Edisi Selasa 3 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 3 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 2 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rakornas Satpol PP Seluruh Indonesia Hasilkan Tujuh Rekomendasi Mataram (Suara NTB) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Mataram, 1 - 2 Maret 2020 menghasilkan tujuh rekomendasi. Rakornas tersebut dalam rangka HUT Satpol PP ke - 70 dan Satlinmas ke - 58 yang acara puncaknya akan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. Tito Karnavian di Eks Bandara Selaparang, Selasa (3/3), hari ini.

Ketua Asosiasi Polisi Pamong Praja Seluruh Indonesia (AP3I) yang juga Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. Lalu Dirjaharta, M. Si menyebutkan tujuh rekomendasi Rakornas Satpol

fungsinya.

Ketiga, agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewujudkan besaran persentase minimal 1 persen anggaran A P B D yang dibutuhkan untuk pembiayaan

PP tahun 2020. Pertama, terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP di daerah, Pemda menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat perlu melakukan peningkatan status kedudukan pembinaan Satpol PP di pusat . Dengan mendorong meningkatkan status kelembagaan Direktorat Pol PP dan Perlinmas menjadi setingkat eselon I atau Dirjen.

Kedua, menyiapkan dan menyusun standar minimal SDM dan kapasitas/keahlian/ PPNS dan sarana prasarana yang dimiliki. Kemudian menyiapkan rasio pemenuhan personel SDM Pol PP agar penyelenggaraan trantibum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai tugas pokok dan

transtibimlinmas di Pemprov dan Pemda kabupaten/kota.

Keempat, merevisi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Fasilitasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.

H. Lalu Gita Ariadi

Mendorong dan mengupayakan peningkatan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum yang meliputi SOP, sarpras, peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas. Serta standar pelayanan yang terkena dam-

Arief M. Edie

pak gangguan trantibum.

Kelima, dukungan sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas aparatur Pol PP dan PPNS di daerah melalui dukungan APBN. Keenam, mengaktifkan kembali Asosiasi Pamong Praja Indonesia (AP3I). Dan ketujuh atau terakhir, menganggarkan insentif serta dana operasional bagi anggota Satlinmas desa melalui alokasi dana desa (ADD) dan kelurahan melalui APBD. Dirjaharta mengatakan, persoalan peningkatan Sarpras dan H. Lalu Dirjaharta SDM menjadi aspi-

rasi semua Satpol PP seluruh Indonesia dalam Rakornas tersebut. Karena hampir semua Satpol PP di Indonesia kecuali DKI Jakarta masih sangat kekurangan SDM dan Sarpras.

Satpol PP NTB saja, jumlah SDM ang dimiliki hanya 125 orang. Sementara cakupan kerjanya sangat luas meliputi dua pulau, yakni Lombok dan Sumbawa. Secara keseluruhan, sebut mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini, jumlah SDM Satpol PP di NTB sekitar 3.000 orang.

Jumlah tersebut dinilai masih sangat kurang, karena di dalamnya ada juga tenaga kontrak.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Antisipasi Virus Corona

24.165 Peserta Lulus ’’Passing Grade’’

NTB Tunggu Penetapan Panselnas Pelamar Berhak Ikut SKB

Dishub Alihkan Jalur Pelayaran Kapal Cepat dari Bali ke Tiga Gili

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 24.165 peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS NTB 2019 lulus passing grade atau nilai ambang batas. Namun, tidak semua peserta yang lulus passing grade berhak ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota masih menunggu penetapan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2019 mengenai pelamar yang berhak mengikuti tes SKB. Kepala Subbid Pengadaan Pegawai Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Rapiin, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/3) petang menjelaskan sebelum pelaksanaan tes SKB, Panselnas akan menetapkan nama-nama pelamar lulus passing grade yang berhak ikut SKB. Bersambung ke hal 15

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., Mh., selaku penanggung jawab informasi Posko Penanganan Virus Corona di NTB menerangkan sampai saat ini pemerintah masih menerapkan standard operational procedure (SOP) yang berlaku saat ini. Yaitu karantina rumah bagi orang(Suara NTB/ist)

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Ditemukannya dua kasus positif Corona Virus (Covid-19) di Indonesia diharapkan menjadi atensi masyarakat. Terutama untuk menjaga kesehatan pribadi guna mencegah penularan virus mematikan tersebut. Langkah lainnya, Dinas Perhubungan juga telah mengalihkan jalur pelayaran kapal cepat dari Bali menuju tiga gili untuk melakukan pemeriksaan terhadap wisatawan orang yang perlu menjalani masa observasi dan karantina di ruang isolasi RSUD NTB jika terbukti menunjukkan gejala yang mengarah pada kasus Covid-19. ‘’Kita tetap waspada sesuai SOP, dan besok (hari ini, Red) akan diadakan rapat khusus di NTB menindaklanjuti arahan dalam rapat di Jakarta,’’ ujar Aryadi saat dikonfir-

masi Suara NTB, Senin (2/3).

Terkait penanganan lebih lanjut tentang kasus positif akan ditentukan melalui rapat tersebut.

Senada dengan itu Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, menerangkan bahwa Pemprov NTB telah siap mengantisipasi masuknya Covid-19 ke NTB

dengan beberapa penanganan yang dipusatkan di Posko Penanganan Virus Corona.

Diantaranya pemeriksaan di pelabuhan dan bandara oleh tim Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Matram.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga telah mengalihkan jalur pelayaran kapal cepat dari Bali menuju tiga gili untuk melakukan pemeriksaan terhadap wisatawan. ‘’Hampir sebulan kita kerjakan itu. Kita juga sudah memantau kasus yang pulang dari China atau negara terdampak,” ujar Eka kepada Suara NTB, Senin (2/3).

Menindaklanjuti hasil rapat di Jakarta, Pemprov NTB

akan mengevaluasi kembali strategi pengamanan yang dilakukan. ‘’Kita akan menilai, apa-apa yang masih belum optimal kita belum kerjakan akan kita optimalkan sesuai arahan dari pertemuan di Jakarta hari ini. Kita akan melakukan lebih gencar lagi,’’ ujar Eka. Di sisi lain, masyarkata NTB diakui cukup kooperatif.

Khususnya untuk melaporkan secara aktif ketika mengalami gejala-gejala yang mengarah pada kasus Covid19. Walaupun begitu, sampai saat ini belum ditemukan kasus positif.

Bersambung ke hal 15

RAMPUNG - Pembangunan jembatan darurat bailey Tampes yang menghubungkan ruas jalan nasional Tanjung - Bayan Lombok Utara, segera rampung.

Bentuk Satgas ’’Money Politics’’ POLDA NTB akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Money Politics dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020. Politik uang menjadi salah satu kerawanan yang diwaspadai. Selain dapat membuat gaduh, politik uang juga menciderai proses demokrasi. Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir Senin (2/3) mengatakan, pihaknya sudah mengambil ancang-ancang untuk antisipasi. ‘’Nanti akan kita bentuk seluruhnya agar (Pilkada) berlangsung dengan lancar dan adil,” ujarnya usai melantik Bintara tahun ajaran 2019/ 2020 di Belanting, Sambelia, Lombok Timur. Dia mengatakan, tahapan Pilkada belum dimulai.

Bersambung Tomsi Tohir ke hal 15 (Suara NTB/why)

KO M E N TTAA R

Sulit Penuhi Permintaan Pemda KEJAKSAAN Tinggi NTB memastikan belum dapat melayani permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengawalan proyek di daerah. Alasannya, belum ada petunjuk dari Kejaksaan Agung untuk mendampingi pekerjaan proyek bersumber dari APBD. Pernyataan itu merespons keinginan sejumlah daerah, termasuk dari Pemkot Mataram yang meminta Kejaksaan memberikan pengawalan proyek Tugu Mataram Metro.

Dijelaskan Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, sejauh ini belum ada Standard Operational Procedure (SOP) dari Kejaksaan Agung untuk menjaga agar pelaksanaan proyek di daerah dapat berjalan lancar. ‘’Sampai sekarang belum ada SOP untuk proyek strategis daerah.

Bersambung Dedi Irawan ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Jembatan Darurat Tampes Segera Bisa Dilalui Kendaraan Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengatakan pembangunan jembatan darurat bailey yang menghubungkan ruas jalan nasional Tanjung-Bayan Lombok Utara akan tuntas seminggu lagi. Saat ini, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram terus mennggenjot pengerjaan pembangunan jembatan darurat tersebut.

‘’Diupayakan satu minggu lagi open traffic.

Seminggu lagi ruas jalan nasional TanjungBayan normal kembali,’’ kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/3) kemarin.

Sahdan mengatakan, pembangunan fondasi dan rangka baja jembatan darurat bailey sudah terpasang.

Bersambung ke hal 15

RSUD NTB Berhasil Pertahankan Akreditasi Paripurna Bintang Lima Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB berhasil mempertahankan akreditasi paripurna bintang lima.

Predikat tersebut diraih setelah tim survei akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menilai kualitas pelayanan di rumah sakit.

“Alhamdulillah RSUD kita tetap bisa mempertahankan (predikat) paripurna, hasil suvei akreditasi tanggal 18-22 Februari lalu,” ujar Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS kepada Suara NTB, Senin (2/3).

Predikat paripurna diraih RSUD NTB untuk penilaian akreditasi SNARS H. Lalu Hamzi Fikri

1.1. ‘’Ini adalah kesyukuran kita dan ikhtiar bersama dari seluruh civitas hospitalisa RSUD NTB,’’ ujar Fikri. Beberapa hal yang menjadi perhatian tim akreditasi saat penilaian berlangsung antara lain perbaikan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dan indikator mutu sismadik serta integrase pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Selain itu ditelaah juga regulasi dan dokumentasi, pengawasan mutu, keselamatan pasien, dan etika. Tim akreditasi terdiri dari lima orang, yaitu Dr. Ismojo Djati, M.Sc selaku Ketua Tim, dan Drs. A. A. Raka Karsana, Apt, M.Biomed, dr. Azwir Dahlan, Sp.PD, M.Kes, dr. Anak Agung Ayu Mas Ranidewi, Sp.THT., M.Kes, Ns. Nurmaini, S.Kep, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/bay)

Menurun, Kunjungan Wisatawan Asia dan Eropa Mataram (Suara NTB) Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) terhadap penurunan kunjungan wisatawan diakui cukup signifikan. Pasalnya, negaranegara dunia yang menemukan kasus positif virus tersebut mengeluarkan travel warning atau bahkan menutup sama sekali akses keluar-masuk negara tersebut. ‘’Pariwisata kita saat ini memang sedang mengalami turbulensi. Khususnya untuk

pasar Asia dan sebagian pasar Eropa,’’ ujar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, Senin (2/3). Dikatakan, beberapa pasar potensial NTB seperti Malaysia dan Singapura telah mengurangi intensitas kunjungan mereka. ‘’Bahkan Arab Saudi sekarang membatasi ruang untuk umrah dan lain-lain.

Semua itu dampaknya sistematis kepada industri pariwisata kita,’’ ujar Faozal.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

Tak Ada Pengamanan Khusus AGENDA Rakornas Satpol PP ke 70 akan dilaksanakan mulai Senin (2/3) malam di aula Pendopo Walikota Mataram. Untuk kelancaran acara, semua warga kota Mataram diminta tidak mengganggu kelancaran acara hingga tanggal 4 Maret 2020 mendatang.

Camat Mataram, Zarkasyi menjelaskan, tidak akan melakukan pengamanan secara khusus dalam menyambut agenda Rakornas ini.

“Saya rasa tidak ada pengamanan khusus yang kita lakukan di Mataram. Yang jelas kita di Kecamatan (Suara NTB/viq) ikut andil untuk sukseskan acara ini,” Zarkasyi katanya, Senin (2/3).

Sebagai tuan rumah kata Zarkasyi, sudah semestinya menyambut tamu dengan kondisi suasana yang bagus. “Supaya semua tamu undangan kita merasa senang berada di Mataram,” jelasnya. Untuk satuan Linmas di kelurahan kata dia, sejauh ini pihaknya tetap menyiagakan keberadaan semua Linmas di masing-masing kelurahan. Bahkan, semua Linmas di kelurahan sudah kita kerahkan untuk mengkondusifkan semua aktivitas masyarakat.

“Kita juga selalu libatkan Linmas ke persoalan sosial kita di lingkungan. Terkait Rakornas Satpol PP tidak ada yang harus dikhawatirkan,” tutupnya. (viq)

Halaman 2

Sungai di Mataram Melebihi Kapasitas Tampung Mataram (Suara NTB) Semua sungai yang melewati kota Mataram sudah melebihi kapasitas tampung (overflow). Semakin dangkalnya semua sungai di Mataram, diakibatkan oleh sampah. Semua sistem buangan warga di Mataram hampir semuanya menuju aliran sungai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, terjadinya banjir yang menyebabkan genangan di seluruh pemukiman dekat daerah aliran sungai (DAS) pada hari Minggu lalu merupakan akibat dari sedimentasi yang tinggi. “Inilah yang mengakibatkan adanya luapan kemarin. Tapi, sekarang sudah tidak ada genangan kare-

na air sudah surut,” katanya, Senin (2/3) kemarin.

Seperti di sungai Unus kata Miftah, sapaannya, jika dilihat dari pendangkalan mengalami kenaikan di atas 160 cm. Kenaikan itu kata dia, tampaknya merupakan kenaikan yang sangat luar biasa.

“Semua sungai di Mataram sudah melampaui dari kapasitas normalnya. Jadi semuanya rata-rata naik

melampaui dari kapasitas (normalnya),” imbuhnya.

Melihat kondisi itu kata Miftah, perlu dilakukan antisipasi secara serius. Karena, hujan lebat yang mengguyur kota Mataram dengan intensitas tinggi bukan tidak mungkin luapan air akan kembali terjadi. “Karena memang overflow alirannya. Sistem kita kan, semua buangnya ke sungai. Ketika hujan dan air

sungai naik, maka debit air itu antre. Makanya adanya luapan. Tapi ini memang berlaku sebentar,” katanya.

Menurutnya, kapasitas debit air aliran sungai di Mataram butuh pengurangan beban. Pasalnya, sungai di Mataram berada di hilir. “Jadi kita butuh dana untuk mengurangi sedimentasi aliran sungai di Mataram dengan sistem Sudetan. Sehingga saluran sungai baik yang dari Gegutu masuk ke sungai ke samping SMA 7 Mataram tak mengakibatkan banjir,” paparnya.

Karena hujan kemarin, beberapa wilayah di sana tergenang.

Baik di wilayah Ampenan Utara,

BPBD Masih Hitung Kerugian Akibat Banjir

Jaga Kebersihan Drainase KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menilai genangan yang terjadi akibat hujan pada Minggu malam, lebih ekstrem dari sebelum-sebelumnya. ‘’Saya keliling melihat beberapa titik di Kota Mataram ini terjadi genangan,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerja Komisi III, Senin (2/3) kemarin.

Menurut Rachman, dari semua saluran drainase yang terjadi genangan banjir, tampak pemandangan sampah (Suara NTB/fit) mengapung di sana sini. ‘’Jadi Abd Rachman saya berpikir, ini siapa yang salah,’’ cetusnya. Namun demikian, fenomena banjir bercampur sampah ini, pihaknya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa.

Politisi Gerindra ini mengajak masyarakat untuk samasama menjaga drainase maupun sungai-sungai yang ada di Kota Mataram. ‘’Jangan lagi ada yang membuang sampah di drainase,’’ pintanya. Rachman mengaku cukup prihatin dengan kondisi genangan Minggu malam di Mataram. ‘’Selama ini kita (Mataram, red) walaupun rendah, tapi tidak pernah tergenang terlalu tinggi,’’ katanya. Fakta genangan Minggu malam, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini diharapkan dapat menjadi shock therapy bagi masyarakat supaya tidak sembarangan membuang sampah di sungai maupun drainase.

Rachman mengimbau kepada masyarakat yang tinggal dekat dengan sungai maupun drainase agar menjadi kebersihan. Kalau memang masyarakat membutuhkan truk untuk mengangkut sampah, dia selaku wakil rakyat sangat terbuka memfasilitasi masyarakat terkait hal itu. ‘’Mari hubungi wakil mereka yang ada di dapil masing-masing,’’ sarannya. ‘’Minta tolong truk sampah atau Panther sampah untuk mengangkut sampah yang sudah mereka angkat dari gorong-gorong,’’ imbuhnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan sampah di drainase. Sehingga ketika hujan datang, sampah tidak lagi menjadi pemicu genangan. ‘’Begitu air meluap, yang saya perhatikan isinya sampah semua,’’ sesalnya. Kondisi ini, lanjut Rachman, menuntut adanya kesadaran masyarakat. ‘’Sebelum kondisi kita seperti Jakarta atau tempat-tempat lainnya,’’ katanya. Anggota dewan dua periode ini sanksi kalau kondisi ini karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. ‘’Kalau sosialisasi saya rasa tidak. Pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi,’’ katanya. Pada bagian lain mantan anggota Komisi I ini juga mendorong pemberlakuan Perda sampah. Dia mengajak semua pihak untuk berkoordinasi dan membangun kesadaran bersama. (fit)

(Suara NTB/cem)

JEMUR KASUR – Lukman, warga Jalan Merpati VIII, lingkungan Rembiga Utara, Kelurahan Rembiga menjemur kasur miliknya, Senin (2/3) akibat terendam banjir, Minggu (1/3). Sekira 22 rumah warga terendam banjir akibat luapan Sungai Midang. Masyarakat menuntut segera dipasangkan beronjong atau talud mengantisipasi luapan air saat musim hujan.

22 Rumah Warga Rembiga Terendam Banjir Mataram (Suara NTB) Masyarakat di Lingkungan Rembiga Utara, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Senin (2/3) disibukkan dengan membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur pascabanjir. Sekira 22 rumah terendam akibat luapan Sungai Midang tak memiliki tanggul. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Jauhari dan istrinya, warga RT 6 Jalan Merpati VIII Lingkungan Rembiga Utara sekitar pukul 11.20 Wita membersihkan halaman rumahnya dari sisa lumpur.

Air bercampur deterjen digunakan menyiram halaman miliknya. Dia berbagi tugas dengan istrinya.

Awenk, sapaan akrabnya bertugas menyiram dan istrinya menyikat sisa lumpur menempel.

Dia mengaku, luapan air sungai Midang sekitar pukul 16.00 Wita menggenangi rumahnya.

Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Tidak ada kerusakan barang berharga miliknya. “Alhamdulillah, airnya tidak sampai masuk ke dalam rumah. Cuma sampai teras saja. Rumah warga yang lain sampai masuk ke dalam sih,” tuturnya ditemui di sela-sela membersihkan sisa lumpur pas-

cabanjir, Senin (2/3).

Karena konstruksi rumahnya lebih tinggi, Awenk beserta keluarganya tidak mengungsi. Banjir ini merupakan kejadian paling parah sejak beberapa tahun lalu.

Hal ini disebabkan, tidak adanya tanggul sungai yang menahan air.

“Setiap tahun banjir. Tapi tidak separah sekarang,” ucapnya.

Warga lingkungan Rembiga Utara lainnya, Lukman juga terlihat membersihkan kasur miliknya akibat terendam banjir. Air masuk sampai ke dalam rumah. Dia bersyukur tidak ada barang berharga yang ikut terendam. Pasalnya, ia segera memindahkan barangbarang elektronik dan kendaraan ke tempat lebih tinggi. Karena, ketinggian banjir mencapai pinggang.

“Mobil sampai saya pindah ke atas. Air tinggi, sampai pinggang,” tutur Lukman sambil menunjuk pinggangnya. Karena khawatir curah hujan tinggi serta air tak kunjung surut, Lukman harus mengevakuasi enam orang anggota keluarganya ke rumah tetangga. Ada rasa trauma yang dialami putri sulungnya yang baru berusia tiga tahun. Banjir kali ini lebih parah dibandingkan tahun

Nunggak Pajak, Papan Reklame Dibongkar Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) akhirnya membongkar reklame di perempatan Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara. Pembongkaran ini setelah enam tahun menunggak pajak. Sanksi ini sebagai efek jera bagi pengusaha lainnya.

Kepala Bidang Penataan Kota dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perkim Kota Mataram, Kurnia Mulyadi menjelaskan, pemilik reklame ini sudah lama tidak membayar pajak ke pemerintah. Pihaknya sudah melakukan pendekatan persuasif, memanggil pemilik serta bersurat.

Pemiliknya berjanji sanggup membayar tapi sampai saat ini tidak ada laporan masuk pembayaran pajak ke Badan Keuangan Daerah.

Karena dinilai tidak kooperatif, pemkot mengambil tindakan tegas dengan membongkar papan reklame.

“Sudah dari dulu kita surati. Kalau tidak salah sejak tahun 2016. Tapi sampai sekarang tidak ada respon apapun dari pemiliknya,” kata Kurnia dikonfirmasi, Senin (2/3).

Catatan Dinas Perkim tidak saja di simpang empat Karang Jangkong.

Papan reklame milik pengusaha reklame ini memiliki papan reklame di lima titik lainnya. Di antaranya, Sayang – sayang, Seruni, Karang Jangkong, Rembiga dan Meninting. Kurnia mengaku, semua titik tersebut juga menunggak pajak. Tunggakan tercatat sejak tahun 2014 lalu.

Pemkot Mataram hanya membongkar di Karang Jangkong karena nilai tunggakannya sekitar Rp 129 juta. “Kare-

Dayan Peken dan Rembiga. Bukan hanya itu, aliran sungai yang melintas di jalan Majapahit sudah cukup dangkal hingga menuju aliran yang menuju Koramil. “Sementara dari jalan Sriwijaya masuk air, jadi dia Antre.

Karena sangat luar biasa peningkatannya,” katanya.

Seluruh sungai di Mataram jelas Miftah, perlu adanya pengurangan kapasitas tampung. Untuk itu, Pemkot Mataram kiranya perlu menghitung kembali kapasitas aliran sungai di Mataram. “Ketika ada buangan ke sungai. Kita harus cermat melihat secara keseluruhan. Agar tidak overflow,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/cem)

DIBONGKAR - Petugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, membongkar reklame di simpang empat Karang Jangkong, Cakranegara, Senin (2/3). Pembongkaran ini sebagai efek jera bagi pengusaha yang tak kooperatif melunasi pajak. na ini tunggakannya paling besar makanya kita bongkar,” sebutnya.

Tidak menutup kemungkinan sambungnya, lima titik lainnya juga akan dibongkar jika tidak ada sikap kooperatif dari pemiliknya melunasi tunggakan pajaknya.

Sikap tegas menjadi efek jera bagi pengusaha lainnya yang berani tidak membayar pajak.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah (BKD), Ahmad Amrin menambahkan, upaya penagihan pajak sudah dilakukan sejak lama. Prosesnya pun sampai penempelan stiker sebagai sanksi sosial bagi pengusaha. Namun demikian, enam tahun menunggak tidak ada sikap kooperatif melunasi. “Seharusnya sudah sejak lama dipotong oleh

Perkim. Karena lama tidak diurus reklame ini,” kata Amrin.

BKD berusaha sekecil apapun mengoptimalkan penerimaan daerah. Walaupun reklame telah dipotong, pihaknya akan tetap menagih.

Amrin menambahkan, koordinasi di tingkat tim pengawasan kembali akan ditingkatkan. Polanya dengan memulai identifikasi payung hukum supaya tahapannya serta pembagian tanggungjawab lebih jelas.

“Pembagian kewenangan penyelenggara reklame bisa lebih jelas antara Perkim, DPMPTSP dan BKD,” ujarnya. Tunggakan pengusaha reklame tersebut diprediksi mencapai Rp200 juta. Sebab, satu titik saja tunggakan sekitar Rp129 juta. Dia mengharapkan, pengusaha lainnya menyelesaikan kewajiban mereka. (cem)

sebelumnya. “Kita sih berharap dibuatkan tanggul. Setiap tahun terus banjir,” harapnya.

Banjir baru surut sekitar pukul 03.00 dini hari. Dia langsung membersihkan rumahnya dari sisa lumpur.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Selaparang, Lalu Mukhsan menyampaikan, sebanyak 22 rumah warga di Lingkungan Rembiga Utara terendam banjir. Ketinggian air diperkirakan mencapai lutut orang dewasa. Hal ini disebabkan dari luapan Sungai Midang. Sepanjang aliran sungai belum dibuatkan tanggul penahan.

“Kejadiannya di RT 6 dan 7 rumah warga terendam tadi malam,” jelas Mukshan. Karena airnya segera surut, tidak ada masyarakat yang dievakuasi. Mukshan menambahkan, kerusakan atau kerugian materi belum ada laporan diterima dari masyarakat. Harapannya adalah, Balai Wilayah Sungai (BWS) membuat beronjong atau talud di sepanjang aliran Sungai Midang.

Supaya masyarakat merasa aman dan nyaman. “Pernah ada pembangunan tanggul melalui pokir anggota Dewan. Tetapi lokasi pemasangannya salah,” ucapnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mulai menghitung kerugian materil pascabanjir, Minggu (1/3). Namun masyarakat diimbau tetap waspada. Potensi angin kencang, puting beliung serta intensitas hujan tinggi diprediksi masih berlangsung hingga 31 Maret mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Mahfuddin Noer ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/3) menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memang akan terjadi intensitas hujan kategori sedang sampai lebat yang disertai petir dan angin kencang. Curah hujan tinggi terjadi sejak pukul 14.00 – 20.00 Wita dampaknya terjadi genangan pada beberapa ruas jalan, pemukiman, pohon tumbang serta banjir.

Dari hasil pantauan Satgas Penaggulangan Bencana genangan terjadi di 10 titik di Kota Mataram.

Yakni, Pejeruk, ruas Jalan Koperasi, Dukuh Saleh, Kebon Roek, Pagutan, Karang Kelok, Udayana serta lokasi lainnya.

Selain itu, empat titik pohon tumbang. Di antaranya di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan Tengah, Karang Taliwang dan Tanjung Karang. “Tembok roboh di Kampung Melayu menimpa tiang listrik,” papar Mahfuddin.

Untuk antisipasi bencana sebutnya, Kota Mataram telah membuat posko bencana yang siaga 24 jam. Posko ini terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup.

OPD ini sebutnya, yang menangani terjadi bencana.

Genangan maupun banjir kemarin, masyarakat secara koordinatif membantu evakuasi. Masyarakat diimbau tetap waspada karena tanggap siaga bencana diprediksi hingga 31 Maret mendatang. “Curah hujan lokal akan tinggi sampai akhir bulan Maret,” ujarnya.

Untuk kerugian sambung Mahfuddin, korban jiwa nihil. Secara materi TRC sedang menghitung beberapa daerah terpapar sambil menunggu laporan masyarakat.

Sejauh ini, belum ada kerugian konkret diterima. Ketinggian banjir sampai pinggang orang dewasa, barang berharga milik warga banyak rusak. “Kalau kita lihat kemungkinan lumayan besar kerugian warga. Tapi kita masih menunggu laporan dari masyarakat. TRC sedang mendata ke bawah,” jelasnya.

BPBD mengidentifikasi penyebab banjir maupun genangan di Mataram. Selain curah hujan tinggi dengan durasi sampai enam jam, luapan sungai Ancar, Jangkok, Unus tidak dapat ditampung oleh saluran.

Kondisi saluran banyak sedimentasi dan dipenuhi sampah. Oleh karena itu, OPD teknis diharapkan mengantisipasi secara intensif pemeliharaan saluran maupun drainase. (cem)

Pembuang Sampah Sembarangan di Mataram Belum Ditindak Mataram (Suara NTB) Masih maraknya masyarakat kota Mataram yang membuang sampah secara sembarang, baik ke sungai atau saluran, bahkan di pinggir jalan, belum bisa ditindak Pemerintah Kota Mataram. Hingga saat ini, pembuang sampah belum bisa ditindak dan masih sebatas teguran.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Mataram, M. Nazarudin Fikri mengatakan, pengawasan pembuang sampah ke sungai masih diawasi oleh kelurahan. Karena pembiayaan operasional persoalan sampah di lingkungan diakomkdir kelurahan. “Termasuk yang buang sampah sembarangan di Lingkungan. Itu nanti ditinjau di kelurahan,” katanya, Senin (2/3).

Menurut Fikri, pembuang sampah secara umum memang pengawasannya masih di bawah DLH kota Mataram. Namun kata dia, semua warga kota Mataram juga berhak mengawasi. “Apalagi misalnya kalau roda tiga yang melakukan. Operasional kan ada di kelurahan. Jadi, semua orang berhak mengawasi mereka,” paparnya.

“Jika ada yang melanggar memang tetap penindakan di DLH. Tapi penindakan ini kan tergantung kriterianya. Jika nama orangnya, identitasnya lengkap beserta alat bukti, pasti ditindak. Buktinya kita serahkan ke penindak Perda,” katanya.

Selama ini jelas Fikri, tugas DLH kota Mataram hanya mengangkut sampah dari depo ke tempat pem-

(Suara NTB/viq)

BUANG SAMPAH - Salah satu warga asal lingkungan Pajang Kelurahan Pejanggik kedapatan membuang sampah ke salah satu sungai di Mataram. Sampai saat ini, DLH kota Mataram belum bisa menerapkan sistem penindakan ke pembuang sampah sembarangan di Mataram. buangan sementara (TPS). Setelah diangkut ke TPS, tugas DLH lainnya ialah mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat. “Untuk penindakan Perda sampah memang ada bidang khusus di DLH, bidang penataannya,” katanya.

Ada pun sampah di lingkungan merupakan tugas kelurahan dan kecamatan. “Jadi, kalau ada warga yang buang sampah sembarangan di lingkungan itu murni tugas kelurahan yang menindak,” jelasnya. “Kita hanya angkut dari depo ke TPA. Kita juga bertugas angkut sampah yang ada di jalan unum kota Mataran.

Juga untuk penyapuan jalan memang tugas DLH,” tambahnya.

Bagi pembuang sampah kata Fikri, proses penindakannya tidak serta merta langsung diberlakukan. Ada pun yang bisa dilakukan DLH saat ini, bagi pembuang sampah sembarangan di Mataram, akan diberikan pembinaan terlebih dahulu. “Hukuman itu paling akhir. Kita akan lakukan pembinaan terlebih dahulu,” katanya. Untuk pembuang sampah di kelurahan dan kecamatan, merupakan kewenangan camat dan lurah setempat. “Tapi tolong ditegur dulu. Untuk sanksi, itu paling akhir kita berikan,” pungkasnya. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

(Suara NTB/dok)

Pengusaha Harus Disemangati EKSISTENSI pengusaha sangat dibutuhkan dalam situasi apapun. Pemerintah tak bisa mengabaikannya.

Karena itu, keberadaan pengusaha ini harus dijaga. Hal ini dikemukakan salah satu pengusaha properti terbesar di NTB, Drs. H. Izzat Husein, MM. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB ini menyebut, karena peran pengusahalah, ekonomi bergerak. Lapangan pekerjaan terbuka dan pendapatan masyarakat daH. Izzat Husein pat meningkat.

Saat ini tantangan ekonomi makro tidaklah kecil. Lebih-lebih, adanya ancaman virus corona yang menggemparkan dunia. Dunia usaha seperti bergerak lambat. Tanpa terkecuali di NTB. “Tapi ekonomi mikro masih bagus. Belanja-belanja masyarakat masih baik, kegiatan pariwisata juga masih jalan. Ekonomi makro yang tantangannya besar,” kata dosen salah satu perguruan tinggi di Mataram ini.

Izzat Husein adalah seorang pengusaha senior lokal yang saat ini masih sangat eksis di sektor properti. Di sekian waktu terakhir, ia turut berperan mendukung pembangunan dan pergerakan ekonomi daerah melalui penyediaan ribuan perumahan yang dibangun perusahannya, PT. Lombok Royal Property.

Ia mengatakan, di daerah ini tumbuh semangat berwirausaha. Regenerasi wirausaha berjalan. Karena itu, ia mengatakan pemerintah daerah, Gubernur, Bupati, Walikota serta legistatif harus memberikan penghargaan kepada para pengusaha ini agar lebih bersemangat.

“Peran pengusaha ini sangat strategis. Ia mendukung pengurangan pengangguran, menggerakkan roda perekonomian.

Jadi sangat bijak, kalau pemerintah daerah semestinya memberikan penghargaan kepada pengusaha ini agar tetap bersemangat. Apalagi dalam situasi seperti ini,” ujarnya. Penghargaan yang dimaksud bukan soal dukungan materi kepada pengusaha.

Pemerintah daerah hanya cukup memberikan penghargaan atas kerja-kerja para pengusaha selama ini mendukung pemerintah.

Apakah dalam bentuk piagam penghargaan, atau sejeinisnya. Selain itu, bentuk penghargaan lain untuk mendukung eksistensi para pengusaha adalah pemerintah tidak serta merta melihat pengusaha dari satu sisi saja. “Misalnya, ada pengusaha yang baru merintis dan berkembang. Tiba-tiba sudah dimintai pajak, dan lain-lainnya. Biarkan dulu tumbuh, jangan langsung dipetik,” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu cara menyelamatkan perekonomian adalah menjaga konsistensi para pengusaha. Menjadikan daerah, atau negara terus berkembang tidak cukup hanya dengan banyaknya jumlah PNS. “Semakin banyak pengusaha, semakin bagus. Maka, pengusaha-pengusaha yang ada, yang baru muncul ini harus dijaga. Kasi kelonggaran-kelonggaran kebijakan sampai ia berkembang,” demikian Izzat Husein. (bul)

Produksi Padi NTB Turun 0,06 Juta Ton Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis penurunan produksi padi NTB tahun 2019 kemarin. Penurunannya mencapai 0,06 juta ton. Kabid Statistik Produksi di BPS NTB, Dr. Mohammad Junaedi, Senin (3/2) menjelaskan, berdasarkan hasil Survei KSA, pola panen padi di NTB pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2019 sedikit berbeda dengan pola panen tahun 2018.

Puncak panen padi tahun 2019 terjadi pada Bulan April, sedangkan tahun 2018 Bulan Maret, sementara luas panen terendah pada tahun 2018 dan 2019 terjadi pada Bulan Desember. Total luas panen padi pada 2019 seluas 281,67 ribu hektar dengan luas panen tertinggi terjadi pada April, yaitu sebesar 77,58 ribu hektar dan luas panen terendah terjadi pada Desember, yaitu sebesar 4,98 ribu hektar.

Jika dibandingkan dengan total luas panen padi pada 2018, luas panen padi pada 2019 mengalami penurunan sebesar 7,58 ribu hektar (2,62 persen). Sementara total produksi padi di NTB pada 2019 sekitar 1,40 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau mengalami penurunan sebanyak 0,06 juta ton (3,98 persen) dibandingkan tahun 2018.

Kenaikan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa Barat. Sementara, kata Dr. Junaedi, penurunan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Bima, Sumbawa dan Dompu. Tiga kabupaten/kota dengan produksi padi (GKG) tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 adalah Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa, dan Lombok Timur.

Namun, pada 2019 terjadi penurunan produksi pada Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa dibandingkan dengan produksi 2018. Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi pada 2018 setara dengan 0,83 juta ton beras. Sementara itu, produksi pada 2019 sebesar 0,79 juta ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 0,03 juta ton (3,98 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2018.

Sejak tahun 2017, perhitungan luas lahan baku sawah disempurnakan melalui verifikasi dua tahap. Verifikasi tahap pertama menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi. Pemanfaatan citra satelit dalam statistik pangan telah dibahas dalam lokakarya internasional yang melibatkan FAO, IFPRI, Kementerian Pertanian, BPPT, MAPIN, IRRI, BPS, dan BIG di Kantor Staf Presiden pada tanggal 27 November 2017.

Citra satelit resolusi sangat tinggi yang diperoleh dari LAPAN kemudian diolah oleh BIG mengunakan metode Cylindrical Equal Area (CEA) untuk dilakukan pemilahan dan deliniasi antara lahan baku sawah dan bukan sawah. Metode ini menghasilkan angka luas sawah yang aktual sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Verifikasi tahap kedua dilakukan melalui validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/BPN. Masukan informasi dari hasil KSA BPS juga digunakan dalam validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/ BPN. Sampai Oktober 2018, verifikasi 2 tahap ini telah dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi (termasuk NTB). Sebelumnya, dirilis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Tahun 2019 lalu, NTB menargetkan luas tanam padi di sawah 368.000 hektar dan 16.000 hektar luas tanam padi di ladang. Sementara tahun 2020 ini, target luas tanam 350.000 hektar lahan sawah dan 130.000 hektar tanam di lahan ladang. Dengan luas areal tanam padi yang ditargetkan tahun 2020 ini, dihitung rata-rata produksi 55 kuintal perhektar, maka akan terakumulasi produksi mencapai 2,6 juta ton Gabah Kering Giling Mohammad Junaedi (GKG). (bul)

(Suara NTB/bul)

SERAHKAN PERDA - Penyerahan Perda No. 4 tahun 2016 tentang pramuwisata dari Ketua HPI NTB kepada perwakilan Kanwil Pajak DJP Nusra

HPI Protes Kanwil Pajak Nusa Tenggara

Mataram (Suara NTB) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB mendatangi Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Senin (3/2) kemarin. Kedatangannya dalam rangka hearing, dan mengingatkan pegawai pajak untuk tertib Perda No. 4 tahun 2016 tentang pramuwisata. Hearing rombongan HPI ini dipimpin langsung Ketua HPI Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, pengurus dan guide.

Kedatangan HPI ditemui oleh Bintoro dan Agus, mewakili Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Belis Siswanto. Sebelumnya, Dr. Ainuddin mengatakan para guide merasa keberatan, salah satu kegiatan besar Ditjen Pajak yang dilaksanakan di Lombok, Sabtu pekan kamarin tak melibatkan guide lokal. Padahal, dalam Perda No. 4 tahun 2016 tentang pramuwisata jelas diatur, kegia-

tan kepariwisataan yang dilaksanakan di NTB, harus melibatkan guide lokal.

“Sebelumnya kita sudah siapkan 5 orang guide. Tapi tidak dipakai. Kanwil Pajak Nusa Tenggara sebagai panitia, mengatakan tidak ada aturannya. Itu yang ingin kami luruskan,” kata pengacara ini. Disebut kegiatan yang dilaksanakan oleh rombongan Ditjen Pajak adalah kegiatan dinas. Na-

mun dalam pelaksanaannya, ratusan orang pegawai pajak diketahui melakukan kegiatan wisata ke Gili Trawangan Lombok Utara dan KEK Mandalika di Lombok Tengah.

Amanat Perda tentang kepramuwisataan ini jelas, pelibatan guide lokal agar tidak terjadi salah informasi tentang sektor pariwisata dan potensipotensi lainnya yang ada di daerah. Dengan tidak melibatkan

guide lokal ini, menurutnya tidak saja dampaknya merugikan guide-guide lokal. Lebih dari itu, tidak Perda yang sudah ada seakan tidak dihargai.

“Kalau mereka dapat info yang tidak tepat tentang pariwisata kita bagaimana, ini bisa merugikan kita di daerah. Ini artinya pariwisata kita tidak akan berjalan dengan baik,” jelas Dr. Ainuddin.

Karena itu, hearing ke Kanwil DJP Nusra kemarin, sekaligus mengingatkan Kanwil Pajak Nusa Tenggara tentang aturan-aturan yang berlaku di daerah. Terutama aturan tentang kepariwisataan. Di Provinsi Bali, juga tak sering

dilakukan tindakan tegas.

Bagi yang melanggar Perda tentang pramuwisatanya, berujung proses hukum di meja hijau.

“Di NTB, sanksinya 6 bulan, dan denda Rp50 juta. Tapi kita belum sampai ke arah itu, kita saling mengingatkan,” ujarnya. Dalam kesempatan hearing kemarin, perwakilan dari Kanwil Pajak juga meminta maaf. Dan berjanji akan melibatkan HPI dalam setiap kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan di NTB. Ketua HPI, Dr. Ainuddin sekaligus menyerahkan dokumen Perda No. 4 tahun 2016 tentang pramuwisata. (bul)

74.159 Wajib Pajak Dikirimi Peringatan Elektronik

Belis Siswanto Mataram (Suara NTB) Sebanyak 74.159 Wajib Pajak di Nusa Tenggara dikirimi peringatan elektronik agar menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, sebelum batas terakhir.

“74.159 di Lombok yang mendapatkan email blast dari kantor pusat. Untuk Pulau Sumbawa baru akan di sms blast bulan Maret ini,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto di Mataram, Senin (3/2) kemarin.

Peringatan elektronik ini menurutnya hanya imbauan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Bagi yang sudah menyampaikan SPT Tahunan, Belis mengatakan, tak perlu khawatir. Dapat diabaikan. Diketahui realisasi penerimaan pajak di dua provinsi, NTB dan NTT tahun 2019 sebesar Rp5,6 triliun atau sebesar 88,06% dari target. Target penerimaan tahun 2020 ini juga tak bergeser jauh dari angka penerimaan tahun 2019.

Belis mengatakan, sampai saat ini belum ada revisi tar-

get penerimaan pajak sebagai dampak dari virus corona yang mengakibatkan potensi kelesuan ekonomi global dan regional. Yang terpenting menurutnya, target adalah amanah yang diemban dan sebisa mungkin dapat dicapainya. Untuk itu, potensi dampak ekonomi akibat corona ini, Belis juga mengimbau masyarakat, atau wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya secara ril.

“Kalaupun ada yang terdampak usahanya karena dampak corona, laporkan saja. kalau tidak ada penghasilan, ya sampaikan saja sesuai kondisinya, sesuai perhitungan wajib pajak,” ujarnya. Untuk memastikan pelaporan wajib pajak, Ditjen Pajak Nusa Tenggara juga telah menyiapkan petugas pajaknya untuk menguji kepatuhan penyampaian pajak. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan ini, kata Belis dengan tetap mengetuk hati masyarakat, atau wajib pajak yang memiliki pajak agar disampaikan.

“Bagi yang sudah memenuhi ketentuan, tapi tidak menyampaikan kewajiban pajaknya, kami mengimbau, kami fasilitas untuk memiliki NPWP,” ujarnya. Dibagian lain, Dirjen Pajak juga melakukan reformasi dengan melakukan perubahan tugas dan fungsi pelayanan pajak pratama.Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pratama, mulai kemarin akan ditangani langsung oleh account refresentatif baru.

Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama ini merupakan bagian dari penataan organisasi dan peningkatan efektifitas pengawasan kepatuhan pajak. (bul)

(Suara NTB/kir)

PETANI TEMBAKAU - Petani tembakau asal Praya Timur mendatangi gedung DPRD Loteng, Senin (2/3) kemarin.

Penggunaan DBHCHT Dinilai Belum Pro Petani Tembakau

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah menikmati Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sejak tahun 2010 lalu. Namun hingga saat ini, pengalokasian dan penggunaan dana tersebut dinilai belum pro petani tembakau. Dimana petani tembakau masih saja dihadapkan pada berbagai persoalan. Padahal DBHCHT disalurkan oleh pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani tembakau.

Hal itu diungkapkan sejumlah petani tembakau asal Praya Timur, saat hearing dengan Komisi I DPRD Loteng, Senin (2/3) kemarin.

Hamzawadi, perwakilan petani tembakau mengatakan kalau pengalokasian dan penggunaan DBH-CHT oleh Pemkab Loteng sejauh ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh petani. Belum menyentuh pada akar persoalan yang dihadapi para petani.

Walaupun program-program yang dibiayai dari DBHCHT tersebut juga penting.

Padahal peraturan pemerintah pusat menginginkan penggunaan DBHCHT harusnya

lebih khusus. Menangani persoalan-persoalan yang dihadapkan para petani tembakau. “Yang ada DBHCHT digunakan untuk membiayai pelatihan-pelatihan pelaku UKM kemudian membangun jalan usaha tani. Walaupun itu penting, tapi tidak bersentuhan langsung dengan persoalan yang dihadapi petani tembakau,” terangnya.

Mestinya anggaran daerah yang bersumber dari DBHCHT digunakan untuk menyiapkan pupuk bagi petani tembakau.

Supaya ketika musim tanam tembakau, petani tembakau tidak kesulitan mencari pupuk.

Selain itu, penyediaan air baku serta peralatan pendukung produksi tembakau. “Hampir setiap musim tanam tembakau petani tembakau selalu berhadapan dengan harga pupuk yang mahal serta langka. Kemudian minimnya ketersediaan air. Dan, ketika musim panen tiba petani tembakau kembali harus berhadapan dengan kenyataan soal harga tembakau yang anjlok,” jelasnya.

Hal-hal seperti itulah yang semestinya dibiayai dari DBHCHT. Supaya arah penggunaan DBHCHT benar-benar

terarah. Tidak kemudian diarahkan ke hal-hal yang jauh dari kepentingan petani tembakau.

“Kalau pengalokasian dan penggunaan DBHCHT benarbenar tepat, permasalahan yang dihadapi petani tembakau di Loteng pastinya bisa teratasi,” tandasnya.

Terkait persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, menegaskan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi petani tembakau tersebut akan jadi bahan evaluasi DPRD Loteng ke depan. Pihaknya berjanji akan memanggil pihak terkait yang mengelola dan menggunakan DBHCHT, guna membahas pola pengelolaan DBHCHT ke depan.

Bahkan bila diperlukan, DPRD Loteng nanti akan menginisiasi terbentukan regulasi yang khusus mengatur tata kelola penggunaan DBHCHT. Tentunya sesuai dengan peratutan pemerintah pusat.

“Semua pihak terkait akan kita panggil segera. Termasuk para petani tembakau. Untuk membahas, bagaimana pengelolaan DBHCHT yang sesuai dengan aturan dan harapan petani tembakau,” pungkas politisi PPP ini. (kir)

Harga Bapok di Lotim Terus Naik Selong (Suara NTB) Harga bahan pokok (Bapok) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beranjak naik. Hasil pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diaperindag) Lotim di pasar tradisional memperlihatkan harga sembako terus naik. Menyikapi hal itu, Senin (2/3) kemarin Disperindag melakukan Operasi Pasar (OP). “Tujuan kita

OP ini untuk memberikan shock therapy kepada pedagang,” ungkap Kepala Bidang Perdagangan Diaperindag Lotim Mirza Shopian. Diwawancara di sela OP di Lapangan Tugu Selong, Mirza mengatakan dalam kegiatan OP melibatkan 5 distributor.

Kabid Perdagangan ini menyebut harga beras medium di pasar Rp 0.500 perkilogram pada OP Rp 9 ribu

peekilogram. Sesangkan premium Rp11 ribu sampai Rp12 ribu. Tapi tidak dijual saat OP. Harga gula di pasar tradisional Rp14.000 perkilogram dan pasar murah Rp12.000 perkilogram Bawang merah Rp29.900 perkilogram dan di OP di jual Rp15.000 perkilogram. Minyak goreng Rp14.600 di pasar sedangkan di pasar murah Rp12.000 perliter.

Apakah OP efektif turunkan harga? Mirza mengatakan setidaknya bisa menekan harga. Para pedagang tak menjual dengan harga terlalu mahal. Utamanya saat pelaksanaan OP. Selanjutnta diakui Mirza, barang yang dijual pada OP sebagian besar hanya produk pabrikan. Hal ini karena Lotim tidak ada pabrik. Adapun komoditi pertanian lain seperti cabai dan

bawang putih saat ini belum bisa diikutkan. Oleh para pengusaha cabai selama ini sebagian besar dibawa ke luar daerah. OP direncanakan Diaperindag Lotim dalam setahun 10 kali digelat. Sebelumnya 6 kali. Inginnya setiap hari selama harga pasar naik.

Akan tetapi karena keterbatasan anggaran tidak bisa dilakukan. (rus)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

Capai Target Sikomandan DINAS Peternakan dan Kesewatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) optimis untuk mencapai target pengembangan ternak. Di mana untuk tahun 2020 ini, Disnakeswan Lotim mengembangkan program Sikomandan (Sapi, Kerbau, Komoditas Andalan Negeri) yang merupakan perubahan program dari Upsus Siwab (Sapi Indukan Wajib Bunting) pada tahun 2019.

Untuk Kabupaten Lotim, menurut Kabid Peternakan pada Disnakeswan Lotim, Mustawan, target tahun ini un(Suara NTB/yon) tuk akseptor inseminasi Mustawan buatan (IB), 36.364 ekor, kebuntingan, 25.624 ekor, kelahiran 23.79 ekor. Sementara untuk kawin alam untuk sapi target untuk tahun ini 13.264 ekor. Sementara untuk kerbau, untuk akseptor IB sekitar 800 ekor, kebuntingan 320 ekor dan kelahiran 228 ekor. ‘’Dari target yang sudah ditentukan itu, ujarnya, Disnakeswan optimis mampu menggapainya. Tentunya target ini akan tercapai apabila petugas lapangan bekerja dengan baik dan ketersediaan bibit tetap ada,’’ ujarnya belum lama ini.

Hanya saja, lanjutnya, yang masih menjadi kendala dihadapi saat ini berupa ketersediaan bibit straw. Pasalnya untuk pengambilan bibit ini melalui pemerintah provinsi.

Sementara di tingkat bawah, jumlah permintaan bibit cukup banyak. “Inilah yang menjadi kendala di lapangan, permintaan banyak tapi stok terbatas,”ungkapnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Bupati Akui Sektor Pendidikan dan Kesehatan Masih Jadi Tantangan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M. Sukiman Azmy,MM., mengatakan, dunia pendidikan memiliki perananan yang sangat penting, utamanya dilihat dari kebutuhan Lotim saat ini. Mengingat posisi IPM Lotim yang masih berada di urutan ke-9 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Sektor kesehatan dan pendidikan masih menjadi tantangan, mulai dari angka harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, harapan lama sekolah sampai rata-rata lama sekolah.

Hal itu disampaikan bupati di hadapan peserta Workshop Peningkatan Mutu Pendidkan Daerah bagi Guru Plus SD dan SMP lingkup Pemkab Lotim tahun 2020 bertempat di Gedung Wanita Selong Senin (2/3). Kegiatan ini dihadiri, Kepala BKPSDM Lotim dan guru SD dan SMP yang mengikuti workshop ini.

Bupati mengingatkan guru sebagai pendidik memiliki peran penting dalam upaya ini, utamanya untuk mengejar angka rata-rata lama sekolah yang saat ini masih berada pada angka 6,69 dan harapan lama sekolah yang ada di angka 13,51.

Guru yang merupakan ujung

tombak dunia pendidikan diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan terhadap anak didiknya agar dapat menuntaskan pendidikan, jangan sampai anak-anak berhenti sekolah, karena alasan ekonomi, membantu orang tua mereka di sawah dan sebagainya. “Peran guru ini tentunya untuk mendukung upaya pemerintah yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan,”kata bupati.

Dijelaskan Sukiman, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi, baik di NTB maupun di luar NTB untuk peningkatan kualitas guru. Ia meminta para

guru tidak membatasi diri untuk perbaikan pendidikan yang tidak hanya berdampak terhadap kualitas proses belajar mengajar, melainkan juga terhadap tingkat perekonomian guru itu sendiri. Sukiman bahkan berjanji akan memberikan apresiasi berupa umrah kepada 21 guru berprestasi yang diseleksi dari tiap-tiap kecamatan.

Bupati menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme guru di daerah ini. Di samping siswa di Lotim sejak 2019 lalu juga telah memberikan beasiswa kepada santri yatim piatu banyak 1.000 orang, yang tahun ini jumlahnya

(Suara NTB/yon)

BERSIHKAN - Petugas dari BPBD, TNI dan Polri serta Pemerintah Kecamatan Sembalun membersihkan pohon tumbang dan longsor yang terjadi di kawasan Pusuk.

Hampir Setiap Hari

Longsor dan Pohon Tumbang di Kawasan Pusuk Selong (Suara NTB) Intensitas hujan cukup tinggi yang terjadi belakangan ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Selain menyebabkan banjir, bencana longsor dan pohon tumbang juga terjadi hampir setiap hari terutama di kawasan Pusuk Sembalun Lombok Timur (Lotim).

Eris Rismayanti, salah satu warga Sembalun kepada Suara NTB, mengatakan jika pohon tumbang hampir terjadi setiap hari di kawasan Pusuk Sembalun.

Bahkan tumbangnya beberapa pohon tersebut tak mesti terjadi ketika hujan datang. “Pohon tumbang sering terjadi. Hampir setiap hari,”

Kecewa Jalan Rusak, Warga Tanam Pisang Tanjung (Suara NTB) Aksi tanam pisang di akses jalan rusak kembali dilakukan warga. Kali ini menyasar jalan desa di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Warga setempat melakukan aksi tanam pisang, dan jarak Belanda di jalur jalan Dusun Karang Nangka. Aksi itu dilakukan tepat di jalur padat penduduk. Oleh warga setempat, aksi itu dilakukan pada malam hari.

Kepala Dusun Karang Nangka, Sunardi, kepada wartawan Senin (2/3) mengatakan, aksi itu dilakukan spontan oleh warganya. Bahkan rencana ini sempat akan dilakukan sebelumnya.

“Saya tidak bisa salahkan siapa-siapa, itu bentuk aspirasi masyarakat juga. Mungkin karena mereka melihat di depan itu juga ada rumah Pak Dewan,” sindirnya.

Menurut dia, akses jalan Dusun Karang Nangka kurang diperhatikan oleh pemerintah. Jalur jalan ini memutar menghubungkan Dusun Karang Nangka, dari pertigaan Kuburan Karang Nangka atau perempatan samping SD ke pertigaan Dusun Getak Gali.

“Dulu sempat diaspal lapen, tapi rusak. Keinginan masyarakat sekedar dirabat,” imbuhnya sem-

(Suara NTB/yon)

WORKSHOP - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dan ribuan guru SD/SMP mengikuti Workshop Peningkatan Mutu Pendidkan Daerah bagi Guru Plus SD dan SMP lingkup Pemkab Lotim tahun 2020 di Gedung Wanita Selong Senin (2/3). meningkat menjadi 2.000 orang. yang diisi guru tenaga honorer, Beasiswa ini disalurkan mela- guru tidak tetap yang jumlahlui berbagai pondok pesantren nya 50% di masing-masing kabupaten. APKASI sejak lima yang ada di daerah ini.

Sementara itu Staff Ahli tahun terakhir berjuang menAsosiasi Pemerintah Kabupat- gatasi kekurangan guru hampir en Seluruh Indonesia (APKASI) seluruh daerah di Indonesia Bidang Pendidikan dan Pen- yang mencapai 50%. Ditambahingkatan Mutu Guru di Daerah, kannya bahwa workshop ini Himatul Hasanah, menyam- merupakan salah satu progr m paikan APKASI berjuang untuk unggulan APKASI untuk menpemenuhan kebutuhan guru ingkatkan mutu pendidik. (yon)

TP4D Dihapus, Kejaksaan Siap Kawal Proyek Fisik di KLU

Dikes Akui Program Satu Dokter Satu Desa Tak Optimal Tanjung (Suara NTB) Polemik program Satu Dokter Sari Desa terus berlanjut.

Usai bentangan spanduk bodong yang memaparkan keberhasilan visi misi, kini salah satu dari program itu (Satu Dokter Satu Desa) menjadi materi hearing kalangan LSM Kasta Lombok Utara, Senin (2/3).

LSM Kasta Lombok Utara melakukan hearing di Dinas Kesehatan KLU. Kasta mengkritik keras program janji politik Najmul - Sarif itu. Menurut mereka, Satu Dokter Satu Desa tidak sesuai dengan ekspektasi.

“Pemkab sudah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk dokter desa. Kenyataan di lapangan tidak sesuai konsep dan kebijakan di pemerintah. Misalnya, tidak ada dokter yang stay (tinggal) di desa dan itu diiyakan Dikes,” ungkap Ketua LSM Kasta KLU, Asmayandi.

Ia mengamati, pelayanan dokter desa masih mengandalkan pola konvensional, yakni sistem on call. Pola ini tegas dia, sangat tidak efektif di tengah kebutuhan pelayanan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan diagnosa.

“Kami ingin Pemkab mengeluarkan rilis program tersebut belum maksimal. Karena ternyata program ini terkendala peminat dan insentif yang kurang,” cetusnya.

Sementara, Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, mengamini program dokter desa tidak optimal. Namun demikian, program ini juga tidak bisa dikatakan tidak berhasil, karena memiliki dampak dalam beberapa indikator kinerja kesehatan. “Kalau (dinilai) kurang efektif, rasanya tidak tepat. Mungkin bisa dikatakan belum optimal,” kata Bahrudin.

Tidak optimal, menurut dia, diukur dari pemenuhan jumlah dokter sesuai jumlah desa. Paling tinggi, dokter desa yang terserap di KLU di atas 25 orang. Hal ini dikarenakan tidak semua dokter bersedia bekerja di Lombok Utara. “Untuk saat ini, jumlah dokter desa tinggal 15 orang dari kebutuhan 33 desa,” sebutnya.

Kontrak dokter desa berlaku satu tahun. Mereka yang menandatangani kontrak, tidak seluruhnya memperpanjang ketika kontraknya berakhir. Hal ini sangat mempengaruhi fluktuasi rasio dokter.

Terhadap banyaknya aspirasi agar dokter desa tinggal di tengah masyarakat, mantan Direktur RSUD ini mengklaim cukup sulit. Pasalnya sarana rumah dinas dokter di desa tidak memenuhi standar harga sewa. Dimana sewa rumah dinas dokter desa sebesar Rp 1 juta per bulan.

Faktor lain, SDM di puskesmas juga masih dianggap kurang. Sehingga hampir sebagian besar Kepala Puskesmas menempatkan Dokter Desa di Faskes tingkat pertama. Tenaga dokter desa di puskesmas sangat mendukung kelancaran pelayanan yang jumlah kunjungannya lebih dari 100 orang pertama hari. (ari)

Halaman 4

tuturnya, Senin (2/3).

Akibatnya, akses jalan menuju Kecamatan Sembalun maupun sebaliknya mengalami kemacetan yang cukup lama. Di samping itu, pengendara harus hati-hati karena kondisi jalan yang dipenuhi tanah akibat longsoran yang terjadi ketika hujan datang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, membenarkan jika pohon tumbang dan longsor kerap terjadi di kawasan Pusuk Sembalun. Bahkan beberapa hari lalu terjadi banjir meskipun tidak masuk katagori bencana, melainkan hanya peristiwa alam biasa.

Menurut Lalu Rusnan, penyebab terjadi pohon tumbang dan longsor di kawasan Pusuk Sembalun dampak dari pelebaran jalan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pohon-pohon yang berada di pinggir jalan ditebang bahkan perbukitan di beberapa titik dikeruk. Selain itu, seharusnya dibuatkan saluran pembuangan air atau

gorong-gorong supaya air tidak melawati jalan raya.

Sementara keberadaan saluran drainase yang ada saat ini kapasitasnya kecil serta masih perlu ditinggikan. Terkait melubernya air dan terjadinya pohon tumbang di kawasan Pusuk Sembalun, ditegaskan Lalu Rusnan bahwa sejauh ini tidak ada yang berdampak pada pengendara yang melintas, namun perlu hati-hati karena kondisi jalan yang licin akibat lumpur.

Di samping itu, dari BPBD Lotim juga sudah menerjunkan petugas di kawasan Pusuk Sembalun untuk siaga apabila sewaktu-waktu terjadi pohon tumbang dan longsor. Proses evakuasi pun dilakukan bersama Polsek dan Koramil serta pihak terkait di wilayah Kecamatan Sembalun. Termasuk sudah disediakan alat berat untuk proses evakuasi.

“Kita sudah ada petugas lokal dari BPBD untuk tetap memantau dan siaga di kawasan Pusuk Sembalun. Apabila potensi besar, maka kita akan terjunkan personel beserta alat evakuasi,”pungkasnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Dihapusnya Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) oleh Jaksa Agung tidak membuat langkah Kejaksaan Tinggi NTB lengah dalam pengawasan.

Dalam pertemuan Forkopimda Senin (2/3) di aula Kantor Bupati, Kejati NTB tegas akan tetap mengawal pelaksanaan proyek fisik di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lombok Utara.

Di hadapan bupati dan pimpinan OPD, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH., MH., mengungkapkan jajarannya siap untuk mengawal pelaksanaan proyek di KLU. Pasalnya, anggaran APBD KLU dari 2016-2019 cukup besar, bahkan menyentuh Rp 1,3 triliun. Jumlah yang tidak sedikit bagi Kejati untuk diatensi agar tidak menyimpang dari aturan pelaksanaan.

“TP4D itu hanya namanya saja dihapus, untuk pengawasannya tetap kita lakukan. Lebih kuat lagi dengan acuan Undangundang Nomor 6 tahun 2004 tentang Kejaksaan,” ungkap Nanang, didampingi Kepala Kejari Mataram, Drs. Yusuf, SH. Ia menyebut, dengan acuan UU tersebut, tupoksi kejaksaan diatur dengan jelas. Terdapat tugas pendekatan hukum dalam rangka ikut serta mengamankan dan mengawasi proyek-proyek strategis nasional maupun daerah.

Bagi Nanang, harus ada sinergitas antara Kejaksaan NTB dan Pemerintah Daerah di NTB. Terlebih di daerah-daerah yang terdampak gempa seperti Lombok Utara, penanganan fisik harus betul-betul berkualitas untuk mendukung recovery ekonomi masyarakat.

“Kami ditugaskan oleh presiden untuk membantu pemerintah di daerah masing-

masing. Termasuk memberikan semangat kepada bupati sebagai bentuk sinergitas dalam rangka pembangunan di daerah,” sambungnya.

Tidak hanya itu, Kajati bahkan menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah hukum di KLU. Salah satunya dengan mendirikan kantor Kejaksaan di KLU. “Khususnya Lombok Utara, apapun yang diminta Pemda akan kami berikan,” imbuh Nanang menjawab permintaan kantor Kejari di KLU. Pihaknya berharap, Kantor Kejari KLU bisa diwujudkan tahun ini. Upaya itu menyusul adanya permintaan dari KLU. Untuk selanjutnya, Kejati NTB akan melanjutkan usulan ke Kejaksaan Agung di Jakarta.

“Tanah sudah disiapkan, akan menyusul nanti kantor Pengadilan Negeri (PN) juga, karena merupakan satu kesatuan antara Kejari, PN, Polres dan Kodim,” pungkasnya.

Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menguatkan harapannya agar kantor-kantor vertikal terbangun di KLU. Sejak awal menjabat, ia sudah pernah mengusulkan berdirinya kantor Kejaksaan, Pengadilan, Kodim hingga BNNK. “Saya langsung ajukan surat permohonan itu ke Kajati. Untuk tanah dan persyaratan lainnya sudah kami siapkan,” ujarnya.

Bupati menilai, kantor vertikal gang disebutkan itu merupakan sarana strategis untuk mendukung kepastian hukum bagi masyarakat. Adanya kantor vertikal itu, maka sebagai warga dan pemegang amanah, seluruh elemen harus menjalankan aturan pelayanan dengan prinsip kehati-hatian. Dirinya juga tidak ingin, jalannya pemerintahan tercederai oleh persoalan hukum lantaran kesalahan pelaksanaan yang disengaja. (ari)

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto didampingi Bupati KLU H. Najmul Akhyar memberikan keterangan di KLU, Senin (2/3).

Korban Banjir Sambelia Mengungsi Secara Insidentil (Suara NTB/ari)

TANAM - Warga Karang Nangka Desa Sokong Kecamatan Tanjung menanam pisang di jalan yang rusak. Penanaman pohon pisang ini sebagai bentuk kekecewaan warga, karena pemerintah tidak kunjung memperbaiki jalan yang rusak. bari berharap ada respons cepat dari pemerintah.

Warga Karang Nangka, Muhtar Rahim, menambahkan akses jalan dusun ini tidak mendapat perhatian dari dua periode pemerintahan maupun jabatan legislatif. Program desa dan dinas, belum mengarah hingga jalan ini rusak.

“Sudah dua periode jalan ini tidak diperhatikan. Dari pemerintah juga tidak pernah turun (melihat kondisi jalan),” sebut Muhtar.

Terpisah Plt. Kepala Dinas PUPR KLU, Kahar Rizal, ST., menyatakan akan berupaya mencari solusi penanganan jalan Karang Nangka. Sementara ini, mekanisme anggaran

APBD sudah berjalan di mana tidak terdapat porsi anggaran untuk jalan Karang Nangka.

“Karang Nangka akan kita pikirkan, tentu dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Apakah cukup dengan swakelola atau pihak ketiga, karena kita juga perlu lihat besaran anggaran yang diserap,” sebutnya.

Ia juga berharap adanya kesamaan visi dalam mendukung jalan desa ataupun jalan non status. Sinergi antara Bappeda, Desa dan DPRD KLU dan instansi teknis penting untuk menangani fisik yang tidak bisa dicover melalui mekanisme lelang. (ari)

Selong (Suara NTB) Bencana banjir bandang yang dialami masyarakat di Dusun Malempo dan Dusun Mentareng Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, hujan yang terus terjadi belakangan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya banjir susulan.

Kendati demikian, proses evakuasi warga saat ini dilakukan secara insidentil agar masyarakat tidak mengalami trauma.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/3), Camat Sambelia, Ishak, SH., mengungkapkan pengungsian yang dilakukan bersifat insidentil. Artinya, masyarakat memilih diungsikan apabila cuaca mengkhawatirkan. Itupun untuk anak-anak dan ibuibu. Sementara untuk laki-laki tetap berada di rumahnya sembari melihat perkembangan situasi. “Setelah cuaca normal, pengungsi balik kembali ke rumahnya,” terangnya.

Strategi ini dilakukan supaya masyarakat korban banjir tidak mengalami trauma

yang cukup mendalam. Sementara untuk lokasi pengungsian dekat dengan rumahnya masing-masing yakni di masjid dan musala setempat.

Ishak mengaku, dampak dari banjir itu roda perekonomian terganggu. Namun yang paling dibutuhkan saat ini air bersih dan beberapa keluarga persediaan makanan pangan sudah mulai menipis.

Sementara untuk normalisasi sungai sedang berlang-

sung. Masyarakat korban banjir juga sudah mulai tenang beraktivitas meskipun sekadar untuk membersihkan rumah mereka dari material banjir.

Sedangkan untuk kondisi cuaca di Sambelia saat ini tidak menentu, terkadang cerah dan gelap berawan. “BPBD masih tetap siaga di lokasi banjir.

Termasuk penyediaan tanki air karena pipa saluran air bersih tergerus banjir,” jelasnya.

Kepala Bidang Kedaruratan

(Suara NTB/yon)

BERSIHKAN - Masyarakat korban banjir di Dusun Malempo dan Mentareng Desa Obel-Obel, Sambelia membersihkan rumahnya dari material banjir beberapa waktu lalu.

dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, mengatakan, korban banjir di Kecamatan Sambelia sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Untuk sementara di lokasi kejadian sebelumnya masih aman.

Hanya saja, yang perlu diperhatikan saat ini berupa penyediaan jaringan telekomunikasi. Di mana bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Sambelia pada hari Minggu lalu tidak hanya berdampak terhadap pemukiman dan rumah-rumah warga.

Namun bencana tersebut juga menyebabkan jaringan telekomunikasi di lokasi tersebut juga terputus. Hilangnya konektivitas jaringan telekomunikasi di wilayah Kecamatan Sambelia merupakan hal yang rutin terjadi ketika terjadi bencana.

“Jadi penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Kecamatan Sambelia sangat penting supaya koordinasi kita dengan petugas maupun pihak terkait lainnya lebih mudah.

Apalagi dalam situasi bencana,” harapnya. (yon)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Seleksi CPNS TKD akan Dipotong SEKDA Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi menegaskan saat ini Pemda Lobar gencar mengatasi permasalahan penyakit kurang disiplin di kalangan ASN. Pasalnya, penyakit kurang disiplin ini telah merasuk di kalangan ASN, sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

Sebagai upaya mengatasi ini, pihaknya melakukan “Setda Menyapa OPD” hingga kecamatan untuk terus meningkatkan kedisplinan ASN. Ia menegaskan seH. Baehaqi bagai bentuk terhadap ASN yang kurang disiplin tersebut diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Menurutnya, segala sesuatu dimulai dari disiplin ASN. Disiplin ini mulai dari perilaku kerja, artinya mulai dari perilaku masuk dan pulang kerja. Semua kebiasaan ini akan miliki derivasi, sehingga mulai tumbuh disiplin kerja, kemudian disiplin komitmen dan tupoksinya. Karena itu ia pun mengarahkan dalam bekerja mulai dari kepala OPD hingga staf harus mengacu pada tiga aspek, yakni logika, etika dan estetika.

Artinya dari logika, apa yang dilakukan ASN itu benar atau salah. ‘’Misalnya tidak disiplin, apakah baik atau buruk. Atau kegiatan konsultasi ke luar daerah untuk urusan kecil, secara logika apakah benar atau tidak? Karena itu bisa dilakukan dengan menghubungi telepon. Di sini lah penting mengacu logika. Kalau logika jalan, lalu bicara etika kerja. Kalau konsultasi dilakukan melalui telpon, apakah baik atau buruk. Lalu estetika, bagiamana menciptakan iklim kerja menyenangkan, aman dan harmonis, sehingga dari staf dan Kepala OPD bergerak bersama,’’ ujarnya akhir pekan kemarin.

Lebih jauh kata Baehaqi, semua kepala OPD juga harus memahami cascading atau keterhubungan antara rencana strategis OPD dengan RPJMD atau indikator kinerja OPD dengan indikator kinerja utama. Kepala OPD harus penuh pembelajaran, sehingga jangan terjebak pada rutinitas. Artinya apa yang dikerjakan OPD tahun lalu dengan tahun ini sama, sehingga anggaran program tidak berpihak kepada masyarakat.

Untuk membangun kinerja yang dituju, maka penting disiplin dan jangan OPD mengedepankan perasaan. Misalnya, OPD memberikan toleransi kepada jajaran yang malas alias kudis. “Makanya sekarang kita gunakan finger print, mesin tidak ada toleransi (tidak punya perasaan). ASN terlambat dan bolos akan dipotong (TKD),” tegas Baehaqi.

Ia menegaskan figger print akan diberlakukan di semua OPD mulai bulan Maret. TKD ini segera keluar perbupnya, sehingga pembayaran bisa dilakukan bulan Maret sekitar tanggal 10. Untuk bulan Januari dan Februari akan dibayar rapel.

Diakui standar pemberian TKD masih sebatas kehadiran.

Selain masalah disiplin ASN, pihaknya juga memperketat perjalanan dinas ke luar daerah. Kalau perjalanan dinas ada undangan dan studi banding yang outputnya jelas barulah disetujui. Di samping itu konsultasi yang tak penting dan bisa melalui telepon tidak akan diberikan berangkat perjalanan dinas. ‘’Bahkan instruksi bupati jelas, Kalau tidak paraf dari asisten dan sekda, maka jajaran tidak boleh berangkat,’’ tegasnya. (her)

Percepat Penyelesaian RTG

Personel Yonzipur Mulai Diturunkan di Loteng Praya (Suara NTB) Sebanyak 200 personel TNI dari dua Bataliyon Zeni Tempur (Yonzipur), mulai diterjunkan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Mereka diterjunkan untuk membantu percepatan penyelesaian pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di daerah ini. Kedatangan personel TNI dari Yonzipur III Siliwangi serta Yonzipur XVIII Udayana tersebut, diterima langsung Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., di Bencingah Agung Adiguna Praya, Senin (2/3).

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, mengatakan total rumah rusak terdampa gempa di Loteng mencapai 24 ribu lebih. Namun yang sudah bisa diselesaikan pengerjaannya baik itu yang rusak berat, sedang maupun ringan baru sekitar 22 ribu rumah lebih. “Sisanya sekitar 2.060 rumah itulah yang menjadi beban saat ini. Dan, dengan bantuan personel TNI penanganan rumah rusak terdampak gempa yang masih tersisa tersebut bisa tuntas lebih cepat,” ujarnya.

Pemkab Loteng pun mengaku sangat mengapresiasi dukungan personel TNI dalam membantu penanganan rumah rusak terdampak gempa. Pasalnya, keberadaan TNI selama ini terbukti sangat membantu upaya percepatan penanganan rumah rusak terdampak gempa di daerah ini. Karena tanpa dukungan personel TNI, capaian penanganan rumah rusak terdampak gempa tidak akan secepat ini.

“Sekarang dengan adanya dukungan kembali dari personel TNI, penanganan rumah rusak terdampak gempa di Loteng bisa segera tuntas,” tegas Pathul.

Di tempat yang sama, Dandim 1620/Loteng Letkol. CZI Prastiwanto, mengatakan, sesuai surat perintah yang personel TNI Yonzipur tersebut akan berada di Loteng sampai akhir bulan Maret mendatang. Namun masih ada kemungkinan diperpanjang, jika masih dibutuhkan di lapangan.

Nantinya 200 personel TNI tersebut akan ditugaskan di empat kecamatan. Masing-masing 120 personel diwilayah Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara, 50 personel di wilayah Kecamatan Pringgarata. Sisanya sebanyak 30 personel di wilayah Kecamatan Kopang.

Prastiwanto mengatakan, personel TNI tersebut sifatnya perbantuan untuk membantu mengatasi persoalan kekurangan tenaga tukang dalam penanganan dan pembangunan RTG di Loteng. “Untuk tahap awal fokus yang akan ditangani ialah pembangunan RTG. Sedangkan untuk rumah rusak sedang dan ringan, menyusul ditangani jika waktu masih ada,” jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk pembangunan ada 636 rumah yang menjadi sasaran. Tapi itu bagi warga yang bersedia saja. Kalau ada warga yang tidak bersedia dibangunkan RTG oleh personel TNI, juga tidak ada paksaan. “Kita hanya membantu.

Bukan kemudian kita harus membangunkan RTG bagi warga.

Karena bisa jadi ada warga yang tidak bersedia,” tambahnya.

Rencananya nantinya personel TNI akan dibagi ke dalam berapa kelomok. Masing kelompok terdiri dari dua regu.

Dengan peregu terdiri dari lima personel TNI dan akan ditugasi menangani satu RTG. Personel baru bisa pindah kalau RTG yang ditangani sudah selesai. (kir)

PASANG - Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, bersama Wabup Loteng H. L.Pathul Bahri, memasang selendang kepada pimpinan rombongan TNI Yonzipur saat menerima personel bantuan penanganan rumah rusak terdampak gempa, Senin (2/3).

Hanya 1.419 Pelamar yang Lolos SKB di Loteng

Praya (Suara NTB) Panitia lokal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih melakukan proses rekap hasil Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang baru lalu. Rekap sekaligus perangkingan peserta seleksi CPNS yang dinyatakan memenuhi passing grade. Hal ini sebagai dasar penentuan peserta yang berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Sabtu (29/2), mengatakan, yang berhak mengikuti SKB ialah peserta seleksi CPNS dengan menduduki peringkat tiga besar pada SKD lalu di masing-masing formasi. Itu artinya maksimal hanya sekitar 1.419 pelamar saja yang

berhak mengikuti SKB pada seleksi CPNS di Loteng.

“Seharusnya ada 1.437 peserta yang bisa ikut SKB. Tapi karena ada 6 formasi yang kosong di Loteng, jadi maksimal hanya sekitar 1.419 peserta yang akan ikut SKB,” sebut Nazili.

Angka tersebut pun masih masih berkurang. Pasalnya, di beberapa formasi pelamar yang memenuhi passing grade

ada yang kurang dari tiga orang. Sementara syarat jumlah yang bisa ikut SKB maksimal tiga orang untuk masing-masing formasi.

Siapa saja yang ikut SKB? Nazili mengatakan masih menunggu pengumuman dari pemerintah pusat. Walaupun pihaknya sudah punya catatan hasil. Tapi tetap harus menunggu pengumuman dari

pusat. Karena pemeringkatan hasil SKD itu dilakukan by system dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Memang kita sudah punya hasil rekap SKD. Tapi itu bukan jadi pedoman. Yang menjadi pedoman ialah hasil pengumuman dari pemerintah pusat,” terangnya.

Disinggung kapan pelaksanaan SKB, mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini mengaku masih menunggu petunjuk pusat, karena secara nasional SKD baru setelah tanggal 28 Februari, sehingga pemerintah pusat masih butuh waktu

H.M. Nazili untuk mengumumkan hasil SKD sebagai dasar pelaksanaan SKB nantinya. (kir)

Sekolah Terendam Banjir

Siswa SMPN 2 Gunungsari Dipulangkan Lebih Awal

(Suara NTB/her)

LONGSOR - Proyek talud jalan senilai Rp 1,5 miliar rusak akibat longsor, Senin (2/3) dinihari.

Baru Selesai Dibangun

Proyek Talud Jalan Senilai Rp1,5 Miliar Rusak Giri Menang (Suara NTB) Proyek talud di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari rusak. Padahal proyek ini baru saja selesai dibangun akhir tahun 2019 lalu. Kerusakan talud yang dibangun sepaket dengan akses jalan sepanjang 1,5-2 kilometer senilai Rp 1,5 miliar diduga dipicu akibat intensitas hujan yang tinggi, Minggu (1/3).

Selain dampak hujan, proyek talud ini juga diduga kualitasnya kurang bagus.

Lantaran talud dibangun terlalu tegak, sehingga rawan longsor. Campuran material juga diduga kurang bagus, sehingga memicu cepat terjadi kerusakan. Lebih-lebih daerah ini perbukitan memiliki kontur tanah yang labil.

Pantauan koran ini di proyek talud di Dusun Medas Munawarah Desa Taman Sari, tebing yang ditalud mengalami kerusakan akibat longsor, sehingga menutupi sebagian badan jalan. Ketinggian tebing ini mencapai 5-6 meter dengan kontur tanah berpasir. Tak jauh dari talud yang longsor itu, terdapat beberapa rumah warga. Jarak dari lokasi talud yang rusak dengan rumah warga sangat

dekat, sehingga warga sekitar khawatir rumah mereka terkena longsor, apalagi saat ini tengah musim hujan.

Sebab pada beberapa bagian talud terlihat sudah retak.

Menurut penuturan Maenah, salah satu warga, kejadian longsor talud itu setelah hujan lebat melanda Minggu kemarin.

“Kejadiannya sekitar pukul 03.00 dini hari, talud itu longsor saat kami tidur. Kami pun terbangun, karena kaget,” akunya, Senin (2/3).

Ia mengaku saat talud ini dibangun justru mengeruk tanah dekat pemukimannya, sehingga jarak talud dengan rumahnya sangat dekat sekali. Ia khawatir rumahnya terkena longsor jika tidak segera diperbaiki.

Kades Taman Sari Ichsan mengakui, talud itu dibangun sepaket dengan jalan sepanjang 1,5-2 2 kilometer senilai Rp 1,5 miliar. Proyek ini diakui baru selesai dibangun akhir tahun lalu (sekitar bulan Desember), sehingga masih masa pemeliharaan. Terkait kondisi talud yang dinilai kualitasnya kurang bagus, diakuinya waktu pengerjaan memang sempat dikomplain warga, karena tak terima sebagian

lahannya di pinggr jalan itu dipakai untuk ditalud.

Warga saat itu meminta ganti rugi, namun karena tidak ada anggaran ganti ,rugi maka dipaksakanlah pembangunannya dengan kondisi seperti itu.

“Sebenarnya ini dipaksakan, memang dia terjal kemiringannya. Tapi karena warga komplain, maka seperti itulah dikerjakan talud itu,” aku dia.

Pihaknya sempat meminta agar talud dibangun setinggi 8 meter dengan kondisi miring, sebab kalaupun tebing, namun talud dibangun miring tidak akan terjadi longsor seperti saat ini. Namun karena dikomplain warga maka talud itu tidak jadi dibangun miring.

Paket jalan dan talud ini dibangun melintasi tiga dusun antara lain Limbungan, Munawarah dan Medas Bedugul.

Semenara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lobar Made Arthadana mengatakan pihaknya akan turun mengecek proyek talud yang rusak akibat longsor tersebut. “Kami akan turun cek,”tegas dia melalui telepon. Lebih lanjut ditanya soal proyek ini, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih banyak. (her)

Ratusan Korban Gempa Desa Aik Bukak Belum Terima Bantuan Praya (Suara NTB) Ratusan rumah rusak terdampak gempa tahun 2018 di Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang Utara hingga saat ini belum tersentuh perbaikan. Hal itu disinyalir karena rumah-ruamh tersebut belum terdata sebagai penerima bantuan penanganan gempa oleh pemerintah, baik untuk tahap pertama maupun tahap dua.

“Jangankan mendapat bantuan perbaikan rumah rusak terdampak gempa, masuk data pun tidak,” ungkap Kepala Desa Aik Bukak Hamdan, kepada wartawan, Senin (2/3).

Ditemui usai acara penerimaan personil TNI Yonzipur di Praya, Hamdan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan rumah rusak terdampak gempa yang belum terdata dengan melibatkan semua kepala dusun (kadus). Pihaknya mengharapkan, pendataan bisa lebih maksimal.

Dikatakan, sampai saat ini rumah yang sudah didata sekitar 500 unit. Kebanyakan rusak sedangkan dan ringan.

Sementara yang rusak berat jumlah masih sedikit ada sekitar 9 unit rumah. “Tapi bagaimana pun warga yang rumahnya rusak tetap punya hak yang sama untuk memperoleh bantuan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Data rumah yang belum terdata tersebut pun sudah disampaikan ke pemerintah daerah. Harapanya, bisa segera ditangani. Terutama yang rumahnya rusak berat, supaya

bisa menempati rumahnnya kembali. Karena selama ini warga yang rumahnya rusak berat ada yang numpang di rumah keluarganya.

Bahkan ada juga yang masih bertahan di tenda-tenda darurat serta hunian sementara (huntara) yang dibagikan oleh Pemkab Loteng sekitar lebih dari setahun yang lalu. “Yang sudah dapat bantuan memang ada. Tapi setelah dicek kembali, yang belum terdata nyatanya juga banyak,” aku Hamdan.

Terpisah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Sabardi Alam, mengaku adanya warga terdampak gempa yang belum terdata sebagai penerima bantuan gempa di daerah ini. Warga yang belum menerima ini, tambahnya, bukan hanya di satu desa saja. Tapi di beberapa desa di Loteng.

Terhadap persoalan itu, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun pemerintah desa untuk meminta mendata ulang kembali secara lebih cermat dan teliti warga yang rumahnya rusak terdampak gempa.

“Tahapannya semua data sedang kita himpun dulu. Kalau sudah selesai baru kemudian akan kita verifikasi dan validasi kembal,” ujarnya.

Jadi proses dan prosedurnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Di mana data warga terdampak gempa dihimpun dulu dari semua desa.

Hasilnya kemudian akan di-

verifikasi dan divalidasikan kembali oleh dinas terkait nantinya. Untuk memastikan apakah rumah tersebut layak dapat bantuan atau tidak.

“Kita juga tidak asal terima saja. Tetapi kita verifikasi dan validasi kelayakannya. Baru setelah itu akan disampaikan kembali ke pemerintah pusat.

Untuk verifikasi dan validasinya sendiri nanti Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang akan tangani,” tandasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Banjir yang menerjang daerah Gunungsari, Minggu (1/3) mengakibatkan ratusan rumah warga terendam. Belasan Kepala Keluarga (KK) masih diungsikan ke rumah keluarga dan tetangga lantaran rumah mereka rawan diterjang longsor. Selain itu, dampak banjir melumpuhkan kegiatan belajar mengajar di SMPN 2 Gunungsari sementara. Menyusul sekolah sementara ini terendam banjir setinggi sekitar 80 cm, mengakibatkan meja kursi serta perangkat belajar hanyut.

Untuk membersihkan kotoran akibat banjir, tim TNI pun turun membantu pihak sekolah. Senin (2/3), Ketua DPRD Hj. Nurhidayah bersama Anggota Dapil Gunungsari-Batulayar Saeun turun ke lokasi sekolah sementara tersebut.

Hasil pengamatan wartawan, areal sekolah yang terteletak dipinggir sungai ini dipenuhi lumpur. Para guru bersama TNI membersihkan kotoran yang terbawa banjir. Meja dan kursi yang kotor akibat lumpur dievakuasi ke luar. Tampak bangunan dinding sekolah sementara yang terbuat dari kalsiboard tersebut sudah rusak, jebol di mana-mana. Lantai seperti kubangan lumpur, akibat tak dibangun menggunakan campuran semen.

Melihat kondisi ini, Ketua DPRD Hj. Nurhidayah mengatakan sekolah sudah tidak layak pakai. “Sebenarnya tidak banjir juga, ruang belajar sementara ini tidak layak. Karena ternyata tanah (ruang kelas) tidak diplester sama sekali, berarti berdebu saat kering, apalagi kondisi banjir begitu,” ungkapnya.

Dampaknya, kata politisi Gerindra ini sangat dirasakan para siswa. Karena merasa tidak nyaman bersekolah lagi. Atas kondisi itu, Ia akan segera meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turun ke lokasi. Agar pihak PU memikirkan berbagai aspek bencana dalam membangun struktur gedung baru SMPN 2 Gunungsari itu, mengingat tahun ini Pemkab Lobar sudah mengaggarkan pembangunan Gedung baru bagi sekolah itu.

Selain itu, ujarnya, pihak Dinas PUPR pun harus membangun talud di sepanjang sungai sebelah sekolah itu lebih tinggi lagi, agar jika kembali hujan air sungai tidak akan meluap keluar.”Kemudian juga ada jembatan (tak jauh dari sekolah) yang terlalu rata dengan jalan itu juga potensi air sungai meluber. Apakah itu juga ditinggikan atau gimana, itu juga menjadi solusi,” jelasnya.

Anggota DPRD Lobar Daerah Pemilihan (Dapil) GunungsariBatulayar, Saeun menambahkan mengingatkan pihak Dinas PUPR, agar meninggikan lebih dahulu pondasi bangunan sekolah setara dengan jalan. Termasuk dengan lapangan sekolah itu. Sebab ia menilai akan percuma jika bangunan baru dibangun, namun masih dengan posisi sekolah yang rendah.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Gunungsari, Sahrullah mengaku terpaksa memulangka siswa kelas VII dan VIII lebih awal. Terkecuali kelas IX yang harus mengikuti geladi bersih UNKB diruang guru. Tak bisa dipungkiri kondisi itu membuat para siswa IX itu tidak nyaman.”Ya tidak nyaman, sangat terganggu (belajar mengajar),” bebernya.

Sementara itu Camat Gunungsari M. Mudassir mengatakan, sejauh ini ada beberapa desa terdampak banjir lumayan parah antara lain Desa Gelangsar ada 15 KK diungsikan, Mekar Sari dan Ranjok terdampak 130 KK. “Ada 15 warga yang masih diungsikan di Desa Gelangsar karena kondisi rumah warga rawan longsor,” jelas dia. Untuk penanganan SMP 2 Gunungsari, seperti tanah uruk pihaknya sudah melaporkan ke pihak OPD terkait. (her)

(Suara NTB/her)

TURUN - Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah bersama Anggota DPRD Dapil Gunungsari - Batulayar Saeun saat turun melihat dampak banjir di SMPN 2 Gunungsari, Senin (2/3).

Pusat Pemerintahan Loteng Pindah ke Puyung Praya (Suara NTB) Sesuai target waktu yang rencanakan, gedung kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru, Senin (2/3) efektif mulai digunakan. Hal ini sekaligus menandakan berpindahnya pusat pemerintahan Loteng dari gedung lama di Kota Praya ke gedung baru di Desa Puyung Kecamatan Jonggat. Di mana total ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng gedung senilai Rp 213 miliar tersebut.

OPD lingkup Pemkab Loteng yang menempati gedung baru di antaranya, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Kebangpoldagri) dan tentunya Sekretariat Daerah (Setda) Loteng. “Beberapa OPD sebenarnya sudah pindah sejak

sebulan yang lalu. Dan untuk hari ini (Senin kemarin,red) Setda Loteng yang efektif pindah,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB. Dikatakannya, seluruh OPD yang direncanakan menempati gedung baru tersebut direncanakan baru akan pindah pada akhir bulan Maret.

Saat ini baru dua gedung saja yang efektif digunakan yakni gedung B (Sholeh) serta gedung C (Sholoh). “Pemindahan memang direncanakan bertahap.

Sembari mengevaluasi apa saja yang masih kurang dan harus dilengkapi,” jelasnya.

Firman mengatakan, karena itu gedung baru tentu masih banyak aspek yang harus dibenahi, mulai dari kebersihan gedung dan lingkungan.

Termasuk fasilitas penunjang

lainnya. Tapi kalau dari fisik gedung, sudah seluruh tuntas.

“Kita masih pembenahan.

Dengan pemindahan ini juga bagian dari uji coba,” tegas Firman.

Pantauan Suara NTB Senin siang sejumlah pegawai tampak masih melakukan bersih-bersih di sekitar ruang kerjanya. Beberapa pegawai juga tampak masih memasang beberapa fasilitas penunjang, seperti listrik. Maklum, baru akhir pekan kemarin pegawai Setda Loteng mulai pindah.

Tumpukan sampah masih terlihat di beberapa titik dan masih belum sempat diangkut. “Masih beres-beres dulu ni. Namanya juga gedung baru. Masih banyak yang harus dipasang. Kita sebagai pegawai pun masih butuh adaptasi di tempat kerja yang baru,” tegas seorang pegawai Setda Loteng. (kir)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

Serangan Hama Terus Meluas di KSB Taliwang (Suara NTB)Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar 29 hektar lahan pertanian yang terserang hama di musim tanam pertama tahun 2020.

Jumlah ini tersebar di tiga Kecamatan yakni di kecamatan Taliwang dengan luas lahan terdampak sekitar 20 hektar di desa Seloto, Kecamatan Brang Rea 8 Hektar di Desa Beru dan Sapugara Bree, dan Kecamatan Sekongkang 1 Hek(Suara NTB/ist) tar di desa Aik Kangkung.

Syaiful Ulum Angka serangan hama yang terjadi saat ini juga meningkat signifikan dibandingkan dengan bulan Februari lalu yang hanya mencapai 6 hektar saja.

“Memang sudah ada tiga kecamatan yang sudah melaporkan ke kami (Distan) terkait serangan hama tersebut dan sudah mulai kita tangani. Masifnya serangan hama terutama wereng dan ulat terjadi lantaran musim panas yang diselingi hujan sehingga memudahkan hama ini berkembang biak dengan cepat. Makanya kami sudah instruksikan kepada para petani untuk segera melaporkan ketika ada kejadian supaya bisa kita sikapi secara maksimal serta tidak meluas ke lokasi lainnya,” ungkap Kadistan KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Tanaman Pangan, Syaiful Ulum, SP, Senin (2/3).

Dikatakannya, serangan hama yang terjadi di wilayah kecamatan Brang Rea tersebut sifatnya tidak terlalu besar yakni sekitar enam hektar saja. Kendati demikian, pihak terkait sudah mulai mendistribusikan saprodi berupa pestisida serta 1000 liter insektisida dan obat-obatan lainnya untuk membasmi serangan hama ini dari Pemerintah Provinsi dan akan ditambah dari APBD Kabupaten sebesar 700 liter.

Menurutnya, serangan hama ini tidak perlu dikhawatirkan akan menyebar ke lokasi lain karena obat-obatannya sudah siap. Secara keseluruhan, gangguan hama ini juga diyakini tak terlalu berdampak karena luas lahannya juga tidak banyak dan pihak terkait sudah melakukan antisipasi. Masalah serangan hama ini juga diprediksi akan terus terjadi karena kondisi cuaca yang tidak lagi menentu seperti sekarang ini.

“Kita sudah antisipasi dengan mengirimkan saprodi ke lokasi yang terdampak. Kita juga sangat berharap tidak ada lokasi lain yang mengalami hal yang sama,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, sementara itu terhadap lokasi yang terdampak itu, pihaknya juga tetap meminta peran serta dari petani untuk melaporkan ke petugas. Sehingga penanganan dini bisa dilakukan agar tidak meluas ke lokasi lainnya.

Jika tidak ada laporan, sedangkan hama ini ada, dikhawatirkan akan meluas ke lokasi lainnya dan akan lebih banyak lahan yang terancam gagal panen. Makanya peran serta dari para petani diharapkan bisa terjalin dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan.

“Kita sangat berharap adanya laporan masyarakat terkait serangan hama we reng ini dan kita tetap akan antisipasi. Sehingga tidak meluas ke lahan berikutnya,” tukasnya. Ia menyebutkan, sementara untuk kebutuhan sarana pengobatan hingga saat ini masih tersedia dan lengkap. (ils)

Stok Blangko E-KTP Diperkirakan Cukup hingga Mei Dompu (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, sudah memiliki persediaan 6000 keping blanko E-KTP. Persediaan ini diperkirakan cukup untuk kebutuhan hingga Mei 2020 mendatang. Karenanya, pemohon baik yang sudah Print Ready Record (PRR) maupun memegang Surat Keterangan (Suket) diharap segara melakukan pencetakan.

Sekretaris Disdukcapil Dompu, Drs. A. Nazib kepada wartawan di kantorn(Suara NTB/jun) ya, Senin (2/3) menyampaiA. Nazib kan, jika melihat total pemegang Suket dan pemohon berstatus PRR saat ini hanya 2000an orang, dipastikan stok yang tersedia cukup sampai Bulan Mei. “Makanya diharapkan yang PRR dan kita keluarkan Suket untuk datang, bawa Suket asli ganti dengan KTP,” ungkapnya.

Ribuan keping stok blangko yang tersedia, lanjut dia, prioritas utamanya bagi mereka yang sudah PRR dan memegang Suket. Sementara untuk pemohon baru dengan keluhan kehilangan atau terjadi perubahan elemen data kependudukan, akan dilayani setelah rampung pencetakan para pemohon diatas.

Dan pemohon tak akan dilayani jika beralasan E-KTP kadaluwarsa tanpa ada perubahan elemen data sedikitpun.

“Tidak dilayani kalau menyatakan kedaluwarsa tapi tidak ada perubahan data, tidak rusak itu tidak bisa diganti. Kalau hilang ambil keterangan polisi,” tegasnya.

Sejak digelontorkannya ribuan keping blangko E-KTP pengadaan pemerintah pusat ini, A. Nazib menyebutkan, sudah 700an permohonan pencetakan dilayani Disdukcapil.

Jumlah ini akan terus bertambah tiap harinya.

Tak hanya sibuk melayani pencetakan, petugas kini kewalahan menangani mereka yang tengah berada diluar daerah. Karena terkadang mereka hanya mengirim dokumen Suket via WhatsApp dan sebagainya untuk dibantu pencetakan E-KTP. “Ini sulit kita layani karena pertanggungjawabannya itu. Karena Suket asli masih dipegang, harusnya dikembalikan untuk kemudian kami ganti dengan E-KTP,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Pemeriksaan Bendahara Desa Rababaka Tertunda

Dompu (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, mulai dilakukan penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Diawali dengan pemanggilan Bendahara Desa, Yuli (27). Namun, hingga waktu yang dijadwalkan ia tak kunjung datang. Informasi terakhir, yang bersangkutan tengah dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Senin (2/3) menyampaikan, setelah disepakatinya kasus tersebut naik tahap penyidikan. Penyidik, pada Jumat 28 Februari telah melayangkan panggilan pertama untuk bendahara desa. Namun, karena terkendala kondisi kesehatan upaya ini harus ditunda. “Pemeriksaannya hari ini surat panggilan Jumat kemarin. Cuma in-

formasi terakhir masuk ICU bendaharanya,” ungkap dia.

Pada tahap ini, lanjut dia, penyidik sengaja mengagendakan pemeriksaan pertama untuk bendahara. Sebab materi pemeriksaan terhadapnya cukuplah banyak. Atas kendala tersebut, agenda selanjutnya yakni memanggil perangkat desa lain untuk pendalaman informasi terkait sejumlah program fisik dan non fisik yang dikerjakan

pemerintah Desa Rababaka.

Jika melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

tersebut ditaksir mencapai angka Rp250 juta dengan rata-rata masing-masing desa melakukan penyertaan modal pada angka Rp50 juta.

“Permintaan klarifikasi pengurus Bumdes dan Kadesnya terkait aliran dana penyertaan modal yang diduga raib tanpa laporan pertanggung jawaban harus kita lakukan supaya masalahnya bisa jelas.

Apalagi di panggilan pertama masih banyak yang belum mengindahkan hal itu, makanya di panggilan kedua kami sangat berharap supaya ada titik terang. Jika permintaan klarifikasi untuk kesekian

yang diserahkan Inspektorat, menurutnya, apa yang menjadi temuan mereka tak jauh berbeda dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Hanya saja perlu penegasan untuk indikasi kerugian keuangan negaranya.

“Itu nanti kita minta dalam bentuk penghitungan kerugian negara atau PKN. Untuk kades bel u m kita ha-

M. Isa Ansyori

dirkan, mulai dari bawah dulu,” jelasnya.

Pun merujuk pada LHP tersebut, ungkap M. Isa Ansyori, tidak saja Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan DD/ADD tahun 2018. Tetapi ada pihak-pihak lain yang terindikasi terlibat, namun belum diketahui pasti sejauhmana pertanggungjawaban mereka.

Sedikitnya ada 15 item pekerjan yang menjadi sumber menyimpangan DD/ADD tahun 2018. Terbesar yakni pada pelaksanaan program fisik dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Dari program fisik lumayan besar dan BUMDes juga,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/ist)

SIAP HUNI - Deretan rumah nelayan program bantuan Kementerian PUPR tahun 2019 ini sudah siap ditempati.

Perumahan Nelayan Desa Poto Tano Siap Dihuni Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 50 unit rumah nelayan di desa Poto Tano kini siap dihuni. Rumah program bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019 itu tinggal menunggu data calon penerima manfaat dari pemerintah desa setempat.

“Pembangunannya selesai tepat waktu dan rumah itu sudah siap huni. Kita tinggal tunggu data penerima dari pihak desa sekarang,” urai Kabid Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan

Pemukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Abdul Azis, ST, M.Eng kepada Suara NTB, Senin (2/3).

Ia menjelaskan, data-data calon penerima dari desa nantinya akan ditindaklajuti ke Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan PUPR NTB. Satker-lah kemudian yang melakukan verifikasi serta penetapan KK yang berhak menghuni rumah-rumah bantuan pemerintah pusat tersebut.

Sesuai peruntukannya, masyarakat penerima manfaat yang berhak menghuni peruma-

han nelayan tersebut adalah kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat nelayan Poto Tano, Pemda KSB menekankan agar penerima manfaat adalah masyarakat nelayan yang belum memiliki hunian (rumah).

Atau pun rumah tangga yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga (KK) juga memiliki hak sebagai kategori penerima.

“Di sana (desa Poto Tano) masih ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu KK. Nah salah satu KK bisa diprioritas menempati rumah nelayan

itu,” paparnya.

Untuk status pemanfaatannya sendiri, setiap KK penerima manfaat hanya berhak mendiaminya. Diuraikan Azis, KK yang terpilih berhak menghuni rumahrumah tersebut sepanjang waktu atau hingga mereka memiliki rumah sendiri. Demikian pula dengan pemeliharannya menjadi kewajiban KK penghuni bersangkutan. “Begitu di SK-kan oleh Pemda maka mereka sudah bisa mulai menempati. Dan segala biaya yang timbul setelahnya menjadi tanggung jawab mereka,” cetusnya.

Dengan selesainya 50 unit ru-

mah tahun 2019 itu, kini sudah 92 unit total bantuan rumah nelayan yang ditampatkan Kementerian PUPR di desa Poto Tano.

Program rumah nelayan itu sendiri menjadi bagian dari kegiatan penataan desa Poto Tano sebagai “Lawang Desa” pulau Sumbawa dari arah barat.

Menurut Azis, Pemda KSB saat ini masih mengupayakan tambahan unit rumah melalui program serupa dari pemerintah pusat itu. “Kita sudah buat usulan untuk tahun ini. Tapi kami belum dapat info apakah bisa diakomodir atau tidak,” imbuhnya. (bug)

Inspektorat Riksus Proyek di Desa Lampok KSB Tunggu Rekon BKN Penetapan SKB CPNS

Taliwang (Suara NTB)Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), I Made Budi Artha S.Sos, MM, sudah menurunkan tim khusus untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi pembangunan gedung serbaguna desa Lampok. Tim tersebut diturunkan setelah sebelumnya masyarakat setempat mengadukan proyek fisik itu ke Inspektorat lantaran pembangunannya tidak kunjung selesai. Tim ini akan bekerja selama tiga hari kedepan dan baru akan hasil dari pengecekan tersebut.

“Memang laporannya sudah kami terima dan kami sudah turunkan tim untuk melakukan pengecekan. Masalah ini juga seharusnya masuk dalam pemeriksaan reguler inspektorat, tetapi karena ada permintaan dari kepala daerah akhirnya kita lakukan Riksus.

Hanya saja untuk sementara ini kami belum berani menyampaikan hasil karena tim kita mulai hari ini (kemarin,

red) berada di lapangan. Kami juga akan mengupayakan supaya persoalan ini segera ada hasilnya sebagai laporan ke pimpinan,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (2/3).

Dikatakannya, laporan pengaduan tersebut masuk setelah gedung serbaguna dengan nilai kontrak Rp578 juta tidak kunjung selesai pembangunannya. Dalam kontrak pekerjaan, seharusnya gedung ini rampung di tahun 2019. Tetapi nyatanya masih belum rampung juga.

Makanya sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, tim khusus sudah turun melakukan pengumpulan data baik dari segi administrasi maupun fakta-fakta di lapangan.

Bahkan, pihaknya juga berencana untuk melakukan pemanggilan terhadap kades setempat untuk memberikan klarifikasi atas proyek tersebut. Jika ditemukan ada indikasi yang bisa menimbulkan kerugian negara, maka pihaknya akan menaikan statusnya menjadi pemeriksaan

investigasi.

Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih jauh terkait proyek tersebut lantaran belum ada laporan dari tim yang saat ini masih berada di lapangan melakukan pengecekan. Kendati demikian, pihaknya berharap dalam waktu dekat sudah ada hasilnya sehingga bisa dilakukan penanganan lanjutan atas aduan tersebut.

“Kami masih belum bisa memberikan kesimpulan atas laporan pengaduan itu. Tetapi yang jelas setiap pengaduan tetap akan kita tindak lanjuti supaya masalahnya bisa tuntas dan tidak membias,” pungkasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah Kades Lampok, kecamatan Brang Ene, Kartono HS, belum memberikan tanggapan atas masalah itu. Suara NTB juga sudah menghubungi yang bersangkutan tetapi belum memberikan jawaban sampai dengan saat ini. (ils)

DPMD Kembali Minta Klarifikasi Bumdes Bermasalah Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berencana untuk kembali melayangkan surat permintaan klarifikasi terhadap pengurus dan kepala desa terkait Bumdes yang terindikasi bermasalah. Permintaan klarifikasi ke pengurus Bumdes dan kepala desa dilakukan karena belum sepenuhnya mengindahkan permintaan klarifikasi dimaksud.

Upaya tersebut dilakukan pasalnya potensi kerugian negara dari aktifitas

Halaman 6

kalinya tidak juga diindahkan kami berencana untuk melimpahkan persoalan ini ke Inspektorat dan APH,” ujar Kadis PMD, kepada Suara NTB melalui Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan TTG Trisman, ST., MT, Senin (2/3).

Dikatakannya, meskipun potensi kerugian negaranya sudah ada, tetapi pihaknya lebih mengedepankan upaya persuasif agar bisa memberikan klarifikasi atas masalah yang terjadi. Jika upaya tersebut tidak juga memberikan hasil yang maksimal hingga panggilan ketiga, maka pihaknya akan menyerahkan

hal ini ke Inspektorat untuk dilakukan investigasi lanjutan.

Hasil laporan yang diterima rata-rata Bumdes ini bermasalah karena pengurusnya ada yang mundur setelah uang penyertaan modal nya tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Untuk itu, pihaknya berharap supaya di permintaan klarifikasi kedua kades bersama pengurus Bumdes agar bisa memenuhi panggilan yang dimaksud supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Jika selama proses itu tidak kunjung memberikan hasil maksimal, maka dengan

terpaksa masalah ini akan dilimpahkan ke Inspektorat. Pihaknya juga tetap akan memberikan atensi khusus terhadap lima Bumdes, karena hanya ini saja yang bermasalah.

“Saya kira persoalan di lima Bumdes ini lebih kepada personilnya bukan lembaga, makanya kami akan mencoba melakukan pendekatan ke pengurusnya. Tetapi yang jelas untuk masalah Bumdes ini masih kita bina lebih dahulu dengan harapan tidak mengulangi di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menunggu rekon penetapan jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kepala BKPSDM KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos, M.Si mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar.

Kegiatan rekon untuk penetapan CPNS yang berhak mengikuti SKB di KSB akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Maret mendatang. “Kalau tidak salah kegiatan rekon kita bersamaan dengan Mataram dan Lombok Timur,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (2/3).

Untuk penetapan peserta CPNS yang berhak mengikuti SKB, ia menjelaskan, tidak ada perubahan aturan dari tahun sebelumnya. Peserta hanya akan diambil sebanyak tiga kali kuota formasi penerimaan. Dan untuk penentuannya, para peserta akan dirangking sesuai dengan nilai yang diperoleh dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Memang ada harapan agar semua yang lulus SKD bisa diakomodir ikut SKB. Tapi aturannya tidak ada perubahan sehingga yang diambil tetap 3 kali kuota formasi peberimaan,” urai H. Malik.

Tidak adanya perubahan soal penetapan peserta yang berhak mengikuti SKB itu. BKPSDM KSB tidak ingin berspekulasi berapa kemudian jumlah CPNS yang akan lolos ke tahapan SKB dari 792 peserta yang sebelumnya memenuhi ambang batas penilaian kegiatan SKD. Menurut H. Malik, dari 972 peserta yang dinyatakan lulus SKD sebelumnya tidak bisa pihaknya pastikan apakah tersebar

(Suara NTB/ist)

H. Abdul Malik Nurdin merata pada seluruh formasi melebihi 3 kali kuota masing-masing formasi. Sebab data hasil SKD yang diterima pihaknya dari BKN Regional X Denpasar tidak pernah dianalisis. “Kami lebih baik tunggu keputusan BKN karena kewenangan penetapannya kan di tangan mereka,” sambungnya.

Sementara itu ditanya mengenai persiapan pelaksanaan SKB sendiri. H. Malik mengklaim pihaknya sudah sangat siap. Ia menyatakan, kapan pun BKN menjadawalkan seleksi tahap kedua penerimaan CPNS itu KSB siap menyelenggarakannya.

“Tes SKB itu prosesnya juga pakai CAT (computer assisted test).

Dan stasiun CAT kita sudah kita siapkan sekarang ini,” timpalnya seraya menambahkan kesuksesan pelaksanaan SKD sebelumnya siap diulangi pada kegiatan SKB nanti.

“Kita sudah evaluasi hasil pelaksanaan SKD. Dan beberapa kekurangan yang kemudian terjadi akan kita sempurnakan pada SKB nanti. Jadi kami menjamin suksesnya seluruh tahapan rekrutmen CPNS Formasi tahun 2019,” janji H. Malik. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

Halaman 7

Kerjasama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Diakreditasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Perpustakaan Kabupaten (Perpuskab) Sumbawa tengah dalam proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Hasil p e -

Hasbullah

nilaian akan keluar dalam bulan ini dan sertikat akreditasi akan diserahkan melalui Perpustakaan Provinsi.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (Dispussip) Sumbawa, Hasbullah didampingi Kabid Pelestarian dan Koleksi Buku, Erwansyah, Senin (2/ 3). Penilaian akreditasi Perpuskab sebagai perpustakaan pembina bersamaan dengan perpustakaan desa Kukin kecamatan Moyo Utara, perpustakaan sekolah SMP Negeri 1 Sumbawa, perpustakaan SDN 1 Sering dan perpustakaan kampus Universitas Samawa (Unsa) yang mewakili Perguruan Ting-

Diduga Selingkuh, Ketua RT Babak Belur Diamuk Massa Dompu (Suara NTB) Perselingkungan oknum Ketua RT, MS dengan MA di Dompu, akhirnya terungkap, Senin (2/3) pukul 01.00 dini hari. Mereka kedapatan berduaan dalam sebuah rumah oleh Putra Ramdhan, anak tiri dari tokoh masyarakat tersebut. Atas perbuatannya itu, MS babak belur diamuk masa.Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan menyampaikan, terungkapnya hubungan terlarang pasangan yang sudah memiliki suami dan istri ini, berawal dari kecurigaan Putra Ramadhan melihat sesosok bayangan menyelinap ke dalam rumah MA. Penasaran, ia kemudian mengecek area belakang rumah.

Tak disangka, di situ ia melihat ayah tirinya tengah berduaan.

Tak percaya, ia lantas mengetuk pintu rumah untuk memastikannya. “Saat dibuka MA sempat berusaha menghalangi, bahkan sampai adu mulut dengan Putra Ramadhan,” ungkapnya.

Risih mendengar percekcokan perempuan selingkuhan dan anak tirinya, MS lantas keluar lewat pintu belakang lalu memukul Putra Ramadhan. Tak puas dengan tangan kosong, ia menghantamnya menggunakan kayu pada bagian kepala hingga sang anak tersungkur. MA pun ikut melakukan aksi penganiayaan tersebut.

Pengeroyokan itu tak lama kemudian diketahui, sehingga MS harus menjadi bulan-bulanan warga sampai babak belur.

Tak berhenti di situ, lanjut Hujaifah, warga yang geram kemudian melakukan pengerusakan rumah tempat keduanya diamankan sementara waktu.

“Massa yang mulai memanas melakukan pengerusakan rumah Beko, tempat MS diamankan. Bahkan lampu penerangan sengaja dimatikan massa untuk melawan petugas yang ingin melakukan evakuasi,” jelasnya.

Atas reaksi puluhan warga itu, anggota Polsek Kota sempat kesulitan mengevakuasi keduanya. Namun beruntung personel bantuan Satsabhara Polres Dompu cepat dikerahkan, sehingga upaya tersebut berhasil dilakukan.

MS, lanjut dia, saat ini dalam perawatan medis tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu karena menderita luka robek di bagian kepala, pelipis dan memar pada sekujur tubuhnya. Sedangkan MA diamankan di Mapolsek Kota. “Atas kejadian ini perlu dilakukan penggalangan terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindakan berkelanjutan,” pungkasnya. (jun)

gi di Sumbawa.

“Baru tahun ini, Sumbawa berproses dalam program akreditasi perpustakaan.

Karena tahun tahun sebelumnya, Sumbawa tidak pernah memenuhi instrumen akreditasi,” terangnya.

Proses awal penilaian akreditasi Perpuskab Sumbawa dimulai dari asistensi oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan Perpusnas RI di Perpustakaan Provinsi. Terdapat 127 item instrumen yang mesti dipenuhi Perpuskab. Bukti pendukung dan lampirannya dikirim ke lembaga akreditasi Perpusnas sekitar Februari lalu. Beberapa instrumen tersebut, dari status aset tanah, bangunan, jumlah buku hingga jumlah pengunjung. Tim asesor juga minta Pemkab Sumbawa menyem-

purnakan isi Perbup yang membidangi perpustakaan, sesuai struktur perpustakaan Provinsi. Hasil penilaian akreditasi akan diumumkan Maret ini. “Informasi dari Perpusnas, sertifikat akreditasi akan dikirimkan ke perpustakaan provinsi,” sebutnya.

Setelah nantinya resmi Perpuskab terakreditasi sebagai perpustakaan pembina, tambah Erwan, maka Perpuskab bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan lembaga swasta lainnya. Apalagi sekarang ini, ada pernyataan dari Mendagri, yang mendukung pembangunan perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, baik bersumber APBD maupun swadaya masyarakat, guna memudahkan akses pelayanan bahan bacaan dan membangun budaya literasi.

“Kita tetap berjalan untuk pembinaan karena sesuai tujuan bangsa ini, salah satunya mencerdaskan kehoudpan bangsa adalah perpustakaan.

Yang sudah diakui bacaaannya,” ulasnya.

Terkait hal tersebut, Perpuskab Sumbawa telah menyiapkan propsal usulan lima perpustakaan desa sebagai penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpusnas RI. Rencananya, kelima desa tersebut, desa Kuken kecamatan Moyo Utara, sebagai perpustakaan desa yang mewakili Sumbawa dalam lomba perpustakaan desa tingkat provinsi.

Desa lainnya, yakni perpustakaan desa Jotang Beru (Empang), desa Jorok kecamatan Unter Iwes. Kemudian antara perpustakaan desa Lunyuk

Rea dan desa Jamu kecamatan Lunyuk. Serta perpustakaan Kelurahan Brang Bara.

“Akan diusulkan ke Perpusnas RI melalui Perpustakaan Provinsi,” tukas Erwansyah.

Diketahui, jumlah pengunjung Perpuskab Sumbawa mengalami tren positif. Seperti dalam dua bulan terakhir. Jumlah pengunjung di Januari 509 orang dan di bulan Feruari 754 orang. Sehingga total pengunjung dalam dua bulan terakhir, 1263 orang.

Faktor peningkatan kunjungan ini, diantaranya jumlah buku yang tersedia semakin banyak dan semakin beragam.

“Dispussip juga bekerjasama dengan seluruh

desa di Kabupaten Sumbawa untuk peningkatan fasilitas perpustakaan desa. Baik dari sisi bangunan maupun buku agar bisa m e m a dai,”pungkas Hasbullah. (arn/*)

Erwansyah

Pertumbuhan Ekonomi Dompu 2019 Hanya 4,44 Persen Dompu (Suara NTB) Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2019 yang dirilis BPS pada 28 Februari 2020, lalu hanya mencapai 4,44 persen. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu 39,33 persen.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir Piter Willem kepada Suara NTB di kantornya, Senin (2/3) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu masih positif di angka 4,44 persen. Ini menjadi laju pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2015 dan 2018.

Laju pertumbuhan ekonomi juga berada di bawah 5 persen yaitu 4,48 persen. “Pertumbuhan ekonominya masih positif, walaupun tidak sebesar tahun 2017 lalu yang mencapai 6,75 persen,” katanya.

Atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, dis-

tribusi PDRB Kabupaten Dompu tahun 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 39,33 persen. Diikuti oleh sektor perdagangan besar dan ecer, reparasi mobil dan motor sebesar 16,15 persen, konstruksi 8,71 persen, ad-

ministrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial 8,43 persen, dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 5,34 persen.

Peter Willem juga mengungkapkan, tanaman pangan masih menjadi penyumbang PDRB terbesar pada angka Rp1.425.381,49 juta. Bila dibandingkan tahun 2018, sektor pertanian pengaruhnya terhadap distribusi PDRB yaitu 40,08 persen pada 2018 dan 39,33 persen pada 2019.

“Produksi tanaman padi tahun 2019 menurun, tapi produksi jagung cukup meningkat,” ungkapnya.

Sementara untuk IPM, Kabupaten Dompu berada di urutan ke 5 dengan 67,83 poin.

Dimana IPM ini dipengaruhi oleh usaha harapan hidup (UHH) 66,60 tahun, harapan lama sekolah 13,31 tahun, rata – rata lama sekolah 8,40 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp.9,027 juta per tahun. (ula)

Petugas Damkar Harus Siap Layani Masyarakat Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa yang diwakili Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM menyampaikan, petugas pemadam kebakaran harus siap melayani panggilan masyarakat untuk melakukan pertolongan keselamatan jiwa pada bencana-bencana lainnya. Seperti tertimbun longsor, terkepung banjir, bangunan runtuh, kecelakaan atau terjepit di kendaraan, tertimpa pohon tumbang dan lainnya.

Pertolongan tidak hanya penyelamatan jiwa manusia tetapi juga habitat lainnya.

Hal itu disampaikan Bupati saat memimpin upacara Senin pertama bulan Maret yang dirangkaikan Peringatan HUT Ke-101 Satuan Pemadam Kebakaran dan Peringatan HUT ke-46 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Senin (2/3), di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.

Dalam kiprahnya selama

ini, petugas pemadam kebakaran melakukan perlawanan terhadap kobaran api, baik di pemukiman penduduk, bangunan gedung publik, pasar, dan berbagai tempat lainnya. Selain itu, juga melakukan penyelamatan jiwa serta harta benda masyarakat, baik pada waktu kejadian kebakaran maupun bencana lainnya.

Terkait dengan peringatan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-46 yang mengangkat tema “perawat hebat, rakyat sehat”, maka perawat yang hebat adalah perawat yang terampil, cerdas, komunikatif, serta dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai kode etik keperawatan.

Di akhir sambutannya, Bupati mengimbau seluruh masyarakat Sumbawa agar senantiasa mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pilkades serentak yang akan digelar 4 Maret 2020 menda-

(Suara NTB/ist)

DAMKAR - Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri dengan petugas pemadam kebakaran (Damkar)di Sumbawa di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (2/3). tang di 119 desa.

“Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa agar senantiasa mendukung pelak-

sanaan Pilkades serentak dengan cara ikut serta dalam menjaga kondusivitas lingkungan dan menciptakan suasana demokrasi yang aman, damai,

dan sejuk. Jangan mudah terhasut dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merusak kebersamaan di tengah-tengah masyarakat,” tutupnya. (arn)

Mahasiswa asal Dompu di Malaysia Aman dari Covid-19 (Suara NTB/jun)

DIRAWAT – Terduga pelaku perselingkuhan, saat dirawat tim medis RSUD Dompu setelah babak belur diamuk massa karena kasus perselingkuhan, Senin (2/3).

Pulang ke Bima, Mahasiswa di China Tiga Kali Diperiksa Kota Bima (Suara NTB) Salah seorang mahasiswi asal Kota Bima yang kuliah di Universitas Nantong, Tiongkok, bernama Adelia Salsabila mengisahkan dirinya saat pulang ke Indonesia di tengah serangan virus corona di negara tirai bambu itu.

Selama dalam perjalanan pulang, warga Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda Kota Bima ini harus menjalani pemeriksaan ketat selama transit di beberapa bandara yang dilaluinya. “Saya pulang ke Bima sudah hampir satu bulan dan saat itu Kota Wuhan China sedang terkena virus corona,” katanya kepada Suara NTB, Senin (2/3).

Dalam menempuh perjalanan pulang selama tiga hari, Ia mengaku menjalani pemeriksaan untuk memastikan suhu tubuh dan kondisi kesehatannya. Setelah dinyatakan lolos, ia diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

“Ada tiga kali pemeriksaan di setiap bandara yang saya lalui. Mulai di perbatasan Nantong dan Shanghai, Thailand dan Jakarta. Sementara di Lombok dan Bima tidak ada pemeriksaan,” katanya.

Saat kepulangan tersebut, Adelia mengaku sempat diberikan selembar kertas atau formulir yang harus diisi saat tiba di Bandara Jakarta. Formulir tersebut wajib diisi dan dikembalikan langsung saat itu. “Ada selembar kertas yang saya isi saat tiba di Jakarta,” katanya.

Selain didesak oleh orang tua untuk pulang, Adelia yang sudah hampir dua tahun di China ini mengaku pulang karena kebetulan tengah libur kuliah musim dingin. Saat itu Kota Wuhan dilanda virus Corona. “Saat saya pulang, Wuhan dilanda Corona. Saya juga sempat mendapat bantuan berupa masker dan vitamin dari KBRI,” katanya.

Menurutnya, ada empat warga Bima kuliah di China yang mendapat beasiswa dari Pemerintah. Mereka bernama Radika Noviani, Dea Akila dan satu orang yang tidak diingat namanya.

“Ada empat orang mahasiswa asal Bima dan saya sendiri mengambil jurusan S1 ekonomi dan bisnis internasional,” katanya.

Menurutnya saat ini seharusnya sudah mulai aktivitas kuliah.

Pasalnya tanggal 24 Februari kemarin libur telah selesai. Namun karena adanya virus corona ini libur diperpanjang sampai waktu yang ditentukan. “Kita masuk nanti akan ada pemberiharuan dari kampus. Tapi untuk saat ini masih libur,” katanya.

Ia menambahkan hingga saat ini, tetap intensif komunikasi dengan dua temannya. Saat ini kedua temannya masih berada di asrama. Bahkan mereka juga tetap mendapat bantuan dari KBRI. “Saya berharap virus corona bisa segera diatasi agar saya bisa kembali ke China untuk melanjutkan kuliah,” harapnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Universiti Utara Malaysia (UUM), Nazmul Watan, mahasiswa asal Dompu peraih beasiswa studi ke luar negeri mengaku aman dari serangan virus Covid-19.

Kendati sebelumnya sempat khawatir karena ada sejumlah mahasiswa asal China yang sekampus dengannya.

“Alhmdulillah lebih sigap dalam penanganan Covid-19.

Karena kampus-kampus di

Malaysia yang menerima mahasiswa asal China langsung diberikan surat untuk berkumpul di rumah sakit kampus untuk diberikan arahan,” kata Nazmul Watan kepada Suara NTB melalui pesan singkat, Senin (2/3) kemarin.

Setelah itu, para mahasiswa asal China ini dibawa ke RS negara bagian (Kerajaan) untuk dilakukan pemeriksaan. Mereka yang terindikasi langsung mendapat penanganan khusus. “Sejauh

ini belum ada pernyataan resmi dari kampus bahwa mahasiswa UMM terkena Covid-19,” katanya.

Mahasiswa NTB yang satu kampus dengan Nazmul ada 13 orang dan se Malaysia sekitar 22 orang melalui program beasiswa.

BPK Mulai Lakukan Audit, Bupati Optimis Kembali Raih WTP Dompu (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan secara reguler atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2019 selama 40 hari hingga 12 April 2020 mendatang. Pemeriksaan untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah ini diyakini akan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya.

“Saya tetap optimis, persepsi kita dan pandangan kita sama. Bagaimana mempertahankan opini WTP Kabupaten Dompu untuk yang ke 6 kali. Bahkan target kita untuk selama – lamanya opini (WTP) ini untuk kita,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat memberikan pembinaan sebelum dimulainya audit reguler oleh BPK, Senin (2/3).

H. Bambang meminta kepada semua jajarannya untuk bisa bekerjasama dan sama – sama bekerja membantu tim audit BPK perwakil NTB dalam melakukan pemeriksaan di Pemda Dompu. Sehingga tidak ada lagi cerita, ada dokumen pertanggungjawaban, tapi fisiknya tidak ada. atau ada fisikn-

ya, tapi tidak ada dokumennya. “Kapanpun auditor memeriksa, kita siap (dokumen dan fisiknya),” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya untuk tidak meninggalkan daerah hingga pemeriksaan BPK selesai dilakukan. Ketika harus meninggalkan daerah, H. Bambang meminta, agar dokumen dan segala hal terkait pemeriksaan untuk disiapkan.

Karena pemeriksaan oleh BPK sering kendala oleh keterlibatan OPD. “Ada kepala Dinas yang membawa pekerjaan dan orangnya saat melakukan perjalanan (Dinas),” ungkapnya.

Pemeriksaan reguler BPK yang berlangsung selama 40 hari atau hingga 12 April, H. Bambang mengingatkan, karepa pada 11 April tersebut bertepatan dengan puncak pelaksanaan Festival Pesona Tambora (FPT) dan dipastikan pimpinan OPD bersama jajarannya akan ikut meramaikan event promosi pariwisata tahunan di padang Savana Doro Ncanga. “Maunya kita.

Sebelum itu waktunya, semua kita siapkan,” katanya. (ula)

Namun Nazmul mengaku, pihaknya sempat tegang karena krisis politik ata pengunduran diri Mahatir Muhammad. “Alhamdulillah aman-aman

bang, walaupun kemarin sempat tegang karena krisis politik atas pengunduran diri Tun M (Mahatir Muhammad),” jelasnya. (ula)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

Desk Pilkada DPW PAN NTB Turun Serap Aspirasi Mataram (Suara NTB) – Jelang pleno penetapan nama-nama kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan direkomendasikan ke DPP dalam Pilkada serentak 2020 ditujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB. DPW PAN NTB nelalui desk Pilkadanya, langsung turun gunung untuk memantau situasi dan kondisi dinamika politik yang berkembang di masing-masing daerah.

Hal itu dilakukan oleh DPW PAN NTB dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan-masukan terkait dengan dinamika politik Pilkada di masingmasing daerah. Hasil serapan itu nanti akan jadi bahan tim deks Pilkada untuk melakukan pleno penetapan bersama-sama dengan tim deks Pilkada masing-masing daerah.

“Sekarang sedang keliling ke semua daerah, salah satu agendanya adalah melaksanakan pleno terhadap DPD yang sudah siap melaksanakan pleno. Kemudian sambil konsolidasi persiapan pilkada, sekaligus mendapatkan informasi yang akurat dan valid terkait dengan bakal calon yang sudah daftar di PAN,” ujar Sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis saat dikonfirmasi diruang fraksi PAN DPRD NTB, Senin (2/3) kemarin.

Ditegaskan Hasbullah, bahwa partainya tidak ingin asal-asalan dalam memberikan dukungan, karena PAN telah memasang target besar kemenangan pada Pilkada serentak 2020 di NTB. Sebab itulah PAN NTB merasa sangat penting untuk turun langsung melihat situsi dinamika politik, dan tidak hanya menerima laporan di atas kertas saja.

“Karena itu DPW juga sangat berkepentingan juga terkait informasi yang komprehensif terkait dengan bakal calon. Akan turun untuk menyerap aspirasi masyarakat supaya keputusan yang dibuat nantinya bisa secara utuh disampaikan kondisi rillnya ke DPP,” katanya.

Dalam pleno penetapan nama-nama figur bakal calon yang sudah mendaftar untuk direkomendasikan ke DPP itu, akan dilakukan bersama dengan tim deks Pilkada masing-masing kabupaten/kota dengan tim deks Pilkada dari Provinsi. “Terkait jumlah calon yang akan direkomendasikan, itu nanti tergantung dari dinamika yang ada. Misalnya dalam satu daerah kalau hanya satu yang daftar, maka hanya satu itu saja yang rekomendasikan. Tapi kalau lebih ya juga akan dipertimbangkan semuanya,” jelasnya.

Diungkapkan Hasbullah, bahwa tim deks Pilkada DPW PAN juga diberikan kewenangan untuk menerimanya pendaftaran calon, tetapi dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan. Hal inilah nantinya yang akan dibahas bersama dengan masing-masing tim deks Pilkada.

“Dasar pengajuan ke DPP itu harus melalui pleno DPD, dan juga koalisi dengan partai lain akan jadi pertimbangan DPP dalam memutuskan memberikan dukungan,” katanya. Hasbullah menyerukan kepada semua pihak untuk tidak main klaim dukungan PAN. Karena sampai saat ini internal PAN masih sedang dalam proses. Keputusan akhir arah dukungan PAN merupakan kewenangan DPP. “Karena kita punya mekanisme yang baku, bahwa pilkada itu ada domain kabupaten, tapi keputusan akhir di tangan DPP, dan kemudian itu tidak boleh diabaikan proses itu, kecuali pada kondisi tertentu, itupun atas persetujuan DPP. Sehingga penyebutan nama tidak boleh dilakukan sebelum ada keputusan final, karena khawatir ada person sebut nama, ternyata kemudian berbeda dengan keputusan DPP. Kami tidak mau PAN dianggap partai yang plin plan,” pungkasnya. (ndi)

Hasbullah Muis

154 Bintara Lulus Pendidikan Selong (Suara NTB) – Polda NTB kedatangan 154 Bintara baru. Mereka adalah siswa Pendidikan Pembentukan Bintara tahun 2019/2020. Mereka kini sudah menyandang pangkat Brigadir polisi dua alias Bripda. Tugas dan pengabdian menanti. Pendidikan Pembentukan 154 Bintara yang dimulai sejak Agustus 2019 lalu itu ditutup Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir, Senin (2/3).

“Semoga dengan kehadiran Bintara yang baru, Polda NTB bisa menambah kekuatan,” harapnya mengisi sambutan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda NTB di Belanting, Sambelia, Lombok Timur. Ratusan Bintara itu sudah dididik selama tujuh bulan. cita-cita mereka kini sudah tercapai. Tinggal, menjaga amanat pengabdian tersebut dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan tugas mengayomi masyarakat. Memberi contoh dan tidak melanggar sumpah profesi.

Penambahan personel tersebut, kata Tomsi, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan Polda NTB dalam menjaga NTB supaya aman dan kondusif. kebutuhan keamanan wilayah meningkat seiring berjalannya zaman. Ditambah lagi, NTB yang memantapkan diri sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia. “Pengamanan kawasan wisata menjadi prioritas karena NTB menjadi tujuan utama wisatawan,” tegas Kapolda.

Keberhasilan para Bintara menyelesaikan pendidikan bukan disikapi dengan jumawa. Justru sebaliknya, dituntut untuk mengemban tanggung jawab tugas. “Tunjukkan diri sebagai personel yang berprestasi dan senantiasa menjaga kehormatan diri dan institusi,” pesan Tomsi. Lulus dari pendidikan Bintara bukanlah akhir. Kapolda menekankan bahwa hal itu merupakan awal dari pengabdian yang senyata-nyatanya kepada masyarakat dan negara.

Tugas kepolisian semakin meningkat tantangannya.

“Implementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan untuk mengabdikan diri. Tanamkan disiplin yang kuat,” pesannya. “Jangan pernah berhenti menuntut ilmu untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas,” tandas Tomsi. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

PKB Butuh Waktu Lebih Lama Putuskan Dukungan di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) – PKB memastikan masih membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bisa menetapkan arah dukungannya di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. Pasalnya dari tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Pilkada Lombok Tengah dinilai tingkat dinamika politiknya paling tinggi.

“Masing-masing daerah memang punya dinamika politik yang berbeda-beda, nah Loteng ini sangat tinggi. Disamping itu PKB sendiri mau mengusung dan mau menang, sehingga PKB betul-betul melaksanakan proses ini dengan sangat hati-hati,” ujar Ketua DPC PKB Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra saat dikonfirmasi di DPRD NTB, Senin (2/3) kemarin.

Mengingat tenggat tahapan Pilkada 2020 masih cukup lama, di mana tahapan pendaftaran pasangan calon ke KPU dilaksanakan pada Bulan Juni. Sehingga PKB melihat masih punya banyak waktu untuk melakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan figur yang akan mereka usung, sembari me-

ngikuti perkembangan dinamika politik yang terjadi.

“Kita tidak mau sekedar mengusung, tapi kemudian kalah. Karena itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kita serap informasi ini paling tidak sampai sebelum pendafataran di KPU tutup.

Tapi kita harapkan dalam satu bulan ke depan sudah ada gambaran kepada siapa PKB berikan rekomendasi dukungannya,” kata Pelita.

Disampaikan Pelita, PKB saat ini tengah melakukan survei elektabilitas terhadap figur-figur yang potensial untuk diusung. Ia memastikan PKB akan menjatuhkan dukungan kepada figur yang memiliki kans besar untuk memenangkan Pilkada, dan itu tergam-

bar dari hasil survei. “Kita ingin realistis, tidak ingin kedepankan nafsu syahwat politik belaka. Tapi kita mau yang terbaik untuk kita dorong maju.

Sehingga perlu hati-hati sekali kita,” tegasnya.

Diketahui, Pelita selaku Ketua DPC PKB Loteng memutuskan tidak ikut mencalonkan diri, sehingga dirinya tidak mengikuti proses pencalonan di internal partainya. Salah satu alasannya, ia belum mendapatkan restu dari ibunya, sehingga ia memilih mengurungkan ambisi politiknya untuk maju.

“Dari awal sudah saya sampaikan, kalau tidak ada izin dari ibu, maka tidak akan kami melanggar itu. Saya sendiri tidak mendaftar, padahal saya adalah ketua DPC, ya karena

tidak ada restu itu,” tegasnya.

Meskipun demikian, bukan berarti diri langkah politik Pelita berhenti sampai di situ. Menurutnya jika momentum politik berpihak kepadanya, maka ia akan kembali menghadap ibunya untuk menjelaskan situasi dan keadaan perkembangan politik yang terjadi.

“Jika nanti ada kondisi konstelasi politik yang berbeda, maka akan kami sampaikan (ke Ibu) dan keputusan DPP menghendaki saya meskipun tidak ikut daftar, tapi dengan melihat berbagai pertimbangan, itu sahsah saja DPP mencalonkan saya, karena itu kewenangan ada di DPP juga,” katanya.

Untuk saat ini, posisi PKB sembari terus bergerak, juga tengah mengikuti dinamika politik yang terjadi dalam internal pada politik lainnya.

Karena perkembangan dinamika politik yang terjadi di partai lain, itu juga tidak tertutup kemungkinan akan memberikan pengaruh besar

(Suara NTB/dok)

Lalu Pelita Putra tersebut keputusan PKB. “Misalnya Partai Golkar kan mau musda, usai musda bisa saja ada perubahan politik, karena memang tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri, kita harus koalisi, sehingga wajar PKB juga menunggu dinamika di partai lain. Jadi semua ini masih cair,” pungkasnya. (ndi)

PELUK - Mantan Kades Lingsar Sahyan mendapat pelukan dari keluarganya, Senin (2/3) usai menjalani sidang vonis perkara korupsi dana CSR PDAM Giri Menang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

(Suara NTB/why)

Kasus CSR PDAM di Desa Lingsar

Sahyan Dihukum Lebih Ringan

Mataram (Suara NTB) – Kades Lingsar nonaktif Sahyan mendapat keringanan hukuman. Terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang ini hanya dijatuhi vonis penjara selama 6 bulan 22 hari. Nilai korupsinya menurut hakim cuma Rp5 juta. Hakim tidak sepakat dengan jaksa penuntut umum.

Sahyan tetap dihukum bersalah secara sah dan meyakinkan.

Vonis yang dijatuhkan hakim tersebut adalah sama dengan selama Sahyan menjalani penahanan rutan oleh jaksa. Vonis hakim membuat Sahyan lebih cepat keluar dari sel penjara.

“Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan,” te-

gas ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Gusti Ngurah Rajendra, Senin (2/3).

Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal 12A juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP, untuk korupsi yang nilainya paling banyak Rp5 juta. Sahyan divonis untuk mengganti kerugian negara sejumlah tersebut. “Apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” imbuh Rajendra.

Anggota majelis hakim Fathurrauzi menerangkan, kerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta karena dihi-

tung dari actual loss. Sementara jaksa dalam tuntutannya menilai total loss, Rp165 juta.

Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa Sahyan menggunakan uang tersebut sesuai dengan isi MoU antara Desa Lingsar dengan PDAM Giri Menang yang diteken awal 2019 lalu.

MoU menyebut alokasinya 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan 30 persen untuk kegiatan sosial.

“Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepakati,” kata hakim yang akrab disapa Ojik ini. Sesuai kesepakatan juga, dana CSR ditransfer

Polda NTB Tahan Penyelidikan Proyek Jembatan Tampes Mataram (Suara NTB) Polda NTB mengerem penyelidikan proyek Jembatan Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Alasannya, proyek belum dilakukan serah terima atau project hand over (PHO).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra mengaku sudah menerjunkan tim ke lokasi, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan. Proyek yang sebelumnya diputus kontrak itu sudah dilakukan cek fisik oleh penyidik. ‘’Kata anggota saya, itu kan belum PHO. Tunggu PHO saja dulu baru masuk lagi,’’ kata Dir Reskrimsus. Pihaknya tidak akan masuk ke urusan teknis pekerjaan proyek senilai Rp45 miliar yang berjudul proyek jembatan Longken Cs itu. Karena itu akan menjadi urusan teknis kontraktor dengan panitia pelaksana. Sengaja pihaknya mengambil pilihan tidak melanjutkan sementara penyelidikan, agar tidak jadi alasan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional

(BPJN) menganggap Polda NTB jadi penghambat pembangunan.

Ditanya, bukankah status proyek itu sudah putus kontrak?

Sehingga tidak perlu ada PHO? Menurut Dir Reskrimsus, penyelidikan awal harus melihat beberapa kemungkinan yang akan jadi penghambat. Apalagi pihaknya tidak ingin dianggap jadi pengganggu pelaksanaan proyek. ‘’Kalau masih (penyelidikan), khawatirnya dipelintir mereka, nanti lapor ke pusat, Polda halangi administrasi dan teknis pekerjaan,’’ ujarnya. Ia membiarkan dahulu timnya bekerja untuk pengumpulan data awal dengan cek fisik. Cek kejanggalan material dan bangunan jembatan.

Namun diingatkan tidak langsung memanggil saksi saksi, sebelum dipastikan ada indikasi penyimpangan awal. ‘’Saya sudah minta foto-foto aja dulu. Spesifikasi cek dulu, cor coran besi seperti apa. Tapi jangan klarifikasi dulu, lidik biasa aja dulu,’’ ujarnya.

Berbeda dengan keterangan sebelumnya, selain cek fisik, Dir

Reskrimsus juga akan memerintahkan untuk mengklarifikasi para pihak terkait. Dari instansi pemerintah, seperti BPJN pada Satker Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram yang bertanggung jawab sebagai KPA dan PPK. Sementara dari pihak swasta, kontraktor pelaksana proyek PT. ABM yang diputus kontrak November 2019, lantaran tak kunjung menyelesaikan pekerjaan hingga habis masa kontrak 18 Desember 2019.

Menurut Dir Reskrimsus, tahapan awal ini masih dalam klarifikasi umum. Artinya, untuk tujuan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (Puldata Pulbaket).

Sebelumnya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX NTB, Nusakti Yasa Wedha, menjelaskan, mangkraknya proyek yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu disebabkan kontraktornya tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut sesuaidengankontrakkerjanya.(ars)

ke rekening pribadi Sahyan.

Sebab rekening desa belum ada serah terima. Maklum Sahyan baru menjabat setelah menang Pilkades 2018. Sahyan melakukan penarikan sebanyak 15 kali sebanyak 164,5 juta. “Sudah ditarik 100 persen,” ucapnya. Dana itu langsung disalurkan ke individu. Cepatnya realisasi itu sejalan dengan program kerja 100 hari Kades. Hakim menghitung kerugian negara dari kelebihan pembayaran biaya operasional.

“Kelebihannya total Rp5 juta yang diterima Kades dan perangkat desa. Adanya kerugian negara itu akibat dari dilanggarnya MoU dan RPD sebagai manifestasi terdakwa

menguntungkan diri sendiri dan orang lain,” paparnya.

Jaksa penuntut umum, Ida Ayu Camundi Dewi belum bersikap atas putusan tersebut. sebab, sebelumnya dia mengajukan tuntutan vonis satu tahun sembilan bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan.

“Kita masih punya waktu pikirpikir,” ucapnya.

Sementara penasihat hukum Sahyan, Bion Hidayat menyambut baik vonis tersebut. dia mengapresiasi majelis hakim yang jelis melihat fakta-fakta persidangan. “Majelis menurut kami sudah adil.

Kami terima putusan ini,” kata dia lega. (why)

Kasus Dana RTG Sigerongan

Penahanan Indrianto Ditangguhkan Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi dana RTG Pokmas Repok Jati Kuning, Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat berlarut. Tersangka Indrianto terpaksa ditangguhkan penahanannya. Alasannya, berkas perkara belum juga dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. “Bukan bebas demi hukum, tapi ditangguhkan penahanannya,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo, ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/3) kemarin.

Kasus Indrianto ditangani sejak Oktober 2019 lalu. Berkas perkaranya masih belum lengkap. Sejatinya, penyidik tinggal selangkah lagi menyelesaikan kasus itu. Namun, di menit-menit terakhir, penerapan hukum kasus itu minta diubah. Indrianto disangka melanggar pasal 8 UU Tipikor.

Jaksa peneliti meminta penyidik menggunakan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor.

Perubahan itu membuat penyidik harus menunggu lagi hasil audit kerugian negara dari auditor. “Kita akan meminta audit seperti dalam petunjuk jaksa,” tegasnya. Tersangka Indrianto diduga memakai dana bantuan RTG sebesar Rp410 juta untuk keperluan sendiri. Dana itu merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang.

Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah untuk 70 KK. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima. Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta. Sementara di dalam rekening Pokmas masih tersisa sebesar Rp500 juta. (why)

SUARA NTB

Selasa, 3 Maret 2020

Hanura NTB Serahkan Hasil Penjaringan Calon ke DPP Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Hanura NTB, Syamsu Rijal memastikan pihaknya sudah menyerahkan usulan bakal calon kepala daerah dari hasil penjaringan di lima DPC kabupaten/kota tempat Hanura bisa mengusung pasangan calon kepada DPP. Nama-nama figur bakal calon yang diusulkan dan diajukan ke DPP itu, sudah ditetapkan melalui rapat pleno di tingkat DPC kabupaten kota dan kembali di plenokan ditingkat DPD Hanura NTB. Pasalnya, sesuai deadline waktu diberikan oleh DPP, pihaknya di DPD harus sudah mengajukan usulan balon kada paling telat akhir Februari.

Karena DPP sudah jadwalkan uji kelayakan dan kepatutan pada awal Maret kepada balon kada diusulkan tersebut. “ Hari ini (Senin) para balon kepala daerah kita ajukan mulai dipanggil oleh DPP,” ucap Rijal, Senin (2/3).

Menurutnya, para kandidat wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Jika tidak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu dinyatakan gugur. Karena dengan uji kelayakan dan kepatutan itu DPP ingin mengetahui dan memperoleh gambaran terkait visi misi dan komitmen dari kandidat itu untuk menggunakan dan jadikan partai Hanura sebagai kendaraan politik untuk dukung dan usung di Pilkada 2020.

“Jika ada tidak hadir. Tentu nama balon kada itu akan dicoret oleh DPP,” tegas mantan Anggota DPRD kota Mataram tersebut. Didalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut DPP juga ingin memastikan balon kada memberikan jaminan terkait parpol berpeluang jadi mitra koalisi Partai Hanura di Pilkada. Karena Hanura raihan kursi dimiliki tidak bisa usung paslon sendiri. Sehingga harus ada parpol mitra koalisi. Dengan begitu, dipastikan arah dukungan Partai Hanura tidak sia-sia.

Adapun terkait nama balon yang diajukan dan usulkan ke DPP tersebut. Syamsul Rijal memastikan pihaknya hanya mengajukan nama-nama yang sudah mendaftar dan mengikuti proses. Misalnya, Untuk kota Mataram hanya paket Lalu Makmur Said - Badruttamah Ahda dan bakal calon walikota, H. Mohan Roliskana. Pilkada Lombok Tengah, empat nama diajukan sebagai balon Bupati atau balon wakil Bupati. Diantaranya, Dwi Sugiyanto.

Pilkada Sumbawa, ada 9 nama diusulkan ke DPP sebagai balon Bupati atau balon wakil Bupati. Misalnya, Mahmud Abdullah, Nurdin Ranggabarani, Syafarudin Jarot dan lainnya. Sedangkan, untuk Pilkada Bima diajukan enam nama sebagai balon Bupati atau balon wakil Bupati. Seperti Indah Damayanti Putri, Syafruddin dan lainnya. “Adapun untuk Pilkada Dompu hanya diajukan paket Ruslan - Nasarudin. Kita sudah ada komitmen koalisi empat partai,” paparnya.

Dia menambahkan, setelah uji kelayakan dan kepatutan jadi tahapan terakhir sebelum menentukan arah dukungan di Pilkada. DPP pun sudah mengantongi hasil survei terkait elektabiitas dan popularitas dimiliki para balon kada tersebut. Kata dia, tentu itu jadi salah satu parameter dan acuan dalam DPP menetapkan arah dukungan di Pilkada. Oleh karena itu, dia memperkirakan antara akhir Maret dan April DPP sudah akan menentukan arah dukungan. “Prinsipnya, kita tunggu proses di DPP,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 9

Pemda Lobar Ancam Cabut Izin Investor Telantarkan Lahan Giri menang (Suara NTB) – Sejumlah investor yang memiliki perusahaan modal asing (PMA) diduga menelantarkan lahan yang sudah dikuasai. Mereka sampai saat ini tidak merealisasikan izin.

Padahal mereka sudah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Oknum investor ini pun terancam mendapatkan sanksi membekukan hingga mencabut izin. Pihak pemda sudah berkoordinasi dengan BPN untuk menindak oknum investor ini.

Pasalnya, kondisi ini merugikan daerah karena lahan yang mereka sudah kuasai tidak kunjung dibangun sehingga pembangunan dan pengembangan kawasan itu pun menjadi mandek. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Lobar H. Ahmad Subandi mengatakan, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun lalu dari target Rp487 miliar yang mampu dicapai Rp744 miliar, artinya melampui target hingga 152 persen.

Sedangkan untuk PMA hanya dicapai 90 persen, dari target 110 juta dolar realisasinya. Namun secara keseluruhan penanaman modal melebihi target Rp2,1 triliun.

Masalah-masalah yang dihadapi untuk PMA khususnya banyak PMA yang terindikasi telantarkan lahan dan sudah diberikan teguran sesuai data dari BPN. “Dia ada perusahaan tapi ndak dia bangun, atau sebaliknya ada investor sudah urus izin dan keluar NIB-nya tapi ndak dia berusaha (realisasikan red), ini yang menjadi masalah” tegas Subandi.

Dikatakan mantan Kadis DKP ini, banyak investor sudah memiliki izin prinsip dan NIB namun belum merealisasikan investasi secara nyata di lapangan. Padahal sebagian lahan sudah dikuasai investor, baik berupa sertifikat hak milik maupun HGB dan HGU. Namun sam-

pai batas waktu berlaku ITPMB, masih banyak perusahaan belum merealisasikan kegiatan di lapangan.

“Sehingga lahan terkesan diterlantarkan, contoh ada di Gili di kawasan Sekotong, menjadi masalah,” tegas dia.

Pihaknya sudah mengeluarkan izin pemanfaatan tanah di kawasan tersebut, namun investor tidak merealisasikan. Sementara izin ini berlaku sampai satu tahun. Setelah izin itu keluar maka investor mengurus IMB. Apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak membangun maka izin pemafataan tanah itu batal, sekaligus dengan IMB-nya batal.

Mencegah adanya investor “akan” ini, perlu ada kebija-

kan. Ketika ada yang mengurus izin, kalau meragukan maka perlu diminta investor ini membangun dulu namun tetap sesuai koridor. Setelah mulai membangun barulah diproses izinnya, hal ini mencegah terjadi jual beli izin. “Sebab bisa jadi itu dijadikan proposal, tapi disalahgunakan (diperualbelikan) di luar,” tegas dia. Lebih jauh dikatakan, banyak juga PMA yang sudah me-

realisasikan izin usaha namun tidak sesuai dengan izin prinsip yang dikeluarkan dinas. (her)

H. Ahmad Subandi

BK Usulkan Kode Etik Anggota DPRD NTB Dibahas Lewat Pansus Mataram (Suara NTB) – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, TGH. Najamuddin Mustafa bakal mengusulkan kepada pimpinan lewat sidang paripurna supaya pembentukan kode etik anggota DPRD dilakukan lewat mekanisme Panitia Khusus (Pansus).

Hal itu dilakukan oleh BK, supaya materi kode etik yang akan mengatur etik para wakil rakyat Udayana tersebut tidak terkesan hanya menjadi keinginan BK secara sepihak. Namun materi muatan kode etik tersebut merupakan cerminan dari harapan keseluruhan dari anggota untuk meningkatkan kinerja DPRD NTB. “Ya kami akan usulkan diparipurna, biar draf kode etik ini dibahas lewat pansus saja, biar tidak kesan hanya kemauan BK saja,” ujar Ketua BK, Najamuddin Mustafa, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (2/3) kemarin.

Pihaknya sudah lama mengajukan draf materi kode etik kepada pimpinan DPRD NTB. Akan tetapi tidak pernah mendapatkan respon, karana itu ia merasa perlu menyuarakannya lewat sidang paripurna.

Harapan Najamuddin supaya kode etik tersebut segera rampung dan disahkan. Suapaya BK juga bisa bekerja melaksanakan tugasnya dalam rangka menjaga harkat dan martabat para anggota wakil rakyat Udayana. Sebab kode etik itulah nanti yang akan jadi acuan para wakil rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Kita butuh kode etik itu supaya ada peningkatan kinerja. Ini banyak anggota yang kadang jarang sekali masuk kantor. Meskipun kita tidak seperti ASN yang harus wajib masuk dan absen, tetapi pada agenda-agenda resmi yang sudah ditetapkan Banmus, seperti rapat-rapat, itu anggota wajib hadir,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh terkait dengan materi kode etik yang sedang disusun. Najamuddin enggan membeb e r kannya. Karena masih dalam rancang a n naskah draf.

Yang jelas menurutnya, materinya lebih menekankan kepada upaya peningkatan kinerja wakil r a k y a t . (ndi)

Najamuddin Mustafa

(Suara NTB/bul)

BERSIHKAN GULMA - Seorang petani membersihkan gulma di sawah padi miliknya di lingkar selatan

Kades Mengeluh Belum Terima Gaji

(Suara NTB/her)

Ichsan Giri menang (Suara NTB) – Sebanyak 109 Desa di Lombok Barat belum bisa mencairkan Dana Desa (DD) lantaran belum memenuhi syarat. DD ratusan desa inipun masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dampak DD belum cair mengakibatkan program desa diawal tahun in mandek. Belum ada program yang beralan karena tidak ada anggaran.

Selain itu, gaji atau penghasilan tetap para Kades, perangkat desa hingga kadus belum bisa dibayarkan. Selama tiga bulan mereka belum mendapatkan gaji, karena ADD untuk pembayaran gaji belum bisa dicairkan. Disatu sisi penyebab molornya pencairan DD ini karena pihak desa lambat menyusun dan menetapkan RKPdes dan APBdes.

Kepala Desa Taman Sari Ichsan mengatakan, sampai saat ini pihaknya bersama perangkat dan kadus belum mendapatkan gaji. Selain belum bisa membayar gaji, pihaknya juga belum bisa melak-

sanakan program karena DD karena belum bisa cair. Tahun ini jatah ADD dan DDnya mengalami kenaikan. Masingmasing ADD Rp900 juta lebih dan DD Rp1,1 niliar lebih.

Namun lebih banyak ADD ini dialokasikan untuk pembayaran Siltap. Bahkan untuk menutupi Siltap ini, pihaknya terpaksa mengorbankan program lain. Seperti pembangunan kantor terpaksa mandek tahun ini karena tidak bisa terakomodir melalui ADD. Karena itu pihaknya pun bersurat ke Bupati agar diberikan rekomendasi khusus 10 desa terdampak di wilayah Gunungsari diprioritaskan pembangunan kantor desa dari ADD. “Kalau tidak bisa ya terbengkalai pembangunan kantor ini,” ujar dia. Sejauh ini pihaknya sudah mengusulkan persyaratan pencairan DD berupa APBdes ke kecamatan.

Paling telat ditargetkan bulan ini. Sementara itu, Pendamping Lokal Desa (PLD) di Gunungsari, L Hadi Irawan mengatakan pihak pendamping sudah menyuarakan ke desa agar perencanaan tahun 2020 dilakukan sejak bulan Juni tahun lalu. Seperti penyusunan RKPDes dari bulan juni sampai September namun belum bisa dilaksanakan oleh desa sehingga dilaksanakan akhir tahun lalu. Sebab jenjang penyusunan perencanaan ada dua, yakni penyusunan RPKDes bulan juni sampai September, baru penetapan ABDEs dari Bulan oktoberDesember baru ditetapkan.

“Tapi sampai hari ini banyak teman-teman desa belum selesai menyusun APBdes,sampai bulan ini (maret red),” jelas dia. Keterlambatan ini juga disebabkan adanya perubahan regulasi, termasuk PP nomor 11 dimana pendistribusian DD langsung ke rekening desa. Regu-

(Suara NTB/her)

L. Hadi Irawan lasi ini ke luar Bulan Januari tahun berjalan sehingga hal ini menyebabkan desa menunggu dan perlu melakukan penyesuaian. Beberapa persyaratan pencairan jelas dia, rekomendasi dari kecamatan. Rekomendasi ini diterbitkan atas dasar ada laporan realisasi tahun 2019, LKPJ dan LKPPD 2019.

Selanjutnya tahap pencairan, APBDes sudah diposting dalam bentuk Siskeudes. “Ini yang paling penting, itu dibawa pihak desa baru mendapatkan rekomendasi dari kecamatan,” jelas dia. Letak mandeknya jelas dia, dari segi perencanaan dan pelaporan lamban dari desa. Selain itu ada perubahan regulasi. Seharusnya lanjut dia, mengacu aturan pencairan DD mulai dilakukan bulan Januari lalu.

Sejauh ini baru tiga desa dari 16 desa di Kecamatan Gunungsari yang sudah mendapatkan rekomendasi pencairan DD. Tiga desa ini, Jeringo, Jatisela, Midang. Sedangkan ADD belum masuk rekening desa karena ada penyesuaian regulasi tersebut. (her)

Pejabat Luar Loteng Boleh Mendaftar Praya (Suara NTB) Seleksi calon pejabat tinggi pratama atau eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera akan digelar.

Begitu izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diperoleh. Sejumlah peraturan baru bakal diberlakukan pada seleksi pejabat eselon II kali ini. Salah satunya terkait peserta seleksi, boleh diiikuti pejabat dari luar Loteng. Asalkan, statusnya masih sebagai pegawai pemerintah.

“Jadi sesuai rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), kita ada perubahan aturan dalam seleksi pejabat eselon II kali ini.

Pesertanya tidak hanya dari ASN Loteng Loteng saja.

ASN luar Loteng juga boleh dan bisa ikut mendaftar,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Sabtu (29/2).

ASN luar dalam hal ini bukan hanya lingkup NTB saja, tapi secara nasional seluruh Indonesia. Dengan catatan, ASN tersebut merupakan tengah menjabat sebagai pejabat daerah, bukan pejabat pusat atau pejabat pusat yang ditempatkan didaerah.

Persyaratan lainnya untuk pejabat eselon III.A boleh mendaftar kalau sudah menempati jabatan tersebut minimal dua tahun. Jadi kalau kurang dari dua tahun, itu tidak boleh ikut mendaftar. Sementara kalau untuk pejabat eselon III B minimal sudah menjabat tiga tahun di posisi yang sama. “Kalau dulu tidak dirinci seperti ini. Hanya secara

umum saja. Minimal menjabat eselon III selama dua tahun sudah bisa ikut seleksi,” terangnya.

Perubahan persyaratan tersebut Nazili untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terbaru yang terbit pada bulan Juli tahun 2019 lalu.

“Karena ada perubahan regulasi, maka kita juga harus mengubah aturan lokal. Termasuk Peraturan Bupati (Perbup) terkait seleksi pejabat eselon II juga harus dilakukan,” ujar Nazili.

Kalau aturan lokal tidak diubah atau disesuaikan dengan regulasi terbaru, maka KASN tidak akan memberikan rekomendasi pelaksanaan seleksi pejabat eselon II. Sementara rekomendasi KASN tersebut salah satu syarat utama untuk bisa memperoleh izin pelaksanan seleksi dan mutasi pejabat eselon II dari Mendagri.

“Mau tidak mau hari diubah peraturan yang sudah ada. Itu artinya, kita juga harus siap menerima kalau ada pejabat luar Loteng yang nantinya akan ikut dalam seleksi pejabat eselon II di Loteng,” imbuhnya.

Apakah ada persyaratan khusus bagi pejabat daerah setempat? Nazili menegaskan tidak ada. Dengan kata semua akan diperlakukan sama. Apakah itu peserta dari Loteng atau luar Loteng.

Tapi tentunya panitia seleksi (pansel) akan melihat sisi kemampuan penguasaan program lokal dan wilayah dari masing-masing peserta seleksi. (kir)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

Kuatkan Program Perawatan ANGKA buta aksara di NTB relatif tinggi bahkan berada di atas rata-rata nasional. Diperlukan penguatan program pengentasan buta aksara, termasuk membuat program perawatan bagi masyarakat yang sudah melek aksara.

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD dan Dikmas) NTB, Drs. Suka, M.Pd., ditemui pekan lalu mengatakan, angka buta aksara NTB masih tinggi, bahkan berada di peringkat dua terbawah (Suara NTB/ron) dibandingkan provinsi lainnya di Suka Indonesia. “Untuk supaya masyarakat buta akasara yang sudah melek huruf tidak buta aksara lagi, perlu ada program penguatan,” ujarnya.

Dari data BPS yang bersumber dari Susenas 2018 menunjukkan 12,58 penduduk di NTB masuk kategori buta huruf, sementara 87,42 persen melek huruf. Angka buta huruf pada lima kabupaten masih berada di atas 11 persen. Lima kabupaten yang masih tinggi angka buta huruf, yakni Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Bima 11,6 persen. Kemudian lima kabupaten/kota angkanya di bawah 8 persen. Seperti Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Angka buta aksara untuk jenis kelamin laki-laki, persentase penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 8,14 persen dan yang masuk kategori melek huruf sebesar 91,8 persen.

Sementara untuk jenis kelamin perempuan, penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 16,58 persen dan penduduk yang masuk kategori melek huruf sebesar 83,42 persen.

Selama ini, pihaknya di BP PAUD dan Dikmas membuat sejumlah program antara lain dasa wisma melalui penggerak tutor sebaya. Untuk diketahui dasa wisma adalah kelompok ibu berasal dari 10 kepala keluarga (KK) rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program.

“Pada umumnya buta aksara itu berasal dari ibu-ibu, terobosan kami menggunakan program dasa wisma,” katanya.

Selain itu, Suka menyarankan, taman bacaan masyarakat (TBM) juga perlu diperkuat atau direvitalisasi. Ia menegaskan, TBM bukan tempat untuk menumpuk buku, sebaiknya TBM diberdayakan dengan membuat berbagai kegiatan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan bahwa Dinas Dikbud NTB tidak memiliki program untuk penurunan angkat buta aksara. “Tidak ada karena ranah pendidikan luar sekolah ada di kabupaten/kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Suka juga menyampaikan bahwa diperlukan sinkronisasi dan pemutakhiran data sasaran buta aksara di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan pengawasan atau supervisi pelaksanaan yang menyeluruh. Ia menyampaikan, sebelumnya angka buta aksara di NTB sempat sampai angka nol, tapi karena tidak dirawat angkanya naik lagi.. (ron)

(Suara NTB/ron)

GLADI BERSIH - Siswa SMPN 19 Mataram saat mengikuti gladi bersih UNBK pada Senin (2/3).

SMP Matangkan Persiapan UNBK Lewat Gladi Bersih Mataram (Suara NTB) – Sekolah jenjang SMP/MTs mematangkan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) melalui gladi bersih UNBK yang dilaksanakan mulai hari Senin (2/3). Berbagai kendala lokal yang dihadapi sekolah saat gladi bersih dijadikan evaluasi mematangkan persiapan untuk UNBK. Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, di sela-sela pelaksanaan gladi bersih UNBK hari pertama kemarin, mengatakan, pelaksanaan gladi bersih berjalan lancar. Sarana UNBK juga sudah lengkap, karena SMPN 19 Mataram sudah melaksanakan UNBK selama empat tahun terakhir. Bantuan sarana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah diperoleh sebanyak dua kali.

Aminah mengatakan, siswa tidak canggung lagi mengerjakan soal UNBK karena di SMPN 19 Mataram memiliki mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sebanyak 181 siswa Kelas IX di SMPN 19 Mataram akan mengikuti UNBK di tahun ini. Sekitar 70 unit komputer sudah disiapkan sekolah untuk pelaksanaan UNBK, dengan menggunakan dua ruangan. “Karena sudah ada pelajaran TIK, mereka lebih mudah,” katanya.

Aminah juga berharap pelaksanaan UNBK utama nanti bisa berjalan dengan lancar. Diharapkan juga ada peningkatan nilai UNBK dari siswa dibandingkan tahun lalu. “Harapan kami siswa mendapatkan nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” harapnya.

Terpisah, Kepala SMPN 9 Mataram, Imam Purwanto, S.Pd.,pada Senin (2/3) menyampaikan, gladi bersih ini dijadikan ajang untuk uji teknis perangkat UNBK. termasuk melatih siswa menggunakan perangkat yang belum pernah digunakan. Awalnya SMPN 9 Mataram masih kekurangan sarana sebanyak 30 unit dari 90 unit yang seharusnya tersedia. Namun, pihaknya berusaha mencari pinjaman ke SMA dan SMK pada Sabtu (29/ 2) lalu, sehingga memperoleh pinjaman dari SMKN 3 Mataram.

“Hari Sabtu lalu, saya bergerilya seluruh kota, mendatangi beberapa sekolah SMA dan SMK, dan mendapatkan 25 pinjaman dari SMKN 3,” katanya.

Gladi bersih hari pertama di SMPN 9 Mataram berjalan dengan lancar, mulai dari sinkronisasi sampai dengan pelaksanaannya. Gladi bersih kali ini merupakan simulasi ke dua yang dilaksanakan SMPN 9 Mataram. Sebanyak 260 orang kelas IX akan mengikuti UNBK tahun ini. Pada simulasi pertama lalu, SMPN 9 Mataram terpaksa memakai satu komputer untuk dua siswa karena keterbatasan sarana. “Hari ini (kemarin) penuh, satu komputer klien untuk satu orang. Hari ke dua dan ke tiga saat uji coba tes AKM guru aman. Tinggal antisipasi kendala eksternal sekolah,” kata Imam.

Terpisah, Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, M.Pd., mengatakan pelaksanaan gladi bersih di SMPN 12 Mataram berjalan lancar. Sebanyak 235 siswa kelas IX di SMPN 12 Mataram akan mengikuti gladi bersih dan UNBK nantinya. Pihaknya menyiapkan dua ruangan dan melaksanakannya dalam tiga sesi. Di samping itu, Mustajib menyampaikan guru-guru sudah didaftarkan untuk uji coba tes AKM. Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin dihubungi pada Senin (2/3) sore mengatakan secara umum gladi bersih berjalan dengan baik, kendala yang terjadi berupa kendala lokal di sekolah dan bisa diselesaikan oleh pihak sekolah. “Untuk sementara masih bisa diselesaikan oleh sekolah dari beberapa sekolah yang kami pantau. Masalahnya masih seputar masalah lokal,” ujarnya.

Di jenjang SMP/MTs, gladi bersih akan dilaksanakan pada Senin (2/3) untuk ujian bahasa Inggris SMP/MTs dan paket B, hari Selasa (3/3) untuk ujian matematika dan asesmen kompetensi minimum SMP/MTs, dan Rabu (4/3) ujian asesmen kompetensi minimum untuk guru-guru SMP/MTs. (ron)

Halaman 10

APM, Pemerintah Perlu Jemput Bola ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Angka Partisipasi Murni (APM) di NTB mengalami penurunan seiring tingginya jenjang pendidikan. Pemerintah perlu jemput bola atau turun ke masyarakat agar masyarakat tetap bisa bersekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data yang dicantumkan di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018 bahwa angka APM jenjang SMA sebesar 70,5 persen, artinya baru 70,5 persen dari anak usia SMA sederajat mendapatkan fasilitas pendid-

ikan atau bersekolah.

Sedangkan APM jenjang SD di NTB sebesar 92,6 persen, artinya 92,6 persen dari anak usia SD sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. Di jenjang SMP, APM sebesar 81,3 persen, artinya 81,3 persen dari anak usia SMP sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah.

Ketua Dewan Pendidikan

Provinsi NTB, H. Rumindah ditemui di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan, pemerintah perlu turun ke masyarakat untuk mengajak masyarakat bersekolah. Apalag saat ini dimudahkan dengan adanya kartu Indonesia pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program lainnya. “Namun harus ditekankan agar masyarakat jujur dan memiliki komit-

men yang kuat untuk bersekolah,” katanya.

Rumindah mengakui terkait dengan APM bisa disebabkan banyak faktor. Bisa saja memang seseorang memiliki tingkat kemampuan dasar yang sulit berkembang. Belum lagi adanya faktor ekonomi yang membuat seseorang tidak bisa bersekolah. Juga faktor lainnya yang bisa saja membuat seseorang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebelumnya, Pengamat pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., pada mengatakan APM untuk SMA di NTB masih lebih baik

dari sejumlah provinsi lain.

Meski demikian, APM yang masih di bawah 90 persen dapat dikatakan rendah. “Karena pemerintah sudah memprogramkan wajib belajar 12 tahun. Artinya ketuntansan yang dikehendaki oleh pemerintah secara nasional atau lokal masih belum sukses,” ujarnya.

Ia menekankan, dengan kondisi data tersebut, maka ada masalah dengan motivasi berpendidikan di siswa. Atau ia juga mensinyalir, kondisi itu disebabkan karena pendidikan belum memberi makna dan kesan yang baik bagi siswa di bawah jenjang SMA. (ron)

SMPN 18 Mataram Gencar Pengurangan Plastik di Sekolah

(Suara NTB/her)

BELUM TUNTAS - Pembangunan proyek SDN 1 Bengkel belum tuntas dikerjakan, sehingga mengganggu proses belajar.

Murid SDN 1 Bengkel Numpang Belajar di Sekolah Lain Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan revitalisasi gedung SDN 1 Bengkel Kecamatan Labuapi senilai Rp1,6 miliar belum selesai dikerjakan. Pengerjaan plafon dan finishing belum tuntas, sehingga gedung ini belum bisa ditempati secara maksimal untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Sebagian murid pun terpaksa numpang di sekolah lain.

Pantauan Suara NTB akhir pekan kemarin, pihak sekolah mensiasati dengan mengatur jam masuk murid khusus kelas I dan II, V serta VI , jam masuk sekolah diatur pagi-sore karena belum semua gedung bisa ditempati untuk belajar.

Bangunan SDN 1 Bengkel yang berlokasi di pinggir jalan besar ini dibangun dua gedung dengan dua lantai. Proyek yang dikerjakan tahun lalu ini molor

dari kontrak yang seharusnya.

Kondisi areal sekolah masih berantakan, karena masih ada material berserakan. Di gedung pun masih terpasang bambu yang dipakai oleh tukang untuk bekerja.

Pada gedung (lantai 1), ruangan kelas tampak terisi mebeler dan papan tulis. Namun belum beraturan, karena kemungkinan belum dipakai maksimal untuk belajar. Kondisi ruangan kelas pun tak beres, karena ada jaringan listrik yang belum dipasang bagus. Tembok terlihat dirusak untuk memasang jaringan listrik. Kondisi mebeler (meja dan kursi) pun belum sepenuhnya diganti dengan yang baru, karena masih banyak menggunakan mebeler lama.

Di lantai 2, dari dua gedung yang dibangun baru satu yang tengah dipasang plafon, sedang-

kan satu gedung pada lantai 2 belum dipasang. Di semua ruangan jelas di lantai 2 ini pun masih berantakan material berupa rangka besi akibat dibiarkan begitu saja. Pembatas antarkelas menggunakan semacam rolling door. Pada bagian belakang gedung, masih terpasang bambu.

Tembok belum diselesaikan, sehingga terlihat berantakan.

Kepala SDN 1 Bengkel, Sukirman mengakui pengerjaan proyek sekolah belum selesai dibangun, karena belum tuntas plafon dan finishing-nya.

“Tinggal sapu lantai (plafon) dan finishing belum,” jelasnya.

Ditargetkan sekitar sepekan pengerjaan proyek ini selesai sehingga bisa ditempati maksimal. Sebab diakui akibat kondisi ini belum maksimal ditempati oleh murid untuk belajar, sehingga pihak sekolah mengatur jadwal masuk sekolah. (her)

Mataram (Suara NTB) Usulan pelarangan penggunaan plastik di sekolah mendapatkan respons positif dari sejumlah pelajar. Dilarangnya plastik sekali pakai seperti kantong atau botol plastik dinilai dapat meningkatkan kenyamanan di lingkungan sekolah.

Bahkan sejumlah sekolah mulai rutin berkampanye meminimalisir penggunaan sampah plastik. Mereka mengajak siswa didik mereka untuk mengurangi penggunaan plastik dalam jumlah banyak. Seperti yang dilakukan SMPN 18 Mataram, Sabtu akhir pekan kemarin.

Kepala SMPN 18 Mataram Lalu Suwarno mengungkapkan pihaknya memberi atensi cukup serius terkait dengan masalah sampah plastik.

Sejumlah program edukasi untuk memerangi sampah plastik dilakukan terhadap siswa sekolah ini. Para siswa diberi penyuluhan tentang penggunaan plastik dan bahayanya.

“Anak-anak ini diberitahu tentang gambaran bahaya penggunaan plastik dan dampaknya bagi lingkungan mereka, baik di rumah maupun di sekolah.

Setidaknya, dengan cara ini wawasan mereka semakin bertambah tentang bahaya penggunaan plastik,” ujar Suwarno.

Sebagai bentuk nyata dukungan pengurangan sampah plastik, pada akhir pekan kemarin, pihaknya memberikan tumbler

botol minum yang bisa digunakan siswa setiap saat. Adanya pemberian tumbler minuman beserta sarapan gratis bagi siswa berkat kerjasama dengan salah seorang anggota DPD RI Dapil NTB H. Sukisman Azmy.

Diharapkan pemberian tumbler minuman mampu mengurangi penggunaan plastik air minum di lingkungan sekolah. Sehingga lingkungan sekolah menjadi nyaman tanpa sampah plastik. Selain itu, program lain kata Suwarno diajarkan ke siswa ialah mengolah limbah plastik dan sampah kertas menjadi barang berharga ekonimis tinggi.

Sementara itu, anggota DPRD RI H. Sukisman Azmy menyebut program zero waste milik pemerintah harus didukung selama memberi manfaat bagi masyarakat. Di samping itu juga pemerintah juga harus memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok pegiat zero waste. Insenstif bagi mereka sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kreativitas.

Selain itu, apa yang dilakukan pihak sekolah dengan mengajarkan pada siswa mengolah sampah, tentu patut diapresiasi sekolah lain. Di samping tentunya dia mendorong agar pengolahan limbah sampah harus diarahkan sebagai oleh-oleh atau cinderamata khas Lombok, terlebih lagi menjelang pelaksanaan MotoGP. (dys)

UIN Mataram Siapkan Berkas Laporan Kasus Perusakan Kampus Mataram (Suara NTB) Puluhan oknum tidak bertanggung jawab diduga melakukan perusakan terhadap bangunan baru gedung kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Minggu, 1 Maret 2020 dini hari sekitar pukul 00.20 Wita. Beberapa kaca jendela dan pintu beserta beberapa fasilitas lainnya dirusak.

Atas kejadian perusakan fasilitas kampus itu, pihak UIN Mataram tengah mempersiapkan berkas-berkas laporan. Pelaku perusakan akan dilaporkan ke Polres Mataram. Selain itu kerugian pihak kampus ditaksir mencapai Rp1 miliar.

“Pelaku sekitar 30-40 orang, dalangnya sedang dicari dan diburu oleh pihak aparat penegak hukun polres mataram.”

Kata Humas UIN Mataram Suhirman Adita, Senin (2/3).

Sekarang ini, pihaknya sedang membuat laporan atas perusakan fasilitas negara di UIN Mataram. “Laporan ke Polres Matarm,” ujarnya.

Dengan adanya laporan tersebut, dia berharap nantinya semua pelaku perusakan ditangkap, sehingga mampu memberi efek jera. Dia pun mendorong pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku.

“Untuk segera menangkap dan

menindak pelaku pengerusakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Pasca penyerangan brutal itu, kini penjaga keamanan malam di kampus 2 masih dijaga oleh aparat kepolisian Polresta Mataram. “Karena itu arahan dari Polda NTB dan Dansat Brimob Polda NTB,”sebut Suhirman.

Selain itu, meski terdapat banyak kerusakan kaca jendela kampus, namun aktivitas perkuliahan berjalan dengan lancar seperti biasanya.

“Perkuliahan tetap berjalan sebagaimana biasanya,” ungkap Suhirman. (dys)

Mahasiswa Desak Polda Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggelar aksi di depan Mapolda NTB, Senin (2/3) pagi. Mereka menuntut Polda NTB mengusut kasus dugaan penganiayaan dan penghasutan terhadap mahasiswa Unram.

Dugaan penganiayaan itu dilakukan oknum pejabat dan satpam Kampus, Rabu (19/2).

“Telah terjadi dugaan tindak pidana dan dugaan penghinaan terhadap gerakan mahasiswa yang dilakukan oknum pejabat dan satpam Unram, yang mana korban juga merupakan kader HMI aktif,” kata Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan, Senin (2/3).

Kata Andi, atas kejadian itu beberapa mahasiswa yang

jadi korban pemukulan. Karena itu, mereka secara serius mengambil langkah hukum dan melapornya kepada aparat penegakkan hukum.

Jika ini tidak direspons Polda NTB, kasus penganiayaan mahasiswa itu berpotensi akan sampai di tingkat nasional. “Kalau tidak selesai di sini, kami akan laporkan ke Mabes Polri. Juga ini akan menjadi perhatian kader HMI seluruh Indonesia,” tegasnya.

Dikatakannya, setelah melewati berbagai tahap advokasi namun tidak membuahkan hasil. Tidak ada respon baik dari terlapor. “Maka atas nama gerakan mahasiswa dan solidaritas sesama kader HMI yang memperjuangkan kebenaran, atas kejadian yang dialami kader kita. Tentu ini juga menjadi perhatian khusus kita secara kelembagaan,” ucapnya.

Sebagai pengingat, demo puluhan mahasiswa, beberapa waktu yang di Unram, yakni menuntut kejelasan kasus transparasi pemotongan bidikmisi dan pembangunan retail modern (Indomart). Namun, sayangnya aksi itu diwarnai kericuhan. Petugas keamanan kampus menghadang mahasiswa.

Menanggapi adanya aksi dari mahasiswa tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram Yusran Saadi menanggapi santai adanya laporan dari para mahsiswa. Kata dia, pihaknya akan mengikuti semua proses hukum dengan baik.

“Danton Satpam Unram sudah memenuhi panggilan Polda NTB. Prinsipnya kami taat hukum. Semoga para mahasiswa tersebut juga demikian,” ujarnya singkat. (dys)

(Suara NTB/ist)

TIM DEBAT - Tim debat SMAN 4 Mataram pada lomba debat bahasa Indonesia, Sukma Ningrum, Nabila Anindya, dan Kadek Argianti (dari kiri ke kanan) yang berhasil meraih juara tiga.

Lomba Debat Bahasa Indonesia

Siswa SMAN 4 Mataram Raih Pembicara Terbaik Mataram (Suara NTB) Siswa SMAN 4 Mataram berhasil meraih penghargaan pembicara terbaik pertama dan pembicara terbaik ke dua, serta meraih juara tiga tim terbaik pada lomba debat bahasa Indonesia se-Pulau Lombok yang dilaksanakan di SMAN 1 Mataram, pada Minggu (22/2) lalu.

Tim debat bahasa Indonesia dari SMAN 4 Mataram yang meraih juara tiga tim terbaik terdiri dari siswa Kelas X, yaitu Sukma Ningrum, Nabila Anindya, dan Kadek Argianti. Pada lomba itu dipilih 10 orang nominasi pembicara terbaik, dua orang siswa SMAN 4 Mataram berhasil terpilih sebagai pembicara terbaik satu dan pembicara terbaik dua.

Kadek Argianti berhasil meraih pembicara terbaik satu dan pembicara terbaik dua diraih Nabila Anindya.

Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid, menyampaikan pihaknya sudah mempersiapkan siswa dalam lomba sejak jauh hari. Terlebih lagi lomba ini salah satu kegiatan sampai tingkat nasional. Raihan prestasi itu dirasa membanggakan karena lomba ini diikuti oleh sekolah se-Pulau Lombok. “Kami sudah menyiapkan siswa sebelumnya,” katanya.

Menurutnya, lomba debat ini penting untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara. Termasuk bisa melatih siswa untuk terus membaca agar mengetahui informasi terbaru. Siswa juga menjadi terbiasa berpikir kritis, karena dituntut untuk berpikir kritis saat berdebat.

“Ini bisa mengasah kemampuan siswa. Di samping bisa membuat sisaa terus membaca agar mengetahui informasi terbaru. Selain itu bisa melatih mental siswa ketika berbicara di hadapan orang banyak,” kata Jauhari Khalid. (ron)

SUARA NTB

Selasa, 3 Maret 2020

Jumlah Atlet Pelatda PON Atletik Bertambah Mataram (Suara NTB) – Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan jumlah atlet Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua bertambah.

Hal ini menyusul berhasilnya tim estafet 4x400 meter dan pelari maraton NTB, Imam Mahdin lolos limit PON di Tes Event Atletik di Papua belum lama ini.

“Jumlah atlet Pelatda PON akan bertambah, karena ada sekitar enam atlet atletik yang lolos limit PON,” ucap H. Andy Hadianto saat dikonfirmasikan (Suara NTB/fan) Suara NTB di Sekretariat H. Andy Hadianto KONI NTB, Senin (2/3).

Pernyataan ini disampaikan oleh Andy setelah mendengan kabar tim atletik estafet 4x400 meter putra dan Imam Mahdin lolos limit PON. Menurutnya sedikitnya ada enam atlet yang akan bertambah di cabor atletik, lima orang atlet berasal dari tim estafet 4x400 meter putra dan satu atlet lagi dari nomor Maraton, Imam Mahdin.

Seperti diberitakan, tim estafet yang diperkuat Arif Rahman, Ridwan, Andrian dan Lalu Zakaria berhasil melampaui limit PON di Kejuaraan Atletik Tes Event yang berlangsung di Papua, Sabtu (28/2) lalu.

Selain meraih tiket lolos menuju ajang multi event olahraga nasional di Papua, tim atletik estafet 4x400 meter NTB juga berhasil mendulang medali emas di event itu setelah meraih finis pertama dengan catatan waktu 3 menit, 17,56 detik.

Arif Rahman dan kawan-kawan berhasil mengalahkan tim TC Pelda Papua yang meraih medali perak dengan limit waktu 3 menit, 21, 66 detik. Dan medali perunggu diraih tim PASI Mimika dengan catatan waktu 3 menit 27,35 detik.

Sementara di nomor Maraton putra, atlet asal Kota Bima, Imam Mahdin juga berhasil meriah medali emas, ia mencatat waktu, 2 jam 38,31 menit. Hasil tersebut juga meloloskan Imam Mahdin mengikuti PON di Papua tahun 2020. Pasalnya catatan waktunya melampaui limit PON 2 jam, 40 menit.

Di tempat terpisah, Pelatih Atletik NTB, I Gusti Bagus Wirasantana menambahkan berdasarkan data hasil PraPON tahun 2019 dan 2020 baru tiga provinsi yang lolos limit PON di estafet 4x400 meter, yakni Jatim, Jateng dan NTB. Dari tiga provinsi itu NTB mencatat limit waktu tercepat dari Jatim dan Jateng yang juga lolos PON. “Baru tiga tim estafet 4x400 meter yang lolos PON, yakni NTB, Jatim dan Jatim. Dari tiga provinsi itu, tim NTB paling tajam limit waktunya, sementara urutan ke dua Jatim dan ke tiga Jateng,” jelasnya. (fan)

Halaman 11

Evaluasi Pelatda, Atlet Mengeluh Soal Izin Mataram (Suara NTB) Panitia Pelatda 2020 menggelar rapat evaluasi hasil Pelatda PON yang sudah berjalan selama satu bulan di Sekretariat KONI NTB, Senin (2/3). Tercatat beberapa kendala non teknis yang dihadapi atlet, pelatih dalam mengikuti pemusatan latihan atlet persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, 20 Oktober-2 November 2020 yang telah berjalan sebulan.

Di antara masalah yang dihadapi atlet saat ini adalah terkait izin atau dispensasi yang belum dikeluarkan oleh instansi dan lembaga tempat atlet bekerja. Terutama atlet yang masih berstatus Pegawai Aparatur Negara (ASN) tak bisa maksimal latihan karena takut dianggap meninggalkan kerja tanpa izin. Padahal

atlet sudah menunjuk surat disposisi Ketua KONI NTB, namun disposisi dari KONI NTB dinilai tak bisa menjadi dasar instansi untuk memberikan izin kepada atlet.

Pihak KONI NTB bersama Pemprov NTB selaku penyelenggara Pelatda PON 2020 diminta mencarikan solusi agar para atlet mendapatkan

izin resmi dari tempat kerja supaya atlet dapat mengikuti Pelatda PON di Mataram dengan maksimal.

Selain masalah izin atlet, pelatih Pelatda PON juga mengungkapkan soal transportasi atlet dari Rusunawa Batu Layar Lobar ke lokasi latihan di Mataram masih minim. Akibatnya sebagian atlet harus

menggunakan motor untuk menuju tempat latihan.

Menanggapi soal itu, Ketua Panitia Pelatda PON, H. Andy Hadianto mengatakan dirinya akan mencarikan solusi soal persoalan tersebut.

Menurutnya, soal izin atlet yang belum rampung, pihaknya akan meminta kepada dinas atau lembaga tempat atlet bekerja untuk menanggapi surat dispensasi yang dikeluarkan KONI NTB untuk atlet.

Sehingga dengan begitu pihak KONI NTB dapat mencarikan solusi terkait izin atlet yang belum kelar.

“Terkait soal izin atlet yang

belum keluar, terutama atlet yang berstatus PNS yang belum dapat izin dari Kepala Dinas mohon disampaikan alasan. Dibalas dengan surat jangan dibalas dengan lisan karena kami sudah bersurat secara resmi ke tempat instansi atlet bekerja. Kalau tidak diberikan izin, kita akan meminta penjelasan kepala kepegawaian daerah. Kita minta penjelasan pak Sekda atau pak Gubernur bagaimana bila Dinas tempat atlet bekerja tidak memberikan izin? Supaya kita bisa memutuskan, apakah atlet dicoret atau tidak,” tegasnya. (fan)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Profil Olahraga

Ingin Bawa Vamos Juara PEMAIN Vamos Mataram, Al Fajri Zikri menjadi pahlawan dalam kemenangan Vamos Mataram 3-0 atas Halus FC Jakarta di laga lanjutan pekan keenam Grup A Liga Futsal Profesional (LFP) yang di gelar di GOR 17 Desember Turida Mataram, Minggu (1/3). Pasalnya, Al Fajri Zikri menyumbang dua gol untuk kemenangan Vamos Mataram.

Al Fajri Zikri yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan mengatakan ia sangat senang bisa menyumbangkan dua gol untuk kemenangan Vamos Mataram. Menurutnya, hasil dua gol yang dicetaknya saat itu sesuai dengan skema pertandingan yang diinginkan oleh pelatih tim.

“Saya senang senang sekali bisa menyunbang dua gol dipertandingan ini. Ini bisa terjadi berkat kerjasama yang baik teman-teman. Dan tentu atas start awal yang baik yang diterapkan pelatih,” ucapnya.

Menurutnya, keberhasilan dirinya mencetak dua gol di laga itu sudah sesuai dengan skema hasil latihan yang diterapkan oleh pelatih di setiap latihan. Dan ia sangat berterima kasih pada tim karena sudah mempercayakan untuk bermain di laga awal pertandingan.

Meski sudah menjadi pahlawan dalam kemenangan Vamos, namun Fajri mengaku belum puas. Pasalnya, masih ada tugas berat yang harus dilewatinya di laga lanjutan penyisihan Grup A liga tersebut. Target ia dan timnya lolos semifinal dan kembali meraih juara liga untuk keempat kalinya.

Oleh karena itu di sisa dua laga berikutnya, dia berharap bisa kembali memberikan kontribusi gol untuk kemenangan Vamos. “Di sisa dua laga nanti saya berharap bisa kembali menyumbangkan gol, karena target dari Manajemen klub pingin lolos semifinal dan menjadi juara liga yang keempat,” ujarnya. (fan)

Al Fajri Zikri

(Suara NTB/fan)

SESI LATIHAN - Nurul Iqamah terlihat tersenyum usai meraih top point di nomor lead pada sesi latihan di Gelanggang Pemuda Mataram, Senin (2/3).

Nurul dan Anggun Raih ”Top Point” di Lead Mataram (Suara NTB) Atlet panjat tebing NTB, Nurul Iqamah dan Anggun Yolanda tampil apik dalam sesi latihan fisik di Gelanggang Pemuda Mataram, Senin (2/3) kemarin. Kedua atlet itu berhasil meraih top point dalam latihan di nomor lead.

Nurul Iqamah yang diwawancara Suara NTB usai menjalani latihan terlihat bahagia dan senang. Maklum dia baru saja menyelesaikan pan-

jatatan yang cukup sulit dan menang. Dalam tiga kali percobaan Nurul baru berhasil menyelesaikan panjatan yang sempurna di panjatan ketiga.

“Ini panjatan ketiga. Rasanya senang sekali bisa menyelesaikan jalur ini dengan sampai posisi top,” ucapnya.

Di tempat yang sama, rekan Nurul, Anggun Yolanda juga menyampaikan hal senada.

Atlet Lombok Timur (Lotim) ini juga telah melakukan panjatan

Ratusan Ribu Bibit Ikan Ditebar di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 550 ribu bibit ikan berbagai jenis ditebar di Sumbawa tahun 2020 ini.

Ikan dengan jenis Nila, Karper dan Tawis ini, sasarannya untuk 23 kecamatan selain Kecamatan Sumbawa. Program Restocking dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), hajatnya untuk mempertahankan populasi ikan di perairan umum di masing-masing wilayah.

Kabid Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin, S.IP melalui Kasi Pemberdayaan Nelayan, Syarifuddin, S.PI membenarkan hal tersebut.

Masing-masing kecamatan nantinya akan mendapatkan jumlah bibit yang berbeda. Disesuaikan dengan potensi serta permintaan dalam Musrenbang.

“Total bibit 55 ribu untuk 23 kecamatan. Terdiri dari Nila, Karper dan Tawis.

Masing-masing wilayah jumlah bibit yang diberikan berbeda. Misalnya ada potensi bendungan, itu lebih banyak, dan sesuai per-

mintaan lewat Musrenbang.

Misalnya kecamatan yang meminta melalui Musrenbang kita berikan satu paket dengan jumlah 30 ribu bibit ikan. Kecamatan lainnya yang tidak meminta lewat Musrenbang jumlahnya di bawah itu,” ujarnya.

Dijelaskannya, program Restocking sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Setiap tahun jumlah bibit yang ditebar berbeda. Tahun lalu sekitar 600 ribu ekor yang ditebar dan tahun 2018 lalu sekitar 700 ribu ekor. Program ini hajatnya untuk mempertahankan stok atau populasi ikan di suatu bendungan atau perairan umum di masing-masing wilayah.

Rencananya penebaran realisasinya di Bulan Maret mendatang. “ Sekarang sedang dibuat kontrak. Mungkin bulan 3 dilakukan,” terangnya.

Dalam pelaksanaan nantinya, lanjutnya, bibit ikan akan diserahkan ke camat setempat. Selanjutnya camat akan membagikan ke masing-masing desa. (ind)

dua kali namun gagal. Setelah mendapat kesempatan ketiga, Anggun pun mencoba berusaha dan hasilnya sukses seperti yang diraih rekannya Nurul Iqamah asal Kota Bima.

Pelatih Panjat Tebing NTB, Raisin mengatakan bahwa nomor lead memang tergolong cukup sulit dilewati. Sebab jalur yang dilewati cukup su-

lit dan tinggi. Namun dia sangat bangga dua atletnya bisa melewati kesulitan dan sampai puncak.

Menurutnya, kemampuan Nurul Iqamah dan Anggun Yolanda di nomor lead memang cukup baik dibanding atlet lain. Nurul yang merupakan mantan atlet Pelatnas diakui punya kemampuan

yang lebih dibanding temantemannya, begitu juga Anggun meski belum pernah masuk Pelatnas namun tidak pantang menyerah.

“Mereka berdua memang spesialis nomor lead, Nurul atlet berpengalaman di event nasional, sementara Anggun punya semangat dan tidak mudah menyerah,” jelasnya. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 3 Maret 2020

Halaman 12

Rp526 Miliar Bantuan untuk Budidaya Bawang Putih Diduga Gagal Selong (Suara NTB)Direktorat Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Prihasto Stiyanto mengancam akan mencabut bantuan untuk budidaya bawang putih Sembalun Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2021 mendatang. Hal ini diutarakan Dirjen Hortikultura saat bertemu para petani bawang putih di Sembalun, Senin (2/3) .

Ancaman Dirjen Hortilultura ini sebagai buntut penilaian bantuan APBN ke Pemkab Lotim untuk budidaya bawang putih tersebut yang dianggap gagal. Diuraikan sejak 2017 sampai tahun 2020 Lotim mendapatkan alokasi Rp526 miliar. Terinci, tahun 2017 Lotim diberikan Rp141,5 miliar. Tahun 2018 menurun menjadi Rp76,9 miliar. Tahun 2019 Rp10,5 miliar dan Rp13,4 miliar tahun 2020.

Menurut Dirjen, dana yang digelontorkan ke Lotim ini cukup besar. Disebut, bantuan APBN ini untuk hortikultura selama ini terbesar. “Ini angka paling tinggi bantuan hortikultura,” paparnya.

Penilaian gagal yang didengar Dirjen dari penjelasan Wakil Bupati ini sangat dipertanyakan. “Yang melaksanakan adalah kabupaten, kalau gagal berarti kegagalan pemkab Lotim. Jadi bukan kami dihujat,” tegasnya.

Seharusnya pemerintah daerah harus berterima kasih kepada pemerintah pusat.

Karena pengadaan bibit itu dilakukan oleh pemkab Lotim. Akan tetapi kalau pemkab Lotim sendiri yang menilai gagal, maka bantuan akan kita hentikan. Dirjen Hortikultura ini mengaku mengenal sebagian besar petani bawang putih Sembalun.

Dirjen menyatakan tegas memberikan kesempatan 2020 dengan anggaran Rp13 miliar.

Tahun 2021, bantuan dari APBN ini akan dialihkan ke Kabupaten lain. Menurutnya Lotim sebenarnya sudah ada benih yang akan dikembangkan untuk wujudkan swasembada.

Ditambahkan, Dirjen Hortikultura ini akan melakukan teliniasi memisahkan mama bantuan APBN dan bantuan importir. “Ini agar tidak ada dusta diantara kita, 2020 mulai pisah berdasarkan kecamatan. Importir di Sembalun 16 perusahaan dengan total 2017 sampai 2019 seluas 986 ha,” demikian tegasnya.

Wakil Bupati Lotim, H Rumaksi mengatakan tidak menggeneralisir semua bantuan gagal. Dia katakan ada sebagian yang gagal, akam tetapi khusus Sembalun sebenarnya paling berhasil melalukan pengembangan budidaya bawang putih.

Menurut Wabup, dimungkinkan pak Dirjen salah men-

dengar pernyataannya. Terkait ancaman Dirjen, Wabup mengaku akan komunikasikan lebih lanjut nantinya dengan pimpinan di Kementerian. “Saya katakan sebenarnya Sembalun yang paling berhasil di seluruh Indonesia,” tegasnya kembali.

Untuk pengembangan bawang putih ke depan, H. Rumaksi mengatakan tidak mu-

ngkin swasembada terwujud kalau belum swasembada benih. Karenanya, Wabup yang juga ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB ini mengatakan bawang putih Sembalun ini harus disertifikat. Hal ini biar bibit Sembalun ini tetap bisa dilestarikan, biar tidak sia sia. Tahun 2018 bibit bibit bawang putih

sebagian besar gagal kewajiban pihak ketiga karena tidak sesuai keinginan petani. ‘’Kita inginkan ke depan bibit itu bersertifikat. Desa sembalun dulunya desa terpencil.Terjadi perubahan yang luar biasa di tahun 1996 sewaktu Presiden Soeharto datang dan langsung pakai helikopter meninjau pertanian bawang putih. (rus)

Berantas Rentenir

Lotim Siapkan Kredit Tanpa Bunga Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) siap mengimplementasikan pemberian kredit tanpa bunga kepada masyarakat. Cara ini diharapkan bisa memberantas praktik rentenir di tengah masyarakat.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lotim yang juga Kabag Ekonomi Setdakab Lotim, Muhammad Azlan kepada Suara NTB, Senin (2/3). Azlan menuturkan sebelumnya sudah digelar pertemuan tindak lanjut pelaksanaan program TPAKD dipimpin Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi.

Mengutip penjelasan Wabup, Azlan menyampaikan tahun anggaran 2020 Pemda Lotim telah menganggarkan Subsisdi Bunga Bank untuk peternak sapi sebesar Rp5 miliar. Dana tersebut akan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lotim.

Dihadirkannya program subsidi bunga juga dalam rangka mendidik masyarakat untuk memiliki rasa tanggungjawab. Dinilai selama ini banyak program pemberdayaan pemerintah yang gagal atau sia-sia karena pola pikir masyarakat. Menganggap dana pemerintah atau hibah yang tidak perlu diper-

tanggungjawabkan. “Masyarakat menganggapnya kepeng datu,” ungkapnya.

Guna mengubah pola pikir masyarakat tersebut, pemkab Lotim melalui TPAKD yang di fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mataram menggandeng pihak perbankan untuk mengeksekusi program tersebut.

Ditekankan tiga hal kepada pihak perbankan sebagai mitra pelaksana program, persyaratan yang dipermudah agar masyarakat cepat dapat mengakses program tersebut; Dalam jangka waktu (grace periode) bukan satu musim tetapi satu tahun yang dimaksudkan agar jangka waktu pemeliharaan lebih lama dan

peternak tidak tergesagesa dalam menjual hasil temaknya; Ketiga Suku bunga atau rate setara dengan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen. Hal ini dimaksudkan agar jumlah petemak yang mendapat subsidi menjadi lebih banyak.

“Apabila program ini berhasil maka tahun anggaran berikutnya akan dialokasikan lebih besar untuk pedagang kecil dan peternak lainnya seperti kambing, ayam dan lain-lain,” ungkapnya.

Oleh karenanya semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus satu visi dalam mendukung program ini. (rus)

Persoalan Sampah di Kediri Diatensi Serius Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan sampah di Kediri, Lombok Barat (Lobar), menjadi atensi serius pemerintah dan stakeholder lainnya. Pemda Lobar berencana membangun Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) sampah dengan pola Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) di beberapa kecamatan. Salah satunya di kecamatan Kediri. Sebelumnya masalah sampah ini teratasi setelah Sekda turun langsung, namun penyelesaiannya masih sementara karena hanya mengalihkan sampah.

Untuk penanganan sampah secara menyeluruh diperlukan sarana prasarana seperti TPS3R tersebut. Warga setempat bergarap agar TPS3R ini direalisasikan tahun ini. Selain itu, pimpinan DPRD dari Labuapi membantu penanganan sampah dengan pengadaan armada pengangkut sampah melalui program pokok pikiran (Pokir).

Camat Kediri, Hermansyah mengatakan pihaknya terus sosialisasi untuk penyadaran masyarakat agar tidak lagi

HILANG HLG STNK R4 HONDA CIVIC GENIO DR.277 AC NOKA/NOSIN : MHRSR4MPFRR-001631/F16R401871 AN.H.MURAD HLG D’SKTR WILAYAH MATARAM KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

membuang sampah di lokasilokasi yang sudah dibersihkan.

Pihaknya berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait baik dengan pemda, desa dan masyarakat untuk mewujudkan marwah Kediri sebagai Kota santri yang sempt tercoreng dengan tumpukan sampah di beberapa tempat. “Alhamdulillah sudah ada kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan itu,’’ jelas dia, Senin (2/3).

Untuk jangka panjang penanganan sampah di Kediri, pembuangan sampah yang sudah ditentukan pemda yakni di Desa Montong Are. Namun masih ada persoalan di lapangan, karena masyarakat tidak mau dengan konsep lokasi itu sekadar sebagai tempat pembuangan sementara, artinya memindahkan sampah dari TPS di perbatasan Lobar dengan Loteng ke sana.

Namun kalau sesuai konsep awal yakni pembangunan TPS3R maka masyarakat siap mem-back up penuh dan menerima. “Hasil kajian kita dengan beberapa kades, kita tunggu program TPS3R dibangun,” jelas dia. Konsep di Kediri untuk penanganan sampah dibangun TPS3R di dusun Gelegot Desa Montong Are. TPS3R ini akan dibangun tahun ini, bersama dua kecamatan lain.

TPS3R ini rencanaya akan menangani sampah di empat desa di kecamaran Kediri, yak-

Hermansyah

Achmad Suparman

ni Montong Are, Kediri selatan, Kediri Induk dan Jagaraga Indah. Sedangkan untuk desadesa lain, seperti Gelogor sudah punya TPS sendiri, kemudian lima desa di luar itu seperti Rumak, Ombe, Lelede, Dasan Baru dan Banyumulek langsung membuang ke TPA Kebon Kongok, karena lokasi desanya dekat dengan TPA tersebut.

Sementara itu, Achmad Suparman, pimpinan DPRD Lobar, mengatakan untuk penanganan sampah pihaknya membantu melalui kendaraan roda tiga dari program pokir. Rencananya, pihaknya akan mengalokasikan pokir

untuk enam kendaraan R3 bagi enam dusun di wilayah Bengkel. Kedepan ia akan menambah kendaraan R3 tersebut agar bisa menyasar semua dusun di Desa Bengkel “Saya alokasikan enam kendaraan R3 dari Pokir dari delapan dusun di Desa Bengkel,”aku dia.

Ia menambahkan, dengan armada R3 ini bukan hanya dipakai untuk angkut sampah namun banyak fungsi tergantung keperluan masyarakat.

Warga yang ada hajatan warga dan berbagai kegiatan warga yang butuh kendaraan R3 tersebut. (her)

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Selasa, 3 Maret 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

Drainase Bukan Tong Sampah HUJAN yang mengguyur Pulau Lombok sejak Minggu siang hingga malam hari, menyisakan pekerjaan. Tidak hanya bagi masyarakat, karena tidak sedikit rumah yang terendam banjir, juga pekerjaan bagi pemerintah daerah.

Sejumlah daerah di Lombok Barat diterjang banjir akibat intensitas hujan yang tinggi Minggu (1/3) siang hingga malam.

Beberapa daerah yang cukup parah dilanda banjir, yakni Gunungsari dan Narmada. Akibatnya, puluhan rumah warga terendam banjir. Selain rumah warga, banjir juga merendam SMP 2 Sementara Gunungsari yang berlokasi di Dusun Lilir Desa Mekarsari. Banjir juga mengakibatkan sejumlah talud saluran irigasi rusak tergerus air. Tidak ada korban Jiwa dalam kejadian ini namun warga khawatir rumah mereka rusak terkena longsor dan tergerus air, khususnya warga yang tinggal di lereng Bukit di desa Mekarsari.

Banjir juga terjadi di Selong, Lombok Timur. Padahal, Selong bebas banjir menjadi harapan Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy.

Beberapa titik banjir meski menjadi kewenangan provinsi untuk menormalisasinya, namun Bupati Lotim langsung turun tangan.

Orang nomor satu di Lotim ini pun kabarnya sempat masuk gorong-gorong melihat kondisi drainse yang sudah tidak lagi normal.

Titik banjir Selong yang dipantau Bupati adalah saluran drainasi yang ada di samping taman Rinjani Selong depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Menyeberang ke depan kantor cabang PLN Selong sebutnya ada gorong-gorong yang sedimentasinya cukup parah. Begitupun di depan makam Pahlawan.

Bupati Lotim pun sudah memerintahkan untuk membongkar drainase dan mengangkut penyumbatnya. Banjir yang terjadi di Selong diyakini karena saluran banyak tertimbun sampah. Saat dicek, sisa yang bisa dialiri air sangat kecil. Tidak heran air meluap sampai ke badan jalan.

Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya harus terus digalakkan. Pasalnya, aktivitas buang sampah sembarangan selama ini membuat saluran dan sungai banyak terutup. Mulai dari hulu sampai ke hilir banyak ditemukan sampah. Sungai penuh dengan sampah. Anak sungai juga banyak sampah. Sedimentasi tebal.

Meskipun petugas kebersihan di sejumlah kabupaten/kota telah dikerahkan untuk melakukan normalisasi atau mengangkat sedimentasi di drainase maupun di sungai, namun upaya tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kesadaran dari masyarakat.

Jika daerah-daerah yang berada di hulu masih mengeluhkan terjadinya banjir, bagaimana dengan mereka yang tinggal di hilir. Kondisi Kota Mataram Minggu malam tidak kalah memprihatinkannya. Daerah hilir ini memotret sejumlah rumah dan bangunan terendam banjir. Parahnya lagi, banjir ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan air berwarna coklat tua tapi juga sampah yang ikut mengapung.

Ini menandakan kalau selama ini, masyarakat masih menjadikan drainase maupun sungai sebagai ‘’tong’’ sampah.

Masyarakat nampaknya belum memahami betapa pentingnya menjaga dan merawat drainase harus tetap dalam kondisi bersih dari sampah. Sehingga, ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, semua drainase siap menampungnya.

Masyarakat, terlebih yang tinggal dekat dengan drainase maupun sungai, harus ikut merawat. Minimal, tidak membuang sampah ke darianse atau sungai. (*)

OPINI

Halaman 14

2020, Menjemput Indonesia Bebas Sampah EPAT empat tahun lalu, Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diselenggarakan 21 Februari 2016, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) meresmikan gerakan Indonesia Bebas Sampah Tahun 2020. Artinya bahwa, tanggal 21 Februari tahun 2020 kita telah memasuki tahun Indonesia bebas sampah. Namun, sampah masih menjadi persoalan yang sangat serius dibeberapa daerah, terlebih Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2015, kita seolah ditampar oleh publikasi hasil penelitian Jenna Jambeckdari Universitas Georgia Amerika Serikat, yang menempatkan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar ke 2 setelah Tiongkok dari 192 negara.

Pada penghujung 2016, bertepatan dengan berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs), Indonesia kembali berkomitmen dengan Sustainable Development Goals(MDGs) yang ditargetkan tercapai tahun 2030. Seluruh Pemda didorong untuk menjalankan agenda utama internasional di bawah PBB tersebut. Telah dikeluarkan pula PP Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, juga bermaksud mengawal pelaksanaan SDGs di daerah.

Pemda Provinsi NTB memiliki target bebas sampah tahun 2023, realisasi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 diantaranya alokasi anggaran untuk bank sampah sekaligus pemberian sosialisasi, pelatihan, bimbingan maupun pendampingan bank sampah melalui skema kemitraan. Selain itu, terhitung sekitar penghujung tahun 2018 sampai dengan Agustus 2019 dilaksanakan diantaranya komitmen RAD SDGs, kampanye “zero waste”, pembentukan Satgas Zero Waste, serta mendorong Pemda Kab/Kota sampai dengan Pemdes untuk membentuk bank sampah. Kemudian, tertanggal 5 Juli 2019, instrumen hukum Peraturan Daerah disahkan melalui Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Oleh: Taufan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Peneliti Lembaga Pengembangan Wilayah NTB) Jumlah Sampah di NTB Berdasar data BPS (Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Tahun, 2018), poin keterangkutan sampah di Provinsi NTB masih sangat rendah. Data tersebut diperkuat kembali oleh Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2019 menyatakan total produksi sampah di NTB setiap hari sebanyak 3.388,76 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 641,92 ton diangkut ke TPA, daur ulang sebesar 51,21 ton setiap hari, penanganan atau dibuang ke TPA mencapai angka 20 persen. Sisa 80 persen masih dibuang sembarangan.

Perda Sampah Provinsi NTB Pemda Prov. NTB bersama DPRD telah menetapkan Perda NTB No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah untuk memberikan kejelasan hukum dan dasar langkah Pemda ke depan dalam lingkup: kebijakan pengelolaan sampah, tugas dan wewenang, strategi pengelolaan sampah regional, pengembangan dan penerapan teknologi, kegiatan pengelolaan kawasan, larangan, hak dan kewajiban, perizinan, pembiayaan, sistem informasi, dan pembinaan dan pengawasan.

Adapun, rumusan strategi pengelolaan sampah di NTB yang dituangkan dalam Perda tersebut yaitu: TPA regional, TPST Regional, Bank Sampah Induk Regional, Pengelolaan sampah pada Kawasan Khusus, Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), Sungai, Perairan Pesisir, dan Kawasan Hutan. Selain itu, diatur rencana induk pengelolaan sampah yang sedikitnya memuat: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan.

Arah Kebijakan Pemda Kabupaten/Kota Pembagian kewenangan antara

RADIO

Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupatem/Kota tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran sub urusan persampahan ditentukan kewenangan Pemerintah Pusat adalahpenetapan pengembangansistem pengelolaanpersampahan secaranasional dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsidan sistem pengelolaanpersampahanuntukkepentingan strategisnasional. Kewenangan Pemda Provinsi yaitu pengembangan sistem danpengelolaan persampahanregional. Sedangkan Pemda kabupaten/kota yaitu pengembangansistem danpengelolaan persampahandalam Daerahkabupaten/kota.

Berdasarkan hal demikian, Pemda Kabupaten/Kota memiliki peran sentral dalam menjangkau pengelolaan sampah sampai tingkat desa.Perda Sampah Provinsi NTB juga merumuskan substansi peran penting Pemda Kabupaten/Kota, diantaranya adalah pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dan pengelolaan sampah lintas Kab/Kota.

Berdasarkan peraturan perundang-undangandiantaranya yaitu UU No. 18 Tahun 2008, dan Pepres No. 97 Tahun 2017, beberapa poin penting yang perlu menjadi catatan Pemda dalam formuluasi ataupun reformulasi Perda ke depan adalah pengelolaan sampah berbasis sistem, pengelolaan berbasis sosial dan budaya, aspek kelembagaan, pengurangan/pembatasan sampah plastik pada sektor usaha dan kegiatan, tanggungjawab swasta/perusahaan diantaranya pengembang perumahan dan waralaba toko ritel, keterlibatan individu, masyarakat/komunitas, terutama berkaitan dengan sampah rumah tangga, serta memperhatikan kondisi geografis kebencanaan, dan paling penting, undang-undang juga mengamanatkan kebijakan preventif dengan penekanan reorientasi

masyarakat terhadap sampah guna meningkatkan kesadaran hukum, dapat dilakukan disektorpendidikan formal, nonformal dan informal.

Selain itu, apabila Pemda berkeinginan melakukan penanganan sampah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Program Pembangunan PLTSa guna mendukung Provinsi maupun Kab/Kota melalui skema kemitraan dengan swasta. Di dalam aturan tersebut telah memberikan ruangPemda dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, atau swasta untuk membangun PLTSa. 21 Februari 2020 Hari Peduli Sampah Nasional.

POJOK Antisipasi Virus Corona, Dishub alihkan jalur pelayaran kapal cepat dari Bali ke tiga gili Tingkatkan kewaspadaan, jangan sampai kecolongan

*** Menurun, kunjungan wisatawanAsiadanEropa Potensi wisnus harus digarap maksimal

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2020

Rakornas Satpol PP Seluruh Indonesia Hasilkan Tujuh Rekomendasi Dari Hal. 1 Sebagai aparat penegak Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), seharusnya personel Satpol PP yang muda-muda. ‘’Lulusan IPDN perlu ditempatkan di IPDN. Karena sekarang di IPDN ada jurusannya,’’ katanya.

Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Dr. Arief M. Edie, M. Si menjelaskan, tujuan dilaksanakannya Rakornas Satpol PP se - Indonesia di NTB. Ia mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan ikut membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di NTB pascagempa. Yakni membantu menggairahkan kembali pariwisata NTB. Kemudian, mulai 2020 ini, Satpol PP seluruh Indonesia sudah mulai running sebagai penyeimbang kehidupan bermasyarakat dan bukti negara hadir dalam setiap kehidupan masyarakat. Sehingga, Satpol PP harus semakin humanis, semakin dicintai dan dibutuhkan oleh rakyat. ‘’Dan Pol PP bukan pasukan yang berperang dengan masyarakatnya. Pol PP penyeimbang kehidupan bermasyarakat,’’ katanya.

Setiap penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak harus mematikan rantai ekonomi.

Satpol PP juga berharap masyarakat tahu persis, bagaimana hak dan kewajibannya. Arief mengatakan, masyarakat boleh berusaha tetapi jangan menganggu kehidupan warga negara yang lain. ‘’NKRI adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Jalan, trotoar adalah milik umum. Membangun dengan IMB yang ada juga harus sesuai ketentuan, jangan atas keinginan pribadi melanggar ketentuan yang dibuat Pemda,’’ ujarnya mengingatkan.

Sehingga dalam Rakornas tersebut telah sepakat seluruh Satpol PP di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa Satpol PP adalah satu. Pertama, sebagai amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dari sebagian enam urusan wajib pelayanan dasar, salah satunya trantibum linmas pasal 255 dan 256 UU No. 23 Tahun 2014. Disebutkan bahwa Pemda wajib membentuk Satpol PP. Arief mengatakan, Pemda harus mendayagunakan fungsi Satpol PP. Karena di samping penegak Perda dan Perkada, Satpol PP juga merupakan salah satu punggung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemda harus mendayagunakan Satpol PP untuk

meningkatkan PAD. ‘’Ini harus dipahami oleh para kepala daerah,’’ katanya.

Dalam regulasi, kata Arief sudah sangat jelas. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemda wajib melaksanakan trantibum linmas. Dalam Pasal 255 dan 256 disebutkan bahwa Pemda wajib membentuk Satpol PP. Kemudian PP No.16 Tahun 2018 yang mengatur tentang tupoksi Pol PP. Ada juga Permendagri No. 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang sarpras dan pengadaan untuk Satpol PP. Juga ada regulasi yang mengatur tentang jabatan fungsional Satpol PP. ‘’Semuanya sudah lengkap. Tinggal kepala daerah mau melaksanakan atau tidak. Kalau dia mau melaksanakan trantibum linmas, iya laksanakan.

OPD yang melayani masyarakat dalam bidang trantibum linmas, adalah Satpol PP,’’ terangnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Satpol PP mempunyai peran yang sangat strategis. Satpol PP wajib melatih Satlinmas. Linmas adalah ujung tombak pelayanan masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah.

Linmas ditugaskan menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengamanan langsung di TPS adalah tugas Linmas. Sehingga Linmas harus independen. Harus memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, tidak boleh berpihak kepada salah satu calon. ‘’Satpol PP harus siap bertugas untuk menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan. Linmas menjadi ujung tombak di masyarakat,’’ tandasnya.

Sementara itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, sangat menyambut baik kegiatan Rakornas dan HUT Satpol PP dan Satlinmas yang dilaksanakan di NTB. Hal ini sangat relevan dengan target NTB yang ingin mendatangkan sebanyak-banyaknya kegiatan nasional supaya diselenggarakan di NTB. “Jadi kita menyambut baik kegiatan Rakornas dan HUT Satpol PP dan Satlinmas. Kita berkomitmen menjadi tuan rumah dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan layanan. Kita mempersiapkan daerah kita menjadi destination image yang positif,” kata Sekda. (nas)

RSUD NTB Berhasil Pertahankan Akreditasi Paripurna Bintang Lima Dari Hal. 1 dan Ani Budiati, S.Kep., Ns sebagai anggota. Tim tersebut membidangi pengawasan pelayanan medis dan manajemen.

Diterangkan Fikri, dalam prosesnya akreditasi paripurna bukan merupakan tujuan.

Namun upaya untuk mempertahankan serta terus meningkatkan kualitas pelayanan menjadi tujuan utama yang berusaha diraih. ‘’Harus ada Continuous Quality Improvement (peningkatan kualitas berkala),’’ ujar Fikri.

Setelah memperoleh predikat paripurna bintang lima, RSUD NTB saat ini menargetkan akreditasi internasional KARS untuk bintang enam internasional. Proses tersebut akan dimulai tepat enam bulan setelah hasil akreditasi bintang lima diterima secara resmi. ‘’Ada proses bimbingan dan self assessment yang perlu kami siapkan untuk akreditasi internasional. Insya Allah kita ikhtiarkan maksimal mewujudkan itu,’’ ujar Fikri. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari seluruh civitas hospitalia dan dukungan seluruh pihak untuk

mencapai target tersebut.

Menurut Fikri akreditasi internasional penting untuk diraih, mengingat NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 mendatang.

Dengan potensi yang dibawa oleh gelaran balap motor internasional tersebut, maka seluruh fasilitas termasuk rumah sakit perlu mempersiapkan diri.

Sebagai satu-satunya rumah sakit daerah di Indonesia yang memfasilitasi program wisata medis, target tersebut optimis dapat dicapai. ‘’Sebelum MotoGP 2021 kita tergetkan sudah dinilai KARS (untuk akreditasi internasional),’’ ujar Fikri.

Sebelumnya, Ketua Tim Akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Dr. Ismojo Djati, M. Sc, mengapresiasi keinginan dan target Provinsi NTB menjadikan RSUD ini berakreditasi tingkat internasional. “Tentunya ini dapat memotivasi untuk terus lebih baik dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya. (bay)

Bentuk Satgas ’’Money Politics’’ Dari Hal. 1 Namun, pihaknya sudah mengonsolidasikan diri dengan sejumlah elemen lain. Seperti KPU dan Bawaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga dengan pihak yang digadanggadang akan menjadi kontestan. ‘’Supaya nanti pada saat pelaksanaan bisa aman, lancar,’’ terangnya.

Satgas Money Politics sudah dibentuk mulai dari tingkat Mabes Polri melalui Bareskrim. Satgas itu akan bertugas mengawasi sumber dana para calon Kepala Daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2020. Satgas itu dibentuk berdasarkan tren pelanggaran Pilkada yang banyak dilaporkan, yakni politik uang. Setelah nanti pasangan calon kepala daerah ditetapkan, Satgas memeloti aliran dana yang digunakan

dan yang diperoleh pasangan tersebut.

Politik uang masuk komponen dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI. Wilayah dengan skor kerawanan tinggi yakni Lombok Tengah berada di peringkat paling atas dengan skor 73,25 dari skala 100, disusul Sumbawa dengan skor 52,19, Dompu dengan skor 50,85. Bima dengan skor 48,77 dan Kota Mataram dengan skor 48,55.

Sebanyak tujuh Kabupaten/Kota di NTB akan menggelar pemilihan kepala daerah, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. (why)

Halaman 15

Pemprov Dorong Lobar Segera Bentuk Badan Pengelola Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong Lombok Barat (Lobar) segera membentuk Badan Pengelola Kawasan Wisata Senggigi.

Badan Pengelola dinilai penting dibuat untuk membangkitkan kembali pariwisata Senggigi.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, Pemprov telah mengusulkan kepada Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S. Ag, M. Si agar membentuk destination management organization atau sejenis badan pengelola kawasan pariwisata Senggigi. ‘’Su-

paya tata kelola Senggigi yang baik. Kita minta untuk dibuat badan pengelola. Bagaimana caranya, tidak sekadar camat (yang menangani),’’ kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Senin (2/3) kemarin.

Dengan adanya badan pengelola, diharapkan tata kelola kawasan wisata Senggigi menjadi lebih baik.

Senggigi yang gelap gulita akibat tak ada penerangan jalan umum (PJU) dan persoalan sampah dapat dikelola dan ditangani dengan baik.

Ia mengatakan, Pemprov

menyambut baik rencana Pemda Lobar yang akan merevitalisasi Senggigi mulai tahun ini. Menurutnya, Senggigi perlu direvitalisasi. Karena tidak mungkin event-event skala nasional dilaksanakan di Kota Mataram saja, tetapi juga di Senggigi.

Untuk mempermudah wisatawan datang ke NTB, Pemprov mengalokasikan marketing fund untuk pembukaan penerbangan langsung.

Selain itu, Pemprov juga melakukan promosi. Setiap kegiatan promosi yang dilakukan

Pemprov, Senggigi selalu menjadi jualan, termasuk investasi.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB ini mengatakan, Senggigi tetap menjadi garda depan pariwisata NTB. Meskipun sekarang, pemerintah sedang fokus menggenjot pembangunan KEK Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia.

Namun, kata Gita, pengembangan destinasi wisata di tempat lain seperti Senggigi tak lantas dilupakan. Ia men-

gatakan, Pemprov punya target melakukan persebaran destinasi wisata di seluruh NTB. ‘’Supaya orang selama berkunjung ke NTB, gemerincing dolarnya di seluruh penjuru kita,’’ katanya.

Pemprov menginginkan wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan sebagai final destination, mengunjungi main island, yakni Lombok dan Sumbawa. ‘’Supaya sebesar-besarnya pergerakan itu terjadi di main island. Entah di Sukarara, Senggigi, Sekarbela dan lainnya,’’ tandas Gita. (nas)

28 Orang Daftar Jadi Calon Kepala OPD Mataram (Suara NTB) Empat hari jelang penutupan pendaftaran lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, sebanyak 28 pejabat telah mendaftar secara online. Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si menepis adanya anggapan bahwa calon Kepala OPD sudah disiapkan.

Ia mempersilakan semua pejabat yang memenuhi syarat ikut seleksi terbuka lima Kepala OPD untuk mendaftar. ‘’Jemput takdir silakan. Sekarang

terbuka semua,’’ kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Senin (2/3) kemarin.

Sekda NTB ini menegaskan, seleksi untuk lima jabatan Kepala OPD terbuka bagi semua pejabat provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi syarat. Seleksi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaring calon Kepala OPD terbaik.

Gita merincikan 28 pejabat yang telah mendaftar. Sebanyak 5 orang untuk jabatan Kepala BPKAD, 4 orang untuk jabatan Kepala BKD, 3 orang untuk jabatan Kepala Dinas Dikbud, 4 orang untuk jabatan Kepala DPMPTSP dan 12 or-

ang untuk jabatan Kepala Biro Pemerintahan.

Dari lima jabatan eselon II yang dilakukan seleksi terbuka, jabatan Kepala Biro Pemerintahan memang paling banyak peminat. Karena jumlah pendaftar sudah mencapai 12 orang. ‘’Biro Pemerintahan laris manis, 12 orang sudah daftar,’’ katanya.

Ditanya penyebab jabatan Biro Pemerintahan paling banyak pejabat yang mendaftar, Sekda mengatakan kemungkinan banyak pejabat yang tertarik untuk jabatan tersebut. ‘’Setiap orang (pejabat yang mendaftar) punya jurus,’’ tandasnya.

Dihubungi terpisah, Pelak-

sana Tugas (Plt) Kepala BKD NTB, Drs. H. Adam, MM mengatakan masih ada kesempatan bagi pejabat Pemprov dan kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk mendaftar sampai 5 Maret mendatang. Adam menyebutkan dari 28 pejabat yang mendaftar, sebanyak 4 orang berasal dari kabupaten/kota.

Namun Adam enggan menyebutkan secara rinci jabatan mana saja yang pendaftarnya berasal dari kabupaten/kota. Setelah pendaftaran ditutup 5 Maret mendatang, Pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 9 Maret dan pengumuman seleksi administra-

si 10 Maret.

Kemudian untuk tes kompetensi manajerial/ psikologi akan dilaksanakan 11 - 12 Maret, penulisan makalah 13 Maret, presentasi dan wawancara 16 - 18 Maret.

Pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak bagi pendaftar yang lulus seleksi administrasi.

Penelusuran rekam jejak direncanakan mulai 10 - 18 Maret dan penetapan hasil seleksi 19 Maret. Sedangkan penyampaian laporan hasil Pansel ke gubernur direncanakan 20 Maret dan rencana pelantikan pada 27 Maret 2020. (nas)

Dishub Alihkan Jalur Pelayaran Kapal Cepat dari Bali ke Tiga Gili Dari Hal. 1 Dengan ditemukannya kasus positif di Indonesia Eka menekankan beberapa hal perlu menjadi atensi serius dari masyarakat. Pertama adalah penggunaan masker yang lebih diutamakan untuk orang yang sakit. ‘’Jadi kalau di keluarga kita ada yang sakit, yang sakit itu yang disuruh pakai masker. Suruh diam di rumah, istirahat sampai sembuh di bawah pengawasan tim kesehatan,’’ ujarnya.

Kedua, hal serupa juga perlu diterapkan di lingkungan sekolah, di mana tidak boleh ada siswa ataupun komponen pendidikan lainnya yang mengalami sakit namun tetap memaksa masuk sekolah. Kemudian ketiga, masyarakat diharapkan memperhatikan kebersihan pribadi dengan menerapkan etika batuk dan mencuci tangan dengan sabun anti bakteri.

‘’Mencuci tangan itu menurunkan 70 persen risiko penularan. Etika batuk, cuci tangan pakai sabun dengan benar ini memang sederhana, tapi efektif. Yang paling penting sekarang, kalau ada yang sakit tolong jangan keluar-keluar (ke masyarakat). Diam, berobat sampai sembuh,’’ ujar Eka. Sebagai informasi, sampai dengan 27 Februari 2020 World Health Organization (WHO) sebagai badan kesehatan dunia mencatat telah ada 19 negara positif terjangkit virus Corona. Antara lain China, Singapura, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggirs Raya, Uni Emirat Arab, Australia, Mesir, Iran, Italia, Kanada, Spanyol dan Kroasia.

Indonesia sendiri kemudian mengumumkan dua kasus positif setelah Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa dua orang WNI terjangkit Cov-

id-19. Sebelumnya WHO telah menetapkan penyebaran virus Corona sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) sejak 30 Januari 2020.

Terpisah, Ketua Tim Penanganan Virus Corona RSUD NTB, dr. Nyoman Wijaya Kusuma, menerangkan saat ini meningkatkan kewaspadaan merupakan hal paling penting untuk dilakukan. ‘’Kalau ada orang yang pernah kontak dengan orang dengan gejala Corona atau pernah ke luar daerah bahkan negeri (yang positif Corona). Kalau ada informasi itu, walaupun hanya mengalami panas tinggi saja kita harus segera observasi ketat,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Senin (2/3).

Diterangkan Kusuma yang juga menjabat Kepala Bidang Pelayanan RSUD NTB bahwa ada beberapa gejala umum yang perlu diperhatikan. ‘’Paling penting itu adalah panas

tubuhnya, terus apakah dia batuk, kemudian apakah dia sesak. Kalau ada salah satu itu kita harus tanya riwayat (perjalanannya),’’ ujarnya.

Diterangkan Kusuma pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB untuk mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan menyebar-luasnya Covid-19 di Indonesia. Salah satunya dengan metode epidemologi atau pemantauan terhadap orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah atau negara dengan kasus positif. ‘’Kita dengan jaringan Dinas Kesehatan sampai di kabupaten/kota, puskesmas, rumah sakit terus berkoordinasi,’’ ujar Kusuma.

Masyarakat sendiri diimbau untuk sebisa mungkin menghindari aktivitas pariwisata yang memungkinkan kontak dengan orang-orang dari negara positif Covid-19. ‘’Karena kita tidak bisa cegah orang

yang ingin berwisata. Jadi sebisa mungkin kita yang menjaga diri dengan (memakai) masker dan lain sebagainya,’’ sambungnya.

Mengingat NTB merupakan salah satu destinasi wisata prioritas di Indonesia, penjagaan di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara diakui perlu diperketat.

Dicontohkan Kusuma seperti dua kasus positif yang ditemukan di daerah Depok, Jawa Barat, yang terpapar virus tersebut dari seorang wisatawan asal Jepang. ‘’Kita mungkin perlu kerjasama, apakah itu dengan teman-teman di hotel, atau di biro perjalanan,’’ ujar Kusuma.

Di sisi lain, NTB disebut telah siap memberikan penanganan Covid-19 yang dikonsentrasikan di RSUD NTB. ‘’Tapi sekarang yang paling penting itu bagaimana di pintu masuk ke sini dan pemantauan di lapangan,’’ pungkasnya. (bay)

Jembatan Darurat Tampes Segera Bisa Dilalui Kendaraan Dari Hal. 1 Tinggal dilakukan finishing pekerjaan yang ditargetkan pada minggu ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan.

Sebelumnya, jembatan daru-

rat Tampes yang dibangun menggunakan duiker kembali putus setelah diterjang banjir bandang Februari lalu. Pembangunan jembatan bailey ini sempat terkendala persoalan lahan.

Pascakejadian putusnya

jembatan beberapa waktu lalu, Sahdan bersama Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM turun ke lokasi. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemda Lombok Utara, karena pembangunan jembatan bailey ter-

hambat persoalan lahan.

Pascajembatan tersebut putus beberapa waktu lalu, rangka baja untuk pembangunan jembatan darurat bailey sudah ada di lokasi.

Tetapi, pembangunan jem-

batan darurat bailey tersebut terkendala persoalan lahan.

Persoalan lahan ini akhirnya dapat tuntas. Sehingga pembangunan jembatan darurat bailey mulai dapat dilakukan seminggu yang lalu. (nas)

NTB Tunggu Penetapan Panselnas Pelamar Berhak Ikut SKB Dari Hal. 1 ‘’Setelah penetapan dari Panselnas, nanti akan diumumkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di masing-masing daerah. Untuk sekarang, kita masih menunggu penetapan dari Panselnas siapa saja yang berhak ikut tes SKB dari peserta yang memenuhi passing grade,’’ katanya.

Rapiin menjelaskan, pelamar yang berhak ikut SKB, nantinya dilakukan perangkingan oleh Panselnas. Untuk masing-masing formasi, akan dilakukan perangkingan tiga besar pelamar yang berhak ikut SKB. Apabila dalam satu formasi, jumlah pelamarnya 15 orang, kemudian yang lulus passing grade sebanyak 10 orang. Maka pelamar yang

berhak ikut tes SKB nantinya akan dilakukan perangkingan tiga besar saja.

Sesuai jadwal, kata Rapiin, pelaksanaan tes SKB akan dilaksanakan 28 Maret mendatang. Namun jadwal ini masih tentatif, karena bisa terjadi perubahan. Nantinya, Panselnas akan menetapkan jangka waktu pelaksanaan tes SKB. Seperti pelaksanaan tes SKD beberapa waktu lalu ditetapkan selama 21 hari.

Rapiin menambahkan, jumlah pelamar yang ikut tes SKB pasti akan menyusut dari jumlah peserta yang lulus passing grade sebanyak 24.165 orang. Pihaknya belum bisa memastikan berapa pelamar yang berhak ikut tes SKB dari jumlah 24.165 pelamar yang lulus passing

grade tersebut. ‘’Kita tunggu penetapan dari Panselnas,’’ katanya.

Hasil rekapitulasi akhir Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS NTB 2019 menunjukkan jumlah pelamar yang lulus passing grade sebanyak 24.165 orang. Sedangkan 44.881 pelamar tidak lulus dalam tes SKD CPNS 2019 yang dilaksanakan Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota.

Dalam seleksi CPNS 2019, sebanyak 77.626 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian ada 46 peserta P1/TL, yang memilih tidak ikut SKD. Sehingga jumlah peserta yang ikut SKD CPNS 2019 sebanyak 77.580 orang.

Dari jumlah itu, hanya 73.068 peserta SKD yang ha-

dir dan sisanya 4.534 peserta tidak hadir. Hasil tes SKD, sebanyak 24.165 pelamar yang lulus passing grade atau 33,08 persen. Sedangkan pelamar yang tidak lulus passing grade jauh lebih banyak, mencapai 48.881 orang atau 66,92 persen.

Di Pemprov NTB, pelamar yang lulus passing grade sebanyak 3.650 orang dan tidak lulus 3.452 orang, Kota Mataram sebanyak 2.185 pelamar yang lulus passing grade dan 2.082 pelamar tak lulus.

Kemudian Lombok Barat, sebanyak 1.352 pelamar lulus passing grade, dan tidak lulus 2.102 orang. Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 4.670 orang lulus passing grade dan tak lulus sebanyak 9.880 orang, Lombok Timur sebany-

ak 3.735 orang yang lulus passing grade dan tak lulus 6.792 orang.

Untuk Lombok Utara, 1.965 pelamar yang lulus passing grade, dan tidak lulus sebanyak 3.533 orang. Sedangkan di Sumbawa Barat, sebanyak 792 pelamar yang lulus dan tak lulus passing grade 1.190 orang. Kabupaten Sumbawa sebanyak 2.269 pelamar yang lulus passing grade dan tidak lulus sebanyak 4.691 orang. Dompu sebanyak 1.131 pelamar lulus passing grade dan 5.292 pelamar tak lulus, Bima 1.441 pelamar yang lulus passing grade dan 7.672 orang tidak lulus. Terakhir Kota Bima sebanyak 975 pelamar yang lulus passing grade, dan tidak lulus sebanyak 2.197 orang. (nas)

Sulit Penuhi Permintaan Pemda Dari Hal. 1 Jadi belum ada pengamanan,” ujar Dedi Irawan kepada Suara NTB, Senin (2/3) kemarin.

Ia memberi pengertian kepada Pemda, bahwa setelah TP4D dihapus, proses pengawalan atau pendampingan proyek tidak semudah sebelumnya. Ada tingkatan persetujuan, dari Kejari ke Kejati, kemudian Kejaksaan Agung

menyetujui permintaan Kejati.

Terkait proyek Tugu Mataram Metro, isyarat dari Pemkot Mataram belum mengeksekusi lelang dan anggaran karena tidak ada pendampingan Kejaksaan. Setelah ada kepastian pendampingan, baru kemudian dilelang.

Menurut Dedi Irawan, keputusan ini justru keliru. Sebab keputusan pendampingan atau pengawalan belum bisa dipastikan. Pengawalan

hanya ada pada proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden, dikawal Kejaksaan Agung. Sedangkan proyek strategis daerah berdasarkan SK Kepala Daerah. ‘’Pada dasarnya kita ingin percepatan pembangunan di daerah, inilah fungsi pengawalan proyek strategis daerah. Tapi kalau proyek belum dilelang karena menunggu SK Pengawalan, justeru akan menghambat pelaksanaan

proyek itu sendiri,’’ kata Dedi Irawan. ‘’Jangan sampai justeru ini akan mempersulit Pemda.

Karena tidak ada keharusan untuk menunggu Kejaksaan untuk pendampingan baru kemudian lelang dilakukan,’’ ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung melalui video conference,mendorong agar Kejati seluruh Indonesia melakukan inventarisasi proyek strat-

egis nasional dan daerah. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, belum ada petunjuk lanjutan yang bisa jadi dasar untuk memenuhi permintaan Pemda. ‘’Jadi sekali lagi, pelaksanaan pekerjaan proyek daerah tidak perlu menunggu dari kejaksaan. Silakan dilaksanakan. Tapi jika SOP dari pusat sudah ada tentang pengamanan, baru kita mulai laksanakan,’’ jelasnya. (ars)

Menurun, Kunjungan Wisatawan Asia dan Eropa Dari Hal. 1 Satu-satunya solusi yang diharapkan adalah menggarap kembali potensi pasar wisatawan domestik yang disebut tidak terlalu terdampak isu virus Corona.

Dengan program diskon harga tiket pesawat hingga 50 persen yang diberikan pemerintah pusat, penggarapan pasar domestik diharapkan dapat lebih maksimal. Daerah-daerah yang memiliki akses penerbangan langsung ke NTB seperti Jakarta,

Yogyakarta, dan Surabaya menjadi target promosi pariwisata saat ini. ‘’Sekarang yang paling penting kita bisa mengisi kekosongan (pasar) mancanegara kita ini,’’ ujar Faozal. Pihaknya sampai saat ini masih memetakan dampak virus Corona terhadap komponen kepariwisataan NTB. ‘’Komponennya tidak hanya hotel. Ada juga jasa angkutan, ekonomi kreatif, itu semua sedang kita hitung berapa sebenarnya dampak kerugian kita,’’ sambungnya.

Terpisah Ketua Asita NTB,

Dewantoro Umbu Joka menerangkan, sampai saat ini telah banyak pembatalan pesanan paket wisata untuk pasar mancanegara. Hal tersebut diakui karena beberapa negara mengkhawatirkan penyebaran lebih luas dari Covid-19. ‘’Event-event penting di luar negeri juga banyak yang cancel. Seperti Matta Fair, ITB Berlin juga. Untuk luar negeri pasar Asia dan Eropa kita saat ini memang sangat terganggu karena virus Corona ini,’’ ujar Dewantoro, Senin (2/3).

Penurunan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara itu diakui merupakan dampak dari bencana global. Mengingat banyak negara membatalkan jadwal penerbangan dan mengeluarkan travel warning untuk menghindari dampak Covid-19.

Terkait pembatalan penerbangan luar negeri sendiri disebut Dewantoro telah mencapai 50 persen. Sedangkan untuk pembatalan paket pesanan di agen perjalanan langsung belum dapat dihitung. ‘’Harapan kita memang cuma

(wisatawan) domestik.

Karena dia pengaruhnya luar biasa juga terhadap UMKM,’’ ujarnya.

Kondisi tersebut diharapkan dapat kembali normal pada Mei mendatang. Khususnya dengan dukungan penurunan harga tiket pesawat yang diberikan pemerintah. ’’Domestik ini trennya bagus sekarang, karena harga tiket sudah turun sejak Januari.

Kalau luar negeri kita harapkan bulan Juni sudah mulai ramai, mudahan Mei sudah normal,’’ pungkasnya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 3 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Kejaksaan akan Dampingi Pengerjaan Proyek di Mataram Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram akan tetap memberikan pendampingan terhadap pengerjaan proyek strategis di Mataram. Pendampingan dibutuhkan untuk menghindari kesalahan.

Kejari memprioritaskan pendampingan sifatnya prioritas. Tidak semua pengadaan barang dan jasa diberi pendampingan oleh Kejaksaan.

Pola pendampingan tidak jauh berbeda dengan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Cuma ganti nama saja. Kalau dulu kan TP4D. Sekarang ini namanya pengamanan pembangunan strategis,” kata Kajari Mataram, Drs. Yusuf, SH., dikonfirmasi usai menghadiri HUT RSUD Kota Mataram, Minggu (1/3).

Surat permohonan pendampingan sudah diminta oleh Pemkot Mataram. Di antaranya, proyek perbaikan jalan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp12,5 miliar dan pembangunan irigasi Rp4 miliar, penataan Taman Wisata Loang Baloq (TWLB) milik Dinas Pariwisata Rp3,4 miliar serta proyek di Rumah Sakit Rumah Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Kajari menambahkan, surat permohonan pendampingan secepatnya dijawab. Namun tidak

disebutkan kepastian kapan surat pendampingan pengadaan barang dan jasa dikeluarkan.

“Surat sudah ada dari Pemkot Mataram. Dan, segera kita akan jawab,” timpalnya.

Mantan Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan pada Direktrorat Jenderal Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Kejaksaan Agung RI menegaskan, tidak semua proyek pemerintah didampingi. Pihaknya hanya memfokuskan

(Suara NTB/dok)

Yusuf pada pengadaan barang dan jasa yang sifatnya strategis.

Seperti diketahui, sejumlah 37 paket proyek di tahun 2020 milik Pemkot Mataram akan ditender. Lelang belum berani dilakukan karena belum mendapatkan kepastian pendampingan dari Kejaksaan. (cem)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Targetkan Peningkatan Jumlah Bahan Baku Minyak Kayu Putih Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menargetkan peningkatan kapasitas produski pabrik minyak kayu putih yang terletak di Kabupaten Bima. Hal tersebut terutama didukung dengan memastikan peningkatan kuantitas ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, menerangkan saat ini bahan baku pabrik minyak kayu putih dicukupi dari perkebunan masyarakat. Mengingat pabrik tersebut menyasar pasar nasional hingga ekspor, maka jumlah bahan baku tersebut perlu ditingkatkan. “Kalau tidak ditata dari hulunya, bagaimana bisa industri itu berproduksi. Sekarang kita maksimalkan yang satu itu dulu,” ujar Nuryanti, Senin (2/3). Ke depan, pihaknya bahkan menargetkan dibangunnya satu pabrik minyak kayu putih baru untuk meningkatkan jumlah produksi.

Pembangunan pabrik baru untuk industri kayu putih diakui Nuryanti masih dalam tahap koordinasi. Baik untuk penjaringan investor yang akan membangun,

maupun untuk peningkatan kuantitas bahan baku yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dua pabrik. “Ketersediaannya (bahan baku, Red) perlu dikembangkan lagi, agar lebih mencukupi,” ujar Nuryanti. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dinas Perindustrian bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB tengah fokus mengelola bahan baku untuk menarik investor pabrik kayu putih tersebut.

Sebagai informasi, pabrik minyak kayu putih yang telah berdiri di NTB tepatnya berada di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Bima. Pabrik tersebut dikelola oleh PT. Sanggarago Karya Persada. Menurut Nuryanti, dipilihnya Kabupaten Bima sebagai lokasi pabrik mempertimbangkan faktor cuaca yang mendukung untuk budidaya kayu putih. “Proses pembuatan minyak kayu putih itu memang cocok pada suhu-suhu panas, dan Bima jadi pilihan yang tepat,” ujarnya.

Di sisi lain, pemasaran hasil produksi kayu putih NTB sampai saat ini masih dilakukan di luar daerah. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan pabrik di Surabaya. Kedepan, hasil produksi tersebut diproyeksikan untuk dapat masuk pada pasar retail, baik lokal maupun modern dengan kemasan asli NTB. “Kami ingin industrialisasi ini membuahkan hasil yang baik. Salah satunya dari segi pemasarannya,” ujar Nuryanti.

Selain memaksimalkan industrialisasi minyak kayu putih, Dinas Perindustrian NTB juga mendorong segmen lain untuk produksi minyak essential.

Dicontohkan Nuryanti seperti minyak cengkeh yang dapat diproduksi di Santong, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Potensi cengkeh tersebut diakui cukup bagus dan telah berjalan.

“Sayangnya itu masih dioperasikan masyarakat yang produksinya sering on-off. Jadi kalau sedang musim hujan begini, mereka tidak produksi,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan produksi minyak essential di NTB, beberapa hal bisa dilakuakn. Beberapa di antaranya adalah pencampuran bahan baku seperti cengkeh dengan serai. “Kalau dicampur serai, Insya Allah mesinya bisa beroperasi tanpa harus on-off lagi,” ujar Nuryanti.

Meskipun berpotensi besar, minyak cengkeh sampai saat ini belum memiliki Surat Keterangan Asal (SKA). Sehingga proses jual beli masih terbatas di dalam daerah. “Untuk SKA ini masih proses, terutama untuk yang minyak kayu putih ini,” pungkasnya. (bay)