas tahun 2019 yang mengambil tema ‘’Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan,’’ mengajak untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Sedangkan terkait peringatan Hari Otda, bupati memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat dengan telah mendukung terselengaranya Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang berjalan
lancar, aman dan tertib. Pascapemungutan suara Pemilu serentak ini diharapkan senantiasa menjaga suasana kondusif di masyarakat. Sehingga pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali. Disampaikan pula tentang keberhasilan Kabupaten Sumbawa dalam hal pengelolaan keuangan yang memperoleh opini WTP secara berturut-turut selama 6 tahun dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan untuk LPPD Sumbawa naik peringkat dari 46 ke 32 secara nasional dan peringkat pertama di NTB. Pada akhir sambutannya, bupati menegaskan beberapa hal antara lain mengawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan keg-
iatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada. Kemudian meningkatkankinerjapenyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat. Sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintahan yang sinergis. Dalam kesempatan tersebut juga digelar peluncuran pengembangan Pendiidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang ditandai dengan pelepasan balon oleh Bunda PAUD Kabaupaten Sumbawa Hj. Amien Rah-
mani Husni Djibril. Launching PAUD-HI diharapkan dapat mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan agar kelak pertumbuhan anakanak bisa maksimal baik secara fisik maupun secara psikologi. Hal terpenting dari program PAUD HI adalah koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena itu, bupati berharap penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan secara rutin, baik dalam perencanaan maupun implementasi program, dan peran seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan du-
nia usaha) harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya. Kepada Suara NTB sebelumnya terkait keberhasilan perbaikan peringkat LPPD, bupati menyatakan, prestasi ini tak lepas dari direktifnya sebagai bupati kepada OPD dan perangkat kerjanya. Dalam hal ini, OPD harus betul-betul melaksanakan kegiatannya atau mengerjakan sesuatu itu berdasarkan aturan. ‘’Laksanakan program sesuai rentang waktu yang ditentukan oleh aturan. Saya perintahkan seluruh perangkat kerja untuk bekerja serius, bekerja dengan aturan, penuhi waktu-waktu yang ditentukan. Maka perbaikan peringkat nasional dan bahkan terbaik pertama di NTB bisa kita raih, seperti saat ini,’’ pungkasnya. (arn/ind/*)
Ehin Novianti Kehabisan Kata, Ridwan Senyum Bahagia Dari Hal. 1 Ehin mengaku tidak pernah menyangka bisa dapat hadiah besar dari BRI. Sebagai nasabah Ehin mengaku sangat bangga. Ia pun sampai kehabisan kata-kata untuk bicara karena tersendat haru berujung tetesan air mata. ‘’Saya kehabisan kata-kata ini,’’ ucapnya menjawab Suara NTB. Ia hanya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada BRI. Kepada masyarakat Lotim diajak untuk terus meningkatkan tabungan. Jumlah tabungannya di BRI sebutnyapernahRp50juta.Itupunkini sudah sebagian besar digunakan untukmembangunrumahnyayang rusak akibat gempa pertengahan tahun 2018 lalu. Setelah menerima
hadiah,iasiapterusmenabungdan mengajak seluruh warga dan keluarganyamenabung. Ungkapan haru nan bahagia ini disampaikan pula oleh Ridwan. Sambil tersenyum, Ridwan tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Mendapatkan mobil seharga ratusan juta. Nilai tabungannya sendiri diakui tidak sampai seharga mobil tersebut. Mendapatkan Mobil Pick Up Grand Max baginya adalah anugerah terhebat. Ridwan yang sehari hari bekerja sebagai tukang bangunan ini akan memanfaatkan mobil hadiahnya tersebut untuk berusaha. ‘’Mobil ini akan digunakan untuk berusaha oleh anak saya nanti,’’ ujarnya bahagia. Peraih hadiah Honda, Sahidin dalam testimoninya mengutarakan
hal yang senada. Rasa syukur tak terhingga ia ucapkan. Untuk bisa dapathadiah,makakuncinyaadalah menabung. Sahidin juga mengaku sudah lama mendambakan hadiah. Haliniiabuktikandenganmemulai menabung di Simpedes BRI. Selang beberapa bulan kemudian, hadiah itu benar benar diraihnya. ‘’Saya setiapkalidatangkeBRIiniberdoadan berharap dapat hadiah,’’ ujarnya. Sekretaris Camat (Sekcam) Aikmel, Zainal Abidin menyampaikan apresiasinya kepada BRI yang telah rutin memberikan hadiah kepada para nasabah. BRI diketahui dua kali setahun menggelar Panen Hadiah Simpedes. Hadiah yang diberikan pun dinilai luar biasa. Sekcam bercerita bahwa tetangganya juga pernah dapat hadiah
langsung dari BRI. Dalam setiap acarapengundianhadiah,taktanggung-tanggung BRI memberikan hadiah dua unit mobil. Harga mobil pasti senilai ratusan juta. ‘’Hadiah mobil ini mobil mahal, harganya Rp 250 juta sampai Rp 300 juta. Kita harapkan bisa dipertahankan oleh BRI,’’ harapnya. Agar warga lainnya dapat hadiah, maka disarankan lebih giat lagi menabung. Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) BRI Cabang Selong Irfan Syamsuri mengemukakan BRI memberikan hadiah hasil undian Simpedes tahap kedua 2018. Hadiah utama mobil Suzuki Baleno dan Daihatsu Grand Max Peluang dapat hadiah undian Simpedes BRI katanya cukup
mudah. Cukup dengan menabung Rp 100 ribu dapat satu kupon. Berlaku kelipatan. Punya tabungan Rp1 juta, maka dapat kupon 10 buah. Makin tinggi tabungan, maka makin besar peluang memperoleh hadiah. BRI termasuk kategori bank termegah. Satu satunya bank yang memiliki satelit ini terus meningkatkan kinerja terbaiknya untuk para nasabah tercinta. Makin besar tabungan yang masuk, maka makin besar nilai hadiah dipersembahkan BRI. Pada periode selanjutnya, sebut Irfan BRI sudah menyiapkan satu hadiah grand prize berupa Suzuki Ertiga. Hadiah menanti bagi siapa saja yang memiliki tabungan Simpedes BRI Selong. ‘’Ayo, menabung di Simpedes BRI,’’ ajaknya. (rus/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 3 Mei 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bersambung...
Masih Ada Daerah Rawan Pangan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid bersama Wabup Hj Sumiatun menyampaikan visi dan misi yang nanti dilaksanakan untuk masa pemerintahan lima tahun kedepan (2019-2024). Dalam visi yang diberi jargon Lobar Mantap (Amanah, Sejahtera, Berprestasi ) ini Fauzan-Sumiatun menetapkan lima misi yang nanti diturunkan menjadi program kerja. Diakui masih ditemukan desa dengan status rawan pangan di Lobar. Karena ada yang status rawan pangan, maka harus ada jaminan ketersediaan dan pasokan pangan secara cukup dan berkualitas sehingga jumlah desa rawan pangan bisa ditu-
(Suara NTB/her)
VISI MISI - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid didampingi Wabup Hj. Sumiatun saat menyampaikan visi dan misi pada sidang paripurna DPRD Lobar, Kamis (2/5).
Pemprov Siapkan 30 Persen Kursi SMA untuk Keluarga Miskin Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan 30 persen kursi bagi calon siswa dari keluarga miskin saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang pendidikan SMA sederajat. Hal ini untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) jenjang SMA di NTB yang saat ini baru tercatat sebesar 70,5 persen. Saat ini baru 70 persen dari anak usia SMA sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. Dinas Dikbud NTB mengakui hal itu. APM itu berdasarkan data yang dicantumkan di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)
NTB, Drs. H. Muh. Suruji ditemui Kamis (2/5) mengatakan, pihaknya sudah membaca data sejak tiga tahun yang lalu sebelum pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dikelola Pemprov NTB. Oleh karena itu, setelah kewenangan pengelolaan pendidikan menengah beralih ke Pemerintah Provinsi, Kebijakan pertama yang dikeluarkan yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PPDB. “Pada bulan Juni 2017 sudah mulai kelihatan naik angka partisipasi murni,” ujar Suruji. Dalam ketentuan PPDB itu, kata Suruji, semua sekolah negeri harus menerima 30 persen siswa miskin. Cara itu dilakukan sebagai upaya untuk membawa masyarakat usia sekolah sebanyak 30 persen itu agar bersekolah. Diakuinya, masalah angka partisipasi murni atau pun angka putus sekolah
terkonsentrasi di wilayah penduduk miskin, seperti di pinggir pantai atau perbatasan dengan hutan. “Itulah sebabnya Gubernur NTB saat itu menyediakan kursi gratis 30 persen dari keluarga miskin,” jelas Suruji. Dari data NPD itu menunjukkan APM NTB jenjang SMA sebesar 70,5 persen. Dengan angka partisipasi kotor sebesar 97,7 persen. Rincian APM setiap kabupaten kota, yaitu Lombok Barat sebesar 64.7 persen, Lombok Tengah sebesar 70,5 persen, Lombok Timur sebesar 68.9 persen, Sumbawa sebesar 75 persen, Dompu sebesar 71,7 persen, Bima sebesar 65,4 persen, Sumbawa Barat sebesar 74,6 persen, Lombok Utara sebesar 72,7 persen, Kota Mataram sebesar 83,9 persen, dan Kota Bima Sebesar 69,9 persen. (ron)
runkan dan mendorong lahirnya banyak desa-desa mandiri pangan. “Kita juga akan menggulirkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang ditujukan untuk menunjang pro-
gram gizi baik dan bebas stunting di Kabupaten Lombok Barat,” jelas dia. Hal itu kata dia bisa diwujudkan dengan pemenuhan konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, sehat, dan aman melalui pengembangan skema pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokal agar mereka lebih mandiri dan berkemauan untuk keluar dari status kemiskinan. Persoalan pangan ini sendiri masuk dalam program untuk mewujudkan misi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan hubungan antar para pelaku usaha dan mendor-
ong pertumbuhan ekonomi serta investasi yang kondusif dan berpihak kepada masyarakat. Untuk mencapai misi ini jelas dia, Pemda telah menyiapkan kerangka pelaksanaannya dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada satuan-satuan wilayah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat melalui peningkatan pendapatan, pemenuhan program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, KetahananPangan,PerdagangandanPerindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Sosial dan Ketenagakerjaan. (her)