Edisi Selasa 2 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 2 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 92 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

98.356 Jiwa Terdampak

Kekeringan di NTB Meluas

Mataram (Suara NTB) Sesuai perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kekeringan di NTB meluas ke sembilan kabupaten dan kota di NTB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan langkah taktis dengan droping air bersih melibatkan instansi dan lembaga lain.

Data pekan kemarin, 98.356 jiwa terdampak kekeringan untuk Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa, sesuai data awal yang diterima BPBD Provinsi NTB. Awal pekan ini, daerah terdampak semakin luas, mencapai 549.011 jiwa setelah data masuk dari tujuh daerah lain. ‘’Ini sesuai data terbaru yang masuk dari sembilan sembilan daerah terdampak,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH, kepada Suara NTB, Senin (1/7).

Rinciannya, daerah terdampak 16 kecamatan, dengan 298 desa/kelurahan.

Bersambung ke hal 15

(sumber : pusdalops bpbd ntb)

TABEL - Tabel data dari 9 kabupaten dan kota di NTB yang menunjukkan kekeringan semakin meluas.

Tanaman Padi di Marente Terancam Puso Sumbawa Besar (Suara NTB) Sedikitnya 200 hektar tanaman padi di tiga lokasi di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, terancam puso atau gagal panen. Pasalnya sejak pertengahan Mei lalu, tanaman padi petani sudah kekurangan air. Kondisi ini membuat para petani gigit jari dan bakal merugi.

Tiga lokasi sawah dimaksud, yakni Orong Sanero 1,

Orong Sanero 2, dan Orong Marente. Ke tiga lokasi tersebut luasnya sekitar 500 hektar. Dari luas itu, sekitar 200 hektar yang terancam gagal panen. ‘’Yang terancam gagal panen di lokasi Orong Sanero 1, Orong Sanero 2, dan Orong Marente. Dari luas sekitar 500 hektar, sekitar 200 hektar yang terancam gagal panen,’’ kata Ahmad, salah seorang petani yang ditemui di lokasi bersama beberapa petani lainnya.

TO K O H Punya Stok ASN Hebat GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah tidak membiarkan agenda kunjungannya ke Australia, baru-baru ini menguap begitu saja. Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini pun langsung turun tangan memberikan pembekalan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB yang akan mengikuti kursus singkat ke Darwin, Northern Territory (NT), Australia.

Agenda kunjungan gubernur ke Australia belum lama ini memang membuahkan sejumlah capaian menggembirakan bagi daerah. Salah satu dari sekian banyak capaian itu adalah ditandatanganinya kerjasama pendidikan dengan Chairman dan CEO Australian Skill Institute, Kathryn Stenson yang mewakili Pemerintah Australia.

Bersambung ke hal 15 H. Zulkieflimansyah

KO M E N TTAA R

H. L. Saswadi

(Suara NTB/rus)

TANAMAN TEMBAKAU - Amaq Nurjanah memperlihatkan tanaman tembakaunya yang terancam mengering karena tidak air.

Bibit Jagung Bermasalah Tuntas Diganti Mataram (Suara NTB) PT. Benindo Perkasa Utama akhirnya mengganti seluruh bibit jagung bermasalah sebanyak 112 ton. Perusa-

haan pemenang lelang ini mengganti bibit rusak dengan menukarnya dari verietas JH 27 menjadi HJ 21 sesuai kontrak. Selanjutnya, Dinas Per-

(Suara NTB/dok)

Kawal Sentra Industri Logam

(Suara NTB/dok)

Tanaman padi yang terancam gagal panen ini kondisinya hampir sama. Daunnya sudah layu dan mulai menguning. Tak sedikit juga yang sudah berbuah, namun tidak berisi. Yang paling parah di Orong Sanero 2, sekitar 45 hektar dipastikan tidak terselamatkan. Bahkan di lokasi setempat juga ada yang sudah dipotong untuk dijadikan pakan ternak. Termasuk sawah miliknya di lokasi setempat sekitar 1 hektar juga tidak bisa diharapkan. Hal ini membuatnya merugi, karena sudah mengeluarkan biaya produksi jutaan rupiah. ‘’Kondisi tanaman padi hampir sama untuk yang lebih kurang 200 hektar. Ada yang belum berbuah tapi sudah layu. Ada juga yang sudah berbuah tetapi tidak berisi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ind)

TUNJUKKAN PADI - Sejumlah petani menunjukkan kondisi padi di Orong Sawah Sanero 2 Marente.

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memerintahkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) dan Dinas Perindustrian (Disperin) mengawal pengembangan sentra industri logam dan permesinan di Lombok Timur (Lotim). Diskop UKM akan berkoordinasi dengan Disperin untuk melakukan pemetaan atau pendataan pelaku industri logam dan permesinan yang ada di sana, termasuk untuk pengembangan produknya. ‘’Saya mengawal dari sisi kewirausahaaannya termasuk permodalannya. Intinya nanti, mesin-mesin (pengolahan) itu dibuat di sini, NTB,’’ kata Kepala Diskop UKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

DIGANTI - Perwakilan kelompok tani di Sumbawa menerima bibit jagung dari perwakilan PT. Benindo Perkasa Utama, Kamis (27/6) lalu. Benih yang diberikan itu adalah pengganti bibit rusak sebelumnya.

tanian dan Perkebunan Provinsi NTB akan mengawasi pelaksanaan penanaman di tingkat petani.

Penggantian bibit itu dilakukan setelah Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai OPD pelaksana dan PT. Benindo Perkasa Utama sebagai pemenang lelang ditegur Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Teguran ditindaklanjuti dengan cek lapangan, setelah tim mendapat laporan petani bibit gagal tanam.

Tidak saja itu, bibit tidak lulus uji laboratorium benih.

Dari temuan itu, TP4D merekomendasikan seluruh bibit diganti dengan varietas HJ21 kepada daerah penerima. Dijelaskan PPK pengadaan bibit jagung, Syamsul Alam, sejak rekomendasi dikeluarkan, rekanan bertahap mengganti semua bibit tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

BERKAS - Perwakilan PT Hutomo Mandala Perkasa menaikkan bundel berkas ke dalam mobil usai memberi keterangan di Kantor Kejati NTB, Senin (1/7) terkait proyek preservasi dan pelebaran jalan Pemenang-Bayan-Sembalun.

Kejaksaan Bidik Proyek Jalan Pemenang-Sembalun Rp224,8 Miliar Mataram (Suara NTB) Proyek preservasi dan pelebaran jalan Pemenang-Bayan, Lombok Utara sampai Sembalun, Lombok

Timur dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Sejumlah pihak mulai diklarifikasi.

Bersambung ke hal 15

Bahagia Bersama Keluarga dalam Karya Foto dan Vlog SEJUTA makna dapat saja terlintas dari hasil karya Agus Kurniawan pemenang pertama lomba foto menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) Minggu (30/6). Potret keluarga rakyat biasa.

Dalam foto itu, seorang ayah sedang berjalan sambil memanggul daun kering di pundak. Seorang anak tertawa lepas di atas panggulan daun kering tadi. Di belakangnya, sang ibu mengiring langkah keduanya dengan tumpukan daun kering di atas kepala di sebuah jalan kecil bernuansa desa.

Foto ini berhasil menyampaikan pesan ‘’Bahagia Bersama Keluarga’’ yang menjadi tema gelaran lomba foto dan vlog Harganas ke 26 bersama pemenang pertama lomba video blog berjudul “Keluargaku Bahagiaku” dibuat Wawan Herman Husdiawan yang ditetapkan dewan juri.

Lomba foto dan vlog dalam rangka Harganas 2019 ini diikuti hampir 4000 peserta di berbagai media sosial.

Bersambung ke hal 15

Pemenang Lomba Foto Juara I Juara II Juara III

: Agus Kurniawan : Juliadin Kuswara : Alfian Pebriadi

Pemenang Lomba Vlog Juara I Juara II Juara III

: Wawan Herman Husdiawan : Lalu Rendi Suteja : Herman Jayadi

(Suara NTB/ist)

Juara I lomba vlog diraih Wawan Herman Husdiawan.

(Suara NTB/ist)

Juara I lomba foto diraih Agus Kurniawan.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 2

Dishub Pecat Jukir Nakal Apresiasi Pondok Alkon PERESMIAN Pondok Alat Kontrasepsi (Alkon) Sederhana Mutiara di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram mendapat apresiasi.

Pasangan usia subur diharapkan dapat mengatur kelahiran. Demikian disampaikan Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi, SE. SH., dikonfirmasi Senin (1/7).

Rusmaladi menjelaskan, selama ini masyarakat di Lingkungan Bangsal merasa malas untuk menggunakan alat kontrasepsi dan ke puskesmas maupun klinik. Padahal, pemasangan kontrasepsi baik berupa implant, IUD, pil, suntik atau sejenisnya sangat penting untuk mengatur kelahiran. Pengaturan kelahiran berdampak lahirnya anak yang sehat dan cerdas. “Kita apresiasi karena ini sangat bagus,” ucapnya.

Pondok Alkon sederhana merupakan ide yang baik dari DPPKB, untuk mendekatkan pelayanan di tengah masyarakat. Rusmaladi menambahkan, sebagian besar ibu – ibu di Lingkungan Bangsal berprofesi sebagai ibu rumah tangga tak sungkan meminta pelayanan KB dari kader maupun bidan. “Warga tidak perlu ke puskesmas.

Pelayanan kini lebih dekat,” ujarnya.

Rata – rata angka kelahiran di Tanjung Karang baik. Sebagian besar masyarakat mengikuti program disampaikan oleh pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari peran kader KB mensosialisasikan serta memberi edukasi kepada masyarakat. Dampaknya pun dirasakan bagi masyarakat, terutama pasangan yang baru menikah.

Menurut Rusmaladi, tidak dilakukan pengaturan kelahiran secara baik akan berdampak terhadap kesehatan sang ibu. Terlebih anak dikhawatirkan tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Dari sisi ekonomi akan terganggu. “Kita apresiasi kerja keras kader KB di lapangan,” ucapnya.

Rusmaladi mengajak sekaligus mengimbau masyarakat terutama pasangan baru menikah mengatur kelahiran mereka. Karena ini akan baik demi kesehatan reproduksi dan demi melahirkan anak yang sehat dan cerdas ke depannya. Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya diharapkan mengintervensi melalui program peningkatan keterampilan guna menunjang perekonomian masyarakat setempat. (cem)

Rusmaladi (Suara NTB/dok)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menyebutkan, empat jukir dipecat tersebut bekerja di Kawasan Bisnis Cakranegara.

Mereka disinyalir tidak mengikuti aturan. Padahal berulangkali diperingati. “Empat jukir kita pecat,” sebut Saleh ditemui, Senin (1/7).

Jukir dipecat harus segera dicarikan gantinya. Sebab, di kawasan tersebut membutuhkan petugas untuk mengatur lalu lintas. Saleh menambahkan, pengelolaan parkir saat ini masih dilakukan penataan. Penataan diprioritaskan pada sumberdaya manusia.

Tak dipungkiri realisasi retribusi parkir tepi jalan umum tak tercapai sejak tahun ke tahun. “Iya, kita terus berbenah,” tandasnya.

Tidak hanya di Kawasan Bisnis Cakranegara. Kemungkinan jukir nakal berada di titik – titik lainnya. Penindakan jukir nakal terkendala keterbatasan sumberdaya manusia

di Dishub. Seperti daerah di Pulau Jawa, pengawasan parkir dilakukan secara terpadu bersama TNI dan Polri.

Petugas berkeliling ke titik – titik parkir memantau. Dishub kata Saleh, sebenarnya pernah melakukan hal serupa. Tetapi sifatnya hanya beberapa kali saja. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran. “Kita sudah lakukan. Anggaran habis tidak ada lagi,” pungkasnya.

Pola seperti ini akan coba dilakukan kembali. Jika dimungkinkan membuat perjanjian kerjasama dengan Polres Mataram dan TNI, sehingga penertiban tidak menunggu anggaran.

Saleh menambahkan, pelibatan TNI dan Polri cukup efektif menindak jukir nakal ilegal yang tidak menyetor pendapatan mereka ke kas daerah. “Ya, kalau bisa ada MoU dengan Polres Mataram,” harapnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, yang menjadi masalah antara lain di depan Lombok Epicentrum

(Suara NTB/cem)

JURU PARKIR - Jukir di Kawasan Bisnis Cakranegara sedang mengatur kendaraan, Senin (1/7). Dishub memecat empat jukir di kawasan tersebut karena membandel. Tindakan tegas ini dilakukan sebagai bagian menata lahan parkir di Kota Mataram.

Mall (LEM), Kawasan Bisnis Cakranegara dan beberapa titik lain utamanya yang berada pada kawasan pertokoan.

Langkah yang telah dilakukan adalah dengan menertibkan juru parkir agar menga-

rahkan kendaraan sesuai lokasi parkir yang telah ditentukan. Pada beberapa lokasi bahkan telah dilakukan pemecatan kepada juru parkir. Jukir ternyata tetap membandel dan terbukti mengarahkan

kendaraan pada trotoar. Untuk kendaraan yang membandel, telah dilakukan operasi gabungan dengan pihak kepolisian, TNI dan Kemenhub untuk menindak pengguna parkir yang nakal. (cem)

PPDB di Mataram

Kepsek Diingatkan Hindari Praktik Transaksional Mataram (Suara NTB) – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Mataram, untuk jalur prestasi mulai dibuka, Senin (1/7). Kepala sekolah diingatkan menghindari praktik transaksional.

Jika ditemukan kepala sekolah akan diberhentikan.

Penerimaan siswa baru jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama tiap tahunnya rawan titipan.

Terutama para orangtua yang hendak memasukkan anaknya di sekolah favorit. Indikasi siswa titipan disinyalir oleh oknum pejabat di eksekutif

maupun legislatif. Selain itu, ada pula pengusaha atau orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Praktiknya cukup menyodorkan nota kuning atau merah ke sekolah tertentu. Nota ini dipahami oleh kepala sekolah sebagai syarat meluluskan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali menegaskan, PPDB diatur berdasarkan peraturan menteri, peraturan Walikota hingga petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Aturan tersebut dengan tegas mengatur penerimaan siswa. Dan, ini

harus dipahami oleh orangtua siswa. Kepala sekolah pun harus memahami segala sesuatunya. “Kepala sekolah jangan lari dari masalah,” ungkapnya ditemui, Senin (1/7).

Penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi membutuhkan kerja dari perangkat di sekolah. Pelaksanaannya pun harus berdasarkan yang ditetapkan oleh pemerintah. Fatwir menekankan, perlu ada satu kesepahaman agar kesalahan wewenang tak dilakukan.

Sekolah diingatkan menghindari siswa titipan. Dan, praktik ini pun tidak boleh ter-

jadi pada penerimaan siswa baru tahun ini. Kepala sekolah juga diingatkan jangan ada transaksional. Jika ditemukan pelanggaran akan dipecat. “Kalau ada pelanggaran langsung saya serahkan ke Pak Wali,” tegasnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, PPDB di Kota Mataram, tidak boleh ada titipan – titipan dari manapun. Orangtua murid tidak perlu mencari nota merah atau hijau kemanapun. Proses penerimaan siswa telah diatur di Permendikbud dan Perwal. “Jangan ada yang meng-

gunakan fasilitas siapa – siapa,” katanya mengingatkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik kewenangan juga harus tegas.

Jika ada pelanggaran tidak boleh takut dan harus menindak oknum kepala sekolah yang melakukan pelanggaran.

Bila perlu kepsek diberhentikan.

Dengan sistem zonasi memiliki dampak terhadap tidak meratanya penyebaran siswa.

Sekolah pinggiran dipastikan akan kekurangan murid.

“SMP di Mataram ini kan belum merata,” demikian kata Walikota. (cem)

Seleksi JPTP Penanganan Sampah di Mataram Pemkot Segera Minta Belum Maksimal

Pikirkan Biaya Pemeliharaan

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos. menanggapi keluhan kekurangan kendaraan roda tiga pengangkut sampah. Menurut dia, keluhan ini tidak terlepas dari meningkatnya volume sampah. Sehingga satu kendaraan roda tiga tidak cukup untuk mengcover satu lingkungan. ‘’Saya sendiri sering turun ke masyarakat dan melihat langsung. Dan time schedule pembuangan sampah ini tidak pernah tetap, selalu berubah-ubah,’’ katanya kepada Suara NTB usai rapat paripurna, Senin (1/7).

Ada beberapa operator kendaraan roda tiga di lingkungan yang mengangkut sampah ke depo sampah. ‘’Ternyata di sana, sudah penuh,’’ cetusnya. Politisi Golkar ini menyebut keruwetan persoalan sampah di Kota Mataram merupakan satu rangkaian yang keliru cara penanganannya. Misalnya seperti penerapan jam buang sampah yang semula dari jam 18.00 sampai jam 06.00 pagi, belakangan tidak lagi dipatuhi. ‘’Ya ini memang sistemnya yang kurang baik,’’ aku Malik. Menurut dia, persoalan sampah di lingkungan tidak melulu harus dijawab dengan penambahan kendaraan roda tiga. ‘’Tidak mesti. Itu tergantung jumlah penduduk,’’ imbuhnya. Justru yang harus dibenahi adalah sistem penanganan sampah. Dia mencontohkan kalau dalam satu lingkungan dijadwalkan pembuangan sampah dua kali sehari, maka jadwal itu harus dipatuhi.

Jam pembuangan sampah inipun, lanjut Malik harus disosialisasikan secara massif kepada lingkungan-lingkungan. ‘’Saya tanya ke lingkungan ndak pernah ada (sosialisasi, red),’’ sesalnya. Pada bagian lain, anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini juga mengkhawatirkan biaya pemeliharaan kendaraan roda tiga tersebut. ‘’Jadi beberapa operator sampah yang ada di wilayah saya malah minta bantuan ke saya untuk ngelas. Saya bilang ini kendaraan hibah. Tapi walaupun hibah, paling tidak harus dipikirkan biaya perawatannya,’’ demikian Malik.

Dia menyampaikan, biaya perawatan kendaraan roda tiga ini, bisa saja menggunakan dana kelurahan yang dititip lewat lingkungan. Malik menyebut hibah kendaraan roda tiga ke lingkungan-lingkungan sudah banyak yang rusak. Ia menyangkal adanya titik sampah ilegal. ‘’Tidak ada yang ilegasl,’’ cetusnya. Kondisi ini, katanya, hanya membutuhkan komitmen penanganan sampah yang baik dari Dinas Lingkungan Hidup. (fit)

Abdul Malik

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram memecat empat juru parkir (jukir) nakal. Tindakan tegas ini diharapkan menjadi efek jera bagi jukir lainnya. Penataan parkir sedang diikhtiarkan untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir tepi jalan umum.

Mataram (Suara NTB) – Penanganan sampah di Kota Mataram masih belum maksimal. Kurangnya depo sampah sebagai transit pengangkutan tak memadai. Selain itu, jam pengangkutan juga jadi pemicu.

Selama ini, sistem penanganan persampahan yang berbasis penanganan sampah dari sumber sampai ke TPS/Transfer Depo menjadi tanggung jawab masyarakat di bawah koordinasi kepala lingkungan/ RT setempat. Sedangkan tanggung jawab pengelolaan sampah dari TPS/Transfer Depo ke TPA menjadi tugas dan tanggung jawab petugas Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mendukung pengelolaan sampah di setiap Lingkungan, Pemerintah Kota Mataram telah memfasilitasi semua lingkungan yang berada di Kota Mataram dengan sarana angkut berupa motor roda tiga. Namun demikian kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi ditemui usai menghadiri rapat paripurna, Senin (1/ 7) kendaraan roda tiga dimiliki tidak mampu mengakomodir luas wilayah serta kepadatan penduduk.

Persoalan demikian, masyarakat mengambil tindakan sendiri membuang sampah ke sungai maupun kali.

“Ada lingkungan yang luas wilayahnya tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda tiga

Rekomendasi ke KASN

(Suara NTB/cem)

TUMPUKAN SAMPAH - Pengendara melintas di depan tumpukan sampah di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Mandalika, Senin (1/7).

Penanganan sampah di Kota Mataram masih belum maksimal.

Sistem pengangkutan dan jam pengangkutan hingga kini belum cukup membantu mengurangi volume sampah. yang kita miliki,” katanya.

Pola penanganan sampah dengan sistem TPS mobile yakni bertemunya kendaraan pengangkut roda tiga dari lingkungan dengan dump truck pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup di titik kumpul dengan waktu. Dengan sistem ini mestinya dapat mempersingkat waktu pelayanan, mengurangi dampak pencemaran dan mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Akan tetapi, pola seperti ini tidak berjalan maksimal. Irwan

menambahkan, timbulnya TPS ilegal tak bisa dipungkiri karena transfer depo masih minim di Kota Mataram. “Transfer depo kita masih sangat minim,” pungkasnya.

Salah satu alternatif bisa dilakukan dengan mengusulkan kembali pengadaan roda tiga. Kendaraan pengangkutan sampah berjumlah 325 unit sesuai jumlah lingkungan.

Sebagian telah rusak dan perlu dilakukan peremajaan. Pengadaan diprioritaskan khusus penanganan lingkungan yang padat penduduk dan wilayahnya luas. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram segera bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta rekomendasi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Tahun ini, empat pejabat eselon II memasuki masa purnatugas.

Mereka yang akan pensiun masing-masing Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Drs. Sutrisno, MBA yang telah pensiun terhitung 1 Juli kemarin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hj. Tasnim mengakhiri jabatannya di bulan September dan Kepala Dinas Pariwisata Drs. I Made Swastika Negara juga pensiun akhir Desember mendatang.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengaku, belum mendapatkan laporan terkait berakhirnya masa tugas Kepala DPPKB, Drs. Sutrisno dan tiga pejabat lainnya.

Akan tetapi, ia tidak ingin jabatan tersebut terlalu lama lowong, sehingga akan segera melakukan pengisian jabatan.

“Nah, saya belum terima laporan ini,” kata Walikota, Senin (1/7).

Termasuk tiga pejabat bakal memasuki purnatugas tersebut meski segera dipersiapkan oleh Baperjakat. Walikota meminta Baperjakat segera mempersiapkan dan bersurat ke KASN untuk meminta rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka. “Mekanismenya akan kita laksanakan dengan meminta izin dari KASN,” ucapnya.

Walikota mendorong pejabat yang merasa memiliki kompetensi untuk ikut seleksi secara terbuka. Hasil diberikan oleh tim pansel akan dijadikan acuan untuk menentukan siapa pejabat yang dinilai layak menduduki posisi tertentu.

Selama ini, proses seleksi pejabat dilakukan secara terbuka. Masyarakat boleh mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya proses seleksi. “Silahkan, pejabat berlomba –lomba untuk ikut seleksi. Saya akan gunakan apa yang diberikan oleh tim pansel,” terangnya.

Untuk pengisian jabatan yang lowong eselon III dan IV dikatakan Walikota, Baperjakat masih menggodok. Hasilnya pun belum diterima dari Baperjakat. Setelah itu, akan dilakukan pengisian jabatan.

Eko menambahkan, Baperjakat sedang bekerja menyiapkan kebutuhan untuk proses seleksi JPTP. Dia memastikan, surat permintaan seleksi segera dikirim ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi. (cem)

DPPKB Resmikan Pondok Alkon Sederhana Mutiara di Lingkungan Bangsal Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, terus berinovasi. Senin (1/7) diresmikan Pondok Alat Kontrasepsi (alkon) Sederhana Mutiara di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.

Turut hadir pada peresmian Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, mantan Kepala Dinas PPKB Drs. Sutrisno, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman H. Kemal Islam, Camat Sekarbela Cahya Samudra, lurah, para kader KB dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.

Sekretaris DPPKB, H. Turmuzi mengatakan, pondok alat

kontrasepsi sederhana merupakan satu – satunya yang ada di NTB bahkan di Indonesia.

Inovasi ini berasal dari gagasan stafnya yang ingin mendekatkan pelayanan KB di tengah masyarakat. “Kita mau usulkan sebagai inovasi daerah,” kata Turmuzi.

Tujuan pondok ini sebenarnya mengantisipasi putus pakai alat kontrasepsi di tengah masyarakat. Dia melihat ada kerentanan pasangan usia subur berhenti menggunakan KB, karena malas mengambil ke puskesmas atau klinik.

Pihaknya mencoba mendekatkan pelayanan agar masyarakat terutama pasangan usia subur mengatur kelahiran. Sutrisno menambahkan, pondok alkon sebagai sarana pendukung bagi masya-

rakat di Lingkungan Bangsal mendapatkan pelayanan KB dari petugas baik itu kader maupun bidan. Selain itu, pemerintah ingin mendekatkan pelayanan ke masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat mengatur kelahiran. “Kita lihat disini masyarakat terutama ibu – ibu banyak menggunakan pil,” ucapnya.

Ketua Tim Penggerak PKK mengapresiasi dibangunnya Pondok Alkon Sederhana Mutiara di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang.

Suryani mengibaratkan bahwa pondok alkon sebagai gadis desa yang tidak kenal polesan. Tampilannya sederhana, cantik dan memikat hati orang untuk mendekatinya.

“Pondok ini harus dijaga dan pelihara agar kegiatannya ter-

(Suara NTB/ist)

MENINJAU - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh meninjau Pondok Alkon Sederhana Mutiara di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, usai diresmikan Senin (1/7). us berkelanjutan,” pesannya.

Dalam upaya pengaturan kelahiran, PKK juga memiliki andil membantu menyukseskan program pemerintah. Keberadaan kader di masyarakat

tentunya sebagai ujung tombak.

Mereka mengetahui banyak hal di lapangan, sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mengetahui persoalan dihadapi masyarakat. (cem/*)

SUARA NTB

Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 3

Walikota Apresiasi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram kembali menggelar rapat paripurna, Senin (1/7). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memberi kesempatan kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan.

Walikota menyampaikan penghargaan danapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap fraksi-fraksi Dewan yang telah menyampaikan pemandangan umumnya.

Dalam kesempatan itu, Walikota mengungkapkan, pandangan umum fraksi-fraksi terdiri dari dua hal. Yaitu yang bersifat saran-saran dan pertanyaan. ‘’Untuk yang bersifat saran akan kami jadikan masukan dalam evaluasi perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun-tahun selanjutnya dan khususnya dari Fraksi Partai Keadilan telah memberikan masukan yang berharga dan akan dijadikan pembahasan lanjutan pada sidang berikutnya,’’ demikian Walikota.

Adapun yang bersifat pertanyaan, Walikota memberikan penjelasan melalui dua kelompok. Yaitu penjelasan bersifat umum dan bersifat khusus.

Penjelasan yang bersifat umum memberikan gambaran jawaban atas pertanyaan yang mempunyai kesamaan substansi yang disampaikan oleh lebih dari 1 (satu) fraksi. Sedangkan penjelasan yang bersifat khusus untuk jawaban dari masing-masing fraksi.

Penjelasan yang bersifat

umum terkait penerapan zonasi PPDB dijelaskan bahwa dalam hal penerimaan siswa baru dalam sistem PPDB 2019, siswa akan diterima melalui zonasi, yaitu alamat tinggal siswa akan didekatkan dengan sekolah untuk pemerataan mutu pendidikan. Proses penentuan zonasi melalui beberapa tahap seperti mendiskusikan dengan K3S (Kepala Sekolah SD) dan MKKS (Kepala Sekolah SMP) sesuai Peraturan Menteri.

Masalah perpindahan KK oleh orang tua murid hanya berlaku apabila yang bersangkutan telah pindah KK selama 6 bulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi PPDB dengan sistem zonasi yaitu dengan melakukan sosialisasi mulai dari kecamatan sampai dengan lingkungan, di sekolah-sekolah dan melalui website Dinas Pendidikan.

Sementara itu menanggapi Fraksi Gerindra tentang program penanganan sampah yang dilaksanakan selama ini, yaitu dengan sistem penanganan persampahan yang berbasis penanganan sampah dari sumber sampah. Dimana tanggung jawab pengelolaan sampah dari sumber sampai ke TPS/Transfer Depo menjadi tanggung jawab masyarakat dibawah koordinasi kepala lingkungan/RT setempat. Sedangkan tanggung jawab pengelolaan sampah dari TPS/ Transfer Depo ke TPA menjadi tugas dan tanggung jawab petugas Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mendukung pengelolaan sampah di setiap Lingkungan, Pemerintah Kota Mataram telah memfasilitasi semua

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

BUKA PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka rapat paripurna dengan agenda jawaban Walikota Mataram terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan. lingkungan yang berada di Kota Mataram dengan sarana angkut berupa motor roda tiga.

Menanggapi perlunya penertiban penggunaan fasilitas umum yang berakibat terganggunya para pejalan kaki, Walikota menyampaikan bahwa telah dilakukan identifikasi di beberapa lokasi yang menjadi masalah antara lain di depan Lombok Epicentrum Mall (LEM), Kawasan Bisnis Cakranegara dan beberapa titik lain utamanya yang berada pada kawasan pertokoan.

Langkah yang telah dilakukan adalah dengan menertibkan juru parkir agar mengarahkan kendaraan sesuai lokasi parkir yg telah ditentukan. Pada beberapa lokasi bahkan telah dilakukan pemecatan kepada Juru Parkir apabila jukir ternyata tetap membandel dan terbukti mengarahkan kendaraan pada trotoar. Untuk kendaraan yang

membandel, telah dilakukan operasi gabungan dengan pihak kepolisian, TNI dan Kemenhub untuk menindak pengguna parkir yang nakal.

Memang masih banyak persoalan pelanggaran yang belum optimal, khususnya karena kurangnya efek jera yang dirasakan masyarakat.

Sehingga bila tidak ada petugas, pelanggar akan datang lagi. Ke depannya akan disiapkan kebijakan yang lebih tegas antara lain dengan menyiapkan perangkat hukum dan penindakan penderekan dan penggembosan kendaraan.

Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Walikota mengatakan, terhadap hasil revisi Perda RTRW yang berkaitan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), berdasarkan Revisi Perda RTRW Kota Mataram yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12

Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mataram Tahun 20112021, pengembangan Lahan Pertanian di Kota Mataram dalam bentuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura ditetapkan sebagai KP2B. KP2B dikembangkan di 14 (empat belas) Kelurahan sesuai Pasal 46 ayat (2) poin b. Dalam Pasal 83 yang mengatur tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian, pada huruf b angka 4 (empat) bahwa Peruntukan yang menyebabkan berkurangnya luas KP2B yang ditetapkan, wajib menyediakan lahan pengganti di dalam Kota.

Penetapan KP2B diatur dalam Perda RTRW. Sedangkan penetapan LP2B merupakan bagian dari penetapan Rencana Rinci Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Terkait dengan investasi di Kota Mataram, dilakukan pada Kawasan Budidaya sesuai dengan jenis ka-

JAWABAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan, Senin kemarin. wasannya yang terdiri dari Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pendidikan, dan Kawasan Kesehatan.

Persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian sesuai zona peruntukannya diatur dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.

Sedangkan terkait pemandangan umum Partai Persatuan Pembangunan, Walikota mengatakan, penurunan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2018 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017, bahwa penurunan pendapatan disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2018 dengan realisasi senilai Rp881,1 miliar lebih atau 97,03 persen dari anggaran senilai Rp905,92 miliar lebih. Sedangkan pada Tahun 2017 terealisasi senilai

Rp941,446 miliar lebih.

Walikota menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap penjelasan besaran SiLPA Tahun Anggaran 2018, senilai Rp105,404 miliar lebih terdiri sisa Kas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai 1 Miliar 535 Juta Rupiah lebih. Sisa Kas Dana JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas senilai 2 Miliar 835 Juta Rupiah lebih. Sisa Kas Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah senilai 720 Juta Rupiah Lebih, dan SiLPA APBD Kota Mataram yang berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi serta efektifitas belanja senilai 100 Miliar 312 Juta Rupiah lebih.

Untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sudah dilakukan proses penyesuaian melalui perubahan RPJMD yang saat ini masih dalam proses pembahasan di Dewan. (fit/*)

Khawatir Ganggu Pariwisata

Manajemen LIA akan Batasi Keluarga JCH Masuk Bandara Mataram (Suara NTB) PT. Angkasa Pura I, selaku pengelola Lombok Internsional Airport akan membatasi pengantaran jemaah calon haji (JCH) oleh keluarga hingga ke dalam area bandara. Kebijakan ini diambil untuk tetap menciptakan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengguna bandara, terutama wisatawan.

Infrastruktur dan SDM PT. Angkasa Pura I telah siap memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ibadah haji di NTB tahun 2019 ini.

Selaku pengelola Bandara Lombok Internasional, diharapkan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholders, terutama keluarga JCH. Keluarga JCH agar tidak mengantar para JCH hingga ke bandara. Dengan pertimbangan kemaslahatan yang jauh lebih besar. Seperti diketahui, ada tradisi unik saat musim haji di Lombok, NTB. Saat pemberangkatan JCH, biasanya berbondong-bondong kelurga ikut mengantar, hingga ke pintu bandara.

Setiap tahun saat musim haji, area bandara akan disesaki kendaraan-kendaraan keluarga JCH yang berangkat.

Para pengantar haji juga akan membanjiri bandara. Untuk tahun ini, Angkasa Pura I, kata General Manajernya, Nugroho Jati, pengantaran JCH akan dibatasi di bandara.

Salah satu kekhawatiran manajemen adalah terganggunya pariwisata NTB yang

(Suara NTB/bul)

Nugroho Jati saat ini sedang recovery dan telah naik daun sebelum gempa. Mengantar JCH, kata Nugroho Jati akan menyisakan sampah yang luar biasa banyaknya di bandara.

Selain itu, taman-taman dan fasilitas bandara lainnya seringkali rusak.

Ketertiban pengguna parkir dan jasa lainnya juga turut terganggu. Angkasa Pura menyatakan sangat kewalahan menanganinya. “Sampah yang sangat banyak, akan menimbulkan penilaian lain bagi

wisatawan. Jangan sampai wisatawan menyorot daerah kita sebagai daerah penuh sampah. Bandara selain sebagai pintu masuk, juga cerminan daerah,” jelas Nugroho Jati ditemui di Bandara Internasional Lombok, Senin (1/7) kemarin.

Seperti diketahui, sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Sektor pariwisata memberi kontribusi yang tidak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Meski begitu, sektor pariwisata adalah sektor yang sensitif. Karena itu, Nugroho Jati meminta stakeholders, masyarakat untuk ikut bersama-sama menyatukan persepsi dengan pemerintah untuk mendukung sektor unggulan di daerah ini semaksimal mungkin diminimalisir cela.

Kaitannya dengan musim haji ini, masyarakat memiliki fungsi strategis menjaga baik buruknya citra pariwisata NTB. Karena itu, kata Nugroho Jati. Kebijakan yang akan diberlakukan dalam pengelolaan Bandara Internasional Lombok ini diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat NTB. Pengantaran JCH, diimbau agar cukup dilakukan sampai di asrama haji.

“Ini dalam rangka men-

dukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang terbaik untuk pariwisata,” jelas Nugroho Jati.

Kendaraan-kendaraan keluarga pengantar calon jamaah JCH, rencananya akan dibatasi masuk ke area bandara. Ia mengimbau, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk berkomunikasi dengan JCH yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

“Kita imbau untuk kita menerapkan haji milenial 2019 dalam bentuk sosialisasi untuk memanfatkan smartphone sebagai alat komunikasi video call antara keluarga dengan JCH, saat pemberangkatan,” imbuhnya. Rencananya, dalam rapat umum panitia pemberangkatan jemaah haji secara gabungan hal ini juga akan disampaikan. Angkasa Pura I juga telah menghubungi Pemda, Kemenag agar informasi ini juga disampaikan kepada masyarakat.

Secara umum, seluruh fasilitas, personel, dan prosedur bandara menurut Nugroho Jati telah disiapkan rencana operasinya. Sesuai jadwal pemberangkatan haji, pada 2 Juli ini, pesawat pengangkut JCH telah masuk bandara.

Penerbangan akan dimulai pada 6 Juli. “Setelah pesawat datang, hingga pemberangkatan, butuh persiapan posisitioning flight. Pesawatnya Boing 747 dengan kapasitas penumpang 400 orang. Dan ada 11 kloter yang akan berangkat tahun ini ke tanah suci,” demikian Nugroho Jati. (bul)

(Suara NTB/bul)

PERIKSA LOBSTER - Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi (tengah) bersama stakeholders melakukan pemeriksaan fisik lobster yang akan dikirim. Kegiatan ini simbolis dilakukan dalam rangka peringakan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2019

Selama Sepekan

BKIPM Mataram Berikan Layanan Prima bagi Pelaku Jasa Usaha Perikanan Praya (Suara NTB) Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram selama sepekan ini memberikan pelayanan prima kepada para pelaku usaha jasa perikanan. BKIPM Mataram pada Senin (1/7) kemarin secara resmi membuka pelaksanaan pekan pelayanan publik internasional sebagai rangkaian Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2019.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi, S.Pi, M.P di kantor pelayanan KIPM di area bandara internasional Lombok. Sejumlah stakeholder turut hadir. Diantaranya, General Manajer PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Nugroho Jati , General Manajer Pelindo III Cabang Lembar, Erry Ardiyanto dan unsur dari Bea Cukai. Pekan pelayanan publik ini juga dibuka dengan pemberian sertifikat dan penghargaan kepada stakeholders BKIPM Mataram.

Bulan Bakti Karantina

dan Mutu Hasil Perikanan serta Pekan Layanan Publik Tahun 2019 mengusung tema “Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (GEMASATUKATA) Kita Wujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Lestari dan Berkelanjutan”. Tema besar ini, kata Suprayogi sejalan dengan “Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, yang diterjemahkan ke dalam “Misi tiga pilar utama, yaitu kedaulatan, keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan”.

Selama sepekan ini, seluruh insan KIPM Mataram memberikan pelayanan dengan mengusung budaya lokal menggunakan pakaian adat, Sasak, Samawa, Mbojo, termasuk menggunakan pakaian adat dari Bali sebagai bagian dari heterogennya masyarakat NTB. Seluruh kantor unit pelayanannya juga menghidangkan menu-menu berbahan dasar ikan kepada pengunjung.

Pelayanan dimaksud tidak sebatas memunculkan pakaian adat. Lebih dari itu, BKIPM Mataram kata Suprayogi membuka diri menerima kritik dan saran dari pengguna jasa atau masyarakat, serta stakeholders.

Sebagai rangkaian Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2019, sejumlah kegiatan lain juga telah dan akan dilaksanakan.

Diantaranya, kegiatan perahu sekolahku bagi anak-anak nelayan di Labuan Lombok, Lombok Timur. anak-anak nelayan diberikan edukasi dan motivasi. Pelepasan benih ikan di perairan umum sebanyak 2019 ekor di Benang Stukel Lombok Tengah. Ikan-ikan yang dilepas adalah ikan yang sudah dijamin kesehatannya.

Selain itu, akan dilakukan pelepasan 500 - 1000 tukik untuk menjaga sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan. Lomba memasak menggunakan bahan dasar ikan dan lomba mewarnai. Dan lainnya. Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan diperingati setiap tanggal 23 Juni – 24 Juli. (bul/*)

215.000 Ibu Rumah Tangga Miskin Akses Kredit ” Tanggung Renteng” Mataram (Suara NTB) Penyaluran kredit dengan sistim tanggung renteng mengalami pertumbuhan signifikan.

Jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan mengalami lonjakan, meski Lombok dan Sumbawa tahun lalu dilanda gempa.

Dalam waktu hanya dua tahun, lembaga yang menyalurkan dananya bahkan telah berhasil menarik jumlah nasabah mencapai 215 ribu hingga 2019 ini. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan menjelasakan, di saat pertumbuhan bank umum melandai, peyalurkan kredit tanggung renteng justru sebaliknya. Pertumbuhannya bahkan mendekati 100 persen year on year (yoy).

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/Persero yang saat ini masif menyalurkan kredit ke kelompok-kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, OJK menyimpulkan betapa masyarakat

bawah sangat membutuhkan dana dengan syarat lunak dan tanpa jaminan.

Kredit yang disalurkan PNM, kata Farid berkisar hingga Rp5 juta/orang. Diberikan secara kelompok. Jika pola penyaluran kredit ini makin dimassifkan, Farid meyakini pengaruh rentenir yang biasa disebut bak subuh.

Bahkan bank tahajut lantaran tagihan harian nasabah digedor cukup pagi.

Kepala Cabang PT. PNM (Persero) Wilayah NTB, Jimmy Firmansyah mengemukakan, pembiayaan ekonomi masyarakat dilakukan PNM menyasar ibu rumah tangga pra sejahtera (miskin). Pembiayaannya dengan cara kelompok yang diisi 10 sampai 30 anggota kelompok.

“Ibu-ibu yang tadinya tidak produktif dibuat menjadi produktif. Yang tidak punya usaha, atau punya usaha, atau gagal usaha, atau pengen punya usaha sasarannya,” kata Jimmy. PNM memasuki kel-

ompok masyarakat yang tidak disentuh oleh bank, ataupun koperasi. Ada empat konsep yang dilakukan PNM dalam penyaluran kredit ini.

Pertama, jarak tidak boleh lebih dari 15 menit dengan kelompok lain jika jalan kaki.

Kedua, diharuskan anggotanya ibu rumah tangga. Ketiga, pendapatan perkapita kurang dari Rp850 ribu sebulan. Dengan pendapatan perkapita kurang di bawah Rp850 ribu sudah jelas dikategorikan miskin. Tempat tinggalnya (rumah) tidak permanen.

PNM awalnya memfasilitasi pembentukan kelompok, sebelum kelompok diberikan pembiayaan. Terlebih dahulu dilakukan pelatihan, pendampingan dan pengarahan. Lalu empat konsep sebelum pembiayaan diberikan. Harus jujur bahwa pinjaman yang diberikan betulbetul untuk modal kerja.

Kedua disiplin menjalankan usaha setelah modal diberikan. Disiplin membayar

angsuran secara mingguan.

Dalam pertemuan mingguan anggota kelompok wajib hadir. Lalu anggota kelompok yang dibiayai adalah pekerja keras. “Sudah dikasi modal.

Pengarahan usaha. Prinsipnya, kalau dikasi modal harus kerja keras. Kalau ndak kerja keras percuma ngasi modal berapapun,” jelas Jimmy.

Selanjutnya harus siap menjalankan budaya menabung.

Kenapa? hasil dari kerja keras anggota, sebagian harus disisihkan. UMKM, kata Jimmy, bila dikelola dengan baik, diarahkan, penghasilannya jauh lebih besar dari penghasilan ASN. Pinjaman yang diberikan kepada satu anggota Rp2 juta tanpa agunan. Hanya menyerahkan KTP atau KK. Penjaminnya adalah kelompok.

Pengembalian pinjaman dapat dilakukan seminggu sekali kepada kelompok pada pertemuan/pelatihan rutin mingguan. Ketika anggota tak mengembalikan, dengan sis-

tim tanggung renteng, anggota yang lain harus menjadi penanggung jawab.

“Sehingga berlaku hukum sosial. Misalnya ada satu anggota yang tidak nyetor, eh gara-gara kamu setoran saya jadi naik,” kata Jimmy memberi contoh.

Dari pinjaman Rp2 juta, dalam setahun akan menjadi Rp2,5 juta. Dan disetor secara mingguan ke kelompok. Sistim inilah yang berjalan hingga jumlah nasabah PNM melonjak di NTB. tingkat kredit macetpun sangat kecil, di bawah satu persen.

Dengan berkembangnya sistim tanggung renteng ini, Jimmy mengatakan sebagai benteng dari pengaruh rentenir. “Pinjaman di atas Rp5 juta, harus ke KUR. Kita rekomendasikan ke KUR. Dengan sistim tanggung renteng ini juga dapat menciptakan UMKM baru. Dan UMKM dapat naik kelas. Sistim ini terus berkembang untuk mempersempit ruang gerak rentenir,” imbuhnya. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 4

Respons Krisis Warga Segera Sampaikan LHKPN KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendesak kepada para calon anggota legislatif (caleg) terpilih berdasarkan hasil pleno beberapa waktu lalu supaya segera menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Apabila LHKPN tidak dilakukan, maka caleg terpilih tersebut dapat digugurkan menjadi calon legislatif.

Komisioner KPU Lotim, Taharudin, SH., MH., menegaskan partai politik harus melakukan tindakan tegas untuk memperhatikan caleg-calegnya untuk menyampaikan LHKPN terutama bagi caleg terpilih. Inilah yang masih ditunggu oleh KPU, baik caleg yang incumbent maupun yang baru terpilih pada pileg 2019. “Namun kalau incumbent (petahana) sudah lengkap menyelesaikan LHKPNnya. Tapi kami mengimbau kepada legislatif yang baru ini untuk menuntaskan LHKPNya,” jelasnya.

Hingga saat ini lebih dari 60 persen yang sudah menyampaikan LHKPN didominasi oleh caleg incumbent. Adapun batas dari penyampaian LHKPN ini seminggu setelah diumumkan sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan. Termasuk yang tidak terpilih juga semestinya melaporkan juga. “LHKPN ini penting untuk menunjukkan integritas, profesionalitas wakil rakyat selaku pejabat publik. Sehingga masyarakat menilai dan percaya terhadap wakil rakyat atas kepatuhannya itu,” ujarnya.

Selain itu, dari partai politik juga harus menyampaikan LADK (laporan awal dana kampanye), laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPSDK) dan laporan akhir penggunaan dana kampanye (LAPDK).

Sejauh ini yang sudah melaporkan dana kampanye 10 persen dan KPU sendiri sudah menyerahkannya ke kantor akuntan publik dan sudah diumumkan.

“Sampai saat ini 16 parpol itu sudah mematuhi aturan dana kampanye.

Termasuk para caleg sudah selesai diaudit oleh kantor akuntan publik,” Taharudin jelasnya. (yon) (Suara NTB/yon)

Penempatan Plt Pengaruhi Program Kepala Daerah Selong (Suara NTB) Hingga sekarang ini, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Timur (Lotim) masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt). Sementara seorang Plt memiliki kebijakan yang terbatas, sehingga program pemerintah, baik di OPD maupun program dari kepala daerah tidak dapat berjalan maksimal.

Demikian pandangan akademisi Universitas Hamzanwadi, Dr. Muhammad Halqi,M.Pd, kepada Suara NTB, Senin, (1/ 7). Menurutnya, kebijakan yang dapat diambil Plt hanya sebatas reguler saja. Maka dari itu, ia mendorong supaya pemerintah daerah lebih cepat menetapkan pejabat definitif. Kalau jika dibiarkan berlarut-larut, banyak program yang tidak dapat berjalan maksimal karena harus menunggu arahan bupati baru berani mengambil tindakan-tindakan strategis.

“Lebih cepat lebih baiklah ditetapkan pejabat definitif.

Apalagi pak bupati kita ini kan sudah berpengalaman sebelumnya. Pasti tahu persis pejabat-pejabat yang dianggap mampu,”ujar dosen Universitas Hamzanwadi ini.

Namun ia tidak menampik bahwa di sisi lain tidaklah gampang dalam penempatan suatu pejabat, sehingga penempatan Plt yang dinilai cukup lama ini dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan lain antara bupati dan wabup untuk memutuskan pejabat yang akan diberikan tanggung jawab untuk memimpin OPD tersebut.

Terlebih jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik, sehingga harus pandai dan tidak sembarang di dalam penempatan suatu pejabat, sehingga program Bupati, H. M. Sukiman Azmy,MM dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin, SH (Sukma) saat kampanye Pilkada 2018 lalu dapat terealisasi dengan baik. “Kan masih tahun pertama, kita tunggu ke depan seperti apa. Apalagi kali tidak banyak direcoki tim sukses. InsyaAllah pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lotim, Ubaidillah, meminta kepada bupati untuk secepatnya melakukan pengisian secara definitif terhadap sejumlah pimpinan OPD yang masih diisi pelaksana tugas (PLt). Pasalnya, diduduki pimpinan OPD oleh seorang Plt sangat berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pada OPD tersebut.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, apabila pemerintah hanya diam dan tidak bersikap.

Dikhawatirkan persoalan itu berlarut-larut yang berdampak pada tersendatnya program dimasing-masing OPD yang saat ini dijabat oleh Plt. Sementara pada hal-hal tekhnis, kekuatan dan kebijakan Plt itu terbatas apabila dibandingkan dengan kepala OPD definitif.

Dicontohkannya, dalam mengantisipasi perubahan anggaran pada APBDP, keberadaan Plt diyakini tidak mengetahui secara utuh. Apalagi dalam bersikap dan membuat suatu kebijakan masih ada keraguan terkait posisi jabatan dan amanah yang akan diembannya. Seperti kondisi saat ini banyak perencanaan yang semestinya awal bulan namun molor menjadi akhir bulan.

Sehingga apabila tidak terealisasi, maka akan menjadi tanggung jawab APBD berikutnya. Diketahui, OPD yang hingga saat ini masih dijabat Plt diantaranya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Sekretaris Dewan dan Dinas Perkim serta beberapa instansi lainnya.

Untuk menjawab itu, Pemda Lotim sudah melakukan pansel terhadap semua OPD di Lotim terutama yang belum mengikuti pansel baik OPD yang diduduki pejabat definitif maupun Plt. Rencananya, pelantikan pejabat definitif itu akan dilakukan pada bulan Juli yang dilakukan secara serentak antara pansel tahap pertama dan kedua.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., mengatakan pelaksanaan pansel ini sudah sesuai aturan dan instruksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun ia memastikan bahwa pelantikan terhasil hasil pansel secara keseluruhan dapat dilakukan paling lambat bulan Juli 2019.

Orang nomor dua di Gumi Selaparang ini menegaskan, KASN menyarankan supaya Pemkab Lotim melakukan pansel terhadap 19 JPT atau terhadap semua kepala OPD yang saat ini menjabat. Di mana pimpinan tinggi pratama tersebut belum dilakukan pansel, sehingga harus dilakukan pansel ulang.

Termasuk untuk pimpinan OPD yang sudah menjabat selama 5 tahun dapat diperbolehkan ikut kembali.

Namun ada ketentuantentuan dan persyaraMuhammad Halqi tannya. (yon) (Suara NTB/ist)

BPBD Siapkan 1.000 Tangki Air Bersih Tanjung (Suara NTB) Kondisi kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), menjadi problem yang pasti dihadapi setiap tahun. Oleh karena itu, Pemda melalui instansi terkait telah mengantisipasi permintaan air bersih warga. Tahun ini, kembali disiapkan 1.000 tangki atau setara 5.000.000 liter kepada warga.

Kepala Pelaksana BPBD KLU, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD KLU, I Ketut Pasek Supartha, dikonfirmasi wartawan, Senin (1/7) tak menyangkal sebagian wilayah Lombok Utara mulai terpapar kekeringan. BPBD bahkan sejak 17 Juni lalu, sudah mengeluarkan edaran kepada pemerintah di kecamatan dan desa agar responsif menyikapi kondisi warga yang membutuhkan air bersih.

“BPBD sudah siap melakukan penanganan, hanya saja Surat yang kami turunkan terkait permohonan data terkait wilayahnya yang potensi terjadi kekeringan ke masingmasing camat tertanggal 17 Juni 2019 belum kami terima,” ungkap Pasek.

BPBD menyadari, dampak kekeringan akan sama, bahkan bisa lebih parah dari tahun sebelumnya. BPBD pun sudah siap untuk membantu warga, terutama menangani persoalan air bersih untuk jangka pendek.

Dalam melayani warga, BPBD tetap mengacu kepada SOP yakni merujuk pada data permintaan warga. Namun disayangkan, sampai hari ini surat permintaan air bersih warga dari dusun dan desa ke BPBD belum diterima.

“BPBD sifatnya menindaklanjuti laporan. Tinggal bersurat ‘kan bisa. Kalau untuk wilayah Mumbulsari, mulai hari ini sudah kita sikapi dan

akan berlanjut,” terangnya.

Pasek mengamini, bahwa di Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan hanya satu dusun yang tidak mendesak kebutuhan air bersihnya. Berbeda dengan 8 dusun lain. Pasek menyebut, distribusi air bersih ke wilayah itu telah dimulai hari Senin kemarin. Pihaknya juga berpatokan pada informasi yang disampaikan oleh awak media. “Ini yang (Dusun) Pawang Kunyit untuk hari ini, dusun yang lain menyusul. Untuk kapasitas ke Pawang Kunyit, 2 tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter,” jelasnya.

Untuk diketahui tambah Pasek, BPBD Lombok Utara memiliki 3 armada pengangkut air. Guna menjaga kemungkinan tingginya permintaan air secara berkelanjutan, BPBD sudah berkoordinasi dengan instansi lain untuk memanfaatkan armada tangki air.

“Kalau terkait penaganan kekeringan, kita siapkan 1.000 tangki. BPBD punya 3 armada, tapi kita bisa menggunakan armada yang ada di Damkar dan PDAM. Dan kita sudah ada koordinasi sebelumnya,” sebutnya.

Pasek memprediksi, distribusi air bersih akan berjalan selama 3 bulan ke depan bahkan lebih. Mengingat musim hujan di wilayah Bayan dan sebagian Kayangan, sedikit terlambat dari wilayah lain di KLU.

(Suara NTB/ist)

SALURKAN AIR - BPBD KLU turun menangani kebutuhan air bersih warga di Desa Mumbulsari Kecamatan Bayan, Senin (1/7).

Lebih lanjut, dalam penyaluran air bersih BPBD akan selektif mendistribusikan.

Sebab air bantuan yang diberikan hanya untuk konsumsi.

Dalam arti, air yang dikirimkan BPBD tidak diper-

gunakan untuk kepentingan lain seperti membangun RTG. Ia menegaskan, air untuk keperluan RTG setidaknya dapat ditangani sendiri oleh Pokmas atau aplikator yang terlibat.

“Kita suplai air juga sambil pe-

mantauan, dan saya harap teman-teman wartawan juga bisa membantu melakukan pengawasan. Biar pembagian air ini merata dan tepat sasaran, supaya masyarakat dapat menikmatinya,” pungkas Pasek. (ari)

Krisis Air Bersih Masyarakat Serbu Pelayanan Belum Ada Solusi SIM Gratis Permanen

Hari Bhayangkara

Selong (Suara NTB) Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim), Senin (1/7) membeludak. Pasalnya, masyarakat yang datang didominasi kelahiran 1 Juli yang bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke73. Dalam momentum Dirgahayu Polri ini, Satlantas Polres Lotim meluncurkan terobosan berupa SIM gratis bagis bagi masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli.

Menurut Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal,SIK, dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-73 tepatnya 1 Juli 2019.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) mengadakan pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis bagi masyarakat pemohon yang lahir pada tanggal 1 Juli. Pelayanan SIM gratis ini diberikan kepada 10 pendaftar pertama baik SIM baru maupun SIM perpanjangan. Akan tetapi pemberian SIM gratis tidak diberikan secara percuma. Melainkan para pemohon harus melengkapi segala persyaratan sebagaimana mestinya.

“Membeludaknya peminat pembuatan SIM gratis bagi masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli ini tidak diberikan percuma. Namun seleksi ketat kita lakukan dengan ujian praktik.

Pelayanan SIM gratis ini kita lakukan selama satu hari bagi masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli bertepatan dengan HUT Bhayangkara,” jelasnya.

Disampaikan lebih jauh, Satlantas Polres Lotim menilai kesadaran masyarakat khususnya Kabupaten Lotim untuk tertib berlalu lintas saat ini terus mengalami peningkatan. Kendati demikian, menginjak usia Bhayangkara ke-73, dari Satlantas Polres Lotim akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, langkah itu sejalan dengan motto Satlantas Polres Lotim yaitu “Kami Belum Sempurna, Tetapi Kami Terus Berusaha Memberikan yang Terbaik kepada Masyarakat”.

Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepa-

da masyarakat, ke depan antara SIM keliling dan Samsat keliling dijadikan satu di satu tempat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah baik melakukan perpanjangan STNK maupun SIM. “Tingkat kesadaran kelengkapan administrasi dalam berkendara sudah mengalami peningkatan,” jelasnya.

Disamping itu, Satlantas Polres Lotim sudah membuat aplikasi GEMILOTIM yang bisa diakses melalui handphone android sehingga masyarakat lebih memahami cara berkendara dan menjaga keselamatan di jalan raya. Dimana kecelakaan terjadi saat berkendara dikarenakan kurang patuhnya masyarakat mematuhi aturan dan rambu-rambu dalam berlalu lintas. (yon)

(Suara NTB/yon)

SIM GRATIS - Pemohon SIM mendatangi Satlantas Polres Lotim untuk pembuatan dan perpanjangan SIM gratis bagi masyarakat yang lahir 1 Juli.

Tekan Kemiskinan, E-Warung Diintegrasikan dengan WUB Tanjung (Suara NTB) Kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan E-Warung (Warung Elektronik) sebagai pengganti program rastra, relevan dengan upaya Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu, Pemkab akan mengintegrasikan program EWarung dengan program Wira Usaha Baru (WUB).

Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., Senin (1/ 7) mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait beberapa waktu lalu. Hadir antara lain, BRI, Bulog, PNM dan PKH selaku mitra pemerintah.

Dalam aplikasinya, Warung Elektronik sebagai wadah untuk mengakses program bantuan non tunai, akan dengan sendiri berdiri di masyarakat.

Warung-warung itu menyediakan kebutuhan logistik masyarakat dalam bentuk beras dan telur. Namun di daerah lain, bantuan non tunai melalui E-Warung dikonversi ke be-

berapa produk, seperti minyak goreng, tepung terigu dan gula.

Warga penerima PKH dan rastra sebagai sasaran, sebelumnya akan mendapatkan kartu sebagai bukti penerima program tersebut. Mereka nantinya tinggal datang ke warung yang ditunjuk, untuk kemudian memilih barang yang ingin dibeli, dengan bermodal kartu program dan nomor pin yang dimiliki oleh mereka, transaksi bisa dijalankan.

“Program E-Warung sangat tepat untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara yang berjumlah kurang lebih 373.000 itu. Sehingga tepat kalau diintegrasikan dengan program Wira Usaha Baru,” ungkapnya.

Ia berharap, E-Warung dapat hadir secara merata di tiap dusun, sehingga di KLU nantinya, akan terdapat lebih dari 400 E-Warung.

Heryanto membayangkan, pada satu KK yang mengelola E-Warung akan mendapat manfaat secara ekonomi.

Pasalnya, warga penerima

PKH di dusun itu mengkonversikan program bantuan non tunai tersebut di warung elektronik yang ditunjuk.

“Kita berasumsi, dari penghasilan 4 juta per KK (pengelola E-Warung) apabila dalam satu KK terdiri dari tiga orang, maka masing-masing akan mendapatkan sekitar Rp 1,3 juta,” sebutnya.

Dengan asumsi penghasilan dari transaksi itu, maka masyarakat potensial WUB akan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mudah.

Harapannya dalam jangka panjang, mereka terlepas dari garis kemiskinan.

Untuk diketahui, penyaluran dana non tunai E-Warung dilakukan oleh Bank BRI sebagai bank penyalur bantuan. Sejauh ini BRI telah menunjuk beberapa unit usaha yang dibangun melalui BRI Link di desa-desa.

Konter BRI Link tersebut tinggal diisi dengan logistik. Sistem ini dinilai lebih tepat sasaran baik dalam jumlah maupun kualitas dibandingkan program Rastra sebelumnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Musim kemarau yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir ini kembali menyebabkan warga di wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian selatan merasakan pahitnya krisis air bersih. Pascaturun hujan terakhir, beberapa bulan lalu, warga terpaksa membeli air bersih Rp150 ribu per tanki.

Seperti dirasakan warga Dusun Aro Inaq Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Dusun ini diketahui menjadi salah satu dusun yang tiap tahun mengalami perihal yang sama.

Krisis air bersih yang tak kunjung ada solusi permamen.

Baiq Khusnul Paizah dan Devi Purwasih, warga Dusun Aro Inaq, mengaku, mengalami kenyataan tidak ada air memang sudah menjadi hal biasa.

Akan tetapi, masih sangat didambakan adanya solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah air.

Menurut warga ini, tidak ada solusi lain kecuali pemasangan pipa besar. Bisa saja dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Warga sanggup bayar bulanan. Saat ini, warga masih tetap membeli karena tidak ada pilihan lain.

Diakui, ada juga terkadang datang bantuan pemerintah membagi-bagikan air secara gratis. Akan tetapi, jumlah air yang dibagikan sangat terbatas. Satu tanki ukuran 5 ribu liter itu harus dibagi-bagi dengan 10 sampai dengan 20 kepala keluarga.

Air yang tak seberapa itu habis dalam waktu singkat.

Karena tidak merasa cukup itulah, warga kemudian terpaksa membeli. Warga yang memiliki perekonomian yang sedikit lebih matang cenderung membeli dan menampung air. Satu rumah membuat bak-bak penampungan tersendiri.

Seperti Baiq Khusnul Paizah yang membuat kolam khusus dan karena sekadar berdua dengan sang suami, membuat ia merasa irit menggunakan air sebulan Rp150 ribu. Belum lagi untuk kebutuhan minum. Air yang terbeli mahal ini biasanya digunakan untuk mandi, mencuci perabotan rumah tangga.

Untuk mencuci pakaian, warga ada juga yang mendatangi embung-embung rakyat. “Kalau lebih dari dua orang, biasanya lebih banyak kebutuhan airnya,” ungkapnya.

Adapun untuk kebutuhan mencuci pakaiaan, warga mendatangi embung-embung rakyat. Embung yang didatangi ini pun pilih-pilih. Pasalnya, embung-embung yang ada sekarang banyak sudah terkontaminasi. Sudah keruh dan bercampur dengan bangkai-bangkai binatang.

Kondisi kekeringan yang sudah berlangsung lama ini diakui menjadikan warga terbilang cukup kuat. Dikatakan, sudah sangat terbiasa dengan kondisi kekeringan yang terjadi. Meski demikian, masih sangat didamba adanya bantuan mengalir dari pemerintah dan para dermawan.

Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan saat dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, masalah kekeringan di wilayah Selatan memang tidak bisa dihindari. Musibah tahunan tersebut sudah coba dilakukan berbagai cara untuk mengatasinya.

Di antara caranya adalah dengan mencoba meringankan beban warga untuk memenuhi kebutuhan paling pokok tersebut. Beberapa cara yang dialukan antara lain mengantarkan air ke tengah-tengah warga dan kembudian digelar pembagiannya secara gratis. (rus)

(Suara NTB/rus)

KRISIS AIR BERSIH - Warga Dusun Aro Inaq Memperlihatkan bakbak penampungan airnya yang sudah kosong tak ada air. Krisis air berkepanjangan ini diharapkan segera ada air mengalir.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 5

Sering Pangkas Anggaran Belanja Anggaran Cadangan Beras Dipangkas ORGANISASI Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Lombok Barat (Lobar) mulai mempersiapkan diri unuk menangani kemungkinan bencana yang diprediksi bakal terjadi pada pertengahan tahun hingga akhir tahun ini. Beberapa bencana yang diprediksi terjadi, seperti kekeringan, banjir, longsor dan lain-lain. Untuk mempersiapkan penanganan bencana ini, anggaran OPD yang terkait justru dipangkas. Akibatnya, OPD harus mensiasati dengan mengurangi belanja pengadaan.

Seperti yang dialami Dinas Ketahanan Pangan (DKP), di mana belanja pengadaan cadangan beras pemeintah (CBP) yang diperuntukkan bagi penanganan bencana dipangkas lumayan besar. ‘’Biasanya kita melakukan pengadaan beras sebanyak 20 ton, namun kali ini dipangkas 9 ton, sehingga beras yang bisa dicadangkan sebanyak 11 ton,’’ ungkap Kepala DKP Lobar, Abdul Manan dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, cadangan beras pemda yang masih tersisa hanya 2 ton, karena beras sudah habis dipakai untuk diberikan kepada korban bencana banjir di sejumlah daerah, seperti Sekotong timur, Cendimanik, Eyat Mayang. Termasuk didistribusikan kepada nelayan di daerah Meninting, Senteluk Kuranji, Lembar hingga Sekotong yang terkena anomali cuaca. “Kondisi beras kita di gudang sebelumnya ada belasan belasan ton, tinggal hanya 2 ton,” jelas Manan.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan pengadaan lagi sekitar bulan depan (triwulan III) untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Namun pengadaan kali ini lebih sedikit atau berkurang dibandingkan sebelum-sebelumnya, akibat adanya pemangkasan anggaran yang dialami OPD terkait. “Biasanya pengadaan beras 20 ton, tapi karena rasionalisasi kita kurangi mudah-mudahan bisa kita beli 11 ton lah,” kata dia.

Pihaknya mengalami pemangkasan anggaran pada APBDP. Menurut dia, pengadaan beras ini cukup. Kalau pun nanti ada kekurangan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial yang juga tersedia beras dititip di Bulog.

Pihaknya terpaksa sekali memangkas anggaran pengadaan beras, sebab di bidang lain sudah tidak bisa dikotak-katik, karena mentok. Belanja lain seperti SPPD sudah dikurangi, perjalanan yang dianggap tidak penting dipangkas, kecuali kata dia perjalanan yang penting tidak dikurangi. Ia sendiri memahami kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit menyusul PAD yang diproyeksikan tak tercapai. Untuk diketahui anggaran yang dikelola dinasnya mencapai Rp 2 miliar, namun dipangkas menjadi 1,8 miliar. Artinya ada pengurangan Rp 137 juta lebih.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar, H. M. Najib mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke instansinya terkait kekeringan.

Namun demikian pihaknya tetap pro aktif memantau kondisi di lapangan. “Belum ada (laporan kekeringan red),”jelas dia. (her) Abdul Manan

TAPD Dianggap Gagal dalam Perencanaan Anggaran Giri Menang (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dianggap gagal dalam perencanaan anggaran, menyusul seringkalinya terjadi pemangkasan anggaran, sehingga dikeluhkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). TAPD seharusnya merencanakan anggaran sesuai kondisi keuangan daerah, termasuk menyesuaikan dengan PAD yang diperoleh, sehingga tidak ada lagi alasan pemda melakukan pemangkasan akibat PAD tidak tercapai.

Demikian ditegaskan anggota DPRD Lobar dari Fraksi PKB, H. Jamhur pada Suara NTB, Senin (1/7).

Menurut politisi asal Lingsar ini, sering kali terjadi pemangkasan anggaran OPD,tidak saja anggaran di OPD, namun program aspirasi dewan juga kerap mengalami pemangkasan. “Jangankan OPD, aspirasi dewan untuk masyarakat pun sering dipangkas kok, ini kan ada yang salah dalam perencanaan anggarannya,” tegas Jamhur.

Politisi yang terpilih jadi anggota DPRD NTB ini melihat TAPD tidak berhasil

dalam perencanaan anggaran.

Sebab TAPD hanya memikirkan dan menghitung pengeluaran saja, tanpa memikirkan sumber pendapatan (pembiayaan). Seharusnya antara pemakaian dan pendapatan ini dikaji secara lengkap. Begitu juga, defisit anggaran ini sudah diantisipasi sejak awal, seperti bagaimana trik pemda mengantisipasi jika terjadi defisit seperti saat ini.

Ia pun menyarankan agar bupati sekali waktu hadir dalam rapat membahas anggaran, agar tahu dinamika pembahasannya dan tidak hanya menerima laporan dari anak

buah saja. Sebab terkadang ada OPD yang hanya pintar berargumentasi, namun kinerjanya tidak maksimal. Contohnya, kata dia, pajak PBB, karena alasan gempa tidak signifikan pencapaiannya.

Di satu sisi, ujarnya, fakta yang ditemukan di bawah, banyak lahan dibuka untuk perumahan baru. Seharusnya ini yang dikejar oleh pemda. Di satu sisi pemda kurang tranparan soal pembukaan lahan yang dipakai untuk perumahan. Sementara faktanya banyak perumahan yang dibangun di Lobar belum bayar PBB. “Banyak perumahan belum setor PBB,

ini kan tugas eksekutif mengejar PBB ini,” sarannya.

Menanggapi kritikan anggota DPRD ini, Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi yang juga anggota TAPD mengatakan terkait kebijakan pemangkasan anggaran disebabkan dampak dari gempa pertumbuhan ekonomi diprediksi menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini secara empiris, disebabkan tingkat akupansi hotel menurun drastis. Sementara sumber pajak dan retribusi ada di sektor tersebut.

Hal ini berdampak terhadap pertumbuhan di 11 sektor. “Secara empiris juga lihat sampai sekarang berpengaruh terhadap 11 sektor yang lain dengan demikian kita tidak berteori namun secara empiris juga berpengaruh terhadap capaian PAD yang ditargetkan dari Rp 279,1 miliar asumsinya perhitungannya tidak tercapai, kare-

na itu perku dilakukan pengurangan belanja,” jelas dia.

Menyoal perencanaan anggaran, jelas dia, sesuai dengan hasil musrenbang, RKPKD, mengacu pada RPJMD kabupaten, provinsi dan RPJMN. Namun persoalannya fiskal, terutama dari PAD tidak tecapai. Menurut dia pemangkasan yang sering terjadi selama ini, kemungkinan juga diakibatkan terlalu tinggi mengasumsikan pendapatan dari PAD. Seharusnya disesuaikan dengan seberapa besar pertumbuhan ekonomi.

“Seharusnya kenaikan belanja itu harus sejajar dan linier dengan pertumbuhan yang kita asumsikan, jangan nanti pertumbuhan ekonomi dinaikkan 6,5 persen lalu PAD naik 30 persen. Kan ini repot, yang kalang kabut TAPD sih lelah merasionalisasi. Rasionalisasi itu kan bukan pekerjaan yang mudah,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

Anggota DPRD Tolak Izin Eksploitasi Tambang di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat dari Fraksi PDIP menolak izin eksploitasi tambang di wilayah Sekotong. Alasan penolakan ini, karena dewan ingin agar di daerah Sekotong dikembangkan sektor pariwisata. Di satu sisi pariwisata dengan pertambangan ini sulit dikembangkan secara beriringan.

Anggota DPRD Lobar Adnan menegaskan pengembangan tambang dan parwisata ini tidak bisa berjalan beriringan, apalagi tambang ini akan menyebabkan pihak yang bergelut di sektor wisata ragu. Termasuk para investor ini akan ragu, sebab mereka tidak akan mau menanamkan sahamnya di daerah tambang. “Karena itu kami menolak izin (eksploitasi, red) tambang Sekotong ini, kita inginkan pemda ini fokus pada parwisata saja biar pemda ini juga tidak setengah hati dalam mengembangkan potesi wisata daerah selatan ini,” tegas anggota DPRD Daerah Pemilihan Lembar-Sekotong ini, Senin (1/7).

Terlepas izin tambang sudah keluar kata dia, pihaknya akan tetap menolak tambang ini. Sebab pihaknya ingin pemda fokus mengembangkan sektor pariwisata. Meskipun nanti tambang ini kata dia dikelola secara profesional, seperti di daerah Sumbawa Barat oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Sebab yang namanya tambang menurut dia akan tetap menyisakan persoalan, pertama pencemaran lingkunngan yang menyebabkan penderitaan berkepenjangan bagi masyarakat. Kalau pencemaran terjadi, maka untuk memulihkannya, sehingga susah diterima oleh investor. “Karena itu sebelum itu terjadi maka kami akan bersama masyarakat menolak itu,”tegas dia.

Menyoal adanya Perda RTRW penetapan kawasan tambang dan pariwisata di Sekotong, menurut dia keputusan ini keliru.

Seharusnya, kata dia, pemda fokusnya ke pariwisata, apalagi pemerintah pusat begitu serius mendukung wisata di Sekotong.

Buktinya dengan dibangunnya jalan sebagai koneksi lingkar selatan dari Sekotong menuju Mandalika Loteng. Menurut dia, alasan dibangunnya jalan ini semata-mata untuk mengembangkan sektor wisata. “Jangan sampai keinginan dan tujuan pemerintah pusat ini dinodai oleh pemda,” tegas dia.

Lebih-lebih dengan pengembangan KEK Mandalika, Sekotong ini akan mendapatkan dampak besar. Tidak hanya sebagai penyangga, namun sebagai salah satu tujuan utama wisatawan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, M.Ed, perihal pengelolaan kawasan tambang ini secara legal bukan ilegal, artinya mekanisme pertambangannya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi tambang dikelola secara profesional menggunakan teknologi dan kompetensi dilakukan oleh ahli tambang.

Dalam pengembangan tambang dan wisata ini, katanya, tidak lepas dari perda tentang zonasi petambangan, di mana jaraknya paling dekat tambang ini 1 kilometer dari pantai. “Inilah yang nanti kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan perusahaan ini memakai teknologi pengerukan secara profesional, kalau kami berkeinginan bekas tambang itu kita jadikan destinasi wisata,” jelas dia.

Diakuinya, kondisi sekotong memang berubah akibat keberadaan tambang. Namun saat ini setelah tambang menurun, warga pun kembali ke sektor lain, termasuk ke pariwisata. Bedanya, tambahnya, pariwisata ini memang tidak pernah berakhir, sedangkan tambang punya masa jeda begitu habis selesai pengelolaanya. Namun yang disisakan memang persoalan dampak lingkungan. Ia mengaku jika KEK Mandalika dibuka, maka dampak yang diterima Sekotong akan sangat besar. Menurut dia, Sekotong memang akan menjadi penyangga KEK, namun dampak yang diperoleh akan lebih besar. Sebab masa tinggal wisatawan di Sekotong akan lebih lama dibandingkan di Loteng. Hal ini tak lepas dari varian destinasi lebih banyak dimiliki Sekotong, entah itu wisata bukit, pantai, mangrove, sehingga banyak hal yang dilakukan oleh wiAdnan satawan. (her) (Suara NTB/her)

(Suara NTB/Humas Lobar)

POSE BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pose bersama usai melantik pengurus GOW Lobar di bawah pimpinan Hj. Sumiatun, Senin (1/7).

Bupati Lantik Wabup Jadi Ketum GOW Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun resmi dilantik menjadi Ketua Umum (Ketum) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lobar, Senin (1/7). Pelantikan Ketua dan pengurus GOW ini dilakukan oleh Bupati Lobar H Fauzan Khalid.

‘’GOW sebagai induk organisasi wanita diharapkan bisa mempasilitasi dan membatu programprogram SKPD, sehingga bisa berjalan dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa maksimal,’’ pesan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya di Aula Kantor Bupati Lobar.

Bupati berharap GOW bisa membantu Pemkab Lobar dalam pembangunan, karena diakui bupati pemerintah memiliki banyak prioritas pembangunan yang telah disesuaikan dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten.”Semuanya kita usahakan paralel, bergerak

Jelang Idul Adha

bersama menangani suatu masalah secara tuntas dan terintegrasi, sehingga akar masalah bisa diselesaikan,” ujar bupati.

Bupati yakin, Ketum GOW Lobar Hj. Sumiatun bisa membawa GOW lebih maju, baik dan lebih aktif lagi dan secara maksimal bisa membantu program-

program pemerintah.

Sementara Ketum GOW Lobar Hj. Sumiatun yang juga Wakil Bupati Lobar menegaskan, GOW akan lebih aktif serta semakin bersinergi dan berkoordinasi dengan SKPD dalam membantu Pemkab Lobar. (her)

Tangani Dampak Kekeringan

Masyarakat Waspadai Kasus BPBD Loteng Libatkan Instansi Lintas Sektor Pencurian Ternak Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mengingatkan masyarakat, terutama para pemilik ternak hewan, supaya lebih waspada terhadap adanya kemungkinan peningkatan kasus pencurian hewan ternak daerah ini. Terlebih saat ini menjelang Idul Adha, di mana para pelaku pelaku pencurian hewan ternak kerap beraksi.

Mengingat, harga hewan ternak cenderung mahal menjelang Idul Adha seperti sekarang ini.

“Kasus-kasus pencurian hewan ternak pada momen sekarang ini ada kecenderungan naik. Ini yang harus diwaspadai masyarakat. Jangan sampai jadi korban pencurian hewan ternak,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada Suara NTB, Senin (1/7).

Masyarakat dalam hal ini perlu untuk terus meningkatkan

sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai bentuk kewaspadaannya. Karena dengan cara itu, bisa mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian. Karen kalau siskamling baik, maka para pelaku pastinya akan berpikir dua kali kalau mau menjalankan aksinya.

Polisi sendiri tegas Budi dalam hal ini juga tidak akan tinggal diam. Upaya cipta kondisi terus dilakukan. Melalui kegiatan patroli kewilayahan serta operasi keamanan lainnya, baik itu yang dilakukan ditingkat polsek maupun oleh Polres Loteng sendiri. “Sebagai bentuk antisipasi, kita juga akan terus meningkatkan operasi dan patroli. Khususnya di daerah-daerah yang dianggap rawan kasus pencurian hewan ternak,” imbuhnya.

Dalam hal ini, pihak kepolisian juga akan di back up penuh oleh jajaran TNI agar terus men-

jaga kondusivitas wilayah dari ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Termasuk dalam hal ini kasuskasu pencurian hewan ternak.

Terpisah, Dandim 1620/ Loteng, Letkol CZI Prastiwanto, menegaskan komitmennya untuk membantu pihak kepolisian dalam mengamankan wilayah Loteng dari potensi gangguan keamanan. “Pada prinsipnya kita siap mem-back up kepolisian menjaga keamanan wilayah,” tegasnya.

Pihaknya pun memerintahkan personel yang ada dibawah untuk bisa turut aktif membantu pihak kepolisian. Dari Kodim 1620/ Loteng dukungan juga diberikan melalui kegiatan patroli di daerah-daerah yang dinilai rawan aksi kejahatan, bukan hanya pencurian hewan ternak, tapi juga aksi kriminalitas lainnya. (kir)

Mantan Kades Pengembur Segera Diadili Praya (Suara NTB) Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) telah melengkapi seluruh berkas kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur tahun 2017.

Dengan tersangka mantan Kades Pengembur Supardi Yusuf. Pelimpahan tersangka kasus ADD Pengembur dari jaksa penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau naik tahap II baru setelah itu ke untuk ke Pengadilan Tipikor Mataram.

Demikian diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Senin (1/7).

Mantan Kades Pengembur sendiri ditahan sejak Kamis (9/ 5) lalu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ADD Desa Pengembur tahun 2017 dengan

nilai kerugian ditaksir mencapai hingga Rp800 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 600 juta lebih nilai kerugian negara yang timbul sampai saat ini belum kembali.

Dalam kasus ini, tersangka diduga menyelewengkan sejumlah proyek fisik di Desa Pengembur. Di antaranya pembangunan tiga posyandu, perbaikan jalan desa serta pembangunan sumur bor dan jembatan. Di mana proyekproyek tersebut tidak dikerjakan. Tetapi dilaporkan sudah dikerjakan. Ada juga proyek aspirasi milik anggota DPRD setempat yang juga diklaim sebagai proyek desa.

Tunggu Pelimpahan Sementara terkait kasus dugaan korupsi dana insentif marbot dengan tersangka

mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H., Kasi.

Pidsus Kejari Loteng, Agung mengatakan pihaknya kini tinggal menunggu proses pelimpahan berkas bersama tersangka dari pihak kepolisian.

“Untuk kasus marbot pelimpahannya mungkin Kamis besok atau paling lambat Senin depan,” sebutnya, seraya menambahkan, semuanya tergantung kesiapan pihak kepolisian.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., mengatakan kalau saat ini pihaknya tengah mempersiapkan kelengkapan berkas untuk pelimpahan kasus marbot ke Kejari Loteng. Pihaknya pun berupaya bisa secepatnya untuk bisa melimpahkan seluruh berkas bersama tersangka ke Kejari Loteng. (kir)

Praya (Suara NTB) Upaya penanganan dampak kekeringan terutama berupa kekurangan air bersih pada musim kemarau tahun ini di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal melibatkan instansi lintas sektor dan tidak hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja.

Demikian ditegaskan Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.S.Sos.M.Si., Senin (1/7).

Menurutnya, tidak cukup penanganan dampak kekeringan hanya diserahkan kepada BPBD. Keterlibatan instansi terkait sangat dibutuhkan. Untuk itu, agar penanganan dampak kekeringan bisa maksimal Pemkab Loteng akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang nantinya mengatur instansi mana saja yang diberikan tanggung jawab membantu penanganan dampak kekeringan, termasuk pola serta mekanismenya, sehingga penanganan dampak kekeringan bisa lebih terarah. “Selain BPBD, ada juga Dinas Sosial (Dinsos) serta PDAM Praya yang bisa digerakkan untuk membantu penanganan dampak kekeringan, sehingga BPBD tidak bekerja sendiri,” sebutnya.

Pola ini, ujarnya, sudah sejak lama diterapkan. Tapi ke depan perlu lebih diperkuat supaya masing-masing instansi bisa memahami peran dan tugasnya masing-masing, karena persoalan kekeringan tidak bisa diabaikan begitu saja. Mengingat, dampak sosialnya cukup besar jika tidak ditangani dengan maksimal.

Ia mengatakan, dari data yang ada memang ada sekitar 83 desa di Loteng diprediksi bakal terkena dampak kekeringan. Data tersebut sesuai dengan data tahun sebelumn-

ya. Tapi ada kemungkinan bertambah, melihat kondisi kekeringan yang ada sekarang ini.

Soal kesiapan air bersih untuk keperluan droping air bersih bagi warga terdampak kekeringan, sumbernya nanti cukup banyak. Dan, itu akan sesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, jika terjadi kekurangan dari apa yang sudah siapkan, nanti akan ditambah. Terpenting kebutuhan air bersih masyarakat di daerah terdampak kekeringan bisa terpenuhi.

“Persiapan stok air bersih di BPBD Loteng jumlahnya terbatas. Tapi nantikan bisa dibantu oleh Dinas Sosial ataupun PDAM Praya. Termasuk instansi lainnya juga siap membantu,” imbuhnya.

Pemerintah daerah pun sudah menyiapkan alokasi dana tak terduga untuk membantu penanganan dampak kekeringan, jika memang alokasi anggaran yang disiapkan di BPBD Loteng tidak mencukupi kebutuhan yang ada, termasuk dari BPBD provinsi maupun pusat juga pastinya bakal membantu.

Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, mengatakan total ada 83 desa di 8 kecamatan di Loteng yang diprediksikan bakal terkena dampak kekeringan.

Yang paling parah di Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Barat serta Praya Barat Daya. Termasuk di Kecamatan Praya Tengah, Janapria serta Kecamatan Jonggat bahkan Kecamatan Praya juga bakal terkena dampak.

Untuk antisipasi dampak kekeringan, BPBD Loteng sendiri telah menyiapkan sekitar 200 tangki air bersih.

Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah, tergantung permintaan yang masuk nantinya. (kir)

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

Kurangi Lingkungan Kumuh, Miliaran Rupiah Digelontorkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah menyiapkan Rencana Pengurangan dan Peningkatan Kualtas Perumahan Kumuh yang menjadi bahan dan ditindaklanjuti dengan turunnya sejumlah program. Selain program KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh), tahun ini ada dua program dengan anggaran miliaran rupiah dari dana APBN untuk pengurangan dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh di Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perumah(Suara NTB/arn) an Rakyat dan Kawasan PerBurhanuddin mukiman (PRKP) Sumbawa, Burhanuddin M.TP, Senin (1/7). Usai ekspose terkait kegiatan tahun 2019 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTB. Dua program dimaksud yakni, program di zona KUBARA (Pekat, Bugis dan Brang Bara), senilai Rp5,2 Miliar. Kemudian program si Zona Jempol sekitar Rp3,3 miliar. Melalui pemasangan jaringan perpipaan untuk suplai air bersih ke kawasan pantai Jempol. “Sekarang ini dalam proses tender,” terangnya.

Selain untuk kualitas lingkungan permukiman perkotaan, program ini juga mencegah terjadinya kumuh. Program di zona KUBARA, terfokus di dua lokasi,yakni di sekitar bawah jembatan Brang Bara dan di KaranG Cemes (Surya Bakti).

“Program pusat ini mebantu kita Pemkab mengatasi pemukiman kumuh. Ini anggaran APBN dikelola melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB,” tukasnya.

Pada kegiatan ekspose, Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST.,MT menyampaikan komitmen untuk tetap menjalin kemitraan yang erat dan bersinergi dalam rangka percepatan pelaksanaan program sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat segera terwujud. Terkait program dan kegiatan prasarana permukiman, Bupati memandang hal ini sangat penting dan strategis karena menyentuh kehidupan masyarakat sehari hari. Adapun prasarana permukiman yang strategis dan perlu perhatian di Kabupaten Sumbawa utamanya di kota, berupa prasarana air minum, prasarana drainase, dan prasarana persampahan.

Sementara Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTB Ika Sri Rejeki, ST.,MT diantaranya memaparkan tentang data umum kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan kawasan Pubara Sub Blok IC Sumbawa Besar. Kondisi eksisting Kelurahan Brang Bara dan Kelurahan Seketeng, konsep desain penanganan Kelurahan Barang Bara dan Kelurahan Seketeng. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Seragam Gratis untuk Siswa SMA/Sederajat Disetop Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak lagi memprogramkan pemberian baju seragam gratis bagi siswa SMA Sederajat. Kebijakan tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2019/2020 ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB, Drs. Mukhlis, M.Si mengatakan, alasan utama dihentikannya program tersebut bagi siswa SMA Sederajat karena aturan. Di mana saat ini kewenangan kegiatan pendidikan SMA sudah tidak lagi berada di tangan pemerintah kabupaten/ kota. “Kan sekarang untuk SMA/ SMK ditangani provinsi bukan kita (kabupaten) lagi,” cetusnya.

Menurutnya, ada kekhawatiran Pemda KSB jika tetap melanjutkan program seragam gratis untuk SMA Sederajat akan menjadi persoalan di kemudian hari. Terutama pada sisi anggaran daerah. “Kita khawatirnya di situ (soal anggaran). Jangan-jangan bermasalah nantinya,” timpalnya.

Lepas dari menghentikan program ini untuk siswa SMA Sederajat. Mukhlis menyebutkan, bagi

KPU KSB Belum Jadwalkan Pengumuman Hasil Pileg Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum mememastikan kapan akan mengumumkan hasil pelaksanaan Pemilhan Legislatif (Pileg) 17 April lalu.

“Untuk hari dan tanggalnya kapan akan diumumkan hasil Pileg-nya kami belum tentukan kapan sampai hari ini,” sebut Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (1/7).

Belum dijadwalkannya pengumuman hasil Pileg tingkat kabupaten itu bukan tanpa sebab. Denny menyebutkan, sementara ini pihaknya masih menunggu pengumuman hasil registrasi sengketa Pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika nantinya tidak ada laporan sengketa yang teregister di MK di mana KPU KSB selaku termohon maka baru pihaknya bisa membuat jadwal pengumuman sekaligus penetapan Caleg terpilih nantinya. “Kalau tidak ada yang melapor ke MK artinya tidak ada masalah lagi kan,” timpalnya.

Pengumuman register pengajuan gugatan atas sengketa Pemilu yang masuk ke MK sendiri dijadwalkan pada hari ini (kemarin). Denny menyebutkan, jika bisa mendapatkan informasi pengumuman MK itu maka esok hari pihaknya akan langsung menggelar rapat internal penetapan jadwal pengumuman hasil Pileg. “Paling lambat besok kita sudah ada jadwalnya ya. Karena hari ini MK umumkan sengketa yang didaftarkan,” urainya. (bug)

siswa TK, SD hingga SMP programnya tetap berlanjut. Pembiayaan program tersebut untuk siswa tahun pelajaran 2019/2020 nantinya akan disiapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang.

“Untuk besaran anggarannya belum kita hitung. Kita perlu menungggu hasil PPDB dulu baru ketahuan berapa siswa yang berhak menerima,” urainya.

Selanjutnya, disinggung men-

genai progres pembagian seragam gratis bagi siswa tahun pelajaran 2018/2019. Mukhlis mengaku, saat ini pihaknya tengah menyiapkan ongkos jahit melalui APBD Perubahan. Ia mengatakan, sebelumnya dana yang disiapkan di APBD Murni 2019 hanya untuk biaya pembelian bahan (kain) seragam. “Insyaallah masuk sekaloh nanti mereka bisa pakai seragam yang diberikan pemerintah,” tukasnya.

Pelaksanaan program pembagian seragam gratis oleh pemerintah sejauh ini terhitung terlambat dalam realisasinya.

Sebab para siswa tidak bisa langsung memakainya ketika

masuk sekaloh di tahun pertama. Mengenai kondisi itu, Mukhlis tak menampiknya. Ia menyatakan, sulit untuk memastikan seragam gratis yang dibagikan pemerintah diterima lebih awal oleh siswa. Karena sistem tahun anggaran berbeda dengan penerapan tahun pelajaran.

“Kalau tahun anggaran itu berjalan dalam satu tahun.

Tapi tahun pelajaran itu berjalan dalam dua tahun. Nah tidak ketemunya di situ. Kalau kita ikut tahun pelajaran penganggarannya maka akan dibiayai dalam dua tahun anggaran dan itu menyalahi aturan,” imbuh Mukhlis. (bug)

Malu Terima Bantuan PKH, Puluhan PKM Undur Diri

Wabup Ingatkan Proyek Fisik Harus Sesuai Jadwal Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah mengatakan groundbreaking proyek pembangunan RSUD Sumbawa telah dilaksanakan. Sehingga diharapkan agar proyekproyek fisik yang lain khususnya yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak juga telah mulai dilaksanakan sesuai jadwal.

Wabup juga mengingatkan kepada seluruh jajaran aparat Pemkab Sumbawa untuk melakukan evaluasi kinerja yang telah dilaku(Suara NTB/arn) kan. Mengingat saat ini H. Mahmud Abdullah sudah mulai memasuki semester kedua tahun 2019. Untuk mengetahui dan menemukan solusi atas kekurangan, permasalahan maupun hambatan yang ditemui selama semester pertama.

“Melalui evaluasi secara periodik maka jadwal pelaksanaan kegiatan dapat kita atur sesuai alokasi waktu yang direncanakan dan tidak menumpuk di akhir tahun. Apalagi daerah kita kembali meraih WTP untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut, dan kemudian menempati peringkat 32 nasional (status sangat tinggi) dalam hal kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu saya berharap kita semua secara bersama-sama agar mampu untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkannya,” tegasnya saat memimpin Upacara senin pertama bulan Juli, Senin (1/7) , di halaman Kantor Bupati Sumbawa.

Diharapkan kepada dinas/instansi dapat terus berinovasi dalam menyusun rencana aksi yang kreatif di jajaran Pemkab Sumbawa. Sehingga dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju daya saing daerah yang lebih maju ke depannya.

Kepada seluruh masyarakat, diminta untuk dapat mewaspadai musim kemarau yang dapat menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah dan berpotensi terjadinya kebakaran. Dengan memanfaatkan air secara bijaksana. Kepada instansi terkait agar dapat menyiapkan mobil tangki untuk menyalurkan kebutuhan air bersih ke masyarakat jika dibutuhkan. Wabup minta untuk memperhatikan setiap aktivitas yang menggunakan api maupun pemanfaatan listrik serta jangan sembarangan membuang puntung rokok yang dapat menyebabkan kebakaran. (arn)

Halaman 6

(Suara NTB/bug)

BELUM DILENGKAPI – Suasana persimpangan jalan di depan Kompleks KTC, KSB yang belum dilengkapi lampu merah.

Jalan di KSB Masih Minim Rambu Lalulintas Taliwang (Suara NTB) Kondisi jalan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga saat ini masih banyak yang belum sempurna. Terutama soal alat kelengkapan berupa marka rambu lalulintas dan peralatan keselamatannya.

Kondisi jalananan itu utamanya terlihat pada ruas-ruas jalan kabupaten. Bahkan jalanjalan dalam kota Taliwang di mana hilir mudik kendaraan terpadat terjadi setiap harinya, masih ada ruasnya yang “nihil” dilengkapi rambu maupun marka. Dinas Perhubungan (Dishub) KSB selaku otoritas berewenang mengurusi hal itu pun tak menampiknya. Bahkan berdasarkan data mereka, kelengkapan pendukung ruas jalan itu baru bisa dipenuhinya kurang dari 50 persen.

“Iya masih banyak ruas

jalan kita yang belum dilengkapi rambu lalulintas, marka jalan dan peralatan keselamatan. Bahkan yang ada sekarang masih sekitar 40 persen,” ungkap kepala Dishub KSB, Ir. Irhas. R. Rayes. M.Si kepada wartawan, Senin (1/7).

Ia menjelaskan, kesulitan melengkapi fasilitas kelengkapan jalan itu karena anggaran.

Selama ini alokasi anggaran di dinasnya terbatas sehingga untuk menuntaskan seluruh PR (pekerjaan rumah) khusus kelengkapan jalan itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus.

“Tiap tahun kita alokasikan anggaran untuk pembelian marka dan rambu. Termasuk juga peralatan keselamatannya seperti separator pengaman di jalan tikungan. Tapi tidak banyak,” sebutnya.

Irhas menjelaskan, setiap ruas jalan umum harus dilengkapi seluruh fasilitasnya. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat selaku pengguna. “Ya harus lengkap ya.

Terutama rambu jalan kan itu papan keterangan bagi pengguna akan kondisi jalan yang dilaluinya,” katanya.

Meski belum lengkap, Irhas mengaku, pihaknya terus berupaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menggunakan jalanan. Penempatan-penempatan marka dan rambu jalanan, walau terbatas tetapi masih bisa memberikan informasi lengkap kepada pengguna. “Ke depan pasti akan kita lengkapi kekurangannya.

Mudah-mudahan anggaran yang kita butuhkan juga disetujui,” harapnya. (bug)

Tinggal Dua Desa Belum Cairkan DD di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Hingga awal Juli 2019 ini, tersisa dua desa di Kabupaten Sumbawa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap pertama.

Pencairan DD kedua desa masih ditunda, karena harus menyelesaikan permasalahan terkait APBDes tahun sebelumnya. Desa dimaksud yakni Desa Lape Kecamatan Lape dan Desa Jorok Kecamatan Utan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPBD) melalui Kabid Pemerintahan Desa, Ulumuddin, SE membenarkan hal tersebut. Kedua desa belum dicabut rekomendasi penundaan, karena belum menyelesaikan temuan dari Inspektorat.

“Tinggal desa yang bermasalah saja yang belum.

Yakni Jorok dan Lape.

Sampai saat ini dua desa ini belum dicabut rekomendasi penundaan. Karena belum menyelesaikan kewajibannya atas temuan Inspektorat terhadap APBdes 2018. Ada yang diminta dikembalikan dan ada kegiatan yang harus mereka selesaikan,” ujarnya.

Menurutnya, pencairan

DD tahap pertama sudah melewati waktu yang ditentukan.

Karena batas pencairan paling lambat minggu ketiga Juni.

Meskipun demikian, pencairan DD kedua desa belum bisa dilakukan karena adanya temuan dari Inspektorat. Sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu temuan yang ada.

Pihaknya juga tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi desa dalam menuntaskan temuan. Kemudian juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk mengetahui progres penyelesaian dari desa.

“Karena hasil audit kemarin, kewajiban untuk bukti penyelesaiannya disampaikan ke Inspektorat oleh desa yang bermasalah itu. Tentu karena tidak disampaikan laporannya ke kami, maka kami nanti yang berkoordinasi dengan Inspektorat sejauh mana tindaklanjutnya,” jelasnya.

Tentunya, lanjutnya, Inspektorat tetap memberikan batas waktu kepada desa untuk menyelesaikan temuan. Sesuai dengan ketentuan hasil audit, desa berkewajiban menyelesaikan temuan paling lambat dua bulan setelah terbitnya LHP. Jika itu tidak dilakukan, maka barulah akan dilakukan lang-

kah selanjutnya.

“Tapi yang jelas langkahnya, mungkin sama dengan desa-desa yang tahun kemarin. Bisa saja diberhentikan sementara apabila mereka tidak kooperatif melaksanakan kewajiban sesuai dengan hasil audit Inspektorat,” tukasnya.

Terpisah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, M.M mengakui, bahwa sudah ada itikad baik dari kedua kades setempat untuk melakukan pengembalian ataupun menyelesaikan pekerjaan sebelumnya.

Saat ini prosesnya masih dilakukan. “Ada itikad baik untuk menyelesaikan apa kekurangan dan mengembalikan uang ke kas desa.

Saat ini masih sedang dalam proses,” jelasnya.

Pihaknya meminta agar kedua desa menyelesaikan persoalan terkait APBDes tahun sebelumnya hingga Juli ini. Jika nantinya tidak diselesaikan, maka pihaknya akan melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada. “Tentu ada mekanisme atau prosedur sesuai ketentuan,” tandasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) – Sebanyak 39 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumbawa Barat (KSB) mengundurkan diri sebagai penerima program bantuan sosial tersebut. Keluarnya penerima PKH ini karena mereka malu masih dilabeli dengan keluarga miskin serta layak mendapatkan bantuan padahal mereka sudah mampu dari segi keuangannya.

Kepala Dinas Sosial (Disos) dr. H Syaifuddin kepada Suara NTB, Senin (1/7) mengatakan, kebanyakan para penerima bantuan ini keluar lantaran mengaku malu jika harus kembali menerima bantuan tersebut dengan kondisi yang sudah dianggap mapan.

Hal ini tentu sangat diapresiasi karena sudah jujur dengan kondisi yang dialaminya.

Bahkan Pemkab berencana untuk mengundang mereka untuk diberikan hadiah sebagai salah satu bentuk apresiasi. Tentu dengan adanya KPM yang keluar tersebut, pihaknya kembali melakukan pendataan ulang bagi penerima yang belum mendapatkan bantuan PKH padahal kondisi di lapangan sangat membutuhkan bantuan.

Pihaknya juga berharap dengan adanya KPM yang keluar bisa menjadi pemicu KPM yang lain untuk menciptakan inovasi baru dengan harapan bantuan yang diberikan tersebut bisa menjadi modal awal untuk melanjutkan usaha yang digelutinya sehingga mampu keluar dari KPM PKH. “Kami sangat mengapresiasi adanya KPM yang secara jujur mundur sebagai penerima PKH karena ekonomi yang sudah membaik. Sehingga data penerima tersebut bisa diganti dengan data baru yang belum mendapatkan bantuan PKH,” ungkapnya.

Dikatakannya, KPM PKH yang mengundurkan diri itu rata-rata sudah memiliki usaha yang baru. Sebut saja tukang bata, bisnis ayam petelur, dan juga ada salah satu penerima yang lolos sebagai pendamping desa.

Jika melihat tren PKM PKH yang mundur maka bisa dianalogikan angka kemiskinan di KSB juga ikut turun di tahun 2019.

Untuk membuktikan angka itu, pihaknya masih menunggu keluarnya hasil audit dari BPS sebagai lembaga resmi negara dengan harapan angka kemiskinan juga ikut turun. Sesuai dengan aturan, jika ingin keluar dari program PKH, penerima manfaat harus mundur atas kemauan sendiri bisa juga oleh desa dengan melewati jalur Musyawarah Desa (Musydes).

Untuk kiteria penerima PKH pengganti utamannya adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat dari tiga komponen. Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan menyusui minimal 0-5 tahun. Kemudian kriteria komponen pendidikan meliputi ada anak SD atau sederajat, anak SMP/ MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kriteria terakhir kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan juga penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

“Kriteria KPM PKH itu sudah diatur tidak bisa dibolak balik lagi. Kalaupun masih ada masalah karena banyak yang tidak memenuhi kriteria keluarga miskin tapi menerima bantuan sosial ini maka kita tetap akan evaluasi lagi,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

PDAM Terpaksa Berlakukan Pasokan Bergilir Dompu (Suara NTB) Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Dompu. PDAM merasakan secara langsung dampaknya, sehingga harus menggilir pasokan air bersih ke pelanggan. Kekurangan air baku paling banyak terjadi di IPA Rora untuk kebutuhan dalam kota.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE kepada Suara NTB beberapa hari lalu mengungkapkan, kekurangan air baku untuk IPA Dompu yang paling parah terjadi pada IPA Rora dari 100 liter per detik menjadi 67 liter per detik.

Kekurangan tidak hanya karena terbatasnya debit air dari sumber akibat musim kemarau, tapi juga karena harus berbagi dengan air irigasi petani. Bahkan untuk mendapatkan 67 liter per detik, petugas harus bersitegang dengan petani maupun petugas pengatur air.

“Karena air terbatas dari sumbernya, terpaksa digilir (pasokan air ke pelanggan) terus jadinya,” kata Agus.

Untuk IPA Selaparang yang memiliki kepasitas air baku 40 liter per detik pada kondisi normal, saat ini tinggal 19 liter per detik. Itupun setelah sungai Baka yang menjadi sumber air baku dibendung lebih tinggi. Sebelum bendungannya diperbesar dan dipertinggi, pasokan air ke IPA hanya 16 liter per detik. “Jadi sangat terasa sekali kekurangan debit air sekarang,” terangnya.

Terkait rencana pembuatan bak penangkap air (bron kaptering) di sumber air baku IPA Selaparang pasca jebolnya bendungan untuk memenuhi pasokan air baku, dikatakan Agus, tidak jadi dilakukan karena tidak cukup anggarannya. Namun pemerintah daerah (Pemda) melalui dana tanggap darurat hanya memasangkan pipa penangkap sekitar 300an meter.

“Kalau masih seperti sekarang (ambil air baku dengan pipa), pasti akan terbawa air banjir saat hujan,” katanya.

Rencana pengambilan air baku 1,8 KM dari sumber yang ada saat ini dari saluran eksisting Rababaka kompleks yang direncanakan BWS dan Balai PAM, dikatakan Agus, sedang difinalkan apakah masuk dalam perencanaan pembangunan di tahun 2020 atau 2021. Sumber ini memiliki kapastias 100 liter per detik dan akan dikoneksikan dengan perpipaan pada IPA Selaparang 40 liter dan IPA Brimob 60 liter per detik.

“Kalau dibangun 2020, kebutuhan air untuk IPA Selaparang sudah bisa teratasi tahun 2020 walaupun IPA Brimob belum dibangun karena langsung dikoneksi dengan pipa yang ada saat ini,” ungkapnya. (ula) Agus Supandi

Kekeringan, Warga Terpaksa Beli Air Bersih

Kota Bima (Suara NTB) – Dampak kekeringan di Kota Bima, warga merogoh kocek sendiri demi mendapatkan air bersih. Seperti yang dialami oleh warga di Lingkungan Tolodara Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

Kebanyakan warga setempat terpaksa membeli air isi ulang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seperti keperluan minum, memasak, mencuci, mandi dan lainnya. Bahkan kondisi tersebut sudah berjalan selama tiga bulan terakhir.

Kondisi krisisnya air bersih dampak kekeringan tersebut telah berkali kali disampaikan atau dilaporkan kepada Pemerintah Kelurahan oleh warga, namun tidak direspon dengan baik. “Setiap dilaporkan krisis air bersih, kami hanya disuruh untuk bersabar,” kata Ketua RT 01 Lingkungan Tolodara, Efendi kepada Suara NTB, Sabtu (29/6).

Efendi mengatakan, dalam mencukupi kebutuhan air bersih setiap hari, warga terpaksa mengeluarkan anggaran sendiri untuk membeli air di Kelurahan tetangga. Ada pulang yang mengisi ulang menggunakan galon. “Saya sendiri juga untuk mencuci dan memasak menggunakan air isi ulang. Ada juga warga lain mengambil air di Kelurahan tetangga,” katanya.

Ia menjelaskan, pengisian air ulang tersebut tidak ada masalah bagi warga yang tingkat ekonominya bercukupan. Tapi warga yang menengah ke bawah tidak mungkin untuk membeli air secara terus menerus. “Tidak mungkin kami membeli atau mengisi ulang untuk mendapatkan air, sementa-

(Suara NTB/Uki)

AMBIL AIR - Seorang ibu rumah tangga bersama dengan anaknya sedang mengambil air di pompa yang berada di Lingkungan Tolodara Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, Sabtu (29/6). ra kondisi perekonomian kami menengah ke bawah,” katanya.

Efendi mengaku, di wilayah setempat ada sebuah pompa, namun kondisinya tidak lancar alias macet, karena debit air yang terus menyusut. Air dari pompa itu pun hanya bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa untuk memasak dan diminum.

“Kalaupun air dari pompa ini kita gunakan untuk memasak nasi. Hasilnya berwarna kuning. Saya sendiri juga tidak tahu penyebabnya,” katanya.

Warga Lingkungan setempat yang

mengalami krisis air bersih setiap tahun terjadi. Untuk itu, Efendi berharap Pemerintah Kota Bima bisa mencarikan solusinya agar masyarakat tidak lagi kekurangan air.

“Kalau bisa dicarikan solusi jangka panjangnya, karena kondisi ini setiap tahun pasti terjadi,” katanya.

Seperti diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima mencatat delapan Kelurahan di daerah setempat mengalami kekeringan akibat musim kemarau tahun 2019.

Delapan Kelurahan tersebut terse-

KASN Panggil Walikota Bima Terkait Mutasi dan Demosi

(Suara NTB/jun)

TP4D Dompu Dampingi Belasan Proyek Dompu (Suara NTB) – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dompu, mendampingi belasan paket proyek di instansi pemerintah tahun ini. Beberapa diantaranya pembangunan rumah sakit dengan nilai anggaran sekitar Rp9 miliar, empat puskesmas senilai Rp36 miliar dengan rincian masing-masing Rp8 miliar. Kemudian pembangunan perpustakaan senilai Rp2 miliar dan masih banyak proyek besar lainnya. Kendati demikian, tidak semua usulan pendampingan diterima TP4D, melainkan banyak yang juga ditolak dengan alasan nilainya terlalu kecil.

Ketua TP4D Dompu, Ahmad Sulhan, SH., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/7) menjelaskan, pendampingan sejumlah proyek tersebut akan mulai dilakukan ketika proses tender berlangsung. “Bentuk pendampingan pada saat proses tender, nanti setiap tahapan itu kita minta diberitahukan,” ungkapnya.

Selama proses tender itu berlangsung, TP4D tak ingin terlibat jauh soal dokumen yang diajukan tiap peserta. Apakah itu merupakan titipan pejabat publik dan sebagainya.

Terpenting ialah syarat mengikuti lelang harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sejauh ini, lanjut Sulhan, belum pernah ada instansi pemerintah yang menolak diberikan pendampingan. Yang terjadi justru banyak usulan pendampingan yang ditolak dengan alasan nilai proyeknya terlalu kecil. Pun proyek dengan nilai tersebut cukup banyak sehingga tidak bisa maksimal didampingi oleh personilnya yang terbatas.

“Selain karena nilai pekerjaannya kecil juga ndak ribet. Dan potensi untuk ada penyelewengan kemungkinan kecil, maka itu setiap permohonan kita minta pemaparan untuk dibuatkan telaah,” jelasnya.

Ditambahkan, jika dalam proses pendampingan nantinya ditemukan kejanggalan dalam pengerjaan proyek, kemudian diminta merubah namun tak mau diindahkan oleh kontraktor. Sulhan menegakan, pihaknya bisa langsung melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan setelah proyek rampung dikerjakan. (jun) Ahmad Sulhan

bar pada empat Kecamatan. Antara lain, Kelurahan Dara, Tanjung, dan Paruga Kecamatan Rasanae Barat dan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota. Kelurahan Sambinae dan Panggi Kecamatan Mpunda serta Kelurahan Rontu dan Ntobo Kecamatan Raba.

Dari jumlah itu, sebanyak 6.014 Kepala Keluarga (KK) atau 17.597 jiwa yang terdampak kekeringan.

Bahkan data tersebut masih bersifat sementara, kemungkinan jumlahnya akan bertambah lantaran baru memasuki musim kemarau. (uki)

Warga Mulai Pagar Kawasan Hutan Bermasalah

(Suara NTB/ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memanggil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, Senin (1/7), terkait laporan mutasi rotasi dan demosi para pejabat ruang lingkup Pemerintah Kota Bima.

Humas KASN, Taufik mengatakan pemanggilan Walikota Bima untuk dimintai keterangan mengenai laporan ASN Kota Bima terkait dugaan pelanggaran proses mutasi dan demosi pada Bulan Mei lalu. “Ya, Walikota Bima dipanggil terkait laporan ASN yang dimutas. Hari ini akan dimintai klarifikasi,” katanya melalui sambungan telepon kepada sejumlah media, Senin (7/1).

Menurutnya dalam laporan itu, ada sejumlah ASN Kota Bima yang didemosi dari jabatan administrator ke jaatan pengawas serta ada juga yang diberhentikan dari jabatan administrator dan pengawas menjadi jabatan pelaksana.

“Laporan ini kita tindaklanjuti,” katanya.

Pemanggilan Walikota Bima oleh KASN itu juga diakui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP. Bahkan kata dia, saat ini Walikota Bima sudah berada di Jakarta. “Ya benar, hari ini Walikota sudah tiba di Jakarta,” katanya.

Menurutnya panggilan orang nomor 1 Kota Bima itu, untuk memenuhi undangan klarifikasi dari KASN terhadap aduan atau laporan sejumlah pejabat yang dimutasi dan rotasi beberapa waktu lalu. “Terkait mutasi dan rotasi kemarin. Selain Walikota juga ada unsur Baperjakat. Seperti Sekda, Kepala BKPSDM dan Asisten 1,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

(Suara NTB/jun)

GELOMBANG TINGGI - Gelombang tinggi menghantam karang di destinasi wisata Wadu Jao, Minggu (30/6).

Cuaca Buruk, Nelayan Nekat Melaut Dompu (Suara NTB) – Gelombang tinggi di sebagian besar wilayah perairan Dompu, masih terus terjadi. Intensitas yang sulit diprediksi membuatnya cukup mengancam keselamatan jiwa. Namun, tidak demikian rupanya bagi sebagian nelayan di pangkalan pendaratan perahu Desa Bara dan Mbawi.

Mereka kini nekat melaut karena desakan ekonomi keluarga.

Ahmad misalnya. Nelayan di Dusun Ama Habe Desa Bara ini kepada Suara NTB, Sabtu (29/6) lalu mengaku, sudah dua minggu lebih tak pernah melaut untuk menangkap ikan di perairan Ria. Sebab ketinggian gelombang mencapai 1-3 meter tidak memungkinkan untuk dijelajahi perahu kecil miliknya.

Kendati menyadari cuaca buruk masih terjadi. Ahmad kini mempertaruhkan jiwanya untuk tetap melaut demi menjawab kebutuhan hidup keluarganya. “Tetap kami pantau cuacanya sebelum turun. Tapi sulit karena terkadang gelombang tinggi ini terjadi setelah berada di tengah (laut). Syukurnya selama dua hari ini tidak terjadi apa-apa,” ungkapnya.

Mencari ikan di laut lepas merupakan mata pencaharian satu-satunya lima tahun terakhir. Karenanya, dalam kon-

disi cuaca apapun Ahmad harus tetap melaut agar istri dan anak-anaknya bisa makan.

Alternatif lain selain menangkap ikan di laut lepas memang ada, misalnya di saluran air payau. Namun karena banyaknya nelayan yang beralih ke sana menurutnya sulit untuk memperoleh ikan banyak. Bahkan tak sedikit ditemukannya merugi lantaran hasil yang diperoleh tak bisa menutupi biaya operasional yang dikeluarkan.

“Syukur kalau ada untung seratus ribu, sesuailah dengan tenaga kita. Tapi rata-rata di sini rugi terkecuali nyarinya di laut lepas,” ujarnya.

Kondisi serupa juga dialami puluhan nelayan di Desa Mbawi Kecamatan Dompu.

Namun, mereka memilih tetap melaut di tengah cuaca buruk ini lantaran desakan ekonomi keluarga.

Seperti disampaikan salah seorang diataranya, Ibrahim pada Minggu (30/6) pagi. Ia mengatakan, gelombang tinggi di wilayah perairan selatan Huu dan Teluk Cempi memang mengacam keselamatan jiwa. Tetapi untuk memperkecil resiko tersebut pihaknya dituntut jeli memperhatikan perkembangan cuaca.

Misalnya, sebelum berangkat mesti dipastikan terlebih dahulu air muara ten-

ang. Baik di waktu pagi, siang maupun malam hari. Kalaupun kemudian menemukan perubahan cuaca seketika ditengah perjalanan atau saat sedang menangkap ikan diupayakannya untuk menepi ke pesisir pantai sekitar lokasi pencarian hingga situasi kembali normal.

“Biasanya begitu cara saya kalau menghadapi cuaca seperti ini, walaupun memang kadang-kadang salah prediksi karena arah angin yang tidak menentu,” jelasnya.

Menangkap ikan di tengah cuaca semacam ini, lanjut dia, memang beresiko tinggi namun bisa memberi keuntungan tersendiri bagi sejumlah nelayan. Sebab pendapatan mereka akan naik lantaran harga jual ikan tinggi di pasaran.

Untuk melihat kondisi nelayan, Suara NTB melakukan pantauan langsung di lapangan, tepatnya di destinasi wisata Wadu Jao Desa Jambu. Angin kencang disertai gelombang tinggi terus bergemuruh menghantam tebing pegunungan. Bahkan lahan pertanian warga sekitar pesisir pantai beberapa meter lagi terjangkau oleh derasnya air laut. Pun terlihat perahu-perahu nelayan sekitar dikeluarkan untuk menghindari kerusakan akibat hantaman gelombang. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Kawasan hutan produksi milik PT. UTL di Desa Madaprama Kecamatan Woja, mulai dibagi-dibagi.

Bahkan telah dilakukan pemagaran oleh sejumlah warga. Padahal, kawasan yang direboisasi 2013 lalu itu rencananya akan dijadikan hutan kota. Terlebih biang kasus pengeroyokan petugas KPH beberapa waktu lalu.

Salah seorang anggota kelompok penerima jatah kawasan, Heri kepada Suara NTB, Sabtu (29/6) mengakui status kawasan tersebut merupakan hutan milik negara. Dilarang menebang apalagi menempatinya untuk membangun rumah.

Namun karena alasan mendengar sudah dikantonginya izin dari pemerintah daerah pihaknya pun berani mengelola. Tetapi hanya untuk menanam buah-buahan. “Izinnya sudah ada itu yang saya dengar dari kelompok.

Masalah akan dijadikan tempat tinggal dan sebagainya itu belum tahu kita,” ungkapnya.

Tak diketahui jelas berapa luas kawasan masing-masing yang diterimanya dari kelompok. Setahunya ada bagian lahan untuk dikelolanya menanam buah, sehingga di-

lakukan pemagaran sesuai batasan. Soal kasus penganiayaan petugas KPH ARS yang diduga dilakukan warga sekitar beberapa waktu lalu.

Heri tak berani berkomentar apa-apa. “Saya kurang tahu masalah itu. Siapa dan luas jatah lahan saya ini juga ndak tahu,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KPH ARS, Iswanto kepada Suara NTB menegaskan, aktifitas penebangan pohon di dalam kawasan hutan ini jelas melanggar. Selain karena akan menggagalkan upayanya mewujudkan hutan kota juga melanggar ketentuan. Untuk itu, warga diminta segara angkat kaki dan menghentikan penebangan pohon sebelum adanya tidakan tegas.

Pun terhadap kasus penganiayaan petugas KPH yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Ia berharap penyidik Polres Dompu segera meringkus oknum warga yang diduga melakukan pengeroyokan. “Harapan besar kami penyidik bisa segera menindaklanjuti, menangkap pelaku penganiayaan agar kasus semacam ini tidak lagi terulang di kemudian hari,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

DIPAGAR –Tampak kawasan hutan bermasalah di Desa Madaprama dibagi-bagi dan mulai dipagar oleh warga, Sabtu (29/6).

Kejari akan Telusuri Masalah Keuangan Satpol PP dan Damkar Kota Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima memberikan sinyal melakukan penelusuran dugaan penyalahgunaan anggaran negara di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Bima.

Kasi Intel Kejari Bima, M. Ihkwanul Fiaturahman, SH, mengaku persoalan keuangan pada Satpol PP dan Damkar ada unsur penyalahgunaan keuangan Negara, namun untuk memastikan perlu dilakukan

penelusuran. “Ada dugaan penyalahgunaan, tapi kita telusuri dulu walaupun tidak ada laporan,” katanya, Senin (7/1).

Ada informasi adanya mantan pejabat pada OPD setempat yang akan memberikan data serta dokumen, menurut Ihkwanul Fiaturahman sangat bagus karena akan membantu proses penelusuran. “Kalau ada data dan dokumen itu malah lebih bagus, karena itu sebagai alat bukti permulaan,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya terlebih dahulu melaku-

kan koordinasi dengan Aparat Aparat Penegak Hukum (APH) lain seperti Kepolisian, untuk memastikan apakah persoalan tersebut telah diproses dan ditangani. “Kita akan koordinasi, biar tidak tumpang tindih. Bisa jadi persoalan ini telah ditangani pihak Kepolisian,” ujarnya.

Sebelumnya, APH ditantang untuk menelusuri dan mengungkap masalah keuangan yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan Satpol PP dan Damkar Kota Bima. Hal itu dikatakan mantan Kepala Satpol PP dan

Damkar, Drs. Kaharuddin, Sabtu (29/6). “Meski saya telah mundur dan kini sudah menjadi masyarakat biasa, saya tetap konsisten untuk menegakkan supremasi hukum,” katanya.

Hal itu lanjutnya, sebagai wujud tanggungjawab moralnya terhadap OPD penegak Perda tersebut. Bahkan Mantan Kepala Diskoperindag Kota Bima ini bersedia menyerahkan data atau dokumen terkait persoalan keuangan Dina Satpol PP dan Damkar setempat.

“Bila dibutuhkan oleh

APH, seperti Kejari, Kejati, Polres dan Polda saya siap serahkan data dan dokumennya,” katanya.

Kaharuddin, menegaskan pengunduran dirinya sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar salahsatunya dilatarbelakangi persoalan keuangan oleh pimpinan lama. Uang Persediaan (UP) senilai Rp243.400.000 yang sudah dibelanjakan tidak bisa dipertangungjawabkan. “Selain itu ada juga uang pajak senilai Rp16.187.387 tidak disetorkan,” katanya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

PKB Tawarkan Tiga Figur di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang bakal menggelar Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Kehadiran sosok pemimpin yang berkualitas dan punya visi besar bagi pembangunan Loteng kedepan sangat dibutuhkan. Dengan segala potensi yang dimiliki daerah tersebut, maka harus dipastikan bahwa Loteng tidak jatuh ke tangan pemimpin yang salah.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani mengaku sangat sepakat, bahwa Loteng ke depan sangat membutuhkan figur yang berkualitas. Karena itu peran partai politik sangat besar dalam menghadirkan sosok figur calon pemimpin Loteng yang berkualitas.

“Ya saya sepakat, bahwa dengan segudang potensi kekayaan pembangunan yang ada di Loteng ini, sangat di sayangkan kalau jatuh ke tangan pemimpin yang salah. Disinilah peran vital parpol dapat merekrut figur yang berkualitas itu. Insya Allah PKB akan membuka pendaftaran calon dengan melakukan seleksi yang ketat,” katanya kepada Suara NTB, Senin (1/7).

Dari PKB sendiri saat ini, akan menawarkan figur yang berasal dari kader sendiri maupun dari organisasi yang berafiliasi ke PKB yakni Nahdlatul Ulama (NU). Beberapa kader yang akan ditawarkan Loteng oleh PKB yakni Ketua PW NU NTB, Prof.

Masnun, Sekretaris PW NU NTB yang juga mantan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori dan Ketua DPC PKB Loteng Lalu Pelita Putra. Sedangkan dia sendiri tidak akan maju di Loteng.

“Insya Allah di Loteng kita akan usung kader PKB atau NU, ada Ketua DPC (Lalu Pelita Putra) kemudian Lalu Aksar Ansori, dan Prof. Masnun. Saya kira mereka tidak kita ragukan kualitasnya untuk memimpin Loteng ke depan,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi terkait kesiapannya maju di Pilkada Loteng, mengaku sangat siap jika masyarakat menginginkannya. Akan tetapi dalam hal ini ia tidak akan menampakan dirinya yang berambisi.

Karena itu ia memilih dalam posisi pasif, tidak aktif membangun konsolidasi politik. “Kita mengalir saja dulu, nantinya seperti apa, kita siap,” katanya. (ndi)

Halaman 8

Calon Independen Muncul di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Satu lagi figur yang akan maju lewat jalur independen yakni mantan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah, Ari Wahyudi. Ia berencana maju di Pilkada Loteng melalui jalur independen.

Ari yang dikonfirmasi, Senin (1/7) mengaku ia dan tim relawan sudah bergerak door to door mengumpulkan dukungan KTP sebagai persyaratan dukungan maju melalui jalur independen. “Sekarang lagi proses pengumpulan KTP dukungan,” katanya.

Sesuai aturan, pasangan calon maju melalui jalur independen dipersyaratkan mengumpulkan KTP dukungan 6 persen dari jumlah DPT. Jika diasumsikan DPT Kabupaten

Loteng sebanyak 700 ribu, maka pihaknya harus mengumpulkan KTP dukungan 50 ribu hingga 60 ribu.

“Kita optimis akan mampu mengumpulkan KTP sesuai persyaratan dukungan,” ucapnya. Ditanya lebih jauh terkait jumlah dukungan KTP sudah terkumpul.

Ari Wahyudi

Dia mengaku, belum menghitung secara pasti jumlah dukungan KTP yang sudah terkumpul. Karena dukungan KTP tersebut masih terkumpul sebagian besar masih berada di koordinator tim relawan.

Namun, dia memperkirakan jumlah dukungan KTP sudah terkumpul mencapai puluhan ribu. “Kita perkirakan di atas 30 ribu sudah ada terkumpul,” tandasnya.

Dengan rentang waktu yang ada, Ia mengklaim pihaknya tidak akan terlalu sulit untuk bisa mengumpulkan dukungan KTP sesuai persyaratan undang-undang Pilkada.

Dia menegaskan, keputusan dirinya maju di Pilkada Loteng, terpanggil se-

bagai putra daerah untuk bisa memberikan sumbangsih pikiran dan karya nyata bagi kemajuan daerahnya.

Dirinya yakin dan optimis, dengan keputusan dirinya maju melalui jalur independen, pihaknya akan mampu memberikan warna dalam kontestasi di Pilkada Loteng tersebut. “Soal kalah menang itu persoalan nanti. Prinsipnya, sebagai putra daerah kita ingin berikan pengabdian terbaik bagi Loteng,” tegasnya.

Namun demikian, hingga saat ini dirinya belum memutuskan calon pendamping di Pilkada.

Tetapi ia sudah membangun dan menjalin komunikasi politik dengan sejumlah tokoh atau figur terkait kemungkinan berpasangan di Pilkada. (ndi) (Suara NTB/dok)

PDIP akan Turunkan Yadiansyah di Pilkada Bima Mataram (Suara NTB) Politisi muda PDI Perjuangan, Ahmad Yadiansyah menyatakan diri siap bertarung di Pilkada Kabupaten Bima. Ia mengaku niat untuk tampil di pilkada itu didorong oleh aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan dirinya untuk maju.

Demkian disampaikan Yadiansyah saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (1/7) kemarin. Dikatakannya, niatnya tampil bukan karena dorongan ambisi kekuasaan belaka.

“Masyarakat khususnya konstituen saya mengharapkan agar saya maju. Karena itu tentu sebagai bagian dari masyarakat Bima sendiri yang menginginkan Bima yang lebih baik, kenapa tidak kita ikhtiarkan,” katanya.

Anggota DPRD NTB ini mengaku, dirinya sebagai kader partai tentu akan selalu siap diturunkan bertarung di mana saja. Termasuk di Pilkada Bima mendatang. Sebagai kader, ia akan melaksanakan perintah partainya. “Sebagai kader partai juga jika ditugaskan partai kita harus siap, apalagi ada aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Ketika ditanya posisi yang akan dibidiknya, apakah akan jadi bakal calon Bupati atau Wakil Bupati? Yadiansyah menjawab bahwa di posisi manapun ia siap. Namun tentu bagaimanapun ia harus tetap melihat realitas politik di lapangan. Jika menjadi calon Bupati tidak memungkinkan, maka jadi orang nomor dua jika itu yang paling realistis, maka dirinya juga siap.

“Kursi PDIP di Bima ada dua, untuk mengusung pasangan calon tentu kita harus berkoalisi. Karena itu untuk jadi posisi satu atau dua itu tergantung dari kesepakatan koalisi dengan berbagai asumsi dan kalkulasi politik yang ada, maka saya siap jadi calon Bupati maupun jadi calon wakil,” jelasnya.

Sampai sejauh ini, ia mengaku sejumlah figur telah membangun komunikasi politik dengan dirinya untuk menjajaki kans maju di Pilkada Bima. Demikian juga secara kepartaian, komunikasi terus dibangun dengan sejumlah parpol lainnya yang berpotensi jadi mitra koalisi. (ndi)

Komplotan Rampok Brankas Ditembak Mataram (Suara NTB) – Tersangka Nizar (23) dan Gerot (25) menjadi pesakitan setelah masing-masing kaki mereka ditembus timah panas.

Mereka merupakan anggota komplotan rampok brankas.

Mereka menggondol Rp170 juta dari Kantor LAZ-DASI NTB dan SDN 1 Cakranegara. Belum lagi dari toko pakaian distro, ruko, sampai rumah dinas pegawai Bank BTN. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan bahwa dua tersangka ini punya peran yang signifikan di setiap menjalankan aksinya. Bersama enam orang kawannya, mereka menyasar kotak brankas untuk dibawa kabur. “Mereka beraksi di tujuh tempat berbeda. Sudah diburu dari tahun 2018 lalu,” ucapnya, Senin (1/7) kemarin. Dua tersangka ini mengisi daftar pencarian orang hampir di semua Polsek jajaran Polres Mataram. Mulai dari Polsek Ampenan sampai Polsek Cakranegara.

Mereka menyusul Rudi Hartono (23) yang sudah lebih dulu ditangkap Mei lalu. Nizar dan Gerot ditangkap di kawasan Jempong, Sekarbela, Mataram kemarin. Mereka bahkan sempat meneriaki polisi sebagai maling.

Warga pun sempat berkerumun dan mengepung Tim Resmob. Pasukan Sabhara akhirnya diterjunkan dan mereka bisa dievakuasi. Walaupun sebelumnya, Nizar dan Gerot harus lebih dulu dilumpuhkan pakai timah panas. “Baru kali ini mereka bisa tertangkap. Mereka selalu berpindah-pindah sampai ke luar kota. Mereka sambil menghabiskan uang hasil kejahatannya,” jelas Alam.

Tersangka Nizar dari hasil membobol toko pakaian mendapat Rp500 ribu. Nizar juga dapat bagian Rp20 juta dari hasil membobol brankas. Sementara Gerot cuma dapat Rp2 juta.

“NZ ini salah satu otak pelaku,” kata Kapolres.

Nizar, Gerot, dan Rudi membobol kantor LAZ-DASI NTB Desember 2018. Mereka membawa kabur uang tunai Rp83 juta, BPKB mobil dan motor, sertifikat rumah, kamera dan laptop. Kerugiannya sampai Rp100 juta.

Rudi dan Gerot selanjutnya beraksi di SDN 1 Cakranegara di Jeruk Manis, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara pada Februari lalu. Mereka membobol brankas yang berisi uang tunai Rp16 juta, sambil memboyong satu unit laptop. Sekolah rugi Rp26 juta.

Belum selesai, aksi ketiganya di Pajang Barat, Pejanggik, Kecamatan Mataram membobol toko pakaian. Mereka menggondol 60 potong kaos polos, 27 kemeja, 24 celana panjang, 24 celana pendek, 12 jaket, dan alat elektronik. Korban merugi Rp25 juta.

Aksi mereka berlanut di rumah dinas Bank BTN April lalu di Kelurahan Mataram Timur, Mataram. Barang yang diambil, yakni laptop, jam tangan, hardisk, jaket kulit, dan tas punggung. Korbannya rugi Rp14 juta. (why)

(Suara NTB/why)

GOTONG -Tersangka Nizar yang menderita luka tembak di kaki kiri dan kanannya digotong polisi menuju ruang tahanan, Senin (1//7).

(Suara NTB/why)

UANG PENGGANTI - Terdakwa M. Nasir (paling kanan) didampingi penasihat hukumnya, Suhartono (kedua kanan) menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp110 juta, Senin (1/7) disaksikan jaksa penuntut umum Agung Pambudi (ketiga kanan) dan ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra (paling kiri).

Dugaan Korupsi Talud Patedong Sumbawa 2017

Rekanan Proyek Dituntut Dua Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Lima terdakwa korupsi proyek talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Labuhan Badas, Sumbawa tahun 2017 menjalani sidang tuntutan, Senin (1/7) kemarin.

Rekanan proyek, terdakwa M. Nasir dituntut paling berat, yakni dua tahun penjara.

Sementara empat terdakwa lainnya masing-masing dituntut satu tahun dan enam bulan penjara. Tuntutan pidana tersebut dibacakan jaksa penuntut umum Agung Pambudi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra dan hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi.

Terdakwa Nasir yang meminjam bendera CV Putera Daerah milik terdakwa Faruk juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Nasir juga dibebani untuk membayar sisa kekurangan pengembalian kerugian negara sebesar Rp56 juta. Apabila kekurangan tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan inkrah, maka Nasir

wajib menggantinya dengan penjara selama satu tahun.

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Kurniawan, Faruk, M. Isnaeni, dan Kurniawan masing-masing dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” sebut Agung. Empat terdakwa lainnya itu juga masing-masing dibebani untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan tiga bulan.

Para terdakwa mendapat keringanan. Agung menjelaskan alasannya bahwa telah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp110 juta. Proyek

pembangunan talud Patedong dianggarkan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa sebesar Rp186,9 juta tahun 2017. CV Putera Daerah milik terdakwa Faruk memenangi tender.

Nasir yang meminjam CV Putera Daerah mengerjakan proyek sampai selesai tanggal 1 Desember 2017. Terlambat 12 hari dari kalender pekerjaan. Sementara terdakwa M. Isnaeni sebagai konsultan pengawas dan terdakwa Kurniawan, Direktur CV Architeam selaku konsultan pengawas tidak pernah turun ke lokasi mengecek pekerjaan.

Meski demikian, proyek tetap

dinyatakan selesai 100 persen.

Terdakwa Iwan Kurniawan selaku pejabat pembuat komitmen lantas membayar lunas paket pekerjaan. Proyek diserahterimakan pada 27 Desember 2017. Sementara laporan hasil pemeriksaan fisik ahli teknik Unram menyatakan bahwa talud dibangun dengan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi umum. Mulai dari galian tanah, pasangan beronjong, pasangan dolken, dan lapisan ijuk. Sementara ahli auditor BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara sebesawr Rp166,3 juta. (why)

Misbach dan Isvie Bersaing Ketat Jadi Ketua DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Perebutan kursi Ketua DPRD NTB antar kader Partai Golkar yang dipastikan lolos sebagai wakil rakyat Udayana pada Pileg 2019 ini, mulai menghangat. Dua kader Golkar yang disebut-sebut bakal bersaing ketat yakni Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi dan Sekretaris DPD I, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang saat ini juga tengah menjabat sebagai Ketua DPRD NTB. Isvie mendapat dukungan dari mayoritas anggota Fraksi Golkar agar tetap ditunjuk sebagai Ketua DPRD NTB priode 2019-2024 mendatang.

Satu-satunya caleg perempuan yang berhasil lolos ke Udayana dinilai sangat pantas memimpin lembaga politik NTB tersebut.

“Ada banyak kelebihan yang dimiliki Isvie jika dibandingkan dengan kader-kader yang lain. Isvie itu tegas orangnya, dia berani mengatakan tidak jika tidak sesuai dengan nuraninya, dan dia mampu membawa lembaga ini (DPRD) jadi lebih baik. Sehingga saya menilai dia adalah orang yang tepat memimpin DPRD ini,” kata salah seorang anggota fraksi Golkar yang enggan disebutkan namanya.

Namun di tempat terpisah, partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan capres/cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf di NTB, memberikan dukungan

bulat kepada Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) JokowiMa’ruf NTB, H. Misbach Mulyadi untuk direkomendasikan partainya menjadi Ketua DPRD NTB periode 20192024.

Dukungan parpol koalisi kepada Misbach tersebut tentu menjadi ancaman cukup serius bagi Isvie. Kursi Ketua DPRD NTB yang sedang didudukinya bisa lepas jika manuvernya kalah dari Misbach. Isvie yang dikonfirmasi terkait hal tersebut enggan menangapinya. Ia memilih tidak berkomentar. Sebab menurutnya penujukan siapa yang bakal duduk jadi Ketua DPRD NTB merupakan kewenangan DPP. Sementara itu, dukungan dari parpol koalisi kepada Misbach tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris TKD Jokowi-Ma’ruf NTB, Made Slamet. “Ini aspirasi dari koalisi, mereka berharap DPP (Golkar, red.) menunjuk yang berkeringat lah bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf untuk jadi Ketua DPRD NTB,” katanya.

Dukungan parpol koalisi kepada Misbach selaku Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf di NTB tidak hanya akan disampaikan secara lisan. Bahkan mereka berencana akan mengirimi surat kepada DPP Golkar dengan harapan bisa jadi bahan pertimbangan dalam menujuk kadernya yang bakal duduk jadi Ketua DPRD NTB. (ndi)

(Suara NTB/ula)

LOKASI - Lokasi pembangunan perumahan PT Pesona Dompu Mandiri di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Kredit modal kerja pembangunan perumahan yang dikucurkan Bank NTB Cabang Dompu ini diduga merugikan negara Rp6,3 miliar.

Kasus Kredit Perumahan Dompu

Indikasi Kerugian Negara Rp6,3 Miliar Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyidik menerima hasil audit penghitungan kerugian negara dugaan korupsi pemberian kredit Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri. Kredit modal kerja untuk pembangunan perumahan subsidi ini diduga merugikan negara Rp6,3 miliar. Nilai tersebut muncul dari pinjaman yang sudah dikucurkan.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi bahwa nilai kerugian negara tersebut menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi dua tersangka. “Kerugian negaranya Rp6,3 miliar.

Bukan total loss,” sebut dia ditemui di ruang kerjanya,

Senin (1/7) kemarin.

Kerugian negara tersebut dihitung berdasarkan nilai kredit yang sudah dikucurkan Bank NTB Cabang Dompu pada tahun 2017 lalu. Total pengajuannya Rp10 miliar.

Namun, kucuran pinjam disetop setelah tercium aroma korupsi. Dedi menambahkan, jaksa penyidik akan memanggil kembali para tersangka. sejumlah saksi berikut ahli sudah lebih dulu dipanggil di tahap penyidikan ini. “Nanti tersangka diperiksa lagi,” jelasnya.

Dalam kasus tersebut, jaksa menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Direktur Bank NTB Cabang Dompu, Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dom-

pu Mandiri, Surahman. Mereka disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Para tersangka diduga bersekongkol pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar.

Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total Rp10 miliar.

Modus korupsi diduga dengan mengabaikan prosedur operasional standar seperti kelayakan calon debitur sampai manipulasi dokumen persyaratan. Debitur tetap diajukan layak kredit. (why)

SUARA NTB

Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 9

APBD 2019 Difokuskan untuk Keluarkan Dompu dari Daerah Miskin Dompu (Suara NTB) Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan daerah di segala sisi. Kabupaten Dompu berhasil menjadikan APBD-nya, memacu dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah selain program untuk komoditi unggulan seperti Tebu Rakyat, Sapi, Jagung, Rum-

put Laut (Terpijar). Tahun 2019, APBD Dompu difokuskan pada penanganan air bersih dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Pembangunan di Kabupaten Dompu ini sudah berada di jalur yang benar dan telah memberi hasil yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 – 2019, Kabupaten Dompu menjadi salah satu diantara 122 Kabupaten daerah tertinggal. Pada 2019 ini, pemerintah melalui kementrian PDT Desa dan Transmigrasi RI melakukan evaluasi terhadap pencapaian daerah – daerah tertinggal.

Ada 27 indikator in-

deks daerah tertinggal yang menentukan masuk tidaknya suatu Kabupaten berkategori daerah tertinggal. Meliputi kriteria ekonomi, sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, kriteria infrastruktur dan aksesibilitas, serta karakteristik daerah. “Merujuk pada progres pencapaian 5 tahun terakhir, maka Dompu adalah salah satu diantara sedikit Kabupaten yang akan dinominasikan untuk terentaskan atau akan keluar dari kategori daerah tertinggal pada periode 2020 – 2024. Tentu sebagai sebuah proses pembangunan yang membanggakan,” kata Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada perayaan Shalat Idul Fitri 1440 H di lapangan kantor Bupati, Rabu (5/6) lalu.

Kemajuan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Dompu ini tidak lepas dari keberanian daerah memilih fokus mengembangkan program Sapi, Jagung, dan Rumput Laut (PIJAR) untuk periode 2010 – 2015 dan Terpijar untuk periode 2015 – 2021. Komoditi jagung yang paling terasa dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi, bahkan menggerakkan sektor – sektor lain. Pilihan ini berdasarkan potensi daerah yang dimiliki dan dikelola secara tepat serta berkelanjutan.

“Bagaimanapun juga, kita memerlukan keberanian melakukan terobosan dan fokus dalam menentuakan prioritas pengembangan. Saya tetap berkeyakinan bahwa pengembangan komoditi Terpijar akan berdampak positif, serta yang paling pokok saya berharap bahwa harga diri masyarakat Dompu akan terangkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya,” tegasnya.

Berdasarkan hasil Susenas BPS tahun 2018, penduduk miskin di Dompu tinggal 12,40 persen atau 28 ribu jiwa, turun 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini menjadi catatan luar biasa secara nasional, karena sisa kemiskinan di angka belasan persen. Di sisi lain, kinerja pemerintah daerah di bidang infrastruktur daerah termasuk kategori sangat progresif. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan sarana prasarana sosial untuk pendidikan dan kesehatan telah relatif semakin baik. Dalam rangka pencapaian hal tersebut tahun ini pemerintah akan melaksanakan proyek revitalisasi ari bersih di wilayah perkotaan.

Berdasarkan data PDRB tahun 2017 yang dirilis BPS, sektor pemerintahan memberi pengaruh ketiga bagi perkembangan ekonomi Dompu yaitu mencapai 15 persen setelah pertanian secara luas dan perdagangan.

APBD Kabupaten Dompu sebagai rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah, berhasil diarahkan pada belanja yang lebih produktif dan pengelolaan yang baik serta terbuka.

APBD Dompu tahun 2010, dan menjadi awal kepemimpinan Drs. H. Bambang M Yasin bersama Ir. H Syamsuddin H Yasin hanya sebesar 487 milyar 480 juta 263 ribu 660 rupiah. Berubah menjadi 1 triliun 235 milyar 93 juta 695 ribu 34 rupiah di tahun 2019 atau tumbuh hingga 146,87 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penataan dan pengelolaan keuangan serta aset pemerintah Kabupaten Dompu ini juga dilakukan dengan relatif sangat baik, akuntabel dan sistematis. Ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan opini WTP selama 5 tahun berturut – turut dari BPK RI sejak 2014 hingga tahun 2018.

Perubahan jumlah ini juga berdampak pada pengalokasian anggaran yang kini lebih banyak pada belanja langsung. Ini terlihat dari struktur APBDnya yaitu tahun 2010 hanya 34,23 persen atau Rp.166.875.497.351,- belanja langsung dan 65,77 persen belanja

tidak langsung atau Rp.378.730.306.667,-. Pada tahun 2019 sebesar 49,55 persen atau Rp.611.952.000.268,- belanja langsung atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 47,52 persen. Sementara belanja tidak langsungnya hanya 50,45 persen atau Rp.623.141.694.766,- atau turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 52,48 persen.

Pengalokasian anggaran yang lebih banyak ke publik ini sejalan dengan hasil pembangunan di Kabupaten Dompu ke arah yang lebih baik. Mulai dari angka kemiskinan yang menyisakan 12,40 persen atau 28 ribu jiwa berdasarkan hasil Susenas BPS tahun 2018. Penurunan di atas 1 persen dibandingkan tahun 2017 menjadi catatan luar biasa secara nasional, karena sisa kemiskinan di angka belasan persen sejatinya akan semakin sulit diturunkan.

Untuk daya beli masyarakat, Kabupaten Dompu berada di nomor 2 se NTB, pemilik pendapatan perkapita tertinggi di NTB, pertumbuhan ekonomi di atas rata – rata Provinsi NTB, dan IPM ke 4 setelah Kota Mataram, Kota Bima, Sumbawa dan Lombok Barat.

Berdasarkan data APBD Dompu tahun 2019, total belanja daerah telah mencapai angka 1 triliun 235 milyar 93 juta 695 ribu 34 rupiah.Terdiriatasbelanjatidaklangsung sebesar Rp.623.141.694.766,, meliputi belanja pegawai Rp.467.349.333.210,-, belanja hibah Rp.15.507.710.000,-, belanja bantuan sosial Rp.3,150 M, belanja bantuan keuangan pemerintah Desa (ADD/DD) Rp.135.134.651.556,-, dan belanja tidak terduga sebesar Rp2 miliar.

Belanja langsung sebesar Rp.611.952.000.268,- dan terdistribusi untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, serta belanja modal. Untuk belanja modal dalam APBD tahun 2019, juga cukup besar yaitu sebesar Rp.291.99-

SEKDA Dompu, H. Agus Bukhari, SH., MSI.

Kepala BPKAD Dompu Muhammad, ST., MSI.

5.174.764,- dan belanja barang jasa sebesar Rp.286.819.871.721,-. Bila dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, belanja modal tahun 2019 ini jauh lebih besar dari belanja barang jasa, yang berarti belanja daerah banyak diarahkan untuk investasi bagi publik dan berpengaruh pada ekonomi rakyat.

Pada sektor pendapatan daerah, APBDDompumasihsangatbergantung dari pemerintah pusat. Dari total belanja daerah sebesar Rp.1.235.093.695.034,-, sebagian besar bersumber dari dana perimbangan yaitu sebesasr Rp.903.968.168.000,, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.189.938.896.668,-.Sementarapendapatanasli daerah (PAD) sebesar Rp101.031.715.383,-ataumengalamipeningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp88.817.233.931,-. Sehinggatotalpendapatantahun2019mencapai Rp1.194.938.780.051,- atau mengalami devisit sebesar Rp40.154.914.983,-.

Untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.42.704.914.983,-. Penerimaan ini bersumber dari sisa

lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Sementara pengeluaran pembiayaan daerah hanya pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.2,55 M. Sehingga pembiayaan Netto sebesar Rp.40.154.914.983,- ini menutupi devisit anggaran 2019.

Sementara nilai aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Dompu hingga akhir 2018 sebesar Rp1.874.389.334.981,49 untuk nilai perolehan.

Setelah dihitung nilai penyusutannya sebesar Rp.472.553.617.375,07, maka nilai asetnya sebesar Rp.1.401.835.717.606,42. Terdiri dari aset tanah senilai Rp.86,676 M, peralatan dan mesin senilai Rp.94,863 M, gedung dan bangunan senilai Rp.498,232 M, jalan/irigasi/jaringan senilai Rp.695,634 M, aset tetap lainnya senilai Rp26,215 miliar, dan konstruksi senilai Rp.212,609 juta.

Sementara untuk aset lain – lain termasuk barang rusak berat dan lainnya senilai Rp.25,356 M. (ula/*)

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

PENDIDIKAN Terungkapnya Masalah Pengangguran Terdidik

Halaman 10

oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) Tidak dipungkri bahwa masalah pengangguran di Kota Mataram menjadi PR tersendiri bagi pemerintah, seperti yang dimaksud oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, SIP, sebagaimana yang dilansir oleh Harian Umum Suara NTB, Senin (1/7).

HAL ini dapat terlihat dari data jumlah angkatan tenaga kerja, yaitu para sarjana atau lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang sampai saat ini belum bekerja (menganggur). Sedangkan PT telah berupaya memberikan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar para lulusan-

nya dapat dimanfaatkan oleh dinas atau instansi di daerah.

Usaha-usaha tersebut tidak terbatas pada penyesuaian atau mengkaitkan mata kuliah yang ada pada perguruan tinggi dengan kegiatan pada kantor dinas, tetapi jauh daripada itu, seperti halnya dalam beberapa tahun yang

Juara Kelas di MAN 1 Lotim Dapat Hadiah dari Sekolah Selong (Suara NTB) MAN 1 Lombok Timur (Lotim) memberikan aprsiasi kepada para juara kelas dengan total hadiah Rp20 juta yang dilaksanakan pada Sabtu, (29/6) di lapangan MAN 1 Lotim. Hadir waktu itu, Kasi Penmad Kemenag Lotim Zainul Arqom, S.Pd. Pihaknya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pihak madrasah yang telah mengapresiasi para juara kelas. Ini adalah satu-satunya madrasah di Lotim yang berani menggelontorkan hadiah hingga puluhan juta rupiah. ‘’Kita patut berbangga karena MAN 1 Lotim tidak hanya maju dalam bidang akademik namun juga unggul dalam berbagai prestasi akademik dan non akademik seperti berprestasi di tingkat nasional,’’ ujarnya.

Sementara itu Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd., menjelaskan, pemberian hadiah dengan total puluhan juta bukan kali ini aja, namun sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk pemberian semangat kepada siswa agar mereka terus berlomba dalam mempertahankan juaranya. ‘’Semangat berprestasi terus kita galakkan di kalangan para siswa dan guru, setiap siswa yang berprestasi pasti didukung secara penuh baik secara moril maupun secara materi,’’ ujarnya.

Tidak hanya siswa yang ber-

(Suara NTB/ist)

takan obat nyamuk yang tidak berbahaya dan murah meriah.

Semoga prestasi yang diraih oleh MAN 1 Lotim dapat menjadikan madrasah tetap hebat dan bermartabat dalam memajukan pendidikan,’’ harapnya.

Salah satu siswa berprestasi, Windi Satria Ananda kelas X MIA 4, mengaku, baru kali ini diberikan hadiah dalam bentuk uang ketika menjadi juara kelas.

Biasanya pada saat sekolah di SD dan SMP tidak pernah diberikan penghargaan uang tunai. ‘’Kami sangat bersyukur kepada MAN 1 Lotim, karena mampu meringankan beban orang tua kami terkait dengan biaya sekolah. Uang hadiah ini dapat digunakan untuk membayar SPP,’’ ungkap Windi yang juga menjadi juara 1 Olimpiade Ekonomi Tingkat Nasional ini. (r)

Mataram (Suara NTB) Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit Universitas Islam Negeri UIN) Mataram menggelar pelatihan pertolongan pertama (PP) dan Search and Rescue (SAR) Darat Nasional ke V. Kegiatan diikuti puluhan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Ketua Panitia Samsul Rijal, dalam sambutan pembukaan Senin (1/7) pagi menjelaskan pelatihan ini diadakan rutin oleh KSR PMI Unit UIN Mataram. Kegiatan seperti ini rutin digelar sekali tiga tahun. “Dalam jangka waktu sekali dalam tiga tahun,” ujarnya.

Mengambil tema “merajut kawan, wawasan, dan pengalaman untuk misi kemanusiaan”, kegiatan akan dilaksanakan selama 9 hari ke depan di kampus UIN Mataram, kantor BPBD NTB, dan hutan lindung Sesaot.

“Harapannya rekan-rekan dapat mencari wawasan pengalaman baru untuk bisa dibawa kampung halaman masing-masing. Kita gelar di tiga kegiatan kampus UIN,

Basarnas, dan hutan lindung Sesaot,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umun KSR PMI Unit UIN Mataram, Aziz Muslim, menyebut ada 37 peserta dari semua KSR PT se Indonesia. Harapannya para peserta nanti bisa meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam menolong korban bencana, bagaimana mengevakuasi korban ketika menolong.

“Apalagi sekarang ini rawan bencana. Kemarin gempa Lombok banyak relawan PT yang ikut terjun langsung pada saat gempa kemarin. Bantuan teman-teman luar, ini kebanggaan bagaimana kita mengevakuasi, sehingga bisa menolong korban,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH., menjelaskan potensi kerawanan bencana daer-

Sekolah di Sekotong Gelar Acara Kenaikan Kelas dan Perpisahan

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PERPISAHAN - Acara kenaikan kelas dan perpisahan di SDN 2 Sekotong Tengah diisi tarian daerah dan Islami.

BERSAMA - Kepala SDN 2 Sekotong Tengah bersama sekdes dan Ketua Komite Sekolah.

rata 20 anak, jumlah murid per kelas bervariasi ada yang 14 anak, 17 anak, 23 anak, 30 anak. Untuk mendukung pengembangan sekolah, tahun 2018 lalu pihaknya mendapatkan program rehab 2 lokal tinggal sisanya 5 lokal, termasuk ruang guru dan kepsek.

Ia menambahkan, terkait penerimaam murid baru dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli, kemudian daftar ulang tanggal 13 Juli. “Harapan kita ini juga bisa terpenuhi SPM nya minimal anak usia 6 tahun per 1 Juli bisa diterima oleh sekolah dan masyarakat bisa daftarkan anaknya masuk ke SD ini,” jelas dia. Karena di daerah itu sendiri ada madrasah, sehingga sekolah bersama komite pun sudah mengimbau supaya ikut berpartispasi masyarakat men-

kan seperti mata kuliah kokurikuler dan ekstrakurikuler, di mana mereka juga harus mengikuti pelatihan pajak (brevet A dan B), serta mengikuti praktik pembelian saham pada Galeri Bursa Efek Indonesia yang telah disiapkan. Berbagai kegiatan pembelajaran tersebut merupakan upaya PT untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi agar lulusannya dapat terserap di dunia kerja dan mampu menjadi wirausaha, sehingga harapannya dapat mencegah mereka untuk menjadi pengangguran terdidik. (*)

Mahasiswa UIN Mataram Gelar Latihan Pertolongan Pertama

Dimeriahkan Kesenian Daerah dan Islami Giri Menang (Suara NTB) Sekolah-sekolah di Lombok Barat (Lobar), baik tingkat SD, SMP dan SMA sederajat menggelar acara kenaikan kelas dan perpisahan, Sabtu (29/6). Acara ini diinisiasi oleh pihak sekolah dan para orang tua wali murid. Kegiatan yang bertujuan untuk mengapresiasi prestasi siswa dan melepas murid ini pun berjalan meriah. Berbagai aktraksi seni dan tari ditampilkan oleh siswa, sehingga membuat acara semakin semarak dan meriah.

Seperti acara yang diadakan SDN 2 Sekotong Tengah. Menurut Kepala SDN 2 Sekotong Tengah, H. M. Jamaludin S.Pd, M.Pd.i acara kenaikan kelas dan perpisahan yang diadakan sekolah dihadiri orang tua, wali murid, masyarakat dan pejabat dari desa. “Dari jumlah murid keseluruhan murid kami sebanyak 130, yang dilepas sebanyak 17 murid,” jelas dia.

Dalam acara ini diisi berbagai atraksi kesenian dan tari, baik kesenian daerah maupun islami.

Harapan ke depan, pengembangan sekolah ini supaya visi dan misi bisa terwujud kemudian bisa meningkatkan prestasi serta partisipasi seluruh masyarakat.

Saat ini, lanjut dia, kondisi sekolahnya memiliki 6 ruang kelas, ruang guru, perpusatakaan. Di mana per rombel muridnya rata-

membandingkan harapannya kelak, apabila mereka hanya mengandalkan profesi untuk menjadi pegawai negeri.

Suatu contoh, dapat dilihat pada STIE AMM Mataram yang hanya meluluskan mahasiswa sebanyak 200 orang setiap tahun. mereka telah mengikuti berbagai kegiatan pendidikan praktikum kewirausahaan sampai kepada tahap seleksi dan pelatihan penyusunan proposal, hingga mengikuti praktikpraktik lapangan pada inkubator usaha yang telah disiapkan.

Selain itu terdapat mata kuliah yang telah dikelompok-

Antisipasi Potensi Bencana Daerah

POSE BERSAMA - Siswa berprestasi di MAN 1 Lotim pose bersama usai menerima hadiah dari pihak sekolah, Sabtu (29/6). prestasi di kelas saja yang diberikan hadiah, tambah kepala yang cukup dikenal berprestasi membawa MAN 1 Lotim hingga ke tingkat nasional. Namun, siswa yang berprestasi pada bidang non akademik juga diberikan hadiah jika mendapatkan juara.

Diakuinya, prestasi di tingkat nasional dari tahun ke tahun terus meningkat, pada awal tahun 2019 ini saja ada 4 prestasi di tingkat nasional, salah satunya yakni prestasi dalam bidang Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Siswa yang mewakili NTB di lomba OPSI, yakni Yasinta Rohadatul Aisy yang mengangkat judul penelitian “Kenikir Fresh Aerotomatic Inovasi obat nyamuk bebas ISPA” dia mencip-

menghajatkan agar setiap warga negara adalah sarjana (terdidik), sehingga hak dan kewajiban warga negara dapat terlaksana dengan baik, khususnya di kota Mataram ini.

Di samping itu, untuk menjawab kekhawatiran tersebut, maka setiap PT sejak awal telah melengkapi kurikulumnya yang berbasis wirausaha (bisnis), sehingga para mahasiswa ketika mengakhiri masa studinya telah memiliki kemampuan dalam menyusun berbagai proposal usaha.

Pada akhirnya mereka pun akan dapat berhitung atau

lalu menyalurkan tenaga kerja ke berbagai daerah di Indonesia dengan istilah BUTSI (Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia).

Tenaga kerja yang berpendidikan tersebut adalah mereka orang-orang yang terdidik dengan berbagai disiplin ilmu.

Walaupun membentuk suatu ikatan merupakan para sarjana yang ilmiah, mereka tidak serta-merta membentuk suatu kekuatan tersendiri di atas negara, yang kita khawatirkan dapat menghalangi pemerintah dengan ilmunya untuk membangun. Bahkan pemerintah

(Suara NTB/ist)

TARIAN - Acara perpisahan dan kenaikan kelas di Ponpes Salamatul Walidayni Desa Kedaro diisi tarian Islami. dukung sekolah ini.

Acara kenaikan kelas dan perpisahan murid Kelas VI MI Dan Kelas IX MTs Yayasan Pondok Pesantren Salamatul Walidayni di Desa Kedaro Kecamatan Sekotong yang digelar, Sabtu (29/6) juga berjalan meriah. Yayasan yang sudah lama berdiri sejak tahun 1998, ini mempunyai dua lembaga, yaitu

Madrasah Ibtidaiyah Dan Madrasah Tsanawiyah di mana salah satu pendiri, yaitu sekaligus tokoh tertua di Kesa Kedaro, atas nama Lalu Wildan ini telah banyak mencetak kader bangsa yang berbudi pekerti dan berahlak mulia.

Acara ini dibuka langsung ketua panitia sekaligus Kepala MTs Lalu Ilham Azali. Ia mengatakan

agarsemuasiswaterusmeningkatkan prestasi belajarnya, sedangkan bagi siswa-siswinya yang saat ini menamatkan belajarnya di MI dan MTs yang berjumlah sebanyak 46 siswa agar terus membawa nama baik sekolah ini di manapun melanjutkan sekolah nantinya.

Pengawas Pendais MTs MA Wilayah Kecamatan Sekotong Lembar, H. Muhtasar, SPd., mengimbau agar para orang tua tetap memelihara dan membimbing anaknya. Di sela-sela kegiatan ini, diisi pentas seni. (her/*)

(Suara NTB/dys)

PELATIHAN - Peser ta pelatihan foto bersama usai pembukaan, Senin (1/7). ah. Apalagi berdasarkan perin- bantu,” ungkap Ahsanul Khalik.

Rektor UIN Mataram Prof. gatan BMKG ke depan akan ada musim kemarau, sehingga Mutawali, mengapresiasi upaya pelatihan seperti ini jadi san- mahasiswa dalam membantu daerah saat terjadi bencana. Kegat penting.

“Manusia selalu berpotensi siapan seperti ini jadi sangat memiliki risiko apalagi seiring penting disiapkan. Dia juga medenganadanyaperingatanBMKG, minta agar Gubernur NTB memangin puting beliung, gempa, ke- berikan perhatian atas upaya marau panjang, tanah longsor. para mahasiswanya itu dalam Untuk itu keberadaan lembaga membantu daerah di saat terjaSAR sangat penting untuk mem- di bencana. (dys)

SUARA NTB

Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 11

Zohri Pasrah Tak Tampil di SEA Games Mataram (Suara NTB) Pertimbangan Pengurus Besar (PB) Persatuan atletik Indonesia tidak menurunkan Lalu Muhammad Zohri di SEA Games 2019 direspon positif oleh Lalu Muhammad Zohri. Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini mengaku pasrah bila tidak diturunkan di SEA Games di Thailand tahun 2019.

Namun demikian dalam hati kecilnya atlet berusia 19 tahun ini mengaku siap mengikuti kejuaraan apapun.

Bahkan bila dipercaya mewakili Indonesia di SEA Games 2019, ia pun siap mempersembahkan medali

emas untuk tim atletik merah putri. Namun sayangnya PB PASI akan mempertimbangkan Zohri tampil di SEA Games, sebab PB PASI memfokuskan Zohri mengikuti Olimpiade di Tokyo Jepang tahun 2020.

“Kalau saya siap-siap saja ikut kejuaraan atletik apapun.

Bila disuruh ikut SEA Games saya siap. Tapi pak Bob (Ketua PB PASI) ingin saya fokus di kejuaraan dunia,” ucap Lalu Muhammad Zohri yang dikonfirmasi wartawan via ponsel-

nya, Senin (1/7).

Zohri tidak menampik bila PB PASI mempertimbangkan dirinya untuk tampil di SEA Games 2019. Hal itu telah disampaikan oleh Ketua Umum PB PASI, Bob Hasan kepada sejumlah wartawan nasional belum lama ini. Saat itu dia sedang latihan renang. Menurut Zohri alasan PB PASI tidak menurunkan dirinya di SEA karena dirinya akan dipersiapakan di kejuaraan atletik level yang lebih tinggi.

Pasalnya bulan September dia akan mengikuti kejuaraan dunia di Qatar dan SEA Games akan berlangsung nilai November.

Selain itu, cidera lutut kanan Zohri belum sembuh sepenuhnya. Dalam hal ini Zohri masih dalam proses penyembuhan cidera yang dialami saat tampil di kejuaraan Asia di Jepang belum lama ini. Namun demikian Zohri mengaku cidera yang dialaminya beberapa bulan lalu

sudah berangsur membaik dan sudah tak ada masalah.

Itu artinya dia siap ambil bagian di beberapa event internasional, termasuk siap tampil SEA Games 2019.

Sebagaimana diketahui Zohri tercatat sebagai atlet tercepat di Asia Tenggara saat ini setelah ia meraih medali perunggu di Kejuaraan Asia di Osaka Jepang belum lama ini.

Catatan waktu Zohri 10.03 detik atau melampaui rekor terbaik SEA Games 2009,

10.17 detik yang dicatat atlet Jawa Tengah (Jateng) Suryo Agung.

Bila melihat catatan waktu Zohri saat ini, maka peluang Indonesia meraih medali emas di nomor 100 meter di SEA Games 2019 sangat besar. Bahkan Zohri tak harus mengeluarkan kekuatan maksimal untuk merebut medali emas di SEA Games 2019, sebab catatan waktu Zohri terpaut jauh lebih baik dibanding pelari Asia tenggara. (fan)

BPBD Perpanjang Status Darurat Banjir Sungai Silo

Imran M. Hasan (Suara NTB/jun)

Yan Ingin Ulangi Prestasi di Atletik Mataram (Suara NTB) Keinginan Yan Bahtiar mengakhiri karir sebagai atlet atletik ternyata belum final. Atlet yang telah menjuarai event nasional triathlon ini memilih kembali berlatih di arena lintasan atletik dalam rangka menghadapi Pra-PON di Jawa Babar akhir Juli 2019. Peraih medali emas di nomor 3.000 halang rintang pada PON 2008 itu ingin kembali mengulang sejarah.

Yan Bahtiar yang ditemui Suara NTB di Mataram, Senin (1/7) mengakui bila dirinya sudah cukup lama tidak latihan di lintasan atletik. Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau tahun 2012 merupakan kejuaraan terakhir diikutinya. Pasalnya, setelah gagal di PON/2012, peraih medali emas nomor 3.000 Halang Rintang atletik pada PON 2008 ini mengakhiri karirnya di atletik dan beralih menekuni olahraga triathlon.

Dalam perjalanan menekuni olahraga triathlon sejak tahun 2012 hingga saat ini, ia termasuk sukses menorehkan prestasi. Beberapa kali dia pernah meraih medali emas di kejuaraan nasional triathlon. “Pertama kali saya meriah medali emas di Kejurnas Triathlon Sibolga tahun 2014. Terakhir meraih perak di Bali Internasional Triathlon,” ucapnya.

Meski sudah beberapa kali menjuarai event nasional triathlon, namun Yan tidak bisa melepas secara langsung kiprahnya sebagai atletik. Saat ini dia tengah mempersiapkan diri menghadapi Pra-PON atletik di Jabar akhir bulan Juli ini.

Keputusan Yan untuk melanjutkan karir sebagai atlet atletik dikarenakan belum adanya regenerasi atlet NTB di nomor 3000 Halang Rintang. Selain itu usianya masih diperbolehkan tampil di Pra-PON atletik tahun ini. “Usia saya sekarang 34 tahun, masih bisa ikut Pra-PON dan PON 2020,” ungkapnya.

Yan Bahtiar yang sudah empat tahun absen di kejuaraan atletik sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi Kejurnas Atletik yang akan berlangsung di Jawa Barat (Jabar) akhir Juli mendatang. Latihan setiap hari (pagi/ sore) di GOR 17 Desember Turide Mataram. Bila dirinya berhasil meraih tiket lolos Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020, ia ingin dilatih oleh pelatih asal Jabar yang mengantarkan ia juara PON/2008.

(Suara NTB/jun) (fan)

(Suara NTB/ist)

TINJU - Kejurnas Tinju Amatir yang dilaksanakan di Alun-alun KSB. Kejuaraan ini akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2019.

Kejurnas Tinju Danrem Cup Populerkan Pariwisata KSB Mataram (Suara NTB) – Kejuaraan Nasional (Kejurnas) tinju digelar Pengurus Provinsi Pertina NTB, berlangsung di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tanggal 13 hingga 17 Juli 2019. Selain untuk kompetisi, kejuaraan tersebut secara tidak langsung memperkenalkan budaya, adat istiadat, kearifan lokal, serta pariwisata di daerah tersebut.

Kejuaraan itu memperebutkan piala bergilir Danrem Cup

162/Wira Bhakti dan Piala Bupati KSB. “Para atlet yang datang nantinya selain fokus dengan pertandingan, mereka juga bisa menikmati spot pariwisata yang dekat dengan kota sambil berlatih,” kata Dandim 1628/Sumbawa Barat, Letkol Czi Eddy Oswaronto Senin (1/7).

Tidak dipungkiri, KSB memiliki banyak spot wisata seperti pantai berpasir putih dan bukit tempat Paralayang.

“Contoh saja pantai Kertasa-

ri, Poto Batu dan Bukit Mantar atau negeri di atas awan dengan view latar belakang Puncak Rinjani yang diselimuti awan cantik,” jelasnya.

Dandim juga mengatakan, ajang tinju amatir yang digelar di Kota Taliwang tersebut akan menjadi ajang pemanasan para atlet tinju KSB. Ini untuk menyiapkan diri menyonsong pertandinganpertandingan tinju yang akan dating, baik di dalam negeri

maupun di luar negeri.

“Disamping ajang pemanasan, kejuaraan ini juga merupakan latihan tanding atletatlet tinju NTB sehingga akan mempererat silaturahmi mereka,” kata Dandim.

Adapun kategori yang akan diperlombakan dalam kejuaraan tersebut adalah kategori Youth Usia 15 - 18 tahun atau kelahiran 2001 dan kategori Elite Umur 19 - 30 tahun atau kelahiran 1989. Kelas yang

akan dipertandingkan dalam kejuaraan di Alun-alun Kota Taliwang tersebut, seperti Youth Putra 44 Kg - 64 Kg, Youth Putri 40 Kg – 50 Kg. Sementara Kelas Elit Putra 46 Kg – 91 Kg, dan Kelas Elite Putri 45 Kg – 64 Kg. Peraturan pertandingan Kejuaraan Tinju ini akan menggunakan peraturan AIBA edisi terbaru dan sistem penilaiannya menggunakan system komputerisasi. (ars/*)

Kembangkan Ai Ngelar, Pemkab Sumbawa Koordinasi dengan BWS Sumbawa Besar (Suara NTB) – PDAM Batu Lanteh memiliki keterbatasan jangkauan pelayanannya karena dukungan sumber air bakunya yang semakin berkurang. Untuk itulah, Pemkab telah merencanakan pengembangan sumber air baku yaitu di Ai Ngelar Desa Kareke Kecamatan Untir Iwes, dengan menyelesaikan tahapan DED maupun Amdal.

“Serta sudah diusulkan melalui mekanisme serta beberapa kali berkoordinasi dengan pihak BWS Provinsi NTB dan pihak terkait lainnya,” kata Bupati melalui Staf AhliBidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST.,MT, dalam ekspouse program Balai Prasarana Permukiman NTB, Senin (1/7).

Kepala Dinas PRKP Sumbawa, Burhanuddin M.TP, menyatakan informasi terakhir soal Ai Ngelar tinggal konsultasi teknis dengan BWS sebagai penyedia air baku. Sedangkan Balai Prasarana Permukiman lebih kepada penyediaan jaringan perpipaannya.

“Balai siap mendukung dari hasil rapat tadi. Cuma menunggu hasil kerjanya BWS. Kami melaporkan bahwa mengingat kemampuan pelayanan PDAM kita ini melayani perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota, maka saya menghitung dengan 60 liter per orang perhari, maka tiga tahun kedepan PDAM akan kelabakan. Harus mendesak kita dorong berfungsinya dukungan air baku untuk PDAM,” terangnya. (arn)

Satu ASN Mantan Terpidana Korupsi Ajukan Keberatan Dompu (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Dompu, resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dari 15 orang mantan terpidana korupsi. Namun, satu diantaranya kini mengajukan keberatan atas keputusan itu. Alasannya, identitas yang bersangkutan tidak terdata dalam surat usulan pemecatan dari BKN beberapa bulan lalu.

Asraruddin

Kabid Pengembangan Pegawai dan SDM BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH., kepada Suara NTB, Senin (1/7) mengatakan, surat keberatan dari salah seorang mantan terpidana korupsi pada Dinas PU itu diterimanya tak lama setelah menerbitkan SK pemecatan. “Dari sembilan orang itu ada satu orang yang keberatan atas surat pemberhentian itu.

Alasannya, karena nama dia tidak ada di nama-nama yang dikirim BKN,” ungkapnya.

Diakui, dalam surat usulan pemecatan ASN terpidana korupsi y a n g dikirim BKN beberapa bulan lalu, memang tidak tertera indentitas salah seorang tersebut.

Termasuk beberapa orang lain yang juga diberhentikan.

Dalam surat BKN itu hanya terlampir identitas enam orang. Itupun

satu diantaranya ASN asal Sumbawa. Tetapi pada surat lanjutannya, tagas Asraruddin, BKN meminta pejabat pembina kepegawaian daerah baik Bupati, Walikota dan Guburnur untuk menyurati kejaksaan atau pengadilan guna mengetahui berapa ASN yang pernah terjerat korupsi dan telah mendapat putusan Inkrah. Sehingga dari lima orang awalnya kemudian berkembang menjadi 15 orang.

“Dari lima orang yang diusulkan BKN di luar satu orang asal Sumbawa itu berkembang jadi 15, sesuai dengan surat jaksa ini,” jelasnya.

Sementara untuk enam orang lain terpidana serupa sisanya, lanjut dia, belum bisa diterbitkan SK pemecatannya karena beberapa diantara mereka ada yang ditemukan pensiun sebelum dan setelah mendapat putusan inkrah pengandilan. Sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali oleh BKN selaku pihak yang menerbitkan SK pensiun mereka. “Ada beberapa orang saja tapi, tidak bisa kita beberkan nama-namanya,” tandas dia. (jun)

Teuku Ardiansyah

(Suara NTB/ils)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan mengaku, siap memperpajang status darurat banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Silo. Kebijakan itu untuk merespon permintaan BPBD NTB. Demi terealisasinya program nomalisasi sungai melalui anggaran tak terduga provinsi tahun ini. Bentuk kesiapan itu akan disampaikan lewat surat pemberitahuan yang akan dikirim dalam waktu dekat.

Status darurat banjir yang diajukan Mei 2019 lalu telah berakhir Juni kemarin. Karenanya, perlu dilakukan perpanjangan lagi untuk bisa diupaya anggaran normalisasinya.

“Kita perpanjang status darurat ini biar nanti bisa dieksekusi untuk normalisasi. Suratnya ini sudah kita persiapakan,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Senin (1/7).

Menurut dia, normalisasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk menekan resiko banjir di daerah aliran sungai ini. Sebab sedimentasi ditambah tumpukan sampah terus membuatnya dangkal dan sempit.

Tapi tak cukup di situ. Jika anggaran memungkinkan kegiatan tersebut perlu dibarengi dengan pembuatan tanggul dan beronjong di beberapa titik sungai. “Itu kalau bisa karena ini juga berkaitan dengan biaya semua,” ujarnya.

Ditegaskan Imran M. Hasan, rencana normalisasi Sungai Silo yang kerap meluap dan merendam ratusan rumah warga beberapa kelurahan di kala musim hujan, sudah seringkali diusulkan pihaknya. Namun hingga banjir terakhir kemarin tak pernah ada yang ditindaklanjuti.

Untuk itu, berkenaan kondisi sungai tersebut sudah disaksikan langsung Gubernur NTB serta pihak terkait beberapa waktu lalu. Ia berharap normalisasi betul-betul direalisasikan tahun ini. Dan harapan tersebut tidak saja datang dari BPBD melainkan masyarakat bantaran sungai yang hampir tiap tahun jadi korban banjir.

“Masyarakatnya sudah siap dari dulu. Nanti kalau memang ragu ya tinggal kita sosialisasikan. Jika tidak bisa 12 kilometer karena terbatas anggaran minimal 6 kilometer yang dinormalisasi. Saya rasa masalah banjir akan selesai,” pungkasnya. (jun)

Satgas Tunggu Pengembalian Dugaan Pungli PPBD Taliwang (Suara NTB) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polres Sumbawa Barat, menunggu pengembalian sejumlah uang pungutan dari pihak sekolah terhadap sejumlah peserta didik baru.

Pasalnya, sudah ada komitmen sekolah untuk mengembalikan uang itu. Jika tidak dikembalikan sampai 10 Juli 2019, kasusnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan sekaligus penetapan tersangka.

“Jika tidak kunjung melakukan pengembalian sampai dengan waktu yang ditentukan maka akan langsung kita proses secera pidana. Upaya tegas itu kita ambil karena sudah sering disosialisasikan dan diingatkan ke seluruh kepala sekolah untuk tidak melakukan praktek pungli di PPBD,” ungkap Kasatgas Saber Pungli Kompol Teuku Ardiansyah SH, Kepada Suara NTB, Senin (1/7).

Dikatakannya, dalam kasus tersebut rata-rata siswa

dipungut oleh pihak sekolah sebesar Rp1 juta untuk SMPN 1 Taliwang dan SMP Brang Rea sekitar ratusan ribu. Pihak sekolah beralibi uang yang dipungut tersebut untuk biaya pembuatan seragam sekolah serta kebutuhan lainnya. Pungutan tersebut diketahui melanggar saat ada orang tua yang melaporkan ke Satgas, karena penarikan dana dari siswa belum dilaporkan ke wali siswa. Bahkan ketua komite sekolah juga tidak mengetahui adanya pungutan tersebut.

Usut punya usut, ternyata pungutan itu hanya berdasarkan kesepakatan antara Kepala sekolah dan guruguru. Tentu hal ini tidak dibolehkan aturan, bahkan tanpa ada pengembalianpun kasus ini sudah masuk tindak pidana. Karena tindakan tersebut tergolong pungli. Tapi karena ada pertimbangan yang lain akhirnya kasus ini diminta untuk segera dikembalikan. (ils)

SUARA NTB

Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 12

Mahasiswa Belanda Kunjungi UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga mahasiswa kelas internasional asal Belanda mengunjungi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram akhir pekan kemarin.

Ketiganya diterima di ruang Rektor UIN Mataram. Ketig-

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4083 CB NOKA/NOSIN : MH1JBE116CK55263/ JBE1E-144663 AN.MUHASIM HLG D’SPTR AMPENAN HLG STNK R4 HONDA HRV DR.1136 BE NOKA/NOSIN : MHRRU1850HJ604832/ L15261130347 AN.HANI KRISNATA HLG ‘SKTR JL.SOEKARNO HATTA BIMA

anya datang untuk berdiskusi bertukar gagasan dengan mahasiswa UIN Mataram.

Pada kesempatan tersebut, rektor UIN Mataram Prof.

Mutawali banyak bercerita tentang destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Sebuah pulau di mana dunia mengenalnya, karena keramahan masyarakat, kelestarian budaya dan keindahan alamnya.

Rektor juga menstimulasi informasi mahasiswa tersebut dengan prestasi Lombok sebagai destinasi halal terbaik dunia.

Ketiga mahasiswa diajak masuk ke ruang kelas untuk menemui mahasiswa lainnya.

Mereka ditemui mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah. Antusisme mahasiswa

kedatangan kolega asing sangat terasa. “Serasa di Belanda,” kata Faizal, salah satu mahasiswa KPI. Ditambah dengan skill berbahasa asing yang baik, mahasiswa UIN Mataram banyak bertukar informasi tentang sistem pembelajaran, meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat, tentang peduli kepada anak berkebutuhan khusus, peduli terhadap responsif gender, ramah lingkungan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Wakil Dekan I

Fakultas Dakwah Prof. Dr. H. Fahrurrozi menyampaikan apresiasi kepada rektor yang tanpa lelah melakukan inovasi transformatif kelembagaan melalui kerjasama internasional menyambut mimpi besar UIN Mataram menuju Islamic World Class University. (dys)

DIKONTRAKKAN RUMAH Disewakan Rmh di Perumh Senggigi,terawat,murah,min 3 bln hub 0877 88792034

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 2 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

OPINI

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 14

Festival Pesona Olat Ojong II

Memantik Kesadaran Kolektif

Bangun Sistem Penanganan Sampah PENANGANAN sampah di Kota Mataram terus menjadi sorotan.

Tidak hanya masyarakat, sorotan juga datang dari kalangan wakil rakyat di parlemen. Program penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Pemkot Mataram selama ini dengan sistem penanganan persampahan yang berbasis penanganan sampah dari sumber sampah, dianggap belum maksimal.

Tanggung jawab pengelolaan sampah dari sumber sampai ke TPS/ Transfer Depo menjadi tanggung jawab masyarakat di bawah koordinasi kepala lingkungan/RT setempat. Sedangkan tanggung jawab pengelolaan sampah dari TPS/ Transfer Depo ke TPA menjadi tugas dan tanggung jawab petugas DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Untuk mendukung pengelolaan sampah di setiap Lingkungan, Pemkot Mataram telah memfasilitasi semua lingkungan yang jumlahnya mencapai 325 lingkungan dengan sarana angkut berupa motor roda tiga.

Ini sejalan dengan pola penanganan sampah dengan sistem TPS mobile. Yakni bertemunya kendaraan pengangkut sampah roda tiga dari lingkungan dengan dump truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup di titik kumpul dengan waktu yang telah disepakati bersama. Berdasarkan keputusan Walikota Mataram Nomor 531/VII/2011 tentang jam dan jadwal pembuangan sampah yaitu dimulai pada Jam 18.00 Wita sampai dengan jam 06.00 Wita.

Dengan sistem ini dapat mempersingkat waktu pelayanan, mengurangi dampak pencemaran dan mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sayangnya, jam pembuangan sampah itu banyak pihak yang telah mengabaikannya. Tidak hanya masyarakat, juga petugas dari DLH. Aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah justru dilanggar oleh internal petugas kebersihan.

Tidak sedikit motor roda tiga yang terpaksa membawa kembali sampah yang sudah mereka kumpulkan dari rumah tangga. Penyebabnya, karena depo sampah yang seharusnya menampung sampah dari kendaraan roda tiga, tidak bisa lagi menerima sampah. Sampah yang sudah ada sejak pukul 6 sore kemarin, nyatanya belum diangkut petugas DLH hingga melampaui jam pengangkutan sampah.

Beberapa waktu lalu, DLH sempat memberlakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA pada malam hari untuk menjamin TPS tetap bersih. Langkah ini banyak mendapat apresiasi.

Sayangnya upaya ini tidak berlangsung lama. Penanganan sampah saat ini dinilai tidak ada kemajuan berarti.

Terkait masih adanya timbunan sampah yang ditemui di beberapa lokasi dan tersebar di Kota Mataram pada dasarnya merupakan timbunan sampah pada lokasi tempat penampungan sampah ilegal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap jam pembuangan sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 531/VII/2011 tentang jam dan jadwal pembuangan sampah.

Belum tercovernya pelayanan pengakutan persampahan di sumber sampah akibat kekurangan armada motor roda tiga. Artinya, jumlah populasi penduduk di suatu lingkungan tidak sebanding dengan jumlah motor roda tiga sebagai alat pengangkut. Belum maksimalnya pewadahan (Transfer Depo) yang terzonasi di masing-masing kecamatan. Maksudnya adalah apabila setiap kecamatan memiliki Transfer Depo maka alat pengangkut dari masing-masing lingkungan bisa atau dapat membuang sampah secara keseluruhan di Depo tersebut tanpa membuat TPS atau Depo di masing-masing Kelurahan.

Selain itu, belum adanya kesamaan pemahaman tentang batasan pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Kelurahan dan Kecamatan. Oleh karena itu, DLH serta semua pihak terkait penanganan sampah harus duduk bersama. Harus ada sistem penanganan sampah yang terbangun dengan baik. Sehingga, siapa mengerjakan apa, sudah jelas. Akar persoalan sampah yang tidak kunjung beres di Kota Mataram, juga harus dipetakan akar persoalannya. Sehingga solusi yang diambil adalah solusi yang tepat. (*)

ADA 24-28 Juni 2019 berlangsung Festival Pesona Olat Ojong II di beberapa desa di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Aneka kegiatan diadakan, dari pemutaran film, lokakarya pengolahan sampah dan barang bekas, diskusi, pameran, sampai pertunjukan seni. Pada penutupan festival, ditampilkan pertunjukan bertajuk “Aidah Sumbawa” di Lapangan Sering Atas, Desa Kerato, yang difasilitasi oleh Teater Garasi/Garasi Performance Institute (Yogyakarta) dan disutradari oleh Dendi Madiya, pendiri kelompok seni Artery Performa (Jakarta) dan anggota Majelis Dramaturgi, suatu forum belajar dramaturgi performance dan penggarapan project performance yang juga diinisiasi oleh Teater Garasi/Garasi Performance Institute.

Melalui tahapan riset, “Aidah Sumbawa” mencoba menyerap sejumlah persoalan sosial setempat sebagai topik. Ada tiga hal yang kemudian terpindai; kerusakan lingkungan, buruh migran, dan kenakalan remaja.

Kerusakan lingkungan sudah menjadi isu global, terutama di tahun-tahun belakangan ini. Deforestasi, penebangan dan pembalakan hutan -baik untuk industri besar maupun untuk kawasan ladang, menyebabkan menyusutnya kawasan hutan perawan. Lansiran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB (2018) menyebutkan dari total 896 ribu hektare hutan di Provinsi NTB yang berada dalam kondisi kritis, sekitar 35-40 persennya berada di Pulau Sumbawa. Tidak mengherankan jika setiap tahun bencana banjir selalu datang dengan penyebaran yang makin luas. Sementara pembangunan gedung untuk berbagai keperluan di sekitar permukiman juga turut mengikis kawasan hijau penyerap air. Masalah lingkungan yang lain juga terjadi di sekitar permukiman, yakni melimpahnya sampah rumah tangga, terutama yang berbahan plastik..

Ini bisa terjadi lantaran berubahnya pola hidup. Belanja di pasar modern (mini market), di mana semua barang yang dijual memakai kemasan plastik, sudah menjadi kebiasaan baru. Di mini market

Oleh: Kiki Sulistyo (Penulis dan Peminat Seni Pertunjukan) hampir semua kebutuhan seharihari tersedia, sehingga residu dari kemasan yang tak terpakai selalu terbuang setiap hari.

Persoalan buruh migran juga tak kurang gawatnya. Sumbawa adalah penyumbang buruh migran terbesar ketiga di Nusa Tenggara Barat. Banyak kasus-kasus pelecehan dan kekerasan menimpa mereka. Bahkan sering terjadi semenjak awal; modusmodus human traficking memanfaatkan janji pekerjaan sebagai buruh migran dengan gaji besar sebagai jalan untuk menjerat korban yang kebanyakan adalah kaum perempuan.

Sementara itu, generasi muda yang populasinya berkembang- seperti kehilangan pijakan, panutan, atau panduan untuk mengaktualisasi diri, sehingga banyak di antaranya menghabiskan energi untuk halhal yang tak bermanfaat. Teknologi informasi menjadi jalan utama untuk mencari rujukan. Dengan kemudahan akses informasi, apa-apa yang diasup oleh generasi muda menjadi susah dibendung. “Kenakalan remaja” (suatu istilah yang sebenarnya sudah lampau) masih tetap harus disebut-sebut untuk mengidentifikasi persoalan itu. Meskipun di era sekarang ini, istilah “kenakalan” terdengar terlalu ringan, sebab tindakan anak-anak muda ini jauh lebih ekstrim. Dalam pengalaman riset untuk proyek “Aidah Sumbawa” terungkap misalnya cara menggapai sensasi mabuk (fly) dengan membakar dan mengisap fitting lampu sudah mulai jadi trend.

Ketiga persoalan tersebut diartikulasikan kembali dalam “Aidah Sumbawa” yang dapat dibaca sebagai upaya mencegah persoalanpersoalan tersebut menjadi kian laten hingga tak lagi disadari. Ada hal pokok yang tampaknya berusaha dipantik melalui pertunjukan ini, yakni kesadaran. Sebagai individu maupun anggota masyarakat, kita sepertinya memang mengalami krisis kesadaran, terutama kesadaran kolektif. Persoalan-persoalan berlangsung di sekitar, dan kita sibuk dengan hal-hal lain yang sering tak ada hubungannya dengan kita.

“Aidah Sumbawa” yang dimainkan oleh mahasiswa dan pelajar set-

Khitanan Massal Hasil Donasi Konsumen Alfamart ALFAMART dan AA Foundation menyelenggarakan kegiatan khitan massal gratis di Lapangan Kota Mataram, Minggu (30/6). Sebanyak 50 anak keluarga kurang mampu memanfaatkan kesempatan khitan massal gratis tersebut.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh.

Deputy Branch Manager Lombok, Dikdik Dirgantara menyatakan bahwa khitan massal ini bisa terlaksana atas Donasi Konsumen Alfamart yang digalang pada periode April hingga Juni 2018. “Mataram merupakan salah satu dari 31 kota/ kabupaten yang mendapatkan program bantuan khitan massal hasil penggalangan Donasi Konsumen Alfamart,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa semua hasil penggalangan donasi di Alfamart disalurkan melalui yayasan LAZISNU. “Program penyalurannya berupa perbaikan sarana masjid, pembangunan MCK bersih dan khitan massal seperti ini,” ucap Dikdik.

Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh menyambut kegiatan sosial ini.

“Ya, kami menyambut baik khitan massal ini yang bisa bermanfaat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga mereka

bisa menjalankan salah satu ibadah agama,” tuturnya.

Selain itu, Ahyar Abduh juga mengharapkan bahwa sinergi semacam ini dengan Alfamart tidak hanya berhenti di kegiatan ini saja. “Kerja sama dengan sektor privat dibutuhkan dalam kerangka memajukan kemaslahatan masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan khitan massal ini mendapat sambutan meriah dari orang tua dan anak-anak. Hendra

Mulyadi salah satu orang tua peserta khitan mengatakan bahwa sudah meniatkan anaknya untuk dikhitan, namun terkendala masalah biaya.

“Alhamdulillah anak saya bisa disunat gratis,” ujarnya.

Dikdik menyampaikan terima kasih kepada pelanggan Alfamart karena bersedia secara sukarelala bersedekah melalui toko Alfamart.

“Alfamart sebagai toko komunitas berusaha memberi nilai lebih kepa-

RADIO

da pelanggan bahwa tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tapi turut serta juga peduli dengan masalah sosial,” ucapnya.

Alfamart dan LAZISNU sepakat bahwa donasi konsumen merupakan niat baik dari konsumen yang harus sampai ke tangan yang membutuhkan. Selain itu berharap bahwa donasi ini akan memberikan keberkahan bagi semua penerima manfaat. (r)

empat, memasukkan seni tradisional Sakeco, memanfaatkan hasil olah kreasi berbahan sampah dan barang bekas sebagai set artistik, dan 95% menggunakan Bahasa Sumbawa dalam dialog dan polilognya. Penggunaan Bahasa Sumbawa mendekatkan pertunjukan bukan hanya pada pelaku-pelakunya tetapi juga pada masyarakat yang menyaksikan, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat diserap dengan lebih mudah.

Dari pertunjukan ini juga dapat dibaca bahwa ketiga persoalan yang diangkat sebagai topik tidaklah berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya saling terhubung membentuk mata rantai.

Kerusakan lingkungan artinya kerusakan sumber daya alam. Bila sumber daya alam rusak, sumber daya manusia akan terkena imbasnya, baik secara kultur maupun ekonomi. Apalagi jika kerusakan lingkungan disebabkan oleh industri besar yang efek ekonominya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat setempat. Pada gilirannya, masyarakat yang tidak bisa menjangkau akan mencari sumber penghidupan lain, misalnya menjadi buruh migran, yang menurut mereka lebih menjanjikan. Kepergian mereka, yang bisa berlangsung bertahun-tahun, meninggalkan kekosongan pada fungsi yang mereka emban seandainya mereka tidak pergi, yakni sebagai rujukan sekaligus penjaga moral bagi anakanak atau remaja di bawahnya. Tak mengherankan, tanpa rujukan dan penjaga moral, anak-anak dan para remaja melarikan diri ke apa-apa yang dapat mereka asup dengan mudah melalui internet.

Kesadaran lain yang berusaha dipantik melalui “Aidah Sumbawa” ini adalah kesadaran akan fungsi seni. Melalui metode “penciptaan bersama”, Dendi Madiya, sebagai sutradara, tidak menjadi pengatur tunggal. Dia memulai dengan workshop singkat, memantik gagasan, memberi motif, lantas menata struktur adegan. Selebihnya, misalnya isi dialog dan polilog, dibuat sendiri oleh pemain-pemainnya.

Suatu karya seni cenderung dianggap sebagai objek semata; objek tatapan, tontonan, atau dengaran. Padahal, disamping kekuatan

estetiknya, esensi seni terletak pada proses penciptaannya. Sistem yang beroperasi dalam proses penciptaan karya seni melibatkan kemampuan berpikir, keluasan imajinasi, serta kreatifitas untuk mewujudkan. Bila tiga hal ini diterapkan dalam menghadapi persoalan yang berlangsung di sekitar kita, akan lebih mudah menemukan akar persoalan sekaligus merancang dan mewujudkan solusinya.

Bagi generasi muda di Sumbawa, pertunjukan “Aidah Sumbawa” mestinya dapat dijadikan momentum untuk menggerakkan potensi dan energi di lapangan kesenian - mengingat banyaknya ruang dan sumber daya manusia yang ada- sebagai suatu cara membaca dan mengartikulasikan kembali persoalan sosial yang terjadi di sekitar, sekaligus sebagai kanal untuk aktualisasi diri.

Melihat keterlibatan sejumlah komunitas, seperti Sumbawa Visual Art, Komunitas Nagaru, dan Korps Mahasiswa Seni dan Budaya Universitas Teknologi Sumbawa, dalam proses “Aidah Sumbawa”, saya kira bayangan dan pengharapan itu tidaklah muluk-muluk.***

POJOK Penanganan sampah di Mataram belum maksimal Persoalan klasik yang belum menemukan solusi

***

98.356 jiwa terdampak, kekeringan di NTB meluas Butuh program jangka panjang atasi kekeringan

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2019

Halaman 15

Aplikasi ’’NTB Care’’

Pastikan Layanan Publik Tertunaikan dengan Baik GUNA meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan NTB Gemilang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB terus menggencarkan sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat tentang program-program unggulan sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi NTB Care sebagai media untuk menampung dan menangani pengaduan masyarakat terkait berbagai masalah layanan publik. Sekaligus wujud Pemprov NTB hadir untuk mau mendengar keluh kesah dan menampung ide- ide baik dari masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan kebijakan dan program-programnya.

Sekda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), M.Aziz S.H, M.H.diwakili Kadis Kominfo KSB, Drs.Burhanuddin dalam sosialisasi aplikasi ‘’NTB Care’’ Jumat (27/6) lalu mengungkapkan di tengah masih lemahnya literasi digital masyarakat, aplikasi NTB Care merupakan salah satu media untuk mereduksi dan memperkecil berkembangnya isu-isu hoaks, khususnya terkait dengan layanan publik.

Dihadapan para camat dan Kepala OPD yang hadir, dijelaskan NTB Care adalah salah

Bahagia Bersama Keluarga dalam Karya Foto dan Vlog Dari Hal. 1 Melalui hashtag #harganasntbgemilang2019, #inibahagiakumanabahagiamu dan #bahagiabersamakeluarga dapat dilihat antusias dan partisipasi masyarakat meramaikan lomba sebagai upaya mengingatkan dan memperkuat peran keluarga dalam masyarakat.

Secara berurutan, pemenang lomba foto kedua dan ketiga diraih Juliadin Kuswara dan Alfian Pebriadi. Sedangkan untuk video blog diraih Lalu Rendi Suteja sebagai pemenang kedua dan pemanang ketiga diraih Herman Jayadi.

Lomba yang digagas Ketua TPPKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah itu memberikan hadiah uang tunai untuk juara pertama sebesar Rp5 juta. Juara kedua Rp3 juta dan juara ketiga memperoleh Rp2 juta, masing-masing untuk lomba foto dan vlog. Pemenang telah diumumkan bersamaan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke 26 di Bima.

Lomba tersebut seperti dikatakan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi,S.Sos.MH merupakan media bagi masyarakat untuk merefleksikan moment bahagia berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga harmonis, sehat, bahagia dan sejahtera.

Pemenang lomba foto dan vlog moment bahagia keluarga itu dapat menjadi media inspirasi bagi pembangunan keluarga bahagia

menuju terwujudnya Generasi NTB Emas. ‘’Karena keluarga merupakan pondasi dan lembaga pendidikan pertama dalam mewujudkan generasi emas tersebut,’’ ungkap Aryadi.

Hal itu sejalan dengan Misi Ketiga pembangunan NTB Gemilang, Yakni terwujudnya NTB Sehat dan Cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. ‘’Lomba ini sebagai media dalam merefleksikan momen bahagia bersama keluarga dan untuk mewujudkan NTB Sehat dan Cerdas,’’ tegas Aryadi.

Lebih lanjut Aryadi menambahkan bahwa lomba foto dan vlog ini diharapkan dapat menjadi media sosialisasi program-program unggulan mewujudkan NTB Gemilang.

Menurutnya, melalui lomba ini masyarakat dapat menyalurkan ide kreatif dalam seni foto dan video di media sosial.

Karyafotodanvideodiharapkan sebagai inspirasi membangun kembali nilai-nilai keluarga NTB sebagai pusat dimulainya pembangunanperadaban.‘’Yaknikeluargayangmencerminkan hiduppenuhkedamaiandankeharmonisan,’’ujarnya.

Lomba itu juga untuk mengajak masyarakat membagikan informasi baik dan bermanfaat. Salah satunya dengan informasi inspiratif, kreatif dan inovatip yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Punya Stok ASN Hebat Dari Hal. 1 Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah Northern Territory bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia.

Kesepakatan ini akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Rencananya, mulai tanggal 8 Juli 2019, rombongan pertama ASN peserta kursus singkat akan berangkat ke Darwin. Biayanya ditanggung oleh pihak Northern Territory, Australia.

Berselang beberapa hari setelah menuntaskan rangkaian lawatan ke Australia, Gubernur NTB langsung menindaklanjuti kerjasama tersebut. Ini diwujudkan dengan menyiapkan para ASN yang akan dikirim.

“Hari ini saya memberikan pembekalan ASN-ASN kita yang akan mulai short course (kursus singkat) di Darwin Australia tanggal 8 Juli ini,” ujar gubernur, Senin (1/7).

Beberapa ASN yang juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah ditunjuk untuk mengikuti kursus singkat mengenai mitigasi bencana ke Australia.

Mereka antara lain, Staf Ahli Gubernur, Ir. Mohammad Rum, MT, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH, Kepala Dikes NTB, dr.

NurhandiniEkaDewi,Sp.A,M.PH, Direktur RSUD Provinsi NTB, dr.

H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS. Tujuan mengirim beberapa pimpinan OPD tersebut karena tupoksi mereka berkaitan dengan masalah kebencanaan. Terutama untuk Kepala Dikes dan Direktur RSUDProvinsiNTB,berkaitandenganpenangananbencanayangberkaitan dengan bidang kesehatan.

Gubernur menegaskan, NTB memiliki stok ASN yang hebat.

Bahkan, menurutnya, para ASN yang berhasil lulus seleksi ke Darwin pada batch pertama ini

ternyata hampir semuanya merupakan lulusan pascasarjana Australia.

Menurutnya, kesempatan mengikuti kursus semacam ini akan membawa banyak manfaat bagi para ASN lingkup Pemprov NTB. Tidak hanya sebatas peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh, pengalaman mengikuti program ke luar negeri dan berinteraksi dengan orang dari negara yang berbeda bisa memperluas jaringan para ASN tersebut.

Sebagai tokoh yang pernah menimba ilmu di berbagai kampus terkemuka di luar negeri, Doktor Zul merasakan betul bagaimana dampak yang dirasakan seseorang saat ia berinteraksi dengan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda-beda.

Dalam berbagai kesempatan, gubernur menegaskan, saat berada di luar negeri seseorang akan merasakan semangat nasionalisme yang lebih kuat ketimbang saat berada di negeri sendiri. Itu adalah nilai tambah tersendiri, selain keuntungan berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, teman dan sahabat dari luar negeri.

Bagi gubernur, peningkatan kualitas ASN adalah hal mutlak untuk membentuk tatanan birokrasi yang profesional. Dengan demikian, birokrasi di NTB diharapkan akan siap untuk menghadapi dinamika dunia yang setiap saat terus berubah dan melahirkan hal-hal baru.

Yang terpenting, dengan bertambahnya pengalaman, ilmu dan keterampilan, ASN juga semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat NTB. “Mudah-mudahan ASN kita tambah semangat demi berkhidmat maksimal pada masyarakat NTB,” pungkas Doktor Zul. (*)

satu bentuk media yang berfungsi meningkatkan literasi digital masyarakat luas di NTB khususnya KSB. Pertama, karena melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan beberapa informasi yang berkembang di masyarakat, langsung kepada pihak yang berkompeten. ‘’Mereka bisa langsung mendapatkan penjelasan dan konfirmasi tentang permasalahan tersebut. Dan sebaliknya pengaduan dari masyarakat haruslah didasarkan fakta, bukan hoaks,’’ katanya.

Ke dua, aplikasi NTB Care ini menurut Burhanuddin wajib digunakan di tingkat kabupaten dan kota. Walaupun pemerintah provinsi yang membuatnya, namun dalam tataran pelaksanaannya, Pemda Kabupaten/Kota wajib menjalankan dan merespons setiap pengaduan masyarakat sesuai prosedur dan tanggung jawab masingmasing pemerintah daerah. Hal itu menurut Sekda KSB, sejalan dengan Perpres 95 tahun 2018 tentang sisitem pemerintahan berbasis elektronik.

Antara lain mengatur bahwa aplikasi umum yang terkait layanan publik, termasuk NTB Care yang dibuat Pemerintah Provinsi NTB ini, wajib dilaksanakan pemerintah di bawahnya. Jadi Pemda Kabupaten/

Kota tidak perlu lagi membuat aplikasi baru yang sama, tetapi cukup melaksanakannya saja. ‘’Dan terpenting dalam manangani pengaduan masyarakat, OPD terkait responsif untuk mengatasi permasalahan tersebut,’’ terangnya.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. menegaskan aplikasi NTB Care ini merupakan wujud komitmen GubernurDr.H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj.Siti Rohmi Djalilah untuk membuka ruang interaksi dan dialog yang seluas- luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah maupun pengaduan dan gagasan-gagasan kreatif, bagaimana rumah besar NTB ini dapat kita rawat dan bangun bersama menuju Gemilang.

Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu juga menjelaskan, bahwa gubernur/wakil gubernur dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, menjalankan dua peran yang sangat strategis. Yakni, pertama sebagai koordinator penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Dan ke dua, menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk penyelenggaraan layanan publik. ‘’Jadi apikasi NTB Care

Bibit Jagung Bermasalah Tuntas Diganti Dari Hal. 1 Dengan rincian, di Kabupaten Sumbawa 45 ton, Kabupaten Sumbawa Barat 30 ton, Kabupaten Lombok Timur 15 ton dan Kabupaten Lobar 22,5 ton. ‘’Jadi sudah selesai. Sudah semua diganti bibitnya sesuai rekomendasi. Terakhir, distribusinya Kamis tanggal 27 Juni lalu,’’ kata Syamsul Alam kepada Suara NTB, Minggu (30/6).

Penggantian itu dilakukan setelah pihak perusahaan menyatakan kesanggupan bertanggung jawab jika bibit rusak. Rekanan bersedia mengganti seluruh bibit dengan spek yang ditentukan sesuai kontrak.

Bibit tidak langsung didistribusikan, namun melalui uji labo-

ratorium di Balai Pengawasan dan Benih Pertanian Provinsi NTB. ‘’Jadi sebelum didistribusikan diuji lab dulu,’’ ujarnya meyakinkan. Artinya, dipastikannya, benih HJ21 yang dikirim ke masing-masing daerah itu sudah melalui proses sertifikasi.

Selanjunya, PPK akan menyusun berita acara penggantian bibit dan menyampaikannya ke TP4D yang terdiri dari unsur Kejati NTB, Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB. Saat ini timnya juga sedang memantau perkembangan bibit yang sudah diterima kelompok tani. Pihaknya memastikan akan melakukan monitoring dan evaluasi sampai dengan bibit itu tumbuh dengan baik.

Inspektur Inspektorat

Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si mengaku belum mendapat informasi detail soal proses pergantian bibit dimaksud. Tapi yang jelas, kata dia, rekomendasi TP4D sudah ditindaklanjuti. “Rekom untuk yang kurang sesuai diganti dengan bibit yang baik,” kata Ibnu mengutip isi rekomendasi.

Mengenai rencana monitoring hasil penggantian bibit akan dilakukannya bersama Kejaksaan dan Polda NTB. Dipastikan juga, laporan progres akan disampaikan PPK kepada TP4D. ‘’Bisa saja dalam waktu dekat, karena tim ini sifatnya mengawal. Tentu dievaluasi supaya hasil dan pencapaian dari program tersebut berjalan sesuai harapan,’’ pungkasnya. (ars)

Kawal Sentra Industri Logam Dari Hal. 1 Saswadi menjelaskan industri logam dan permesinan sudah berkembang di NTB. Bahkan sudah ada yang mampu membuat mesin pemipil jagung. Namun ia belum mengetahui berapa jumlah pelaku usaha industri logam dan permesinan yang ada di Lotim secara khusus dan NTB

secara umum. ‘’Belum saya data itu industri logam dan permesinan.

Besok saya koordinasi dengan Kadis Perindustrian, kita mau turun,’’ ujarnya.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Barat (Lobar) ini menambahkan produk-produk industri permesinan ke depannya akan dikembangkan secara massif. Apabila ada

produk permesinan yang baru, akan ditiru untuk dikembangkan di NTB. Saswadi menambahkan, daerah akan maju apabila industri berkembang. Pasalnya, apabila industri berkembang maka banyak sektor lainnya yang akan ikut bergerak. Mulai dari hulu sampai hilir akan berkembang sampai dengan pasarnya. (nas)

merupakan salah satu media bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan, apakah layanan publik sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah sudah tertunaikan dengan baik,’’ terang Gde sapaan akrabnya.

Dengar cara mendengar keluhkesah dan beragam masukan dari masyarakat di seluruh pelosok daerah, maka Pemda akan memiliki gambaran untuk mengevaluasi program-programnya agar menyentuh kemanfaatan kepada masyarakat.

Tangani Ratusan Pengaduan.

Sejak di-launching pada akhir Oktober 2018 lalu, admin NTB di Diskominfotik Provinsi NTB telah menerima lebih dari 750 pengaduan dan keluh kesah dari masyarakat kepada perangkat daerah yang berada di provinsi, kabupaten maupun kota di NTB. Dalam sepekan terakhir ( 24Juni-1 Juli 2019) admin NTB Care menerima 15 pengaduan dari masyarakat. Sebagian besar dari pengaduan tersebut, sudah direspons dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Mayoritas dari pengaduan masyarakat tersebut terkait dengan masalah lingkungan dan kebersihan.

Salah satu pengaduan yang belum mendapat respons dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) adalah aduan tentang kekeringan/ kekurangan air bersih. Keluhan kekeringan ini berasal dari perwakilan warga Dusun

Rangsot Timur, Sanggar Sari, Rangsot Barat dan Dusun Murpayung, Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Mereka mengalami kekeringan dikarenakan saluran yang menjadi sumber air bagi 4 dusun tersebut mengalami kerusakan pasca gempa.

Selain itu, dari warga KLU juga ada kabar baik tentang kreativitas komunitas yang mengolah sampah dan limbah menjadi produktif untuk pembudidaya cacing sebagai komoditi pakan ternak unggas. Kegiatan tersebut secara bertahap sudah mampu mengurangi tumpukan sampah dan mengurai permasalahan lingkungan yang selama ini dihadapi.

Hanya saja komunitas masyarakat tersebut, memohon kepada gubernur untuk tambahan peralatan. Dan permohon tersebut sudah direspons oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB untuk mengusahakan bantuan tersebut. (r)

I Gede Ariyadi (Suara NTB/ist)

Kejaksaan Bidik Proyek Jalan Pemenang-Sembalun Rp224,8 Miliar Dari Hal. 1 Diantaranya, peserta tender proyek Kementerian PUPR RI senilai Rp224,8 miliar ini.

Diantara pihak yang diklarifikasi adalah tiga orang perwakilan PT. Hutomo Mandala Perkasa yang mendatangi Kejati NTB, Senin (1/7) kemarin. Pihak yang diklarifikasi juga membawa satu koper berkas dan dibawa ke ruangan Pidsus.

“Terkait itu kami diklarifikasi,” kata seorang perwakilan PT.Hutomo Mandala Perkasa, Hartono. Ia menjelaskan perihal kedatangannya terkait proyek jalan sepanjang 136,08 Km itu. Selain itu, dia mengaku menyerahkan bukti dokumen kepada jaksa penyidik.

Dia menambahkan, proyek tersebut tidak dimenangi PT Hutomo Mandala Perkasa yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur ini. “Bukan kami yang mengerjakan proyek itu,”

ungkapnya.

PT Hutomo Mandala Perkasa merupakan salah satu dari 89 peserta tender proyek Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB. PT Hutomo Mandala Perkasa termasuk salah satu yang tidak menyerahkan dokumen penawaran.

Pelebaran jalan ruas Pemenang-Bayan-Sembalun dibiayai APBN 2018 dengan pagu anggaran Rp224,84 miliar. HPS disusun dengan nilai yang sama. Berdasarkan lama e-proc Kementerian PUPR RI, proyek diikuti 89 peserta.

Tender selesai pada September 2018. PT.EPJ yang bermarkas di Mataram, NTB memenangi proyek dengan harga penawaran Rp172,66 miliar.

Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menolak memberikan keterangan atas kasus yang masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan maupun penyelidikan. (why)

Kekeringan di NTB Meluas Dari Hal. 1 Dari jumlah itu, terbagi menjadi 137.959 kepala keluarga (KK) terdampak. Sehingga terakumulasi menjadi 98.356 jiwa yang terpapar kekeringan (lihat tabel). ‘’Jumlah ini akan terus bertambah karena data dari daerah akan terus masuk,’’ kata Khalik.

Jangka pendek, upaya penanggulangan kekeringan ini dengan droping air. Namun tahun ini akan dikerahkan kekuatan penuh, tidak hanya dari internal BPBD NTB dan kabupaten kota, tapi instansi lain.

Pihaknya menguatkan koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota untuk memetakan wilayah dan memetakan sistem

pendistribusian air bersih. Ia juga akan berkoordinasi dengan Non Government Organization (NGO), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Palang Merah Indonesia (PMI), TNI dan Polri, serta Dinas Sosial. Masing-masing instansi dan lembaga itu diminta menyiapkan peralatan dan personel untuk membantu droping air bersih.

Dibutuhkan tenaga dan peralatan tambahan ketika masing-masing daerah kewalahan menangani. ‘’Manakala nanti kabupaten/kota tidak mampu mengatasi sendiri, maka kita semua sudah siap,’’ tandasnya.

Dalam rangka kesiapan itu, mantan Kadis Sosial Provinsi NTB ini mengecek sarana dan prasana (Sarpras) seperti mobil

tangki di BPBD NTB. Tidak sampai di sana, ia juga mendatangi langsung Kantor PMI NTB untuk menanyakan kesiapan peralatan dan personel. ‘’Di sana ada 20 mobil tangki yang setiap saat nanti akan kita pakai untuk pendistribusian air bersih bagi masyarakat terdampak,’’ sebutnya.

Diprediksinya, Juli sampai Agustus akan masuk fase berat.

Karena sesuai rilis BMKG durasi Hari Tanpa Hujan (HTH) cukup panjang di beberapa wilayah di NTB. Di mana, untuk Pulau Sumbawa hampir merata antara 30 sampai 60 hari, bahkan ada yang mencapai 70 HTH. Sementara di Pulau Lombok antara 20 sampai 30 hari, bahkan terpanjang di Lombok bagian Se-

latan mencapai 30 sampai 60 HTH. Khalik mendorong, agar masyarakat dengan segenap perangkat desa dan dusun agar peduli masalah kekeringan. ‘’Karena masalah kekeringan juga bisa menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat,’’katanya mengingatkan.

Sementara rilis BMKG Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar), 10 daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem akibat HTH 30 hari sampai 70 hari.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kediri, Luhur Tri Uji Prayitno, SP menyebutkan, kondisi dinamika atmosfer, El Nino - Southern Oscillation (Enso) berada pada kondisi lemah. Sementara itu kondisi suhu muka laut di se-

kitar perairan NTB menunjukan kondisi lebih dingin dibandingkan dengan normalnya. ‘’Analisis angin menunjukkan angin timuran mendominasi di wilayah Indonesia. Pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini tidak aktif di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mengurangi peluang terjadinya hujan di wilayah NTB,’’ jelasnya.

Ia menambahkan, peluang terjadinya hujan pada dasarian I Juli 2019 sangat kecil, di bawah 10 persen di seluruh wilayah NTB. Dengan akan masuknya periode puncak musim kemarau di NTB, masyarakat diimbau agar waspada dan berhati – hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kekeringan dan kekurangan air bersih. (ars)

Tanaman Padi di Marente Terancam Puso Dari Hal. 1 Airnya tidak mencukupi. Makanya padi ini sudah mau mati semua. Yang sudah ditanam ini, tidak diapa-apakan. Tinggal dikasih makan sapi. Kalau saya biaya produksi sekitar Rp 2,5 juta. Itu untuk biaya bibit, bajak, tanam, pungut rumput dan pupuknya,’’ terangnya.

Para petani tidak bisa berbuat apa-apa, karena petani hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan pertaniannya.

Sedangkan hujan sudah berhenti sejak Mei lalu. Sementara lokasi sawah setempat belum tersentuh irigasi teknis. ‘’Ditanam sejak April. Sejak selesai pupuk pertama pertengahan bulan Mei, sudah tidak ada lagi hujan. Irigasi juga belum sampai,’’ akunya.

Tahun lalu, kata Ahmad, petani juga gagal panen. Petani berani menanam padi karena diperkirakan hujan masih akan berlangsung hingga Juni. Tetapi kondisinya juga sama seperti tahun lalu. Tetapi jika irigasi bisa terjangkau hingga lokasi sawah, maka lahan petani bisa terairi.

Makanya pihaknya berharap kepada pemerintah agar bisa dibuatkan saluran irigasi permanen.

“Kalau Sanero 2 airnya dari Sungai Brang Semit. Airnya sedikit, kebetulan saluran irigasinya belum permanen. Kemungkinan kalau permanen bisa cukup.

Harapan kita kalau bisa dipasang pipa dari Sungai Brang

Sebra untuk mencukupi airnya.

Kalau Orong Sanero 1 dan Orong Marente airnya dari Sungai Brang Sanero. Tapi tidak ada irigasi teknis. Kami berharap kepada pemerintah supaya ini dapat diperhatikan,” harapnya.

Ke depannya, petani juga berharap bisa dibangunnya Embung Sanero. Jika pembangunannya terealisasi, maka bisa mengairi lokasi ketiga sawah.

Dalam hal ini pihaknya sudah mengusulkan untuk pembangunannya.

Sementara Kades Marente, Syahril, berharap dinas terkait dapat turun tangan untuk memperhatikan nasib para petani.

Karena lokasi sawah yang berada di selatan Marente ini notabenenya daerah tadah hujan dan tidak mempunyai irigasi teknis. ‘’Karena di sini yang ada irigasi teknis hanya 100 hektar yang punya lahan Marente. Yang 500 hektar tidak punya irigasi teknis. Maka disitulah letaknya ketidak berhasilan dan gagal panen. Jadi kami dari pemerintah mewakili masyarakat petani, inginnya turun tangan dinas terkait, seperti Dinas Pertanian atau pengairan untuk ditindaklanjuti supaya masyarakat kami yang tidak lagi gagal panen,’’ ujarnya.

Diakuinya, di lokasi sawah yang terancam gagal penen biasanya dua kali tanam untuk padi dan palawija. Namun untuk tanam kedua ini petani menanami

padi. Namun karena tidak adanya irigasi teknis, membuat tanaman petani kekurangan air. Petani hanya mengharapkan air hujan untuk mengairi. “Sekarang sudah menanam padi. Karena tidak ada irigasi teknis, maka disitulah gagal panen. Lokasinya itu irigasi non teknis dan hanya tadah hujan,” terangnya.

Petani berharap supaya bisa diberikan pompa air ataupun sumur bor. Hal ini dimungkinkan untuk bisa mengantisipasi terjadinya gagal panen untuk jangka pendek. “Harapan petani jangka pendek, bisa mendapat pompa air yang bisa mengairi supaya tidak gagal panen. Dan di situ ada mata air dan bisa sumur bor. Mungkin salah satunya, yang bisa mengurangi gagal panen yang ada di Marente,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah mengusulkan untuk pembangunan Waduk Sanero sejak 2014 lalu.

Proposalnya juga sudah diusulkan kepada Gubernur. Karena Waduk Sanero tersebut kapasitasnya bisa mengairi untuk lahan 2.700 hektar. Bahkan airnya tidak hanya mengairi lahan di Kecamatan Alas tetapi juga bisa sampai ke Kecamatan Alas Barat.

“Kami sudah mengusulkan proposal untuk pembangunan Waduk Sanero. Kapasitasnya bisa mengairi 2.700 hektar lahan bahkan lebih. Kalau ada waduk itu, pasti bisa terairi sampai Mapin Alas Barat,” pungkasnya.

Tembakau Terancam Puso Terbatasnya ketersediaan air mengancam tanaman tembakau khususnya di wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian selatan. Musim kemarau kali ini mengakibatkan tanaman tembakau mengalami gagal tumbuh dan bahkan terancam puso.

Amaq Nurjanah, petani tembakau di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru yang ditemui Suara NTB di ladangnya usai menyiram tanaman tembakaunya dari sisa air hujan yang tertampung di embung, menuturkan saat ini air sudah mulai menipis. “Saya mulai tanam bulan puasa lalu,” tuturnya.

Tembakau Amaq Nurjanah ini terlihat masih kecil dan masih lama baru bisa panen.

Melihat embung sudah mulai mengering, ia pun sudah mulai siap-siap memasang jurus baru untuk menyelamatkan tanaman tembakaunya.

Sisa air embung yang ada saat ini diakui tidak akan mencukupi kebutuhan selama satu musim ini. Sehingga jurus baru yang disiapkan adalah dengan membeli air. ‘’Kita akan terpaksa membeli air nanti untuk menyiram tanaman tembakau,’’ katanya.

Ladang tembakau terlihat sudah tak lagi basah. Bahkan terlihat berdebu dan mengering.

Kondisi ini harus segera diantisipasi dengan melakukan penyiraman. Setidaknya, tembakau

terselamatkan sampai nanti tiba waktunya panen.

Keharusan membeli air ini membuktikan biaya produksi tembakau virginia Lombok jauh lebih mahal. Tambahan kebutuhan air ini saja, Amaq Nurjanah ini membeli satu tangki Rp 125150 ribu dengan volume 5.000 liter. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan ini disebut tidaklah menjadi soal. Di mana, saat air embung pun masih tetap juga mengeluarkan biaya proses penyiraman. Di mana, harus menaikkan air dengan mesin penyedot. Pastinya, mesin penyedot bisa bekerja setelah terisi bahan bakar minyak (BBM).

Kebutuhan BBM dalam sekali musim tanam ini pun beragam tergantung kebutuhan.

Karena disadari sebentar lagi air embung tak bisa disedot, maka pilihan lain dengan cara membeli.

Besarnya biaya pengadaan air itu tidaklah menjadi masalah. Terpenting katanya, tanaman tembakau bisa terselamatkan. Besar sekali harapan Amaq Nurnajah ini ada saluran irigasi teknis yang bisa digunakan untuk mengairi sawahnya. Sejauh ini sebagian besar petani di wilayah Jerowaru ini mengandalkan air tadah hujan. Khusus di Sekaroh sendiri sampai saat ini belum ada saluran air irigasi teknis. Semua petani mengandalkan embungembung rakyat. (ind/rus)

H. Bambang M. Yasin

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 2 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang digunakan untuk mereka main mobile games, kamu gak Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kamu udah tau belum ka- para pro player atau pro gam- perlu khawatir lagi kuota kamu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lau ternyata cabang olahraga ing (professional gamers) keti- habis di pake main mobile 123456789012345678901234567890121234567890123456789 itu sekarang gak cuma yang ka mereka sedang melakukan game, karena AXIS punya pa123456789012345678901234567890121234567890123456789 ket OWSEM dengan Unlimitada di lapangan aja lho! Ada kompetisi bermain games.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sekarang, e-Sport ini sendi- ed Gaming! Paket OWSEM salah satu cabang olahraga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 baru, yang mungkin sebagian ri sudah mulai makin ramai lho bakalan ngasih kamu Kuota 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dari kamu masih awam men- di perbincangkan, terutama di Utama, Kuota Malam (untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengarnya. Sebutannya ad- luar negri. Karena ternyata internetan di pukul 00.00 – 123456789012345678901234567890121234567890123456789 alah pro gaming atau yang leb- peminat e-Sport ini semakin 06.00 WIB), Kuota Sosial Me123456789012345678901234567890121234567890123456789 ih sering kita kenal sebagai e- lama semakin bertambah. Ten- dia (untuk akses aplikasi Ins123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sport. E-sport ini merupakan tunya hal ini juga di dukung oleh tagram, Twitter, Facebook dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 suatu istilah untuk kompetisi kemajuan teknologi dan juga TikTok), Kuota Musik (untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 akses aplikasi JOOX dan video games di mana permain- perkembangan dunia games.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bahkan di Indonesia sendi- Smule), dan yang paling an/games yang dikompetisi123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ri sudah ada sekolah yang owsem-nya lagi ada Unlimited kan nya juga beragam.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Nah, biasanya games yang menjadikan e-Sport sebagai Gaming (untuk akses AoV, Free 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dikompetisikan itu adalah salah satu program studinya. Fire, Vain Glory, Mobile Leg123456789012345678901234567890121234567890123456789 games dengan tipe seperti real Jadi, kalau kamu suka banget ends, Asphalt 9, Modern Com123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 time strategy (rts), first person main games kamu bisa nih bat 5 dan HAGO) lho! Seru 123456789012345678901234567890121234567890123456789 shooter (fps), fighting dan juga bercita-cita jadi atlet e-Sport banget kan? Tunggu apalagi?

123456789012345678901234567890121234567890123456789 multiplayer online battle are- atau pro player. Siapa tau Buruan beli Paket OWSEM 123456789012345678901234567890121234567890123456789 na (moba). Gimana, udah mu- suatu saat nanti, kamu bisa sekarang di AXISnet! Untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lai kebayang belom e-Sport itu mewakili Indonesia bertand- informasi lebih lanjut kamu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bisa kunjungi www.axisnet.id/ seperti apa? Yap, betul banget! ing di dunia internasional.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Nah, buat kamu yang suka owsem. (bul/r/*) Jadi e-Sport ini adalah istilah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

@suarantbcom http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Main Mobile Game Sepuasnya?

Kenap a Ng gak!

Branding Wisata Halal

BPPD Lotim Sarankan Buat Perangkat Hukum Selong (Suara NTB) Branding NTB sebagai destinasi wsiata halal sudah tak perlu diperdebatkan. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyarankan NTB, termasuk Lotim di dalamnya ini perlu segera menguatkan keberadaan branding wisata halal tersebut. Sarannya segera dibuat perangkat hukumnya.

Hal ini disampaikan Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji kepada Suara NTB, Senin (1/7).

Dia menjelaskan, perangkat hukum yang diperlukan ini bisa berupa Peratuan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah (Perda).

Dukungan perangkat hukum yang jelas ini dinilai akan lebih mempercepat akselerasi pembangunan wisata di NTB. Branding wisata halal harapannya tidak lagi menjadi perdebatan publik. NTB sendiri sudah dinobatkan sebagai provinsi wisata halal.

Turunan dari predikat tersebut itulah yang harus

dipersiapkan. Tidak lagi dimunculkan wacana baru mengenai apa yang akan dibuat sebagai branding baru.

Saat ini yang perlu dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata adalah aksinya.

Wujud nyata dari upaya menciptakan wisata halal.

Menurut Akhmad Roji, kurang tepat jika terus-menerus saling menyalahkan soal branding apa yang akan dibuat untuk memajukan pariwisata Lombok - Sumbawa. Semua

pihak harus bersama mempersiapkan diri menyongsong Lombok - Sumbawa sebagai destinasi wisata halal dunia.

Mengawalinya, bisa dimulai dengan membangun sistem kelembagaan wisata halal. Di antaranya memulai di tingkat satuan pendidikan dan perguruan tinggi. Bisa difungsikan madrasah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang memiliki ruh muslim. Dengan demikian, kata Roji, akan lebih jelas apa yang menjadi capaiannya.

Konsep wisata halal ini bisa lebih didalami juga interpretasinya dalam sudut pandang wisata.

Para ahli di bidang wisata juga bisa dilibatkan untuk membahasnya.

Harus ada tolok ukur yang dibuat sehingga bisa

disimpulkan dalam waktu tertentu, bahwa destinasi wisata halal ini sudah benar-benar membuni di gumi Lombok Sumbawa.

Mengisi konsep wisata halal ini bisa dilakukan dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang bernuansa religi.

Bisa digelar kegiatan sekala nasional bahkan internasional. Sejauh ini sebutnya branding wisata halal dengan penampilan khasanah budaya Islami di NTB belum pernah dilakukan. “Misalnya menggelar “Muslimah Fashion,” pameran barang kerajinan dari seluruh pesantren, tari zaman dan lainnya,” urainya.

Pemerintah daerah harapanya serius mengawal simbol Lombok - Sumbawa sebagai destinasi wisata halal. Diyakinkan, ketika semua elemen bergerak dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten, maka akan lebih cepat membumikan Lombok Sumbawa sebagai destinasi wisata halal dunia. (rus)