Edisi Senin 2 Maret 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 1 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 2 MARET 2020

Pertaruhan Merah Putih,

Mandalika dan MotoGP 2021 Gelaran MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika akan mengusung misi penting. Event besar ini, adalah pertaruhan Merah Putih, negara Indonesia di mata dunia internasional. Kesiapan infrastruktur pendukung seperti akomodasi, transportasi, keamanan dan sosial masyarakat harus benar-benar disiapkan di sisa waktu satu setengah tahun menjelang perhelatan balap motor internasional tersebut.

S.IK, MH. Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, Ketua Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, Ketua INCCA NTB, M. Nur Haedin, S.Sos, Pengamat Ekonomi, Dr. M. Firmansyah dan Kades Kuta, Mirate.

Diskusi dipandu Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino.

I Made Pari Wijaya menjelaskan, proses pembangunan Kawasan Mandalika melalui jalur yang berliku. Mulai dari pembebasan lahan pada tahun 1989, hingga pada akhirnya diserahkan kepada ITDC untuk mengelola sejak 2008.

Bersambung ke hal 8

I Made Pari Wijaya

M. Firmansyah

H. Lalu M. Faozal

M. Nur Haedin

(Suara NTB/ars)

Demikian mengemuka dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema ‘’Memupuk Harapan di Mandalika’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (27/2).

Diskusi tersebut dihadiri oleh Operation Head PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), I Made Pari Wijaya, Kadispar NTB, H. Lalu M. Faozal, S.Sos, M.Si, Kadishub NTB, Drs. H. Lalu Bayu Windia, M.Si. Kemudian Kadiskop UMKM NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM, Kadisnakertrans NTB, H. Agus Patria, SH, MH. Sekdis PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto,

H. Agus Talino

Dewantoro Umbu Joka

I Gusti Lanang Patra

(Suara NTB/ars)

Pengembangan Klaster Pariwisata di KEK Mandalika Harus Terwujud PELAKU industri pariwisata mendukung tercapainya seluruh target pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pasalnya, dengan potensi yang cukup besar, kawasan tersebut diakui akan memberikan dampak signifikan. Khususnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan potensi besar KEK Mandalika adalah konsep resort yang akan dikembangkan di kawasan tersebut. Dengan berdirinya hotel-hotel untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan, maka akan berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat NTB. ‘’Paling utama adalah (keuntungan) bagi masyarakat di sekitar Mandalika, Lombok Tengah, itu yang khusus. Kemudian masyarakat NTB secara umum juga,’’ ujar Lanang.

Menurutnya, hal itu memungkinkan dilakukan, jika dibandingkan dengan kawasan Nusa Dua, Bali, yang

juga dikembangkan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Selain itu, dengan dikembangkannya KEK Mandalika maka daerah lain di luar kawasan juga diharapkan dapat ikut berkembang. Sehingga KEK Mandalika berperan sebagai katalisator perekonomian NTB, khususnya dengan penyerapan tenaga kerja. ‘’Kalau ini terwujud, penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Lombok Tengah paling 20 persen, jadi bisa lebih luas untuk seluruh NTB. Begitu terbukanya lapangan kerja, itu juga ada potensi PAD untuk pemerintah daerah,’’ ujar Lanang.

Untuk mencapai target pembangunan di KEK Mandalika, Lanang menyebut pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri perlu menyamakan visi-misi terlebih dahulu.

Pasalnya, setelah beroperasi hampir 30 tahun, ITDC selaku pengembang kawasan belum mencapai pemenuhan target yang signifikan dari segi dampak. ‘’Ini berarti ada apa? Ada yang perlu sama-sama kita

selesaikan,’’ ujarnya.

Hal itu perlu menjadi prioritas pemerintah melalui stakeholders terkait, mengingat potensi dan prospek luar biasa yang dimiliki kawasan tersebut. ‘’Kita perlu membulatkan tekad mewujudkan ini semua,’’ ujar Lanang.

Seluruh upaya tersebut diharapkan segera membuahkan hasil. Mengingat pelaku industri telah memasarkan KEK Mandalika, khususnya untuk gelaran MotoGP yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang. Serta upaya pemerintah pusat menjadikan KEK Mandalika sebagai destinasi wisata super prioritas sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan segera menggandeng pihak terkait untuk mencari benang merah masalah, guna meyakinkan masyarakat di sekitar kawasan tentang potensi KEK Mandalika untuk peningkatan ekonomi. ‘’Harus gerak bersama antara pemerintah, LSM, warga masyarakat NTB untuk menyatukan visi-misi tentang Mandalika Resort itu,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 8

Rawan Banjir Bandang, Minim Pasokan Air Baku UPAYA menata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika agar siap menggelar MotoGP pada 2021 mendatang terus dikebut pemerintah. Berbagai infrastruktur pendukung terus diperbaiki. Termasuk di area Bandara Internasional ZAM. Di antara fasilitas yang ditingkatkan tersebut,

Lalu Bayu Windia

meliputi landasan pacu (runway) pesawat, appron dan juga gedung terminal pengunjung.

Peningkatan infrastruktur tersebut direncanakan harus sudah rampung sebelum event balap motor paling favorit di dunia itu digelar di sirkuit yang dibangun di KEK Mandalika. Tidak saja masalah in-

H. Ahmadi

frastuktur yang hingga kini terus dikebut. Ketersediaan air baku di kawasan Mandalika juga jadi problem. Di kawasan ini, ketersediaan air baku sangat kurang lantaran secara geografis kawasan Mandalika berada di ujung selatan Pulau Lombok.

Bersambung ke hal 5

Artanto

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Salah satu upaya Pemprov PAGELARAN MotoGP ting- Agus Patria, SH, MH men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 gal menunggu waktu. Pemerin- gungkapkan, masyarakat NTB ditawarkan adalah konsep 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tah menyiapkan sarana penun- sering menyuarakan jumlah pelatihan untuk menghasilkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 jang untuk menyambut ajang tenaga kerja yang akan menda- tenaga kerja profesional dan ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 olahraga dunia tersebut. Lom- patkan manfaat dari penye- ampil. Pelatihan ini sebagai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 bok sebagai tuan rumah harus lenggaran MotoGP di Kawasan tanggung jawab pemerintah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mendapat efek tetes. Pelatihan Ekonomi Khusus (KEK) Man- menghasilkan tenaga kerja siap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tenaga kerja sangat penting un- dalika, Lombok Tengah. Poten- bersaing dengan tenaga kerja 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tuk menyiapkan tenaga ter- si tenaga kerja harus dikem- dari luar Lombok. Tenaga ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ampil dan profesional, supaya bangkan sehingga mampu ber- ampil dan profesional dicetak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 masyarakat tidak menjadi saing dengan daerah lain sep- agar investor mau merekrut mere12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 erti tenaga kerja berasal dari ka bekerja. penonton di daerah sendiri.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kadisnakertrans NTB, H. Pulau Jawa maupun luar negeri. Bersambung ke hal 5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Siapkan Tenaga Terampil dan Profesional

H. Lalu Saswadi

H. Agus Patria

Mirate (Suara NTB/ars)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2020

Halaman 2

Sejumlah Kawasan di Mataram Tergenang Mataram (Suara NTB) – Curah hujan yang cukup tinggi, Minggu (1/3) mengakibatkan sejumlah kawasan di Kota Mataram tergenang. Sedimentasi yang terjadi di hampir seluruh saluran disinyalir jadi pemicu.

Lurah dan camat dan diminta terus memantau wilayah.

Akan Selidiki Pembuang Sampah MARAKNYA warga yang membuang sampah di kali pinggir Jalan Bung Hatta di Lingkungan Pajang akan diselidiki pihak kelurahan. Pasalnya, tumpukan sampah di pinggir kali di Lingkungan Pajang kelurahan Pejanggik ini sudah menggunung.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/2), Lurah Pejanggik, Rahmat Fakhrurrozi mengatakan ketidaktahuannya akan hal tersebut. Menurut Rozi, sapaannya, selama ini warga sudah diimbau untuk membuang sampah di TPS (tempat pembuangan sementara) sampah yang telah disediakan Pemkot Mataram.

“Mungkin beberpa warga yang membuang sampah di sana belum ter-back up oleh roda tiga (Tosa) yang sudah kita siapkan. Makanya mereka membuang ke sana,” klaim Rozi kepada Suara NTB. Dari informasi yang didapat Suara NTB, Selasa lalu, ada juga petugas roda tiga membuang sampah ke pinggir kali tersebut.

Rozi mengaku, selama ini sudah mengimbau warga terlebih lagi petugas roda tiga harus membuang sampah ke TPS. “Agar tidak membuang secara sembarangan, kita tugaskan petugas roda tiga untuk jemput bola. Tapi kalau begini kasusnya nanti kita akan selidiki, siapa saja yang membuang ke sana (kali) akan kita tegus,” pungkasnya.

“Jadi mekanismenya (buang sampah) itu warga mengumpulkan sampah di depan rumahnya. Setelah itu datang roda tiga yang akan angkut sampahnya. Jadi begitu terus,” jelasnya. Khusus warga di Lingkungan Pajang pinggir Jalan Pejanggik jelas Rozi, biasanya sampah dikumpulkan di pinggir jalan Pejanggik setelah dibungkus plastik atau karung.

“Kalau sudah ditaruh di pinggir jalan utama kan ada truk dari dinas kebersihan kota Mataram yang akan angkut nanti. Jadi tidak ada alasan membuang ke kali,” paparnya. Rozi pun mengaku, selama ini tidak ada iuran terkait masalah kebersihan di Lingkungan.

Katanya, tidak boleh pihak kelurahan memungkut biaya kebersihan sepeserpun karena melanggar SOP. Ia pun menyebut, masalah sampah, warga diminta komunikasi dengan pihak petugas sampah terkait waktu pembuangan sampah.

“Kita larang memungut biaya untuk kebersihan sampah. Jadi, silakan komunikasikan dengan pihak petugas. Nanti dia angkut di mana ambil sampahnya sesuai dengan kesepakatan dengan petugas,” katanya. Khususnya seperti kasus perihal tadi kata Rozi, pihaknya akan selidiki dan usut siapa warga yang berani membuang sampah Rahmat Fakhrurrozi di kali. (viq)

(Suara NTB/ist)

TERENDAM - Beberapa rumah warga di kelurahan Dayan Peken dan Pejeruk terendam banjir, Minggu (1/3). Hingga saat ini, BPBD kota Mataram belum mendata berapa jumlah korban terendam banjir di Mataram.

(Suara NTB/viq)

Siapkan Sanksi SPBE PANSUS SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) terus melakukan penyempurnaan raperda yang sedang mereka godok di dewan. Sebab, kata Ketua pansus SPBE DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., di daerah lain, mereka cukup berbekal SK kepala daerah. ‘’Cukup dengan SK Walikota, mereka sudah bagus,’’ katanya menjawab Suara NTB kemarin.

Sementara, lanjut dia, Kota Mataram sedang menyiapkan Perda dan Perwal (Peraturan Walikota) terkait SPBE. ‘’Makanya harus lebih baik. Mereka saja cukup dengan SK Walikota sudah baik, seperti Denpasar, Surabaya,’’ sebutnya. Dalam rapat terakhir Pansus SPBE bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Dinas Kominfo dan bagian Hukum, Pansus menambahkan beberapa item.

Salah satu item yang ditambahkan dalam raperda itu, lanjut Rino, adalah soal sanksi. ‘’Sanksi di sini biasanya sanksi administratif. Misalnya, ketika ini bermasalah, akan dianulir oleh Diskominfo,’’ cetusnya. Dia mencontohkan ketika DPMPTSP mengeluarkan aturan atau produk tanpa melalui SPBE, maka hal ini dapat dianulir. ‘’Tetapi ini kalau dianulir, itu kerugian hanya terjadi kepada masyarakat, hanya kepada pemohon izin, tanpa ada sanksi bagi yang lalai,’’ ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini. Seharusnya, kata Rino, kelalaian semacam ini harus mendapatkan sanksi sesuai sanksi ASN. Bersamaan dengan itu, Pansus SPBE juga mempertanyakan kesiapan OPD melaksanakan perda ini nantinya.

Mencermati apa yang disampaikan Diskominfo, Rino menilai, persiapan yang dilakukan OPD dalam rangka menyambut Perda SPBE ini, cukup bagus. Mereka (OPD, red), katanya, sudah melaksanakan sebagian rangkaian persiapan yang seharusnya mereka laksanakan.

Pansus juga sempat melakukan simulasi panggilan ke call center 112 milik Pemkot Mataram. Pansus ingin melihat response time dari call center yang katanya ada tiga line tersebut. ‘’Jadi dua kali kita coba, ndak terjawab. Jangankan menyoal response time, dijawab saja tidak,’’ sesalnya. Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mendorong supaya OPD terus berbenar. ‘’Okelah mendapat penghargaan, alhamdulillah itu bagus, tapi penghargaan itu harus sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai, sekarang dapat penghargaan, seminggu lagi jeblok. Bagusnya hanya seminggu. Kita ingin ini bagus terus,’’ pungkasnya.

Rino Rinaldi (fit) (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

TERGENANG - Kendaraan menerobos genangan di Jalan Selaparang, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Minggu (1/3) sore. Intensitas hujan tinggi mengakibatkan sejumlah titik di Kota Mataram tergenang.

Pantauan Suara NTB, luapan air tidak saja menggenangi jalan raya.

Seperti di Jalan Ade Irma, Kelurahan Monjok, Dayan Peken, depan Pasar Kebon Roek. Permukiman warga di Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan juga terendam.

Lurah Dayan Peken, Haerul Hakim mengatakan, sejak pukul 17.30 Wita, puluhan rumah warga terendam air dengan ketinggian sekitar 50 cm. Hal itu akibat tersumbatnya beberapa selokan di lingkungannya.

“Murni akibat luapan air. Berhubung hujan lebat dan lama sejak sore tadi, menyebabkan beberapa air di selokan meluap ke rumah warga,” katanya.

Menurutnya, hampir semua rumah warga di lingkungan Dayan Peken terendam luapan air. Sampai dengan pukul 18:20 Wita beberapa warga mulai membersihkan rumah akibat luapan air. “Alhamdulillah intensitas hujan mulai reda,” katanya.

Sementara itu, Lurah Pejeruk, H. Wahab menjelaskan, hampir semua rumah warga di lingkungannya juga mengalami hal serupa. Kata Wahab, luapan air yang mengakibatkan terendamnya beberapa rumah warga karena adanya air kiriman dari wilayah Rembiga.

“Air ini datang dari wilayah Rembiga. Akibat hujan lebat juga sejak sore tadi.Tapi warga sudah gotong royong menaikkan sampah yang membuat sumbatan di semua selokan,” jelasnya.

Rumah terendam banjir di Lingkungan Kebun Jeruk berjumlah 50 KK. Untuk di Lingkungan Pejeruk Perluasan sekitar 40 KK dengan ketinggian air mencapai 40-50 cm.

“Hampir semua lingkungan terendam banjir. Tapi air sudah mulai surut hingga menjelang waktu Magrib,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noor menerangkan, hingga saat ini BPBD sedang menangani adanya tembok runtuh dan tumbangnya salah satu pohon di wilayah Ampenan Tengah.

“Kita sedang berkoordinasi dengan PLN NTB akibat tumbangnya salah satu pohon di Ampenan Tengah. Karena ada aliran listrik yang terputus di sana,” katanya kepada Suara NTB. Terkait banjir yang menimpa beberapa wilayah di Ampenan dan sekitarnya, sampai saat ini, pihaknya sudah mengerahkan beberapa anggota BPBD kota Mataram ke lokasi terendam banjir di wilayah Pejeruk,

Kampus UIN Mataram Diduga Dirusak Warga Mataram (Suara NTB) Puluhan oknum tidak bertanggung jawab diduga melakukan perusakan terhadap bangunan baru gedung kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Minggu (1/3) dini hari sekitar pukul 00.20 Wita. Beberapa kaca jendela dan pintu beserta beberapa fasilitas lainnya dirusak.

Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Mataram, H. Subuh mengatakan, perusakan kampus UIN Mataram bermula setelah pihak PT Rajawali memutus kontrak 40 warga penjaga kampus UIN Mataram. “Setelah kontrak penjaga kampus UIN Mataram itu diputus oleh PT Rajawali, tepat pukul 00:00 Minggu malam, sontak ada kejadian aksi perusakan kampus,” katanya.

Dijelaskan Subuh, selama ini penjaga kampus UIN Mataram merupakan warga setempat.

Padahal kata dia, setelah kontrak diputus oleh PT, pihaknya akan melakukan pelelangan terkait penjagaan kampus UIN Mataram. Rencana pelelangan itu kata Subuh, bersama PT Rajawali dan UIN Mataram akan mengangkat sebagaian penjaga dari Jempong Baru, Karanganyar, dan Sekarbela.

Selama proses pembangunan Kampus UIN Mataram di Kelurahan Jempong Baru, rekrutmen petugas keamanan kampus UIN Mataram memang diangkat dari warga sekitar kampus. Kata Subuh, bukan UIN Mataram yang memutus kontrak. “PT Rajawali yang memutus. Dan, kemudian kita akan mengangkat kembali.

Sekarang kan proses lelang. Mungkin, karena warga ini merasa piringnya diambil orang, kelihatan mereka tidak mau orang luar yang menjaga kampus ini,” pungkasnya.

Akibat perusakan ini kata Subuh, seluruh jajaran akademika UIN Mataram sudah

melakukan rapat koordinasi.

Atas perusakan ini, pihaknya sudah melapor aksi perusakan ini ke aparat penegak hukum (APH) untuk diusut tuntas. “Jadi gedung ini milik negara, apapun alasannya akan kami usut tuntas,” katanya.

Dia memprediksi ada sekitar 10 titik perusakan gedung UIN Mataram dengan kerugian sekitar Rp1 miliar. “Dari kejadian ini pula, salah satu dosen kita dipukul oleh oknum hingga mengalami luka di bagian kepalanya. Karena tak terima difoto mereka mengeroyok yang sekaligus menjadi saksi atas kejadian ini,” katanya.

Berada di lokasi kejadian, Wakil Rektor III UIN Mataram, Dr Hj. Nurul Yakin M.Pd mengatakan, puluhan oknum mendatanginya saat mengambil gambar atas aksi perusakan itu.

Kata Nurul, beberapa oknum marah ketika difoto dan divideokan. “Jadi, tepat di depan saya saat ambil foto dan video, mereka marah. Akhirnya dikejarlah saya. Karena mereka kejar saya, anak saya melindungi

saya, dan turun dari mobil. Nah, anak sayalah yang dikeroyok,” katanya, Minggu (1/3). “Sudah dilaporkan ke polisi. Kita akan usut tuntas,” pungkas Nurul.

Kabag Ops Polres Mataram, Kompol Taufik, menghimbau kepada para pelaku perusakan untuk segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. “Kami melakukan himbauan kepada pelaku agar menyerahkan diri.

Aparat kepolisian sudah tahu siapa dalang di balik aksi penyerangan ini,” ujar Taufik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun aparat kepolisian, penyerangan terjadi karena negosiasi para pekerja dengan pihak kampus buntu. “Jadi terindikasi melalui Babin melalui Kapolsek bahwa ini sebenarnya kemarin sudah dilakukan pertemuan - pertemuan namun belum ada titik temu. Ini belum selesai sudah muncul insiden seperti ini,” ujarnya sambil menduga penyerangan dilakukan oleh warga sekitar kampus. “Informasi dari Babin kami dari belakang warga sekitar kampus,” ungkapnya. (viq/dys)

(Suara NTB/viq)

DIRUSAK – Seorang warga melihat serpihan kaca dan jendela yang berlubang akibat dirusak oknum tak bertanggungjawab, Minggu (1/3). Gedung baru Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini belum ditempati pihak rektorat untuk kegiatan kampus.

Dayan Peken, dan Ampenan Utara.

Mahfuddin juga memberikan imbauan, bagi warga yang melintas di beberapa ruas jalan di Mataram untuk diantisipasi juga. “Baik yang melintas di jalan Sriwijaya, Brawijaya dan Air Langga,” terangnya.

Kata Mahfuddin, saat ini paling tidak akibat luapan air ini, beberapa warga yang terendam banjir, apakah memungkinkan tinggal di rumah atau diungsikan. “Saya akan ke sana mengecek apakah kita akan lakukan antispasi akan adanya banjir susulan atau tidak. Karena hujan masih turun hingga malam,” terangnya.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengakui, intensitas hujan tinggi menyebabkan sejumlah kawasan di Kota Mataram tergenang. Kondisi ini tentunya akan disiapkan skenario menyiagakan tim tanggap bencana.

Tim siaga bencana akan mengatur tugas menyelesaikan prioritas yang harus ditanggulangi.

“Hampir semua titik tersebar di Kota Mataram tergenang. Ini akibat intensitas hujan tinggi,” kata Martawang dikonfirmasi, Minggu (1/3) sore.

Ketinggian genangan tidak disebutkan secara detail. Martawang hanya menyampaikan, sejauh ini Kelurahan Pejeruk yang baru melaporkan kondisi di wilayah. Rumah warga dilaporkan terendam. “Tetapi tidak terlalu tinggi,” klaimnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyebutkan, hujan besar menyebabkan titik-titik di Kota Mataram banyak tergenang. Hal ini disebabkan oleh saluran macet serta daya tampung drainase yang tidak memadai, sehingga air meluap ke jalan maupun pemukiman warga. “Masalah ini terjadi setiap tahunnya,” kata Walikota.

Tim siaga bencana telah dikerahkan memantau titik-titik genangan untuk segera dinormalisasi. Terkait warga yang harus mengevakuasi barang berharga miliknya, Walikota mengaku belum mendapatkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selama ini sebutnya, ada titik yang memang dari dulu rawan genangan. Itupun, ada pengurangan setelah normalisasi. Jika intensitas hujan tinggi kawasan itu kembali tergenang.

Ahyar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan instansi teknis lainnya segera melakukan penataan saluran, supaya masyarakat merasa tenang, nyaman serta tidak khawatir lagi ancaman genangan maupun banjir. (cem/viq)

Audit Dana Kelurahan

Inspektorat Temukan Perbedaan Harga Mataram (Suara NTB) Selain audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Inspektorat juga sedang memeriksa penggunaan dana kelurahan. Temuan awal item barang sama terdapat perbedaan harga antara satu kelurahan dengan kelurahan lain.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pekan kemarin menjelaskan, auditor pengawasan internal pemerintah sudah masuk melakukan pemeriksaan mulai Januari – Februari khusus penggunaan dana kelurahan. Metode dilakukan dengan cara memetakan pengalokasian anggaran. Serta, pemeriksaan melalui pola sampling.

Dengan jumlah 50 kelurahan. Inspektorat sudah dapat menyimpulkan dengan memeriksa setengah saja. “Setengahnya saja kita periksa sudah bisa kita simpulkan,” kata Alwan.

Kesimpulan temuan baru bisa diketahui akhir bulan Maret mendatang. Pengalokasian dana di masing-masing kelurahan berbeda-beda. Dari temuan awal pengadaan barang terdapat perbedaan harga antara kelurahan satu dengan yang lain. Padahal, item barang yang dibeli sama.

Alwan menegaskan, pengadaan barang harus sifatnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sejak awal, Pemkot Mataram telah mengingatkan eksekusi program harus melalui musyawarah kelurahan (Muskel). “Jangan ada kelurahan a dan b pengadaan barang yang sama. Dengan harga berbeda. Ini jadi temuan sementara kita,” sebutnya.

Alwan tidak menyebutkan

(Suara NTB/cem)

Lalu Alwan Basri detail lokasi temuan tersebut.

Tetapi, ia mengingatkan agar lurah menggunakan standar harga. Selain itu, berkomunikasi dengan kelurahan lain untuk menyamakan harga agar tidak terjadi perbedaan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan, I Made Putu Sudarsana mengatakan, pemeriksaan penggunaan dana kelurahan menjadi kewenangan dari auditor.

Pihaknya hanya pada proses pendampingan serta pengawasan saja. Untuk pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan kelurahan. “Kalau itu bukan ranah kami,” ucapnya.

Putu menegaskan, audit dana kelurahan itu sangat penting. Pihaknya akan mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran oleh kelurahan. Temuan itu akan dijadikan pembelajaran untuk eksekusi program berikutnya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 2 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 1 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelamar CPNS NTB Lulus ’’Passing Grade’’ Bertambah Jadi 24.165 Orang Mataram (Suara NTB) Hasil rekapitulasi akhir Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS NTB 2019 menunjukkan jumlah pelamar yang lulus passing grade bertambah menjadi 24.165 orang. Sedangkan 44.881 pelamar tidak lulus passing grade dalam tes SKD CPNS 2019 yang dilaksanakan Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Adam, MM dikonfirmasi Minggu (1/3) kemarin menyebutkan, sebanyak 77.626 peserta seleksi CPNS yang lulus

seleksi administrasi. Kemudian ada 46 peserta P1/TL yang memilih tidak ikut SKD. Sehingga jumlah peserta yang ikut SKD sebanyak 77.580 orang.

Dari jumlah itu, kata Adam, hanya 73.068 peserta SKD

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB mengagendakan pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 manggilan saksi-saksi pekan ini terkait kasus Asrama 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Haji Embarkasi Lombok. Pemanggilan dan pemeriksaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tersebut mengarah ke penetapan calon tersangka.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Pekan ini agendanya pemanggilan saksi saksi. Yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pasti setelah ini naik ke tahap penyidikan, nanti akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mengarah ke siapa calon tersangkanya,’’ kata Juru Bicara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH akhir pekan kemarin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Pada tahap penyidikan umum, diakuinya belum menye123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 but nama tersangka dari kalangan tertentu dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pengelolaan dana miliaran di Asrama Haji tersebut.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

yang hadir dan sisanya 4.534 peserta tidak hadir mengikuti SKD. Hasil tes SKD, sebut Adam, sebanyak 24.165 pelamar yang lulus passing grade atau 33,08 persen. Sedangkan pelamar yang tidak lulus pass-

ing grade jauh lebih banyak, mencapai 48.881 orang atau 66,92 persen.

Ia merincikan jumlah pelamar yang lulus passing grade di masing-masing Pemda.

Untuk Pemprov NTB, pelamar yang lulus passing grade sebanyak 3.650 orang dan tidak lulus 3.452 orang, Kota Mataram sebanyak 2.185 pelamar yang lulus passing grade dan 2.082 pelamar tak lulus.

Kemudian Lombok Barat,

sebanyak 1.352 pelamar lulus passing grade, dan tidak lulus 2.102 orang. Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 4.670 orang lulus passing grade dan tak lulus sebanyak 9.880 orang, Lombok Timur sebanyak 3.735 orang yang lulus passing grade dan tak lulus 6.792 orang.

Untuk Lombok Utara, 1.965 pelamar yang lulus passing grade, dan tidak lulus sebanyak 3.533 orang. Sedangkan di Sumbawa Barat, se-

banyak 792 pelamar yang lulus passing grade dan tak lulus passing grade 1.190 orang.

Sumbawa sebanyak 2.269 pelamar yang lulus passing grade dan tidak lulus sebanyak 4.691 orang, Dompu sebanyak 1.131 pelamar lulus passing grade dan 5.292 pelamar tak lulus. Bima 1.441 pelamar yang lulus passing grade dan 7.672 orang tidak lulus. Terakhir Kota Bima sebanyak 975 pelamar yang lulus passing

grade, dan tidak lulus sebanyak 2.197 orang.

Adam menjelaskan, peserta SKD yang paling banyak lulus passing grade secara persentase paling banyak di Pemprov NTB sebesar 51,41 persen dan Kota Mataram 51,21 persen. Sedangkan di Lombok Barat 39,14 persen, Lombok Tengah 32,10 persen, Lombok Timur 35,48 persen, Lombok Utara 34,74 persen.

Bersambung ke hal 11

Jaksa Bidik Calon Tersangka Kasus Asrama Haji

Jembatan Putus Bertambah Jadi 10 Titik

TO K O H Harus Ikut Berkontribusi

KO M E N TTAA R Pulau Moyo Jadi Andalan TINGKAT kunjungan wisata yang belum merata di NTB menjadi atensi pelaku industri pariwisata. Mengingat NTB terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Untuk Lombok, tingkat kunjungan wisata disebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih Lombok menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia, seperti dalam perangkingan yang dilakukan situs travel terbesar dunia, Tripadvisor. Di mana Lombok ada pada posisi enam destinasi wisata paling diminati.

Beberapa kelebihan Lombok yang menjadi catatan antara lain jumlah wisatawannya yang lebih sedikit dari Bali, sehingga menawarkan pengalaman liburan yang lebih personal.

Bersambung H. L. Moh. Faozal ke hal 11 (Suara NTB/bay)

(Suara NTB/ist)

PUTUS - Jalan putus karena diterjang banjir bandang di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Jumat (28/2).

Kecamatan Soromandi. Jembatan pertama yang putus sepanjang 15 meter. Sedangkan satu jembatan lagi putus sepanjang 10 meter.

Melihat curah hujan yang cukup tinggi ditambah kondisi hutan yang gundul di daerah tersebut, diperkirakan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akan terus terjadi. ‘’Karena di sana hutan gundul, banjir bandang terus terjadi di daerah Bima dan Dompu,’’ katanya.

Azhar menyebutkan, semula jembatan yang putus di wilayah Bima dan Dompu sebanyak 8 titik. Sekarang, bertambah lagi dua titik jembatan yang putus. ‘’Sekarang ada 10 titik jembatan putus dalam satu, dua bulan ini,’’ sebutnya.

Untuk jembatan darurat akan menggunakan duiker. Duiker yang ada akan disambung supaya dapat dilalui oleh masyarakat.

Sedangkan untuk pembangunan jembatan permanen, pihaknya akan melihat ketersediaan anggaran di APBD Perubahan 2020.

Namun, kata Azhar, pembangunan jembatan permanen di APBD Perubahan agak rentan. Karena waktunya yang sangat pendek. Dikhawatirkan tak akan bisa selesai tepat waktu. Sehingga, untuk pembangunan jembatan permanen akan ditangani dalam APBD murni 2021.

Bersambung ke hal 11

Baru Enam Paket Proyek Konstruksi Dilelang Mataram (Suara NTB) Hingga akhir Februari 2020, jumlah paket pekerjaan konstruksi yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB masih sangat minim, baru enam paket. Di sisi yang lain masih ada 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang belum 100 persen menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

Padahal, sesuai Instruksi Gubernur

NTB No. 027/421 Tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019, penayangan RUP ke Sirup harus tuntas 100 persen pada akhir Januari lalu. Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin menyebutkan, progres penayangan RUP ke Sirup sampai 28 Februari 2020 sebesar 80,31 persen.

Sebanyak 26 OPD Pemprov NTB telah menuntaskan 100 persen penayangan RUP ke Sirup. Masih ada 19 OPD yang belum tuntas 100 persen menayangkan RUP. Dengan rincian, 16 OPD, progres penayangan RUP antara 50 - 99,99 persen dan 3 OPD progresnya di bawah 50 persen.

Tiga OPD yang progres penayangan RUP ke Sirup di bawah 50 persen, antara lain BPBD NTB baru 43,49 persen, Dinas Koperasi UKM 34,67 persen dan Dinas LHK 14,67 persen.

Sementara itu, 16 OPD yang penayangan RUP ke Sirup antara 50 - 99,99 persen, di antaranya, Dinas PUPR 51,72 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 54,02 persen, Dinas Pertanian dan Perkebunan 61,14 persen.

Selanjutnya, Biro Hukum 73,06 persen, Dinas Sosial 74,11 persen, Disnakeswan 75,66 persen, RS. H. L. Manambai Abdul Kadir 76,13 persen, Dinas Pariwisata 81,91 persen, Dinas Dikbud 83,78 persen, Bersambung ke hal 11

Bank NTB Syariah akan Gelar Pameran Perumahan dan Umrah Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah kembali akan menggelar perhelatan Bank NTB Syariah Gelegar Expo 2 Property & Umrah.

Pada Property Expo pertama tahun lalu, Bank NTB Syariah berhasil mencatat persetujuan prinsip kepada 1.171 na-

sabah pemohon dengan nilai Rp173,89 miliar hanya dalam waktu hanya tiga hari.

Pada gelaran kedua kali ini, Bank NTB Syariah menargetkan pertumbuhan signifikan, karena antusias masyarakat untuk memiliki rumah masih sangat tinggi. Direktur Utama

Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo mengatakan kegiatan yang direncanakan ini akan berlangsung selama 4 hari, 1215 Maret 2020 di Atrium Lombok Epicentrum Mall (LEM). ‘’Target kami dalam expo kali ini antara lain tercapainya permohonan sebanyak

1.200 orang selama 4 hari penyelenggaraan, dengan nilai sekitar Rp250 miliar. Event ini ditujukan bagi masyarakat NTB, atas kerjasama Bank NTB Syariah bersama Real Estate Indonesia (REI) NTB dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR,’’ ujarnya.

Saat ini permintaan property terus meningkat sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih lagi pada expo tahun ini, selain property, Bank NTB Syariah juga menyiapkan fasilitas umrah. ‘’Memiliki rumah dan bisa beribadah umrah adalah dua hal yang sangat didambakan masyarakat selama ini,’’ imbuhnya.

Bersambung ke hal 11

H. Kukuh Rahardjo

(Suara NTB/bul)

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd hadir dan memberikan arahan pada Pelantikan Majelis Pembimbing Daerah, Pengurus dan Anggota Kwartir Daerah (Kwarda) serta Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPA) Pramuka NTB masa Bakti 20192024. Kegiatan dilaksanakan Sabtu (29/2) ini bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur NTB. Dalam upacara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, Wagub (Suara NTB/ist) yang juga sebagai Wakil Hj.Sitti Rohmi Djalilah Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka NTB turut didampingi oleh Sekretaris Mabida, Drs. Lalu Gita Ariadi.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Selama dua bulan terakhir, jembatan provinsi yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Bima dan Dompu bertambah jadi 10 titik. Terbaru, banjir bandang yang terjadi Jumat, 28 Februari 2020 di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima mengakibatkan dua jembatan duiker di jalan provinsi putus.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memerintahkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak cepat menangani dua jembatan yang putus tersebut. Gubernur memerintah kan Dinas PUPR dan BPBD NTB melakukan penanganan secepatnya.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (1/3) kemarin mengatakan, pihaknya sedang bekerja di lapangan.

Alat berat dikerahkan ke lokasi untuk pembangunan jembatan darurat agar jalan dapat dilalui oleh masyarakat. ‘’Saat ini sedang bekerja, alat berat dikerahkan ke lokasi. Selama tiga sampai empat hari ke depan atau minggu ini bisa selesai pembangunan jembatan daruratnya,’’ katanya.

Azhar menjelaskan, ada dua jembatan yang rusak akibat banjir bandang di wilayah

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2020

Tekan Pelanggaran Lalin SATUAN Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim), saat ini membentuk tim Pagar (Patroli Anti Pelanggaran) dalam menekan kasus laka lantas di daerah ini. Kondisi itu menyusul masih tingginya angka kecelakaan di jalan raya baik pengendara usia milenial maupun dewasa.

Ditemui Suara NTB, Sabtu (29/2), Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Imam Maladi, mengungkapkan, tergolong tingginya laka-lantas di Kabupaten Lotim disebabkan beberapa faktor. Terutama terkait jumlah masyarakat atau pengguna jalan yang (Suara NTB/yon) cukup banyak dan volume Imam Maladi kendaraan yang terus mengalami peningkatan. Sehingga dari Satlantas Polres Lotim membuat program-program baik preemtif dan preventif.

Imam Maladi menegaskan, setiap laka lantas yang terjadi selalu diawali dengan pelanggaran, sehingga sosialisasi ke sekolah-sekolah secara rutin dilakukan serta edukasi-edukasi kepada masyarakat untuk kemudian upaya terakhir yang dilakukan berupa penegakan hukum. Selain membentuk tim Pagar, Imam Maladi yang baru menjabat sekitar satu bulan ini membuat suatu program road to cafe. Di mana sasaran dalam program ini kalangan milenial.

“Sebagian besar pengguna jalan raya adalam kalangan millenial. Sehingga kesadarannya untuk menjaga keselamatan berlalu lintas sangat penting,”jelasnya.

Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang masif dan kasat mata di Lotim inilah yang akan terus dibenahi terlebih dahulu.

Misalnya dari pengamatan yang dilakukannya selama ini, pelanggaran kasat mata tidak hanya di wilayah-wilayah pelosok seperti Kecamatan Suela dan Sembalun, akan tetapi di depan kantor Polres saja masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran.

Untuj meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berkendara itu, Imam Maladi menyebut peran orang tua sangat dibutuhkan dan harus menjadi pelopor keselamatan bagi anak-anaknya. Orang tua harus tegas melarang anaknya menggunakan sepeda motor apabila tidak menggunakan helm dan mengantongi SIM. (yon)

Terduga Pelaku dan Penadah Barang Hasil Curian Ditangkap Selong (Suara NTB) Kasus kriminalitas tentang tindak pidana pencurian tak henti-hentinya terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim). Sabtu (29/2), aparat kepolisian kembali menangkap terduga pelaku inisial, SA (35) asal Kelayu. Selain itu, turut juga diamankan dua terduga penadah, HR (43) dan AH (54).

Penangkapan terhadap mereka berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/08/II/#020/NTB/Res Lotim/ Labuhan Haji tanggal 7 Februari 2020 tentang Tindak Pidana Pencurian. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari di mana pada saat kejadian korban meninggalkan bengkel miliknya dalam keadaan terkunci. Kemudian korban mengetahui bahwa bengkel miliknya mengalami kejadian pencurian tersebut pada pagi hari ketika hendak membuka bengkel untuk beraktivitas seperti biasanya.

Saat akan membuka bengkelnya, korban melihat pintu belakang dalam keadan terbuka dan engsel dalam keadaan rusak.

Merasa ada sesuatu yang aneh, korban bergegas mengecek barangbarang miliknya dan mengetahui bahwa barang berharga berupa 1 unit kompresor, 2 buah mesin las, 2 buah mesin bor, 2 buah kunci set, dan perlengkapan bengkel lainnya sudah tidak ada di tempat.

Kemudian korban melaporkannya di Polsek Labuhan Haji, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp5.000.000.

Kasat Reskrim Polres Lotim, Sabtu (29/2), AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, mengatakan penangkapan pelaku berawal dari ditemukannya barang bukti berupa 1 unit mesin bor di tangan pelaku, Ahr, kemudian tim melakukan pengembangan asal usul barang tersebut dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku Rus. Di mana Ahr mengaku membeli bor tersebut dengan cara ditukar dengan 1 paket kecil sabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali terhadap pelaku HR, yang juga merupakan residivis kasus pencurian yang baru-baru ini bebas dari masa tahanan, HR benar mengaku menjual mesin bor tersebut seharga Rp150.000.

“Pelaku HR merupakan residivis kasus pencurian dan baru selesai menjalani masa hukuman di Lapas Selong.

Sementara pelaku Rust dan Har merupakan bandar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Lotim untuk pengembangan lebih lanjut,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Terduga pelaku dan penadah barang curian saat diamankan di Mapolres Lotim, Sabtu (29/2).

Bupati Harapkan Selong Tak Banjir Lagi Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy mengharapkan Selong sebagai ibukota tidak lagi banjir. Beberapa titik banjir meski menjadi kewenangan provinsi untuk menormalisasinya, namun Bupati Lotim langsung turun tangan.

Orang nomor satu di Lotim ini pun masuk gorong-gorong melihat kondisi drainse yang sudah tidak lagi normal. “Saya sudah msuk gorong-gorong melihat langsung,” aku bupati akhir pekan kemarin.

Bupati mengecek langsung didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Titik banjir Selong dilihat adalah saluran drainasi yang ada di samping Taman Rinjani Selong depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Menyeberang ke depan Kantor Cabang PLN selong sebutnya ada gorong-gorong yang saat telah terjadi sedimentasi yang cukup parah. Begitupun di depan Taman Makam Pahlawan.

Bupati Lotim pun sudah memerintahkan untuk membongkar drainase dan mengangkut penyumbat-penyumbatnya. “Saat ini sedang dikerjakan pembongkaran dan diangkut sedimentasinya untuk dibuang pakai mobil sampah,” ucap bupati.

Menurut bupati, banjir yang terjadi di Kota Selong ini karena saluran banyak tertimbun sampah. Saat dicek, sisa yang bisa dialiri air sangat kecil. Tidak heran air me-

luap sampai ke badan jalan.

Sosialisasi ke tengah masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya diminta terus digencarkan.

Pasalnya, aktivitas buang sampah sembarangan selama ini membuat saluran dan sungai-sungai banyak tertutup.

Mulai dari hulu sampai ke hilir banyak ditemukan sampah. Sungai penuh dengan sampah. Anak sungai juga banyak sampah. Sedimentasi tebal. “Tanpa kesadaran masyarakat sulit mengangkat sedimentasi ini,” imbuhnya.

Ditambahkan, semua jalan dan saluran air yang ada di Kota Selong ini adalah kewenangan Pemprov NTB dan Pemkab Lotim siap membantu.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lotim, Ir. H. Marhaban, tidak menampik masih melubernya air ke badan saat turun hujan.

Kondisi tersebut disebabkan drainase yang masih buruk, sehingga yang menjadi fokus penanganannya saat ini berupa perbaikan dan pelebaran saluran irigasi. “Apabila drainase sudah normal. Insya Allah air dapat mengalir sebagaimana mestinya dan tidak meluber ke badan jalan,” harapnya, Sabtu (29/2).

Marhaban meyakini, apabila elevasi dan drainase ba-

ri dalam menangkal hoaks.

“Maafkan Aku Aira” adalah sebuah karya jurnalistik video tim kreatif. Video itu dibuat dan diperankan langsung beberapa siswa. Antara lain, Afina Rosmalia (skenario cerita), Sultan Panji Negara (kameramen), Beny Suprayogi (aktor), Aditya Herman (sutradara) serta beberapa tim pendamping lain.

“Maafkan Aku Aira” menceritakan seorang siswa (Beny) yang menyukai Aira (Nabila Fitriani) - seorang gadis introvert (pendiam). Lantaran ditolak Aira, Beny lantas menyebarkan informasi hoaks tentang Aira.

Informasi itu berkembang luas di sekolah, dan membuat Aira semakin tertekan dan gila.

Hoaks yang berkembang luas itu lantas masuk ranah kepolisian. Ending kisahnya, Beny pun diperiksa polisi dan akhirnya terjerat UU ITE. “Kami ingin memberi pesan bahwa hoax itu berbahaya bagi pelajar,” ujar tim krearif, Afina Rosmalia, Jumat (28/2).

gus. Maka genangan-genangan di dalam kota dipastikannya sudah tidak terjadi lagi.

Pelaksanaan perbaikan saluran irigasi ini ditangani oleh tiga instansi terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas LHK. Maka dari itu, proses perbaikan saluran irigasi di dalam kota diharapkan dapat tuntas secepatnya.

Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi, mengungkapkan perbaikan-perbaikan saluran irigasi ini harus dilakukan secara tepat. Jangan sampai perbaikan dilakukan, namun tidak dapat mengatasi persoalan genangan yang terjadi saat musim penghujan. Seperti perbaikan saluran irigasi di PTC Pancor, saat dilakukan peninjauan beberapa hari yang lalu. Saluran drainase yang dikerjakan posisinya masih lebih tinggi dibandingkan induknya, sehingga harus dilakukan pendalaman kembali.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Lotim), Ir. Sahri, mengatakan, hujan deras yang terjadi belakangan ini menyebabkan beberapa titik drainse meluber atau melimpah airnya ke badan jalan bahkan ke dalam perkantoran dan pemukiman warga. Sehingga kondisi itu menjadi pemikiran pemerintah untuk dibenahi.

Terdapat sejumlah titik den-

HUT Ke-18 SMAN 1 Gangga

(Suara NTB/ist)

TURUN LAPANGAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy (tengah) saat turun lapangan melihat kondisi drainase yang mulai dibongkar dan diangkut sedimentasinya guna mencegah terjadinya banjir di Kota Selong. gan kondisi drainase yang buruk, nya di Lingkungan Lendang Beseperti di Terminal Pancor, durik, SMA 1 Selong dan sejumdepan Kantor Lurah Pancor, lah titik lainnya. “Ini akan mendepan Rumah Sakit RSUD R. jadi perhatian serius supaya Soedjono Selong, kantor bupati tidak terulang kembali,”terang dan depan Dukcapil. Selanjut- Sahri. (rus/yon)

Anggaran DAK Menurun

Ikhtiar Menjadi Sekolah Terbaik Dinas PUPR Optimis di Lombok Utara Peningkatan Jalan Capai 62 Persen

Tanjung (Suara NTB) SMAN 1 Gangga berulang tahun ke 18, 28 Februari 2020 lalu. Di usianya yang relatif matang, sekolah ini ditargetkan menjadi sekolah terbaik di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ikhtiar itu mulai diperlihatkan oleh pengelola pendidikan setempat. Adalah Suharna, SE., - Kepala Sekolah SMAN 1 Gangga, memiliki tekad untuk mewujudkan SMAN 1 Gangga di periode pertama kepemimpinannya.

Mantan Guru Ekonomi Akuntansi SMAN 1 Tanjung ini, mulai menyusun visi dan misi sekolah. Bagi Suharna, tolok ukur kecerdasan siswa bukan prioritas pertama melainkan ditempatkan di urutan tiga setelah behavior dan estetis. “Jadi kecerdasan (smart) di urut tiga, kebiasaan dan perilaku yang diutamakan,” ucap Suharna.

Rangkaian HUT SMAN 1 Gangga, panitia telah menyiapkan waktu 2 hari (28-29 Februari. Hari pertama dengan agenda gerak jalan sehat, penghijauan serta pembagian hadiah jalan sehat dari sponsorship XL. Sedangkan hari kedua, ratusan undangan berkesempatan memeriahkan HUT. Hampir seluruh stakeholder dihadirkan, dari Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, Polres Lombok Utara, Danramil, Camat, kades, tokoh masyarakat, alumni serta wali murid.

Pada hari kedua pula, panitia menampilkan hiburan pentas Seni - karya siswa SMAN 1 Gangga berupa tari,

(Suara NTB/ari)

BERSAMA - Kasek SMAN 1 Gangga pose bersama tim kreatif SMAN 1 Gangga pemenang lomba video dokumenter Mabes Polri. teater, olah vokal serta keter- it, namun SMA Gangga menjadi ampilan siswa lain. Pembagi- satu-satunya sekolah di KLU an hadiah pada beberapa lom- yang dilengkapi fasilitas dan ba yang digelar sebelumnya, RKB. Laboratorium, perpustadilakukan pada hari kedua. kaan, dan ruang kelas siswa, seTermasuk hadiah pertandin- luruhnya telah diperbaiki. Hangan futsal dan (game) Mobile ya musala yang masih belum terLegend tingkat SMA/SMK/ bangun. Namun kegiatan Imtaq MA. Tahun 2019 lalu, SMAN siswa, disulap pada 3 ruangan 1 Gangga menjadi tuan rumah yang dijadikan satu ruang.

“Prestasi akademik kita acara tahunan tingkat SMA itu, sekaligus keluar sebagai masih di bawah sekolah lain, tetapi prestasi non akademik, Juara I dari 24 klub peserta.

Bagi Suharna, kepemimpi- kita lebih unggul,” ucapnya.

Terakhir kali menamatkan nannya di SMAN 1 Gangga memasuki 2 tahun dari periodisasi siswa, alumni SMAN 1 Gangga 4 tahun masa jabatan kepala diperkirakan 70 persennya tersersekolah. Pada periode singkat ap ke Perguruan Tinggi Negeri dan itu, ia ingin menaikkan prestise swasta. Target ini dinaikkan mendan prestasi SMAN 1 Gangga jadi 90 persen, dengan serapan lebih tinggi dari SMA/SMK lain. utama alumni adalah kampus Ia tahu itu cukup sulit, na- negeri di Lombok dan Pulau Jawa. mun bukan hal yang mustahil. “Dengan diterapkannya sistem zoDengan visi misi yang menjadi nasi, kita optimis. Kalau kemarin pakem kerangka kerja sekolah, anak-anak berprestasi di Kecamatan Gangga banyak sekolah di ia optimis akan berhasil.

Di momen pascagempa ini tempat lain, sekarang mereka saja, Suharna berhasil menjaga wajib masuk di SMAN 1 Ganglevel sekolah. Meski bukan favor- ga,” tandasnya. (ari)

SMAN 1 Gangga Raih Juara Film Dokumenter Mabes Polri Tanjung (Suara NTB) – Prestasi non akademik siswa SMAN 1 Gangga patut diacungi jempol. Dalam setahun terakhir, bakat dan minat dalam berbagai bidang muncul ke permukaan.

Misalnya saja, bidang seni teater monolog. Di mana Septian Paradesa, berhasil mewakili NTB dan masuk nominasi 10 besar pada Lomba teater tingkat nasional, September 2019 lalu.

Bidang vokal, solo gitar, cipta puisi tingkat kabupaten seluruhnya diraih SMAN 1 Gangga. Sedangkan seni tari dan baca puisi, sekolah memperoleh juara III. Tidak sampai di sana, prestasi non akademik yang menonjol lain adalah keberhasilan tim kreatif siswa SMAN 1 Gangga dalam menciptakan video dokumenter.

Pada video berdurasi 3 menit, siswa SMAN 1 Gangga berhasil menjadi juara I pada Lomba yang diadakan Mabes Pol-

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

TERIMA HADIAH - Siswa SMAN 1 Gangga saat menerima hadiah saat HUT sekolah.

Dengan mengambil alur ba Mabes Polri di Bandung, maju mundur dan menampil- tim kreatif video dokumenter kan scene di sekolah dan kan- dinyatakan menang.

“Alhamdulillah, hadiahnya tor Polsek Gangga, siapa sangka video itu berhasil membuat berupa uang pembinaan, jalantim juri Polri terpukau. Hasil- jalan, trofi dan sertifikat. Kanya, karya siswa SMAN 1 lau ada lomba semacam itu, Gangga ini pun mendapat kami akan coba,” pungkas dara apresiasi setimpal. Dalam yang bercita-cita menjadi penupengumuman pemenang lom- lis skenario ini. (ari)

Selong (Suara NTB) Keberadaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang cukup baik. Sejumlah ruas jalan terutama di wilayah selatan mulus dengan kriteria jalan hotmix. Meski anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun tahun ini, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim selaku leading sector mengaku mengungkapkan jika peningkatan jalan saat ini mencapai 62 persen.

Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi, mengungkapkan pembangunan jalan di Kabupaten Lotim saat ini memprioritaskan untuk mendukung atau penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Sehingga dilakukan pembangunan ruas jalan di wilayah selatan, seperti di tahun 20192020, Jalan Tangu, SukarajaPejaik dari total panjang jalan 6 kilometer yang sudah tertangani 2,5 kilometer dikarenakan beberapa ruas jalan lainnya membutuhkan perbaikan yang sama.

Bahkan ada beberapa ruas jalan yang belum dapat ditangani. Akan tetapi secara umum disampaikan peningkatan jalan hotmix

dari kondisi mantab 52,5 persen saat ini, apabila berakhirnya program percepatan ini nantinya akan mendapat peningkatan sekitar 14 persen sehingga menjadi 62 persen.

Sementara untuk jalan Tanak Pait dan Tanjung Ringgit serta kelanjutan pembangunan jalan TanguSukaraja-Pejaik akan diprogramkan kembali, apakah melalui APBD perubahan, DAK plus atau melalui DAK 2021 yang di mana untuk DAK tahun 2021 secepatnya akan dimulai penyusunan databasenya. Sehingga di tahun 2021 diharapkan dapat tuntas semua panjang jalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat terutama di wilayah selatan.

Disampaikan lebih jauh, secara nasional DAK jalan dan jembatan mengalami penurunan untuk seluruh kabupaten/kota. Di mana besaran DAK yang mengalami penurunan hampir mencapai 30-40 persen dan pada tahun 2019 DAK untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lotim mencapai Rp40 miliar, namun sekarang mendapat DAK sekitar Rp30 miliar. (yon)

Dukungan Calon, Nasdem Ingatkan Kader Ikuti Garis Partai Tanjung (Suara NTB) Partai Nasdem Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum memutuskan bakal calon yang diusung. Meski tersirat calon bupati yang dijagokan, pengurus Partai Nasdem memilih tidak berspekulasi dan menunggu SK rekomendasi resmi DPP. Ketua DPD Nasdem KLU, Datu Rahdin Jayawangsa, SH., Minggu (1/3), menegaskan pada prinsipnya ia sudah memberikan dukungan kepada salah satu calon di Lombok Utara. Namun sikap dukungan baru akan dikeluarkan setelah rekomendasi DPP keluar.

Hingga rekomendasi terbit, Nasdem dengan dua kursi di DPRD KLU terus didekati oleh bakal calon, baik Najmul Akhyar, Djohan Sjamsu, Sarifudin, dan Karina.

“Bakal calon terus melakukan pendekatan, ada yang dari kader di bawah, ada

yang ke DPW, bahkan ada yang lewat jalan tol, langsung ke DPP, “ sebut Diding - sapaan akrab Datu Rahdin.

Hingga rekomendasi DPP keluar, ia mengingatkan kepada seluruh kader untuk menahan diri. Sebab manakala SK DPP keluar, maka seluruh kader harus tunduk pada garis partai.

Diding tidak ingin ada kader mengambil sikap yang melawan kebijakan DPP. Jika itu terjadi, ia tidak segan untuk menindak tegas. “Jadi kalau sekarang ada kader yang mengarah ke salah satu calon, itu urusan pribadi. Saat SK keluar dan kalau mereka tetap mau di Nasdem, harus ikut arah partai. Kalau tidak, berarti memang mereka tidak mau di Nasdem lagi,” tegasnya.

Pada kesempatan ini pula, Diding mengklarifikasi opini yang berkembang perihal dukungan Nasdem. Menurut dia, klaim sepihak oknum baik oknum kader, anggota legislatif Nasdem maupun pengurus

DPW yang mengklaim Nasdem telah menentukan dukungan, maka hal itu tidak benar.

“Kalah ada oknum yang mengatakan Nasdem telah mendukung salah satu calon, itu kebohongan besar. Jangan sampai publik KLU terjerumus permainan sesaat para oknum,” cetusnya lagi.

Diding menjelaskan, Nasdem memiliki koridor dalam menentukan arah dukungan.

Yang utama adalah hasil survei. Bahwa Nasdem memiliki tim survei sendiri yang diterjunkan di masing-masing daerah untuk mengukur elektabilitas calon.

Kedua, Nasdem dan calon harus memiliki jalinan emosional yang kuat baik sebelum dan sesudah Pilkada. Nasdem tidak ingin menjadi parpol yang hanya dimanfaatkan untuk kemenangan calon semata. Namun setelah calon menang, Nasdem ditinggalkan begitu saja. (ari)

SUARA NTB

Senin, 2 Maret 2020

Kemenkeu Blokir Ratusan Miliar DD 109 Desa di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masih memblokir Dana Desa (DD) 109 desa di Lombok Barat (Lobar).

Akibatnya sekitar ratusan miliar DD belum bisa dieksekusi oleh desa. Ratusan desa belum bisa mencairkan DD, lantaran belum memenuhi persyaratan. ‘’Selain itu, adanya perubahan mekansime pencairan DD. Sebelumnya mekanisme penyaluran DD ini dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening daerah. Namun tahun ini mekanismenya diubah, dari KPPN langsung ke rekening desa,’’ ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, L. Edy Sadikin akhir pekan kemarin.

Belum cairnya DD tahap I ini lantaran syarat dan aturan untuk pencairan belum sepenuhnya diserahkan oleh desa. “Dari 119 desa baru 10 desa yang mendapatkan pengajuan rekomendasi pendistribusian DD tahap I. 10 desa yang sudah menerima DD tersebut, di antaranya Jeringo, Sekotong Tengah, Meninting, Kuranji, Batulayar , Labuapi, Bengkaung, Lembah Sempage,Penimbung dan Jatisela,” sebut Edy. Lambannya penyaluran DD tersebut diakui akibat aturan baru yang diberlaku-

kan oleh Kemenkeu. Aturan tersebut membuat desa belum sepenuhnya mampu memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencairkan DD. Peraturan yang dimaksud adalah PMK Nomor 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan DD. Di mana dalam aturan ini menyebut, DD langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing. Akan tetapi syarat pencairannya harus dipenuhi oleh pemdes dengan harus menyerahkan Perdes tentang APBDes, Peraturan Bupati, surat kuasa dari instansi terkait.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka menambahkan, realisasi DD molor dari waktu ideal, seharusnya DD bisa dicairkan bulan Januari, namun dipastikan telat hingga bulan Februari. Keterlambatan ini disebabkan desa belum memenuhi persyaratan penyaluran seper-

ti Perdes APBDes dan lainlain.

Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar H. Adnan menerangkan, baru 10 desa yang sudah diusulkan pencairan.

Pengusulan 10 desa ini, bertahap di mana enam desa diajukan hari Kamis lalu, dan sisanya empat desa Jumat pekan lalu.” Pencairan rencana tanggal 28 Februari( Jumat lalu),”ujar dia.

Mekanisme pencairan DD ini agak menyulitkan kontrol, sebab pihaknya perlu berkomunikasi dengan KPPN. Memang pemda kata dia akan diberikan bukti SP2D-nya.

Namun perlu konsultasi ke KPPN, berbeda dengan sebelumnya distribusi lewat pemda bisa diketahui berapa desa yang sudah merealisasikan DD. Mekanisme pengajuan pencairan, tambahnya, setelah mendapatkan dokumen syarat dari Dinas PMD pihaknya mengunggah di Omspan dan mengirim permintaan ke KPPN. (her)

L. Saswadi Dibatasi Tiga Hari Praya (Suara NTB) Pasca aksi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng), Jumat (28/2) malam, bakal calon kepala daerah melalui perseorangan Drs. H. L. Saswadi, melaporkan dugaan pelanggaran tahapan verifikasi berkas syarat dukungan yang diduga dilakukan KPU Loteng ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng. Namun berkas laporan terpaksa dikembalikan oleh pihak Bawaslu Loteng untuk dilengkapi dan bisa disampaikan paling lambat hari Selasa besok.

Anggota Bawaslu Loteng, L. Fauzan Hadi, kepada Suara NTB, Minggu (1/3), mengatakan, pada Jumat malam sekitar pukul 20.00 wita, bakal calon kepala daerah jalur perseorangan Drs. H.L. Saswadi datang ke Bawaslu Loteng untuk menyampaikan laporan dengan didampingi tiga kuasa hukumnya.

Namun setelah diperiksa,

masih ada berkas laporan yang harus dilengkapi dan diperbaiki, sehingga Bawaslu Loteng mengembalikan berkas laporan tersebut ke pihak pelapor. Berkas laporan ini bisa diajukan kembali setelah kekurangan yang ada dilengkapi.

Disinggung apa saja kekurangan laporan pihak Saswadi, Fauzan enggan mengungkapkannya. Tapi yang jelas masih ada yang harus dilengkapi dan diperbaiki, sehingga laporan pengadunya dikembalikan ke pihak pelapor.

Sebelumnya pada Jumat sore puluhan masa pendukung bakal calon pasangan kepala daerah perseorangan, Drs. H.L. Saswadi M.M., - H.L. Dahrun, mengelar aksi di gedung KPU Loteng. Aksi dilakukan warga karena tidak terima hasil verifikasi ber-

kas syarat dukungan oleh KPU Loteng. Warga menduga telah terjadi permainan dalam proses verifikasi tersebut dan menyebabkan syarat dukungan pasangan Saswadi – Dahrun, banyak berkurang. Akibatnya, pasangan Saswadi – Dahrun, dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Loteng.

Padahal saat penyerahan berkas awal, pasangan Saswadi – Dahrun sudah menyerahkan berkas syarat dukungan melebihi syarat dukungan minimal yang ditentukan. Namun setelah dicek, syarat dukungan justru banyak berkurang.

Disatu pihaknya, Ketua KPU Loteng, L. Darmawan menegaskan kalau pihaknya sudah berkerja sesuai aturan yang ada. KPU Loteng pun dalam ini siap mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Kalaupun kemudian ada yang akan menempuh jalur hukum, pihaknya siap menghadapinya. (kir)

Halaman 5

Rawan Banjir Bandang, Minim Pasokan Air Baku Dari Hal. 1 Sekdis PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 menyebut, tidak mudah menyulap wajah kawasan Mandalika dengan luas 10 ribu hektar dalam jangka waktu sangat pendek kurang dari lima tahun. Secara umum, pengerjaan infrastuktur kawasan harus tuntas pada tahun 2021 atau sebelum berlangsungnya even MotoGP. ‘’Kalau kita lihat runtutan waktu sekarang hingga 2021, ini hampir kita tinggal satu setengah tahun lagi pengerjaannya. Dimana nilai investasi disitu sangat luar biasa besarnya hampir mendekati 20 triliun,’’ ujarnya.

Dikatakan Ahmadi, yang agak lambat proses pengerjaannya hingga kini ialah penyiapan air baku di kawasan mandalika, mengingat air baku di kawasan itu sangat terbatas sekali. ‘’Di mana KEK Mandalika berada paling ujung dari pada Pulau Lombok dengan sumber air juga paling ujung,’’ ujarnya.

Kondisi itu pun berdampak pada minimnya ketersediaan air baku yang belum banyak di sana.

Sehingga hotel-hotel di sana saat ini lebih banyak memakai air tanah. Penggunaan air tanah dalam posisi agak lama tentu sangat rentan di kemudian hari.

Mengatasi kekurangan air baku di sekitar kawasan, PUPR kata Ahmadi, kini berupaya melalui Dirjen Sumber Daya Air akan membangun sumber perpipaan menuju Bendungan Pengga, yang terletak di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya. Proses pembangunan itu akan dilaksanakan pada 2021. ‘’Tentunya ini harus sudah tuntas sampai bulan April. Untuk itu kita dukung agar pelelangan dari pada air baku ini juga pada tahun 2020 sehingga pada Januari 2021 sudah bisa dilaksanakan oleh kontraktor,’’ jelasnya.

Di samping upaya tersebut, langkah lain juga akan dilakukan. Yaitu dengan menambah kapasitas air baku melalui pembangunan SPAM Regional Lombok, meski saat ini masih belum juga bisa dilakukan pada 2020.

Kemungkinan, pengerjaan baru bisa dilaksanakan pada 2021.

“Baru bisa kita laksanakan dan itu sudah berakhir masa pelaksanaan dari pada MotoGP. Tapi itu untuk ke depanlah agar siap menghadapi pengembangan kawasan KEK Mandalika,” sambungnya.

Selain itu yang tidak kalah penting menurut PUPR ialah penyiapan drainase di kawasan Mandalika. Menurutnya, topografi kawasan Mandalika

yang berupa pegunungan, perbukitan sangat rawan sekali terjadi bencana banjir bandang. Ini kita juga pikirkan drainase pengendali banjir bandang. Di mana BWS juga sudah bagian Barat juga sudah melakukan, dan ke depannya juga bagian Timur juga harus dilakukan pengalihan untuk mengantisipasi bencana banjir. ‘’Termasuk juga bagaimana kita membuat bendungan atau embung-embung skala besar yang ada di kawasan ujung karena topografinya juga adalah bukit. Ini untuk memperbanyak potensi air baku dan untuk pengendalian banjir,’’ ujarnya.

Dari Bus Sampai Parkir Sementara itu, Kadishub NTB, Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si mengungkapkan, menyongsong perhelatan akbar MotoGP pihaknya sudah menyiapkan sejumlah skenario pengelolaan transportasi selama hajatan itu. Sejak enam bulan yang lalu, pihaknya sudah menyiapkan skenarionya. ‘’Begitu impian MotoGP itu bergulir kita buat skenario transportasi. Intinya ialah bahwa kita akan mengidentifikasi pusat atau spot-spot pembangkit penumpang. Pastilah dari udara, Pelabuhan Lembar melalui ASDP dan Pelabuhan Gili Mas, Bangsal, Senggigi, Kayangan Poto Tano,’’ ungkapnya.

Setelah mengidentifikasi pusat-pusat kedatangan penumpang, pihaknya lalu berkesimpulan harus adanya shuttle bus. Ia menyebut pemerintah pusat sangat merespons segala kebutuhan demi suksesnya MotoGP. Termasuk jika pemerintah daerah nantinya meminta shuttle bus. ‘’Masalahnya sekarang berapa shuttle bus yang kita butuhkan sekarang, itu kita hitung cermat pertimbangan kami yang utama ialah bagaimana trasnportasi lokal tidak mati gara-gara shuttle bus. Pemerintah pusat mau berapa saja shuttle bus yang kita minta demi suksesnya MotoGP bisa kita dapat. Cuma jangan dulu, kalau gratis, dilempar kita. Sehingga kita ukur dari udara harus ada angkutan darat, dari laut harus ada angkutan darat. Tapi jumlahnya berapa durasinya berapa. Sementara ini kita antara 15-20 menit, kalau terus menerus terangkut semua dan itu akan gratis pasti kita didemo dan pasti itu,’’ tambahnya.

Berkaca pada pengalaman pelaksanaan MTQN beberapa tahun lalu, saat itu ada 30 shuttle bus yang dioperasikan. Syukurnya tidak ada masalah pada akses transportasi yang mengcover lebih dari 1500 peserta MTQN. Namun demikian, MTQN jelas beda dengan event MotoGP. Diperkirakan ada 150 ribu atau 10 kali lipat lebih banyak

dari peserta MTQN. NTB belum punya pengalaman menghandel tamu dengan jumlah sebanyak itu. Sehingga jumlah shuttle bus yang dibutuhkan juga belum bisa diprediksi. ‘’Kalau prediksi jumlah penonton MotoGP sebanyak 150 ribu orang, jujur saja NTB hanya punya pengalaman mengelola tamu itu yang paling banyak waktu itu pada saat MTQ dengan tamu paling banyak 15 ribu. Walaupun zero accident. Tapi kita 150 ribu atau 10 kali lipat,’’ sebutnya.

Selain itu kata Bayu, yang kini tengah dipikirkan pihaknya juga ialah terkait masalah parkir, baik tempat parkir di spot-spot tadi maupun di bibir sirkuit. Itu juga sudah ada skenarionya, sudah ada tiga tempat parkir kemudian di antara di dalam sirkuit itu juga akan ada suttle sendiri. ‘’MotoGP ini dia menengah ke bawah. Kita akan imbau melalui medsos agar para penonton MotoGP dari Jawa Timur yang menggunakan kapal laut menuju Surabaya Lembar untuk tidak membawa kendaraan pribadi. Konsekuensinya ialah kita harus siapkan free. Tapi tidak bisa kita paksa, kalau ngotot ingin bawa motor di Lembar juga kita siapkan tempat parkir.

Untuk menuju shuttle bus kita siapkan.Kita akan menggandeng transport online baik yang bergabung di Gojek dan Grab yang mengangkut penonton MotoGP harus memiliki standar keamanan dan keselamatan dibuktikan dengan lulus KIR baru mereka bisa ikut mengantar penumpang dan ditandai dengan stiker. Yang tidak punya stiker tidak boleh angkut orang, nanti remnya blong,’’ terang Bayu.

Matangkan Personel Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto, S.IK, MH, menyebut Polda sudah menyiapkan operasi pengamanan MotoGP Gatarin 2021. Pihaknya kini terus mematangkan persiapan personel, peralatan, alat utama dan sebagainya. Salah satu yang menjadi fokus kita saat ini juga ialah meminta kepada Mabes menyiapkan peralatan yang bianya cukup besar mencapai miliaran rupiah.

“Kita harus siapkan CCTV dengan segala kecanggihannya, yang bisa merekam muka. Karena ini ratusan ribu dengan pembawaan masing-masing, alat deteksi, alat komunikasi, HT,” sambungnya.

Dia menjelaskan jika Mabes Polri memberikan atensi luar biasa terkait dengan masalah pengamanan perhelatan internasional ini. Selain itu Mabes Polri juga sudah menginstruksikan ke aparat kepolisian daerah agar turut mensukseskan pelaksanaan MotoGP baik dari segi

keamanan, membantu yang lain dan sebagainya. Pihaknya meminta agar semua yang berkaitan dengan kesiapan MotoGP agar melibatkan aparat kepolisian. ‘’Prinsipnya semua ialah jaminan keamanan itu yang utama dan kepolisian jadi ujung tombak dan tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergerak bersama-sama. Kuncinya kalau kita bergerak ujung-ujungnya keranjang sampahnya pasti masuk polisi,’’ ujarnya.

Banyak aspek turunan keamanan yang kini tengah dipikirkan Polda. Misalnya terkait dengan transportasi. Adanya jumlah penonton mencapai ratusan ribu orang akan memaksa penyedia layanan transportasi menyediakan mobil sewaan. Namun aparat kepolisian mewaspadai ancaman mobil bodong. Di tambah lagi dengan persoalan penginapan yang belum bisa bebas dari ancaman maling. ‘’Orang akan mendatangkan mobil-mobil bodong mempersiapkan jadi rent car, kemudian masalah penginapan dan kita memanfaatkan home stay-home stay. Iya kalau home stay itu memenuhi standar kamar mandi dalam. Kita sebagian besar kan kamar mandi di luar. Orang yang nonton MotoGP ada barangnya yang ambil, ada pencuri,’’ tuturnya seraya menyebut bahwa banyak aspek jaminan keamanan yang harus kita persiapkan. ‘’Namun kita harus optimis 2021 adalah gongnya. Pasti ada juga event sebelum MotoGP yang perlu dilakukan pengamanan.

Pengamanan di tingkat internasional. Ini baru pertama kali pengamanan tingkat internasional dilakukan di Lombok,’’ imbuhnya.

Oleh karena itu, Polda berkeinginan untuk melakukan studi banding melihat model pengamanan di luar negeri. Yang terdekat di Sepang Malaysia atau Thailand. Semua instansi perlu bergerak ke sana dengan membawa daftar masing-masing, apa yang perlu disiapkan. ‘’Ya bagaimana kontrol keamanan, bagaimana koordinasi, bagaimana kalau ada kejadian, bagaimana pelayanan terhadap orang asing,’’sebutnya.

Selain itu untuk mengantisipasi gangguan keamanan lainnya, Polda juga sudah mempersiapkan anjing pelacak narkoba, anjing pelacak bom, dan anjing pelacak kejahatan umum. ‘’Itu sedang kita siapkan. Saat ini kita baru punya sembilan dengan berbagai kualifikasi tugas.

Enggak mungkin sembilan itu semua terjun, nanti capek anjing itu.

Ada shift juga. Satu anjing sangat mahal bisa 400-500 juta. Kita kirim dari Belanda. Di Indonesia belum ada. Itu salah satu peralatan konvensional yang mahal tapi harus kita siapkan. Imajinasi orang sudah luar biasa. Makanya kita harus maksimal, setiap hari kita evaluasi,” ujarnya. (dys)

Siapkan Tenaga Terampil dan Profesional Dari Hal. 1 ‘’Rekrutmen orang diajak ikut pelatihan dulu sebagai instruktur atau bagian dari kebutuhan industri,’’ kata Agus Patria.

Pemerintah mengantisipasi permasalahan yang akan muncul jika tenaga kerja terampil dan profesional tidak disiapkan melalui pelatihanpelatihan. Sebab, perusahaan di kawasan industri akan mengutamakan tenaga kerja memiliki keterampilan yang andal dan profesional. Kompetensi ini dimiliki oleh pekerja dari luar negeri, sehingga tenaga kerja lokal akan kalah saing.

Untuk menyamakan keterampilan dengan tenaga kerja dari luar, pemerintah telah memiliki Balai Latihan Kerja serta ratusan lembaga pelatihandi NTB. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tinggal mengkalkulasikan berapa kebutuhan tenaga kerja. Artinya, perlu ada manajemen yang membantu dan nantinya diberdayakan oleh ITDC. ‘’Harapan masyarakat begitu besar bisa diberdayakan,’’ tambahnya.

ITDC sebut Agus Patria, merekrut tenaga kerja dan pelatihan bisa dikeroyok bersama. Pemerintah akan menyiapkan fasilitas penunjang untuk mendukung proses rektrumen. Apalagi ITDC merupakan kawasan dunia perhotelan,sehingga tenaga dibutuhkan sudah siap.

Mewujudkan hal itu bisa berkolaborasi. Perlu ada pembagian tugas yang jelas hingga prioritas agar lebih mudah mengambil kebijakan.

Selama ini, kawasan industri seringkali tidak memberikan manfaat maksimal dalam menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, investasi di NTB harus bersinergi dengan rakyat dan memberikan keuntungan. ‘’Selama ini jarang ada industri mempublikasikan, sehingga masyarakat mengetahui tentang kesungguhan tenaga kerja, pola, tahapan pembangunannya dan lain sebagainya,’’ujarnya.

Agus juga meminta ITDC memberikan keyakinan kepada investor bahwa investasi di KEK Mandalika aman.

Sementara itu, Kadiskop

UMKM NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM, menambahkan, koperasi dan UMKM juga merupakan entitas yang tidak terlepas dari tenaga kerja.

Menurut Saswadi, penyedian lapangan kerja disesuaikan dengan kondisi saat ini. Keberadaan KEK Mandalika menurutnya perlu menjadi program yang terencana secara bersama. ‘’Ini adalah ikhtiar bersama,’’ tambahnya.

Berbicara mengenai UMKM, sambungnya, sebelum terbangun tempat penginapan (hotel,red) pelaku usaha seharusnya menyusun konsep terlebih dahulu. Karena itu, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meminta memberdayakan UMKM di kawasan tersebut. Sebanyak 303 lapak telah disiapkan dan sudah habis terbagi karena banyaknya peminat. Namun, sampai saat ini UMKM belum terisi disebabkan belum memiliki keterampilan.

Di bulan Februari 2020 sebut dia, pihaknya telah melatih sekitar 150 pelaku. Namun demikian, tidak mungkin mereka akan mulai berdagang jika kondisi di KEK masih sepi. ‘’Mal saja, UMKM sudah ada. Tetapi kalau pembelinya tidak ada pasti tidak bertahan selama tiga bulan. Karena tidak mampu menggaji karyawan,’’ katanya mencontohkan.

Ia menambahkan, produk UMKM di Lombok terus dikembangkan untuk mendukung pagelaran MotoGP. Bahkan, pihaknya menyiapkan produk untuk dipamerkan di New York, Amerika Serikat.

Dia menilai, pengusaha lokal lebih cepat merespons jika melihat adanya peluang usaha. Pemerintah perlu menyiapkan pelatihan kepada calon pedagang baik di areal KEK Mandalika maupun daerah penyangga. ‘’Kami sudah berdiskusi dan ada 27 produk disiapkan dan dikurasikan. Kami berharap kainnya boleh diambil dari luar, tapi sablon dikerjakan di rumah oleh warga,’’ harapnya.

Di satu sisi, dikatakan Saswadi, yang sedang dipikirkan adalah lapangan kerja dengan hadirnya KEK Mandalika dapat menampung masyarakat setempat. Kedua,UMKM yang baik di NTB hampir 600 ribu

lebih. Ini membutuhkan perhatian lebih terutama masalah produknya.

Berbagai jenis kebutuhan pasar di luar KEK Mandalika sesuai perintah pemerintah pusat akan dipenuhi. Kawasan sentra UMKM jadi produk paket wisata. Ini mempermudah dalam membina pelaku UMKM. Selain itu, pihaknya sedang mengikhtiarkan dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM sumber pendanaan dalam bentuk bantuan modal tidak lagi diarahkan ke bank, melainkan melalui lembaga pendanaan bergulir. ‘’Sekarang UMKM tidak boleh lagi melalui bank untuk modal usaha, tapi melalui gerakan koperasi,’’ucapnya.

Masyarakat Ingin Tukar Guling Sementara itu, Kepala Desa Kuta, Mirate menyampaikan, tidak ada kendala dari sisi pengerjaan infrastruktur penunjang penyelenggaraan MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Hanya saja, masyarakat setempat menginginkan tukar guling lahan. Sebab, lahan di dalam areal KEK Mandalika kini dihargai lebih murah dibandingkan di luar areal. ‘’Masyarakat sebenarnya menunggu siapa sebenarnya berhak membebaskan tanahnya,’’ kata Mirate. Dia melihat manajemen ITDC yang diutus berkomunikasi dengan masyarakat tidak cocok, sehingga diharapkan ada perwakilan lain yang bisa bernegosiasi dengan masyarakat.

Pengalamannya bekerja selama enam tahun di ITDC. Mestinya perusahaan mau menukar guling lahan dari Triputri sampai Montong Ekor sekira 100 meter lebih di dalam kawasan ITDC. Dengan demikian, hal ini akan mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan proyek. ‘’Masyarakat bukan menolak. Tapi mereka mau tukar guling saja,’’ ucapnya.

Untuk pengerjaan proyek pengaspalan sambungnya, sudah berulangkali bertemu dengan kontraktor pelaksana.

Mirate akan melindungi sepenuhnya pekerja supaya proyek lancar. “Saya akan lindungi semua pekerja,” tegasnya. (cem)

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2020

Ratusan Agen Perjalanan Wisata Lihat Potensi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Hari ini, Senin 2 Maret 2020, dua ratus lebih agen perjalanan wisata wisata berkunjung ke Sumbawa.

Kegiatan yang bertajuk Lombok Sumbawa Travel Mart (LTM) 7 ini selama dua hari kedepan akan mendatangi sejumlah destinasi wisata di Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori M.SE, dari Pelabu(Suara NTB/ist) han Poto Tano, para pelaku Rachman Ansori wisata ini, langsung menuju desa Marente Kecamatan Alas sekaligus pembagian buku untuk siswa SD di wilayah di desa setempat. Setelah itu, malamnya welcome dinner di Istana Dalam Loka.

Selasa 3 Maret, agen perjalanan wisata ini melakukan post tour Magical Moyo. Para peserta LTM 7 akan melihat keindahan Mata Jitu melalui dermaga Sea Side Cottages Moyo Utara.

Selain ke Mata Jitu, sebagian peserta akan menikmati keindahan bawah laut Sumbawa di Poto Jarum dengan menyelam.

“Event ini sangat bermanfaat bagi dunia pariwisata Sumbawa untuk lebih membuka jaringan dengan para pelaku pariwisata,” terangnya.

Selain itu, kegiatan ini sekaligus dapat mempertemukan para pelaku pariwisata di Sumbawa, maupun entitas lainnya yang bergerak di kepariwisataan. Sehingga akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan melalui peran para agen perjalanan wisata ini. Sebelum kembali ke Lombok, malam harinya para peserta akan menggelar farewell dinner di Ai Loang.

Acara ramah tamah sambil berdiskusi tentang kepariwisataan Sumbawa, mengemas dan mempromosikan pariwisata di Sumbawa sehingga lebih diminati oleh wisatawan local maupun mancanegara. “Sesuai pesan Bapak Bupati, kita mesti meningkatkan jaringan untuk membangun kepariwisataan Sumbawa,” tukasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Silpa Lampaui 30 Persen, DD Empat Desa Terancam Dipangkas Taliwang (Suara NTB) Empat desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terancam sanksi administrasi pemangkasan Dana Desa (DD) di tahap kedua 2020. Hal itu lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) desa tersebut melampaui 30 persen, sesuai PMK terbaru. Pemberian sanksi dilakukan lantaran desa ini dianggap tidak mampu menggunakan anggaran.

“Memang hasil evaluasi penggunaan anggaran desa di tahun 2019 ada empat desa lebih dari 30 persen. Keempat desa ini tidak mau mencairkan lantaran takut terjadi masalah, karena pada saat itu bukan Kades definitif melainkan Plt Kades.

Tidak dilakukannya proses pencairan anggaran ini tentu sangat kita sayangkan karena

berdampak pada anggaran di tahun berjalan (2020) apalagi Silpa tersebut merupakan anggaran DD yang langsung dikoordinasi oleh Pemerintah pusat,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Drs. Mulyadi, M.Si kepada Suara NTB. Dikatakannya, keempat desa tersebut yakni desa Selo-

to dengan total silpa Rp500 juta, Desa Tepas Rp400 juta, Desa Dasan Anyar Rp300 juta, dan Desa Lalar Liang Rp350 juta. Berdasarkan hasil klarifikasi, keempat desa ini tidak mencairkan anggarannya karena takut terjadi masalah. Terlebih pada saat pencairan tersebut tidak ada kades definitif melainkan hanya penjabat

Kades, sehingga para penjabat ini tidak mau mencairkan anggaran dimaksud.

Hal ini tentu sangat disayangkan terjadi karena yang akan merasakan dampak dari kebijakan tidak mencairkan DD tersebut adalah kades yang saat ini menjabat karena anggarannya terpotong.

Jika hal itu sampai terjadi maka masyarakatlah yang paling dirugikan karena banyaknya program yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa (Pemdes). Apalagi saat ini anggaran desa tidak lagi masuk ke rekening daerah, melainkan

langsung masuk ke rekening desa dan persyaratan pencairan DD tahap kedua juga harus melampirkan SPJ tahun anggaran sebelumnya.

Jika pada tahun sebelumnya serapan anggarannya tidak maksimal maka DD tahap kedua juga akan dipotong.

“Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi karena akan mengganggu pelaksanaan program di tahun berjalan nanti karena adanya pemangkasan anggaran. Makanya di tahun 2020 pengelolaan anggarannya harus bisa lebih maksimal supaya tidak kena sanksi,” pungkasnya. (ils)

Pemilih Pemula Disarankan Segera Rekam Data E-KTP Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyarankan agar masyarakat yang masuk kategori pemilih pemula pada Pilkada mendatang segera melakukan perekaman data E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektornik).

“Saran kami yang merasa akan berumur 17 tahun pada tanggal 23 September 2020 (hari pencoblosan Pilkada) datang ke kami (Suara NTB/ist) merekam data supaya bisa Ibrahim kami terbitkan E-KTPnya,” kata kepada Dinas Dukcapil KSB, H. Ibrahim, S.Sos kepada Suara NTB, Jumat pekan lalu.

Ia menjelaskan, instruksi pihaknya ini sebelumnya sudah pernah disampaikan ke seluruh desa. Dalam rangka menyukseskan Pilkada KSB tahun 2020 ini, Pemdes diminta agar mengarahkan warganya yang merasa belum pernah mengikuti perekaman termasuk para pemilih pemula agar segera melaksanakannya. Mengingat salah satu bukti pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya di Pilkada, keberadaan mereka harus masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU atau minimal mengantongi E-KTP sebagai bukti telah berhak mengikuti Pilkada. “Tapi mungkin perlu lebih intens lagi kami infokan supaya masyarakat mengetahuinya,” cetusnya.

Sejauh ini kata Ibrahim, upaya pihaknya tersebut sudah menunjukkan hasil. Setidaknya dalam beberapa bulan terakhir pengurusan E-KTP baru oleh masyarakat yang baru menginjak usia 17 tahun cukup meningkat.

Namun menurut dia, pihaknya berharap, tidak saja masyarakat yang saat ini telah memasuki usia 17 tahun. Tetapi bagi masyarakat yang umurnya akan sampai 17 tahun hingga tanggal 23 September mendatang dapat segera mengikuti kegiatan perekaman data E-KTP. Dengan demikian mereka bisa ambil bagian saat kegiatan Pilkada tahun ini. “Kalau mereka tidak masuk DPT, kan mereka bisa pakai E-KTP untuk memilih. Nah itu yang ingin kami pastikan. Mereka minimal mengantongi E-KTP saat ke TPS nanti,” urainya.

Soal pencetakan E-KTP sendiri. H. Ibrahim menyatakan, para pemilih pemula yang baru akan genap umurnya 17 tahun pasca penetapan DPT nanti tak perlu khawatir. Saat ini stok blangko untuk mencetak E-KTP yang dimiliki Dinas Dukcapil mencukupi. Baru-baru ini Kemendagri telah menyalurkan sekitar 4.000 lembar blangko guna mengantisipasi pembuatan E-KTP baru untuk kebutuhan Pilkada.

“Jadi kalau yang belum sampai 17 tahun umurnya sekarang ya ikut perekaman saja dulu. Nanti pas jatuh tanggal lahirnya (17 tahun) pasti kami langsung cetak E-KTP nya.

Dan hari itu juga mereka bisa ambil,” janji Ibrahim. (bug)

Dilantik, PPK Diingatkan Tetap Solid Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa melantik 120 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pilkada Sumbawa 2020. Dalam pelaksanaan tugas, ratusan PPK tersebut diingatkan untuk selalu solid.

Pelantikan dilakukan di Hotel Sernu Raya Sumbawa, Sabtu (29/2) lalu. Dilakukan langung Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan, M.Pd, disaksikan 4 komisioner KPU lainnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU NTB, Zuriati, S.P, Asisten I Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, Komisioner Bawaslu Sumbawa serta sejumlah perwakilan OPD dan FKPD di lingkup Pemkab Sumbawa.

Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan, M. Pd dalam sambutannya menyampaikan, pemilihan PPK ini sudah melalui proses yang panjang dan selektif. Dalam melakukan seleksi pihaknya sangat menjunjung tinggi objektivitas dan professional dalam bekerja. “PPK yang dipilih ini adalah orangorang terbaik,” ujarnya.

Tugas dari PPK selanjutnya, jelas Wildan, akan membantu KPU Sumbawa dalam seluruh tahapan Pilkada di tingkat kecamatan. Mereka mulai bekerja sejak dilantik hingga sembilan bulan kedepan atau sampai masa penetapan hasil Pilkada. Sehingga pihaknya berharap PPK yang telah dilantik dapat fokus bekerja dan penuh keadilan dalam menyukseskan agenda Pilkada.

Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU NTB, Zuriati, S.P mengingatkan kepada seluruh anggota PPK yang dilantik untuk tetap solid dan tidak terpecah-pecah nantinya dalam menjalankan tugasnya.

“Teman-teman mulai tidak solid ketika mulai ditentukan Ketua PPK. Pemikiran kita bagaimana menjadi penyelenggara yang baik, menjadi penyelenggara pemilihan yang dibebankan amanah. Ada amanah yang dibebankan kepada kita, yang menjadi harapan seluruh masyarakat Sumbawa. Sehingga proses Pilkada ini bisa berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya. Pihaknya berharap agar anggota PPK sering melakukan diskusi, bertukar pikiran dan pandangan. Sehingga jika ditemukan adanya persoalan dapat dipecahkan secara bersama-sama. (ind)

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, berbincang dengan mantan Rektor UTS, Andy Tirta di sela wisuda UTS di Kampus UTS, Minggu (1/3).

Bupati Berharap Kiprah Lulusan UTS Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menghadiri Wisuda Mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) angkatan ke IV yang digelar di Aula Kampus UTS Batu Alang, Minggu (1/3).

Di hadapan 113 wisudawan, Bupati Sumbawa menyampaikan, kualitas SDM Sumbawa

harus terus meningkat dari masa ke masa. Dari sekarang para sarjana harus mempersiapkan diri untuk memasuki dan menghadapi demografi 2020 - 2035 yang tidak lama lagi. Kaitannya dengan itu, Bupati meminta para sarjana menjadi pelopor dan penggerak di berbagai sektor pembngunan sesuai dengan bidang masing-masing.

Bupati juga menaruh hara-

pan besar kepada sarjana yang telah diwisuda. Sehingga peran dan kontribusi lulusan UTS untuk pembangunan Tana’ Samawa sangat ditunggu. “Semoga momentum wisuda kali ini akan melahirkan para intelektual muda yang aktif dan berprestasi. Serta dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Sumbawa,” harapnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulk-

ieflimansyah menjelaskan, UTS mengusung misi agar pemimpin masa depan Indonesia berinteraksi di UTS, untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Diharapkan lulusan UTS untuk melanjutkan studi pasca sarjananya di luar negeri.

“Mudah-mudahan mayoritas lulusan UTS berani melamar untuk berkompetisi bersaing. Karena banyak lulu-

san UTS, bertebar di seluruh Eropa menempuh pasca sarjananya di luar negeri. Elangelang yang kita rawat kita didik di sini, sekarang terbang mengepakkan sayapnya ke penjuru dunia,” katanya sembari menambahkan, bantuan Bupati dan Pemkab Sumbawa luar biasa. Gubernur juga berharap, kolaborasi sinergi yang baik akan terus dilanjutkan di masa mendatang. (arn/ind)

KPU KSB Lantik 40 Anggota Kapolres Baru PPK Pilkada 2020 Fokus Selesaikan Tunggakan Kasus

Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi melantik 40 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Pelantikan para anggota lembaga adhock KPU tingkat kecamatan ini dilaksanakan pada, Sabtu (29/2), dan dihadiri sejumlah pejabat. Diantaranya Sekretaris KPU Provinsi NTB, Ketua DPRD KSB, Kapolres, Kasdim Kodim 1628/SB, ketua dan anggota Bawaslu KSB serta beberapa pejabat dinas pemerintah terkait lainnya.

Ketua KPU KSB Denny Saputra, S.Pd dalam sambutannya menjelaskan, pelantikan hari ini merupakan puncak rangkaian dari tahapan perekrutan PPK. Di mana prosesnya sudah dimulai sejak 15 Januari lalu.

“Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan semua tahapan seleksi sampai akhirnya terpilihlah lima orang anggota PPK per kecamatan,” katanya.

Menurutnya, peserta yang dinyatakan lulus sampai akhirnya terpilih merupakan figur-figur yang memiliki integritas tinggi. Pihaknya memastikan hal tersebut, karena selama seleksi seluruh tahapan di bawah pengawasan Bawaslu dan masyarakat. Dan KPU sendiri melaksanakannya secara hati-hati dengan tidak saja meneliti syarat administrasi para peserta. Tetapi lebih dari itu, rekam jejak para calon peserta yang berpotensi menyalahi aturan dan persyaratan wajib untuk menjadi seorang anggota PPK. “Ada beberapa calon yang akhirnya kami putuskan tidak kami luluskan karena rekam jejaknya. Tidak saja di lapangan tetapi bahkan status medsos mereka, yang kami anggap mereka tidak sesuai persyaratan,” ungkap Deny seraya berpesan kepada para anggota

(Suara NTB/ist/Dok KPU KSB)

PENGUCAPAN SUMPAH - Ketua KPU KSB Denny Saputra membimbing proses pengucapan sumpah pelantikan 40 anggota PPK terpilih, Sabtu (29/2).

PPK yang sebentar lagi dilantik tetap menjaga aktivitasnya di lapangan agar tidak menyalahi aturan.

“Dengan ini, teman-teman harus membatasi diri. Sejak dilantik nanti, saudara-saudara semua resmi menjadi penyelenggara pemilihan juga” sambung Denny.

Selanjutnya ia menambahkan, satu hal yang perlu dicamkan para anggota PPK. Bahwa sebagai bagian penyelenggara Pemilu, setiap anggota harus tetap menjaga integritas dan netralitas. Sebab hal itu akan turut memberi jaminan mewujudkan Pilkada tahun ini berjalan aman, lancar dan berdaulat,” urainya.

Sementara Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya mengingatkan, dalam Pilkada nanti potensi pergolakan di tengah masyarakat sangat memungkinkan terjadi. Untuk itu para penyelenggara Pemilu khususnya elemen KPU memiliki tugas juga menjaga kondusivitas di tengah-tengah masyarakat.

“Kita juga harus beri jaminan keamanan ke masyarakat.

Karena bagaimana mungkin masyarakat akan pergi memil-

ih ke TPS jika kondisinya tidak kondusif,” cetusnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar turut memberikan masukan dalam momen pelantikan itu. Dihadapan komisioner KPU dan hadirin, ia menyatakan perlunya kemandirian penuh unsur PPK di tingkat lapangan. Ia pun menyinggung soal sekretariat PPK yang selama ini umumnya selalu menyatu dengan kantor kecamatan.

Kondisi itu menurut dia, terkesan tidak adanya independensi PPK. Karena itu ke depan Kaharuddin menyarankan tidak terjadi lagi. “Saya kira untuk menyelenggarakan pemilihan yang demokratis, anggota PPK harus dilengkapi dengan sekretariat sendiri.

Supaya independensinya terjaga. Dan begitu juga dengan Bawaslu,” ujarnya.

Proses pelantikan anggota PPK ini sendiri berjalan khidmat. Selain mengucapkan sumpah jabatan, para anggota membacakan pakta integritas.

Di mana dalam janji tersebut, mereka diwajibkan selalu taat dan patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku selama menjalankan tugasnya. (bug/*)

Taliwang (Suara NTB) Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono S.IK, MH, menargetkan penanganan sejumlah kasus, khususnya tindak pidana korupsi yang menjadi tunggakan Kapolres sebelumnya untuk segera dituntaskan.

Bahkan beberapa kasus yang sudah naik tahap penyelidikan maupun penyidikan tetap diatensi agar bisa segera rampung. Hanya saja dirinya mengaku masih harus menggelar rapat terlebih dahulu dengan Sat Reskrim guna mendapatkan laporan terlebih dahulu.

“Kasus yang menjadi warisan dari Kapolres sebelumnya tetap akan kami berikan atensi khusus untuk kita tuntaskan. Khusus untuk kasus yang sudah naik tahap penyidikan dan penetapan tersangka kami upayakan dalam waktu dekat sudah rampung. Sementara untuk kasus yang masuk tahap penyelidikan akan kita upayakan di pertengahan tahun sudah naik sidik. Apalagi beberapa kasus itu, tinggal menunggu audit Inspektoratnya untuk bisa kita tuntaskan segera,” ungkapnya kepada Suara NTB, Minggu (1/3).

Dikatakannya, progres penanganan terhadap kasuskasus tersebut sampai dengan saat ini belum ada informasi terbaru dari Kasat Reskrim untuk penanganan lebih lanjut. Makanya perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh Kapolres sebelumnya. Apalagi Kasat Reskrim juga sudah pindah tugas, sehingga harus dilakukan kordinasi lebih intens lagi.

Tetapi yang jelas jika kasusnya sudah naik tahap penyidikan tidak ada alasan tidak

segera dituntaskan. Kendati demikian, pihaknya tetap akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik yang menangani supaya tidak membias nantinya.

Beberapa kasus yang sudah naik penyidikan yakni kasus Labuhan Lalar dan Seminar Salit menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. “Kasuskasus yang sudah kita tangani tetap akan kita tuntaskan tentu dengan melihat sejauh mana penanganannya. Kita juga tetap memberikan atensi khusus minimal tahun 2020 bisa tuntas dan tidak ada lagi yang tertunggak,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Suara NTB, terdapat tiga kasus yang sudah naik tahap penyidikan yakni Kasus Desa Seminar Salit dengan total temuan sekitar Rp660 juta, Desa Labuhan Lalar dengan total kerugian sekitar Rp168 juta. Khusus untuk Labuhan Lalar, saat ini SPDP khusus dengan menyebutkan nama tersangka dengan inisial ANS (Mantan kades) dan saat ini penanganan kasusnya masih menunggu keluarnya hasil dari Inspektorat Provinsi.

Selain kasus itu, kasus dugaan kredit fiktif Bank BPR dengan total kerugiannya di angka Rp400 sampai dengan saat ini juga belum tuntas.

Kasus dengan empat orang tersangka tersebut saat ini masih menunggu hasil kordinasi dengan OJK. Kasus ini juga sempat diajukan ke Kejaksaan tetapi dikembalikan lantaran berkasnya dianggap belum lengkap yakni di perhitungan kerugian negara. Dimana terdapat hasil yang berbeda dimana hasil audit perbankan total kerugian mencapai angka Rp3,5 miliar sementara hasil audit BPKP total kerugian hanya Rp400 juta. (ils)

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2020

Tekan Perusakan, TNT Inisiasi Pembentukan Tim Terpadu Dompu (Suara NTB) – Gunung Tambora telah resmi menyandang status cagar biosfer. Dengan begitu pengelolaannya mesti memegang teguh prinsip kelestarian ekosistem hutan. Namun faktanya, aktivitas perusakan baik berupa perburuan maupun pembalakan liar masih sangat marak terjadi. Karenanya, Balai Taman Nasional Tambora (TNT) sebagai satu dari sekian lembaga pengelola menginisiasi terbentuknya tim terpadu untuk mengatasi persoalan krusial ini.

Kepala Sub Bagian Tata (Suara NTB/jun) Usaha Taman Nasional Deny Rahadi Tambora, Deny Rahadi kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, status cagar biosfer bagi sebuah kawasan tidaklah main-main. Karena pengelolaannya harus memegang prinsip kelestarian.

Pada sektor perikanan misalnya, ditekankan untuk menerapkan pola perikanan yang lestari. Pun demikian di sektor pertanian dan perkebunan. Tambora sendiri dengan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan, maka orientasi utamanya untuk pelestarian ekosistem yang ada.

“Jadi kalau sudah statusnya cagar biosfer, sudah mengatakan tidak terhadap yang ilegal-ilegal. Ilegal fishing, ilegal mining, ilegal hunting. Ini semua tidak hanya di tambora, termasuk di Teluk Saleh dan Pulau Moyo,” ungkapnya. Gunung Tambora, lanjut dia, dalam statusnya itu masih sangat marak aktivitas perusakan ekosistem hutan. Ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) cukup berat yang mesti dituntaskan. Tidak hanya oleh TNT dengan area pengelolaan 71.654,64 Ha, tetapi KPH, PT. AWB, PT. SMS, PT.UTL dan sebagainya turut bertanggungjawab.

Langkah paling efektif yakni dengan membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan krusial tersebut. “Kalau taman nasional untuk saat ini bisa dikatakan kondusif, yang bermasalah disitu adalah wilayah sekitar. Cotoh UTL, musim hujan ini masyarakat masuk nanam jagung buka lahan, kemudian aktivitas di wilayah KPH Tambora, PT.AWB dan lainlalin meskipun disitu izin tetapi masyarakat melakukan ilegalloging, kadang nyerempet ke taman nasional,” ungkapnya.

Melihat aktivitas perusakan yang dapat mengancam kelestarian hutan tambora sebagai cagar biosfer ini, pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan DLHK NTB. Harapannya, semua pengelola atau pemegang izin bisa dipertemukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini. “Kita minta untuk dipertemukan dengan pihak terkait di wilayah tambora. Baik AWB, SMS dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

BLK Berstandar Nasional Jadi Prioritas Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu akan fokus menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai standar Menteri Tenaga Kerja RI ke pemerintah pusat. BLK ini masuk program prioritas Pemprov NTB tahun 2019 yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk tahun 2020. Sayangnya, usulan ini gagal karena adanya moratorium bangunan gedung dari Kementerian Keuangan.

Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, M. Syahroni, SP, MM kepada Suara NTB, Minggu (1/3) mengakui, penemuan potensi tambang bijih tembaga – emas Onto di Dompu sebagai sinyal kepada pemerintah dan masyarakat bahwa apa yang dikerjakan sudah sesuai perencanaan. “Kita akan merespon secara positif pengumuman rilis dari PT STM. Ini (pengumuman) sinyal dan sudah on track,” katanya.

Sebagai aparatur pemerintah, pihaknya harus menduku-

ngnya dalam perencanaan pembangunan. Ini juga akan dibahas bersama dalam rapat koordinasi (Rakor) perencanaan, termasuk penyiapan BLK yang menggunakan standar mentri tenaga kerja. BLK berstandar nasional ini akan menyiapkan tenaga terampil bagi ketersediaan tenaga kerja di tambang maupun pendukung tambang.

“Dalam usulan 2019 untuk pembangunan 2020, BLK Dompu sudah menjadi prioritas Provinsi NTB. Karena kita sudah punya lahan yang clear and clean,

dan sudah ada simpul – simpulnya. Tapi karena ada kebijakan motarium pembangunan bangunan dari Kemenkeu, jadi gagal,” ungkap Roni.

Namun rencana ini sudah dikomunikasi dengan Bappenas, moratorium itu bisa ditoleransi pusat bila pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Ini akan dijadikan acuan untuk kembali diajukan Maret 2020 ini dalam rakornas perencanaan di Surabaya.

Diakui M. Syahroni, akselerasi paling cepat terhadap pertum-

buhan ekonomi bila masuknya sektor pertambangan. Kendati ada dampak lain yang ditimbulkan. Karena kehadiran tambang akan menghadirkan banyak investasi dan melibatkan tenaga kerja, sehingga memberi multiplier effect. Seperti industri pertanian, perdagangan, konstruksi, kos – kosan dan perhotelan, kuliner, transportasi, dan lainnya. (ula)

M. Syahroni

Pengangkatan PPPK Belum Jelas Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumbawa Barat, mengaku masih belum mendapatkan informasi resmi dari Kementerian PANRB terkait pengangkatan PPPK. Sehingga bisa dipastikan informasi yang beredar luas saat ini di media sosial (Medsos) tidak benar atau hoaks karena belum ada petunjuk. Jangankan untuk pengangkatan pegawai PPPK yang baru yang dinyatakan lulus passing grade di tahap pertama saja sampai saat ini (Suara NTB/dok) belum jelas.

H. Abdul Malik Nurdin “Kami belum bisa memastikan apakah akan ada pengangkatan PPPK di tahun 2020 atau tidak karena memang informasi belum ada kami terima. Kalaupun sempat heboh beredar di Medsos akan ada pengangkatan, kami bisa pastikan informasi itu belum jelas dan tidak benar karena petunjuknya belum ada. Makanya kami meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu adanya informasi resmi dari Kementerian supaya kita bisa terhindar dari aksi penipuan yang kiranya akan terjadi,” ungkap Kepala BKPSDM KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB. Dikatakannya, jika ada yang memberikan informasi terkait hal itu (Pengangkatan PPPK tahun 2020) bisa dipastikan itu tidak benar karena pada prinsipnya BKPSDM harus mengetahui lebih dahulu. Jangankan ada pengangkatan baru, 87 orang pegawai P3K yang dinyatakan lulus seleksi di penerimaan tahun 2018 lalu sampai saat ini belum diangkat menjadi PPPK. Akibatnya para pegawai yang nota bene merupakan pegawai kontrak daerah tersebut belum mendapatkan gaji sesuai dengan besaran yang seharusnya diterima oleh pegawai PPPK. Maka dari itu, pihaknya meminta agar isu pengangkatan PPPK tahun 2020 tidak ditanggapi secara serius sebelum peserta yang lulus passing grade di tahun 2018 lalu mendapatkan SK penetapan. Kendati demikian, persoalan ini juga akan disuarakan ke Kementerian terkait supaya tidak membias dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Hal yang paling penting saat ini bukan masalah pengangkatan PPPK yang baru melainkan menyelesaikan masalah PPPK tahun sebelumnya. Karena pada dasarnya para pegawai PPPK yang sudah melewati passing grade sudah lama menunggu kelanjutan nasib mereka. Persoalan ini juga tidak ada kaitannya dengan Pemkab tetapi semua itu merupakan wewenang dari Pemerintah pusat.

“Bolanya sekarang ini di Kemenpan RB, kalau di daerah sudah kita angggap selesai tinggal menunggu informasi lebih lanjutnya saja. Kami juga sangat berharap agar masalah ini bisa segera tuntas supaya ada kepastian bagi pegawai PPPK yang dinyatakan lulus passing grade dan informasi pengangkatan di tahap selanjutnya,” tukasnya. (ils)

Gandeng Chika, Syaifurrahman Dikabarkan Didukung Empat Parpol Dompu (Suara NTB) H. Syaifurrahman Salman, SE, M.Si, Bupati Dompu periode 2005 – 2010 kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu pada Pilkada Dompu tahun 2020 ini. Ika Rizky Veryani yang akrab disapa Chika menjadi pasangan calon wakil Bupatinya dan akan didukung oleh 4 partai besar diantaranya Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, dan PAN. Ketika dikonfirmasi Suara NTB terkait hal ini, H. Syaifurrahman Salman mengakui bahwa bakal pasangannya untuk maju mencalonkan diri di Pilkada Dompu tahun 2020 ini dengan Ika Rizky Veryani, putri H. Yuhasmin Ismail, M.Si Kandai Dua Dompu. Keduanya berpasangan dan telah memasang baliho di sejumlah titik dan mengenalkan diri pada masyarakat. “Pasangan Cika,” jawab H. Syaifurrahman melalui pesan singkatnya.

Chika sendiri sempat dikabarkan mundur dari pencalonan sebagai bakal calon wakil Bupati Dompu dan akan menjadi anggota DPRD Provinsi NTB menggantikan Adi Mahyudin yang maju mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Bima berpasangan Drs H Syafruddin. Informasi itu dibantahnya dan akan tetap maju mencalonkan diri di Pilkada Dompu bersama H. Syaifurrahman Salman, SE, MSI. Pasangan ini dikabarkan akan diusung Partai Golkar (3 kursi) partai asal H. Syaifurrahman Salman, SE, MSI., dan PAN (1 kursi) partai asal Chika. Pasangan ini juga akan diusung PPP (3 kursi), dan Partai Demokrat (3 kursi). Namun H. Syaifurrahman yang dikonfirmasi kebenarnya mengaku, semua masih berproses. Pihaknya akan tetap mengikuti mekanisme partai untuk mendapatkan dukungan. “Semua sedang berproses. Kita ikuti mekanisme partai,” kata H. Syaifurrahman. (ula)

(Suara NTB/jun)

STABIL – Pedagang di Pasar Induk Dompu tengah menunggu pembeli, Minggu (1/3). Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok (Bapok) di Dompu mulai stabil.

Stabil, Harga Bapok di Dompu Dompu (Suara NTB) – Setelah melonjak signifikan, harga sejumlah kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu kembali stabil. Baik itu komoditas pertanian dari luar daerah maupun lokal.

Kondisi ini diharap bertahan lama untuk memastikan lancarnya usaha para pedagang.

Salah seorang pedagang di Pasar Induk Dompu, Rahmi kepada Suara NTB, Minggu (1/

3) menyampaikan, hampir semua jenis bumbu dapur yang dijajakan saat ini sudah kembali pada harga normal.

Cabai rawit misalnya, dari kisaran Rp80-Rp100 ribu/Kg diawal tahun lalu kini hanya Rp30 ribu/Kg. Sedangkan Cabai keriting Rp55 ribu/Kg dan bawang merah Rp30 ribu/Kg. “Sudah stabil semua sekarang, stoknya juga tidak susah lagi kita dapat,” ungkapnya.

Stabilnya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok sejak pertengahan Februari ini, diharap bisa bertahan lama. Karena ketika terjadi gejolak usahanya tak akan berjalan lancar.

Selain harus berebut stok bahkan terkadang merugi lantaran minim pelanggan yang berani membeli dengan harga tinggi.

Kerugian itu, lanjut Rahmi, muncul akibat bapok yang tersedia rusak tak laku terjual. “Ka-

Empat Preman Pasar Dibekuk Dompu (Suara NTB) – Empat preman pasar berhasil dibekuk Tim Opsnal Polsek Manggelewa, Sabtu (29/2) Pukul 17.20 Wita. Mereka Er alias Li (20) Sd (24) Ad dan satu orang lain yang belum diketahui identitasnya. Penangkapan dilakukan tak lama setelah mereka memalak sebuah toko emas di komplek Pasar Soriutu.

Kapolsek Manggelewa, Ipda Rusnadin melalui Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, tertangkapnya empat preman pasar ini buah tindaklanjut polisi atas informasi yang disampaikan masyarakat. Di mana sekitar Pukul 16.44 Wita, mereka datang ke sebuah toko emas dalam kondisi mabuk lalu meminta sejumlah uang.

Setelah berhasil memalak dengan cara memaksa, keempat orang ini langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. “Selesai meminta uang keempat orang ini langsung meninggalkan TKP, menuju arah barat menggunakan dua unit kendaraan,” ungkapnya.

Atas informasi adanya aksi kejahatan tersebut, Tim Opsanal Polsek Manggelewa langsung dikerahkan untuk penyelidikan. Hingga dikantongi ciri-ciri orang yang memang sudah lama meresahkan masyarakat itu.

Dari waktu kejadian, lanjut Hujaifah, tim hanya butuh satu jam untuk mengungkap keberadaannya. Mereka tertangkap di Cabang Soriutu, tepatnya jalan menuju Desa Lanci Jaya.

“Er langsung dibawa untuk diamankan di sel tahanan Mapolsek Manggelewa,” jelasnya.

Er alias Li selain menjadi otak dari aksi premanisme ini, juga tercatat sebagai terduga pelaku pengeroyokan salah seorang pelajar Asal Desa Tolokalo pada 1 Oktober 2019 kemarin. Hal itu sesuai laporan polisi nomor LP/ 65/X/RES.1.24./2019/Sek.Manggelewa. Pun demikian dengan Sd, ia masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena kasus pencurian kendaran bermotor pada 20 Januari 2016 lalu.

(Suara NTB/Polres Dompu)

DITAHAN – Satu dari empat terduga preman pasar yang ditahan di sel tahanan Mapolsek Manggelewa, Minggu (1/3).

“Setelah dilakukan penangkapan terduga pelaku penggeroyokan dan Pencurian ini, anggota langsung melakukan penggalangan terhadap keluarga pelaku agar tidak melakukan aksi balas dendam atau hal lain yang dapat merugikan diri sendiri,” pungkasnya. (jun)

lau normal seperti ini, jualan kita tetap jalan. Untung sedikit ndak ada masalah yang penting ada setiap hari,” jelasnya.

Selain beberapa komoditas hasil petanian petani lokal dan luar daerah diatas, harga bawang putih pun terus menurun. Dari lonjakan Rp70 ribu/ Kg sempat turun Rp50 ribu/Kg dan sekarang turun lagi sampai Rp40 ribu/Kg. Disinggung tingkat kebutuhan

masyarakat ditegah kesibukan mereka bercocok tanam di ladang, Rahmi mengaku masih tetap normal seperti biasa. Dalam artian pedagang tetap bisa meraup untung bersih hingga Rp200-Rp400 ribu perharinya.

“Ndak ada yang terlalu berubah walaupun orang banyak di ladang. Kita tetap ada untung sedikit, kecuali ndak ada barang susah sudah,” pungkasnya. (jun)

Realisasikan Motor Listrik di UTS, Harus Ada Sinergi Semua Elemen Sumbawa Besar (Suara NTB) Program motor listrik saat ini jika dikaitkan dengan Uuniversitas Teknologi Sumbawa (UTS) tidak akan terdengar sebagai hal yang baru lagi. Setelah menjabatnya Ir. Chairul Hudaya, P.hD., sebagai Rektor UTS. Namun dalam merealisasikan program motor listrik haruslah ada sinergitas antar elemen atau pentahelix.

“Terkait dengan motor listrik, kita tidak bisa bergerak sendiri tetapi harus ada sinergitas yang dinamakan Pentahelix. Didalam Pentahelix itu ada ABGCM (Akademisi, Bisnis, Government atau pemerintah, Community dan Media). Kedepannya UTS akan menciptakan motor listrik di UTS bersama tim NgebUTS yang saat ini sedang dirintis,” ucap Irul, sapaan akrabnya, setelah menerima kunjungan dari Dinas Perindustrian NTB, Bappeda, Dinas Perhubungan dan Tim Motor Listrik dari PLN Bima, belum lama ini di UTS. Irul mengatakan, untuk membangun sinergi antara universitas dengan lembaga pemerintahan dalam mensukseskan program kendaraan

listrik untuk mensukseskan perhelatan MotoGP di NTB. Humas UTS, Mila menambahkan, saat audiensi, Kadis Perindustrian NTB berharap dalam waktu dekat ini, motor listrik atau sepeda listrik sudah ada di UTS. Selain itu, hal-hal yang bersifat membumi dan mendunia. Membumi contohnya seperti Motor listrik untuk mengangkut sampah dan mesin bubut.

Rama adalah salah satu inovator sepeda listrik yang diciptakan oleh PLN Bima. Sehingga tujuan audiensi tersebut adalah untuk mendukung percepatan kendaraan listrik di NTB dengan cara bekerjasama dengan UTS dan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perindustrian NTB. Sehingga kedepannya ada sinergi antara Pemerintah, institusi akademisi dan PLN. Setelah kegiatan audiensi tersebut, lanjut Mila, Rektor UTS, beserta Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Bappeda dan Pihak PLN melihat langsung produk Sepeda Listrik yang saat itu dibawa ke UTS untuk menjadi contoh.

Selain langsung menguji coba mengendarai sepeda listrik tersebut. (arn)

SUARA NTB

Senin, 2 Maret 2020

Pertaruhan Merah Putih, Mandalika dan MotoGP 2021 Dari Hal. 1 Mulai dari pembebasan lahan pada tahun 1989, hingga pada akhirnya diserahkan kepada ITDC untuk mengelola sejak 2008.

Kemudian ITDC melakukan proses pengalihan semua dokumen-dokumen administrasi termasuk aset tanahnya. Setelah itu, ITDC mulai menyusun rencana induk yang merupakan landasan pembangunan Kawasan Mandalika.

Selanjutnya, rencana induk tersebut diturunkan dalam bentuk Detailed Engineering Design (DED) dan mulai dibangun infrastruktur di kawasan Mandalika. Awalnya, luas lahan ITDC 1.075 hektare. Saat ini, luas lahan yang dikelola sudah mencapai 1.168 hektare.

Wijaya menjelaskan, dalam rencana-rencana induk pengembangan Kawasan Mandalika, ITDC mengikuti kisah sukses yang pernah dilakukan dalam pengembangan Kawasan Nusa Dua, Bali.

Bahwa pembangunan Kawasan Mandalika diawali dengan pembangunan infrastruktur.

Sebagai agent of development, ITDC membangun sarana prasarana atau infrastruktur dasar di atas lahan yang dimiliki. Sehingga, ITDC mampu menjual lahan siap bangun kepada para investor.

Wijaya mengibaratkan dalam membuat rencana induk Kawasan Mandalika seperti menguntai sebuah kalung. Selain menyiapkan tali kalungnya, juga harus dibuat liontinnya.

Dalam satu kalung, kata Wijaya, tidak hanya ada satu liontin. Tetapi ada beberapa buah liontin. ‘’Itulah yang kami kembangkan di dalam rencana induk The Mandalika,’’ terangnya.

Pengembangan Kawasan The Mandalika dibagi dalam tiga zona. Yakni, zona Barat, Tengah dan Timur. Untuk zona Barat dibangun Kuta Beach Park, zona Tengah dibangun sirkuit MotoGP dan zona Timur dibangun resor seperti di Nusa Dua, Bali. ‘’Di sisi Barat adalah Desa Kuta dan sekitarnya. Zona Tengah, adalah area Pantai Serenting dan zona Timur adalah Pantai Aan,’’ jelasnya.

Dalam proses perjalanannya, hingga 2019, ITDC telah membangun Masjid Nurul Bilad, sentra UKM dan sarana prasarana infrastruktur jalan di zona Barat dan zona Tengah.

Dan juga ada sebagian di zona Timur. Serta ITDC juga telah membangun Kuta Beach Park sebagai ruang publik. Di zona Barat juga telah tersedia 780 kamar homestay.

Pembangunan kawasan The Mandalika mengusung konsep sport and entertainment destination. Sehingga kata Wijaya, ITDC mengembangkan unsurunsur yang mendorong ke arah konsep tersebut.

Pembangunan sirkuit MotoGP di zona Tengah, kata Wijaya merupakan wujud dari konsep tersebut. Pihaknya meyakini dengan membangun sirkuit MotoGP di Mandalika.

Dengan jumlah audiens yang mencapai 250 juta di seluruh dunia, diharapkan mampu menjadi media promosi dan memperkenalkan Lombok di kancah internasional.

Sedangkan di zona Timur, lanjut Wijaya, ITDC mengembangkan destinasi-destinasi hotel berbintang lima ke atas. Dalam perjalanan pengembangan The Mandalika, dengan misi agent of development, ITDC mampu menggerakkan seluruh unsur. Mereka sadar bahwa dorongan itu muncul dari seluruh lini.

Pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak enam proyek strategis yang dilaksanakan pada 2020 dan 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan MotoGP tahun depan dengan nilai sekitar Rp3,5 triliun. Pertama, proyek jalan nasional yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Nilai proyeknya di atas Rp800 - 900 miliar.

Kedua, proyek infrastruktur paket I dari The Mandalika.

Pendanaan sudah didapatkan ITDC dari Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan nilai proyek di atas Rp500 miliar. Ketiga, proyek infrastruktur paket II dari The Mandalika, yakni membangun infrastruktur di sebelah Timur, atau di area Tanjung Aan dengan nilai proyek di atas Rp500 miliar.

Keempat, proyek pembangunan Hotel Pullman. Di mana, ITDC sudah mendapatkan pendanaan untuk melanjutkan pembangunan Hotel Pulman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank. Lanjutan pembangunan proyek Hotel Pullman direncanakan kembali berjalan pertengahan tahun ini.

Kelima, kata Wijaya adalah proyek pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Selanjutnya, proyek pengendali banjir barat yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. ‘’Kami perkirakan tahun 20202021, akan beredar investasi di sekitaran Lombok Tengah dan Mandalika hampir Rp3,5 triliun.

Ini merupakan peluang yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,’’ katanya.

Melalui proyek infrastruktur paket I dan II, ITDC menyiapkan sarana dan prasarana di kawasan The Mandalika. Mulai dari pembangunan jalan, jalan setapak, taman, jaringan irigasi, jaringan air bersih dan jaringan listrik.

Selain itu, ITDC juga mendorong investor-investor yang sudah bekerjasama untuk membangun hotel, sarana dan prasarananya.

Saat ini di kawasan The Mandalika, sebut Wijaya, ada tiga proyek yang sedang berjalan dibangun oleh investor. Seperti pembangunan Beach Park di LOT C5, pembangunan Hotel Pullman dan pembangunan Hotel Tastura milik Pemkab Lombok Tengah yang sedang dalam tahap konstruksi.

Selain itu, kata Wijaya, ITDC juga melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar. Setiap tahun dilakukan beberapa gelombang pelatihan untuk mengedukasi dalam mempersiapkan masyarakat sekitar menyambut event-event internasional maupun operasional dari The Mandalika nantinya.

Mulai dari pelatihan pertukangan, pelatihan bahasa, pelatihan tata rias, pelatihan budidaya jamur tiram untuk masyarakat di Gunung Prabu.

Daerah yang dulunya marak tambang emas ilegal, saat ini masyarakatnya sedang diberikan pelatihan untuk budidaya jamur tiram. Ia menyebut ada sekitar 100 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. ‘’Ke depan, ITDC akan melanjutkan program-program yang mampu meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat di desa penyangga,’’ katanya.

Terkait dengan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, saat ini dalam proses pengerjaan ground, pekerjaan tanah dan clearing dengan capaian 40 persen. ITDC juga sedang memfinalisasi desain untuk lapisan atas. Sehingga pelaksanaan pembangunan sirkuit MotoGP ini dapat diselesaikan pada awal atau triwulan I 2021.

Sehingga pelaksanaan MotoGP Mandalika 2021 pada bulan Oktober dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.

Dalam pelaksanaan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, kata Wijaya, ada beberapa kendala yang dihadapi. Terkait klaim kepemilikan lahan dan pembebasan beberapa lahan enclave di KEK Mandalika. Pembangunan kawasan The Mandalika tak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten.

Yang menjadi barometer, atau pendorong utama adalah masyarakat di sekitar kawasan penyangga. ‘’Kami mohon instansi Pemda provinsi, kabupaten dan masyarakat sekitar, mari kita sama-sama bersinergi, bergandengan tangan membangun The Mandalika. Agar pembangunan The Mandalika dapat berjalan dengan cepat,’’ harapnya.

Menurutnya, ITDC akan fokus menyelesaikan target pekerjaan. Sehingga mencapai target waktu ditetapkan. Begitu juga masyarakat, diharapkan agar mampu mengisi diri menyongsong operasional The Mandalika.

Wijaya mengajak semua pihak menyamakan persepsi untuk mengarah pada tujuan yang sama. Ia berharap semua pihak mengurangi opini-opini yang selalu menyalahkan ITDC. ‘’Karena kita semua mempersiapkan. Mulai dari ITDC, menyiapkan sarana prasarana infrastrukturnya, mencarikan investornya, mempromosikan Mandalika. Semua stakeholders terkait juga mempersiapkan infrastruktur pendukung sesuai bidang masing-masing. Seperti PU, Perhubungan sering berkoordinasi dengan kami, pihak pengamanan, Dinas Pariwisata, PHRI, INCCA, akademisi. Mari bersinergi untuk mengarah ke terwujudnya MotoGP dan secara umum pembangunan The Mandalika,’’ ajaknya.

Dari sisi penyelesaian lahan, Wijaya menjelaskan ITDC sudah melakukan upaya tukar guling lahan. ITDC sudah mengajukan ke pemegang saham untuk persetujuannya. Pihaknya juga berkoordinasi dengan lembaga terkait. Sehingga persoalan lahan ini diharapkan segara terselesaikan.

Terkait dengan kesiapan akomodasi, belum terbangunnya fasilitas hotel di Kawasan The Mandalika, Wijaya mengatakan ada beberapa skenario.

Mengantisipasi kekurangan akomodasi pada pelaksanaan MotoGP Mandalika 2021, anak perusahaan ITDC, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bersama stakeholders terkait akan menyiapkan tenda-tenda yang dilengkapi fasilitas toilet dan kamar mandi kelas hotel berbintang.

Kemudian pihaknya juga terus mendorong pembangunan homestay, tidak hanya di Lombok Tengah atau sekitar Kawasan The Mandalika. Tetapi juga di NTB secara keseluruhan.

Perlu dibangun sinergitas dengan Sumbawa dan Bali se-

bagai daerah penyangga Pulau Lombok. Sehingga dukungan akomodasi dapat diwujudkan.

Ia menyebutkan estimasi Dorna, sebagai pihak penyelenggara MotoGP, jumlah penonton diperkirakan sebanyak 150.000 orang selama tiga hari pelaksanaan MotoGP. Sehingga dalam sehari diperkirakan ada 50.000 penonton.

Mengenai kebutuhan tenaga kerja, Wijaya mengatakan semua akan berproses berdasarkan pengalaman dalam membangun Nusa Dua, Bali. Ketika hotel terbangun, maka kebutuhan tenaga kerja pasti akan meningkat.

Berdasarkan pengalaman membangun Nusa Dua, lanjut Wijaya, sekitar 20-30 persen masyarakat desa penyangga yang akan diserap perhotelan yang berada di dalam kawasan.

Kemudian, 40-50 persen masyarakat Lombok, 15-18 persen masyarakat Indonesia dan 1-1,5 persen tenaga kerja asing.

Untuk lokasi UMKM, kata Wijaya, telah dibangun sebanyak 300 lebih lapak UMKM di Kawasan The Mandalika.

Masyarakat di desa penyangga terus didorong meningkatkan kreativitas melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Begitu juga dari sisi transportasi. OTDC terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan NTB dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk merencanakan sistem transportasi dalam rangka mendukung MotoGP Mandalika. Dukungan riil akan direalisasikan Kementerian Perhubungan pada awal tahun ini. Dan sudah dilakukan survei lapangan untuk pembangunan beberapa sarana dan prasarana.

Terkait pengembangan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) di Kawasan The Mandalika, Wijaya menjelaskan bahwa ITDC menyiapkan zona Timur. Zona Timur Kawasan The Mandalika akan dijadikan pusat MICE seperti di Nusa Dua, Bali.

Wijaya menambahkan, dari sisi marketing, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika menjadi salah satu magnet yang sangat kuat menarik investasi di kawasan tersebut. Bukan hanya menarik investasi di kawasan The Mandalika, tetapi juga kawasan penyangganya.

Kaitan dengan marketing ini, ITDC bersama MGPA telah merancang event pra-MotoGP pada 2020 ini. Telah direncanakan nonton bareng 19 seri MotoGP 2020. ‘’Itu merupakan bagian dari upaya kita mendorong demam dari MotoGP itu sendiri,’’ ujarnya.

ITDC bersama Pemda kabupaten dan provinsi mendorong pelaksanaan event-event internasional di Kawasan The Mandalika. Bahkan, kata Wijaya, dua bulan terakhir, ITDC kebanjiran tamu yang menyelenggarakan event di The Mandalika. ‘’Ini suatu bukti bahwa keberadaan Mandalika sebagai destinasi super prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus, sudah mampu menjadi daya tarik,’’ ujarnya.

ITDC juga terus menjalin komunikasi yang intens dengan Pemerintah Desa setempat.

Sehingga kondisi keamanan dan kondusivitas di The Mandalika terus terjaga. Data curanmor turun drastis. Namun memang pada bulan-bulan tertentu masih ada kasus curanmor. ‘’Tapi tak seperti sebelumnya,’’ katanya.

Keberadaan The Mandalika juga dinilai mulai berpengaruh terhadap masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Dengan berkembangnya The Mandalika, sudah mulai berkembang usaha makanan, penyediaan jasa laundry, rumah kos untuk para pekerja di kawasan The Mandalika. Bahkan sudah berkembang supplier tanah dan material bangunan. ‘’Itu merupakan hal yang cukup positif kami lihat,’’ tandasnya.

Tak Boleh Gagal Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si salut dengan progres pembangunan Sirkuit MotoGP yang sudah 40 persen. Ia mengatakan, gelaran MotoGP Mandalika 2021 mempertaruhkan nama bangsa dan negara. ‘’Ini pertaruhan Merah Putih.

Bukan pertaruhan ITDC dan NTB. Tapi ini pertaruhan Merah Putih. Kalau sampai ini gagal, pertaruhannya adalah nama Merah Putih,’’ katanya.

Faozal mencontohkan seperti gelaran Formula E di Indonesia yang terancam gagal. Pemprov DKI Jakarta sudah membayar 8 juta euro untuk pelaksanaan event tersebut. Apabila penyelenggaraannya gagal, kemudian penyelenggara Formula E mengadukan ke pengadilan internasional. Maka negara harus membayar 50 juta euro.

Begitu juga apabila MotoGP Mandalika gagal. Maka Dorna akan keberatan ke pengadilan internasional. Untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika, ITDC telah membayar 9 juta euro untuk mendapatkan lisensinya. ‘’Oleh karena itu, pertaruhan

kita adalah Merah Putih bersama ITDC. Ini waktunya kita berjibaku bersama ITDC. Maret (2021) kita janji bersama Dorna untuk dia cek race (sirkuit Mandalika) ini, untuk uji coba,’’ katanya.

Faozal mengungkapkan, dengan digelarnya MotoGP di Mandalika, pergerakan ekonomi sudah luar biasa. Bahkan kamarkamar hotel yang ada di Novotel sudah habis dipesan oleh agen perjalanan dari Italia.

Perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan The Mandalika, kata Faozal, sebenarnya harus lebih jauh dari yang terlihat sekarang ini. Pada 2019, sebenarnya sudah harus ada tambahan 1.900 kamar hotel di The Mandalika.

Karena beberapa tahun sebelumnya sudah diluncurkan pembangunan Hotel Pullman, Royal Tulip dan Paramount.

Namun pembangunan tiga hotel tersebut tak berjalan sesuai ekspektasi awal.

Gelaran MotoGP di Mandalika, sebenarnya tak pernah didesain dari awal. Bahwa pada 2021, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP di Sirkuit Mandalika. Ia berharap, capaian pembangunan di The Mandalika jauh lebih dahsyat, bukan pembangunan pagar keliling saja yang terlihat.

Justru yang dahsyat sekarang, kata Faozal, pembangunan sarana prasarana akomodasi di daerah penyangga ITDC. Walaupun ada daerah penyangga seperti di Mawun yang masih banyak investasi yang menggantung.

Hal ini harus segera dicarikan formulanya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bagaimana agar investasi di Mawun yang sudah tertahan hampir 20 tahun, harus segera ditetapkan. Apakah investasi ini tetap tidur, tidak ada progresnya atau harus kita tutup. ‘’Bagi kita, daerah penyangga sudah luar biasa pergerakannya. Investasi mandiri sudah luar biasa. Yang menjadi catatan, bagaimana investasi di dalamnya yang dikelola oleh ITDC,’’ tanyanya.

Faozal menyoroti mandeknya pembangunan Hotel Pullman karena kasus sengketa tanah. Sehingga pembangunannya dihentikan sementara. Kemudian pembangunan Hotel Paramount baru sebatas tiang pancang. Sementara pembangunan Hotel Royal Tulip, investornya tak jadi membangun.

Namun demikian, dibandingkan dengan lima destinasi super prioritas di Indonesia, kata Faozal, progres pembangunan kawasan The Mendalika memang nomor satu. Namun bagi masyarakat NTB yang melihat pembangunan di sana, ekspektasinya masih jauh dari apa yang dilihat hari ini.

Faozal menuturkan belum lama ini bertemu manajemen Silk Air yang selama ini membuka penerbangan langsung Singapura - Lombok. Penerbangan langsung Singapura - Lombok akan digantikan maskapai Scoot, anak usaha Singapore Airlines Group.

Faozal meminta agar maskapai Singapore Airlines yang melayani penerbangan langsung Singapura - Lombok.

Tetapi manajemen Singapore Airlines mengatakan bahwa barometer mereka membuka penerbangan langsung ke Lombok adalah perkembangan kawasan The Mandalika. Mereka melihat perkembangan The Mandalika masih sama dengan setahun yang lalu, belum ada perkembangan.

Belum memadainya akomodasi di Mandalika juga berpengaruh terhadap jumlah peserta yang diterima mengikuti event L’Etape Indonesia by Tour de France, 5 April mendatang.

Panitia sudah menutup pendaftaran dengan jumlah peserta sebanyak 1.300 orang dari seluruh penjuru dunia.

Peserta yang ikut sebenarnya sebanyak 1.500 orang. Namun terpaksa pendaftaran harus ditutup dengan jumlah peserta sebanyak 1.300 orang, karena jumlah kamar hotel tak mendukupi di kawasan Mandalika dan sekitarnya. ‘’Kalau tambah jadi 1.500 orang, maka saya harus siapkan shuttle bus dari Senggigi menuju Mandalika,’’ kata Faozal.

Menurut Faozal jenama (merek) Mandalika sebagai destinasi super prioritas sudah sangat luar biasa. Namun, belum didukung jumlah kamar hotel yang memadai, karena masih sangat kurang.

Selai itu, Faozal menekankan agar ITDC dapat melakukan pemeliharaan kawasan The Mandalika dengan baik. Apalagi sebentar lagi The Mandalika menjadi tuan rumah L’Etape Indonesia by Tour de France.

Di samping itu, Mandalika juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Kawasan Mandalika mendapatkan pengurangan pajak. Kemudian ada stimulus diskon harga tiket pesawat untuk 10 destinasi super prioritas, salah satunya Mandalika. ‘’Begitu perhatiannya pusat kepada kita. Jangan sampai pembangunan jalan di tempat.

Kita bukan tak punya barang-

nya. Punya barang, tapi kita yang harus lebih konkret lagi dengan ITDC,’’ ujarnya.

Berkaitan dengan lama tinggal penonton MotoGP, Faozal menyebut antara 6 - 7 hari. Tiga hari mereka menonton event MotoGP, dan tiga hari melaksanakan aktivitas di luar event tersebut. Artinya, hal itu menjadi peluang bisnis bagi dunia pariwisata NTB. Hal ini menjadi momentum yang bagus bagi para pelaku wisata di NTB untuk didiskusikan bersama. Apa yang bisa dilakukan untuk mengisi peluang tersebut.

Mengenai adanya anggapan bahwa pengembangan Mandalika terkesan meninggalkan wisata MICE. Faozal menjelaskan bahwa pengembangan wisata MICE tidak ditinggalkan di Mandalika. Apabila Mandalika head to head mengembangkan wisata MICE dengan Nusa Dua, maka pasti Mandalika akan jauh di bawah. Baik dari sisi fasilitas maupun daya dukung yang lain. Sehingga Pemda, ITDC dan Kemenpar mendesain pengembangan sport tourism di Mandalika. ‘’Ketika kita tak bisa mendesain MICE sebagai jualan Mandalika. Maka pilihan satunya adalah kita dorong Mandalika sebagai destinasi sport tourism internasional,’’ terangnya.

Menurut Faozal, itulah yang mendorong Mandalika lebih konsen pada pengembangan sport tourism. Ia berharap dalam pengembangan Mandalika, ITDC tak sekadar mengacu bahwa pengembangan Mandalika disandingkan dengan Nusa Dua, Bali. Karena antara Mandalika dan Nusa Dua banyak hal yang berbeda. Baik kultur, core bisnis dan luas wilayahnya. ‘’Saya kira konsep yang menyandingkan dengan Nusa Dua, pada saatnya kita harus move out. Bahwa ada sesuatu yang membedakan Mandalika dan Nusa Dua. Kalau terus menerus ini Nusa Dua dan Mandalika, tak akan selesai,’’ katanya.

Ia mengajak ITDC mendiskusikan lebih intens. Bagaimana diformulasikan secara lebih konkret menuju gelaran MotoGP 2021.

Menurutnya persoalan sosial yang ada di kawasan Mandalika, terkait pedagang asongan perlu segera diselesaikan dan dicarikan solusinya. Persoalan anak-anak yang jualan di Kawasan The Mandalika harus diselesaikan dengan duduk bersama semua pihak. Karena anak-anak yang jualan di sana bukan saja dari Desa Kuta, tetapi juga berasal dari Rembitan, Sukadana dan daerah lainnya di Lombok Tengah.

Untuk penyiapan akomodasi di daerah-daerah penyangga, Faozal menyebutkan Pemprov NTB mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat pada 2020. Akan dibangun 150 homestay di daerah-daerah penyangga Mandalika.

Menyongsong MotoGP Mandalika 2021, toilet dan kamar kecil di daerah penyangga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti para pengunjung yang menyaksikan MotoGP Mandalika sulit mencari toilet yang bersih.

Menyambut MotoGP 2021, lanjut Faozal, promosi, peningkatan kualitas SDM dan membangun konektivitas juga menjadi perhatian penting. Pihaknya meyakinkan maskapai penerbangan agar membuka penerbangan langsung dari berbagai negara ke Lombok. Dan mulai tahun ini, kapasitas terminal penumpang Bandara Internasional Lombok juga akan ditingkatkan menjadi dua kali lipat, dari kapasitas 3,5 juta penumpang setahun.

Sebelum perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang, Pemprov NTB bersama ITDC merencanakan studi banding ke Thailand dan Malaysia. Untuk mendapatkan mendapatkan pembelajaran mempersiapkan diri sebagai tuan rumah MotoGP 2021.

Pada Maret mendatang akan ada event MotoGP di Sirkuit Buriram Thailand. NTB penting ke Thailand karena karakter sirkuit Buriram hampir sama dengan Sirkuit Mandalika.

Dari sisi aksesibilitas, kata Faozal, NTB unggul. Karena jarak Sirkuit Buriram dari Bangkok sekitar 80 km. Namun, dalam kemasan pariwisata cukup rapi.

Karena mereka jauh lebih tinggi kelasnya dalam pengelolaan manajemen kepariwisataan.

Kemudian pada Oktober mendatang, akan ada gelaran MotoGP Sepang Malaysia.

Faozal mengatakan sudah ada komunikasi dengan Dorna mengenai waktu pelaksanaan MotoGP Mandalika 2021. Apabila berhasil meyakinkan Dorna, maka gelaran MotoGP Mandalika akan dilaksanakan setelah MotoGP Thailand. ‘’Kenapa kita kejar setelah perhelatan di Sirkuit Buriram.

Karena pebalap masih segar.

Mereka masih baru mulai race.

Kalau kita kejar setelah MotoGP Sepang, maka waktu kita agak pendek. Tapi kita ingin sebelum Sepang. Supaya lama tinggal bisa kita jaga. Itu hitunghitungan pariwisata kita bersama MotoGP,’’ jelasnya. (nas)

Halaman 8

Pengembangan Klaster Pariwisata di KEK Mandalika Harus Terwujud Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa peran ITDC dalam mengembangkan KEK Mandalika sampai saat ini patut diapresiasi. Walaupun begitu, masalah investasi yang belum terealisasi dengan signifikan diakui berpotensi menjadi masalah yang bisa menghambat laju pembangunan di dalam kawasan. ‘’ITDC sudah bagus menyiapkan lahan (kawasan, Red). Cuma mungkin investornya ini yang masih belum bekerja. Harapan kita itu perlu waktu lagi, karena harusnya tahun ini sudah 1.900 (kamar hotel), tapi belum bisa terwujud,’’ ujar Dewantoro.

Menurutnya seluruh kejelasan pembangunan di KEK Mandalika berhubungan erat dengan penyusunan paket wisata yang akan dilakukan oleh pelaku industri pariwisata, khususnya agen perjalanan.

“Bagi kami di Asita pastinya menunggu tanggal, harga tiket, fasilitas apa. Itu semua nanti digabungkan dengan harga paket,’’ ujarnya.

Penyusunan paket MotoGP sendiri bukan hal baru bagi pelaku industri pariwisata NTB. Dicontohkan Dewantoro seperti paket nonton bareng MotoGP di Sepang, Malaysia. Di mana dalam paket tersebut peserta tur diajak menonton MotoGP juga mengeksplorasi destinasi wisata lainnya di Malaysia.

Terkait kurangnya ketersediaan kamar hotel yang menjadi kekhawatiran pemerintah saat ini, disebut Dewantoro memiliki beberapa solusi. Diantaranya mengajak wisatawan untuk menginap di destinasi wisata lainnya di Lombok, bahkan Sumbawa. ‘’Bagi kami di Asita ada atau tidak adanya hotel di Mandalika itu tidak terlalu berpengaruh. Karena mereka tidak harus menginap di sana. Kelas penontonnya juga macam-macam,’’ ujarnya.

Promosi KEK Mandalika telah dilakukan jauh-jauh hari.

Promosi tersebut menurut Dewantoro utamanya ditujukan untuk mengenalkan seluruh destinasi wisata di NTB secara umum dengan KEK Mandalika sebagai magnet. Khususnya dengan gelaran MotoGP yang akan dilaksanakan tahun depan.

Salah satu bentuk dukungan pelaku industri seperti pengubahan nama beberapa paket wisata. ‘’Sekarang tidak ada lagi Kuta Tur atau Sasak Tur. Semua diubah jadi Mandalika Tur, itu cara kita mendukung KEK Mandalika sehingga orang sekarang tahunnya Mandalika,’’ ujar Dewantoro.

Dengan seluruh upaya yang dilakukan pelaku industri tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan respons aktif dari segi kebijakan dan regulasi. Khususnya untuk menjamin terselenggaranya MotoGP 2021 serta penyelesaian pembangunan fasilitas dan pengaturan aksesibilitas. ‘’Semoga pembangunan hotel dan lain-liannya di sana (KEK Mandalika, Red) bisa segera terealisasi,’’ ujar Dewantoro. Di sisi lain, khusus untuk aksesibilitas, pemerintah diharapkan dapat mengatur regulasi tentang harga tiket pesawat. ‘’Jangan berharap orang Indonesia akan ke sini kalau tiket (pesawat) masih mahal. Sekarang memang sedang turun, dari Jakarta hanya Rp400 ribu. Mudah-mudahan (turunnya harga tiket) ini bisa sampai 2021 nanti,’’ harapnya’’ sambungnya.

Senada dengan itu, Pemerhati Ekonomi NTB, M. Firmansyah, menyebut KEK Mandalika saat ini telah menjadi kebanggaan masyarakat NTB secara umum. ‘’Harapan kita (kawasan) ini memang harus jalan,’’ ujarnya.

Dalam pengembangannya, KEK Mandalika diarahkan mejadi industrial cluster tourism. ‘’Jadi kita membangun sebuah kawasan klaster berbasis pariwisata,” ujar Firmansyah. Untuk memaksimalkan konsep tersebut, maka ada tiga aspek yang perlu dipenuhi pihak pengembang, dalam hal ini ITDC. Pertama, ITDC perlu menyiapkan profil bisnis. Di mana pihak pengembang membuat pemetaan dan menentukan bisnis inti yang akan dikembangkan di dalam kawasan. ‘’Jadi di dalam kawasan itu harus ada bisnis intinya. Baru kemudian turunan-turunannya.

ITDC sudah membagi zona itu,’’ ujarnya.

Kedua, perlu juga disiapkan jaringan produksi di mana KEK Mandalika menjadi magnet yang menarik masuk beberapa aktivitas bisnis lainnya. Pengembangan tersebut juga bisa mempengaruhi daerah lain di luar kawasan. ‘’Misalnya di Sembalun kita buat klaster industri makanan, kita jual untuk masuk Mandalika.

Memanfaatkan branding Mandalika,’’ ujar Firmasnyah.

Ketiga, perlu dilakukan pengukuran dampak pembangunan KEK Mandalika secara komprehensif. ‘’Apa dampak KEK Mandalika terhadap Lombok dan Sumbawa. Sehingga itu perlu dipikirkan, sharing informasi yang tepat,’’ ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini.

Di sisi lain, pengembangan KEK Mandalika saat ini disebut belum mengedepankan aspek produksi inovasi. Khususnya pemberian ruang bagi industri kreatif, padahal potensinya sangat besar.

Dicontohkan Firmansyah seperti pelibatan beberapa universitas dan komunitas. ‘’Misalnya ada komonitas robotic di unviersitas, setiap tahun kita bisa adakan pameran. Pelibatan sekolah-sekolah di NTB. Kita antisipasi setelah MotoGP jangan sampai kosong,’’ ujarnya.

Hal tersebut berkaitan erat dengan penyediaan ruang riset dan development, sehingga KEK Mandalika bisa berkembang dengan lebih luas dari sekadar memanfaatkan pariwisata sebagai tulang punggung. Diterangkan Firmansyah, hal lain yang bisa dilakukan juga adalah mengkoneksikan beberapa program prioritas pemerintah yang telah masuk dalam RPJMN. ‘’Smelter di KSB dan Global Hub di Lombok Utara itu sekarang menjadi kawasan industri, kita bisa hubungkan. Kita bisa desain (KEK Mandalika) untuk terkoneksi dengan kawasan-kawasan besar itu, sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi,’’ ujar Firmansyah.

Seluruh proses tersebut ditujukan untuk mendapatkan manfaat, baik secara langsung berupa terbukanya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi. Sedangkan untuk manfaat tidak langsung merupakan kompetensi yang dimiliki pemerintah daerah. ‘’Dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Mataram, sampai di Bima sana harus mulai memikirkan apa yang bisa dikontribusikan untuk bisa mendukung adanya KEK Mandalika ini,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Indonesian Congress and Convention Association (INCCA) NTB, M. Nur Haedin mengatakan, banyak pihak yang berkompeten di NTB tidak optimis dengan pelaksanaan MotoGP 2021. Hal ini dipicu adanya persoalan tanah yang belum terselesaikan.

Namun ia mengatakan optimis gelaran MotoGP 2021 akan dilaksanakan di Sirkuit Mandalika. Bahkan rencananya setelah lebaran, Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) akan turun ke lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika.

Ketika FIM sudah turun, kata Ketua Ikatan Motor (IMI) NTB ini, maka sudah pasti MotoGP 2021 dilaksanakan di Mandalika. Menurutnya, event MotoGP Mandalika menjadikan Mandalika sebagai magnet. ‘’Kami pelaku pariwisata ada di pra dan pasca event MotoGP. Tapi kalau dilihat dari aspek MICE, kami mengambil multiplier effect setelah event MotoGP,” katanya.

Dengan adanya gelaran MotoGP di Mandalika, maka pasti akan muncul event-event kelas dunia lainnya. Yang sudah pasti adalah MotoGP dan superbike. Untuk kejuaraan dunia superbike, jumlah penonton bisa menembus 100.000 orang.

Untuk fasilitas MICE di kawasan Mandalika, hingga saat ini masih belum ada. Bahkan, hotel di kawasan Mandalika belum memiliki ballroom untuk menampung ratusan peserta.

Untuk peluang bisnis, agak sulit pengusaha lokal masuk mem-booking kamar hotel di kawasan Mandalika. Karena hotel-hotel di pusat kawasan Kuta Mandalika sudah dipesan oleh travel Spanyol dan Prancis. “Saya mau booking kamar untuk penonton Indonesia dengan harga tiket Rp350 ribu sampai Rp650 ribu, kamar sudah nggak ada,” katanya.

Keterbatasan akomodasi dapat belajar dari pelaksanaan MotoGP Sepang dan Buriram. Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei di kawasan Mandalika. Bahwa di Bukit Marese dapat dibangun tenda-tenda untuk penginapan.

Untuk properti yang dibutuhkan tak mencukupi di NTB. Sehingga nanti pihaknya akan meminta ke anggota INCCA yang ada di Bali, Surabaya, Yoggyakarta, Makassar dan lainnya.

Karena untuk pengadaan properti cukup mahal. “Kita harus join dengan teman Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Makassar dibawa menggunakan kontainer,” jelasnya.

Berkaitan dengan event pra-MotoGP 2021, sedang didorong roadshow MICE di Mandalika. Tahun ini, INCCA bekerjasama dengan IMI menjual paket roadshow Mandalika MotoGP ke komunitas-komunitas motor di Indonesia.

Ia menyebutkan ada 12 paket roadshow komunitas motor ke Mandalika dengan jumlah peserta sekitar 5.000 - 6.000 orang.

Pada perhelatan MotoGP 2021 mendatang, diperkirakan 20.000 - 30.000 penonton dari komunitas motor akan menyewa motor.

Di NTB masih kesulitan untuk memenuhi permintaan tersebut, karena belum punya usaha penyewaan motor yang dibutuhkan dengan kapasitas 150 cc. (bay/nas)

Dari Hal. 1

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2020

Halaman 9

Kasus Terkait Kepala Daerah Pilkada Sumbawa Disetop Sementara Mataram (Suara NTB) Polda NTB tengah menyelidiki dua kasus yang diduga melibatkan kepala daerah, pertama kasus anggaran rumah dinas Bupati Lombok Utara. Kedua kasus anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018. Dua kasus itu bakal masuk lemari arsip untuk sementara.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara (Suara NTB/why) yang ditimbulkan. Direktur I Gusti Putu Gede Ekawana Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana mengatakan, penyelidikannya kini masih jalan. Namun, nantinya akan dihentikan sementara. “Kalau sudah jadi calon, kita rem dulu. Kita ndak bisa masuk,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Kebijakan itu untuk menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 agar berjalan kondusif. Penanganan kasus yang melibatkan calon kepala daerah, rentan dimanfaatkan pihak lain.

Selain juga karena dapat memicu konflik. Kasus baru dibuka lagi setelah pesta demokrasi lima tahunan selesai. “Biarkan Pilkada selesai dulu. Nanti bisa lanjut lagi. Tidak urus nanti apakah yang bersangkutan itu terpilih atau tidak,” terangnya.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta. “Fasilitas-fasilitasnya itu sudah dikembalikan,” beber Eka. Kemudian anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor seperti telepon, air, dan listrik sebesar Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar, sementara untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Sementara kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018, penyidik masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan. Yang paling awal digenjot anggaran KONI Kota Mataram. Sebanyak 12 cabor sudah diklarifikasi dari total 25 cabor. KONI Kota Mataram tahun 2018 lalu mengelola dana hibah sebesar Rp8 miliar. (why)

PDIP Hargai Keputusan PKS Keluar dari Koalisi

Mataram (Suara NTB) Koalisi antara PDIP dengan PKS di Pilkada Kabupaten Sumbawa merupakan bagian dari komitmen koalisi kedua partai di dua daerah lainnya, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Tetapi di Pilkada Sumbawa PKS secara mengejutkan menyatakan diri keluar dari komitmen koalisi dengan PDIP. Sekretaris PDIP NTB, Lalu Budi Suryata yang akhirnya angkat bicara menanggapi keputusan PKS tersebut dengan cukup tenang. Ditegaskan Budi, sebagai bagian dari dinamika politik, PDIP sangat menghargai dan menghormati sikap politik PKS. “Hangatnya suasana politik di Kabupaten Sumbawa dalam rangka mengusung calon yang akan berlaga di Pilkada 2020, saya pikir merupakan dinamika yang harus kita hargai dan hormati sebagai bentuk sebuah keniscayaan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (29/ 2) malam di Mataram.

Menurut Budi, pihaknya bisa memahami sikap dan keputusan politik PKS untuk menarik diri berkoalisi dengan PDIP. Bahkan PDIP sepakat dengan

alasan PKS untuk urung berkoalisi untuk tujuan menjaga kepentingan daerah yang lebih besar yakni kondusivitas.

“Kemudian terkait dengan pernyataan PKS, saya sebagai Sekretaris DPD PDIP NTB sangat menghargai dan menghormati pandangan politik yang telah disampaikan. Saya juga sependapat, bahwa kondusivitas daerah dan persaudaraan jauh lebih penting dari jabatan politik,” imbuh Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB itu.

Menurut dia, apa yang telah diputuskan oleh PKS itu tentunya sudah melalui berbagai kajian mendalam dan matang.

Bahkan mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa sangat memahami proses politik di

Pilkada Sumbawa sangat dinamis. Sehingga keputusan-keputusan berat tak terelakkan untuk diambil oleh partai.

“Sekali lagi politik sangat dinamis, sehingga diperlukan kedewasaan politik untuk memahami dan mencermati keputusan politik. Mari kita jaga persahabatan dan silaturrahim, jangan sampai terkoyak-koyak karena urusan politik,” tambahnya sembari menyerukan kepada semua pihak untuk bijak menyikapi dinamika politik, khususnya di Kabupaten Sumbawa.

Disisi lain, anggota DPRD NTB asal Dapil SumbawaKSB itu juga mengungkapkan terkait keputusan DPP PDIP terhadap Pilkada Sumbawa.

Dimana kata dia, hingga saat

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

dan/atau pasal 88 ayat 1 juncto pasal 16 UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasl 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman pidananya penjara paling lama lima tahun dan denda Rp2,5 miliar.

“Kami masih dalam pengembangan penyidikan ke pemodal atau cukongnya. Apakah ini dilakukan sindikat atau tidak,” pungkas Astan. (why)

RUPA-RUPA

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

(Suara NTB/Dinas LHK Provinsi NTB)

”Illegal Logging”

Oknum Diduga Jadi Pengepul Kayu Sonokeling Mataram (Suara NTB) Oknum polisi, Bharatu RA diduga ikut main kayu. Oknum anggota Brimob ini menjadi tersangka illegal logging 309 batang atau setara 7,29 kubik kayu Sonokeling. Tersangka menjual kayu dari Hutan Kawasan Negara Toffo Rompu RTK.65 itu ke cukong di Kota Bima.

“Sanksi pelanggaran kode etik anggota Polri yang bersangkutan akan diproses setelah proses pidananya selesai,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Bharatu RA sudah dilimpahkan penanganannya ke Kejari Dompu pada Selasa pekan lalu. Berkas penyidikannya sudah dinyatakan lengkap.

Bharatu RA akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Dompu.

Kasi Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Astan Wirya mengatakan, tersangka Bharatu RA dilimpahkan bersama tersangka sopir berinisial IN alias DR. “Oknum (polisi) ini tersangka utama. Pemilik kayu,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Bharatu RA ditangkap 22

HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR5949BY NOKA/NOSIN : MH1JFC11OCK0151614/ JFC1E-1015963 AN. HUSNUL KHULUQ S.Si HILANG DISEKITAR JL. MANDALIKA MENUJU JL. ADI SUCIPTO

(Suara NTB/ist)

Januari lalu di Jalan Lintas Sumbawa Bima, Kabupaten Dompu. Tim yang menangkap mereka gabungan Polhut dan tim Kodim Dompu. Kayu Sonokeling diangkut dengan truk bernomor polisi F 8902 UQ. Kayu Sonokeling atau Dalbergia Latifolia masuk dalam Apendiks II, yang peredarannnya dibatasi.

Masing-masing tersangka dijerat dengan pasal 83 ayat 1 huruf a juncto pasal 12 huruf e

Mataram (Suara NTB) Isu dukungan PAN sudah jatuh ke pasangan Jarot-Mokhlis di Pilkada Kabupaten Sumbawa dinilai oleh Ketua DPD PAN Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam dianggap hanya manuver politik belaka, sebagai bagian dari dinamika yang sedang berlangsung jelang Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

“Apa yang beredar itu bahwa PAN dukung Jarot-Mukhlis, itu sudah biasalah dalam dinamika Pilkada, ada klaim-klaim dukungan,” ungkap Burhanudin Jafar Salam yang lebih akrab disampa BJS ini kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, via telepon, Minggu (1/3) kemarin.

BJS menegaskan bahwa arah dukungan PAN di Pilkada Sumbawa sampai saat ini belum diputuskan. Karena masih ada tahapan proses yang harus dilalui dalam internal partai.

Sehingga dukungan PAN yang disebut sudah jatuh ke tangan pasangan Jarot-Mokhlis dengan sendirinya terbantahkan.

“Artinya proses formal di PAN belum final, karena belum diplenokan oleh tim Pilkada Sumbawa bersama dengan tim Pilkada Provinsi. Kan kita ketahui bersama ada sembilan calon yang daftar di PAN sudah sampaikan visi misi,” terangnya.

Dari sembilan figur itu, diketahui delapan diantaranya adalah calon eksternal dan satu dari internal kader, yaitu BJS yang terdaftar sebagai balon wakil bupati.

Bahkan menurut BJS, dirinya saja yang selaku kader tidak bisa

SEGEL - Petugas Gakkum Dinas LHK Provinsi NTB menyegel barang bukti truk yang mengangkut Kayu Sonokeling diduga hasil illegal logging di kawasan hutan Toffo Rompu dengan tersangka oknum anggota polisi.

HILANG

MOTIVASI - Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat memotivasi kader muda PDIP agar siap menyambut agenda politik Pilkada 2020.

(Suara NTB/dok)

Lalu Budi Suryata Husni. Saat ini kita tinggal menunggu keputusan DPP partai. Saya berharap semua pihak dapat menerima dengan ikhlas apapun keputusan DPP. Karena itulah keputusan terbaik bagi Sumbawa dan sekali lagi saya berharap seluruh kader partai untuk tetap solid bergerak di jalan ideologi partai kita,” pungkasnya. (ndi)

Arah Dukungan PAN Sumbawa Belum Diputuskan

PDIP Loteng Segarkan Struktur Partai Mataram (Suara NTB) Menghadapi agenda politik Pilkada serentak 2020, DPC PDIP Kabupaten Lombok Tengah merapikan struktur partai, mulai dari Pengurusan Anak Cabang (PAC) sampai struktur pengurus Ranting. Mayoritas pengurus diisi oleh kalangan anak muda milenial, dengan harapan dapat memberikan suntikan energi baru bagi partai banteng moncong putih itu di Bumi Tastura.

Sabtu (29/2) kemarin, para pengurus PAC dan ranting itu resmi dilantik dan sekaligus dibekali dengan diberikan pendidikan kader partai Pratama yang akan diikuti oleh 139 ketua ranting dan juga 500 kader PDIP. Sejumlah tokoh dan elit PDIP yang hadir dalam kegiatan tersebut seperti Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, Sekretaris DPD PDIP Lalu Budi Suryata, Ketua DPC PDIP KLU, Raden Nuna Abriadi, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet, Anggota DPRD NTB dari PDIP, Ruslan Turmuzi maupun jajaran fungsionaris PDI Perjuangan lainnya.

Tampak hadir pula Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri dan Ketua DPRD Lombok Tengah, Tauhid, Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah, Suhaimi dalam sambutan mengatakan PDIP sebagai partai kader dan idiologis, maka akan tetap Istiqomah di jalan perjuangan yang sudah digariskan, yakni jalan idiologi, meskipun disadari punya tantangan yang cukup berat dalam pelaksanaannya.

“Jalan ini berat tapi tugas ini harus kita tempuh. Ini berkaitan dengan godaan-godaan terhadap tindakan yang bersifat pragmatis. Ini adalah tantangan kita. Tantangan ini harus kita jawab. Saya bangga dengan pengurus ranting yang masih muda muda. Bahwa berpartai adalah kerja harian kita,” katanya.

“Partai sejatinya harus bergerak dalam segala kehidupan kita. Kita harus terus bergembira. Berbahagia menurut Bung Karno bukan sama arti dengan bersenang-senang. Mari kita berbahagia dalam berpartai,” sambungnya.

Sementara itu Ketua DPD PDI Perjuangan NTB , H. Rachmat Hidayat pada kesempatan itu menegaskan bahwa pengurus partai harus dekat dengan rakyat dan dapat bersatu dengan rakyat dengan membawa segala keramahan dan rendah hati. “Kalau ada kader yang melawan rakyat, itu bukan kader. Ibarat bingkai, kader partai senantiasa akan menjaga rakyat,” ujarnya.

Rachmat memberikan apresiasi atas banyaknya pengurus yang hadir dalam kegiatan tersebut. Hal itu dinilai sebagai bentuk soliditas kader. “Selama PDIP berdiri, belum pernah seperti ini ramai para pengurusnya yang hadir. Saya dulu yang memasukkan PDIP di Lombok Tengah. Saat ini walaupun satu kader kami di dewan tapi ada di mana-mana,” urai Rachmat.

Rachmat mengatakan, yang dibutuhkan PDIP saat ini adalah kader muda yang memiliki jiwa dan semangat muda untuk membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Lebih-lebih dalam menghadapi agenda politik seperti pilkada dan pemilu. Rachmat meyakini dengan banyaknya anak muda yang ikut bergabung sebagai kader dan pengurus. Ia optimistis ke depan PDIP akan menjelma menjadi partai yang besar.

“Yang dibutuhkan sekarang gerakan muda. Ini sejarah partai, kalau ini bergerak tidak usah muluk-muluk ada empat kader yang masuk dewan. Yang penting loyalitas dan bekerja sama, jangan saling sikut,” ujar Rachmat.

Pada kesempatan itu, Rachmat juga menyinggung terkait geliat pembangunan di Lombok Tengah yang sedang pesat-pesatnya. Karana itu ia berharap perlu ada kesiapan dari Pemda untuk menyiapkan generasi muda untuk ambil bagian dalam kegiatan pembangunan tersebut. (ndi)

ini semuanya masih berproses.

“Kami juga masih berproses dan kami sudah berkomitmen sebagai kader partai untuk sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat untuk tegak lurus dan tunduk taat apapun keputusan DPP Partai,” tegasnya.

“Jika keputusan sudah dibuat oleh DPP partai, maka tidak ada lagi argumentasi dan perdebatan terhadap keputusan tersebut. Melainkan tegak lurus dan tunduk taat kepada keputusan partai,” sambungnya.

Terkait keputusan PDIP tidak lagi mencalonkan kadernya H. Husni Djibril yang saat ini sebagai petahana Bupati Sumbawa, Budi Suryata menegaskan para pihak, pengurus DPD, termasuk Husni Djibril telah dipanggil oleh DPP PDIP untuk dimintai keterangan.

“Jadi para pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP, termasuk Haji

HILANG BPKB R4 TOYOTA AVANZA D1096AL NOKA/ NOSIN : MHFM1BA3J8K091606/EDD1615 NO. BPKB : 2094889 AN. DWITA PERMATA SARI

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

mengklaim bahwa dukungan PAN akan jatuh ke tangannya.

“Karena semua ini masih berproses. Nanti akhir bulan Maret ini akan diplenokan, untuk memutuskan siapa yang akan direkomendasikan ke DPP,” tegasnya.

Dijelaskan BJS, bahwa pihaknya belum bisa melakukan pleno dan mengirimkan hasilnya ke pusat. Lantaran masih menunggu DPP merampungkan kepengurusan pascakongres Kendari. “Kita tunggu juga SK kepengurusan DPP dari kemenkumham terbit, karena itulah makanya kami estimasikan pada akhir bulan ini kita plenonya,” paparnya.

Dikatakan mantan anggota DPRD NTB itu, bahwa PAN dalam memutuskan arah dukungannya tentu punya kriteria. Diantaranya adalah tingkat elektabilitas. Karena bagaimapun, PAN juga menginginkan menang pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

“Tentu yang akan kami rekomendasikan adalah mereka yang ikuti proses, kemudian yang sudah punya pasangan dan partai koalisi. Paling tidak sudah ada komunkasi, karena kita tahu belum ada satupun yang sudah pegang SK DPP. Dan juga punya kans menang,” katanya.

Sementara dia sendiri, juga saat ini masih terus berposes, dalam menjalin komunikasi politik dengan figur-figur calon bupati dan juga partai koalisi. “Saya sendiri masih cair. Tapi komunikasi yang intensif sekarang dengan Nurdin Ranggabarani dan Husni Djibril,” pungkasnya. (ndi)

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Senin, 2 Maret 2020

Halaman 10

Memasuki Usia Dasawarsa

RSUD Kota Mataram Komit Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram telah memasuki usia ke sepuluh. Usia yang masih kecil jika dianalogikan usia bagi manusia pada umumnya.

Prestasi dan inovasi telah dilahirkan sejak mulai beroperasi tahun 2010 silam. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi komitmen ke depannya.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L.Herman Mahaputra menyampaikan, usia memasuki dasawarsa, RSUD telah hadir melayani masyarakat. Sebagai komitmen, pihaknya akan meningkatkan pelayanan serta mencari inovasi pelayanan masyarakat.

“Sudah 10 tahun kami hadir melayani masyarakat. Saatnya, meningkatkan pelayanan kesehatan dan mencari inovasi baru,” kata dr. Jack sapaan akrabnya, Minggu (1/3).

Perjalanan sebagai rumah sakit pemerintah tidak mudah. Banyak tantangan harus ditempuh. Tantangan itu dijawab melalui kekompakan karyawan, tim medis serta manajemen. Tiga tahun beroperasi, RSUD Kota Mataram naik tipe menjadi rumah sakit tipe B. Keberhasilan RSUD ini, sambung Jack, tak membuatnya berpuas diri. Inovasi akan lahirkan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Di antaranya, sistem antrean

berbasis online, display ketersediaan tempat rawat inap serta sistem informasi jumlah pasien operasi. “Kita akan terus berinovasi. Salah satunya adalah sistem antrean online,” sebutnya.

Rangkaian HUT RSUD dimeriahkan dengan fun run, lomba mewarnai, cerdas cermat medis dan red battle competition.

Dan, pusat kegawatdaruratan masyarakat tinggal menekan tombol yang dapat terakses dengan command center. Tapi ini perlu kerjasama dengan Kepolisian, Pemadam Kebakaran dan instansi teknis lainnya.

“Masih banyak PR yang harus kita selesaikan untuk melayani masyarakat Kota Mataram dan NTB umumnya,” sebutnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi kesuksesan RSUD Kota Mataram yang telah memasuki usia 10 tahun. Ia merasakan dari tahun ke tahun prestasi serta inovasi terus meningkat.

Selain disyukuri, moment ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan. “Tidak salah selama 10 tahun ini RSUD Kota Mataram dipimpin oleh dr. H.L. Herman Mahaputra,” pujinya.

Selama ini, Walikota tidak pernah berpikir panjang terhadap pengembangan rumah sakit. Anggaran tetap dipenuhi berdasarkan permintaan demi peningkatan kualitas pelayanan. “Saya berharap rumah sakit semakin maju dan meningkatkan pelayanan,” harapnya.(cem/*)

Bangun Kebersamaan dan Kekompakan

Bupati Dorong Jajaran Bapenda Lebih Kreatif dan Inovatif Capai Target PAD Giri Menang (Suara NTB) Guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar), Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengajak ASN dan Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar tidak hanya bekerja sesuai program saja, melainkan lebih kreatif.

“Saya mengajak Bapenda untuk tidak kerja berdasarkan program saja, karena bekerja dengan berdasarkan program itu pasif. Hanya jalankan program kemudian honor setelahnya melaporkan, itu tidak akan mendapatkan apa-apa,” kata bupati saat bersilaturahmi dengan 200 pegawai Bapenda Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar beberapa waktu lalu.

Bupati menyadari tidak mungkin mampu membangun Kabupaten Lobar tanpa adanya kebersamaan, kekompakan, satu pemikiran, dibutuhkan satu niat bahkan butuh satu gerak. Dengan cara seperti itu, membangun Lobar akan bisa dilakukan dengan kata kunci kebersamaan itu tetap bisa terjaga dengan baik.

“Saya bercita-cita sebelum berhenti menjadi Bupati Lombok Barat 2024, PAD Lobar mudah-mudahan bisa mencapai Rp500 milliar.

Itu cita-cita saya sebelum saya berhenti jadi bupati,” kata orang nomor satu di Lombok Barat ini.

Bupati Fauzan yang syarat akan prestasi selama kepemimpinannya ini menyebutkan, dengan potensi yang dimiliki tersebut, Lombok Barat bisa mencapai itu bahkan lebih dari angka Rp500 milliar. Namun semua itu tergantung dari segenap aparat Pemkab Lobar.”Jangan berpikir apa yang saya dapat. Kalau berpikir apa yang saya dapat dan apa manfaatnya kalau PAD Lobar 500 milliar. Itu saya kira pendapat pribadi saja,” sebut Fauzan.

Bupati mengajak semua aparatur di Bapenda Lombok Barat untuk ber-

pikir yang terbaik bagi daerah. Namun hendaknya berpikir bagi percepatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah H. Akhmad Saikhu mengaku optimis karena dengan adanya UPT yang membawahi dua kecamatan akan lebih di optimalkan karena berkonsentrasi untuk sektor PBB dan retribusi pasar.

“Tujuan utama terbentuknya UPT untuk maksimalkan sektor PBB sehingga tahun 2020 target 17,5 milliar bisa terealisasi dan itu saya optimis karena capaian tahun 2019 melampaui target,” jelasnya. Untuk itu ia mengajak para juru pungut di

lapangan untuk betul betul maksimal melaksanakan tugas untuk pencapaian target PBB yang 17,5 milliar di tahun 2020.”Saya sering sampaikan kepada UPT kalau sama realisasi dengan tahun sebelumnya yakni 12,3 milliar di tahun 2019 maka itu artinya gagal,” katanya.

Syaikhu juga menyatakan, bahwa pada tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2020 mendatang, Badan Pendapatan Daerah akan membebaskan masyarakat dari denda PBB. Karena itu menurut Syaikhu, proses pencetakan dan distribusi PBB segera dilakukan karena Wajib Pajak (WP) lebih dari 170 ribu orang.(her/*)

(Suara NTB/her)

Bupati H Fauzan Khalid didampingi Kepala Bapenda H. Akhmad Saikhu.

(Suara NTB/her)

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Asisten III Setda Lobar H.Mahyudin dan Kepala Bapenda H. Akhmad Saikhu saat acara silaturami dengan jajaran Bapenda.

(Suara NTB/her)

Jajaran Bapenda Lobar saat silaturahmi yang dihadiri langsung Bupati H. Fauzan Khalid.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2020

Halaman 11

DPD PAN Sumbawa Tetap Komit Usung BJS di Pilkada 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski sebelumnya Ketua DPW PAN NTB, telah mengeluarkan pernyataan akan mengusung pasangan H. Syarafuddin Jarot dan H. Mokhlis, namun DPD PAN Sumbawa tetap berkomitmen mengusung H. Burhanuddin Jafar Salam (BJS) sebagai bakal

Calon Wakil Bupati yang rencananya, akan dipasangkan dengan Nurdin Ranggabarani sebagai bakal calon Bupati.

Hal ini sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan DPD PAN Sumbawa untuk menjaring namanama yang akan diusulkan pada Pilkada mendatang. Sehingga set-

Pelamar CPNS NTB Lulus ’’Passing Grade’’ Bertambah Jadi 24.165 Orang Dari Hal. 3 Selanjutnya di Sumbawa Barat 39,96 persen, Sumbawa 32,60 persen, Dompu 17,61 persen, Bima 15,81 persen dan Kota Bima 30,74 persen.

Nilai terendah peserta dalam SKD CPNS NTB tahun ini sebesar 5 poin dan tertinggi 443 poin. Peserta yang mendapatkan nilai SKD terendah terdapat yakni di Lombok Utara dan Kota Bima. Sedangkan un-

tuk peserta yang meraih nilai SKD tertinggi berada di Pemprov NTB dan Lombok Timur.

Usai pelaksanaan SKD, selanjutnya peserta yang lulus passing grade akan dilakukan perangkingan tiga besar untuk masing-masing formasi. Bagi pelamar yang masuk tiga besar di masing-masing formasi, maka berhak ikut seleksi kompetensi bidang (SKB) yang direncanakan minggu ketiga Maret ini. (nas)

Jaksa Bidik Calon Tersangka Kasus Asrama Haji Dari Hal. 3 Butuh pemeriksaan saksi tambahan. ‘’Tidak menutup kemungkinan, saksi-saksi yang sudah diperiksa di penyelidikan akan dipanggil lagi untuk penetapan tersangkanya,’’ lanjut Dedi Irawan.

Kapan tenggat waktu penetapan tersangka? Jika bukti pendukung sudah cukup, maka diperkirakannya butuh waktu sekitar tiga pekan. Ini menurutnya berkaitan dengan komitmen zona integritas yang sedang dijalankan Kejati NTB untuk memberi kepastian hukum. ‘’Agar kasus tidak menggantung,’’ tegasnya.

Pada tahapan penyidikan tidak menutup kemungkinan juga akan melibatkan ahli untuk perhitungan kerugian keuangan negara. Bisa juga dengan opsi penghitungan kerugian dilakukan sendiri, akan tergantung kebutuhan penyidik Pidsus yang menangani kasus ini.

Seperti dalam pengelolaan dana PNBP pada asrama haji, penyidik menurutnya bisa saja melakukan perhitungan kerugian negara secara mandiri, jika ditemukan ada penerimaan yang diduga digelapkan atau tidak masuk ke kas negara.

Namun dalam item lain yang disidik bersamaan, bisa jadi memerlukan auditor dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Seperti pengelolaan dana rehabilitasi gedung dan dana pemeliharaan senilai Rp7 miliar yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). ‘’Makanya nanti penyidik akan memper-

timbangkan, apakah akan pakai auditor, atau hitung sendiri. Akan tergantung kebutuhannya seperti apa. Kebijakan nanti ada di Pidsus,’’ jelasnya.

Beri Kepastian Hukum Mempercepat peningkatan status kasus ke penyidikan atau menghentikan perkara yang belum cukup bukti, diklaim sebagai upaya memberi kepastian hukum sebagai rangkaian penerapan zona integritas menuju WilayahBebasKorupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Hal ini sudah diterapkan pihaknya dalam kasus Asrama Haji. dalam hitungansatubulansejakpuldatadan pulbaket, kasus sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.

Hal sama diberlakukan dengan penghentian kasus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok yang dihentikan saat tahap penyelidikan umum. Setelah pemeriksaan PPK, panitia dan rekanan, menurutnya tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Tanda tanya soal penghentian sebelum dilakukan audit kerugian negara, menurut Dedi Irawan mekanisme itu berlaku ketika kasus sudah naik tahap penyidikan. Jika dalam proses audit atau perhitungan kerugian negara tidak ditemukan bukti, maka dapat dihentikan. Namun khusus dalam kasus Poltekpar, bisa jadi akan dibuka kembali pihaknya sepanjang ada bukti baru yang ditemukan atau disodorkan pihak lain. (ars)

Bank NTB Syariah akan Gelar Pameran Perumahan dan Umroh Dari Hal. 3 Maka dari itu, H. Kukuh optimis bisa mencapai target tersebut. Sebanyak 11 pengembang ikut berpartisipasi menawarkan berbagai proyek perumahan yang tersebar di lokasi-lokasi strategis di wilayah NTB. Masyarakat akan disuguhkan dengan banyak pilihan property yang menarik dan berkualitas. Bank NTB Syariah memberikan berbagai promosi, seperti, instant pre-approval (persetujuan prinsip), DP yang terjangkau mulai dari 1% sesuai dengan kemampuan nasabah dan juga subsidi uang muka.

Pada gelaran expo kali ini, Bank NTB Syariah juga memamerkan tenant perjalanan ibadah umrah yang di ikuti oleh 5 travel haji & umrah ternama di NTB. Diharapkan, masyarakat NTB dapat memanfaatkan expo ini untuk melaksanakanumrahdenganbaik,aman dan nyaman. Untuk mewujudkan impian masyarakat NTB beribadah umrah, Bank NTB Syariah telah menyiapkan fasilitas pembiayaan umrah.

Nuansa modern dan futuristic mulai tampak pada desain booth telah disiapkan Bank NTB Syariah di Atrium LEM sebagai jawaban atas kebutuhan transaksi dan layanan perbankan. Bank NTB Syariah ingin menunjukkan bahwa bank daerah yang telah beroperasi syariah tidak hanya melayani ASN akan tetapi juga untuk masyarakat umum, bahkan Bank NTB Syariah berusaha menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi.

Adapun kemudahan lain yang diberikan dalam kegiatan expo tersebut antara lain melayani pembukaan tabungan Tambora iB Amanah, Taharah (Tabungan Haji Umrah) iB Amanah, Setoran dan Penarikan Tunai, Penukaran Kartu Debit GPN, aktivasi mobile banking & SMS notifikasi, serta program Wakaf Al- Quran.

Selain itu, terdapat produk pembiayaan perumahan komersil Bank NTB Syariah “Bale iB Amanah”, yang merupakan pembiayaan dalam rangka kepemilikan rumah bagi masyarakat NTB. Bank NTB Syariah sudah menyiapkan merchandise-merchandise menarik setiap transaksi yang dilakukan pada event tersebut.

Salah satu bentuk kesiapan terhadap kesuksesan event Gele-

gar Expo 2 Property & Umrah ini, Bank NTB Syariah menyiapkan processing center dengan 20 tenaga analis dan 10 admin pembiayaan yang di back-up oleh beberapa kantor cabang.

Hal ini ditujukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berkunjung dengan mengedepankan pelayanan yang mudah, cepat dan nyaman.

Guna memeriahkan pelaksanaan Bank NTB Syariah Gelegar Expo 2 Property & Umrah, diselenggarakan beberapa kegiatan lomba dalam rangka mencari bibit-bibit unggul dan talenta Hafiz Qur’an untuk kategori TK dan SD. Kemudian lomba Muslimah Fashion & Talent Show tingkat remaja muslimah serta lomba fotografi dengan tema “Pariwisata & Budaya Nusa Tenggara Barat” dengan sasaran para pelajar, mahasiswa dan umum.

Antusiasme masyarakat untuk mengikuti lomba-lomba sangat tinggi. Sampai dengan saat ini, tercatat sudah terdapat ratusan peserta yang mendaftar untuk masingmasing mata lomba. Event ini merupakan ajang bagi peserta untuk berlomba-lomba menyalurkan bakat, potensi dan karya terbaiknya.

Pendaftaran peserta lomba tahfidz dan lomba Muslimah Fashion & Talent Show telah dibuka sejak awal Februari 2020 lalu, dan akan ditutup tanggal 4 Maret 2020. Selanjutnya babak penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Maret 2020 di selasar utara Islamic Center Masjid Hubbul Wathan. Sementara itu, pengumpulan karyafotografitelahrampungdilakukan pada tanggal 5-28 Februari 2020. Finalis-finalis terbaik serta karya foto terbaik akan tampil pada gelaran expo di Lombok Epicentrum Mall pada tanggal 12-15 Maret 2020.

Tidak tanggung-tanggung, Bank NTB Syariah telah menyiapkan total hadiah sebesar Rp80 juta-an untuk seluruh mata lomba. ‘’Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada putra-putri NTB berprestasi, dan kami berharap generasi-generasi muda ini terus mengembangkan bakat dan minatnya untuk mewujudkan NTB Gemilang,’’ tutup Kukuh. (bul/*)

elahmendengarmasukandaripengurus Ranting maupun DPC PAN di seluruh Kecamatan, Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah di DPD PAN Sumbawa akan mengusulkan nama Nurdin-BJS. Sebagaimana terungkap dalam jumpa pers, Minggu (1/3).

Sekretaris DPD PAN Sumbawa, Lukmanul Hakim S.AP, menyatakan, dalam menentukan nama-nama yang akan diusulkan ke DPW PAN NTB, PAN Sumbawa memprioritaskan mereka yang sebelumnya telah mendaftar. Dimana dalam penjaringan tersebut, ada 9 nama yang muncul, sebanyak delapan nama dari eksternal dan satu dari internal PAN. Meski pasca Kongres PAN di Kendari lalu, ada ada sedikit kisruh di DPD PAN Sumbawa.

Namun komunkasi tetap dilakukan satu tingkat di atas dengan Ketua DPW NTB. Dan Ketua DPW tetap menginstruksikan DPD Sumbawa untuk melakukan tahapan Pilkada sesuai makanisme yang ada. Begitu juga dengan Plt. Ketua DPD PAN Sumbawa M. Jabir tidak serta merta bisa mengintervensi apa yang menjadi kewenangan DPD PAN Sumbawa.

Sebelumya, sambung Lukman,

DPW PAN NTB sudah mengeluaran pernyataan terkait bakal usungan pada pilkada NTB dalam konteks koalisi biru. Khusus di Sumbawa Ketua DPW PAN menyebutkanakanmengusung H. Jarot-Muklis dengan koalisi Gerindra - PAN. Namun DPD Sumbawa juga berkepentingan untuk mengusung kader, yakni BJS untuk dipasangkan dengan Nurdin, bakal Calon Bupati yang pernah mendaftar di DPD PAN. Meski tidak menutup kemungkinan pula, BJS akan dipasangkan dengan figur lainnya yang telah mendaftar di PAN. Karena finalisasi akan terjadi pada pleno Tim DPD dan Tim DPW PAN NTB. “Nanti pleno bersama DPD dan DPW. Terkait waktu, pleno akan dilakukan pasca Musdalub pada pertengahan Maret mendatang,” tegas Lukman didampingi Bendarapa DPD PAN Sumbawa, Burhanuddin, Ketua BM PAN Sumbawa,serta DPC PAN dan Ranting se Kabupaten Sumbawa.

Ketua BM PAN Muhammad Isnaeni, menegaskan, BM PAN sudah jauh-jauhharisebelumkeluarhasilPraPleno,telahmerekemendasikankeDPDuntukmengusung BJS.HasilPraplenomenunjukBJS

berpasangan dengan Nurdin.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Penjaringan DPD PAN Sumbawa, Syamsul Hidayat. Setelah beberapa tahapan penjaringan telah dilaksanakan. Mulai dari pengambilan formulir pendaftaran, pengembalian, hingga penyampaian visi misi oleh para pendaftar. Setelah itu digelar pra pleno bersama internal kader di 24 DPC dan 167 ranting. ‘’Kami kader PAN Sumbawa sudah mendengar aspirasi dari teman-teman DPC bahkan sampai tingkat ranting, kami tetap mengusulkan nama saudaraku H Burhanuddin Jafar Salam atau yang akrab disapa BJS sebagai bakal calon Wakil Bupati Sumbawa, berpasangan dengan Nurdin Ranggabarani,”ulasnya.

Terkait kemungkinan adanya bakal calon lain yang akan muncul selain BJS, ditegaskan Tim Penjaringan patuh pada mekanisme yang telah ditetapkan. Dimana proses awal pada penjaringan calon ini harus melalui mekanisme pendaftaran. ‘’Sesuai amanat DPP, ketika ada kader PAN yang kita usulkan, jadi DPP itu tetap memprioritaskan kader PAN siapapun Ketua Umumnya saat ini.

Nanti misalnya nama BJS kita anggap final di pleno bersama, maka InsyaAllah DPP itu tetap memprioritaskan kader sendiri,”jelasnya.

Dikonfirmasi via seluler, H. Burhanuddin Jafar Salam mengapresiasiseluruhkaderPANKabupaten Sumbawa atas kepercayaan untukmerekomendasidirinyamaju diPilkadaSumbawa.“Sayasebagai kader yang sudahmelaluitahapantahapan penjaringan di tim Pilka-

da DPD PAN Kabupaten Sumbawa bersama saudara-saudara yang lain bakal calon Bupati maupun bakal calon Wakil Bupati dari eksternal, dan kebetulan saya sendiri dari internal tentu siap untuk megnemban amanat dan kepercayaan itu. Tentu ini tidak ujuk-ujuk. SesuaidenganarahanDPP,danmerupakan prinsip yang paling utama dari DPP PAN untuk mengusung kader sendiri di semua Pilkada di Indonesia ini,” tandasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama Tim Pilkada DPD PAN Sumbawa usai Jumpa Pers, Minggu (1/3).

Reses Dewan Lobar

Usman Canangkan ’’Satu Desa 1.000 Prajurit Zeni TNI Diterjunkan Satu Kelompok UMKM Baru’’ untuk Perkuat Ekonomi Rakyat

Percepat Rehab Rekon Pascagempa Giri Menang (Suara NTB)Sebanyak 1.000 prajurit Zeni TNI kembali melaksanakan tugas kemanusiaan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB. Kehadiran Prajurit Zeni ini berbagai satuan Zipur, Zikon maupun Zeni Marinir. Kedatangan mereka disambut dengan upacara penyambutan di Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (29/2).

Dalam penyambutan itu, bertindak sebagai inspektur Upacara Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han. Hadir Kalak BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos. “Ini luar biasa bila dibanding dengan Satgas Zeni TNI tahun lalu yang terdiri dari Zeni TNI AD dan TNI AL dan sekarang ditambah dari TNI AU sehingga TNI dalam hal ini semakin solid,” kata Danrem.

Keberadaan Zeni TNI selama di Lombok, disebutnya dalam rangka membantu masyarakat NTB membangun Rumah Tahan Gempa (RTG) yang masih tersisa sekitar 21 ribu unit yang belum terbangun. Jumlah pasukan yang akan membantu rehab rekon selama beberapa bulan kedepan sebanyak 1.000 personel. Dengan rincian, sebelumnya sudah tiba di Lombok sebanyak 700 personel menggunakan KRI Teluk Bintuni dan sisanya akan datang, Minggu (1/3) menggunakan KRI Teluk Manado.

KompiZeniTNIyangsudahtiba diantaranya, 1 SSK Zipur 5/ABW

(Suara NTB/penrem)

PENYAMBUTAN - Upacara penyambutan pasukan Zeni TNI yang akan membantu percepatan rehab rekon pascagempa.

Malang, 1 SSK Yonif 742/SWY, 3 SSK Marinir Surabaya, 1 SSK Yonif 741/GN Negara, 1 SSK Yonzipur 18/YKR Gianyar, sedangkan 3 SSK yang tiba Minggu pagi yakni Zipur 9 Kostrad, Zipur 3/YW Tasikmalaya, dan Zipur 4/TK Semarang. “Seluruhpasukaniniakan dibagi ke tiga kabupaten yang masih membutuhkan perhatian khusus mengingat jumlah rumah yang rusak ringan. Sedang dan rusak berat terbanyak dari pada kabupaten dan kota lainnya,” terang Ahmad Rizal Ramdhani.

Selain itu, Danrem juga memberikan apresiasi kepada seluruh pasukan Satgas Zeni TNI yang baru datang dan berharap dapat bertugas lebih semangat dan maksimal di NTB. Sementara untuk ploting pasukan sesuai dengan permintaan dan kondisi kerusakan akan di-

fokuskan di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 700 orang, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 100 orang dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 200 orang.

Kalak BPBD NTB H. Ahsanul Khalik menyampaikan, rumah yang masih belum dikerjakan sekitar 21 ribu lebih. Dengan rincian, rumah rusak berat sekitar 2.000 unit, rumah rusak sedang sekitar 13 ribu unit dan rumah rusak ringan sebanyak 5.400 unit.

“Rumah yang sudah dikerjakan dan selesai 100 persen sekitar 205.654 unit dan yang belum selesai ada di KLU. Rumah yang rusak berat ada di KLU sebanyak 1.000 unit lebih dan di Lombok tengah sekitar 600 unit lebih, jadi totalnya sekitar 2.000 rumah rusak berat yang belum dikerjakan,” tandas Ahasanul Khalik. (ars/*)

Pulau Moyo Jadi Andalan Dari Hal. 3 Terutama dengan pesisir pantai dan lokasi menyelam yang telah dikenal dunia. Termasuk dengan kegiatan pendakian dan wisata air terjun yang tidak terhitung jumlahnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan upaya pemerataan tingkat kunjungan memang tengah diupayakan oleh Pemprov NTB. ‘’Sesuai arahan Pak Gubernur, sekarang ini pengembangan pariwisata di Pulau Sumbawa itu

diarahkan ke Pulau Moyo,” ujarnya, Minggu (1/3).

Diterangkan Faozal, beberapa hal yang perlu diatasi terkait pariwisata di Pulau Sumbawa adalah belum adanya jalinan koordinasi yang sistematis. Terutama melalui asosiasi-asosiasi pelaku industri yang belum terbentuk.

“Di sana itu belum ada Asita, PHRI, atau ASPPI,” ujar Faozal. Terkait pengembangan Pulau Moyo, disebutnya memerlukan dukungan dari para pelaku industri pariwisata tersebut. Terutama untuk meng-

hilangkan kesan eksklusif dari destinasi tersebut. ‘’Ini yang kita inginkan dari industri, untuk menghilangkan kesan Moyo itu eksklusif. Ada sisi lainnya yang bisa dieksplor,’’ sambungnya.

Selain Pulau Moyo, pengembangan pariwisata di Sumbawa juga diarahkan pada Tambora untuk menjadi Global Geopark pada 2021 mendatang. ‘’Pulau Moyo dan Tambora ini terutama kita perkuat dari segi promosinya. Banyak orang mengira kalau tidak ke Amanwana itu tidak ke Moyo, itu keliru,’’ ujarnya. (bay)

SEMUA anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat ( Lobar) telah melaksanakan kegiatan reses untuk masa sidang ke I tahun 2020. Kegiatan reses yang dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 29 Februari tersebut sebagai momentum bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) untuk selanjutnya diperjuangkan agar bisa direalisasikan bersama dengan pemerintah daerah. Seperti halnya reses yang dilakukan anggota DPRD Lobar Dapil Lingsar-Narmada dari Fraksi PKS, Ustadz Usman. Politisi muda yang memiliki latar belakang pendidik ini banyak menyerap aspirasi terkait perekonomian masyarakat.

Karena itu Usman pun konsen memperjuangkan bagaimana peningkatan perekonomian warga. Salah satunya, pria lulusan

S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta inipun melaunching program terobosan untuk peningkatkan kesejahteraan rakyat. Program terobosan tersebut adalah “Program satu desa, satu kelompok UMKM baru”.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS, Ustadz Usman, MPd.I dalam kegiatan reses di Desa Duman pada Jumat (28/ 02) lalu yang dihadiri oleh sekitar 100 masyarakat setempat.

“Insya Allah, kita akan upayakan untuk membantu dan melakukan pendampingan UMKM di setiap desa, untuk merealisasikan program ini saya sudah komunikasikan dan akan bekerjasama dengan Genpro NTB, kita berharap Pendampingan kelompok UMKM menjadi bagian dari solusi ditengah mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya mencari pekerjaan”jelasnya. (her)

(Suara NTB/her)

Anggota DPRD Fraksi PKS dapil Dapil Lingsar –Narmada Usman, MPd.I turun saat turun reses di Desa Duman pekan kemarin.

Harus Ikut Berkontribusi Dari Hal. 3 Wagub pada kesempatan itu, menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada Ketua Kwartir Nasional. ‘’Selamat datang di NTB, Pak Budi Waseso.

Insya Allah beliau akan sering ke NTB karena punya keluarga juga ternyata di NTB,’’ ujar Wagub.

Pada kesempatan tersebut Wagub juga berpesan kepada para pengurus yang baru dilantik agar senantiasa melaksanakan amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. ‘’Alhamdulillah, Mabida dan Kwartir serta Lembaga Pemer-

iksa Keuangan Pramuka sudah dilantik. Maka sesuai dengan yang disampaikan tadi. Janji kita, ikrar kita, tinggal ke depan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya,’’ ujarnya.

Wagub menyampaikan harapannya kepada gerakan Pramuka di NTB agar mampu berkontribusi pada pembangunan di NTB. ‘’Kamisangatmenantikanperan Pramuka yang lebih baik ke depannya. Bersama berpartisipasi aktif danberkontribusinyatadalampembangunan di NTB. Agar apa yang kita cita-citakan untuk NTB Gemilang dapat tercapai seperti yang kita harapkan,’’ harap Wagub. (r)

Jembatan Putus Bertambah Jadi 10 Titik Dari Hal. 3 Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, begitu mendengar adanya kerusakan duiker (jembatan pemintas) yang menyebabkan jalan terputus karena diterjang banjir bandang, Jumat, 28 Februari 2020 di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Ia langsung memerintahkan Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Azhar, MM dan Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH untuk segera bergerak melakukan penangan di lapangan.

Azhar mengaku Dinas PUPR bersama BPBD NTB langsung diperintah gubernur langsung

bergerak ke lokasi duiker yang putus. Langkah awal yang dilakukan begitu ada kejadian, telah mengirimkan tim survei untuk mengecek lapangan.

Setelah melihat fakta lapangan danmengumpulkandatadaninformasi. Azhar bersama-sama Kalak BPBD NTB, kemudian memerintahkan Kepala bidang Bina Marga Dina PUPR dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD NTB, untuk turunlangsungkelapanganbersamasama Biro AP Setda NTB. “Jadi tim yang turun tersebut langsung menangani tiga hal sekaligus,yaknijangkapendekdengan mobilisasi alat berat excavator untuk membuat jalan darurat,

lalu membersihkan batang pohon yang menyumbat jembatan lintasan basah. Agar segera bisa digunakan oleh warga. Serta membuatperencanaanuntukperbaikan permanen jembatan dengan memasukkankedalamAPBDProvinsi NTB,’’ terang Azhar.

Guna mempercepat mobilisasi alat berat sehingga bisa langsung bekerja, pihaknya telah meminjam pada rekanan pemilik alat yang ada di Bima. Azhar mengingatkan untuk mencegah kejadian berulang secara jangka panjang, harus terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya penggundulan hutan. Sehingga timbul kesada-

ran untuk merawat hutan.

Terkait adanya informasi ada masyarakat yang minta dibongkar jembatan linpasan basah, karena dianggap sebagai biang banjir. Azhar menolak untuk melakukan hal tersebut. ‘’Kami akan segera kirim alat berat kelokasi untuk membuat jalan darurat pada lokasi duiker yang putus dan untuk membersihkan jembatan limpasan basah yang tersumbat dengan batang pohon yang nyangkut dijembatan,’’ tegasnya.

Menurutnya, kalau masyarakat meminta alat berat untuk membongkar jembatan, hal itu perlu dihindari karena bukan

merupakan solusi. Justru masyarakat yang akan rugi. Karena tidak ada yang salah dengan jembatan limpasan basah. ‘’Kalau ada bahan hanyutan yang nyangkut dan menyumbat mari kita bersihkan, Dinas PUPR Provinsi NTB siap untuk itu. Tetapi mohon jangan sampai merusak aset negara yang diperuntukan untuk rakyat. Karena pembangunan jembatan itu telah ada kajian teknisnya,’’ terang Azhar.

Pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten dan aparat keamanan di Bima dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hal tersebut. (nas/uki)

Baru Enam Paket Proyek Konstruksi Dilelang Dari Hal. 3 Disnakertrans 92,82 persen, Dispora 93,24 persen, Disperkim 94,28 persen, RSUD NTB 97,14 persen, Bapenda 98,68 persen, BPKAD 99,39 persen dan Dinas Ketahanan Pangan 99,78 persen.

Jumlah paket proyek yang menggunakan penyedia dalam APBD NTB 2020 sebanyak 3.690 paket senilai Rp932 miliar. Kemudian untuk swakelola sebanyak 8.536 kegiatan dengan pagu Rp9322,6 miliar lebih. Sehingga total paket dan kegiatan dalam APBD 2020 sebanyak 12.286 paket dengan pagu Rp1,85 triliun.

Mengenai masih minimnya paket proyek khususnya pekerjaan konstruksi yang sudah dilelang lewat ULP, Sadimin mem-

benarkan. Paket-paket proyek yang banyak dilelang kebanyakan untuk jasa konsultansi.

Sedangkan untuk pekerjaan konstruksiberdasarkandataLPSE NTB hingga Minggu (1/3) kemarin baru 6 paket proyek. Antara lain, paket proyek peningkatan jalan KawindaTo’I-Piong(DAK)dengan pagu Rp4,77 miliar, Peningkatan jalan Hu’u - Parado (DAK) dengan pagu Rp15,47 miliar, Peningkatan Jalan Lb. Kenanga - Kawinda To’i dengan pagu Rp20,07 miliar, Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi (DAK) dengan pagu Rp8,16 miliar, Paket V Pembangunan 22 Digester Biogas di Lombok Timur dengan pagu Rp298 juta lebih dan Paket VI Pembangunan 22 Digester Biogas di Lombok Tengah dengan pagu Rp296 juta lebih.

Terkait minimnya paket pekerjaan konstruksi yang sudah lelang, Sadimin mengatakan pada Senin dan Selasa pekan lalu, semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seluruh OPD telah dipanggil. Tujuannya agar ada percepatan pengajuan lelang untuk paketpaket pekerjaan konstruksi. ‘’Mestinya sudah pada lelang.

Tapi nggak tahu kenapa. Sudah kita undang kemarin. Diingatkan sekaligus apa kendalanya kok nggak lelang-lelang,’’ katanya.

Diharapkan semua paket pekerjaan konstruksi sudah selesai pada Juli mendatang. Untuk menghindari pengerjaan proyek yang terlambat setiap tahun. ‘’Biasanya ada saja OPD alasannya macam-macam yang lokasinya belum siap,’’ terangnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengeluarkan tujuh instruksi terkait percepatan tender/lelang proyekpemerintahtahunanggaran 2020. Pertama, OPD diminta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020 secara terbuka melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) paling lambat Januari 2020.

Kedua, tender dapat dilaksanakanmendahuluipengesahanDPA setelah RAPBD ditetapkan oleh DPRD. Ketiga, proses tahun anggaran 2020 yang ditender pada tahun 2019 dapat dilaksanakan oleh PPK Tahun Anggaran 2019.

Keempat, pengajuan proses seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisiknya

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2020.

Dan untuk pekerjaaan konstruksi fisiknya diajukan paling lambat bulan Juni 2020.

Kelima, gubernur menginstruksikan supaya kegiatan konstruksi yang sudah ada DED-nya, pengajuan tender dilakukan paling lambat Bulan Maret 2020.

Keenam, pengajuan tender barang/ jasa lainnya, dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2020.

Terakhir, OPD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan lingkup Pemprov NTB dalam melaksanakan pengadaan non tender atau pengadaan langsung dan penunjukan langsung harus melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 2 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tender Proyek Tunggu Pendampingan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 37 paket proyek di tahun 2020 belum berani dikerjakan. Pemkot Mataram masih menunggu kepastian pendampingan dari Kejaksaan untuk melelang pekerjaan konstruksi.

(Suara NTB/fan)

BEREBUT BOLA - Pemain Vamos Mataram dengan pemain Halus FC Jakarta sedang berebut bola di laga lanjutan pekan keenam Grup A Liga Futsal Profesional (LFP) yang di gelar di GOR 17 Desember Turida Mataram, Minggu (29/2).

Vamos Mataram Taklukkan Halus FC 3-0

Mataram (Suara NTB) Tampil di hadapan ribuan pendukungnya, tim futsal kebanggaan NTB, Vamos Mataram berhasil menaklukkan Halus FC Jakarta 3-0 di laga lanjutan pekan keenam Grup A Liga Futsal Profesional (LFP) yang di gelar di GOR 17 Desember Turida Mataram, Minggu (1/3). Kemenangan tiga gol Vamos Mataram disumbang Al Fajri Zikri dua gol dan Iqbal Aliefian satu gol.

Pantauan Suara NTB, keperkasaan anak-anak Vamos Mataram di laga itu disaksikan langsung oleh pemilik Vamos Mataram, Aryanto Prametu yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB. Kehadiran pemilik Vamos Mataram di laga itu benar-benar menyemangati penampilan anak-anak Vamos Mataram agar tampil lebih all out. Selain itu dukungan Smeton Vamos yang sangat antusias membuat pemain Vamos tampil lebih maksimal.

Terbukti di laga hari itu tim Vamos Mataram berhasil membungkam Halus FC dengan kemenangan telak 3-0. Gol pertama Vamos Mataram benar-benar mengejutkan. Pasalnya, pertandingan baru berjalan dua menit, pemain Vamos Mataram, Al Fajri Zikri langsung membobol gawang Halus FC yang dijaga ketat Moch Ivan Noviawan.

Merasa kecolongan, tim Halus FC berusaha menekan, namun kuatnya pertahanan Vamos membuat pemain Halus FC sulit menghasilkan gol. Justru anak-anak Vamos Mataram kembali mengancam, dan di menit ke-14 pemin Vamos, Al Fajri kembali mencetak gol kedua, skor 2-0 untuk kemenangan Vamos Mataram.

Selanjutnya memasuki babak kedua, pertandingan tidak banyak berubah, anak-anak Vamos terus menunjukkan permainan terbaiknya. Dan di menit ke 23- pemain Vamos Mataram berhasil menambah gol ketiga lewat Iqbal Aliefian. Dan pertandingan pun berakhir 3-0 untuk Vamos Mataram. (fan)

Surat permohonan pendampingan proyek strategis telah dikirim oleh Pemkot ke Kejaksaan Negeri Mataram.

Tetapi belum ada jawaban resmi dari lembaga adhyaksa tersebut. Kabarnya, Kejari menunggu persetujuan dari Kejaksaan Tinggi. Demikian pula, Kejati menunggu arahan dari Kejaksaan Agung.

“Pak Wali sudah bersurat ke Kejari. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi di ruang kerjanya pekan kemarin.

Secara lisan sudah didapatkan informasi bahwa Pemkot Mataram dipersilakan membuat surat keputusan proyek strategis mana yang membutuhkan pendampingan. Dari perencanaan disusun sebut Mahmuddin, tidak semuanya membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan. Misalnya, pengadaan ban dan mobil. Tetapi seperti pekerjaan konstruksi seperti gedung kantor, pasar, jalan dan irigasi membutuhkan pendampingan.

“Yang paling penting itu pekerjaan konstruksi. Kita ndak berani melangkah kalau belum ada pendampingan,” ungkapnya.

Setidaknya ada 37 paket pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan di tahun 2020.

Yakni, anggaran DAK fisik senilai Rp16,5 miliar lebih. Terdiri dari Rp12 miliar untuk

peningkatan dan rehabilitasi jalan serta perbaikan irigasi senilai Rp4,5 miliar, pembangunan lanjutan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp5,5 miliar, lanjutan pembangunan Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp4,5 miliar, landscape Kantor Walikota Rp2 miliar, lanjutan pembangunan Kantor Camat Ampenan Rp400 juta dan lanjutan pembangunan Kantor Lurah Sayang – sayang Rp300 juta.

Selain itu, di Dinas PUPR juga akan mengerjakan jalan dan jembatan yang bersumber dari APBD senilai Rp6,7 miliar. Di Dinas Kesehatan ada paket fisik pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Karang Taliwang senilai Rp2,2 miliar lebih. Program meterisasi di Dinas Peruma-

han dan Kawasan Pemukiman senilai Rp2,5 miliar.

Dokumen pengadaan lanjutnya, telah siap di beberapa organisasi perangkat daerah. Seperti, di Dinas Pariwisata yakni penataan Taman Wisata Loang Baloq senilai Rp3,4 miliar. Dinas PUPR untuk peningkatan kualitas jalan senilai Rp12 miliar dan irigasi Rp4,6 miliar.

Anggarannya berasal dari DAK. Menurutnya, proyek ini mendesak untuk segera dilelang. Pemerintah pusat menargetkan hingga akhir Juli dokumen lelang harus sudah dikontrak. Jika sebaliknya, anggaran akan hangus atau dikembalikan. “Yang mendesak sekali itu program dari DAK. Kalau sampai Juli belum dikontrak uangnya akan hangus,” demikian kata dia. (cem)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PASANG LAMPU - Pengendara melintas di ruas jalan depan Monumen Mataram Metro di wilayah Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Sabtu (29/2). Proyek monumen ini masih memerlukan dana tambahan untuk penyelesaiannya hingga bisa dimanfaatkan masyarakat.

Namun dari 37 paket proyek fisik pemkot Mataram yang saat ini belum dieksekusi karena masih menunggu persetujuan pendampingan dari Kejaksaan, proyek kelanjutan monumen ini tidak termasuk.

Konferensi PWI NTB Lahirkan Kepengurusan Baru Selong (Suara NTB) – Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Indikator Demokrasi yang harus dimiliki, salah satunya adalah adanya Pers yang mencerdaskan. Peranan para wartawan bisa menentukan arah pembangunan daerah dan bangsa di masa yang akan datang. Salah satu alasannya, karena para wartawan merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat beserta seluruh persoalan yang ada.

Kehadiran wartawan yang tergabung dalam PWI sebagai penyokong dewan pers ini, betul-betul bisa memberikan dampak luas bagi terciptanya solusi atau mengetengahkan solusi di tengah-tengah masyarakat saat ini, khususnya di NTB. “Kami mengajak teman-teman wartawan semua mari kita bersinergi dan berkolaborasi mengabarkan Nusa tenggara Barat ini menjadi tempat yang aman tempat yang nyaman melalui pemberitaan-pemberitaan yang positif, sehat, berimbang karena akan sangat menentukan masa depan provinsi Nusa Tenggara Barat,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol, Setda Provinsi NTB, Na-

(Suara NTB/ist)

Pengurus baru PWI NTB 2020-2025 jamuddin Amy, S.Sos, MM, me- segera dilaksanakan. Dengan dengan masyarakat sehingga kewakili Gubernur NTB saat mem- diikutinya UKW maka war- hadiran persatuan wartawan Inbuka Konferensi Provinsi Per- tawan akan memiliki kompeten- donesia betul betul dirasakan satuan Wartawan Indonesia si yang baik dan mampu me- manfaat dan eksistensinya.

Konferensi tersebut sukses (PWI) NTB, di Desa Tete Batu, menuhi kriteria demokrasi yang menghasilkan kepengurusan Kecamatan Sikur, Kabupaten berkecerdasan,” ungkapnya.

Ia berharap kepengurusan baru dengan, Nasruddin didaulLombok Timur, Sabtu (29/2).

Najamuddin menjelaskan, se- atau kepemimpinan PWI NTB at sebagai Ketua PWI NTB. Nasruddin menjelaskan, bagai pilar demokrasi yang menc- yang akan terbentuk nantinya, erdaskan, para wartawan tentu- mampu mengintegrasikan se- pola kemitraan pers dengan nya dituntut untuk terus men- luruh kekuatan yang dimiliki seluruh stakeholder menjadi ingkatkan kapasitas diri dengan oleh para wartawan dari selu- kaharusan di masa yang akan datang. Maka langkah yang terus belajar dan meningkatkan ruh Nusa Tenggara Barat.

Kerjasama pun harus dit- akan dilakukan untuk menkapasitasnya. Profesi wartawan harus betul-betul menjadi acuan ingkatkan agar menjadi kekua- dukung pola kemitraan atau bagi ikhtiar mewujudkan kecer- tan yang kolaboratif dan sinergi kerjasama itu adalah, mencipdengan seluruh stakeholder, bu- takan ekosistem pers sehat. dasan masyarakat.

“Tidak ada tangan di atas, “Saya setuju bahwa uji ko- kan hanya dengan pemerintah mpetensi wartawan ini harus tetapi juga dengan dunia usaha tidak ada tangan di bawah.

Yang ada adalah jabat tangan, sejajar dan berimbang,” ungkapnya pada kegiatan yang berlangsung mulai 28 Februari hingga 1 Maret 2020 itu.

Kalau ekosistem pers sehat katanya, maka output yang dihasilkan juga akan sehat. Sehingga akan memberikan dampak kesejahteraan bagi para awak media. Pers yang sehat lanjutnya harus lahir dari wartawan yang sehat.

Cara terbaik katanya melalui rekrutmen yang profesional.

Kegiatan konferensi itu diikuti seluruh wartawan cetak, online dan penyiaran di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Agenda utamanya memilih Ketua PWI NTB periode 2020-2025. Tema yang diangkat Mengikhtiarkan Ekosistem Pers yang Sehat.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut diantaranya, Pengurus PWI Pusat Bang Ahmad Munir yang juga Direktur Lembaga Berita Nasional Antara, Tokoh Pers Nasional H. Ismail Husni, Sekda Lombok Timur, Kabid Humas Polda NTB, Kapolres Lombok Timur, Jajaran Pengurus PWI Pusat dan seluruh Ketua PWI Kabupaten/Kota se-NTB. (r)

(Suara NTB/cem)