Edisi Selasa 2 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 2 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

BPK Beri Tenggat 60 Hari Tuntaskan Temuan Banpol

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) akan mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) usai Pilpres mendatang. Sementara itu, Pemerintah Pusat akan kembali membuka rekrutmen P3K tahap II dan CPNS pada tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Senin (1/4) siang kemarin. Fathurrahman

mengatakan, sesuai hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Kemen PANRB di Jakarta belum lama ini, pengumuman hasil seleksi P3K tahap I akan dilakukan usai Pilpres.

Arif (Suara NTB/dok)

Siap Sambut MotoGP GARUDA Indonesia akan memberi dukungan penuh untuk pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang. Maskapai pelat merah ini bahkan siap mengoperasikan pesawat berbadan lebarnya untuk mendukung lalu lalang orang dari dan ke Lombok. Hal ini di tegaskan GM Garuda Indonesia Branch Office Lombok, Supriyono. Ditemui di pelaksanaan kegiatan Kelas Inspiratif kepada Bersambung ke hal 15

Dikatakan, informasi mengenai rencana pembukaan rekrutmen P3K tahap II dan CPNS 2019 disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Rakor tersebut.

Pihaknya belum mengetahui secara detail apakah rekrutmen P3K tahap II untuk formasi umum atau tidak. ‘’Kita belum tahu apakah umum, tapi P3K tahap II. Belum ada spesifikasi dan kita juga berharap dari seluruh peserta Rakor untuk bisa dibuka secara umum,’’ jelasnya. Dengan adanya rencana pembukaan rekrutmen P3K tahap II dan CPNS 2019,

Fathurrahman menyatakan pihaknya sudah mulai melakukan input data sesuai analisis beban kerja (ABK). Termasuk juga mengenai usulan formasi CPNS 2019. Rekrutmen P3K tahap II rencananya akan dibuka sekitar bulan Juni - Juli. Sedangkan untuk rekrutmen CPNS rencananya pada akhir tahun, seperti 2018 lalu. Bersambung ke hal 15

KERANG MUTIARA - Kegiatan pendederan kerang mutiara oleh masyarakat Pulau Kaung, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini juga dikembangkan di daerah lain. Satu siklus budidaya mutiara memerlukan waktu lama. Karena itu, di NTB dicoba untuk diklaster menjadi tiga. Berita selengkapnya di halaman 9.

Bidik Lima Proyek Kakap

KO M E N TTAA R

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pusat Kembali Buka Rekrutmen P3K Tahap II dan CPNS 2019

TO K O H KEJAKSAAN Tinggi NTB mengagendakan ekspose atau gelar perkara lima proyek kakap di Kota Bima. Rencana itu setelah tim melakukan pemeriksaan puluhan saksi dan dua kali turun ke lapangan. Lima paket proyek yang akan diekspose itu Taman Amahami, masjid terapung di Kelurahan Dara, proyek lahan relokasi di Kelurahan Sambinae dan dua paket proyek dam di Kecamatan RasanaE Timur. Bersambung ke hal 15

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada partai politik (Parpol) menuntaskan 60 hari temuan dana bantuan tahun 2018. Permintan disampaikan melalui Pemda, setelah sebelumnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan partai politik (Banpol) menjadi temuan. Sebab 88 pengurus Parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditemukan tidak tertib administrasi. Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pasal 17 ayat 2, menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh BPK kepada DPRD, selambat-lambatnya dua bulan (60 hari) setelah menerima laporan keuangan pemerintah daerah. ‘’Setelah diserahkan laporan keuangan pemerintah daerah, maka kami akan segera melakukan pemeriksaan rinci selama 30 hari mulai awal April 2019,’’ kata Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto kepada Suara NTB, Senin (1/4). Ia menyebutkan, sebanyak 125 LHP Banpol yang diterbitkan BPK tahun ini, sebanyak 37 LHP atau 29,60 persen sesuai kriteria dan sebanyak 88 LHP atau 70,40 persen sesuai kriteria dengan pengecualian. Pihaknya berharap, LHP BPK sebagai salah satu syarat pengucuran dana bantuan Parpol dari APBD tahun berikutnya. Selain itu, ia juga mendorong dana dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Bersambung ke hal 15

16 HALAMAN NOMOR 26 TAHUN KE 15

Supriyono (Suara NTB/bul)

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada Rabu (3/4) SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (4/4). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

Bupati KLU Keluarkan 10 Ribu Warga dari Kepesertaan BPJS Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengaku kecewa dengan sistem di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, masyarakat korban gempa yang sudah masuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai lewat APBD malah tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ketika terkena musibah gempa tahun 2018 lalu. Untuk itu, Najmul mengatakan Pemda KLU mengurangi jumlah kepesertaan dalam BPJS Kesehatan sekitar 10 ribu jiwa. Selanjutnya, 10 ribu warga yang dikeluarkan dari kepesertaan BPJS ini biaya pengobatannya akan ditanggung oleh Pemda KLU lewat Kartu Lombok Utara Sehat. ‘’Kalau saya kecewa pada sistem. Di mana kemarin pada saat kami berjibaku menangani masyarakat terkena gempa, justru sistem di BPJS dianggap force majeure. Sehingga korban gempa tidak bisa ditangani BPJS,’’ ungkapnya dikonfirmasi usai menhadiri acara Forum Pimpinan Daerah di Mataram, Senin (1/4) siang. Dalam kondisi masyarakat terkena gempa, justru mereka tidak bisa dilayani BPJS. Padahal, Pemda sudah membayarkan iurannya. Najmul mengaku kasihan melihat masyarakat yang tidak bisa ditangani BPJS, padahal mereka masuk dalam kepesertaan. Berkat bantuan Pemprov NTB pada waktu itu, kata Najmul, akhirnya masyarakat korban gempa dapat ditangani biaya pengobatannya lewat APBD. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/jun)

PANEN RAYA - Panen raya jagung di Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu.

Tujuh Bulan NTB Tak Ekspor Jagung Mataram (Suara NTB) Produksi jagung di NTB melimpah. Produksi bahkan berlangsung hampir terus menerus selama setahun. Jagung-jagung NTB ini diangkut keluar NTB. Ironisnya, tidak ada catatan ekspornya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang didapat dari Kantor Bea Cukai menyebutkan, selama tujuh bulan terakhir, NTB tak tercatat mengekspor jagung.

Padahal pada Agustus 2018 lalu, ekspor di lakukan langsung ke Filipina. Menurut L. Wahidin, pemilik UD. Pengabdian bahwa pengapalan jagung terus menerus berlangsung. L. Wahidin adalah salah satu penyuplai jagung terbesar di Dompu. Biasanya ia memasok kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor langsung di Surabaya. Sepanjang tahun 2018, pe-

rusahaannya terus menerus memasok jagung dari Dompu. Dari yang diketahuinya, bahkan beberapa perusahaan juga melakukan ekspor langsung ke Malaysia. Sekitar 1 juta ton pada semester II tahun 2018 lalu. Jika ekspor tersebut tak tercatat, kemungkinan ekspornya menggunakan nama daerah lain. ‘’Biasanya dikirim dari pelabuhan ekspor di Surabaya,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

Pembangunan Tiga Infrastruktur Pendukung MotoGP Bukan Basa Basi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan pembangunan tiga infrastruktur pendukung MotoGP 2021 bukan basa basi. Presiden katanya, telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian/lembaga agar memprioritaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan suksesnya MotoGP di Sirkuit Mandalika. ‘’Sehingga NTB itu mampu menjadi tuan rumah event internasional dengan baik. Tentu ini akan mempengaruhi cara

kita membangun di masa mendatang,’’ kata gubernur usai membuka acara Forum Pimpinan Daerah dan Forum OPD di Mataram, Senin (1/4) siang. Gubernur menuturkan, ketika Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo berkunjung ke NTB pekan ketiga Maret lalu. Gubernur mengaku pada sore harinya ditelepon Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Pasalnya, usai meninjau proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lingkungan Pengempel Kota

Mataram, Jumat (22/3) lalu. Orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan telah memerintahkan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan membangun tiga infrastruktur pendukung MotoGP. Yakni, pertama pembangunan akses jalan dari Bandara Internasional Lombok menuju KEK Mandalika. Kedua, memperpanjang landasan pacu BIL dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter. H. Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 2 April 2019

Jadikan Cakranegara Semarak PEMKOT Mataram perlahan sedang menata kawasan bisnis Cakranegara. Konsepnya mengadopsi Malioboro, Yogyakarta. Penataan ini perlu dukungan masyarakat setempat, agar Cakranegara menjadi kawasan semarak. Camat Cakranegara, Muhammad Erwan dikonfirmasi, Senin (1/4) mengatakan, program dilakukan mem-back up program penataan kawasan bisnis Cakranegara. Ini diinisiasi Pemkot Mataram, menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat wisata kulin(Suara NTB/ist) er bagi wisatawan. PelakMuhammad Erwan sanaan program ini, kecamatan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, supaya kawasan itu indah, bersih, sehat dan rapi sesuai dengan harapan Walikota dan Wakil Walikota. “Kami hanya mem-back up saja. Kebijakan sepenuhnya di Pemkot Mataram atau OPD teknis,” kata Erwan. Menurut dia, penataan Cakranegara tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Kawasan itu ditempati oleh berbaga latar belakang suku dan agama. Penguatan perlu dilakukan melalui silaturahim bersama tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. “Jika hati menyatu dipastikan masyarakat merasa diayomi. Program pemerintah bisa lebih baik,” tandasnya. Erwan yang baru dilantik Jumat (29/3) pekan kemarin, memiliki mimpi menjadikan Cakranegara sebagai kawasan yang semarak. Artinya, dengan heterogenitas penduduknya memiliki keunikan. Ini yang perlu dikembangkan, sehingga memiliki daya tarik. Apalagi ada destinasi religi yang menjadi nilai jual ke wisatawan. Mantan Lurah Gomong ini tidak secara detail menjelaskan konsep pengembangan kawasan Cakranegara. Di hari pertamanya menjabat sebagai Camat Cakranegara, ia fokus membangun komunikasi para kader posyandu, petugas kebersihan, tokoh di sejumlah kelurahan dan pegawai kelurahan lainnya. Terlepas dari itu, Erwan telah memiliki program bagaimana mendekatkan pelayanan ke masyarakat melalui Sabtu atau Minggu bersih. Masyarakat dan aparatur pemerintah kelurahan serta kecamatan bersama – sama jalan sehat sambil membersihkan lingkungan. Kegiatan itu dibarengi dengan pelayanan seperti perekaman KTP elektronik, pembayaran pajak, pelayanan kesehatan dan KB gratis. “Kita mau ada program Simama seperti ide yang kita kembangkan di Kecamatan Mataram,”demikian kata dia. (cem)

Tinjau Rekomendasi LKPJ PANSUS LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018, segera bekerja. Pembahasan ini menyusul telah diumumkannya pembentukan Pansus LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2018 yang diketuai oleh Drs. H.M. Noer Ibrahim. Ada kesan pembentukan Pansus LKPJ hanya formalitas, demikian pula dengan rekomendasi yang dihasilkan Pansus. Namun hal tersebut dibantah. “Rekomendasi yang sudah dan belum ditindaklanjuti pada periode sebelumnya, akan kita tinjau. Jadi kita melihat juga rekomendasi tahun kemarin seperti apa. (Suara NTB/dok) Kalau memang sudah dilakukan H.M. Noer Ibrahim kan tidak ada masalah,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (1/4). Sedangkan terhadap rekomendasi yang belum terlaksana tahun 2017, Noer Ibrahim memberi sinyal akan memanggil Sekda beserta dinas terkait. Politisi Golkar ini menegaskan bahwa rekomendasi terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2017 tidak akan sama dengan LKPJ akhir tahun anggaran 2018. “Kita upayakan dia tidak tumpang tindih,” cetusnya. Selain itu, lanjutnya, Pansus juga akan melihat substansi rekomendasi LKPJ pada tahun sebelumnya. Termasuk, apa apa yang menjadi rekomendasi tahun lalu. Seperti diketahui, LKPJ secara umum menjadi gambaran atas hasil pembangunan pada tahun anggaran 2018 yang diarahkan untuk mencapai target sesuai dengan Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2018 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Perkotaan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”. Pada tahun Anggaran 2018, kondisi dan capaian makro ekonomi daerah yang digambarkan melalui angka PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan kesempatan kerja bisa menjadi ukuran kinerja pembangunan suatu daerah dari sisi sosial dan ekonomi. Namun, terjadinya bencana gempa bumi cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Mataram. Secara keseluruhan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram berada pada angka 78,28 termasuk dalam kategori tinggi. Perkembangan IPM ini dipengaruhi oleh capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2018 sebesar 70,94 tahun. Begitupun Harapan Lama Sekolah 15,68 tahun, dan diikuti juga dengan angka Rata-rata Lama Sekolah selama 9,41 tahun. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat ini diperkuat dengan menurunnya angka kemiskinan dari 9,55 persen menjadi 8,96 persen. Sedangkan dalam aspek pelayanan umum, capaian kinerja terlihat dari peningkatan sarana-prasarana perkotaan, salah satunya panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 292,803 kilometer dari keseluruhan jalan sepanjang 369,849 kilometer atau mencapai 79,168 persen. Inovasi dalam hal layanan administrasi kependudukan berhasil meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk sehingga mencapai 98,05 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 96,53 persen. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Anggarkan Rp127 Miliar untuk Bangun Kantor Walikota Mataram (Suara NTB) – Pemkot menganggarkan Rp127 miliar untuk pembangunan gedung kantor Walikota. Namun cara pembayaran pembangunan kantor Walikota di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela itu, dilakukan secara multiyears. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, anggaran ini relatif besar dan dimungkinkan pola pembayaran secara bertahap. “Kita bisa bayar bertahap. Iya, ngutang ke rekanan,” kata Mahmuddin ditemui, Senin (1/4). Sebelum pengerjaan proyek tersebut, Pemkot Mataram terlebih dahulu meminta persetujuan legislatif. Nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dijadikan acuan untuk pengerjaan kantor itu. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (PUPR) ini menambahkan, saat ini detail engineering design (DED) sedang dikerjakan. Ditargetkan bulan Desember DED telah ditender. Sementara, administrasi dan analisis dampak lingkungan sedang diproses. Dan, diupayakan akhir April sudah tuntas. Dikatakan, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengawal seluruh proses mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Kejaksaan sempat melarang DED tidak boleh ditender sebelum ada lahan.

“Sekarang tinggal menunggu tender DED saja,” tandasnya. Lahan dibutuhkan untuk membangun kantor Walikota sekitar 4 hektar. Lahan ini kata dia, sudah bayar oleh Pemkot Mataram. Hanya saja, proses pembayaran secara bertahap oleh Badan Keuangan Daearah (BKD). Tidak disebutkan berapa anggaran dibutuhkan untuk pembebasan lahan itu. Mahmuddin hanya menyebutkan dari hasil ekspose kebutuhan pembangunan fisik saja Rp127 miliar. “Kalau totalnya ada di BKD,” timpalnya.

(Suara NTB/cem)

LAHAN KANTOR - Inilah lahan yang telah dibebaskan Pemkot yang akan dijadikan tempat pembangunan Kantor Walikota Mataram di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela. Mahmuddin menegaskan, pembangunan kantor Walikota bukan berarti mengikuti jejak dari kabupaten lain seperti Lombok Timur dan Lom-

bok Tengah. Pemkot Mataram melihat kantor saat ini tidak cukup representatif. Apalagi sejumlah ruangan rusak pasca diguncang gempa. (cem)

Pengusaha Tetap Minta Keringanan Pembayaran Pajak

(Suara NTB/cem)

LAMPU PJU - Petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram memperbaiki lampu penerang jalan di Jalan Gajah Mada Kelurahan Pagesangan, Senin (1/4). Pemkot Mataram membutuhkan 18 ribu PJU dipasang di sejumlah titik. Sampai saat ini, PJU masih terpasang sekitar 12 ribu.

26 ASN Terancam Dikenakan Sanksi Mataram (Suara NTB) – Batas pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara ditutup pukul 00.00 Wita, Minggu (31/3). Sebanyak 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 891 pejabat belum melaporkan harta kekayaannya. Mereka terancam dikenakan sanksi. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkup Pemkot Mataram cukup baik. Posisinya 98 persen telah melaporkan sampai batas waktu pukul 00.00 Wita, Minggu (31/3). Sebagian ada yang belum karena terkendala waktu dan kondisi fisik. Pejabat yang belum melaporkan harta kekayaan mereka akan disurati. Sistem pelaporan tidak lagi secara online, tetapi manual. “Ini sekaligus memberi warning ke pejabat agar tidak lalai terhadap kewajibannya,” kata Sekda ditemui, Senin (1/4). Sekda menyebutkan, dari 891 pejabat yang wajib lapor, hanya 26 orang belum melaporkan harta kekayaan mereka. Pemkot Mataram akan memberikan surat teguran kepada yang bersangkutan. Jika sampai tiga kali tidak diindahkan akan diberi-

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito kan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pembayaran gaji berkala. Aparatur sipil rata – rata kesulitan secara administrasi. Mereka kebingungan mencari sertifikat, buku rekening dan lain sebagainya. Khusus pegawai yang terkendala akibat kondisi fisik akan dipandu oleh petugas. Pemkot Mataram memiliki rencana mengubah peraturan walikota. Perubahan ini berkaitan pemberian sanksi berat

bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka. “Ini bagus untuk pelaporan tahun berikutnya,” kata dia. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, kebanyakan yang belum melaporkan kekayaan mereka adalah pegawai di kelurahan. Ini sedang dicoba jemput bola dan diberikan peringatan. “Paling banyak itu di kelurahan,” sebut Nelly. Sisa dua persen pejabat belum melaporkan kekayaan sedang dikomunikasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar pelaporan kekayaan mereka mengikuti pelaporan terlambat karena tak cukup waktu. Nelly menyampaikan, laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi pejabat, bendahara, PPK dan PPKO akan menjadi kewajiban. Sebab, ini menjadi syarat memperoleh wajib tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Karena menjadi kewajiban, Pemkot Mataram akan mengubah Perwal terutama memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tak melaporkan kekayaan mereka, sehingga tidak lalai. (cem)

DPPKB Evaluasi Program KKBPK Bersama Penyuluh KB Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengevaluasi capaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) triwulan pertama tahun 2019. Evaluasi dipimpin langsung Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno dan dihadiri oleh penyuluh KB se – Kota Mataram. Sutrisno mengapresiasi capaian perkiraan permintaan masyarakat peseta KB baru (PPM PB) hingga bulan Februari mencapai 1.562 peserta atau 16,12 persen dari PPM PB 9.563 peserta. Sementara sampai dengan Februari capaian peserta KB aktif sebanyak 58.591 peserta 100,41 persen dari Perkiraan Permintaan Masayarakat Peserta KB Aktif (PPM PA) sebanyak 58.351 peserta. Capaian ini tidak terlepas dari kerjasama yang efektif dengan mitra kerja sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan ber-KB. “Alhamdulillah, ini semua kerja keras penyuluh KB di lapangan,” katanya, Senin (1/4). Evaluasi ini kata Sutrisno, diharapkan dapat menyerap kendala ataupun tantangan yang

(Suara NTB/ist)

EVALUASI - Kepala DPPKB Sutrisno memberikan pemaparan terkait evaluasi program KKBPK, Senin (1/4). dialami langsung oleh Penyuluh menyelesaikan masalah secara KB. Identifikasi masalah sep- bersama. “Apa yang ditemukan di erti ini, pihaknya dapat dengan cepat merespon dan mencari lapangan di rumuskan untuk solusi terbaik agar masyarakat mencari solusi bersama,” katanya. Hal tidak kalah pentingterlayani dengan baik. Disamping itu pula lanjutnya, nya menurut Sutrisno, yakni Penyuluh KB diharapkan terus pengembangan kelompok kegmenjaga dan meningkatkan sin- iatan (Poktan) sebelumnya teergitas dengan perangkat pemer- lah terbentuk. Poktan dapat intahan di tingkat bawah den- dikembangkan hingga mencagan turut serta dalam berbagai pai kualitas paripurna dan aktivitas kemasyarakatan. terintegrasi dengan Posyandu Penyuluh KB dapat memetakan dan PAUD, sehingga terjalin permasalahan masyarakat se- sinergitas program yang holislanjutnya dirumusankan untuk tik terintegratif. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) – Pengusaha hotel tetap mengharapkan adanya keringanan pembayaran pajak dari Pemkot Mataram. Mereka menginginkan bukan penundaan, tetapi ada pemotongan. Kondisi pariwisata di Lombok pascagempa belum stabil. Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Ernanda D.Agung memahami peraturan pengenaan sanksi denda dua persen bagi pengusaha yang menunda pembayaran pajak. Menurut dia, Pemkot Mataram juga perlu memahami kondisi hotel pascagempa. Seharusnya, pelaksanaannya tidak harus seperti itu. “Ya, kalau bisa peraturan memang begitu bunyinya. Tapi apa harus begitu pelaksanaannya,” kritik Ernanda dikonfirmasi, Senin (1/4). Kondisi pariwisata di Lombok belum stabil serta pengaruh tiket pesawat serta faktor lainnya perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Ernanda berulang kali menyampaikan, permintaan disampaikan asosiasi hotel karena kondisi luar biasa dialami pengusaha pascabencana. Di satu sisi, biaya operasional dikeluarkan per bulannya tinggi. Sedangkan, pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran dikeluarkan. Apalagi tidak ada keringanan membayar pajak. “Kita merasa berat. Di satu sisi harus bayar pajak. Di sisi lain pendapatan tak stabil pascagempa,” tandasnya. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, H. M. Zaini mengatakan, persoalan ini perlu duduk bersama antara pengusaha, pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah dan Dewan. Bagaimana pun juga, pengusaha hotel memiliki sumbangsih dalam pembangunan di Kota Mataram.

Sehingga, persoalan ini tidak memberatkan satu pihak. “Kita duduk bersama bagaimana nantinya mengambil kebijakan,” kata Zaini. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, penundaan pembayaran pajak bisa saja dilakukan karena beberapa alasan. Di samping itu, pengusaha hotel juga perlu melaporkan tingkat hunian mereka, sehingga jumlah pajak disetor sesuai dengan pendapatan mereka. “Semakin banyak tamu semakin banyak pajak disetorkan,” ujarnya. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan pengusaha yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD Kota Mataram, menginginkan adanya pemotongan pajak. Pemerintah tidak bisa memberikan pemotongan, melainkan memberikan keringan untuk menunda pembayaran. Secara aturan pengurangan pajak tidak ada. Karena, pajak dibayarkan ke pemerintah hasil dari selt assesment yang dipungut dari masyarakat. “Dalam undang – undang maupun peraturan daerah kita memang mengatur soal penundaan pembayaran,” kata Syakirin ditemui, Jumat (29/3). Prosedur penundaan pajak diminta oleh pengusaha harus terlebih dahulu melaporkan pendapatan mereka. Baru kemudian mengajukan surat ke pemerintah untuk penundaan pembayaran pajak. Dari permintaan penundaan itu, pengusaha juga dikenakan sanksi denda dua persen terhadap penundan pembayaran. “Tidak serta - merta ditunda. Jadi harus mengajukan penundaan dengan kondisi – kondisi saat ini. Baru kepala daerah menilai,” tandasnya. (cem)

Dispar Gencarkan Promosi Pariwisata ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) – Pariwisata di Kota Mataram mengalami kelesuan pascagempa Juli 2018 lalu. Sejumlah sektor terdampak dan memberi efek domino. Membangkitkan gairah pariwisata, Dinas Pariwisata menggencarkan promosi ke luar daerah. Pemerintah perlu memberikan keyakinan bahwa pariwisata di Lombok aman. Promosi dilakukan Dispar melalui “Travel Mart” ke Semarang, Jawa Tengah dan Malaysia. Desainnya mempromosikan destinasi wisata dan meyakini bahwa pariwisata di Lombok telah aman untuk dikunjungi. Sejauh ini seperti disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastika Negara ditemui, Senin (1/4), wisatawan masih berpikir untuk datang ke Lombok. Mereka berpikir bahwa destinasi wisata di Lombok belum aman untuk dikunjungi. Pola komunikasi dilakukan ke masyarakat di Semarang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. “Kita hadirkan travel agent dan kepala dinas pariwisata di sana,” kata dia. Menjadi pertanyaan mereka berkaitan dengan potensi apa yang baru dimiliki oleh Kota Mataram. Sebab kata Swastika, travel agen maupun Pemerintah Kota Semarang, mengetahui betul destinasi dimiliki ibukota provinsi NTB tersebut. Pihaknya tetap menjual destinasi religi dan destinasi sejarah. Konsep ini sedang dikembangkan, terutama di Kawasan Kota Tua Ampenan. Nantinya di-

(Suara NTB/cem)

I Made Swastika Negara harapkan menjadi objek wisata terbaik di Mataram. Promosi sama juga disampaikan ketika lawatan ke Malaysia. Swastika mengatakan, destinasi wisata religi dan sejarah jadi jualan yang menarik. Karena, ini tidak banyak ditemukan di daerah lain. “Paling penting adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Lombok,”tandasnya. Selain promosi, pihaknya juga menggencarkan kegiatan pagelaran budaya. Baru – baru ini aku dia, pagelaran budaya digelar di Pasar Seni Sayang – sayang. Dispar bekerjasama dengan Sanggar Pandawa dan Yayasan Tunas Daud.Tidak menutup kemungkinan, Pantai Ampenan dan Loang Baloq juga dijadikan tempat untuk pagelaran seni dan budaya untuk menarik minat kunjungan wisatawan di Kota Mataram. (cem)

Selasa, 2 April 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 2 April 2019

Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor) Mataram, yakni Samsul Ahyar dan H. Khairil Anwar Mahdi untuk disidangkan. Pelimpahan dilakukan, Jumat minggu lalu dan terbagi dalam dua berkas terpisah. Dikonfirmasi Suara NTB, Senin, (1/4), Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengatakan, pelimpahan dilakukan karena berkas perkara terhadap dua tersangkat sudah P21 baik dari hasil penyidikan pi(Suara NTB/yon) hak kepolisian dan sinkroWasita Triantara nisasi yang dilakukan oleh Jaksa. Namun pasca pelimpahan minggu lalu, sampai saat ini pihaknya masih menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Tinggi Mataram. “Berkasnya sudah kita limpahkan,” terangnya. Terbaginya dalam dua berkas terpisah, karena masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, di antaranya Samsul Ahyar selaku kontraktor dan H. Hairil Anwar Mahdi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk kedua tersangka, saat ini masih dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negeri (Rutan) Kelas IIB Selong. Wasita Triantara berharap, dalam proses persidanganan nanti, kedua tersangka kemungkinan akan menerima vonis hukuman yang berbeda. Namun alasan diringankannya suatu hukuman itu dengan membayar kerugian negara, jujur mengakui kesalahannya dan kooperatif. “Untuk vonis hukuman belum bisa kita pastikan apakah berbeda atau sama. Tergantung fakta-fakta persidangan nanti,” terangnya. Proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp2 miliar yang bersumber dari dana Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata (Kemenpar RI) tahun 2016 dikerjakan oleh CV. Prames Raya. Dari total anggaran itu, sebesar Rp1,6 miliar dialokasi untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik ditiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Akan tetapi dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)

10 Anggota Dewan Belum Lapor LHKPN Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 10 orang anggota DPRD Lombok Utara, hingga 31 Maret lalu diketahui belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari 30 kursi DPRD, 20 orang lainnya sudah menyerahkan ke KPK. Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., Senin (1/4) mengakui, tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Sekretariat DPRD KLU sebesar 67,74 persen. Di DPRD sendiri, pejabat yang wajib LHKPN sebanyak 31 orang, yakni 30 anggota DPRD ditambah Sekretaris DPRD KLU. “Data kepatuhan LHKPN per 26 Maret 2019, kiranya bagi wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN untuk segera melaporkan melalui ELHKPN. Dan bagi yang sudah melaporkan kami apresiasi karena telah menjadi patuh LHKPN ,” ujar Idrus.

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA - Lokakarya Pembentukan UPT Dinas Dukcapil Lotim di Rupatama I lantai II Kantor Bupati Lotim, Senin (1/4).

Terpisah, Ketua DPRD KLU, H. Burhan M. Nur., menegaskan agar anggota DPRD yang belum menyerahkan LHPKN agar segera melaporkan. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada pemerintah merupakan bentuk kepatuhan sebagai pejabat publik yang mempengaruhi prestasi daerah. “Terkait LHKPN ini, saya minta kepada teman-teman untuk segera dilaporkan. Kenapa saya berbicara karena ini adalah kewajiban kita kepada negara dan rakyat. Sejak kita dilantik, semua fasilitas yang kita gunakan bersumber dari uang rakyat,” ujar Burhan.

Ketua Dewan KLU mengklaim dirinya sudah melaporkan LHKPN. Sejak diperintahkan oleh pemerintah pusat, dirinya sudah menghitung harta kekayaan yang dimiliki. Menurut Burhan, sejatinya anggota Dewan KLU tidak perlu lama menginventaris dan melaporkan harta kekayaan. Pasalnya, sebagian besar anggota Dewan sudah pernah melaporkan LHKPN tahun-tahun sebelumnya. Lagi pula, pascagempa ini aset fisik sudah sebagian besar rusak akibat gempa, sehingga aset yang dilaporkan hanya mengarah pada tanah.

“Kita dimudahkan karena ada petugas LHKPN yang ditugaskan di Sekretariat Daerah. Saya harap tidak ada kendala dalam pelaporan kawankawan,” tandasnya. Untuk diketahui, berdasarkan data yang diterima, tingkat kepatuhan LHKPN di tataran lembaga legislatif, KLU menempati urutan ke empat. Sampai 26 Maret lalu, tiga besar tingkat kepatuhan tertinggi dicatat DPRD Sumbawa Barat sebesar 96 persen, DPRD Sumbawa sebesar 89,14 persen, dan Kota Bima sebesar 74,07 persen. Sementara, tingkat kepatuhan terendah dicatat oleh Kabupaten Dompu dengan tingkat kepatuH. Burhan M. Nur han 0,0 persen. (ari) (Suara NTB/ari)

UPT Dukcapil akan Dibentuk di Lotim Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Rumkasi Sjamsuddin, SH, membuka Lokakarya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim. Lokakarya ini, bekerjasama dengan KOMPAK NTB, Senin (1/4) di Rupatama I lantai II Kantor Bupati Lotim. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan adanya regulasi atau payung hukum untuk pelaksanaan UPT Dukcapil di kecamatan per kluster wilayah. Hal ini juga sekaligus, pembekalan awal untuk para pelaksana pelayanan adminduk di kecamatan untuk dapat siap dan sigap dalam melakukan pelayanan berdasar regulasi dan mekanisme pelayanan. Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan pemerintah daerah mengapresiasi setinggi tingginya penyelenggara program KOMPAK dan berkolaborasi dengan para pihak yang telah menyelenggarakan percepatan pelayanan dokumen kependudukan. Jika sebelumnya kantor Dinas Dukcapil seperti pasar malam, karena banyaknya praktik calo dan keterlambatan pelayanan dalam mengurusi dokumen kependudukan. “Sistem blangko terpusat menyebabkan peluang praktik percaloan,” terangnya. Belajar dari hal ini, Pemda Lotim membentuk UPT Dukcapil, walaupun software-nya belum lengkap dan akan dilengkapi menyesuaikan dengan perbaikan di masa-masa yang akan datang. Wabup, kendala di Pemerintah Kabupaten Lotim adalah data dan sinkronisasi data di masing-masing dinas. Termasuk perubahan nama di Lotim sering terjadi, seperti berdasarkan nama anak pertama, cucu pertama dan seterusnya, sehingga detail perubahan kependudukan tidak boleh luput dari pantauan pemerintah dan masyarakat. Disampaikan lebih jauh dokumen kependudukan menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan negara, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan adalah hak warga negara dan negara berkewajiban memenuhinya dengan sistem stelsel aktif. Sehinngga penyelenggaraan dokumen kependudukan harus semudah-mudahnya diakses oleh publik. Penyelenggaraan dokumen kependudukan juga dimaksudkan untuk merapikan database kependudukan. Untuk akta kelahiran, pemenuhan di Lotim mencapai 96,33 persen. Kebijakan Pemerintah Lotim adalah mendukung bentuk-bentuk dokumen kependudukan yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti pelayanan keliling, bentuk-bentuk layanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa. Kondisi saat ini, kecepatan penerbitan dokumen kependudukan masih terkendala. Walaupun sudah diselenggarakan di masing-masing kecamatan, tapi masih sebatas validasi saja, sehingga, inisiasi membentuk unit kerja berbentuk UPT Disdukcapil merupakan kebutuhan yang mesti diselenggarakan. Maka dari itu, melalui lokakarya dan sharing pembelajaran dari Disdukcapil Pasuruan dan Cilacap sangat penting diikuti sebagai proses pembelajaran. Wabup mengimbau supaya workshop ini dapat diikuti dengan sebaik - baiknya dan disebarluaskan di wilayah kecamatan masing-masing. Sementara itu KOMPAK NTB Forline Service Koordinator, Susana Dewi Rohimah menjelaskan, program ini merupakan program lanjutan (2019-2022), KOMPAK fokus pada pemenuhan pelayanan dokumen kependudukan, penurunan angka kematian ibu. Data yang terkait dengan adminduk mulai dari pencatatan akta kelahiran, sampai pada akta kematian, penting dalam mengawal penurunan angka kemiskinan. Terlebih Dinas Pendidikan telah meleburkan dapodik ke data induk kependudukan. KOMPAK mengapresisiasi fungsi-fungsi para aparatur pemerintah dalam melayani publik serta mulai menggeser paradigma secara perlahan. Kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting bagi setiap penduduk, untuk membuktikan status sipil dan hubungan keluarga serta untuk melindungi hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara. Mempermudah akses mereka terhadap layanan dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia. (yon)

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

KUNJUNGI - Tim medis dari Puskesmas Korleko mendatangi rumah Bayu Saputra, Senin (1/4).

Tim Medis Datangi Rumah Bayu Saputra Selong (Suara NTB) Tim medis dari Puskemas Korleko Kecamatan Labuhan Haji, Senin (1/4) mendatangi kediaman Bayu Saputra. Bayi bawah lima tahun (balita) putra dari pasangan Sahurni dan Saniati ini siap akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong guna mendapatkan perawatan intensif. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang juga Direktur RSUD Dr. Soedjono Selong, dr. H. Hasbi Santosa saat dikonfirmasi Suara NTB menerangkan sudah memerintahkan Kepala Puskesmas Kor-

leko untuk mendatangi Bayu Saputra. “Besok (hari ini, red) akan dirujuk dari puskesmas ke RSU,” ujar Hasbi. Menurutnya, Bayu sebenarnya sudah mengantongi kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS) Non PBI. Namun dimungkinkan sudah tidak berlaku, karena tunggakan. Sehingga, guna mengantisipasi dan mempercepat pelayanan siap akan dirujuk menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKTM). “Kita akan cek kartunya, barangkali sudah tak berlaku karena tunggakan maka akan kita antisipasi dengan SKTM,” ucapnya.

Komitmen Pemkab Lotim di bawah pimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin akan memberikan pelayanan terbaik bagi warga Lotim. Warga yang kurang mampu membayar iuran JKN-KIS siap akan dibantu dengan SKTM. Pihak keluarga nantinya tidak lagi mempertimbangkan soal pembiayaan. “Insya Allah kita siap niki,” terang Hasbi. Sebagai pejabat yang mengembang amanah dan tanggungjawab siap memberikan pelayanan. Tugas pokok dan fungsi pejabat adalah mengemban amanah. Kalau tidak bisa melayani masyarakat,

Pembangunan Rumah Rusak Dipercepat Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menggelar apel fasilitator terpadu rumah rusak berat (RB), rusak sedang (RS) dan rusak ringan ( RR). Apel tersebut merupakan tindak lanjut dari beralihnya tanggungjawab pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi NTB. Acara berlangsung Senin (1/4) di Pendopo Bupati Lotim ini, dihadiri Dandim 1615/Lotim, Kapolres Lotim, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala BRI cabang Selong, Korwil REKOMPAK, Danramil, Babinsa, Bhabinkamtibmas Polres Lotim dan para fasilitator sipil, TNI dan Polri. Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy yang diwakili Kalak BPBD Lotim, Purnama Hadi, S.Sos., menyampaikan, apel ini merupakan tindak lanjut pertemuan Danrem 162/Wirabhakti dengan Kalak BPBD dan pihakpihak terkait permasalahan percepatan pembangunan RB, RR dan RS di Lotim. Ditambahkan Purnama Hadi, berakhirnya masa kontrak CPNS yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebanyak 126 orang per 31 Maret 2019, merupakan suatu kendala, sehingga diharapkan ada penggantinya. Semula rehab rekon RB ditangani Kementerian PUPR. Namun sejak tanggal 1 April 2019, penanganan sudah dilimpahkan ke Pemprov. Untuk itu, sebelum tanggal 12 April 2019 batas akhir massa transisi diharapkan bisa mencapai target. Salah satu kendala percepatan yang dialami, belum direalisasikan seluruh dana bantuan stimulan oleh pemerintah pusat. Proses penanganan hingga sampai dengan sekarang baru 80 persen dan masih tersisa 20 persen masih belum terdebet, sehingga batas wak-

(Suara NTB/humas Lotim)

APEL - Apel fasilitator terpadu penanganan rumah yang rusak akibat gempa di Pendopo Bupati Lotim, Senin (1/4). Apel tersebut merupakan tindak lanjut beralihnya tanggung jawab pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi NTB. tu yang dua minggu ini minimal bisa dipergunakan untuk pendebetan dana dari rekening individu ke rekening pokmas. Sementara itu Dandim 1615/ Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny, S. Sos menyampaikan, hasil pertemuan BPBD Provinsi pada Jumat 29 Maret 2019, yaitu telah resminya pengalihan tanggung jawab penanganan RB dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Provinsi NTB. Atas dasar tersebut, pentingnya pertemuan ini yaitu mengevaluasi dan merencanakan langkahlangkah yang harus dipadukan satu komando dari provinsi hingga ke fasilitator, serta akan dibentuk sektor-sektor di tingkat kabupaten, kecamatan yang berlokasi di Kantor BPBD dan Koramil/Polsek. Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Lotim, AKBP Ida Bagus Made Winarta SIK, mengimbau dengan beralihnya penanganan gempa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB, agar untuk menyamakan persepsi, dalam rangka membantu masyarakat un-

tuk berpikir memilih RTG. Kapolres mengatakan, dengan beralihnya ke pemerintah daerah, tentunya segala macam tindakan negatif (celah penyelewengan) dapat diselesaikan terlebih dahulu secara internal, karena ini menyangkut nama baik Pemda Lotim. Di sisi lain, Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun juga menyampaikan tahap pertama dana sebesar Rp384 miliar itu perogresnya baru mencapai 80% masih ada 20 persen KK yang masih belum melakukan pendebetan. Pihaknya berharap dana yang masih berada di individu segera dipindahkan ke rekening pokmas, sehingga dana yang berada di masyarakat tidak dibekukan atau ditarik kembali oleh pusat. Dijelaskan Tasurun, dana yang baru masuk Rp65 miliar, yang disampaikan Kalak BPBD untuk RB, menyarankan untuk penanganannya diutamakan ke desa maupun kecamatan segera pembuatan pokmas. Setelah pokmas terbentuk tinggal langsung di transfer oleh bank ke pokmas. (yon/rus)

lebih baik mundur. Balita malang yang baru menginjak usia empat tahun ini diketahui berdasarkan diagnosa dokter yang sudah pernah menanganinya mengidap penyakit Thalasemia. Dr. Hasbi menyatakan akan mengecek dulu hasil diagnosa tersebut dan akan mencoba memberikan yang terbaik. Jika tidak bisa dilayani di RSUD Selong, maka akan dirujuk ke RSUD Provinsi. “SKTM ini berlaku sampai provinsi,” ucapnya. Kemampuan RSUD Selong terbatas kalau memang harus dirujuk, maka siap akan dirujuk selama memenuhi persyaratan dan kondisi pasien.

Soal biaya medis tidak ada pertimbangan pembiayaan. Semata-mata kondisi pasien yang harus menjadi pertimbangan. Terpisah Kepala Puskesmas Korleko, Budiman yang datang langsung ke rumah Bayu Saputra meminta warga terus memanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Korleko. Kapus ini siap akan memberikan pelayanan terbaik. Terhadap kasus kesehatan Bayu siap akan dibuatkan rujukan sampai ke RSUD. Dipersilakan kepala desa membuat SKTM dan akan diupayakan penanganannya sampai di provinsi.(rus)

Sikapi LKPJ Bupati

Fraksi Dewan Syaratkan Perbup APBD-P dan Perda RPJMD Terbaru Tanjung (Suara NTB) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup normatif menyikapi LKPJ APBD 2018 pada sidang, Senin (1/4). Terkecuali Fraksi Hanura, mensyaratkan agar dua buah regulasi disertakan dalam proses penilaian LKPJ Bupati. Empat dari lima fraksi antara lain, Fraksi Demokrat, Fraksi Merah Putih, Fraksi Golkar dan Fraksi PKN, secara umum mendorong penilaian LKPJ APBD 2018 dibahas oleh Pansus (Panitia Khusus) DPRD KLU. Juru bicara Fraksi Demokrat, M. Hilmi, menilai secara menyeluruh Bupati Lombok Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan BPK RI. Di mana BPK RI kembali memberikan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga, realisasi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang mencerminkan sisa lebih perhitungan angaran mencapai Rp78,31 miliar lebih. “Untuk menelaah dan mengkaji lebih mendalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lombok Utara tahun anggaran 2018 ini, diperlukan pembahasan lebih lanjut secara detail dan terperinci guna mencapai hasil yang maksimal. Maka Fraksi Demokrat meminta kepada pimpinan DPRD untuk memberikan ruang pembahasan melakui Panitia Khusus,” ujarnya. Penilaian identik diungkapkan 3 fraksi lain, kecuali Fraksi Hanura. Melalui juru bicara FHanura, Ramedi, mengatakan pembahasan LKPJ akan fokus pada capaian pembangunan sesuai target RPJMD. Oleh karena RPJMD terakhir diubah pada Desember 2018, maka penilaian

objektif hanya bisa dilakukan setelah menyndingkan antara target dengan besaran alokasi anggaran setiap kegiatan sesuai target pada RPJMD terbaru. Menurut Hanura, meskipun terdapat berbagai kemajuan dan capaian pembangunan di tahun 2018, itu semua karena ada anggaran yang dikelola. Namun implementasi anggaran melalui program OPD terlihat belum mampu mengembalikan suasana kehidupan dan kesejahteraan rakyat Lombok Utara seperti tahun-tahun sebelumnya. “Jika dibandingkan Silpa tahun 2018 sebesar Rp78,31 miliar lebih (meningkat dari Rp 68 miliar tahun 2017). Kita pahami silpa tersebut sebagian bersumber dari efisiensi, namun ada juga yang disebabkan adanya kegiatan yang tidak bisa dilakukan,” kata Ramedi. Ketidakmampuan Pemda membelanjakan dana siap pakai Rp 1 miliar untuk korban bencana, ikut disayangkan oleh Hanura. Padahal saat itu, masyarakat sangat membutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat. “Kami minta agar pemerintah daerah memberikan atau menyertakan LKPJ ini dengan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 2018 sebelun masuk pada pembahasan. Sejak ditetapkan bulan Desember 2018 sampai saat ini, kami belum mengetahui persis poin-poin anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Perubahan,” tandasnya. Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., usai sidang menegaskan kedua instrumen yakni Perbup APBD-P 2018 dan Perda RPJMD tersebut harus dipegang oleh Pansus. Itu artinya, DPRD bisa menilai dan memberi catatan terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2018.(ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 2 April 2019

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Suara NTB

Jalani Masa Orientasi PROSES pemberkasan bagi 360 lebih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan sudah tuntas seluruhnya. Bahkan bagi CPNS jalur umum per tanggal 1 April sudah mulai masa orientasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya bertugas masing-masing, kendati SK pengangkatan sebagai CPNS belum turun. “SK pengangkatan sebagai CPNS sudah selesai begitu pemberkasan tuntas. Tapi kita masih menunggu kiriman dari pemerintah pusat. Setelah itu baru akan diserahkan ke masing-masing CPNS,” sebut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh.Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Senin (1/4). Sementara menunggu SK pengangkatan CPNS diterima, para CPNS jalur umum sudah dibekali surat penyataan melaksanakan tugas untuk disampaikan ke OPD tempatnya bertugas. Dan, langsung terhitung aktif sebagai CPNS kendati masih dalam masa orientasi, sehingga bulan depan para CPNS tersebut sudah mulai menerima gaji dan tunjangan. Kecuali bagi CPNS jalur khusus yakni dari tenaga honorer K2, itu masa kerjanya sebagai CPNS terhitung mulai bulan Maret, sehingga gajinya akan dibayarkan sekaligus pada bulan Mei mendatang. Para CPNS jalur khusus tidak harus melalui masa orientasi, karena memang langsung ditugaskan di tempat awalnya bertugas. Pada penerimaan CPNS tahun ini, Loteng memperoleh formasi sebanyak 481 formasi. Namun hanya sekitar 360 formasi yang terpenuhi. Artinya ada 120 lebih formasi yang tidak terisi dengan 130 formasi yang terisi di antaranya merupakan formasi khusus untuk tenaga guru dari honorer K2. Setelah proses pengangkatan CPNS selesai, pihaknya kini tengah mempersiapkan usulan formasi untuk rekrutmen CPNS tahun 2019. Di mana untuk rekrutmen CPNS tahun ini formasi yang disiapkan untuk formasi umum. Termasuk juga penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga akan membuka formasi umum. Tidak hanya fokus pada formasi khusus untuk tenaga honorer K2 saja. “Tahun ini ada dua penerimanaan pegawai. Masing-masing CPNS dan P3K. Semuanya kemungkinan untuk formasi umum. Sehingga siapapun bisa ikut seleksi. Tidak hanya tenaga honorer K2 saja seperti pada rekrutmen sebelumnya,” imbuh Nazili. BKPP Loteng pun sudah menyurati seluruh OPD lingkup Pemkab Loteng, untuk menginventarisir kebutuhan pegawainya. Karena usulan kebutuhan dari OPD itulah yang nantinya akan diusulkan ke pemerintah pusat. (kir) H. Moh. Nazili (Suara NTB/kir)

Proyek Perbaikan Pipa PDAM Rusak Akses Jalan

Giri Menang (Suara NTB) – Perbaikan pipa di jalan raya yang diakukan PDAM Giri Menang meninggalkan persoalan. Pasalnya, akses jalan yang dibongkar tak diperbaiki sempurna, sehingga kondisinya berlubang. Kondisi ini pun dikeluhkan warga, lantaran kerusakan jalan menganggu pengendara. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) seolah tak mau dibebankan untuk perbaikan jalan, sebab perbaikan jalan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pihak PDAM. Apalagi di tengah kondisi dana pemeliharaan jalan yang minim sekali di dinas terkait. Persoalan ini dibahas pada rapat bulanan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FFLAJ) Lombok Barat di Kantor Dinas Perhubungan, akhir pekan kemarin. Seperti aduan yang disampaikan Syarifudin ke FFLAJ melalui media sosial Facebook. Ia mengeluhkan ruas jalan Gunungsari menuju Sayang-Sayang yang rusak akibat dibongkar untuk perbaikan pipa PDAM sampai saat ini belum diperbaiki. “Kapan diperbaiki, kasihan pengguna jalan,” keluhnya. Selain rusak akses jalan ini dikelukan lantaran kondisinya yang menurun dan bergelombang. Anggota Forum LLAJ yang juga Sekretaris Forum Pelanggan PDAM Giri Menang, Amrul Jihadi juga mengkritisi perbaikan pipa PDAM justru meninggalkan persoalan jalan rusak. Seharusnya menurut dia, akses jalan yang dibongkar langsung diperbaiki.”Sebab sulit yang sudah dibongkar bisa kembali mulus kalau tidak diperbaiki,” kata dia. Sementara Kasi Perencanaan pada Dinas PUPR Lobar Sunardi, mengaku pihaknya sudah berkoodinasi dengan PDAM terkait perbaikan jalan yang rusak akibat bongkaran perbaikan pipa tersebut. “Cuma ditutup dulu pakai beton, kita lihat perkembangan kalau memang tidak ada (perbaikan) kami akan masukkan pemeliharaan,” jelas dia. Jalan itu sendiri, jelas dia, sudah dilakukan PHO, sehingga pemeliharaan bukan lagi tanggung jawab pihak ketiga. Pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PDAM sebab perbaikan jalan seharusnya tanggung jawab PDAM. Karena PDAM memiliki dana sendiri untuk perbaikan jalan yang sudah dibongkar. Apakah ada koordinasi pihak PDAM dengan Dinas PUPR sebelum membongkar jalan? Menurut dia ada koordinasi dengan Dinas PUPR. Hanya saja begitu selesai dibongkar, tidak langsung diperbaiki. Menanggapi keluhan warga ini, Dirut PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini, menegaskan setiap jalan yang rusak akibat galian pipa harus dikembalikan ke kondisi semula. Pihaknya akan meminta stafnya untuk mengecek dan menindaklanjuti aduan warga tersebut. (her)

DPRD Loteng Ajukan Ranperda Inisiatif Perlindungan Mata Air Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Mata Air untuk dibahas bersama dengan pemerintah daerah. Ranperda inisiatif dari Komisi III DPRD Loteng sudah disampaikan untuk dibahas pada rapat paripurna DPRD Loteng, dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H.Achmad Puaddi FT.S.E., Senin (1/4). Penyampaian ranperda inisiatif tersebut bersamaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2018, yang disampaikan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., bertempat di ruang rapat utama DPRD Loteng. “Ranperda Perlindungan Mata Air ini penting sebagai payung hukum dalam mendukung upaya pele-

starian sumber-sumber mata air di daerah ini,” terang Ketua Komisi III DPRD Loteng, H.M.Mayuki, S.Ag., dalam pidato pengantarnya. Menurutnya, kondisi mata air di daerah ini saat ini kian menyusut. Bahkan banyak mata air di daerah ini yang kini sudah hilang. Salah satu penyebabnya karena terjadi kerusakan hutan dan lingkungan sekitar mata air yang ada, sehingga diperlukan upaya pelestarian hutan dan lingkungan di sekitar sumber mata air yang lebih masif. Adanya kebijakan ini, secara perlahan bisa mengembalikan kondisi mata air di daerah ini. Untuk mendukung upaya tersebut, tambahnya, butuh regulasi sebagai puyung hukumnya agar upaya-upaya pelestarian hutan dan lingkungan di sekitar mata air bisa lebih terarah, sehingga anca-

“Atas perbuatannya, pelaku pencurian terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara, sedangkan penadah 4 tahun hukuman penjara,” jelas Kasatreskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono, Senin (1/4). Penangkapan pelaku berangkat dari laporan masyarakat, polisi langsung melakukan olah tempat Kejadian Perkara (TKP). “Dari hasil pengembangan, alhasil menyeret dua oknum pelaku pencuri dan penadah,”jelas dia. Pelaku beraksi dengan modus mencungkil ventilasi bangunan belakang sekolah dengan meng-

(Suara NTB/ist)

PARIPURNA - Rapat paripurna DPRD Loteng dengan salah satu agenda penyampaian ranperda inisiatif DPRD Loteng tentang Perlindungan Mata Air, Senin (1/4). mengindahkan kepentingan masyarakat di sekitar sumber mata air. “Dengan adanya regulasi ini nantinya tata kelola mata air bisa lebih maksimal. Upaya pelestarian hutan serta lingkungan sekitar mata air

juga lebih baik,” tambahnya. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945, bahwa bumi air dan udara dikelola dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat banyak. (kir/*)

Bupati Desak Provinsi Tangani Kasus ’’Illegal Logging’’ Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengatensi kasus illegal logging di Desa Mareje Kecamatan Lembar. Fauzan meminta agar pihak Pemprov NTB serius menangani masalah perusakan hutan tersebut. Sebab sesuai aturan, kewenangan terkait pengawasan hutan ada di provinsi. sedangkan pihak kabupaten tidak punya kewenangan lagi Fauzan mengatakan untuk penanganan illegal logging ini butuh koordinasi antara pemkab dengan Pemprov NTB. Karena kewenangan untuk penanganan hutan tidak ada lagi di kabupaten, sehingga illegal logging ini perlu penanganan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi. Menurut dia kalau pemprov berkoordinasi dengan pemkab, pihaknya siap membantu. “Saya baru dengar ini dari media, setelah ini kami akan koordinasi dengan Kepala Dishut Provinsi,” jelasnya. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono dalam jumpa persnya di Mapolres Lobar, Senin (1/4) mengatakan pihaknya sudah menetapkan dua pelaku illegal logging inisial R (26) tahun asal Batu Petak Desa Mareje dan AR alias Selip (37) Dusun Pelan Desa Mareje Kecamatan Lembar sebagai tersangka. Keduanya disangkakan pasal 12 junto 87 UU nomor 18 tahun 2013 tentang Perambahan dan Perusakan Hutan dengan ancaman minimal 1 tahun dan 5 tahun penjara ditambah denda Rp 5 miliar. Selain

mengamankan dua tersangka ini, pihak polres tengah memburu sopir truk yang melarikan diri, Pihak polres juga akan menggali keterangan dari kedua pelaku terkait dugaan keterlibatan para cukong illegal logging. Priyo mengatakan penangkapan truk pengangkut kayu, Selasa (26/3) lalu. Sekitar pukul 12.00 siang, anggotanya menghentikan kendaraan truk yang melitas di jalur Perampuan Kecamatan Labuapi. Saat dicegat, anggotanya hanya mendapati truk dan sopirnya. Setelah dicek, truk ini mengangkut kayu sebanyak 102 batang atau 8 kubik. Pihaknya pun menginterogasi terkait kelengkapan dokumen kayu, namun sopir ini tak bisa menunjukkan bukti. Sopir ini juga mengaku jika kayu ini milik tersangka R dan AR. Tak lama kemudian sopir ini menelepon salah seorang pemilik kayu, lalu datanglah tersangka R selaku pemilik kayu tersebut. Kemudian sopir dan tersangka R berikut barang bukti pun dibawa ke polres. Di tengah perjalanan truk ini mogok, ketika mogok sopir ini pun kabur. Setiba di mapol-

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - Wakapolres Fauzan Wadi bersama Kasatreskrim Polres Lobar Priyo Suhartono menggelar jumpa pers pengungkapan kasus illegal logging, Senin (1/4). res, pihaknya memanggil AR yang diduga bekerjasama dengan R sebagai pemilik kayu. “Mereka menjelaskan bahwa kayu ini berasal dari kawasan hutan lindung Mareje,” jelas dia. Keesokan harinya tim polres bersama KPH melakukan lacak balak, yakni menyesuaikan antara tonggak dengan batang kayu. Setelah dicek ternyata sesuai dan cocok. Pihaknya hanya mengecek tonggak kayu yang se-

Bupati Klaim Kemantapan Jalan Lobar Paling Tinggi di NTB Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 552 paket secara simbolis diresmikan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Senin (1/ 4). Secara rinci disebutkan ada 357 paket dengan jumlah anggaran Rp 25 miliar pada bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Pada bidang pekerjaan umum ada 131 paket yang meliputi gedung pemerintahan, pembangunan dan rehab irigasi, peningkatan serta pemeliharaan jalan senilai Rp 172 miliar dan banyak anggaran untuk membiayai berbagai infrastruktur fisik senilai Rp229 miliar. Untuk bidang kesehatan sebanyak 51 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp19 miliar, sedangkan pada bidang perindustrian dan perdagangan terdiri 13 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp 6 miliar. Menurut orang nomor satu di Lobar ini, Tahun 2018 menjadi tahun yang cukup berat bagi Pemkab Lombok Barat.

(suara NTB/humas Lobar)

RESMIKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meresmikan ratusan proyek yang dibangun tahun 2018 lalu. Gempa bumi yang melanda Lombok berpengaruh besar pada keuangan pemda. Kerugian yang besar mengharuskan pemda melakukan berbagai rasionalisasi. Sektor pariwisata yang menjadi andalan PAD Lobar hingga saat ini masih terus berjuang untuk

Polres Lobar Bekuk Terduga Pencuri dan Penadah Giri Menang (Suara NTB) – Anggota Satreskrim Polres Lombok Barat (Lobar) berhasil membekuk dua terduga pelaku pencuri dan penadah barang elektronik. Kedua tersangka ditangkap karena terlibat kasus pencurian laptop milik SDN 1 Lelede dengan modus mencungkil ventilasi belakang bangunan sekolah. Kedua pelaku kejahatan kini mendekam dalam tahanan Mapolres Lobar. Atas perbuatannya, pelaku pencuri dikenakan pasal 363, sedangkan penadah dikenakan pasal 480.

man terjadinya krisis air bersih akibat menyusutkan mata di daerah ini bisa dicegah. “Kalau ada payung hukum di tingkat lokal yang merupakan turunan dari regulasi yang lebih atas, maka upaya pelestari hutan serta lingkungan di sekitar mata air bisa lebih maksimal,” tegas Mayuki. Lebih lanjut Mayuki menambahkan, pada ranperda inisiatif tersebut juga mengatur bagaimana tata kelola mata air dan turunannya. Termasuk mengatur tentang hak serta kewajiban masyarakat di lingkar sumber-sumber mata air yang ada. Hal itu penting untuk memastikan masyarakat yang ada di lingkar mata air juga bisa tetap bisa menikmati layanan air bersih. Pasalnya, selama ini ada kesan bahwa sumber-sumber mata air yang ada di daerah ini hanya eksploitasi tanpa

gunakan linggis. Aksi nekad pelaku ini mengambil laptop, kamera dan speaker aktif. “Pelaku sebanyak dua orang, namun polisi baru mengamankan satu orang pelaku A 28 tahun dan satu lainnya masih dalam pengejaran. Selain itu, polisi juga menangkap satu orang penadah FJ 29 tahun yang berkediaman di Desa Lelede,” ungkapnya. Diakuinya, berdasarkan laporan kehilangan barang, polisi melakukan lidik lapangan. Setelah dicek, terdapat sebuah pegadaian yang kebetulan menerima laptop, setelah di cek, barang tersebut sama dengan

fisik barang yang hilang, barulah kita lakukan penangkapan. “Kami tangkap penadahnya dulu, berangkat dari itu, kita lakukan pengembangan. Setelah ungkap penadah, polisi lakukan penangkapan kepada pelaku,” paparnya. Dari hasil interogasi lanjut Priyo, pelaku bukan residivis, karena mereka baru kali pertama melakukan pencurian. Pelaku yang kesehariannya sebagai buruh ini, mengaku melakukan kejahatannya disebabkan faktor ekonomi. (her)

bangkit setelah sebelumnya mati suri akibat gempa. Terlepas dari hal tersebut, kemantapan jalan di Lobar cukup baik. Namun bupati berharap agar pembangunan di seluruh bidang dapat lebih ditingkatkan lagi. “Jika membicarakan perbandingan, di luar kota se-NTB, Lombok Barat yang paling tinggi persentase tingkat kemantapan jalannya,” klaimnya. Kegiatan yang juga merupakan salah satu core event peringatan HUT Lobar ke-61 ini dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara Pemkab Lombok Barat dengan Kanwil Kemenkumham NTB tentang fasilitasi pendampingan dan harmonisasi produk hukum daerah, kemudian MoU dengan Ombudsman NTB tentang pelayanan publik. Terakhir, MoU Pemkab Llombok Barat dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tentang media layanan informasi publik. Termasuk, perjanjian kerjasama antara Dinas Kominfotik Lobar dengan Antara Digital Media tentang Pengevaluasian Layanan Informasi Publik. (her)

suai dengan 8 kubik tersebut. Sedangkan terkait masih adanya kayu-kayu yang disimpan di tengah hutan belum ditelusuri lebih lanjut.”Kalau yang lain memang tidak ada buktinya,”jelas dia. Termasuk pihaknya belum menelusuri informasi terkait adanya banker penyimpanan kayu di tengah hutan tersebut. “Di lokasi kami menemukan alat chainsaw,” jelas dia. Saat ini kata dia kayu yang

diamankan akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan. Sedangkan untuk sopir yang melarikan diri sudah dimasukkan dalam DPO. Terkait informasi bahwa kayu ini akan dipakai untuk bahan pembangunan rumah tahan gempa (RTG), menurut hasil introgasinya terhadap pelaku kayu itu bukan untuk bahan bangunan RTG, namun kayu-kayu dijual ke salah satu rekannya di Perampuan. (her)

782 RTG di Loteng Selesai Dibangun Praya (Suara NTB) Sebanyak 782 Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah selesai dibangun. Bahkan sebagian besar di antaranya sudah dihuni oleh masyarakat korban gempa. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Senin (1/4). “Jadi untuk rumah rusak berat yang sudah 100 persen selesai dibangun sampai akhir Maret kemarin, sebanyak 782 unit. Ditambah 412 unit rumah sedang juga sudah selesai diperbaiki,” sebutnya. Sedangkan yang rusak ringan yang sudah selesai diperbaiki sebanyak 2.111 unit. Dengan begitu, tandas Muhammad yang ditemui usai rapat paripurna DPRD Loteng, untuk rumah rusak berat masih ada 2.073 rumah lagi yang masih dalam proses pembangunan. Dan diharapkan bisa tuntas sampai akhir tahun 2019 mendatang. Ia menjelaskan, secara umum total rumah rusak akibat gempa di Loteng sebanyak 25.619 unit dengan rincian 2.855 unit rusak berat, 5.472

rusak sedang dan ada 17.292 rumah ringan. Sementara total dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat bagi penanganan gempa sebanyak Rp 452 miliar. “Terakhir kita sudah menerima transfer kekurangan dana perbaikan rumah rusak berat untuk tahap pertama sebesar Rp 51 miliar. Jadi untuk dana perbaikan rumah rusak karena gempa seluruhnya sudah ditransfer oleh pemerintah pusat,” ujar Muhammad. Disinggung soal rencana penarikan fasilitator Rekompak pusat, Muhammad mengaku pasti akan berpengaruh. Tetapi tidak akan berdampak luas. Dalam arti, tidak akan sampai mengganggu proses rehab dan rekon rumah rusak terdampak gempa di daerah ini, karena saat ini untuk fasilitator rehab dan rekon rumah rusak terdampak gempa sudah ada sebanyak 260 orang yang terdiri dari fasilitator sipil, TNI serta dari unsur Polri. “Untuk target penyelesaian rehab dan rekon rumah rusak terdampak gempa target kita tetap sama sampai akhir tahun ini. Meski fasilitator pusat ditarik seluruhnya,” pungkas mantan Kabag. Aset Setda Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

SIAP HUNI - Salah satu RTG di wilayah Kecamatan Batukliang Lombok Tengah sudah siap huni.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 2 April 2019

Wabup Terima Kunjungan Kedutaan Australia Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menerima kunjungan Sekretaris II Kedutaan Australia Mr. Aaron dan Tim Kompak, Senin (1/4) . Kedatangan Mr. Aaron bersama Tim Kompak untuk membahas pengembangan program Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan), Kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang didanai oleh Pemerintah Australia (DFAT) tahap dua yaitu untuk empat tahun ke depan hingga Juni 2022. Program Kompak dirancang dengan tujuan utama agar masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi. Strategi dukungan Program Kompak diarahkan untuk penguatan sistem terkait tatakelola pelayanan dasar, termasuk mendorong kerjasama multi-pihak dan multi-level yang terstruktur untuk capaian tujuan perluasan akses dan peningkatan mutu pelayanan dasar. Fokus dukungan dan rencana kerja Program Kompak dirasakan sangat relevan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Wabup mengapresiasi hubungan dan kerjasama yang sangat baik antara pemerintah daerah dan tim Kompak. Sejauh ini, program Kompak telah dapat mencapai kemajuan yang berarti. Hasil-hasil kegiatan menunjukkan indikasi sejalan dengan capaian yang diharapkan. Hal-hal positif yang telah dicapai dipaparkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, antara lain pelayanan adminduk berbasis desa, Dinkes, Dikbud, SLRT, swasta dan KPU, anggaran berpiha pada pelayanan dasar, pelayanan kecamatan (PTPD) capaian adminduk 52 %-61 %, perencanaan dan evaluasi (RKPDes/APBDes), peningkatan SDM desa dan kecamatan, sistem informasi desa di aplikasi di 70 desa tahun 2017, Bumdes menggunakan aplikasi laporan keuangan (khusus dana kerabat menggunakan data BDT), terbentuknya “Bale Perempuan” di 2 desa percontohan. Menanggapi masukan dan ide-ide dari peserta, Pak Anja dari Kompak menyampaikan kegiatankegiatan Kompak antara lain terkait tata kelola regulasi, sistem dan sistem dan prosedur, tata kelola keuangan di unit layanan, peran serta masyarakat, yang diharapkan dapat menyasar isu yang lebih besar misalnya masalah stunting. Sedangkan terkait pendampingan Kompak untuk BUMDes disampaikan, Kompak mendorong penyaluran kredit krabat untuk petani miskin, peningkatan kapasitas manager dan tim teknis manajemen (TTM) melalui pelatihan dasar keuangan dan membangun mitra bisnisBUMDes. Dengan tetap melakukan evaluasi dan monitoring. Kompak juga membantu menciptakan peluang pasar secara fisik (langsung) dan non fisik (online). (arn)

Suara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbawa

Lomba Bercerita, Tumbuhkan Kebiasaan Membaca Sejak Dini Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Sumbawa menggelar lomba bercerita bagi siswa SD/MI tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2019, di Gedung Wanita, Senin (1/4). Untuk menumbuhkan kebiasaan dan kecintaan membaca sejak dini bagi anak anak SD. Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, H. Sudirman Malik, S.Pd menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar bersama dalam menumbuhkan kebiasaan dan kecintaan membaca sejak dini bagi anak-anak. Dengan membaca, anak-anak kita dapat bercerita secara sempurna. Bahkan dapat mengasah talenta anak-anak kita dalam mengekspresikan informasi yang diterima menjadi sebuah cerita. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan

ini. Wahana menjaring serta menciptakan siswa-siswi yang berbakat dan berkualitas. Sehingga nantinya siap berkompetisi dalam event yang lebih besar dengan skala yang lebih luas. Karakter dan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang diterima. Salah satunya adalah buku sebagai sumber informasi. Melalui membaca, banyak pengetahuan, keterampilan, juga etika dan estetika, yang melengkapi sosok seorang manusia, sosok sebuah masyarakat maupun bangsa. “Untuk itu, saya mengajak anak-anakku sekalian dan juga seluruh masyarakat memanfaatkan keberadaan Perpustakaan ini semaksimal mungkin sebagai tempat untuk menambah wawasan dan juga pengembangan diri,” ajak H. Sudirman. H. Sudirman pun meminta kepada jajaran Dispussip untuk secara rutin melaksanakan keg-

iatan bermanfaat ini. Dengan memperbaiki konsep dan juga kualitas pelaksanaannya. Pihkanya optimis apabila kegiatan lomba bercerita ini terus dihidupkan dan dikembangkan, maka akan muncul generasi-generasi penerus yang unggul. Baik dalam ilmu pengetahuan maupun karakter dan kepribadiannya. “Selamat berlomba kepada anak-anakku. Semoga ke depan bisa mengembangkan lagi bakat yang luar biasa ini,” tukasnya. Sebelumnya, Kepala Dispussip Sumbawa yang diwakili Kabid Pengembangan Perpustakaan Idris, B.Sc melaporkan lomba bercerita ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menumbuh kembangkan minat baca dan kegiatan membaca anak anak sedini mungkin. Agar kedepan menjadi manusia yang berwawasan kuas dan cerdas. Tujuan dari lomba bercerita ini adalah meningkatkan dan menumbuh

(Suara NTB/ist)

BUKA LOMBA - Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, H. Sudirman Malik bersama pimpinan OPD saat pembukaan lomba bercerita Dispussip Sumbawa, Senin (1/4). kembangkan kegemaran membaca melalui berbagai bacaan dan media yang tersedia, mengangkat dan mempopulerkan buku – buku cerita budaya daerah yang isi nya mengandung nilai – nilai kepahlawanan dan misi membangun

bangsa serta menjaring dan menciptakan siswa/ siwi yang berbakat dan berkwalitas serta memiliki jiwa saing dan kompetitif. Peserta berasal dari Siswa/ Siswi SD/ MI negeri dan swasta se Kabupaten Sumbawa. (arn/*)

Telat LHKPN, Sanksi Non Job Mengancam Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM, kembali mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab setempat agar segera menyampaikan LHKPN tahun 2018. Pasalnya, hingga batas akhir penyampaian (31 Maret) dianggap belum maksimal. Makanya, di awal bulan April sudah harus tuntas, jika tidak maka sanksi non job bagi ASN bersangkutan akan disiapkan guna memberikan efek jera. “Jika masih ada yang telat melaporkan LHKPN sampai dengan akhir bulan April, kami akan non jobkan sebagai sanksi tegas. Kami sudah sering mengingatkan, tapi faktanya masih ada juga yang molor. Kami tidak tau secara pasti apa yang menjadi kendala, padahal kekayaan yang dimiliki tinggal dilaporkan saja, tidaklah ribet. Kalau mereka telat laporkan karena tidak mau bekerja, tinggal bilang saja biar kita non-jobkan,” tegas bupati Kepada Suara NTB, Senin (1/4). Dikatakannya, sanksi tegas tersebut disiapkan karena di tahun 2017 Pemkab sudah berhasil

menuntaskan LHKPN (100 persen) sekaligus mendapatkan penghargaan. Jika tahun 2018 masih ada yang belum, maka itu bisa menjadi masalah dan akan menjadi preseden buruk bagi daerah ini. Maka dari itu, pihaknya sangat memberikanatensiseriusterhadap masalah LHKPN. Bahkan selama bulan April, Pemkab sudah membuat tim khusus yang memantau masalah pelaporan tersebut secara intensif di lapangan. Selain masalah tersebut, bulan April ini juga, Pemerintah berencana melakukan eveluasi menyeluruh kepada pegawai. Baik itu ASN, Pegawai kontrak, honor-

er, maupun staf yang lainnya. Jika ada yang berkinerja buruk, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. “Kita tidak mau prestasi kita dirusak oleh satu atau dua orang yang tidak mau melaporkan LHKPNnya. Jika ada yang masih melakukan, lebih baik kita non jobkan saja sebagai ASN biar sekalian tidak menjadi pengambat serta mengganggu kinerja yang lain,” imbuhnya. Ditambahkannya, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, jangan sampai masih ada pekerjaan yang berjalan lambat. Atas dasar itu di bulan April ini,

Stok Pangan Darurat Bencana Baru Tersedia 20 Persen Taliwang (Suara NTB) Ketersediaan stok pangan (beras) yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk kebutuhan kedaruratan hanya teraedia 20 persen. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) KSB, Ir. H. Alimin mengatakan, stok beras yang dimiliki pemerintah untuk antisipasi kedaruratan saat ini tersedia 21 ton. Jumlah itu baru mencapai 20 persen dari stok normal jika disesuaikan dengan jumlah penduduk KSB saat ini. “Idealnya 100 ton dengan jumlah penduduk kita lebih dari 100 ribu ini,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (1/4). Meski jauh dari perhitungan idealnya, H. Alimin mengklaim, stok yang dimiliki itu sangat mencukupi jika terjadi bencana dan berdampak darurat pangan di daerah. Dari beberapa kali pengalaman selama ini, jumlah stok pangan yang disediakan pemerintah selalu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. “Tahun kemarin saat gempa banyak beras didrop pemerintah untuk korban. Memang kurang persediaan kita tapi tetap bisa dipenuhi dengan langkah cepat Pemda,” klaimnya. Menurut dia, kedaruratan pangan yang paling sering terjadi di KSB selama ini bukan diakibatkan bencana atau khusus pada kebutuhan pokok jenis beras. Kedaruratan pangan terjadi justru pada jenis bahan pokok lainnya dan penyebabnya karena selama ini bahan-bahan tersebut didatangkan dari luar daerah. H. Alimin menyebutkan, ada beberapa bahan pokok dari luar daerah yang kerap langka di daerah saat masyarakat banyak membutuhkannya. Seperti minyak, gula dan telur. Beberapa jenis bahan pokok itu kata dia saat jumlahnya mulai berkurang maka secara otomatis masyarakat sulit mendapatlannya. “Kedaruratan pangan kan tidak selalu dipicu karena bencana. Stok kurang dan masyarakat sulit mendapatkannya itu juga darurat (pangan) namanya,” sebutnya. Untuk darurat kebutuhan pangan jenis ini, H. Alimin mengaku, pemerintah tidak dapat mengatasinya secara langsung sebab kelangkaan sepenuhnya dikuasai mekanisme pasar. “Tapi kalau kondisinya seperti itu biasanya hanya sementara. Dan selama ini juga kelangkaan tidak berlangsung lama sampai meresahkan masyarakat,” timpalnya. Secara keseluruhan, sambung dia, kondisi kedaruratan pangan dan bahan pokok di KSB selama ini masih tetap dapat tertangani dengan baik. Baik itu yang dipicu bencana maupun kondisi pasar selalu terselesaikan. “Kami mengimbau kepada masyarakat juga jangan terlalu panik soal pangan kalau misalnya terjadi bencana dan kebutuhannya menipis. Pemerintah pasti sudah punya langkah stategis dan cepat untuk menanganinya,” pungkasnya. (bug)

Halaman 6

”

Kalau mereka telat laporkan karena tidak mau bekerja, tinggal bilang saja biar kita non-jobkan

semua perangkat akan di eveluasi total supaya pembangunan yang ada di daerah bisa berjalan cepat dan lancar tidak ada lagi komplain dari masyarakat. Untuk itu, bupati meminta kepada Sekda untuk segera melakukan rapat terbatas dalam menyikapi masalah tersebut. Evaluasi menyeluruh tentu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang lain, ini murni untuk percepatan proses pembangunan yang ada di daerah. Untuk itu, bupati mengimbau kepada seluruh pegawai untuk memberikan dedikasi terbaiknya kepada daerah. Sehingga percepa-

(Suara NTB/ils)

H. W. Musyafirin tan penyelesaian masalah tidak terkendala lagi. “Kami meminta supaya satu bulan ini para pegawai bekerja secara maksimal. Karena di akhir bulan nanti, kita tetap akan evaluasi semua tanpa ada lagi yang ditinggalkan,” tandasnya. (ils)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Taliwang (Suara NTB) tersebut muncul kemungki1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Warga di kecamatan nan telah bergeraknya para 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Maluk mulai marak men- spekulan tanah bermain di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jual tanah mereka. kecamatan Maluk. Pasaln1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Setidaknya, di desa Bukit ya saat ini rencana pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Damai dalam tiga bulan bangunan pabrik smelter 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 terakhir, belasan warga oleh PT Amman Mineral 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 melepas lahannya yang se- Nusa Tenggara (AMNT) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lama ini tidak digarap. tengah memasuki taha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Kepala Desa Bukit pannya. Terbaru Pemerin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Damai, Suwardi mengata- tah Provinsi (Pemrprov) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan, sejak memasuki NTB dan Pemda Kabupat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tahun 2019 ini setidakn- en Sumbawa Barat (KSB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ya ada belasan transaksi melalui tim percepatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 penjualan lahan yang diu- rencana pembangunan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 rus warganya. “Kalau smelter dan industri turu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak salah sudah ada 16 nannya sudah meminta tim 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 warga yang datang mengu- appraisal mendata lahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 rus penjualan tanahnya. warga di kecamatan Maluk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Terakhir awal Maret,” se- (termasuk di desa Bukit 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 butnya kepada Suara Damai) untuk calon lokasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 NTB, Senin (1/4). pembangunannya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Lahan-lahan yang diMenanggapi hal itu, Su1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jual warga Bukit Damai itu wardi tidak secara terang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kebanyakan tidak produk- terangan mengiyakannya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tif. Posisinya yang kebany- Akan tetapi ia mengakui, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akan berada di punggungan dari tiga desa di kecamatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bukit membuat para pemi- Maluk yang masuk dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lik selama ini tidak me- master plan pembangunan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 manfaatkannya untuk ak- smelter, wilayahnya yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tivitas ekonomi seperti paling banyak terdampak. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pertanian. “Iya kebanya- “Bisa jadi seperti itu, tapi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan tidak produktif lahan yang jelas desa kami yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 itu kan posisinya terjal,” paling luas untuk lokasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sebut Suwardi. smelter itu,” paparnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Namun begitu luasnya Selanjutnya ia men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 cukup fantastis. Suwardi yampaikan, selaku pemer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mengungkapkan, setiap la- intah desa pihaknya tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 han yang dijual warga rata- dapat menghalang-halangi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 rata mencapai 1 sampai 1,5 warga untuk menjual 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hektare. Dengan berbekal tanahnya dengan dalih apa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Surat Pemberitahuan Pa- pun. Sebab lahan-lahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jak Terhutang (SPPT) war- yang dijual merupakan hak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ga berani melepas lahan- milik pribadi warga yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lahan tersebut. “Harganya dibuktikan dalam bentuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bervariasi tergantung luas- SPPT. “Kami di desa kan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nya. Ada yang laku sampai harus mengakomodir uru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Rp 75 juta,” ungkapnya. san administrasi warga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Mulai banyaknya warga yang jadi kewenangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menjual lahan mereka desa,” imbuhnya. (bug) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Warga Maluk Mulai Banyak Jual Tanah

(Suara NTB/arn)

USULAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat memaparkan usulan pada Forum Pimpinan Daerah penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2020, Senin (1/4) di Mataram.

RKPD Provinsi

Sumbawa Usulkan Pelabuhan Teluk Santong dan Ai Bari’ Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengusulkan sejumlah proyek fisik yang selaras dengan prioritas Pemprov NTB, pada Forum Pimpinan Daerah dan Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020, Senin (1/4) di Mataram. Diantaranya, pembangunan pelabuhan Teluk Santong dan Ai Bari’. Dikutip Melalui Kabag Humas Setda Sumbawa, Tajuddin S.H, Bupati dalam sambutannya memaparkan tentang usulan daerah yang selaras dengan prioritas provinsi tahun 2020 di Bidang Prasarana. Antara lain yaitu pembangunan Pelabuhan Teluk Santong dan Ai Bari’ (Lua Air). Dengan dukungan daerah berupa pembebasan lahan di Teluk Santong dan Limung/Lua Air. Kemudian peningkatan status jalan Batudulang-Tepal, Tepal-Baturotok, Pelita-Baturotok, TeladanKelawis dan Lenangguar-Teladan sepanjang 91 kilometer menjadi

ruas jalan provinsi. Selain itu, juga bantuan keuangan bersifat khusus dari Provinsi NTB dalam rangka peningkatan jalan ke wilayah terisolir (Batulanteh danOrong Telu), pembangunan IPA Ai Ngelar, di Kecamatan Unter Iwes, percepatan penuntasan jalan lingkar selatan Pulau Sumbawa, revitalisasi hutan dan lahan di 4 KPH di Kab. Sumbawa, pengembangan 29 desa wisata, penuntasan akses jalan Samota, penuntasan pelebaran jalan garuda, fasilitasi peningkatan status jalan lingkar utara Alas menjadi ruas jalan nasional, bantuan stimulant perumahan swadaya 1000 unit, pembangunan sumur bor untuk air bersih empat unit, pembangunan bendungan labangka komplek, dan pembangunan politeknik pertambangan. Disampaikan pula usulan dalam bidang ekonomi antara lain revitalisasi pasar Seketeng, pembangunan CAS bawang pada SRG Lopok, revitalisasi Loka Latihan

Kerja (LLK) Sumbawa, bantuan pengembangan kebun bibit rumput laut, pengawasan laut dari illegal fishing di kawasan teluk saleh, penyediaan fasilitas/sarana prasarana di Pulau-pulau kecil, pembangunan dryer pada SRG labangka, pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani di wilayah barat Kab. Sumbawa, fasilitasi penyediaan bibit unggul kerbau Sumbawa, dan hibah tiga unit bus wisata pengembangan wisata kota. Adapun usulan dalam bidang sosial budaya antara lain pembangunan RSUD Sumbawa, akselerasi pembangunan desa-desa di kawasan pesisir, revitalisasi sarana/ prasarana dan kurikulum pendidikan menengah (SMA/SMK), revitalisasi institusi pendidikan berciri keagamaan (MI/MTs/MA/Pesantren), dukungan percepatan penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif, serta fasilitasi pemenuhan tenaga medis di Rumah Sakit Manambai Abdulkadir. (arn)

Bupati Sumbawa Hadiri Temu Akbar Petani dan Panen Perdana

(Suara NTB/ist)

BERI BANTUAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi Kadis Pertanian Sumbawa memberi bantuan saat temu akbar petani HAMAS di Pelampang. Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc beserta Ketua TP

PKK, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril menghadiri acara temu akbar petani HAMAS (Himpunan

Masyarakat Adat Samawa) Kecamatan Plampang, dirangkaikan panen perdana Musim Tanam I Tahun 2019, Sabtu lalu di Dusun Jompong Desa Muer Kecamatan Plampang. Dalam sambutannya, Bupati menyatakan sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Sebagai sekitar 64 persen mata pencaharian masyarakat Sumbawa, di bidang pertanian. Apalagi Sumbawa merupakan salah satu kabupaten di NTB yang memiliki potensi pertanian yang luas, dengan luas lahan 664.398 ha. Terdiri dari lahan pertanian seluas 59.559 ha, lahan pertanian bukan sawah seluas 505.614 ha, dan lahan bukan pertanian 99.225 ha. Pemanfaatan lahan pertanian tersebut untuk pen-

ingkatan ketahanan pangan nasional dan mengurangi import melalui pengembangan komoditi padi, jagung dan kedelai (Pajali). Untuk kesejahteraan para petani, khususnya petani miskin, sejak 2017 hingga 2019 ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran APBD sekitar Rp30 Miliar. Berupa bantuan Kredit Sahabat (Krabat) yang disalurkan melalui desa untuk diteruskan sebagai penyertaan modal desa kepada BUMDes. Hingga saat ini telah berdiri 101 BUMDes yang diharapkan dapat merangsang geliat perekonomian masyarakat desa. Bupati berharap melalui pertemuan ini, selain sebagai ajang silaturrahmi bagi para petani yang tergabung dalam HAMAS, juga menjadi wadah

dalam membangun konsep pertanian yang berkelanjutan. Sesuai kultur dan kondisi alam yang dimiliki, sehingga akan memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan para petani dan masyarakat pada umumnya. Kadis Pertanian Ir. Talifuddin menyampaikan masalah sertifikasi lahan pertanian khususnya yang berada di wilayah HAMAS Plampang. Dijelaskan, hasil rapat konsultasi dan koordinasi dengan Pemprov NTB, lahan tersebut tidak tercatat dalam aset Pemprov NTB, dan tidak terdaftar dalam aset Pemkab Sumbawa, juga dalam kepemilikan institusi tertentu. Sehingga status lahan sah milik masyarakat yang telah menggarap lahan selama puluhan tahun.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, lahan tersebut telah diusulkan dalam program Redistribusi Tanah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2019 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, Ketua Panitia M. Talif, SH melaporkan, HAMAS merupakan gerakan perjuangan kelompok petani Plampang untuk merebut dan mendapatkan hak tanah yang telah digarap selama puluhan tahun. Kegiatan yang mengangkat tema “Petani sejahtera, Sumbawa hebat, Negara berdaulat” tersebut diikuti oleh ribuan petani kelompok petani HAMAS, wilayah Tarano, Empang, Labangka, Plampang, Maronge, yang bertujuan mendapatkan kembali la-

han serta bukti kepemilikan yang sah lahan berupa sertifikat. Dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa menandatangani prasasti peresmian jembatan SP3, dan menyalurkan kredit sahabat Tahap 3 dengan total anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 5 Miliar dan diterima secara simbolis oleh Kades Labu Sangoro melalui BUMDes HarapanKita sebesar Rp. 200 Juta. Total anggaran yang telah digelontorkan Pemkab sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar Rp25 miliar. Selain itu juga diberikan bantuan 27.000 benih ikan (restocking) kepada Kepala Desa Sepayung yang diperuntukkan untuk Bendungan Sepayung Dalam. Serta bantuan bibit dari Dinas Pertanian berupa bibit cabe, padi, jagung kepada seluruh petani. (arn/*)

SUARA NTB Selasa, 2 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Penyakit Tina Aisah Masih Misterius

Dompu (Suara NTB) Setelah dinyatakan negatif menderita penyakit kaki gajah atau Filariasis, Tina Aisah Agustini (13) diakui lepas dari pemeriksaan petugas kesehatan. Kini, bengkak pada pergelangan kakinya terus membesar. Pelajar Kelas II SMP ini dicurigai mengidap penyakit lain. Karenanya, ia disarankan segera melakukan pemeriksaan ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Demikian disampaikan Kabid P2P Dikes Dompu, Rahmat, Skm., ketika dikonfirmasi Suara NTB di Pendopo Bupati, Senin (1/4). Ia menegaskan, pembengkakan yang terus terjadi pada kaki kanan Tina Aisah Agustini bukan semata-mata akibat filariasis. Melainkan bisa dipengaruhi penyakit lain seperti halnya gagal ginjal dan jantungan. “Pembengkakan itu kan terjadi karena proses penumpukan cairan, bukan karena kaki gajah saja tapi mungkin ada indikasi penyakit lain,” kata dia. Dengan perubahan kondisinya, Rahmat berharap pihak keluarga tidak tinggal diam. Tetapi segera berupaya mendatangi puskesmas setempat untuk menjalani pemeriksaan. Langkah ini penting untuk memastikan gejala penyakit apa yang diderita. Sehingga langkah penanganan untuk pemulihannya

(Suara NTB/ula)

NETRALITAS - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Dompu pada acara sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri di aula Pendopo Bupati, Senin (1/4).

Jelang Pemilu, HBY Imbau Jangan Sebar Kebencian Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) menyerukan warga agar tidak menyebar kebencian menjelang pemungutan suara Pemilu 2019. Seruan itu disampaikan H. Bambang M. Yasin memberikan sambutan pada acara sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu 2019 di Pendopo Bupati, Senin (1/4). Ia pun mengingatkan kepada ASN dan semua pihak un-

tuk menggunakan media sosial secara bijak. Tidak asal memberikan komentar, apalagi sampai menyebarkan kebencian pada kelompok tertentu. Ketika sudah dikirim, itu akan menjadi jejak digital yang tidak bisa dihapus dan menyebar ke semua lini yang bisa diproses di kemudian hari. “Kepentingan kita, Pemilu ini akan berjalan dengan aman, lancar dan daerah kita tetap terjaga kondusivitasnya dan

masyarakat kita tetap beraktivitas seperti biasa,” ungkap H. Bambang. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan pada kesempatan yang sama menyampaikan harapannya kepada ASN, TNI dan Polri bisa menjaga netralitasnya pada Pemilu 2019 ini sesuai ketentuan undang undangnya. Untuk Pemilu 2019 ini, sebanyak 13 kasus yang ditangani Bawaslu dan 11 kasus diantaranya merupakan te-

muan Bawaslu serta dua kasus dari laporan masyarakat. “Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu masih dinilai minim, sehingga penopangan Pemilu perlu dan pentingnya kegiatan bersama dan partisipasi dari semua pihak,” kata Irwan menyinggung rendahnya pengaduan pelanggaran Pemilu oleh warga. Pada era swafoto ini, tanpa sadar aparatur sering mengangkat 1 jari atau 2 jari. Itu ke-

mudian menjadi sorotan masyarakat dan dilaporkan ke Bawaslu. Irwan pun berharap, ASN, TNI dan Polri untuk tidak mengekspresikan simbol dan lambang yang menunjukan keberpihakan pada calon tertentu pada Pemilu 2019. Tidak juga mempublikasikan keberpihakannya terutama bagi ASN. “ASN punya pilihan, tapi kelihatan keberpihakan itu kita jaga bersama,” harap Irwan. (ula)

Wabup Ingatkan ASN Cerdas Bermedia Sosial

Larangan Bawa HP Bentuk Dua Pansus, Yuliadin Harus Diimbangi Bantah Tak Libatkan Anggota Regulasi ada pansus. Emangnya kapan dibentuk?,” tanyanya. Muhammad Ikhsan, S.Sos ketua Fraksi Nasde DPRD Dompu mengaku, setahu dirinya pembentukan fraksi itu terhadap 4 kasus yaitu APBD, investasi dan aset, bank NTB, lingkungan hidup. Namun belakangan dirinya mendapat kabar, pansus tersebut sudah dijadikan dua pansus sesuai kemampuan keuangan. Hanya saja, sebagai ketua Fraksi Nasdem dirinya belum pernah menerima surat dari pimpinan Dewan yang meminta dikirimkan anggota fraksinya menjadi anggota pansus. “Sampai saat ini, selaku ketua Fraksi kami tidak pernah menerima permintaan secara tertulis atau secara lisan untuk mengirimkan anggota ke pansus,” ungkapnya. Hal senada dengan ketua Fraksi PKS DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel saat dikonfirmasi terpisah mengaku, tidak pernah menerima surat dari pimpinan Dewan membahas soal rencana pembentukan pansus maupun permintaan anggota fraksinya untuk dikirim dalam anggota pansus. “Tidak ada pembahasan soal pansus. Permintaan anggota dimasukan ke dalam pansus juga tidak ada,” kata Abdullah. Ketua Fraksi PAN DPRD

Bima (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Bima, Dahlan M. Noer M.Pd mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima untuk cerdas dan bijak menggunakan media sosial (Medsos). Hal itu disampaikan Wabup saat memimpin Apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, di halaman Kantor Bupati Bima, Senin (1/4) pagi. Dikatakannya, saat ini penggunaan medsos sangat massif dan menjadi sumber rujukan informasi. Akan tetapi disisi lain informa-

Dompu, Ikhwayuddin AK yang dihubungi terpisah mengaku, pansus ini dibentuk dalam paripurna APBD perubahan 2018 atas usulan tiga fraksi yaitu fraksi PAN, fraksi Nasdem dan fraksi Gerindra. Karena APBD perubahan 2018 tidak jalan, sehingga pansus juga ditunda pelaksanaannya. Pansus ini resmi dibentuk setelah pimpinan Dewan menerbitkan SK-nya yaitu Pansus kebijakan anggaran, aset dan investasi dipimpin oleh H. Didi Wahyudin, SE. Pansus tentang lingkungan hidup dipimpin olehnya. Fraksi PAN juga hanya mengirim anggotanya untuk pansus Lingkungan Hidup karena hanya fraksi PAN yang membuat komitmen dengan PRD dan NGO soal lingkungan hidup. “Jadi hak fraksi dong mau kirim (anggota) atau tidak,” ungkapnya. Ketua Fraksi PKB DPRD Dompu, Rahmad Syafiuddin, SH yang dihubungi, Senin (1/ 4) kemarin mengaku telah mengutus dua anggotanya dalam pansus Dewan yang dibentuk. Dirinya berada di pansus lingkungan hidup dan Dina Imayanti, S.Tp berada di pansus kebijakan anggaran, aset dan investasi. “Pansus ini dibentuk sejak tiga bulan lalu baru ini jalan,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ist)

Dahlan M. Noer

Dompu (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, terkejut mendengar keluhan warga Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II. Terkait aroma bau menyengat limbah RPH yang dibuang sembarangan. Atas keluhan itu mereka berencana segera melakukan pembenahan. Kadisnakeswan setempat, Zainal Arifin di ruang kerjanya, Senin (1/4) mengaku, sudah menata sedemikian rupa RPH baru ini. Termasuk dalam hal pengelolaan limbahnya agar tidak mengganggu kenyamanan warga seperti di RPH Larema sebelumnya. “Kita sudah berusaha maksimal untuk mengelola RPH ini dengan layak, bahkan kita sudah siapkan tempat penampung limbah supaya tidak kemana-mana. Cuma mungkinkebersihannyayangperlukita jaga lagi,” kata dia. Dijelaskan, dalam pengelolaan limbah khususnya kotoran ternak pihaknya sudah menyiapkan bak penampung khusus.

WBK dan WBBM Jangan Hanya Seremonial Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM, meminta seluruh perangkat kerja daerah untuk tidak hanya menjadikan kegiatan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai kegiatan seremonial semata. Akan tetapi harus menjadi titik balik untuk menjadikan KSB yang jauh lebih baik, pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan harus bebas korupsi. Karena akan percuma dan tidak

memberikan manfaat jika tidak hanya dianggap seremoni saja. “Kita sudah mencanangkan diri sebagai wilayah yang WBK dan WBBM, maka sudah menjadi keharusan untuk bisa dilaksanakan dengan konsisten. Karena makna dari apa yang kita canangkan yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bebas korupsi. Tentu kita tetap akan melakukan evaluasi, karena tanpa pengawasan yang maksimal maka akan banyak kekurangan didalam upaya pelaksanaannya,” ungkap Bupati pada saat memberikan sambu-

(Suara NTB/ils)

TANDATANGAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin bersama Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin saat mencanangkan zona integritas WBK dan WBBM yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

tan, Senin (1/4). Dikatakannya, didalam pelaksanaan di lapangan nanti, saat ini sudah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 527 Tahun 2019 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. Tim inilah yang akan keefektipan kegiatan pencanangan yang sudah dilakukan dan tetap akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jika ada yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ikrar yang diucapkan maka sanksi tegas tetap akan diberikan. Karena harus ada perubahan pola pikir ke arah yang lebih didalam melaksanakan tugas yang ada. Apalagi pencanangan pembangunan zona integritas harus bisa ditularkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan itu harus bisa diberikan dengan baik, bersih, transparan serta akuntabel. “Kita sudah ikrarkan untuk WBK dan WBBM maka sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Jika masih ada OPD yang tidak melaksanakan, maka kami akan melakukan evaluasinya secara menyeluruh mulai dari eselon II hingga yang paling bawah,” tandasnya. (ils)

si yang bersumber dari media sosial tersebut juga terkadang merupakan berita hoax dan mengandung unsur provokatif. “Makanya ASN harus dituntut untuk cerdas dan pandai memilih dan memilah informasi positif dan bermanfaat yang disampaikan,” katanya. Di hadapan ASN yang merupakan para pejabat struktural, fungsional dan staf tersebut, Dahlan mengingatkan pentingnya peran ASN dalam penyebarluasan Informasi publik berkaitan dengan kegiatan pemerintah. ASN kata dia, dituntut menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan semua program pembangunan Pemerintah kepada masyarakat. “Dengan cerdas dan bijak bermedsos sama halnya kita menjaga kebhinekaan dan merekatkan persatuan,” katanya. Disamping itu, Wabup juga meminta ASN agar meningkatkan disiplin dalam bekerja. Mematuhi semua ketentuan peraturan kepegawaian tentang hak dan kewajiban ASN. “Serta meningkatkan semangat pengabdian dan etos kerja dalam berkarya dalam membangun daerah dan negara,” pungkasnya. (uki)

Disnakeswan Segera Benahi Pengelolaan Limbah RPH

(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) Instruksi Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin agar sekolah mencabut larangan siswa membawa Ponsel (HP) mulai menjadi sorotan. Terutama dari kalangan akademisi. Meski tujuan utamanya baik, namun perlu diantisipasi dampak buruk bebasnya penggunaan HP di lingkungan pendidikan tersebut. Perlu ada regulasi yang jelas supaya kebebasan itu tidak kebablasan. Salah seorang dosen di STKIP Yapis Dompu, Muhdar, S. Pd, M.pd kepada Suara NTB menyampaikan, pada prinsipnya instruksi Bupati itu baik kare(Suara NTB/jun) na melihat dampak positif Muhdar penggunaan teknologi. Seperti memudahkan siswa untuk mengakses informasi yang dibutuhkan di luar pengetahuan yang diterimanya langsung dari guru. Namun alangkah baiknya instruksi itu disampaikan setelah melalui proses diskusi panjang dengan pihak sekolah. Sehingga tidak ada benturan antara guru dengan murid karena sama memegang kebijakan. “Ketika pihak sekolah mengatakan walaupun instruksi Bupati dan belum dicabut, ya bisa saja mereka (siswa) ngotot untuk membawa HP. Karena jangankan ada instruksi, ada larangan sekoalah saja siswa masih berani bawa sembunyi-sembunyi ponselnya,” kata dia ditemui Suara NTB, Senin (1/4). Pentingnya komunikasi awal sebelum instruksi dikeluarkan, lanjut Direktur Lembaga Pendidikan Pelatihan dan Riset Pengembangan Potensi Daerah (Leader-Poda) yang tengah menyelesaikan studi doktor di bidang pendidikan lingkungan hidup itu, bertujuan mengetahui alasan dasar sekolah membuat larangan membawa HP. Seperti misalnya, penggunaan HP membuat pelajar tidak konsen menerima materi, mengakses hal-hal yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran atau konten-konten berbau pornografi. Bahkan terkadang ada oknum siswa yang sengaja mendokumentasikan perilaku guru lalu menjadikannya lelucon. Perilaku semacam ini sangat mungkin ditemukan kedepan. Karenanya perlu ada regulasi yang jelas untuk membatasi penggunaan teknologi di sekolah. Disamping itu sanksi tegas bagi para pelanggar pun diharuskan ada. “Karena kalau sampai instruksi Bupati dan pihak sekolah mencabut saja bisa kacau nanti. Penggunaanya juga tidak terkontrol dan akan kembali tidak fokus belajar siswanya,” jelas dia. Kalaupun instruksi tersebut bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sekolah ramah anak, Muhdar menegaskan kuranglah tepat. Tujuan itu hanya bisa diciptakan dengan membuat lingkungan sekolah bersahabat dengan siswa. Salah satunya dengan mulai minimalisir tindak kekerasan verbal maupun fisik. Menata sekolah menjadi tempat paling nyaman atau membuatkan taman bacaan. “Paling penting dari sekolah ramah anak itu bebas dari tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Kemudian menata lingkungan sekolah menjadi nyaman. Kenapa siswa sering bolos karena memang mereka tidak nyaman di sekolah,” pungkasnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB berdasarkan rilis Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, M Iksan, S. Sos beberapa waktu lalu. Disampaikan Bupati ketika memberi arahan pada momen deklarasi Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Dompu beberapa lalu meminta sekolah mencabut instruksi kepsek yang melarang siswa membawa HP. Alasannya, di era milenial ini, berbagai informasi sangat mudah diketahui. Sehingga dengan ponsel mereka bisa mengakses informasi yang akan membuatnya cerdas. “Yang dilakukan adalah mengarahkan serta mengawasinya untuk tidak salah dalam memanfatkan HP,” jelasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos membantah dugaan sejumlah fraksi – fraksi di DPRD Dompu tidak dilibatkan dalam pembentukan pansus di Dewan. Pansus lingkungan hidup, dan pansus Aset dan investasi dibentuk dalam paripurna internal Dewan Januari 2019 lalu. Fraksi-fraksi DPRD Dompu bahkan telah memutuskan anggotanya berada dalam pansus tersebut saat paripurna diputuskan. “Karena sudah disampaikan saat paripurna internal itu anggota pansus. Jadi tidak ada permintaan anggota pansus lagi ke fraksi (setelah diputuskan dalam paripurna),” kata Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Minggu (31/3). Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH yang dikonfirmasi terpisah sebelumnya mengaku heran mendapat informasi sudah ada pembentukan dua pansus Dewan. Karena hingga saat ini, dirinya tidak pernah menerima undangan atau menandatangani keputusan soal pembentukan pansus. Namun wacana pembentukan pansus sejak lama didengarnya, bahkan bukan hanya dua pansus, tapi ada 4 pansus. “Itu wacananya, tapi sampai sekarang tidak

bisa segera dilakukan. Jika terus dibiarkan dan hanya bisa menunggu petugas kesehatan datang berkunjung. Dikhawatirkan Rahmat pembengkakan akan dengan cepat membesar. Apalagi keseharian anak ini tergolong aktif seperti bocah seusianya. “Kalau dibiarkan begitu khawatirnya beban kerja jantungnya tambah berat karena cairan sudah keluar ke jaringan. Intinya dibawa dulu apakah nanti akan dirujuk atau bagaimana kita tunggu dari puskesmas,” ujarnya. Jika alasan mendasar tidak dikontrolnya kesehatan sang anak lantaran biaya yang akan dihabiskan cukup besar, Rahmat memastikan dengan kartu jaminan kesehatan yang dikantongi ia bisa mendapat pelayanan gratis. Dan untuk penanganan selanjutnya akan dimaksimalkan pendampingan sehingga pelajar ini bisa kembali normal. (jun)

Zainal Arifin

Dilengkapi alat penyaring agar cairan darah dan sebagainya terpisah dengan kotoran. Setelah kotoran itu tertumpuk, baru dikeluarkan ke area RPH untuk proses pengeringan dan pembakaran. Terkadang ada yang langsungdiangkutparapihakyang ingin memanfaatkannya sebagai kompos. Sementara tulang belulang hampir tidak tersisa di RPH lantaran masih memiliki nilai jual. “Kalaupun ada yang dibakar itu mungkin yang tercecer, karena tulang belulang ini juga dibeli oleh masyarakat,” ungkapnya. Kendati mengklaim pengelolaan limbah RPH sudah sesuai harapan dan memenuhi standar kesehatan, Zainal Arifin mengaku, tetap akan merespon keluhan warga saat ini. Salah satunya dengan mengupayakan segera penambahan bak pengering atau penyedotan setiap saat kotoran ternak yang dihasilkan. Warga setempat pun akan berusaha dihadirkan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Sehingga masalah limbah ini tidak selalu menjadi sorotan. Apalagi di RPH yang tingkat pemotongan ternaknya masih sangat minim karena hanya untuk menjawab kebutuhan para pengusaha saja. Sedangkan tingkat konsumsi langsung oleh warga masih sangat rendah. “Tingkat pemotongan kita disitu paling satu dua ekor per hari. Dan sekarang konsumsi daging kita tidak terlalu banyak untuk masyarakat umum. Mereka potong hanya untuk kebutuhan usaha bakso dan sebagainya,” pungkas dia. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 2 April 2019

Halaman 8

Bawaslu Perketat Pengawasan terhadap ”Serangan Fajar” (Suara NTB/ist)

BERGERAK - Tim bus Repnas Jelajah Nusantara dan relawan Repnas NTB terus bergerak, dan mengunjungi KEK Mandalika Resort, Lombok Tengah.

Sosialisasikan Capaian Presiden Jokowi

Bus Jelajah Nusantara Repnas Jokowi - Amin Singgah di NTB Mataram (Suara NTB) Tim bus Jelajah Nusantara Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk Jokowi – Ma’ruf Amin kali ini menyambangi Pulau Lombok. Provinsi NTB menjadi daerah yang ke 17 disambangi dan puluhan kabupaten kota sudah dikunjungi tim bus Repnas Jelajah Nusantara. Bus jelajah Nusantara Repnas sudah berada di Pulau Lombok sejak tanggal 27 Maret lalu. Bersama pengurus Repnas NTB, tim bus Jelajah Nusantara terus bergerak di NTB untuk menyosialisasikan dan menyebarkan berbagai program dan capaian pembangunan sudah ditorehkan di periode pertama kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Terutama menyampaikan berbagai program pembangunan dan keberpihakan, serta perhatian dari Presiden Jokowi terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di NTB. “Pak Jokowi sangat besar perhatian dan kepedulian bagi pembangunan di NTB,” kata Wakil ketua umum Repnas, Iwan Kamadi, kemarin. Itu sudah dibuktikan Presiden Jokowi, dengan berbagai program pembangunan insfrastruktur dan pariwisata, dan lainnya sudah dilakukan pemerintah pusat di NTB. Misalnya, Pembangunan KEK Mandalika Resort menelan investasi triliunan rupiah dan digiatkan pengerjaan pembangunan di periode Jokowi-JK, Pembangunan Pelindo II Lembar, Proyek bendungan Meninting senilai hampir Rp1 triliun dan berbagai program pembangunan lainnya. Tim bus Repnas Jelajah Nusantara pun berkesempatan mengunjungi berbagai proyek vital dicanangkan pemerintah pusat di NTB. Kehadiran bus Repnas di NTB khusus di Pulau Lombok pun mendapatkan sambutan hangat dan luar biasa. Itu terlihat lokasi-lokasi disambangi tim bus dan bersama pengurus Repnas NTB disambut masyarakat setempat. Berbagai pernak-pernik bahan kampanye Jokowi-Amin pun banyak dibagikan kepada masyarakat setempat. Bagi Iwan, hal itu tidak terlepas dari komitmen, kesungguhan dan dukungan diberikan pemerintah pusat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di NTB. Sehingga masyarakat di NTB pun, lanjut Iwan, sudah bisa menilai siapa yang layak dan pantas dipilih sebagai calon pemimpin nasional di Pilpres tanggal 17 April nanti. Dirinya pun merasakan kian besar dan luas dukungan masyarakat di NTB bagi paslon 01, Jokowi-Amin. “Kita sudah rasakan ada aura kemenangan bagi Jokowi-Amin di NTB,” terangnya. Sementara itu, Ketua Repnas NTB, Lalu Martoyo mengungkapkan, sebagai salah satu relawan Jokowi - Ma’ruf Amin, Repnas NTB dengan perangkat dan daya dukung dimilikinya, terus bergerak menyasar berbagai elemen masyarakat ada di NTB, misalnya pelaku UMKM, kelompok muda milineal, kalangan mahasiswa dan kelompok elemen masyarakat lainnya, untuk mengajak dan menyakinkan mereka agar memilih dan menjatuhkan pilihan bagi paslon 01, Jokowi-Amin. Bagi Repnas NTB, dengan keberpihakan dan dukungan pembangunan sudah diberikan pemerintah pusat kepada NTB, tidak ada alasan bagi masyarakat pemilih di NTB untuk tidak memberikan dukungan dan pilihan kepada Jokowi-Amin. Karena itu, pihaknya berkeyakinan di Pilpres 2019, Paslon 01 Jokowi-Maruf Amin akan mampu menang di NTB. Ditandai dukungan masyarakat NTB kian besar dan meningkat bagi Jokowi-Amin. “Repnas NTB mengajak kita masyatakat NTB berterima kasih kepada pak Jokowi,” pungkasnya. (ndi/*)

Surat Suara Sudah 100 Persen Diterima KPU Mataram (Suara NTB ) Surat suara pemilu 2019 dipastikan sudah 100 persen terdistribusi ke 10 Kabupaten/Kota di NTB. Kini surat suara tengah disortir untuk memastikan kondisi surat suara dalam kondisi baik, serta langsung dilipat untuk selanjutnya dikirim ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Demikian yang disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/4). “Alhamdulillah surat suara sudah 100 persen diterima Kabupaten/Kota, dan semua sedang diproses,” kata Suhardi. Dalam pengecekan kondisi surat suara, Suhardi mengaku pihaknya menemukan sejumlah surat suara rusak, serta kekurangan surat suara dari yang dibutuhkan. Hal itu kemudian akan jadi laporan ke KPU RI untuk dipenuhi jumlah kekurangannya. ”Surat suara yang rusak dan kurang itu, jumlahnya kecil, tidak signifikan. Hari ini terakhir Kabupaten/Kota melaporkan kondisi surat suara, dan segera akan kita penuhi,” katanya. Setelah proses sortir dan pelipatan, surat suara kemudian akan dipersiapkan untuk didistribusikan ke TPSTPS. Dalam proses pengiriman surat suara ke TPS, KPU telah melakukan Rakor, terutama berasama pihak keamanan. “Dari sisi keamanan dan keselamatan sudah koordinasi dengan aparat keamanan. Yang jadi perhatian kita saat ini kotak suara, karena kalau dulu menggunakan bahan aluminium, sekarang pakai bahan duplex,” jelasnya. Secara umum persiapan KPU menyelenggarakan pemilu 2019 yang akan digelar tanggal 17 April ini, sudah sangat siap, baik dari sisi teknis maupun logistik. Pengiriman logistik ke TPS, dipastikannya akan tuntas pada H-1 pemungutan suara, baik untuk TPS dengan medan berat maupun ringan. “Saya kira kita sudah punya pengalaman cara distribusi logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga kami yakin, Insya Allah pemilu kita sudah lancar, dari sisi teknis sudah kita tahu cara penanganannya,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Potensi politik uang jelang pelaksanaan Pemilu 2019 pada tanggal 17 April mendatang, cukup tinggi. Dalam mengantisipasi praktik politik uang atau serangan fajar oleh peserta Pemilu, Bawaslu mulai memperketat pengawasan. Penangkapan salah seorang caleg oleh KPK baru-baru ini diduga terkait dengan rencana akan melakukan serangan fajar politik uang sebesar Rp8 miliar yang sudah dipecah dalam ribuan amplop, menjadi bukti sekaligus warning bagi Bawaslu bahwa potensi politik uang sangat besar, termasuk di NTB. “Dengan terungkapnya kasus politik uang oleh KPK itu, itu menjadi warning bagi peserta pemilu. Karena itu kita di sini

mengingatkan kepada peserta pemilu untuk mengurungkan niatnya melakukan politik uang, karena kami melakukan pengawasan ketat terhadap potensi politik uang ini,” tegas Komisioner Bawaslu NTB divisi SDM, Itratif kepada Suara NTB, Senin (1/4). Itratif menyarankan kepada peserta pemilu di NTB yang berniat untuk melakukan serangan fajar agar berkaca dari kasus peserta pemilu yang di-

batalkan kepesertaannya lantaran terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. Akan sangat disayangkan peserta pemilu akan dicoret dari daftar peserta hanya lantaran melakukan pelanggaran. “Saya kira peserta pemilu harus berkaca dari caleg yang dicoret dari DCT karena terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Kasihan nanti sudah melakukan kerja politik cukup

panjang, jangan sampai hanya karena melakukan kesalahan, kemudian menjadi sia-sia perjuangan panjangnya menjelang pemilu,” ujarnya. Lebih jauh disampaikan Itratif, jika peserta pemilu terbukti melakukan tindak pidana pemilu, maka konsekuensinya sangat fatal. “Kalau di lapangan ditemukan berdasarkan pengalaman sebelumnya langsung dicoret. Bahkan kalau dia terpilih, bisa dibatalkan keterpilihan dan batal dilantik karena sudah dicoret. Karena itu kita harapkan peserta pemilu jangan sekali-kali mencoba mau melakukan serangan Fajar,” katanya.

Ditegaskan Itratif, Bawaslu memiliki mata dan telinga di tiap-tiap TPS untuk melakukan pengawasan potensi pelanggaran pemilu di tingkat bawah. Jika ditemukan maka pengawas TPS tidak akan segan untuk langsung menindaknya. “Kita tidak bisa tutup mata, potensi itu selalu ada di lapangan, karena itu pengawasan pemilu akan tegas jika ada pelanggaran. Selain itu tentu harapan kita, masyakat juga bisa menolak politik uang. Dengan adanya pengawas TPS, masyarakat bisa kapanpun melaporkan praktik politik uang yang terjadi di lingkungan mereka,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

CURANMOR - Kapolres Mataram, Saiful Alam menunjukkan tersangka pencurian motor di toko bangunan Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat, Senin (1/4).

Mantan Karyawan Curi Motor di Bekas Kantornya Mataram (Suara NTB) Mantan karyawan AR alias AP (27) kembali lagi ke toko bangunan tempatnya dulu bekerja. Bukan untuk mencari nafkah lagi melainkan mengambil motor secara diam-diam alias mencuri. Motor bosnya itu meski sudah berhasil diambil tapi belum sempat terjual sampai akhirnya dia ditangkap polisi. Tersangka AR ditangkap

Polsek Gunungsari atas dugaan pencurian motor Honda Vario nomor polisi DR 3928 ME di toko bangunan Dasan Bara, Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menerangkan bahwa pelaku merusak pintu rolling door gudang keramik lalu mengambil kunci yang disimpan di dalam laci meja.

“Pelaku ini sudah mengetahui kondisi dan situasi karena pernah bekerja di situ,” ucapnya, Senin (1/4) dalam rilis media di Polsek Gunungsari, Lombok Barat. Motor yang diparkir di gudang tersebut mudah saja dilarikan pelaku AR ke Rembiga, Selaparang, Mataram. Motor itu dititip ke kawan AR berinisial AD. “AD ini dititipi motor dan

disuruh pelaku untuk menjual,” imbuhnya. Di dalam jok motor, saat disita masih tersimpan gunting besi yang diduga dipakai untuk membongkar pintu gudang sebelumnya. AD diinterogasi yang kemudian menunjukkan tempat persembunyian pelaku AR. AR lalu dapat ditangkap di rumahnya di Ranjok, Gunungsari, Lombok Barat Kamis (28/

3) lalu sekitar pukul 10.30 Wita. “Pelaku mengakui perbuatannya. Pada saat itu dia melakukan seorang diri,” pungkas Alam. Pelaku AR sudah ditahan di Polsek Gunungsari dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun. (why)

Hary Tanoe Pimpin Bazar dan ’’Fogging’’ Perindo Mataram (Suara NTB) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memaksimalkan kampanye di NTB. Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo memimpin langsung dua kegiatan utama kampanye yakni bazar beras murah dan fogging (pengasapan) menangkal nyamuk penyebab demam berdarah dengue (DBD). HT mengatakan bazar beras murah merupakan program kerakyatan sekaligus sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat yang membutuhkan. “Bazar murah ini upaya kita membantu masyarakat,” katanya, Jumat (29/3). Bazar beras berkualitas dengan harga terjangkau itu diserbu ribuan warga Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Sejak pagi, warga sudah memadati Lapangan Duman guna mendapat beras yang dikemas dalam satuan 2,5 kilogram sejaligus bertemu dengan Hary Tanoe. Lebih lanjut HT menegaskan, Perindo hadir untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yakni, mempersempit kesenjangan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. “Perindo telah melakukan berbagai aksi nyata untuk meningkatkan kesejateraan rakyat Indonesia, seperti pemberian gerobak bagi UMKM dan akan menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya. Adapun kegiatan fogging digelar di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Dengan sigap, HT mengoperasikan mesin fogger untuk mengasapi lingkungan dan perumahan warga yang beberapa bulan lalu diguncang gempa dahsyat. Di dampingi sejumlah pengurus Partai Perindo, HT dengan memakai masker menyisir gang-gang di desa tersebut. “Kita bantu

masyarakat yang membutuhkan. Fogging ini juga digelar massal di hampir seluruh daerah,” kata HT. Area yang menjadi sasaran fogging Perindo kali ini merupakan permukiman padat penduduk dan rawan terkena DBD. Dengan dilakukan fogging diharapkan bisa membasmi nyamuk dewasa hingga seluruh jentik-jentiknya. Kedatangan HT mendapat sambutan antusias warga. Mereka pun berebut untuk berjumpa dan berfoto bersama. Warga juga berterima kasih kepada Perindo karena telah peduli terhadap lingkungan permukiman warga. Pada kampanye di Lombok ini, Hary Tanoe juga memperkenalkan para caleg Perindo yang berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat kelak ketika menjadi anggota parlemen. Caleg Perindo juga telah terjun ke masyarakat dan bakal memacu sosialisasi program partai berlambang rajawali biru ini. Salah satu kader dan caleg Perindo untuk DPR RI Dapil Lombok, G. Rusdianto, mengakui hadirnya Hary Tanoe memompa semangat caleg dan pengurus Perindo memak-

simalkan perolehan suara di Pemilu 2019. “Kami sangat senang dan bangga saat Pak Ketum Hary Tanoe meminta para caleg DPR RI untuk naik ke atas panggung dan diperkenalkan kepada masyarakat,” ujarnya. Momentum diperkenalkannya caleg ke masyarakat, membuatnya terpacu semakin bekerja lebih keras dan kreatif untuk mendapat kepercayaan masyarakat Lombok. Menurut G. Rusdianto, dirinya akan mengoptimalkan silaturahmi tatap muka bersama warga, tokoh dan ulama. Elemen masyarakat Lombok juga dirangkulnya pada penanganan pasca gempa yaitu dengan perhimpunan Al Irsyad al Islamiyah. Mereka bekerja cepat membangun hunian sementara di sejumlah titik di Lombok yang diberikan secara gratis kepada masyarakat korban bencana gempa bumi. Sebelumnya, G. Rusdianto membagikan puluhan ribu bibit pohon sengon, kemiri dan jati kepada warga di daerah Sekotong Lombok Barat. Kegiatan lainnya ialah pelatihan produksi dan pengolahan komoditas kopi di Lombok Tengah dan fogging menangkal nyamuk DBD di beberapa lokasi. (r/*)

(Suara NTB/ist)

KAMPANYE - Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (kiri) saat memimpin kampanye di Lombok, NTB.

(Suara NTB/why)

PUTUSAN - Hakim tunggal praperadilan Ferdinand M. Leander membacakan putusan permohonan praperadilan ganti rugi penahanan kasus pemalsuan surat, Senin (1/4).

Praperadilan Ganti Rugi Penahanan

Hakim Kabulkan Eksepsi Polda NTB Mataram (Suara NTB) Permohonan praperadilan H. Mahendra Irawan kandas, sebab perkara formalitas. Hakim Pengadilan Negeri Mataram menilai surat permohonan H. Awan tersebut kurang pihak. Permohonan ganti rugi semestinya juga turut disertakan instansi lain yang ikut melakukan penahanan terhadap H. Awan. Hal tersebut disampaikan hakim tunggal praperadilan, Ferdinand M. Leander dalam persidangan Senin (1/4) di Pengadilan Negeri Mataram. Eksepsi termohon, dalam hal ini Polda NTB, diterima. “Karena eksepsi termohon diterima maka permohonan praperadilan pemohon dalam pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan,” ucapnya. Eksepsi dimaksud mengenai keberatan termohon atas permohonan praperadilan yang tidak turut mencantumkan kejaksaan yang juga melakukan penahanan terhadap H. Awan saat kasus itu dilimpahkan tahap dua pada tahun 2017 lalu. “Karena hanya formalitas kurang pihak, ada pihak Kejati yang kinerjanya juga harus tetap diawasi masyarakat,” terangnya. Selain itu, permohonan ganti rugi juga perlu mencantumkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan RI di daerah. “Untuk pembayaran, KPPN harus ditarik sebagai termohon atau turut

termohon sebagai instansi yang diberi wewenang melakukan pembayaran kerugian negara,” terang Ferdinand. Ferdinand menambahkan, pemohon dapat melakukan permohonan ulang dengan mencantumkan lagi sejumlah pihak turut termohon tersebut. Usai persidangan, penasihat hukum H. Awan, Lalu Piringadi menegaskan akan mengikuti saran hakim tersebut. “Selambatnya besok atau lusa kita akan masukkan lagi permohonan praperadilan. Karena ini hanya soal formal. Pokok perkara permohonan kita belum dinilai,” ujarnya. Mahendra Irawan sudah sudah terbebas dari semua tuduhan. PN Mataram dalam sidang yang dipimpin ketua majelis Motur Panjaitan membebaskan H. Awan dari dakwaan dalam putusan tertanggal 25 Mei 2018. Jaksa Krisna Pramonokemudianmengajukankasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Hakim agung yang dipimpin Dr Sofyan Sitompul menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama itu dengan menolak kasasi jaksa. H. Awan pernah ditahan di rutan Polda NTB selama dua bulan, sejak 21 Desember 2017 sampai 13 Februari 2018. Saat itu kasus ditangani Ditreskrimum Polda NTB. H. Awan dibebaskan dari dakwaan pasal 236 KUHP pemalsuan kuitansi dan tanda tangan para pihak dalam akta jual beli tanah antara ibunya, H. Suryah dengan Fathmah dan Mustainah. (why)

Selasa, 2 April 2019

SUARA NTB

Halaman 9

Kiriman Barang dengan Pesawat Turun 100 Persen Mataram (Suara NTB) Nihil, barang yang dimuat melalui penerbangan internasional pada bulan Februari 2019. Secara kumulatif, jumlah barang yang dimuat melalui penerbangan domestik pada bulan Januari- Februari 2019 turun sebesar 56,00 persen dibanding bulan Januari- Februari 2018. Jumlah barang yang dimuat melalui penerbangan internasional pada bulan Februari 2019 turun sebesar 100 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. “Soal barang yang dimuat (Suara NTB/dok) melalui penerbangan ini, Suntono kaitannya dengan barang ekspor. Tidak ada barang yang di ekspor menggunakan cargo pesawat,” kata Kepala Badan Pusat Statitik (BPS) Provinsi NTB, Suntono di kantornya, Senin (1/4). Biasanya barang yang diekspor adalah produk-produk non tambang, kerajinan, ikan, dan sejenisnya. Selain itu, jumlah barang yang dibongkar melalui penerbangan domestik pada bulan Februari 2019 sebanyak 506.503 Kg, turun 15,06 persen dibandingkan bulan Januari 2019. Barang yang dibongkar pada penerbangan internasional turun 61,01 persen. Secara kumulatif, jumlah barang yang dibongkar melalui penerbangan domestik pada bulan Januari- Februari 2019 turun 14,72 persen dibanding bulan Januari- Februari 2018. Sedangkan jumlah barang yang dibongkar melalui penerbangan internasional pada bulan Februari 2019 naik sebesar 48,73 persen dibanding jumlah barang yang dibongkar pada periode yang sama tahun 2018. Jumlah barang yang dimuat melalui penerbangan domestik pada bulan Februari 2019 sebanyak 223.718 Kg, turun 38,95 persen dibandingkan bulan Januari 2019. Untuk penumpang orang, masih menurut Suntono, jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan Februari 2019 sebanyak 96.115 orang, turun sebesar 16,20 persen dibandingkan bulan Januari 2019. Penumpang yang datang melalui penerbangan internasional mengalami kenaikan sebesar 16,99 persen dibandingkan bulan Januari 2019 dari 5.896 orang menjadi 6.898 orang. Secara kumulatif, jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan Januari- Februari 2019 turun 25,02 persen dibandingkan bulan Januari- Februari 2018. Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional pada bulan Januari- Februari 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 39,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan domestik sebanyak 94.187 orang pada bulan Februari 2019, turun 13,24 persen dibandingkan bulan Januari 2019. Jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional sebanyak 6.552 orang, naik 18,76 persen dibandingkan bulan Januari 2019. Secara kumulatif, jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan domestik pada bulan Januari- Februari 2019 turun sebesar 27,61 persen dibanding bulan Januari- Februari 2018. Sedangkan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional pada bulan Januari- Februari 2019 turun sebesar 39,25 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.(bul)

Budidaya Mutiara Direkayasa Jadi Tiga Klaster Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakulan rekayasa pola budidaya mutiara dengan pengembangan per klaster. Pola ini telah mulai dilakukan di beberapa kawasan budidaya. Di Pulau Sumbawa tersebar di Medang, Kaung, Bungin serta di Pulau Lombok hanya di Sekotong Lombok Barat. Tiga klaster tersebut seperti dijelaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si., adalah breading/pembibitan mutiara yang dilakukan dinas melalui balai pembenihannya di Sekotong. Breading ini juga, tambahnya, dapat dilakukan oleh investor. ‘’Pemerintah turut memperkuat budidaya mutiara dari sisi hilir. Mengingat kegiatan breading tak sembarang dapat dilakukan. Selain dibutuhkan modal besar, juga tenaga ahli dan teknologi yang memadai. Pemerintah ikut memperkuat hilir karena ini sulit. Membutuhkan sarana prasarana. Kemudian keahlian dan modal,” jelasnya, Senin (1/4). Sementara klaster kedua, adalah kelompok masyarakat pembudidaya yang melakukan pembesaran. Di mana, sepat mutiara yang telah dikembangkan di klaster I, selanjutnya dibesarkan hingga menjadi sepat-sepat berukuran 7 cm sampai 10 cm. Dalam proses ini, perawatan dilakukan terus menerus. Pada waktu- waktu tertentu, kolektor mutiara akan diangkat ke permukaan untuk dibersihkan. Untuk mendapatkan sepat breading, bagi masyarakat pembudidaya yang telah berkembang akan dikomersilkan. Sementara kelompok masyarakat yang baru memanfaatkan kawasan perairan sekitarnya untuk budidaya mutiara, pemerintah memberikannya cuma-cuma. “Nanti setelah sudah berkembang, ya beli,” jelas kepala dinas. Nantinya, pada kluster ke III, setelah sepat-sepat mutiaranya sampai berukuran 7-10 cm di kelompok-kelompok masyarakat pembudidaya, barulah dijual kepada perusahaanperusahaan pembudidaya untuk dikembangkan sebagai sepatsepat penghasil mutiara. Dengan pola berantai ini, pemerintah ingin mempercepat proses pengembangan budidaya mutiara. Dengan rekayasa kluster ini, menurut L. Hamdi, akan lebih banyak masyarakat yang terlibat. Terutama di kluster II yang murni melibatkan masyarakat pembudidaya. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan lapangan pekerjaan dengan sendirinya. (bul)

OPD Diingatkan Tak Minta Pendampingan di Tengah Jalan Selong (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta untuk lebih awal meminta pendampingan TP4D dalam pengerjaan proyek yang dikelolanya. Langkah ini jauh lebih baik daripada harus pendampingan diajukan ketika pengerjaan proyek itu sedang berjalan. Kepada Suara NTB, Senin, (1/3), Ketua TP4D Terpadu Lotim, Irawan Soehendra, menegaskan bahwa TP4D Terpadu yang dibentuk oleh Pemkab Lotim melakukan koordinasi pertama bertempat di Inspektorat Lotim, kemarin. Langkah ini penting dilakukan karena sesama tim harus diselaraskan dalam proses pendampingan dari beberapa kelompok kerja (pokja) ketika ada OPD yang meminta pendampingan. Dijelaskannya, pentingnya pendampingan sejak awal supaya tida terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun, sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan waktunya. Adapun yang sudah masuk mengajukan pendampingan pengerjaan pengadaan sandang pangan melalui kecamatan. Sementara untuk di beberapa OPD sudah mengajukan permintaan, namun masih dalam proses pemberkasan. “Untuk yang sudah didampingi belum ada. Hanya sebatas pengajuan dan permintaan saja,” ujarnya. Keberadaan TP4D kejaksaan maupun TP4D terpadu diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masing-masing OPD. Keberadaannya pun sudah disosialisasikan dengan mengumpulkan OPD untuk memperkenalkan TP4D di Lotim untuk dapat dilakukan pendampingan. Tujuannya dari TP4D ini, untuk melakukan pencegahan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP juga berharap supaya OPD, BUMD, pemerintah kecamatan hingga desa/kelurahan untuk memanfaatkan keberadaan TP4D terpadu yang saat ini sudah dibentuk oleh Pemkab Lotim. Adanya TP4D terpadu maupun TP4D Kejaksaan untuk mendampingi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan anggaran serta proses pengerjaan suatu proyek itu dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. (yon)

Garuda Indonesia Gelar Kelas Kreatif di Lombok Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia menyelenggarakan program “Kelas Kreatif BUMN” sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Kementerian BUMN ke21 di Golden Palace Hotel, Senin (1/4). Kelas kreatif ini dibagi dalam beberapa kegiatan, yakni Public Speaking, Jurnalistik, Kewirausahaan, Penyuluhan dan Pelatihan Sadar Wisata. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten di bidangnya. Dalam kesempatan ini, Direktur Operasi Garuda Indonesia Capt. Bambang Adisurya Angkasa berkesempatan memberikan edukasi mengenai wawasan industri penerbangan dan pariwisata di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari pelaku pariwisata, siswa siswi sekolah tingkat SMA, mahasiswa serta penyandang disabilitas binaan dari Dinas Sosial Provinsi NTB. General Manager Garuda Indonesia Branch Office Lombok, Supriyono mengatakan dukungan Garuda Indonesia pada program Kelas inspirasi yang dilaksanakan di Lombok merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia yang sejalan dengan fungsinya sebagai agen pembangunan bangsa, khususnya terkait dengan komitmen kesinambungan pembangunan bangsa. Hal tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Kementerian BUMN RI yang mengedepankan peran strategis BUMN sebagai pilar pembangunan bangsa. Dilaksanakannya program “Kelas Kreatif” ini, ujarnya, sekaligus menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial pe-

rusahaan kepada masyarakat sekitar, khususnya dengan memberikan edukasi yang komprehensif mengenai peran penting generasi muda dalam komitmen dan spirit BUMN Hadir Untuk Negeri. Pada program Kelas Inpirasi ini, Garuda Indonesia juga turut berbagi perspektif terkait kesiapan seluruh elemen kepariwisataan khususnya generasi muda dalam menyambut Mandalika yang akan menjadi venue gelaran MotoGP. Supriyono mengatakan, sinergi seluruh sektor kepariwisataan baik dari aspek regulator, akses konektivitas udara dan infrastruktur, serta mindset masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun kepariwisataan Lombok yang berdaya saing. Sementara Managing Director The Mandalika Wayan Karioka memberikan wawasan dan edukasi terhadap masyarakat muda Lombok. Dalam rangka peringatan HUT BUMN ke 21 pada tahun ini, selain turut menggelar program “Kelas Kreatif BUMN”, Garuda Indonesia juga turut menyukseskan program Kementerian BUMN melalui inisiasi program pemberdayaan masyarakat dan distribusi sembako murah, hingga berbagai promo retail penawaran khusus diskon tiket untuk layanan penerbangan Garuda Indonesia Group.(bul)

(Suara NTB/bul)

KELAS KREATIF - Kegiatan kelas kreatif Garuda Indonesia di Lombok yang digelar di Golden Palace Hotel Lombok, Senin (1/4).

123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Tanjung (Suara NTB) “Saya menghadiri undangan 123456789012345678901234567890121234567890 Sebanyak 12 partai politik mewakili parpol BPK perwakilan 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 (parpol) di Kabupaten Lombok NTB untuk menerima LHP BPK 123456789012345678901234567890121234567890 Utara (KLU) telah menerima Lap- terkait bantuan parpol. Alhamdu123456789012345678901234567890121234567890 oran Hasil Pemeriksaan Badan lillah 12 parpol di KLU sudah 123456789012345678901234567890121234567890 Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) memberikan laporan 100 persen. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 RI Perwakilan NTB, Minggu (31/ Walaupun ada catatan-catatan 123456789012345678901234567890121234567890 3). Serah terima LHP BPK dilaku- tetapi tingkat kepatuhan ter123456789012345678901234567890121234567890 kan dengan berwakil melalui Ket- hadap aturan pelaksanaan diang123456789012345678901234567890121234567890 ua DPRD KLU dan Bupati yang gap sudah baik,” kata Burhan. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 diwakili Sekretaris Daerah (SekSekretaris DPC Partai 123456789012345678901234567890121234567890 da) KLU, Drs. Suardi, MH. Demokrat KLU ini mengakui, ter123456789012345678901234567890121234567890 Kepala Inspektorat KLU, H. dapat beberapa catatan atas peng123456789012345678901234567890121234567890 Zaenal Idrus, SH., Senin (1/4) men- gunaan dana bantuan parpol yang 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 gakui, LHP bantuan parpol telah menjadi rekomendasi BPK kepa123456789012345678901234567890121234567890 diserahkan kepada Pemda Lombok da parpol. Meski tidak disebutkan, 123456789012345678901234567890121234567890 Utara. Untuk KLU sendiri, LHP catatan itu sendiri tidak signifikan 123456789012345678901234567890121234567890 diterima oleh Ketua DPRD dan sek- karena bersifat administratif. Se123456789012345678901234567890121234567890 da yang mewakili bupati. jauh kekeliruan penggunaan dana, 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 “Sebanyak 12 parpol dengan ka- BPK tidak menemukan penyim123456789012345678901234567890121234567890 tagori sesuai dengan kriteria yang pangan pada proses eksekusi yang 123456789012345678901234567890121234567890 telah ditetapkan dalam semua hal dilakukan parpol. 123456789012345678901234567890121234567890 yang diatur. KLU 100 persen sudah “Ada catatan, ya tinggal 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 sesuai,” ujar Idrus. dilengkapi saja. Artinya seluruh 123456789012345678901234567890121234567890 Ia menambahkan, terhadap be- parpol dianggap telah menjalan123456789012345678901234567890121234567890 berapa catatan yang direkomen- kan asas kepatutan undang - un123456789012345678901234567890121234567890 dasikan oleh BPK, pihaknya lang- dang,” jelasnya. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 sung menindaklanjuti. Pemda KLU Untuk diketahui, anggaran ban123456789012345678901234567890121234567890 akan bersurat kepada pengurus 12 tuan parpol di KLU sendiri diteri123456789012345678901234567890121234567890 parpol untuk melengkapi kekuran- ma paling banyak oleh Partai 123456789012345678901234567890121234567890 gan yang diminta. Golkar sebagai parpol yang memper123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Terpisah, Ketua DPRD KLU, H. oleh suara terbanyak pada pemilu 123456789012345678901234567890121234567890 Burhan M. Nur, SH., mengakui di- 2014. Sedangkan Partai Demokrat, 123456789012345678901234567890121234567890 rinya mewakili pengurus parpol meski memiliki kuota kursi terban123456789012345678901234567890121234567890 lain di KLU untuk menerima LHP yak di DPRD namun secara komu123456789012345678901234567890121234567890 BPK. Penyerahan oleh BPK, tidak latif perolehan suara masih kalah 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 dilakukan seperti sebelumnya. Di dibandingkan Golkar. “Bantuan 123456789012345678901234567890121234567890 mana LHP bantuan parpol diser- parpol dihitung Rp 5.500,- per suara. 123456789012345678901234567890121234567890 ahkan kepada pengurus parpol, na- Demokrat sendiri memeroleh ban123456789012345678901234567890121234567890 mun kali ini diserahkan melalui tuan parpol sebesar Rp 83 juta leb123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Ketua DPRD. ih,” tandas Bur. (ari) 123456789012345678901234567890121234567890

Tak Signifikan, LHP BPK Bantuan Parpol di KLU

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 2 April 2019

Harapkan Bantuan Sarana MADRASAH Aliyah (MA) Bahrul Ulum Utan, Kabupaten Sumbawa mengharapkan adanya bantuan sarana dan prasana penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terutama komputer. Pada UNBK tahun ini, pihak MA masih meminjam ke sekolah lain, hanya ada 15 komputer yang dimiliki, padahal jumlah siswa sebanyak 54 siswa. Kepala MA Bahrul Ulum Utan, Suyatno, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/ 4) mengatakan, persiapan pihaknya sebelum UNBK (Suara NTB/ron) masih sangat kurang, kareSuyatno na komputer yang dimiliki hanya 15. Untuk melengkapi kebutuhan UNBK, pihaknya meminjam ke sekolah lain. “Maklum kami sekolah swasta yang jauh dari kesempurnaan. Sarana kita masih sangt minim, karena kita strateginya pakai laptop, meminjam sebagian, sebagian sudah dipersiapkan oleh madrasah, sebgian besar masih kita pinjam, itu yang sangat kesulitan,” ujar Suyatno. Ia juga berharap kepada pemerintah dalam hal pembiayaan bisa melengkapi kebutuhan sarana dan prasana. Hal itu sangat penting untuk dipenuhi karena sangat dibutuhkan sekolah. “Itu termasuk nilai jual ke masyarakat,” ujarnya. Selain itu, salah satu yang dikeluhkannya yaitu belum cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MA Bahrul Ulum, Utan. Suyatno berharap hal itu menjadi perhatian pemerintah. “Terkait dana BOS agar segera direalisasikan karena merupakan satusatunya sumber dana khusus kami di madrasah swasta,” ujarnya. Sebanyak 54 siswa kelas XII di MA Bahrul Ulum Utan mengikuti UNBK tahunn 2019 ini. Suyatno mengatakan pengayaan sudah dilakukan sejak semester satu tahun lalu selama tiga bulan. Pada semester kedua dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2019. Uji coba atau try out juga dilaksanakan setelah pengayaan. “Pengayaan di semester kedua bulan Januari sampai awal Maret itu, kita hentikan pengayaan agar fokus persiapan ujian,” ujar Suyatno. (ron)

Dua Murid SDN 19 Cakranegara Raih Prestasi Membanggakan Mataram (Suara NTB) Prestasi membanggakan terus diraih para murid SDN 19 Cakranegara. Belum lama ini, dua murid sekolah ini menggondol juara pada ajang O2SN Tingkat Kecamatan Cakranegara. Carisa Humaira murid kelas 5 B berhasil meraih juara umum. Murid yang lahir pada tanggal 1 September 2008 silam ini jadi juara umum pencak silat yang digelar di Gelanggang Pemuda pada O2SN Cabang Kejuaraan Seni Tarung. Carisa bercerita belajar puncak silat di rumah. Setiap hari dia belajar dan dilatih oleh pamannya. Kecintaan Carisa pada olahraga seni beladiri pencak silat sejak TK. “Belajar silat pertama nggak mau, tapi disuruh sama Pak De biar bisa ngajar. Akhirnya senang belajar,” ungkapnya. Tidak Ada yang sia-sia, meski baru pertamakali tampil di ajang O2SN, Carisa langsung menyabet juala umum. “Baru pertama kali tampil langsung juara,” ujar murid yang bercita-cita jadi dokter ini. Selain itu, prestasi membanggakan juga diraih Virdi Supriyatama. Siswa kelahiran Mataram tanggal 17 September 2008 saat ini duduk kelas 5 A. Virdi berhasil meraih juara satu pada kategori bulu tangkis. Juara yang diraih Virdi berkat usaha dan kerja kerasnya. Selama ini dia belajar bulu tangkis di salah satu tempat di Gegutu, bersama dengan pelatih. Dia berlatih mulai dari hari Senin - Jum’at pada setiap sore. “Yang minta berlatih bapak, senang main juga bapak. Bapak dulu permah juara,” ujar Virdi yang bercita-cita jadi pemain bulu tangkis ini. Menyambut prestasi membanggakan dua siswanya itu, Kepala SDN 19 Cakranegara, Sri Hartini, mengatakan mendukung penuh setiap potensi dari para peserta didiknya. (dys)

Halaman 10

UNBK SMA/MA Diwarnai Listrik Padam Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/MA di NTB, pada Senin (1/4) secara umum relatif berjalan lancar. Hanya terjadi sejumlah masalah yang bisa langsung diatasi oleh tim help desk di kabupaten/kota dan provinsi, maupun panitia di sekolah. Listrik padam sesaat juga terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa. Ketua Panitia UN Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., dihubungi dari Sumbawa Besar, mengatakan, bahwa sampai dengan sesi ketiga UNBK SMA hari pertama, pihaknya tidak mendapatkan laporan kendala berarti selama pelaksanaan UNBK. “Sampai sesi ke tiga ini belum ada kendala berarti, tiap sekolah melalui tim help desk di kabupaten/kota dan ke tim Provinsi bisa mengatasi persoalan teknis aplikasi dan UNBK berjalan lancar,” ujarnya Senin (1/4) sore. Terkait dengan adanya listrik padam di sejumlah wilayah, menurut Aidy mungkin terjadi di beberapa lokasi. Namun karena masalah itu segera teratasi, maka tidak ada laporan ke panitia UN. Dari pantauan Suara NTB, di MA Bahrul Ulum Utan, Kabupaten Sumbawa, sempat terjadi listrik pada di sesi pertama UNBK. Kepala MA Bahr-

ul Ulum Utan, Suyatno, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/4) mengatakan, listrik dari PLN sempat padam pada sesi pertama, tapi segera menyala kembali kurang dari lima menit. “Sudah nyala lagi mungkin sekitar lebih kurang lima menit,” katanya. Pekerjaan UNBK siswa juga tidak terganggu, karena pihak sekolah sudah menyiapkan Uninterruptible Power Supply (UPS). Suyatno menjelaskan UPS yang disiapkan sekolah memiliki tenggang selama 20 menit. Jika ada risiko listrik padam dalam jangka waktu lama, maka pihaknya bisa menyalakan generator set (genset). “Upaya penanganan risiko sudah kita siapkan, berdasarkan simulasi, karena simulasi kita laksanakan sebanyak empat kali, simulasi yang dijadwalkan Dikbud dan Kemenag kami ikuti,” kata Suyatno. Sebanyak 54 siswa kelas XII di MA Bahrul Ulum Utan

(Suara NTB/ron)

UNBK - Suasana pelaksanaan UNBK di MA Bahrul Ulum, Utan. Sempat terjadi listrik padam di sesi pertama, tapi tidak mengganggu jalannya pelaksanaan UNBK. mengikuti UNBK tahun ini. Pelaksanaan UNBK di MA Bahrul Ulum Utan juga diikuti oleh sekolah lain yang menggabung, yaitu MA Al Hikmah sebanyak 12 siswa. Listrik padam juga sempat terjadi di SMAN 1 Utan, Kabupaten Sumbawa. Kepala SMAN 1 Utan, Sahyuddin, S.Pd., MA TESOL., ditemui di ruang kerjanya mengatakan

Hindari DO, Siswa Miskin Berprestasi Diberi Beasiswa Mataram (Suara NTB) Ratusan siswa miskin berprestasi mulai dari jenjang pendidikan SMP hingga siswa jenjang SMA/SMK di Kota Mataram memperoleh bantuan beasiswa. Bantuan beasiswa diberikan diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM). Penyerahan beasiswa dihadiri para siswa penerima beasiswa, guru, bertempat di kantor DPKM, Sabtu (30/3). Ketua DPKM H. Adnan Muchsin, mengungkapkan masing-masing murid SD memperoleh beasiswa senilai Rp450 ribu, siswa SMP memperoleh beasiswa senilai Rp600 ribu per siswa, sedang siswa SMA memperoleh Rp750 ribu per siswa. Dengan demikian, total bantuan beasiswa yang diberikan sebanyak Rp199.500.000. “Beasiswa ini bagi anakanak kita yang kurang mampu dalam hal biaya dan hal kemampuan di bidang pendidikan,” jelasnya. Menurutnya, pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi bertujuan untuk membantu siswa melanjutkan

(Suara NTB/dys)

BEASISWA - Pemberian beasiswa kepada siswa miskin berprestasi yang dilakukan DPKM, akhir pekan kemarin. pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tidak mengalami putus sekolah. Dengan demikian, kualitas SDM di Kota Mataram akan meningkat. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah adanya pemberian beasiswa ini mampu mengurangi persentase pernikahan dini di kalangan siswa. Termasuk membantu pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan wajar 12 tahun yang telah dicanangkan pemerintah. Lebih jauh Adnan menerangkan pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi

telah berjalan selama beberapa tahun. Pihaknya berharap agar upaya ini mampu menekan angka drop out sekolah. Di samping itu, dia berharap beasiswa yang telah diberikan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. “Pemanfaatannya untuk pendidikan untuk beli buku tas, buku, tulis, kalau ada kelebihan tidak jadi masalah. Di samping maksudnya supaya pernikahan dini tidak terjadi dan bisa lanjutkan sekolahnya. Kami berkeinginan Kota Mataram kualitas pendidikannya baik,” imbuhnya. (dys)

Memperingati HUT Ke-75

(Suara NTB/dys)

Virdi Supriyatama dan Carisa Humaira

MA Darunnajah Al Falah Gelar UNBK Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional (un) 2019 serentak untuk siswa tingkat SMA/MA dilaksanakan mulai hari ini, Senin, 1 April 2019. Persiapan sudah dilakukan masing-masing sekolah di berbagai sekolah. UN dijadwalkan berlangsung empat hari. Salah satu madrasah mencatatkan namanya sebagai pelaksana UN Berbasis Komputer atau UNBK. Ialah MA Darunnajah Al-Falah Telagawaru. Tahun ini jadi pertamakali melakukan UNBK setelah sebelumnya hanya menggunakan kertas pensil. Kepala MA Darunnajah Hasmuin, M.Sos.,menceritakan hari pertama ujian, siswa mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selama pengerjaan, tak terdapat kendala apapun di hari pertama. Menurut Hasmuin, pelaksanaan UNBK di sekolahnya masih dibagi beberapa sesi lantaran jumlah komputer yang masih terbatas. Dikatakan tetap ada pembagian sesi. Ini mensiasati agar komputer terpenuhi. Lebih jauh dia mengatakan, pelaksanaan UNBK telah diantisipasi munculnya berbagai kendala, mulai dari masalah teknis maupun sumber daya manusia. Pelaksanaan UNBK kali ini menjadi kebanggaan semua pihak. Sehingga di siswa waktu pelaksanaan UNBK berharap agar tak ada kendala apapun yang mengganggu lancarnya UNBK. “Alhamdulillah semua lancar semoga lancar sampai hari terakhir,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

UNBK - Suasana UNBK di MA Darunnajah Al-Falah Telagawaru, Senin (1/4).

SDN 1 Meninting Berikan Apresiasi pada Murid Berprestasi Giri Menang (Suara NTB) Pada hari jadinya yang ke-75, SDN 1 Meninting menggelar berbagai acara sekaligus pemberian apresiasi kepada muridnya yang berprestasidi halaman SDN 1 Meninting, Senin (1/4). Kepala SDN 1 Meninting, Fauziah,S.Pd., menjelaskan, acara ini selain untuk memperingati HUT sekolah yang ke-75 juga dirangkaikan juga dengan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Sementara murid yang meraih apresiasi diberikan pada yang berprestasi pada Porseni yang dilaksanakan bulan-bulan sebelumnya, seperti pada cabang olahraga renang dan karate serta pada bidang akademik, seperti Lomba calistung dan lomba cerdas cermat yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. ‘’Tujuan kami memberikan penghargaan khusus ini agar anak-anak tetap semangat dan memberi motivasi bagi teman-temannya yang lain,” terangnya Fauziah menambahkan kegiatan hari ini merupakan program sekolah dan agenda tahunan dari SDN 1 Meninting. Pihaknya sebagai sekolah pertama di Batulayar sangat bangga dengan capaian usia sekolah yang mencapai usia 75 tahun. Acara ini juga, tambahnya, sebagai bentuk rasa syukur pihaknya karena bisa bertahan dan eksis sampai sekarang. Tidak hanya itu, pihaknya berkomitmen bersama dengan dinas-dinas terkait serta orang tua murid untuk lebih memajukan sekolah ini. ‘’Kaitannya dengan perayaan Isra Mi’raj agar membangun

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Kepala SDN 1 Meninting, Fauziah menyerahkan hadiah untuk murid berprestasi, Senin (1/4). karakter anak dengan memaknai perayaan Isra Mi’raj ini dengan meneladani para nabi,” tambahnya Pada kesempatan itu, pihaknya mengundang pihak orang tua murid, khususnya wali murid kelas 6. Pertemuan dengan wali murid ini bertujuan untuk sosialisasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional, karena selain anak-anak , orang tua harus mempersiapkan diri juga bukan anaknya saja, sehingga bisa mendukung anaknya. ‘’Selain itu, supaya tahu apa yang harus dilakukan seperti kebutuhan gizi anak dan perlengkapan yang dibutuhkan saat pelaksanaan ujian, kami juga bagikan kalender ujian jadi orang tua agar tahu kapan pelaksanaan ujian berlangsung, untuk ujian sekolah akan dilaksanakan pada 8-13 April 2019,sedangkan ujian nasional akan dilaksanakan 22,23,24 April 2019,” tuturnya Pihaknya berharap agar

kegiatan seperti ini tidak hanya seremoni saja, tetapi ada implementasinya langsung jadi slogan hebat itu yang mau dicapai. Apalagi , motto SDN 1 Meninting, ‘’Berprestasi dan Berkarakter. “kami inginkan agar di semua bidang kita maksimalkan, tidak hanya anak-anak tetapi gurunya juga ,serta harapan untuk anak-anak yang ujian agar siap secara fisik dan mental , supaya hasilnya lebih bagus dari tahun lalu, dan dapat lulus dengan nilai yang memuaskan dan tahun ini lebih banyak yang dapat nilai sempurna, ‘’ ujarnya. Untuk itu, pihaknya akan memberikan reward jika ada yang mendapat 1 nilai 10 akan diberikan reward 100.000 dan begitu juga kelipatannya tujuan kami bukan apa-apa hanya memberikan penghargaan terhadap kerja keras mereka dan memotivasi anakanak untuk lebih baik lagi. (r)

sempat terjadi listrik padam selama tiga menit di sesi pertama. “Itu kendalanya, tapi tidak mengganggu, Kita tidak punya UPS, tapi tidak mengganggu,” ujarnya. Sebanyak 188 siswa kelas XII di SMAN 1 Utan mengikuti UNBK tahun 2019 ini. Dilaksanakan selama tiga sesi dengan komputer sebanyak 64 unit dengan menggunakan dua ruangan.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. (ron)

INOVASI Berikan Pelatihan Literasi Uni Terakhir di KLU Mataram (Suara NTB) INOVASI melalui program rintisan PELITA (Peningkatan Kualitas Pembelajaran Literasi Kelas Awal) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) melaksanakan pelatihan unit terakhir dari tujuh unit modul pelatihan literasi. Kegiatan ini berlangsung di dua gugus yaitu Pemenang dan Gangga pada Sabtu (30/3). Di Lombok Utara, pelatihan ini berlangsung sejak November 2018 setelah sempat tersendat pelaksanaannya karena gempa yang mengguncang kabupaten ini dan wilayah lainnya di NTB tahun lalu. Dengan kondisi yang ada, INOVASI bersama pemangku kepentingan dan mitranya di KLU mencoba menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi dan kebutuhan sebagai dampak gempa yang terjadi. Tema modul literasi yang sudah dilatihkan kepada peserta pelatihan berjumlah 80 orang yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas dari 20 SD/MI adalah Apa dan Mengapa Literasi, Big Book, Kesadaran Fonologis, Membaca Kata, Kelancaran Membaca, dan Membaca Pemahaman. Salah seorang fasilitator daerah (Fasda) di Lombok Utara, Eko Andrian berharap agar pemerintah kabupaten mendukung penyebarluasan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mempromosikan praktik-praktik baik yang telah terlaksana dan pada akhirnya mendukung peningkatan hasil pembelajaran siswa di KLU. “Harapan saya, pemerintah benar-benar mendukung, baik itu melalui program-program yang bisa dituangkan dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) atau juga bisa melalui pelatihan-pelatihan yang dikhususkan pada materi ini (literasi). Sebagai Fasda, kami akan mencoba terus meneruskan yang dimulai dari sekolah masingmasing dan berkoordinasi dengan pengawas untuk menularkan pada gugus lain,” ujarnya. Pelatihan ini memberi dampak dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan para guru dan memberi kesadaran kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk terus mengupayakan kualitas pendidikan. Seperti pengalaman salah seorang guru, Zulfah, seorang guru dari SDN 6 Malaka yang menceritakan pengalamannya mengikuti pelatihan literasi melalui program INOVASI. Pengetahuan dan keterampilannya meningkat juga

berkat bimbingan dan pengawasan dari para fasda. “Terima kasih juga semua fasda terutama untuk fasda yang membimbing saya, Bapak Dewa. Bapak Dewa detil sekali dalam membimbing. RPP lampiran awal sampai akhir harus ada, harus lengkap. Itu bukan beban bagi saya tetapi saya harus belajar. Memang kita semua guru sudah terbiasa membuat RPP, tetapi yang lengkap dan yang baik itu seperti apa, saya dapatkan sekarang. Sekarang saya bisa mandiri,” ujar Zulfah. Program INOVASI tahap pertama didesain untuk berakhir masa pengimplementasiannya pada akhir tahun ini. Namun, ada harapan dari mitra-mitra INOVASI di wilayah dampingan termasuk di KLU untuk program ini tetap dilanjutkan dengan berdasar pada masih perlu ditingkatkannya kemampuan literasi siswa di KLU. “Program ini dilanjutkan. Lombok Utara masih memerlukan program ini. Masih banyak sekolah-sekolah, anak-anak kita di pelosok-pelosok dengan kemampuan literasi yang sangat rendah. Kita memang masih urutan ke 64 dari 72 negara berdasarkan tes PISA. Jadi hasil penilaian siswa secara internasional terhadap literasi, numerasi kita urutan ke-64 dari 72 negara. Di bawah Thailand, Laos, Kamboja. Kita (akan tetap) di bawah mereka, kalau kita katakan program INOVASI dihentikan. Berdasarkan data itu, ini harus dilanjutkan. Program ini dilanjutkan untuk Lombok Utara sehingga ada inovasiinovasi untuk pembelajaran,” ucap Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Lombok Utara, Dr. Fauzan, M.Pd, menutup secara resmi pelatihan literasi di Lombok Utara. Harapan senada juga disampaikan oleh Zulfah mewakili guruguru yang telah mengikuti pelatihan dan merasakan dampaknya dalam peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya di bidang literasi. Tak lupa, Zulfah menyampaikan agar para guru dan peserta lainnya terus berinovasi dan bersemangat untuk menyebarluaskan ilmu yang telah mereka peroleh kepada rekan-rekan yang lain. Saat ini, pemerintah kabupaten dan INOVASI masih terus melakukan diskusi dalam mendorong upaya untuk meneruskan pengimplementasian program di KLU agar program-program INOVASI, tidak hanya literasi tetapi bisa juga menyangkut numerasi dan pendidikan inklusi, dapat diimplementasikan. (ron)

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Kegiatan INOVASI melalui program rintisan PELITA di KLU melaksanakan pelatihan unit terakhir dari tujuh unit modul pelatihan literasi. Kegiatan ini berlangsung di dua gugus yaitu Pemenang dan Gangga pada Sabtu (30/3).

SUARA NTB

Selasa, 2 April 2019

KSB Tambah Kerjasama dengan PTN Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menambah jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang diajak bekerjasama di bidang pendidikan. Kali ini kerjasama itu dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. “Kedatangan pihak ISI beberapa waktu lalu ke KSB, pak bupati sudah memfinalkan soal kerjasama pendidikan salah satunya dengan mereka,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB, Drs. Mukhlis, M.Si kepada wartawan, Senin (1/4). (Suara NTB/bug) Kerjasama pendidikan Mukhlis dengan ISI Surakarta yang dibangun Pemda KSB hampir sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Mukhlis menjelaskan, Pemda akan mengirimkan putra putri KSB mengenyam pendidikan di PTN tersebut dengan sistem pembiayaan perkuliahan ditanggung pemerintah dalam bentuk beasiswa. “Hampir sama dengan IPB gambaran kami. Jadi Pemda tanggung uang kuliah mahasiswa KSB yang kuliah di sana sesuai perjanjian,” paparnya. Skema kerjasama pendidikan model itu, dikatakan Mukhlis cukup menguntungkan bagi pemerintah. Di satu sisi Pemda KSB dapat memberikan pendidikan berkualitas bagi para mahasiswa dan di sisi lain pembiayaannya tetap meski beban biaya kuliah di PTN tersebut mengalami kenaikan. “Jadi skim pembiayaannya bersifat tetap. Dalam perjanjian kita tetapkan biayanya setiap tahun dan itu tidak berubah (naik) walau di tahun berikutnya biaya kuliah di PTN itu alami kenaikan,” papar Mukhlis. Dalam waktu dekat perjanjian kerjasama dengan ISI Surakarta ini akan difinalkan. Mukhis mengatakan, bupati dan ISI Surakarya sebelumnya telah menandatangai MoU kerjasama tersebut. Dan selanjutnya Dinas Dikpora dan pihak ISI Surakarta akan menyusun dan menyepakati surat perjanjian kerjanya sebagai landasan kerjasama. “Kita target bulan ini selesai SPK-nya supaya mulai tahun ajaran ini sudah ada anak-anak kita yang kuliah di sana,” ujarnya seraya menambahkan di tahap awal ini ditargetkan 10 mahasiswa bisa dikirim belajar di salah satu PTN terkenal di bidang seni itu. “Paling sedikit lima orang atau maksimal 10 yang bisa kita kirim belajar tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun berikutnya terus bertambah,” sebutnya. Disinggung soal syarat mendapatkan beasiswa kerjasama dengan ISI Surakarta itu. Mukhlis menjelaskan, akan dijaring secara terbuka. Di mana proses seleksinya akan sepenuhnya diserahkan kepada PTN bersangkutan menggelar seleksi. “Nanti kita mungkin minta seleksinya diadakan di sini supaya banyak anak-anak kita dapat kesempatan mengikutinya,” imbuhnya. (bug)

Atlet Nasional, Ficky Supit akan Tanding di NTB Mataram (Suara NTB) Atlet tenis meja nasional Ficky Supit, akan hadir di NTB. Atlet peraih medali perunggu di SEA Games 2017 itu akan menjalani pertandingan eksibisi dengan sejumlah atlet terbaik NTB di Kejuaraan Tenis Meja “BLSU Cup” yang berlangsung di Mataram, 6-7 April mendatang. Ketua Panitia, Ketut Mahajaya yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (1/4) mengatakan pertandingan Ficky Supit dengan sejumlah atlet terbaik NTB akan dikemas dalam eksebisi di Kejuaraan Terbuka Tenis Meja BSLU Cup yang berlangsung di Kantor Balai Sosial Lanjut Usia (BLSU) NTB di Mataram, 6-7 April 2019. “Kita akan mengundang sebanyak 16 atlet terbaik NTB untuk tanding eksebisi dengan Ficky Supit. Siapa yang bisa menang akan kami kasih hadiah,” ucapnya. Selanjutnya untuk kejuaraan terbuka tenis meja BLSU Cup, pihak panitia mengundang sejumlah atlet Divisi II dan Divisi III kabupaten/kota untuk ambil bagian di kelas yang dipertandingkan. Masing-masing kabupaten/kota diminta mengirim atlet beregu,karena memang event itu mempertandingkan satu kelas yakni beregu putra. “BLSU Cup akan mempertandingkan kelas beregu saja. Target kami event ini diikuti minimal 30 regu dari kabupaten/kota di NTB,” jelasnya. Diharapkan semua atlet terbaik NTB dapat ambil bagian di event ini, pasalnya pihak panitia bekerjasama dengan PTMSI NTB akan memantau sejumlah terbaik untuk mewakili NTB mengikuti event-event nasional. Selain itu pihak panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan dan piala tetap bagi para juara. (fan)

Halaman 11

Usai Juara di Malaysia, Zohri Langsung UN Mataram (Suara NTB) Usai menjuarai kejuaraan Atletik Grand Prix Malaysia Open 2019, atlet atletik NTB, Lalu Muhammad Zohri ternyata langsung pulang ke tanah air. Kepulangannya ke Indonesia, Minggu (31/3) lalu untuk mengikuti Ujian Nasional (UN). Maklum, Zohri merupakan pelajar kelas 3 SMA Negeri Ragunan Jakarta. Dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (1/4), Lalu Muhammad Zohri mengatakan dirinya telah mengikuti Ujian Nasional (UN) di SMA Ragunan Jakarta, Senin (1/4). Selama mengikuti UN tidak ada kendala yang berarti bagi atlet berusia 18 tahun itu. “Alhamdulillah ujian berjalan lancar. Mudah-mudahan lulus dengan nilai bagus,” ucapnya singkat. Di tempat terpisah, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila atlet PPLP NTB itu mengikuti UN di SMA Ragunan Jakarta.

Zohri yang sebelumnya siswa SMA Negeri 2 Mataram itu harus mengikuti UN di SMA Ragunan karena atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu sudah terdaftar sebagai SMA Ragunan Jakarta. Zohri terdaftar sebagai siswa kelas 3 SMA Ragunan setelah sukses meraih medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tahun 2017. SMA Ragunan adalah sekolah olahraga yang menampung para siswa yang berprestasi di bidang olahraga. “Zohri sudah lama sekolah

di SMA Ragunan. Sejak meraih medali emas di Popnas 2017, dia masuk SMA Ragunan Jakarta,” jelas Eni. Meski Zohri tercatat sebagai siswa SMA Negeri Ragunan, namun Eni tetap intens berkomunikasi dengan Zohri. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara orang tua dan anak. Dalam hal ini Eni selalu mengingatkan Zohri agar selalu belajar sebelum mengikuti ujian nasional dan selalu fokus latihan guna meningkatkan prestasi di event atletik internasional. “Saya selalu mengingatkan Zohri agar tetap belajar kare-

(Suara NTB/ist)

UJIAN - Atlet atletik asal NTB, Lalu Muhammad Zohri, tengah mengikuti Ujian Nasional (UN) di SMA Negeri Ragunan Jakarta, Senin (1/4). na selain ingin berprestasi di olahraga atletik, Zohri bercita-

cita ingin jadi guru olahraga,” terang Eni. (fan)

BKN Pusat Coret Satu Peserta Seleksi P3K Loteng

(Suara NTB/fan)

USIA DINI - Suasana lomba lari bertemakan Fun Kids Athletic “Supiati Cup” di kediaman Supiati di Batulayar, Lobar, Minggu (31/3) lalu. Tampak-anak usia dini didampingi orang tua mereka tengah berkompetisi menjadi nomor satu.

Supiati Kenalkan Olahraga pada Anak Usia Dini Mataram (Suara NTB) Meski sudah tak lagi jadi atlet, mantan pelari andalan NTB, Supiati masih gemar berolahraga. Bagi Supiati, olahraga tidak saja penting bagi dirinya, namun sudah menjadi kebutuhan setiap manusia yang ingin sehat jasmani dan rohani. Terkait pentingnya olahraga tersebut, Supiati mengajak para orang tua untuk mengenalkan olahraga lari pada anak-anak sejak usia dini. Metode pengenalan olahraga untuk tahap awal digelar dalam bentuk lomba lari bertemakan “Fun Kids Athletic Supiati Cup” yang digelar di Kediaman Supiati di Batulayar, Senggigi, Lombok Barat (Lobar), Minggu (31/3) lalu. Pengenalan olahraga untuk anak usia

dini itu digelar dalam bentuk lomba lari. Kemudian lomba tarik tambang dan lari karung untuk para orang tua. “Saya mengundang temanteman yang mantan atlet untuk mengenalkan olahraga pada anak-anaknya yang masih usia dini. Semoga anak-anak yang ikut di lomba ini kedepannya bisa menjadi atlet berprestasi,” ucapnya. Pantauan Suara NTB, lomba yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 12.00 Wita berlangsung meriah. Anak-anak yang masih polos tampak begitu antusias dan senang mengikuti lomba lari sejauh 40 meter tersebut. Begitu juga orang tua terlihat gembira melihat aksi lucu anak-anak yang tampil dalam lomba lari tersebut.

Lomba tersebut mempertandingkan beberapa kategori usia anak, yakni kategori pertama usia 1 tahun sampai 3 tahun putra/putri. Selanjutnya kategori kedua usia 4 hingga 6 tahun dan kategori tiga usia 7-9 tahun. Juara di masing-masing kategori mendapatkan piala dan uang pembinaan. Ada pun juara di kategori pertama diraih Ilham, selanjutnya juara dua Al dan juara tiga Rizky. Selanjutnya juara kategori kedua diraih Galang, disusul Ertan di posisi kedua dan Waliaddin El-Fathin di posisi ketiga. Sedangkan juara di kategori ketiga diraih Agung, dibayang-bayangi Afgan di peringkat kedua dan Faiz Raiddani peringkat ketiga. (fan)

Praya (Suara NTB) Satu peserta seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang telah dinyatakan lolos seleksi, dicoret Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat. Dengan begitu, total peserta seleksi P3K Loteng yang dinyatakan lulus tinggal 440 orang. Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H. M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Senin (1/4). Ditemui usai acara orientasi pejabat pengawas struktural eselon IV di Grand Royal Batujai, Nazili mengatakan, pencoretan dilakukan setelah BKN melakukan validasi terhadap persyaratan peserta seleksi P3K bersangkutan. Dimana ternyata yang bersangkutan tidak berhak ikut seleksi P3K. Karena tidak masuk dalam database tenaga honorer K2 Loteng. “Peserta seleksi P3K ini bukan tenaga honorer K2. Namanya tidak terdata didatabase tenaga honorer K2. Sehingga tidak berhak ikut seleksi. Atas dasar itulah yang bersangkutan akhirnya dicoret,” sebutnya. Ia menjelaskan, dari hasil penelusuran yang dilakukan peserta seleksi P3K Loteng tersebut ternyata menggunakan data temannya yang sudah terdaftar sebagai tenaga honorer K2. Namun pada saat penyerahan berkas dan data diri, ternyatanya datanya berbeda. “Jadi setelah dicek, data pada database tenaga honorer K2 berbeda dengan data peserta seleksi P3K tersebut,” jelasnya. Pihaknya pun sudah dipang-

gil oleh BKN pusat terkait persoalan tersebut. Dan, sudah ada konfirmasi kalau peserta seleksi P3K Loteng tersebut sudah dicoret. Itu artinya hanya ada 440 peserta seleksi P3K Loteng yang dinyatakan lolos dan akan diproses berkasnya. “Secara nasional ada sekitar 52 peserta seleksi P3K yang permasalahanya hampir sama. Seluruhnya sudah dicoret,” tandas Nazili. Disinggung kapan pengumuman kelulusan P3K akan dilakukan, Nazili mengaku belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Tapi dari hasil komunikasi terakhir, pengumuman kemungkinan akan dilakukan setelah gelaran pemilu. Dan, kemungkinan langsung akan diikuti dengan terbitnya petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis pengangkatan P3K. Karena ada beberapa kemungkinan terkait pengangkatan P3K tersebut. Bisa jadi diangkat sekaligus seluruhnya. Kemungkinan kedua pengangkatan P3K akan dilakukan secara bertahap. mengikuti kesiapan anggaran dimasingmasing daerah. Karena memang sumber anggaran untuk pengangkatan P3K dibebankan ke pemerintah daerah. “Jadi untuk seleksi P3K sudah tuntas. Tinggal menunggu pengumuman saja serta petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” tandasnya. Untuk proses pengangkatan P3K itu sendiri hampir sama tahapannya dengan pengangkatan CPNS. Termasuk juga akan ada orientasi bagi P3K yang dinyatakan lolos, layaknya CPNS. (kir)

Delapan Saksi Diperiksa Terkait 200 CPNS Terima SK, Nasib Tenaga Kecelakaan di PT AMNT Giri Menang (suara NTB) – Wajah 200 orang CPNS di Lombok Barat sumringah. Mereka kini resmi menerima SK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penyerahan SK ini dilaksanakan di Aula Kantor Pemkab Lobar Giri Menang Senin (1/4). Para CPNS ini terdiri 130 guru, 44 tenaga kesehatan dan 26 tenaga teknis. Nasib berbeda dialami para tenaga P3K yang sampai saat ini belum jelas. Pasalnya, Pemda Lobar sendiri masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait P3K yang lulus. Turut hadir dalam penyerahan SK itu, Bupati Lobar. H Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, Kakanreg X BKN Bambang Hari Samasto dan Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan. Diwawancarai usai penyerahan SK tersebut, Bupati Lobar mengatakan 200 orang CPNS yang sudah menerima SK harus rajin dan baik dalam bekerja. CPNS diharapkan tetap rajin bekerja seperti saat menjadi tenaga honorer. “Mereka ini orang terpilih. Sebab, yang mendaftar hampir 10 ribu yang lulus 200 orang. Sekarang buktikan diri sebagai orang terpilih,” tegas dia. Lantas bagaimana nasib

P3K, menurut dia Pemda masih menunggu keputusan pusat sebab P3K ini bukan kewenangan daerah. Pihak BKD kata dia sudah mengajukan Tenaga eks honorer yang lulus tes P3K. Ia berharap kejelasan P3K ini bisa sebelum pemilu digelar. Terkait anggaran gaji jelas dia, Pemda berupaya mengalokasikan. Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan mengatakan terkait kejelasan P3K pihaknya masih menunggu kejelasan dari pusat. “Belum ada kejelasan dari pusat ini soal P3K yang lulus, yang jelas kita sudah kirim data 126 orang ke Panselnas,” jelas dia. Untuk menentukan kelulusan P3K ini kata dia ditentukan oleh Panselnas seperti halnya CPNS yang sudah menerima SK. Pihaknya sendiri sudah mengajukan 126 nama P3K yang lolos passing grade dari 201 formasi yang ada. Sampai saat ini kata dia pihaknya masih menunggu keputusan dari Panselnas. Semua daerah kata dia sama seperti Lobar masih menunggu keputusan Panselnas. “Kita masih nunggu keputusan dari Panselnas ini,” jelas dia Untuk gaji P3K jelas dia, Pemda akan berupaya mengalokasikan di bulan oktober pada APBD Perubahan. Pengalokasian tidak bisa di APBD murni sebab tidak bisa mengubah anggaran di APBD.

(Suara NTB/ist)

TERIMA SK - Ratusan CPNS yang menerima SK dari BKN, Senin (1/4) disaksikan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dan Kepala BKD dan PSDM. Perkiraan kebutuhan anggaran di APBD jelas dia, mencapai Rp5 miliar. Ia membantah jika Pemda menggantung nasib P3K, sebab Pemda lobar paling berani mengusulkan semua yang lulus passing grade. Lebih jauh kata dia, terkait 200 orang CPNS yang menerima SK terdiri dari 130 guru, 44 orang tenaga kesehatan dan 26 orang tenaga teknis. Formasi umum jelas dia, terdiri dari tenaga K2

21 orang dan 1 disabilitas serta 102 orang dari umum. Untuk SK sendiri berlaku mulai tanggal 1 Maret, sedangkan untuk penerimaan gaji tergantung Surat pelaksanaan melaksanakan tugas (SPMT). Diupayakan SPMT bisa tanggal 1 april, sehingga gaji bisa diterima mulai bulan ini. Ia menambahkan, gaji bagi CPNS ini sendiri sudah disiapkan di APBD. (her)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat terus mendalami kasus kecelakaan kerja di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum lama ini. Untuk pendalaman kasus tersebut, sampai saat ini sudah ada delapan orang yang sudah diperiksa sebagai saksi dan akan bertambah seiring perkembangan kasusnya. Kapolres KSB, AKBP Mustofa, SIK, MH, kepada wartawan, Senin (1/4) mengatakan, memang untuk kasus laka kerja tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan dari para saksi. Hanya saja sampai dengan saat ini pihaknya belum memberikan informasi lebih rinci terkait kasus tersebut dan progresnya hingga kini. Untuk sementara ini masih hanya sebatas meminta klarifikasi saja belum ada informasi lanjutan terkait penetapan tersangkanya. Karena untuk menetapkan tersangka, yang harus dilihat lebih dahulu yakni adanya unsur kelalaian dari kasus yang menyebabkan salah seorang tenaga kerja berisinal ATM (45) meninggalkan keluarga untuk selamanya. Tetapi hal itu nanti akan terlihat dengan sendirinya jika proses penyelidikan dan pendalaman kasus tersebut dirampungkan. “Belum ada informasi terbaru terkait kasus laka kerja tersebut, karena tim kami masih bekerja untuk mengumpulkan bukti dan keterangan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada hasilnya untuk kita lanjutkan ke tahap berikutnya,” ungkapnya. Dikatakannya, semua prosedur yang dilakukan dalam penanganan kasus tersebut, bahkan pihak keluarga yang berada di Malang juga sudah dipangil untuk diperiksa. Hanya saja kaitannya dengan proses autopsi tidak bisa dilakukan karena keluarga almarhum menolak untuk di autopsi. Meskipun ada penolakan dari pihak keluarga, tidak menyurutkan pihaknya untuk terus mendalaminya. Hal itu dilakukan, supaya ada kepastian hukum terhadap kasus tersebut apakah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau justru dihentikan karena tidak cukup alat bukti. Tetapi yang jelas prosesnya masih terus berlanjut, tunggu saja hasil dari tim yang saat

ini masih terus bekerja untuk mendalami kasus itu. Apakah ada unsur lalai dan pemakaian Alat Perlindungan Diri (APD) yang tidak standar ataupun masalah lainnya. Jika hasil pemeriksaan tidak ada SOP yang dilanggar dan itu murni kecelakaan tunggal, maka penyelidikan kasusnya akan dihentikan dan ditutup. “Untuk sementara kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami juga tidak akan menutupi kasus tersebut, jika ada yang dilanggar kami tetap akan proses sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. (ils)

Mustofa

(Suara NTB/ils)

P3K di Lobar Belum Jelas

SUARA NTB

Selasa, 2 April 2019

Halaman 12

IBI NTB Kampanye Kesehatan Reproduksi di Inspiratif Expo Mataram (Suara NTB)Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTB bertekad meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak. Khususnya kesehatan reproduksi perempuan dan

tumbuh kembang anak. Hal ini penting untuk meningkatkan status kesehatan anak. Pesan ini disampaikan Ketua IBI NTB, Hj. Tutik Herawati saat hadir mengkampanyekan visi-misi IBI di gelaran Inspira-

tif Expo pekan ke 7, yang dihadiri oleh 100 bidan dan mahasiswa kebidanan se-Pulau Lombok, Minggu (31/3). Berbagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan IBI NTB menyambut hari ulang tahunnya yang ke-68, antara lain bakti sosial di beberapa tempat, kampanye dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi. “HUT IBI ke 68 di NTB kami melakukan Baksos-baksos berkaitan dengan kampanye merawat ibu dan anak,” sebut Hj. Tutik Herawati di depan Kepala Dinas Komunikasi, Informa-

tika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Tribudi Prayitno dan Kepala Bidang IKP Fairuz Abadi. Mengusung tema Bidan Mengawal Kesehatan Reproduksi Perempuan Indonesia melalui Pemberdayaan Perempuan dan Optimalisasi pelayanan Kebidanan, IBI NTB terus memastikan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan Indonesia, IBI terus mengedukasi, sehingga perempuan mengetahui tentang merawat kesehatan reproduksi, sesuai sik-

lus kehidupan, mulai dari remaja, calon ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir serta balita. ‘’Itu siklus kehidupan yang perlu dijaga,” kata ketua IBI ini. Peran bidan di masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk menjaga tingkat kematian ibu hamil. Faktor tersebut menjadi indikator utama penerapan standar pelayanan minimum yang ditetapkan Kemenkes. “Masalah kamatian ibu hamil dan anak harus ditangani dengan serius. IBI sebagai penolong pertama harus bekerja maksimal, namun kita harapkan juga pemeriksaan Ifa

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

bagi kaum ibu secara berkala harus dilakukan, ini salah satu faktor kematian ibu hamil,” tutur Hj. Tutik Herawati Dengan seragam putih-putih ratusan bidan dari desa-desa, mahasiswa Akademi Kebidanan dari kampus yang ada di Kota Mataram, dan pengurus IBI NTB menghibur pengunjung IE pada Car Free Day Udayana dengan melakukan flash mob dan pembagian doorprize. Melayani masyarakat yang penikmat udara bersih di Udayana , IE juga menghadirkan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Tim Dokter Fakultas Kedokteran Al Azhar. Presentasi Zero Waste dari Santri Madrasah Alam Sayang Ibu. Dengan menghadirkan 150 santri sekaligus demo Pameran Hasta Karya

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG STNK R2 HONDA DR.3995 YJ NOKA/NOSIN : MH1JFV113HK788774/JF1E1795428 AN.MUHAMMAD FAIZIN HLG D’SKTR JL.SWADAYA KEKALIK JAYA HLG STNK R2 YAMAHA DR.4626 BJ NOKA/NOSIN : MH314D0028K283217/14D2832448 AN.KASVIAN KARTAMIHARJA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.3579 CD NOKA/NOSIN : MH1JF8119DK718384/JF81E1712664 AN.DAVID CAHYADI HLG D’SKTR AREA RUMAH PELAPOR DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.3915 HW NOKA/NOSIN : MH1JFH11XFK505415/JFH1E1503903 AN.SAMIUDIN HLG D’SKTR JL.GORA II LINGSAR MENUJU NARMADA

RUPA-RUPA

q

dan Pemeriksaan kesehatan gratis dari madrasah. Tarian ala santri dari madrasah Alam Sayang Ibu dari Geriya Lombok Barat, Atraksi Jimbe dan Demo Lukis dari Santi Nusa Alam Sayang Ibu memeriahkan rangkaian Inspiratif Expo besutan Diskominfotik Provinsi NTB. (r)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R4 HONDA JAZZ DR.1732 DZ NOKA/NOSIN : MHRGD37205J003541/LI5A42006572 AN I KETUT WIRASASTRA UTAMA HLG D’SKTR REMBIGA KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 2 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 9

SUARA NTB

Selasa, 2 April 2019

RADIO

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 2 April 2019

Halaman 15

Pejabat Dinas Dikbud Paling Banyak Belum Lapor LHKPN Ikatan Mahasiswa Papua-Mataram Perkenalkan Budaya Papua Mataram (Suara NTB) Berada jauh dari kampung halaman tentu membuat rasa kangen bertemu keluarga selalu menanti. Namun ada cara lain bagi puluhan mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang tengah menempuh kuliah di Mataram saat rindu dengan kampung halaman. Mereka lalu memainkan tarian Yospan yang amat tersohor seantero tanah Papua. Iya, dengan cara itu, setidaknya rasa kangen berjumpa keluarga terobati tatkala mereka menampilkan tarian ini. Anak-anak muda Papua-Papua Barat ini seluruhnya merupakan mahasiswa penerima beasiswa afirmasi di Universitas Mataram. Sejak tahun 2013 lalu, sudah puluhan anak muda Papua yang kuliah di Unram. Di Unram, mereka mendirikan Ikatan Mahasiswa Papua-Mataram. Kepada Suara NTB, Jumat (29/3) Ketua Ikatan Mahasiswa Papua-Mataram, Dedi Soli Yasnet, menjelaskan Tarian Yospan merupakan tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi Papua sebagai bentuk persahabatan. Tarian ini adalah penggabungan dua tarian dari rakyat Papua, yakni Tari Yosim dan Tari Pancar. Yosim adalah tarian yang mirip poloneis dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Mamberamo. Ada pula sumber yang mengatakan jika Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri (Serui, Waropen). Sementara, pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Pada setiap penampilannya, para pemain tari memainkan gerakan-gerakan tari pancar seperti “akrobatik” di udara, yakni gerakan jatuh jungkir-balik dari langit. Saat menari, para penari Yospan (Yosim Pancar) memiliki dua regu pemain yaitu regu musisi dan penari. Penari Yospan lebih dari satu orang dengan gerakan dasar yang penuh semangat, dinamik, dan menarik. Beberapa jenis gerakannya yang terkenal seperti pancar gas, gale-gale, jef, pacul tiga, seka, dan lain-lain. Dikatakan Dedi, keunikan dari tarian ini adalah pakaian, aksesori, dan alat musik. Alat musik yang dipakai untuk mengiringi tarian ini antara lain gitar, ukulele (juk), tifa, dan bass akustik (stem bass). Tari Yospan sudah sangat populer dan sering ditampilkan pada saat acara-acara adat, kegiatan penyambutan, dan festival seni budaya. Tari ini juga biasa ditampilkan di festival-festival budaya di berbagai negara. Dedi berharap, melalui Ikatan Mahasiswa Papua-Mataram, bisa terus melestarikan budaya Papua sekaligus memperkenalkan budaya Papua bagi masyarakat Lombok. Melalui tari Yospan ini pula, Dedi ingin agar semua mahasiswa Papua bersatu dan tetap bersaudara tanpa melihat mereka dari mana berasal. “Harapan saya melalui pentas perdana ini semoga jadi awal yang baik untuk promosikan budaya Papua di sini, karena budaya Papua harus dirawat,” jelasnya. (dys)

Bidik Lima Proyek Kakap Dari Hal. 1 Menurut Kajati NTB, Arif, SH,MM, dalam waktu dekat akan melakukan ekspose lima paket proyek tersebut. ‘’Nanti saya akan minta tim ekspose, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasusnya,’’ kata Kajati ditemui di Inspektorat Provinsi NTB Senin (1/4). Sepengetahuannya, tim penyidik Pidsus turun sudah dua kali melakukan cek fisik proyek di lima lokasi berbeda tersebut. Tujuannya untuk menemukan fakta lapangan terkait kondisi fisik, sekaligus meminta keterangan pihak pihak terkait. Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk proyek dam, Taman Amahami dan masjid terapun sudah dimintai keterangan. Terbaru, penyidik mengklarifikasi pemilik lahan Sambinae. Ia berharap sudah ada progres penanganan kasus dari timnya. ‘’Tim sudah dua kali turun, ini yang saya ingin minta laporannya,’’ kata dia.

Kajati mengakui, tim belum dimaksimalkan dalam penyelidikan, dengan pertimbangan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan menjaga kondisivitas. Tapi bukan berarti penanganan stagnan. ‘’Tetap berlanjut. Tanpa saya sebut kan kalian sudah tahu kalau tim saya bekerja terus,’’ ujarnya. Lima paket proyek di Kota Bima dalam bidikan Kejaksaan Tinggi NTB itu dikerjakan antara tahun 2016 – 2018 itu, dengan nilai total mencapai sekitar Rp36,1 miliar. Rincian paket proyek itu, Taman Amahami senilai Rp8,5 miliar, proyek masjid terapung di kawasan sama senilai Rp12,5 miliar dan lahan relokasi banjir senilai Rp2,5 miliar. Indikasi awal, volume pekerjaan dan pengadaan diduga tak sebanding dengan besarnya uang negara yang dikeluarkan. Dua paket lainnya proyek dam senilai Rp5,6 miliar dan Rp 2,2 miliar, diduga pekerjaannya bermasalah karena ambruk digerus banjir. (ars)

Siap Sambut MotoGP Dari Hal. 1 ratusan generasi muda Lombok, Senin (1/4) di Hotel Golden Palace, Supriyono menegaskan untuk mensupport gelaran MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Garuda Indonesia bisa menambah frekuensi penerbangan. ‘’Disesuaikan dengan permintaan yang ada. Prinsipnya, kalau demand-nya nambah, kita akan tambah. Sekarang lebih mudahlah, akses untuk penambahan frekuensi itu,’’ ujarnya. Bulap April ini, penerbangan dari dan ke Lombok menurut Supriyono juga telah mulai membaik. Untuk ke Denpasar, sehari layanan penerbangan Garuda Indonesia bisa tiga kali. Bahkan satu kali dalam seminggu, penerbangan bisa mencapai 4 kali sehari. ‘’Untuk Jakarta mudah-mudahan bisa sampai dua, tiga kali,’’ imbuhnya. Bila permintaannya cukup tinggi, Garuda Indonesia kembali akan melakukan penyesuaian frekuensi, termasuk armada serta penambahan rute. Di tingkat pusat, Garu-

da Indonesia juga akan membahas lebih intensif tentang potensi pasar di Lombok, NTB. Seperti diketahui, Dorna sebagai penyelenggara MotoGP telah menetapkan KEK Mandalika sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP 2021 di Indonesia. Persiapan-persiapan terus di lakukan oleh ITDC sebagai pengelola KEK. Termasuk mempersiapkan pembangunan sirkuit MotoGP yang tahun ini diharapkan progresif pembangunannya. Melihat potensi tersebut, Supriyono menambahkan, saat ini Garuda Indonesia sedang melakukan analisa proyeksi permintaan penumpang dari dan ke Lombok. Termasuk untuk armada, berbadan lebar. Bandara Lombok kata Supriyono telah cukup memadai untuk mendaratkan pesawat-pesawat berbadan lebar. ‘’Prinsipnya, kita sudah siap mendukung KEK Mandalika,’’ demikian Supriyono.(bul)

Data yang diperoleh Suara NTB, sebanyak 1.327 pejabat yang tersebar di 48 OPD wajib melaporkan LHKPN. Dari jumlah itu, sebanyak 1.303 pejabat telah melaporkan LHKPN. Sebanyak 24 pejabat belum melaporkan LHKPN tersebar di delapan OPD. Paling banyak di Dinas Dikbud. Dari 65 pejabat yang wajib melaporkan LHKPN, baru 53 orang yang sudah me-

lapor. Sisanya, 12 pejabat belum melaporkan LHKPN. Tingkat kepatuhan pejabat melaporkan LHKPN di Dinas Dikbud sebesar 87,3 persen. OPD selanjutnya yang masih banyak belum melaporkan LHKPN adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) NTB dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB. Jumlah wajib LHKPN di DPK sebanyak 22 orang,

baru melapor 19 orang. Artinya, masih ada tiga orang pejabat belum melaporkan LHKPN. Begitu juga di DKP NTB, wajib lapor sebanyak 59 pejabat. Tetapi yang sudah melaporkan LHKPN baru 56 orang. Artinya, masih ada tiga pejabat yang belum melaporkan LHKPN. Selain itu, ada dua pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik)

Diduga Bermasalah, Kajari Akui Pendampingan TP4D Proyek Amahami Mataram (Suara NTB) Proyek Taman Amahami Kota Bima diduga bermasalah. Hal itu ditandai dengan penyelidikan oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB. Namun belakangan diketahui, proyek itu sempat didampingi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kajari Bima Widagdo Mulyono Petrus SH, M.Hum mengakui, pendampingan sudah dilakukan selama proyek itu berjalan tahun 2018 dan dipastikan tidak ada masalah. ‘’TP4D sudah selesai karena berjalannya pendampingan adalah sesuai tahun anggaran pelaksanaan,’’ kata Kajari Bima kepada Suara NTB Senin (1/4) kemarin. Pendampingan TP4D untuk proyek senilai Rp8,4 miliar itu fokus pada penanganan

masalah administrasi. Dirincinya, berkaitan dengan pengawalan hukum baik administrasi kegiatan pembangunan hingga pendampingan fisik. ‘’Jadi dalam pendampingan TP4D, dalam administrasi sudah lancar sesuai prosedur,’’ jelasnya. Namun ketika belakangan ada masalah, apalagi berkaitan dengan potensi pidana berkaitan dengan fisik proyek, maka sudah bukan kewenangannya. Terutama berkaitan kesesuaian dengan fisik bangunan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sudah menjadi domain konsultan perencana atau pun konsultan pengawas. ‘’Jika tidak sesuai RAB, sudah ada kewenangan di konsultan perencana, pelaksana maupun pengawas. Jadi sifatnya adalah teknis sesuai kemampuan mas-

ing-masing,’’ jelasnya. ‘’Jadi kalau soal penyelesaian fisik, jaksa nggak tahu karena sifatnya teknis bangunan. Kalau teknis hukum maka itulah tujuan pendampingan dalam TP4D,’’ sambungnya. Apa itu artinya pendampingan TP4D tidak jadi jaminan bebas dari proses hukum ? ‘’Bebas untuk tertib administrasi proyeknya. Kalau fisik, bagaimana jaksa tahu? Kan semua ada ahlinya,’’ tegasnya. Sehingga ketika kasus ini masuk ranah penyelidikan, maka tetap menjadi kewenangan dari pihak yang terlibat dalam pembangunan. Ketika penyelidik membutuhkan keterangan yang menguatkan penyelidikan, maka akan meminta keterangan konsultan teknik bangunan atau teknik sipil yang membidangi.(ars)

Bupati KLU Keluarkan 10 Ribu Warga dari Kepesertaan BPJS Dari Hal. 1 Ia mengatakan tak menyalahkan BPJS dalam hal ini. Namun, ia menyalahkan sistem yang ada di BPJS. ‘’Sistem di BPJS seperti penyakit mata tidak ditangani. Penyakit yang kira-kira dalam pengobatannya butuh waktu berulang-ulang. Sehingga membutuhkan biaya besar. Ini tidak ditangani, padahal ini asuransi kesehatan. Seharusnya asuransi kesehatan bisa mencakup seluruh kesehatan,’’ katanya. Ia membandingkan pelayanan BPJS dengan asuransi swasta. Di mana, asuransi swasta justru bisa menangani. Berkaca dari kasus ini, Najmul mengambil kebijakan mengurangi masyarakat yang masuk menjadi peserta di BPJS. ‘’Saya mengurangi kepesertaan BPJS itu di KLU. Tapi kami menggantinya dengan kartu Lombok Utara Sehat. Ini yang sudah kami programkan sebe-

lum BPJS seperti itu,’’ katanya. Program Kartu Lombok Utara Sehat, sebut Najmul sebelum adanya BPJS sudah dilakukan. Program ini dihajatkan untuk masyarakat miskin yang tidak tercover Jamkesda dan penerima bantuan iuran. Najmul mengatakan, kepesertaan BPJS Kesehatan pada tahun lalu sudah 100 persen. Dengan dikeluarkannya masyarakat dari peserta BPJS Kesehatan sebanyak 10 ribu jiwa, maka kepesertaan BPJS di KLU tidak menjadi 100 persen lagi. Ia menyebut, jumlah masyarakat KLU yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sekitar 238 ribu jiwa. Dengan menganggarkan sendiri biaya pengobatan masyarakat tanpa menjadi peserta BPJS, Najmul mengatakan Pemda justru untung. Pasalnya, jika anggaran tersebut tidak habis terpakai maka akan kembali ke kas daerah. Sedangkan jika masyarakat

didaftarkan menjadi peserta BPJS, maka bantuan iuran yang disetor Pemda ke BPJS tidak akan kembali ke kas daerah. ‘’Misalnya kita anggarkan Rp9 miliar, lalu terpakai Rp6 miliar. Berarti ada sisanya Rp3 miliar. Bedanya menggunakan APBD dengan BPJS. Kalau menggunakan APBD, maka itu akan kembali ke kas daerah. Tapi kalau menggunakan BPJS, maka tetap saja ke BPJS sisanya,’’ terangnya. Najmul menambahkan, pengalaman menggunakan Kartu Lombok Utara Sehat, Pemda KLU lebih diuntungkan ketimbang masyarakat didaftarkan menjadi peserta BPJS. Ia mengatakan beberapa kali menandatangani bantuan dana pengobatan bagi masyarakat kurang mampu yang butuh dana Rp100 - 200 juta. ‘’Itu kita bayar lewat APBD dan mudah. Lewat keterangan dari Dinas Sosial, kami bantu,’’ tandasnya. (nas)

Pembangunan Tiga Infrastruktur Pendukung MotoGP Bukan Basa Basi Dari Hal. 1 Terakhir, pembenahan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. ‘’Ketika Pak Jokowi datang, sorenya saya ditelepon Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Yang mengindikasikan bahwa memang itu (pembangunan tiga infrastruktur) bukan basa basi tetapi serius,’’ ungkap gubernur. Selang beberapa hari setelah kunjungan Presiden ke Lombok, gubernur mengatakan dirinya bersama sejumlah Kepala OPD dan Dirut

ITDC menemui Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Jakarta. Hasilnya, Menteri PUPR merespons beberapa usulan Pemprov terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung MotoGP. Antara lain pembangunan jalan by pass dari bandara menuju KEK Mandalika, pembangunan pengelak banjir dan embung retensi di sekitar kawasan Mandalika. Dengan banyaknya perhatian pusat ke Pulau Lombok, maka tentu menjadi berkah bagi daerah. Karena APBD yang terbatas dapat dia-

lokasikan ke tempat lain. Terkait dengan kepastian perpanjangan runway BIL, gubernur mengatakan akan bertemu Menteri Perhubungan di Jakarta. ‘’Kalau soal pelabuhan sudah pasti sebenarnya. Sedang kita tunggu izinnya saja. Tapi tentu yang ingin kita pastikan tentang bandara,’’ katanya. Dengan perpanjangan runway BIL, maka pesawat berbadan lebar dapat mendarat. ‘’Untuk menghadirkan pesawat lebih besar, tentu butuh landasan yang lebih panjang. Sudah ada kepastian,’’ tandasnya. (nas)

BPK Beri Tenggat 60 Hari Tuntaskan Temuan Banpol Dari Hal. 1 Disebutkan, total realisasi bantuan Parpol di NTB tahun 2018 sebesar Rp10,8 miliar lebih. Dengan rincian, Pemprov

NTB Rp2,95 miliar lebih, Bima Rp788 juta lebih, Dompu Rp419,9 juta lebih, Lombok Barat Rp775,6 juta lebih. Selanjutnya, Lombok Tengah Rp785 juta lebih, Lombok

Timur Rp1,3 miliar lebih, Lombok Utara Rp560,8 juta, Sumbawa Rp1,07 miliar, Sumbawa Barat Rp420,8 miliar, Kota Bima Rp822,4 juta dan Kota Mataram Rp912,7 juta. (ars)

yang belum melaporkan LHKPN. Jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN di Diskominfotik sebanyak 30 orang, namun yang sudah melapor baru 28 orang. Sementara empat OPD lainnya, yakni Dinas LHK, Satpol PP NTB, Sekretariat DPRD NTB dan Biro Perekonomian masingmasing satu orang pejabat yang belum melaporkan LHPN. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi mengenai pejabat yang belum melaporkan LHKPN jumlahnya justru lebih banyak. Bahkan, berdasarkan update data terbaru, jum-

lah wajib LHKPN di lingkup Pemprov NTB sebanyak 1.335 orang. Sementara yang sudah melaporkan LHKPN sebanyak 1.305 orang. Artinya, masih ada 30 orang pejabat yang belum melaporkan LHKPN. ‘’Sanksinya (bagi yang belum melapor) kita akan melihat aturan. Dan petunjuk atasan,’’ kata Fathurrahman singkat. Sementara itu, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menyatakan masih ada waktu sampai 4 April untuk pelaporan LHKPN. Mengenai sanksi bagi pejabat yang tidak patuh melaporkan LHKPN, Sekda mengatakan akan sesuai aturan. (nas)

DIDUGA BERMASALAH - Proyek Taman Amahami Kota Bima yang diduga bermasalah.

Tujuh Bulan NTB Tak Ekspor Jagung Dari Hal. 1 Saat ini ia juga tengah mempersiapkan pasokan jagung ke sejumlah perusahaan di dalam negeri. Ekspor tak dilakukan langsung, mengingat fasilitas ekspor yang masih belum memadai. Humas BPS Provinsi NTB, Putu Yudhistira membenarkan, dalam beberapa bulan terakhir tidak tercatat pengiriman jagung ke luar negeri. ‘’Kita terima data dari Bea Cukai. Kalau ada ekspor, tapi tidak tercatat, kita ndak tahu juga,’’ ujarnya. Dalam kegiatan rilis Senin (1/4) kemarin, hal ini juga disampaikan ke staf ahli gubernur. Jagung adalah komoditas pertanian yang produksinya tidak kecil di NTB. Seharusnya, jagung menjadi pendongkrak ekspor komoditas non tambang. Ketika hanya dikirim antardaerah, lalu diekspor oleh perusahaan dari daerah lain, secara otomatis jagung NTB yang demikian besar itu tak mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri NTB. Catatan terakhir, nilai ekspor Provinsi NTB bulan Februari 2019 sebesar 1.284.931 dolar Amerika mengalami penurunan sebesar 97,52 persen jika dibandingkan dengan ekspor bulan Januari 2019

yang bernilai 51.804.875 dolar Amerika. Ekspor bulan Februari 2019 yang terbesar ditujukan ke Amerika Serikat yaitu sebesar 47,44 persen, disusul ke Cina sebesar 40,94 persen dan Korea Selatan 4,25 persen. Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Februari 2019 adalah ikan dan udang senilai 654.674 dolar Amerika (50,95 persen). Daging dan ikan olahan senilai 300.812 dolar Amerika (23,41 persen). Garam, belerang, kapur sebesar 255.645 dolar Amerika (19,90 persen) dan kopi, teh, rempahrempah senilai 40.000 dolar Amerika (3,11 persen). Sementara nilai impor pada bulan Februari 2019 senilai 15.573.488 dolar Amerika. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar 41,94 persen dibandingkan dengan impor bulan Januari 2019 sebesar 10.971.749 dolar Amerika. Sebagian besar Impor berasal dari Thailand (38,70 persen), Amerika Serikat (19,62 persen), dan Finlandia (10,15 persen). Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah mesinmesin/pesawat mekanik (42,29 persen), gula dan kembang gula (38,70 persen) serta Bahan Bakar Mineral (6,15 persen).(bul)

Pusat Kembali Buka Rekrutmen P3K Tahap II dan CPNS 2019 Dari Hal. 1 Disinggung mengenai formasi yang akan diusulkan, Fathurrahman mengatakan Pemprov membutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Karena jumlahnya saat ini masih terlalu jauh jika dibandingkan kebutuhan di lapangan. ‘’Pada rekrutmen P3K tahap I masih bersifat spesifik, untuk eks honorer K2. Harapan kita P3K tahap II untuk formasi umum termasuk dokter-dokter dan guru-guru yang kualifikasinya kita jaring,’’ katanya. Fathurrahman menjelaskan ada perbedaan antara P3K dan PNS. Ia mengatakan, P3K dapat diberhentikan ketika kinerjanya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga untuk P3K dilakukan evaluasi kinerja setiap tahun. Pada rekrutmen P3K tahap I, berdasarkan data BKD NTB sebanyak 234 eks honorer K2 memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade. Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru

217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru. Ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB beberapa waktu lalu. Untuk Pemprov NTB, eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis seleksi P3K sebanyak 379 orang, terdiri dari guru dan penyuluh pertanian. Dari 379 peserta yang berhak ikut tes tulis, sebanyak empat orang yang tidak hadir. Atau sebanyak 374 orang yang hadir mengikuti tes tulis. Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari lalu. Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang. (nas)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dys)

TARIAN - Ikatan mahasiswa Papua-Mataram menampilkan tarian Yospan di kegiatan River Scout Camp 2019 di Universitas Mataram.

Mataram (Suara NTB) Data Pemprov NTB, sebanyak delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum semua pejabatnya melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari delapan OPD tersebut, pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebuayaan (Dikbud) yang paling banyak belum melaporkan LHKPN sampai batas waktu 31 Maret 2019.

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 2 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung

Banyak Pejabat Lobar Belum Sampaikan LHKPN Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid geram dengan banyaknya pejabat yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK, padahal batas waktu dari lembaga antirasuah tersebut tanggal 31 Maret lalu. Bupati memastikan, bagi pejabat yang belum menyerahkan LHKPN dijatuhkan sanksi. Fauzan memerintahkan agar semua pejabat yang diwajibkan laporkan LHKPN segera menyerahkan ke KPK. Sebab jika tak menyerahkan LHKPN

maka konsekuensi akan ditanggung oleh pejabat itu sendiri. “Saya bukan himbau ini, tapi memerintah kepada semua pejabat yang punya kewajiban melaporkan LHKPN untuk segera,” tegas Fauzan, kemarin. Selain berdampak atas nama daerah, namun kata dia resiko bagi yang tak menyerahkan LHKPN juga ditanggung oleh personal. Dari data yang diterimanya, progress pelaporan LHKPN ini baru 58 persen di mana paling banyak belum menyerahkan dari pihak DPRD. Selain itu, pejabat yang belum menyerahkan ada yang sudah pen-

siun dan digeser dari jabatan. Hal ini termasuk hambatan pelaporan LHKPN tersebut. Menurut dia, perintah kepada semua pejabat ini termasuk bentuk teguran dari dirinya. “Kalau sudah perintah itu pasti ada sanksi (hukuman), “ tegas dia. Sementara itu, berdasarkan data Inspektorat belum semua aparatur penyelenggara negara menyerahkan laporan ke lembaga antirasuah tersebut. Khusus di kalangan pejabat sendiri penyerahan LHKPN sampai Jumat (29/3) lalu, dari 224 pejabat yang wajib lapor LHKPN baru 157 orang atau 70 pers-

en sudah menyerahkan laporan sedangkan sisanya 67 orang atau 30 persen belum. Saat ini pejabat yang belum menyerahkan LHKPN tengah berupaya menyelesaikan. Sejauh ini kendala yang dihadapi banyak yang melaporkan LHKPN via online, sehingga portal KPK baru bisa lancar dibuka pada malam hari diakibatkan portal tersebut diakses se Indonesia. Konsekuensi bagi pejabat tak selesai laporan LHKPN tersebut, menurut dia tentu ada konsekuensi dari pimpinan. “Apa bentuk hukumannya ada pertimbangan dari bupati dan Sekda.” jelas

dia. Agus menampik disebut lamban. Sebab jika dilihat kebelakang berdasarkan data, terjadi mutasi dan pensiun pejabat di Lobar sehingga diganti orang baru sehingga perlu dilakukan sosilisasi lagi dan penyesuaian. “Kalau mereka kesulitan kita buka ruang konsultasi bagi mereka, kita buka ruang itu siang malam walaupun hari libur. Ini bentuk keseriusan kita, jangan dianggap lalai,” jelas Agus. Kendala yang dihadapi penyelesaian laporan ini kata

dia, di LHKPN itu mereka melengkapi dokumen yang diminta. Data pendukung ini harus rinci, kalau ada data pendukung tak selesai maka tidak bisa diproses. Sehingga mereka harus menyelesaikan itu dengan berkoordinasi dengan Inspektorat. Lalu dilengkapi lagi oleh pejabat setelah itu dikirim kembali ke KPK. Dievaluasi lagi oleh KPK, kemudian diakui. Kalau ada kekurangan harus dilengkapi lagi, begitu seterusnya sampai dinilai lengkap. (her)

H. Fauzan Khalid

Tersangka Pengedar Sabu Gagal Masuk Trawangan Mataram (Suara NTB) – Pengedar sabu dengan pasar tempat wisata gagal membawa dagangannya ke Gili Trawangan, Lombok Utara. Tersangka MA (30) sudah lebih dulu tertangkap di Selagalas, Sandubaya, Mataram. Sebanyak 10 poket sabu disita dari tersangka. Kabid Humas Polda NTB, AKBP H. Purnama menjelaskan tersangka kepergok intaian Subdit I Ditresnarkoba ketika hendak menuju Lombok Utara. “Pada saat itu dia sedang dalam perjalanan menuju Gili Trawangan setelah mengambil barang

dari seseorang,” ujarnya dikonfirmasi Senin (1/4). Barang bukti yang disita dari penangkapan di antaranya 10 poket sabu, ponsel pintar, dompet, amplop berisi uang tunai masing-masing Rp1,4 juta, Rp,1,15 juta dan Rp1,6 juta. Penyidik Subdit I, sambung Purnama, mendapat informasi mengenai adanya pengiriman sabu pada Minggu (31/3) pagi sekira pukul 10.30 Wita. Tersangka MA yang sudah dicurigai sebelum kedapatan melintas di Jalan Ahmad Yani, Selagalas, Mataram. “Dari interogasi di tempat, tersangka mengaku mengambil barang dari saudari DH.

Uang tunai itu juga diduga berkaitan dengan transaksi narkotika antara keduanya,” jelasnya. Kediaman DH (28) di Gerung Butun, Sandubaya, Mataram selanjutnya digeledah. Meski tidak ditemukan barang bukti tambahan, namun DH ikut digiring polisi atas dugaan keterlibatannya dalam jual beli sabu 10 poket tersebut. Dua tersangka itu ditangkap dengan sangkaan pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 UU RI No 35/2009 tentang narkotika yang ancaman pidana penjaranya paling lama 20 tahun. (why)