Edisi Jumat 2 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 2 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 196 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ruang Dakwah dan Usaha Kreatif

Diskominfotik NTB Gagas Pesantren Ramah IT

(Suara NTB/diskominfotikntb)

PELATIHAN - Suasana pelatihan pesantren ramah IT yang digagas Diskominfotik NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, 29-30 Oktober lalu.

(Suara NTB/diskominfotik)

PAPARKAN - Sekretaris Diskominfotik NTB, Fairuz Abadi, memaparkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Mataram (Suara NTB) Selain memberikan pelatihan bisnis online, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB juga menggagas pesantren ramah information technology (IT) atau teknologi informasi. Pesatnya perkembangan IT dapat dimanfaatkan menjadi ruang dakwah para santri di pondok-pondok pesantren. Kemajuan IT juga dapat dimanfaatkan kaum santri di pondok pesantren menjadi peluang usaha kreatif. Sekretaris Diskominfotik NTB, Fairuz Abadi, SH memaparkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa

penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 persen dari total populasi penduduk Indonesia Jika dikonversi dengan penduduk NTB yang berjumlah 5 juta, maka ada 2,8 penduduk NTB mengakses informasi melalui internet. Hal ini tentu merupakan peluang yang besar untuk menjadikan masyarakat NTB dalam memanfaatkan TIK sebagai peluang ekonomi, termasuk juga kaum santri. ‘’Para santri nantinya bisa memanfaatkan TIK sebagai ruang dakwah sekaligus sebagai peluang usaha kreatif,’’ kata Fairuz di Ma-

taram, Kamis (1/11). Misalnya pembuatan kaligrafi, video klip dan lain-lain. Sehingga mereka difasilitasi agar bisa memanfaatkan TIK sebagai medianya. Nantinya akan dibuat semacam aplikasi yang disebut dengan “Pasar Kampung Online” yang bisa memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi ekonomi. ‘’Tak hanya produk benda, namun juga produk non benda atau jasa,’’ katanya. Diskominfotik menggelar kegiatan pelatihan pesantren ramah IT di Hotel Lombok Raya Mataram, 29-30 Oktober 2018. Bersambung ke hal 15

Tunggakan Kerugian Negara Terpidana Korupsi Capai Rp68,9 Miliar Mataram (Suara NTB) Tunggakan kerugian negara yang masih mengendap pada terpidana korupsi mencapai mencapai Rp 68.901.539.060 per Oktober 2018. Jumlah ini diharapkan bisa berkurang sejalan dengan penyelesaian uang pengganti kerugian negara oleh para terpidana. Catatan Seksi Penuntutan Pidsus Kejati NTB, dari Rp 68,9 miliar lebih tersebut selain dari perkara yang ditangani Kejati NTB, juga seluruh Kejari se

NTB. Ini merupakan akumulasi uang pengganti yang totalnya mencapai Rp 71.962.253.284. Dari jumlah tersebut, sudah terbayar mencapai

3.060.714.224 per Oktober 2018. ‘’Dari pembayaran itu, uang pengganti yang belum diselesaikan para terdakwa mencapai Rp68,9 miliar tadi,’’ kata Kasi Upaya

Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Hueksi) Pidsus Kejati NTB, Budi Tridadi Wibawa, SH kepada Suara NTB, Kamis (1/11). Total penyelesaian Rp3 miliar lebih itu merupakan pembayaran dari para terpidana yang sudah melalui proses eksekusi. Pihaknya memastikan selain uang pengganti dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, juga

sudah final menjalani putusan. Ada terdakwa yang memilih membayar pengganti kerugian negara daripada menjalani subsider sebagai hukuman tambahan apabila tidak ingin menyelesaikan pembayaran kerugian dimaksud. ‘’Selesai (pembayaran) dalam arti sudah tidak menjalani subsider. Mereka bayar kerugian negara,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15

Lagi, Aparat Gabungan Tertibkan PETI di KSB Taliwang (Suara NTB) Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) kembali menertibkan tempat pengolahan emas ilegal (gelondong) di Desa Mujahidin,Kecamatan Brang Ene, Kamis (1/ 11). Penertiban paksa ini dilakukan, karena aparat penegak hukum sudah sering melayangkan imbauan tapi tidak dihiraukan.

Kepala Dinas Satpol PP KSB, Drs. H. Hamzah mengatakan, penertiban paksa ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari imbauan yang dilayangkan sebelumnya kepada para penambang. Karena tetap membandel, maka pihaknya terpaksa melakukan penertiban. Apalagi kondisi pencemaran lingkungan sudah sangat menghkawatirkan, sehingga tidak ada alasan lagi Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) harus ditertibkan.

Jika tetap dibiarkan, maka akan menjamur dan tidak bisa lagi ditertibkan. Adapun lokasi penertiban saat ini (Brang Ene) sudah sangat terkenal tidak ada lokasi tambang karena penolakan dari warga setempat. Bahkan saat penertiban juga masyarakat bersama dengan aparat gabungan ikut turun membantu serta tidak ada yang menolak ditertibkan. Bersambung ke hal 15

TO K O H Alokasikan Dana Rp300 Miliar INDUSTRIALISASI produk-produk unggulan berbasis sumber daya lokal menjadi fokus perhatian Pemprov NTB lima tahun mendatang. Science, Technology, Industry Park (STIP) akan dibangun 2019 mendatang sebagai pusat pengembangan iptek dan industri. Untuk membangun sarana dan prasarana agar STIP Banyumulek menjadi pusat pengembangan Iptek dan industri yang bagus, Pemprov berencana akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar. ‘’Kita akan membangun sarana dan prasarana STIP di (Suara NTB/dok) Banyumulek. Dari master plan H.Ridwan Syah yang disusun, untuk menjadi unit yang bagus itu diperlukan hampir Rp300 miliar,’’ sebut Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP di Kantor Gubernur, kemarin. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Tak Ditanggung BPJS MESKIPUN sudah masuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), biaya pengobatan masyarakat korban gempa tak ditanggung Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pascatanggap darurat, biaya pengobatan bagi masyarakat korban gempa yang luka-luka dan sudah dioperasi tak jelas siapa yang akan menanggungnya. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, MPH menjelaskan, secara aturan pada saat masa tanggap darurat bencana, biaya pengobatan korban gempa ditangung melalui Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bersambung Nurhandini Eka Dewi ke hal 15

(Suara NTB/ist)

GELONDONG - Puluhan aparat gabungan saat menertibkan gelondong di Brang Ene, KSB, Kamis (1/11). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 garannya,’’ kata Kepala Balai TNGR, Sudiyono keMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Sejumlah item proyek milik Taman Na- pada Suara NTB, Rabu (31/10). Menurut rencana, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 sional Gunung Rinjani (TNGR) terpaksa di- proyek itu akan diusulkan tahun 2019 mendatang, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 batalkan setelah beberapa kali melalui pros- itu pun akan tergantung hasil survei jalur trek1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 es evaluasi. Anggaran proyek senilai sekitar king yang rusak parah akibat ditimbun longsor. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Menurut Sudiyono, anggaran tersebut sejatRp3 miliar , diperuntukkan penataan jalur dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 penambahan fasilitas trekking Rinjani. Dana inya diperuntukkan pembangunan dan pena1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 terpaksa dikembalikan ke pemerintah pusat taan di jalur resmi Sembalun Lombok Timur 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 ke Pelawangan, atau dari Senaru Lombok Utsetelah melihat luasnya dampak gempa. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 (Suara NTB/ist_TNGR) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 ara ke Pelawangan. Fasilitas perbaikan juga ‘’Nilai proyek yang kita terima sekitar Rp2,5 RUSAK Jembatan kecil penghubung jalur pendakian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 sampai sekitar Rp3 miliar. Itu ada beberapa akan ditambah ke jalur menuju danau. Sembalun ke Pelawangan yang rusak akibat gempa, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 item. Terpaksa kita kembalikan ke pusat ang- Bersambung ke hal 15 masuk dalam perencanaan perbaikan oleh TNGR. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

TNGR Kembalikan Proyek Senilai Rp3 Miliar

Bongkar Muat Dikeluhkan Penumpang

Ombudsman Klarifikasi PT. ASDP

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/ars)

PANTAU - Seorang petugas memantau proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Lambannya proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar dikeluhkan penumpang.

Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menyikapi keluhan masyarakat soal lambatnya bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Lembaga pengawas ini mengirim surat permintaan klarifikasi ke PT. ASDP Lembar atas situasi itu. Tidak menutup kemungkinan, jika ada temuan akan ditindaklanjuti dengan penelusuran lapangan. Demikian diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH, Kamis (1/11) kemarin. Surat permintaan klarifikasi dikirim Rabu (30/10) lalu. Isinya seputar permintaan penjelasan terkait lambannya bongkar muat kapal.

‘’Kita kirim surat klarifikasi. Kita mintai keterangan kenapa sampai 5 jam kapal antre ,’’ kata Adhar Hakim. Situasi ini sebenarnya sulit ditolerir, karena efek domino cukup luas. Aktivitas penyeberangan dari Lembar ke Padangbai Bali dan sebaliknya terganggu. Terlebih, lanjutnya, sangat merugikan masyarakat NTB sebagai pengguna jasa transportasi pintu masuk bagian barat Lombok melalui jalur laut itu. ‘’Ini sebenarnya tidak bisa ditolerir lagi. Masalah lama yang sama saja. Sehingga ASDP harus menjawab kenapa situasi sampai seperti ini lagi,’’ tegas Adhar Hakim. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

Prioritaskan Wisata Lokal WACANA mengalokasikan anggaran bagi kelurahan jadi angin segar. Jika terealisasi program wisata lokal akan jadi skala prioritas. Demikian disampaikan Lurah Ampenan Selatan, H. M. Amanah, Rabu (31/10). Amanah mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat menyamakan anggaran dengan dana desa. Permasalahan kecil dan sifatnya rutin selama ini tak bisa terakomodir. Sebab, anggaran dimiliki kelurahan kecil. Seperti halnya, perbaikan drainase, pemberdayaan masyarakat mengandalkan organisasi perangkat (Suara NTB/cem) daerah. “Paling tidak terbantuH. M. Amanah lah kita,” ucapnya. Disampaikan Amanah, Ampenan Selatan sebagai kawasan pesisir pantai. Pihaknya ingin mengembangkan wisata lokal. Wisata lokal ini kata dia, didukung dengan penataan di pinggir pantai. Dampaknya memberikan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Meski demikian, Amanah belum berani memastikan kepastian dana kelurahan tersebut. Kebijakan tersebut jadi kebijakan pemerintah pusat. Pengaturan dana memiliki petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Juklak - juknis ini jadi rambu - rambu penggunaan anggaran. “Prinsip kehati - hatian tetap nanti kita kedepankan,” ucapnya. Disampaikan Amanah, pengelolaan anggaran dana kelurahan nantinya harus didukung oleh sumberdaya manusia. SDM di kelurahan harus mampu mengelola administrasi dengan baik. “SPJ saja jadi permasalahan selama ini,” katanya. Anggaran kelurahan dikelola oleh kecamatan. Artinya, jika dana kelurahan terealisasi ada kemandirian kelurahan mengerjakan program strategis. Termasuk peningkatan kualitas masyarakat. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pembangunan RS Baru Dinilai Belum Mendesak Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi melihat rencana pembangunan rumah sakit (RS) baru tipe C milik pemerintah ini dianggap belum terlalu mendesak. Sehingga ia berharap rencana ini dapat dikaji lebih mendalam. tipe C milik pemerintah ini dianggap belum terlalu mendesak. Sehingga ia berharap rencana ini dapat dikaji lebih mendalam. “Kalau untuk kebutuhan rumah sakit tipe C kan kita punya banyak rumah sakit swasta yang tipe C. Kalau sudah ada, saya pikir kita tidak perlu membuat lagi. Kecuali kalau tidak ada,” ujarnya. Ia meminta kepada Pemkot Mataram untuk benar-benar menghitung sebelum merencanakan pembangunan rumah sakit baru itu. Jika hanya un-

tuk mengimbangi kebijakan BPJS, maka sebaiknya untuk tidak membangun. Sebab masih banyak rumah sakit swasta dengan tipe yang sama. “Sekarang kita harus lihat skala prioritas. Kita lihat dulu ini seperti apa. Kita hitung-hitung dulu ini dengan cermat. Kalau ada yang menawarkan kita untuk kerjasama dan kita bisa keluarkan biaya 50 persen, kenapa tidak. Daripada kita gunakan biaya full, tapi toh peruntukannya sama saja,” ujarnya. Hal berbeda diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota

Mataram, dr. H. Usman Hadi. Menurutnya kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan sedekat-dekatnya dengan masyarakat sangatlah penting. Apalagi di Kota Mataram belum memiliki rumah sakit tipe C. Sehingga ini dianggap sebagai kesempatan yang bagus untuk menambah fasilitas kesehatan di Kota Mataram. “Kita kan ndak punya rumah sakit tipe C. Dari puskesmas langsung ke rumah sakit tipe B. Saya rasa ini adalah kesempatan kita untuk melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan

kepada warga,” ujarnya. Ia melihat bahwa Pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebab Pemerintah menjalankan fungsi sosial. Berbeda dengan rumah sakit swasta yang orientasinya lebih kepada bisnis, meski tentu saja ada unsur sosialnya. Namun demikian, Pemkot Mataram tetap akan melakukan kajian terhadap wacana itu. Sebab pembangunan rumah sakit juga akan membutuhkan biaya yang besar dan lahan yang luas. “Mungkin kalau ini jadi, salah satu kendala kita adalah lahan. Makanya nanti ada dua opsi, apakah buat rumah sakit baru atau buat Puskesmas jadi rumah sakit. Itu pun Puskesmas yang ada

(Suara NTB/dok)

H. Didi Sumardi lahan kosongnya, karena untuk buat RS itu ada ketentuan lahannya,” ujarnya. (lin)

Dampak Penyambungan Gratis KINERJA PDAM Giri Menang menjadi sorotan Dewan. Kecilnya debit air dan bahkan di beberapa tempat masyarakat ada yang tidak kebagian air, menjadi sorotan Dewan terhadap kondisi layanan perusahaan milik Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram ini. ‘’Banyak masyarakat mengeluhkan kondisi layanan PDAM dan kita sangat sesalkan pelayanan yang tidak maksimal ini,’’ ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (1/11). Dalam kunjungan kerja (Suara NTB/fit) Komisi III ke PDAM Giri Menang Ismul Hidayat beberapa waktu lalu, lanjut Ismul, manajemen perusahaan plat merah ini menyampaikan mereka sedang dalam persiapan menambah tandon air. Sehingga, dapat menyuplai air ke seluruh pelanggan PDAM. Ismul juga sempat menyangsikan pemasangan tandon air ini. ‘’Jangan kemudian penyambungan PDAM ini hanya karena proyek,’’ cetusnya. Politisi PKS ini menduga, kondisi layanan PDAM yang semakin merosot ini, sebagai dampak penyambungan gratis kepada masyarakat. ‘’Ini seolah-olah kita ingin memberikan pelayanan gratis dengan sambungan sampai 6.000-an pelanggan, tapi kalau debit airnya tidak sesuainya ini jelas menjadi masalah seperti sekarang ini,’’ sesalnya. Menurut dia, barometer ukuran cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, PDAM Giri Menang diharapkan tidak hanya menyuguhkan data. ‘’Pengguna PDAM sudah mencapai angka sekian persen, tapi kenyataannya sangat kita sayangkan. Di jam-jam masyarakat sangat membutuhkan seperti di pagi dan sore hari, itu airnya kecil sekali. Dan ini saya yakin dampak penyambungan baru yang tidak dibarengi dengan pipa distribusi yang ditambah. Kalau masih pakai pipa kecil dengan penambahan pelanggan yang banyak, yang kita kasihan yang di ujung ini yang tidak dapat,’’ terangnya. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini mengaku banyak mendapat laporan dari warga di dapil tersebut yang bermukim di perumahan, justru tak kebagian air. ‘’Dari dulu keluhannya memang kecil debit air,’’ imbuhnya. PDAM Giri Menang, lanjutnya sempat menyakinkan bahwa tandon air itu menjadi jawaban dari keluhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, Ismul menagih janji PDAM. ‘’Jangan sampai kita berpikir bahwa penambahan sambungan baru ini orientasinya adalah proyek,’’ demikian Ismul. (fit)

Polres Atensi Kasus Tipikor di Mataram Mataram (Suara NTB) Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di wilayah hukum Polres Mataram,terkesan lamban. Namun, Kapolres Mataram yang baru, AKBP Syaiful Alam,SH.SIK. MH., mengatensi kasus tipikor. Tunggakan kasus Polres Mataram adalah penanganan kasus bibit cabai di Dinas Pertanian Kota Mataram. Penyidik telah meminta keterangan saksi - saksi. Tapi belum naik ke proses penyidikan. Polres Mataram mulai intensif men(Suara NTB/cem) gusut proyek bibit cabai seSyaiful Alam jak pertengahan tahun 2018 ini. Pengadaan bibit cabai tahun 2017 di Kota Mataram diperuntukkan bagi kelompok tani yang mengajukan proposal. Sumber anggaran pengadaan bibit berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian RI sebesar Rp4 miliar. Dalam kasus itu penyidik mendalami dugaan penyimpangan seperti distribusi bibit, kesesuaian daftar penerima, kesesuaian kuota, serta kualifikasi dan spesifikasi bibit. Kelompok tani yang memenuhi syarat mendapat gelontoran paket proyek berupa bibit cabai, plastik mulsa, serta pupuk. Beberapa kelompok tani mengeluhkan penyaluran yang tidak sesuai. Kapolres mengaku, belum menerima laporan terkait kasus cabai ditangani. Nantinya, akan dipelajari secara spesifik. “Saya baru dua hari masuk. Nanti saya pelajari dulu,” jawabnya. Kapolres menegaskan, penanganan kasus tipikor tetap jadi prioritas. Sepanjang diindikasikan ada pelanggaran hukum. Sebelum itu kata dia, di internal akan diselesaikan dulu. Alam menambahkan, tugas dan fungsi Polri bukan saja kasus tipikor. Permasalahan menyangkut keamanan, ketertiban juga harus seiring sejalan. “Kami juga minta bantuan dari masyarakat. Seperti penangkapan 21 kg ganja,” sebutnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

LAMBAN – Seorang warga tengah memperhatikan konstruksi bangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) tahan gempa bagi warga korban gempa di Lingkungan Pengempel, Kelurahan Bertais. Pembangunan terkesan lamban, seharusnya telah banyak di areal ini terbangun Risha, namun yang yang tampak hanya baru beberapa unit saja.

Penanganan Rekonstruksi Pascagempa Berjalan Lamban Mataram (Suara NTB) Penanganan rekonstruksi pascagempa bumi di Kota Mataram, terkesan masih lamban. Pembangunan rumah instans sederhana sehat (Risha) untuk korban bencana terkendala material (panel) dan aneka persoalan lainnya. Pantauan Suara NTB di Lingkungan Pengempel, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kamis (1/11), sebelas rumah warga yang memilih pola Risha belum rampung. Konstruksi bangunan yang rampung hanya bagian tiang dan pondasi. Sebagian lagi, telah rampung bagian atap. Namun kesan jalan di tempat dibantah oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota

Mataram, H. M. Kemal Islam. Kemal menegaskan, berbagai persoalan secara bertahap diselesaikan. Hanya satu kendala dihadapi menyangkut keterbatasan panel. “Siapa bilang jalan di tempat. Kita jalan semua kok,” tegas Kemal. Pemkot Mataram memberi peluang mencari aplikator aplikator yang mau membantu menyiapkan panel. Sebelumnya, ditunjuk PT. Waskita Karya menyiapkan panel. Waskita siap mendistribusikan panel untuk 20 rumah per hari. Tetapi Pokmas harus mengikat kerjasama dulu. Pemkot Mataram demikian kata Kemal, mengajak pengusaha untuk bergabung. Sampai sekarang belum ada gerakan. “Kita persilakan ber-

gabung, sampai sekarang belum ada gerakan. Kalau alasan belum bergabung, ndak tahu kita. Kalau mau bergabung, silakan siapkan desainnya,” papar Kemal. Dia menyesalkan, Kamar Dagang Indonesia ditunjuk menyuplai bahan material dibutuhkan sangat lamban. Pihaknya berinisiatif berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. “Kita ada target sampai Februari 2019 harus sudah selesai,” ucapnya. Camat Sandubaya, Drs. Lalu Syamsul Adnan juga menegaskan, proses rekontruksi terus berjalan dan tidak ada jalan di tempat. Rumah yang terbangun di Pengempel Indah 11 unit sesuai keinginan Pokmas. Di satu sisi, pembangunan pola rumah

Insentif Honorer K2 akan Dinaikkan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berjanji akan menaikkan insentif pegawai yang masuk kategoti dua (K2). Wacana menaikkan gaji bilamana pemerintah pusat tak mengakomodor keinginan mereka. Demikian disampikan Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (1/11). Kemungkinan wacana itu dieksekusi mulai tahun anggaran 2019. Paling tidak kata Sekda, ada penambahan masukan dari sebelumnya. Pegawai honorer K2 juga pernah dijanjikan menjadi P3K. Tetapi rencana itu tak terealisasi oleh pemerintah pusat. “Kebijakannya tergantung dari pemerintah pusat,” jawabnya. Wacana menaikkan gaji kata Ketua Forum K2 Kota Mataram Muzakalah, pernah disampaikan saat bertemu Walikota dua pekan lalu. Pihaknya menyambut baik karena gaji bakal diterima setara upah minimum kota (UMK). Kenaikan gaji itu bertahap. Karena, pos anggaran telah dialokasikan untuk penanganan ben-

cana. “Kita maklumi pembayaran setengah dulu,” ucapnya. Berpuluh - puluh tahun bekerja gaji diterima pegawai K2 sangat minim. Khusus tenaga guru dibayar Rp270 ribu per bulan. Staf di kelurahan Rp1,2 juta. Pembayaran ini tak penuh diterima. Gaji itu harus dibagi dengan staf lainnya. “Ndak full kita terima,” jawabnya. Muzakalah menyebutkan, jumlah pegawai K2 di Mataram 673 orang. Sebagian, ada yang telah meninggal dunia dan mengundurkan diri. Data ini akan diverifikasi kembali sebelum diserahkan ke Walikota. Terkait pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dikatakan Muzakalah tidak masa-

(Suara NTB/cem)

lah. Dia menegaskan, pengangkatan harus bebas syarat dan tidak mengikuti tes. “Boleh saja. Asal jangan dites. Syarat administrasi saja,” demikian kata d i a . (cem)

H. Effendi Eko Saswito

instans konvensional belum dikerjakan, karena pembahasan kontrak kerjasama. Kata dia, mempermudah pengambilan material. Pokmas menyodorkan formulir pengajuan permintaan bahan ke suplier. Berikutnya, suplier mengirim sesuai permintaan masyarakat. “Pembayarannya langsung ke rekening suplier,” ujarnya. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, percepatan rekonstruksi telah diambil kesepakatan bersama. Dari jumlah 2.390 rusak kategori rusak berat diminta PPK di Badan Penanggulangan Bencana Daerah memprioritaskan transfer uang bagi rumah rusak berat. Dana stimulan sebesar Rp

50 juta telah ditransfer ke 1.610 rekening warga. “Kemungkinan per hari ini bertambah,” kata Martawang. Menurut dia, tim terus bekerja. Salah satunya mempercepat pembentukan kelompok masyarakat. Pokmas telah terbentuk 48 kelompok dengan kisaran 687 anggota. Dan, ditargetkan Pokmas telah di SK - kan oleh kelurahan. Sedangkan, rumah yang telah dirobohkan oleh TNI 825 unit. “ Ada yang tidak mau dirobohkan. Tapi diprioritaskan membangun bangunan telah roboh,” jawabnya. Percepatan rekonstruksi juga diperkuat dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Termasuk meminta tambahan tenaga pendamping sebelumnya jadi kendala. (cem)

Capaian Imunisasi MR Belum Sesuai Harapan Mataram (Suara NTB) Hingga hari terakhir pada 29 Oktober lalu, capaian imunisasi Measles Rubella (MR) hanya 50 persen. Sebelumnya Pemerintah menargetkan untuk melakukan imunisasi kepada 115 ribu anak di Kota Mataram. Namun karena banyaknya penolakan dari orang tua, target itu masih belum sesuai harapan. “Hingga hari terakhir memang kita hanya dapat 50 persen saja. Kendalanya, yang pertama kemarin kita ada musibah, jadi sebulan itu kita tidak ke sekolah karena sekolahnya libur. Kedua, adanya penolakan dari orang tua,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Usman Hadi, Kamis (1/11). Ia berharap ada penambahan waktu program imunisasi ini dari pusat. Pasalnya, musibah gempa yang terjadi belum lama ini membuat waktu pelaksanaan imunisasi menjadi berkurang. “Mudah-mudahan ada penambahan waktu, paling tidak sampai Desember ini. Karena kita kemarin terkendala gempa karena anak-anak sekolah diliburkan,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa vaksin MR masih banyak, sehingga warga tidak perlu mengantri apabila

ingin memberikan vaksin ini kepada anaknya. Di setiap Posyandu, vaksin MR ini juga selalu ada. Sehingga warga yang datang bisa sekaligus memberikan vaksin MR kepada anaknya. “Upaya kita sejauh ini kita mendatangi tiaptiap sekolah dan kader Posyandu kita juga menyiapkan vaksin MR setiap kali Posyandu di tiap-tiap lingkungan,” ujarnya. Ia berharap ada kesadaran warga bahwa imunisasi ini sangat penting untuk mencegah penyakit berbahaya ini menjangkiti anak. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini bisa menyebabkan kematian. “Imunisasi ini kan bagus untuk mencegah virus ini masuk ke tubuh anak. Jadi kami sangat menyarankan agar imunisasi ini dapat dilakukan oleh semua anak di Kota Mataram. Tapi kalaupun ada yang menolak, kami tidak akan memaksa,” ujarnya. Sebelumnya terdapat pro dan kontra pemberian imunisasi MR kepada anak. Banyak orang tua yang menolak karena menganggap bahwa vaksin itu tidak halal. Namun dengan adanya Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 yang menyatakan memperbolehkan vaksin itu bagi anak-anak. (lin)

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

1.200 Nasabah KPR Tunda Pembayaran Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.200 nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mataram mengajukan penundaan pembayaran cicilan, sebagai akibat dampak gempa. Hal ini dikemukakan Kepala Bank BTN Cabang Mataram, Dedi Kurniadi. Di temui saat mengikuti kegiatan Desiminasi Kajian Ekonomi Regional yang di selenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB di Hotel Santika, Kamis (1/11) kemarin. Dalam keterangannya, Dedi menyebut terjadi penurunan penjualan perumahan hingga 40 persen. Dampak gempa sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di dua pulau ini, Lombok dan Sumbawa. Ketika gempa mengguncang dengan serentetan gempa susulan selama sebulan sejak 29 Juli 2018 lalu, sektor pariwisata mengalami guncangan. Kunjungan wisatawan dan kegiatan MICE sepi. Akibatnya, sektorsektor ikutan lainnya ikut mengalami penurunan. Daya beli masyarakat nyatanya bekurang. “Kalau misalnya 100 rumah, hanya 40 unit yang laku. Dan 60 unit sementara ini menunggu dibeli,” katanya. Akibat mandeknya ekonomi daerah sebagai dampak gempa ini, Dedi mengatakan, pengajuan penundaan pembayaan cicilan oleh nasabah Bank BTN Mataram mencapai 1.200 nasabah. Dengan penundaan pembayaran yang variatif dari 3 bulan sampai setahun. Diakibatkan, rusaknya rumah yang ditempati akibat gempa. Ataupun, tempat bekerjanya yang terdampak langsung sehingga daya belinya berkurang. “Masyarakat belum sanggup bayar. Lihat hotel-hotel yang

(Suara NTB/bul)

Dedi Kurniadi ada di Senggigi misalnya. Banyak yang belum pulih, bisa jadi ada PHK, atau efisiensi jam kerja. Itu yang menyebabkannya tidak sanggup bayar,” jelas Dedi. Akibat dari dampak pelemahan ekonomi ini. Di Bank BTN Mataram terdapat sebanyak 1.500 calon nasabah KPR yang menunda realisasinya. Belum siap akad kredit dengan bank. Demikian juga pengembang, tidak sedikit yang mengajukan restrukturisasi (penundaan pembayatan kredit pokok dan bunga) sebagai akibat banyaknya unit-unit yang dibangun tak juga laku. (bul)

Produksi Padi NTB

BPS dan Dinas Pertanian Beda Data Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis angka produksi terbaru menggunakan metode terbaru. Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA), produksi padi di NTB selama tahun 2018 ini hanya 1,4 juta ton. Data yang dirilis BPS ini berkebalikan keadaannya dengan data Pemprov NTB. Data milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, tahun 2018 ini, produksi padi berdasarkan target dan sasaran mencapai 2,54 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dari hasil luas panen lebih dari setengah juta hektar. Setelah dilakukan penghitungan oleh BPS, luas panen padi di NTB periode Januari-September 2018 sebesar 262,30 ribu hektar. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen tahun 2018 adalah 281,01 ribu hektar. Produksi padi di NTB periode Januari-September 2018 sebesar 1,31 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Berdasarkan potensi produksi sampai Desember 2018, maka diperkirakan total produksi padi tahun 2018 sebesar 1,40 juta ton GKG. “Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi GKG ke beras tahun 2018, maka produksi padi tersebut setara dengan 0,79 juta ton beras atau 790.000 ton beras,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi, Ni Kadek Adi Madri, SE bersama Kepala Bidang Statistik Distribusi, Ir. Lalu Putradi, dalam ekspose terbuka Kamis (1/11) kemarin di kantor BPS NTB. Kadek mengatakan, produksi tersebut di dapat dari hasil produksi rata-rata, sawah dan ladang. Sehingga ditemukan dalam satu hektar produktivitas lahan hanya menghasilkan 4,8 ton. Setelah didiagramkan, produksi tertinggi ada di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 370.439 ton. Disusul Kabupaten Sumbawa sebesar 270.199 ton, Lombok Timur 256.787 ton. Kabupaten Bima 168.392 ton, Kabupaten Dompu 106.459 ton, Kabupaten Lombok Barat 109.342 ton, Kabupaten Sumbawa Barat 60.109 ton, Kabupaten Lombok Utara 26.729 ton, Kota Bima 15.471 ton, dan Kota Mataram yang hanya 15.631 ton. Penyempurnaan metode ini awalnya karena indikasi ketidakakuratan data produksi padi telah diduga sejak 1997. Metode KSA merupakan kerjasama antara BPS, BPPT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, BIG, LAPAN . Dari verifikasi yang dilakukan secara nasional, berdasarkan SK Kepala BPN-RI No.3296/ Kep-100.18/IV/2013 Tanggal 23 April 2013, luas lahan pertanian di Indonesia 7.750.999 hektar. Dan pada 2018, Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.399/ Kep-23.3/X/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 menjadi 7.105.145 hektar. Sementara di NTB, berdasarkan SK Kepala BPN-RI No.3296/ Kep-100.18/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 seluas 235.830 hektar. Dan berdasarkan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.399/ Kep-23.3/X/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 menjadi 227.786 hektar. Kendati demikian, Kadek mengatakan, penyempuraan masih terus dilakukan hingga Desember tahun ini. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si mengatakan, data BPS perlu direvisi. Mengingat, selisih produksi yang didapat dengan kondisi riil di lapangan terjadi selisih yang cukup jauh. Data acuan berdasarkan hasil verifikasi tim yang ada di kabupaten kota di lapangan. Sesuai luas baku sawah yang termuat dalam Perda NTB Nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan, rata – rata indeks pertanaman padi di NTB 2,07 pada tahun 20188 dengan luas panen s471.728 hektar dari luas baku sawah 227.607 hektar. Dn tahun 2018 ini, indeks pertanaman naik menjadi 2,24 atau luas lahan 509.271 hektar dari luas lahan baku 227.606 hektar. Berdasarkan rilis yang disampaikan BPS, maka luas panen seluas 281.013 hektar , maka indeks pertanamannya sebesar 1,23 atau dengan kata lain, lahan yang ada hanya di tanami sebanyak 1,23 kali setahun. Sementara data dari 2013 sampai 2018, bahwa rata-rata penanaman dilakukan dua kali setahun. Berdasarkan asumsi ini, kata H. Husnul, seharusnya luas panen padi di NTB minimal 455.212 hektar dengan produktivitas 5,3 ton perhektar, hasilnya menjadi 2,448.585 ton. “Data BPS ini harus sama –sama kita perbaiki. Potret dilakukan pada Bulan Juli, padahal kita ada tiga musim, itu tidak dihitung dan disimpulkan menjadi proyeksi satu tahun. Produksi kita masih jauh surplusnya, setelah dihitung angka konsumsi, jumlah penduduk. Bahkan stok beras di Bulog lebih dari satu tahun ke depan,” demikian H. Husnul. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ekonomi NTB Diproyeksikan Minus 2,5 - 3 Persen Mataram (Suara NTB) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB mengundang seluruh stakeholdersnya, merapatkan barisan menyikapi ancaman pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tak baik tahun 2018 ini. Perang dagang US dan China tidak bisa dikesampingkan lagi. Situasi ini berdampak besar terhadap perekonomian global. Risiko nasional yang perlu dicermati terkait dengan defisit current account/defisit transaksi berjalan. Belum lagi di NTB dampak gempa terhadap perekonomian daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian. Provinsi NTB menyimpan potensi yang sangat besar untuk bangkit paska gempa bumi. Karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB lalu menyelenggarakan Diseminasi Kajian Ekonomi Regional yang bertajuk Pariwisata dan Momentum Kebangkitan Ekonomi NTB. menghadirkan seluruh unsur dan stakeholders terkait. Menurut Achris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, ekonomi global kondisinya tidak seperti yang diharapkan dan ekspor nasional ternyata terpengaruh terhadap kondisi global tersebut. Provinsi NTB yang menderita kerugian kurang lebih Rp18 triliun akibat gempa harus bangkit dan menggali potensi yang sangat besar di bidang pariwisata. Kehilangan kekayaan sebesar Rp18triliun bukan angka yang kecil kata Achris. Sementara untuk mendongkraknya dari sisi pertambangan, tak

juga bisa diharapkan. Setelah PT. AMNT tak sanggung memenuhi kuota ekspornya yang telah diturunkan menjadi 400.000 ton tahun 2018 ini. Meski daya beli masih cukup bagus, beberapa sektor lainnya mengalami penurunan. Misalnya perdagangan. Berkaca dari keadaan yang dipaparkan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB tahun ini melaju negatif sebesar minus 2,5 persen sampai 3 persen (termasuk tambang dan non tambang). Sementara pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang dan non tambang tumbuh sebesar 0,11 persen. “Karena faktor-faktor pertumbuhannya melaju negatif ini, bagaimana kita ke depan strategi mengatasi angka-angka ini. Kalau tidak bisa, lebih parah dari proyeksi kita,” demikian Achris. Keadaan ini juga tak dipungkiri oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Di hadapan forum saat pembukaan kegiatan, orang nomor dua NTB ini mengatakan, kesulitan karena gempa beberapa waktu yang lalu, harus menjadi stimulus untuk berlari kencang. Hal yang penting di tengah kondisi global yang tidak mudah ini adalah harus mandiri memanfaatkan dengan segala potensi dan keunikan yang dimiliki, di luar non tambang. Oleh sebab itu, menurutnya penting para pelaku ekonomi di NTB harus intens berdiskusi dan mencari solusi. Serta menempatkan niat pada dasar kecintaan terhadap NTB.

(Suara NTB/bul)

NTB BANGKIT - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kepala BI NTB, Achris Sarwani beserta narasumber dan stakeholders lainnya menyerukan NTB bangkit. “Tidak orientasi kita hanya kepada keuntungan semata. Kita harus cinta terlebih dahulu kepada provinsi ini dalam merencanakan dan melaksanakan program bisnis maupun pembangunan,” pesannya. Dalam Diseminasi Kajian Ekonomi Regional yang digelar kemarin. Ditarik benang merah, bahwa kondisi makro ekonomi di Provinsi NTB akan berbalik menguat kembali pascagempa bumi melalui percepatan program di sektor pariwisata, pertanian, dan industri pengolahan. Selain itu, diperlukan sejumlah komitmen dari berbagai aspek dalam mewujudkan NTB Gemilang, dan aspek hukum seperti Perda atau Pergub diperlukan dalam percepatan pembangunan paska gempa dan implementasi desa wisata. (bul)

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Sekretariat DPRD KLU dengan Harian Suara NTB Sri Pradianti, Galuh Nurdiyah dan Zarkasi. Dalam pidatonya, Wakil Ketua DPRD, H. Djekat Demung, menyampaikan terima kasih atas pengabdian 6 orang mantan anggota DPRD KLU. Dalam pengabdiannya, kiprah ke enam anggota DPRD tersebut memberi dinamika maupun pengaruh dalam proses pembangunan di Lombok Utara. Sementara bagi 6 orang pengganti, Djekat berpesan agar mampu mengemban amanah rakyat secara sungguh-sungguh. “Kami yakin, saudara-saudara adalah wakil di DPRD yang dipercaya rakyat. Kami juga berharap kehadiran saudara memberi warna dan dinamika di DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah,” pesan Djekat. Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengakui pelantikan sumpah dan janji anggota DPRD PAW ini sedikit terlambat. Hal itu tidak lepas dari kondisi bencana yang meluluhlantakkan Lombok Utara. Kendati demikian, ia meyakinkan pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji ini telah melalui tahapan sesuai aturan. Di antara enam anggota DPRD PAW yang diambil sumpahnya, 3 orang berasal dari Partai Demokrat yang dipimpinnya. Ia pun berpesan, agar anggota Dewan itu untuk bekerja maksimal. “Kepada anggota dewan yang baru dilantik, agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, meneruskan tugas-tugas anggota DPRD yang lama dengan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pimpinan dan anggota dewan, mengutamakan hal yang urgent dan menjadi prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan,” paparnya. Najmul menambahkan, anggota DPRD juga harus terus bisa meningkatkan kreasi dan inovasinya untuk mendukung eksekutif dalam meningkatkan kemampuan manajemen keuangan daerah serta memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. (ari/*)

Anggota PAW diambil sumpah dan janji jabatan. (Suara NTB/ari)

(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Enam anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya dilantik, Kamis (1/11). Pelantikan di bawah tenda Lapangan Tioq Tata Tunaq itu berlangsung sederhana, namun khidmat serangkaian proses sidang paripurna istimewa pengambilan sumpah dan janji anggota PAW DPRD KLU periode 2014-2019. Pengambilan sumpah dan janji dilakukan oleh Pimpinan DPRD KL, H. Djekat Demung, selaku Wakil Ketua I DPRD KLU. Pada paripurna istimewa kemarin, Ketua DPRD masih lowong, karena mantan Ketua DPRD KLU, termasuk salah satu anggota DPRD periode 2014-2019 yang diberhentikan, karena mengundurkan diri. Pemberhentian dan pengangkatan masing-masing anggota DPRD tertanggal 11 Oktober 2018 melalui SK Gubernur Provinsi NTB. Mereka yang diberhentikan berikut pengganti antara lain, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti (SK.171.3-717 tahun 2018) dengan pengganti Zainudin, nomor SK 171.2-718 tahun 2018. Selanjutnya, M. Nasahar, S.Ag., dengan SK pemberhentian no 171.3-719 tahun 2018 dengan pengganti Sabri, nomor SK 171.2-720 tahun 2018. Putrawadi bernomor SK 171.3-721 tahun 2018 dengan pengganti M. Hilmi, dengan nomor SK 171.2-722 tahun 2018. Galuh Nurdiyah dengan SK pemberhentian no 171.3-723 tahun 2018, dengan pengganti Burhanudin M. Nur, dengan SK. 171.2-724 tahun 2018. Arif Usman dengan SK 171.3-725 tahun 2018 dengan pengganti Sahdan dengan SK no. 171.2-726 tahun 2018, serta Zarkasi, S.Ag., dengan SK pemberhentian no 171.3-727 dengan pengganti Zakaria Abdillah dengan SK pengangkatan no. 171.2-728 tahun 2018. Pengambilan sumpah dan janji jabatan anggota PAW DPRD KLU disaksikan oleh Bupati Lombok Utara, Kapolres Lombok Utara, ketua-ketua partai, pimpinan SKPD serta tokoh masyarakat. Dari 6 anggota DPRD, hanya 3 orang yang hadir, yakni

(Suara NTB/ari)

3 anggota dewan yang diberhentikan hadiri pelantikan anggota dewan baru.

Soal ke Istana Negara, Najmul Tak Ikut Campur Tanjung (Suara NTB) Kesepakatan yang dijalin Wakil Bupati Sarifudin, SH, MH, Sekda Lombok Utara Drs. H. Suardi, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama perwakilan massa aksi demonstrasi, ditanggapi oleh Bupati Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Dikonfirmasi mengenai tindaklanjut kesepakatan (tanda tangan) membawa persoalan petunjuk teknis (juknis) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Istana Negara, Najmul memilih mengelak. “Oo ndak, saya ndak pernah menandatangani kok, Pak Sekda sama Pak Wabup yang tanda tangan,” ungkap H. Najmul Akhyar, Kamis (1/11). Ia menyampaikan, persoalan itu akan ditindaklanjuti atau tidak tergantung rasional apa tidak pokok persoalan yang disampaikan oleh perwakilan massa aksi saat itu. Di sisi lain, ia mengajak seluruh masyarakat agar satu suara untuk menyukseskan proses recovery fisik maupun ekonomi masyarakat pascabencana gempa. “Kepada kawan-kawan mari kita semua bergerak dengan irama yang sama, tetapi kalau kemudian halhal yang sangat sulit kita lakukan, misalkan membagikan uang gelondongan kepada masyarakat. Sebab ini kan bukan cuma kita di KLU yang terdampak tetapi di Lobar, Lotim, Loteng dan Sumbawa juga, Palu, Donggala juga. Masa pemerintah harus mengubah secara drastis keputusannya itu hanya karena kita,” ujarnya. Ia meyakinkan, pemerintah pusat sudah memikirkan secara matang pola pemberian bantuan stimulan rumah kepada korban gempa. Pemerintah tidak memberikan uang tunai melainkan output dalam bentuk rumah siap huni “Pusat memikirkan matang-matang kenapa membuat rumah itu, karena output yang diharapkan adalah rumah sehingga masyarakat tidak diberikan dalam bentuk uang. Sehinggga apa, supaya tidak terjadi bencana kedua di masyarakat apabila ada dari kita yang lalai, atau yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk membuat pertanggung jawaban,” jelasnya. Najmul tidak ingin melihat masyarakat Lombok Utara yang keliru dalam eksekusi anggaran menimbulkan persoalan hukum. Sebab dampakmya tidak hanya dialami masyarakat (pokmas) tetapi juga di kalangan pejabat. Pola eksekusi sesuai Jukni BNPB tegasnya, merupakan bentuk proteksi pemerintah kepada masyarakat dan pejabat di daerah. Najmul juga menanggapi saat ditanya perihal lambannya progres pokmas. Awalnya, ia akui awalnya pokmas memang agak lama terbentuk sebelum presiden menyederhanakan proses itu. Namun setelah disederhanakan, di tiap desa sudah dibentuk pokmas. “Saya keliling itu, tiap hari, tiap sore itu pembentukan pokmas, penyerahan rekening, setiap hari itu kita lakukan di lapangan sekarang.” Najmul membantah klaim adanya dugaan oknum kades-kades yang resistensi. Sebaliknya semua kades sekarang sedang bergerak membuat pokmas. “Tadi malam di Pendua, di Loloan, Sambik Elen, Senaru. Siapa yang bilang masyarakat tidak setuju pokmas, kalau saya tidak pernah menawarkan secara spesifik tetapi saya beri mereka gambaran, misalkan bapak-bapak kalau pakai pokmas begini, kalau tidak pakai gini, kira - kita mau pakai yang mana,” ujarnya. “Alhamdulilah sepanjang yang saya datangi semua masyarakat itu setuju dengan pokmas, tidak tahu mungkin di belakang ada yang menolak,” tambahnya. (ari)

Bupati H. Najmul Akhyar memberi selamat kepada anggota dewan baru. (Suara NTB/ari)

Sekwan Akhmad Sujanadi membacakan surat putusan pemberhentian dan pengangkatan.

Bupati H. Najmul Akhyar dan pimpinan DPRD membuka sidang paripurna istimewa.

(Suara NTB/ari)

Enam Wajah Baru Anggota DPRD Lombok Utara Dilantik

Pimpinan DPRD menyematkan lencana kepada anggota DPRD baru.

Anggota PAW DPRD menandatangani SK pelantikan.

Jadup Daerah, Lotim Siapkan Rp1 Juta Per KK

Selong (Suara NTB) Pemda Lombok Timur (Lotim) menyiapkan jaminan hidup (jadup) kepada para korban gempa bumi. Seluruh korban gempa yang sudah diverifikasi ini dalam waktu dekat akan menerima jadup di luar yang telah dijanjikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Besaran jadup daerah ini Rp1 juta untuk masing-masing kepala keluarga (KK). Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memerintahkan jajaran Dinas Sosial (Disos) Lotim untuk mempercepat proses realisasi jadup untuk para korban gempa tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disos Lotim, Lalu Dami Ahyani, mengaku telah menyiapkan alokasi anggaran Rp27 miliar untuk

jadup korban gempa ini. Saat ini, katanyam Disos Lotim tengah proses pendataan. Data sementara di dua kecamatan, Sembalun dan Sambelia tercatat sekitar 10.900 jiwa yang akan akan diberikan. Data akan terus bertambah sesuai janji Bupati akan diberikan kepada

semua korban yang terverifikasi dan divalidasi. Tidak saja untuk korban gempa, santunan juga dijanjikan kepada para korban banjir bandang yang ada di Keruak pada akhir tahun 2017 lalu juga akan diberikan. Dicatat terdapat sebanyak 211 jiwa di Keruak yang menjadi korban

banjir bandang. Realisasi jadup daerah ini diyakinkan bisa lebih cepat dibandingkan jadup yang dijanjikan pemerintah pusat. Agar lebih tepat sasaran, realisasi jadup ini melalui mekanisme transfer ke rekening para korban. Diketahui, jadup pusat sebesar Rp 10 ribu per orang perhari selama tiga bulan pasca gempa bumi sampai sekarang belum terealisasi. Jadup pusat ini rencana hanya akan diberikan kepada para korban yang rumahnya rusak berat. Data Disos Lotim yang

sudah dilaporkan ke Bupati Lotim untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat sebanyak 32.699 jiwa atau sebanyak 9.563 kk. “Tinggal menunggu tanda tangan bupati dan langsung akan diusulkan ke pusat pencairannya,” ucap Lalu Dami Ahyani. Jika diakumulasi total bantuan jadup untuk para korban tersebut selama tiga bulan ke depan, terdapat Rp 29 miliar yang ditransfer pusat ke para korban seluruh Lotim yang mengalami kerusakan berat dan tersebar di 9 kecamatan se Kabupaten Lotim. (rus)

Tes CPNS di Lotim Diwarnai Listrik Padam Selong (Suara NTB) Hari pertama pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lotim, Kamis (1/11), mengalami gangguan. Pasalnya, sesi pertama yang diikuti 100 peserta diwarnai pemadaman listrik sebanyak dua kali. Sementara durasi waktu tetap tetap berjalan. Atas kondisi yang demikian, peserta tes sangat menyayangkan hal tersebut, karena menyangkut masa depan mereka. Seperti disampaikan, Iskandar, peserta tes SKD asal Kecamatan Pringgasela ini mengaku waktu tetap berjalan meski terjadi listrik padam selama sekitar 30 menit selama dua kali. Pada saat listrik padam, katanya, ia baru tuntas mengerjakan sebanyak 25 soal. Begitu juga saat listrik padam kedua kalinya, dirinya baru mengerjakan sebanyak 40 soal dari 100 soal yang tersedia. “Listrik mati tapi waktu tetap berjalan. Sehingga ada beberapa soal yang belum saya jawab,” akunya. Akibat pemadaman listrik yang terjadi, membuat dirinya bersama peserta tes lainnya sempat terkejut dan kelimpungan. Mengingat durasi waktu yang diberikan untuk menjawab setiap soal yang muncul pada layar komputer di hadapan mereka terbatas

waktu. Apabila waktu sudah habis, maka secara otomatis layar komputer akan kembali ke menu awal meskipun ada beberapa soal yang belum dijawab. Hal senada disampaikan, Herliana, peserta tes untuk sesi kedua ini juga sangat menyayangkan gangguan teknis yang terjadi. Adanya gangguan ini, ungkapnya, tentunya akan berdampak terhadap tersendatnya waktu tes bagi sesi-sesi berikutnya. Termasuk sesi kedua dari seharusnya dilaksanakan pukul 10:00 wita, hingga pukul 11:40 wita untuk sesi pertama belum juga selesai. “Kita sangat menyayangkan kejadian ini. Seharusnya persiapan dimatangkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi kendala teknis seperti ini,” keluhnya. Pantaun Suara NTB, akibat listrik yang secara tibatiba padam sekitar pukul 10:22 wita membuat para peserta tes terkejut dan kelimpungan. Suasana di dalam ruangan tes sontak ribut dari candaan para peserta tes meskipun pada saat itu terdapat pengawas. Pelaksanaan tes dihari dan sesi pertama ini mulanya juga molor dari waktu yang sudah ditentukan yakni pada pukul 08:00 wita dan selesai pada pukul 09:30 wita. Namun tes di hari pertama ini dimulai

(Suara NTB/yon)

TES CPNS - Peserta tes SKD CPNS di Lotim saat menunggu listrik menyala setelah ada gangguan. Mereka kecewa, karena tidak ada penambahan waktu pengerjaan soal saat listrik padam. sekitar pukul 09:00 wita. Pelaksanaan tes sesi pertama yang diikuti oleh 100 peserta terbagi dalam dua ruangan yakni ruang A di lantai satu dan ruang B di lantai dua. Menanggapi insiden tersebut, Kepala Bidang data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, mengungkapkan penyebab utama tersendatnya pelaksanaan tes SKD CPNS ini dikarenakan adanya penandatangan pakta integritas. Di mana agenda itu sebelumnya tidak agenda terlebih dahulu, melainkan dijadwalkan pada sesi kedua sembari dilakukan penandatanganan dan registrasi oleh peser-

ta. Akan tetapi dimajukan sehingga membuat waktu terus bergerak. “Waktu hanya bergerak, bukan molor,” klaimnya. Sementara, kondisi listrik yang tiba-tiba padam, kata Bahrain, berada di luar dugaan pihak BKPSDM selaku penyelenggara tekhnis tes CPNS. Karena dari segala persiapan yang dilakukan hingga pukul 20:00 wita, Rabu malam, listrik, jaringan dan lainnya secara teknis tidak ada kendala. Atas kondisi yang demikian, ia meminta maaf terhadap para peserta tes. Kendati demikian, Bahrain menegaskan jika waktu

mengerjakan soal tidak terpotong meski listrik padam. Melainkan durasi waktu terus berjalan atau ditambah hingga dua jam dari durasi waktu yang disediakan untuk satu sesi. Untuk hasil jawaban peserta sendiri tetap tersimpan diserver. Adapun dalam pelaksaan tes ini dibagi dalam tiga sesi, sesi I dimulai dari pukul 08:00-09:30 wita, sesi II dimulai pukul 10:00 wita11:30 dan sesi III dimulai dimulai pada pukul 12:30 wita14:00 wita. Selanjutnya untuk sesi IV dimulai pada pukul 14:30-16.00 wita dan sesi V dilaksanakan mulai pukul 16:30-18.00 wita. (yon)

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus ADD Pengembur

Pengaruhi Stok Petani DINAS Ketahanan Pangan Lombok Barat (Lobar) mewaspadai dampak kekeringan yang bisa memicu kerawanan krisis pangan di sejumlah daerah terdampak. Beberapa daerah di bagian selatan Lobar termasuk rawan terkena krisis pangan akibat kekeringan. Sebab dampak kekeringan menyebabkan gagal panen, sehingga berdampak pada penurunan hasil panen yang bisa mempengaruhi stok pangan milik warga. Hal ini diakui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lobar Abdul Manan, Kamis (1/11). Diakui hasil koordinasi dengan Dinas (Suara NTB/dok) Pertanian stok pangan di Abdul Manan masyarakat terbilang masih aman dari segi data, meskipun terdampak mengalami penurunan akibat kekeringan. Pihaknya melalui Bidang Ketersediaan untuk mendata kerjasama dengan UPTD pertanian dan puskesmas. “Tapi kekeringan ini perlu diwaspadai dampaknya, karena bisa mempengaruhi stok pangan. Pasti itu ada dampaknya terhadap pengurangan stok pangan masyarakat,” aku mantan Camat Narmada ini. Ia mengaku dampak kekeringan terhadap pangan perlu diwaspadai, seperti daerah binaannya yang masuk kategori rawan pangan dan stunting seperti Gili Gede, Sekotong. Kelompok sudah menanamkan bibit, namun kondisi saat ini tanaman mengalami gagal panen akibat kekeringan. Ia pun mencoba berkoordinasi dengan pihak ketiga agar dibangun sumur bor di daerah setempat. Dengan kondisi ini, pihaknya pun mewaspadai dampak kekeringan bisa memicu krisis pangan. Sementara untuk bantuan sendiri sejauh ini belum ada ada dari Dinas Ketahanan Pangan, sebab terkait penanganan petani yang gagal panen diasuransikan, sehingga petani diberikan ganti rugi. Termasuk yang gagal panen juga diberikan bantuan oleh Dinas Pertanian. Pimpinan, katanya sudah mengingatkan kepada OPD terkait agar mengambil langkah cepat menangani dampak kekeringan. Diakui, daerah yang termasuk rawan pangan sendiri termasuk di wilayah selatan. Daerah ini akan menjadi sasaran pihaknya untuk menurunkan program. Tahun ini, pihaknya memperoleh program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) sebanyak enam kelompok, di mana enam kelompok ini didanai dari dana dekonsentrasi masing-masing kelompok memperoleh bantuan Rp 50 juta. Ada juga bantuan provisi namun berupa barang. Dengan bantuan ini warga memanfaatkan pekarangan untuk pelihara ternak dan menanam sayuran. (her)

Kejari Loteng Kantongi Calon Tersangka Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) menargetkan bulan ini juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) desa Pengembur tahun 2017. Mengingat, hampir semua berkas dan dokumen pendukung kasus sudah hampir lengkap. Kejari Loteng pun diyakini sudah mengantongi calon tersangka dalam kasus ini. “Progres penanganan kasus ADD Desa Pengembur kita katakan cukup cepat. Karena memang masyarakat sangat merespon dan mendukung. Ketika dimintai keterangan, masyarakat juga sangat terbuka,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan

Basri, S.H., M.H., kepada Suara NTB, Kamis (1/11). Kejari tidak butuh waktu lama untuk bisa menuntaskan kasus tersebut. Bahkan dalam bulan ini juga, Kejari Loteng berencana akan menetapkan tersangkanya. “Kita tinggal memanggil beberapa

saksi lagi. Termasuk Kepala Desa Pengembur. Setelah itu, kita tinggal tetapkan tersangka,” tambahnya. Dikatakannya, sampai saat ini pemeriksaan saksi-saksi masih terus berjalan. Di mana sudah lebih dari 30 orang saksi yang dimintai keterangan-

(Suara NTB/kir)

Tanya Penanganan Kasus

Warga Aik Berik Demo Kejari Loteng Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara, Kamis (1/11) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Mereka mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaporkan beberapa bulan lalu. Dalam hal ini, warga mendesak supaya kasus tersebut segera dituntaskan. Sebelum mendatangi kantor Kejari Loteng, warga menggelar aksi di kantor desa. Karena tidak puas, warga lantas menyegel kantor dan bergerak menuju kantor Kejari Loteng. “Kami hanya minta laporan kasus ADD yang ada segera dituntaskan. Karena kondisi di desa sudah mulai memanas,” terang Hapipi, perwakilan warga. Saat ini saja kantor desa sudah disegel warga, sehingga kalau tidak segera ada kejelasan soal penanganan kasus ADD kondisi warga tidak terkendali lagi. Karena warga sudah lama menunggu penyelesaian kasus tersebut. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., yang menerima warga menegaskan, kasus tersebut sudah ditangani pihaknya. Hasil audit dari Inspektorat Loteng pun sudah diterima pihaknya dan ditemukan ada indikasi penyimpangan. Untuk itu, pihaknya menargetkan pekan depan status penanganan kasus sudah ditingkatkan dari tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) ke tahap penyelidikan. “Pekan depan status penGiri Menang (Suara NTB) anganan kasus sudah bisa diPelaksanan Kirab Pemugeser, dari pulbaket ke penyeda Nusantara 2018 Zona lidikan,” tandasnya. Merauke singgah di NTB Ia menjelaskan, kasus ADD yang dipusatkan di Lombok Desa Aik Berik memang salah Barat. Kirab ini pun dimesatu kasus ADD yang ditangariahkan lomba nyongkolan. ni pihaknya dan termasuk kaBarisan peserta kirab dari sus yang perkembangan pen17 provinsi ini diiringi anganan cukup progresif. Seseribuan lebih peserta lomjauh ini pihak terus mengumba nyongkolan. Para peserpulkan data pendukung. Kareta kirab dilepas dari Lapanna untuk bisa meningkatkan gan Mareje Gerung dan berstatus penanangan kasus jalan menuju Bencingah tidak sembarangan, tapi butuh Agung Giri Menang-Gerung. dukungan dan kelengkapan Kirab ini sendiri ditujukan data serta alat bukti pendukuuntuk membangkitkan pemng yang benar-benar kuat. bangunan kepemudaan denDiakuinya, dari hasil augan melintasi antarpulau sedit Inspektorat Loteng meIndonesia. Tahun ini, Lombok mang ada laporan indikasi Barat menjadi titik singgahpenyimpangan mencapai nya. Satu jam setelah dilesekitar Rp149 juta. Namun pas, para peserta lomba pihaknya masih ada terus pawai budaya melintasi mengembangkan kasus ini Bencingah Agung. Iring-iringuna mencari kemungkinan gan pertama dari “pasangan adanya indikasi penyimpenganten” SMAN 1 Sekopangan yang lain. Karena tong yang mengerahkan 50 menurut pengaduan warga, pasang pengantin. Disusul dugaan penyimpangan jauh SMKN 1 Gerung dengan 60 lebih besar. “Tadi ada lapopeserta, kemudian SMAN 1 ran kalau masih ada dugNarmada dengan 56 peserta. aan penyimpangan lain, diSetelah itu disusul 6 SMA luar hasil audit Inspektorlainnya dari Kuripan, Gerung, at Loteng. Itulah yang akan Lembar dan Labuapi. kita dalami kembali,” pungkas Hasan. (kir)

masih ada beberap saksi lagi. Termasuk Kades Pengembur sampai saat ini masih belum diperiksa. Rencananya, mantan Kades Pengembur baru akan diperiksa Senin (5/11) depan. Kasus ADD Pengembur baru ditingkatkan status ke penyidikan oleh Kejari Loteng tanggal 16 Oktober lalu setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang, dari hasil audit Inspektorat Loteng ditemukan indikasi penyimpangan pada empat kegiatan. Terutama di program fisik yang terindikasi banyak yang fiktif. (kir)

Sekda Lobar Jamin Seleksi CPNS Bebas Titipan

(Suara NTB/her)

KERING - Kondisi kekeringan di wilayah Giri Sasak Kecamatan Kuripan. Kepala desa bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengecek kondisi lahan warga yang dilanda kekeringan.

Provinsi Belum Respons Usulan Bantu Tangani Kekeringan

DATANGI - Warga Desa Aik Berik mendatangi kantor Kejari Loteng untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi, Kamis (1/11).

nya. Selama proses penyidikan kasus yang diduga merugikan negara hingga mencapai Rp500 juta tersebut. Disinggung siapa tersangka dari kasus tersebut, Hasan enggan menjawab. Namun yang jelas karena sudah masuk tahap penyidikan, tentu gambaran calon tersangkanya sudah ada. Tapi itu semua baru bisa jelas dan terang, setelah proses pemeriksaan saksi-saksi selesai dilakukan dan dilakukan penetapan tersangka. Soal saksi mana saja yang belum diperiksa, ia mengatakan

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) kehabisan anggaran untuk distribusi air. Pasalnya per tahun anggaran yang dialokasikan untuk distribusi dan pengadaan air hanya Rp 12 juta sementara luas wilayah yang terkena kekeringan mencapai puluhan desa, sehingga anggaran ini tak sebanding dengan daerah terdampak. Pihak Pemda Lobar pun meminta bantuan ke provinsi untuk distribusi air, akan tetapi sampai saat ini provinsi belum merespon. ‘’Dana untuk distribusi air hanya Rp 12 juta per tahun dan itu sudah habis,” kata Kasi Logistik pada BPBD Lobar, Tohri, Kamis (1/11). Dijelaskan, dana untuk distribusi penanganan kekeringan yang tercantum di DPA hanya Rp 12 juta. Dari bulan Juni, sebelum gempa dana ini sudah dipakai untuk distribusi air. Saat ini tengah puncak kekeringan, namun BPBD tidak punya anggaran. Saat ini, pihaknya tidak bisa mendistribusikan bantuan air, padahal banyak sekali warga yang menelepon untuk meminta distribusi air. Akibat tak bisa dipenuhi, warga pun banyak yang marah dan protes. Menurutnya wajar warga protes, karena memang air sangat diperlukan. “Tapi kami mau bagaimana lagi dana sudah habis,”imbuhnya. Pihaknya berupaya koordi-

nasi dengan Dinas Sosial, namun kondisinya juga sama anggaran di dinas terkait sudah habis. Termasuk tetap berkoordinasi dengan PMI, dan BPBD provinsi serta beberapa lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan. Melihat kondisi anggaran, pihaknya kewalahan, karena kekeringan semakin meluas. Terkait penetapan darurat bencana kekeringan, pihaknya masih menunggu keputusan provinsi. Jika provinsi dalam hal ini gubernur belum menetapkan pihaknya tidak bisa menetapkan. “Sejauh ini baru ditetapkan melalui SK status siaga darurat kekeringan. Kami sudah tindaklanjuti dengan SK bupati,” imbuhnya. Ia menambahkan, untuk penanganan jangka panjang kekeringan pihaknya sudah membangun dua sumur bor di Sekotong dan Narmada. Sedangkan tahun ini pihaknya tidak memiliki anggaran untuk pembangunan sumur bor. Terkait rencana pembangunan sumur bor di Giri Sasak Kuripan, pihaknya mengaku belum tahu sebab di DPA BPBD tidak ada anggaran untuk sumur bor. “Mudahan ada anggota DPRD yang mau mengarahkan aspirasi untuk membangun sumur bor,” imbuhnya. Sementara Kades Giri Sasak, Hamdani bersama Babinsa dan Babinkamtibmas mengaku, kekeringan yang melanda desanya kali ini

sangat parah sejak 4 bulan lalu. Enam dusun di wilayahnya terkena kekeringan, di antaranya Perendekan Utara, Perendekan Selatan, Lendang Sedi, Buntage, Tanak Putih. “Total 6 ribu jiwa lebih warga kami terdampak kekeringan yang tinggal di enam dusun itu, untuk konsumsi sehari-hari sangat susah. Terpaksa warga kami beli air, satu tandon Rp 200 ribu,”tutur Hamdani. Dengan kondisi ini saat ini, masyarakat setempat hanya bergantung dari bantuan polres, BPBD dan Damkar untuk sekedar kebutuhan minum dan masak beberapa hari saja. Warga jelasnya tidak bisa mandi dan mencuci, terkadang warga hanya mandi sekali sehari bahkan tidak pernah mandi sama sekali. Untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari saja, warga setempat terpaksa membeli air dengan harga per tandon Rp 200 ribu di mana satu tandon berisi 1.500 liter. Stok air inipun hanya bisa dipakai selama 23 hari, setelah itu habis. Warga Pun membeli air lagi untuk kebutuhan selanjutnya. Kondisi ini, kata Kades Giri Sasak sangat menambah beban warga, sebab belum lagi lahan pertanian mereka yang gagal panen akibat kekeringan kembali dibebani dengan membeli air. Warga terpaksa membeli air, sebab jika tak membeli air, warganya tak bisa minum. (her)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dan yang mendaftar lebih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dari 11 ribu. Dari jumlah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tersebut yang dipilih dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 satu provinsi hanya 2 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 untuk ikut kirab pemuda. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sementara itu Sekda NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Msc, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 PhD., berharap agar peserta 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nantinya kirim pesan lewat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 IG, FB dan Twitter bahwa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Lombok sudah sangat aman 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 untuk dikunjungi.”Sebarkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ke seluruh penjuru dunia bah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 wa Lombok ini indah dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 aman dikunjungi,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Secara berseloroh Ros12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 iady minta agar peserta lom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ba nyongkolan jangan cepat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 cepat mau jadi pengantin. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Itu kan tadi cuma lomba 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 saja,” ujarnya. Ia berharap LOMBA NYONGKOLAN Ratusan peserta Kirab Pemuda 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kepada para peserta agar Nusantara ikuti lomba nyongkolan di depan Kantor Bupati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menunda perkawinan sam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Lobar, Kamis (1/11). pai selesai kuliah. “Besok 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sementara itu Menpora kalau sudah selesai kuliah Sekda Lobar Ir. H. Moh. Taufiq 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menyampaikan ucapan terima yang diwakili Asisten Deputi baru berumah tangga agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kasih atas dipilihnya Lobar se- Bidang Peningkatan Kreativi- generasi berikutnya bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bagai salah satu titik singgah tas Pemuda, Junaidi, M.Si., menjadi generasi berkuali12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kirab tahun ini. Ia berharap mo- memberikan apresiasi kepada tas,” ujarnya mengingatkan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 .Untuk pemenang lomba mentum ini bisa jadi ajang kebang- Pemprov NTB dan Pemkab Lo12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kitan Lombok. “Meski kena gem- bar yang telah mempersiapkan nyongkolan sendiri juara per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pa, hilang rumah, tapi semangat kirab ini dengan penuh antu- tama diraih SMAN 1 Gerung, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tidak boleh hilang. Kita harus buk- sias. Dijelaskan, kirab ini dilak- juara 2 diraih SMKN 2 Kuri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tikan bahwa Lombok sudah sanakan sudah 2 tahun. Peser- pan dan juara 3 diraih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tanya diseleksi secara online SMAN 1 Narmada. (her) aman,” ujarnya bersemangat. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Kirab Pemuda Nusantara di Lobar Dimeriahkan Lomba Busana Adat Nyongkolan

(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 1.848 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lombok Barat (Lobar) sudah mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) hari pertama, Kamis (1/11). Para peserta pun harus berusaha dengan kemampuan sendiri demi lulus tahapan ini. Pihak Pemkab Lobar memastikan tidak istilah jalur belakang hingga titip menitip nama peserta. “Termasuk kemungkinan adanya calo maupun joki ujian. Melihat sistem tes yang digunakan sekarang. Kemungkinan kecurangan itu tipis terjadi. Tidak ada yang bisa siapapun, mau pesen maupun booking atau apapun itu. Karena ini kemampuan masingmasing,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H Moh Taufiq yang ditemui di lokasi tes Di Gedung Grand Imperial Ballroom Mataram. Para pesertapun harus berusaha semaksimal mungkin menjawab sekitar 100 soal dalam waktu 90 menit. Bagaimana tidak, melihat jumlah peserta yang totalnya sebanyak 7.355 pelamar. Pelamar yang dicari hanya sebanyak 212 formasi. Peluang untuk kelulusanpun diperkirakan 1 berbanding 3 ribu. “Menjadi PNS begini beratnya, den-

gan persaingan yang sangat ketat ini. Bagi PNS bisa mengambil rasa syukur, ternyata PNS itu sangat banyak peminatnya, dan jangan justru males-malesan,” ungkapnya. Terkait dengan isu kemungkinan bocornya soal, Taufiq mengatakan untuk tidak berburuk sangka. Sebab pemerintah sudah benar-benar melakukan penjaringan untuk memperoleh pegawai yang berkualitas untuk negeri. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Suparlan menambahkan jika pada hari pertama itu, terdapat 4 sesi. Di mana per sesinya terdiri dari sekitar 460 peserta.”Kalau hari Jumat ada empat sesi, Sabtu yang lima sesi dan Minggu terakhir itu tiga sesi,” jelasnya. Pihaknyapun sudah berkoordinasi dengan pihak BKN sebagai pelaksana teknis terkait kemungkinan terjadinya kendala, seperti komputer error dan sebagainya. Para pesertapun diingatkan sebelum datang ke lokasi tes untuk membawa kartu ujian peserta dan KTP. Sebab tidak ada toleransi waktu atau kebijakan bagi peserta yang tidak bisa menunjukkan kartu ujiannya saat registrasi. (her)

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat persiapan pembukaan trekking Rinjani di kantor Bupati Loteng, Kamis (1/11).

Jalur ’’Trekking’’ Rinjani Jalur Loteng Siap Dibuka Praya (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan siap membuka jalur trekking Gunung Rinjani melalui Desa Aik Berik. Rencananya, pembukaan jalur pendakian untuk umum dimulai pada Rabu (7/11) mendatang. Di hadapan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Kepala Balai TNGR Drs. Sudiono, saat rapat koordinasi di Ruang Rapat Tastura I Kantor Bupati Loteng, Kamis (1/11), mengatakan pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, jalur pendakian melalui Sembalun Lombok Timur (Lotim) serta Senaru Lombok Utara, hingga saat ini masih ditutup. Dan, belum ada kepastian kapan jalan pendakian di jalur itu akan dibuka. Namun, ujarnya, hanya jalur pendakian melalui Loteng yang bisa dikatakan aman untuk dilalui, sehingga sudah bisa dibuka untuk umum dalam waktu dekat ini juga. Hanya saja, jalur pendakian melalui Loteng belum banyak dikenal oleh wisatawan, sehingga tidak begitu banyak pendaki yang melalui jalur tersebut. “Di jalur ini (Loteng, red) memang ada kerusakan berupa retakan di jalur pendakiannya. Tapi kerusakannya tidak begitu parah. Sehingga bisa dikatakan aman untuk dilalui,” terangnya. Jika dibandingkan dengan

dua jalur pendakian yang lain, jalur pendakian melalui Loteng punya beberapa kelebihan. Misalnya, soal jalur pendakingan lebih landai dan lebih teduh. Karena hampir sepanjang jalur, pendaki akan melalui kawasan hutan lindung yang kaya akan keberadaan flora dan fauna. Bahkan beberapa jenis flora dan fauna yang langka di dunia ada di kawasan hutan lindung Gunung Rinjani. Selain jadi nilai lebih tersendiri, kondisi jalur yang masih alami tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi semua pihak agar bersama-sama tetap menjaga kelestarian hutan serta keanekaragamaan hayati di sepanjang jalur tersebut. Jangan sampai, karena ada jalur pendakian justru bisa merusak kelestarian alamnya. Terpisah, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, menegaskan pihaknya sangat mendukung penuh rencana pembukaan jalur pendakian ini. Harapannya, dengan keberadaan jalur pendakian ke Gunung Rinjani tersebut bisa mendongkrak kunjungan wisatawan di daerah ini dan bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. “Kita, pemerintah daerah siap mendukung penuh pembukaan jalur pendakian gunung Rinjani. Apa yang menjadi tugas dan beban pemerintah daerah siap dipenuhi. Karena itu semua juga demi kepentingan masyarakat di daerah ini,” ujarnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Kominfotik Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dorong Keterbukaan Informasi, Kades di Sumbawa Ikuti Sosialisasi DBIP Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa menggelar sosialisasi Desa Benderang Informasi Publik (DBIP), Kamis (1/ 11), di Gedung Serbaguna Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes. Untuk mendorong para kepala desa memberikan informasi secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Penggelolaan Informasi Publik Diskominfotik Sumbawa, Suparman, SE, melaporkan UU Nomor 14 tahun 2008, telah mengamanatkan semua badan publik agar melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan kepercayaan kepada setiap lembaga publik dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat perlu direncanakan sebuah bingkai keterbukaan. Agar benturan sosial di masyarakat dapat dihindari. “Misalnya pada pemerintahan desa, karena desa mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat dengan jumlah yang cukup besar dan variatif jumlahnya masing-masing. Jika dalam penggunaannya tidak dilakukan dengan hati-hati dan transparan, maka dapat mengundang kecurigaan-kecurigaan

dan protes dari masyarakat,”terangnya. Dalam konteks itulah, Komisi Informasi NTB telah menggagas sebuah program inovasi yang bernama Desa Benderang Informasi Pubik (DBIP). Satu-satunya program yang tidak terdaftar di daerah lain di Indonesia. Namun diakui secara nasional bahkan komisi Informasi NTB dengan sukses telah melaksanakan Festival DBIP tingkat nasional November 2017 lalu di Mataram. Dua desa yang mewakili Sumbawa yakni Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dan Uma Beringin Kecamatan Unter Iwis. Desa Uma Beringi ditunjuk sebagai juara pertama sekaligus juara umum tingkat nasional. DBIP adalah sebuat ikhtiar penyadaran dan kepatuhan pemerintah desa untuk membuka, mempublikasi, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat desa memperoleh gambaran pembangunan desa yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan dan demokratisasi. Berangkat dari hal tersebut Dinas Kominfotik melaksanakan sosialisasi DBIT se-Kabupaten Sumbawa tahun 2018. Dengan maksud memberikan pengetahuan dan pemaha-

Kasus Dana Golkar Jangan Dijadikan Kampanye Hitam Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan Partai Golkar Sumbawa tengah ditangani Kejaksan Negeri (Kejari) Sumbawa. Dalam penyelidikan ini, jaksa masih memintai keterangan saksi-saksi terkait untuk mengetahui dugaan penyimpangan yang terjadi. Selama penanganan sedang berlangsung, diminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan kasus ini se(Suara NTB/ind) bagai bahan kampanye hiIwan Setiawan tam (black campaign). Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH, M.Hum, kepada wartawan, Kamis (1/11) kemarin mengatakan, penanganan kasus ini baru dilakukan. Pihaknya harus mengumpulkan data dan keterangan untuk memperoleh bukti-bukti terkait pemenuhan unsur di dalamnya. Apakah terdapat dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Sehingga nantinya untuk kelanjutan penanganan bisa sesuai dengan yang direncanakan. “Ini kan masih baru penanganannya. Apakah betul ini perbuatan tindak pidana korupsi atau tidak, kita harus mengumpulkan berbagai data dan keterangan. Sehingga bisa kita dapatkan pemenuhan unsur-unsur tersebut. Karena tugas kami mengumpulkan buktibukti terkait pemenuhan unsur. Sehingga andaikan nanti ditingkatkan ke penyidikan, kemudian penuntutan, itu sudah sesuai dengan rencana awal. Jangan sampai kita secara serta merta melakukan penetapan bersalah, di persidangan ada pendapat lain,” ujarnya. Dalam penanganan kasus ini, pihaknya tetap menghargai pihak-pihak yang dilakukan pemanggilan. Makanya diimbau agar penanganan kasus ini tidak terlalu dibesar-besarkan di tengah masyarakat. Apalagi saat ini merupakan tahun politik, jangan sampai dijadikan sebagai kampanye hitam. Karena belum para pihak yang dimintai keterangan belum dipastikan bersalah ataupun melakukan dugaan penyimpangan. Makanya untuk memastikannya, pihaknya melakukan klarifikasi terlebih dahulu. “Saya menghimbau supaya ini jangan terlalu dibesarbesarkan. Apalagi ini tahun politik, jangan sampai ini nanti jadi black campaign. Itu belum apa-apa dan belum dipastikan melakukan hal tersebut (dugaan penyimpangan). Kita klarifikasi dulu. Andaipun ada dugaan, kita juga tidak serta merta. Kita akan minta petunjuk ke pimpinan (Kejati) apakah perlu kita tindaklanjuti sekarang atau tidak jika ditemukan dugaan,” pungkasnya. Seperti diketahui, penggunaan dana bantuan Partai Golkar Sumbawa tahun 2017 lalu diduga terjadi penyimpangan. Dimana partai tersebut mendapatkan bantuan sekitar ratusan juta rupiah dari pemerintah. Hal ini kemudian dilaporkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa untuk diselidiki. Informasinya dalam penyelidikan, jaksa memanggil sebanyak 28 saksi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut sudah dimulai sejak pekan lalu dan sekarang tengah berlangsung. (ind)

(Suara NTB/ind)

Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Ir. H. Ibrahim memberikan sambutan dalam sosialisasi Desa Benderang Informasi Publik (DBIP), di Gedung Serbaguna Desa Nijang, Sumbawa, Kamis (1/11). man kepada para kepala desa se-kabupaten Sumbawa tentang program DBIP. Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Ir. H. Ibrahim menyampaikan, memaknai kegiatan ini startegis karena dihadiri para kepala desa yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimana pemerintah harus hadir memberikan pelayanan dan melakukan proses keterbukaan dan kejujuran. Sehingga akan lahir partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Pihaknya pun dari Dinas Kominfo terus berikhtiar dan berusaha supaya di setiap desa harus bebas untuk menggunakan internet. “Kejujuran sebagai hal yang

(Suara NTB/ind)

Para pemateri Sosialisasi DBIP, H. Ibrahim, Suparman, Ulumuddin (Kabid Pemdes Dinas PMD) dan lainnya.

utama. Dengan banyaknya anggaran yang meluncur ke desa, tentu banyak pula resiko yang menghadang. Tetapi dengan keyakinan untuk mengelola anggaran dengan kejujuran, transparansi, DBIP ini lahir,” terangnya. DBIP adalah ikhtiar kepada aparat pemerintah desa untuk menginformasikan kepada publik tentang program, rencana aksi dan lain sebagainya yang sudah disusun bersama ketika berkomitmen untuk menjadi kepala desa. Visi misi tersebut merupakan alat ukur kesuksesan dalam mewadahi dan menjalankan amanah. Makanya diharapkan para kades agar dapat

memposisikan diri sebagai pemerintah di desa yang memberdayakan dan menerima keluh kesah masyarakat serta mewujudkan harapannya. “Salah satu variabel dari kepemimpinan itu sendiri, kejujuran, transparansi, keterbukaan akuntabel dan lainnya. Keterbukaan adalah pilar dari demokrasi itu sendiri,” jelas H. Ibrahim. Saat ini lanjutnya, , daerah-daerah blank spot yang tidak memiliki sinyal di Sumbawa hampir selesai. Pihaknya akan berupaya menuntaskannya di tahun 2019 mendatang. Artinya setiap desa masyarakat bisa berkomunikasi secara online me-

(Suara NTB/ind)

Para Kades peserta DBIP.

nggunakan jasa internet. “Saya ingin menangkap kedatangan pak Menteri Kominfo pada awal tahun lalu, saat meresmikan BTS di Kecamatan Tarano. Ada 75 titik yang akan dicoba dibangun dan diselesaikan tahun 2019. Bagi desa yang sudah mengusulkan kepada kami, saya memiliki kewajiban untuk mengusulkan dan mengawal terus. Mudahmudahan di setiap sudut desa di Kabupaten Sumbawa akan bisa berinteraksi secara tepat dan tepat,” pungkasnya. Sementara itu, Kades Nijang, Syarifudin mengapresiasi sosialisasi DBIP ini untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa terkait keterbukaan

informasi. “Ini merupakan suatu bentuk ikhtiar pemerintah supaya semua kepala desa bisa menerapkan keterbukaan baik mengenai dana desa maupun hal lainnya. Ini menjadi kewajiban kita pemerintah desa. Dimana persoalan ini kita harus terapkan karena menyangkut juga kredibilitas dan kerjanya kepala desa,” tukasnya. Di Desa Nijang, lanjutnya ada banyak inovasi atau kegiatan yang ingin dilaksanakan. Apalagi dengan adanya Bumdes , banyak hal yang ingin dilakukan untuk kesejehteraan masyarakat. “Lewat DBIP ini, informasi adanya Bumdes kami ingin betul-betul menyentuh masyarakat,” tegasnya. (ind/arn/*)

Desa Kerap Abaikan Rekomendasi Inspektorat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Sumbawa, Ulumuddin S.E, menyayangkan sikap sejumlah desa yang kadang mengabaikan rekomendasi dari hasil audit Inspektorat. Sehingga pengelolaan dana desa yang keliru bisa berujung pada persoalan hukum. Beberapa rekomendasi Inspektorat terkait hasil audit keuangan, kata Ulumuddin, kepada Suara NTB, Kamis (1/11), kadang diabaikan Kades. Padahal, itu bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah. Baik itu menyangkut administrasi maupun program fisik di desa. Ketika rekomendasi diabaikan, maka sama saja membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum. Sehingga tak heran, kalau ada sejumlah Kades yang kini diberhentikan sementara oleh Bupati. Agar dana desa

tidak teransandera dan sekaligus demi kelancaran pembangunan di desa. Beberapa Kades yang sudah diberhentikan sementara yakni, desa Sukamulya Labangka, desa Sempe Moyo Hulu dan desa Tengah kecamatan Utan. Kini Kades Lopok Beru kecamatan Lopok juga terancam diberhentikan. Kalau rekomendasi Inspektorat tidak juga ditindaklanjuti. Selain itu, lanjut Ulu, sapaan akrabnya, banyak pelanggaran administrasi dalam

pengelolaan dana desa. Yang berakibat pada tidak akuntabelnya pertanggung jawaban dana desa. “Abai terhadap aturan. Misalnya, dana desa sudah dicairkan sebelum membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Seharusnya, ada SPP dulu baru pencaiaran dilakukan,” cetusnya. Makanya, dalam rancanagan Perbup terbaru tentang pengelolaan dana desa yang akan dikeluarkan,akan dicantumkan aturan pancairan dana desa mesti berdasarkan SPP

dan ditembuskan ke Camat. Sehingga Camat juga bisa melakukan pengawasan dan pembinaan. “Berapa uang yang sudah dicairkan oleh desa, Camat juga bisa mengetahuinya, sehingga terkontrol,” sebutnya. Manajemen kepemimpinan kepala desa juga kerap bermasalah. Sifat feodalistik yang menutup ruang koordinasi juga menjadi persoalan tersendiri. Sehingga mengganggu pola hubungan Kades dengan unsur aparatur pemerintahan desa lainnya termasuk dengan BPD. “Kalau Kades bisa memabngun hubungan kerjasama yang baik dengan aparatur desa lainnya, dengan BPD termasuk hubungannya dengan masyarakat, maka saya kira tidak akan terjadi masalah di desa.

(Suara NTB/arn)

Ulumuddin Dengan mengedepankan pola kepemimpinan terbuka dan transparan,” tukasnya. (arn)

Dinas Arpusda Umumkan Enam Besar Pemenang Penulisan Sejarah Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Sumbawa mengumunkan pemenang lomba penulisan sejarah daerah, Kamis (1/11) kemarin. Tulisan para pemenang akan dibukukan untutk menjadi koleksi buku sejarah Sumbawa. Pemenang tersebut, yakni, Juara I Ridho Fisabililah mahasiswa Ilmu Komunikasi UTS dengan judul tulisan pemimpin yang tidak melawan arus (sejarah pemikiran Sultan Kaharuddin III 1931-1958). Juara II, Rai Saputra S.IP dengan tulisan gerakan pendidikan yang diusung tokoh Nahdatul Oelama (NO) era pertengahan abad ke -19 di Tana’ Samawa, Juara III Koedrat Hidayat dengan tulisan Empang di masa pemerintahan Lalu Mangandar Alam Dea Radan Tampa (1920-1931), Jumianti Diana dengan tulisan perempuan tamang di Sumbawa (1980-an), Juara V dari PMI Dea Malela yang beranggotakan Habib Sulismahendra, Jihan Novita Sari, Rechan Zahrotun Nur, Reda

Mudazir, Safa Cinta Adilla, Zevia Tristania Budi. Mereka mengangkat tulisan tentang Keris Dea Malela (nafas perjuangan Ismail Dea Malela dari Abad Ke 17 hingga sekarang). Sedangkan Juara VI diraih SMA Negeri 1 Sumbawa yang beranggotakan M. Hendra Mayori, Ida Ayu Gek Mawar, Ogi Septian Saputra Utano dengan tulisan tentang singa podium dari Sumbawa Satidjem (1928-2018). Menurut Ketua Panitia Lomba yang juga Kepala Dinas Arpusda, Ir. Mustafa, para juara diberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan dengan total Rp15.250.000. Lomba penulisan akan terus dilanjutkan pada tahun mendatang. Untuk menambah khazanah sejarah penulisan lokal. Mengingat literasi tentang sejarah lokal Sumbawa minim. Sekaligus menggugah minat generasi muda Sumbawa untuk belajar dari sejarah masa lalu agar dapat diambil nilai nilai luhur dan kearifan lokal para pahlawan dan tokoh Sumbawa masa lalu. (arn)

(Suara NTB/bug)

DIPERIKSA - Salah seorang peserta tes SKD CPNS diperiksa oleh anggota Satpol-PP sebelum masuk gedung CAT.

Minim, Peserta Penuhi Standar Nilai Tes CPNS Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (1/ 11) kemarin, mulai digelar. Tes di hari pertama ini diwarnai kekecewaan Pansel yang mendapati minimnya peserta yang memenuhi standar nilai. Pantauan Suara NTB di gedung CAT KSB, kemarin, para peserta tes yang mendapatkan jatah sesi pertama ujian sudah datang sejak pagi hari. Mereka selanjutnya melakukan registrasi dan mengambil nomor tempat duduk sebelum mengikuti ujian. Sekitar 10 menit sebelum para peserta memasuki ruangan, panitia memberikan pengarahan prosedur ujian di lantai dasar gedung. Juru bicara Pansel CPNS KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut mengatakan, proses ini merupakan prosedur standar agar para peserta mengetahui tata cara dan aturan selama ujian berlangsung nantinya. “Yang kita laksanakan ini standar ya. Terutama soal prosedur

pengisian jawaban karena banyak peserta yang belum mengetahuinya,” terangnya. Sesuai ketetapan Pansel CPNS KSB, ada 4 sesi kegiatan ujian per harinya. Sebelumnya kata Mars, panitia sempat membuat jadwal per hari sebanyak 5 sesi. Namun karena pertimbangan kepanitiaan serta waktu yang terbatas maka ditetapkan per hari sebanyak 4 sesi. “Per sesi ujian pesertanya 60 orang. Jadi setiap harinya akan ada 240 peserta yang ujian,” paparnya. Meski kegiatan ujian di hari pertama kemarin berjalan lancar, tetapi hasilnya masih mengecewakan panitia. Pasalnya hingga sore hari, dari 3 sesi yang sudah mengikuti ujian belum satu pun peserta mampu memenuhi passing grade (standar nilai) kelulusan yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Beberapa peserta hanya mampu memenuhi salah satu standar nilai dari 3 jenis soal SKD. Di mana 3 jenis soal yang diujikan yakni, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan bo-

bot nilai mimimal 75, Tes Inteligensia Umum (TIU) bobot nilai 80, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan standar nilai minimal 143 poin. Menurut Mars, dari sesi pertama hingga ketiga kebanyakan para peserta tidak memenuhi standar bobot minimal TKP. Ia memperkirakan, para peserta kehabisan waktu karena terlalu fokus menyelesaikan tes TWK dan TIU. “Kami lihatnya seperti itu. Apalagi kan mereka dibatasi waktu hanya 90 menit,” timpalnya. Dengan hasil yang nihil itu, Mars mengaku, panitia sedikit mulai khawatir karena tidak memenuhinya passing grade yang ditetapkan oleh BKN, maka potensi daerah untuk kehilangan kuota penerimaan CPNS tahun ini semakin terbuka. “Ujian ini kan kita urutkan pesertanya sesuai dengan formasinya. Hari ini semuanya formasi guru. Nah kalau sampai sesi ke-4 nanti tidak ada yang memenuhi passing grade, kemungkinan kita akan kosong untuk formasi guru agama,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

Kejari Usut Dugaan Pemotongan BOP PAUD Kota Bima

(Suara NTB/Uki)

Syamsurih Syamsurih

Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima tengah mengusut kasus dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Kota Bima tahun anggaran 2016 sampai 2018.

Dewan Ingin Pembangunan RSUD Dikerjakan Pemkot Bima

Kepala Kejari Bima melalui Kasi Pidsus Kejari Bima, I Wayan Suryawan, SH, mengaku proses penyelidikan kasus yang dilaporkan masyarakat tersebut bahkan telah berjalan hampir satu bulan. “Kasus ini (dugaan pemotongan - red) sedang berjalan sampai saat ini,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (1/11). Dalam menelusuri dugaan tersebut, Wayan mengaku pihaknya telah memanggil delapan orang untuk dimintai keterangan. Delapan orang tersebut adalah penerima manfaat BOP PAUD di Kota Bima. “Sudah kita panggil dan periksa delapan orang. Nanti akan

Kota Bima, (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH mengaku, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terkait pembangunan Rumah Sakit (RSUD) di daerah setempat. Menurut Syamsurih, sebelum Gubernur NTB berkunjung ke Bima beberapa waktu lalu dan sempat meninjau lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) di Kelurahan Rabangodu Utara yang diminta untuk pembangunan RSUD, pihaknya lebih awal berkunjung ke pendopo bersama Walikota. “Hanya saja saat Gubernur NTB ke Bima terjadi miskomunikasi. Karena substansinya Gubernur telah mengiyakan pembangunan RS diserahkan kepada Pemerintah Kota,” kata Syamsurih kepala Suara NTB, Kamis (1/11). Duta PAN ini mengaku sebelum itu pihaknya melayangkan surat kepada Gubernur NTB meminta pinjam aset lahan yang ada di kelurahan Rabangodu Utara. Tujuannya membangun RS karena Kota Bima hingga saat ini belum memiliki RS. “Jadi permohonan saya selaku Ketua DPRD bersama Walikota dalam surat itu kepada Gubernur meminta lahan ini untuk pembangunan RS,” katanya. Dalam membangun RS, lanjutnya Pemkot hanya memiliki lahan seluas 1,5 hektar. Sementara lahan yang dimiliki Pemprov ada 5 hektar. Karena lahan untuk membangun RS kisaran antara 4 sampai 5 hektar. “Pemkot juga menyiapkan sendiri anggaran pembangunannya karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meninjau areal persawahan di Kota Bima usai melakukan melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Minggu (21/10) kemarin. Di areal tersebut, terdapat lahan milik pemerintah Provinisi (Pemrov NTB) seluas 4 hektar. Pemerintah Kota Bima dikabarkan telah meminta izin pinjam pakai untuk membangun sebuah rumah sakit. Bagaimana tanggapan Gubernur NTB ? Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini justru berpandangan lain untuk memanfaatkan lahan tersebut. Dengan berencana membangun RSUP. “Karena ini tanah aset Provinsi, biar Provinsi saja sekalian yang akan membangun RSUP,” katanya saat itu. (uki)

menyusul sejumlah orang lagi,” katanya. Bahkan lanjutnya, Kepala Bidang serta Kepala Dinas pada OPD teknis terkait telah dimintai keterangan persoalan tersebut. Hanya saja, Kabid tidak memenuhi panggilan karena saat pemanggilan, ia sedang berada di luar daerah. “Baru Kepala Dinas yang kita mintai keterangan. Sementara Kabid belum sempat kita mintai keterangan karena saat itu sedang dinas luar. Tapi kita agendakan pemanggilan ulang,” katanya. Ia menjelaskan, dalam laporan yang diterima oleh pihaknya, pencairan anggaran

BOP PAUD di Kota Bima mulai dari tahun 2016 hingga 2018 tersebut diduga diwarnai pemotongan sepihak dari Dinas. “Dugaannya ada pemotongan Rp4 juta hingga Rp5 juta masing-masing satu PAUD,” katanya. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin M.AP membenarkan dirinya dipanggil oleh pihak Kejari Bima terkait dugaan pemotongan dana BOP PAUD. “Iya sudah dipanggil. Kita tetap kooperatif,” katanya. Ia memastikan, proses penyaluran anggaran BOP PAUD di Kota Bima tidak terjadi pemotongan karena

(Suara NTB/Dok)

(Suara NTB/Dok)

I Wayan Suryawan

Alwi Yasin

pencairannya langsung masuk ke rekening PAUD masing-masing. Besarannya sesuai banyaknya siswa didik. “Pencairan dana BOP PAUD

yang diterima kurang lebih 103 PAUD di Kota Bima sesuai petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis),” pungkasnya. (uki)

Pengesahan RAPBD Dompu 2019 Terancam Molor

Pemeriksaan Khusus Pokir, Inspektorat Tunggu Perintah Bupati

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Dompu telah menyelesaikan klarifikasi anggaran pokok pikiran (pokir) Dewan tahun 2017 atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya pun telah disampaikan ke KPK dan ditembuskan ke Bupati Dompu. Inspektur pun siap melaksanakan jika ada perintah Bupati untuk melakukan audit khusus. Hal itu disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, H. Soehartomo, SKM, MPPM kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (1/11) kemarin. “Saya belum bisa sampaikan (hasilnya), karena sifatnya masih klarifikasi. Kecuali LHP, sudah final dan sudah diserahkan kepada yang bersangkutan, itu sudah bisa dibuka informasinya. Karena ini baru klarifikasi, sehingga belum bisa disampaikan,” kata H. Soehartomo. Hasil klarifikasi itu, lanjutnya tergantung KPK untuk menindak lanjutinya. Karena yang meminta klarifikasi itu KPK dan hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Namun bila Bupati memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan informasi hasil klarifikasi, akan dilakukan. “Kalau memang ada perintah dari Bupati untuk kami melangkah lebih lanjut kepada pemeriksaan khusus, Inspektorat siap saja,” ungkapnya. Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, hasil klarifikasi yang dilakukan tidak ditemukan ada masalah pada pemprograman pokir Dewan tahun 2017. Karena sebagian besar pokir tersebut didasarkan pada hasil reses anggota Dewan ke konstituennya dan dilengkapi dokumennya. Namun beberapa pihak menuding adanya masalah dalam penganggaran pokir sehingga dilaporkan ke KPK. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos beberapa waktu lalu menegaskan, pokir dewan sudah diatur dalam ketentuan yang ada. Berapapun jumlahnya, anggaran tersebut untuk membiayai program kegiatan untuk masyarakat yang diperjuangkan anggota dewan. Melalui program pokir, banyak kep e n t i n g a n masyarakat yang tidak masuk dalam program usulan SKPD dan dapat dianggarkan. Yang keliru bila anggaran tersebut untuk anggota Dewan. (ula)

H. Soehartomo

Halaman 7

(Suara NTB/Ist)

DIGELEDAH - Sr (38) pengedar sabu wilayah Kilo saat digeledah usai ditangkap aparat kepolisian setempat, Kamis (1/11).

Pengedar Sabu di Kilo Diringkus Dompu (Suara NTB) – Terduga pengedar sabu berinisial Sr (38) akhirnya diringkus polisi. Pria asal Dusun Mekar Sari, Desa Melaju, Kecamatan Kilo ini ditangkap berikut belasan poket sabu di Dusun Kambu Desa Mbuju, Rabu (31/10) Pukul 14.00 Wita. Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos., dikonfirmasi wartawan Kamis (1/ 11) menegaskan, biang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kilo itu tertangkap buah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti tim opsnal dengan melakukan penyelidikan. “Ini berawal dari informasi masyarakat yang mengaku sering terjadi transaksi sabu di Kilo,” kata dia. Tak butuh waktu yang lama untuk mengungkap ke-

beradaan pelaku. Tepatnya, Rabu (31/10), pria dengan ciri-ciri yang sudah dibeberkan warga tersebut dijumpai melintas menggunakan kendaraan, diduga hendak ke Dusun Kambu untuk mengedarkan sabu. Oleh anggota, Sr langsung dikejar dan berhasil ditangkap. Meski berusaha berontak dan mengelak tidak mengantongi sabu-sabu, Sr akhirnya tak bisa berbuat banyak setelah penggeledahan dihadapan warga dilakukan polisi. Saat penggeledahan, dari tangannya didapati dua poket besar klip transparan berisi sabu dan 10 poket kecil yang juga terdapat sabu. Sementara barang bukti lain, sebut Adhar, yakni satu alat hisap, delapan klip ko-

song, dua sendok sabu, satu buah jarum, dua korek api, satu buah pisau, satu buah HP, satu unit sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp400.000. “Barang bukti tersebut kami temukan di saku kiri celana yang dikenakannya,” ujar dia. Berbekal temuan barang bukti dalam penguasaan Sr ini, polisi langsung menggiringnya ke Mapolres Dompu untuk diproses lebih lenjut, termasuk pengembangan guna mengungkap sumber kepemilikan barang haram yang selama ini diedarkannya di Kilo. “Sr ini sering mengedarkan sabu di Kilo dan atas penangkapan ini masyarakat mengapresiasinya karena sudah sangat meresahkan,” pungkasnya. (jun)

Mata Air Menyusut, PDAM Terapkan Layanan Bergilir Dompu (Suara NTB) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dompu terpaksa menerapkan sistem pelayanan air bersih bergilir. Pasalnya, debit mata air di musim kemarau ini terus mengalami penyusutan. Dan ini diperparah dengan kebutuhan irigasi petani yang kian meningkat. Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., kepada Suara NTB, Kamis (1/11) kemarin menjelaskan, ketika persediaan air bersih yang sudah menyusut di sumber mata air Rora itu tetap dibagi bersamaan maka dipastikan sebagian besar masyarakat tidak akan mendapat pasokan air, terutama mereka yang tinggal di wilayah Kecamatan Dompu dan Woja. “Air yang kecil ini kalau kita bagi sama

sebagian besar tidak akan dapat, sehingga kita lakukan sistem giliran,” kata dia. Sistem bergilir diterapkan menyusul persediaan air yang saat ini terbatas akibat kemarau panjang dan harus dibagi dua. Separuh dipakai untuk memasok pelanggan PDAM dan separuhnya lagi untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. Semestinya, kata Edi Supandi, musim tanam ketiga ini, petani di Kramabura saatnya menanam palawija, tetapi justru kebanyakan dari mereka menanam padi sehingga kebutuhan air menjadi lebih besar. “Seharusnya petani Kramabura menanam palawija, tapi sekarang kebanyakan menanam padi sehingga kebutuhan air untuk padi ini jauh lebih besar daripada palawija,” jelasnya. Pemberlakuan sistem ber-

gilir yang dirasakan total pelanggannya se-Kecamatan Dompu dan sebagian kecil di Kecamatan Woja ini dilakukan dengan pola pemasokan dua atau tiga hari dalam seminggu. Selama itu mereka tinggal menampung air untuk kebutuhan hari-hari berikutnya. Belum diketahui pasti sampai kapan persoalan tersebut dirasakan masyarakat, tetapi untuk mengantisipasi munculnya gejolak di lapangan pihaknya sudah membentuk tim pemantau pembagian air bersih tiap malamnya. Aparatur terkait di masing-masing desa/kelurahan sudah jauh-jauh hari diinformasikan agar menyediakan penampung air bersih. “Sama-sama menerima sekarang artinya pelanggan juga sudah menyiapkan penampung,” ujarnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Rancangan APBD Kabupaten Dompu tahun 2019 hingga saat ini belum juga dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan. Pengesahan APBD ini diberi waktu paling lambat disahkan bersama 30 November sebelum tahun berjalan. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE, yang dikonfirmasi terkait hal ini meminta untuk konfirmasi langsung ke TAPD yang lebih paham dan mengetahui pasti perkembangannya. “Untuk APBD 2019, silahkan konfirmasi langsung ke TAPD biar ndak keliru,” kata Ardiansyah, Kamis (1/11). Terhadap pergeseran anggaran kegiatan dalam APBD 2018 sebagai konsekuensi dari tidak adanya APBD perubahan 2018, Ardiansyah juga mengaku, dalam satu dua hari ini akan dibawa ke Provinsi untuk dilakukan sinkronisasi. Kendati tidak ada perda APBD perubahan dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), pergeseran anggaran tersebut tetap harus disinkronkan di pemerintah Provinsi (Pemprov). Anggota TAPD Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP

yang dikonfirmasi terpisah mengaku, belum adanya pembahasan bersama dokumen KUA/PPAS APBD 2019 dengan Banggar Dewan karena masih menunggu peraturan mentri keuangan (PMK) soal ketetapan DAU, DAK dan anggaran lainnya untuk tahun 2019. PMK tersebut sudah diterbitkan dan TAPD sudah mendapatkan datanya. Dengan adanya PMK soal DAU dan DAK, kata Yani Hartono, KUA/PPAS untuk APBD 2019 yang diajukan ke Dewan akan ada perubahan. Perubahan ini akan diajukan dalam waktu dekat setelah dilakukan sinkronisasi di tingkat TAPD. Karena penyusunan KUA/PPAS yang diajukan ke Dewan beberapa waktu lalu didasarkan pada DAU dan DAK tahun 2018. “Kita lakukan sinkronisasi 2 kali 24 jam sebelum dibawa untuk dibahas bersama,” kata Yani Hartono. Ia pun merasa optimis, pembahasan KUA/PPAS hingga pengesahan dokumen APBD 2019 akan rampung sebelum batas waktu. Waktu 1 bulan ini akan maksimal dimanfaatkan untuk pembahasan dan pengesahan APBD. “Kita optimis bisa selesai sebelum batas waktu,” ungkapnya. (ula)

40 Sekolah Rusak Ringan dan Sedang Belum Disentuh Perbaikan Taliwang (Suara NTB) Rehabilitasi infrastruktur sekolah yang rusak akibat gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum bisa sepenuhnya tertangani pada tahun 2018 ini oleh pemerintah setempat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB, sebanyak 40 sekolah yang mengalami rusak ringan dan sedang belum dianggarkan untuk perbaikannya. “Ada 132 total sekolah kita. 52 unit sudah diferivikasi dan akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR, 37 unit ditangani Kementerian Pendidikan dan APBDP. Nah masih ada sekitar 40 yang belum bisa kita sentuh tahun ini,” terang kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin kepada Suara NTB, Jum’at (1/11). Ia mengatakan, Pemda KSB baru dapat menyentuh 40 sekolah tersebut pada tahun depan. Dinas Dikpora KSB melalui APBD murni telah menyiapkan anggarannya sebagai program guna mengembalikan fungsi sekolah masingmasing. “Jadi mereka yang pertama akan kita tuntaskan dulu,” timpalnya. Meski mengalami kerusakan kategori sedang dan ringan, Tajuddin mengaku, kegiatan belajar mengajar (KBM) di 40 sekolah tetap berjalan lancar. “Ruangannya tetap dapat digunakan. Jadi kecuali kualitasnya, fungsi ruang kelas yang rusak masih bisa dimanfaatkan. Tapi ya tetap harus diper-

(Suara NTB/bug)

Tajuddin baiki untuk kenyamanan siswa belajar,” ujarnya. Sementara itu ditanya mengenai kegiatan rehabilitasi sekolah yang berjalan tahun ini. Tajuddin optimis dapat selesai tepat waktu. Ia menjelaskan, pola pembangunan yang diterapkan Pemda KSB menggunakan sistem swadaya. Dikerjakan oleh sekolah secara langsung sehingga prosesnya penyelkesaiannya dapat berjalan cepat. “Kita kan pakai swadaya. Jadi sampai akhir tahun kami optimis bisa selesai,” klaimnya. Untuk diketahui ada 13 sekolah yang dibiayai Pemda KSB melalui APBD Perubahan 2018 ini. Sekolah-sekolah tersebut masuk dalam kategori rusak ringan dan sedang. “Sisanya oleh Kementerian Pendidkkan dan Kementerian PU. Yang itu juga kami yakin bisa selesai tepat waktu,” tukasnya. (bug)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf di NTB Belum Dikukuhkan Mataram (Suara NTB) Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi NTB pasangan Capres/Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf), sampai saat ini belum bisa leluasa bergerak. Tim ini belum resmi dikukuhkan oleh Tim Kampanye Pusat. TKD NTB meminta kepada tim kampanye pusat untuk segera mengukuhkan TKD NTB. “Ya kita belum dikukuhkan, karena itu kita sudah minta pusat untuk segera diadakan pengukuhan di daerah supaya kita bisa bekerja,” ujar Ketua TKD NTB, H. Misbach Mulyadi kepada wartawan di Kantor DPD I Partai Golkar NTB, Kamis (Suara NTB/ndi) (1/11) kemarin. Dijelaskan Misbach Mulyadi Misbach, pihaknya belum bisa berbuat banyak untuk melakukan kerja-kerja pemenangan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf, yang teroganisir, terstruktur dan masif. Selama ini yang dilakukan sejak tim mulai terbentuk hanya sekedar rapat-rapat. “Aktivitas secara terorganisir dan terstruktur belum ada, teman-teman baru berjalan sendiri-sendiri. Makanya itu kami meminta untuk diberikan sitem kerja,” katanya. Menurut politikus Partai Golkar itu, untuk bisa mulai bekerja, TKD Jokowi-Ma’ruf di NTB membutuhkan Sekretariat sebagai pusat kendali tim pemenangan. Selain itu juga tentu yang tidak kalah penting adalah dukungan logistik dan anggaran. “Untuk mengkonsolidasikan semua partai koalisi, kita butuh sekretariat, kita butuh logistik dan anggaran. Nah sampai saat ini itu belum jelas semua, bagaimana kita mau berjalan tanpa dukungan semua itu. Siapa yang menanggung semua itu apakah dari pusat atau dari kita sendiri, ini belum jelas semua,” paparnya. Terkait itu, juga sudah disampaikan oleh Misbach pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tim pemenangan pusat Jokowi-Ma’ruf di Surabaya baru-baru ini. Namun di Rakernas ia juga belum mendapatkan kepastian terkait keberadaan TKD. “Harapan TKD semua daerah sama, untuk memberikan sistem bekerja, tetapi kita tidak dapat itu, bahkan sudah kita sampaikan di Rakernas. Teman-teman semua bertanya keberadaan TKD ini apa, kelanjutan bekerja seperti apa belum jelas,” pungkasnya. (ndi)

Jaksa Siapkan Memori Banding Vonis Kasus Merger BPR NTB Mataram (Suara NTB) Dua pekan lalu, jaksa penuntut umum Kejati NTB resmi menyatakan banding atas vonis dua terdakwa perkara korupsi penggabungan delapan PD BPR NTB. Untuk melengkapi upaya hukum lanjutan itu, jaksa melampirkan berkas memori banding. Isinya antara lain ketidaksetuju atas amar putusan hakim. Dua terdakwa korupsi BPR NTB, Ihwan dan Mutawali sebelumnya divonis bersalah menyalahgunakan kewenangan mereka sebagai ketua dan wakil ketua tim konsolidasi. Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, menjelaskan pihaknya masih menunggu petikan putusan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “Petikan putusan belum kita terima. Kan itu dasarnya kita menyusun memori banding,” jelasnya kemarin. Dia menjelaskan alasan pihaknya mengajukan banding. Selain hukuman pidana badan yang lebih ringan dari tuntutan, jaksa penuntut umum juga tak sependapat dengan vonis kerugian negara. “Di tuntutan kan kita minta yang Rp700 juta itu diganti dua terdakwa. Hakim ini malah memutus dengan keterangan terdakwa, bukan keterangan ahli,” ucapnya. Ery menyayangkan hakim yang mendasarkan putusannya dengan merujuk pernyataan dua terdakwa. Yang walaupun sudah menjadi fakta persidangan yang disahkan dalam amar putusan. Keterangan terdakwa di persidangan, dalam pandangannya berlaku untuk diri sendiri. Berbeda dengan keterangan yang dipakai untuk menguji fakta. “Yang seharusnya dipertimbangkan itu keterangan saksi ahli yang soal kerugian negara itu harus dibayarkan mereka. Ahli kan disumpah bersaksi dengan keahlian mereka, kenapa tidak dipakai,” papar Ery. Mantan Direktur PD BPR Sumbawa, Ihwan dan mantan Direktur PD BPR Lombok Timur, Mutawali divonis terbukti bersalah menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengelola dana konsolidasi delapan PD BPR NTB sebesar Rp1,8 miliar. Sesuai pembuktian pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dana dipakai untuk kebutuhan yang tidak tercantum di dalam term of references (TOR) konsolidasi. Kemudian pengadaan server dan sistem IT sebesar hampir Rp400 juta tanpa mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengeluaran tambahan itu kemudian dibuatkan pertanggungjawaban fiktif. Para terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan dana konsolidasi Rp1,8 miliar tahun 2016. Caranya dengan membuat kuitansi kegiatan rapat sebanyak 14 lembar senilai Rp322 juta, daftar terima honor tim penilaian kinerja direksi dan divisi sebesar Rp229 juta, daftar terima honor tim pengkajian akademis sejumlah Rp134 juta. Kemudian daftar terima biaya BBM dan sewa mobil tim penilai kinerja direksi Rp198 juta. Sementara penggunaan dana riil untuk kebutuhan konsolidasi hanya Rp807 juta. (why)

Bawaslu Dalami Dugaan Oknum Anggota Dewan Kampanye Saat Reses Mataram (Suara NTB) Kegiatan reses anggota DPRD NTB telah berakhir tanggal 31 Oktober lalu. Dalam kegiatan reses tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan oknum anggota dewan yang berasal dari Daerah pemilihan (Dapil) Lotim, diduga melakukan pelanggaran kampanye dalam kegiatan resesnya. Dugaan pelanggaran itu kini sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Oknum anggota dewan yang kembali maju menjadi caleg tersebut, diduga berkampanye dalam kegiatan resesnya itu yakni diketahui berasal dari Bulan Bintang (PBB), dengan inisial HB. “Dugaan pelanggaran ini sedang kami selidiki” kata

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) Seorang kurir mencoba menyelundupkan sabu ke dalam Lapas Mataram. Tersangka JL (23) menyelipkan satu poket sabu di dalam lipatan celana. Dia mengantar sabu pesanan terpidana berinisial SF. JF pengangguran asal Turida, Sandubaya, Mataram

datang sesuai suruhan. Memanfaatkan waktu jam besuk pada Selasa (30/10). Dia datang pagi sekitar pukul 11.00 Wita. Tersangka menyembunyikan satu plastik bening sabu di celananya. Dibungkus lagi dalam sobekan kertas. Dia kepergok begitu melewati penjagaan pintu depan. “Petugas Lapas menggeledah

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Srinopati saat dikonfirmasi, Kamis (1/11) kemarin. Terkait dugaan tersebut, pihaknya berencana akan memanggil Panwascam dan Panwasdes sebagai saksi untuk diminta keterangannya terhadap temuannya di lapangan. Selain itu, pengurus Masjid maupun warga yang datang menghadiri kegiatan yang di-

lakukan oknum anggota DPRD NTB tersebut, akan kami lakukan pemanggilan untuk meminta keterangan dalam permasalahan tersebut. “Sebelum melakukan pemanggilan terhadap oknum bersangkutan, Bawaslu memanggil saksi - saksi dulu,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan Retno, pihaknya telah memperoleh informasi awal men-

genai masalah apa yang dilakukan oknum anggota DPRD NTB tersebut. Untuk kemudian pihaknya menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan main yang ada. “Kami menduga kalau oknum anggota DPRD NTB memanfaatkan kegiatan reses di masjid dengan melakukan kampanye. Sehingga inilah yang nantinya akan kami buktikan,” katanya. Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Divisi Hukum, Suhardi, menjelaskan bahwa terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh ca-

leg petahana dalam kegiatan resesnya itu, akan ditangani oleh Bawaslu Lotim. “Bawaslu Kabupaten akan melakukan pemeriksaan dulu, nanti kemudian diplenokan, apakah terbukti atau tidak. Jika terbukti, apa kemudian jenis pelanggarannya, apakah pelanggaran administratif atau tindak pidana kampanye,” jelasnya kepada Suara NTB. Sementara itu, oknum anggota dewan yang disebutkan telah diduga melakukan pelanggaran kampanye pada saat menggelar kegiatan reses, tidak memberikan tanggapan. (ndi)

PULANG - Personel Brimob Polda NTB pulang setelah empat bulan berdinas di bawah komando Polda Papua.

Satu Kompi Brimob Polda NTB Dipulangkan Usai Tugas di Papua Mataram (Suara NTB) Sebanyak 100 personel Polda NTB menuntaskan penugasan di wilayah hukum Polda Papua. Satu satuan setingkat kompi Satbrimob Polda NTB menghabiskan empat bulan menjaga keamanan di Mimika, Papua. Ratusan personel Brimob itu pulang kembali ke markasnya di Ampenan, Mataram,

Kamis (1/11). Mereka bertugas dalam sandi operasi Aman Nusa II Polda Papua. Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri memimpin upacara penyambutan di Zainudin Abdul Majid International Airport, Praya, Lombok Tengah. “Tugas dilaksanakan secara optimal. Berjalan dengan tertib, aman, dan lancar,” ucapnya. Gambaran umumnya, jum-

lah personel yang berangkat sama banyaknya dengan yang pulang. Kawasan yang mereka jaga ketertibannya cukup rawan warga pejuang separatis. Selama empat bulan lamanya satu kompi pasukan bersenjata lengkap itu mengamankan wilayah yang masuk kawasan pertambangan emas terbesar di dunia, yakni Grasberg PT Freeport Indonesia.

Dukung Marathon Mandalika, Dharma Pertiwi Gelar Baksos di Pengungsian Tanjung (Suara NTB) Dharma Pertiwi bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) menggelar Bakti Sosial (Baksos) di area pengungsian di Desa Tanjung, Lombok Utara, NTB, Kamis (1/11). Baksos juga digelar di RSAD Mataram, RSUP NTB dan RSUD Kota selama tiga hari hingga 3 November 2018 sebagai perwujudan semangat kebangkitan Lombok pascagempa. Selain itu, juga untuk mendukung lomba lari

Kurir Diduga Selundupkan Sabu ke Lapas

SABU - Polisi menunjukkan barang bukti sabu yang dibawa tersangka JK untuk diselundupkan ke dalam Lapas Mataram pesanan seorang narapidana.

Halaman 8

badan yang bersangkutan. Akhirnya ketemu di celana sebelah kiri. Bagian bawah di dalam lipatan,” ungkap Alam. Tersangka karena kepergok lantas mengaku. Maksudnya datang karena hendak membawakan sabu itu untuk seseorang bernama SF (inisial). Petugas Lapas kemudian menyerahkan JL ke Satresnarkoba Polres Mataram. Dari interogasi sementara, JL masih disangka berperan sebagai kurir. Yang mengantarkan barang sesuai pesanan. “Caramerekaberkomunikasi itu kami masih kembangkan. Modusnya barang ini diantarkan masuk. Mereka hendak ketemu di dalam,” paparnya. Barang bukti sabu setelah ditimbang beratnya mencapai 2,35 gram. “Untuk pemesan barangnya masih kita dalami lagi lebih lanjut. Kita kerjasama dengan Lapas,” kata Alam. (why)

TNI International Marathon (TIM) untuk memperingati HUT ke-73 TNI, yang akan dihelat di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, 4 November mendatang. “Dengan melibatkan 386 tenaga kesehatan dari Puskes TNI dan Satuan Kesehatan jajaran TNI AD serta sejumlah mitra, Baksos ini akan melayani pengobatan masal, penyuluhan dan pelatihan, operasi dan donasi,” kata Kapenrem 162/WB Mayor Inf. Dahlan, S.Sos. Dalam pengobatan massal disiapkan poli umum untuk 1.000 orang, poli gigi untuk 250 orang, poli bedah, poli kandungan (IVA), poli penyakit dalam, poli jantung, poli anak, vaksinasi (ORI+MR) 100 orang, poli mata, poli saraf, poli THT dan tindakan bedah minor untuk 50 orang. Sementara kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada 400 orang meliputi penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, deteksi dini kanker ser-

viks, bahaya narkoba, pernikahan dini, kesehatan gigi, stunting 100 orang, trauma healing kepada 150 orang, parenting PAUD, pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan tempe dan pelatihan keterampilan dari bahan tenun. Untuk operasi akan dilakukan operasi katarak untuk 100 mata, operasi bibir sumbing untuk 20 orang dan bedah umum. Sejumlah donasi akan diberikan berupa 25 unit kursi roda, 50 unit alat bantu dengar, 1.000 kacamata baca, 30 unit kaki palsu, sembako dan susu formula. “Dharma Pertiwi sebagai bagian Keluarga Besar TNI, dalam setiap kegiatan di mana pun berada, akan terus berupaya untuk membantu masyarakat secara langsung melalui kegiatan Baksos kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas Dahlan. Disebutkan juga, kegiatankegiatan itu sesuai dengan tema HUT ke-73 TNI “Profesionalisme TNI untuk Rakyat”. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

MEMANTAU - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani saat memantau langsung kegiatan pengobatan gratis Dharma Pertiwi di Lombok Utara.

Ratusan personel Polda NTB itu sukses menaklukkan tantangan alam Papua yang memiliki hutan lebat dan iklim yang cukup ekstrim. Begitu juga dengan masih adanya potensi serangan dari kelompok-kelompok separatis bersenjata. Setiap anggota Polri, kata Kapolda, harus siap ditempatkan di manapun, terma-

suk ke daerah rawan. Polri harus hadir di setiap kegiatan masyarakat. Di keramaian, tempat aktivitas ekonomi dan kegiatan dengan intensitas tinggi. “Mereka sudah bertugas menjaga kepercayaan Mabes Polri. Jangan terlena, tetap waspada terhadap setiap perkembangan situasi,” pungkasnya. (why)

KPU Minta APK Liar Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Alat peraga sosialisasi para Calon anggota legislatif (caleg) yang bertebaran masih banyak yang belum ditertibkan. Padahal alat peraga sosialisasi yang sudah dipasang oleh para caleg secara individu tersebut tidak termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) maupun bahan kampanye resmi. Karena itu, KPU NTB meminta jika ada APK para caleg supaya ditertibkan. Karena APK tidak boleh dibuat sendiri oleh para caleg. “Yang sudah dipasang di jalan-jalan itu tidak termasuk APK atau bahan kampanye. Jadi bisa ditertibkan,” ujar Komisioner KPU NTB Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Yan Marli. Yan Marli menjelaskan, KPU NTB akan memfasilitasi APK bagi pasangan caprescawapres, partai politik dan calon DPD RI. APK yang difasilitasi dalam bentuk baliho sesuai dengan desain usulan dari partai politik maupun tim pasangan capres-cawapres dan calon DPD. APK yang disedikan KPU NTB berupa baliho, yang masing-masing berjumlah untuk pasangan capres-cawapres mendapatkan masing-masing 16 baliho. Partai politik mendapatkan 11 baliho, calon DPD mendapatkan masing-masing lima unit. “Desain APK sudah diserahkan ke kami. Sekarang sedang diperiksa kemudian dilelang jika anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 200 juta,” ucapnya. Dikatakan oleh Yan Marli, selain yang difasilitasi KPU, peserta pemilu bisa menambah

APK jika dirasa kurang. Namun penambahan APK ini harus sesuai dengan desain yang sudah diserahkan KPU. Tetapi bisa ditambahkan foto caleg. Untuk penambahan APK yang dilakukan peserta pemilu, jumlahnya dibatasi. Yakni bisa menambah baliho, maksimal lima unit di masingmasing kabupaten/kota. Peserta pemilu juga bisa menambah spanduk sebagai tambahan, paling banyak 10 di masing-masing kabupaten/ kota. Billboard dan videotron juga bisa ditambah peserta pemilu, maksimal dua unit. “Pemasangan APK dari KPU maupun tambahan dari peserta pemilu harus sesuai dengan SK lokasi yang sudah ditetapkan. Diluar SK itu berarti melanggar aturan dan bisa ditertibkan,” tandasnya. Tidak hanya APK, peserta pemilu juga bisa menggunakan bahan kampanye. Bahan kampanye terdiri dari stiker, poster, kalender, selebaran, brosur, pamflet, pakaian, penutup kepala, alat makan atau minum, pin, kartu nama dan alat tulis lainnya. “Harganya paling tinggi Rp60 ribu,” katanya. Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu NTB Divisi Data, Hukum dan Informasi Suhardi mengatakan pihaknya akan merekomendasikan penertiban alat sosialisasi peserta pemilu. Penertiban bisa dilakukan jika alat sosialisasi yang dipasang tidak sesuai dengan desain yang diserahkan ke KPU dan pemasangannya tidak sesuai dengan SK lokasi. “Kita akan koordinasi dengan Satpol PP,” pungkasnya. (ndi)

Jumat, 2 November 2018

Kenali Tilapia Lake Virus Pada Ikan Nila Oleh : Rila P (Fungsional PHPI BKIPM Mataram) TILAPIA Lake Virus (TiLV) jarang terdengar di kalangan masyarakat umum, karena istilah ini lebih banyak di kenal di kalangan pembudidaya ikan khususnya pembudidaya ikan nila. Di dunia penyakit inipertama kali ditemukan pada tahun 2009 di Negara Israel dan Equador. TiLV dilaporkan sebagai penyakit yang menyerang ikan nila, penyebabnya adalah Orthomxyo Lake Virus genus baru dari family Orthomxyoviridae yang serangannya sangat mematikan. Pada tahun 2016 di pulau Lombok terjadi penurunan hasil produksi ikan nila, dikarenakan telah terjadi kematian massal yang dikabarkan penyebabnya penyakit TiLV. Perkembangan penyakit ini terus dipantau oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram (BKIPM Mataram) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat (DKP NTB) dan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok ) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui kegiatan monitoring dan surveillance terpadu untuk memantau sebaran penyakit TiLV dan sebagai dasar penetapan status dan sebaran penyakit TiLV pada ikan nila di pulau Lombok dan menentukan strategi/kebijakan pencegahan serta pengendaliannya. Gejala klinis dari penyakit ini adalah latergi (keadaan lemah tidak ada dorongan untuk bergerak), bagian tubuh ikan menghitam, penurunan nafsu makan, berenang di permukaan, anemia, insang dan hati berwarna pucat (Kibengedan Godoy, 2016, ;Bacharach et al., 2016; Dong et al., 2017 ). Secara makrokospis, pada kasus lebih lanjut mempunyai ciri-ciri antara lain: lensa mata mengalami kerusakan jaringan mata (ruptur), peradangan selaput pada bagian mata (phacoclastic induced uveitis) yang menyebabkan bola mata masuk ke dalam, rongga mata/sunken eyes (endopthalmis), kekeruhan lensa mata (katarak); pembengkakan bola mata (bupthalmia), kornea berlubang, mengalami penyusutan; dan hilangnya fungsi okular (phthisis bulbi). Secara mikroskopis terjadi katarak pada lensa mata. Sel epitel squamus kornea mengalami erosi dan terdapat ulcer, terinfiltrasi oleh limfosit, makrofag, eosinophil serta edema, Sumber: Eyngor et al., 2014. Faktor pemicu penyakit TiLV adalah suhu air dan kepadatan tinggi menyebabkan wabah terjadi diatas 25OC, tidak menyebabkan kematian dibawah 20OC, puncak kematian masal terjadi pada suhu 30OC. Mortalitas terbesar lebih banyak terjadi pada kolam dengan sirkulasi tertutup dibandingkan dengan perairan umum dengan sirkulasi terbuka seperti danau virus TiLV menyebar melalui air; kematian terbesar biasanya ditemukan 1 (satu) bulan setelah dipindahkan dari hatchery ke kolam pembesaran atau keramba. kematian yang tinggi (20-90%) terjadi pada ikan nila dengan berat 1-50 gr Puncak kematian massal biasanya terjadi 14 (empat belas) hari setelah ditemukan ikan mati pertama kali Sumber: Eyngor et al., 2014; Tsofack et al., 2016; Surachetpong et al., 2017. Pencegahan dan Pengendalian TilV yaitu mengelola suhu air dibawah 25oC; menggunakan bibit nila yang berasal dari indukan Specific Pathogen Free (SPF) penyakit TiLV; menghindari stress pada ikan dengan mengurangi kepadatan; melaksanakan biosecurity dengan penerapan Good Hygene Practices (GHP); melakukan monitoring dan surveillan terhadap penyakit TiLV; pelarangan pemasukan jenis ikan nila spesies Sarotherodon galilaeus, Tilapia zilli, Oreochromis auratus, Tristamella simonis intermedia, persilangan Orechromis niloticus X Oreochromis auratus dari negara atau area yang sedang terjadi wabah.(*) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dana Desa Jangan Dianggap Beban Selong (Suara NTB) Penggunaan Dana Desa dijerat banyak sekali aturan. Mulai dari aturan dari pemerintah pusat maupun aturan di tingkat kabupaten. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, H.M. Juaini Taofik meminta kepala desa tidak menganggapnya sebagai sebuah beban bagi desa. Dijelaskan, penggunaan Dana Desa diatur tiga kementerian. Kementerian Keuangan mengatur tentang porsi dana desa. Kementerian Desa mengatur tentang prioritas (Suara NTB/rus) penggunaan dana desa dan H.M. Juaini Taofik regulasi mekanisme penggunaan dana desa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Semua regulasi tersebut dikunci dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanahkan asas rekognisi dan subsidialitas, dua kewenangan dibiayai oleh APBDes. Kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan lainnya itu dibiayai oleh yang menugaskan. Disatu sisi, kewenangan lokal berskala desa ini dinamis. Kewenangan lokal berskala desa ini adalah kewenangan yang mampu dan pernah dikerjakan oleh desa. Misalnya, penanganan kasus stunting, desa mampu melaksanakannya dan bisa efektif. Selama ini stunting dikatakan urusan pusat dan dan dinas kesehatan. Sedangkan pertimbangannya desa sebenarnya bisa lebih efektif dalam mengurusnya menggunakan dana desa. Perintah Bupati juga meminta para kepala desa menemukan dan mengenai di mana kasus-kasus kesehatan. Ibarat orang mengalami gejala sakit langsung dapat penanganan kesehatan, maka akan lebih cepat sembuh. Dibandingkan harus menunggu sakit serius maka akan berat penanganannya. Butuh pengobatan yang lebih panjang. Kasus stunting, lanjutnya desa bisa mengambil peranan aktif. Semisal ibu-ibu hamil bisa rutin memeriksakan kehamilannya, maka akan dengan mudah terpantau dan terdeteksi. Kasus bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) ketika ditemukan, bagaimana penanganan di tingkat desa. Salah satu caranya tentu dengan memperhatikan kegiatan posyandu. Tingkatkan kapasitas pelaksanaan posyandu dan memperhatikan para kader posyandu. Termasuk dengan pemberian makanan tambahan bagi balita dan sebagainya. Pemberian tugas di desa tersebut bukan dimaknai sebagai tambahan beban kepada para kepala desa. Kata Juaini Taufik, tidak ada istilah beban desa. Adanya, bagaimana menjalankan kewenangan desa dengan baik supaya masyarakat sejahtera. Masalah kesehatan masuk kategori kewenangan lokal berskala desa. Memang menjadi tugas desa. Dimana, tujuan penggunaan dana desa meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Namanya kualitas hidup, katanya adalah penanganan kesehatan. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan mengurangi penduduk miskin. (rus)

SUARA NTB

Halaman 9

Tuntaskan PKN Kasus Kedelai

BPK Minta Satu Alat Bukti Lagi Praya (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta satu alat bukti pendukung lagi untuk bisa menuntaskan proses Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam kasus dugaan korupsi program bantuan benih kedelai tahun 2017. Alat bukti pendukung tersebut diyakini menjadi kunci bagi selesainya proses PKN oleh BPK RI. “Dari hasil koordinasi terakhir kita dengan pihak BPK RI, mereka (BPK RI, red) minta satu alat bukti berupa dokumen pendukung lagi. Baru proses PKN bisa diselesaikan,” ungkap Kasi. Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Hasan Basri, S.H., M.H., kepada wartawan, Kamis (1/ 11) kemarin. Alat bukti tersebut, sangat penting. Karena, akan sangat menentukan ada tidaknya kerugian negara dalam kasus tersebut. Sehingga penting

bagi pihaknya untuk bisa menyerahkan dokumen dimaksud. “Alat bukti yang diminta tersebut saat ini sedang kita upayakan. Agar bisa segera diserahkan ke BPK RI. Sebagai bahan kelengkapan proses PKN,” terangnya. Dikatakannya, PKN merupakan proses akhir sebelum pihaknya menetapkan tersangka dalam kasus bantuan benih kedelai tersebut. Melihat luasnya cakupan program tersebut, ada kemungkinan tersangkanya lebih dari satu

orang. Tapi siapa tersangka, sampai saat ini pihaknya belum punya gambaran. “Nanti kita lihat setelah proses PKN oleh BPK RI selesai. Berapa nilai kerugiannya dan diprogram mana saja ada kerugian negaranya. Baru bisa ditentukan siapa dan jumlah tersangka. Kalau saat ini kita belum bisa menentukan gambaran tersangkanya siapa saja,” timpal Hasan. Pada program bantuan benih kedelai tahun 2017 lalu, Loteng mendapat alokasi bantuan se-

kitar Rp 12,7 miliar. Dengan luas lahan tanam kedelai sekitar 10 ribu hektar. Dilaksanakan di empat kecamatan. Masing-masing Kecamatan Jonggat, Praya Barat serta Praya Barat Daya dan Pujut. “Kepastian soal luas lahan tanam ini juga bagian dari penyidikan,” tegasnya. (kir)

Hasan Basri

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang juga Ketua Umum Pimpinan Muslimat NW berpose bersama peserta rakor bhaksos muslimat NW usai membuka kegiatan tersebut.

BKKBN NTB Gelar Rakor Baksos Muslimat NW Mataram (Suara NTB) – Perwakilan BKKBN Provinsi NTB melakukan penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan komitmen dan dukungan stakeholder terkait pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di NTB melalui Rapat Koordinasi Bakti Sosial (baksos) Muslimat Nahdlatul Wathan (Muslimat NW), Selasa (30/10). Bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi NTB, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari mitra kerja provinsi dan mitra kerja kabupaten/kota se Pulau Lombok yang terdiri dari Pimpinan Daerah Muslimat NW kabupaten/kota, IBI provinsi/

kabuaten/kota, RSU Provinsi NTB, Dinas P3AKB Provinsi NTB, Dinas OPD KB kabupaten/kota, dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota. Mengawali agenda kerjanya bersama BKKBN setelah dilantik sebagai Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang juga Ketua Umum Pimpinan Muslimat NW, dalam kesempatan membuka kegiatan menyampaikan pekerjaan rumah terbesar pemerintah NTB saat ini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mencintai kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dijelaskannya, saat ini NTB

masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas. Antara lain masalah gizi buruk, stunting, TKI (illegal/ unskill), lapangan pekerjaan, kematian ibu, kematian bayi, termasuk masalah pernikahan dini yang saat ini masih butuh perhatian untuk diatasi. Masalahmasalah tersebut, sebutnya, hulunya adalah kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya kesehatan, pendidikan, dan lingkungan bagi diri sendiri.Bagaimana kita mencintai lingkungan melalui konservasi, bagaimana menjaga kesehatan diri dananak-anakserta lingkungan kita,bagaimana kita memperhatikan pendidikan diri

Penumpang Pesawat Menurun Drastis Mataram (Suara NTB) Jumlah penumpang yang menggunakan angkutan udara mengalami penurunan cukup drastis sejak terjadinya gempa di Lombok dan Sumbawa. Keadaannya hingga kini belum pulih, dan dibutuhkan langkah strategis mengembalikannya. Seperti dikemukakan General Manajer PT. Angkasa Pura I, I Gusti Ngurah Ardita, jumlah penumpang dari bandara internasional di Lombok Tengah mengalami penurunan dari perencanaan. Biasanya sehari penumpang pesawat dari dan ke bandara Lombok mencapai 12.000 penumpang. Bahkan pada hari besar keagamaan menembus 14.000 penumpang. “Pasca gempa sekarang kondisinya di bawah 10 ribu penumpang. Meksipun pada periode yang sama Januari sampai September tahun 2018 dibanding 2017, jumlah penumpang naik sekitar 6 persen,” jelas Ardita. Sebelum terjadinya gempa. Lombok, NTB adalah daerah tujuan wisata yang “manis” bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tingginya jumlah penumpang ini, masih berlanjut tak lama setelah gempa. Mengingat, masih ada arus kunjungan relawan. Belakangan telah mulai sepi, seiring berjalannya pemulihan pascagempa di Lombok dan Sumbawa. Akibat terjadinya penurunan penumpang ini, lanjut Ardhita, maskapai turut melakukan penyesuaian dengan mengurangi jam operasi. Pada jam-jam tertentu, maskapai melakukan pengurangan jadwal pemberangkatkan ke hampir semua rute.

(Suara NTB/bul)

I Gusti Ngurah Ardita Misalnya, penerbangan ke Denpasar sore hari. jika jumlah penumpang di bawah 30 persen, maskapai menawarkan penumpang untuk mundur waktu pemberangkatan ke jam berikutnya. Kendati keadannya demikian, ia mengatakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Bandara Internasional di Lombok Tengah, tetap akan berjalan sesuai target. Misalnya, melakukan perbaikan apron atau area parkir pesawat di bagian barat dan timur. lalu menambah area taksi way yang saat ini dalam proses. Ardita meyakini, kondisi NTB akan pulih pada 2019 mendatang. Yang terpenting, promosi harus dilakukan lebih gencar. Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, keadaan yang dipaparkan Ardita tak jauh beda. Jumlah penumpang yang datang mela-

lui angkutan laut pada Bulan September 2018 naik sebesar 50,46 persen dibandingkan Bulan Agustus 2018. Demikian halnya jumlah penumpang berangkat juga naik yaitu sebesar 22,60 persen. Dan jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut pada Bulan September 2018 naik 5,04 persen dari Bulan Agustus 2018. Sedangkan barang yang dimuat turun yaitu sebesar 36,42 persen. Keadaan jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada Bulan September 2018 sebanyak 149.557 orang, turun sebesar 2,40 persen dibanding bulan Agustus 2018. Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional naik sebesar 0,19 persen menjadi sebanyak 10.969 orang. Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan September 2018 melalui penerbangan domestik sebanyak 135.494 orang, turun sebesar 19,82 persen dibandingkan bulan Agustus 2018. Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga turun yaitu sebesar 16,11 persen dari 10.382 orang menjadi 8.709 orang. Dan jumlah barang yang dibongkar pada bulan September 2018 melalui penerbangan domestik sebesar 854.192 Kg, turun 37,72 persen dari bulan Agustus 2018. Barang yang dimuat di terminal dosmetik pada bulan September 2018 turun sebesar 14,85 persen dari bulan sebelumnya. Tidak ada barang yang dibongkar dan dimuat di terminal internasional pada Bulan September 2018. (bul)

maupun anak-anak dan orangorang di sekitar kita. “Apabila ketiga hal utama tersebut sudah bisa digerakkan secara masif, maka masalah-masalah besar yang tengah dihadapi NTB lambat laun akan bisateratasi dengan baik,” yakinnya. Berbicara tentang pernikahan dini atau pernikahan usia anak, BKKBN memiliki program yang dikenal dengan pendewasaan usia perkawinan (PUP). Rohmi mengungkapkan bahwa menyadarkan masyarakat tentang dampakpernikahan usia anak tidak cukup hanya dengan cara mengumpulkan remaja, kemu-

dian diberikan sosialisasi tentang PUP, dan selesai. Pemerintah membutuhkan strategi agar sosialisasi tersebut berkelanjutan dan tersebar luas. Senada dengan Rohmi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripuddin, M.Si menerangkan, berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi perkawinan usia anak antara lain adalah perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan orangtua, faktor sosio-ekonomi dan geografis, serta lemahnya penegakan hukum. (*)

Sumur Warga di Lotim Mengering Selong (Suara NTB) Sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Lotim saat ini masih terdata mengalami krisis air bersih. Bahkan sumur masyarakat di enam kecamatan ini mulai mengering yang berdampak terhadap kesulitan masyarakat mendapatkan air bersih. Enam kecamatan itu, diantaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Pringgabaya, Suela dan Terara. Terkait kondisi yang demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama PDAM, PMI dan Dinas Sosial mengepung enam kecamatan tersebut agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Dari enam kecamatan itu, jumlah desa terdampak sebanyak 54 desa. Demikian disampaikan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik BPBD Lotim, Lalu Rusnan, kepada Suara NTB, Kamis, (1/11). Disebutkannya, desa yang paling terdampak krisis air bersih tersebar di tiga kecamatan diantaranya, Jerowaru, Keruak dan Sakra Timur yang hampir sebagian besar wilayahnya terdampak. Sedangkan tiga kecamatan lainnya yakni di Kecamatan Pringgabaya, Suela dan Terara hanya beberapa desa. Namun kondisi saat ini, hampir rata di enam kecamatan. Sumur mereka mengering akibat kemarau panjang. Untuk di wilayah selatan pendistribusian air bersih dilakukan mobilisasi penuh. Sementara di wilayah utara dan timur pendistribusian dilakukan secara berkala karena terdapat beberapa sumber mata air yang lain, serta dari sumur bor yang

(Suara NTB/yon)

Lalu Rusnan sudah dibangun. “Wilayah yang mengalami kekeringan sebanyak 54 desa tersebar di enam kecamatan. Ini kita kepung bersama-sama,” jelasnya. Untuk musim kemarau yang menyebabkan menyusutnya ketersediaan air bagi masyarakat hingga kekeringan ini diperkirakan akan terjadi hingga Bulan November 2018. Adapun dalam memenuhi kebutuhan bersih masyarakat kedepannya, pemerintah daerah saat ini terus mendeteksi sumbersumber mata air untuk kemudian dialirkan ke pemukiman masyarakat. Apabila sumber air ditemukan, maka selanjutnya dilakukan pembangunan sumur bor terhadap titik-titik yang sudah digeolistrik. Termasuk untuk di selatan, ke depan direncanakan dilakukan pengadaan dan pembangunan water treatment untuk menyuling air laut menjadi air tawar, serta berkoordinasi dengan PDAM dalam pemenuhi kebutuhan masyarakat yang pada tahun ini memanfaatkan keberadaan air di Bendungan Pandandure untuk dijadikan air bersih. (yon)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

Tingkatkan Klaster PT PROGRES atau kemajuan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT) diyakini bisa meningkatkan klaster. Seperti yang dialami oleh Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB yang mengalami kenaikan klaster menjadi PT klaster 4 di tahun 2018, sebelumnya pada tahun 2017 berada di klaster 5. Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I.,mengatakan, UNU NTB berhasil naik dari klaster 5 ke klaster 4. Indikatornya dili(Suara NTB/dok) hat dari tingkat aktivitas Tri Baiq Mulianah Dharma PT yang dilakukan. “Kami juga termasuk enam besar PTS di NTB. itu bagian hasil dari upaya kami terus berbenah setiap saat,” ujarnya ditemui beberapa waktu lalu. Pada tahun ini juga pihaknya tengah mengupayakan peningkatan akreditasi. Menurutnya, peningkatan klaster itu berarti ada progres yang dilakukan UNU NTB. Mulianah menjelaskan, jika dilihat dari sisi dosen atau Sumber Daya Manusia (SDM) dan proses riset atau penelitian dari dosen UNU mengalami peningkatan. “Sudah mulai ada yang didanai oleh kementerian. Dari mahasiswa juga sudah ada yang mendapatkan PKM. Itu juga bagian dari indikator bahwa tri dharma di UNU NTB berjalan,” katanya. Ia menjelaskan, pada tahun-tahun pertama dan kedua UNU NTB masih melakukan pembenahan. Pada tahun-tahun ini UNU NTB sudah mulai berbendah seperti melengkapi dosen dan berbagai hal pendukungnya sudah berjalan. Pihaknya optimis bisa menjadi lebih baik ke depannya. “Tahun depan sudah bisa akreditasi, sudah keluar status reakreditasi, bisa menjadi lebih baik,” katanya. (ron)

Halaman 10

KKM Klaim Tak Ada Perintah Pembelian Buku Mataram (Suara NTB) Kelompok Kerja Madrasah (KKM) 6 Madrasah Aliyah (MA) Lombok Barat (Lobar)beranggapan adanya pembelian buku umum Kurikulum 2013 (K13) secara bersamaan ke satu perusahaan pengepul buku dinilai untuk mempermudah madrasah dalam melakukan pembelian buku. Kepada Suara NTB, Sekretaris KKM 6 MA Lombok Barat Syahdan S. Pd., menilai madrasah-madrasah diuntungkan, karena selain merasa dipermudah dari sisi akses, juga lantaran harga buku jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga pada toko buku di luar. “Karena kalau beli buku di toko buku di Mataram memang sangat mahal. Setelah kita bandingkan dengan price list jauh harganya. Ada eceran harga tertinggi jika beli buku secara berjamaah,” jelasnya. Syahdan menyebut jika pembelian buku sudah diatur dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dana BOS yakni senilai 20 persen dari

keseluruhan jumlah dana BOS tiap madrasah. “BOS mengatur 20 persen jadi kalau dibilang dipaksa ada aturannya,” pria yang juga Kepala Madrasah Aliyah Al Ikhlasiyah Perampuan, Lobar. Sementara dikonfirmasi terkait adanya perintah pembelian buku ke satu perusahaan pengepul buku oleh pihak Kemenag, Syahdan membantahnya. Tidak ada surat tertulis maupun instruksi langsung pihak Kemenag. Ini hanya untuk mempermudah pihak madrasah. Jika pun ada instruksi atau perintah pembelian dari Kemenag, pihaknya tak sepakat mengingat dalam juklak dan

juknis tidak diatur terkait dengan mekanisme pembelian. Madrasah diberi kewenangan mandiri dalam membeli buku. “Tidak boleh ada paksaan pembelian di satu perusahaan. Karena itu domain madrasah membeli di tempat pembelian buku secara sendiri,” ujarnya. Termasuk jika buku yang dibeli merupakan buku umum K13 yang tidak sesuai kebutuhan madrasah. Tentu tidak dapat dibenarkan. Hanya saja kata Syahdan hampir semua madrasah telah menggunakan K 13. “Sepertinya sudah semua madrasah K13 tapi jika ada madrasah yang belum K13 memang sia-sia, karena tidak dibisa digunakan,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BUKU - Tumpukan buku K13 yang dibeli salah satu sekolah di Lobar. KKM 6 MA di Lobar mengklaim tidak ada perintah pembelian buku K13 dari Kemenag.

Merger UNTB dan STIKES Yarsi Tunggu Usulan Prodi Baru Mataram (Suara NTB) Proses merger antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram dengan Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) belum bisa diselesaikan. Karena masing-masing perguruan tinggi masih menunggu selesainya usulan program studi (prodi) baru. Jika dilakukan proses merger, maka usulan prodi baru yang sudah dilakukan sejak lama akan dibatalkan. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., ditemui Kamis (1/11) mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan semua berkas yang berkaitan dengan merger perguruan tinggi. Namun berkas itu belum diunggah ke sistem, karena masih menunggu dua prodi yang sedang diusulkan. Di STIKES Yarsi Mataram mengusulkan pembukaan Prodi Profesi Kebidanan, dan UNTB mengusulkan Prodi Profesi Kesehatan Hewan.

“Ini sudah lama, kalau upload (unggah) untuk merger menjadi universitas, ada permintaan di sistem itu untuk membatalkan pengusulan program studi. Jadi sayang kalau kita unggah saat ini, dua usulan prodi yang sudah lama kita usulkan akan dibatalkan atau dicabut,” ujarnya. Sebagai informasi, STIKES Yarsi Mataram menggabung atau merger dengan UNTB menjadi Universitas Yarsi NTB. Hal itu ditandai dengan penandatangan berita acara penggabungan perguruan tinggi swasta yang dilakukan Pengurus Yayasan RSI NTB yang menaungi STIKES Yarsi Mataram dengan Pengurus Yayasan Sangkareang Mataram yang menaungi UNTB pada Pelantikan Pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah NTB, Rabu (2/5) lalu. Penandatanganan berita acara penggabungan itu dilakukan Ketua

Yayasan RSI NTB, Drs. H. Lalu Imam Maliki, MM., dan Ketua Yayasan Sangkareang Mataram, Arben Virgota, S.PI., M.Si., serta diketahui Pembina Yayasan RSI NTB dan Yayasan Sangkareang Mataram, Drs. H. Lalu Azhar. Penggabungan dua perguruan tinggi itu bisa dilakukan, karena berada di bawah satu pembina yaitu, Drs. H. Lalu Azhar, meskipun berada di naungan dua yayasan berbeda. Penggabungan dua perguruan tinggi itu juga sebagai tindaklanjut anjuran dari Kemenristekdikti terkait pengurangan jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Zulkahfi berharap usulan prodi baru bisa segera selesai. Setelah itu barulah akan diproses pengunggahan berkas untuk merger perguruan tinggi. “Target kita menunggu hasil visitasi dari pengusulan prodi, karena semua persyaratan sudah kami rampungkan,” jelasnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

DEMONSTRASI - Mahasiswa Jurusan Tadris Kimia sedang mendemonstrasikan bahan kimia untuk pembuatan busa anti gempa di acara Porseni UIN Mataram, Kamis (1/11).

Petakan Bakat Mahasiswa Lewat Porseni SDN 3 Bengkel Butuh RKB dan Akses Jalan Masuk Giri Menang (Suara NTB) SDN 3 Bengkel Kecamatan Labuapi memerlukan ruang kelas baru (RKB), sebab jumlah murid di sekolah itu melebihi dari kapasitas kelas yang ada sebanyak 7 lokal. Selain RKB, SDN 3 Bengkel juga memerlukan akses jalan yang lebih lebar, sebab akses jalan yang ada saat ini sempit dengan kondisi yang rusak. Pihak sekolah dan pengawas SD Kecamatan Labuapi berharap agar aspirasi ini diakomodir. Kepala SDN 3 Bengkel Isfahani menyatakan sejauh ini RKB yang ada sebanyak 7 lokal, sedangkan jumlah murid sebanyak 230 anak. Karena kekurangan kelas sebanyak 2 unit, pihaknya pun mensiasati dengan mengatur jam masuk. Pihak sekolah mengatur murid masuk siang. Terkait RKB sudah ada rencana pembangunan tahun depan satu lokal. “Tahun depan mau dikerjakan, tim sudah survei ke sini,” ujarnya. Sejauh ini. muridnya sebanyak 9 rombel, namun yang baru ada ruang kelas 7, dan tinggal 2 RKB belum dan akan dibangun satu unit tahun depan. Sedangkan terkait akses jalan sendiri, pihak sekolah sudah berupaya melakukan ko-

munikasi dengan pemda. Termasuk dibantu oleh anggota DPRD Dapil Labuapi Kediri H. Ruslan yang kebetulan tinggal tak jauh dari sekolah tersebut. Sejauh ini perhatian anggota Dewan tersebut cukup besar terhadap sekolahnya. Sementara itu, Petugas Pengawas SD Kecamatan Labuapi Drs. H. M. Imam Gazali, mengatakan, hasil pengawasan di sekolah yang ada di Labuapi, terdapat sekolah yang memang butuh RKB, salah satunya SDN 1 Bengkel. Sebab jumlah muridnya terlalu banyak dibanding ruang kelas yang ada. “Kalau masalah akses jalan menuju SDN 3 Bengkel juga sudah kami sampaikan ke Pemda, tengah diupayakan,” kata Imam. Lebih jauh, katanya, hasil serapan yang diperoleh dari laporan dan temuan di sekolah terkait kendala ruang kelas, perpustakaan dan fasilitas lain disampaikan ke UPTD. Selanjutnya, melalui UPTD menyampaikan ke Pemda melalui Dinas Dikbud. Sementara itu anggota DPRD Lobar, H. Ruslan mengatakan pihaknya

sudah mengupayakan pelebaran akses jalan menuju SDN 3 Bengkel. Sejauh ini sudah ada surat dari gubernur menyetujui pelebaran jalan menggunakan tanah provinsi di kantor milik provinsi yang ada di akses masuk sekolah. “Sudah kita upayakan membantu, dan sudah ada surat gubernur terkait persetujuan pengunaan l a h a n itu,”ujar Ruslan. (her)

H. Ruslan (Suara NTB/dok)

Isfahani

H. M. Imam Gazali (Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar kegiatan Pekan Olahraga, Seni dan Karya Tulis Ilmiah (Porseni), Kamis (1/11). Kegiatan Porseni bagian dari perayaan Dies Natalis FTK ke 52. Pelaksanaan porseni yang melibatkan seluruh kalangan di FTK baik dosen, pegawai dan seluruh mahasiswa di 10 jurusan yang ada di fakultas tersebut. Mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian acara dies natalis dan porseni yang diagendakan selama satu minggu untuk mencari bakatbakat unggul mahasiswa FTK di bidang olahraga, seni, dan karya

tulis ilmiah. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan berharap FTK menjadi jembatan UIN Mataram untuk semakin meningkatkan prestasi,” puji Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag. Pada momen ini juga diumumkan peraih gelar dosen terbaik, pegawai terbaik, serta mahasiswa terbaik seFTK. Mereka diberikan piagam penghargaan kepada para nominator terbaik FTK. Kesempatan pada hari itu juga dimanfaatkan oleh jurusan-jurusan di FTK untuk mendemonstrasikan hasil karya pada bidang keilmuannya. Jurusan Tadris Kimia misalnya, di depan seluruh peserta yang

hadir, 3 mahasiswa Tadris Kimia mendemonstrasikan bahan kimia untuk pembuatan busa anti kebakaran dan pasta gigi gajah. Ketua Panitia Dr. Akhmad Asy’ari yang juga Wakil Dekan III FTK menekankan bahwa kegiatan ini harus menjadi spirit bagi seluruh civitas akademika UIN Mataram. “Apapun situasi dan kondisi kita saat ini kita harus tetap mengabdi dan terus berkarya untuk kemajuan UIN Mataram,” ujarnya. Ia juga menambahkan kegiatan porseni dengan berbagai mata lomba ini adalah bentuk persiapan UIN Mataram untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional. (dys)

Lagi, Seorang Mahasiswi Unram Hilang Mataram (Suara NTB) Seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) atas nama Nirmala Kusuma Handayani dilaporkan hilang. Mahasiswi yang akrab dipanggil Mala ini menghilang di tempat kosnya di Jalan Gili Air Ampenan sejak hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 hingga hari ini. Perempuan berusia 20 tahun tersebut diketahui berasal dari Dusun Lendang Karang Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Mala saat ini tercatat sebagai mahasiswi Unram Fakultas Ekonomi Semester III Jurusan Ekonomi Pariwisata. Wakil Rektor III Unram Dr. M. Natsir, mengaku pihak Unram belum mendapat laporan resmi dari pihak keluarga bersangkutan terkait dengan hilangnya mahasiswi tersebut. “Belum ada,” ungkap Natsir menjelaskan. Sebelumnya pihak keluarga telah berusaha melakukan kontak terhadap yang bersangkutan, namun kehilangan kontak sehingga tidak dapat dihubungi. Saat diketahui hilang, Mala diketahui membawa kendaraan roda dua Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi DR 2030 HN. Lebih jauh Natsir menjelaskan jika informasi yang telah beredar luas itu telah dikonfirmasi ke pihak fakultas. Namun demikian pihak fakul-

(Suara NTB/ist)

HILANG - Mahasiswi Fakultas Ekonomi Unram Nirmala Kusuma Handayani dilaporkan hilang sejak tanggal 25 Oktober lalu. Sekarang ini, pihak kampus dan keluarga sedang mencari keberadaan Nirmala Kusuma Handayani. tas pun tak mengetahui, lantaran keluarga bersangkutan belum menginformasikan perihal kehilangan. “WR 3 sudah infokan ke seluruh civitas akademika. Ke Unram belum ada info mungkin Prodi dan jurusan sudah sedang saya kontak WD 3 FEB dan ketua jurusan D3 Pariwisata,” katanya menjelaskan.

Ditanya adanya kemungkinan mahasiswi tersebut masuk salah satu ormas terlarang, Natsir menampik dan menyebutnya jika dugaan tersebut belum mengarah kesana. Dia pun menunggu laporan resmi pihak keluarga ke Unram sebagai bentuk tanggungjawab institusi nantinya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

Ikuti Kejurnas, POBSI NTB Segera Seleksi Atlet Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga biliar akan mengirim atlet di kejuaraan nasional biliar di Bandung, Jawa Barat (Jabar), 24 November-2 Desember 2018. Para atlet yang akan diturunkan di event itu akan diseleksi lewat kejuaraan provinsi (Kejurprov) Biliar yang akan berlangsung di Kura-Kura Mataram, 15-18 November 2018. Ketua Pengprov Persatuan Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB, Bahtiar Tamrin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (1/11) kemarin mengatakan Kejurprov Biliar yang akan berlangsung di Mataram selama empat hari akan mempertandingkan sedikitnya tujuh kelas, yakni bola 9 perorangan, bola10 perorangan, bola 15 perorangan, bola 9 doble, bola 10 doble, bola 15 Doble, putri dan campuran. Kejuaraan tingkat regional NTB itu akan melibatkan seluruh atlet kabupaten/kota di NTB. Kecuali atlet Lombok Utara tidak ikut karena kepengurusan POBSI NTB di kabupaten Lombok Utara itu belum terbentuk. “Kejurprov Biliar nantinya akan diikuti semua atlet dari kabupaten-kota di NTB. Kecuali atlet Lombok Utara tidak ikut, karena kepengurusan biliarnya belum dibentuk,” ucapnya. Ajang Kejurprov yang akan melibatkan puluhan atlet dari kabupaten/kota itu kata Bahtiar akan dijadikan ajang seleksi atlet yang akan mewakili NTB di kejuaraan nasional biliar yang berlangsung di Bandung, Jabar, 24 November -2 Desember 2018. Selain sebagai ajang penjaringan atlet NTB, event itu juga menyiapkan hadiah berupa piagam penghargaan dan medali bagi sang juara lomba. Selanjutnya bagi atlet kabupaten/kota di NTB juga dapat memanfaatkan Kejurprov sebagai ajang pemanasan dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018. Hal itu penting dilakukan oleh atlet kabupaten/kota yang sudah lama mempersiapkan diri mengikuti Porprov 2018. (fan)

Porprov NTB Habiskan Anggaran Rp10 Miliar Mataram (Suara NTB) Panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB mengungkapkan Pemprov NTB telah mendukung dana penyelenggaraan Porprov NTB yang digelar di Mataram, 9-17 Desember 2018. Jumlah anggaran Porprov NTB tahun ini sebesar Rp10 Miliar. Demikian dikatakan Ketua Panitia Porprov NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (31/10) lalu. “Alhamdulillah Pemprov NTB

sudah menganggarkan anggaran Porprov NTB sebesar Rp10 Miliar,” ucapnya. Mantan Direktur PT. DMB itu mengungkap dana sebesar

Rp10 Miliar itu akan digunakan untuk kegiatan Porprov NTB yang digelar di Mataram selama delapan hari, yakni mulai tanggal 9 hingga 17 Desember 2018. Pihak Porprov NTB kata Andy sudah menyiapkan sejumlah hal yang terkait teknis pelaksanaan Porprov NTB. Sementara untuk perbaikan arena pertandingan yang belum siap akan menjadi tanggungjawab pihak Dispora NTB.

Sebagaimana diketahui Porprov NTB akan mempertandingkan sebanyak 26 cabor, diantaranya, tinju, voli pasir, voli indoor, tarung derajat, pencak silat, kempo, balap sepeda, balap motor, karate, menembak, biliar, dram band, muay thai. Selanjutnya cabor bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, bola basket, atletik dan masih banyak yang bisa disebut satu persatu. Porprov 2018 akan melibatkan

peserta mencapai 4.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari Porprov NTB 2014 yang melibatkan tidak lebih dari 3.000 atlet. Diakui Andy besarnya jumlah peserta yang ikut dikarenakan tahun ini mempertandingkan cabor dram band. Maklum untuk satu kontingen drum band aja bisa melibatkan sedikitnya 100 atlet. Itu artinya bila 10 kabupaten/kota ikut makan jumlah mencapai lebih 1.000 atlet. (fan)

Hari Ini, Kejurnas Taekwondo Antar PPLP Digelar Mataram (Suara NTB) Kejurnas Taekwondo Antar PPLP NTB akan digelar di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (2/11) hari ini. Event itu akan melibatkan 349 atlet dari 38 PPLP/ PPLPD dan SKO di Indonesia. Informasi dari Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang diterima Suara NTB di Mataram, Kamis (1/11) kemarin menjelaskan bahwa 38 PPLP/PPLPD dan SKO itu dari 7 PPLP, 2 SKO dan 31 PPLPD Se Indonesia. “Besok (hari ini— red) kejurnas taekwondo akan mulai di gelar di GOR. Diikuti 349 peserta dan 38 PPLP/PPLD dan SKO,” ucapnya. Tujuh PPLP itu adalah PPLP Banten, PPLP Jambi, PPLP Jabar, PPLP NTT, PPLP Sulawesi Utara (Sulut), PPLP NTB dan PPLP Jatim. Selanjutnya dua SKO dari Ragunan Jakarta dan SMANOR Tadulako Sulteng. Sedangkan sisanya 31 PPLPD dari Papua, Sleman DIY, Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Banjarmasin, Sulawesi Utara dan lainnya. Para kontingen telah tiba di Mataram sejak tanggal 1 November dan saat ini menginap di sejumlah Hotel atau penginapan yang ada di seputar Kota Mataram. “Para atlet dan kontingen semua daerah sudah berdatangan sejak tanggal 1 November dan saat ini menginap di Hotel-Hotel di Kota Mataram,” ucapnya. Pelaksanaan event sendiri akan digelar di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (2/11) hari ini. Pihak Dispora NTB mengaku sudah siap melaksanakan event itu. Termasuk persiapan perangkat Pertandingan dan arena pertandingan ringan sudah disiapkan secara maksimal. Untuk diketahui, Kejurnas tarkwondo antarPPLP/PPLD dan SKO merupakan program tahun Kemenpora dalam rangka membina atlet pelajar binaan PPLP/PPLPD dan SKO se Indonesia. Dan tahun ini NTB terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan event nasional tingkat pelajar nasional i t u . (fan)

Hj. Husnanidyati Nurdin (Suara NTB/fan)

(Suara NTB/penrem)

MANUVER – Aksi manuver pesawat Jupiter Aerobatik yang digelar untuk menyemarakkan TNI International Marathon, di Kawasan Mandalika (foto kanan). Aksi terjun payung sejumlah penerjun dari TNI-AD, TNI-AL, TNI AU dan Polri yang juga turut menyemarakkan TNI International Marathon, Kamis (1/11).

Terjun Payung dan Aerobatik Semarakkan Persiapan TNI International Marathon Mataram (Suara NTB) Kamis (1/11) persiapan TNI International Marathon semakin bergema. Alutsista TNI mulai berdatangan, antara lain Panser Anoa 2 unit, PJD 2 Unit, OZ 1 unit dan Jihandak 1 unit. Semua Alutsista ini diberangkatkan dari Bali untuk mendukung dan menyemarakkan event berskala internasional tersebut. Penjelasan disampaikan Kapendam IX/Udayana Kolo-

nel Kav Jonny Harianto G, S.I.P, selanjutnya dilaksanakan gladi terjun payung freefall dengan menurunkan 73 orang penerjun dari TNI-AD, TNI-AL, TNI AU dan Polri. “Kegiatan dalam tiga tahap penerjunan diberangkatkan dari Bandara Internasional Lombok dengan pesawat Hercules yang diterjunkan dari ketinggian 6000 kaki dan semuanya telah dapat mendar-

at dengan mulus di pesisir Pantai Kuta Mandalika,” terangnya dalam press release diterima Suara NTB kemarin. Masih ada atraksi yang tidak kalah menarik. Ada 6 unit pesawat Jupiter Aerobatik melaksanakan manuver selama 20 menit di atas laut dan Kuta Mandalika Komplek dengan berbagai atraksi sangat memukau perhatian para penonton yang sudah sempat men-

Faurani Belum Siap Jadi Calon Ketua PASI NTB Mataram (Suara NTB) Setelah Husein Hizam, kini nama H. Faurani juga digadang-gadang sebagai calon ketua umum PASI NTB. Ketua BPD Gapensi NTB itu digadang-gadang sebagai Ketua PASI NTB setelah pengurus KONI NTB bertatap muka dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Kantor Gubernur NTB, Rabu (31/10) kemarin. Informasi dari salah seorang pengurus KONI NTB, M. Nur Haedin mengatakan, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mendukung Faurani jadi calon ketua PASI NTB. Hal itu diungkapk a n oleh

H. Faurani

Gubernur NTB saat bertemu dengan pengurus KONI NTB di Kantor Gubernur kemarin. Dalam pertemuan itu rombongan pengurus KONI NTB, yang dipimpin oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Kepada Gubernur NTB mereka melaporkan kesiapan Panitia Porprov NTB menggelar Porprov NTB yang akan dihelat di Mataram, 9-17 Desember 2018. Namun di tengah-tengah pertemuan itu KONI NTB sempat menyampaikan soal kepengurusan PASI NTB yang sudah berakhir. Pada pertemuan itu Gubernur kata Haedin menunjuk pak Faurani untuk menjadi ketua PASI NTB. “Kata pak Gubernur pak Faurani layak jadi ketua PASI NTB,” ujar Haedin. Di tempat terpisah, Faurani yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila pak Gubernur NTB sempat menunjuk dirinya untuk jadi Ketua PASI NTB. Namun sayangnya Faurani masih belum siap untuk menjadi pimpinan cabor atletik. “Pak Gubernur sempat menunjuk saya untuk jadi ketua PASI NTB. Tapi saya belum mengatakan siap,” akunya. Faurani mengaku bukan bermaksud menolak untuk menjadi ketua PASI NTB, namun dia butuh waktu untuk mengatakan siap. Pasalnya saat ini dia masih sibuk mengurus perusahaannya. Dia belum bisa mengatakan siap menerima jabatan tersebut dengan alasan dia tidak ingin setengahsetengah mengurus cabor. “Saya bukan bermaksud menolak. Tapi sekarang saya masih sibuk mengurus perusahaan saya,” tuturnya. (fan)

yaksikan peristiwa langka ini. Kemudian terkait dengan kegiatan kemanusiaan juga telah dilaksanakan kegiatan yang bersifat sosial antara lain penyuluhan narkoba, pernikahan dini dan bhakti sosial kesehatan dengan mengerahkan 386 orang tenaga medis, dokter dan paramedis dengan membuka beberapa poliklinik antara lain Pol Umum, Gigi, Bedah, Kandungan, Penyakit

Dalam, Jantung, Anak, Mata, Saraf, THT dan Bedah Minor. Kegiatan gladi penerjunan dan manuver pesawat Jupiter Aerobatik disaksikan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Kadisjasad Brigjen TNI Mochammad Hasan, Kapusjas Permildas TNI Brigjen TNI Sapriadi dan Kaskoops AU II Marsma TNI Age Wiraksono serta para pejabat terkait lainnya. (ars/*)

Pembukaan Porprov NTB Digelar di Pantai Kuta Mataram (Suara NTB) Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 dipastikan akan berbeda dengan biasanya. Pasalnya pembukaan ajang multi event regional NTB ini akan dihelat oleh KONI NTB di Pantai Kuta, Loteng, 9 Desember 2019. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Wartawan usai menghadap Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah di Kantor Gubernur NTB, Rabu (31/10). Pada kesempatan itu mantan Direktur PT.DMB itu didampingi oleh sejumlah pengurus KONI NTB. Andy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat itu untuk melaporkan persiapan Porprov NTB yang akan di helat di Lombok, 9-17 Desember 2018. “Saya melaporkan kegiatan Porprov ke sepuluh (X) tahun 2018 kepada Gubernur NTB. Pasalnya pembukaan Porprov NTB akan digelar di Pantai Kuta Mandalika Lombok tanggal 9 Desember,” ucapnya. Dikatakan Andy, pembukaan Porprov NTB sebagai tanda dimulainya Porprov NTB di Mataram, 9-17 Desember 2018. Diakuinya ada sebanyak 26 cabor yang dipertandingkan. Pihaknya ingin menyajikan olahraga dengan memasukkan unsur hiburan dengan baik. Makanya pembukaan Porprov NTB akan dilaksanakan di Mandalika. Selain itu, penyuluhan

(Suara NTB/dok)

H. Andy Hadianto pertandingan juga akan digelar dengan penuh hiburan dengan menggabungkan olahraga dan wisata, serta olahraga dengan bisnis. Sehingga pelaksanaan event digelar di tempat wisata di NTB dan Pertandingin dua cabor yakni tinju serta muay thai di Lombok Epicentrum Mall. Tujuannya selain menjadi motivasi juga menjadi hiburan. Seluruh atlet akan diundang sekaligus untuk tasyakuran bersama. Maklum Andy menginginkan Porprov NTB tahun ini berbeda dengan biasannya, karena Porprov NTB selama ini kata Andy belum pernah dilaksanakan bertepatan dengan HUT NTB. Selain itu Porprov NTB belum pernah menggabungkan olahraga dengan wisata dan menggabungkan olahraga dengan bisnis. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 2 November 2018

Halaman 12

Dewan Soroti Pelayanan dan Penataan Pasar di Mataram Generasi Muda Harus Dorong Nasionalisme Pangan Mataram (Suara NTB) – Pelayanan dan petanaan pasar-pasar tradisional di Kota Mataram menjadi sorotan serius legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul malik, S.Sos., memberi catatan bahwa pelayanan dan penataan pasar tradisional di Kota Mataram masih perlu ditingkatkan. Sehingga, perbaikan pasar yang rusak pascagempa, dapat menjadi pintu masuk penataan pasarpasar tradisional yang ada. Seperti diketahui, salah satu pasar tradisional yang akan direnovasi adalah pasar Kebon Roek, Ampenan. Perbaikan pasar berlantai dua ini sudah dianggarkan sekitar Rp200 juta melalui APBD perubahan Kota Mataram. Adapun pengerjaannya dimulai awal November ini dan akan berakhir di penghujung Desember nanti. Dengan waktu yang hanya

dua bulan ini, Malik meragukan kualitas pengerjaannya. Meskipun, lanjut politisi Partai Golkar ini, pengerjaannya dengan pola penunjukan langsung. Namun demikian, rekanan yang menggarap renovasi pasar tersebut diharapkan bersungguh-sungguh dan memperhatikan kualitas pengerjaannya. Malik menekankan, anggaran untuk perbaikan Pasar Kebon Roek hendaknya menjadi semangat untuk mencapai target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor retribusi pasar. ‘’Pelayanan dan penataan pedagang pasar juga menjadi catatan kami di DPRD karena kita lihat sendiri jalan yang menuju Pasar Cakranegara sering terjadi kemacetan,’’ keluhnya. Terjadinya kemacetan ini menurut Malik sebagai akibat kurangnya koordinasi Dinas Per-

dagangan dengan dengan Dinas Perhubungan dalam hal penataan pedagang. Sehingga sering terjadi kemacetan di sana. Perbaikan pasar ini, katanya, harus sejalan dengan pendapatan dari retribusi pasar. Jangan sampai, sebelum dan setelah perbaikan, tidak ada perubahan dari capaian retribusi. ‘’Karena sebagus apapun pasar kita, kalau pelayanan dan penataan pedagangnya amburadul, tidak akan ada artinya,’’ demikian Malik. Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri, menyebutkan ada tiga pasar yang diperbaiki menggunakan APBD Perubahan. Yaitu Pasar Kebon Roek, Pasar Cakranegara dan Pasar Karang Sukun. Anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan tiga pasar itu sebesar Rp500 juta. Selain bersumber dari APBD Perubahan, ada pula dana perbaikan pasar yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Anggaran yang akan diberikan sebesar Rp2,3 miliar. Pasar yang akan diperbaiki itu ialah Pasar Kebon Roek, Pasar Mandalika, Pasar Cakranegara, Pasar Karang Lelede, Pasar Pejeruk dan Pasar Karang Sukun. (fit)

Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengajak para pemuda, generasi millenial Indonesia, untuk bisa berkontribusi nyata mendukung program cinta produk pangan lokal. Salah satu yang utama adalah keterlibatan mereka bersumbangsih ide, gagasan dan kerja nyata di sektor pertanian secara luas. “Nasionalisme pangan ini perlu ditanamkan sejak dini. Sebab, perang kita ke depan, atau yang diperebutkan oleh dunia ini ke depan, adalah perang memperebutkan sumber daya pangan,” kata HBK, melalui siaran pers , Kamis ( 1/11) . Dipaparkan, saat ini banyak negara-negara yang kemampuan lahannya tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Hal ini karena luasan lahan yang tetap, sementara peningkatan populasi penduduk terus meningkat setiap tahunnya. “Banyak negara yang mu-

(Suara NTB/ist)

AKRAB - H. Bambang Kristiono (HBK) tampak akrab dengan petani yang tengah menggarap lahannya di salah satu dusun di pulau Lombok. lai merasakan kesulitan karena keterbatasan lahan, atau karena cuaca atau karena musim yang tidak mendukung,” katanya. Menurut HBK, fenomena itu juga lambat laun bisa terjadi di Indonesia, jika masyarakatnya terutama generasi mudanya acuh, tak peduli, dan meninggalkan mata pencaharian di sektor

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

pertanian. HBK mengajak generasi muda Indonesia, termasuk di pulau Lombok untuk kembali menyadari dan memahami keunggulan kompetitif yang dimiliki bangsa ini. “Kita ini di Indonesia, termasuk di pulau Lombok punya keunggulan kompetitif yang sangat luar biasa sebagai anugerah dari Allah SWT, karena daerah kita

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4614 BN NOKA/NOSIN MHIJBC2119K18550/ J B C 2 E - 1 1 7 9 7 7 8 AN.ZAMZAMI HLG D’SKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.569 CN NOKA/NOSIN MHIJFS110FKI76902/JFSIE-117452 AN.ABDURRAHIM HLG D’SKTR SWETA BERTAIS. HLG BPKB R2 HONDA BEAT DR 6877 HA TH.2010 N O K A / N O S I N MHIJF5116AK053809/ JF51E-1057193 N.BPKB G.3517940.0 STNK AN.NURUL HLG D’SKTR KANTOR PT.NSS JL.AIR LANGGA KT MATARAM HLG BPKB DAN STNK R2 YAMAHA DR 5953 CB NOKA/ NOSIN MH31KP001CK182356/ 1KP-180667 AN MUHAMMAD NATSIR HLG D’SKTR MONJOK BARAT KOTA MATARAM. HLG STNK R2 HONDA DR 3002 AW NOKA/NOSIN MHIJB52195K042898/ 5B52E-1042267 NO.BPKB 6747564.0 AN. I DEWA MADE SUGITHA HLG D’SKTR JL.CATUR WARGA MATARAM.

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

berada di bawah garis khatulistiwa, sehingga sektor pertanian sangat memungkinkan untuk terus didorong dan dikembangkan,” kata HBK. “Para pemuda kita harus mulai berani terjun dengan memilih jalan hidup menjadi seorang petani, memproduksi produk-produk unggulan seperti sayuran dan buah-buahan organik. Ayo kita olah tanah pulau Lombok yang subur ini, untuk meningkatkan kesejahteraan kita”, paparnya. Selain melaksanakan tugas pimpinan, majunya HBK di pulau Lombok juga lantaran ia sendiri sangat terkesan dengan kesuburan dan keindahan alam pulau ini. “Saya bisa saja memilih Dapil lain, tapi karena saya terlanjur cinta sama pulau Lombok maka saya harus berbuat dan memberikan manfaat yang terbaik untuk Dapil ini,” kata HBK. Menurutnya, sektor ini bukan hanya bisa membantu meningkatkan perluasan lapangan kerja, tapi sekaligus mendorong peningkatan perekonomian daerah. Sebab hasil komoditi pertanian secara umum tentu bisa menopang kebutuhan sektor lain seperti industri pariwisata, di mana sektor pariwisata juga tengah dikembangkan di NTB ini. Itu sebabnya, setiap kali berada di pulau Lombok, HBK selalu turun ke lapangan, ke desa-desa di pelosok pulau Lombok, dan terus menyemangati masyarakat agar terus berkarya di sektor ini. (038/*)

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 2 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

OPINI

Halaman 14

Pekan Teater Nasional 2018 Tuntaskan Rumah Korban Gempa SEPERTINYA, masyarakat yang jadi korban bencana gempa bumi sejak akhir Juli 2018 lalu harus bersabar. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi agar korban gempa bisa dibangunkan rumah yang tahan gempa dan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) membuat penyelesaian korban gempa Lombok masih dalam sebatas diskusi dan rapat. Meski ada sejumlah korban gempa yang sudah dibangunkan rumah dari bantuan pemerintah, masih banyak lagi yang belum mendapat jatah. Jika sebelumnya, warga korban gempa harus memenuhi 17 lembar persyaratan agar dana yang sudah di rekening sebesar Rp50 juta, Rp25 juta dan Rp10 juta bisa dicairkan. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan bagi korban gempa untuk memenuhinya, termasuk pemerintah daerah atau instansi yang ditunjuk untuk melaksanakannya. Sampai akhirnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, MSc., harus meninggalkan posisi sebagai Inspektur Upacara di Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Oktober 2018 lalu untuk bertemu dengan Presiden Ir. H. Joko Widodo. Dari hasil pertemuan gubernur dan presiden, dihasilkan persyaratan yang 17 tersebut dipangkas menjadi hanya 1 lembar. Adanya keputusan ini tentu sangat menggembirakan bagi daerah dan warga yang jadi korban gempa. Karena tidak lagi harus memenuhi persyaratan yang lumayan ribet dan bertele-tele. Namun, apa yang terjadi? Meski persyaratan sudah dipangkas banyak, pembangunan rumah bagi korban gempa, apakah namanya rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko) atau rumah instan kayu (Rika) ternyata belum bisa maksimal dilakukan. Malahan, dalam pertemuan khusus di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur yang dipimpin Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah terungkap masih banyak rumah warga yang belum dibangun. Dalam rapat yang digelar Rabu (31/10) lalu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bahkan cukup geregetan dengan progres pembangunan rumah korban gempa. Apalagi, tanggal 4 November mendatang, Wakil Presiden (Wapres), H. M. Jusuf Kalla (JK) akan meninjau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa ke NTB. Dalam kunjungannya ke NTB, wakil presiden tentu ingin melihat seperti apa perkembangan pembangunan rumah bagi warga yang jadi korban gempa. Namun, di tengah kondisi seperti sekarang ini, banyaknya keraguan dari pelaksana di tingkat bawah, khususnya pemerintah daerah dan khawatir terjadi persoalan hukum, sepertinya wakil presiden akan kecewa. Sekian lama pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah tahan gempa bagi korban gempa, tapi realisasi pembangunan rumah bagi warga belum sesuai harapan. Meski demikian, pemerintah pusat juga mesti membuat aturan yang tidak terlalu menyulitkan operator di lapangan. Apalagi jika dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat, peluang diproses ke aparat penegak hukum cukup besar. Inilah yang coba dihindari dari aparat birokrasi di pemerintah kabupaten/kota yang terkena dampak gempa. Saat rumah yang dijanjikan pemerintah pusat belum tuntas, warga yang luka-luka akibat gempa dan menjalani perawatan di rumah sakit tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fakta ini tentu akan semakin menambah beban warga korban gempa, jika pemerintah, baik pusat dan daerah tidak turun tangan. Pada kasus ini, darimana sumber pendanaan, pemerintah tidak boleh harus membebani warganya. Jika memang warga yang terkena musibah bencana alam butuh pertolongan, negara harus hadir tanpa harus membebani masyarakat yang terkena musibah. Entah dari mana sumber dananya, masyarakat yang jadi korban bencana alam tidak boleh terbebani. Namun, yang penting sekarang ini, rumah bagi korban gempa harus segera dituntaskan, karena sebentar lagi masuk musim hujan. Warga tidak lagi dibebani dengan banyaknya persyaratan dan biaya-biaya tambahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. (*)

Dari Sihir ke Industri EKAN Teater Nasional (PTN) 2018 diberi tajuk Sihir Teater Indonesia. Sihir, sesuatu yang cenderung irasional, tampaknya memang cocok dilekatkan pada kerja-kerja teater di Indonesia. Bayangkan, untuk membuat satu pertunjukan-teater tidak cuma dibutuhkan pengetahuan, pemikiran dan kecakapan personal. Tapi juga biaya, kerja sama kolektif, serta manajerial. Dan menyatukan itu sebagai jejaring kerja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, setelah pertunjukan siap dihadirkan pada penonton, kerap kali pertunjukan tersebut hanya (bisa) dihadirkan satu kali saja, bukan semata lantaran mahalnya sewa gedung pertunjukan tapi juga karena tak memadainya jumlah penonton yang diharapkan bisa mengangkat nilai maupun harga suatu pertunjukan. Letak “sifat sihirnya� adalah bahwa di tengah situasi semacam itu produksi teater di Indonesia tidak pernah berhenti. PTN 2018 yang berlangsung di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki 6-14 Oktober 2018 dan telah dipersiapkan selama dua tahun oleh Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menghadirkan 16 kelompok teater dari berbagai daerah; Jakarta, Bandung, Lampung, Makassar, Sigi, Sumenep, Samarinda, Solo, Tegal, Surabaya, Mataram, Padang Panjang, Pekanbaru, Medan dan Flores. Dibagi menjadi tiga kategori; Teater Kota, Teater Komunitas, dan Teater Kampus, pertunjukan-pertunjukan dalam PTN 2018 tidaklah menghadirkan ‘puncak-puncak’ pencapaian teater Indonesia; kemapanan tidak menjadi basis kuratorial. Rangkaian program yang menopang pelaksanaan PTN 2018 lebih menekankan pada pemetaan, terutama terhadap masalah-masalah yang melingkupi dunia teater. Dan hasil pemetaan itu terartikulasikan, baik dalam sesi-sesi diskusi maupun dalam pertunjukan yang ditampilkan. Dua zona utama permasalahan teater (manajerial dan penciptaan) bukanlah zona baru, tetapi PTN 2018 dengan mekanisme pemetaannya mengapungkan kembali permasalahan-permasalahan tersebut dengan lebih benderang. Artinya, lebih memberi arah untuk apa-apa yang perlu dilakukan

Oleh: Kiki Sulistyo ( Komunitas Akarpohon) ke depan guna mengatasi dan mengeluarkan teater dari permasalahan yang mengepungnya selama ini. Dramaturgi dan industri adalah dua kata kunci yang ditelurkan. Dramaturgi untuk upaya pencarian baru dalam penciptaan, sedang industri untuk meluaskan publik dandengan begitu- apresiasi teater. Industri selama ini sering menjadi kata yang negatif bila bersentuhan dengan seni, padahal industri adalah bagian dari produksi. Industri tak selalu bekerja dengan skala besar, industri menekankan pada keberlangsungan produksi yang ditopang oleh strategi-strategi pemasaran. Dalam konteks seni, pemasaran tak cuma mencakup aspek ekonomi tetapi juga aspek nilai. Jika seni dipercaya merupakan penjaga dan penyampai nilai-nilai kemanusiaan, maka ia membutuhkan publik yang luas. Untuk mendapatkan publik yang luas dibutuhkan keseimbangan antara produksi dan pemasaran. Dengan begitu, seni (terutama seni-kolektif seperti teater) tanpa harus kehilangan nilai estetiknya, bisa hadir sebagai sesuatu yang inklusif, terbuka dan bisa diakses siapa saja. Tema Sihir Teater Indonesia di sisi lain menghindarkan PTN 2018 dari kecenderungan pembingkaian (framing) baik dalam tema maupun kuota. Tentu saja tidak mungkin menghadirkan semua aktivitas teater di Nusantara dalam satu acara yang berlangsung hanya beberapa hari. Tetapi setidaknya, sebagai penonton, kita tidak berhadapan dengan dinding-dinding tebal kemapanan penciptaan yang kerap membuat kita tak bisa sekadar menengok ke luar dan melihat apa yang ada di luar dinding-dinding itu, sekaligus juga tidak secara verbal menghadirkan oposisinya atas nama pemberian kesempatan. Pertunjukan-pertunjukan yang dihadirkan dalam PTN 2018 lebih menampakkan pemandangan di sekitar proses penciptaan dan problemproblemnya sebagai suatu pendar wawasan. PTN 2018 memberikan tawaran lain dalam kerja penciptaan, yaitu penciptaan yang berbasis riset. Beberapa kelompok teater yang tampil, dalam kesempatan diskusi

RADIO

biografi-penciptaan, menjabarkan kerja riset tersebut. Tetapi dalam pertunjukannya sendiri kerja-riset tersebut belum menampakkan bentuknya. Itu wajar. Dunia teater di Indonesia (mungkin juga keseluruhan bidang seni) belum menjadikan riset sebagai tradisi, sehingga aplikasi untuk menghadirkan kerjariset ke atas panggung belum cukup kokoh metodenya. Tetapi sebagai sebuah tawaran, kerja-penciptaan berbasis riset membentangkan cakrawala kemungkinan yang luas di masa datang. Apabila peta-masalah penciptaan tampak dalam pertunjukan, peta-masalah manajerial tersampaikan lewat diskusi. Dari situ dapat kita pindai skala masalah yang berbeda-beda. Dengan menghadirkan sejumlah periset yang menyampaikan hasil kerjanya, dapat terbaca lanskap teater di berbagai daerah, meskipun hasil-hasil riset tersebut belum cukup dalam, tetapi sebagai permulaan-kerja hasil-hasil tersebut bisa jadi komparasi atau rujukan. Mungkin di Lombok membuat satu pertunjukan teater lebih mudah ketimbang di Lamaholot, misalnya. Tetapi soal wacana, akses, media dan jaringan bisa jadi lebih menjanjikan di tempat-tempat lain. Dalam kasus di Lombok kita melihat sirkulasi keberlangsungan teater (tersedianya sumber daya manusia) bergerak dalam mata rantai siswa-mahasiswa-guru, ditambah dengan kehadiran orang-orang yang belajar teater secara formal dan membentuk kelompok-kelompok teater sembari bekerja. Rata-rata para remaja mengenal teater di sekolah menengah. Pengetahuan teater diperoleh dari pelatih yang kebanyakan alumni teater kampus, yang setelah jadi sarjana bekerja sebagai guru bidang studi sekaligus pelatih ekstrakulikuler teater. Mata-rantai yang pendek itu memberi efek pada kuantitas. Problem teater di Lombok, alhasil, bukanlah perkara kuantitas. Teater terbilang bidang seni yang cukup diminati dan hidup pergerakannya. Problem utama (selain distribusi pengetahuan dan upaya-upaya pencarian estetik) adalah manajerial ( pengelolaan). Untuk itu diperlukan

penciptaan ekosistem yang baik terutama untuk lancarnya distribusi antara pelaku teater, pengelolaan pengetahuan, proses penciptaan, produksi teater, serta publik atau masyarakat. Dalam katalog acara PTN 2018 telah digelar peta-masalah yang cukup lengkap. Apa yang bisa diambil dari sana adalah pentingnya rancangan program atas seluruh aspek yang ada di lapangan teater. Dan programprogram tersebut sebaiknya bergerak dengan kesinambungan, agar tidak selalu kembali ke nol, mengulang dari awal, mereproduksi wacana-wacana yang sudah lumutan seolah-olah itu adalah persoalan baru dan tiap generasi harus menghadapinya.

POJOK Insentif honorer K2 akan dinaikkan Pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik

*** Produksi padi NTB, BPS dan Dinas Pertanian beda data

Yang paling penting data riil

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 2 November 2018

Komisi IX DPR RI Kaget Rp27 Miliar Dana BPJS untuk Biayai Penyakit Jantung Mataram (Suara NTB) Komisi IX DPR RI mengaku kaget dengan data banyaknya masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang menjalani rawat jalan dan rawat inap di NTB. Komisi yang membidangi masalah kesehatan ini semakin kaget, bahwa dana BPJS Kesehatan sebesar Rp27 miliar tersedot untuk pembayaran biaya pengobatan peserta yang mengalami penyakit jantung. “Penyakit jantung ternyata memakan biaya yang sangat besar. Apalagi rawat inap sampai 7.000 sekian, saya pikir ini sudah lampu merah bagi NTB,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS di Kantor Gubernur, Kamis (1/11) siang. Data yan disampaikan BPJS ke Komisi IX DPR RI, sampai September 2018, jumlah pasien rawat jalan BPJS di NTB sebanyak 30.730 orang. Sedangkan pasien rawat inap sebanyak 7.834 orang. “Rp27 miliar hanya digunakan untuk melayani penyakit jantung. Ini luar biasa, mengagetkan sekali,” kata Politisi PPP ini. Ermalena beserta rombongan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke NTB, kaitan dengan upaya percepatan penanganan bencana gempa dari sisi kesehatan, kependudukan. Ia juga menyoroti agar Balai Latihan Kerja (BLK) agar dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, BLK yang ada dapat digunakan untuk melatih anak-anak muda membuat rumah tahan gempa. Daripada Pemda mengusulkan pembangunan BLK baru, lebih baik yang ada dimanfaatkan maksimal. “Pemanfaatan BLK yang kita punya saja belum maksimal. Lebih baik kita maksimalkan. Daripada bikin yang baru nanti kosong. Maksimalkan yang sudah ada. Agar dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya. Apalagi dana bantuan bencana sudah dicairkan. Penggunaan dana tersebut terkendala terbatasnya untuk membangun rumah tahan gempa. Untuk itu, pemberian pelatihan kepada anak-anak muda dinilai dapat menjadi solusi mempercepat proses pembangunan rumah korban gempa. (nas)

Tunggakan Kerugian Negara Terpidana Korupsi Capai Rp68,9 Miliar Dari Hal. 1 Jumlah pembayaran uang pengganti kerugian negara itu dipastikan terus bergerak. Setiap saat dipantau timnya untuk mengecek terpidana yang beritikad membayar kerugian negara sesusai putusan pengadilan. Jumlah penyelesaian itu dari total 31 terpidana yang pernah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram. Budi Tridadi juga membeberkan data dari seluruh Kejaksaan se NTB yang merupakan akumulasi dari kerugian tersebut. Data dari Kejari Mataram, total kerugian negara Rp9,1 miliar, diselesaikan Rp652 juta dan sisa Rp Rp8,5 miliar. Kejari Lom-

bok Tengah, total uang pengganti Rp42,193 miliar, diselesaikan Rp193 juta, tersisa Rp42 miliar. Sementara Kejari Lombok Timur, total kerugian Rp3,332 miliar, diselesaikan Rp1,594 miliar dan tersisa Rp1,738 miliar. Kejari Sumbawa, uang pengganti Rp 5,009 miliar, diselesaikan Rp427 juta dan tersisa Rp4,581 miliar. Kejari Dompu, total kerugian mencapai Rp5,306 miliar dan diselesaikan Rp57 juta dan tersisa Rp5,2 miliar. Sedangkan Kejari Bima terakumulasi kerugian Rp6,967 miliar, terbayar Rp130 juta dan tersisa Rp6,837 miliar. (ars)

Ombudsman Klarifikasi PT. ASDP Dari Hal. 1 Menurut dia, Pelabuhan Lembar sama dengan pelabuhan lainnya, masuk dalam kategori pelayanan publik yang vital bagi masyarakat. Jika ada sistem yang tidak berjalan, maka masyarakat dirugikan. ‘’Karena ini masuk pelayanan publik, kami masuk untuk atensi ini,’’ tandasnya. Adhar tidak ingin berandaiandai soal penyebab sengkarutnya aktivitas penyeberangan ini. Ia hanya ingin kepastian penyebabnya dari ASDP sebagai regulator di pelabuhan setempat. Jika dalam klarifikasi ada disertai persoalan, maka ia sepakat harus ada perbaikan. Terutama jadwal bongkar dan muat yang belum beres. ‘’Apa yang harus kita perbaiki, kita perbaiki,’’ tegasnya. Masalah di Lembar sebenarnya sudah lama jadi atensinya. Sempat beberapa tahun lalu, kroditnya jadwal kapal jadi temuan. Kapal yang muat dan bongkar jelas- jelas (terindikasi) melanggar ketentuan trip. Namun ASDP berusaha membenahi dan hasilnya terlihat saat arus mudik 2018. Tidak ada antrean kapal dan penumpang yang berarti. ‘’Artinya awal awalnya bagus. Arus mudik sangat lancar. Tapi kok akhir-akhir ini lamban,’’ tegasnya. Hal lain yang disorotinya, ASDP sebagai lembaga yang berfungsi ganda. Satu sisi se-

bagai regulator. Fungsinya sebagai lembaga yang menerapkan dan pengawasan regulasi. ‘’Sisi lain, mereka juga operator. Punya kapal. Ini kan berpotensi jadi masalah,’’ tandasnya. Sebelumnya sorotan sama datang dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap). Lembaga ini prihatin dengan lambatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Semestinya harus ada perbaikan sistem dan penegakan aturan yang tegas, sebab pelabuhan tersebut adalah “wajah” NTB dari pintu masuk bagian barat. Beberapa faktor yang menurutnya sangat mempengaruhi. Seperti jadwal bongkar dan muat kapal yang tidak diperketat. ASDP sebagai operator menurutnya seharusnya lebih tegas. Masalahnya masih ada toleransi terlalu tinggi. Misal, sebuah kapal waktu sandar bisa sampai 1,5 jam. Karena satu dan lain hal tidak ditertibkan. Sehingga ini menjadi efek domino, berpengaruh ke kapal kapal lainnya. Persoalan klasiknya, di Padangbai Bali masih menggunakan satu dermaga, sehingga keseimbangan arus transportasi dari Bali ke Lombok belum juga tercapai. (ars)

Diskominfotik NTB Gagas Pesantren Ramah IT Dari Hal. 1 Pada hari kedua Pesantren Ramah IT yang digelar Diskominfotik NTB berjalan semakin intens. Selain sebelumnya mendapatkan materi mengenai Kebijakan IT di Provinsi NTB dan Pengelolaan Website dan Media Sosial, para peserta mendapatkan materi mengenai Dunia IT, Selasa (30/10). Salah seorang pemateri perwakilan pesantren, Noor Alamsyah, ST., MT membuat peserta yang hadir semakin dekat dengan IT. Sesuai tema materi, para peserta kembali diajak untuk menyelami sejarah berkembangnya teknologi yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Serta bagaimana caranya untuk berlayar di arus kemajuan teknologi tersebut. ‘’Meski tinggal di pesantren, para santri tidak boleh tertinggal dalam pesatnya kemajuan teknologi,’’ ujar Noor. Noor Alamsyah sendiri meru-

pakan putra asli NTB alumni Institut Teknologi Bandung. Ia merupakan CEO CV. Shoft Copy dan Wow Lombok. Ia juga menjabat sebagai Kepala Unit Sistem Informasi Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Tim Leader Sistem Informasi RSUD Assyifa Sumbawa Barat. Para peserta tampak mendengarkan secara seksama setiap pemaparan materi yang diberikan. Tak hanya membawakan materi bertema “Lebih Dekat dengan IT”, Noor Alamsyah juga membawakan materi mengenai Penerapan IT di kalangan pendidikan dan dinas/instansi. Salah seorang siswi Kelas 2 Madrasah Aliyah dari Ponpes Al - Ma’rif Lombok Tengah, Baiq Mu’niah mengatakan banyak hal baru yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan pesantren ramah IT. (nas/*)

Halaman 15

Bertemu Gubernur, Kades Se -Loteng Desak Pembangunan Bendungan Mujur Mataram (Suara NTB) Ratusan kepala desa se - Lombok Tengah (Loteng) bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Kamis (1/11) siang. Para Kades berharap pembangunan Bendungan Mujur dapat segera direalisasikan. Selain itu, Kades yang daerahnya terdampak bencana gempa malaporkan ke Gubernur mengenai lambannya pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Ketua Forum Kepala Desa Loteng, Sahim menyampaikan bahwa masalah air masih menjadi momok setiap tahun di Loteng terutama di daerah selatan. Salah satu solusinya, menurut Sahim adalah percepatan pembangunan bendungan Mujur. “Bendungan Mujur ini kalau jadi akan mengairi Lombok Tengah bagian selatan. Mudah-mudahan ini bisa segera terealisasi,” harapnya. Sementara itu, Kepala Desa Selebung Kecamatan Batukliang Utara Loteng, Agus Kusumahadi melaporkan lambannya pembangunan rumah korban gempa di wilayahnya. Agus menyebutkan sebanyak 2.500 rumah warga rusak akibat gempa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.275 unit kategori rusak berat atau rata dengan tanah. Sementara lainnya rusak sedang dan ringan. Agus mengatakan dua bulan lalu sebanyak 183 KK sudah keluar rekeningnya. Bahkan masyarakat sudah dibuatkan Pokmas. “Hanya saja sampai saat ini belum cair. Kita sudah ada tandatangan kontrak, sudah tiga bulan molor. Panelnya belum ada, sementara fondasinya sudah ada,” katanya. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menjelaskan kaitan dengan pembangunan Bendungan Mujur, ia

(Suara NTB/nas)

DIALOG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menerima dan berdialog dengan ratusan kepala desa se Loteng di Pendopo Gubernur, Kamis (1/11) siang. sudah bicara dengan Presiden dan Menteri PUPR. Bukan hanya masalah Bendungan Mujur tetapi juga rencana pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan tol atau by pass Lombok International Airport (LIA) - Kuta Mandalika. Gubernur mengatakan, ada kewajibankewajiban Pemda yang belum tuntas sehingga pembangunan Bendungan Mujur tak berjalan mulus. Ia memastikan dukungan anggaran dari pusat untuk pembangunan bendungan tersebut ada. ‘’Kami di provinsi siap bantu. Tapi

ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemda Loteng. Ndak bisa jalan pembangunan kalau Pemda sendiri belum menuntaskan kewajibannya,’’ kata gubernur. Kewajiban Pemda Loteng tersebut kaitannya dengan pembebasan lahan. Selama lahan belum siap, kata gubernur maka pusat tidak akan mau membangun. ‘’Pemerintah pusat tak mau membangun kalau kewajiban pemda kabupaten sendiri belum tuntas. Oleh karena itu saya akan bicara dengan Pak

Uhel (Bupati Loteng), beliau teman saya sudah lama,’’ kata mantan Anggota DPR RI Fraksi PKS ini. Terkait dengan lambannya pembangunan rumah korban gempa, gubernur menjelaskan hampir terjadi di semua kabupaten/kota terdampak. Untuk mempercepat pembangunan, sekarang masyarakat tidak harus membanun Risha, tapi boleh rumah kayu (Rika) atau rumah konvensional (Riko). Tujuannya agar masyarakat segera memanfaatkan dana yang sudah ada. (nas)

KPU Jadi Bagian Kebangkitan NTB dan Sulteng Mataram (Suara NTB) KPU RI bersama jajaran KPU se-Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya kebangkitan Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah yang baru-baru ini diluluhlantakkan oleh bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi. Sebagai tuan rumah Konsolidasi Nasional Partisipasi Masyarakat (Parmas), NTB juga memperlihatkan bahwa daerah ini telah pulih dari bencana. Hal itu diutarakan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, saat memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan tersebut, Rabu (31/10). “Tentu saja kami berterima kasih bahwa sejak gempa, KPU RI dan KPU seluruh Indonesia sudah mewujudkan kepedulian yang luar biasa,” ujar Aksar. Ia mengutarakan, sejak bencana gempa di NTB, bantuan dari KPU RI bersama jajaran KPU di seluruh Indonesia telah ikut menjadi bagian dari upaya kebangkitan NTB. Sebagai sebuah keluarga besar, KPU dan jajarannya menghimpun bantuan dari seluruh Indonesia, untuk disalurkan ke berbagai wilayah terdampak di NTB. “Alhamdulillah bantuan bapak ibu semua telah kami salurkan dengan baik ke seluruh wilayah terdampak gempa. Tidak

hanya kepada penyelenggara, tapi bantuan itu juga dirasakan oleh masyarakat,” ujar Aksar. Digelarnya kegiatan berskala nasional seperti konsolidasi Parmas di NTB, menandakan bahwa NTB memang sudah mulai pulih dari bencana. Kepercayaan sebagai tuan rumah kegiatan ini, menurutnya adalah modal yang besar, menyuntikkan energi dan motivasi bagi NTB untuk bangkit dari bencana. “Semoga selama bapak ibu di sini, merasa nyaman, tenang dan percayalah, kita bisa laksanakan secara baik dan akan menghasilkan gagasan rumusan yang produktif bermanfaat dan berkah untuk KPU Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Aksar. Kini, setelah gempa melanda Sulteng, masyarakat NTB juga ikut ambil bagian dalam upaya meringankan beban warga Sulteng. “Masyarakat NTB, termasuk yang terdampak gempa, menjual hasil buminya untuk disalurkan ke Sulteng,” ungkap Aksar. Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan mengutarakan, semangat untuk saling membantu dalam bingkai kemanusiaan terus tumbuh di dalam tubuh KPU. “Sehingga kelembagaan kita bukan semata-mata lembaga profesi, tapi juga lembaga persaudaraan,” ujarnya.

Wahyu berharap, forum konsolidasi nasional ini benar-benar dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mengatasi problematika kampanye Pemilu 2019 yang saat ini sedang berlangsung. Selaku komisioner KPU RI, Wahyu mengaku kerap dihadapkan dengan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak terkait tahapan kampanye yang saat ini sedang berjalan. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan konsolidasi Parmas ini bisa dimanfaatkan untuk membedah permasalahan sekaligus mencari solusi alternatif, menghadapi dinamika yang terjadi di masa kampanye ini. Staf Ahli Gubernur NTB bidang Pemerintahan dan Aparatur, Andi Pramaria, berharap, kegiatan konsolidasi nasional Parmas ini bisa menjadi bagian dari upaya membangun partisipasi politik. Saat ini, ia mengakui ada sejumlah hal yang menghambat terbangunnya partisipasi politik. Salah satunya adalah strategi kampanye yang hanya bersifat sesaat, tidak berkelanjutan. “Tidak boleh salesmanship. Harus kontinyu. Terus menerus, tahun ke tahun melakukan itu,” ujarnya. Andi juga berharap peserta Pemilu bisa diajak menjauhi aksi saling hujat dan saling jegal menjegal dalam berko-

Alokasikan Dana Rp300 Miliar Dari Hal. 1 Ridwan mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana cukup dianggarkan satu tahun saja. Sementara fasilitas pendukung lainnya dapat dianggarkan belakangan. ‘’Kita fokus agak besar tahun pertama. Kita juga akan menyiapkan master plan STIP Serading,’’ katanya. Ridwan mengatakan, penyampaian KUA-PPAS RAPBD 2019 akan paralel dengan Rancangan RPJMD 2019-2023. Ia mengatakan, rancangan RPJMD sudah final. RPJMD tersebut merupakan pejabaran NTB Gemilang. Dari delapan misi ada 20 in-

dikator kinerja utama. ‘’Beberapa hal yang baru, antara lain soal industri, pada indikator nomor tujuh. Ada juga indeks pembangunan teknologi komunikasi dan informasi, indeks ketahanan keluarga, indeks kemantapan infrastruktur dan indeks konektivitas wilayah,’’ sebutnya. Dikatakan, 20 indikator utama tersebut mencerminkan dua hal. Pertama, keberlanjutan dari kinerja RPJMD yang lama. Dan kedua, menampung dan mendetailkan program unggulan 2018-2023 sesuai yang tertera dalam 15 komitmen. Ia menambahkan ada 70 indikator kinerja kun-

ci yang tersebar di 43 OPD terjabar dalam 165 program. ‘’Kita di tahun 2019, mencerminkan APBD yang lebih riil terhadap pendapatan. Ada penurunan pendapatan sebesar 5 persen,’’ sebutnya. Belanja yang jadi prioritas adalah 15 komitmen NTB Gemilang. Yang terbagi pada lima pilar yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi industri, sosial kebudayaan, lingkungan dan pariwisata. Dalam rancangan angkanya, sebut Ridwan hampir mencapai Rp300 miliar. ‘’Kami memetakan dari usulan masuk e-planing,’’ pungkasnya. (nas)

Tak Ditanggung BPJS Dari Hal. 1 Namun, setelah masa tanggap darurat, tidak jelas siapa yang akan membiayai pengobatan korban gempa. Eka mengatakan setelah masa tanggap darurat, pasien yang sudah operasi pasti akan melakukan kontrol. Atau melakukan operasi kedua, 3 6 bulan berikutnya setelah operasi pertama. ‘’Antara 3 - 6 bulan mereka (korban gempa) akan dioperasi kembali. Kemarin kita menanyakan kepada BPJS. Karena berdasarkan pengalaman waktu bencana banjir di Bima, itu kan ditanggung oleh BPJS. Ternyata sekarang ndak ditanggung oleh BPJS,’’ kata Eka dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (1/11) siang. Mengenai siapa yang menanggung biaya pengobatan

pasien atau masyarakat korban gempa, merupakan keputusan pemerintah pusat. Prinsipnya, kata Eka, negara harus hadir bagi masyarakat. ‘’BPJS secara aturan dia tak boleh menanggung, lalu ke siapa? Apakah BNPB lagi, Kemenkes atau siapa?’’ tanyanya. Ia menyebutkan, jumlah korban gempa yang dioperasi pada masa tanggap darurat bencana sekitar 400 orang. Diperkirakan sekitar 30 persen akan kembali menjalani operasi. ‘’Solusinya, saya minta kepada Pak Gubernur sebelum ada keputusan di pusat, kita take over. Beliau setuju. Karena kita bicara masalah masyarakat juga ini,’’ ujarnya. Sehinga rumah sakit punya dasar menggratiskan pasien korban gempa. Mereka yang datang melakukan kontrol atau operasi tak dikenakan bi-

aya. Sampai ada nanti keputusan pusat. Siapa yang akan membayar biaya pengobatan masyarakat korban gempa tersebut. ‘’Kita dulu yang menanggulangi,’’ katanya. Eka menyebutkan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar menanggulangi biaya pengobatan korban gempa. Namun, saat ini Pemprov tak memiliki anggaran untuk itu. Sehingga, terpaksa untuk menanggulangi sementara akan diutang dan akan dianggarkan dalam APBD 2019. ‘’APBD-P kami tak mengalokasikan sama sekali. Pada waktu banjir bandang di Bima ditanggung BPJS. Karena APBD-P sudah lewat, kita minta dianggarkan 2019. Kalaupun diutang dulu untuk mengatasi masalah ini ada solusi sementara. Agar masyarakat tak terbebani,’’ pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/aan)

KONSOLIDASI NASIONAL – Suasana pembukaan Konsolidasi Nasional Partisipasi Masyarakat yang menghadirkan perwakilan KPU Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, di Kawasan Senggigi, Lombok Barat, NTB, Rabu (31/10) malam. mpetisi di Pemilu 2019. Untuk diketahui, agenda Konsolidasi Nasional Parmas tersebut digelar dengan melibatkan perwakilan dari 34

KPU Provinsi se-Indonesia. Rangkaian agenda ini digelar selama beberapa hari dan juga melibatkan para komisioner KPU RI. (aan)

TNGR Kembalikan Proyek Senilai Rp3 Miliar Dari Hal. 1 Beberapa penambahan fasilitas dan perbaikan itu seperti pembangunan shelter, perbaikan pos, penataan jalur jalur menuju Pelawangan. “Juga ada rencana pemasangan pipa air dari Pos tiga ke Pelawangan untuk kebutuhan air pendaki. Tapi orang lewat saja bisa, apalagi mau bangun, sudah tidak bisa. Jadi, karena kaitannya dengan dampak gempa, situasinya tidak memungkinkan, anggarannya kita kembalikan,” terangnya. Sementara ini anggaran yang ada dimanfaatkan untuk perbaikan ringan. Sementara kerusakan berat, masuk dalam agenda usulan anggaran tahun 2019 berikut paket proyek yang dibatalkan. Dalam rencana pembangunan tahun depan, pihaknya juga akan mempertimbangkan situasi. Dalam dua kali survei sebelumnya, kerusakan parah terjadi pada pos dan jalur yang tertimbun longsor.

Jika akan dilakukan perbaikan, harus menunggu turun hujan untuk proses pemadatan alami pada permukaan tanah. “Kalau setelah musim hujan kondisinya lebih stabil, kita bisa putuskan jalur bisa dilalui atau tidak, bisa ditata atau tidak,” tandasnya. Kejadian gempa dan longsor Minggu, 29 Agustus 2018 lalu membawa hikmah dan pelajaran penting bagi TNGR, termasuk soal pengadaan. Fasilitas tidak lagi dibangun standard, tapi lebih ke pertimbangan bangunan tahan gempa atau bencana lainnya lain seperti longsor. Selain bangunan fisik, non fisik juga akan dievaluasi. Seperti SOP pendakian disesuaikan dengan regulasi baru, adaptasi dengan bencana. Seperti jalur evakuasi pendaki ketika terjadi bencana, akan ditentukan spot khusus di tiap jalur sehingga ketika terjadi bencana, pendaki dan para porter lebih mudah menyelamatkan diri. (ars)

Lagi, Aparat Gabungan Tertibkan PETI di KSB Dari Hal. 1 ‘’Kita tertibkan secara paksa gelondong itu, karena sudah sering kita ingatkan tetapi tidak digubris. Makanya langkah tegas harus kita lakukan, supaya tidak semakin menjamur lagi di Kecamatan Brang Ene,’’ ungkapnya. Ditegaskannya, bahwa penertiban alat pengolahan emas di kecamatan Brang Ene merupakan hasil dari kesepakatan dengan pemerintah kecamatan yang sudah melarang aktivitas penambangan secara ilegal. Karena dalam peraturan perundang-undang yang berlaku tegas dilarang aktivitas pengolahan ilegal ini. Terlebih lagi kondisi lingkungan yang ada saat ini sudah semakin parah dan

harus segera ditertibkan. Pihaknya juga sangat bersyukur dengan dukungan dari masyarakat setempat. Sehingga hal yang tidak diinginkan pada saat dilakukan penertiban tidak terjadi lagi seperti di lokasi lainnya. Tentu upaya penertiban ini terus akan berlanjut ke lokasi lainnya tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Hal tersebut dilakukan karena jika dilakukan dengan tanpa pertimbangan hasilnya tidak akan baik. ‘’Apa yang kita lakukan ini (penertiban) karena penggunaan zat-zat berbahaya (merkuri) sudah sangat masif terjadi di KSB. Tentu kita juga tetap melakukan sosialisasi supaya tidak ada gesekan di masyarakat nantinya,’’ tandasnya. (ils)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 2 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Penguatan Ketahanan Keluarga Harus Dijadikan Prioritas Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2AKB) NTB, Drs. H. Imhal mengingatkan pada pemangku kebijakan, lembaga swadaya masyarakat menjadikan ketahanan keluarga sebagai prioritas. Adanya kegiatan Advokasi Penguatan Ketahanan Keluarga harus mampu membuahkan hasil yang konstruktif dan rekomendasi yang dapat dijadikan model untuk pengembangan dan ketahanan keluarga di NTB. ‘’Saya yakin pertemuan atau kegiatan ini akan membuahkan hasil yang konstruktif dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai role model pengembangan dan penguatan ketahanan keluarga di Provinsi NTB,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Advokasi Penguatan Ketahanan Keluarga di Hotel Grand Legi Mataram, belum lama ini. Sementara narasumber Dra. Lieska Prasetya, M.Sc.,

(Suara NTB/ist)

BUKA - Kepala DP3AP2AKB NTB, H. Imhal saat membuka Advokasi Penguatan Ketahanan Keluarga di Mataram. menjelaskan, jika kesetaraan gunakan hak-haknya. Selain kan masyarakat atas kesagender memiliki peranan pent- itu, memiliki kemampuan se- maan dan perbedaan antara ing bagi penguatan ketahan- cara penuh dalam berkontri- perempuan dan laki-laki, dan an keluarga. Menurutnya, busi pada pembangunan, poli- atas berbagai peran yang merepada kesetaraan gender, pe- tik, ekonomi, sosial, dan bu- ka lakukan. Begitu juga dalam kaitannya rempuan dan laki-laki menik- daya. Dengan demikian, kesetmati status dan memiliki kon- araan gender merupakan pe- tentang penguatan ketahanan disi yang sama untuk meng- nilaian yang sama yang diberi- keluarga, tambahnya, kesetaraan gender menjadi hal yang penting, karena jika diterapkan tidak akan menimbukan berbagai masalah yang berdampak negatif di berbagai aspek pembangunan. Sebagai contoh di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional, tambahnya, melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. “Pendekatan keluarga dipilih untuk menguatkan ketahanan keluarga itu sendiri dengan cara memberikan askses informasi, pendidikan, konseling dan perlindungan,” imbuhnya. Sementara Kepala Bappeda NTB Ridwan Syah menegaskan indeks ketahanan keluarga serius untuk dijadikan Indikator Utama Program Pembangunan 5 (lima) tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB (RPJMD 2019-2023). Untuk itu seluruh kepala OPD lingkup provinsi harus mendukung Indikator Ketahanan Keluarga dengan mengusulkan kegiatan-kegiatan penunjang tercapainya indeks ketahanan keluarga. (ham)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257