HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 2 MEI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 47 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pemda Didesak Tentukan Zonasi Pembangunan RTG
Rp2 Triliun Dana Bantuan Nganggur Mataram (Suara NTB) Pemda kabupaten/kota didesak menentukan zonasi pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Pasalnya, masyarakat masih berlama-lama menentukan pilihannya soal jenis RTG yang akan dibangun.
(Suara NTB/dok)
Dana bantuan stimulan yang sudah ditansfer pemerintah pusat ke NTB sudah mencapai Rp5,1 triliun. Dari jumlah itu, baru Rp2,9 triliun lebih dana bantuan yang sudah ditransfer ke rekening
’’
H.Mohammad Rum
Pokmas. Artinya, masih ada Rp2 triliun lebih dana bantuan yang masih nganggur alias berada di rekening masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah kor-
ban gempa sebenarnya sudah luar biasa. Data BPBD NTB, sampai 30 April 2019, rumah yang sudah selesai direhabilitasi dan rekonstruksi sebanyak 27.550 unit. Dengan rincian, rusak berat sebanyak 5.815 unit, rusak sedang 4.832 unit dan rusak ringan 16.903 unit. ‘’Sebenarnya ini sudah percepatan luar biasa. Cuma yang penting sekarang adalah bagaimana masyarakat jangan berlama-lama menentukan jenis RTG yang digunakan,’’ kata Rum. Ia menjelaskan, pemerintah pusat memberikan Pemda dis-
Sebenarnya ini sudah percepatan luar biasa. Cuma yang penting sekarang adalah bagaimana masyarakat jangan berlama-lama menentukan jenis RTG yang digunakan
Kasus Bibit Kedelai Lombok Tengah Diaudit BPK Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit kedelai Lombok Tengah tahun anggaran 2016/2017 masih berkutat pada pendalaman alat bukti. Satu diantaranya hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Auditnya masih berjalan di BPK RI Perwakilan NTB. Kasi Intel Kejari Lombok Tengah Febry Rudi, SH mengungkapkan, audit kerugian negara yang cukup ditunggu akhirnya sudah berjalan. “Auditnya sedang berjalan. Bersambung ke hal 15
kresi terkait dengan zonasi jenis RTG yang akan dibangun di daerah terdampak bencana. Jika masyarakat lelet dalam memilih jenis RTG, menurutnya, bupati/walikota dapat melakukan intervensi. Bahwa pada daerah tertentu RTG yang dibangun seragam jenisnya. ‘’Ada 13 jenis RTG, silakan dibagi-bagi zonasinya sesuai dengan kemampuan aplikator,’’ ujarnya. Rum menyebutkan, baru tiga kabupaten/kota yang telah menggunakan diskresi dalam menentukan zonasi pembangunan RTG. Yakni Kota Mataram dan Lombok Tengah untuk jenis RTG Riko dan Risha. Kemudian Lombok Timur dengan jenis RTG Riko, Risha dan Risba. ‘’Sekarang yang belum kita mendengarkan justru di Lom-
bok Utara, Lombok Barat yang memang paling banyak kerusakannya. Ini perlu segera dipercepat untuk memutuskan diskresi terkait RTG per zonasi per desa,’’ tegasnya. Rum berharap Pemda membuat tim untuk menentukan daerah mana saja yang menggunakan RTG jenis tertentu. Termasuk RTG jenis Rumah Instan Kayu (Rika). ‘’Rika ini sudah kita sepakati pada daerah-daerah untuk menyokong destinasi wisata seperti Kerujuk. Itu akan pakai rumah kayu,’’ tambah Rum. Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan rumah beton. Sepanjang strukturnya bagus, kalaupun terjadi gempa tidak akan membahayakan bagi penghuninya. ‘’Tolong segera masyarakat
jangan lama-lama menentukan jenis RTG. Ketika masyarakat bingung, perlu diskresi Pemda, membantu masyarakat menentukan pilihannya terkait RTG,’’ pesannya. Terkait dengan pendebetan bantuan stimulan dari rekening masyarakat ke rekening Pokmas diakui masih lamban. Dari Rp5,1 triliun bantuan stimulan yang sudah ditransfer pemerintah pusat, sekitar Rp2 triliun lebih yang belum ditransfer ke rekening Pokmas. ‘’Ini di samping masyarakat belum menentukan sikap jenis RTG. Kami harapkan yang sudah menerima bantuan stimulan segera membentuk Pokmas. Dan segera melakukan pendebetan rekening ke rekening Pokmas,’’ katanya mengingatkan. (nas)
Pelayaran Perdana Kapal Cepat Badas-Moyo Diresmikan
Membuka Konektivitas Daerah Terisolir GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibrl B.Sc, meresmikan pelayaran perdana kapal cepat rute Pelabuhan Badas-Pulau MoyoPulau Medang, Rabu (1/5) kemarin. Langkah ini untuk mendukung transportasi publik yang dibutuhkan untuk pengembangan destinasi wisata Pulau Moyo dan Medang. Selain itu, diharapkan pelayaran ini untuk membuka konektivitas ke wilayah pulau yang masih terisolasi. Sebab bagaimanapun pembangunan itu sangat ditentukan oleh mobilitas masyarakat. Sehingga nantinya wilayah ini akan terbuka untuk berbagai kegiatan ekonomi sosial masyarakat. Kedua pimpinan daerah itu pun ikut berlayar ke Labuan Aji, Pulau Moyo, sekaligus berdialog dengan
masyarakat setempat. Gubernur NTB mengatakan, perjalanan panjang itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Tidak mungkin akan tuntas perjalanan panjang kalau kita tidak puya keberanian untuk melangkahkan kaki pertama kali. Dulu ketika gubernur meminta Lion Air, Wings dan Garuda terbang ke Sumbawa, banyak juga yang mencemooh. Nanti akan bubar seperti Merpati. ‘’Tetapi, alhamdulillah sampai hari ini frekuensi penerbangan dari Lombok ke Sumbawa semakin banyak dan baik,’’ terangnya. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/arn)
IZIN - Penandatanganan surat izin pelayaran kapal cepat rute Badas Moyo oleh Syahbandar Pelabuhan Badas, yang disaksikan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa.
TO K O H Semakin Cepat Semakin Baik PENGELOLA Geopark Rinjani bersama dengan stakeholders terkait akan kembali melakukan survei kondisi jalur pendakian Gunung Rinjani. Sejak bencana gempa Agustus 2018 lalu hingga saat ini, jalur pendakian Rinjani lewat Sembalun dan Senaru belum bisa dibuka. Setelah melakukan survei untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Pengelola Geopark Rinjani meminta agar lintasan pendakian Rinjani diperbanyak. Lintasan pendakian Rinjani lewat jalur Sembalun maupun Senaru diminta agar diperbanyak. Sehingga, ketika ada yang rusak akibat gempa atau longsor, masih ada lintasan lainnya yang dapat dilalui oleh para pendaki. Bersambung H. Chairul Mahsul ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
NTB Butuh Sensor Bencana SEBAGAI daerah jalur bencana, Provinsi NTB butuh alat sensor seismik untuk deteksi pergerakan getaran bumi. Pemasangan alat ini memerlukan anggaran, ketersediaan lahan dan perawatan. Untuk itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berharap Pemprov NTB turun tangan memfasilitasi kebutuhan lahan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto menyampaikan itu saat bertemu dengan Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah, Selasa (30/4) lalu. (Suara NTB/ist_bmkg) BMKG, katanya, meAgus Riyanto merlukan bantuan Pemprov NTB untuk pembangunan tiga shelter sensor seismik. Fungsi alat ini untuk mengamati aktivitas kegempaan di Lombok dan Sumbawa. Menurut rencana, jika terealisasi, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/arn)
KAPAL CEPAT - Kapal cepat yang melayani rute Pelabuhan Badas-Pulau Moyo-Pulau Medang.
Raih Dua Penghargaan Nasional
NTB Berjuang Jadi Tuan Rumah Rakornas Kearsipan 2020 Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB meraih dua penghargaan tingkat nasional dalam pengelolaan kearsipan. Penghargaan diperoleh Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini, NTB sedang berjuang agar dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas Kearsipan tahun 2020. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (DPKP) NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM mengatakan, NTB patut berbangga karena Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram meraih peringkat I dan II nasional dalam pengelolaan kearsipan.
Manggaukang mengatakan, di sela-sela kegiatan Rakornas di Makassar, seluruh Kepala DPKP se - Indonesia membahas tentang usulan tuan rumah Rakornas Kearsipan 2020. ‘’Dua provinsi yang bersaing menjadi tuan rumah Rakornas Kearsipan 2020. Kita NTB sama Aceh,’’ kata Manggaukang di Mataram, Selasa (30/4). Menurut Manggaukang, NTB mendapatkan banyak dukungan dari provinsi-provinsi lainnya. Seperti Bali, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. ‘’Ada peluang NTB jadi tuan rumah. Karena banyak yang mendukung kita,’’ imbuhnya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Kepala DPKP NTB, H. Manggaukang Raba bersama Kepala ANRI, Mustari Irawan
Jabatan Staf Ahli dan Kepala BPKAD Lowong
Pemprov Rencanakan Mutasi Pejabat Pekan Depan
(Suara NTB/humasntb)
LANTIK - Pelantikan pejabat fungsional widyaiswara Pemprov NTB, Selasa (30/4) siang.
Mataram (Suara NTB) Pascadilantiknya H. Chairul Mahsul, SH, MM dan Drs. H. Supran, MM menjadi widyaiswara, jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB menjadi lowong. Jabatan Kepala BPKAD NTB dinilai cukup mendesak untuk segera diisi. Karena itu, Pemprov NTB berencana akan melakukan mutasi atau pergeseran pejabat struktural pekan depan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, untuk sementara Kepala BPKAD NTB dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Plt Kepala BPKAD NTB dijabat Sekretaris BPKAD NTB, Zainul Islam. ‘’Saya sudah lapor, mungkin pergerakan (mutasi) ada minggu depan, awal-
awal Mei,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Selasa (30/4). Ia menyebutkan, pengisian dua jabatan eselon II yang lowong kemungkinan bersamaan dengan jabatan eselon III dan IV. Untuk jabatan eselon III hanya ada beberapa yang lowong. Sedangkan jabatan eselon IV sebanyak 74 jabatan yang lowong. ‘’Itu rencananya kita serentak untuk mengisi seluruhnya,’’ katanya. Selain dua pejabat eselon II yang resmi dilantik menjadi widyaiswara, kata Fathurrahman, sejumlah pejabat struktural sedang mengurus persyaratan menjadi pejabat fungsional widyaiswara. Saat ini, ada tiga pejabat eselon III yang sudah lulus tahap pertama. Selanjutnya mereka akan mengikuti tes wawancara di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
Pertumbuhan Ekonomi Mataram Diyakini Segera Bergairah
Lebih Tinggi daripada Pemilu JEDA pemilu belum genap dua pekan. Masyarakat di lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Kebon Sari kembali menggelar pesta demokrasi. Partisipasi pemilih pada pemilihan kepala lingkungan lebih tinggi dibandingkan pemilihan umum. Lurah Kebon Sari, M. Faisal menyampaikan, antusiasme masyarakat sangat tinggi pada pemilihan kepala lingkungan Dasan Sari. Berbeda halnya pada Pemilu 17 April lalu, tingkat partisipasi pemilih relatif lebih rendah. “Baru usai pemilu tapi masyarakat tetap antusias datang ke TPS. Jumlah pemilihnya pun lebih banyak dibandingkan pemilu,” kata
Faisal dikonfirmasi Rabu (1/5). Yang menarik pada Pilkaling saat ini, salah satu calon sebelumnya pernah menjabat sebagai Kaling. Belakangan mundur karena maju pada Pileg pada 17 April 2019. Dalam pesta demokrasi itu, ia tak terpilih, dan kembali mencalonkan diri sebagai Kaling. “Sepertinya, dia terpilih lagi,” ujar Faisal. Proses demokrasi di tingkat lingkungan dinilai unik dan lebih seru. Masyarakat maupun petugas pemungutan suara lebih senang dan menikmati mekanimse pemungutan suara. Ini dibuktikan kata Faisal, partisipasi pemilih mencapai 90 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 900 lebih. Tingginya partisipasi pemilih menurut Faisal, menunjukkan masyarakat sudah melek terhadap politik. ”Masyarakat kita sudah tahu dan melek politik,” tandasnya. Dia berpesan calon terpilih dari proses demokrasi tingkat lingkungan agar membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama maupun pemuda setempat. Jangan ada pengkotakan di masyarakat sehingga mengganggu harmonisasi. Dalam konteks koordinasi ke kelurahan disampaikan Faisal, kepala lingkungan memiliki peran penting menyampaikan program pemerintah. “Kaling kan lebih tahu karakter masyarakat mereka,” demikian kata dia. (cem)
Koordinasi Kurang Maksimal ANGGOTA Pansus LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018, Drs. I Ketut Sugiarta melihat penanganan masalah kebersihan di Kota Mataram kurang maksimal. Ini, karena minimnya koordinasi antar-OPD yang tidak maksimal. Dia mencontohkan THL (Tenaga Harian Lepas) Dinas PUPR membersihkan sungai. Mereka mengangkat sampah maupun sedimentasi yang ada di sungai-sungai maupun drainase. Namun sayangnya, setelah itu, sampah maupun sedimentasi yang diangkut dari sungai justru dibiarkan berhari-hari di pinggir sungai maupun drainase bersangkutan. Sehingga, ketika hujan atau(Suara NTB/fit) pun diterpa angin kencang, samKetut Sugiarta pah-sampah itu kembali jatuh ke sungai. Seharusnya, ada koordinasi yang jelas. Misalnya, ketika akan membersihkan saluran yang ada di lingkungan-lingkungan, Dinas PUPR diharapkan menjalin koordinasi dengan pihak kelurahan agar hasilnya lebih optimal. ‘’Jadi untuk mengejar target kebersihan itu sulit. Karena, antara OPD yang satu dengan OPD yang lain, koordinasinya tidak maksimal. Minimnya koordinasi antar-OPD ini, lanjut Ketua Fraksi Gerindra DPRD kota Mataram ini, tidak hanya terjadi di bidang kebersihan. Di bidang pengamanan Perda (Peraturan Daerah), hal serupa juga terjadi. Ketut Sugiarta mencontohkan pemanfaatan trotoar yang keliru. Di sini, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perdagangan juga kurang maksimal. ‘’Di trotoar ini saya lihat sebebasnya orang berjualan. Itu harus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan penataan,’’ ujarnya. Pemanfaatan trotoar untuk kegiatan yang tidak seharusnya, menurut anggota Dewan dari Dapil Mataram ini, mengindikasikan lemahnya pengawasan. Kalau saja OPD-OPD ini sudah menjalin koordinasi yang baik, tentu hal-hal semacam itu, tidak akan terjadi. Untuk itu, Ketut Sugiarta meminta Sekda mengkoordinasikan timwork masing-masing OPD. ‘’Jangan sampai, visi misi Kota Mataram tidak tercapai karena koordinasi yang lemah antar OPD,’’ pungkasnya. (fit)
Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram dipastikan stabil pada triwulan kedua. Hal ini terlihat dari sektor pariwisata mulai bergairah. Sektor perdagangan dan investasi serta pengadaan barang dan jasa pun akan ikut berkontribusi bagi pertumbuhan dimaksud. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengatakan, kondisi pertumbuhan ekonomi yang riskan tidak hanya di Lombok, tetapi secara nasional mengalami hal sama. Apalagi NTB khususnya Kota Mataram paling terdampak akibat dilanda gempa bumi Juli
”
(Suara NTB/cem)
(Suara NTB/dok)
M. Faisal
H. Amiruddin
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli melalui Kepala Bidang Pengembangan Hortikultura, Dra. Hj. Elya Hadiana menyampaikan, pihaknya membawa enam kelompok wanita tani untuk mengikuti pelatihan pengolahan hasil pertanian dan peternakan di Yogyakarta. Tu-
(Suara NTB/ist)
PELATIHAN - Kepala Dinas Pertanian H. Mutawalli berpose bersama dengan kelompok wanita tani di depan hasil pengolahan produk usai pelatihan pengolahan hasil pertanian dan peternakan di Yogyakarta, Senin (29/4).
2018 lalu. Bappenas pada September lalu, turun mengkaji dan mensurvei pertumbuhan ekonomi di NTB. Diprediksi terjadi penurunan 2,5 persen akibat bencana. Kondisi ini dikaitkan dengan menurunnya kunjungan wisatawan ke Lombok. “Ada penurunan 7 persen kun-
jungan wisatawan ke Lombok saat itu,” kata Amir. Amir mencontohkan, pengaruh bencana tersebut dari tingkat hunian hotel biasanya pada Juli mencapai 60-80 persen turun menjadi 15 - 20 persen. Penurunan ini jelas berdampak ke pendapatan atau pajak restauran dan hotel. Pemkot Mataram tak bisa berlarut - larut dengan kondisi tersebut. Langkahnya dengan mengevaluasi izin - izin tertunda. Sejumlah sektor di bawah koordinasi Dinas Pen-
Saat ini geliat ekonomi mulai bergairah. Sektor pariwisata mulai ramai dengan kunjungan wisatawan. Pemerintah juga mulai pengadaan barang dan jasa di triwulan kedua ini
anaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dievaluasi. “Pertumbuhan ekonomi mengkhawatirkan sifatnya sementara saja,” terang Amir optimistis. Pertumbuhan ekonomi turun menjadi 6,8 persen dari sebelumnya 8,11 persen sifatnya sementara. Saat ini sambungnya, geliat ekonomi mulai bergairah. Sektor pariwisata mulai ramai kunjungan wisatawan. Di samping itu, pemerintah juga mulai pengadaan barang dan jasa di triwulan kedua. Otomatis perputaran uang berjalan stabil. Selain itu, pengusaha mulai berinvestasi. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak. Amir kembali menegaskan, pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram akan kembali pada posisi 8,11 persen pada akhir Desember mendatang. (cem)
Pol PP Razia Kafe dan Kos-kosan Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram merazia tempat hiburan malam (kafe) dan kos kosan di Cakranegara dan Sandubaya. Dua kafe ditemukan tak memiliki izin. Empat anak di bawah umur kepergok berduaan di dalam kamar. Operasi non yustisi oleh aparat penegak Perda ini bekerjasama dengan pemerintah kecamatan. Pola penertiban disampaikan Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati bekerjasama dengan dengan camat untuk mengantisipasi gangguan selama Ramadhan. Dua kecamatan yakni Sandubaya dan Cakranegara meminta di-back up menertibkan gangguan keamanan dan ketertiban terhadap kafe dan kos - kosan. “Kita dari Satpol PP menjelang Ramadhan ini mengambil pola bekerjasama dengan para camat untuk antisipasi gangguan selama Ramadhan,” kata Bayu dikonfirmasi, Rabu (1/5). Pendekatan persuasif dikedepankan oleh tim yustisi. Mereka mengumpulkan pengusaha hiburan malam di wilayah Cakranegara, agar menjaga ketertiban dan kenyamanan selama Ramadhan. Aparat penegak Perda melanjutkan penertiban terhadap laporan gangguan kamtibmas di wilayah Sandubaya. Tim menyisir kafe dan kos - kosan. Tiga kafe di razia yakni Kafe Krisna, Babe dan lesehan 99. Dua dari tiga kafe ditemukan tidak memiliki izin. “Kita temukan dua lokasi hiburan malam tak mengantongi izin,” sebut Bayu. Pemilik kafe diingatkan agar segera mengurus izin usaha mereka sebelum dilakukan penertiban kembali. Dalam operasi non yustisi juga didapatkan 13 muda - mudi yang berada di lokasi kafe dan pondokan tanpa memiliki identitas. Dari 13 orang tersebut ditemukan empat anak di bawah umur yang berada di dalam kamar. Mereka diduga akan melakukan perbuatan asusila. “Empat orang kita temukan berdua di dalam kamar,” sebutnya. Selanjutnya mereka terjaring razia dibawa ke kantor lurah untuk mendapatkan pembinaan dari pihak kelurahan dan kecamatan. Mereka diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kasat belum memastikan apakah saat Ramadhan hiburan malam dilarang beroperasi atau tidak. Demikian pula sanksi bagi pengusaha yang melanggar. “Kita tunggu dulu apa bunyi aturannya,” jawabnya. (cem)
Enam KWT Belajar ke Yogyakarta Mataram (Suara NTB) Enam kelompok wanita tani (KWT) Kota Mataram mengikuti pelatihan pengolahan hasil pertanian dan peternakan di Yogyakarta. Kegiatan difasilitasi oleh Dinas Pertanian berlangsung 27-29 April dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas kelompok.
Halaman 2
juannya adalah agar kelompok memiliki pemahaman dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. “Program ini adalah tahun kedua. Kelompok wanita tani kita bawa bergiliran ikuti pelatihan,” kata Elya dikonfirmasi, Selasa (30/4). Kelompok didominasi ibu rumah tangga mendapat kesempatan cara pengolahan, cara pengemasan serta pemasaran produk olahan dihasilkan. Elya mengatakan, peserta pelatihan cukup antusias karena mereka dilatih oleh pendamping yang memiliki kemampuan di bidangnya. “Alhamdulillah, peserta cukup antusias,” ujarnya. Program semacam ini disampaikan Elya, sangat bermanfaat bagi kelompok wanita tani di Kota Mataram. Selama ini kelompok memiliki pemahaman tidak banyak tentang cara pengolahan atau produksi serta pemasaran. Kecenderungan produk olahan dihasilkan tak sesuai dengan keinginan pasar. Dari pelatihan tersebut, mereka dapat membandingkan serta mengkreasikan produk olahan mereka dari bahan sederhana menjadi produk bernilai tinggi. Peningkatan kapasitas kelompok tani di Kota Mataram akan intens dilakukan. Tahun depan, polanya diubah dengan menghadirkan pemateri dari Yogyakarta. “Tahun depan, pematerinya coba kita datangkan ke Mataram,” tambahnya. Harapannya adalah semakin banyak kelompok yang mengikuti pelatihan sehingga kemampuan mengolah hasil pertanian mereka dapat bersaing dengan daerah lain. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN - Satpol PP Kota Mataram mengamankan sejumlah pasangan muda - mudi ke kantor lurah, Selasa (30/4). Mereka ditemukan berduaan di dalam kamar kos dan diduga akan melakukan perbuatan asusila.
SUARA NTB
Kamis, 2 Mei 2019
Peringati Hari Buruh, Massa Datangi Kantor Disnakertrans NTB Mataram (Suara NTB) Sejumlah massa gabungan mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah persoalan hubungan industrial pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2019. Massa tergabung dari KPR (Kesatuan Perjuangan Rakyat), HMI, MPO, dan BEM Unram berjumlah sekitar 100 orang. Isu yang diorasikan terkait masalah kesejahteraan tenaga kerja dan persoalan ketenaga kerjaan. Dikoordinatori, Idham Khalid. Sejumlah tuntutan yang disampaikan diantaranya. Soal upah murah yang diatur PP No. 78 tahun 2015 dan jalankan upah layak nasional. Menghentikan sistem kerja kontrak outsorching dan magang oleh perusahaan. Hentikan represifitas (krimilisasi pada buruh, tani, nelayan) dan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap gerakan rakyat yang berjuang menuntut kesejahteraannya. Buka lapangan pekerjaan untuk pemuda. Tanah, modal, teknologi dan pengetahuan kepada petani. Menuntut pemberian status kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) pada pekerja salah satu perusahaan di
(Suara NTB/bul)
JAWAB ASPIRASI - Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H.M Agus Patria (pegang mikrophone) menjawab aspirasi massa yang ikut memperingati hari buruh internasional. Mataram. Serta tuntutan pemberian uang lembur bagi buruh PT. AMAN Mineral yang bekerja selama 40 jam perminggu. “Ada pengusaha yang melakukan pelanggaran, kita belum tau sampai dimana penyelesaiannya. Ada yang bekerja 16 tahun, tapi statusnya masih karyawan kontrak. Kontraknya secara lisan. Tidak ada PKWT. Sewaktu-waktu bisa di PHK,” demikian salah satu orator. Ada juga kasus PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Dan PHK belum dipastikan sebelum adanya keputuan tetap pengadilan. Itupun ada perusahaan yang melanggarnya. Massa ditemui langsung Ke-
pala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. H. Agus Patria, SH, MH. Bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan akan tetap dikawal dan ditindaklanjuti. Bahkan diantaranya kasus-kasus tersebut saat ini masih dikawal di pengadilan. Misalnya soal perselisihan hubungan industrial di PT. AMNT. Dan terhadap kasus – kasus lain yang ada, kepala dinas juga menegaskan akan menyelesaikannya secara cepat. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota. “Apapun persoalan hubungan industrial akan diselesaikan secara baik-baik dan secara hukum. Sebagaimana kita negara hukum,” demikian H. Agus Patria. (bul)
Pengolahan Sampah di Lotim Belum Maksimal Selong (Suara NTB) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Lotim yang terletak di Kelurahan Ijobalit mulai beroperasi. TPST ini berfungsi untuk mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Akan tetapi, keberadaan TPST ini baru mampu mengakomodir dua dump truck sehari karena peralatan yang tersedia masih tergolong kecil. Dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lotim, Ir. H. Marhaban, Selasa (30/4), dibutuhkan waktu untuk memproses sampah menjadi kompos karena peralatan dalam TPST ini masih kecil. Sehingga kedepan akan diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat untuk memaksimalkan keberadaan dari TPST tersebut. Termasuk ketersediaan armada sangat berpengaruh yang jumlahnya hanya 12 unit. Sehingga apabila material ditumpuk di TPST, maka prosesnya akan lama. Sehingga dalam pengoperasiannya,
TPST hanya mampu menerima sebanyak dua dump truck sehari yang dapat diolah dengan jumlah tenaga pemilahan secara manual ditempatkan 20 petugas. “Pemilahan pencacahan, permentasi sehingga dibutuhkan waktu 3 sampai 4 hari. Untuk pupuk kompos yang dihasilkan pun belum memiliki pembeli. Pemilahan sampah kita masih pakai manual,” jelasnya. Keberadaan TPST Lotim saat ini belum dapat beroperasi maksimal. Pasalnya, proyek yang dibangun pada tahun 2016 ini masih terkendala sarana pendukung, salah satu yang paling krusial yakni masalah kelistrikan yang kemudian ditangani sebagai sumber utama di dalam menghidupkan panel, mesin pencacah, dan sarana pendukung lainnya. Proses pemilahan dan pengolahan sampah di tempat ini sebelumnya dilakukan uji coba pada tahun 2017 lalu selama tiga bulan, yakni bulan September, Oktober, November. Uji coba itu menghasilkan pupuk dan gas cukup bagus. Setelah
itu tidak ada lagi aktivitas apapun. Proses pengolahan sampah terhenti karena terkendala sarana pendukung. Selain itu, keberadaan sarana pendukung lainnya berupa kontainer yang cepat rusak. Sehingga diharapkan untuk satu bulan kedepan dapat lebih lengkap. Meski belum dapat beroperasi maksimal, keberadaan TPST ini sudah mampu menghasilkan pupuk walaupun kegiatan yang dilakukan masih menggunakan secara manual. Artinya, untuk sampah yang sudah didroping ke lokasi ini dilakukan pemilahan secara manual, kemudian dimasukkan ke dalam ruang kompos sebanyak 20 unit, disiram selama 21 hari dengan 1 hari disiram 3 kali selama 5 menit. Tujuannya untuk penghancuran sampah. Pembangunan gedung TPST ini, sumber anggaran untuk pengoperasian sudah cair sebesar Rp750 juta yang bersumber dari APBD. Diharapkan TPST ini salah penggunaan yang berdampak terhadap pengoperasiannya. (yon)
Halaman 3
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
Halaman 4
Rekonstruksi Rumah Korban Gempa
(Suara NTB/rus)
DESAIN Taman Rinjani Selong (TRS) sudah tuntas dikerjakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur (Lotim). Sekitar Rp2,9 miliar alokasi anggaran yang dibutuhkan. Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/4), Kepala DLHK Lotim, Ir. H. Marhaban, menegaskan, desain TRS masih dalam tahap pengesahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan persiapan launching untuk dilakukan tender di Marhaban Marhaban ULP pada minggu depan. Diakuinya, dalam pengerjaannya terdapat beberapa perubahan. Hanya saja tidak terlalu signifikan dari desain awal. Misalnya untuk track jogging diperbanyak dan posisi bunga dan sejenisnya dikurangi. Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, terutama ketika hultan NWDI maupun event-event besar lainnya di Lotim. Apabila bunga diperbanyak, maka dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada bunga itu sendiri. “Inilah salah satu yang menjolok pada perubahan desain ini,”kata dia. Kendati pengurangan tanaman bunga, ujar mantan Kepala Dinas PUPR Lotim ini tidak mengurangi keasrian dari TRS. Pasalnya di taman itu sudah terdapat sejumlah pohon-pohon yang tinggi yang membuat taman asri dan pantas disebut ruang terbuka hijau. Sedangkan untuk air mancur tetap dibangun. Dari desain awal air mancur hanya ditaruh pada posisi tengah, sementara pada desain yang terbaru akan ditempatkan juga di bagian pinggir. “Jadi air mancur kita perbanyak. Ada di bagian pinggir dan di tengah. Khusus di bagian tengah akan disertakan dengan tempat duduk,”terangnya. Pembenahan Taman Rinjani Selong, lanjut Marhaban menjadi prioritas Pemkab Lotim. Letaknya yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lotim sangat strategis bagi masyarakat maupun pegawai untuk menikmati jam istirahat. Termasuk dapat digunakan tempat belajar oleh dunia pendidikan. “Untuk pintu masuk akan dibuat empat koridor. Tidak satu koridor seperti saat ini,”sebutnya. Anggaran yang digelontorkan sebesar, Rp2,9 miliar. Nilai anggaran ini turun dibandingkan dengan anggaran sebelumnya sebesar Rp5 miliar. Menurut Marhaban, penganggaran saat ini menyesuaikan dengan eksistensinya. Untuk fase pengerjaannya sendiri ditargetkan tiga sampai empat bulan. (yon)
Aplikator Modal Dengkul Harus Diwaspadai Selong (Suara NTB) Lambatnya proses rekonstruksi rumah korban gempa di kabupaten Lombok Timur (Lotim) disinyalir karena banyaknya aplikator yang hanya modal dengkul. Setelah ditangani pemerintah daerah, Bupati Lombok Timur (Lotim) membentuk tim khusus (timsus) yang diberikan tugas khusus melakukan verifikasi dan validasi para aplikator. “Kita mewaspadai dan hati-hati pada aplikator yang hanya bermodal dengkul,” ungkap Ketua Timsus, Muhammad Zamzami, didampingi Koordinator Humas dan Verifikasi L. Guruah Aprianto dan Rusli Haryadi, Rabu (1/5). Menurutnya, saat ini sudah terdaftar 70 aplikator di Lotim. Sudah dinyatakan lolos verifikasi baru 10 aplikator saja. Sebelumnya, sambung Zamzami cukup dengan selembar kertas permohonan sudah bisa menjadi aplikator. Namun, kini sudah tidak bisa lagi, karena harus diverifikasi dulu sebelum diberikan SK sebagai aplikator. Sesuai amanah bupati, ujarnya, timsus dipersilakan mengambil tindakan tegas terhadap aplikator. Tidak saja aplikator, pemasok dari bahanbahan material yang akan digunakan melakukan pembagunan juga harus dipastikan keberadaan modalnya. Sebelum
diberikan pekerjaan melakukan rekonstruksi rumah, aplikator harus menandatangani pakta integritas sebagai pra syarat. Aplikator dipastikan benar-benar memiliki modal untuk melaksanakan rekonstruksi. Pembayaran pun saat ini dilakukan kepada aplikator setelah pembangunan selesai. “Sistem kita sekarang, bangun dulu baru bayar, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya. Kehadiran timsus yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi para aplikator ini bermula karena adanya indikasi sejumlah aplikator yang kabur sebelum pekerjaan selesai. Padahal, uang sudah diberikan kepada aplikator tersebut. “Ada banyak oknum aplikator yang meninggalkan tanggung jawabnya padahal sudah menerima uang,” tutur Zamzami. Selain itu, ujarnya, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sudah mengingatkan agar tidak menggunakan aplikator yang
tidak bermodal. Timsus Pemkab Lotim ini pun melakukan verifikasi syarat-syarat diajukan oleh calon aplikator. Bahkan, para broker tidak diperkenankan ikut bermain dalam proses perbaikan rumah warga korban gempa. Selanjutnya, kewenangan lain diberikan kepada timsus adalah melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah warga korban gempa yang membangun kembali rumahnya secara mandiri. Warga korban gempa yang sudah membangun rumah sendiri ini turut diatensi pemerintah dan memastikan tetap menerima bantuan pemerintah sesuai hak yang telah dijanjikan, rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Sejak dibentuk Februari 2019 lalu, laporan rumah warga yang dibangun secara mandiri 158 unit. Rumah ini tersebar di Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya. Dari 158
Protes Mulai Mengalir ke Bawaslu Lotim Selong (Suara NTB) Setelah berlalu sejumlah tahapan proses pungut hitung mulai di tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), protes berupa pengaduan dari sejumlah pihak mulai mengalir ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lotim. Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati, Rabu (1/5), mengaku, saat ini sudah masuk ke mejanya laporan pengaduan sebanyak 9 buah. Laporan berasal dari sejumlah pihak, antara lain dari calon legislatif (caleg) sendiri yang merasa dirugikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Laporan pertama datangnya dari H. Sapurah yang menyebut ada indikasi praktik politik uang. Terhadap laporan ini, Bawaslu sudah mulai proses klarifikasi dan melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait. Laporan kedua, dari caleg bernama Asri Mardianto yang menyebut ada dugaan kecurangan yang dilakukan di salah satu TPS di Sambelia dilakukan oleh oknum KPPS. Atas laporan ini, Bawaslu sudah melakukan kroscek dan klarifikasi dan masih dalam proses. Laporan lainnya dari LSM Plasma Mandiri Lotim menyebut ada dugaan politik uang. Orang-orang yang namanya dilaporkan pun sedang dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu. Ada juga praktik dugaan penggelembungan suara di sejumlah tempat yang dilaporkan oleh LSM Gumi Paer. Lainnya ada laporan pengaduan dari Daeng Ihsan dan M. Sofyan yang mengindikasikan ada dugaan penggelembungan suara di Pandanwangi, Kecamatan Keruak dan laporan lainnya. Pada prinsipnya, ujar Retno Sirnopati, semua laporan siap ditindaklanjuti dan akan diberikan tindakan tegas bagi yang terbukti melakukan pelanggaran. Termasuk adanya praktik politik transaksional dari para oknum caleg misalnya jika benarbenar terbukti melakukannya akan diberikan tindakan hukum. Seperti kasus dugaan money politics salah satu caleg PKS beberapa waktu lalu. Ditegaskan Retno saat ini kasusnya sudah ditangani kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. “Kalau kasus politisi PKS yang itu sudah menjadi ranahnya polisi, bukan lagi menjadi ranahnya Bawaslu,” demikian katanya. (rus)
rumah, diverifikasi memenuhi standar Rumah Tahan Gempa (RTG) 64 unit dan 17 unit di antaranya sudah dicairkan dana bantuannya. Rumah yang diverifikasi tidak masuk kategori RTG tidaklah serta merta langsung dirobohkan. Warga diberikan pilihan untuk memperbaiki struktur bangunannya agar sesuai RTG. Hasil verifikasi dari timsus ini sebutnya, terlihat sebagian besar yang tidak RTG adalah pada aspek pengatapan. “Atap rumah warga ini yang paling banyak tidak sesuai dengan spesifikasi teknis RTG,” terang-
nya. Pilihan lainnya, bisa dibangunkan di lahan yang lain. Bangunan rumah yang sudah dicap RTG diakui bukan berarti aman dari kerusakan akibat guncangan gempa. Akan tetapi, dihadirkannya RTG lebih tahan lama dan warga penghuni rumah memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Warga yang membangun rumahnya secara mandiri ini diakui sangat banyak, sehingga seluruh kepala desa (Kades) di Kabupaten Lotim diharapkan segera mendata dan laporkan warga-warga korban gempa tersebut ke sekretariat timsus. (rus)
Hari Ini, KPU Lotim Mulai Gelar Pleno
14.952 KK di KLU Belum Nikmati Air Minum Aman Tanjung (Suara NTB) Belum maksimalnya ekspansi perusahaan daerah air minum di Kabupaten Lombok Utara (KLU), menyebabkan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang belum menikmati air minum aman masih sangat banyak. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2018, mengemuka jumlah masyarakat dalam kondisi tersebut sebanyak 14.952 KK. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST., Selasa (30/4), tak menyangkal hal tersebut. Dari data yang dimiliki dinas, sistem pelayanan air minum (SPAM) di masyarakat masih harus digenjot. Pasalnya, capaian kinerja SPAM yang diukur dari indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui SPAM atau perpipaan. Indikator ini tidak memasukkan jaringan perpipaan terlindungi (sumur gali) sebagai sarana air minum aman. Melainkan jaringan perpipaan atau jaringan PDAM dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari. “Capaian indikator ini pada tahun 2018 telah mencapai 61.801 KK atau 80,33 persen masyarakat yang sudah terlayani air bersih. Sedangkan sekitar 14.952 KK atau 19,67 persen masyarakat, belum menikmati air minum aman,” ujarnya. Zaldy menjelaskan, masyarakat yang belum menikmati air minum aman sementara ini masih bergantung pada sumber air seadanya. Misalnya, warga memanfaatkan air yang berasal dari saluran irigasi maupun dari bantuan tanki. Kadis PU menyebut, dari data cakupan air bersih di Lombok Utara sampai dengan tahun 2018 sebaran cakupan air bersih berada pada sarana perpipaan. Dari total 75,895 KK, sebanyak 28.624 KK atau 37,71 persen terlayani perpipaan. Selanjutnya masyarakat yang mengandalkan sumur gali masih cukup tinggi, dengan sebaran 24,75 persen atau 18.782 KK. Sedangkan masyarakat yang terlayani oleh perpipaan PDAM sebanyak 13.564 KK atau 17,87 persen. Terakhir masyarakat yang memanfaatkan SPAM lainnya, lebih tinggi dari yang berhasil dilayani PDAM atau sebanyak 14.925 (19,67 persen). Masyarakat di Kecamatan Pemenang tercatat sebagian besar memanfaatkan sumur gali. Dari 12.208 KK di kecamatan itu, sebanyak 7.961 KK memanfaatkan sumur gali. Sedangkan yang belum terlayani air minum aman sebanyak 1.164 KK. Mereka yang terlayani perpipaan dan jaringan PDAM masing-masing 1.717 KK dan 1.366 KK. Cakupan masyarakat yang paling sedikit memanfaatkan air dari sumber air tidak aman adalah masyarakat di Kecamatan Gangga, jumlahnya 765 KK. Di kecamatan ini, dari 14.851 KK, sebanyak 8.107 KK terlayani perpipaan, 2.497 KK terlayani PDAM dan 3.482 KK memanfaatkan sumur gali sebagai sumber air.(ari)
(Suara NTB/rus)
BERSAMA - KetuaTimsusVerifikasi dan Validasi Aplikator Muhammad Zamzami bersama dengan anggotanya di Sekretariat Timsus.
(Suara NTB/yon)
TOKOH AVENGERS - Personel Satlantas Polres Lotim berkostum empat tokoh Avengers dalam operasi keselamatan 2019, Selasa (30/4).
Tarik Simpati Pengendara
Empat Tokoh Avengers Diterjunkan Satlantas Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Operasi Keselamatan Gatarin 2019 Satlantas Polres Lombok Timur (Lotim) tampil beda. Hari kedua dalam operasi ini Satlantas Polres Lotim menurunkan tokoh-tokoh dalam film Avengers untuk menggugah kesadaran warga dalam berkendara. Ke empat tokoh Avengers itu adalah Thor, Iron Man, Hulk, dan Captain America. Kasatlantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal, S.I.K., mengatakan, penggunaan kostum Avengers untuk menghilang-
kan kesan personel Polri yang canggung dan kaku di lapangan. Termasuk menarik simpati masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat jika apara kepolisian bukanlah orang yang perlu ditakutkan. Harapannya, pesan operasi safety riding bisa sampai ke masyarakat. “Ini hanya cara untuk menarik perhatian pengendara dan mereka terkesan agar timbul kesadaran untuk mengikuti semua prosedur berkendara yang aman, yang terpenting adalah bagaimana
agar operasi keselamatan berlalu lintas 2019 ini dapat berjalan baik dan mencapai tujuan pelaksanaan operasi agar kesadaran berlalu lintas tertanam di masyarakat,” terangnya, Selasa (30/4) sore. Rohaniah, salah seorang pengendara memberikan apresiasi kepada Satlantas Polres Lotim yang melakukan cara unik dan menarik dalam Operasi Keselamatan Gatarin-2019 ini, sehingga pengendara tidak takut melainkan memberikan rasa aman dan nyaman. (yon)
Gerindra Optimis Kursi Ketua DPRD Tanjung (Suara NTB) Usai dua periode menduduki kursi Wakil Ketua di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Partai Gerindra mengklaim Kursi Ketua DPRD. Tak tanggung-tanggung, Gerindra mengikuti jejak Demokrat pada periode DPRD 2014-2019 dengan perolehan 5 kursi. Ketua DPC Gerindra Lombok Utara, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Rabu (1/5), mengungkapkan perolehan suara sementara Partai Gerindra bertambah signifikan dibanding pileg sebelumnya. Hal ini menurutnya, merupakan satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada partai untuk mengawal kebijakan pembangunan di pemerintahan Lombok Utara. “Kami optimis, dengan perolehan suara sementara, Partai Gerindra akan mengklaim 5 kursi di DPRD periode 2019-2024. Kemenangan ini tidak lepas dari perjuangan kawan-kawan caleg di semua dapil,” ujarnya. Adapun total perolehan suara sementara berdasarkan scan Situng KPU, Gerindra mengklaim suara sah tertinggi dari seluruh partai, yakni 19.511. Sebarannya antara lain, Dapil I (Pemenang-Tanjung) memperoleh suara sementara 9.721, Dapil II (Gangga-Kayangan) dengan suara 6.699 dan Dapil III (Bayan) sejumlah 3.091 suara sementara. Sudirsah menyebut, berdasarkan perolehan suara Caleg di tiap
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Ketua DPC Gerindra KLU Sudirsah Sujanto saat bersama Capres Prabowo Subianto di sebuah kesempatan. Dapil, maka keterwakilan Gerindra di jabatan DPRD berikutnya masing-masing, Rianto dan Artadi (Dapil I), Salitep dan Hakamah (Dapil II) dan Nasrudin, S.HI., dari Dapil III. Dari kelima nama caleg itu, hanya Hakamah dan Salitep yang notabene figur baru. Sedangkan tiga orang lainnya, pernah mengenyam jabatan wakil rakyat. Rianto pernah menjabat sebagai anggota DPRD periode 2009-2014, sedangkan Artadi dan Nasrudin adalah figur Incumbent yang maju pada Pileg 2019 ini. Sudirsah menjelaskan, meski KPU KLU belum mengumumkan hasil resmi berdasarkan Pleno KPU Kabupaten, namun pihaknya tidak meleset. Andaipun terjadi perubahan perolehan suara, margin error-
nya sangatlah tipis. Apalagi penghimpunan suara sementara yang diperoleh Gerindra disadur dari Form C1. “Saya berterima kasih khususnya kepada semua kader, relawan, bahwa kesuksesan Partai Gerindra ini tidak terlepas dari kerja keras kita semua,” katanya. Menyinggung perolehan suara besar sebagai imbas dari capres-cawapres, Prabowo - Sandiaga Uno, ekor jas Prabowo Subianto sebagai capres di pilpres kali ini. Selaku Ketua Partai, ia berjanji akan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Setiap Wakil Rakyat dari Fraksi/Partai Gerindra akan diminta bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat Lombok Utara. (ari)
Selong (Suara NTB) Kamis (2/5) ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) mulai menggelar pleno penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu. Pleno rekapitulasi di 20 kecamatan se Kabupaten Lotim sudah rampung 100 persen. Ketua KPU Lotim, Dr. M. Junaidi, menegaskan, pleno akan dilangsungkan lebih singkat dari kecamatan, yakni hingga 5 Mei 2019 mendatang. Rekapitulasi di tingkat KPU Lotim ini bisa lebih singkat, karena tidak mengerjakan rekap seperti yang dilakukan oleh PPK di tingkat kecamatan. Dijelaskan, berdasarkan PKPU 7 tahun 2019penetapan dari para caleg yang terpilih sesuai dengan tingkatannya. KPU Lotim menetapkan caleg Lotim, KPU provinsi menetapkan caleg provinsi dan pusat untuk DPR RI, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. “Kita akan melakukan menetapan setelah penetapan nasional, yakni ketentuannya 3 hari setelah nasional apabila
M. Junaidi tak ada gugatan,” terangnya. KPU dalam melakukan rekapitulasimengisi formulir DB berdasarkan perolehan kecamatan. Rencananya, dalam sehari KPU akan merekapitulasi lima kecamatan sekaligus. “Satu hari kita jadwalkan untuk 5 kecamatan,” imbuhnya Inilah bedanya dengan PPK, sambung Junaidi. PPK di tingkat Kecamatan mengisi formulirDAA 1 yakni formulir berbaais TPS dan formulir DA1 kecamatan berbasis desa. KPU sendiri hanya akan menyalir dari DA1 ke formulir DB. (rus)
Hanura Laporkan Dugaan Kecurangan di Tegal Maja Tanjung (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU), secara resmi bersurat melaporkan dugaan kecurangan Pileg di TPS 01 Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung. Laporan itu dikirim melalui Surat No. 57/DPC-HANURAKLU/IV/ 2019, tertanggal 30 April 2019. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua DPC Hanura Lombok Utara, Lalu Mamad Mujahid, SE., membenarkan. Kepada wartawan, Rabu (1/5), Mamad menyebut bahwa laporan dugaan kecurangan itu dikirim antara lain kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, dan ditembuskan ke Polres Lombok Utara dan KPU KLU. “Kecurangan di TPS 01 Desa Tegal Maja kami laporkan ke Bawaslu atas dasar laporan dari masyarakat yang juga saksi dan petugas di TPS setempat. Bahwa pada proses penghitungan suara, kami duga ada skenario kecurangan, sehingga berdampak pada suara batal dalam jumlah besar,” kata Mamad. Laporan yang diterimanya, jumlah suara batal sebanyak 59 lembar. Jumlah ini tertinggi sepanjang sejarah pemilihan di TPS setempat. Pada pemilihan sebelumnya, baik pileg dan pilpres, jumlah suara batal tidak pernah terakumulasi sebesar jumlah saat ini. Anehnya lagi, dari keterangan saksi kata dia, rata-rata suara batal milik caleg Hanura dan caleg Nasdem. Hal itu diketahui dari pengakuan saksi, bahwa setiap caleg Hanura yang tercoblos diikuti oleh bolongnya lembar surat di bagian atas kertas suara “Skenario yang ditangkap oleh saksi, bahwa mekanisme penghitungan semua surat suara diletakkan dahulu di meja lalu diusap berkali-kali baru diangkat untuk diperihatkan dan dampaknya surat suara
yang mencoblos Hanura dan Nasdem atau partai lainnya selalu ada bolong atau cacat pada kop surat suara,” jelasnya. Terhadap bolongnya kop surat suara, maka Ketua KPPS 01 Tegal Maja, menyimpulkan surat suara tersebut batal. Padahal kop surat suara tersebut tidak berafiliasi dengan partai apapun karena di luar kolom partai. “Di samping itu secara akal tidak mungkin kop tersebut sengaja dicoblos karena sangat jauh dengan nomor Partai Hanura. Oleh karena itu peristiwa ini sangat merugikan kami sehingga kami dari Partai Hanura meminta agar dicek kembali surat suara yang dibatalkan tersebut,” pintanya. Pengecekan oleh lembaga pelaksana Pemilu (KPUD dan Bawaslu) untuk mengetahui apakah hasil coblosan atau surat suara yang batal tersebut murni cacat, ataukah sengaja dibuat cacat. Pihaknya sendiri meyakini, saat pelipatan dan distribusi surat suara ke TPS 01 Tegal Maja oleh KPU Lombok Utara dilakukan dengan cermat. “Mustahil bagi kami, sebanyak 59 lembar surat suara rata-rata bolong di kop surat lalu petugas KPU memasukkan ke box dan dikirim ke TPS. Tidak mungkin, KPU pasti mensortir jika memang surat suara itu rusak,” tegasnya. Terpisah, Ketua Bawaslu, Adi Purmanto yang dikonfirmasi menyebut pihaknya belum menerima surat pengaduan dari DPC Hanura tersebut. Dimungkinkan surat aduan Hanura itu akan diterima oleh Bawaslu pada hari kerja, Kamis - hari ini. Kendati demikian, Adi Purmanto sekilas mempertanyakan apa yang menguatkan bahwa surat suara rusak adalah milik Hanura dan Nasdem. “Bagaimana caranya membuktikan kalau yang batal itu suara Hanura dan Nasdem,” imbuhnya. (ari)
(Suara NTB/rus)
TRS Siap Ditender
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Kerjasama Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB
DPRD Loteng Serahkan Rekomendasi Atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 Praya (Suara NTB) Pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2018 sudah diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng). Hasil pembahasan atas LKPJ kepala daerah pun sudah diserahkan ke Pemkab Loteng, Selasa (30/4) bersama sejumlah rekomendasi atas LKPJ kepala daerah tersebut. Hasil pembahasan serta rekomendasi atas LKPJ kepala daerah tahun 2018 tersebut telah dituangkan dalam Keputusan DPRD Loteng No. 6 tahun 2019 yang diterima langsung Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., pada rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT.S.E. Dalam penyampaian singkat rekomendasi DPRD Loteng yang dibacakan Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, dise-
butkan secara umum pelaksanaan pembangunan di Loteng sudah berjalan baik. Namun tentunya juga masih banyak hal yang harus diperbaiki di masa yang akan datang, terutama terkait pengelolaan sumber-sumber pemasukan daerah yang bisa mendongkrat pendapatan asli daerah. Misalnya, soal pajak hotel dan restoran, ujarnya, ke depan diharapkan bisa dioptimalkan lagi pengelolaannya, sehingga bisa mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Mengingat potensi pemasukan dari pajak hotel dan restoran cukup besar. Tinggal bagamana kemudian potensi yang ada bisa dioptimalkan pengelolaannya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah ini. Selain itu, Pemkab Loteng diharapkan bisa lebih cermat dan teliti dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga, terutama kerjasama yang bisa
berimplikasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jangan sampai pemerintah hanya mengeluarkan anggaran untuk membangun satu kerjasama tetapi imbal baliknya ke daerah tidak jelas. Menurutnya, kerjasama dengan pihak ketiga dibolehkan, asalkan bisa mendatangkan manfaatnya bagi masyarakat dan daerah ini. “Jadi dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih teliti lagi. Setiap rencana kerjasama yang akan dibangun harus dikaji dulu, apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan daerah ini,” ujarnya. Menyikapi rekomendasi DPRD Loteng, Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., menegaskan Pemkab Loteng siap menjalankan rekomendasi yang ada demi perbaikan pembangunan Loteng di masa yang akan datang. “Apa yang direkomendasi-
kan semaksimal mungkin kita jalankan. Itu bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan pembangunan yang baik didaerah ini,” ujarnya. Ke depan lanjut Pathul, jalinan komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Loteng dengan kalangan dewan bisa semakin kuat, sehingga setiap persoalan pembangunan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Karena pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Tetapi juga DPRD Loteng dengan fungsi-fungsi pengawasannya. (kir/*) SERAHKAN - Ketua DPRD Loteng H. Achmad Puaddi FT, menyerahkan rekomendasi DPRD Loteng atas LKPJ kepala daerah tahun 2018 pada Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri di rapat paripurna, Selasa (30/4). (Suara NTB/ist)
Komposisi Berpotensi Berubah UNSUR pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk periode 2019-2024 mendatang, berpotensi berubah. Di mana Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Loteng, kemungkinan diganti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Partai Gerindra dan Partai Golkar masih akan bertahan. Namun Partai Gerindra berpeluang menggeser Partai Golkar untuk mengisi posisi Ketua DPRD Loteng. Data yang diserap dari ha(Suara NTB/kir) sil rekapitulasi internal sejumH. Mayuki lah partai politik menunjukkan, PKS dan PPP menjadi dua parpol yang capainya cukup baik di pemilu kali ini, sehingga bisa mengantar kedua parpol ini untuk bisa mengisi unsur pimpinan DPRD Loteng. Di mana PKS mengklaim sudah memperoleh tujuh kursi dan PPP sementara sudah mengantongi enam kursi. Perolehan kursi kedua parpol tersebut naik dari pemilu sebelumnya dengan penyebaran perolehan kursi merata disemua daerah pemilihan (dapil) di Loteng. Jadi pada pemilu tahun ini, semua dapil terisi. “Kalau di pemilu sebelumnya, PPP memperoleh lima kursi. Kali ini kita bisa memperoleh enam kursi,” sebut Ketua DPC PPP Loteng, H. Mayuki S.Ag., Selasa (30/4). Perolehan kursi PPP tersebut, lebih banyak dari Partai Demokrat dan PKB yang pada pemilu kali ini diprediksikan akan tetap memperoleh lima kursi. Terpisah, Wakil Ketua Umum DPD PKS Loteng, H. Supli, S.H., mengatakan kalau kursi pimpinan DPRD Loteng menjadi target pihaknya. Target tersebut kemungkinan besar bisa diraih tahun ini. Mengingat, perolehan kursi PKS yang cukup tinggi, yakni mencapai tujuh kursi. Jumlah tersebut diperkirakan sama dengan perolehan Partai Golkar yang diprediksikan juga akan memperoleh tujuh kursi. Sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Golkar Loteng, H. Azis S Idrus, menegaskan kalau Partai Golkar optimis bisa mempertahankan posisi Ketua DPRD Loteng, walaupun diakui itu juga cukup berat. Melihat persaingan antar partai politik di pemilu kali ini jauh lebih merata. Itu bisa dilihat dari sebaran perolehan suara dan kursi yang tidak jauh berbeda antara satu parpol dengan parpol yang lain. “Dari sisi perolehan kursi kita optimis bisa pertahankan capaian sebelumnya. Meski itu cukup berat. Karena persaingan di pemilu kali ini jauh lebih ketat,” ujarnya. (kir)
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Giri Menang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Proyek pembangunan Kantor Dinas Pertanian (Dis12345678901234567890123456789012 tan) Lombok Barat (Lobar) dihentikan menyusul adan12345678901234567890123456789012 ya permintaan dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pasalnya kantor dinas ini berkaitan dengan kasus Lom12345678901234567890123456789012 bok City Center (LCC) yang saat ini tengah diusut. Ge12345678901234567890123456789012 dung perkantoran ini dibangun hasil ruislagh dengan 12345678901234567890123456789012 gedung agribisnis pertanian yang digusur akibat masuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ke dalam lahan yang direncanakan untuk lokasi pem12345678901234567890123456789012 bangunan hotel dan rumah sakit. 12345678901234567890123456789012 Pihak Distan belum diizinkan membangun atau me12345678901234567890123456789012 nambah bangunan kantor itu, sebab pihak kejaksaan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ingin mengetahui berapa nilai bangunan yang nantin12345678901234567890123456789012 ya dikomparasi dengan bangunan gedung agribisnis 12345678901234567890123456789012 yang sudah digusur. Konon nilai gedung itu mencapai 12345678901234567890123456789012 Rp 3,1 miliar lehih. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dikonfirmasi perihal dihentikannya proyek pemban12345678901234567890123456789012 gunan gedung di kantor dinasnya, kepala Dinas Perta12345678901234567890123456789012 nian H. Muhur Zokhri mengakui pihaknya sudah meng12345678901234567890123456789012 hentikan pengerjaan ruang kerja di salah satu bidang 12345678901234567890123456789012 di kantornya tersebut. “Oya sudah kita stop (hentikan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pengerjaannya), kita hentikan sesuuai perintah Inspe12345678901234567890123456789012 ktorat dan Pak Bupati,” akunya. 12345678901234567890123456789012 Ia mengaku tidak tahu menahu kalau kantor ini juga 12345678901234567890123456789012 tersangkut dalam persoalan LCC, sehingga pihaknya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengusulkan pembangunan ruangan di lahan ini. Pi12345678901234567890123456789012 haknya membangun ruangan itu atas pertimbangan 12345678901234567890123456789012 kondisi temboknya retak-retak akibat gempa. Pintu 12345678901234567890123456789012 ruangan itu juga, ujarnya, tidak bisa dibuka-tutup, se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mentara banyak peralatan seperti komputer di dalam 12345678901234567890123456789012 ruangan. Selain itu, kondisi bagunan ini, seperti kios, 12345678901234567890123456789012 sehingga membuat staf tidak nyaman bekerja. “Itu 12345678901234567890123456789012 dasarnya kita usulkan, tapi ternyata ini ada persoalan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ya kita hentikan sesuai dengan perintah,” tegas dia. 12345678901234567890123456789012 Pihaknya berencana menambah pemasangan 12345678901234567890123456789012 tembok untuk pemasangan jendela di depan ruangan 12345678901234567890123456789012 ini, namun tidak jadi akibat dilarang oleh Inspektorat, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sehingga tidak jadi dilanjutkan. Sedangkan untuk ban12345678901234567890123456789012 gunan penembokan di sekitar kantor, tetap dilanjut12345678901234567890123456789012 kan karena tak mengubah bangunan yang ada. Ditan12345678901234567890123456789012 ya soal adanya usulan agar harga satuan kantor men12345678901234567890123456789012 jadi Rp 2 miliar dari harga kantor agribisnis Rp 3,1 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 miliar, pihaknya mengaku tidak tahu 12345678901234567890123456789012 menahu. ”Saya ndak tahu soal itu, di aset kalau soal 12345678901234567890123456789012 itu,” tegas dia. Ia sendiri mengaku tidak tahu menahu 12345678901234567890123456789012 soal, sebab ia sendiri baru menjabat kepala dinas set12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 elah beberapa tahun LCC tersebut. (her) 12345678901234567890123456789012
Proyek Pembangunan Kantor Distan Dihentikan
Ribuan Persil Aset Daerah Lobar Tak Bersertifikat Giri Menang (Suara NTB) Aset milik Pemda Lombok Barat (Lobar) berupa tanah mencapai 2008 persil,. Dari luas aset ini hanya 800 persil yang sudah bersertifikat, sedangkan 1.200 persil belum bersertifikat. Dari 1.200 persil ini termasuk di dalamnya lahan Kantor Pemda Lobar. Sebagian lahan kompleks Pemkab Lobar ini ada yang belum selesai pemindahtanganan sertifikat atas nama Pemda Lobar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Mahyudin mengakui sekarang ini pihaknya fokus untuk mengurus sertifikat lahan di seputaran kantor Pemda Lobar, karena ada yang belum selesai pemindahtanganannya. Diakui, lahan kompleks pemda ini belum clear dan clean, karena dari 18 persil lahan yang ada belum
semua sertifikatnya balik nama atas nama pemda. Lahan ini tidak bermasalah dalam arti dikuasai oleh oknum, hanya saja yang masih belum selesai pemindahtanganannya. Sebelumnya, Sekda Lobar HM Taufiq mengakui persoalan banyaknya aset yang belum bersertifikat. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihak telah mengundang BPN
membahas di mana letak mandeknya. Menurutnya, pemda tidak melakukan pembiaran terkait masalah aset ini, sebab pemda mencari waktu yang tepat. Sekda juga menyoroti belasan titik aset milik daerah di sejumlah daerah bermasalah. Sebagian besar aset ini sendiri bermasalah lantaran dikuasai oleh warga dan pihak ketiga, padahal dari
sisi hukum pemda menang di tingkat pengadilan. Di samping itu, aset ini bermasalah, karena Pemda kalah sengketa di tingkat pengadilan. Sekda pun meminta agar OPD terkait agar segera mengeksekusi lahan yang sudah dimenangkan pemda di tingkat pengadilan. Untuk menangani aset ini sendiri pihaknya mendorong agar OPD melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. “Seharusnya OPD melakukan langkah tegas dengan mengamankan aset tersebut jika aset itu menjadi hak pemda atas dasar menang di pengadilan,”tegas dia. (her)
H. Mahyudin (Suara NTB/dok)
Disnaker Siapkan SDM untuk Pelabuhan Kapal Pesiar Giri Menang (Suara NTB) Pelabuhan kapal pesiar Gili Mas Lembar Lombok Barat (Lobar) akan beroperasi mulai akhir tahun ini, namun ditargetkan operasi secara penuh tahun 2020. Dengan beroperasinya pelabuhan kapal pesiar bertaraf internasional ini akan banyak membutuhkan tenaga kerja. Untuk memanfaatkan peluang ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lobar tengah fokus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) para pekerja yang nantinya bisa diserap oleh pelabuhan kapal pesiar. Kepala Disnaker Lobar Rusditah yang dikonfirmasi, mengaku, pihaknya telah menyiapkan langkah untuk menangkap peluang kerja di pelabuhan kapal pesiar Lembar. “Kita programkan pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK sederajat. Kita kerjasama dengan BLK di Bekasi,” kata Rusditah usai sosoalisasi BLK Bekasi bagi puluhan lulusan SMA serajat di SMKN 1 Gerung Senin (29/4) lalu.. Pihaknya fokus melatih para lulusan SMA dan SMK sederajat yang masih menganggur. Untuk target tahap I pihaknya belum memasang target, sebab baru tahap persiapan. Pihaknya berencana bertemu dengan GM Pelindo III Lembar, namun belum ada waktu dari bupati. Pihaknya masih menunggu arahan dari bupati untuk bertemu dengan pihak Pelindo III. Yang
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - Kepala Disnaker Lobar Rusditah dan pihak BLK Bekasi saat sosialisasi seleksi penerimaan peserta pelatihan di Gerung. jelas, pihaknya akan mempersiapkan sebanyak-banyaknya warga Lobar untuk bisa bekerja di disana. Ke depan, pihaknya akan mempersiapkan pelatihan bagi para tukang. Pihaknya akan melatih tukang di hampir semua kecamatan dengan memperioritaskan di wilayah selatan untuk mempersiapkan pembangunan di Gili Gede. Kaitan dengan pariwisata, pihaknya akan mengirim para lulusan SMA sederajat ini ke BLK-NLK yang ada. Selain di Gili Mas, pihaknya juga tengah mempersiapkan kegiatan job fair yang rencana diadakan setelah lebaran. “Kami tengah himpun data kebutuhan perusahaan tentang tenaga kerja yang dibutuhkan,”tegas dia. Selama puasa pihaknya akan roadshow ke perusahaan-perusahaan untuk mengecek kebutuhan tenaga
kerja, sehingga bisa diserap lulusan SMA yang menganggur. Sementara Kadis Pariwisata Lobar Ispan Junaidi mengatakan sejauh ini berdasarkan data 69 persen tamu ke Lombok lewat laut, hanya 31 persen lewat LIA. Dengan beroperasinya Gili Mas menurut Ispan tentu tamu yang dari laut akan lebih banyak lagi. “Begitu Gili Mas, operasi dengan kapal pesiarnya bisa 50 kali setahun, sekarang kan baru 26 kali setahun. Persiapan kami pun tengah menata kawasan wisata Lembar-Sekotong,” tegas Ispan. Dalam hal penyiapan infrastruktur kawasan wisata ini, tidak mesti pemerintah yang turun, namun perlu masyarakat ikut serta. Pihaknya sudah memancing kepala desa setempat untuk memikirkan penataan kawasan pelabuhan dan wisata di daerah itu. (her)
Dugaan Kasus Tipilu di Sekotong
Tim Sentra Gakkumdu Lobar Tetapkan Tersangka Giri Menang (Suara NTB) Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Lombok Barat menaikkan status kasus dugaan tindak pidana pemilu (tipilu) dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya dalam kasus tipilu ini, telah ditetapkan tersangka dari pemilih yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di wilayah Sekotong. “Satu kasus dugaan tipilu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya jelas sudah ada penetapan tersangka,’’ tegas Komisioner Bawaslu Lobar L. Arjuna Nursiwan, Selasa (30/5). Menurutnya, dugaan tipilu ini dilakukan oleh pemilih, karena memilih lebih dari satu kali di wilayah Batuputih Kecamatan Sekotong. Penanganan kasus ini berawal dari laporan caleg partai, namun tiba-tiba bersangkutan mencabut laporannya di tengah jalan. Meski laporan ini dicabut, pihaknya tetap mengusut kasus ini dan menjadikan laporan ini sebagai informasi awal. Sejauh ini kata dia, dalam kasus ini satu orang terlibat dan ditetapkan tesangka. Terlapor ini kata dia pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Tahapan penanganan sudah naik ke penyidikan, artinya naik ke sentra Gakkumdu. Terlapor kata dia sudah dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh tim panwas-
cam. “Sudah kami panggil terlapor untuk minta klarifikasi di Panwascam, termasuk saksi-saksi,’’ jelas dia. Proses penyelidikan kasus ini jelas dia dilakukan di panwascam, atas pertimbangan jika dilakukan di kantor Bawaslu jaraknya sangat jauh. Terkait dugaan pelanggaran ini, terlapor terancam hukuman kurangan 2 tahun. Namun bersangkutan, kata dia, tidak mesti ditahan. Lebih jauh dikatan Arjuna, sejauh ini ada 15 dugaan pelanggaran yang ditangani mulai dari proses pungut hitung. Beberapa dugaan pelanggaran yang ditemukan antara lain dugaan pencurian suara yang dialami caleg partai Gerindra dan caleg Golkar. Laporan ini sudah ditindakanjuti oleh KPU dengan melakukan perbaikan. Pihaknya merekomendasikan agar dilakukan pembukaan C1 plano di PPK, sehingga setelah dilakukan penghitungan suara caleg tersebut bisa kembali. Ada juga temuan dari aduan Nasdem di TPS V (KediriLabuapi) nantinya akan direkomendasikan di pleno kabupaten. Selain itu ada juga juga caleg yang melapor langsung ke kantor Bawaslu, terkait tidak adanya penempelan C1 plano di TPS wilayah Sekotong. Ada juga caleg dari Demokrat dan PBB H Mustafa yang juga melaporkan temuan serupa. (her)
Pilkada 2020
Gerindra Usung Pathul, PKS Godok Empat Nama
Praya (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif (pileg) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih berlangsung. Namun sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai mengambil ancang-ancang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020. Berbekal gambaran perolehan kursi yang sudah ada. Dua di antaranya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan Partai Gerindra sudah menentukan sikap bakal mengusung Ketua DPC Partai Gerindra Loteng yang juga Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Adapun PKS masih menggodok empat nama kadernya untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang. “Kalau kita sudah hampir pasti mengusung Ketua DPC,”
ungkap Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.M. Nazip, kepada Suara NTB, Selasa (30/4). Meski belum ada pembicaraan secara resmi di internal pengurus partai, rencana mengusung Ketua DPC Partai Gerindra Loteng sudah jadi bahan pembicaraan di internal partai dan, secara umum sikap seluruh kader serta pengurus partai sudah sama. Pihaknya optimis bisa mengusung calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang melihat capaian Partai Gerindra yang cukup bagus pada pemilu kali ini. Di mana dari hasil hitungan sementara Partai Gerindra bisa mengamankan setidaknya delapan kursi di DPRD Loteng. Dan, itu bisa menjadi modal yang cukup berharga untuk bisa bertarung di Pilkada Loteng mendatang. Disinggung soal rencana koal-
isi, Wakil Ketua DPRD Loteng ini mengaku saat ini masih terbuka peluangnya, bukan hanya dengan PKS yang selama ini sudah menjadi mitra strategis. Tetapi juga dengan partai-partai lainnya. “Soal koalisi semua masih sangat terbuka,” ujarnya. Sementara itu Wakil Ketua Umum DPD PKS Loteng H. Supli, S.H., mengaku PKS juga siap mengusung kadernya di Pilkada Loteng mendatang. Sejauh ini setidaknya ada empat nama kader partai yang tengah digodok, yakni TGH. Patompo Adnan, LC, Yek Agil, M. Humaidi, dan L. Suryade. Tapi tidak menutup kemungkinan kader yang lain. Karena memang PKS bisa dikatakan tidak kekurangan kader yang layak diusung di Pilkada Loteng mendatang. Namun baru empat yang sedang dipertimbangkan. “Bisa
(Suara NTB/kir)
(Suara NTB/kir)
H.M. Nasip saja yang diusung PKS di luar empat kader tersebut. Karena mekanismenya ditentukan oleh DPP melalui DPW,” tegasnya. Soal peluang berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pilkada Loteng mendatang, Supli men-
H.Supli gaku sangat memungkinkan. Apalagi Partai Gerindra dan PKS sudah cukup lama berkoalisi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan di dua pilkada sebelumnya, Partai Gerindra dan PKS sudah berkoalisi.(kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
Parlementaria
Halaman 6
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Laporan Pansus DPRD Sumbawa Terhadap LKPJ Kepala Daerah 2018 (1) Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menyampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah 2018, pada sidang paripurna, Selasa (30/4). Dengan memberikan sejumlah catatan, masukan dan saran kepada eksekutif. Seperti disampaikan Juru Bicara Pansus, Andi Rusni, SE, beragam masukan tersebut, diantaranya, terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa yang telah berusaha melakukan rekonsiliasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan pasca gempa beberapa bulan lalu. Pansus meminta Pemkab memperhatikan satuan pendidikan, seperti kesesuaian jumlah rombongan belajar dengan ruang belajar yang tersedia, ketersediaan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan secara merata sehingga mencapai kondisi ideal terutama di daerahdaerah terpencil. Termasuk juga memprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
pendidik melalui peningkatan SDM di samping peningkatan sarana dan prasarana fisik. Kemudian terkait masih maraknya perilaku amoral serta adanya indikasi penyalagunaan narkoba di tingkat pelajar, Pansus meminta Pemkab melakukan upaya proteksi dini dari bahaya narkoba. Dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan. Termasuk pula upaya yang dilakukan masyarakat dengan menghidupkan kembali Program Maghrib Mengaji, Isya Belajar dan Shalat Subuh Berjamaah. Terkait bidang kesehatan, Pansus mengapresiasi pelayanan kesehatan oleh para perawat, sebagai garda terdepan, jasa dan pengabdian mereka harus dihargai secara manusiawi. Untuk itu Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar menyegerakan pelaksanaan BLUD di Puskesmas-Puskesmas sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi persoalan pemberian penghargaan yang layak pada tenaga perawat dan tenaga medis lainnya. Serta mendorong dinas terkait melakukan analisis kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan agar dapat mengaju-
Diragukan Keasliannya, Penyaluran Bibit Jagung Ditunda Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghentikan penyaluran bantuan bibit jagung kepada petani. Penghentian itu dilakukan menyusul adanya keraguan pihak dinas terkait keaslian bantuan benih dari pemerintah pusat tersebut. Kepala DPPP KSB, Suhadi, SP., M.Si mengatakan, keraguan terhadap keaslian benih itu timbul setelah pihaknya melakukan pengecekan ke beberapa lokasi turun(Suara NTB/bug) nya bantuan tersebut. BersaSuhadi ma petani penerima, DPPP KSB menemukan adanya ketidaksesuaian antara label dan jenis spesifikasi bibit yang sampai ke tangan petani. “Saat dibuka memang meragukan. Makanya saya minta agar di stop saja penyalurannya,” katanya kepada wartawan, Selasa (30/4). Atas temuan itu DPPP KSB telah melaporkan ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi (BPSP) NTB. Menurut Suhadi secara kasat mata pihaknya bisa saja menjustifikasi terkait sejumlah kejanggalan pada bantuan bibit tersebut. Hanya saja pihaknya tetap meminta BPSP melakukan pemeriksaan selaku lembaga berwenang. “BPSP sedang turun memeriksa kondisi bibit yang sebagian sudah ada di tangan kelompok tani itu,” sebutnya. Selain melapor ke BPSP NTB, temuan itu juga telah disampaikan ke PPK (pejabat pembuat komitmen) proyek pengadaan bibit tersebut di Mataram. “Dan mereka (PPK juga setuju dengan keputusan penundaan penyaluran bibit itu,” sambung Suhadi. Sejauh ini bantuan bibit jagung jenis Hibrida JH 27 itu masih merupakan tanggung jawab rekanan pelaksana. Suhadi menjelaskan, dari 30 ton total bantuan bibit jagung itu belum ada yang digunakan petani penerima karena sementara ini petani belum memulai kegiatan tanam. “Untungnya bibit itu datang belum masuk kegiatan tanam. Kalau tidak bisa jadi petani merugi, kalau benar bibit itu tidak sesuai spesifikasinya,” tuturnya. Selanjutnya ia mengungkapkan, ada sejumlah informasi seputar bibit tersebut. Salah satunya bibit itu didatangkan dari Sulawesi tetapi labelnya berasal dari pulau Jawa. “Labelnya Malang. Sebelumnya memang saya sempat tanya ke PPK sudah di mana barangnya kami ingin mengecek. Tapi katanya sudah dalam pengiriman makanya kami baru bisa cek ketika sampai di sini,” timpalnya. Secara aturan, ia menyebutkan, setiap benih yang masuk ke satu daerah haruslah melalui BPSP setempat. BPSP melakukan pengecekan dan pengujian tanam untuk memastikan benih tersebut sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. “Nah yang datang ini sepertinya tanpa lewat BPSP NTB,” cetusnya seraya menambahkan nantinya jika ditemukan ketidak sesuaian maka rekanan pengada bibit harus melakukan penggantian. “Ya harus diganti. Karena kan jenis dan spesifikasinya tidak sesuai. Dan untungnya tadi bibit itu secara teknis belum kita terima, mereka (rekanan) baru drop ke sini saja belum ada serah terima ke kita atau ke petani,” imbuh Suhadi. (bug)
kan penambahan jumlah formasi CPNS ke kementrian PAN-RB. Kemudian, terkait Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terhadap pelaksanaan infrastruktur fisik, khususnya yang dilaksanakan oleh dinas terkait melalui swakelola agar dapat dilaksanakan dengan baik serta memaksimalkan pengawasan. Salah satu contoh yang menjadi sorotan, yakni terkait akses Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Alas, yang telah dilakukan pembebasan lahan dengan anggaran yang cukup besar, yang dihajatkan untuk menghindari kemacetan pada ruas jalan di depan Pasar Alas, Pansus berharap agar pelaksanaan pembangunannya segera dilakukan. Mengingat saat ini jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan. Demikian pula tehadap Pembangunan Bendungan Beringin Sila yang kini mulai memasuki tahap awal pengerjaan. Selain itu, perlu segera dilakukan perbaikan Jalan Osapsio (yang selalu digenangi air saat terjadi hujan), Jalan Gurami (belakang Pasar Seketeng yang kondisinya sangat semraut), Jalan Desa Tolo Oi menuju tiga dusun
terpencil Cili, Maci dan Panumbu, Jalan Dusun Labuhan Kuris menuju Tanjung Bila dan Jalan Labuhan Kuris menuju Ngali Kecamatan Lape, Simpang Jalan Negara (SJN) Keramat menuju Kalabeso Kecamatan Buer, Simpang Jalan Negara (SJN) Bok Gula Desa Jorok menuju Koda Dalam Kecamatan Utan, dan Jalan Poros Gontar Baru menuju Gontar, serta Simpang Jalan Negara (SJN) Tengkal menuju Karya Bungin. Pemerintah Daerah juga diharapkan agar lebih proaktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB maupun Pemerintah Pusat terkait program yang turun ke daerah. Sebab cukup banyak Program Pusat maupun Provinsi yang dilaksanakan di daerah yang terabaikan, bahkan tidak jarang program atau kegiatan yang sudah dibangun tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pansus juga mendukung kelanjutan Pembangunan Jalan Samotakhususnya Pembangunan Jembatan Kedua Samota serta Pembangunan Pelebaran Jalan Garuda agar segera dituntaskan sebagaimana yang
telah direncanakan. Selanjutnya, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pansus berharap agar laporan masyarakat terkait dengan lampu penerangan jalan yang banyak tidak berfungsi (mati), disejumlah wilayah khususnya di seputaran Kota Sumbawa, segera ditindaklanjuti. Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki Bulan Suci Ramadhan dan masyarakat memerlukan penerangan jalan dalam rangka melaksanakan ibadah. Selain itu, Pansus juga berharap agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan buruknya kondisi drainase dibeberapa wilayah yang berakibat tergenangnya perkampungan penduduk yang disebabkan limpahan air hujan yang tidak teraliri pada saluran drainase. Seperti yang terjadi di wilayah Desa Rhee Luar, Dusun Pernang desa Labuhan Burung, dan juga dibeberapa tempat lainnya. Persoalan lain yang menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah yakni terkait Program Air Bersih yang telah dikerjakan dibeberapa tempat, akan tetapi tidak bisa dimanfaat-
Bidang Sosial, Pansus menilai masih perlu peningkatan efektivitas layanan kesejahteraan sosial berupa sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar yang memadai berupa rumah singgah dan Loka Bina Karya (LBK) bagi anak terlantar dan putus sekolah. Saat ini, Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu daerah yang rentan dengan penyakit kejiwaan. Hal ini ditandai dengan angka penyandang penyakit kejiwaan yang mencapai 953 orang. Untuk itu Pansus mengharapkan Pemerintah Daerah memikirkan keberadaan rumah sakit jiwa di Kabupaten Sumbawa. Pansus juga berharap agar Pemerintah Daerah melakukan pendataan ulang terhadap Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat tidak mampu, yang harusnya terintegrasi dengan SLRT dan Program Keluarga Harapan (PKH). “ Dalam pantauan Pansus di lapangan, penerapan dan pelaksanaannya tidak tepat sasaran, karena masih banyak keluarga tidak mampu yang belum masuk dalam BDT. Oleh karenanya, masyarakat tidak bisa menikmati layanan yang disediakan Pemerintah,” tukas Andi Rusni. (arn/*)
Diwarnai Kesalahan, Pleno Hari Pertama Alot Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sumbawa hari pertama sempat alot karena diwarnai kesalahan input data untuk Kecamatan Moyo Hulu. Prosesnya sempat terhambat karena harus membuka kembali kotak suara. Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan, M.Pd mengakui proses rekapitulasi sempat alot untuk Kecamatan Moyo Hulu karena ada kesalahan input. Sehingga harus dibuka daftar rekapitulasi perdesa di tingkat kecamatan (DA1) dan daftar rekapitulasi suara tiap TPS dalam satu desa (DA A1) sebagai pembuktian. “Kalau data totalnya sama. Salah inputnya, cuma ada caleg yang seharusnya memperoleh suara tetapi tidak ada suaranya. Suaranya ditaruh di caleg yang lain. Tadi ada permasalahan untuk caleg PKS. Itu sudah diperbaiki dan langsung kita selesaikan,” ujarnya. Dijelaskannya, selain Kecamatan Moyo Hulu, juga sempat terdapat kendala untuk Kecamatan Lape. Rekapitulasi di-
tunda setelah selesainya rekapitulasi pemilihan Presiden dan DPR RI. “Kalau masalah balance datanya, sebenarnya balance antara yang menggunakan hak pilih dengan surat suara sah dan tidak sah. Cuma ada penginputan data DPT sama DPK. Kadang tertukar jumlah perempuan dan laki-laki. Makanya kami pending untuk Lape, dilanjutkan dengan Kecamatan Lopok, Ropang dan Orong Telu. Target kita hari ini lima kecamatan rampung,” pungkasnya. Masih Rekapitulasi Sementara itu, rekapitulasi suara hasil Pemilu tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terus berlangsung. Hingga, Rabu (1/5), perhitungan terakhir tinggal me-
nyisakan rekapitulasi untuk kecamatan Taliwang. Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd mengatakan, sebenarnya sejak hari kedua Selasa lalu, seluruh kecamatan telah dihitung. Hanya saja ada beberapa kecamatan yang belum bisa difinalkan karena adanya protes sejumlah pihak, baik dari saksi peserta pemilu maupun Bawaslu. “Taliwang itu sudah selesai dibuka tapi belum final. Nah hari ini rencananya kita selesaikan semua,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (1/5). Protes paling banyak yang mencuat dalam forum rekapituasi tingkat kabupaten itu, soal ketidaksesuaian data jumlah pemilih. Disebutkan Denny, di beberapa desa di sejumlah kecamatan adanya ditemukan tidak
sinkronnya jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. “Ya seperti itulah yang mencuat dalam forum. Dan itu harus diclearkan dulu karena semua pihak harus menyepakati semua yang akan ditetapkan,” katanya. Hal lain yang menjadi masih belum dituntas, adalah temuan Bawaslu KSB. Dalam forum, Bawaslu mengungkapkan adanya laporan warga di desa Tambak Sari, kecamatan Poto Tano yang merasa dicurangi. Sebab di TPS (tempat pemungutan suara) tempatnya mencoblos, suaranya diduga hilang. “Warga ini lapor ke Bawaslu. Ia memastikan memilih salah satu Caleg kabupaten, tapi waktu dihitung Caleg yang dipilih itu tidak ada mendapatkan suara satu pun. Nah ini disampaikan oleh Bawaslu dan mereka menimbang untuk dilakukannya PSU di TPS tersebut. Tapi ini juga belum difinalkan akan direkomendasi (PSU) atau tidak,” sebutnya.
Terkait temuan Bawaslu itu, pihaknya kata Denny, tetap menunggu Bawaslu. Akan tetapi di sisi lain pihaknya terus melakukan kajian dari sisi aturan. Sebab ketentuannya pelaksanaan PSU harus berdasar temuan indikasi pelanggaran pada hari pencoblosan. Dan kegiatan PSU harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pencoblosan. “Ini kan sudah lewat dari 10 hari sejak tanggal 17 April. Nah kalau direkomendasi PSU apa kemudian boleh dilaksanakan apalagi sekarang rekap kabupaten sudah hampir selesai,” lanjutnya. Selanjutnya ia menyampaikan, pihaknya menargetkan menyelesaikan rekapitulasi tingkat kabupaten pada hari ini (Minggu). Karenanya beberapa kecamatan yang belum difinalisasi hasinya akan dituntaskan. “Kita akan lanjut sampai malam hari. Karena memang tinggal finalisasi saja terutama yang Taliwang sekarang terakhir buka lagi,” tukasnya. (ind/bug)
Bupati Sumbawa Paparkan Masalah Pengelolaan Dana Desa
Tinggal 23 Desa Belum Cairkan DD Sumbawa Besar (Suara NTB) Hingga akhir April ini, belum semua desa di Kabupaten Sumbawa melakukan pencairan dana desa (DD) tahap pertama tahun 2019. Hal ini karena masih adanya desa yang belum memasukkan APBDesnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos,. M.Si mengatakan, dari 157 desa yang ada, terdapat 23 desa yang belum mencairkan DD tahap pertama. Desa-desa (Suara NTB/ind) tersebut diakuinya belum meVarian Bintoro masukkan APBDes yang menjadi persyaratan pencairan. “Yang belum mencairkan ada 23 desa dari 157 desa. Yang belum ini terkendala masalah penyusunan APBDesnya yang belum tuntas,” ujarnya. Menurutnya, berdasarkan ketentuan, pencairan tahap pertama dilakukan bulan Maret sampai Juni. Kemudian tahap kedua hingga bulan Juli dan tahap ketiga ditetapkan pada Juli. Jika dilihat dari segi waktu, memang belum terlambat. Makanya pihaknya mendorong desa-desa yang belum agar segera menyelesaikan penyusunan APBDes. “Alhamdulillah ada kemajuan dari tahun sebelumnya. Di waktu yang sama tahun kemarin, banyak desa belum mencairkan. Tetapi sekarang tinggal 23 desa. Artinya sudah sekitar 80an persen kita selesaikan. Terhadap yang belum kita genjot untuk mempercepat,” terangnya. Adapun dua desa, lanjutnya, pencairan DD tahap pertama ditunda berdasarkan rekomendasi Inspektorat. Penundaan ini karena adanya temuan yang harus diselesaikan dari pekerjaan tahun sebelumnya. Pihaknya juga terus mendorong dua desa ini menindaklanjuti temuan tersebut, supaya bisa segera mencairkan anggaran dana desanya. (ind/arn)
kan oleh masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di Dusun Ai Boro Desa Teluk Santong, Dusun Bukit Tinggi Desa Dete Kecamatan Lape, dan lainnya. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, berkaitan dengan munculnya jenis obat baru yakni jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat(BKO) Berbahaya, sudah mulai disalahgunakan oleh pelajar sebagai pengganti tramadol, komik dan obat lainnya yang sudah mulai menimbulkan korban. Pansusmeminta kepada dinas terkait untuk segara melakukan tindakan antisipasi agar penggunaan obat tersebut tidak menyebar luas dan menimbulkan korban yang lebih banyak di tengah masyarakat. Selain itu, Pansus juga berharap kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk terus melakukan operasi gabungan di wilayah-wilayah yang rawan kejahatan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat karena belakangan ini masih ditemukan adanya ancaman terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat walaupun dalam skala kecil.
(Suara NTB/arn)
LAPORAN - Andi Rusni saat menyampaikan laporan Pansus LKPJ Kepala Daerah 2018, di Rapat Paripurna DPRD Sumbawa, Selasa (30/4).
DPRD Minta Pembangunan Embung Tiu Pesai Dievaluasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pansus DPRD Sumbawa terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018, juga meminta Pemkab Sumbawa memperhatikan sejumlah persoalan. Diantaranya, meminta kepada Balai Wilayah Sungai mengevaluasi kembali revitalisasi Embung Pesai di kecamatan Lape. Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pansus DPRD Sumbawa, Andi Rusni S.E, dalam paripurna DPRD Sumbawa, Selasa (30/4). Persoalan Pembangunan Embung Tiu Pesai diKecamatan Lape yang telah menghabiskan anggaran Rp6 miliar, yang sampai saat ini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diharapkan kepada Balai Wilayah Sungai untuk mengevaluasi dan merancang kembali revitalisasi Pembangunan Embung tersebut. Kemudian, keberadaan PLTS
Komunal yang dibangun di Kecamatan Labangka agar segera dituntaskan pengerjaannya. Sehingga penyerahterimaan bangunan PLTS tersebut kepada Pemerintah Daerah dapat direalisasikan, agar manfaatnya bisa cepat dinikmati oleh masyarakat. Pansus juga meminta Pemkab terus mengawal proses pembangunan pasar Seketeng yang telah dialokasikan anggarannya. Selain itu terhadap pasar-pasar yang telah dibangun termasuk pasar Brang Bara agar segera dimanfaatkan keberadaannya. Begitu pula, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Lekong perlu dilanjutkan. Kondisi saat ini masyarakat membuang langsung sampah di lokasi tersebut secara serampangan karena belum adanya pagar sebagai tanda wilayah TPA. Oleh karenanya perlu direvitalisasikan kembali. ” Terkait PembangunanDrainase
dan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pemerintah Daerah diharapkan memikirkan keberlanjutan dari program tersebut sehingga bisa dioptimalkan penggunaannya oleh masyarakat,” sambung Andi Rusni. Pansus juga menyoroti, tahap finishing sebuah pekerjaan sama pentingnya dengan perencanaan. Kebanyakan dari fisik bangunan yang dibangun menggunakan APBD Tahun 2018 mengenyampingkan finishing seperti pembersihan lahan, instalasi jaringan listrik yang amburadul, Kamar Mandi/WC yang dipasang belakangan dan mulai tidak berfungsi. “Hal tersebut disebabkan karena rendahnya pengawasan oleh Dinas Terkait saat masih berjalannya program dan juga karena masih lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan UPT terkait pada pekerjaan tersebut,” tukas Andi Rusni. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan empat hal penting terkait titik persoalan dalam pengelolaan dana dan keuangan desa. Yakni, penetapan APBDes yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu per 31 Desember tahun sebelumnya. Selanjutnya terkait pengelolaan keuangan desa yang belum dilaksanakan berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa (transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran). Tidak sinkronnya rencana kerja pemerintah desa dengan APBDes yang telah ditetapkan. Serta lambannya penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Rakor pemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan desa, Selasa (30/ 4). Sekaligus bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB menandatangani MoU tentang pemanfaatan data dan informasi pengelolaan keuangan publik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain persoalan pada pengelolaan keuangan desa, Bupati juga menyampaikan terkait beberapa persoalan lain dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya sering terjadi maladministrasi pada mekanisme atau prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa. Dimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harusnya berpedoman pada pasal 49, pasal 50, dan pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang sekaligus menjadi acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa, maka Kades wajib menyampaikan Lapo-
ran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Wali Kota dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa, dan merupakan refleksi dari bobot pencapaian kegiatan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Melalui kesempatan tersebut, Bupati minta agar dapat memanfaatkan momen untuk menyelesaikan dan membahas masalah-masalah terkait peningkatan kapasitas desa. Juga membicarakan halhal lain yang terkait dengan penguatan desa melalui peningkatan peran, tugas dan fungsi desa agar diperoleh pemahaman bersama dalam rangka membangun daerah. Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumbawa Varian Bintoro, S, Sos.,M.Si melaporkan tentang akumulasi pendapatan desa dari berbagai sumber seperti Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan yang Bersifat khusus, maka total pendapatan desa tahun 2019 sebesar Rp238.771.976.055. Adapun rencana alokasi anggaran APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2019 sebesar Rp5 Miliar yang terbagi pada 56 BUMDes. Terkait Indeks Desa Membangun (IDM), Kabupaten Sumbawa mengalami kemajuan dilihat dari data IDM yang ada. Kedepan diharapkan ada peningkatan penambahan desa mandiri dari 157 desa yang ada. Dalam acara tersebut, Bupati menyerahkan penghargaan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kepada Kepala Desa Juru Mapin Kecamatan Buer atas partisipasinya mengembangkan program kampung iklim dengan kategori madya. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
Akademisi dan DPRD Soroti Potret Buram Pendidikan di Tambora Bima (Suara NTB) – Akademisi dan DPRD Kabupaten Bima menyoroti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa SDN Tambora sekolah SDN Tambora yang kini dialihkan ke bangunan tua berbentuk rumah panggung peninggalan Belanda yang dipenuhi bau kotoran kalelawar dan sapi. Akademisi pendidikan Bima, Aidin M.Si mengaku kaget ketika membaca berita suarantb.com yang menyorot kondisi siswa SDN Tambora yang belajar di rumah tua dipenuhi kotoran hewan. “Jujur saja saya agak miris saat membaca berita tentang siswa SDN Tambora yang belajar di rumah tua dipenuhi kotoran hewan. Sangat miris sekali,” katanya. Ia menduga potret buram pendidikan seperti itu, merupakan salahsatu yang terekpose oleh kacamata media massa. Kemungkinan kata dia, masih banyak sekolah di wilayah Tambora kondisinya yang jauh memprihatinkan. “Apalagi Tambora merupakan daerah terpencil dan pelosok. Jadi kemungkinan banyak sekolah-sekolah yang kondisinya sama dengan SDN Tambora ini,” katanya. Aidin menjelaskan, di wilayah atau daerah pelosok seperti di Tambora sangat rentan muncul berbagai persoalan. Terutama pendidikan. Hal itu disebabkan tidak adanya lembaga atau pihak independen yang memantau. “Saya kira ini sangat penting untuk kita sikapi bersama. Pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam memberikan jaminan agar siswa bisa nyaman belajar,” katanya. Aidin berharap momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dirayakan setiap tanggal 2 Mei, tidak memperingati sebagai agenda ceremonial. Hanya menggelar upacara kemudian kegiatan selesai. “Hardiknas 2 Mei nanti, harus menjadi momentum bagi pemerintah unrtuk intropeksi diri karena ini menyangkut masa depan anak bangsa,” tegasnya. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE menyoroti kinerja Pemerintah Daerah yang sangat lamban bergerak dalam menangani persoalan pendidikan di wilayah di Tambora. Ia mengaku, kondisi sekolah tersebut lantaran tidak adanya Kepala Dikbudpora definitif, sebagai pejabat yang akan mengambil langkah atau kebijakan ketika ada persoalan. Selama ini Kepala Dikbudpora hanya ditunjuk Plt. “Plt tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dari kemarin kami terus mendesak agar segera menunjuk pejabat definitif yang bisa mengambil kebijakan penuh sehingga persoalan pendidikan bisa dikontrol dengan baik,” katanya. Aminurlah menilai kondisi SDN Tambora hanya salahsatu cerminan buramnya potret pendidikan di Kabupaten Bima. karena masih ada daerah terpencil dan pelosok yang tidak terjangkau dalam pengawasan. “Misalnya di Lannggudu, di Lambu juga Wera. Banyak sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan,” katanya. Untuk itu, ia mendesak Kepala Daerah agar bisa bersikap tegas dengan menunjuk Kepala Dikbudpora definitif yang sudah teruji, integritas dan memilki kemampuan dalam bidangnya. Tidak hanya menunjuk berdasarkan selera politik. “Harapannya bisa ditunjuk segera mungkin Kepala Dikbudpora definitif, sehingga persoalan dari akarnya bisa dicarikan solusi,” pungkasnya. (uki)
Sembilan ODGJ di Dompu Masih Dipasung Dompu (Suara NTB) – Sebanyak sembilan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dompu masih dipasung. Hal itu terpaksa dilakukan karena keberadaan mereka dianggap membahayakan orang lain. Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Abdul Haris, SH, kepada Suara NTB menyebutkan, total ODGJ yang terdata hingga tahun 2019 ini 41 orang. Tiga diantaranya dinyatakan meninggal dan sembilan lainnya masih menjalani pemasungan. “ODGJ ini dipasung karena mengganggu aktivitas orang lain di lingkungannya. Sehingga oleh keluarga terpaksa dipasung,” kata dia di ruang kerjanya. Diakui Abdul Haris, pemasungan ODGJ memang bertentangan dengan program NTB bebas pasung yang dicanangkan Pemprov NTB sebelumnya. Namun, kendala anggaran yang dimiliki Dikes membuat penanganan mereka terhambat. Termasuk masalah persetujuan keluarga yang mengizinkan ODGJ menjalani pengobatan di luar daerah. Kendati begitu pihaknya bersama instansi terkait terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal untuk mereka. Seperti membuat jadwal kunjungan dan pengobatan khusus ke tiap rumah ODGJ. “Itu kita upayakan bagi ODGJ yang memang menurut petugas medis bisa ditangani dengan pengobatan,” ujarnya. Dalam rangka mewujudkan komitmennya untuk memastikan wilayah ini bebas pasung. Ia berharap mendapat dukungan lebih pemerintah daerah maupun provinsi. Terutama dari segi anggaran penangannya. Disamping itu proaktif keluarga pun sangat dibutuhkan. Karena akan percuma anggaran banyak ketika tidak mendapat persetujuan keluarga maka akan sulit dieksekusi. Disinggung kuota ODGJ yang dianggarkan untuk mendapat pengobatan tiap tahunnya. Disebutnya dialokasikan hanya untuk 10 orang. Jumlah itu dirasa kurang jika melihat total ODGJ yang ada maupun ODGJ yang baru-baru ini ditemukan dan masih disembunyikan pihak keluarganya. “Soal warga Huu yang kabarnya dipasung di hutan itu tidak ada. Sebagian besar dari dipasung di rumah masing-masing oleh keluarganya,” tandas dia. (jun)
Serapan Anggaran Triwulan I Masih Rendah Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menargetkan serapan anggaran sebanyak 20 persen di triwulan I ini. Namun realisasinya baru 10,50 persen. Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Zainal Arifin, M.Si mengutarakan, jika dibandingkan tahun lalu, capaian realisasinya lebih rendah 1 persen. Rendahnya serapan anggaran ini diantaranya karena masih ada pekerjaan yang perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan di tahun yang sama. Kemudian jumlah anggaran DAK tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana paket DAK khusus fisik, rata-rata sekarang masih dalam proses penyelesaian perencanaan. Nantinya, pada triwulan kedua dan ketiga akan dipacu supaya capaiannya bisa terkejar. “Memang pada triwulan pertama itu agak berat memang terkejar target 20 persen itu. Karena di triwulan pertama rata-rata masih persiapan administrasi, termasuk baru dimulainya proses perencanaan. Pada triwulan kedua dan ketiga kita harapkan tertutupi,” terangnya. Pihaknya mendorong OPD terutama yang memiliki banyak pekerjaan fisik agar memacu realisasi anggaran. Termasuk terhadap paket DAK, karena memiliki batas waktu. Dalam hal ini harus dimasukkan pelaporannya ke aplikasi Om Span pada bulan Juli mendatang. “Supaya kita tidak kena penalti waktu nanti. Kalau lewat dari ketentuan waktu sekitar bulan Juli, DAK itu tidak bisa kita ambil. Kami juga berharap semoga tingkat serapan DAK kita tahun 2019 ini meningkat persentasenya meningkat dari tahun lalu,” pungkasnya. (ind/arn) Zainal Arifin (Suara NTB/ind)
Halaman 7
Diduga Ditimbun, Bawang Langka di Sejumlah Daerah Dompu (Suara NTB) – Sejumlah kebutuhan pokok di Dompu mengalami kelangkaan. Salah satu komoditas yang cukup minim ditemukan yakni bawang merah dan bawang putih. Akibatnya, harga komoditi tersebut meroket. Untuk bawang merah misalnya. Dari harga semula Rp18 ribu/Kg naik menjadi Rp60 ribu/Kg. Sementara bawang putih yang biasanya bertahan dengan harga Rp25 ribu/Kg, kini tembus Rp50-Rp60 ribu/ Kg. Demikian, diutarakan Nurjanah, salah seorang pedagang di Pasar Induk Dompu. Ia mengaku, kenaikan harga beberapa jenis kebutuhan pokok itu terjadi sebulan terakhir ini. Dibarengi lonjakan harganya yang terbilang cukup signifikan. “Cabai juga saat ini mahal, dari Rp30 ribu/Kg sekarang sudah Rp40-Rp50 ribu/Kg,” ungkapnya menjawab Suara NTB. Tak diketahui pasti pemicu kelangkaan bahan pokok tersebut. Namun, cukup kuat dugaannya ialah adanya upaya penimbunan oleh oknum-oknum pemasoknya di lapangan. Sebab perubahan ini terjadi secara tibatiba setelah sebelumnya kebanjiran stok di wilayah ini. Selain langka, kualitas bahan pokok yang tersedia buruk. Seperti halnya cabai rawit banyak ditemukan membusuk. “Kalau sudah busuk lain lagi harganya kita jual. Sudah pasti turun sampai Rp20-Rp25 ribu/Kg,” ujarnya. Jika melihat modal pengambilannya yang cukup besar dengan kualitas cabai yang buruk saat ini. Diakui Nurjanah, membuat sejumlah pedagang mengalami kerugian. Terbilang untung ketika modal
awal saja bisa kembali. Sementara akibat kelangkaan bawang merah dan bawang putih sendiri, lanjut dia, banyak pelanggannya yang mengeluh. Karena dari kebutuhan 100-300 Kg per hari kini hanya bisa dipenuhi oleh pengepul 10-20 Kg bawang. Sehingga jatah untuk masingmasing tidak bisa terpenuhi. “Banyak pelanggan kita sekarang bahkan tidak mendapat barang. Hampir semua mengeluh tapi mau bagaimana stoknya kosong dari sana (luar daerah),” pungkasnya. Sulit Ditekan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, mengaku tidak bisa mengintervensi harga harga bawang putih yang hingga saat ini melonjak naik di Pasar Raya Amahami. “Memang bawang putih harganya naik. Tapi kami tidak bisa menekan harganya untuk sementara hanya bisa memantau,” kata Kepala Diskoperindag Kota Bima, Nurjanah SE kepada Suara NTB, Selasa (30/4). Tidak bisa ditekannya harga bawang putih yang mencapai Rp50 perkilogram karena stoknya langka. Kelangkaan kata dia, tidak hanya terjadi di Kota Bima, namun juga di daerah lain di NTB, salahsatunya di Kota Mataram. “Stok bawang putih saat ini langka secara nasional. Keti-
(Suara NTB/jun)
PEDAGANG - Salah seorang pedagang eceran kebutuhan pokok di Pasar Induk Dompu, melayani pembelian bawang merah, Rabu (1/5). ka stok barang langka otomatis harga tinggi. Itu sudah hukum pasar,” katanya. Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang berada di Mataram untuk berkoordinasi dengan Pemprov NTB membahas kelangkaan dan tingginya harga bawang putih dalam beberapa minggu terakhir ini. “Kita berharap dalam koordinasi ini ada solusi dalam mengatasi naiknya harga bawang putih ini,” harapnya. Disamping bawang putih, komoditi pangan lainnya diakui Nurjanah juga mulai merang-
Bawaslu Tangani 16 Laporan Tipilu Pasca Pencoblosan Dompu (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu menerima 16 laporan kasus dugaan tindak pidana pemilu pasca pemilihan umum 17 April 2019 lalu. Beberapa kasus terkait dugaan penggelembungan suara dan penggeseran angka perolehan suara antarcalon anggota Dewan. Namun terhadap kasus dugaan politik uang oleh oknum caleg di Manggelewa yang dilaporkan pengurus Partai Berkarya, ada kemungkinan dihentikan. Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan dan komisioner Bawaslu lainnya di kantor KPU Dompu, Rabu (1/5) mengungkapkan, ada 16 laporan yang diterima pihaknya pasca pemilu 17 April lalu. Kesemuanya terindikasi mengarah pada tindak pidana pemilu, karena terkait dugaan penggelembungan suara dan penggeseran angka perolehan suara caleg. “Ini (penggelembungan dan penggeseran suara) terjadi di dapil Dompu 1 dan Dompu 3,” kata Swastari. Yang cukup fatal, lanjut Swastari, terjadi di Lasi Kecamatan Kilo sehingga direkomendasikan penghitungan ulang perolehan suara. Karena di TPS 1, 4, dan TPS 5, C1 planonya tidak ditandangani saksi. Hasil penghitungan ulang ditemukan adanya perbedaan peroleh suara antar caleg internal partai hingga peroleh suara partai. Kasus ini diindikasikan dugaan penggeseran angka dan penggelembungan suara. “Tapi tidak mengubah jumlah suara sah,” kata Irwan. “Karena terjadi di tingkat TPS, makanya kita akan proses KPPS-nya,” lanjut Swastari. Terkait dugaan politik uang yang dilaporkan pengurus Partai Berkarya Kabupaten Dompu terhadap caleg Partai Demokrat dapil Dompu 3 sehari sebelum hari pencoblosan di
(Suara NTB/ula)
DIALOG - Suasana dialog pengunjuk rasa dengan komisioner KPU Dompu dan komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu di ruang kerja Ketua KPU Dompu, Rabu (1/5). Manggelewa, Swastari mengatakan, pihaknya sudah memeriksa terlapor dan tetap bertahan untuk mengelak. Sementara pelapor hingga saat ini, dari dua kali panggilan yang dilayangkan tidak pernah dipenuhi. “Memang dia (pelapor) beberapa kali ke Bawaslu, itu saat awal untuk menyampaikan bukti. Tapi ketika kita panggil untuk dimintai keterangan dan menguatkan bukti laporannya, sampai saat ini ndak pernah hadir,” kata Swastari. Pemeriksaan saksi pelapor, kata Swastari, menjadi keharusan untuk menguatkan dugaan tindak pindana pemilu. Hal itu juga menjadi rekomendasi Sentra Gakumlu yang menangani kasus tindak pidana pemilu ini. “(Apakah ada perdamaian antara pelapor dan terlapor, sehingga tidak mau hadiri panggilan Bawaslu) Kita ndak tau. Yang pasti, kita sudah panggil pelapor untuk melengkapi berkas, ndak pernah hadir,” katanya. Demo KPU Sementara itu, kelompok masyarakat Dompu yang terdiri dari beberapa partai politik di Dompu juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Dompu, Rabu (1/5/2019) kemarin. Massa yang dikoordini Dedi Kusnadi dan Ilyah Yahyu (Ketua Partai Berkarya Dompu) ini
menuntut dilakukan pemilihan ulang atas kemunculan DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik serta dugaan penggeseran perolehan suara dan dugaan penggelembungan suara. Perwakilan massa ini diterima dialog oleh KPU Dompu dan Bawaslu Dompu di ruang kerja Ketua KPU Dompu. Massa akhirnya membubarkan diri dan tidak menemukan titik temu, karena apa yang dipersoalkan sudah sedang ditangani Bawaslu Kabupaten Dompu berdasarkan laporannya, serta sudah menjadi kebijakan nasional untuk menjamin hak pilih bagi warga negara bagi mereka yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Dukcapil. Berdasarkan data KTP elektronik yang tercetak di Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu dalam periode 1 – 17 April 2019 sebanyak 15.470 orang. Penggunaan hak pilih menggunakan KTP elektronik di Kelurahan Kandai Dua yang disebut paling banyak yaitu 572 orang. “Masalah pemilih menggunakan KTP ini sedang kita teliti untuk memastikan bahwa orangnya benar – benar yang berhak menggunakan hak pilihnya,” kata Nurkumala, SE komisioner Bawaslu Dompu saat menjelasakan kepada perwakilan massa. (ula)
kak naik, namun tidak terlalu signifikan. Seperti telur, ayam, daging, dan minyak goreng. Ada yang stagnan seperti harga Beras. Bahkan ada yang turun salahsatunya harga Tomat. “Kondisi ini berdasarkan hasil pemantauan kami beberapa hari yang lalu,” ujarnya. Berbeda dengan bawang putih, tambahnya apabila komoditas tersebut melonjak tinggi, pihaknya akan langsung mendatangi pihak distributor atau agen untuk menekan harga sebelum dijual ke Pasar. “Selain itu kita juga lakukan Op-
erasi pasar (OP). Tujuannya lebih menekan harga,” ujarnya. Nurjanah memastikan harga kebutuhan pangan dan sembako selama Bulan ramadhan relatif stabil. Selain itu stok tau persediaannya juga akan tercukupi hingga setelah lebaran, sehingga tidak ada lagi istilah kelangkaan yang akan mempengaruhi harga di tingkat pasar. “Hal ini yang kita wantiwanti kepada para pegadang dan agen untuk menjual barang sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya. (jun/uki)
123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Dompu (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan Presiden 123456789012345678901234567890121 dan pemilihan legislatif tingkat Kecamatan sudah rampung. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan yang 123456789012345678901234567890121 bakal menduduki kursi DPRD Kabupaten Dompu juga mu123456789012345678901234567890121 lai terlihat. Wajah baru dan muda bakal mendominasi ang123456789012345678901234567890121 gota DPRD Dompu periode 2019 – 2024 mendatang. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Dari 30 kursi DPRD Dompu yang diperebutkan oleh 16 123456789012345678901234567890121 partai politik peserta Pemilu, berdasarkan hasil rekapitu123456789012345678901234567890121 lasi tingkat PPK / Kecamatan, ada 3 partai yang bakal mem123456789012345678901234567890121 peroleh 4 kursi yaitu Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan 123456789012345678901234567890121 PKB. Kendati sama – sama meraih 4 kursi, Partai Nasdem 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu 19.568 suara 123456789012345678901234567890121 sah dan mengirimkan 2 wakilnya di Dapil Dompu 1 (Keca123456789012345678901234567890121 matan Dompu, Pajo, dan Huu), tapi tidak memiliki wakil di 123456789012345678901234567890121 Dapil Dompu 3 (Kecamatan Manggelewa dan Kilo). 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Peraih suara terbanyak kedua diantara partai peraih 123456789012345678901234567890121 kursi terbanyak yaitu Partai Gerindra sebanyak 14.887 123456789012345678901234567890121 suara sah, dan PKB sebanyak 11.972 suara sah. Ketiga 123456789012345678901234567890121 partai ini bakal menduduki kursi pimpinan Dewan sesuai 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ketentuan pasal 376 UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, 123456789012345678901234567890121 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 123456789012345678901234567890121 Sementara yang bakal meraih 3 kursi yaitu PPP, Partai 123456789012345678901234567890121 Golkar, dan Partai Demokrat. PPP bahkan memperoleh 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 suara terbanyak kedua tingkat Kabupaten yaitu 14.990 123456789012345678901234567890121 suara sah, tapi gagal mengirimkan wakil di Dapil Dompu 123456789012345678901234567890121 3, sehingga selisih peroleh kursi dengan Partai Gerindra 123456789012345678901234567890121 dan PKB yang masing – masing bakal memperoleh 4 kursi. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Yang bakal meraih 2 kursi yaitu PKS, PBB, dan Hanura, 123456789012345678901234567890121 serta yang bakal meraih 1 kursi yaitu PAN, PDI-P dan 123456789012345678901234567890121 Partai Berkarya. Partai Berkarya merupakan satu – satu123456789012345678901234567890121 nya partai baru yang bisa mengutus wakilnya di parlemen 123456789012345678901234567890121 dari Dapil Dompu 1 (Kecamatan Dompu, Pajo dan Huu). 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Sebanyak 12 orang anggota DPRD Dompu periode 2014 123456789012345678901234567890121 – 2019 bakal kembali menjadi anggota DPRD Dompu pe123456789012345678901234567890121 riode 2019 – 2024. Sisanya merupakan wajah baru dan 123456789012345678901234567890121 lebih dari ¾ bakal anggota Dewan terpilih merupakan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 anak muda berusia di bawah 50 tahun. 123456789012345678901234567890121 Tidak hanya itu, pada Pemilu 2019 di Dompu juga me123456789012345678901234567890121 ngundang rasa penasaran karena selisih suara antar Caleg 123456789012345678901234567890121 peraih suara terbanyak dengan selisih sangat tipis. Partai 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Nasdem Dapil Dompu 1 antara peraih suara terbanyak kedua 123456789012345678901234567890121 Pahlawan Indra Jaya, SE dengan Jauhar Arifin, S.Sos selisih123456789012345678901234567890121 nya 2 suara dengan keunggulan Pahlawan Indra Jaya 1.849 123456789012345678901234567890121 suara. Begitu juga di Partai Gerindra Dapil Dompu 2 antara 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Syafruddin, STP dengan Hanafi selisihnya 5 suara dengan 123456789012345678901234567890121 keunggulan Syafruddin 1.304 suara. 123456789012345678901234567890121 Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin yang dikonfirmasi, Rabu 123456789012345678901234567890121 (1/5) mengungkapkan, proses rekapitulasi di tingkat PPK 123456789012345678901234567890121 sudah rampung semua dan logistiknya sudah dibawa kembali 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ke KPU Dompu untuk dilakukan proses rekapitulasi tingkat 123456789012345678901234567890121 Kabupaten. “Sesuai jadwal yang kita sepakati, rekapitulasi 123456789012345678901234567890121 akan kita lakukan Kamis (2/4) untuk tingkat Kabupaten. Kita 123456789012345678901234567890121 sudah sebarkan undangannya,” ungkap Arifuddin. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Ia pun enggan mengomentasi hasil Pemilu, karena 123456789012345678901234567890121 tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten belum dilaku123456789012345678901234567890121 kan. Tapi setiap keluhan dan temuan dugaan pelangga123456789012345678901234567890121 ran, sudah diselesaikan di tingkat PPK. (ula) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121
Wajah Baru dan Muda Raih Kursi DPRD Dompu
Pemutihan Denda PDAM Menunggu Rekap BPKP NTB Dompu (Suara NTB) – Pemutihan denda dan tunggakan ribuan pelanggan PDAM di Dompu belum terealisasi. PDAM masih menunggu hasil rekap dari BPKP NTB terkait nominal piutangnya. Semenjak perusahaan mulai dikelola hingga tahun 2014 lalu. Sementara, tunggakan di luar itu tengah diupayakan penagihan. Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE, kepada Suara NTB, Selasa (30/4) menjelaskan, penagihan piutang denda dan tunggakan untuk masa pemakaian 2014 kebawah sudah dihentikan. Sampai disetujuinya usulah pemutihan nantinya oleh Bu-
pati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin. Saat ini tahapannya masih dalam proses perekapan piutang oleh BPKP. “Mulai 2015 ke atas akan tetap ditagih. Sedangkan piutang 2014 ke bawah tidak kita ditagih sambil menunggu pemutihan,” ungkapnya. Keputusan menghentikan penagihan dimaksudkan untuk meminimalisir temuan piutang oleh BPKP. Sehingga tak menambah beban pembayaran pihaknya. Sementara tunggakan pemakaian tahun 2015-2019 dipastikan akan tetap ditangih. Tak terkecuali pada ratusan pelanggan PDAM di Dusun Selaparang.
Agus AgusSupandi Supandi Meski sebelumnya warga di dusun ini menuntut pemutihan
dengan alasan tak pernah mendapat pasokan air. Agus Supandi mengaku, tak bisa serta merta langsung mengindahkan permintaannya. Sepenuhnya keputusan ada di Bupati. “Kalau pemakaian sampai 2018 ya harus ditagih. Sedangkan untuk tuntutan pemutihan warga di Selaparang itu kewenangan Bupati. Kita mau usulkan karena tidak bisa serta begitu (diputihkan). Harus dilakukan penghitungan satu per satu dulu,” ujarnya. Salah seorang pelanggan PDAM di Dusun Selaparang Timur, Muhammad kepada Suara NTB sebelumnya mempertanyakan komitmen
PDAM. Untuk menindak lanjuti tuntutan pemutihan yang disampaikan saat aksi demonstrasi beberapa waktu. Dengan alasan tak pernah mendapat pasokan air selama empat tahun terakhir. Menurutnya, mau tidak mau pemutihan harus tetap dilakukan. “Karena belum ada kejelasan soal tuntutan kemarin kita was-was juga mau bayar air. Khawatir kalau pembayaran sekarang dialihkan untuk tunggakan tiga tahun lalu. Itukan masalah. Jadi intinya pemutihan satu-satunya harapan kami dan kita siap bayar selama pemakaian tahun 2019 ini,” pungkasnya. (jun)
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
Dugaan Gratifikasi
Berkas Kompol TU Diteliti Jaksa Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan gratifikasi oknum pejabat Rutan Polda NTB, Kompol TU berproses di penyidikan. Penyidik mencukupkan sementara pemeriksaan saksi dan bukti. Berkas tersangka TU dilimpahkan ke jaksa. “Kasus TU sudah tahap satu. Berkasnya dilimpahkan ke jaksa,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi Selasa (30/4) lalu. Dia menyebutkan, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi yang dibutuhkan untuk pembuktian pidana korupsi yang disangkakan ke TU. Termasuk barang bukti yang diduga hasil pemberian para tahanan untuk mendapat fasilitas tertentu. “Tersangka dikenai pasal gratifikasi. Ada menerima pemberian berupa barang,” ucapnya. Ditanya soal nilai gratifikasi yang diterima tersangka, Syarif enggan menyebut. “Jadi sekarang masi menunggu hasil penelitian berkas,” kata dia. Penyidik pun siap memenuhi petunjuk jaksa apabila nantinya berkas dikembalikan. Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan berkas sudah diterima jaksa peneliti. “Sedang diteliti berkasnya,” ucapnya singkat. Tersangka diduga menerima pemberian sepanjang tahun 2018 saat menjabat Kasubdit Pengamanan Tahanan Rutan Polda NTB. Dugaan itu muncul saat Dorfin Felix - WNA Perancis tahanan Polda NTB kala itu kabur dari tahanan pada Senin 21 Januari 2019. Tersangka menerima uang total sebesar Rp14 juta yang diberi Dorfin. Uang selanjutnya dipakai untuk memberi tahanan kasus narkoba 2,98 Kg itu fasilitas berupa televisi di kamar tahanan. Pemberian itu juga berkaitan dengan kaburnya Dorfin tersebut. Dugaan lainnya berupa indikasi tarif untuk fasilitas telepon, bantal, dan selimut yang nilainya antara lain Rp1 juta sampai yang terkecil Rp50 ribu. (why)
POLHUKAM
Halaman 8
Kasus Sampan Fiberglass Bima
Mantan Ketua DPRD Kota Bima Bantah Terima ’’Fee’’ Proyek Mataram (Suara NTB) Saksi kunci kasus korupsi pengadaan sampan fiberglass tahun 2012 akhirnya diperiksa pengadilan. Yakni mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj. Fera Amelia yang namanya terang disebut dalam surat dakwaan jaksa. Keterlibatannya dalam proyek atas perintah mantan Bupati Bima, H. Feri Zulkarnaen yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Hj. Fera bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Selasa (30/4) lalu di hadapan majelis hakim yang diketuai Suradi. Fera mulai menerangkan perihal dirinya yang memerintahkan Abdul Haris, perwakilan anggota organisasi pengusaha konstruksi untuk mengurus berkas pengajuan proyek.
Dia menampik terlibat secara langsung. Juga berkilah tidak menerima keuntungan dari proyek senilai Rp1 miliar yang dipecah menjadi lima item tersebut. “Semua diurus Abdul Haris ke Dinas PU. Saya tidak terima fee dari masing-masing perusahaan,” ucapnya menjawab pertanyaan Suradi.
Dalam proses pengajuan sampai pencairan anggaran, dia mengaku tak pernah berhubungan dengan pejabat PU termasuk terdakwa H Taufik Rusdi. Keterlibatannya dalam proyek itu juga pengakuannya karena diminta mantan Bupati Bima almarhum Ferry Zulkarnaen. “Setelah semua proses administrasi selesai
saya tidak pernah berhubungan dengan orang PU. Saya hanya diminta untuk menyelesaikan proses hingga pencairan anggarannya,” kata Fera. Sementara secara tidak langsung dia mengakui punya keterkaitan dengan lima perusahaan yang mengerjakan pembuatan sampan. “Perusahaan yang saya urus itu hanya membeli peralatan nelayan. Seperti, mesin sampan, jaring, pelampung, dan kompas. Satu sampan mendapatkan dua mesin,” paparnya. Dalam perkara itu, terdakwa Rusdi didakwa secara bersamasama maupun sendiri bersama Hj Fera Amelia memperkaya
diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp159,8 juta. Di dalam dakwaan diuraikan rekanan Hj Fera Amelia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan sampan fiberglass sampai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak, 12 Desember 2012. Tetapi baru 100 persen pada akhir 2013. Dana DAK Transdes Rp1 miliar tahun 2012 dipakai untuk pengadaan lima sampan fiberglass. Realisasi pembayaran proyek sebesar Rp991,6 juta padahal pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp741,6juta. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp159,8 juta. (why)
Berpeluang Dapat Dua Kursi, Demokrat Salip Golkar di Dapil VI Mataram (Suara NTB) Kejayaan Partai Golkar di dapil VI (Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima) pada Pemilu 2019 ini runtuh. Perolehan suara sementara partai beringin mengalami penurunan cukup signifikan. Sehingga Golkar harus mengikhlaskan kehilangan satu kursi di dapil ini yang sebelumnya selalu menyumbangkan dua kursi. Dari data perolehan suara sementara yang dihimpun Suara NTB dari DA1 hasil pleno kecamatan. Suara Partai Golkar di pemilu kali ini memperlihatkan terjun ke posisi urut enam besar setelah mengantongi suara sebesar 37.868 suara. Perolehan suara terbesar pertama diduduki oleh Partai Demokrat yang mengantongi suara 64.858 suara. Dengan suara tersebut, Demokrat berpeluang mendapatkan dua kursi wakil rakyat. Golkar bahkan masih kalah dengan Nasdem yang berhasil masuk posisi lima besar yang mengantongi dukungan suara sebesar 37.950 suara. Kemudian di atas Nasdem berturut-turut Yani PPP dengan perolehan suara sebanyak 43.555, PAN 51.472 suara dan posisi dua besar ditempati Gerindra dengan suara sebesar 55.932. Melihat Perolehan suara Golkar di dapil VI ini yang hanya mampu mempertahankan satu kursi saja. Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu, ia mengakui bahwa Golkar tak bisa mempertahankan dua kursi di dapil VI ini. “Ya fakta di lapangan seperti itu, persaingan sangat ketat, semua partai bergerak. Tapi Alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan 10 kursi,” kata Isvie. Menurut Isvie meski kehilangan satu kursi di dapil VI, namun Golkar masih bisa mempertahankan rekor kemenangan di NTB dan tetap memegang palu kekuasaan di DPRD NTB. “Yang jelas kita masih tetap menang dan masih ketua DPRD,” tegasnya. Terkait kegagalan Golkar mempertahankan kursinya, Isvie akan melakukan evaluasi terhadap capaian hasil Pileg 2019 ini. Sehingga bisa mengatahui faktor penyebab penurunan perolehan kursi Golkar. “Kita evaluasi caleg yang tidak berbuat, tapi banyak hal yang mempengaruhi,” katanya. Adapun caleg Golkar di dapil VI ini yang berpeluang melenggang ke Udayana adalah Abdul Hafid setelah memastikan dirinya menjadi peraih suara terbanyak. Sementara caleg petahana, H. Nurdin dipastikan kursi wakil rakyat yang sedang didudukinya akan dilepasnya. Didapil VI, sebagian besar caleg petahana berguguran. Caleg petahana dari PKB, Hj, Nurlaela Chairunisa dipastikan terpental, setelah perolehan suaranya sebesar 7.004 suara disalip jauh oleh Akhmad Akhdiasyah yang mengantongi suara sebesar 10.540 suara. PKB memastikan diri memesan satu kursi setelah mengantongi suara 35.043 suara sehingga menepatkan delapan besar. “Data berbasis DA1, minus Kecamatan Raba, masih pleno, tertinggi internal atas nama Akhdiansyah dengan suara 10.540. Insya Allah PKB di kursi ke 8,” kata Sekretaris DPW PKB NTB, Akhmad Akhdiasyah kepada Suara NTB. Di Demokrat, caleg petahana, Misfalah juga dipastikan terpental, jadi peluang memboking dua kursi pertama dipastikan telah dikunci oleh H. A. Arahman H Abidin yang perolehan suara meninggalkan jauh caleg lainnya. Posisi kursi kedua kemungkinan besar akan jadi milik Abdul Rauf. “Kursi pertama pak Haji Mang (H. Arahman H Abidin), kursi kedua mungkin Abdul Rauf. Suara ketiga itu saya,” kata Misfalah kepada Suara NTB. Perolehan suara Misfalah anjlok dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2014 lalu. Sementara ini, ia hanya mampu memperoleh suara 7 ribuan lebih. Sekitar 10 ribuan lebih suara sebelumnya hilang, diketahui pada periode sebelumnya, Misfalah tercatat sebagai caleg peraih suara terbanyak di Dapil VI setelah mengantongi 17 ribu lebih. Caleg petahana dari PPP, Safriansar juga dikabarkan terpental. Kemudian PDIP melihat perolehan suaranya dipastikan tak berhasil mempertahankan kursinya. Caleg petahana Akhmad Yadiansah dipastikan terpental. Jatah kursi PDIP kemungkinan diambil oleh Partai Berkarya yang diprediksi memesan satu kursi setelah mengantongi suara sebesar 21.144 suara. Dari perolehan sementara yang diolah Suara NTB di dapil VI ini, berikut partai yang berpeluang mendapat jatah 11 kursi DPRD NTB, berdasarkan perolehan suara masing-masing partai. Demokrat, 64.858 suara, Gerindra, 55.932 suara. PAN, 51.472 suara. PPP, 43.555 suara. Nasdem, 37.950 suara. Golkar, 37.868. PKS, 37.248 suara. PKB, 35.043 suara. Hanura, 29.555 suaa. Berkarya, 21. 144 suara. (ndi)
Hj. Baiq Isvie Rupaeda
(Suara NTB/why)
TERJARING OPERASI PEKAT - Tersangka kasus judi, prostitusi dan miras yang terjaring Operasi Pekat 2019 mendekam di Rutan Polres Mataram.
Operasi Pekat 2019
Polisi Jaring Prostitusi Pesan Antar Mataram (Suara NTB) – Operasi Pekat 2019 Polres Mataram menjaring bisnis esekesek di kawasan perkotaan dan pinggiran Kota Mataram. Modusnya, mucikari menjembatani transaksi korban prostitusi dengan lelaki hidung belang. Imbalannya, selipan duit kamar. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menyebutkan, selama sepekan terakhir pihaknya menangkap sembilan
orang yang diduga sebagai mucikari yang mendapatkan keuntungan. Mereka ini mendapatkan antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu dari sekali transaksi jual beli syahwat. “Sembilan kasus yang berhasil kita ungkap. Barang buktinya Rp6,2 juta yang diduga hasil transaksi,” ungkapnya Selasa (1/5) lalu. Barang bukti lainnya sprei bekas dipakai korban berhubungan intim.
Dia merinci tiga kasus di Narmada dan dua kasus di Lingsar Lombok Barat; kemudian tiga kasus di Cakranegara, Mataram serta satu kasus lainnya di Pagutan, Mataram. “Mucikarinya ini rata-rata dari swasta. Modusnya mereka menerima telepon dari pemesan lalu mengirimkan wanita korban prostitusi,” jelasnya. Selanjutnya, operasi pekat tersebut juga menangkap 35
tersangka kasus perdagangan miras tanpa izin dengan barang bukti 340 liter miras tradisional, dan 294 botol bir. Kasus lainnya yakni perjudian dengan delapan tersangka. mereka bertaruh duit dalam permainan kartu. Bukti yang disita antara lain uang tunai Rp16,35 juta dan 11 set kartu remi dan domino. “Totalnya ada 64 kasus penyakit masyarakat yang kita ungkap. Ini untuk men-
jaga agar umat muslim yang menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dapat berjalan tenang dan lancar,” tandas Alam. Sementara Polsek Narmada mengamankan 13 sepeda motor yang diduga bodong. Motor tersebut dijual pelaku curanmor melalui dalam jaringan dan kurir. Motor tidak diketahui asal usulnya. Motor sudah beberapa kali berpindah tangan. (why)
Korem 162/WB Apel Siaga di Hari Buruh Mataram (Suara NTB) Rabu (1/5) kemarin, jajaran Korem 162/WB menggelar apel siaga. TNI ambil bagian dalam pengamanan Hari Buruh Nasional (May Day). Selain apel, perwira hingga prajurit melakukan latihan fisik dan pembinaan rohani. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., memimpin langsung apel siaga di lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram. Pihaknya siaga
menunggu sewaktu waktu pasukannya dibutuhkan untuk pengamanan Hari Buruh Nasional. “Terkait dengan perkembangan situasi, hari ini kita melaksanakan siaga on call sambil menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujarnya. Setelah melaksanakan apel pengecekan, seluruh personel kecuali yang sakit dan dinas dalam, melakukan olaraga lari jalan keliling kota Mataram. “Tujuannya untuk pembinaan fisik serta men-
ingkatkan kebugaran dan kesehatan,” demikian instruksi Danrem kepada Pasiops Korem Mayor Inf Mustawan. Selain itu, Alumni Akmil 1993 tersebut meminta untuk personel kesehatan agar menyiapkan timnya beserta ambulance lengkap dengan peralatannya. “Denpom Mataram bersama Provost amankan jalur yang akan dilewati sehingga tidak menggangu arus lalu lintas maupun pengguna jalan,” tegasnya. (ars/*)
Kasus Kebun Kopi Tambora
HP Minta Dana Rp31 Juta Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi peningkatan produksi kopi Tambora Kabupaten Bima, HPdiduga menerima Rp31 juta dari pengepul Muhammad Hariadi. Kesepakatannya diganti dengan hasil panen kopi. Hal itu terungkap dalam sidang Selasa (30/4) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Saksi diajukan ke majelis yang diketuai Ferdinand M Leander oleh jaksa penuntut umum Wayan Suryawan. Hariadi yang merupakan pensiunan PNS Kecamatan Pekat, Kabupaten Bima mengenal HP lewat Suparno. “Itu penjaga kebun PT Bayaji kopi. Dia bilang Kadis butuh dana Rp31 juta,” ucapnya menjawab pertanyaan hakim. Meski demikian, dia mengaku tidak tahu keperluan Heru terhadap uang tersebut. Sampai pada sekira bulan Juni 2006, dia bersama Suparno menemui terdakwa HP di rumah pribadinya. “Saya kasih uangnya. Diterima. Lalu Kadis bilang nanti saya kasih hasil panen kopi Tambora,” beber Hariadi. Seminggu berselang, panen pertama kebun kopi Tambora dikirim ke Hariadi sesuai kesepakatan yang tertuang
(Suara NTB/why)
SAKSI - Saksi Hariadi memberi kesaksian dalam sidang kasus kopi Tambora tahun 2006 dengan terdakwa HP. dalam surat yang ditandatangani. “Yang panen pertama saya dikasi kopi 5 ton,” sebutnya. Dalam perkara itu, terdakwa HP disebut tidak membayarkan hasil pengelolaan kebun kopi Tambora pada tahun 2006, Pembayaran Rp31 juta itu tidak disetor ke kas negara. Selain itu ada juga sebesar Rp8 juta untuk operasional terdakwa . Pengelolaan kebun kopi di Desa Oi Bura Kecamatan
Tambora Kabupaten Bima dilaksanakan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bima tahun 2016. Pengelolaan kopi tersebut di bekas lahan Hak Guna Usaha PT Banyuaji. Total anggaran yang digelontorkan Rp378 juta. Penggunaan anggaran berupa pemetikan kopi gelondongan basah dan penjualan hasil kopi dalam rentang bulan Juli sampai Oktober 2006. Akibat korupsi, negara dirugikan Rp218 juta. (why)
(Suara NTB/ist_penrem)
LARI - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani (kiri) ikut dalam olahraga lari bersama jajarannya.
Sejumlah Caleg Petahana Akui Kekalahan Mataram (Suara NTB) Sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) petahana DPRD Provinsi NTB yang diprediksi akan gagal duduk kembali di kursi wakil rakyat pada periode berikutnya. Secara gentleman mereka mengakui kekalahannya, melihat suara yang mereka peroleh sangat sangat tipis peluangnya untuk kembali jadi wakil rakyat lima tahun berikutnya. Caleg Petahana Golkar dari dapil I Kota Mataram, Lalu Darma Setiawan kepada Suara NTB mengakui bahwa perolehan suaranya masih kalah jauh dengan perolehan suara caleg lain di dalam partai. Sehingga ia pesimis kembali lagi ke Udayana. Meski kalah, ia mengaku bangga terhadap dirinya yang telah berusaha berjuang dengan cara-cara yang terhormat dan tidak menciderai nilai-nilai demokrasi. “Saya tetap tenang, karena saya sudah berusaha. Kalaupun kalah, saya bangga karena saya kalah dan menang secara terhormat, tanpa malakukan kecurangan,” katanya. Meski dari perolehan sementara yang sudah banyak beredar untuk Dapil I. Ia tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Karena itu ia berharap semua pihak untuk menahan diri dan tidak mendeklarasikan kemenangan terlalu dini. Diakui Darma Setiawan,
salah satu penyebab kekalahannya lantaran masifnya politik uang. Sehingga di basis-basis yang sudah dia bina selama menjabat sebagai wakil rakyat lewat dana aspirasinya, luluh lantak hanya dalam satu malam oleh serangan politik uang. Selain itu, ia juga tidak heran dengan kekalahannya, karana ia merasa dikepung oleh kekuatan politik dari segala lini. “Saya dikepung dari dalam dan luar (partai). Di partai saya dihabisi, di luar caleg partai lain dihabiskan oleh politik uang,” tuturnya. Ditempat yang sama, Caleg petahana DPRD NTB dari PKS, H. Usmar Iwan Surambian yang mencalonkan diri ke DPR RI ini, juga telah memastikan dirinya akan kalah dilihat dari perolehan suara sementara. “Ya kita masih kalah katanya, tapi tetap kita tunggu hasil resmi KPU. Kalaupun tetap kalah, tapi kita sudah berjuang,” katanya. Ditempat terpisah, Caleg petahana Partai Demokrat dari dapil VI, Misfalah juga telah memprediksikan dirinya akan kalah, setelah melihat hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. ”Kita mau bilang apa, karena suara kita masih kalah jauh. Ini sudah pilihan masyarakat, dan saya lihat politik uang juga sangat masif di sana,” tuturnya. (ndi)
Garuda Indonesia Perluas Kerjasama Codeshare Bersama Japan Airlines Cengkareng (Suara NTB) – Maskapai nasional Garuda Indonesia bersama Japan Airlines (JAL) mengumumkan perluasan kerja sama codeshare dalam memberikan pilihan yang semakin beragam bagi para pengguna jasa kedua maskapai untuk berpergian antara Jepang dan Indonesia. Melalui kerjasama perluasan codeshare yang efektif beroperasi mulai tanggal 8 Mei 2019 mendatang tersebut, Garuda Indonesia menyepakati perluasan pengembangan jaringan penerbangan codeshare sebagai marketing carrier atau menempatkan nomor penerbangannya GA9170 (Haneda - Osaka Itami) & GA9171 (Osaka Itami - Haneda) untuk rute penerbangan Haneda - Osaka Itami pp yang dilayani oleh Japan Airlines. Sebaliknya, Japan Airlines turut menyepakati perluasan jaringan penerbangan dengan menjadi marketing carrier atau menempatkan nomor penerbangannya JL 5015 (Osaka Kansai - Jakarta), JL 5016 (Jakarta - Osaka Kansai) dan JL 5017 (Nagoya - Jakarta), JL 5010 (Jakarta - Nagoya) pada penerbangan Garuda Indonesia untuk rute Jakarta - Osaka Kansai pp dan Jakarta - Nagoya pp. Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah mengungkapkan, “Perluasan kerjasama codeshare tersebut merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia dalam meningkatkan pangsa pasar dan konektivitas di kawasan Asia Pasifik”. Pikri memaparkan, “Jepang merupakan pasar yang sangat penting bagi Garuda Indonesia. Kerja sama ini kami harapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh penumpang Garuda Indonesia dan JAL, khususnya dalam memberikan ragam pilihan jadwal penerbangan bagi pengguna jasa untuk melakukan perjalanan dari Indonesia ke Jepang maupun sebaliknya,” katanya. Pikri menambahkan, “Kolaborasi strategis bersama JAL juga akan terus kami tingkatkan melalui pengembangan program frequent flyer hingga pengembangan kapasitas market share”. Sebelumnya melalui jalinan kerjasama codeshare bersama JAL dan Garuda Indonesia telah menyepakati pengembangan jaringan penerbangan codeshare disejumlah rute yang dilayani masing - masing maskapai seperti rute Jakarta Haneda, Jakarta - Yogyakarta, Jakarta- Surabaya, dan Jakarta - Narita yang dilayani oleh Garuda Indonesia. Adapun JAL turut memperluas pangsa pasar jaringan codeshare penerbangan melalui rute Narita - Jakarta, Haneda - Nagoya, Haneda - New Chitose, dan Haneda - Fukuoka. “Dengan demikian, saat ini Garuda Indonesia dan JAL memiliki sebanyak 11 rute penerbangan codeshare dari dan menuju Indonesia - Jepang”, papar Pikri. Lebih lanjut, melalui perluasan rute jaringan penerbangan codeshare tersebut, pengguna jasa dapat memiliki pilihan jadwal penerbangan yang lebih beragam. Adapun saat ini, Garuda Indonesia melayani rute penerbangan Jakarta - Osaka pp sebanyak 3 Kali seminggu. Sedangkan Jakarta - Nagoya dioperasikan sebanyak 4 kali seminggu. Kedua rute tersebut dioperasikan dengan menggunakan pesawat jenis Airbus A330-300. (*)
EKONOMI DAN BISNIS
Bulan Puasa, Konsumsi Listrik Diproyeksikan 337 Megawatt Mataram (Suara NTB) Peningkatan pemakaian listrik saat bulan ramadhan terjadi perubahan karakter pemakaian. Beban puncak (penggunaan setrum tertinggi) terjadi dua kali. Bahkan diproyeksikan, konsumsi setrum mencapai 337 Megawatt (MW). Tingginya konsumsi setrum, salah satunya karena pengaruh kebiasaan berkumpul keluarga dan cenderung lebih banyak melakukan aktivitas bersama di rumah. Beban malam untuk, untuk Pulau Lombok proyeksinya 238 MW, Sumbawa 50 MW dan Bima 49 MW. Di luar Bulan Ramadhan kenaikan beban biasanya terjadi antara pukul 19.00 sampai 22.00 Wita. Sedangkan saat ramadhan terjadi dua kali peningkatan beban, yaitu tidak hanya pukul 19.00 sampai 22.00 WITA tetapi juga saat memasuki waktu sahur, antara pukul 02.00 hingga 04.30 Wita. “Terkadang ada hal-hal
yang tidak kita duga, misalnya cuaca ekstrem, atau ada pohon tumbang, tentu ini akan menyebabkan padam listrik. Oleh karena itu kita siapkan personel supaya bisa menangani dengan cepat,” kata Rudi Purnomoloka, General Manajer PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB. Untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalani ibadah selama bulan ramadhan, PLN
menurutnya menyiagakan 502 personel untuk menjaga pasokan listrik sebagai komitmen untuk terus menjaga pasokan listrik selama bulan suci. “Untuk personel sebenarnya ini kami siaga lanjut dari siaga pemilu. Kami tetap siagakan personel ini untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan mengantisipasi adanya gangguan,” demikian Rudi. Jika terjadi gangguan listrik, Rudi menyarankan pel-
anggan dapat menghubungi contact center PLN 123 atau (kode area) 123 jika menggunakan telepon genggam, website www.pln.co.id , atau melalui Aplikasi PLN Mobile yang ada di Android atau iOS. Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 269 Megawatt (MW), dengan beban puncak sebesar 240 MW. Sistem kelistrikan Sumbawa memiliki daya mampu sebesar 67 MW, dengan beban puncak sebesar 46 MW. Sistem kelistrikan Bima memiliki daya mampu sebesar 69 MW, dengan beban puncak sebesar 48 MW. (bul)
Rudi Purnomoloka
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Giri Menang (Suara NTB) - melakukan pembinaan 1234567890123456789012345678901212 Dalam rangka men- melalui berbagai program 1234567890123456789012345678901212 dukung rencana kerja pe- kegiatan seperti peningka1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 merintah (RKP) tahun tan kemampuan sentra 1234567890123456789012345678901212 2020, yakni peningkatan IKM, pengembangan pro1234567890123456789012345678901212 SDM untuk pertumbuhan duk IKM, penumbuhan 1234567890123456789012345678901212 berkualitas, Kementerian wirausaha baru IKM, re1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Perindustrian melalui strukturisasi mesin/ peral1234567890123456789012345678901212 Direktorat Jenderal Indus- atan IKM, dan E-Smart 1234567890123456789012345678901212 tri Kecil, Menengah dan IKM,” terangnya. 1234567890123456789012345678901212 Aneka (IKMA) mengadaDalam Rakornas Peny1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan Rapat Koordinasi Na- usunan Program Penumbu1234567890123456789012345678901212 sional Penyusunan Pro- han dan Pengembangan 1234567890123456789012345678901212 gram dengan tema “Pen- IKM, Ditjen IKMA telah me1234567890123456789012345678901212 umbuhan dan Pengemban- rencanakan fokus program 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gan IKM melalui Pen- tahun anggaran 2020 memi1234567890123456789012345678901212 ingkatan Sumber Daya liki program dan kegiatan 1234567890123456789012345678901212 Manusia Dalam Rangka yang diantaranya adalah 1234567890123456789012345678901212 Pertumbuhan dan Daya penumbuhan wirausaha 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Saing IKM yang Berkuali- IKM seperti seleksi, bimb1234567890123456789012345678901212 tas”. Tahun Anggaran 2020 ingan teknis dan kewirausa1234567890123456789012345678901212 di Hotel Aruna Lombok, haan, startup capital, dan 1234567890123456789012345678901212 Selasa 30 April 2019. pendampingan bagi IKM, 1234567890123456789012345678901212 IKM sebagai bagian serta santripreneur. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dari Usaha Mikro, Kecil Pengembangan produk 1234567890123456789012345678901212 dan Menengah (UMKM), IKM seperti standardisasi, 1234567890123456789012345678901212 hingga saat ini berjumlah diversifikasi, hilirisasi, ser1234567890123456789012345678901212 4,4 juta unit usaha atau se- tifikasi produk dan serti1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kitar 99 persen dari selu- fikasi kompetensi, brand1234567890123456789012345678901212 ruh unit usaha Industri di ing, HKI, Kemasan, Pengua1234567890123456789012345678901212 Indonesia, dari jumlah uni- tan Sentra IKM melalui Es1234567890123456789012345678901212 it usaha tersebut, menyer- mart IKM, OVOP, pengua1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ap tenaga kerja sebanyak tan kelembagaan sentra 1234567890123456789012345678901212 10,5 juta orang atau 65 IKM, kemudahan akses 1234567890123456789012345678901212 persen dari total tenaga bahan baku dan penolong, 1234567890123456789012345678901212 kerja sektor industri se- material center, pencegah1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 cara keseluruhan. Dengan an pencemaran industri, 1234567890123456789012345678901212 kontribusi tersebut, IKM dan kemitraan melalui link 1234567890123456789012345678901212 memiliki peran cukup and match, Restruktursi1234567890123456789012345678901212 dalam mendorong pertum- sasi Mesin/Peralatan IKM, 1234567890123456789012345678901212 buhan ekonomi, stabilitas Peningkatan layanan UPT 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sosial dan pengembangan IKM yaitu Optimalisasi 1234567890123456789012345678901212 sektor swasta yang dina- UPT, pengembangan SDM 1234567890123456789012345678901212 mis, kata Dirjen IKMA Ke- UPT, dan perluasan jejar1234567890123456789012345678901212 menterian Perindustrian ing kerja, Bantuan informa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Gati Wibawaningsih di si pasar, promosi dan pa1234567890123456789012345678901212 Aruna Senggigi. meran IKM seperti Katalog 1234567890123456789012345678901212 Indonesia saat ini meru- produk, promosi, dan pame1234567890123456789012345678901212 pakan 10 besar negara G20 ran dalam negeri maupun 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dengan kontribusi sektor luar negeri dan termasuk 1234567890123456789012345678901212 manufaktur terhadap PDB Penghargaan bagi Pelaku 1234567890123456789012345678901212 tahun 2017 dan industri dan Pembina IKM seperti 1234567890123456789012345678901212 merupakan sektor yang Upakarti dan IID Awards. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berkontribusi terbesar terDalam kesempatan yang 1234567890123456789012345678901212 hadap PDB 2018. Selain itu, sama Gati menjelaskan, 1234567890123456789012345678901212 industri juga penyumbang dalam rangka mempersiap1234567890123456789012345678901212 investasi terbesar selama 4 kan sektor industri nasional 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tahun terakhir (2014-2018), memasuki era revolusi indus1234567890123456789012345678901212 dan industri juga sebagai tri 4.0, Presiden Joko Widodo 1234567890123456789012345678901212 kontributor ekspor terbesar telah mencanangkan inisia1234567890123456789012345678901212 pada tahun 2018. si making Indonesia 4.0 se1234567890123456789012345678901212 Kemenperin mencatat, bagai salah satu agenda 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 serapan tenaga kerja di pembangunan nasional un1234567890123456789012345678901212 sektor industri terus men- tuk mempercepat penca1234567890123456789012345678901212 ingkat yakni dari 15,54 juta paian aspirasi menjadi nega1234567890123456789012345678901212 orang pada tahun 2015 ra 10 ekonomi terbesar di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menjadi 18 juta orang di dunia pada tahun 2030 dan 1234567890123456789012345678901212 tahun 2018 atau naik 17,4 optimis bahwa era industri 1234567890123456789012345678901212 persen. Selain itu, investa- 4.0 akan memberikan pelu1234567890123456789012345678901212 si di sektor industri manu- ang besar bagi Indonesia un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 faktur pada tahun 2014 tuk memajukan perekonomi1234567890123456789012345678901212 sebesar Rp195,74 triliun, an nasional menurutnya. 1234567890123456789012345678901212 naik menjadi Rp226,18 triGati meyakini, Imple1234567890123456789012345678901212 liun di tahun 2018. mentasi Industri 4.0 se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Capaian tersebut tidak bagai salah satu fokus keg1234567890123456789012345678901212 terlepas dari dukungan se- iatan Ditjen IKMA merupa1234567890123456789012345678901212 luruh stakeholders terma- kan suatu tahapan yang 1234567890123456789012345678901212 suk pembina industri di menekankan pada pola 1234567890123456789012345678901212 seluruh Indonesia. Ditjen. ekonomi digital, artificial in1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 IKMA dalam 4 tahun tera- telligence, big data, robotic, 1234567890123456789012345678901212 khir juga telah banyak dan lain sebagainya. (bul/*) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 PRODUK IKM - Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian 1234567890123456789012345678901212 Gati Wibawaningsih, tiga dari kanan, bersama Kepala 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Andi Pramaria dan 1234567890123456789012345678901212 pejabat lainnya menunjukkan salah satu produk IKM lokal 1234567890123456789012345678901212 yang sudah memenuhi standar bersaing 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Kemenperin Susun Strategi Tumbuh Kembangkan IKM Tahun 2020
(Suara NTB/bul)
PKT : Antisipasi Tingkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petani Pembelian Alishter Gelar Pelatihan Herbisida Pupuk Palsu PANTAU HARGA - TPID dan Satgas Pangan terus melakukan pemantauan intensif menjelang bulan ramadhan. Pemantauan ini bertujuan menjaga stabilitas harga kebutuhan selama Ramadhan - Idul Fitri 1440 Hijriyah. Salah satu yang dipantau adalah harga daging sapid an ayam.
Mataram (Suara NTB) Pupuk Kaltim (PKT) mengingatkan untuk mewaspadai peredaran pupuk berpotensi palsu. Masyarakat petanipun diharapkan harus menjadi konsumen cerdas. Ancaman peredaran pupuk palsu ini selalu ada. Ia dikatakan pupuk abalabal, lantaran kandungan zat/senyawa pembentuknya yang tidak sesuai standar. Peredaran pupuk palsu ini kerap kali diungkap oleh aparat. Meski tak mengkhawatirkan, Pupuk Kaltim mengingatkan harus tetap teliti. Jangan hanya melihat harga, keaslian produk adalah yang utama diperhatikan. “Dan imbauan kami kepada distributor dan pengecer, distribusikan pupukpupuk yang jelas perizinannya,” kata Direktur Layanan dan Informasi Publik Pupuk Kaltim, Bambang Setyo pada kegiatan Sosialisasi Knowledge di Mataram, Selasa (30/4). Berdasarkan Kepmentan No.237/Kpts/OT.210/4/2003, tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk anorganik, pupuk palsu didefinisikan sebagai pupuk yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal. Cara mudah menurutnya untuk membedakan pupuk palsu dan asli dapat dilihat dari izin yang tertera di karungnya. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor Registrasi Produk (NRP). Petani diharapkan lebih teliti, Pupuk Kaltim juga turut memberikan pemahaman kepada petani agar dapat menganalisa pupuk yang terindikasi palsu dan pupuk yang benarbenar diproduksi oleh produsen yang diizinkan oleh pemerintah. Selain itu, kegiatan pengawalan juga dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Pemalsuan pupuk, terjadi karena beberapa hal. Permintaan tinggi dan terjadi kelangkaan. Soal kebutuhan, Pupuk Kaltim telah menjamin tidak terjadi kekurangan kebutuhan. Distribusi dari lini I (pabrik) ke lini II (gudang di provinsi) dan lini III (distributor) sampai ke lini IV (pengecer) kata Bambang terpantau sangat terkendali. Bahkan untuk NTB, di tingkat distributor dan pengecer, ada keharusan tersedianya stok minimal 2 minggu yang akan datang. “Tidak ada masalah sebetulnya dengan stok. Perlu ketelitian. Dan media juga punya peran penting untuk memberikan pemahaman kepada petani,” ujarnya. Pupuk Kaltim seperti diketahui adalah BUMN yang bergerak di bidang pupuk, merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang saat ini memiliki basis produksi di Bontang, Kalimantan Timur dengan kapastitas produksi urea 3,43 juta ton pertahun. Dimana, sebagian produksi bahkan telah dipasarkan ke Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Bahkan, Bambang Setyo jelaskan bahwa dari produksi 3,43 juta ton pertahun tersebut ada sekitar 785 ton untuk diekspor. Sedangkan produksi dari PT Pupuk Kaltim yang berdiri sejak tahun 1977 tersebut selain memproduksi urea namun juga pupuk jenis Amaniak sebanyam 2,74 juta ton pertahun dan jenis NPK 350 ribu ton pertahun. “Jadi, sebetulnya tidak ada alasan untuk menggunakan pupuk yang disebut-sebut palsu. Karena produksi dalam negeri melimpah,” demikian Bambang. (bul) Bambang Setyo
Halaman 9
Terbatas Pakai di Lobar
Giri Menang (Suara NTB) – Untuk memanfaatkan herbisida terbatas parakuat diklorida secara optimal dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida terbatas parakuat diklorida terhadap manusia dan lingkungan, Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas (Alishter) menggelar Pelatihan Herbisida Terbatas Pakai untuk kalangan petani. Kegiatan berlangsung di gedung BPPSDMPP Lombok Barat (Lobar) pada Selasa (30/4) lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut pengurus Alishter Pusat, Pengurus Alishter Provinsi NTB, pejabat Dinas Pertanian Provinsi NTB, pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, pejabat Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi NTB sebagai narasumber serta sejumlah stakeholder lainnya. Ketua Alishter Pusat Mulyadi Benteng dalam sambutan tertulisnya mengatakan, pada saat ini tenaga kerja di bidang pertanian semakin terbatas sehingga seringkali menjadi kendala, khususnya untuk mengen dalikan rumput di lahan tanpa tanaman dan di lahan pertamanan karena luasnya lahan yang harus dikendalikan. Dengan hadirnya teknologi herbisida, khususnya herbisida parakuat diklorida, maka masalah tersebut dapat diatasi. Mengingat bahwa herbisida merupakan bahan kimia yang beracun, maka herbisida tersebut harus ditangani dan digunakan secara benar dan bijaksana sesuai dengan rekomendasi penggunaannya dengan menggunakan alat pelindung diri. (Suara NTB/bul)
(Suara NTB/ris)
PEMAPARAN - Peserta pelatihan antusias mendengar pemaparan dari para narasumber “Mengingat bahwa herbisida parakuat diklorida ditetapkan sebagai pestisida terbatas pakai sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian No 39 tahun 2015, maka setiap pengguna herbisida terbatas pakai harus diberikan pelatihan,” kata Mulyadi. Ia mengatakan, Alishter secara konsisten melakukan pelatihan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Misalnya tahun 2016 di 14 provinsi, tahun 2017 di 22 provinsi, tahun 2018 di 24 provinsi dan tahun 2019 pelatihan menyasar 27 provinsi, termasuk di NTB. “Total petani yang sudah dilatih sebanyak 12.400 orang” katanya. Sementara itu, Administration Staff Alishter Pusat Bagus Fajar Fadhilah kepada Suara NTB mengatakan, sasaran pelatihan kali ini adalah petani pengguna herbisida terbatas pakai dengan jumlah sebanyak 100 orang. Urgensi kegiatan ini yaitu melatih petani agar mampu menggunakan herbisida terbatas pakai dengan baik dan benar. Patani diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan herbisida parakuat diklorida.” Dari segi perizinan, peraturannya, pemahaman label seperti apa, dari segi kesehatan seperti apa” kata Bagus. Ia mengatakan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh petani sehingga sangat penting dilakukan pelatihan. Salah satunya adalah perstisi-
da palsu yang kemungkinan beredar di lapangan. Jika petani menemukan indikasi pestisida palsu bisa dicek di situs resmi Kementerian Pertanian. “ Kami mengharapkan dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh Alishter, maka petani dapat memanfaatkan herbisida parakuat secara benar dan bijaksana dengan dampak negatif seminimal mungkin,” katanya. Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi NTB Iis Isnaini yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya berharap agar pelatihan serupa bisa digelar untuk petani di Pulau Sumbawa guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani khususnya dalam menggunakan herbisida terbatas pakai. Terlebih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh petani di lapangan seiring dengan berkembangnya industri pestisida di Indonesia. “ Tantangan yang dihadapi misalnya pestisida ilegal, palsu, tidak sesuai mutu serta habis masa izinnya,” katanya. Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Hortikultura Dinas Pertanian Lobar, Sukanda mengatakan pihaknya mengapresiasi dilakukannnya kegiatan pelatihan ini terlebih saat ini konsep organik lebih dikedepankan. “ Yang mengadakan adalah asosiasi, mudahan kerjasama kita semakin bagus, karena tanpa asosiasi juga kita tak bisa berbuat apa apa,” katanya. (ris)
(Suara NTB/bul)
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
(Suara NTB/bul)
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
Pusat Studi Gender STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar dengan tema peran perempuan dalam membangun peradaban bangsa. Seminar itu digelar di kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Selasa (30/4). Seminar itu menghadirkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Drs. H. Imhal, M.Pd. Ketu Panitia Seminar, Made Sumari, S.Ag., M.Ag., dalam laporannya mengatakan seminar ini mengusung tema peran perempuan dalam membangun peradaban bangsa. Panitia
dalam seminar ini sebanyak sembilan orang. Kepala DP3AP2KB NTB, H. Imhal membawakan materi berjudul peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga. Sementara itu, Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., dalam sambutannya mengatakan perempuan atau wanita harus berperan dalam peradaban bangsa. “Kalau dalam Hindu, wanita tidak dihormati, upacara suci tidak berguna. Paling tidak sesungguhnya di Agama Hindu, wanita luar biasa, ketika lahir sebagai perempuan, sudah dari lahir dididik jadi seorang guru,” ujarnya Dewi Rahayu menekankan, bahwa wanita harus berpengetahuan. Dalam Hindu, menekankan wanita harus menem-
Jadwal Kuliah Berubah KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) jelang pelaksanaan ibadah Ramadhan. Kebijakan pengaturan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) di bulan Ramadhan bertujuan agar lebih fokus menjalankan ibadah, khususnya yang beragama Islam. Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan, menjelaskan adanya surat edaran itu berdampak pada proses perkuliahan mahasiswa Unram. Menurutnya, jadwal kuliah disesuaikan dengan (Suara NTB/dys) jam kerja berdasarkan surat H. Ruspan edaran Menpan RB. Seperti diketahui, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1440 H, pada 16 April 2019 lalu, Menpan RB telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor: 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440H. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 5 hari kerja, pada hari Senin-Kamis jam masuk kerja dimulai pukul 08.0015.00, waktu Istirahat 12.00-12.30, sedang pada hari Jumat jam kerja dimulai pukul 08.00-15.30 dan waktu istirahat 11.30-12.30 Sementara bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja, jam kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu dimulai pada 08.00-14.00, dengan waktu istirahat 12.00-12.30. Adapun untuk hari Jumat jam kerja mulai pukul 08.00-14.30 dan waktu istirahat 11.3012.30. “Jadi tetap masuk kuliah, proses akademik tetap jalan, “ kata Ruspan menegaskan. Disebutkan dalam SE ini, jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam per minggu. Kementerian PANRB menilai, pemerintah memberikan hak bagi ASN yang beragam muslim untuk bisa beribadah di bulan Ramadhan. Meski begitu, pemerintah tetap menjamin pemberian pelayanan tetap berjalan baik.(dys)
puh pendidikan. “Tema (seminar) ini sangat bagus untuk kita elukan bahwa wanita memiliki peranan penting dalam membangun peradaban bangsa,” jelasnya. Kepala DP3AP2KB NTB, H. Imhal pada awal pemaparannya menyampaikan tentang visi dan misi NTB. Ia juga mengatakan, penduduk perempuan di NTB sebanyak 51 persen. Salah satu program prioritas di NTB adalah akselerasi peran perempuan dalam pembangunan, baik kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Ia juga menyampaikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di NTB. “Perlu kita terus berupaya agar peran perempuan ditingkatkan,” katanya. Berbagai hal yang dilakukan antara lain dalam bidang pendidikan, anak-anak harus ma-
(Suara NTB/ron)
SEMINAR - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, H. Imhal, (kiri) saat memberikan materi pada Seminar Pusat Studi Gender STAHN Gde Pudja Mataram, Selasa (30/4).
Juli, UN Perbaikan SMA/SMK Digelar Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) Perbaikan pada tahun 2019 ini akan dilaksanakan pada bulan Juli. UN Perbaikan diperuntukkan kepada siswa SMA dan SMK sederajat tahun pelajaran 2018/2019 yang karena alasan tertentu tidak bisa mengikuti UNBK pada bulan Maret atau April 2019 karena alasan tertentu. Juga kepada peserta UN tahun pelajaran 2017/2018 atau 2018/2019 yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan. Hal itu disampaikan Ketua Panitia UN Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., saat dihubungi Rabu (1/5). Ia mengatakan pelaksanaan UN Perbaikan akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juli 2019. “Saat ini be-
lum ada peserta, nanti setelah pengumuman kelulusan kita tunggu peserta yang akan mengulang,” ujarnya. Aidy menjelaskan, berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, peserta UN perbaikan yaitu peserta UN jenjang SMA/MA, SMK/ MAK sederajat dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelaja-
ran 2018/2019 yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN pada bulan Maret atau April 2018 karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah. Selain itu, peserta UN Tahun Pelajaran 2017/2018 atau 2018/2019 padajenjang SMA/ MA, SMK/MAK, dan Program Paket C/Ulya yang belum me-
menuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang Ditetapkan. Tidak hanya itu, peserta UN Perbaikan bisa juga berasal dari peserta UN yang sudah memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan dapat mengikuti UN untuk perbaikan dengan syarat calon peserta harus memberikan bukti yang sah (berupa surat keterangan dari lembaga yang bersangkutan atau pernyataan resmi yang dimuat dalam laman, brosur, atau bentuk lain yang sejenis) dari pengguna yang mensyaratkan capaian nilai dengan kriteria tertentu. Aidy menjelaskan, Peserta
UN tahun pelajaran 2017/ 2018 atau 2018/2019 pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya sederajat yang akan mengikuti UN untuk Perbaikan pada tahun pelajaran 2018/2019 harus mendaftarkan diri dan menentukan mata ujian yang akan diikutinya melalui satuan pendidikan pelaksana UN untuk Perbaikan. “Pendaftaran dilakukan secara daring (online),” katanya. Selain itu, Ujian Nasional untuk Perbaikan dilaksanakan dengan moda UNBK. Soal UN untuk Perbaikan mengacu pada kisi-kisi UN Tahun Pelajaran 2018/2019. (ron)
Kwarda Pramuka NTB Tandatangani Kerjasama dengan Malaysia Mataram (Suara NTB) Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka NTB menandatangani perjanjian kerjasama dengan Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang Malaysia di Penang Malaysia, Rabu (26/4) lalu. Kwarda Pramuka NTB yang dipimpin Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., ini menitikberatkan pada pertukaran budaya, wawasan kepramukaan dan latihan bersama kedua kwarda, baik di Malaysia maupun di NTB. Dalam rilis yang diterima Suara NTB, Rabu (1/5), penandatanganan kerjasama ini dilakukan Soon Lip Chee, perwakilan Persekutuan Pengakap Penang dan dari Kwarda NTB diwakili Ketua Kwarda NTB H. Rosiady H.Sayuti di kantor Komrad Exco Belia dan Sukan Ker-
IKIP Mataram Gelar Lomba SMILE Mataram (Suara NTB) Racana Ki Hajar Dewantara-RA Kartini Pangkalan IKIP Mataram menggelar lomba Parade Semaphore, Miniatur Pionering dan LKBB Kreasi (SMILE) di area kampus, Minggu (28/4) lalu. Lomba SMILE merupakan program rutin tahunan dari UKM Racana dan terus akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Sebelum lomba dimulai terlebih dahulu dilaksanakan upacara pembukaan yang dibuka secara langsung oleh Rektor IKIP Mataram, Prof. Drs. Kusno, DEA.,Ph.D. Selain Rektor, hadir juga Wakil Rektor 1, Dra. Ni Ketut Alit Suarti, M.Pd., Dekan FIP, Kepala Biro, dosen pembina UKM Racana Pramuka, dewan juri dan purna Racana IKIP Mataram. Rektor IKIP Mataram Kusno dalam sambutannya mengingatkan pentingnya untuk memahami nilai-nilai yang ada dalam setiap lomba seperti kedisiplinan, sportivitas, kreativ-
suk PAUD. Beberapa program lainnya untuk meningkatkan kualitas perempuan yaitu pihaknnya melakukan advokasi ke seluruh dinas dan badan. “Agar semua kegiatan harus responsif gender,” ujar Imhal. Program lainnya yang dialakukan yaitu program peningkatan dan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan. Pembangunan ketahanan keluarga. Imhal juga menyampaikan pihaknya berupaya agar terjadi percepatan kabupaten/kota layak anak. “Juga dilakukan program perlindungan perempuan dari kekerasan dan pendewasaan usia perkawinan. Terkait ketahanan keluarga bagaimana supaya keluarga kita tangguh, kuat dari segi kuat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sisi psikologis,” jelasnya. (ron/*)
(Suara NTB/ist)
SMILE - Kegiatan SMILE yang digelar IKIP Mataram belum lama ini. masih ada kesempatan lain itas dan kebesaran hati. Setiap lomba akan meng- untuk menjadi juara, yang hasilkan ada pemenang dan ada penting evaluasi kenapa yang kalah. Bagi yang menang kalah dan belajarlah kepada boleh bergembira tapi jangan pemenang, ungkap rektor. Sementara itu Wakil Rekberlebihan serta harus mau berbagi kepada pihak yang kalah tor 1, Dra. Ni Ketut Alit Suarti, tentang trik menjadi pemenang. M.Pd., usai acara pembukaan Demikian juga yang kalah, menyampaikan bahwa setiap tidak boleh putus asa karena lomba/kegiatan yang digelar mahasiswa IKIP Mataram selalu mendapat respons hangat dan antusias dari masyarakat. Beliau mengingatkan lomba POSIM (Pekan Olahraga dan Sains) yang peserta keseluruhannya lebih dari 3.000 peserta untuk berbagai mata lomba, demikian juga dengan On Mipa dan debat bahasa Inggris, termasuk Lomba SMILE Racana Pramuka pesertanya ratusan orang yag berasal dari gugus depan SMA, MA, SMK, SMP, MTs se-Pulau Lombok. Untuk itu beliau menyampaikan terima kasih kepada semua pengurus UKM, UKMF, dan HMPS atas kepedulian dan dedikasi mereka dalam melaksanaka setiap kegiatan. Sementara itu Ketua Panitia SMILE 2019, Juhan Sapari Utama, menyampaikan Lomba SMILE 2019 se-Pulau Lombok mengangkat tema “Melalui Pramuka Kita Berkreasi dan Menjalin Persaudaraan”. Di mana, jumlah peserta yang hadir sebanyak 800 orang dengan rincian Penegak 576 orang dan Penggalang 224 orang. Mereka dinilai dewan Juri berkompeten dari Korem 162/ Wira Bhakti, Polda NTB, Kwarcab Pramuka Kota Mataram, DKD, DKC, dan Purna Racana Pramuka IKIP Mataram. (dys)
jaan Negeri Penang (Kantor Dikpora Penang). Dalam kunjungan ke Malaysia ini, H. Rosiady H. Sayuti yang juga Sekda NTB ini didampingi Wakil Ketua Bina Muda, Drs. H. Fathul Gani, M.Si, Wakil Ketua Bidang Humas Ir. H. Husnanidiaty Nurdin, MM., Sekretaris Kwarda NTB Usman dan anggota lainnya. Dalam sambutannya, perwakilan Pengakap Penang Soon Lip Che sangat bangga dengan kegiatan kepemudaan, seperti Persekutuan Pengakap. Karena dengan kegiatan ini dapat melahirkan insan yang berdikari, disiplin, berkomitmen dan bertanggung jawab. Pihaknya berharap ada pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan pramuka NTB, karena Pramuka Penang sangat konsen dengan
perkembangan kepemudaan. Selain itu, semakin banyak hubungan antar bangsa , sehingga pemuda negeri pulau Penang dapat menimba ilmu pengetahuan yang luas. Sementara Ketua Kwarda NTB H. Rosiady H. Sayuti berharap adanya kerja sama ini bisa melaksanakan kegiatan bersama guna menambah pengetahuan dan saling mengenal budaya antarkedua bangsa antara Pengakap Penang Malaysia dan Pramuka NTB Indonesia. Di Penang, selain menandatangani MoU rombongan Kwarda NTB menghadiri acara Pengakap Malaysia menyaksikan program Bengkel MASS CPRAED (Pelatihan penanganan kedaruratan dan pelatihan Pemadam kebakaran oleh Pengakap Malaysia ). (ham)
(Suara NTB/ist)
TUKAR CINDERAMATA - Ketua Kwarda Pramuka NTB H. Rosiady H. Sayuti tukar cinderamata dengan perwakilan Persekutuan Pengakap Penang Malaysia Soon Lip Chee belum lama ini.
”LombokCare” Dijadikan Percontohan Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Yayasan LombokCare dijadikan percontohan bagi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berada di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Pada Jumat (26/4) lalu sembilan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melakukan kunjungan ke Yayasan LombokCare. Bahkan, beberapa pekan lalu, sebanyak lima balai juga datang berkunjung. Ketua Yayasan LombokCare, Apip Sutardi, ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kemensos, Edi Suharto menunjuk Yayasan LombokCare seabgai tempat percontohan untuk Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di bawah Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos. Edi Suharto juga datang langsung mengunjungi Yayasan LombokCare. Pada hari Jumat (9/4) lalu balai yang datang yaitu balai mental, intelektual dan fisik. Sementara beberapa pekan sebelumnya, LombokCare dikunjungi oleh balai sensorik netra. “Balai-balai itu berasal dari banyak daerah di Indo-
(Suara NTB/ist)
BERKUNJUNG - Ketua Yayasan LombokCare, Apip Sutardi berfoto bersama dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kemensos, Edi Suharto (pakai topi) dan pengurus Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas saat berkunjung ke Yayasan LombokCare. nesia. Balai diarahkan ke sini (LombokCare), balai ini dulunya panti, sekarang Kemensos menghapus panti menjadi balai, sehingga pelayanannya berkelanjutan,” jelas Apip. Apip mengatakan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos menunjuk LombokCare sebagai percontohan pendampingan penyandang disabilitas di luar panti. “Jadi semua bal-
ai di seluruh Indonesia difokuskan ke sini (LombokCare) untuk melihat pemaparan kita,” katanya. Tak kurang dari 200 orang datang pada rombongan beberapa pekan lalu, dan 186 orang datang pada Jumat (26/ 4) lalu ke Lombok. Mereka juga datang ke LombokCare. Pengurus balai datang untuk melihat langsung program di
LombokCare, seperti penanganan anak, kerja sama dengan orang tua, serta melihat fasilitas. “Serta semua program yang ada di sini, mereka sharing, dan belajar juga, dan akan melaksanakan juga di balai masing-masing, serta bagaimana memanfaatkan budgeting. Kami budget kecil, tapi pemberian manfaat Alhamdulillah baik,” ujar Apip. Menurut Apip, Kemensos ingin agar balai bisa beranjak dari sistem terdahulu dan mulai mengembangkan sistem yang baru. Ke depan juga akan ada beberapa balai yang bekerjasama dengan LombokCare. “Mereka mengharapkan luluasn dari kita. Program kita (LombokCare) dari anak-anak masih kecil memang mempersiapkan. Ketika dewasa, di tingkat keterampilan mereka (balai) bisa menampung. Mengikuti kursus dan lainnya nanti dikirim lagi ke Lombok,” jelas Apip. Dengan adanya kunjungan balai, Apip mengatakan pemerintah memberikan bantuan ke Yayasan LombokCare untuk asistensi penyandang disabilitas dan bantuan alat bantu. (ron)
SUARA NTB
Kamis, 2 Mei 2019
Atlet Atletik PPLP NTB Dulang Lima Medali di Kejurnas Mataram (Suara NTB) Tampil tanpa target, kontingen atletik NTB yang diperkuat 18 atlet sukses mendulang lima medali di Kejurnas Atletik Antar-PPLP/PPLD yang berlangsung di Bangka Belitung, Rabu (1/5). Lima medali yang diraih itu, satu emas, tiga perak dan satu perunggu. Demikian disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin via ponselnya, Rabu (1/5). “Alhamdulillah atlet NTB berhasil meraih satu medali emas, tiga peraih dan satu perunggu di kejurnas antar PPLP yang diikuti atlet pelajar se-Indonesia,” ucapnya. Hj. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan satu medali emas NTB diraih lewat nomor tim estafet 4x400 meter putri. Sedangkan tiga medali perak diraih oleh Mirawan di nomor 400 meter putra, Jumratun nomor 400 meter putri serta tim estafet 4x400 meter putra. Sementara tambahan satu perunggu diraih lewat tim estafet 4x100 puteri. Raihan lima medali itu dinilai sangat memuaskan dan diapresiasi oleh pihak Dispora NTB karena memang pihak PPLP NTB tak memasang target medali emas lewat 18 atlet tersebut. Sebagaimana disampaikan Pelatih Atletik PPLP NTB, I Made Budiasa sebelumnya, tim atletik NTB yang diperkuat 18 atlet tidak memasang target medali di event itu. Hal itu dikarenakan usia latihan atlet yang ikut masih sangat muda atau sebagian besar atlet baru enam bulan berlatih di PPLP NTB. Meski tak memasang target medali, namun pelatih berpesan kepada atlet agar mampu meningkatkan limit waktu. Pasalnya tujuan atlet diturunkan di event itu untuk mengevaluasi hasil latihan selama enam bulan di PPLP NTB. Alhasil para atlet NTB rata-rata memiliki catatan waktu yang relatif meningkat, bahkan beberapa atlet NTB sukses mendulang satu emas tiga perak dan satu perunggu. (fan)
Yuliana Tak Ingin Sesumbar Mataram (Suara NTB) Juara dunia pencak silat junior, Yuliana dipastikan akan tampil mewakili NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua, Oktober 2019 mendatang. Atlet asal Lombok Barat (Lobar) ini akan turun di kelas A, tarung perorangan putri. Keikutsertaan Yuliana di Popnas 2019 diprediksikan dapat mendulang medali emas. Pasalnya atlet PPLP NTB merupakan juara dunia pencak silat tingkat junior tahun 2018. Meski mengantongi gelar juara dunia pencak silat, namun Yuliana tak ingin sesumbar dan tidak berani memasang target. “Saya tak memasang target medali emas di Popnas 2019. Tapi saya akan berusaha memberikan penampilan yang maksimal,” ucap Yuliana saat ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, belum lama ini. Alasan Yuliana tak memasang target medali emas bukan karena dia pesimis menghadapi Popnas 2019. Namun dia ingin lebih waspada pada kekuatan lawan, karena memang semua atlet sedang mempersiapkan diri dengan baik menghadapi event itu. ”Semua atlet sedang mempersiapkan diri dengan baik mengikuti Popnas, dan saya tak ingin takabur,” jelasnya seraya menambahkan, meski tak memasang target, namun dia akan tetap tampil maksimal di Popnas 2019. Sebagaimana diketahui Yuliana adalah atlet PPLP NTB yang telah menorehkan prestasi di level dunia. Meski sudah berprestasi di level dunia junior, namun Yuliana tetap rendah hati dan tak pernah meremehkan lawan. (fan)
Yuliana
(Suara NTB/fan)
Tambora Challenge, Gubernur NTB Janjikan Bonus Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah akan memberikan apresiasi kepada atlet NTB yang sukses meraih finis sesuai Cut-off Time di Tambora Challenge yang digelar di Jalan Lintas Sumbawa, 1-4 Mei 2019. Apresiasi yang akan diberikan dapat berupa uang pembinaan. “Yang pasti pak Gubernur akan memberikan apresiasi kepada atlet NTB yang bisa mencapai finis sesuai Cut-off Time,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin saat diwawancara Suara NTB diruang kerjanya belum lama ini. Pernyataan ini dilontarkan oleh Kadispora NTB untuk memberi motivasi para atlet NTB yang tampil di Tambora Challenge 1-4 Mei 2019. Sebagaimana diketahui bahwa NTB menurunkan sembilan atlet di lomba
lari paling ekstrem tersebut. Sembilan atlet NTB itu adalah Abdul Salam, Marhalim Halilintar, Faris Abiyyu, Yan Bahtiar, Yadi, Abdul Akhir, Yuni Hardi, Evan Ferdiyanti dan Margaretha Eggrani. Sembilan pelari ini akan turun di dua nomor yakni nomor relay dan perorangan 320 Kilometer. Dari sembilan atlet itu hanya satu atlet yang turun di nomor perorangan 320 Kilometer. Sementara sisa delapan atlet akan ikuti nomor relay yang
Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, menetapkan HT (45) sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada anggaran APBDes Desa Kemuning pada tahun 2017. Mantan Kepala Desa (Kades) satu periode tersebut, ditaksir merugikan negara sekitar Rp981 juta. Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan audit perhitungan kerugian negara (PPKN) oleh tim auditor Inspektorat Provinsi dengan nomor surat 700/4/X/INSP-ITBANSUS tanggal 18 April 2019 lalu. Penetapan tersangka dan penyelesaian dalam kasus tersebut merupakan upaya tegas Polri, pasalnya kasus ini sudah menjadi tunggakan sejak satu tahun lalu. “Baru ada satu orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sampai dengan saat ini. Kita juga masih terus melakukan pemeriksan intensif terhadap tersangka untuk melengkapi berkasnya. Tidak menutup kemungkinan juga akan ada tersangka lain sesuai dengan petunjuk Jaksa. Bahkan jika diminta untuk ditambah tersangka nantinya, kita juga akan segera siapkan karena sebagian besar saksi sudah kita periksa semua. Kita juga sangat bersyukur akhirnya kasus Korupsi ada kejelasan, karena sudah tertunggak sejak lama,” ungkap Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK kepada wartawan belum lama ini. Dikatakannya, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan tersangka yakni, dokumen APBDes
Hj. Husnanidyati Nurdin (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ils)
BARANG BUKTI - Sejumlah barang bukti hasil kejahatan tersangka diperlihatkan kepada awak media di Mapolres KSB. tahun 2017-2018, dokumen permohonan pencairan anggaran serta tanda terima sejumlah uang dari bendahara ke Kepala desa untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Selain itu, pihaknya juga mengamankan satu buah buku tabungan yang saat ini sudah dalam keadaan kosong serta satu unit sepeda motor dengan taksiran harga sekitar Rp80100 juta. Sementara sisanya digunakan oleh tersangka untuk berfoya-foya bahkan, dalam satu hari dia bisa bolak balik Mataram-KSB untuk menghabiskan uang negara tersebut. Akibat perbuatannya terse-
status kasus itu. Tidak menutup kemungkinan juga kasus tersebut juga akan kita serahkan ke APH karena yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif,” tegas Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M. Si, kepada Suara NTB, belum lama ini. Menurutnya, sebenarnya dalam penanganan masalah tersebut tanpa melalui Inspektoratpun sudah bisa ditangani APH. Karena sangat jelas perbuatan penyimpangannya yakni masalah Pajak yang notabene sudah masuk ke tindak pidana. Tetapi karena ada upaya pencegahan dan pembinaan dari tim Inspektorat akhirnya ditahan untuk bisa
diselesaikan di APIP. Tetapi karena tidak ada kunjung memberikan hasil yang baik, maka upaya tegas lainnya juga akan disiapkan. Sementara untuk peningkatan status kasus ini pihaknya masih menunggu keluarnya hasil audit BPK yang dijadwalkan akan diekspose pertengahan bulan Mei. Jika hal itu sudah lengkap, baru akan ditindak lanjuti ke APH karena untuk APIP dianggap tidak memberikan hasil yang baik. Tentunya tidak hanya kasus desa Dasan Anyar saja yang akan ditingkatkan, melainkan kasus-kasus lainnya yang tidak kunjung dilakukan pengembalian. (ils)
Sepi Pengunjung, Target Retribusi Uji KIR Terancam Tak Tercapai Taliwang (Suara NTB) Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan dan KIR Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, Ambo Nurung S. Ap mengatakan, sejak awal tahun 2019 hingga saat ini tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus buku KIR masih sangat minim. Melihat kondisi tersebut, dikhawatirkan target retribusi uji KIR sekitar Rp200 juta terancam tidak bisa terealisasi. Parahnya lagi belasan buku KIR yang disita karena terjaring razia petugas, tidak kunjung diambil. “Memang sejak awal tahun 2019 tingkat kunjungan masyarakat untuk melakukan uji kir sangat minim. Bahkan di dalam satu hari full, yang datang hanya satu sampai tiga kendaraan saja itupun kebetulan. Lebih parahnya lagi buku KIR yang terjaring razia dan sejumlah STNK tidak kunjung diambil oleh pemiliknya. Jika hal ini terus terjadi, kami khawatirkan terjadi pendapatan dari retribusi dari uji KIR ini terancam tidak akan bisa terealisasi di tahun 2019 dan itu juga akan menjadi preseden buruk karena tidak mampu mencapai target,” ungkapnya kepa-
melibatkan dua pelari dengan berlari secara estafet. Satu atlet berlari 160 Kilometer dan dilanjutkan dengan pelari kedua 160 Kilometer dengan finis di Doroncanga Dompu. Kadispora NTB tidak membebankan target kepada atlet NTB, namun bagi atlet yang bisa meraih finis dengan cat off time akan mendapatkan apresiasi dari Gubernur NTB. (fan)
Mantan Kades Kemuning Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Dugaan Penggelapan Pajak di Dasan Anyar Dilaporkan ke APH Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (Itkab), berencana untuk segera meningkatkan status kasus dugaan penggelapan pajak sekitar Rp125 juta di desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh. Sesuai kesepakatan, seharusnya tanggal 14 Desember tahun 2018 kasus ini sudah selesai. Tetapi faktanya tidak kunjung ada kejelasan untuk menyerahkan uang tersebut ke Kas Negara. “Setelah ditunggu-tunggu hingga tanggal 14 Desember lalu yang disepakati bersama tidak kunjung ada progres. Karena sudah demikian, kita tunggu saja hasil pemeriksaan BPK baru akan kita tingkatkan
Halaman 11
da Suara NTB, belum lama ini. Dikatakannya, target pendapatan dari retribusi KIR di tahun 2019 sekitar Rp 200 juta sementara yang sudah terealisasi hingga saat ini baru sekitar Rp75 juta. Masih kecilnya capaian tersebut bukan berarti pihaknya tidak bekerja, tetapi memang tingkat kesadaran masyarakatnya yang kurang. Upaya penindakan tegas dengan menyita belasan buku KIR karena tidak membayar sudah sering dilakukan. Hanya saja upaya itu tidak memberikan dampak yang baik, buktinya sudah dua bulan buku itu disita masih banyak yang tidak datang mengambilnya. Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengaku sudah tidak memiliki cara yang lebih efekti lagi untuk menggugah kesadaran masyarakat. Padahal pengujian secara rutin kendaraan merupakan salah satu cara untuk menekan halhal yang tidak diinginkan saat perjalanan. “Memang yang masih menjadi masalah disini yakni tingkat kesadaran masyarakatnya yang masih kurang. Kalau dari kami segala upaya sudah kita lakukan mulai dari razia kendaraan hingga menyita buku KIRnya tidak kun-
jung memberikan hasil yang maskimal,” imbuhnya. Dia menambahkannya, selain tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, target pendapatan retribusi Rp 200 juta juga tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang dimikiliki. Padahal jika melihat potensi yang bisa ditarik biaya retribusi sekitar 800 unit kendaraan saja dengan taksiran besaran pendapatan sekitar Rp 170 juta. Apalagi kondisi saat ini sangat sepi pengunjung, bisa-bisa target Rp 200 juta tidak akan terealisasi. Bahkan, dari total potensi wajib KIR, hanya 50 persen saja yang rutin, sementara sisanya masih belum ada kejelasan. Pihaknya juga sudah melakukan segala upaya supaya para pemilik kendaraan wajib KIR datang untuk memperpanjang izinnya. Tetapi faktanya masih tetap saja nihil tanpa kejelasan, hal bisa menjadi acuan bahwa pemilik kendaraan di KSB tidak taat untuk uji KIR. “Segala cara sudah kita lakukan untuk merealisasikan pendapatan dari uji KIR di tahun 2019. Tetapi upaya kami tidak akan menyerah dan tetap mengejar target tersrbut hingga akhir tahun anggaran,” tukasnya. (ils)
but, kini tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a,b ayat (2) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar. “Tersangka sudah mulai kita tahan dan saat ini kami masih merampungkan berkas-
nya untuk segera kita ajukan tahap pertama ke Kejaksaan. Kita juga menargetkan kasus ini bisa tuntas di tahun 2019, karena ada beberapa kasus baru lagi yang akan kita tindak lanjuti,” ungkapnya. Catatan Suara NTB menyebutkan, tersangka ini diketahui sudah melakukan pencairan anggaran sebanyak enam kali permintaan pencairan anggaran dari 30 bulan Mei sebesar Rp 458 juta hingga 22 Desember dengan jumlah anggaran Rp758 juta. Dengan anggaran tersebut, Kades berdalih akan membayar Siltap para perangkat kerja yang ada. Baik itu Kadus, Ketua RT/ RW
guru ngaji, pengurus masjid dan BPD. Tetapi faktanya tidak dilakukan selama menjabat sebagai kepala desa. Anggaran tersebut diduga digunakan untuk pribadi Kades. Selain biaya yang dimaksud, pelaksanaan beberapa proyek fisik yang ada di desa juga tidak dilaksanakan, padahal pencairannya sudah 100 persen dilakukan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yakni mengambil alih semua fungsi di Bendahara dan Kaur Keuangan. Diduga, setiap anggaran yang masuk akan langsung dialihkan ke rekening istrinya, tidak lagi di rekening desa. (ils)
Kamis, 2 Mei 2019
SUARA NTB
DIJUAL
Halaman 12
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 YAMAH B3FF DR.4731 EA NOKA/NOSIN : MH3SEF320JJ009963/E3TVE0041245 AN.RAKA ABDULLAH BAFADAL HLG D’SKTR REMBIGA MATARAM
HLG BPKB R2 HONDA DR.3279 CN NOKA/NOSIN :MHIJFH110FK504886/ JFH1E-1503391 NO.BPKB L10763189 AN.IDA MADE TELAGA SURYANA HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR
HLG BPKB R4 VW COMBI DR.752 NOKA/NOSIN : HH652-853/BZ195-277 NO.BPKB.3683304P AN.KANWIL DEP-SOS PROP.NTB HLG D’SKTR JL.LANGKO MATARAM
HLG STNK R2 DR.2654 LI HONDA NOKA/NOSIN : MHIJF7114CK200725/JJF71197659 AN. M.NUR RAMADHAN,SE HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO KOTA MATARAM HLG STNK R2 DR.6370 CJ NOKA/NOSIN : MH355S005EK147186/55S-147166 AN.SUHANENI HLG D’SKTR PASAR KEBON ROEK AMPENAN
Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA
q
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 2 Mei 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
OPINI
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
Halaman 14
Ikhtiar
Jaga Pertumbuhan Ekonomi PERTUMBUHAN ekonomi Kota Mataram mengalami pelambatan. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mencapai 1,69 persen. LKPJ akhir tahun 2018 yang disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menunjukkan telah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dari 8,11 persen pada tahun 2017 menjadi 6,42 persen pada tahun 2018. Setidaknya ada 17 sektor yang menjadi basis perekonomian Kota Mataram harus dipush kembali jika ingin mengembalikan pertumbuhan ekonomi tersebut. Para ahli dari akademisi lintas perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Mataram yang terlibat dalam pembahasan LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018 rata-rata mendorong Pemkot Mataram mengambil langkah strategis ‘’penyelamatan’’ pertumbuhan ekonomi Kota Mataram. Salah satu basis yang harus didorong adalah basis pariwisata. Demikian pula pada basis-basis yang notabene merupakan urusan pilihan. Mengacu pada dokumen RKPD Kota Mataram 2018, diketahui bahwa urusan pilihan perikanan capaian kinerjanya, 96,73. Pada tahun 2018 Pemkot Mataram mengarahkan program bagaimana meningkatkan kunjungan pariwisata. Sementara realisasi urusan pariwisata hanya 81 persen. Urusan pilihan pertanian, capaiannya 97 persen. Urusan pilihan perdagangan pencapaiannya lebih bagus, yakni 91,66 persen. Di sisi lain realisasi anggaran untuk urusan pilihan relatif rendah, sekitar 84 persen. Oleh karena itu, para ahli memberikan rekomendasi kepada Pemkot Mataram untuk merealisasikan lapangan pekerjaan yang efektif melalui kemudahan hubungan perdagangan dan peluang investasi. Selain itu Pemkot Mataram harus merevitalisasi destinasi wisata. Demikian pula untuk urusan penunjang setidaknya ada tiga rekomendasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan tuntutan masyarakat yang harus dijawab oleh OPD lingkup Pemkot Mataram. Ke depan, Pemkot Mataram harus membangun pemerintahan yang lebih bersih lagi. Terutama di jajaran pimpinan. Supaya lebih berdaya guna. Pimpinan OPD diharapkan tidak terlalu terlena dengan fasilitas yang diberikan kepada mereka. Sehingga bisa mengejar target-target yang ada. Karena bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi ini tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi ini juga mempengaruhi yang lain. IPM misalnya. Dibandingkan dengan tahun 2015 - 2016, posisi IMP Kota Mataram tahun 2016 - 2017 adalah 0,6 persen. 20172018 terjadi penurunan, menjadi 0,4 persen. Penurunan ini harus menjadi perhatian serius Pemkot Mataram. Sebagai konsekuensi menurunnya pertumbuhan ekonomi, dari 8,11 persen menjadi 6,42 persen, terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka dari 5,3 persen mencapai 6,72 persen. Dari gambaran ini, Pemkot Mataram harus mewaspadai kemungkinan meningkatnya angka kemiskinan. Kota Mataram menjadi hebat karena dua tahun terakhir, jumlah orang miskin di Kota Mataram di bawah dua digit, yakni 9 persen. Padahal, selama ini hanya Kota Bima yang angka kemiskinannya di bawah dua digit. Capaian prestasi ini seharusnya dapat dipertahankan oleh Pemkot Mataram. Karena jika tidak segera diambil langkah-langkah strategis, hal ini dikhawatirkan akan menambah angka kemiskinan di Kota Mataram. Untuk itu, ke depan Pemkot Mataram dalam menyusun anggaran harus berbasis pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang pro poor dan pro job. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami pelambatan, setidaknya ada dua hal yang pasti akan menyertai, yaitu bertambahnya jumlah orang miskin dan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka. (*)
Memberdayakan Sarjana ESA merindukan para pemuda dengan skill dan potensi memadai. Desa membutuhkan kawula muda dengan pemikiran kritis, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Atas dasar pemikiran inilah, mereka yang mengantongi pendidikan tinggi selayaknya turut berperan aktif membangun desa. Bagaimanapun, para sarjana dituntut mampu mengembangkan ilmunya di tanah kelahiran. Berdasarkan catatan historis, sejak lama jumlah lulusan perguruan tinggi di desa sangat kecil. Mahalnya biaya perkuliahan membuat orang desa enggan melanjutkan studi hingga jenjang perguruan tinggi. Dahulu kala, merupakan suatu kebanggaan apabila seseorang mengantongi ijazah sekolah dasar. Betapa keseharian mereka dipusingkan dengan beratnya tuntutan hidup. Akhirnya, berdirinya lembaga pendidikan formal seakan hanya diperuntukkan bagi orang-orang berstatus sosial tinggi sekaligus mempunyai kesadaran tentang urgensi pendidikan. Gegap Gempita Modernisasi Yang patut dibanggakan yaitu adanya beberapa desa dengan banyak sarjana. Barang tentu keberadaan desa seperti ini pada masa silam terbilang langka. Tak berlebihan apabila Kompas edisi 26 Agustus 1966 menurunkan berita mengenai Desa Pekajangan yang memiliki 57 orang sarjana (27 sarjana dan 30 sarjana muda). Menurut keterangan kepala desa setempat, para sarjana itu akan bekerja keras memajukan desa sekaligus mewujudkan “pembangunan semesta berencana”. Apalagi, desa yang terletak 8 kilometer sebelah selatan Pekalongan tersebut sedang getol-getolnya melakukan pembangunan dengan mendirikan stadion dan kolam renang. Berdasarkan pemberitaan di atas, apa yang ditunjukkan oleh “sarjana desa” patut memperoleh apresiasi sebesar-besarnya. Mereka telah mendedikasikan diri bagi perbaikan nasib warga dan terciptanya kemaslahatan bersama. Dalam diri mereka tersimpan etos dan angan meraih kehidupan yang lebih baik. Hasrat membangun desa inilah yang belum sepenuhnya dimiliki oleh generasi muda masa kini yang mudah disilaukan dengan cahaya ur-
Oleh
:
Riza Multazam Luthfy
(Peneliti Desa. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta)
”
Berdasarkan catatan historis, sejak lama jumlah lulusan perguruan tinggi di desa sangat kecil. Mahalnya biaya perkuliahan membuat orang desa enggan melanjutkan studi hingga jenjang perguruan tinggi. Dahulu kala, merupakan suatu kebanggaan apabila seseorang mengantongi ijazah sekolah dasar. Betapa keseharian mereka dipusingkan dengan beratnya tuntutan hidup. Akhirnya, berdirinya lembaga pendidikan formal seakan hanya diperuntukkan bagi orang-orang berstatus sosial tinggi sekaligus mempunyai kesadaran tentang urgensi pendidikan.
ban. Hidup di kawasan perkotaan dianggap lebih menjanjikan kenyamanan. Bekerja di wilayah perkotaan dinilai lebih mendatangkan kesejahteraan. Citra atau gambaran positif kehidupan urban kerap dikukuhkan oleh persepsi sebagian orang yang menyambut gegap gempita modernisasi. Modernisasi genap menelusup pada kehidupan perdesaan melalui pendidikan. Tak heran apabila banyak anak desa yang merantau ke kota dengan tujuan menimba ilmu pengetahuan di berbagai lembaga pendidikan modern. Sayangnya, hal ini tidak lantas menjadikan kondisi perekonomian lokal mengalami perubahan signifikan. Mengingat, anak-anak desa yang berhasil meraih gelar sarjana enggan kembali ke desa. Mereka justru lebih suka bekerja di sejumlah lembaga modern di kota atau pinggiran kota. Itulah mengapa, modernisasi di level lokal berjalan sangat lambat. (Abdul Munir Mulkhan, 2009: 94-95). Sumber Daya Manusia Padahal, desa memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Kesediaan lulusan perguruan tinggi untuk kembali ke tanah kelahiran berkontribusi dalam mengembangkan desa. Berbekal ilmu pengetahuan yang ditimba dari bangku kuliah, sarjana menjadi aktor penggerak desa yang dipercaya mampu membawa perubahan.
Apa yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Hadakewa, Lebatukan, Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan bukti bahwa sarjana berperan besar dalam upaya memperbaiki nasib desa dan kualitas warganya. Sarjana teknik kelistrikan tersebut berhasil mengelola keuangan desa melalui pendekatan teknologi. Sejak menjabat selaku kepala desa pada 2016, ia meletakkan dasar pengelolaan pemerintahan secara jujur dan bebas dari korupsi. Atas inisiatifnya, berdasarkan pemberitaan Media Indonesiaedisi 22 November 2017, teknologi dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sarana penekan angka korupsi. Ia genap menggagas website desa yang memuat penetapan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB-Des) tahun 2017. Menggunakan sistem sederhana, website bernama hadakewa.desa.id tersebut menampilkan fitur-fitur yang mudah dipahami. Uniknya, website itu juga membuka beragam layanan masyarakat, salah satunya pengurusan surat kelakuan baik. Kontribusi Perguruan Tinggi Pemberdayaan orang asli desa dalam ikhtiar meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa bisa berjalan maksimal dengan keterlibatan pihak lain. Di sinilah perguruan tinggi dapat menyumbangkan sumbangsihnya. Peran nyata perguruan tinggi dalam memajukan desa bisa dilakukan den-
gan menggandeng “sarjana desa” antara lain dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Melalui program-program yang dicanangkan, para pemuda yang mengantongi ijazah perguruan tinggi dapat bersinergi dengan peserta KKN. Bersama dosen dan mahasiswa, sarjana yang tinggal di desa diharapkan mampu mengembangkan teknologi tepat guna sekaligus mengajarkannya kepada masyarakat. Dengan rencana dan strategi yang telah disusun sebelumnya, mereka bisa memilih beberapa desa sebagai prototipe dalam usaha menerapkan teknologi tepat guna. Pelatihan terlebih dahulu diadakan dengan memberdayakan para kader, stakeholder, dan kaum miskin. Mereka inilah yang kelak menjadi penggerak desa dalam rangka memperbarui diri, meningkatkan pendapatan, mengatrol kreativitas, serta memperkuat semangat kemandirian.
POJOK Pelayaran perdana kapal cepat BadasMoyo diresmikan Membuka konektivitas dan kembangkan pariwisata
*** Pertumbuhan ekonomi Mataram diyakini segera bergairah Yang paling penting kesejahteraan masyarakatnya meningkat
***
Peringatan Hari Buruh 2019
Disnakertrans Gelar Dialog Satu Meja Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mendudukkan seluruh stakeholdersnya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2019. Berdialog satu meja, diyakini persoalan ketenagakerjaan dapat dirumuskan bersama secara intelek. Pemerintah diwakili oleh Dinas Nakertrans Provinsi NTB, aparat penegak hukum (APH dari Polda NTB), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Provinsi NTB, dari unsur perus a haan,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. M.Agus Patria, SH, MH
unsur karyawan dan buruh lainnya. Dalam dialog ketenagakerjaan yang mengangkat tema “Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan” di Provinsi NTB di ruang rapat Kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Rabu (1/5) kemarin mengemuka banyak hal. Diantaranya, tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan APH untuk meminimalisir persoalan ketenagakerjaan maupun buruh migran. Perlindungan sosial dan perlindungan kesehatan bagi perusahaan dan karyawan, peran dan fungsi asosiasi pengusaha, maupun serikat pekerja dan meminimalisir persoalan hubungan ketenagakerjaan. Serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, juga untuk menekan terjadinya persoalan perselisihan hubungan industrial. Mengemuka juga permintaan dari peserta agar pemerintah meningkatkan pengawasan. Melakukan pembiaan kepada karyawan dan perusahaan secara proporsional. Dan menekankan hak-hak serta kewajiban para pihak. Sesuai undangundang yang berlaku. Soal pekerja outsourching juga mengemuka, pengupahan, hingga PHK. Serta tuntutan jalan ke luar atas sejumlah persoalan ketenagakerjaan di NTB. Intinya, berbicara harmonis, dinamis, dan berkeadilan adalah bagaimana para pihak mengedepankan hak-hak dan kewajibannya.
Serta pemberian jaminan dan perlindungan sepenuhnya oleh pemerintah, sesuai yang diatur dalam undang-undang. Dialog berlangsung setengah hari. Seluruh masukan, kritikan dan saran ditampung. Selanjutnya dijadikan pedoman untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan bagi semua. Dialog ditutup dengan suasana yang kondusif antarseluruh stakeholders. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H.M.Agus Patria, SH, MH dalam kesempatan ini menegaskan, makna
Galeri Kegiatan Dialog dalam Rangka Memperingati Hari Buruh Internasional Tahun 2019
yang bisa diambil untuk peringatan Hari Buruh tahun ini, dengan berdialog, berbagai macam pemasalahan hubungan industrial dapat diselesaikan. Baik antara pekerja, perusahaan, maupun pemerintah dapat saling menyempurnakan regulasi yang lebih baik untuk seluruhnya. ‘’Kalau kita di daerah, regulasi sebatas yang menjadi kewenangan gubernur, tetap kita perjuangkan sebaikbaiknya. Berbagai macam hal terkait hubungan industrial, mana yang di perbaiki, akan diperbaiki,’’ jelasnya. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminasn Sosial Tenaga
Kerja, Nasip, M.Pd menambahkan, dengan bertemunya seluruh pihak dalam dialog, setiap persoalan akan mendapatkan solusinya langsung dari yang bersangkutan. Aspirasi seluruh pihak lebih terserap. “Persoalan ada kaitannya dengan BPJS, bisa langsung mendapat penjelasan. Terkait hukum, ada aparat. Dan yang lainnya. Dapat saling bertemu dan merumuskan benang merahnya. Ke depan kita akan tetap kedepankan cara-cara yang intelektual menyelesaikan seluruh persoalan hubungan industrial,’’ demikian Nasip. (bul)
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 2 Mei 2019
Membuka Konektivitas Daerah Terisolir Dari Hal. 1 Sebenarnya, lanjut gubernur, untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran dan pembangunan rumusnya sederhana saja. Mobilitas masyarakat itu harus lebih sering. Jadi pengalaman dari berbagai negara di dunia, kalau jalannya bagus, transportasinya ada, pembangunan yang menghasilkan kemakmuran akan hadir dengan sendirinya. Jadi tidak mungkin Pulau Moyo dan Pulau Medang akan makmur masyarakatnya juga Pulau Sumbawa kalau mobilitas masyarakatnya tidak baik. ‘’Mudah-mudahan hari ini (kemarin), kalaupun prosesnya panjang ada masalah, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah bahwa kapal cepat hadir dari Badas ke Pulau Moyo dan Pulau Medang. Dan ini merupakan langkah awal untuk perjalanan panjang yang luar biasa buat daerah kita ini,’’ ujarnya. Dengan adanya rute pelayaran ini, diharapkan Pelabuhan Badas semakin maju. Sebab kapal cepat ini bisa berlayar tiga kali dalam seminggu, tergantung rute yang dilalui. ‘’Kami dari provinsi memancing melalui Dinas Perhubungan untuk memberikan subsidi untuk kapal ini supaya pengusahanya tidak rugi. Kalau pengusahanya sampai rugi gak akan ada. Kalau kapal pertama disubsidi oleh provinsi, mudah-mudahan kapal kedua bisa disubsidi oleh Kabupaten Sumbawa. Dengan kepemimpinan Pak Bupati dengan kemampuan anggarannya, saya yakin kalau untuk subsidi kapal ke dua bukan hal sulit dan berat,’’ ujar gubernur. Dengan keseriusan Pemprov memulai, nantinya akan ada subsidi dari kabupaten. Kenapa ini harus diberi perhatian yang serius? Karena belum ini gubernur menerima surat dari Paris (UNESCO), Samota terpilih sebagai Unesco International be Yourself. ‘’Jadi tidak banyak di dunia, provinsi seperti NTB yang punya dua International be Yourself. Satu Rinjani dan ke dua Samota. Kalau Samota ini sudah menjadi destinasi internasional, jadi intervensi internasional dan nasional akan besar juga di sini. Oleh karena itu mudah-mudahan pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan perhatian. ‘’Kebetulan yang akan menerima penghargaan ini saya diminta datang ke Paris di akhir Juni bersama Pak Bupati Sumbawa, Bupati Dompu dan Bupati Bima. Mudahmudahan akhir Juni kita diminta datang ke Paris, ini jadi tanda bahwa Samota sudah mendunia di masa yang akan datang,’’ katanya optimis. Selain itu, gubernur juga sudah bertemu pengusaha pembeli jagung dari Pulau Sumbawa. Mereka menargetkan, akan mengirimkan jagung dari Sumbawa ini sebesar sejuta ton setiap tahun. ‘’Pak Kadis Kehutanan jadi warning juga. Jangan sampai ditanami jagung, hutan semakin hilang. Jadi mereka mentargetkan, saya sudah ketemu dengan investornya. Pengusahanya, akan mengirimkan jagung dari Badas ini sejuta ton tiap tahun. Tetapi catatan buat Kadis Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, produktivitas pelabuhan kita masih lambat sekali. Mudah-mudahan bagaimana caranya dalam satu dua bulan ini ada alat yang mampu mengangkut cepat,’’katanya. Gubernur optimis dengan adanya kapal cepat ini, Pulau Moyo dan Pulau Medang akan jadi destinasi wisata baru. Kemudian Badas ini kalau produktivitasnya cepat akan ramai. Apalagi dengan sejuta ton jagung sebagai loncatan yang sangat besar. ‘’Tapi Pak Kadis Kehutanan, masalah hutan ini harus dijaga. Dan pada saat yang sama kita juga jangan terlampau bangga, jagung itu dengan seenaknya saja dikirim ke luar. Kalau bisa diolah di sini. Jadi kita tidak boleh lagi mengirimkan jagung, daging yang kondisi tidak diolah. Tetapi harus dibikin pabrik pakannya di sini. Ini yang harus kita berkomunikasi baik-
baik. Saya tidak melihat keinginan investor untuk melakukan pengolahan di sini, karena terbatasnya pakan. Tapi mudah-mudahan dengan cara yang baik, mereka mau melakukan pengolahannya di Sumbawa ini,’’ harapnya. Gubernur juga menyebutkan, adanya permintaan Pelindo III yang berencana membangun Pelabuhan di Teluk Santong. Sebagai pelabuhan pengiriman jagung NTB. ‘’Nantinya pelabuhan utama di NTB itu di Teluk Santong. Dan itu permintaan di Pelindo III dengan harapan mudah-mudahan kalau Pelabuhan di Teluk Santong itu sangat bagus, masyarakat Pulau Sumbawa akan sejahtera. Sehingga mampu nonton MotoGP 2021,’’ katanya. Hal ini dikaitkan pemerintah pusat dengan MotoGP. Teluk Santong ini satu rangkaian program pemerintah puat supaya masyarakat Pulau Sumbawa sejahtera, produktivitas perdagangannya harus lebih bagus. Agar tidak kalah dengan Pulau Lombok. ‘’Jadi teman-teman dari Pelindo, kalau ada yang dibutuhkan dari kami Pemda Provinsi/Kabupaten, kami akan fasilitasi,’’ katanya sambil berharap kapal cepat ini bisa dijamin kesinambungannya. Sementara itu, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menyampaikan salah satu janji politik dalam kampanyenya dulu, menjanjikan warga Pulau Moyo dan Pulau Medang bisa dilayani pelayaran kapal cepat ini. Kemudian janji membangun dermaga, yang ditindaklanjuti dengan telah terbangunnya Dermaga Sebotok. ‘’Alhamdulillah kami dihadiahkan pusat Dermaga Sebotok. Dasar itulah kami menjanjikan salah satunya adalah kapal. Kapal penyeberangan dari Badas atau Pelabuhan Sumbawa ke Labuhan Aji masih cukup nyaman. Insya Allah mudahmudahan tahun ini. Saya mendengar informasi dari Kementerian PDT itu akan terbangun lagi sebuah tambatan atau dermaga (Pulau Medang),’’ ujarnya. Bupati menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Gubernur NTB atas inisiasinya menghadirkan kapal cepat. Yang diharapkan dapat memperlancar akses laut di Pulau Sumbawa. Ke depan perlu dipikirkan pelabuhan alternatif yang representative, mengingat Pelabuhan Badas yang semakin padat. Sebagai alur pelayaran dari Kota Sumbawa melalui Pelabuhan Sumbawa ke daerah terpencil yang masih belum terlayani dengan perhubungan laut yang layak. Peresmian pelayaran perdana kapal cepat ditandai dengan pemecahan kendi oleh gubernur dan Bupati Sumbawa. Selanjutnya gubernur dan bupati berlayar bersama rombongan ke Labuan Aji Pulau Moyo. Sekaligus berdialog dan mendengar keluhan masyarakat setempat. Diantaranya soal abrasi pantai dan jalan rusak menuju destinasi wisata air terjun Mata Jitu yang butuh pembenahan. Baik gubernur maupun bupati berjanji segera melakukan perbaikan. Rombongan yang ikut berlayar sejumlah pimpinan OPD Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa dan kalangan lainnya. ‘’Kapal cepat ini akan melayani dua rute, Badas-Moyo dan Badas-Medang, tiga kali dalam seminggu,’’ ujar Widodo, Pimpinan PT. Surya Samudra Jaya Perkasa, sebagai owner kapal cepat dimaksud. Kapal cepat dengan kapasitas 80 tempat duduk ini hanya butuh 40 menit waktu tempuh dari Badas ke Pulau Moyo. ‘’Untuk tarif sudah kami usulkan. Namun masih menunggu SK Gubernur,’’terangnya kepada wartawan saat berlayar. (arn)
NTB Butuh Sensor Bencana Dari Hal. 1 sensor seismik akan ditempatkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan di sekitar Gunung Tambora, Pulau Sumbawa. ‘’Kami menyampaikan permintaan kepada Pak Gubernur, agar Pemprov NTB membebaskan lahan sesuai kebutuhan untuk pembangunan tiga shelter sensor seismik tersebut,’’ kata Agus. Mengenai pembiayaan alat, dipastikannya diperoleh dari APBN. Namun yang diperlukan bantuan Pemda, lahan khusus dan bangunan pelindung untuk menjamin faktor keamanan alat tetap berfungsi.
‘’Kami sampaikan juga pentingnya faktor keamanan shelter seismik, mengingat alat tersebut merupakan objek vital negara,’’ ujarnya. Diungkapkan Agus Riyanto, pihaknya mendapat respons positif dari gubernur soal rencana pembangunan sensor seismik yang sudah lama direncanakan itu. Terlebih, Pulau Lombok dan Sumbawa adalah jalur lempeng tektonik yang rawan gempa. Penjelasannya dan harapan pihaknya itu disambut baik Gubernur NTB. Secara umum gubernur menyebut siap memfasilitasi kebutuhan BMKG tersebut. (ars)
Halaman 15
Danrem 162/WB Akui Proses Rehab Rekon Masih Lamban Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengakui upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat gempa belum maksimal. Prosesnya masih lamban, sehingga perlu terus dipacu dengan mengubah pola. Salah satunya dengan menggarap per desa dengan skala prioritas. “Berdasarkan hasil evaluasi, proses rehab rekon seperti sekarang ini dinilai masih lamban. Sehingga harus terus dipacu dengan metode dan strategi yang berbeda,” ujar Danrem, Selasa (30/4) lalu. Pihaknya semakin risau karena bagaimana pun juga, batas waktu pengerjaan sesuai dengan SK perpanjangan masa transisi hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Untuk itu, Danrem 162/WB menyampaikan, proses percepatan rehab rekon terpadu akan dibuatkan skala prioritas di masing-masing kecamatan. Pihak kecamatan menentukan desa
paling memerlukan bantuan rehab rekon. “Jadi nanti pembangunan dengan skala prioritas, masing-masing kecamatan menentukan desa mana yang menjadi prioritas utama, sehingga para fasilitator sumberdaya yang ada juga konsen menyelesaikan desa tersebut,” papar Danrem. “Setelah itu pindah lagi ke desa berikutnya dan begitu seterusnya,” jelas Danrem. Sementara di sisi lain, proses pembangunan rehab rekon terpadu pascagempa hingga saat ini masih terus berjalan. Guna membantu percepatan, TNI dari jajaran Korem 162/WB turun tangan membantu pembongkaran rumah warga, sebagaimana dilakukan di Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Proses pembongkaran berlangsung sejak Selasa (30/4) lalu, dipimpin langsung Dandim 1606/Lobar Letkol CZI Djoko Rahmanto, S.IP. Pembongkaran dilakukan pada rumah warga yang rusak berat akibat gempa di Dusun Tegal, Desa Jagaraga Kecamatan Kuri-
pan, Lombok Barat. ‘’Ini (pembongkaran) atas instruksi langsung Danrem untuk membantu percepatan proses rehab rekon rumah terdampak gempa,’’ ujar Dandim. Dalam proses pembongkaran itu, ia mengerahkan personel Yonzipur 18/YKR sebanyak 14 orang, dipimpin Danki Lettu CZI Heru Trianto. Turut membantu anggota Posramil Kuripan dipimpin Danramil 1606-04/Gerung Kapten Inf.Maturidi. Pembongkaran rumah dilakukan secara manual sejak dari pagi, disaksikan Kadus setempat bersama warga dan pemilik rumah. Pemilik rumah, Trisna mengaku cukup terbantu dengan kehadiran personel TNI itu. “Alhamdulillah beban kami berkurang, tinggal melakukan proses pembangunan,” ungkap Trisna. Sebagai informasi, progres rehab rekon pasca gempa NTB hingga tanggal 29 April 2019 lalu, rumah yang sudah selesai dikerjakan sebanyak 26.897 unit. Dengan rincian rumah rusak be-
(Suara NTB/ars)
PEMBONGKARAN - Anggota TNI dari Satuan Yonzipur 18/YKR, Selasa (30/4) lalu, saat melakukan pembongkaran rumah warga yang rusak berat akibat gempa di Kuripan, Lombok Barat. rat 5.751 unit, rumah rusak sedang 4.683 unit dan rumah rusak ringan sebanyak 16.463 unit. Sementara yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak
62.511 unit dangan rincian rumah rusak berat 18.147 unit, rumah rusak sedang 12.605 unit dan rumah rusak ringan sebanyak 31.759 unit. (ars)
Golkar Optimis Masih Pegang 12 ASN Mantan Napi Korupsi Dipecat Gubernur Rekor Juara Udayana Mataram (Suara NTB) Dari hasil perolehan sementara Pemilu 2019 ini, Partai Golkar optimis masih mempertahankan rekor sebagai pemenang Pemilu di NTB. Sehingga partai beringin ini optimis meraih suara tertinggi di Udayana. Demikian ditegaskan Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. ‘’Kita masih pemenang Pemilu, dengan perolehan 10 kursi. Insya Allah kita optimis Golkar masih memegang Ketua DPRD NTB,’’ ujarnya penuh optimisme. Dikatakan Isvie, dari perhitungan perolehan suara sementara yang dihimpun internal partainya, Golkar masih menempati posisi urut pertama, kemudian disusul Gerindra, kemudian PKS dan Demokrat. Dari perhitungan internal Golkar, Isvie menyebutkan posisi kedua dipegang oleh Gerindra yang sudah memperoleh 9 kursi, Kemudian disusul PKS dan PPP yang sama-sama mengantongi tujuh kursi dan Demokrat dengan enam kursi. Diketahui sebelumnya Golkar menguasai 11 kursi di DPRD NTB. Namun pada Pemilu 2019 ini, Golkar kehilangan satu kursi dari sebelumnya mendapatkan dua kursi di Dapil VI (Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima). Sementara perolehan kursi di Dapil sebelumnya masih tetap utuh, seperti di Dapil VII Lombok Tengah bagian Utara, Golkar tetap mempertahankan dua kursi dan di Dapil II (Lobar-KLU) dengan dua kursi. Meskipun masih mendapat perolehan suara terbesar dan masih mendominasi kursi Udayana. Isvie mengaku pihaknya kecewa dengan raihannya pada Pemilu 2019 ini. Pasalnya target 14 kursi tidak
tercapai. Karena itu pihaknya setelah proses rekapitulasi KPU selesai, akan melakukan evaluasi. ‘’Kalau ditanya puasa tentu tidak puasa, karena target kita 14 kursi. Tapi ini fakta lapangan, sistuasi sangat ketat, semua partai juga bergerak aktif, dan tentu harus evaluasi, kita akan buat catatan bagi kader kita yang tidak berbuat banyak untuk partai,’’ katanya. Kemenangan Golkar tidak hanya di tingkat provinsi. Namun juga kemenangan masih bisa dipertahankan di beberapa daerah yang selama ini menjadi basis dan lumbung suara beringin seperti Mataram, Lobar, Loteng, Bima dan Kota Bima. ‘’Di daerah juga kita menang, di Mataram tetap bertahan 9 kursi, di Loteng kita juga masih menang, di Lobar masih akan jadi Ketua DPRD, termasuk di Kota Bima dan Kabupaten Bima juga masih menang,’’ pungkasnya. Di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra, H. Ridwan Hidayat sebelumnya menyampaikan kemenangannya di NTB. Ia pun menyebutkan Gerindra telah mengantongi 11 kursi di DPRD NTB. Sehingga ia sangat optimis bahwa Gerindra akan memegang posisi Ketua DPRD NTB dan mematahkan dominasi Golkar yang selama ini selalu menjadi langganan menduduki kursi ketua DPRD NTB. ‘’Alhamdulillah dengan kepercayaan masyarakat, Gerindra menjadi pemenang Pemilu. Kita sudah hitung dapat 11 kursi, dan insya Allah kita jadi Ketua DPRD berikutnya,’’ katanya optimis. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memecat dengan tidak hormat 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan napi korupsi. Beberapa ASN yang dipecat merupakan mantan pejabat eselon II dan III serta pejabat fungsional lingkup Pemprov NTB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, pemecatan ASN mantan napi korupsi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Surat Edaran (SE) Men PANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) PNS mantan koruptor. Di mana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) memberikan batas waktu sampai 30 April 2019 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ASN mantan napi korupsi. “Sudah ditandatangani SK untuk pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) oleh pak Gubernur,” kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB usai pelantikan pejabat fungsional, Selasa (30/4). Semula, jumlah ASN mantan napi korupsi sesuai database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diterima Pemprov NTB sebanyak 7 orang. Namun, jumlahnya bertambah menjadi 12 orang. Karena ada beberapa ASN kabupaten/kota yang pindah menjadi ASN Pemprov NTB. Dari 12 ASN yang dipecat, ada sejum-
lah mantan pejabat eselon II dan III Pemprov NTB. Di antaranya, Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Magdalena, Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Budi Subagio, Mantan Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Erwin Kusbianto. Sedangkan mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H. Husnuddin Achsyid tidak dipecat dengan tidak hormat. Karena yang bersangkutan pensiun atas permintaan sendiri sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. “Karena ada klausal dalam surat itu. Bahwa bagi mereka yang pensiun atas permintaan sendiri sebelum adanya putusan incracht, jadi mereka berhak mendapatkan pensiun. Tidak ada PDTH, pensiun jalan,” terang Fathur. DengankeluarnyaSKtersebut,kata Fathur, maka tugas Pemprov sudah clear sesuai amar putusan MK dan surat edaran Men PANRB. Tinggal menyelesaikan persoalan teknis, seperti menunaikan hak dan kewajiban masing-masingASNyangdipecat.Karena gaji ASN mantan napi korupsi ini dihentikan sejak Desember 2019. Maka hak mereka akan segera diberikan.12ASNmantannapikorupsitersebut akan diberikan gaji dan tunjangan sampai April. “Gajinya sampai keluarnya SK pemecatan ditetapkan. Gaji semua yang akan diterima dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan,” jelasnya. (nas)
Semakin Cepat Semakin Baik Dari Hal. 1 Dengan banyaknya alternatif lintasan pendakian Rinjani, maka akan mempermudah evakuasi para pendaki apabila terjebak di atas gunung seperti kejadian gempa pertengahan tahun lalu. ‘’Lintasannya yang harus dievaluasi seberapa parah dampaknya. Ada titik-titik yang tak bisa diperbaiki, itulah yang perlu dibuat lintasan baru. Supaya tidak berlama-lama penutupan pendakian Rinjani. Pembukaan lintasan baru perlu diperbanyak sesuai hasil survei,’’ kata General Manager (GM) Geopark Rinjani, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/4). Chairul mengatakan, jalur utama pendakian Rinjani tetap lewat Sembalun dan Senaru. Tetapi di jalur
pendakian Sembalun maupun jalur pendakian Senaru perlu diperbanyak lintasan alternatif pendakian. ‘’Ada alternatif lintasan, harus banyak. Tak bisa satu lintasan saja, tapi perlu diperbanyak. Daerah yang potensi longsor tinggi harus banyak lintasan alternatifnya,’’ katanya. Apabila salah satu lintasan pendakian di jalur Sembalun tertutup longsor. Maka pendaki dapat melalui lintasan lainnya. ‘’Harus disiapkan lintasan alternatif. Jangan sampai pendaki terjebak di atas kemudian tak bisa turun,’’ sarannya. Menurut Chairul, pembukaan pendakian Rinjani semakin cepat semakin baik. Namun tentunya harus memperhatikan keselamatan atau mitigasi bencana. Ia mengatakan, selama penutupan aktivitas pendakian Rinjani, ber-
dampak luas terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari aktivitas pendakian. ‘’Sekarang kita melihat aktivitas wisata gunung mandek. Porter, guide, hotel, homestay, konsumsi, peralatan gunung. Banyak aktivitas di gunung dan di bawah kena dampak,’’ katanya. Menurutnya, kerusakan jalur pendakian merupakan hal yang biasa. Ada atau tidak ada gempa, hal itu merupakan proses geologi. ‘’Yang penting mitigasi bencananya. Bagaimana memitigasi pendakian,’’ tandasnya. Jalur pendakian Gunung Rinjani lewat Sembalun dan Senaru belum bisa dibuka lantaran kondisinya yang rusak akibat gempa, Agustus 2018 lalu. Pemprov NTB berencana akan membuka dua jalur
pendakian baru lewat Sembalun dan Senaru. Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan pihaknya akan melakukan survei ulang kondisi pendakian Rinjani. Pasalnya, survei yang dilakukan Maret lalu gagal karena terjadi gempa. Dimana pada saat itu, tim survei baru sampai Pelawangan terus terjadi gempa. Karena gempa, tim survei kemudian turun. Faozal menyebutkan ada rencana membuat dua jalur pendakian baru. Satu lewat Sembalun dan satu lewat Senaru. Kemudian satu lagi jalur yang sudah mulai dibuka yakni Aik Berik Lombok Tengah. ‘’Bisa jadi kita tidak gunakan jalan tradisional yang lama. Tetapi akan buat jalan baru. Namun pintu masuknya tetap Sembalun dan
Senaru. Mengubah rutenya saja,’’ jelasnya. Faozal menambahkan, pendakian Rinjani merupakan destinasi minat khusus yang dinantikan wisatawan. Ia menyebut, 30 persen wisatawan mancanegara yang datang ke NTB, tujuannya adalah Rinjani. Pembukaan pendakian ke Rinjani, lanjut Faozal harus memperhatikan aspek keselamatan. Sehingga, Pemprov akan melibatkan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat (AD) melakukan survei ke Rinjani. Pembukaan jalur baru pendakian ke Rinjani akan dibahas bersama TNGR, PVMBG dan Direktorat Topografi TNI AD. ‘’Surat Pak Gubernur sudah kita buat mengundang Topografi TNI AD membantu kita membuat rute yang baru,’’ katanya. (nas)
NTB Berjuang Jadi Tuan Rumah Rakornas Kearsipan 2020 Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, syarat utama suatu daerah dapat menjadi tuan rumah Rakornas Kearsipan adalah, lembaga kearsipan daerah harus bagus. Dikatakan, NTB merupakan salah satu provinsi yang memiliki depot kearsipan
yang berada di Gerimaks Lombok Barat. Di Indonesia, kata Manggaukang, hanya 18 provinsi yang memiliki depot kearsipan. Selain itu, penataan kearsipan daerah lingkup Pemprov NTB juga harus bagus. Sebanyak 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pem-
prov NTB, penataan kearsipannya harus bagus. Sehingga, Bappeda didorong agar menganggarkan dana untuk penataan kearsipan di masingmasing OPD. Menurut Manggaukang, penataan kearsipan masing-masing OPD tidak membutuhkan banyak anggaran. Ia
menghitung OPD cukup diberikan anggaran Rp50 juta tiap tahun untuk penataan arsipnya. Manggaukang mengungkapkan, NTB ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai tempat sertifikasi arsiparis wilayah Bali, NTB dan Maluku Utara.
Untuk itu, DPKP NTB akan membentuk unit sertifikasi tahun ini. ‘’Kantornya sudah siap, tinggal buat plang,’’ katanya. Manggaukang menyatakan dirinya dan Kepala Bidang Arsip Statis DPKP NTB sudah bisa mensertifikasi arsiparis di berbagai tingkatan. (nas/*)
Pemprov Rencanakan Mutasi Pejabat Pekan Depan Dari Hal. 1 Selain itu, ada satu pejabat eselon II, yakni Asisten III Administrasi Umum dan Kesra, Ir. Hj. Hartina, MM akan beralih menjadi pejabat fungsional widyaiswara. ‘’Kalau Ibu Hartina sedang dalam proses. Karena beliau pensiun Maret 2020. Tahun ini ada juga Kepala DP3AP2KB yang akan memasuki purna tugas pada Desember. Tapi tidak mengambil
widyaiswara,’’ ungkapnya. Fathurrahman mengatakan, saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB sudah memiliki widyaiswara yang cukup banyak. Tinggal didorong widyaiswara madya dan pratama untuk kaderisasi. BPSDM NTB juga sedang mengejar akreditasi A. Dengan mendapatkan akreditasi A, maka BPSDM NTB akan menjadi tempat
Diklat ASN di wilayah Indonesia Timur. Saat ini, BPSDM NTB masih akreditasi B. ‘’Tinggal peningkatan untuk mendapatkan akreditasi A. Kalau akreditasi A, bisa melaksanakan Diklatpim II. Bahkan bisa saja Diklatpim I ketika kementerian mengadakan di NTB, sarananya memadai,’’ tandasnya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional tersebut dilakukan Sekda Provinsi NTB, Ir. H.
Rosiady H. Sayuti, M.Sc., Ph. D di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa, 30 April 2019. Dalam sambutannya Sekda mengucapkan selamat kepada 12 pejabat fungsional yang dilantik dan sangat mengapresiasi semangat dan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Sehingga nantinya, semangat tersebut dapat diberikan kepada generasi-generasi berikutnya. ‘’Ilmu-ilmu beliau
tentu akan lebih banyak dan dapat di-share ke teman-teman yang menjadi generasi selanjutnya dalam kancah perASN-an,’’ kata Rosiady. Pada kesempatan tersebut, Sekda berpesan kepada pejabat yang dilantik dimanapun berkiprah tetap berprestasi dan bersungguh-sungguh. ‘’Orang lain akan menilai kita, apakah kita orang yang memang pantas diberikan apresiasi atau sebaliknya,’’ kata Sekda. (nas)
Kasus Bibit Kedelai Lombok Tengah Diaudit BPK Dari Hal. 1 Tim audit BPK beberapa kali ke kantor,” ujarnya menjawab Suara NTB kemarin. Dia mengatakan, PKKN dari auditor sangat penting karena akan dijadikan alat bukti unsur kerugian negara, seperti dalam konstruksi hukum UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999. ‘’Jadi kalau ada PKKN dulu, baru kita bisa tetapkan tersangka. Kerugian negara ini
alat bukti,’’ ujarnya. Saksi yang pernah diperiksa, diklarifikasi juga oleh auditor BPK. Dia mengungkapkan bahwa kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Rp12 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2017 itu sudah masuk dalam tahap penyidikan. Namun dalam penyidikan ini masih berkutat pada tahap pengumpulan alat bukti. Febry Rudi menerangkan, dalam kasus ini banyak pihak yang keterangannya diperlukan.
‘’Kelompok taninya sudah diperiksa. Kepala UPTD kecamatan juga,’’sebutnya. Dana bantuan dikirimkan ke masing-masing kelompok tani melalui rekening khusus. Yang kemudian dibelanjakan sesuai dengan rencana seperti proposal pengajuan. Adapun para pihak yang turut diperiksa dalam kasus ini antara lain, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kepala UPT, Petugas Penyuluhan Lapan-
gan (PPL), dan Kelompok Tani penerimaan bantuan dari lima Kecamatan, serta beberapa pejabat terkait lainya. Febry menambahkan, kemungkinan audit akan segera selesai dalam waktu dekat. Setelah angka kerugian hasil PKKN dimunculkan auditor, akan jadi dasar pihaknya menetapkan tersangka. Sejauh ini penyidik menemukan bahwa bantuan dana kelompok tani diberikan melalui rekening bank. Dana di re-
kening dimaksud kemudian diamanahkan untuk membeli bibit kedelai berikut pupuk sesuai dengan spesifikasi seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Lima kecamatan yang mendapat bantuan dalam bentuk benih kedelai ini antara lain, Kecamatan Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 2 Mei 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bersambung
Duta Sheila On 7 Rayakan Ultah di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok kembali mendapat kun-
jungan Tamu Istimewa yaitu para personel Sheila On 7 yang akan menginap di Gold-
(Suara NTB/ist)
PENAMPILAN - Penampilan Duta di Sky Lounge lantai 11 Golden Palace Hotel Lombok, dengan konsep mini concert panggung mini dan Sheila On 7
en Palace Hotel Lombok selama kunjungannya ke Lombok pada Selasa (30/4). Kunjungan para personel Sheila On 7 ke Lombok selain ada agenda kerja mereka, sheila on 7 juga ternyata mendapat kejutan dari Para Sheila Genk Lombok, sebutan untuk para Fans Sheila On 7, yang ada di Lombok dengan dibuatkan acara bertajuk meet up with sheila on 7 yang dihadiri kurang lebih 30 anggota Sheila Genk Lombok. Selain perayaan ulang tahun Duta Sheila On 7 yang 39 tahun, yang jatuh tepat pada 30 april , sheila Genk Lombok juga sekaligus merayakan Hari Jadi Sheila On 7 ke 23 tahun yang akan jatuh pada 6 Mei yang akan dating. Karena kedatangan mereka juga merupakan agenda kerja ke Lombok, jadi seluruh personel datang pada acara tersebut yaitu Duta, Erros, Adam dan Brian. Golden Palace dijadikan pilihan untuk menginap dan dibuatnya acara meet up with sheila on 7 ini karena dari awal golden palace memang selalu menjadi tempat ternyaman yang sering dikunjungi oleh para pejabat dan artis Indonesia. Perayaan Ulang Tahun ini dirayakan di Sky Lounge Lt.11 Golden Palace Hotel Lombok, dengan konsep mini concert, ada panggung mini dan sheila on 7 menghibur para Sheila genk lombok dengan menyanyikan 3 lagu andalan mereka. Kemudia ada pemberian kue ulang tahun dan tumpeng dari Sheila Genk dan Manajement Golden Palace Hotel Lombok. Kepada Suara NTB, Asisten Marketing Communication Manager Golden Palace Hotel Lombok , Ida Ayu Nyoman Sri Utami mengatakan sebagai salah satu hotel besar di Mataram, merupaka suatu kebanggaan untuk dapat dipercaya lagi dan menjadi pilihan para artis ibukota untuk menghabiskan waktunya di Golden Palace ini. ‘’Kami sangat antusias ya, karena lagilagi Golden Palace Hotel Lombok dijadikan tempat untuk perayaan-perayaan hari spesial, khususnya pada hari ini yang bertepatan dengan Ultah Duta Sheila On 7 dan hari jadi Sheila On 7, kita dari pihak hotel memberikan ucapan selamat dengan memberikan
kue ulang tahun kepada Duta Sheila On 7,” ujarnya. ‘’Tentu saja harapan kami, Golden Palace Hotel Lombok dapat memberikan performa terbaiknya dalam pelayanan maupun kenyamaan untuk para tamu khususnya bagi para pejabat dan artis ibukota yang datang dan kami semakin mendapat kepercayaan masyarakat luas agar tetap menjadikan Golden Palace Hotel Lombok menjadi pilihan mereka bila berkunjung lagi ke Lombok,’’ katanya. (*).
Upah Buruh di Lotim Sesuai Standar Selong (Suara NTB) Pada Rabu (1/5) diperingati setiap tahunnya sebagai hari buruh. Momentum hari buruh ini banyak yang menuntut untuk penyesuaian tingkat kesejahteraan. Salah satunya pemenuhan hak gaji sesuai standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Untuk buruh-buruh di Kabupaten Lotim, sejauh ini diklaim sudah sesuai standar UMK. Jumlah perusahaan yang beroperasi di Lotim ini disebut sekitar 500. Sesuai laporan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim 99 persen perusahaan sudah membayar sesuai standar gaji yang ditetapkan pemerintah. “Itu sudah berdasarkan laporan
dari perusahaan langsung yang beroperasi di Lotim, di mana dalam laporan tertuang juga besaran upah pekerjanya,’’ ungkap pelaksana Tugas Kepala Disnakertrans Lotim, Ahmad Masfu. Diketahui, nominal UMK Lotim Rp2 juta lebih. Masfu ketika diwawancara Selasa (30/ 4) lalu mengemukakan klaim sudah sesuai standar UMK itu karena sejauh ini belum ada pengaduan dari para buruh dan pekerja sebuah perusahaan. Diakui pula, banyak buruh Lotim ini yang tidak berani mengadu. Sehingga pemerintah daerah pun tidak bisa memberikan tindakan. Dituturkan, beberapa waktu lalu ada satu pengaduan yang masuk. Saat
ini, Bidang Hubungan Industrial di Disnakertrans Lotim sedang melakukan pemeriksaan dan mengecek langsung kebenarannya pada perusahaan yang bersangkutan. Masfu belum menyebut nama perusahaan tersebut karena masih dalam proses. Dikatakan, kalaupun faktanya perusahaan banyak yang membayar upah pekerjanya di bawah UMK itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah karena tidak ada dasar berupa pengaduan untuk melakukan kroscek. “Karena tidak ada yang berani mengadu, jadi pemerintah tidak bisa berbuat banyak dan kita anggap saja sudah sesuai,’’ terangnya. (rus)