Edisi Rabu 2 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 2 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 169 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DPMPD Dukcapil NTB Targetkan Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

(Suara NTB/ist)

Persiapan pembukaan program Bimtek oleh Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. Ashari, SH. MH., terkait pemanfaatan data kependudukan.

Mataram (Suara NTB) Minimnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk menjadi salah satu rujukan rencana pembangunan menjadi atensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Pasalnya, dengan memanfaatkan data kependudukan seluruh rencana pembangunan yang ada di NTB saat ini dinilai akan lebih fokus dan tepat sasaran.

Kepala Bidang Dukcapil DPMPD Dukcapil NTB, Panca Kusuma menerangkan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bay)

Pemberian materi pemanfaatan data kependudukan dalam program Bimtek DPMPD Dukcapil NTB, Selasa (1/10).

Penerimaan P3K Dibatalkan

Baru Dua Pendaftar Calon Sekda Lengkapi Berkas Mataram (Suara NTB) Tiga hari menjelang penutupan pendaftaran, sebanyak tujuh pejabat Pemprov sudah mendaftar sebagai calon Sekda NTB. Namun, dari tujuh pendaftar, baru dua orang yang sudah melengkapi berkas-berkas pendaftaran.

Bersambung ke hal 15

Rekrutmen CPNS 2019 Diumumkan Akhir Oktober

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat sudah memastikan rekrutmen CPNS 2019 akan diumumkan akhir Oktober mendatang. Sementara untuk penerimaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dibatalkan. ‘’Untuk penerimaan CPNS sesuai Rakornas di Yogyakarta 25 September lalu, secara tahapan, akhir Oktober sudah ada pengumuman. Mungkin di awal November sudah ada seleksi penerimaan CPNS 2019,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (1/10) siang.

Berdasarkan hasil keputusan dalam Rakornas di Yogyakarta, kata Fathurrahman, ada yang istimewa dalam rekrutmen CPNS kali ini. Bagi pelamar CPNS 2018 yang memenuhi passing grade, maka tidak perlu ikut

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Mereka hanya ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Hal itu berlaku apabila formasinya sama dengan pada saat rekrutmen CPNS 2018.

Ia menjelaskan, semua nilai SKD pada rekrutmen CPNS 2018 sudah ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Jadi, hasil keputusan kemarin, mereka yang lulus passing grade pada rekrutmen CPNS 2018, otomatis akan menjadi nilainya. Dia bisa tidak ikut tes SKD. Tetapi tetap mereka harus mendaftar. Namun tidak ikut tes SKD. Dia nanti langsung

tes SKB,’’ terangnya.

Tinggal nanti, kata Fathurrahman akan dilihat kuota atau formasi yang diperoleh Pemprov NTB. Apakah formasi CPNS 2019, ada yang sama formasinya seperti rekrutmen CPNS 2018.

Sementara itu, untuk rekrutmen P3K pada tahun 2019 dibatalkan. Pasalnya, kata Fathurrahman, rekrutmen P3K secara nasional masih perlu perbaikan termasuk sosialisasi. Karena rekrutmen P3K yang dilakukan Pemerin-

tah Pusat masih bersifat terbatas yakni mengakomodir honorer K2.

Sementara Pemda menginginkan agar rekrutmen P3K dilakukan secara lebih luas.

Karena penggajian akan dibebankan kepada Pemda. ‘’Kenapa tak diserahkan saja ke daerah untuk mencari figur atau ASN yang lebih berkualitas sesuai kemampuan dan potensi daerah,’’ katanya.

Untuk rekrutmen CPNS dan P3K 2019, sebenarnya Pemprov sudah mengusulkan 800 formasi. Dengan rincian, 500 formasi CPNS dan 300 formasi P3K. Bersambung ke hal 15

’’

Awal November sudah ada seleksi penerimaan CPNS 2019.

H. Fathurrahman

TO K O H Perkuat Poros Jakarta - NTB

(Suara NTB/ist_TNGR)

(Suara NTB/nas)

SURVEI - TNGR bersama tim gabungan harus rappelling saat melintasi tebing terjal di kawasan Gunung Rinjani yang longsor saat survei jalur Berita selengkapnya di halaman 15

PEMPROV NTB menaruh harapan besar kepada anggota DPR dan DPD RI Dapil NTB periode 2019-2024.

Diharapkan, keberadaan para wakil rakyat NTB di Senayan dapat berkontribusi terhadap semakin meningkatnya kue pembangunan ke NTB. ‘’Sebagai wakil rakyat ke depan, harapan kita programprogram yang dibiayai oleh APBN atau dana transfer daerah bisa meningkat. Kemudian NTB lebih banyak lagi mendapatkan perhatian dari pusat,’’ harap Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP dikonfirmasi di Mataram, Selasa (1/10) siang.

Wedha Magma Ardhi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R

’’Paksa’’ Kota Mataram dan Lobar PEMPROV NTB ‘’memaksa’’ Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok. Mulai 2020 mendatang, apabila sampah yang diangkut dari Kota Mataram dan Lobar ke TPA Kebon Kongok belum dipilah, maka sampah tersebut akan dikembalikan.

Penegasan itu disampaikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si di Mataram, Selasa (1/10).

Bersambung ke hal 15

Pemulangan Tunggu Ketersediaan Pesawat

Kondisi Warga NTB Dipastikan Aman di Papua Mataram (Suara NTB) Sebanyak 159 warga NTB yang berada di Papua dipastikan dalam kondisi aman. Dari 159 warga NTB yang berada di

Papua, sebagian besar sudah dievakuasi ke Jayapura.

Kini mereka tengah menanti proses pemulangan. Ratusan warga NTB yang ada di

Jayapura kini sedang menunggu ketersediaan pesawat yang akan menerbangkan mereka kembali ke NTB. Bersambung ke hal 15

Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/disosntb)

EVAKUASI - Kondisi warga NTB yang dievakuasi di Jayapura Papua.

Dugaan Kerugian Kasus Bibit Jagung Capai Rp25 Miliar Mataram (Suara NTB) Dugaan kerugian negara pada pengadaan bibit jagung tahun 2017 mencapai Rp 25 miliar. Temuan bibit itu setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan kerugian itu setelah melalui proses audit khusus pada pengadaan bibit jagung hibrida varietas Bima Uri 15 Sayang dan Bima 20 Uri dalam program Benih jagung NTB tahun 2017. ‘’Temuan kerugian negara mencapai Rp25 miliar. Itu auditnya sudah diserahkan ke Kejagung untuk lampiran penyelidikan,’’ ujar sumber Suara NTB, Selasa (1/10).

Temuan tersebut dirincinya dari 25 paket untuk uraian pekerjaan fasilitas sarana produksi budidaya jagung hibrida tahun 2017. Sesuai temuan katanya, kerugian muncul dari pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi. Bahkan bibit yang disalurkan diduga palsu setelah diklarifikasi ke pabrik distributor. ‘’Sekarang auditnya masih dipakai untuk bahan penyelidikan di Jampidsus Kejagung,’’ ujar sumber tadi.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sedang menyelidiki dugaan peyimpangan pada pengadaan bibit jagung di NTB tahun 2017. Proses panjang penyelidikan itu sudah mengarah pada pemanggilan saksi-saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Mukri, SH.,MH membenarkan, penyelidikan pada pengadaan bibit jagung tersebut.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

TPS Diubah Jadi Taman BEKAS tempat pembuangan sementara (TPS) sampah ilegal di kelurahan Babakan diusulkan menjadi taman.

Taman yang apik dan asri diyakini membuat masyarakat enggan membuang sampah di lokasi jalan Candi Roro Jonggrang tersebut.

Lurah Babakan, Abdul Rauf menyatakan, kondisi saat ini di TPS ilegal di Jalan Roro Jonggrang tersebut sudah bersih kembali. “Saat ini Satgas dari DLH mengawasi TPS ilegal bersama Linmas di kelurahan Babakan. Tinggal ngawasi saja, itu sudah dibersihkan dan ditangani DLH,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/10).

Selama ini, banyak masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan Roro Jonggrang itu tidak diawasi. Kata Abdul, pihak kelurahan akan memperketat pengawasan di lokasi TPS ilegal tersebut. “Kalau tidak diawasi orang sanasini sembarang membuang sampah. Syukur sudah ada orang mau membantu di sana,” jelasnya.

Untuk menghindari masyarakat yang buang sampah di sana, para remaja kelurahan Babakan berkeinginan agar lokasi tersebut diubah jadi taman agar lebih bermanfaat.

“Keinginan dari remaja Babakan untuk menjadikan lahan itu dibuat menjadi taman di sana. Lurah akan bertanggungjawab dan akan mendatangi pemiliknya. Kalau bisa dibayar 10 are tersebut buat taman,” tegasnya. Saat ini, kelurahan pun tengah berusaha mengusulkan ke Pemkot Mataram, agar lahan itu dibayar ke pemiliknya kemudian baru dibuatkan taman. (viq)

Abdul Rauf

(Suara NTB/viq)

Benahi Persoalan Pendidikan KOMISI IV DPRD Kota Mataram telah merampungkan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Rapat kerja ini menyusul banyaknya persoalan di dunia pendidikan Kota Mataram yang mengemuka. ‘’Dan ini harus dibicarakan bersama terkait bagaimana mencari jalan keluarnya,’’ kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (1/10) kemarin.

Adapun masalah yang menjadi sorotan yang membidangi masalah pendidikan ini adalah, kekurangan guru. Komisi IV, lanjut Erna, meminta Dinas Pendidikan menghitung secara pasti, berapa sesungguhnya tenaga guru yang dibutuhkan di Kota Mataram. ‘’Kemudian kita akan carikan solusinya seperti apa,’’ cetusnya. Apalagi sekarang DPRD Kota Mataram sedang melakukan pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara).

Dengan demikian anggota Dewan yang duduk di Komisi IV bisa berbuat banyak kepada bidang pendidikan. Juga, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, terkait beberapa sekolah yang masih kekurangan meubelair. Contohnya di SMPN 14 Mataram. ‘’Di SMPN 14 yang ada di Selagalas, di sana ada anak-anak tiga rombel (rombongan belajar) masih belajar secara lesehan,’’ ungkapnya.

Selain ini masih ada beberapa sekolah yang juga bernasib sama. Oleh karena itu, sambung Erna, Komisi IV juga meminta Dinas Pendidikan untuk mendata sekolahsekolah yang masih kekurangan meubelair tersebut. ‘’Mumpung sekarang kita sedang bahas KUA-PPAS. Harapan kita DPRD ini bisa memberikan solusi terkait persoalan-persoalan itu,’’ demikian Erna.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, mengulas pengakuan Dinas Pendidikan bahwa anggaran yang diberikan oleh TAPD, tidak mencukupi. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan berharap, persoalan-persoalan pendidikan ini bisa didukung oleh pokir (pokok-pokok pikiran) dewan. ‘’Dan ini kami membuka peluang itu dengan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan data-data yang pasti. Sehingga pada pertemuan pekan depan, Dewan sudah mendapatkan data-data itu,’’ demikian Erna.

Menurut dia, Dewan tidak bisa menutup mata atas persoalan pendidikan yang masih terjadi di Mataram. ‘’Sangat miris kita. Kita ibukota provinsi tapi masih ada para siswa yang mendapatkan pelajaran dengan fasilitas yang sangat minim. Yang harus duduk lesehan. Itu kan sangat tidak layak,’’ sesalnya. (fit)

Nyayu Ernawati (Suara NTB/fit)

Halaman 2

Sampah di Mataram Sulit Ditangani Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, menerangkan pengurangan sampah di Kota Mataram sampai saat ini hanya sebesar 3 persen. “Cuma segitu kemampuan kita sementara ini. Itu (penanganan sampah) butuh persiapan,” ujarnya tentang kesulitan penanganan sampah di Mataram, Selasa (1/10).

Menurut Irwan pihaknya telah berusaha melakukan pengelolaan sampah secara rutin melalui beberapa kelompok kerja (pokja) maupaun bank sampah yang ada di Kota Mataram. Selain itu, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu untuk proses Reduce, Reuse, Recycle (TPST-3R) juga berusaha dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Yang kita lakukan sekarang ini sudah maksimal. Cuma kita punya keterbatasan kemampuan,” ujar Irwan. DLH tengah mencari cara melakukan penanganan sampah sesuai arahan dari Wakil Gubernur NTB tersebut. Diterangkan Irwan, TPST di Kota Mataram sudah berusaha melakukan pengurangan potensi sampah dengan melakukan

kegiatan komposting. Dengan begitu, sampah yang dibawa ke TPA Regional adalah sampahsampah sisa yang memang tidak dapat dikelola di TPST. Walaupun begitu, Irwan menekankan bahwa masalah utama penanganan sampah adalah perubahan pola pikir di masyarakat. “Namanya penanganan dan pemilahan sampah itu seyogianya harus dilakukan dari sumber (masyarakat, Red),” tegasnya. Untuk itu, sembari tetap mensosialisasikan pentingnya pemahaman tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, Irwan juga menargetkan penambahan rumah kompos dan bank sampah di setiap kelurahan di Kota Mataram. “Harus ada bank sampah unit dan bank sampah in-

duk. Dukungan sarana-prasarana juga,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kota Mataram menghasilkan 314 ton sampah per hari. 273 ton di antaranya masuk ke TPA. Irwan menerangkan sampai saat ini setidaknya ada 60 lebih unit bank sampah yang terbentuk di Kota Mataram untuk mengelola potensi sampah tersebut. Namun sebagian besar unit tersebut mengalami keterbatasan dalam melakukan pengurangan sampah.

“Terbatasnya itu karena kita dihadapkan pada persoalan sarana-prasarana. Ada persoalan personel juga. Banyak faktor,” pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Guber-

”

Terbatasnya itu karena kita dihadapkan pada persoalan sarana-prasarana. Ada persoalan personel juga. Banyak faktor.

nur NTB menargetkan TPA Regional di NTB tidak akan lagi menerima sampah yang belum terpilah pada tahun 2020 mendatang. Artinya TPA Regional seperti di Kebon Kongok hanya akan melayani sampah yang sudah dipilah sesuai jenisnya, sehingga langsung dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat.

Target tersebut terutama ditekankan bagi Pemkot dan Lombok Barat dalam rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait, Senin (30/9) di Ruang Rapat Umum Kantor Gubernur NTB. Menurut Wagub kebijakan yang dibuat merupakan bentuk komitmen bersama dalam menangani dan memper-

(Suara NTB/bay)

Irwan Rahadi mudah pengelolaan sampah yang berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat. (bay)

Pemakaman di Mataram Kian Sesak Mataram (Suara NTB) Lima tempat pemakaman di Kota Mataram kian sesak. Namun banyak masyarakat kota Mataram yang tidak menyadari hal tersebut. Ibu Devi (45) asal Punia, tidak pernah mengetahui berapa luas pemakaman di Karang Medain. Padahal, pemakaman tersebut sudah hampir sesak oleh jenazah.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan, sampai saat ini, di Kota Mataram pemakaman itu ada dua jenis. Pertama, pemakaman tradisional yaitu lahan pekuburan yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan hukum tata cara mereka melakukan pemakaman.

Kedua, lanjut Kemal, yang disiapkan oleh pemerintah.

Pemakaman-pemakaman umum yang disediakan pemerintah itu ada juga pemakaman umum yang disiapkan oleh para pengembang.

“Nah ini yang sekarang yang kita kejar. Pengembang ini harus menyiapkan pemakaman, siapa dan di mana mau memakamkan orang yang beli rumah-rumah yang dibangun,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (1/10).

Adapun pemakaman milik pemerintah lanjut Kemal, ada lima lokasi yang tanahnya dikelola pemerintah daerah kota Mataram. Pertama, di Karang Medain, dua di Mon-

(Suara NTB/viq)

ISTIRAHAT - Petugas kebersihan makam di Tempat Pemakaman Umum Karang Medain sedang istirahat seusai membersihkan lokasi pemakaman, Selasa (1/10). Kuburan di Karang Medain itu sudah penuh sesak dengan makam masyarakat. jok, tiga dan empat di dua lokasi di Sekarbela. “Tepatnya lima lokasi,” katanya.

Kemal pun menegaskan, untuk pengembang (yang mengelola BTN-BTN di Mataram), Pemkot Mataram sudah mengajak mereka untuk duduk samasama menyiapkan komplek-komplek di Mataram satu tempat pemakaman. Sehingga, kata Kemal, para penghuni yang tinggal di BTN atau komplek di Mataram tidak kesulitan melakukan pemakaman nanti.

“Banyak komplek-komplek perumahan, pengembang

harus menyediakan lahan untuk masyarakat penghuni perumahannya. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada respon dari para pengembang,” jelas Kemal.

Padahal jelas Kemal, Pemkot sudah memberikan himbauan kepada pengembang untuk meberikan ruang atau lahan tempat pemakaman di setiap komplek yang dibangun. “Pengembang ada kewajiban 5 persen untuk menyiapkan dari fasum-fasumyang ada, itu juga untuk lokasi pemakaman,” paparnya.

Ada pun untuk tata ruang di masing-masing komplek jelas Kemal, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Mataramlah yang memiliki wewenang. “Yang memberikan

rekomendasi atau izin kan PUPR. Soalnya itu ada di dinas PUPR. Kalau Perkim sudah menerima (yang sudah ada) dari pihak terkait (PUPR),” demikian Kemal. (viq)

Pilkada Kota Mataram

Pendaftaran Calon Perorangan Dibuka Desember Pemkot Tandatangani Hibah

untuk Pilkada Mataram

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Penandatanganan ini dihadiri oleh Walikota Mataram, .H. Ahyar Abduh didampingi Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), M. Husni Abidin dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Hasan Basri serta pejabat lainnya.

Rasionalisasi anggaran Bawaslu disampaikan Sekda, mempertimbangkan berdasarkan kemampuan anggaran serta penyesuaian terhadap standar pembiayaan di daerah. Pengurangan ini tanpa menghilangkan item program kerja Bawaslu. “Saya kira ini sangat sesuai,” kata Eko ditemui usai penandatanganan NPHD, Selasa (1/10).

Pengajuan anggaran oleh Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada Rp15 miliar. Dikabarkan sebelumnya bahwa akan mendapatkan Rp 9,8 miliar.

Setelah menghitung kembali, sehingga disetujui masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 sekitar Rp8,6 miliar.

Sementara, anggaran diajukan KPU dari Rp30 miliar direalisasikan Rp 25 miliar.

Eko menambahkan, di APBD perubahan 2019, KPU maupun Bawaslu bisa mengeksekusi anggaran masing – masing Rp1 miliar dan Rp500 juta untuk Bawaslu. Sedangkan sisa anggaran lainnya dimasukkan dalam kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2020. “Iya, kalau yang di APBD perubahan sudah bisa dieksekusi,” tambahnya.

(Suara NTB/ist)

NASKAH HIBAH - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh disaksikan Ketua KPU, M. Husni Abidin dan Ketua Bawaslu, Hasan Basri menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada Kota Mataram di ruang Kenari Kantor Walikota, Selasa (1/10).

Ketua KPU menambahkan, dana hibah diterima dari Pemkot Mataram Rp25 miliar.

Anggaran ini salurkan melalui dua tahap. Di tahun 2019 dialokasikan Rp1 miliar dan 2020 sebesar Rp24 miliar. “Tahun ini kita terima Rp 1 miliar,” sebut M. Husni Abidin.

Pascapenandatanganan NPHD praktis anggaran Pilkada sudah bisa dieksekusi. Anggaran tahap awal akan digunakan untuk bimbingan teknis penyelenggara, sosialisasi, perekrutan badan ad hoc serta pembukaan pendaftaran untuk calon perorangan.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menyebutkan, tidak ada pembahasan anggaran Pilkada yang alot.

Hanya perlu dirasionalisasikan kebutuhan anggaran pengawasan yang dibutuhkan.

Dari pengajuan Rp15 miliar turun pada posisi Rp9,8 miliar. Kebijakan Pemkot Mat-

aram kembali mengurangi menjadi Rp8,6 miliar.

“Bagaimanapun juga kita berpatokan pada Permendagri 53 tahun 2019 bahwa anggaran Pilkada dibiaya oleh pemerintah daerah,” katanya. Pengurangan anggaran jelas berdampak terhadap program kerja. Bawaslu sebelumnya merencanakan membentuk kampung pengawasan. Padahal, kampung pengawasan ini untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat. Di samping itu, masyarakat bisa melaporkan bila menemukan pelanggaran.

Perlu diantisipasi adalah rawannya politik uang, politik SARA, daftar pemilih tetap bermasalah serta netralitas aparatur sipil Negara (ASN).

Dampak lainnya adalah, honor komisioner dan ASN yang diperbantukan tidak mendapatkan honor. “Makanya kita istilahnya kerja rodi,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram telah memulai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 mendatang. Pendaftaran bagi calon perorangan dimulai pada 11 Desember 2019.

Ketua KPU M. Husni Abidin menjelaskan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Bahwa, pendaftaran calon perorangan dibuka mulai tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 mendatang.

Sebelum pendaftaran bakal calon, KPU terlebih dahulu merekrut calon pemantau pemilu dan lembaga realcount. “Pendaftaran bagi perorangan dibuka mulai Desember tahun ini,” kata Husni ditemui usai penandatanganan NPHD di Kantor Walikota Mataram, Selasa (1/10).

Bagi calon perorangan diharuskan mendaftar dengan sistem paket. Persyaratan harus dipenuhi adalah minimal melampirkan bukti dukungan berupa kartu tanda penduduk (KTP) elektronik 8,5 persen atau 24.900 dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Bukti dukungan itu juga harus terdaftar dalam DPT dan tersebar di maksimal 50 persen kecamatan di Kota Mataram. “Atau paling tidak tersebar sekurang – kurangnya di empat kecamatan dari enam kecamatan di Kota Mataram,” tandasnya.

KPU menyiapkan tim yang langsung memverifikasikan berkas administrasi maupun dukungan calon perorangan. Verifikasi faktual langsung dilaksanakan oleh tim. Jika tahun 2019 tidak ada pendaftar, calon perorangan bisa mendaftar di tahun 2020. “Batasnya kan sampai

(Suara NTB/cem)

M. Husni Abidin Maret. Kalau tidak tahun ini. Iya, bisa tahun 2020,” tandasnya.

Sejauh ini, bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang bakal maju dengan jalur independen adalah mantan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said. Makmur telah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pilkada Kota Mataram 2020.

Untuk memenuhi 8,5 persen dari jumlah persyaratan telah dikumpulkan 30 ribu KTP. Pernyataan itu disampaikan Makmur saat membuka acara silaturahmi akbar PWRI se – Kota Mataram. “Jadi tidak hanya wacana. Insya Allah, dengan 30 ribu KTP saya sudah bisa ditetapkan sebagai calon, bukan bakal calon lagi,” ungkapnya.

Dia melihat peluang bahwa potensi untuk merebut kursi orang nomor satu di Kota Mataram sangat tinggi. Apalagi mantan ASN di Kota Mataram jumlahnya sangat banyak. Tercatat 8.900 pensiunan ASN. Secara matematis dapat mendulang suara.

“Kalau mantan ASN kita ini punya anak dua saja dikalikan dengan jumlah pensiunan, sudah berapa suara kita dapat. Ini saya hitung secara matematis,” ujarnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

Halaman 3

OPD Harus Teken Pakta Integritas Panggil Distributor Semen dan Pelindo III RESKRIMSUS Polda NTB menjadwalkan pemanggilan distributor semen dan pihak Pelindo III Cabang Lembar untuk memastikan di mana benang kusut polemik semen yang saat ini masih dikeluhkan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si pada Selasa (1/10) kemarin berkoordinasi dengan Reskrimsus Polda NTB dalam hal penanganan persoalan semen yang diketahui di lapangan masih terbatas ketersediaannya.

“Sedang dibuat suratnya (surat pemanggilan) katanya,” kata Hj. Sely. Mantan (Suara NTB/bul) Penjabat Walikota Mataram Hj. Putu Selly Andayani ini menjelaskan, sebelumnya, distributor semen dan Pelindo III juga telah didudukkan bersama oleh Sekda NTB. Namun tak juga mengurangi persoalan semen. Sidak juga telah dilakukan. Baik ke distributor-distributor semen, langsung ke gudang distributor dan bongkar semen di Dermaga Lembar milik Pelindo III. Dari hasil sidak terpadu Satgas Pangan Provinsi NTB, didapatkan timbunan semen di gudang-gudang distributor. Ke dermaga Pelindo III juga demikian. Proses bongkar semen juga berjalan lancar. Kata Selly, ada hal lain yang masih ditelusuri. Dari produsen, relatif lancar pengiriman.

Semen tiga roda produksi Indocement juga tak tersendat.

Demikian halnya dengan merek-merek lain. Diketahui, dari distributor didapat informasi soal kapal pengangkut semen yang dikeluarmasukkan oleh otoritas pelabuhan saat bongkar. Keluar masuk kapal oleh otoritas saat sedang terjadi bongkar. Bilamana ada kapal pengangkut penumpang masuk dermaga.

“Laporan dari distributor, saat bongkar kapal harus keluar lagi kalau ada kapal penumpang masuk. Dan mereka harus bayar setiap kali keluar masuk,” kata Hj. Selly. Sementara di otoritas, Pelindo justru memberikan prioritas kapal semen di dermaga yang bukan peruntukan kapal semen.

Dengan harapan dapat mempercepat distribusi semen.

Pelayanan bongkar di pelabuhan juga disiapkan 24 jam. Itulah kenapa para pihak ini akan dipanggil ke Polda NTB untuk memastikan kembali untuk mendapatkan solusi yang tepat.

Kelangkaan semen saat ini, lanjut Hj. Selly, tak mempengaruhi harga semen. Ditingkat distributor harganya tak mengalami kenaikan. Jika terjadi kenaikan harga semen di tingkat pengecer, menurutnya berlaku hukum pasar. Permintaan tinggi, stok terbatas. Harga mengalami kenaikan. (bul)

Kualitas Uang Beredar Diperbaharui Mataram (Suara NTB) Sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2019 tentang Mata Uang, Bank Indonesia senantiasa memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB juga telah melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan ketersediaan Rupiah bagi masyarakat NTB. Seperti yang dikemukakan Kepala Kantor Bank Perwakilan Indonesia NTB, Achris Sarwani, Bank Indonesia dan perbankan NTB telah menyusun langkah strategis guna meningkatkan kualitas uang beredar di NTB pada akhir Agustus, lalu action pada September.

Pada 24 agustus 2019 lalu, BI bersama dengan perbankan untuk menyusun strategi pemenuhan uang kertas, terutama uang kertas Pecahan Kecil (Rp20rb ke bawah) sehingga dapat memenuhi standar kualitas uang beredar yang diharapkan.

Hasil pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa kualitas uang yang beredar di NTB dapat ditingkatkan dengan cara mempermudah akses masyarakat untuk melakukan penukaran uang layak edar.

Menambah pos-pos pelayanan penukaran uang lusuh (tidak layak edar), serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang GEMAR TULUS, GErakan MAsyARakat Tukar Uang LUSuh. Upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk memastikan kualitas uang beredar dilakukan dengan berbagai cara, baik cara konvensional berupa kegiatan kas keliling maupun dengan kerjasama dengan pihak lain tanpa dipungut biaya. Jumlah uang lusuh yang ditukarkan masyarakat, seluruhnya akan dikembalikan dalam bentuk uang layak edar dengan nilai yang sama.

Menindaklanjuti pertemuan kesepakatan pada Agustus lalu dengan perbankan, beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, selama periode September antara lain adalah penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BI dan asosiasi BPR di NTB (Perbarindo NTB) untuk melibatkan BPR dalam melayani penukaran uang lusuh di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Bank NTB Syariah dalam rangka risk management pada kegiatan kas keliling BI. Selanjutnya pada pertengahan September juga dilakukan pertemuan antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Indonesia Provinsi NTB dengan BRI Kota Bima beserta agen BRI untuk melibatkan agen BRI dalam melayani penukaran uang lusuh masayarakat.

Dari sisi kegiatan kas keliling, selama Bulan September kegiatan kas keliling dengan tajuk GEMAR TULUS dilakukan sebanyak 16 kali, atau rata 4 kali dalam seminggu. Pada akhir pekan lalu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB juga melaksanakan kegiatan Layanan GEMAR TULUS untuk menjemput uang lusuh yang beredar di masyarakat, khususnya di Pasar Cakranegara dan Pasar Sindu di Kota Mataram.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menarik UPK (Uang Pecahan Kecil) yang sudah lusuh dan ditukarkan dengan uang baru, agar uang yang beredar di masyarakat mencapai level layak edar seperti yang telah ditargetkan oleh Bank Indonesia. Selain melayani penukaran uang rupiah, Bank Indonesia juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memperlakukan uang dengan baik, guna menjaga uang tetap dalam keadaan layak edar.

Sehingga masa edar uang di masyarakat bisa lebih lama. Bank Indonesia juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ciri keaslian uang Rupiah (CIKUR) sehingga masyarakat juga terhindar dari potensi risiko peredaran uang palsu. Layanan GEMAR TULUS juga dilaksanakan oleh Perbankan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB telah mendistribusikan media informasi ke seluruh Bank mengenai layanan tersebut. (bul)

(Suara NTB/bul)

PENUKARAN UANG - Salah satu layanan kegiatan penukaran untuk meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat NTB.

Dewan Naikkan Target PAD Kota Mataram Menjadi Rp500 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram harus bekerja ekstra. Pasalnya, Banggar DPRD Kota Mataram telah sepakat menaikkan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram dari Rp366,64 miliar lebih, menjadi setengah triliun rupiah atau Rp500 miliar. Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat Banggar DPRD Kota Mataram yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Selasa (1/10) kemarin.

Mengiringi kenaikan target PAD yang semula hanya disanggupi Rp366,64 miliar lebih oleh eksekutif menjadi setengah triliun rupiah, anggota Banggar, Drs. HM. Zaini mengusulkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengelola PAD harus diajak menandatangani pakta integritas soal kesanggupan memenuhi target di tiap OPD yang mereka pimpin. ‘’Jadi harus ada itu pakta integritas kalau tidak sanggup

memenuhi, mau mundur atau dimundurkan,’’ tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini. Anggota Banggar lainnya, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyanangkan, tidak ada perubahan cara-cara eksekutif mengelola sumbersumber PAD Kota Mataram.

Seperti persoalan parkir. ‘’Dari tahun ke tahun, retribusi parkir tepi jalan umum ini tidak bisa memenuhi target, berapapun yang diberi-

kan,’’ sesalnya. Dia menduga banyak kebocoran di sektor perparkiran yang dikelola Dishub Kota Mataram. Namun sayangnya, tidak ada keinginan dari eksekutif untuk menyetop kebocoran ini. Yang tidak kalah memprihatinkannya adalah pajak hotel. ‘’Jumlah hotel bertambah tapi targetnya kok menurun. Ini tidak nyambung dengan logika saya,’’ ucapnya. Oleh karena itu, lanjut Hj. Istiningsih, anggota

Banggar dari fraksi PKS, harus ada upaya Dewan untuk melakukan pengawasan yang lebih nyata kepada eksekutif. ‘’Kalau dewan saja tidak didengar, maunya apa,’’ cetusnya.

Isti melihat PAD Kota Mataram jalan di tempat. Padahal, masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Apalagi jumlah perusahaan di Mataram disebutkannya tidak kurang dari 297 perusahaan. Karena bagaimanapun, PAD yang stagnan ini sudah pasti akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya.

Menurut IGB Hari Sudana Putra, SE, anggota Banggar dari Fraksi Demokrat, peningkatan PAD ini tidak bisa selesai di tataran teoritis belaka. Karena, saran yang per-

nah diusulkan Dewan untuk membentuk PD pasar dan PD parkir, hingga saat ini tidak kunjung terealisasi. Padahal, lanjut Gus Arik, daerah-daerah yang sudah menerapkan PD parkir maupun PD pasar, PAD nya dari dua sektor itu meningkat signifikan.

Melihat realita ini, mantan wakil Ketua DPRD Kota Mataram yang juga anggota banggar, H. Muhtar, SH., menyarankan agar pembentukan PD parkir maupun PD pasar menjadi inisiasi DPRD Kota Mataram. ‘’Karena kalau masih dengan pola yang sekarang, hasilnya tetap segitu-segitu saja. Di Mataram ini lebih kaya bos parkir ketimbang kepala dinas,’’ kelakarnya. (fit)

Mengemplang Pajak

Seorang Wajib Pajak di Sumbawa Dipenjara Mataram (Suara NTB) Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 25 September 2019 telah menjatuhkan vonis bersalah atas tindak pidana perpajakan kepada salah satu rekanan pengelola tambang Batu Hijau, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Terdakwa berinisial SAB adalah Direktur CV. SP yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar.

Diketahui usaha CV. SP adalah rekanan PT NNT yang juga berlokasi di Sumbawa. SAB dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp3 miliar subsider 3 bulan. Keterangan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Tri Bowo dan jajaran di kantor Kanwil Pajak DJP Nusa Tenggara di Rembiga, Mataram pada Selasa (1/10) kemarin.

Dijelaskan, sesuai prinsip Ultimum Remidium dalam Penegakan hukum pajak, maka KPP Pratama Sumbawa Besar sudah mengirimkan undangan klarifikasi pajak keluaran pada tanggal 15 Desember 2015 dan dihadiri oleh yang bersangkutan. Karena CV SP tidak kooperatif, maka Kanwil DJP Nusa Tenggara melakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk menemukan unsurunsur pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV SP. Selanjutnya, karena telah terbukti adanya pidana perpajakan dan CV SP tidak memanfaatkan pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP, maka atas kasus ini dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan dilakukan PPNS Kanwil

(Suara NTB/bul)

KETERANGAN - Tri Bowo (paling tengah) dan jajarannya memberikan keterangan resmi perihal dipenjaranya salah satu wajib pajak dari Sumbawa.

DJP Nusa Tenggara sejak Januari 2017. Hasil penyidikan terbukti bahwa CV SP melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 (UU KUP).

Terdakwa SAB bersalah karena selaku direktur CV SP terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak melaporkan sebagian Penyerahan Kena Pajak dalam SPT Masa PPN masa pajak Januari 2011

sampai dengan Maret 2015 serta tidak melakukan penyetoran atas PPN Dalam Negeri yang telah dipungut yang terutang dalam periode masa pajak Januari 2011 sampai dengan Maret 2015.

“Pajak yang dipungut tidak disetorkan. Sudah beberapa cara dilakukan, tapi tetap tidak diindahkan. Sampai akhirnya di penjara,” kata Tri Bowo. Penyidikan tindak pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum yang diatur di peraturan perpajakan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Polri dan

Kejaksaan akan selalu berupaya menindak tegas para pelaku tindak pidana perpajakan.

Tindakan ini diharapkan dapat memunculkan rasa keadlian bagi Wajib Pajak patuh dan efek jera bagi Wajib Pajak tidak patuh. Kanwil DJP Nusa Tenggara berkomitmen mencapai penerimaan pajak dengan tetap mengedepankan upaya persuasif, imbauan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela.

Tahun ini target penerimaan pajak di Nusa Tengga-

ra sebesar Rp6,4 triliun telah tercapai 52,19 persen. Tahun lalu, target penerimaan pajak di Nusa Tenggara sebesar 55 persen. terealisasi 88 persen.

Imbauan dan sosialisasi terus dilakukan agar penerimaan pajak tahun ini optimal.

“Kepada yang taat pajak, harusnya dikasi reward. Dan kepada yang tidak taat pajak, diberikan sanksi. Ada satu lagi dari Sumbawa yang akan kami umumkan dalam waktu dekat.

Kasusnya sama, sudah menarik pajak tapi tidak dilaporkan,” demikian Tri Bowo. (bul)

Dinas ESDM Minta Alfamart-Dikbud NTB Kerjasama Alfamart Class Masyarakat Laporkan Praya (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pengelola jaringan ritel minimarket Alfamart bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melakukan pembinaan kepada siswa SMK melalui Alfamart Class. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja, terutama dalam bidang ritel.

Dalam kerja sama tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara Human Capital Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tri Warsono Sunu dengan Kepala Dinas Dikbud NTB, H.Rusman, di SMK Negeri 1 Praya Tengah, Selasa (1/10). Tri Warsono Sunu mengatakan, kerja sama dengan Disdik ini, dinamakan program ‘Alfamart Class’ yaitu bersama-bersama mengembangkan pendidikan yang terintegrasi mulai dari sinkronisasi kurikulum.

Selain itu, pelatihan guruguru, hibah bisnis center serta praktik kerja sama di bidang industri ritel, sampai para siswa menyelesaikan pendidikan dan akan diterima menjadi karyawan. “Jadi ini adalah program holistik yang bekerja sama dengan tiga belah pihak yaitu Alfamart sebagai dunia industri, Disdik sebagai regulator kemudian sekolah sebagai pelaksana pendidikan tersebut,” ujarnya.

Melalui program tersebut, Alfamart bekerja sama dengan SMK yang memiliki jurusan bisnis atau manajemen pemasaran. Perusahaan melakukan sinkronisasi kurikulum pendidikan ritel, memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar dan siswa. Selain itu, perusahaan juga menghibahkan Laboratorium Ritel sebagai media praktik

Aktivitas Galian C

(Suara NTB/ist)

KERJASAMA - Foto bersama usai penandatangan MoU antara Human Capital Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Tri Warsono Sunu dengan Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, di SMK Negeri 1 Praya Tengah, Selasa (1/10). belajar siswa di sekolah.

“Program yang telah berjalan sejak 2011 ini, diharapkan dapat menciptakan lulusan SMK yang memiliki daya saing tinggi, terampil, dan siap bekerja di lingkungan perusahaan. Khususnya di industri ritel, dengan berbagai kompetensi yang telah dimiliki,” ujar Tri Wasono Sunu.

Alfamart Class merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menciptakan keselarasan program pendidikan dengan kebutuhan industri ritel melalui transfer knowledge dan praktik pembelajaran yang komprehensif. “Kebutuhan tenaga kerja di industri ritel terbilang besar. Setiap tahunnya, tim operasional Alfamart banyak menerima lulusan dari jenjang pendidikan SMA/SMK,” katanya.

Oleh karena itu, sambungnya, program ini bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi berbagai pihak. “Di satu sisi kami membantu menye-

diakan lapangan kerja bagi lulusan SMK, di sisi lain kami juga mendapat tenaga kerja yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan perusahaan,” tuturnya.

Menurutnya, lulusan SMK yang mengikuti program Alfamart Class dapat langsung bekerja di Alfamart. Selain itu, berbekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh, lulusan Alfamart Class juga bisa membuka usaha ritel secara mandiri. “Kami membekali siswa dengan berbagai kompetensi seperti pengetahuan produk, transaksi dan administrasi penjualan, persediaan produk, prosedur kerja, kerja sama tim, hingga pelayanan pelanggan,” ucapnya.

Sebanyak lima SMK di wilayah NTB yang kerja sama dalam program Alfamart Class yaitu SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 2 Mataram, SMKN 1 Dompu, SMKN 2 Selong dan SMKN 1 Kota Bima. (r)

Mataram (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB meminta masyarakat melapor adanya aktivitas galian C. Baik penambangan pasir maupun batu. Laporan siap ditindaklanjuti. Salah satunya, Dinas ESDM Provinsi NTB akan menurunkan tim ke Dusun Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur untuk memastikan aktivitas galian C yang banyak dikeluhkan.

Dalam setahunan terakhir, masyarakat di Lengkok Lendang, Tembeng Putik mengeluhkan dampak penambangan pasir di sana. Aliran air sungai yang melintas Lengkok Lendang benar-benar tak lagi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Airnya telah berubah menjadi cokelat, seperti air lumpur.

Biasanya air sungai di Lengkok Lendang ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berbagai kebutuhan hidup. Mandi, mencuci, hingga irigasi pertanian. Ketika aktivitas penambangan pasir dilakukan di sana, praktis sungainya seolah tak lagi dapat bermanfaat.

“Aparat sudah tahu. Tapi tetap saja seperti ini,” tutur salah seorang warga Dusun Lengkok Lendang. Selain aliran sungai yang kotor, masyarakat di sana juga mengeluhkan aktivitas lalu lalang pengangkut pasir setiap hari menyiram rumah mereka dengan debu.

Dikhawatirkan, jalan yang baru saja di aspal oleh pemerintah tak akan berumur panjang. Karena itu, pemerintah sangat diharapkan hadir.

Mendengar keluhan mereka.

Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, M. Husni, M. Si kepada

(suara NTB/bul)

M. Husni Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (1/10) kemarin mengaku akan menurunkan timnya untuk memastikan kasus yang sama juga terjadi di Kalijaga Aikmel, Lombok Timur.

Karena masyarakat mengeluh adanya aktivitas penambangan pasir yang turut mempengaruhi kualitas air, pemerintah melakukan penutupan.

“Di Kalijaga sudah ditutup izinnya sama DPM PTSP NTB karena masyarakat ributribut,” kata Husni. Untuk aktivitas galian C ini, kewenangan dan izin-izin galian C telah dipegang oleh dinas terkait di provinsi. Kabupaten hanya mengeluarkan izin lingkungan.

Pemprov NTB akan bersinergi dengan dengan kabupaten dalam hal penertiban galian C. Karena itu, Masyarakat diminta melapor, jika ditemukan adanya aktivitas galian C yang terindikasi merugikan masyarakat banyak. “Kami kan tidak mungkin menjangkau setiap jengkal wilayah ini kalau tidak ada informasi,” demikian Husni. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

Halaman 4

Evaluasi Pimpinan OPD

Gerindra KLU Tepis Potensi NASA Jilid II Tanjung (Suara NTB) Pernyataan Ketua DPD Gerindra NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat, perihal potensi paket calon yang mengarah pada Najmul Akhyar - Sarifudin (NASA) Jilid II di Pilkada 2020 dinilai salah persepsi. Potensi paket petahana Bupati dan Wakil Bupati KLU untuk bersatu dianggap prematur, karena tidak adanya komunikasi politik yang terbangun, khususnya di kubu Sarifudin.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Selasa (1/10), menegaskan sampai detik ini tidak ada satu pun komunikasi politik antara Sarifudin dengan pengurus parpol, maupun dirinya sebagai pimpinan parpol di KLU. Kendati Sarifudin sebagai Kader Partai Gerindra, mantan Wakil Ketua DPRD KLU ini menegaskan, tidak ada jaminan Sarifudin akan diusung oleh Gerindra. Sebagai partai pemenang Pileg 2019 di Lombok Utara, Gerindra kata dia, bersikap terbuka terhadap siapapun calon bupati dan calon wakil bupati. Pihaknya bersikap realistis, di mana dukungan kepada bakal calon akan mengarah pada figur dengan potensi menang di Pilkada paling besar. Sejauh tahapan Pilkada yang telah berproses, hanya ada dua nama yang dikaitkan dengan Gerindra, yakni H. Djohan Sjamsu dan H. Najmul Akhyar.

“Dengan Djohan Sjamsu kami cukup baik, dengan Najmul Akhyar juga begitu, kami sama-sama intens. Tapi kalau sama Sarif, belum, walaupun dia kader. Tapi tidak menutup kemungkinan, kami usung kader sendiri, tergantung hasil survei,” paparnya.

Untuk diketahui, Gerindra KLU baru akan membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada bulan Oktober ini. Kepastian pendaftaran masih menunggu instruksi DPP. Gerindra KLU saat ini masih berupaya memindahkan Sekretariat DPC Gerindra yang sebelumnya berada di Kecamatan Kayangan (tidak jauh dari kediaman Sarifudin) ke lokasi baru (antara) di wilayah Kecamatan Tanjung atau Kecamatan Gangga. (ari)

Pembangunan Fisik TLH di Atas 60 Persen Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) terus melakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah ini. Dari 300 unit RTLH yang ditangani oleh Dinas Perkim tahun ini, serapan dana mencapai 50 persen dan pembangunan fisik di lapangan mencapai di atas 60 Persen lebih.

Kepala Dinas Perkim Lotim, Ir. Sahri, Selasa (1/10), menyebut, berdasarkan data tahun 2019 Sahri awal, jumlah RTLH sebanyak 35.236 unit. Jumlah ini kemudian dikurangi dengan jumlah RTLH yang dibangun baik melalui kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebanyak 100 unit, dari pemerintah provinsi sebanyak 108 unit, dari APBN baik reguler maupun aspirasi DPR pusat sebanyak 786 unit dan ditambah dari APBD Lotim sebanyak 300 unit, sehingga jumlah RTLH yang ditangani sebanyak 1.276 unit yang ditangani untuk tahun 2019. “Artinya 35.236 unit dikurangi 1.276. Itulah sisa untuk dikerjakan pada tahun 2020,” jelasnya.

Kendati demikian, untuk tahun 2020 akan terus berupaya penuntasan RTLH, meski berdasarkan penilaian pemerintah pusat bahwa Kabupaten Lotim sudah keluar menjadi kabupaten tertinggal menjadi kelas menengah.

Meskipun konsekuensi dari itu sumber pendanaan yang berkurang yang bersumber dari pemerintah pusat.

Akan tetapi pemerintah daerah dari APBD untuk tahun 2020 akan membangun RTLH sebanyak 2.500 unit. Jumlah ini belum ditambah dari pemerintah pusat atau APBN sebanyak 500 unit dan DAK sekitar 350 unit. Maka dari itu, Pemkab Lotim optimis untuk mengentaskan persoalah RTLH di daerah ini. “Penanganannya sesuai RPJMD sangat bagus. Dari pantauan lapangan memang RTLH harus terentaskan karena merupakan suatu kebutuhan,”jelasnya.

Disebutkan Sahri, terdapat tiga kriteria pokok yang mendapat bantuan RTLH ini dengan melihat kondisi rumah masyarakat pada bagian atap, dinding, dan lantai. Jika sebuah rumah masyarakat satu atau dua unsur itu terpenuhi, maka harus ditangani untuk dilakukan perbaikan. (yon)

Bupati Minta Bekerja Lebih Optimal Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H.M. Sukiman Azmy mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya.

Selasa (1/10), bupati mengumpulkan sejumlah pimpinan OPD agar pimpinan OPD bekerja lebih optimal, sehingga semua program yang sudah dicanangkan ini bisa berjalan.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi, bupati menekankan pada pembantunya mensukseskan visi dan misinya sebagai kepala daerah. Di antaranya, Bupati mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menuntaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan mengajukannya ke DPRD. “Paling lambat KUA PPAS ini harus masuk di DPRD pada minggu ini,” pinta bupati.

Selain itu, ujarnya, KUA PPAS sudah terlambat diajukan jika dibandingkan Pemprov NTB yang sudah lama mengesahkan APBD murni 2020. Di mana, APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 sudah disahkan pada bulan Agustus lalu dan saat ini sedang dievaluasi. “Kita belum apa-apa, kita masih adu argumentasi,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, ujarnya, bupati mengharapkan pada anggaran 2020 ini, agar 2.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) segera diperbaiki.

Bupati mempersilakan Pemkab Lotim bekerjasama dengan Kodim 1615/ Lotim memperbaiki RTLH yang sudah dialokasikan sebesar Rp 33 miliar. ‘’Selain mengandalkan APBD, diharap juga ada inovasi program termasuk sinkronisasi dengan program pemerintah pusat dan provinsi,’’ ujarnya.

Hal lainnya yang menjadi atensi bupati, tambah, Iswan Rakhmadi, adalah membentuk tim pengawas yang ada kaitannya dengan perizinan tambang pasir, distribusi pupuk, dan kesepakatan (MoU) dengan pengusaha broiler. Begitu juga masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di daerah pantai yang tidak memenuhi persyaratan yang ditemukan jaraknya dari sempadan pantai tidak boleh

(Suara NTB/Humas Setda Lotim)

EVALUASI - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy mengevaluasi pimpinan OPD lingkup Pemkab Lotim, Selasa (1/10). kurang dari 30 meter. “Batalkan yang kurang dari ketentuan itu,” tegasnya.

Sementara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar mempermudah dan mempercepat layanan dokumen kependudukan serta tidak menyulitkan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Masih banyaknya jabatan eselon IV yang kosong, bupati meminta agar segera diisi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diperintahkan segera melakukan pengisian jabatan. Pengisian jabatan ini harus dilakukan secara profesional,

sesuai kebutuhan organisasi.

Terkait keamanan dan ketertiban, bupati meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini disampaikannya mencermati peredaran miras dan narkoba yang masih marak di Lotim. Seluruh ASN diminta aktif sebagai pemberi informasi di lingkungan masing-masing. Urusan menjaga keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Satpol PP. “Peran ASN sebagai bagian dari masyarakat adalah pada fungsi pencegahan,” terangnya. (rus)

Jumlah Tunggakan Iuran BPJS PBPU diLotim Capai Rp34,9 Miliar

Tampung Air Parit

(Suara NTB/ist)

TIMBA AIR - Warga Dusun Pawang Baturan menimba air pada bak penampungan. Air yang tersisa bercampur endapan lumpur.

Warga Tiga Dusun di Gumantar Masih Kesulitan Air Bersih Tanjung (Suara NTB) Warga tiga dusun di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, hingga saat ini masih kesulitan air bersih. Untuk kebutuhan air bersih, warga setempat masih harus membeli air secara swadaya serta menunggu giliran air P3A yang mengalir sekali seminggu melalui parit kampung setempat.

Pantauan koran ini, Selasa (1/10), warga Dusun Pawang Baturan, masih kesulitan air bersih. Hal serupa dialami warga Dusun Montong Gedeng dan Dusun Boyotan Proyek. Dari data pemerintah desa setempat, jumlah warga yang terdampak krisis air bersih di wilayah itu meliputi, 340-an jiwa di Pawang Baturan, 230-an warga di Montong Gedeng dan 530an jiwa di Boyotan Proyek. Dari tiga dusun itu, warga Dusun Pawang Baturan mengalami dampak paling parah. Kondisi kekeringan dan tidak adanya akses perpipaan air bersih menyebabkan kebutuhan air bersih warga tidak terpenuhi.

“Kadang kami minta diantarkan air lewat Pak Kadus, kadang ada juga warga yang beli sendiri. Saya sendiri sering beli, seukuran tandon kecil (350 liter) itu Rp50 ribu,” kata ibu rumah tangga, Made Sumiati.

Menurutnya, air bersih

yang dibeli dengan kapasitas tandon ukuran ekonomis itu hanya bertahan 4-5 hari. Setelahnya habis, warga membeli lagi untuk memenuhi kebutuhan air minum.

Selain membeli, warga juga bergantung pada suplai air P3A melalui parit setempat.

Hanya saja, air ini mengalir sekali seminggu, yakni pada Selasa malam. Air parit itu dialirkan melalui selang ke bak-bak penampungan yang dibuat warga. Tidak heran, yang tertampung ke bak warga tidak hanya air, tetapi juga air bercampur lumpur. Hal itu terlihat dari endapan lumpur di bak milik warga.

“Kalau mau irit, kami ambil air dari selokan itu. Datangnya sekali seminggu, tiap malam Rabu. Kadang kecil airnya,” imbuh Sumiati.

Terpisah, Sekretaris Desa Gumantar, Muhadi, S.Pd., mengamini kesulitan air bersih warga di 3 dusun tersebut.

Pihak desa bukan tanpa alasan menghadapi persoalan tersebut. Pertama, katanya, pemdes masih keterbatasan anggaran untuk merencanakan dana perpipaan dari DD. Kedua, masih ada oknum warga di bagian hulu yang keberatan jika sumber air dibagi kepada warga dusun lain.

“Kami menganggarkan pipa secara bertahap, karena dana desa tidak mampu menganggarkan sekaligus. Tetapi kami di desa sudah bertekad, krisis air bersih akan tuntas pada tahun 2021 mendatang,” tegas Muhadi.

Dikatakan Muhadi, Pemdes sudah pernah mengupayakan distribusi air secara merata ke Desa Gumantar melalui PAMDes setempat. Sayangnya, pola distribusi dan manajerial yang tidak berjalan baik menyebabkan PAMDes macet.

Untuk itu, tahun depan pihaknya akan memulai kembali usaha PAMDes. Upaya itu dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan volume pipa menjangkau seluruh dusun. Selanjutnya, warga di bagian hulu yakni Dusun Melepah akan diajak musyawarah untuk membahas pola distribusi air bersih.

“Ada beberapa warga Melepah yang belum setuju airnya dibagi, sehingga ini yang kami musyawarahkan bagaimana mengatur sistem pengaturan yang baik. Manajemen PAMDes juga akan ditata ulang.

Apakah menggunakan water meter atau pakai koin,” tandasnya seraya menambahkan desa siap mengalokasikan anggaran. (ari)

Pengembangan PLTSa

Pemkab Lotim Masih Dalami Tawaran Investor Selong (Suara NTB) Adanya tawaran salah satu investor untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) masih belum diterima oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim). Pemerintah daerah masih melakukan pendalaman termasuk berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku penerima daya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lotim, Ir. H. Marhaban, mengatakan jika bupati mendukung adanya investor yang masuk untuk pengolahan sampah menjadi tenaga listrik.

Namun dalam realisasinya harus dilakukan kajian secara mendalam. Bahkan berdasarkan komunikasi bersama PLN, pihak PLN selaku penerima daya meminta supaya di pihak

H. Marhaban (Suara NTB/yon)

investor melakukan ekspose dan feasibility study. Jangan sampah dari PLTSa itu menyanggupi 10 MW, namun tidak memenuhi dan hanya mampu memberikan 6 MW. Disebutkan Marhaban, teknologi pengolahan sampah

menjadi tenaga listrik ini ditawarkan oleh investor yakni PT. Dimensi Barumnas Perdana asal Pekan Baru. Dalam pelaksanaannya disebut Langenburg Technologies yang dapat memusnahkan sampah domestik. Beberapa waktu lalu, pihak investror memperkenalkan teknologi untuk PLTSa dengan memakai proses plasma. Semua sampah domestik dapat dimusnahkan tanpa menghasilkan emisi dan menyisakan buangan yang dapat mengganggu lingkungan.

Menurut pengakuan pihak perusahaan, kata Marhaban, teknologi yang diciptakan tersebut sudah mendapat persetujuan registrasi sebagai teknologi ramah lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (yon)

Selong (Suara NTB) BPJS Cabang Selong mencatat bahwa jumlah tunggakan iuran peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai Rp34,9 miliar. Jumlah ini sejak peserta terdaftar dari jumlah peserta BPJS PBPU sebanyak 64.203 peserta.

“Tunggakannya beragam, ada yang menunggak satu tahun, dua tahun dan seterusnya,” terang Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta pada BPJS Cabang Selong, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/10).

Penyebab terjadinya tunggakan berdasarkan analisa yang dilakukan terdapat dua kemungkinan, yakni antara tidak mau dan tidak mampu.

Untuk yang tidak mau ini masuk dalam katagori mampu, namun karena belum butuh, sehingga tidak melakukan pembayaran iuran. Sementara untuk yang tidak mampu membuat kartu BPJS dalam kondisi terpaksa mendaftar diri sebagai peserta mandiri.

Pertama dikarenakan belum mendapat bantuan dari pemerintah berupa BPJS PBI, sehingga salah satu langkah yang dilakukan dengan membuat BPJS mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga kelas, baik kelas I, II dan III. Sebagian besar penunggak ini berasal dari peserta BPJS mandiri kelas III. Sehingga inilah yang terus disisir datanya bekerjasama dengan Dukcapil dan Dinas

(Suara NTB/yon)

PROSES kasasi yang akan ditempuh Pemkab Lombok Timur (Lotim) dalam upaya mengambil kembali uang muka proyek pengerukan kolam labuh Labuhan Haji sebesar Rp7,6 miliar lebih dari BNI selaku tergugat I dan rekanan PT Gunakarya Nusantara selaku tergugat II diminta bisa dilalui dengan upaya maksimal. Upaya hukum Pemkab Lotim tersebut diharapkan bisa menuai hasil. Bahkan jika kasasi ini tidak berhasil, maka dipersilakan untuk Murnan mengajukan gugatan ulang.

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Lotim, Murnan, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (1/10).

Menurutnya, kekalahan demi kekalahan yang diterima Pemkab Lotim bersama kuasa hukumnya di semua tingkatan sidang dari pertama hingga banding ini dinilai, karena ada kesalahan.

“Ini karena terjadi kesalahan dari awal, seharusnya yang menggugat itu adalah Bupati, namun yang maju menyampaikan gugatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” ungkap polisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan.

Dana sebesar Rp 7,6 miliar itu katanya harus bisa diambil kembali.

Pasalnya, dana tersebut cukup besar. Melalui dana tersebut bisa digunakan untuk melakukan pengaspalan sepanjang 10 km hotmic.

“Pengambilan kembali uang tersebut harus berhasil,” sarannya.

Pemkab Lotim pun tidak bisa melakukan pembiaran. Dana tersebut sangat besar dan tidak boleh sampai hilang dan tidak dapat kembali. DPRD Lotim siap mendukung kebijakan penganggaran untuk merebut kembali dana tersebut. Dituturkan pada tahun 2018 lalu, dialokasikan Rp300 juta untuk membiayai proses hukumnya meski diketahui tidak semuanya bisa dibelanjakan.

Rencana kasasi diketahui sampai sekarang masih molor jadwalnya. Diakui yang dilawan Pemkab Lotim ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apakah dana tersebut setelah berhasil diambil pemkab Lotim akan membuat BNI merugi atau sebaliknya tidak diketahui. Jelasnya, rekanan dalam hal ini tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, sehingga dana tersebut harus segera dikembalikan ke Pemkab Lotim.

Terpisah, Kuasa Hukum Pemkab Lotim selalu penggugat, Basri Mulyadi meyakini dana tersebut pasti akan bisa dikembalikan ke kas daerah Pemkab Lotim. Keyakinannya karena yang digugat ini juga adalah negara.

Tertuang dalam resume gugatannya, Penggugat dan Tergugat II PT yakni Gunakarya Nusantara yang bertindak sebagai pihak rekanan telah menanda tangani kontrak kerja untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Penataan dan Pengerukan Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, tanggal 12 Agustus 2016. Nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp 38 miliar lebih.Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 9 Desember 2016. (rus)

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/dok)

Rebut Rp7,6 Miliar

I G. Ngurah Arie Mayanugraha Sosial untuk mengetahui profil peserta BPJS. “Kalau berdasarkan analisa pemilihan kelas yang lebih banya kelas III dengan iuran paling kecil. Artinya itu kemungkinan orang-orang tidak mampu,”jelasnya.

Diakuinya, jumlah peserta yang menunggak iuran tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dikarenakan peserta BPJS kesehatan dari tahun ke tahun semakin banyak. Terlebih untuk kebutuhan pelayanan kesehatan suatu hal yang mutlak.

Maka dari itu, untuk mengatasi tunggakan, pertama melakukan sosialisi dari kader JKN yang direkrut dari masyarakat. Melakukan penagihan melalui telepon untuk mengingatkan masyarakat agar membayar iuran. Termasuk melakukan pembayaran iuran wajib dari auto debet bank yang diterapkan sejak awal tahun 2019 lalu. (yon)

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Kepala Dishub Lotim, M. Zaini meninjau pembangun dermaga rakyat di Desa Labuan Pandan Kecamatan Sambelia beberapa waktu lalu.

Dishub Lotim Kembali Bangun Dermaga di Sambelia Selong (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di tahun 2019 ini kembali membangun dermaga di wilayah Kecamatan Sambelia tepatnya di Desa Labuan Pandan. Pembangunan dermaga ini untuk mempermudah akses masyarakat khususnya dimanfaatkan oleh nelayan setempat serta dijadikan jalur penyeberangan oleh wisatawan ke sejumlah gili yang ada di sana.

“Saat ini kita sedang membangun dermaga di Kecamatan Sambelia. Pembangunan dermaga rakyat ini nantinya dimanfaatkan oleh para nelayan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat,” terang Kepala Dishub Lotim, Drs. M. Zaini, Selasa (1/10).

Keberadaan dermaga ini dapat menghubungkan penyeberangan dari Labuan Pandan Sambelia ke Gili Kondo dan beberapa gili lainnya. Pembangunan dermaga ini berdasarkan keinginan masyarakat untuk peningkatan dan pemberdayaan masyarakat

dengan nilai anggaran dalam proyek sebesar Rp2,5 miliar bersumber dari APBD induk tahun 2019 dengan pengerjaan ditargetkan tuntas pada bulan November mendatang.

Dikatakan Zaini, dalam pengerjannya disiapkan struktur dermaga yang kokoh dengan melibatkan pengawas dan perencanaan dengan pendampingan dari TP4D. Selain di Sambelia, disebutkan Zaini bahwa pembangunan dermaga akan dilakukan di Ketapang Raya yang nantinya dikerjakan pada tahun 2020.

Diketahui sebelumnya, Pemkab Lotim melalui Dishub sudah membangun tiga tambatan perahu. Adapun untuk masing-masing anggaran yang digelontorkan pada pembanguna tiga tambatan perahu tersebut, untuk di Desa Pare Mas sebesar, Rp2.136.000.000, Desa Tekalok Rp1.509.000.000 dan Padak Guar, Rp1,621.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dengan kontrak pengerjaan pada 25 November 2017 lalu. (yon)

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lahan Dipagari Warga Pesimis Capai Target CAPAIAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) baru terealisasi 56 persen lebih. Dari target PAD tahun ini, OPD pesimis bisa mencapai target 100 persen.

Pasalnya, diperkirakan capaian PAD hingga akhir tahun ini 90 persen dari target Rp 279 miliar lebih. PAD ini akan dicapai dari tingkat okupansi hotel yang sudah membaik.

“PAD yang sudah tercapai 56,43 persen dari target, masih Darsapardi banyak yang belum tercapai,” kata Plt Kepala Bapenda Lobar Darsapardi, Selasa (1/10).

Menurutnya, terjadi peningkatan penerimaan PAD dibandingkan sebelumnya, menyusul kondisi okupansi hotel yang membaik. Bulan Agustus saja, ujarnya, terhitung total PAD yang masuk sekitar Rp 24,6 miliar lebih. Karena itu ia pun optimis capaian PAD ini bisa lebih progresif, karena kondisi sektor pariwisata sudah mulai pulih.

Di sisa waktu 3-4 bulan ke depan, pihaknya mengestimasikan realisiasi PAD 90 persen dari target PAD. Ia berharap kondisi capaian PAD pada bulan Agustus sama dengan bulanbulan ke depan, bahkan bisa lebih meningkat lagi. Sebab jika dihitung, kalau capaian Rp 24,6 miliar dikalikan 3 bulan lebih, maka pemasukan dari PAD Rp88 miliar lebih, sehingga mampu mendongkrak capaian PAD tersebut.

Target PAD itu sebelumnya mengalami kenaikan dari APBD murni 2019 lalu sebesar Rp 2,4 miliar dari Rp 279 miliar menjadi sekitar Rp 281 miliar. Meski terdapat peningkatan pada PAD itu, pihaknya masih berharap kawasan Senggigi masih bisa memberikan kontribusi. Terlebih lagi dengan bulan high season yang tengah berlangsung ini, sehingga PAD dari sektor pajak daerah, baik untuk pajak hotel dan restoran bisa kembali menyumbangkan peningkatan capaian PAD Lobar seperti tahun-tahun sebelumnya. “Kita berharap mudah-mudahan, karena sekarang ini high season. Ini bulan-bulan harapan, karena penyumbang terbesar PAD kita di Lobar ini di sektor wisata,” ucapnya. (her)

Antisipasi Pemda Berutang

Komisi IV Dukung Penambahan Bansos Pelayanan Kesehatan Giri Menang (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) yang membidangi kesehatan mendukung penambahan dana bantuan sosial (bansos) untuk pelayanan kesehatan kepada warga miskin yang tak ada jaminan. Pasalnya, belajar dari saat ini dana bansos sudah habis sejak bulan Juli lalu. Dewan juga menyambut baik usulan masyarakat yang menginginkan dana Pokok pikiran (Pokir) Dewan dialokasikan untuk menambah dana bansos. Namun tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dewan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Usman mengatakan akibat habisnya bansos menyebabkan pemda kekurangan dana untuk pelayanan masyarakat miskin. ”Kita sangat mendukung penambahan dana bansos untuk pelayanan warga miskin ini,” kata politisi PKS ini, Selasa (1/10).

Menurut dia, bansos ini harus ditambah tahun depan agar kondisi kekurangan dana seperti saat ini tak terulang lagi, sehingga pemda tidak lagi berutang. Pihaknya berkomitmen mengawal pembahasan penambahan anggaran bansos ini pada pembahasan KUA PPAS RAPBD 2020, sehingga dana bansos ini bisa bertambah.

Hingga saat ini, dirinya belum melihat apakah ada usulan penambahan dana bansos ini dari pemda. Sebab pihaknya masih fokus membahas sektor pendidikan. Terkait usulan masyarakat agar pokir diarahkan menambah bansos ini, bisa saja diarahkan ke sana. Hanya saja kemungkinan tidak bisa dipukul rata, sebab kepentingan dan kebutuhan masing-masing dewan berbeda. Misalnya dewan yang mendapatkan suara tinggi, memiliki banyak utang di warganya, sehingga hal ini kemungkinan menjadi pertimbangan. “Bisa saja kita arahkan (pokir) ke sana (bansos) tapi tidak bisa pukul rata semua diarahkan ke sana karena kita lembaga politik,” jelas dia.

Sebelumnya Bupati H. Fauzan Khalid mengakui pemda berutang untuk biaya pelayanan ksehatan warga miskin yang tak terdaftar di jaminan layanan kesehatan. Lantaran dana bansos untuk membiayai warga miskin ini habis bulan Juli lalu. Akibatnya, pihak rumah sakit dan puskesmas harus melayani pasien miskin dengan berutang. (her)

Biaya Pilkada Loteng Paling Mahal Praya (Suara NTB) Dari tujuh kabupaten/kota yang bakal mengelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020, gelaran Pilkada Lombok Tengah (Loteng) bakalan menjadi yang paling mahal. Di mana, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai lebih dari Rp 28 miliar. Besarnya kebutuhan anggaran Pilkada Loteng, salah satunya dikarenakan jumlah pemilih di Pilkada Loteng merupakan yang tertinggi di NTB. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, Senin (30/9), mengatakan, total jumlah pemilih Loteng yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 760.482 pemilih. Jumlah tersebut masih bisa berubah, mengingat, DPT secara berkala terus diperbaharui.

“Sesuai DPT terakhir yang ada, jumlah pemilih Loteng sebanyak 760.482 pemilih. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dari tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2020 mendatang,” terangnya.

Jumlah pemilih Loteng hanya kalah dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tapi karena Lotim sudah menggelar pilkada lebih dulu, maka Pilkada Loteng menjadi yang paling banyak pemilihnya pada pilkada serentak kali ini. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan anggaran Pilkada Loteng menjadi yang paling tinggi.

Banyak jumlah pemilih tersebut, juga berdampak pada persyaratan bagi calon perseorangan. Di mana Loteng termasuk sebagai daerah dengan jumlah pemilih sedang, sehingga bagi calon perseorangan harus memenuhi minimal 7,5 persen dukungan dari jumlah DPT yang ada. “7,5 persen itu sama dengan 57.037 pemilih. Jumlah itulah yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan yang hendak maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang,” jelasnya. (kir)

Rencana ’’Groundbreaking’’ Pembangunan Sirkuit MotoGP Tak Berubah Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.L. Pathul Bahri, S.IP., menegaskan rencana groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika, tetap akan berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yakni tanggal 11 Oktober mendatang. Rencananya, groundbreaking akan dilakukan langsung Presiden Ir. H. Joko Widodo.

“Semua tetap berjalan sesuai rencana. Termasuk untuk groundbreaking pembangunan sirkuit MotoGP, tidak ada perubahan,” tegas H.L. Pathul Bahri, kepada wartawan, Selasa (1/10).

Soal adanya aksi pemagaran lahan oleh warga, Pathul

menegaskan Pemkab Loteng saat ini terus berupaya menenangkan warga. Sekaligus mengingatkan supaya segera mengakhiri aksinya. Soal kemudian ada aspirasi atau tuntutan yang belum terpenuhi, Pemkab Loteng tengah me-

ngupayakan solusi terbaik.

Dikatakannya, pemerintah pusat saat ini tengah berpikir bagaimana bisa mengakomodir warga yang tinggal di dalam kawasan The Mandalika supaya bisa ikut merasakan manfaat dari pengemba-

ngan kawasan The Mandalika Kuta itu sendiri. Misalnya, dengan menyiapkan perumahan yang nantinya juga bisa disewakan kepada wisatawan, sehingga bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi. “Pemerintah pasti akan memikirkan masyarakat. Karena bagaimana pun juga pembangunan itu dilaksanakan demi kepentingan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengatakan saat ini proses

pembangunan sirkuit MotoGP sedang tahap pematangan dan perataan lahan. Kemudian untuk pembebasan lahan, sekitar 6,6 hektar lahan harus dibebaskan. Dari jumlah ini, baru 2,3 hektar lahan sudah selesai dibebaskan. Sisanya 4,3 hektar saat ini dalam proses pembebasan.

“Proses pembangunan sirkuit sudah berjalan untuk kegiatan fisiknya. Diawali dengan perataan dan pematangan lahan di lokasi-lokasi yang akan menjadi titik pembangunan nantinya,” ujar Nursiah. (kir)

Lobar Matangkan Kesiapan Bupati Instruksikan Pengawasan Berlapis Jadi Tuan Rumah MTQ Cegah Proyek Berkualitas Buruk Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menginstruksikan kepada semua OPD dan tim percepatan pembangunan proyek agar memperketat pengawasan terhadap pengerjaan pembangunan proyek di Lobar. Orang nomor satu di Lobar imi meminta agar pengawasan dilakukan secara berlapis. Langkah ini untuk mencegah proyek berkualitas buruk dan pengerjaan proyek yang molor dari kontrak. Pasalnya, hambatan yang terjadi kesulitan semen di lapangan yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap pengerjaan proyek.

“Pak Bupati menginstruksikan jajaran OPD agar meningkatkan pengawasan terhadap proyek ini, sebab ada kesulitan beberapa kontraktor yang kurang semen. Ini harus tetap dipantau,” tegas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq membeberkan hasil rapat pimpinan (rapim) yang digelar, Selasa (1/10).

Sekda menegaskan bupati mengatensi perihal proyek karena itu tim percepatan diminta mengintensifkan turun pengawasa di lapangan. Pasalnya, beberapa kontraktor mengalami kesulitan terkait pasokan semen. Kondisi ini harus tetap dipantau oleh OPD. OPD juga, harapnya, jangan mempersulit pencairan keuangan.

“Jangan cepatnya saja, tapi mutu (kualitas) proyek sembarangan,” tegas dia.

Bupati juga, tambahnya, menekankan agar proyek ini selesai tepat waktu. Ia tak menginginkan ada proyek tidak selesai sampai dengan masa kontrak berakhir.

Menurut dia hal ini akan memalukan, apalagi proyek yang dikerjakan DAK. Jangan sampai kata dia, terulang lagi ada DAK yang tidak bisa

(Suara NTB/her)

JALAN - Pengerjaan proyek jalan di wilayah Sekotong. Bupati mengingatkan OPD mengawasi kinerja rekanan dalam melaksanakan proyek. dicairkan. Di samping itu OPD diminta meningkatkan kerjasama dengan dewan agar penetapan APBD bisa tepat waktu, sehingga hal bisa dibuat perencanaan yang detail supaya jangan sampai terlambat.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Lobar, Heri Ramadan mengatakan, pihaknya meningkatkan monitoring dan evaluasi (monev) untuk pengawasan proyek di lapangan. Pemda sudah membentuk tim percepatan pembangunan yang membagi tugas dengan ada masing-masing koordinator. Tim ini diketuai Sekda Lobar H. Moch. Taufiq. “Tim terus turun melakukan penga-

wasan di lapangan,” jelas dia.

Ia membantah proyek yang terancam tak terbayarkan lantaran PAD tidak tercapai.

PAD yang tak tercapai ini tidak mempengaruhi pengerjaan proyek. Sebab semua proyek ini sudah jelas mata anggarannya. Kecuali, kata dia, proyek ini sampai batas waktu yang ditentukan, rekanan akan diberi sanksi. Sejauh ini hasil pantauan di lapangan oleh tim percepatan, tidak ada proyek yang pengerjaannya dibawah target. Namun semua dalam kondisi aman artinya pengerjaan sesuai dengan target yang ditentukan. (her)

Tumbuhkan Semangat ’’Zero Waste’’

Loteng Gelar Lomba Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kelurahan Praya (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini menggelar lomba kebersihan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lingkungan kelurahan. Selain untuk menyemarakkan HUT Loteng yang ke 74, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat zero waste di lingkungan pemerintahan hingga kelurahan.

Kepala Dinas LH Loteng, L. Rahardian, Selasa (1/10), menjelaskan, penilaian pada lomba tidak hanya menyangkut kebersihan kantor dan lingkungan kelurahan semata. Tetapi juga menyangkut keindahan serta estetika lingkungan, sehingga aspek yang dinilai nantinya cukup luas. Mulai dari kondisi drainase di lingkungan kantor OPD maupun kelurahan sampai soal ketersediaan taman, pohon pelindung serta gapura sampai fasilitas kebersihan yang ada. “Jadi dalam lomba ini kita tidak bicara kebersihan.

Tetapi lingkungan dalam arti yang lebih luas,” sebutnya.

Menurutnya, dalam menjaga kebersihan lingkungan, tidak melulu soal ketersediaan

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat persiapan lomba kebersihan kantor OPD dan lingkungan kelurahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup, Selasa (1/10). Lomba kebersihan ini untuk mendukung program zero waste. sarana dan prasarana pendukung. Tetapi juga semangat serta kepedulian dari pegawai yang ada. Semangat inilah yang diharapkan bisa ditularkan kepada masyarakat.

Sebagai tim penilai, Dinas LH Loteng tidak hanya melihatkan unsur pemerintah saja. Tetapi juga dari beberapa elemen terkait. Termasuk dari kalangan wartawan, praktisi lingkungan serta organisasi pemerhati lingkungan yang ada di daerah ini.

Harapannya, proses penilaian nantinya lebih objektif, karena melibatkan unsur di

luar pemerintahan. “Kalau tim penilainnya hanya dari unsur pemerintah saja, khawatirnya penilaiannya kurang objektif.

Sehingga perlu keterlibatan pihak luar yang lebih independen serta profesional,” ujarnya.

Nantinya, para pemenang lomba kebersihan kantor SKPD serta lingkungan kelurahan tersebut akan diumumkan pada puncak perayaan HUT Loteng ke 74 tanggal 15 Oktober mendatang, sehingga pihaknya menargetkan sebelum perayaan HUT Loteng, proses penilaian sudah selesai dilakukan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – MTQ tingkat provinsi yang digelar di Lombok Barat (Lobar) akan dibuka Kamis (3/ 10). Pemda Lobar pun terus mempersiapkan diri. Termasuk Bupati Lobar, H Fauzan Khalid bersama tim akan meninjau persiapan di lapangan. Bupati ingin memastikan persiapan di lapangan clear, sebab bupati bersama jajaran ingin sukses menjadi tuan rumah sekaligus mendapatkan hasil yang baik di MTQ dan bisa mewakili NTB di tingkat nasional.

Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam mengatakan, Pemda ingin sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ. Indikator sukses ini, pelaksanaan seluruh mata lomba bisa terlaksana secara baik, tepat waktu kemudian nilai-nilai MTQ ini menjadi terwujud. Misalnya nilai dakwah, nilai utama sesuai indikator yang ditetapkaan di semua mata lomba. Sebab semakin tinggi kualitas, maka hasilnya semakin baik juga.

Indikator lain, ujarnya, arena kegiatan yang bersih dan keikutsertaan masyarakat pada ajang dua tahunan ini diharapkan meningkat supaya nilai-nilai luhur agama dan Alquran tersiar dan terlaksana dalam perilaku sehari-hari.

Karena itu tingkat kehadiran masyarakat menjadi sangat penting. Selanjutnya, tempat yang menjadi kafilah tinggal

H. Saepul Ahkam selama MTQ bisa terlayani dengan baik. “Karena ada peserta yang tinggal di rumah penduduk,”jelas dia.

Sukses sebagai tuan rumah juga, jelas dia, Lobar ingin melanjutkan tradisi yang dikembangkan oleh provinsi bahwa MTQ salah satu ajang mengedepankan Islam rahmatan lillaalamin. Segala bentuk heterogenisme dan pluralisme dari masayarakat tidak hanya teraplikasi dalam kehadiran namun ikut meramaikan pawai MTQ. Termasuk kata dia keterlibatan kelompok tertentu seperti Persatuan Islam Tionghoa, salah satu bentuk pluralisme. “Yang kita ingin coba jawab, Lobar ingin menghadirkan keindahan perbedaan,”jelas dia. (her)

Bencana Kekeringan Kian Parah Landa Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Bencana kekeringan yang melanda wilayah Lombok Barat (Lobar) tahun ini kian parah. Pasalnya berdasarkan data BPBD daerah yang terkena kekeringan bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai saat ini, terdata 27 desa di tujuh kecamatan terkena dampak kekeringan dengan jumlah titik 78 dusun. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu mencapai 24 desa, enam kecamatan dan titik 71 dusun.

“Lebih parah kali ini, karena daerah yang ndak pernah minta distrisbusi air malah minta sekarang ini. ada 78 dusun, 27 desa dan tujuh kecamatan yang terkena, lebih banyak dibandingkan tahun lalu,”aku Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD Lobar, H. Tohri , Selasa (1/10).

Diakuinya, kekeringan saat ini lebih parah dibandingkan sebelumnya. Pasalnya, ada tujuh kecamatan terkena kekeringan di antaranya Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, Batulayar, Gunungsari dan Lingsar.

Daerah Lingsar yang sebelumnya tak pernah dilanda kekeringan malah dilanda krisis air, sehingga harus disuplai air bersih.

Dengan kian parahnya kekeringan yang melanda Lobar, pihaknya pun mendapatkan tambahan dana untuk penanganan suplai air. Pada APBDP, pihaknya mendapatkan dana Rp 6 juta untuk pembelian air. Ada juga bantuan dari BRI berupa air dengan

total sebanyak 50 tangki. Untuk distribusi air dari bantuan BRI ditargetkan 25 hari.

“Nanti ini kita distribusikan ke daerah yang butuh,”jelas dia. Sedangkan bantuan dari Bank NTB Syariah ada 20 tangki dan tandon sebanyak 6 unit dan 131 jeriken.

Lebih jauh kata dia, untuk pelayanan droping air ke daerah terdampak, sejauh ini terus berjalan. Pihaknya membagi tugas dengan OPD dan instansi terkait seperti PMI dan PDAM. Wilayah utara mencakup Batulayar dan Gunungsari dilayani oleh Dinas Sosial dan PMI. Wilayah tengah, seperti Gerung, Lembar dan Kuripan disuplai oleh BPBD. Sedangkan Sekotong digilir oleh BPBD dan PDAM. Melihat perkiraan BMKG kata dia, pihaknya tidak bisa bertumpu pada itu.

Sebab pengalaman yang sudah terjadi selama ini kalau pun sudah terjadi hujan, tetap saja ada warga yang meminta air.

Sementara itu, pihak Pelindo III Lembar juga turut turun tangan membantu pemda menangani dampak kekeringan. Kemarin, Pelindo mendroping air ke Desa Mareje. “Kami menindaklanjuti laporan dari salah satu kepala desa yang berkoordinasi dengan Kami. Sehingga tim Pelindo langsung meluncur mendroping air,” jelas GM Pelindo III Lembar Erry Ardiyanto. Total air yang didistribusikan sebanyak 6 ton sesuai dengan kapasitas mobil tangki yang dimiliki Pelindo. (her)

Pembangunan Pasar Renteng Habiskan Rp145 Miliar Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp145 miliar untuk membangun ulang pasar Renteng Praya yang terbakar pada bulan Agustus tahun 2018 lalu. Rencananya, pembangunan fisik akan dimulai pada bulan Desember tahun ini.

Demikian diungkapkan Kepala Balai Prasarana dan Permukiman NTB, Ika Sri Rezeki di Praya, Selasa (1/10).

Ditemui di kantor Bupati Loteng, Ika mengatakan saat

ini pembangunan Pasar Renteng akan masuk proses tender. Di mana tender dilakukan di provinsi oleh Balai Prasarana dan Permukiman NTB. “Kami datang ke Loteng kali ini untuk keperluan koordinasi dengan Pemkab Loteng.

Bahwa proses pembangunan Pasar Renteng segera akan kita mulai,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan Pasar Renteng akan dilakukan dengan sistem multiyears. Di mana anggaran disiapkan secara bertahap

dalam dua tahun, yakni tahun 2019 dan tahun 2020.

“Tahapan sekarang kita masih menunggu persetujuan dari Menteri PUPR. Setelah itu tender sudah bisa dimulai,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya juga merasa perlu turun langsung ke lokasi pembangunan pasar guna memastikan kesiapan lahan untuk proyek tersebut.

Termasuk soal keberadaan para pedagang, apakah sudah direlokasi atau tidak. Tapi itu nantinya menjadi tugas pe-

merintah daerah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., total luas lahan Pasar Renteng sekitar 5 hektar. Namun tidak semuanya akan dibangun. Hanya sekitar 2 hektar lebih saja yang akan digunakan sebagai pembangunan pasar. Sisa lahannya bisa dimanfaatkan untuk taman serta area parkir.

Bangunan Pasar Renteng nantinya ditargetkan bisa me-

nampung sekitar 1.719 pedagang. Hal ini sesuai hasil pendataan jumlah pedagang sebelumnya. “Semua pedagang yang sebelumnya berjualan di pasar Renteng lama sudah didata. Dan, bakal diprioritasnya untuk menempati lokasi pasar Renteng yang baru nanti,” imbuhnya.

Disinggung rencana relokasi sementara pedagang yang ada, Firman menegaskan pihaknya sudah menyiapkan lokasi sementara, yakni di sebelah selatan Pasar Renteng. (kir)

(Suara NTB/ist)

DISTRIBUSI - Pelindo III Lembar saat mendistribusikan air ke daerah terdampak kekeringan di Sekotong Timur dan Desa Mareje.

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

Bupati Sumbawa Pimpin Sidang Pertimbangan Reforma Agraria 10 Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc memimpin Langsung sidang panitia pertimbangan Land Reform alias Reforma Agraria Tahap III Redistribusi tanah Obyek Reforma Agraria Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Senin (1/10). Bupati Sumbawa menyampaikan persoalan tanah ini sangat krusial. Sekarang ini terdapat beberapa wilayah yang akan disidangkan untuk Reforma Agraria, pada 10 Desa di 6 Kecamatan.

“Sesungguhnya daerah – daerah ini sangat rawan dan memang selama ini selalu bergejolak. Saya sejak tiga tahun setengah ini sering diganggu – ganggu tentang kepemilikan lahan yang tidak jelas. Mudah – mudahan dengan Land Reform ini hak – hak rakyat ini yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Kemudian ada juga daerah – daerah yang belum terjamah yang menjadi sengketa kedua belah pihak, dan ini selalu muncul masalah masalah baru. Dan menjadi tanggung jawab kita bersama – sama untuk mengatasinya dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada dimasyarakat sekarang ini,” terang Bupati.

Bupati menyampaikan ada 10 desa yang akan diberikan persetujuan tentang Reforma Agraria. Tentu berbagai dinamika yang berkembang didalamnya. ”Insya Allah ada masyarakat yang akan aman dan juga akan ada masyarakat yang akan menimbulkan sengketa, terutama tata letaknya. Kita harus mampu menentukan bahwa lokasi yang kita berikan persetujuannya nanti betul – betul sudah selesai dengan segala urusannya, baik urusan – urusan positif dan urusan – urusan negatif nya. Negatifnya sudah di-clearkan dan positif nya menjadi hak maka ini akan lancar selanjutnya,” jelasnya.

Pihaknya menyarankan agar tidak lari dari peta sebagai bukti.

Kalaupun ada tambahan agar diluruskan karena itu akan menjadi sengketa jangka panjang nantinya. Dengan peta itu tata batas nya betul – betul diukur. Ketika semua pihak telah sepakat, disiapkan surat persetujuan kesepakatan bersama didepan. Sehingga tidak akan terjadi saling menuntut di kemudian hari, Sebelumnya dalam laporannya Kepala Kantor BPN Sumbawa Mahpud,A.Ptnh.,M.Si menyampaikan inti dari sidang panitia pertimbangan Reforma Agraria adalah memastikan letak luas penggunaan penguasaan dan kesediaan tata ruang. Membahas obyek dan subyek yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi landeform.

Menyeleksi calon subyek lalu berikutnya memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan obyek dan subyek. Serta menetapkan besaran ganti kerugian dan harga tanah.

Desa yang akan disidangkan adalah desa Pelampang, SP1 Prode, SP2, Ngeru, Sepakat, Pelat, Pungkit, Mama, Sepukur dan desa Batu Lanteh, jumlah bidang yang akan kita sidangkan 7.856 dengan luas 10106 hektar. “Ini yang akan kita tetapkan dan akan kita usulkan untuk menjadi obyek land reform,” sebutnya. (arn)

Ketua DPRD Sumbawa Minta PDAM Kerja Berbasis Data Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, A. Rafiq meminta PDAM Sumbawa bekerja berdasarkan data. Memiliki pusat data yang lengkap, seperti potensi air, usia jaringan pipa yang ada dan lainnya.

Agar memiliki acuan dan kerangka teknis yang jelas dalam mengantispasi setiap persoalan yang muncul.

“Mana database tentang potensi air yang bisa dikelola.

Punya enggak data tentang jaringan perpipaan. Usia pipa yang ada saat ini. Kalau tidak punya itu berat. Contoh banyak pipa yang tiba tiba buntu (Suara NTB/arn) dan bocor. Karena kita tidak A. Rafiq tahu kapan pipa itu dipasang.

Mestinya ada data, sebagai dasar mengambil tindakan secara teknis. PDAM mestinya tahu kapan harusnya pipa itu diganti atau dilakukan peremajaan pipa mengingat usia pipa yang sudah melebihi waktu pemakaian teknis. Jadi jangan menunggu pipa itu rusak, baru diganti,” cetus Rafiq, Selasa (1/10).

Artinya, data yang tersedia di PDAM harus jelas dan lengkap. Jangan hanya bekerja menunggu laporan pengaduan dari masyarakat baru bergerak. Kalau data lengkap, maka mudah mengantisipasi setiap kerusakan yang muncul.

“Tidak sekedar terima laporan ada gangguan. Sebelum laporan masuk harusnya sudah ada antisipasi. Misalnya, di wilayah mana ada potesnsi kerusakan, bisa langsung dibenahi. Agar gangguan kerusakan bisa diminimalisir sekaligus memperbaiki pelayanan bagi konsumen,” pungkasnya. (arn)

Jelang Pilkada, ASN Diingatkan Tetap Fokus Layani Masyarakat Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima agar tetap fokus sebagai pelayan masyarakat menjelang tahun Pilkada 2020 mendatang.

Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) tingkat Kabupaten Bima yang digelar di halaman kantor Bupati Bima, Selasa (1/10).

Dahlan mengatakan, ASN tidak boleh menciderai jabatan yang diembannya dengan ikut terlibat politik (Suara NTB/Uki) praktis. Ataupun berpolitik Dahlan M. Noer secara terang-terangan dalam melakukan kampanye. “ASN dilarang berpolitik praktis ataupun mengikuti kampanye. Nanti saja saat di bilik suara baru gunakan hak pilih sesuai dengan pilihan,” katanya.

Menurutnya, larangan ASN untuk tidak ikut berpolitik praktis telah diatur undang- undang. Selain itu juga Peraturan Pemerintah, baik tentang Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik maupun disiplin PNS. “Aturan ini untuk menghindari adanya persepsi buruk publik terhadap netralitas ASN,” katanya.

Peringatan serta himbauan tersebut, agar ASN dapat memposisikan diri sesuai tugas pokok dan fungsing masing-masing (Tupoksi). Tidak melakukan tindakan yang bisa diasosiasikan berpihak. “Tetap laksanakan Tupoksi sebagai ASN. Memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya. Namun apabila ditemukan ataupun laporan adanya ASN yang melibatkan diri dalam politik Pilkada, dirinya bersama dengan Bupati Bima akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi berat, jika kedepan ada ASN yang terlibat politik praktis,” tegasnya.

Disamping itu, memontum HKP yang diperingati setiap tahun harus dijadikan sebagai upaya melestarikan, mengamalkan dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila merupakan sumber nilai jati diri bangsa sekaligus fondasi negara kita. Sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi acuan kita dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujarnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Suara Dispussip Sumbawa

Bupati Serahkan Penghargaan Pemenang Lomba Pengelolaan Arsip OPD Tahun 2019

(Suara NTB/ist)

Salman

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menyerahkan penghargaan kepada OPD peraih peringkat terbaik lomba pengelolaan arsip.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Sumbawa mengumumkan pemenang lomba pengelolaan arsip OPD Pemkab Sumbawa tahun 2019. Secara simbolis, Bupati menyerahkan penghargaan kepada pemenang terbaik lomba dimaksud, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10).

Pemenang Lomba Terbaik Pertama diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terbai

Kedua, Dinas Lingkungan Hidup, Terbaik Ketiga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Terbaik Keempat diraih Inspektorat. Dengan aspek penilaian, teori dan praktek pengelolaan arsip.

Meliputi pencatatan, penyimpanan, keamanan, kecepatan penemuan kembali arsip yang disimpan, pengendalian. Serta sumber daya kearsipan yang meliputi ada tidaknya petugas arsip, saranadan prasarana pengelolaan arsip.

Terakhir ada tidaknya anggaran pengelolaan arsip.

Kepala Dispussip Sumba-

wa, Ir. Irin Wahyu Indarni, melalui Kabid Kearsipan, Salman S.Sos, menjelaskan tujuan lomba ini. Dinataranya, untuk melakukan evaluasi kualitas sekaligus mengukur kompetensi, komitmen, dan konsistensi pengelola dan pimpinan perangkat daerah terhadap penyelenggaraan arsip di lingkungannya masing masing. Kemudian terselenggaranya tata tertib kelola sesuai prinsip kaidah dan standar kearsipan. Terbentuknya budaya aparatur dalam melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai

dokumen indentitas jadi diri bangsa. Terciptanya kemudahan dan percepatan temu balik terhadap arsip dinamis aktif dan dinais inaktif.

Lomba pengelolaan arsip OPD ini telah dilaksanakan sejak 9-13 September 2019.

Tim penilaia dibentuk dalam tiga kelompok. Dengan melibatkan tenaga ahli dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Termasuk didalamnya tenaga arsiparis berpengalaman yang ada pada Bidang Kearsipan Dispussip Sumbawa. Bila memperhatikan perolehan nilai, sebagian

kecil dari Dinas/Instansi hanya mampu memperoleh predikat cukup. Sedangkan sebagain besar memperoleh predikat kurang.

Hal ini membuktikan secara umum masih rendahnya keberpihakan aparatur terhadap penyelenggaraan kearsipan. Baik ekseternal maupun internal, sehingga berakibat pada masih rendahnya dukungan dari sisi anggaran.

Terkait penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kepeluan olah simpan arsip. Padahl jika diperhatikan pada umumnya, komptensi petugas pengelola arsip sudah cukup memadai. Hanya saja support dari struktural kelembagaan masih sangat dibutuhkan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini,”kata Kepala Dispussip. (arn/*)

Terindikasi Bermasalah, Pencairan DD Tiga Desa Ditunda Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terpaksa menunda pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahap kedua di tiga desa di wilayah setempat. Pasalnya, ketiga desa tersebut tengah bermasalah hukum. Jika anggaran tersebut diberikan, dikhawatirkan akan menambah masalah di kemudian hari.

Kepala Dinas PMD KSB, melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Syaifullah, S.Stp, kepada Suara NTB, Selasa (1/10) mengatakan, memang ada tiga desa yang sengaja ditunda untuk penyaluran DD tahap kedua karena masih bermasalah. Ketiga desa tersebut yakni desa Belo, Desa Dasan Anyar di Kecamatan Jereweh dan Desa Mantun.

Pencairan dana ketiga desa tersebut sengaja ditunda, lantaran saat ini ketiga desa masih dalam tahap penyelidikan Polisi. Hal itu sengaja dilakukan

karena dikhawatirkan anggaran tersebut akan digunakan untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan serta menghilangkan barang bukti.

Dengan ditundanya penyaluran DD ini maka bisa dipastikan pelaksanaan program di tiga desa tersebut akan molor bahkan tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak menyelesaikan temuan aparat penegak hukum. Tentu masyarakatlah yang paling dirugikan jika hal ini terjadi, karena pelaksanaan program yang terganggu.

Untuk itu, pihaknya sangat

berharap kepada Kades lainnya untuk tidak membuat masalah dan melakukan penyimpangan anggaran. Karena masyarakatlah yang paling dirugikan nantinya, karena program desa tidak bisa berjalan dengan baik.

“Memang saat ini ada tiga desa yang kita tunda pencairan DD tahap keduanya, hal itu kita lakukan karena tiga desa ini masih bermasalah dengan hukum. Kami juga tetap akan mengupayakan supaya ada jalan keluar terbaik supaya tidak menjadi masalah nanti,” ungkapnya.

Inspektorat Janjikan Peninjauan Paket DAK Segera Tuntas Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, menjanjikan dalam waktu dekat peninjauan alias review sejumlah paket sudah selesai. Karena untuk saat ini, tersisa satu SKPD yang belum dilakukan peninjauan yakni di Dinas Kesehatan (Dikes) dengan total anggaran DAK sekitar Rp20 miliar, sementara untuk Dinas yang lain sudah selesai.

Inspektur Inspektorat, Ir. H. Ady Mauluddin M.Si kepada Suara NTB, Selasa (1/10) mengatakan, total DAK tahun 2019 mencapai Rp202,4 miliar. Dari jumlah tersebut Rp143,5 miliar peruntukannya untuk fisik dan Rp58,9 miliar untuk DAK non fisik. Sementara untuk tahap pertama KSB diberikan jatah sekitar Rp31 miliar dan anggaran untuk tahap pertama sudah selesai dicairkan tinggal menunggu untuk tahap kedua.

Karena harus dilakukan review sebagai syarat utama penyaluran DAK untuk tahap kedua, maka pihaknya menargetkan dalan waktu dekat ini sudah tuntas. Hal ini tentunya san-

gat beralasan karena yang masih belum dilakukan review hanya Dikes dan RSUD Asy Syifa saja dengan total biaya sekitar Rp20 miliar. Pihaknya juga sudah memanggil instansi terkait untuk bisa segera memberikan laporan penggunaan DAK ini, supaya reviewnya juga bisa segera tuntas. Karena jika sampai melewati bulan Oktober, dikhawatirkan anggaran tersebut tidak bisa dicairkan dan hangus begitu saja. Bahkan beberapa paket DAK yang sudah dilelang dengan total anggaran mencapai angka Rp45,9 miliar yang berada di Dinas PUPRPP, Dislutkan, dan Dinas Tanbunnak juga sudah memberikan progres yang baik.

“Kami jamin dalam waktu dekat Review DAK bisa segera tuntas dan penyaluran DAK tahap kedua tidak akan tertunda. Karena tinggal Dikes dan RSUD saja yang belum dan saat ini masih kita lakukan pengecekan,” ungkapnya.

Disebutkannya, memang untuk aturan penyaluran DAK selalu berubah-ubah setiap tahunnya, bahkan di tahun 2019 harus ada review Inspektorat sebagai syarat utama pencairannya. Jika tidak ada review, maka anggaran tersebut tidak akan bisa dicairkan

dan hangus jika melewati bulan Oktober.

Percepatan review DAK juga harus dilakukan segera, karena batas akhir pengajuan untuk pencairan tahap kedua paling lambat di bulan Oktober. Jika melewati waktu tersebut, maka DAK tidak akan bisa dicairkan atau hangus dan APBD yang harus menanggung sisa pekerjaan nantinya.

Selain itu, percepatan review juga sengaja dilaksanakan, karena proses pencairan anggaran DAK tahap kedua dan sisa pekerjaan harus dilakukan review.

Jika salah satu tahap tidak di-review, maka pelaksanaan kegiatannya juga akan terhambat nantinya.

Maka dari itu setelah anggaran tahap kedua dicairkan semua, maka pihaknya akan kembali melakukan review sebagai syarat penyaluran anggaran sisa.

“Kita sengaja percepat pelaksanaan review untuk mengejar pencairan DAK tahap kedua dan berikutnya. Jika waktunya lewat dari bulan Oktober maka anggarannya akan hangus dan sisa pekerjaan yang ada harus ditanggung oleh APBD,” pungkasnya. (ils)

Disebutkannya, salah satu langkah yang diambil yakni dengan meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menandatangani persyaratan pencairan anggaran tersebut. Pihaknya juga sudah meminta kepada BPD agar segera menandatangani persyaratan itu. Tetapi, faktanya sampai saat ini belum ada kejelasan. Hal itu dilakukan supaya BPD bisa bertanggung jawab sebagai lembaga pengawas di desa. Tanpa persetujuan BPD, anggaran tidak bisa dicairkan sampai kapan pun.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap dalam minggu ini sudah ada keputusan dari BPD atas masalah yang terjadi di tiga desa itu. Jika tidak, maka anggaran DD tahap kedua terancam tidak bisa dicairkan karena waktunya juga sudah molor dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tentu selain DD tahap kedua, pihaknya juga berharap agar desa segera menyelesaikan SPJ penggunaan DD tahap satu dan dua.

Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran untuk tahap ketiga. Apalagi sampai dengan saat ini baru ada lima desa saja yang diberikan rekomendasi untuk pencairan tahap ketiga. Sementara sisanya sampai dengan saat ini belum ada kepastian, maka dari itu pihaknya menghimbau kepada desa untuk segera.

“Kami tetap memberikan jalan keluar teehadap masalah yang terjadi di tiga desa ini dengan hanya persetujuan BPD. Tetapi sampai saat ini BPD juga belum memberikan kepastian waktu sedangkan waktu kita sudah semakin mepet Sehingga anggarannya tidak hangus begitu saja,” pungkasnya. (ils)

Gangguan Sistem, Pelayanan di Imigrasi Sumbawa Terhenti Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas II TPI Sumbawa terpaksa dihentikan. Kondisi ini terjadi lantaran adanya gangguan sistem yang terintegrasi akibat putusnya kabel faber optic (FO) Telkom di pusat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa melalui Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian, Awaluddin Hidayat, S.H membenarkan hal tersebut.

Pelayanan sudah terhenti selama dua hari sejak Senin (30/ 9) lalu sekitar pukul 10.30 Wita. Terhentinya pelayanan lantaran adanya gangguan sistem jaringan yang terintegrasi dengan Telkom. Informasinya kabel FO milik Telkom di pusat putus.

“Sudah dua hari sampai hari ini tidak ada pelayanan sama sekali. Ini terkait ada kabel yang putus di Telkom di

Jakarta. Kan ini pake jaringan sistem baru ini. Terhubung sama jaringan telkomsel juga.

Karena Telkom di pusat sana ada perbaikan kabel yang putus, jadi ikut juga sistemnya kena,” ujarnya, Selasa (1/10).

Dijelaskannya, kondisi ini tidak hanya terjadi di Imigrasi Sumbawa, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Adanya gangguan ini juga sudah diinformasikan kepada masyarakat baik secara lisan maupun melalui media sosial. Pihaknya belum bisa memastikan kapan pelayanan kembali dilakukan, karena saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut.

“Kalau untuk kepastiannya, kita tidak tahu. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut.

Dari informasinya, sedang dalam proses perbaikan. Jika kondisi sudah baik, kita juga akan menginformasikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

IMIGRASI - Kondisi ruang pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

Eliminasi dan Vaksinasi Belum Cukup Tekan Gigitan HPR

Jauh Tertinggal, Kecamatan Tambora Merasa Dianaktirikan Bima (Suara NTB) – Masyarakat di lereng gunung Tambora bagian utara yang masuk wilayah Kabupaten Bima masih jauh tertinggal. Bahkan, terkesan masih dianaktirikan jika dibandingkan Kecamatan lainnya.

Demikian disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bima yang juga warga Tambora, Dedy MT, kepada Suara NTB, Selasa (1/10). Dedy mengaku wilayah Kecamatan Tambora masih jauh tertinggal berbagai sektor.

“Sektor sarana dan prasarana infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian pariwisata dan lainnya Kecamatan Tambora belum memadai,” katanya.

Diakuinya sektor yang sangat penting dibutuhkan di Kecamatan Tambora yakni perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, ketersediaan alat kesehatan (Alkes) dan tenaga medis.

Sementara dari sektor pendidikan adalah penambahan guru berstatus ASN. Pasalnya setiap sekolah yang ada di Kecamatan Tambora hanya ada satu dan dua orang berstatus ASN. Sisanya banyak tenaga honorer, sukarela dan guru kontrak.

“Tiga persoalan ini yang menjadi harapan masyarakat Tambora. Tahun 2020 mendatang akan saya perjuangkan,” katanya.

Dia menilai ada ketimpangan dan diskmriminasi dalam berbagai sektor yang terjadi di Tambora jika dibandingkan wilayah Kecamatan lainnya. Padahal Tambora diluar dikenal sebagai wilayah yang kaya SDA dan ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh PBB. “Seharusnya Pemerintah. Baik Daerah, Provinsi dan Pusat memperhatikan Tambora. Tidak hanya nama besar Tambora yang digaungkan, sementara kondisi masyarakatnya masih jauh tertinggal.

Bergagai sektor belum memadai,” katanya.

Dedy menambahkan, luas lahan yang ada di Tambora berpotensi untuk menggarap dan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan.

Hanya saja sampai saat ini belum dikelola secara utuh.

“Kedepan Tambora harus diperhatikan. Minimal guru ASN, tenaga medis ditambah, serta jalan dan jembatan diperbaiki,” pungkas Politisi Demokrat ini. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Vaksinasi dan eliminasi Hewan Pembawa Rabies (HPR) terus dilakukan di Dompu. Namun, langkah tersebut belum signifikan menekan kasus gigitan HPR di lapangan. Demikian diakui Kepala Disnakeswan Dompu, Zainal Arifin kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (1/10).

Ia menyebutkan, dari perkiraan 11.000 populasi anjing liar di wilayah ini baru sekitar 6000 ekor yang sudah divaksinasi. Sedangkan berhasil tereliminasi baik dengan pemberian racun maupun penembakan sudah 5000 ekor.

“Tapi belum berefek karena memang sekarang anjing-anjing itu kadang berpemilik tapi diliarkan. Itu yang menjadi masalah kita,” ungkapnya.

Kasus gigitan HPR diakui masih terus terjadi. Seperti misalnya di Kecamatan Pekat

sebulan terakhir. Walaupun tidak intens tiap hari ditemukan korban tetapi kondisi ini cukup mengancam. Karenanya, di samping mengingatkan masyarakat khususnya yang menetap di lingkar kawasan hutan untuk selalu waspada, beberapa upaya tengah digecarkan seperti pendataan ulang populasi HPR, eliminasi, vaksinasi dan penguatan KIE. Menekan keberadaan HPR untuk membebaskan wilayah ini dari status KLB rabies, menurut dia, tidak cukup hanya

dengan mengandalkan gerakan dari Disnakeswan dan Dinas Kesehatan (Dikes). Tetapi proaktif semua pihak terutama warga dalam memeranginya sangat dibutuhkan. “Bagaimana masyarakat secara keseluruhan untuk bisa sama-sama memerangi rabies ini,” ujarnya.

Eliminasi di hampir semua wilayah tetap dilakukan.

Hanya saja kendala, berarti selain lemahnya peran serta masyarakat itu ialah sulitnya menemukan HPR. Ketika terjun operasi di malam hari

HBY Harap Bupati Terpilih Berintegritas Dompu (Suara NTB) – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran penyelenggaraan Pilbup 2020 mendatang resmi diteken Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin. Penandatanganan yang dihadiri KPU dan Bawaslu tersebut berlangsung di Aula Rapat Bupati, Selasa (1/10). Dengan total dana hibah sekitar Rp20 miliar lebih yang dikucurkan, diharap pesta demokrasi kali ini menghasilkan pimpinan daerah berintegritas dan berkualitas.

HBY, sapaan akrab H. Bambang M. Yasin dalam kesempatan itu menyampaikan, atas ditandatanganinya NPHD bersama unsur penyelenggara pemilu ini ditekankan pemanfaatan anggarannya dilakukan dengan sistem yang bisa

Sentra IKM KSB Bakal Jadi Pusat Oleh-oleh Pulau Sumbawa

diterima dan lebih akuntabel.

Karena sebagaimana informasi yang beredar ada juga komisioner KPU di suatu wilayah yang terpaksa harus berurusan dengan APH lantaran penggunaan dana hibah yang tidak jelas pertanggungjawabannya. “Tujuan kita sama supaya proses pemanfaatan akan kita lakukan dengan sistemsistem

yang dapat diterima dan lebih akuntabel,” ungkapnya.

Penandatanganan ini sekaligus menandakan beberapa tahapan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang bisa mulai dilakukan KPU dan Bawaslu. Selain untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan jauh dari gelombang protes, lanjut Bupati, harapan paling besarnya ialah pimpinan daerah terpilih nantinya jauh lebih berkualitas dibanding dirinya.

Karena dengan demikian, pencapaian target program pembangunan

di daerah ini akan bisa lebih cepat diselesasikan dari rencana kerja yang telah dibuat.

“Kita sangat berharap Bupati berikutnya lebih berkualitas daripada saya,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin menyakinkan bahwa dana hibah yang diterima ini akan dipergunakan seefisien dan

seefektif mungkin sesuai peruntukannya.

Berdasarkan rencana awal pihaknya sempat berinisiatif menggelar debat publik bagi para calon yang nantinya akan disiarkan langsung stasiun televisi nasional. Namun, atas beberapa pertimbangan terutama menyangkut besarnya biaya yang akan dikeluarkan agenda tersebut akhirnya dibatalkan dan diganti dengan memanfaatkan media lokal.

Disamping itu peruntukan lain yang tak kalah besar menghabiskan biaya, lanjut dia, yakni pengadaan baliho, sosialisasi, pendidikan pemilih, FGD dan penyelesaian sengketa pemilu. “Kemungkinan di setiap tahapan itu akan disengketakan, biayanya sangat besar juga. Tapi mudahmudahan kami akan melaksanakan pemilihan kepala daerah ini betulbetul sesuai amanah undang-undang,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

NPHD - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat meneken NPHD dana penyelenggaraan Pibub tahun 2020, Selasa (1/10).

157 Warga Bima di Papua Dipulangkan Secara Bertahap

(Suara NTB/Dok)

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 157 warga Bima yang tercatat dan menjadi korban kerusuhan di Wamena Papua yang sudah dievakuasi ke Jayapura dan hingga kini berada di tempat pengungsian akan dipulangkan secara bertahap.

“Insya Allah, mulai Kamis, (3/10) lusa akan dipulangkan secara bertahap,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, kepada Suara NTB, Selasa

(1/10).

Menurut Sirajuddin, warga Bima yang pertama dipulangkan terutama dari kaum ibu dan anak-anak dengan totalnya ada sebanyak 77 orang.

Sembilan orang diantaranya merupakan Balita. “77 orang warga dan 9 diantaranya balita ini akan dipulangkan menggunakan pesawat komersial,” katanya.

Menurutnya, ratusan warga Bima yang menjadi korban kerusuhan Wamena saat ini masih ditampung di Asrama Pangkalan TNI AU (Lanud) Jayapura sembari menunggu jadwal kepulangan ke Bima.

Sirajuddin

“Seluruhnya sudah di Jayapura. Nanti akan dipulangkan semua,” katanya.

Sirajuddin mengatakan, sejak awal kejadian di Wamena, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan semua pihak agar mengevakuasi warga Bima dari Wamena ke Jayapura. “Saat ini juga Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial sudah dibernangkatkan ke Papua untuk menangani secara langsung warga Bima disana,” katanya.

Sembari mendoakan agar tidak ada kendala, Sirajuddin meminta juga kepada masyarakat Kabupaten Bima tidak mudah mengkonsumsi rumor kondisi warga Bima di Papua, karena justru menambah masalah. “Yang jelas kita Pemerintah bersama pihak terkait tetap akan berupaya memulangkan seluruh warga Bima di tempat pengungsian saat ini,” pungkasnya. (uki)

Selesaikan SK Pengangkatan CPNS K2, Bupati Tunggu BKN ngundang saya beberapa kali, tapi saya baru sempat hadir minggu lalu. Kesimpulannya, Ombusman akan bekerja membantu menyelesaikan masalah K2 Dompu,” kata Drs H. Bambang M. Yasin kepada wartawan di Dompu, Selasa (1/10).

H. Bambang mengaku, masih menunggu surat BKN dan hasil kerja Ombusman RI untuk menindaklanjuti pengangkatan CPNS K2 Dompu menjadi PNS. Karena dirinya tidak ingin ada masalah di

Zainal Arifin

Teken NPHD Pilbup 2020

(Suara NTB/Uki)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin memenuhi undangan Ombusman RI untuk menindak lanjuti laporan CPNS K2 yang menuntut diangkat menjadi PNS. Ombusman masih akan bekerja membantu menyelesaikan masalah K2 Dompu.

“Saya dipanggil oleh Ombusman untuk menindak lanjuti laporannya CPNS K2 yang 256. Sebenarnya laporan mereka sejak beberapa bulan lalu. Ombusman sudah me-

misalnya, HPR sudah sangat jarang berada di perkampungan melainkan telah bergeser ke lahan-lahan warga.

Sebaliknya, saat siang hari atau kelaparan baru turun kampung dan menyerang warga sekitar.

Secara umum, tambah Zainal Arifin, Pulau Sumbawa berstatus wabah rabies. Kondisi ini akan menyulitkan pembebasan status KLB di Dompu jika tak ada sinergi dari empat kabupaten kota lain untuk melakukan eliminasi dan vaksinasi HPR. “Sekarang kita hanya mengisolir Dompu ini dengan vaksinasi dan eliminasi supaya tidak mengarah daerah lain,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Dedy MT

Taliwang (Suara NTB) – Keberadaan bangunan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano bakal dijadikan sebagai lokasi pusat “buah tangan” Pulau Sumbawa. Pembangunan gedung yang menghabiskan anggaran sekitar Rp1,4 miliar dari dana alokasi khusus (DAK), direncanakan mulai digunakan akhir tahun 2019 ini.

Asisten II Setda Sumbawa Barat Dr. Ir. H. Amry Rakhman M. Si kepada Suara NTB mengatakan, memang untuk memaksimalkan keberadaan gedung ini, pihaknya mulai menyiapkan strategi salah satunya dengan menghimpun para pelaku usaha khusus di Sumbawa Barat.

Harapannya, para pelaku usaha ini bisa masuk dan mengisi lokasi yang sudah disiapkan di gedung tersebut. Sehingga pusat oleh-oleh khas pulau Sumbawa akan lebih ramai dan bisa maksimal. Apalagi Poto Tano sebagai gerbang masuk dan keluar Pulau Sumbawa juga diharapkan menjadi ikon daerah untuk bisa lebih dikenal oleh daerah yang lain.

Untuk itu, di desa ini nantinya akan ditata menjadi lebih baik dari saat ini. Karena tidak mungkin bisa untuk memajukan sektor pariwisata jika belum ada penataan yang maksimal di lokasi tersebut. “Kita akui memang Poto Tano masih menjadi daerah yang ‘kotor dan kumuh’ tetapi kita akan berupaya maksimal untuk bisa merubah pola yang ada saat ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, desa Poto Tano bukan hanya sebagai gerbang masuk, saat ini desa tersebut juga sudah dicanangkan sebagai desa agro industri dan agro Politan dan menjadi kawasan strategis provinsi. Sehingga ada tiga poin pokok yang akan menjadikan desa tersebut untuk terus dikembangkan.

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan yakni dengan membuat Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Poto Tano. Sehingga pola pembangunan yang akan dilakukan nantinya bisa terarah dan maksimal. Kesan yang ada saat ini sebagai lokasi ‘kumuh’ nantinya akan diubah sedimikian rupa, sehingga siap menyambut para wisatawan yang akan datang ke Pulau Sumbawa.

“Kita sudah mulai menyusun rencana kearah sana, baik dari segi regulasi maupun hal-hal yang lain. Sehingga desa Poto Tano bisa berubah dan bisa lebih siap menerima kunjungan wisatawan,” ujar H. Amri.

Disinggung mengenai para pelaku IKM yang akan menempati lokasi ini, dia mengatakan, hingga saat tercatat ada puluhan pelaku usaha yang akan masuk. Hanya saja pihaknya masih belum bisa memastikan berapa jumlah pasti dari jumlah pelaku usaha yang akan menempati lokasi yang tersedia.

Hal tersebut terjadi, karena pihaknya perlu melakukan seleksi yang cukup ketat supaya hasil usaha yang akan dipasarkan di sentra IKM, bisa menarik minat wisatawan untuk membeli oleh-oleh yang telah disiapkan.

“Kita butuh pelaku usaha yang hasil karyanya ada nilai jual dan mampu dikenang tidak bisa main masuk saja. Karena akan sangat percuma jika hasil usaha yang akan dijajakan disana tidak dilirik para wisatawan,” tandasnya. (ils)

Halaman 7

kemudian hari ketika dirinya telah menandatangani SK PNS terhadap 256 CPNS K2 Dompu. Karena formasi CPNS K2 Dompu ini ada 390 orang dan telah diterbitkan NIP serka SK CPNS-nya. Beberapa bulan kemudian, 134 orang CPNS dibatalkan NIP dan pengangkatannya sebagai CPNS. “Ini tidak ada jaminan juga, dia tidak akan melakukan yang sama. Padahal prosedurnya tidak seperti itu.

Kalau saya PNS-kan, dibatal-

kan. Itu yang saya hindari,” katanya.

Ia menghendaki, masalah K2 Dompu ini diselesaikan hingga tuntas sesuai aturan yang berlaku. Sehingga tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa terzolimi. “Kita ini menyelenggarakan negara ini dengan aturan – aturan. Itu saja. Saya hanya minta, aturan mainnya ditegakkan gitu aja,” ungkapnya.

Sebelumnya, forum CPNS K2 Dompu yang tergabung dalam 256 melakukan aksi

unjuk rasa menuntut SK PNS-nya diterbitkan Bupati.

Aksinya sudah cukup lama, bahkan telah mengadu ke Ombusman RI. CPNS yang diangkat melalui jalur honorer ini mulai diangkat sejak 2014 dan telah mengikuti prajabatan sebagai salah satu syarat diangkat menjadi PNS. Munculnya masalah hukum terhadap 134 yang diangkat dari jalur honorer K2, membuat CPNS yang tergabung dalam 256 orang juga tersandera. (ula)

Formula Tambang Rakyat Belum Bisa Direalisasikan Taliwang (Suara NTB) Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menegaskan, konsep tambang rakyat untuk melegalkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) hingga kini belum terwujud karena formula kebijakannya belum ada.

Orang nomor satu di KSB itu menyatakan, pemerintah KSB tidak memiliki solusi soal harapan para pegiat PETI tersebut. Sebab seluruh kebijakan terkait aktivitas bidang pertambangan sudah tidak lagi berada di tangan kabupaten. “Urusan dan kewenangannya (pertambangan) kan ada di provinsi,” kata bupati di sela sambutannya saat acara pendandatangan NPHD dana Pilkada, Selasa (1/10).

Menurut bupati, penertiban yang dilakukan Pemda KSB bersama aparat TNI dan kepolisian selama ini menindaklanjuti hasil kesepakatan yang dibangun pemerintah provinsi dan Polda NTB. Di KSB sejauh ini penertiban masih dalam rangka sosialisasi kepada penambang. Sementara polisi secara tegas menutup ruang peredaran bahan kimia berbahaya untuk mengolah hasil tambang.

“Mau menambang kan masih bisa jalan.

Tapi menggunakan bahan kimia berbahaya itu sudah tidak boleh,”

H. W. Musyafirin

tandasnya.

Bupati mengaku, keberadaan pegiat PETI oleh pemerintah sempat diupayakan dicarikan solusi. Melegalisasi kegiatan tersebut dalam bentuk aktivitas tambang rakyat.

Namun fakta di lapangan pemerintah mulai tingkat pusat sampai daerah belum mampu memformulasinya dalam bentuk kebijakan.

“Ada banyak kementerian yang sudah mengkaji PETI ini.

Tapi untuk membuat dia menjadi formal masih sulit,” cetusnya.

Senada dengan bupati, Kapolres KSB, AKBP Mustofa, SIK., MH mengatakan, tindakan penertiban yang dilakukan pihaknya mengacu pada kesepakatan Pemprov dan Polda NTB yang telah membentuk tim terpadu.

“Kami kira ada benarnya omongan pak bupati tadi. Kita di sini hanya ikuti instruksi dari provinsi. Toh juga kalau mau cari solusi kan kewenangan pertambangan sudah di provinsi juga,” bebernya.

Atas kesepakatan yang dibangun di tingkat provinsi itu, lanjut Kapolres, pihaknya akan terus melakukan penertiban. Terutama menutup ruang peredaran penjualan bahan-bahan kimia berbahaya yang banyak digunakan para pegiat PETI mengolah hasil penambangannya. “Sekarang kami sudah ada empat kasus tangkapan. Tiga oleh jajaran kami dan satu langsung ditangani Polda NTB,” ujarnya.

Kapolres menambahkan, tindakan penertiban segala aktivitas PETI tidak saja berlangsung di KSB. Namuj juga di kabupaten/kota lainnya di NTB. Karena kebijakan tersebut langsung dikoordinir di tingkat Polda bersama Pemprov NTB. “Di Lombok Tengah bahkan penertibannya sudah hampir clear. Bahkan di gunung Prabu infonya sudah bersih dari penambang. Jadi bukan di sini saja dilakukan penertiban,” tegas Mustofa. (bug)

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

Gerindra Tak Paksakan Diri Usung Kader di Pilkada KLU Mataram (Suara NTB) – Partai Gerindra tercatat menjadi pemenang pada Pemilu 2019 lalu di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal itu justru menjadi pertaruhan bagi Gerindra dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di daerah tersebut. Karena itulah Gerindra tidak akan asal-asalan untuk mengusung calon, melainkan mengusung dengan perhitungan politik yang matang untuk memastikan kemenangan.

“Karena justru sebagai pemenang pemilu itu yang kami jaga, kami akan tetap jaga marwah partai, kami tidak ingin mengusung asal(Suara NTB/ndi) asalan. Kalau ader kami surSudirsah Sujanto veinya anjlok, untuk apa kami paksakan, maka kami akan cari figur baik orang politik atau tidak, yang penting surveinya memenuhi. Kami tidak mau mengusung kader tapi potensi untuk menang kecil, kan juga sia-sia.

Kami tidak bicara masalah gengsi, tapi marwah partai,” tegas Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto saat dikonfirmasi.

Gerindra KLU lebih mengedepankan politik yang realistis. Karena itu untuk sementara ini, Gerindra membuka diri dengan segala kemungkinan. Tidak membatasi diri untuk membangun komunikasi politik hanya dengan figur tertentu saja, tapi semua figur dijajaki. “Sekarang masih menunggu dan melihat perkembangan dinamika politik, sambil komunikasi tetap jalan, dengan figurfigur yang akan maju. Termasuk petahana dan kemudian juga penantangnya. Komunikasi kita dengan Najmul bagus, dan dengan Djohan juga sangat bagus, karena kami terbuka,” katanya.

Karena masih dinamis dan segala opsi politik masih terbuka untuk diambil, Gerindra pun belum bisa memastikan arah politik yang akan diambil. Bahkan opsi untuk mengusung kader sendiri juga cukup kuat disuarakan dalam internal Gerindra. “Kemana arah Gerindra itu sampai saat ini belum dipastikan, apakah nantinya kami juga berencana mengusung calon sendiri dari partai sendiri. Jadi segala kemungkinan ini bisa terjadi,” jelasnya.

Keputusan akhir arah politik Gerindra di Pilkada KLU akan ditentukan oleh hasil survei. Hasil survei akan menjadi rujukan referensi yang utama bagi Gerindra untuk mengambil keputusan politik mengusung pasangan calon di Pilkada KLU. “Kami akan lihat hasil survei apakah kader kami berpotensi untuk diusung, maka kami akan usung calon sendiri baik jadi calon Bupati maupun wakil bupati, yang jelas kami menunggu hasil survei itu,” katanya.

Lantas bagaiman dengan Syarifuddin, kader Gerindra yang saat jni menjabat sebagai Wakil Bupati KLU, namun tidak masuk dalam bursa pencalonan Gerindra. Sudirsah mengaku bahwa sejauh ini, pihaknya belum ada komunikasi sama sekali dengan Syarif terkait dengan rencananya maju di pilkada atau tidak.

“Dengan pak Syarif sampai sejauh ini kami belum ada komunikasi. Dia masih jadi kader partai, tetapi komunikasi sampai detik ini belum pernah dilakukan bersama dengan kami. Sebenarnya tidak ada persoalan, cuma mungkin beliau masih sibuk, kami tidak tahu apakah akan maju apa tidak sampai saat ini kami belum tahu,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Menanti Gebrakan Wakil Rakyat NTB di Senayan Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 11 orang anggota wakil rakyat DPR RI dari Provinsi NTB hasil Pemilu 2019 resmi dilantik untuk masa jabatan 2019-2024, Selasa (1/10) kemarin. Dari 11 orang tersebut, sebagian besar merupakan wajah baru. Dengan kehadiran wajah baru tersebut, mereka diharapkan bisa memberikan suntikan energi baru dalam kiprah mereka di Senayan untuk lebih getol memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB. Suryadi Jaya Purnama, salah satu wakil rakyat dapil NTB II yang ikut dilantik, merupakan wajah baru. Ia pun berkomitmen memberikan warna baru yang berbeda dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB di panggung politik Senayan. Ia akan mempertajam fungsinya sebagai anggota legislatif yang mewakili daerah.

“Sebagai perwakilan dari dapil, maka saya akan berjuang untuk mewakili dapil, fungsi advokasi kepentingan daerah dan diplomasi akan kita pertajam lagi,” katanya saat dikonfirmasi Suara NTB. Lebih lanjut disampaikan politisi PKS yang akrab disapa SJP ini, ia melihat problem yang dihadapi selama ini para

wakil-wakil NTB yang duduk di pusat, belum terlalu maksimal menjalankan peran advokasi kepentingan daerah.

Begitu juga dengan peran diplomasinya.

Sehingga wajar saja jika NTB kemudian tidak pernah mendapatkan perhatian nasional lebih serius.

“Eksistensi NTB dalam percaturan politik nasional belum terlalu diperhitungkan, karena duta-duta NTB yang ada di pusat selama ini kurang maksimal. Karena itu secara khusus yang akan saya lakukan adalah membela kepentingan daerah. Kita advokasi, pembelaan kepentingan daerah dinasional jadi fokus kita. Kuncinya kalau pasif, tidak ada yang bisa kita

perjuangkan, tapi kalau aktif, tidak ada batasnya,” ujar SJP. Berkaca dari kiparah wakil rakyat NTB sebelumnya, tidak sedikit dari mereka yang memiliki pengaruh besar di panggung politik nasional, namun juga tidak memberikan dampak yang segnifikan untuk berkontribusi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB. “Karena memang ada anggota Dewan yang bisa jadi simbol kebanggan daerah di nasional, dia dikenal sebagai tokoh nasional dari daerah, namun tidak konkret perannya ke daerah.

Tapi ada sebaliknya juga, tidak menojol di nasional tapi berperan besar untuk daerah. Nah ada juga anggota yang tidak dua-duanya,” jelasnya.

Akan tetapi, hal yang menurut

MA Kurangi Hukuman Muhir

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie (rompi oranye) digiring tim KPK, Selasa (1/10) sore kemarin. KPK menitipkan penahanan Kurniadie ke Rutan Polda NTB untuk proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Jadi Tahanan Titipan Jaksa KPK

Kurniadie Mulai Huni Rutan Polda NTB Mataram (Suara NTB) – KPK melimpahkan penahanan mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie ke Rutan Polda NTB Selasa (1/10) kemarin. Sementara mantan Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Mataram, Yusriansyah Fajrin dititip di Lapas Mataram.

Para tersangka penerima suap Rp1,2 miliar ini segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Kurniadie diboyong jaksa penuntut umum KPK sekitar pukul 15.30 Wita. Kurniadie mengenakan baju hem warna merah dibalut rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Kurniadie hanya melempar senyum saat hendak diwawancara. Penasihat hukum Kurniadie, Imam Sofyan turut mendampingi. Sementara sekitar satu jam berselang, Yusri digelandang ke Lapas Mataram dengan pengawalan yang sama ketatnya. Yusri dimasukkan ke dalam sel tahanan korupsi.

Jaksa penuntut umum KPK, I Wayan Riana menjelaskan pemisahan lokasi penahanan itu untuk menjaga proses penuntutan ke pengadilan

yang sedang berjalan. “Kita memang sengaja pisahkan agar mereka tidak saling mengintervensi,” ujarnya dikonfirmasi di sela proses penahanan didampingi jaksa penuntut umum Taufiq Ibnugroho.

Riana menambahkan bahwa friksi antara Kurniadie dan Yusri mulai mengemuka pada saat sama-sama bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Liliana Hidayat, dua pekan lalu. “Keduanya itu ada perbedaan keterangan.

Kita pisah agar jangan sampai yang satu pengaruhi yang lain,” jelasnya.

Dia menambahkan sebelumnya, dua terdakwa itu ditahan di Rutan KPK di Kuningan, Jakarta Pusat. Untuk keperluan persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, mereka dipindahkan penahanannya. “Besok (hari ini) kita akan limpahkan berkas dakwaan untuk dua terdakwa ke pengadilan,” pungkas Riana.

Kurniadie dan Yusri diduga menerima suap dari Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat sebesar Rp1,2 miliar. Suap itu berkaitan dengan penghentian penyidikan kasus izin tinggal dua rekanan

PT WBI. Liliana memberi uang dengan maksud supaya Kurniadie tidak melanjutkan proses pidana penyalahgunaan izin tinggal, WNA Singapura Manikam Katherasan dan WNA Australia Geoffrey William Bower.

Awalnya, Manikam dan Geoffrey diduga menyalahgunakan visa wisatanya dengan bekerja untuk PT WBI dalam mengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok di Sekotong, Lombok Barat. Angka Rp1,2 miliar disepakati setelah Liliana bernegosiasi dari awalnya ingin memberi Rp1 miliar. Negosiasi itu melalui Yusri sebagai penyidik yang mengusut kasus tersebut.

Meski Kurniadie berkeras meminta lebih dengan kode 500x3 atau setara Rp1,5 miliar, tetapi akhirnya melunak di angka Rp1,2 miliar. Penyerahan uang disepakati pada Jumat (24/5) pagi. Liliana menyerahkan Rp473 juta dan Rp725 juta. Sisanya, Rp2 juta diserahkan pada Sabtu (25/5) setelah Manikam dideportasi ke Singapura dan Geoffrey ke Australia. Kurniadie dan Yusri kemudian ditangkap KPK pada Senin (27/5) lalu. (why)

BNNP NTB Musnahkan 480,76 Gram Sabu Mataram (Suara NTB) BNN Provinsi NTB memusnahkan barang bukti 480,76 gram sabu sitaan dari tersangka Agus Martha Suhendi alias Bagong (33). Pemusnahan sabu yang gagal diedarkan ke Lombok Timur itu untuk melengkapi proses penyidikan.

Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra menyebutkan, barang bukti sabu yang dimusnahkan sebanyak lima kantong plastik. Total barang bukti yang disita sebelumnya sebanyak 484,55 gram.

“Sudah disisihkan sebagian untuk uji lab sebanyak 3,79 gram untuk uji laboratorium sehingga yang kita musnahkan hari ini 480,76 gram,” terangnya, Selasa (1/10) usai memimpin pemusnahan.

Turut hadir antara lain jaksa penuntut unum Kejati NTB Ginung Pratidina; penasihat hukum tersangka Usep Saifullah; Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Mataram Dewa Ketut Widhana; serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan BBPOM Mataram.

Sabu dimusnahkan dengan dimasukkan ke dalam blender yang sudah diisi air. Selanjutnya sabu yang melarut itu dicampur lagi dengan oli bekas. Campuran tersebut kemudian ditimbun di halaman kantor BNNP NTB. Sugianyar mengatakan bahwa penyidik saat ini sedang menyusun berkas perkara atas nama Bagong tersebut. Berkas nantinya jika dipandang sudah cukup maka dikirim ke jaksa peneliti Kejati NTB. Untuk penelusuran pengirim barang, Sugianyar men-

dengan kepentingan daerah.

“Sehingga bisa kita dorong konsep membangun itu dari bawah. Siapa yang paling membutuhkan itulah yang diberikan prioritas anggaran, dan kitalah NTB salah satu termasuk papan bawah, sehingga baru bisa naik. Tapi kenyataannya NTB selalu relatif lebih kecil dari pada dua provinsi tetangganya, dana DIPA yang diperoleh,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, M. Syamsul Lutfhi juga berkomitmen akan lebih memaksimalkan kembali perannya sebagai wakil rakyat dari sebelumnya. Untuk memperbesar kontribusinya ke daerah, ia akan berusaha untuk bisa duduk di komisi yang menyangkut langsung dengan kepentingan NTB. Ia berkeinginan duduk di Komisi X yang membidangi pariwisata, pendidikan, sejarah.

“Sesuai dengan apa yang sedang menjadi fokus pembagunan di daerah pemilihan. Lombok sebagai destinasi wisaya internasional,” katanya. (ndi)

Kasus Proyek Pascagempa Lombok

Pilkada Loteng, PKB Terbuka terhadap Semua Figur Mataram (Suara NTB) – DPC PKB Kabupaten Lombok Tengah, sedang mempersiapkan proses internal untuk menghadapi Pilkada serentak 2020. Dibulan Oktober ini, PKB akan membentuk tim desk Pilkada yang akan bekerja untuk melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung. “Insya Allah Oktober ini semua sudah rampung, tim desk Pilkada kita terbentuk dan baru kemudian bekerja untuk melakukan penjaringan, kita buka pendaftaran,” ujar Ketua DPC PKB Loteng, (Suara NTB/ndi) Lalu Pelita Putra, yang dikonLalu Pelita Putra firmasi, di ruang kerjanya.

Dengan dibentuknya tim deks Pilkada ini, maka PKB tidak menutup diri hanya untuk kader Internal saja. PKB juga membuka diri terhadap figur-figur yang berasal dari luar kader, yang ingin maju di Pilkada. PKB menjamin akan memperlakukan sama semua kandidat yang mendaftar, baik kader maupun non kader. ‘’Intinya siapapun dia, baik kader dan dari luar kader, dia harus tetap mengikuti proses penjaringan internal partai. Siapapun yang mendaftar di PKB, semua punya peluang yang sama untuk diusung,” tegasnya.

Dijelaskan Pelita, dalam penentuan siapa pada akhirnya yang akan diputuskan untuk diusung PKB. Dalam proses penjaringan tersebutlah akan ditentukan. Semua figur yang mendaftar akan digodok. Sehingga sampai ditemukan figur yang dinilai memenuhi kriteria untuk diusung. “Sementara memang kita konsen di internal, belum ada komunikasi yang serius. Nanti setelah buka pendaftaran baru kita lihat kapasitas masingmasing. Siapa yang mendaftar, akan kita uji dan akan kita tes kualitasnya dengan instrumen yang kita miliki,” jelasnya.

Diketahui, sejumlah nama figur yang digadang-gadang memiliki potensi besar untuk mengendarai PKB dalam menghadapi Pilkada serentak Lombok Tengah 2020, yakni dari kalangan luar kader adalah mantan Ketua KPU NTB, yang juga sekretaris PW NU NTB, Lalu Aksar Ansori, kemudian wakil Bupati, Pathul Bahri. Mereka digadang-gadang, karena merupakan tokoh dari kalangan NU. “Kader-kader dari NU punya peluang yang sama, meskipun kita anggap dia adalah dari luar PKB. Silahkan saja mereka ikut daftar. Kalau dari internal sendiri baru dua orang yang sudah siap, ada Ketua DPW, Lalu Hadrian dan Ketua DPC saya sendiri siap maju,” katanya. (ndi)

SJP paling mendesak untuk dibangun dengan wakil rakyat NTB di pusat ke depan ini adalah, terbangunnya sinergisitas yang kuat dengan pemerintah daerah.

Selama ini hal itulah problem paling mendasar yang terjadi sehingga peran advokasi menjadi kurang maksimal. Selain itu, sinergi atar sesama wakil rakyat juga tidak kalah penting.

“Sinergi antara DPR RI dengan pemda, selama ini saya lihat agak lemah koordinasinya. Sehingga perlu Gubernur dan Bupati berkoordinas perwakilan dari NTB. Kita berharap Gubernur, pak Zulkieflimansyah bisa mengawali itu, bernisiatif mengundang kita usai dilantik,” katanya.

Koordinasi antar sesama wakil rakyat juga tidak kalah penting untuk dibangun sehingga bisa saling berkolaborasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB. Misalnya dengan berusaha semaksimal mungkin, para wakil dari NTB bisa duduk di komisi-komisi yang berkaitan langsung

gaku masih berkoordinasi dengan BNN RI dan BNN Provinsi DKI Jakarta. “Pergerakan mereka sudah dimonitor. Kita akan pantau ke manapun jaringannya,” tegasnya.

Tersangka Bagong yang ditangkap pada Jumat (9/8) lalu itu memanfaatkan istri dan sepupunya untuk terlibat dalam bisnis narkoba. sabu dikirim lewat paket kilat dari Jakarta. Dua kali pengiriman sebelumnya, Bagong masih lolos.

Sabu dikirim dengan paket yang bungkusnya tertera ‘Rocky Shop’ sebagai pengirim.

Penerima ditujukan untuk Elis S dengan alamat Pagesangan Indah, Pagesangan, Mataram. Alamat itu palsu.

Bagong menyuruh istrinya, SR serta sepupu SR yang berinisial AF untuk mengambil paket di kantor cabang jasa pengiriman di Mataram. Namun paket itu sejatinya milik

(Suara NTB/why)

PEMUSNAHAN SABU - Kepala BNNP NTB Gde Sugianyar Dwi Putra (kedua dari kiri) mengawal tersangka Bagong (ketiga dari kiri) yang sedang menuang sabu ke dalam blender, Selasa (1/10) saat pemusnahan barang bukti sabu 480,76 gram.

Bagong yang akan diantarkan untuk pasar Lombok Timur.

Setiap berhasil mengantar, Bagong mendapat upah Rp5

juta. Bagong sebelumnya sudah berhasil mengantarkan sabu pada April dan Mei 2019 lalu. (why/*)

Mataram (Suara NTB) – Mahkamah Agung RI memutus permohonan kasasi dalam perkara suap jatah proyek rehabilitasi sekolah pascagempa di Mataram dengan terdakwa H Muhir.

Hakim agung menolak kasasi jaksa penuntut umum. Hakim agung menghukum Muhir dua tahun penjara.

Namun, untuk kasasi yang diajukan Muhir, penolakan MA itu disertai dengan perbaikan. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan pihaknya belum menerima petikan putusan dari MA tersebut. “Di website disebutkan kasasi Muhir ditolak dengan perbaikan. Kalau yang jaksa ditolak,” ujarnya Selasa (1/10) petang.

Terpisah, penasihat hukum Muhir, Burhanudin mengaku lega dengan pengurangan hukuman terhadap kliennya tersebut. Meski tetap divonis bersalah, dia mengatakan kasasi MA itu menghindarkan kliennya dari opini yang selama ini beredar. “Tempatnya bermasalah itu di tuntutan. Dari pertama sampai banding hingga kasasi yang terbukti tetap pasal 11. Artinya jangan menuntut asal tinggi tapi tidak melihat fakta persidangan,” jelasnya.

Kasasi dengan terdakwa Muhir dicantumkan dalam putusan Nomor: 2745 K/ Pid.Sus/2019, dengan ketua

majelis hakim, Dr Suhadi serta hakim anggota Prof Dr Krisna Harahap, dan Prof Dr Abdul Latief, tertanggal 11 September 2019.

Dalam amarnya, majelis hakim agung tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi NTB yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Isi amarnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara dua tahun dan denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan tiga bulan. Sementara sebelumnya, hakim banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi NTB menghukum Muhir dengan empat tahun penjara.

Serta denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Sebelumnya lagi, Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya menghukum terdakwa dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Terdakwa Muhir terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom. Uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram. (why)

Aksi Tolak RKUHP di Mataram

26 Orang Berstatus Saksi Dipulangkan Mataram (Suara NTB) – Mahasiswa dan warga yang diamankan saat aksi tolak RKUHP jilid II di Mataram akhirnya dipulangkan. Mereka awalnya diduga menyerang petugas saat demo yang berakhir ricuh tersebut. Mereka masih berstatus saksi. “Peran yang 26 orang harus diurai lebih dulu. Karena sudah lebih 1x24 jam maka mereka kita pulangkan,” kata Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiaji dikonfirmasi Selasa (1/10) sore kemarin.

Mereka yang kini sudah berkumpul dengan keluarga dan temannya itu antara lain 24 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram.

Dua orang lainnya, warga sipil.

“Satu orang yang dari warga ini pakai almamater. Kita masih dalami apakah dari terafiliasi dengan kelompok tertentu atau tidak. Apakah disuruh atau kesadaran sendiri ikut aksi,” terangnya.

Kristiaji mengatakan awalnya 26 orang itu diamankan karena dugaan pelanggaran pasal 212 KUHP yang mengatur pidana kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah. “Ini kan pasal ini ancaman hukumannya satu tahun empat bulan.

Untuk sementara mereka ini berstatus saksi. Prosesnya kita masih lanjut,” ujarnya.

Pihaknya melalui Subdit III Jatanras masih terus mendalami kasus itu. Antara lain dengan menelusuri bukti-bukti foto dan video terkait pelemparan batu ke arah aparat kepolisian. Kronologisnya, kata Kristiaji, massa aksi sudah membubarkan diri untuk jeda salat Magrib pada pukul 18.30 Wita pada Senin (30/9) lalu.

Namun, masih ada sekitar

200-an massa yang masih berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana, Mataram. Massa kemudian mulai melempari aparat yang berjaga dengan batu. Aksi itu dibubarkan selain karena sudah melewati batas waktu menurut UU RI No9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

“Massa waktu itu mau menduduki gedung DPRD (NTB) yang mana itu adalah obyek vital yang harus dijaga. Untuk itu dibubarkan,” sebutnya. Pada saat pembubaran itu petugas di lapangan mengidentifikasi sejumlah massa aksi yang diduga melempar batu. Mereka kemudian diamankan dan diklarifikasi di Polda NTB. Sampai akhirnya dibebaskan lagi Selasa (1/10) sore kemarin.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol H Purnama mengimbau agar aksi unjuk rasa mematuhi azas yang diatur dalam Undang-undang. antara lain azas keseimbangan antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. ”Sehingga tidak hanya unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat tetapi juga turut menjaga masyarakat yang menggunakan fasilitas umum,” terangnya. kemudian azas musyawarah mufakat dengan mengedepankan langkah dialog. Maksudnya tidak ada pihak yang memaksakan kehendak apalagi yang melenceng dari tujuan pelaksanaan aksi. ”Misalnya seperti yang kemarin yang ingin menduduki kantor DPRD dengan merusak pagar atau melompati pagar,” kata Purnama. Dia menyebutkan azas proporsional dengan unjuk rasa yang sesuai dengan aturan seperti tidak melebihi batas waktu yang diatur undang-undang. (why)

SUARA NTB

Rabu, 2 Oktober 2019

Halaman 9

Pertahankan Predikat DPRD Terproduktif di NTB

Bapemperda Inisasi Perda Berkualitas Dukung Pembangunan Daerah

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Karena itu, dalam penyusunan perda mulai dari prosyang masuk, apakah itu bisa dilaksanakan dengan ini belum dilaksanakan secara maksimal.

Giri Menang (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 “Kita akan evaluasi terhadap perda-perda yang es drafting harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah baik atau tidak,” kata Indra.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Ketua DPC Demokrat Lobar ini mengatakan yang sudah ada ini agar perda ini bisa dilaksanakan,”jelas “Sebab perda ini kesepakatan bersama DPRD dan ek(Bapemperda) DPRD Lombok Barat akan berupaya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mempertahankan predikat sebagai DPRD terproduk- paling penting ke depan Bapemperda mengutamakan dia. Evaluasi Perda ini, kata dia, masuk program ker- sekutif yang dasarnya adalah aspirasi dari masyarakat,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tif di NTB. Bapemperda tidak saja membuat perda kualitas Perda sehingga selektif membuat perda. ja Bapemperda ke depan. Tiap tahun jelas dia, rata- jelas dia. Para pihak yang diikat oleh aturan ini, semesti1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dari sisi kuantitas (jumlah), namun lebih menge- Jangan sampai kesannya, kata dia, kejar target mem- rata perda yang dibuat 18-20 perda. Untuk tahun ini, nya disosialisasikan secara menyeluruh dan mendalam.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Supaya semua memahami dan menerima. Sehbuat perda. Karena belajar dari perda-perda yang belum diketahui berapa perda yang akan dibuat sebab depankan Perda yang kualitas.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ingga proses penegakan perda ini akan lebih mudah, dewan dan eksekutif belum rapat membahas hal ini.

Perda yang diusulkan baik dari insiatif legislatif dibuat sebelumnya juga ada yang tak dilaksanakan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dalam membuat perda ini, Bapemperda akan karena stakeholder dan masyarakat juga mengetahui Seperti halnya perda tentang pajak hiburan justdan eksekutif akan diseleksi. Apakah perda yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nantinya bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. ru tak diberlakukan dengan baik oleh eksekutif. Per- melihat skala prioritas mencakup pelayanan publik, perda ini. Ia menegaskan untuk pengawasan pelak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sebab jangan sampai perda yang dibuat justru tak da ini, kata dia, seharusnya dilaksanakan oleh ek- peraturan pendapatan daerah. Jika melihat sejauh sanaan perda ini bukan hanya di Bapemperda, OPD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 maksimal dilaksanakan. Perda yang dibuat juga sektif. Artinya di sini pihak OPD yang lalai melak- ini dari tataran eksekusi perda yang dibuat? Menu- dan masyarakat. Pengawasan melekat di semua dew1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 harus bisa memberikan dampak positif lebih besar sanakan Perda tersebut. Karena itulah, pihaknya rut dia, tentu ranah pelaksanaan Perda di OPD mas- an setelah Perda ini disahkan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Namun untuk memudahkan mekanismenya, tentu akan mengevaluasi semua perda yang dinilai kurang ing-masing dan penegakan perda di Satpol PP. dalam pembangunan daerah ke depan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sejauh ini ia melihat memang belum maksimal akan dilakukan melalui masing-masing komisi. MisalKetua Bapemperda DPRD Lobar, Indra Jaya Us- efektif tersebut. Apakah perda ini sesuai dengan kon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 man mengatakan, ke depan Bapemperda tidak lagi disi aturan di atasnya, sebab banyak juga perda yang dari sisi eksekusi. Karena itulah Bapemperda juga nya, perda sektor parwiata diawasi oleh komisi II. Perda 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mengutamakan kuantitas perda yang dibuat namun tak sesuai lagi lantaran terjadi perubahan aturan menjadikan hal ini atensi. Bapemperda akan menga- terkait aset, nantinya diawasi oleh komisi I. “Ini lebih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kualitas. “Kita ingin Perda yang dibuat itu tidak han- tersebut. Disamping banyak perda yang dibuat na- wasi pelaksanaan dan penegakan perda ini. Menurut diperkuat ke depan,’’ kata dia. Sebab, anggaran untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ya dari sisi kuantitas, namun kita utamakan kuali- mun belum ditindaklanjuti oleh eksekutif. Pihaknya dia dalam hal pengawasan dan penegakan perda ini pembuatan perda ini lumayan besar. Sehingga memang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 harus benar-benar dipastikan terlaksana. (her/*) tasnya juga. Kita akan seleksi ketat usulan raperda akan mengevaluasi di mana kendala sehingga perda juga penting dilakukan oleh masyarakat.

Indra Jaya Usman P. S.FIL.I

M Ali Hidayat S.Ag

Ketua

Wakil ketua

Anggota

H. Sardian SP,M.Si

Munawir Haris, S.IP

HL Hermayadi

H. Khudari Ibrahim

Romi Rahman

H Deni Asnawi

Usman S.Pd.I

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Peningkatan Nilai UN Jadi Prioritas Utama Sekolah Mataram (Suara NTB) Sekolah-sekolah menjadikan peningkatan nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai prioritas utama. Berbagai program mulai dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai target tersebut.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., dihubungi Selasa (1/10) mengatakan, peningkatan hasil UNBK untuk SMAN 1 Mataram menjadi prioritas utama tahun ini.

“Karena kami programnya semoga tahun ini Smansa (SMAN

1) Mataram bisa masuk 100 besar SMA nilai dengan nilai UN tertinggi se-Indonesia,” katanya.

Terkait target itu, Jauhari mengatakan pihaknya sudah mulai mengadakan bina mental kelas XII dalam rangka sukses UN tahun ajaran 2019/2020.

Pada bulan Oktober 2019 mulai dilaksanakan pengayaan khusus pelajaran yang diujikan di UNB. Pelatihan menyelesaikan soalsoal Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi ditingkatkan.

“Kami haruskan siswa membu-

ka laman Rumah Belajar dan Ruang Guru karena di dalamnya banyak terdapat contoh soal HOTS,” katanya.

Sejumlah sekolah lainnya juga mulai mempersiapkan siswanya menghadapi soal HOTS pada awal tahun ajaran baru ini. Dari pantauan Suara NTB dilakukan oleh SMAN 4 Mataram, SMAN 8 Mataram, dan SMAN 2 Mataram. Seperti SMAN 8 Mataram yang sudah melaksanakan workshop pem-

buatan dan penilaian soal HOTS. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., dihubungi sebelumnya mengatakan, workshop yang dilakukan tersebut sebagai upaya meningkatkan nilai UN dan US. Workshop pembuatan soal dan penilaian HOTS juga untuk mempersiapkan siswa menghadapi uji coba atau try out berbasis komputer.

SMAN 2 Mataram juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru, termasuk salah satu mater-

(Suara NTB/dok)

Bantuan Komputer Belum Bisa Penuhi Kebutuhan Sebagian Sekolah Mataram (Suara NTB) Bantuan komputer yang diterima sekolah untuk persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020 masih belum bisa memenuhi kebutuhan sekolah. Sekolah harus mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan jumlah minimal komputer agar bisa melaksanakan UNBK. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, Selasa (1/10) mengatakan, SMPN 5 Mataram mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 20 unit komputer. Sementara komputer yang ada di sekolah sebanyak lima unit, total komputer di sekolah sebanyak 25 unit. Jumlah tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan komputer untuk UNBK, karena siswa kelas IX di SMPN 5 Mataram sebanyak 320 orang.

“Nanti rencana kita akan minta bantuan ke bapak dan ibu guru, karena siswa sangat banyak. Kalau kurang lagi nanti kita cari bantuan ke kepala sekolah dan guru, kalau kurang izin ke dinas untuk mencari solusinya,” ujarnya.

Selain itu, Ali juga mengatakan sudah menyiapkan ruangan untuk meletakkan komputer. Salah satunya dengan mengantisipasi keamanan komputer dengan memasang terali di ruang kelas yang dijadikan laboratorium komputer.

Terkait persiapan siswa baru, pihaknya akan melaksanakan pengayaan pada awal semester genap. Cara itu dilakukan agar siswa tidak bosan. Pihaknya juga menargetkan adanya peningkatan rata-rata nilai UNBK. “Pengayaan akan dilaksanakan biasanya selesai semester ganjil, atau awal semester genap.

Tidak terlalu lama, nanti anak-anak bosan. Kami juga targetkan peningkatan nilai UNBK” kata Ali. Tidak hanya itu, SMPN 5 Mataram menyiapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi mulai tahun pelajaran 2019/ 2020. Langkah itu dilakukan agar siswa terbiasa menggunakan teknologi, sehingga bisa mempersiapkan diri menghadapi UNBK. Selain itu untuk mempersiapkan siswa menghadapi revolusi industri 4.0. “Khusus kelas IX belajar berbasis (IT), nanti server sudah ada. Kita utamakan kelas IX karena dia akan ujian, sehingga mereka tidak kesulitan mengikuti UNBK,” kata Ali. Cara itu juga dilakukan agar siswa bisa beradaptasi dengan teknologi di era revolusi industri 4.0 saat ini. Guru-guru juga dituntut untuk menguasai teknologi agar tidak tertinggal dari para siswa. (ron)

karena nilai UNBK sebagai indikator keberhasilan sekolah.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman ditemui di Mataram, Senin (30/9) mengatakan, nilai UNBK NTB termasuk relatif rendah. UNBK memang bukan lagi syarat utama kelulusan, tapi pihaknya sudah menyampaikan kepada guru dan kepala sekolah untuk menaikkan nilai UNBK. Karena nilai UNBK juga sebagai indikator keberhasilan sekolah. (ron)

Lomba Renang Pelajar Tingkat Nasional

Serius Perhatikan Guru Honorer BELUM jelasnya nasib ratusan guru honorer SMA yang belum mendapatkan SK Pemprov NTB mendapat atensi dari Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. H. Arsyad Abdul Gani.

Menurutnya pemprov harus segera menyelesaikan persoalan Ini. “Proses di bawahnya belum tuntas, kan pak gubernur pernah ditanya bagaimana tentang SK guru honorer. Dia jawab belum sampai di meja saya. Nah apakah hari ini masih sampai seperti itu,” katanya, Selasa (1/10).

Khusus terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB selaku leading sector pendidikan jenjang SMA sederajat, Arsyad menyebut masih terkesan sangat lamban yang berdampak pada kerugian para guru.

“Tapi saya berharap teman teman yang menangani pendidikan di provinsi seriuslah menangani guru. Karena guru begitu penting bagi kita,” ungkapnya.

Gurulah, kata Arsyad, yang berperan maksimal dalam rangka peningkatan kualitas mutu dan siswa dalam dunia pendidikan. Tanpa mereka tidak ada pendidikan. “Nggak mungkin mutu bisa kita wujudkan kalau guru tidak mendapatkan perhatian,” sambungnya.

Oleh karenanya, guru itu harus jadi prioritas bagi kita tentu harus juga dilakukan pembinaan. Misalnya dengan meningkatkan kapabilitasnya dengan berbagai seminar, diklat, dan workshop. Mereka harus dilatih dalam rangka peningkatan kapabilitasnya.

“Namanya manusia selalu ada perubahan apalagi dunia pendidikan selalu berubah.

Coba sekarang menghadapi 4.0 berapa persen guru yang siap,” imbuhnya lagi.

Sehingga dengan upaya pembinaan itu para guru bisa siap menghadapi berbagai perubahan di era serba digital saat ini. “Saya kira tidak ada lagi guru yang mengajar di papan tulis, paling tidak menggunakan sistem multimedia. Saya kira itu penting itu jadi tugas utama baik kabupatan kota. Siswa tidak bagus kalau guru tidak H. Arsyad Abdul Gani bagus,” tutupnya. (dys)

inya mengenai pembuatan soal HOTS. “Tentu akan diteruskan kepada siswa untuk dapat mengenali dan menyelesaikan latihan soal-soal HOTS tersebut,” kata Kepala SMAN 2 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., ditemui sebelumnya.

Upaya peningkatan nilai UN sejalan dengan harapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB agar sekolah mulai mempersiapkan diri menghadapi UNBK, termasuk meningkatkan nilai UNBK

Siswa MAN 1 Lotim Wakili NTB

(Suara NTB/ist)

OLAHAN - Produk olahan ciptaan Mahasiswa KKN Unram di Sembalun Bumbung Lombok Timur.

Mahasiswa KKN Unram Ciptakan Produk Olahan Bernilai Jual Tinggi Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang tergabung dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Juli 2019 di Desa Sembalun Bumbung menciptakan produk inovasi dengan memanfaatkan produk lokal di daerah tersebut.

Kelompok KKN yang beranggotakan 15 orang ini, memamerkan produk inovasinya pada acara Pameran Produk Inovasi dan Seminar Nasional Pengabdian dan Pameran Produk Unggulan (SEMNAS PEPADU) 2019 yang digelar oleh LPPM Unram beberapa hari lalu.

Mia Maharani Dewi, salah satu anggota KKN menjelaskan ide membuat produk inovasi itu berawal dari percikan ide dari dosen pembimbing mereka yaitu Prof. Ir. Muhammad Sarjan, M.Ag.C.P., Ph.D untuk membuat produk olahan dari produk unggulan yang ada di daerah Sembalun Bumbung.

Dari hasil observasi yang telah dia lakukan bersama rekan-rekan KKN nya, Mia menemukan beberapa produk unggulan di daerah tersebut antara lain Kentang, Stroberi, Kopi dan Bawang Putih Hitam

(Black Garlic).

Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional FISIPOL itu mengungkapkan bahwa produk bawang hitam (black garlic) telah merambah pasar internasional namun produksinya terbatas dan hanya dalam bentuk bawang putih utuh, sehingga tidak semua kalangan dapat mengkonsumsinya secara langsung.

“Dari hasil observasi yang kami temukan di lapangan, banyak orang yang mau hidup sehat dengan mengkonsumsi Black Garlic tapi ngak bisa mencium baunya dan ngak bisa mengonsumsinya langsung hingga akhirnya kami terfikirkan untuk mengolahnya dalam bentuk kapsul” ungkap Mia. Selain Black Garlic dalam bentuk kapsul, produk olahan lainnya yang mereka buat adalah keripik kentang, pengharum ruangan dari kopi dan permen jely stoberi (jelly candy strowberry).

“Untuk kopi yang terkenal di Sembalun sendiri adalah Kopi Arabikanya, namun masyarakat hanya tahu itu untuk dikonsumsi saja hingga akhirnya kita buat dalam bentuk pengharum ruangan” tutur Mia. Demikian halnya dengan

kentang dan stroberi, Mia menjelaskan bahwa selama ini masyarakat di Sembalun Bumbung hanya memasarkan kedua produk itu dalam bentuk produk mentah. Hal itu memantik inisiatif Mia dan kawankawannya untuk mengolah hasil bumi dari tanah subur di bawah kaki Gunung Rinjani itu menjadi produk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

“Kami berpikir bagaimana caranya agar nilai ekonomis setiap produk itu jadi lebih tinggi, hingga akhirnya kami membuat keripik kentang karena selain bahan bakunya sudah ada proses pembuatannya pun relatif mudah” ungkap Mia. Mia mengaku hasil riset yang dilakukan bersama teman-temannya memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi..

Sementara itu, untuk pemasaran produk ke depan agar produk yang telah diolah dapat menjangkau setiap lapisan konsumen baik di tingkat regional, nasional maupun mancanegara, Mia mengakui sedang dalam proses pengurusan Izin BPOM untuk produk Black Garlic, dan mengurus izin usaha untuk 3 produk lainnya. (dys)

Jabatan Kepsek Kosong Harus Segera Diisi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 24 jabatan kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK negeri di NTB masih kosong dan sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt) kepsek.

Jabatan kepsek itu masih kosong, karena pejabat kepsek sebelumnya pensiun, atau meninggal dunia. Selain itu juga ada pejabat kepsek yang mengundurkan diri.

Melihat kondisi ini, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah, meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB segera mengisi jabatan yang kosong itu dengan kepsek definitif. Menurut Rumindah, seluruh unsur di organisasi

sekolah itu harus lengkap supaya manajemen sekolah itu jalan. Atas dasar itulah keberadaan seorang kepsek sangat mendesak.

“Jadi kepala sekolah itu manajer, Dia manajer jadi dia harus mengatur. Kalau tidak ada itu kan dia pincang,” katanya menjelaskan.

Oleh sebab itu sedapat mungkin jika tidak ada kendala berarti, penetapan kepsek definitif lebih cepat lebih bagus, karena posisi seorang kepsek sangat penting. Selain sebagai manajer, ujarnya, kepsek juga seorang supervisor. Dia bisa mengatur sekolah dan mengambil sebuah keputusan. “Segala gerak sekolah itu kalau tidak ada yang mengambil keputusan kan susah,” ujarnya.

Sementara ditanya lowongnya jabatan kepsek, berpengaruh pada mutu dan kualitas pendidikan di NTB, dia tidak berani mengambil kesimpulan seperti itu, karena indikatornya sangat banyak. “Indikator mutu banyak sekali, saya terus terang masih melihat indikator yang mana bikin mutu dia seperti itu.

Indikatornya banyak kepala sekolah mutlak itu,” jelasnya.

Pada bagian lain, Dewan Pendidikan Provinsi NTB juga meminta Dinas Dikbud NTB untuk menyempurnakan zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA mendatang. Terutama berkaitan dengan wilayah yang tidak memiliki sekolah, harus ada mekanisme yang mengaturnya dengan tepat.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah mengatakan, ia menyetujui sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB SMA negeri. Namun belum meratanya sarana atau sekolah di setiap wilayah menjadi kendala tersendiri. Seperti di daerah Cakranegara tidak ada SMA negeri, hal itu akan bikin masyarakat di sana kesulitan

mendapatkan sekolah.

“Sekolah tidak ada di Cakra, sekolah menumpuk di satu tempat, kalau penuh, di mana orang Cakra sekolah?

Zonasi oke, tetapi pemerataan sarana harus jadi perhatian,” kata Rumindah.

Rumindah meminta agar Dinas Dikbud NTB menyempurnakan zonasi, sehingga memberikan peluang sama bagi masyarakat memperoleh pendidikan. “Zonasinya dimodifikasi, sempurnakan zonasinya,” sarannya.

Sementara itu, dihubungi sebelumnya, Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., mengatakan ada beberapa hal yang akan menjadi evaluasi, antara lain untuk di SMA yaitu zonasi dan permasalahan akses. Sementara di SMK terkait pilihan kompetensi. “Untuk SMA terkait zonasi yang tepat dan masih bermasalah pada akses, untuk SMK pilihan kompetensi yang diinginkan siswa,” katanya beberapa waktu lalu.

Dari hasil PPDB lalu, banyak sekolah yang belum terpenuhi kuota siswa baru pada pembukaan PPDB pertama.

Secara keseluruhan di NTB, sebanyak 10.812 kuota di SMK dan 8.568 kuota siswa baru di SMA belum terpenuhi di jadwal PPDB yang diumumkan pertama kali. Oleh karena itu PPDB dibuka lagi bagi sekolah yang belum terpenuhi kuota siswa baru.

Pada pengumuman PPDB yang lalu sebanyak 1.515 calon siswa baru seluruh NTB yang tidak mendapatkan sekolah pada PPDB SMK. Sementara di SMA, sebanyak 404 pendaftar yang tidak memperoleh sekolah.

Mereka sudah diberikan kesempatan mendaftar di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi. (dys/ron)

Selong (Suara NTB) –Siswa Kelas XII MAN 1 Lombok Timur (Lotim) Zainul Syakbandi menorehkan prestasi untuk mengikuti lomba renang pelajar tingkat nasional di GOR Sendang Delta Surabaya Jawa Timur tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2019.

Zainul telah banyak menorehkan prestasi di cabang olahraga (cabor) renang, baik yang diselenggarakan provinsi maupun kabupaten. Bahkan, Zainul meraih juara 1 di O2SN Renang tingkat Kabupaten lotim dan juara 3 di tingkat provinsi.

Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni mengapresiasi prestasi siswa dalam berbagai bidang. Menurutnya, prestasi bagi siswa MAN 1 Lotim harus terus diraih sebagai bagian dari upaya menciptakan siswa madrasah yang mampu berdaya saing dalam berbagai bidang, baik tingkat nasional dan internasional. ‘’Prestasi menjadi kebutuhan siswa madrasah sebagai bagian dari merealisasikan jargon perjuangan madrasah hebat bermartabat,’’ terangnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (1/10).

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim H. Azharuddin, M.Sy., sangat bangga dengan torehan

prestasi prestasi siswa madrasah di Lotim saat ini di berbagai bidang. Termasuk prestasi luar biasa yang ditunjukkan siswa-siswa MAN 1 Lotim dalam 2 tahun terakhir ini.

Hal ini, ujarnya, menjadi bukti bahwa pendidikan madrasah tidak boleh lagi dipandang sebelah mata karena prestasinya sudah banyak yang tembus nasional bahkan internasional dalam mengharumkan nama daerah, termasuk Kemenag Lotim dan NTB. Dalam hal ini, ujarnya, Kemenag juga selalu memberikan dukungan pada upaya madrasah meraih prestasi dengan salah satu upayanya dengan mencairkan anggaran BOS secara berkala termasuk tahun depan anggaran BOS mengalami penambahan lagi. ‘’Semoga dengan tambahan ini semakin menambah semangat siswa madrasah untuk unjuk prestasi bagi madrasahnya,’’ harapnya.

Hal senada disampaikan Zainul Syakbandi. Dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan sekolah dan kemenag yang telah sungguh sungguh memberikan peluang pada siswa untuk berlomba dan berkreasi. ‘’Ini akan menjadi motivasi dan kebanggaan siswa untuk meraih prestasi terbaik kami bagi madrasah dan juga daerah,’’ ujarnya. (r/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Zainul Syakbandi foto bersama dengan Kepala Kemenag Lotim H. Azharuddin dan Kepala MAN I Lotim M. Nurul Wathoni.

’’Playground’’ di KEK Mandalika Harus Diperbanyak Praya (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng) menjadi primadona wisatawan. PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus membenahi kawasan itu. Termasuk memasang playground untuk memanjakan anak-anak.

Keberadaan playground itu penting, terlebih kawasan wisata Mandalika merupakan salah satu destinasi favorit keluarga.

Sejak dipasang dua tahun lalu, keberadaan playground di kawasan wisata Mandalika sangat menarik perhatian masyarakat. Playground itu dibangun oleh PT. Prolansekap Indonesia melalui ITDC. Pemerhati Pariwisata NTB Lalu Sutawiguna mendorong Pemkab Loteng dan ITDC untuk memperbanyak tempat bermain. Menurutnya, playground penting membentuk karakter dan mental anak. “Saya berharap pemerintah memperbanyak playground di Mandalika itu,” ujar Sutawiguna kepada wartawan Selasa (1/10).

Dikatakan, anak-anak bisa bermain sekaligus mendapatkan sahabat baru. Mereka juga dapat membiasakan diri dengan budaya mengantre. Bahkan berdampak positif pada kesehatan jasmani anak-anak. Jika playground identik dipasang di kota-kota besar, kali ini penting

diperbanyak di spot wisata salah satunya di pantai.

Sutawiguna menilai kondisi saat ini menuntut semua pihak untuk menyediakan tempat bermain yang pas untuk anak.

Mandalika juga perlu didorong sebagai pantai layak anak. Dia optimistis Mandalika menjadi kawasan wisata yang terus berkembang pesat.

Terpisah, Direktur PT.Prolansekap Indonesia Arie Aripin berkomitmen membantu pemerintah mewujudkan pantai layak anak dengan menambah playground. Playground memiliki standar internasional serta bergaransi lima tahun ini dilengkapi dengan asuransi bagi produk dan penguna.

Arie merupakan pencipta playground internasional. Dia sukses membangun Taman Kalijodo, RPTRA se- DKI Jakarta, dan pantai layak anak Pasang Kayu Sulawesi Barat.

“Pantai Mandalika cocok jadi pantai layak anak karena menjadi sorotan dunia. Terlebih sebentar lagi menjadi tempat gelaran Motor GP,” tegasnya.

Arie menjelaskan, playground didesainnya berbahan ramah anak dan anti racun. Pihaknya mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak.

Termasuk ada nilai edukasinya.

Dengan begitu, wisatawan terutama para orang tua tidak perlu risau terhadap anaknya. (dys)

(Suara NTB/ist)

NIKMATI - Salah satu wisatawan yang meluangkan waktunya dan menikmati playground di Pantai Mandalika.

SUARA NTB

Rabu, 2 Oktober 2019

Siswi Lobar Raih Gelar Perenang Terbaik di Jakarta

Lagi, Pendistribusian Air Bersih di Sumbawa

Mataram (Suara NTB) Prestasi atlet renang NTB makin diperhitungkan di kancah nasional. Ini dibuktikan oleh atlet renang NTB, Tristania Cintya Dewi Sumarno yang sukses menyumbang empat medali emas, tiga perak di Kejuaraan Nasional Renang “Jakarta Open” di Stadion Aquatik GBK Senayan Jakarta,2628 September 2019.

Selain merebut empat keping medali emas dan tiga perak, siswi SMPN 2 Labuapi Lombok Barat (Lobar) itu juga dianugerahi gelar perenang terbaik Kelompok Umur (KU) III (usia 12-13 tahun) putri di event tersebut.

Pelatih Renang NTB, Ahmad Djaelani yang diwawancara Suara NTB, di Kolam Renang Mayura Mataram, Minggu (29/ 9) kemarin mengatakan empat medali emas diraih atlet berusia 13 tahun itu di nomor 50 meter dada putri, 50 meter punggung putri, 200 meter dada dan 100 meter dada putri. Selanjutnya tiga medali perak direbut di nomor, 50 meter, 100 meter dan 200 meter putri.

Prestasi yang ditorehkan atlet asal Lobar tersebut san-

SumbawaBesar(SuaraNTB)Pemkab Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa kembali mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hal ini lantaran sudah ada kepastian anggaran dari pemerintah provinsi, setelah sebelumnya melakukan pengusulan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Kedaruratan dan (Suara NTB/dok) Logistik, M. Nurhidayat, S.T M. Nurhidayat menyebutkan, dari komunikasi yang dilakukan dengan provinsi, sudah ada kepastian anggaran bantuan penyaluran air bersih. Pihaknya pun diminta untuk mengikuti pertemuan di provinsi terkait dengan bantuan tersebut.

“Hasil komunikasi dengan provinsi saya diharapkan hadir besok (Rabu red) di provinsi untuk kepastian bantuan penyaluran air bersih. Informasi dari provinsi sudah ada anggarannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (1/10).

Dipaparkannya, sebelumnya pihaknya mengusulkan permintaan bantuan air bersih untuk 7 juta liter. Mengenai jumlah yang akan diberikan baru diketahui setelah hasil pertemuan di provinsi nantinya. Namun informasinya nilai bantuan untuk seluruh NTB akan dikurangi.

“Saya mengajukan 7 juta liter. Nanti berapa yang diberikan setelah hasil rapat. Karena se-NTB ini akan dikurangi nilainya. Yang jelas sudah ada bantuan untuk anggaran,” terangnya.

Setelah melakukan pertemuan, pihaknya akan langsung menyalurkan bantuan ke seluruh daerah yang kekurangan air bersih. Karena kondisi lapangan, masyarakat banyak yang membutuhkan air bersih. Bahkan saat inipun diakuinya, penyaluran air bersih sudah di lakukan di wilayah Alas Barat.

Kemudian rencananya akan disalurkan ke wilayah Lape.

“Setelah dari sana (provinsi) dan diberikan bantuan, langsung kita sebar air ke daerah yang membutuhkan. Ini pun sekarang kita sudah mulai salurkan karena sudah ada kepastian. Di Alas Barat karena ada yang meminta disalurkan kita sudah antar. Kalau di Lape hari ini mulai. Mereka sekarang sedang mempersiapkan tangki,” tukasnya.

Diketahui lanjutnya, kekeringan melanda sejumlah desa di 17 kecamatan di Sumbawa. Sebeumnya pihaknya juga sudah melakukan pendsistribusian dengan membagi zona. Namun karena keterbatasan anggaran, pihaknya belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan air bersih masyarakat. Pihaknya sempat menghentikan penyaluran karena anggaran yang tersedia sudah habis. Makanya beberapa bulan yang lalu pihaknya mengusulkan bantuan ke provinsi maupun pusat.(ind)

(Suara NTB/fan)

RENANG - Atlet renang pelajar menjalani latihan di Kolam Renang Mayura Mataram, Minggu (29/9). Latihan tersebut merupakan latihan rutin persiapan menghadapi event tingkat pelajar regional NTB tahun ini.

Cintya telah buktikan atlet NTB mampu bersaing di level nasional.

“Prestasi Cintya benar-benar membanggakan kami (Pengprov PRSI NTB). Sebab prestasi ini merupakan sejarah, karena untuk pertama kalinya ada atlet NTB mendapatkan penghargaan sebagai perenang terbaik,” ucap pelatih senior itu.

Prestasi itu diharapkan bisa berlanjut ke kejenjang yang leb-

ih tinggi, karena capaian prestasi Contya baru langkah awal menuju prestasi nasional. Sebab prestasi tertinggi atlet di level nasional adalah meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON). Sementara Cintya masih usia pelajar SMP, itu artinya perjalanan Cintya menuju prestasi terbaik di multi event nasional masih panjang.

Meski perjalanan Cintya masih panjang, namun NTB

patut berbangga karena Sintya telah mampu menjadi yang terbaik di KU III ajang Prakualifikasi PON renang itu.

Ditambahkan Djaelani, selain Cintya, juga terdapat dua atlet NTB lainnya yang sukses meraih medali perunggu di event itu. Dua perunggu diraih Ricki Alexander di nomor 200 meter gaya dada KU 1 (satu) dan Annisa Nurjanah Djaelani di KU2 (dua). (fan)

Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga tinju NTB memastikan cabang olahraga tinju dipertimbangkan di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Jakarta Timur, 16-25 November 2019. Rencananya cabor tinju mempertandingkan sebanyak 10 kelas.

tina Pusat di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9) malam lalu.

Menurut Haryoto PP Pertina memutuskan Pertina DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2019. Rapat berlangsung ketika para pemuda yang berstatus pelajar demo hingga malam, Senin (30/9/2019).

“Kepastian DKI Jakarta sebagai tuan rumah Popnas sudah ditegaskan oleh Ketua Pengprov Pertina DKI Jakarta, Hengky Silatang,” jelasnya.

Dalam hal ini Pertina DKI Jakarta siap siap tuan rumah, setelah Pertina pusat siap menanggung seluruh biaya wasit/hakim termasuk honor seluruh panitia. Sekjen PP Pertina, Saidal Mursalin

kata Haryoto menyampaikan siap menyanggupi dan akan segera membuat laporan resmi kepada Ketua Umum Pertina Pusat dan bersurat kepada Kemenpora menyatakan kesanggupan Pertina DKI menyelenggarakan Popnas.

Lanjutnya, pertandingan cabor tinju Popnas disepakati berlangsung di salah satu tempat belajar besar di sekitar Senayan atau di Gelanggang Remaja Jakarta Timur.

Berlangsung selama lima hari tanpa rest day, mulai 19 hingga 23 November 2019. Kedatangan peserta 18 November dan kepulangan peserta 24 November. Sementara kelas yang dipertandingkan sebanyak 10 kelas, yakni 6 putra dan 4 putri. (fan)

gat membanggakan Pengprov PRSI NTB, pasalnya dengan capaian prestasi tersebut Perenang NTB, Cintya telah dianugerahi sebagai perenang terbaik putri di event tersebut.

Tidak hanya itu, Cintya juga telah membuat sejarah baru bagi pencapaian prestasi atlet NTB di kancah nasional.

Sebab sejauh ini belum ada satu perenang NTB meraih penghargaan tersebut, namun

Pertina NTB Pastikan Tinju Dipertandingkan di Popnas

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) Pertina NTB, H. Haryoto AZ kepada Suara NTB, via ponselnya, Selasa (1/10) kemarin. “Tinju akan dipertandingkan di Popnas, dan PP Pertina merekomendasikan Pertina DKI Jakarta selaku penyelenggaranya,” ucapnya.

Pernyataan ini disampaikan Haryoto menanggapi soal pemberitaan di media massa yang mengatakan tinju terancam tidak dipertandingkan di ajang multi event olahraga ter-

Kejari KSB Mulai Tangani Sejumlah Kasus Taliwang (Suara NTB) Kepala Kejakasaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat, Nusirwan, MH mengatakan, pihaknya kini sudah mulai menangani sejumlah kasus hukum. “Kita secara teknis sudah operasi ya. Dan beberapa kasus sudah kami tangani,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/10).

Meski terhitung baru beroperasi, kasus yang ditangani Kejari KSB cukup beragam. Mulai kasus tindak pidana korupsi (tipikor), pidana umum maupun pindana khusus (pidum dan pisdus). Nusirwan menjelaskan, untuk kasus tipikor pihaknya baru-baru ini telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dari Polres setempat terkait dugaan kasus penyelewangan anggaran desa. “Kasus tipikornya terkait desa, kalau kasus pidsus dan pidum ada beberapa laporannya masuk ke kami,” paparnya.

Ditanya soal pelimpahan kasus dari Kejari Sumbawa, Nusirwan mengaku, sementara ini belum ada pelimpahan. Namun menurutnya, kasus-kasus hukum di wilayah KSB yang sudah terlanjur ditangani di Kejari Sumbawa tidak ada masalah.

“Kalau kasus yang sudah jalan di Sumbawa ya tidak apa-apa. Karena biasanya kan sudah koordinasi sejak awal. Nah kalau dimulainya dari SPDP kan lebih mudah memulainya,” paparnya.

Kejari KSB sementara ini masih menempati gendung kantor smentara yang disediakan pemerintah setempat. Nursiwan menyebutkan, pihaknya bersama Pemda KSB menargetkan gedung baru Kejari yang sedang dalam tahap pembangunan dapat ditempati mulai tahun depan. “Gedung permanen kami insyaallah selesai tahun ini,” tukasnya.(bug) Nusirwan

tinggi tingkat pelajar nasional. Dimana pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga telah merilis sebanyak 13 cabor yang dipertandingkan di Popnas. Dimana dari belasan cabor yang di SK oleh pihak Kemenpora itu tidak terdapat cabor tinju, sehingga Dispora NTB pun bakal tak mengirim atlet tinju di event itu.

Haryoto membenarkan bila dalam SK yang diterbitkan pihak Kemenpora yang diterima Dispora NTB belum lama ini tidak disebutkan cabor tin-

ju dari 13 cabor yang akan dipertandingkan di Popnas 2019. Hal itu dikarenakan belum ada kesiapan PP Pertina menyelenggarakan pertandingan tinju untuk Popnas 2019.

Namun demikian pihaknya memastikan tinju akan dipertandingkan di Popnas, karena PP Pertina telah merekomendasikan Pertina DKI Jakarta untuk tuan rumah penyelenggaraan event itu. Kepastian tinju dipertandingkan di Popnas 2019 juga sudah diputuskan dalam Rapat Per-

Warga Sumbawa Mulai Dievakuasi ke Jayapura Sumbawa Besar (Suara NTB)Sebanyak 16 warga Sumbawa diketahui berada di wilayah Wamena, Papua. Pasca kerusuhan di wilayah setempat, evakuasi mulai dilakukan. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Sumbawa, 7 warga diantaranya sudah dievakuasi ke wilayah Kabupaten Jayapura.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Ir. Ahmad Yani menyampaikan, terhadap 16 warga Sumbawa, 10 diantaranya berada di Kota Wamena dan 6 lainnya berada di Kecamatan Tolikara.

Informasi terbaru yang diperoleh dari Kabid Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Dinas Sosial Provinsi NTB, 7 diantaranya sudah dievakuasi dari Wamena menuju Jayapura. Sedangkan evakuasi tiga warga lainnya ditunda karena kondisi kesehatan.

“Informasi terkahir, setelah kami komunikasi dari kemarin sampai sekarang dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi NTB, kemarin sudah diberangkatkan dari Wamena ke Jayapura 7 Orang. Sebenarnya 10 orang, tapi yang 3 orang karena kondisinya sedang hamil muda. Dia bersama suami dan anaknya yang masih kecil,” ujarnya.

Dijelaskannya, terhadap 6 warga yang berada di Tolikara, lima orang diantaranya informasi terakhir sudah berada di Wamena. Sedangkan satu orang lainnya sedang dalam proses evakuasi menuju Wamena dikawal ketat aparat TNI. Karena evakuasi menggunakan jalur darat dan membutuhkan waktu tiga sampai empat jam.

“Yang lainnya di Tolikara ada 6. Yang lima orang informasi terakhir sudah berada di Wamena.

Sementara satu orang di luar Kecamatan Tolikara, sedang proses evakuasi. Jarak tempuhnya 3 sampai 4 jam lewat jalur darat, agak kesulitan.

Tapi terus akan menuju ke Wamena dikawal oleh TNI,” terangnya.

Berdasarkan Informasi Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, lanjutnya, semua warga NTB akan dievakuasi ke Jayapura. Setelah itu, semuanya akan diberangkatkan melalui jalur laut dari Jayapura menuju Lombok. Sementara ini pihaknya juga masih menunggu informasi lanjutan terkait proses evakuasi. Karena nantinya, pihaknya juga akan melakukan penjemputan terhadap 16 warga Sumbawa setelah dievakuasi ke Lombok.

“Tadi siang sekitar jam 1 saya menghubungi Ibu Kadis Sosial Provinsi, beliau juga ketemu sama Pak Gubernur. Rencana semua pengungsian warga NTB yang terdiri dari 10 kabupaten/kota akan diberangkatkan melalui laut dari Jayapura ke Lombok langsung. Nanti kita yang 16 itu, kita jemput ke Lombok. Insya Allah kita tunggu waktu dari sana. Untuk warga Sumbawa saat ini Alhamdulillah aman,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ind)

Atlet Taekwondo Absen di PON/2020

Mataram (Suara NTB) Atlet taekwondo NTB meraih satu medali emas dan dua perunggu di Pra-PON Taekwondo di Indoor Stadium Tanggerang, Minggu (29/9). Satu medali emas diraih Rizka Salsa Pratiwi (poomsae freestyle). Kemudian dua perunggu diraih atlet Pelatda Mayung NTB, Arum hidayati (kyurugi/tarung), Rizka Salsa (poomsae recognize).

Sayangnya, meski sudah meraih tiga medali di event itu, namun hasil tersebut belum dapat meloloskan tiga atlet NTB itu mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020.

Rizka Salsa Pertiwi belum lolos PON meski sudah meraih medali emas, pasalnya untuk kelas poomsae Freestyle dipertandingkan secara eksibisi di event tersebut. Akibatnya Raihan medali emas dari Salsa tidak dihitung sebagai medali Pra-PON. Selanjutnya dua atlet NTB yang meraih medali perunggu juga belum beruntung, sebab atlet yang lolos PON diambil hanya dua orang tiap kelasnya, yakni peraih medali emas dan perak.

“Pra-PON kali ini kita (TI NTB) tidak beruntung, karena atlet kita tak ada yang lolos PON meski sudah meraih satu emas dan dua perunggu. Emas di kelas poomsae freestyle masih eksibisi baru dicoba tidak dipertandibgkan di PON,” ucap Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB, Lalu Wirahman dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama.

Lanjutnya, atlet yang lolos PON adalah atlet yang dapat medali emas dan perak saja. Peraih perunggu tidak dapat tiket.

Untuk diketahui kontingen NTB memberangkatkan sebanyak 17 atlet di event itu. Dari belasan atlet itu tidak satupun atlet yang beruntung mendapatkan tiket PON, berbeda dengan Pra-PON tahun 2015, TI NTB berhasil meloloskan satu atlet mengikuti PON di Jabar 2016. Lewat Irwansyah NTB berhasil meraih medali perunggu di PON 2019.

Menurut Wirahman, kegagalan NTB meraih tiket PON 2020 dikarenakan lawan-lawan yang hadapi cukup berat, sehingga persaingan cukup ketat. Diharapkan hasil tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi atlet, pelatih dan pengurus cabor sehingga di event yang akan datang bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi Pra-PON. “NTB tidak beruntung pada Pra-PON tahun ini. Mudahmudahan ada hikmahnya,” harapnya. (fan)

Halaman 11

Ahmad Yani

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan penghargaan kepada Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik sebagai Pembina Tagana Berprestasi 2019.

(Suara NTB/ist)

BERSAMA KHOFIFAH - Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik foto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menerima penghargaan serupa.

Penghargaan Mensos Jadi Penguatan Tagana Pelopor Sadar Bencana Mataram (Suara NTB) Penghargaan Menteri Sosial (Mensos) RI diberikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH sebagai pembina relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) berprestasi 2019. Penghargaan ini akan jadi pelecut untuk melakukan penguatan relawan Tagana sebagai pelopor membangun komunitas sadar bencana.

Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan penghargaan apresiasi itu Sabtu (28/9) lalu dalam Jambore dan Bakti Sosial Tagana 2019 di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Apresiasi kepada Ahsanul Khalik karena rekam jejaknya membina tanaga sejak jabatan Dinas Sosial. Mulai dari Dinas Sosial Kota Mataram hingga Dinas Sosial Provinsi NTB. Ia sejajar dengan sejumlah kepala daerah laun yang menerima penghargaan sama.

Meski tidak di Dinas Sosial lagi, jabatan Kepala BPBD jadi ruh yang sama untuk terus melanjutkan pembinaan Tanaga agar menjadi pelopor sadar bencana.

“Karena Tagana NTB sudah memperlihat hal tersebut melalui pembetukan Santri Sahabat Tagana, Pelajar Sahabat Tagana dan memperkuat kampung siaga bencana di NTB,” ungkap Ahsanul Khalik, Selasa (1/10).

Saat itu, Ahsanul Khalik mengaku bertemu dengan Deputy Bidang Kedaruratan BNPB. Kesempatan baik itu ia mendiskusikan upaya melakukan perubahan dan penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tersebar di BPBD Provinsi dan Kabupaten/ kota seperti Tagana. Itu itu direspon dan akan ditindaklanjuti.

Bukan sekedar mempersiapkan tim tangguh saat penanggulangan bencana, menurut Khalik, Tagana dibentuk untuk kepakaan dan kecepatan relawan untuk bekerja cepat dan tuntas dalam misi kemanusiaan menghadapi bencana. Kesigapan ini diperlihatkan Tagana NTB saat musibah gempa NTB tahun 2018 lalu.

Disaksikannya, Tagana NTB memiliki kemampuan menyisir para pengungsi yang belum mendapat bantuan logistik. “Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.

Kembali soal penghargaan, Ahsanul Khalik berharap Tagana akan terus berbuat dan memberikan pengabdian terbaik untuk NTB. Tapi untuk totalitas, perlu terus peningkatan skill dan kualitas melalui pelatihan pelatihan yang diadakan di daerah ataupun nasional.

Dalam catatannya, NTB saat ini punya 700 lebih personel Tagana. Tapi jumlah itu belum ideal jika dibanding 11 potensi bencana di NTB. cara mensiasati terpenuhinya kebutuhan ideal itu, bisa diperbanyak di desa desa yang rawan bencana melalui pembentukan relawan.

Mereka tidak harus bekerja saat bencana, tapi bisa diberdayakan untuk kerja produktif lainnya mendukung program pemerintah.

“Saya punya pengalaman ketika jadi Kadis Sosial Kota Mataram. Untuk bisa menangani pengemis di perempatan (traffic light) dan pengamen yang nyambi jadi anak punk. Waktu itu saya pakai Tagana. Saya modif mereka menjadi Satgas Sosial dan mereka sangat mampu dalam melaksanakan tugas tersebut,” pujinya. (ars/*)

SUARA NTB

Rabu, 2 Oktober 2019

Halaman 12

Pembangunan Kantor Walikota Tidak Ganggu Program OPD Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan Kantor Walikota dan Graha Paripurna Dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pembiayaan ini dijamin tidak akan mengganggu program organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk pembangunan Kantor Walikota berdasarkan detail engineering design (DED) membutuhkan anggaran sekitar Rp170 miliar. Sementara, Graha Paripurna Dewan sekitar Rp40 miliar.

Pembiayaan proyek itu secara bertahap. Pada APBD 2020 dialokasikan untuk Kantor Walikota sekitar Rp60 miliar. Sementara sisanya, sekitar Rp110

miliar di APBD 2021 mendatang. Demikian pula, proyek Graha Dewan masing – masing dialokasikan Rp20 miliar di APBD 2020 dan APBD 2021.

Ekspose perencanaan program disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ditemui, Selasa (1/10) telah dilakukan di hadapan anggota DPRD Kota Mataram, Senin (30/9) malam. Pembangunan gedung yang menelan anggaran ratusan miliar itu diklaim telah masuk ke rencana pembangunan jangka menengah daerah dan harus ditindaklanjuti.

Dalam ekspose tersebut dipaparkan rencana kebutuhan anggaran serta alasan kenapa harus memiliki kantor baru yang representatif. “Mengapa tahun ini

dibangun. Karena ini telah tiga tahun direncanakan,” terangnya.

Pertimbangan mengeksekusi di 2020 sambungnya, pemerintah mempertimbangkan kondisi anggaran daerah serta program lain yang membutuhkan anggaran cukup besar, sehingga dinilai tidak memungkinkan untuk mengeksekusi dua mega proyek tersebut.

Disampaikan Walikota, dari hasil kajian penganggaran dinilai alokasi anggaran 2020 mampu untuk mengerjakan dua proyek tersebut. Hanya saja, pembayarannya dilakukan bertahap. Dalam ekspose belum ada persetujuan apapun dari wakil rakyat. Eksekustif hanya meminta pertimbangan sekaligus sosialisasi. “Kita cuma ekspose dan minta pertimbangan

Dewan saja,” terangnya.

Pola pembangunan gedung kantor dengan sistem multiyear. Dengan pola ini nantinya pihak ketiga yang membangun dengan proses pelelangan selesai. Dan, pembayaran dilaku-

kan bertahap. Dengan kebutuhan dana otomatis menyedot APBD. Namun demikian tegas Walikota, program di OPD tidak akan terganggu. Semua program OPD tidak ada yang tidak dibiayai. (cem)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 2 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

Masih Bergantung Anggaran Pusat PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak banyak bisa diandalkan untuk membiayai pembangunan di daerah. Jumlahnya yang terbatas, mau tidak mau akhirnya membuat daerah-daerah masih sangat bergantung pada anggaran pusat. Apa sebab? Salah satunya adalah belum sungguh-sungguhnya Pemda mengelola potensi PAD di daerah masing-masing.

Hal ini pula yang terjadi di Mataram. PAD ibukota Provinsi NTB ini masih berkutat pada angka lawas sekitar Rp366 miliar.

Angka ini diplot Pemkot Mataram menjadi target perolehan PAD pada tahun anggaran 2020 mendatang. Ini tentu saja bukan angka yang menggembirakan di tengah pesatnya pembangunan di Kota Mataram. Pemkot Mataram rupanya belum berani bermain di target Rp400 miliar sekalipun.

Padahal, dalam target PAD Rp366 miliar itu, sejumlah komponen PAD justru ditargetkan dengan nominal yang sama dengan yang tertera pada APBD 2019. Seperti retribusi parkir tepi jalan umum, ditargetkan sama dengan tahun 2019 yakni hanya Rp5 miliar. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, target retribusi parkir di Kota Mataram tidak pernah tercapai.

Ini terang saja menjadi pertanyaan besar kalangan Dewan. Pasalnya, jumlah titik parkir di Kota Mataram dari tahun ke tahun terus bertambah. Bahkan saat ini jumlah titik parkir resmi di Kota mataram sekitar 580 titik. Hasil kajian Balitbang Kota Mataram sebagaimana dikemukan Ketua DPRD Kota Mataram menunjukkan hasil yang jauh berbeda dengan fakta tidak tercapainya target parkir di Kota Mataram.

Baik Dewan maupun eksekutif sudah sering melakukan studi banding, bagaimana meningkatkan PAD. Sayangnya, hasil studi banding itu tidak banyak yang bisa diterapkan di Kota Mataram. Seperti mengubah pola pengelolaan pasar tradisional dan parkir tepi jalan umum.

Dua komponen PAD ini, di banyak daerah justru menjadi primadona karena mampu menyumbangkan nilai PAD yang terbilang besar.

Keberhasilan daerah-daerah yang sudah mempunyai PD parkir maupun PD pasar nyatanya sampai saat ini belum juga diduplikasi oleh Pemkot Mataram. Karena sudah terbukti bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh OPD selama ini tidak efektif. Malah, baik parkir maupun pasar tercium aroma kebocoran PAD di dua sektor itu.

Tidak itu saja. Pajak hotel juga direncanakan dengan target yang tetap. PAD Kota Mataram yang ‘’jalan di tempat’’ ini membuat kalangan wakil rakyat di parlemen geram. Sehingga muncul berbagai opsi dan saran. Salah satunya adalah dengan melakukan audit sumber-sumber PAD yang ada di Kota Mataram. Oleh karena itu, tidak ada salahnya dalam APBD 2020 mendatang disiapkan anggaran untuk melakukan audit dan validasi data. Berapa sesungguhnya potensi PAD Kota Mataram.

Sejauh ini, OPD lingkup Pemkot Mataram, khususnya OPD pengelola PAD masih minim terobosan bagaimana mendongkrak PAD. Padahal daerah-daerah lainnya sudah melakukan lompatan luar biasa terkait bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di daerah mereka masing-masing. Bahkan ada kelakar dari anggota Dewan bahwa di Mataram bos parkir lebih kaya ketimbang kepala dinas. Karena memang hasil dari retribusi parkir ini sangat menjanjikan. Hanya saja yang masuk ke kas daerah seringkali tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Demikian juga dengan pajak reklame. Langkah Pemkot Mataram yang melakukan penyegelan terhadap papan reklame nunggak pajak, meski disambut baik namun sebetulnya itu merupakan langkah yang sangat terlambat. Karena tunggakan pajak reklame tidak saja terjadi baru-baru ini, tetapi sudah sejak lama. Namun begitu, langkah tegas Pemkot Mataram ini diharapkan suatu bentuk konsistensi dalam rangka menertibkan potensi PAD di Kota Mataram. (*)

OPINI

Halaman 14

Unram Luncurkan Inkubator Bisnis : ”What Next” EJAK digagas 2016 akhirnya Inkubator Bisnis Teknologi dan Inovasi Universitas Mataram di Luncurkan. Model pembangunan penta-helix dengan kolaborasi akademisi, pemerintahan, perbankan, LSM dan pengusaha siap bekerja dalam upaya menginkubasi bisnis-bisnis di daerah. Targetnya, lahir banyak start-up bisnis yang turut berperan dalam industrialisasi NTB. Apa yang digagas UNRAM adalah langkah maju, perlu disuport semua pihak. Sebagai Lembaga Pendidikan dan Penelitian yang menghasilkan riset-riset ilmiah berkelas, Unram tentu punya segudang metode dan jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan daerah.

Namun selama ini hanya tercecer di ruang perpustakaan.

Pertanyaannya, setelah Inkubator bisnis diluncurkan langkah kongkrit apa yang selanjutnya diambil. Sehingga, ekosistem inovasi dalam penta helix yang digagas berjalan mulus memajukan daerah.

Sebagai Contoh Pertengahan bulan September 2019 lalu Unram mengukuhkan tiga orang guru besar. Satu Profesor bidang teknologi informatika, berikutnya professor biologi khususnya terumbu karang dan satu lagi professor pertanian.

Dalam orasi ilmiah ketiga guru besar, mereka menawarkan penyelesaian beberapa masalah daerah bahkan masalah negara dalam sistem informasi kegempaan dan tsunami, pengelolaan terumbu karang yang rusak dan model mengembangkan pertanian unggul.

Saya yang awam tentang ilmu teknologi informasi, biologi dan pertanian dengan mudah memahami alur pikir dan konsep yang ditawarkan ke tiga guru besar baru. Langkahnya praktis, tidak “jelimet” dan sangat mudah diterapkan dan tentu saja manfaatnya tidak terhitung.

Sekirannya konsep yang ditawarkan tiga guru besar itu disebarluaskan, apa lagi direspon segera pemangku kebijakan tentu manfaatnya nyata dirasa

Oleh: Dr. M. Firmansyah (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRAM) masyarakat luas. Namun saya khawatir, lagi-lagi akan jadi dokumen perpustakaan semata.

Inkubator Bisnis Unram Menunjuk Dr. Lalu Edy Herman sebagai Ketua Lembaga Inkubasi. Beliau doktor muda, periset ulung terkait manajemen dan inovasi bisnis di Unram. Dr. Herman punya kapasitas mumpuni untuk membawa lembaga seperti yang diharapkan.

Jaringan riset dan bisnis Dr. Herman yang luas dalam dan luar negeri saya kira menjadi modal membesarkan Lembaga inkubasi.

Namun demikian, beliau tidak akan bisa bekerja sendirian. Topangan dunia usaha, pemerintah dan Lembaga keuangan sangatlah penting.

Bentuk topangan tentu saja dalam bentuk sinergi. Sebagai contoh lembaga membutuhkan ruang kerja bagi start-up yang akan di dampingi pertumbuhannya, maka dibutuhkan lahan dan ruang yang representative.

Pemangku kepentingan dapat membantu menyiapkan lahan dan ruang. CSR dari BUMN atau perusahaan yang berinvestasi di daerah dapat digunakan untuk penyediaan lahan sekaligus kelembagaan inkubasi.

Ada beberapa potensi bisnis di NTB yang perlu mendapat perhatian Lembaga inkubasi untuk dikembangkan. Pendampingan bisnis bidang pariwisata, maritime, pertambangan, pertanian dan tanaman pangan adalah beberapa contohnya.

Di sektor maritime misalnya kita punya komoditas yang laku dipasaran, lokal maupun dunia, seperti rumput laut, lobster, uburubur, udang vaname, ikan karapu dan seterusnya. Model pengembangan berbasis budidaya dan usaha tangkap perlu disuguhkan konsep-konsep inovasi.

Kebanyakan produk kita berhenti pada produksi, fase selanjutnya umumnya terhenti. Konsep value chain manajemen yang tepat

RADIO

salah satu jalan menjadikan semua komoditas baku NTB sampai pada fase hilir. Saya kira secara teori dan penerapan teman-teman yang terlibat dalam Lembaga inkubasi sangat paham, bagaimana mengatur value chain.

Lingkungan Ilmiah versus Populer Kampus yang terbaik bagi masyarakat tentu tidak saja diukur dari berapa banyak publikasi internasional yang bereputasi, namun juga sejauhmana kehadiran kampus memberi manfaat pada masyarakat secara luas. Ada dua arah publikasi yang perlu intens dilakukan perguruan tinggi, yaitu arah publikasi ilmiah dan publikasi popular berbasis keilmuan.

Artinya kemanfaatan ilmu tidak saja dirasakan komunitas ilmiah lewat publikasi berbahasa langit “ilmiah” bahkan berbayar mahal untuk mengakses, namun juga dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan di daerah. Faktanya, ada professor dengan berbagai prestasi akedemis, bicara di seminar-seminar ilmiah, terkenal di dunia kampus dan komunitas ilmiah lokal dan internasional namun tidak dikenal sama sekali oleh pemangku kebijakan, apalagi masyarakat awam. Sangat disayangkan, karya-karyanya tidak dinikmati masyarakat secara luas.

Dengan demikian, tugas Lembaga Inkubator dapat menjadi jembatan atas kendala di atas. Berbagai konsep atau temuan-temuan dunia akademis yang rumit dapat diterjemahkan Lembaga Inkubator menjadi mudah dicerna dan diterapkan pemangku kepentingan. Saya kira di sanalah roh dari setiap lembaga ekosistem inovasi itu terlihat.

Dengan rasa bahagia dan bangga, kita doakan semoga Lembaga inkubator dan inovasi Unram ini dapat berjalan baik. Sehingga citacita industrialisasi yang digadanggadang pimpinan daerah kita tidak sekedar wawacana namun telah nampak jalan terang.

Sehingga Unram tidak saja dikenal sebagai kampus riset berkelas dunia, namun kampus rakyat yang terlibat aktif mendorong pembangunan ekonomi masyarakatnya.

Dua kebanggaan ini perlu terpatri dalam diri pemangku kebijakan di Universitas Mataram. Semoga.

POJOK Baru dua pendaftar calon Sekda lengkapi berkas

Masih ada waktu tiga hari lagi

*** Dewan naikkan target PAD Kota Mataram menjadi Rp500 miliar

Butuh kerja keras dan kerja cerdas

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 2 Oktober 2019

Halaman 15

Dikes NTB Atensi TNGR akan Buka Pendakian ke Puncak Rinjani Peningkatan Kasus Rabies Mataram (Suara NTB) Masih adanya kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) di NTB menuntut stakeholder terkait melakukan tindakan penanganan. Sejak pertama kali muncul pada Agustus 2018 lalu, gigitan HPR sampai dengan awal Oktober 2019 mencapai 2.400 kasus.

“Setiap hari memang ada gigitan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, saat dikonfirmasi Selasa (1/10). Beberapa tindakan yang diambil untuk menangani masalah tersebut adalah eliminasi dan vaksinasi HPR. Diterangkan Dewi pihaknya masih terus melakukan sosialisasi penanganan pertama pada gigitan HPR. “Kita mengimbau di sini siapapun yang tergigit anjing segera melakukan pembersihan luka yang benar kemudian memeriksa ke Puskesmas terdekat,” ujarnya.

Vaksin rabies telah dikirimkan untuk seluruh Puskesman di Kabupaten Dompu, sedangkan untuk di Kabupaten Sumbawa beberapa kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Dompu juga diberikan vaksin. Atensi diberikan Dewi untuk Kelurahan Pekat di Kecamatan Sumbawa yang menunjukkan peningkatan kasus gigitan HPR beberapa waktu belakangan.

Diterangkan Dewi sampai saat ini proses vaksinasi telah mencapai 40 persen dari total populasi yang tercatat, terutama di Kabupaten Dompu yang menjadi titik pertama munculnya kasus gigitan tahun lalu. Vaksinasi diakui cukup sulit dilakukan karena sebagian besar HPR merupakan hewal liar yang tersebar di ladang-ladang masyarakat. “Mau vaksin itu jelas tidak bisa. Eliminasi saja mereka sulit,” tegasnya.

Eliminasi HPR disebut Dewi menjadi solusi utama untuk menangani rabies. Hal tersebut mengikuti penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dan sebaran kasus gigitan yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Dompu, diikuti beberapa kecamatan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. “Kita tetap eliminasi nomor satu, dan (baru) vaksinasi. Memang ke sana perginya, vaksinasi untuk hewan yang ada pemilik dan eliminasi untuk yang tidak ada pemilik,” ujarnya.

Sejak dimulai, kasus gigitan HPR telah menjangkit 13 orang yang dinyatakan positif rabies. Masa KLB sendiri masih berlangsung mengingat inkubasi virus rabies bisa mencapai dua tahun lamanya. Sebagai bentuk penanganan, Dikes NTB beberapa waktu lalu mengirim tambahan 13.000 vial vaksin untuk HPR dan 7.000 vial vaksin untuk manusia. (bay)

Mataram (Suara NTB) Kabar baik bagi wisatawan minat khusus ke Gunung Rinjani. Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menyatakan pendakian ke puncak akan dibuka setelah dinyatakan aman untuk jalur trekking.

Namun keputusan pembukaan resmi akan dibahas bersama instansi lain.

Survei dilakukan tanggal 9 sampai 13 September lalu.

Tim TNGR melibatkan Basarnas, TNI, Polri, Porter, Guide, Trekking Organizer

Diketahui, ada 11 anggota DPR RI Dapil NTB yang dilantik di Senayan, Selasa (1/10) kemarin. Mereka adalah H. Bambang Kristiono, Hj. Sari Yuliati, H. Rachmat Hidayat, H. M. Syamsul Luthfi, H. Suryadi Jaya Purnama, H. Helmi Faishal Zaini, H. Nanang Samodra, Hj. Wartiah, H. Zainul Arifin, H. Johan Rosihan dan H. Safruddin.

Kemudian ada empat anggota DPD RI Dapil NTB. Yakni, Evi Apita Maya, H. Achmad Sukisman Azmy, TGH. Ibnu Khalil dan H. Lalu Suhaimi.

Ardhi mengatakan, banyak atribut yang diberikan Pemerintah Pusat kepada NTB untuk menunjang pembangunan nasional. Banyaknya atribut tersebut dinilai masih belum kurang dari sisi anggaran yang diperoleh NTB dari pusat.

Bahkan, anggaran yang diperoleh NTB masih lebih kecil dibandingkan provinsi tetangga, yakni Bali dan NTT. ‘’Mudah-mudahan dengan anggota DPR RI Dapil NTB yang baru. Ada ‘’darah’’ segar, ada semangat baru. Bagaimana ‘’kue’’ pembangunan ke NTB bisa menjadi lebih besar, lebih dirasakan manfaatnya bagi NTB,’’ katanya.

Menurut Ardhi, dengan pengembangan industrialisasi, NTB perlu mendapatkan

dukungan dari pemerintah pusat. Begitu juga untuk pengembangan sektor pariwisata, perlu dukungan yang lebih besar untuk membangun amenitas. ‘’Bagaimana kita semakin memantapkan bahwa NTB itu pada program pariwisata dan agroindustri. Kemudian, kita berusaha mempercepat penanggulangan kemiskinan. Tak kalah pentingnya SDA dan lingkungan. Itu harus mendapatkan perhatian kita,’’ katanya.

Menurut Ardhi, NTB masih membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah pusat. Misalnya pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi dan persampahan. Untuk memperbesar dukungan pusat dari sisi anggaran, maka, kata Ardhi, perlu diperkuat koordinasi antara Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota dengan para wakil rakyat NTB yang duduk di Senayan.

Menurutnya, poros Jakarta - NTB perlu diperkuat lagi ke depannya.

Sehingga komunikasi dan koordinasi antara Pemda dengan wakil rakyat NTB yang di Senayan lebih intensif lagi ke depannya untuk mempercepat pembangunan di daerah. (nas)

DPMPD Dukcapil NTB Targetkan Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dari Hal. 1 pihaknya selalu menyiapkan profil data kependudukan sebanyak dua kali setiap tahunnya. ‘’Tapi kita masih sulit menarik pengguna data kependudukan. Sehingga data yang ada jarang dimanfaatkan untuk seluruh proses kegiatan dalami pembangunan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/10) di Mataram.

Untuk memaksimalkan hal tersebut, DPMPD Dukcapil NTB menggelar program Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 40 orang petugas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dari masing-masing Kabupaten/ Kota di NTB. Melalui Bimtek tersebut peserta diharapkan dapat memahami teknik penyusunan data kependudukan yang dapat menarik untuk digunakan oleh badan pemerintahan lainnya.

Menurut Panca, salah satu tujuan akhir dari Bimtek tersebut adalah menghadirkan informasi kependudukan yang mudah dipahami sehingga menarik untuk digunakan. ‘’Desain data penduduk ini masih dalam bentuk tabel-tabel biasa. Ke depan kita ingin ada dalam bentuk info grafis, yang 2D atau 3D misalnya supaya lebih menarik,’’ ujarnya.

DPMPD Dukcapil NTB, menargetkan kerjasama penggunaan data kependudukan dapat meningkat. Untuk tingkat provinsi, DPMPD Duk-

capil mengharapkan pemakaian data kependudukan dapat membantu proses perencanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat digunakan oleh OPD lingkup pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lainnya. ‘’Kita inginnya membuat data penduduk ini data yang menarik. Sehingga orang mau melirik data ini kemudian mau dimanfaatkan untuk dilakukan kerjasama pemafaatan datanya,’’ ujar Panca.

Dicontohkannya, seperti pemanfaatan data penduduk berupa jumlah balita untuk menyusun kegiatan seperti pemberian makanan tambahan. ‘’Itu akan tepat sasaran, sesuai dengan jumlah yang ada di profil data penduduk,’’ sambungnya.

Saat ini, DPMPD Dukcapil NTB memiliki data lengkap dan terbaru terkait informasi kependudukan.

Dalam data tersebut terdapat 31 item yang dapat mengurangi pemborosan maupun kekurangan dalam perencanaan program pemerintah. Menurut Panca, data yang dimiliki Dukcapil saat ini telah cukup untuk mengakomodir kebutuhan informasi dari masing-masing OPD yang membutuhkan. (bay/*)

pada tahun 2020 mendatang, dengan pertimbangan akan diawali penataan jalur dan kelengkapan sarana dan prasarana (sarpras) pendakian. “Sudah kita siapkan Sarprasnya. Tapi sekarang kita siapkan penataan jalurnya dulu, supaya tidak berbahaya bagi pendaki,” ujarnya.

Pertimbangan dibukanya jalur karena tingginya permintaan, namun tidak langsung direspon pihaknya karena harus melalui proses survei dan penataan demi keselamatan

pendaki. Selain itu, pertimbangan penataan karena dalam waktu dekat akan digelar event marathon Rinjani 100.

“Anggaran untuk sarpras kami sudah tersedia. Tapi seperti saya sampaikan tadi. Kita perlu rapat bareng dulu, supaya ini jadi agenda bersama,” jelasnya.

Sementara survei lanjutan dilakukan ke jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Kesimpulan tim survei, jalur ini masih curam dan ekstrim. Jalur tersebut

putus akibat longsor pascagempa Juli 2018 lalu. Batu batu masih berjatuhan di ruas jalur tersebut. Bahkan tim survei pun harus melipir dengan teknik rappelling melalui jalur yang sudah berbentuk tebing. Sesekali tim mendapati jalur longsor dan bebatuan jatuh ke tebing.

Menurut Dwi, jalur ke danau masih ditutup total. Belum ada gambaran kapan akan dilakukan pembukaan sebagaimana keputusan dibukanya jalur ke puncak. (ars)

Bahaya Laten Komunis Tetap Harus Diwaspadai Mataram (Suara NTB) Setiap tanggal 1 Oktober, seluruh jajaran TNI menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hal sama dilakukan Korem 162/ WB dan jajaran di lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Selasa (1/10) dipimpin Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. Sh. M.Han. Upacara yang diikuti selu-

ruh personel Korem dan jajaran se Garnizun Mataram tersebut juga dihadiri Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Afrijon Kroll, S.IP., Kasrem 162/WB Letkol Inf Endrwan Yansori.

Menurut Danrem, peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai upaya untuk mengenang tragedi G30S/PKI yang terjadi pada 30 September 1965. “Pada peristiwa tersebut sebanyak 7 orang pahla-

wan revolusi yang terdiri dari 6 Jenderal dan 1 orang Kapten menjadi korban penculikan dan keganasan PKI,” ujarnya.

Belajar dari sejarah tersebut, Danrem mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap waspada terhadap bahaya laten komunis. Mengingat PKI sudah beberapa kali melakukan pemberontakan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Ko-

munis, namun dapat ditumpas. Ancaman tidak hanya dari komunis, namun juga dari beberapa organisasi yang bersifat radikal, ikut berupaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

“Untuk itu kita harus tetap selalu waspada,” ajaknya.

Dijelaskannya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam budaya, adat istiadat, agama, suku dan lainnya mampu dipersatukan oleh Pancasila

dalam bingkai NKRI. “Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua,” sebut orang nomor satu di jajaran Korem tersebut.

Danrem juga berharap agar seluruh komponen masyarakat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan tempat tinggal maupun kerja, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (ars/*)

Rekrutmen CPNS 2019 Diumumkan Akhir Oktober Dari Hal. 1

(Suara NTB/Penrem)

KESAKTIAN PANCASILA - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Perkuat Poros Jakarta - NTB Dari Hal. 1

(TO), komunitas pecinta alam.

Kesimpulan sementara, top Rinjani 3.726 Mdpl memenuhi syarat aman untuk dilalui pendaki.

“Dari hasil survei sudah layak ke puncak. Tapi secara resmi kita belum keluarin surat pembukaan. Masih akan dirapatkan dulu. Kemungkinan 2020 baru akan dibuka resmi,” ujar Kepala Tata Usaha TNGR, Dwi Pangestu menjawab Suara NTB, Selasa (1/10).

Menurut rencana, jalur puncak resmi akan dibuka

Karena tidak ada rekrutmen P3K, Pemprov berharap usulan sebanyak 500 formasi dapat diberikan Kemen PANRB tahun ini.

Sebanyak 500 formasi CPNS yang telah diusulkan sudah dilakukan penghitungan sesuai yang dipersyaratkan pemerintah pusat. Yakni, usulan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuan-

gan daerah. Artinya, dengan usulan 500 formasi, besaran belanja pegawai masih berada di bawah belanja publik.

Kepada seluruh masyarakat NTB yang akan mengadu nasib menjadi PNS, Fathurrahman meminta segera mempersiapkan diri.

Mereka perlu menyiapkan persyaratan-persyaratan seperti KTP dan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar tenaga kesehatan. (nas)

’’Paksa’’ Kota Mataram dan Lobar Dari Hal. 1 Katanya, upaya tersebut akan ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov dengan Pemda Kabupaten/Kota khususnya Kota Mataram dan Lobar. ‘’Pesan Ibu Wagub, mewajibkan tahun depan sampah itu sudah dipilah. Kita harus berani memulai. Kalau ndak begitu maka ndak mulai-mulai,’’ kata Madani.

Dipilihnya Kota Mataram dan Lobar sebagai uji coba pemilahan sampah ini lantaran ke dua daerah tersebut merupakan wajah NTB. Ia mengatakan, Kota Mataram dan Lobar merupakan cerminan wajah NTB.

‘’Kalau di dua kabupaten/kota ini sampahnya belum terkelola.

Orang luar melihat zero waste tak akan berhasil,’’ katanya.

Sehingga tata kelola persampahan di Kota Mataram dan Lobar harus diperbaiki.

Tahun 2020, semua sampah yang diangkut ke TPA Regional Kebon Kongok harus sudah dipilah. Dalam PKS yang akan ditandatangani antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram dan Pemda Lobar, langkah-langkah yang dilakukan akan diriilkan.

Dengan mewajibkan kabupaten/kota melakukan pemilahan sampah. Maka Pemda kabupaten/kota dapat menindaklanjutinya dengan upaya yang sama di desa/kelurahan.

Mulai dari rumah tangga, sampah harus dipilah. Apabila rumah tangga tidak memilah sampah, maka jangan diangkut. Sehingga rumah tangga memilah sendiri sampahnya.

Mengantisipasi masyarakat yang akan membuang sampah sembarangan di sungai atau pantai, Madani mengatakan, Pemprov akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub). Di sana akan diatur mengenai pemberian sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. ‘’Sanksi akan kita implementasikan. Memaksimalkan peran Pol PP sebagai aparat penegak Perda. Kalau di desa dan kelurahan, kita nanti ada relawan-relawan, kita bentuk

dengan komunitas, sifatnya komunitas,’’ terangnya.

Data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masingmasing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton.

Produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap

hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

Kondisi Warga NTB Dipastikan Aman di Papua Dari Hal. 1 Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, Selasa (1/10) siang di Mataram mengatakan, sejauh ini, situasi di Papua terbilang sudah lebih kondusif.

Warga NTB di Papua juga dalam keadaan aman tanpa ada korban jiwa.

Wismaningsih menyebutkan, data sementara saat ini memperlihatkan ada 159 warga NTB yang tersebar di sejumlah daerah di Papua. Dari jumlah tersebut, sebagian telah keluar dari Papua. Sementara sisanya, yang belum dievakuasi mencapai 159 orang.

Dari 159 orang tersebut,

sebanyak 89 orang sudah berada di Yonif 751 Sentani Jayapura. Mereka terdiri dari 6 warga Dompu, 3 warga Lombok, 7 warga Sumbawa, 1 warga Kota Bima dan 72 warga Kabupaten Bima.

Di luar Yonif 751 Sentani, masih ada 70 orang warga NTB yang tersebar di berbagai tempat di Papua. Terdiri dari 55 orang di Jayawijaya, 1 orang di Puncak Jaya, 6 di Yalimo, 3 di Tolikara dan 5 orang di Lani Jaya. ‘’Ini data tadi malam (Senin, 30 September, Red).

Mudah-mudahan pagi ini sudah banyak yang diterbangkan ke Jayapura,’’ ujarnya.

Wismaningsih menyebut-

kan,159 orang yang terdata itu merupakan warga NTB yang mengungsi. Masih banyak lagi warga NTB lainnya yang tidak mengungsi. Kebanyakan mereka tidak mengungsi karena bertugas. Misalnya, warga NTB yang merupakan personel TNI atau pegawai pemerintahan. ‘’Ini juga merupakan kebijakan nasional, untuk keamanan daerah, agar nanti tidak terjadi kekosongan di Papua,’’ ujarnya.

Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan ini menyampaikan, kondisi warga NTB di Papua cukup terjamin. Ia juga menegaskan, tidak ada warga NTB yang meninggal dunia akibat

kerusuhan yang terjadi di Wamena. ‘’Masyarakat NTB, ahamdulillah dalam kondisi baik.

Mereka mendapat fasilitas dari Danrem setempat di Yonif 751 Jayapura, sehingga tidak tidur di tenda. Bahkan, Kabid dan Koordinator Tagana ikut tidur di lokasi,’’ terangnya.

Ia menambahkan, anakanak pengungsi bahkan mendapatkan fasilitas permainan seperti odong-odong untuk membuat mereka lebih gembira di pengungsian. Ketersediaan logistik, menurutnya juga sudah sangat terjamin.

Semua perkembangan ini, menurut Wismaningsih selalu dipantau oleh Gubernur

NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah. ‘’Pak Gubernur dan Ibu Wagub komitmennya sangat bagus.

Beliau mempersilakan evakuasi menggunakan apa saja yang dimungkinkan. Pesawat komersial juga tidak masalah. Karena memang belum ada penerbangan dengan pesawat Hercules,’’ imbuhnya.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota di NTB juga terus dilakukan. “Kabupaten Bima sudah datang Kadisnya. Untuk provinsi, kita mengutus hari Jumat kemarin. Dari Sumbawa, Kadisnya juga sudah menanyakan,’’ tandasnya. (nas)

Dugaan Kerugian Kasus Bibit Jagung Capai Rp25 Miliar Dari Hal. 1 Saat ini proses pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti diakuinya masih berlangsung. ‘’Ya benar, sekarang sedang berjalan,’’ujarnya menjawab Suara NTB via pesan instan, Senin (30/9). Namun Mukri menolak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan bibit senilai miliaran rupiah itu. ‘’Masih dalam penyelidikan, jadi belum bisa diekspose,’’ ujarnya.

Sementara hasil penelusuran Suara NTB pada sistem in-

formasi rencana umum pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nilai total anggaran pengadaan benih jagung Hibrida mencapai Rp 170 miliar. Disalurkan ke seluruh kabupaten di NTB dengan luas 11,3 juta hektar. Dua daerah yang dapat bantuan ini hanya Provinsi NTB dan Provinsi Lampung melalui Dinas Pertanian masing-masing daerah.

Diduga bermasalah setelah kelompok tani mendapati bibit bantuan busuk dan dilaporkan ke Dinas Pertanian setempat.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si sebelumnya mengakui dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung terkait distribusi benih jagung tahun 2017. ‘’Semua KPA diminta keterangan,’’ ujar Husnul kepada Suara NTB. Keterangan yang diminta Kejagung seputar benih jagung yang didistribusikan oleh Kementerian Pertanian.

Tahun 2017, Kementerian Pertanian mendukung pengembangan jagung di sejumlah daerah di Indonesia.

Ada empat kali kontrak. Pelaksanaan kontrak I sampai III, kata kepala dinas berjalan lancar. Pada kontrak ke IV, benih yang didistribusikan oleh produsen ditolak oleh masyarakat (petani). ‘’Saya perintahkan tim untuk turun mengecek. Karena memang di dalam pedomannya tidak ada keharusan di daerah tujuan untuk memeriksa, karena di daeran asal sudah dicek,’’ katanya.

Dari fakta lapangan, bibit jagung yang ditolak oleh masyarakat tidak disertai sertifikat. Sehingga diminta-

lah pertanggungjawaban kepada penyedianya. Sebab benih jagung yang didistribusikan terindikasi kecil kemungkinan tumbuhnya. ‘’Tidak ada masalah, sudah diganti. Justru Lampung yang diminta harus ganti ke negara,’’ terangnya. Karena persoalan benih tahun 2017 ini, program nasional yang lintas provinsi dilaksanakan. Kejagung yang menanganinya. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di NTB, Husnul kepada tim Kejagung juga memberikan keterangan sesuai yang diminta. (ars/bul)

Baru Dua Pendaftar Calon Sekda Lengkapi Berkas Dari Hal. 1 ‘’Yang sudah pemberkasan baru Pak Iswandi dan Ibu Eva. Yang lima masih berproses, kan sampai tanggal 4 Oktober pemberkasannya. Jika lewat (tanggal 4 Oktober) maka gugur,’’ kata Kepala Sekretariat Pansel JPT Madya Sekda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (1/10).

Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi para pejabat yang mendaftar menjadi calon Sekda NTB adalah surat izin dari gubernur. Dan sejumlah persyaratan lainnya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam pengumuman seleksi calon Sekda NTB. Setelah pendaftaran ditutup, direncanakan pada 7 Okto-

ber akan dilakukan seleksi administratif. Kemudian, pengumuman hasil seleksi administratif akan dilakukan 8 Oktober. ‘’Kalau lancar prosesnya, 19 Oktober sudah ada tiga besar nama calon Sekda NTB yang disampaikan Pansel ke Pak Gubernur,’’ katanya.

Dalam seleksi orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemprov NTB ini, kata Fathurrahman, Pansel juga menerima masukan dari masyarakat terhadap nama-nama calon Sekda yang ikut seleksi. Pansel menerima masukan terkait track record seluruh calon Sekda dilengkapi dengan bukti dan identitas masyarakat yang memberikan masukan. ‘’Kita memang selalu terbuka. KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) akan datang

melihat pada saat tes wawancara,’’ katanya.

Kepala BKD NTB ini menambahkan, nilai masingmasing calon Sekda NTB yang ikut seleksi juga akan disampaikan ke KASN. Bahkan, tiga besar nama calon Sekda NTB hasil Pansel juga akan diumumkan secara terbuka.

Saat ini sudah ada tujuh pendaftar calon Sekda.

Pendaftar pertama calon Sekda NTB adalah Kepala Bappenda yang sekarang menjadi Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si. Kemudian disusul H. Akhmad Helmi Hidayatullah, S. Sos.I yang juga mendaftar pada hari kedua.

Helmi berasal dari instansi Pemprov NTB. Setelah itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda

NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si. Dan keempat adalah Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang sekarang menjabat Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si. Dan kelima adalah Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP. Pendaftar ke enam, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si. Pendaftar ke tujuh adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si. Berdasarkan jadwal seleksi yang telah ditetapkan Pansel. Setelah habis masa pendaftaran 4 Oktober men-

datang, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi pada 7 Oktober. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 8 Oktober.

Kemudian, 8-9 Oktober dilakukan uji kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba bagi pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi. Untuk tes kompetensi manajerial/ psikologi dijadwalkan pada 14 Oktober 2019.

Setelah itu penulisan makalah pada 15 Oktober.

Presentasi dan wawancara pada 16-17 Oktober. Selain itu, penelusuran rekam jejak dilakukan sejak 8 - 17 Oktober.

Dan penetapan hasil seleksi pada 18 Oktober. Selanjutnya penyampaian laporan Pansel kepada Gubernur pada 19 Oktober 2019. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 2 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Ibu bupati diapit ibu wakil bupati, ibu ketua DPRD, ibu ketua PN dan ibu - ibu pejabat lainnya

Para anggota Dewan yang baru dilantik saat menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila 2019

Dompu (Suara NTB)Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilangsungkan di lapangan kantor Bupati Dompu berlangsung khidmat. Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bertindak sebagai inspektur upacara dan Ketua sementara DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par sebagai pembaca naskah pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, serta Asisten bidang pemerintahan dan hukum Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si sebagai pembaca ikrar Pancasila.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Dompu dan istri berada di kursi kehormatan bersama tamu undangan lainnya. Kendati berlangsung sederhana, upacara yang tidak disertai pengibaran bendera merah putih ini tetap meriah. Anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024 yang baru dilantik, Senin (30/9) sebagian besar menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10).

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan, Pancasila tidak cukup hanya diperingati setiap 1 Oktober. Pancasila sebagai idiologi dan falsafah bangsa, harusnya disebarluaskan dan dibangun melalui sistem pendidikan yang memadai. Terlebih berbagai faham ekstrem dan radikal beredar luas secara massif, sehingga negara terkesan kalah. Itu terjadi karena upaya konkret yang berkelanjutan dalam melawan radikalisme dan ekstremisme belum tersistematis. Pendidikan moral pancasila, dan pendidikan kebangsaan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme harus terus menerus dilakukan.

Sejauh ini, kata H Bambang, masih terkesan seperti pemad-

am kebakaran yang memadamkan api saat ada kejadian dan pergi setelah apinya padam.

“Kenapa itu terus terjadi? Karena negara sampai hari ini tidak melakukan sesuatu yang benar – benar konkret untuk melawan radikalisme, untuk melawan faham – faham ekstremisme.

Kenapa itu terjadi? Kembali ke tadi, pendidikan pancasila, pendidikan kebangsaan yang bisa membangun rasa nasionalisme,” kata H Bambang.

Negara, kata H Bambang, harus mengembangkan ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme untuk membuat orang Indonesia bisa menjadi warga yang patuh. Dengan demikian, setiap warga akan bangga sebagai warga negara.

Tapi masih ada warga yang tidak bisa memberi, namun merusak fasilitas publik yang dibangun dari pajak orang lain. “Kita tidak apriori dengan demo, tidak anti demo. Tapi ayo kita lakukan, jangan merusak yang sudah kita bangun. Ini kenapa terjadi? Karena itu tadi, wawasan kebangsaan kita yang tidak pernah secara serius kita bangun,” ungkapnya.

Kasus kerusuhan di Wamena, Papua cukup disayangkan yang membuat Bupati cukup merindukan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Kerusuhan itu terjadi karena rasa nasionalisme yang terkikis. Karenanya harus dikembangkan secara sistematis melalui sistem pendidikan. Begitu juga dengan penanganan terorisme, mestinya dilakukan di belakang layar.

“Karena label terorisme itu tidak laku di investor, tidak laku di pariwisata. Tidak ada orang yang mau investasi di daerah yang ada terorisme. Tidak ada orang yang mau datang jalan – jalan di kabupaten yang ada terorisnya. Jadi, pekerjaan ini harusnya dilakukan di belakang layar,” katanya. (ula/*)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jajaran Forkopimda di upacara Hari Kesaktian Pancasila

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bupati Berharap Pancasila Dibangun Melalui Sistem Pendidikan

Salam komando Dandim dan Kapolres Dompu

Bupati serahkan bendera lambang daerah ke ketua kontingen MTQ Kabupaten Dompu 2019

Bupati tandatangani NPHD Pilkada 2020 untuk KPU dan Bawaslu Dompu

Izin Usaha Penunggak Pajak Terancam Dibekukan Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mulai mengambil sikap tegas.

Pada Selasa (1/10), BKD telah mengirim surat peringatan kembali ke para penunggak pajak. Jika tak direspon, izin usaha wajib pajak terancam dibekukan.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menegaskan, setelah sanksi sosial berupa penempelan stiker pada reklame penunggak pajak pekan kemarin, wajib pajak mulai datang mengurus. Tidak serta merta pemberian sanksi dicabut. Pengusaha reklame harus membayar seluruh tunggakan pajak mereka. Jika tidak penempelan stiker terus dilakukan di sejumlah titik yang menjadi milik pengusaha reklame.

“Bagi yang hari ini bayar tidak akan dipasangkan stiker,” tegas Syakirin. Dia menyebutkan, tunggakan pajak yang terakumulasi sekitar Rp1 miliar. Tidak secara

detail disebutkan total pengusaha reklame di Kota Mataram hingga kini menunggak. Pasalnya, satu pengusaha bisa memiliki 100 titik papan reklame dan tunggukan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta.

Angka pasti tunggakan terakhir kemungkinan bisa berubah melihat para pengusaha mulai datang untuk membayar tunggakan mereka. “Kita tetap bergerak menempel stiker ini. Nanti pasti berimbas. Pemilik iklan pasti protes,” ucapnya.

Surat peringatan terakhir telah dikirim ke wajib pajak. BKD memberikan batas waktu hingga pekan depan untuk melunasi

tunggakan mereka. Jika pengusaha tidak kooperatif, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengambil langkah lebih tegas.

Yakni, membekukan izin usaha.

Selain itu, akan dimasukkan sebagai daftar hitam. Sanksi tegas ini agar pengusaha tidak memiliki keleluasaan mengurus izin kembali. Walaupun mengubah nama perusahaan tapi dengan pemilik yang sama.

Praktis, izinnya tidak akan diproses. “Walaupun ganti baju dengan orang yang sama tidak

(Suara NTB/cem)

H. M. Syakirin Hukmi akan dilayani,” ucapnya.

Langkah ini sebagai bentuk efek jera agar pengusaha taat membayar pajak. Dia mengingatkan, pengusaha yang belum mengurus izin agar segera mengurus.

Dan, yang telah memiliki izin agar segera memperpanjang. (cem)