Edisi Sabtu 02 Februari 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 2 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

Pengawasan Dewan Lemah, Perencanaan Dinilai Kurang Matang FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengamati, tak maksimalnya penyerapan anggaran merupakan penyakit yang terulang tiap tahun. Fitra menilai perencanaan yang kurang matang menjadi faktor dominan penyebab tak maksimalnya penyerapan APBN maupun APBD di NTB. Selain itu, Fitra juga meli-

hat pengawasan dari legislatif atau DPRD masih lemah. Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, seharusnya Dewan melakukan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif, agar dana pusat yang sudah turun ke NTB dapat dieksekusi maksimal. ‘’Kita selalu, serapan anggaran tiap triwulan rendah. Akan tinggi nanti di akhir tahun, pada triwulan IV. Ini penyakit lama yang agak sulit Pemda untuk move on,’’

kata Direktur Fitra NTB, Ramli dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/2) siang.

Fitra melihat serapan anggaran yang tak maksimal tiap triwulan bahkan tiap tahun karena persoalannya ada di hulu, yakni perencanaan.

Menurutnya, perencanaan program atau kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja (Satker) kurang matang. ‘’Ketika perencanaannya kurang matang. Maka nanti pada pelaksanaan juga susah implementasinya,’’ katanya.

Selain itu, Fitra juga melihat tak maksimalnya penyerapan anggaran akibat persoalan teknis di lapangan. Seperti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang terlambat turun dari kementerian terkait.

Jika penyebabnya berkaitan dengan regulasi seperti ini, kata Ramli, maka dapat dimaklumi serapan anggaran akan ikut berpengaruh.

Bersambung ke hal 11

12 HALAMAN NOMOR 272 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kanwil DJPB akan Cek Efektivitas Penggunaan APBN Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB bersama Bank Indonesia (BI) akan melakukan jemput bola ke Satuan Kerja (Satker) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Selain itu, Kanwil DJPB akan turun langsung melihat efektivitas penggunaan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat di NTB. ‘’Nanti setiap bulan kita bikin raport dan hasilnya kami serahkan ke Pak Gubernur,’’ ujar Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB, di kantornya, Jumat (1/2) siang.

Syarwan mengatakan, ia dan Kepala BI Perwakilan NTB telah komit untuk mengawal pelaksanaan penyerapan anggaran di NTB. Kanwil DJPB dan BI akan mendatangi setiap Satker yang mengalami hambatan dalam menyerap anggaran. ‘’Teman-teman akan kita datangi, apa kendalanya? Kita jemput bola ke Satker. Kalau ndak, kapan bangkitnya NTB ini. Saya ingin berkontribusi pada NTB,’’ ujarnya.

Upaya yang dilakukan tersebut juga untuk mencegah penumpukan

eksekusi anggaran di akhir tahun.

Bahkan, kata Syarwan, tim dari Kanwil DJPB NTB telah mulai turun mendatangi Satker.

Mantan Kepala Kanwil DJPB Papua ini menambahkan pihaknya bukan saja akan melihat penyerapan anggaran. Namun lebih dari itu, efektivitas penggunaan anggaran juga akan dilihat secara detail.

Bersambung ke hal 11

’’

Teman-teman akan kita datangi, apa kendalanya?

Kita jemput bola ke Satker. Kalau ndak, kapan bangkitnya NTB ini. Saya ingin berkontribusi pada NTB.

Syarwan (Suara NTB/dok)

TO K O H

(Suara NTB/bul)

STIP - Kawasan STIP Banyumulek saat ini. Di kawasan ini baru diisi kontraktor-kontraktor yang mengerjakan perangkat rumah aplikasi untuk korban gempa.

Apresiasi Kinerja Kades DESA harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di desanya, sehingga ke depan desa dapat mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah kabupaten dan provinsi. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, ketika menghadiri penandatanganan kontrak kerja tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberd a y a a n Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (1/2).

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Program Industrialisasi

STIP, Program Lompatan Tanpa Tahapan Jelas Mataram (Suara NTB) Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah- Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) memiliki program di bidang industrialisasi dan hilirisasi produk. Ikhtiar Zul-Rohmi melalui program ini adalah menjadikan NTB tidak hanya menjual produk (hasil pertanian dalam arti luas dan produk lainnya) dalam bentuk produk mentah. Tetapi produk olahan yang intinya memiliki nilai jual lebih tinggi. ‘’Kami mengapresiasi program kepala daerah untuk melakukan industrialisasi,’’ ujar Dr. Azis Bagis, pemerhati ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mat-

aram (Unram). Program industrialisasi dan hilirisasi ini, dilaksanakan melalui Science Technologi Industrialisasi Park (STIP) di Banyumulek, Lombok Barat. Sebelumnya, dike-

nal sebagai Techno Park.

Bagi Azis Bagis, STIP adalah program lompatan dan program besar. Artinya, untuk merealisasikan program besar ini, seharusnya ada tahapan

SK 1.000 Guru Non PNS

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. ‘’Industrialisasi ini bagus.

Tapi harusnya mulai dari start up dulu, mulai dari Incubator Bisnis Technologi (IBT). Kalau STIP itu artinya langsung melompat (tanpa tahapan).

Atau caranya bisa menggandeng IBT untuk mengembangkan STIP. Sehingga tahapannya jelas,’’ kata Azis Bagis.

Memulai industrialiasi dengan mengoptimalkan Incubator Bisnis Technologi

(IBT) yang ada di masingmasing Perguruan Tinggi (PT). Unram sendiri katanya, telah memiliki IBT yang ia kelola sejak 2018 lalu.

IBT adalah wadah untuk mendorong dan mendampingi sekaligus para enterpreunur bisnis dari kalangan mahasiswa dan alumni.

Acuannya adalah penerapan teknologi hasil – hasil penilitan yang dilakukan di kampus dan telah memiliki hak paten.

Bersambung ke hal 11

Diminta Susun Proyeksi Kebutuhan PNS

SK penugasan sekitar 1.000 lebih guru SMA/SMK/SLB non PNS masih berada di meja Gubernur NTB. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengaku sudah menaikkan draf SK penugasan guru non PNS tersebut ke gubernur untuk diteken atau ditandatangani. ‘’Masih di Pak Gubernur. Beliau masih telaah. Sudah kita naikkan,’’ kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Mataram. Suruji mengatakan, pada 2018 sudah dilakukan UKG bagi guru honorer SMA/SMK/SLB sebanyak dua kali. Pada UKG Non PNS normatif-adaptif, pesertanyasebanyak5.837orang.Bersambung ke hal 11

Pemprov Kekurangan 2.584 Guru dan 694 Tenaga Kesehatan

Mengendap di Kas Daerah H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

294 Desa Belum Terima DD Tahap III Tahun 2018 Mataram (Suara NTB) Penyerapan penyaluran dana desa (DD) tahap III tahun 2018 hingga 31 Desember baru mencapai 70,45 persen.

Data yang diperoleh Suara NTB dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, sebanyak 294 desa yang belum menerima DD tahap III tahun 2018.

Pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaha-

raan Negara (KPPN) telah mentransfer DD tahap III tahun 2018 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp392,32 miliar atau 40 persen total dana desa yang diperoleh NTB tahun 2018. Dengan rincian Lombok Barat Rp51,33 miliar, Lombok Tengah Rp62,18 miliar, Lombok Timur Rp101,08 miliar, Bima Rp62,71 miliar, Sumbawa Rp49,56 miliar, Dompu Rp24,68 miliar, Sumbawa Bar-

at Rp21 miliar dan Lombok Utara Rp19,77 miliar.

Dari dana sebesar Rp392,32 miliar yang telah ditransfer ke kas daerah delapan kabupaten, cuma lima kabupaten yang menyalurkan 100 persen ke desa sampai 31 Desember 2018. Dua kabupaten, yakni Lombok Timur dan Lombok Utara nol persen, sedangkan Lombok Tengah 82,68 persen.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) meminta Pemprov dan Pemda kabupaten/kota menyusun kebutuhan PNS lima tahun ke depan. Kemen PANRB memberikan tenggat waktu kepada Pemda untuk menyusun kebutuhan PNS sampai Maret mendatang. ‘’Sesuai surat Kemen PANRB, kita diminta menyusun kebutuhan personel lima tahun ke depan sesuai analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK),’’ kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Yus mengatakan, saat ini BKD sedang menyusun proyeksi kebutuhan PNS lingkup Pemprov NTB lima tahun ke depan bersama dengan Biro Organisasi. Untuk peny-

(Suara NTB/nas)

Yus Harudian Putra usunan kebutuhan PNS lima tahun ke depan. Pertama, harus disesuaikan dengan Anjab dan ABK. Kedua, disesuaikan dengan proyeksi kemampuan fiskal daerah lima tahun ke depan.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

PENGELOLAAN dana bantuan kelurahan dari pemerintah pusat pada tahun 2019 ini diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dengan catatan akan dilakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Lurah Dasan Agung Baru, Apriadi mengatakan, pihaknya akan melakukan muskel terlebih dahulu atas permintaan pemerintah, sebagai syarat penggunaan dana bantuan kelurahan pada tahun ini.

“Pelaksanaan muskel Apriadi minta disegerakan, apa yang menjadi skala prioritas dari kegiatan di kelurahan itu.

Misalnya terkait masalah banjir atau apa kan ada empat item di sana. Yang jelas itu ada untuk pemberdayaan masyarakat sama fisik,” ujar Apriadi kepada Suara NTB, Rabu (30/1).

Musyawarah kelurahan sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan dana kelurahan. Artinya, dia tidak bisa mengambil keputusan secara otoriter tanpa ada kesepakatan bersama masyarakat. Pelaksanaannya juga tetap mengambil dari hasil musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM).

“Saya ndak boleh mengambil keputusan sendiri, harus dimusyawarakan dengan warga saya,” katanya. Lanjut dia, hasil dari muskel itu tetap diambil dari hasil MPBM yang tidak bisa diakomodir sekarang ini, salah satu contoh kecil misalnya perbaikan untuk sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dan sektor lainnya.

Menurutnya, pencairan anggaran itu tergantung dari jumlah luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah masyarakat berekonomi lemah. “Tergantung dari jumlah luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah warga miskin,” kata Apriadi.

Dengan anggaran tersebut, Apriadi berharap segala persoalan yang ada di kelurahannya di masing-masing lingkungan, agar bisa dilaksanakan secara maksimal karena pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pada tahun lalu keterbatasan anggaran, karena demikan tahu ini menjadi program prioritas. (mhj)

(Suara NTB/mhj)

Berdasarkan Hasil Muskel

Pemkot akan Kurangi Pegawai Tidak Tetap Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan mengurangi pegawai tidak tetap (PTT). Pengurangan tersebut agar tak membenani anggaran daerah.

Informasi dihimpun Suara NTB, Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, telah membagikan formulir ke masing - masing organisasi perangkat daerah (OPD). Formulir itu diisi oleh pegawai non PNS dengan mencantumkan identitas diri dan keterampilan.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia membenarkan, formulir itu telah disebar ke masing masing OPD. Dan, PTT dim-

inta mengisi. Kemungkinan sambungnya, akan banyak PTT yang dieliminasi atau kontraknya tidak diperpanjang kembali.

“Iya, setahun sekali mereka tanda tangan kontrak. Sekitar ratusan mau diberhentikan,” jawab Evi ditemui Jumat (1/2). Secara spesifik tidak disebutkan jumlah PTT di Lingkup Pemkot Mataram.

Tetapi, keberadaannya sangat banyak di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. “Yang banyak itu kan petugas kebersihan dan Satgas di lapangan itu,” timpalnya.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, sebenarnya kebijakan pemerintah bukan perampingan PTT. Tetapi keberadaan mereka di satuan kerja perangkat daerah harus sesuai analisa beban kerja.

Sekda mengasumsikan jika tenaga kontrak dibutuhkan lima orang, maka OPD tidak boleh mengangkat lebih dari itu. “Misalnya, yang dibutuhkan itu lima orang. Ndak boleh mengangkat sepuluh,” kata-

”

“Ngapain kita membayar orang yang tidak mau bekerja dan malas H. Effendi Eko Saswito nya mencontohkan.

Hasil evaluasi diserahkan ke pimpinan OPD. Jika diketahui mereka malas atau tidak disi-

plin dipersilakan diberhentikan.

“Ngapain kita membayar orang yang tidak mau bekerja dan malas,” tegasnya. (cem)

Pasar Kebon Roek Tidak Perlu Dibangun Bertingkat

(Suara NTB/dok)

Lebih Baik Bentuk PD TAWARAN investor untuk mengelola Pasar Kebon Roek, Ampenan, terus menuai pro-kontra di kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengaku, lebih setuju kalau Pemkot mataram membentuk Perusahaan Daerah (PD) Pasar ketimbang menyerahkan pengelolaan pasar Kebon Roek kepada investor. ‘’Kan Pemkot Mataram sudah mempunyai rencana untuk memindahkan Pasar Kebon Roek ke wilayah Kebon Talo. Jadi kalau ada hal-hal H. Muhtar lagi yang berkaitan dengan pasar, seperti ada investor yang ingin menggabungkan antara hotel dengan pasar, kita juga masih menunggu Perda RTRW kita (Mataram, red) seperti apa,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (2/1).

Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini meminta Pemkot Mataram jangan terlalu banyak bermimpi sebelum melihat jelas Perda RTRW Kota Mataram. ‘’Angan-angan kita saja setinggi langit, ujung-ujungnya kita ditinggal,’’ katanya. Karena seperti diketahui, Pemkot Mataram beberapa kali ditinggal begitu saja oleh investor yang berjanji menanamkan investasinya di Kota Mataram.

Untuk itu, Muhtar mengingatkan agar Pemkot Mataram tidak gegabah menerima tawaran investor. Meskipun Kota Mataram membutuhkan banyak investor untuk ikut membangun Kota Mataram, namun tetap harus memperhatikan prinsip kehatihatian. ‘’Harus dikaji keinginan investor itu. Misalnya ingin membangun hotel yang langsung berdekatan dengan pasar, apa iya nanti bisa menarik minat pengunjung,’’ ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Muhtar, Dewan juga mendukung masuknya investor ke Kota Mataram. Karena, lanjut politisi Gerindra ini, keterlibatan investor membangun Kota Mataram akan membawa dampak positif. Seperti terserapnya tenaga kerja dan meningkatnya perekonomian masyarakat. Namun demikian, dia meminta Pemkot Mataram untuk fokus pada satu pilihan. ‘’Kalau memang kita ingin mengelola pasar, mari kita fokus di situ. Jangan setengah hati. Begitu juga kalau kita ingin menjadikan parkir ini menjadi PD, ayo,’’ ajaknya.

Kalau investor, kata Muhtar, jelas akan berpikir untung rugi berinvestasi di Kota Mataram. Dewan, kata Muhtar, tetap berpikir optimis terhadap masuknya investor di Kota Mataram. ‘’Tetapi keseriusan investor itu seperti apa. Karena tentu kita tidak ingin seperti yang sudah-sudah,’’ pungkasnya. (fit)

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Sabtu, 2 Februari 2019

Mataram (Suara NTB) – Pedagang di Pasar Kebon Roek Ampenan, Kota Mataram, pasrah atas rencana pemerintah Pasar Kebon Roek dikelola oleh pengusaha. Pasar tidak perlu dibangun dalam wujud gedung bertingkat. Pengelolaan secara modern berimplikasi terhadap mahalnya retribusi dibayar pedagang.

Hj. Masriah pedagang sembako di Pasar Kebon Roek, misalnya, menuturkan bahwa dirinya hanya bisa pasrah apa pun kebijakan dari pemerintah, bahwa pasar tradisional ini akan dikelola secara modern oleh investor. “Ini kan program pemerintah, kita ikutin saja,” ujar Hj. Masriah kepada Suara NTB, Jumat (1/ 2).

Rencananya Pasar Kebon Roek dikelola secara modern, Masriah menambahkan Pasar Kebon Roek merupakan hak milik pemerintah dan bukan sebagai hak miliknya.

Maka dari itu, dia tidak bisa berkutik atas rencana pemerintah tersebut.

“Jadi dia mau ambil mau apain terserah dia gitu. Kita nda bisa bilang apa-apa, orang pemerintah yang mau, dia kan yang punya, kita cuma hak pakai saja,” cetusnya.

Jika Pasar Kebon Roek, jadi dikelola secara modern oleh investor dan pengelolaan akan berbeda, retribusi dibayar oleh pedagang alias biaya sewa ditarik oleh pengusaha. Akan tetapi, satu atau dua bulan kedepan, pedagang diberikan keringanan. “Kok pedagang yang bayar? Kan pemerintah yang punya,” tanya Masriah.

Sementara Unah, pedagang di Pasar Kebon Roek, tidak menginginkan pengelolaan Pasar dijadikan sebagai pasar modern seperti yang di-

(Suara NTB/mhj)

TIDAK PERLU GEDUNG - Hj. Masriah, pedagang sembako di Pasar Kebon Roek Ampenan, Kota Mataram, berharap pasar tradisional tidak perlu berwujud gedung bertingkat. janjikan investor pada Pemerintah Kota. Jika dikelola oleh investor maka penarikan retribusi oleh pengusaha. Maka dari itu, dia menginginkan kepada pemerintah untuk menata Pasar Kebon Roek lebih baik lagi dan tidak mesti harus modern.

“Yang biasa-biasa bikin

pasar, ndak usah yang bertingkat kayak sekarang ini,’’ tuturnya. Dia menginginkan agar pemerintah menata Pasar Kebon Roek seperti Pasar di Bertais.

Menurut dia jika itu direalisasikan, secara otomatis pasar modern akan seperti kondisi pembangunan pada

tahun lalu, bertingkat, dan di lantai atas tidak akan ada pedagang yang menempatinya. “Ini bukan Jawa, bukan Jakarta. Ini kan Lombok, pokonya tidak cocok di Lombok. Ini dah buktinya nggak ada orang naik ke atas orang belanja, yang di depan aja dia jualan,” pungkasnya.

Pengusaha asal Jakarta berencana akan mengelola Pasar Kebon Roek Ampenan.

Nilai investasinya mencapai Rp200 miliar. Tidak hanya pasar saja yang dikembangkan, rencananya lahan parkir juga akan dikembangkan, termasuk membangun hotel di tempat tersebut. (mhj)

Pemkot Mulai Salurkan Dana Kelurahan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mulai menyalurkan dana kelurahan sebesar Rp58,9 miliar dana kelurahan. Penggunaan dana harus dimulai dengan musyawarah kelurahan (muskel).

Dana Rp58,9 miliar akumulasi dari 50 kelurahan se - Kota Mataram. Anggaran diterima kelurahan bervariasi tergantung dari bobot penilaian. Aspek dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, warga miskin serta inovasi kelurahan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) na pascabencana gempa, K2 bisa meningkat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Peningkatan kesejahterPemkot Mataram akhir- Pemkot Mataram menepati 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nya merealisasikan janji- janjinya menaikkan gaji mere- aan akan jelas setelah pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nya. Tahun ini, insentif ka. “Kita bersyukurlah bisa erimaan pegawai pemerin123456789012345678901234567890121234567890123456789 pegawai kategori dua (K2) direspon,” kata Muzakalah tah dengan perjanjian ker123456789012345678901234567890121234567890123456789 ja (P3K). “Semuanya akan dinaikkan. Sebelumnya dikonfirmasi, Jumat (1/2).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rp270 ribu per bulan menKenaikan ini kata dia, me- jelas setelah perekrutan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 jadi Rp400 ribu per bulan. mang belum sesuai upah min- P3K oleh pemerintah pu123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bagi Ketua Forum K2 imum kota (UMK). Tapi se- sat,” tandasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pegawai K2 sambung Kota Mataram, Muzakalah, cara bertahap sesuai komuni123456789012345678901234567890121234567890123456789 mensyukuri adanya kenai- kasi dengan Sekretaris Daer- Muzakalah, sebenarnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan insentif tersebut. Kare- ah diupayakan kesejahteraan berharap penerimaan P3K. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ini jadi alternatif penga123456789012345678901234567890121234567890123456789 ngkatan pegawai non PNS 123456789012345678901234567890121234567890123456789 setelah tak terakomodir.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Namun demikian, pemerin123456789012345678901234567890121234567890123456789 tah pusat belum memberi123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan kejelasan terkait me123456789012345678901234567890121234567890123456789 kanisme perekrutan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Apalagi pembiayaan dibe123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bankan ke kas daerah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sekretaris Daerah Kota 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram, Ir. H. Effendi Eko 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Saswito mengatakan, pe123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 merintah mengambil kebi123456789012345678901234567890121234567890123456789 jakan menaikkan gaji pe123456789012345678901234567890121234567890123456789 gawai K2 menjadi Rp400 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ribu. Nantinya bertahap di123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 naikkan tergantung kondi123456789012345678901234567890121234567890123456789 si anggaran daerah. “Iya, di123456789012345678901234567890121234567890123456789 genapkan jadi Rp400 ribu,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 INSENTIF NAIK - Ketua Forum K2 Kota Mataram, sebut Sekda. Terhadap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Muzakalah memberikan keterangan pers di ruang kerja penerimaan P3K akan me123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sekda, Jumat (1/2).Insentif K2 mulai tahun ini naik dari nunggu kebijakan pemerin123456789012345678901234567890121234567890123456789 tah pusat. (cem) Rp270 menjadi Rp400 per bulan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789

Naik, Insentif Pegawai K2 Kota Mataram

Rata - rata kelurahan mengelola Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

“Satu kelurahan itu ndak sama dana yang dikelola,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana dikonfirmasi, Jumat (1/2). Penggunaan dana kelurahan ini, harus melalui mekanisme muskel. Muskel memiliki petunjuk penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Walikota. Dua program prioritas yakni peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, hasil keputusan muskel dibuatkan berita acara.

Keputusan yang dituangkan dalam berita acara akan dievaluasi kembali oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), apakah cocok atau sebaliknya. “Ini nantinya jadi dasar untuk mengeksekusi anggaran,” ungkapnya.

Disampaikan, dana kelura-

han tidak jauh beda dengan dana desa. Tetapi ini barang baru dan kelurahan baru pertama kali diberikan kewenangan mengelola anggaran cukup besar.

Dia menilai, penguatan perlu dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya, memberikan petunjuk teknis kepada lurah dan bendahara terhadap mekanisme pengelolaan dana. Dijadwalkan pada Rabu - Kamis (6-7/2) akan ada Bimtek semua lurah dan bendahara pembantu.

Selain itu ditegaskan Putu, Pemkot Mataram, juga akan membentuk tim pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan, untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana di kelurahan, agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.

“Nanti dibentuk tim untuk mengawasi di lapangan,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/ist)

MUSKEL - Kepala Bagian Pemerintah I Made Putu Sudarsana memberikan pengarahan penggunaan dana kelurahan pada musyawarah kelurahan (muskel) di Kelurahan Cakra Utara, Jumat (1/2).

(Suara NTB/mhj)

MENINGKAT - Pasukan biru Dinas PUPR Kota Mataram, mengangkut tumpukan sampah di Jalan Catur Warga, Kelurahan Pejanggik, Jumat (1/2). Volume sampah diprediksi semakin meningkat seiring tingginya aktivitas ekonomi di Kota Mataram.

Produksi Sampah Kota Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB) Produksi sampah di Kota Mataram sudah dan akan terus meningkat. Pasalnya, jumlah penduduk bertambah serta tingginya aktivitas ekonomi. Sementara itu, persoalan pengangkutan sampah menjadi permasalahan sendiri, ditambah dengan tidak dimilikinya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah untuk Kota Mataram.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, Jumat (1/2) menerangkan, sekitar 20 hingga 50 meter kubik produksi sampah per hari tahun 2019. Sebelumnya, produksi sampah di tahun 2017 sebesar 1.444 meter kubik, naik menjadi 1.500 meter kubik di tahun 2018.

Yang mampu dikurangi kata dia, hanya 300 ton per hari. Sementara, sisanya ada yang tidak terangkut disebabkan masyarakat membuang ke sungai. Dan; sebagian diolah kembali oleh kelompok peduli sampah serta pemulung. “Perhitungan kita per hari itu hanya mampu mengangkut ke

TPA 300 ton,” sebut Irwan.

Pengurangan volume sampah terus dilakukan melalui aktivitas mandiri masyarakat.

Irwan menanggapi komentar Dewan bahwa pola angkut buang dianggap tidak efektif.

Dijelaskan, pengelolan sampah ini ada dua hal. Pertama, penanganan. Kedua, pengurangan. Penanganan ini melalui pengangkutan dengan mobilisasi kendaraan menuju TPA. Jadi, pola angkut buang mengurangi residu sampah ke TPA. “Kita bersyukur ada pemulung,” ucapnya.

Terhadap konsep zero waste dicanangkan oleh Pemprov NTB ditegaskan oleh mantan Camat Selaparang ini, bahwa Pemkot Mataram sejak lama menerapkan konsep itu. Pemilahan dan pengolahan serta pengurangan sampah sebenarnya ruh dari zero waste.

Dikatakan, sampah ini mustahil bisa dihilangkan sepanjang memiliki aktivitas. ”Selama manusia hidup, tetap ada sampah. Jadi, mustahil dipikirkan kalau sampah itu tidak ada,” tandasnya. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 2 Februari 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tas ”Sampah” dari NTB Tembus Pasar Eropa Siti Aisyah menuangkan ide-ide kreatifnya. Menjadikan sampah bernilai ekonomis.

Bayangkan, penjulannyapun menembus Pasar Eropa. Bagaimana bisa? melalui pemikiran yang kreatif dan tangan tekun para pekerjanya, jadilah ia beragam tas. Diantaranya tas pinggang, tas laptop, ada juga tas kamera dan baru dibuat dompet dari ban dalam.

Kata Aisyah, tas-tas inilah itulah yang dipesan oleh pembeli dari beberapa negara di Eropa. Jamaika, Belanda, Jerman, termasuk juga Australia. Permintaannya rutin.

Dalam sekali permintaan, satu pemesan bisa mencapai 80 sampai 100 pcs. Harganya, mulai dari Rp100.000/pcs, hingga Rp500.000/pcs.

Tas-tas ini dibuat dengan selera pasar modern. Tetapi tetap terlihat unik. Itulah yang membuat tas dari sampah ini melenggang ke luar negeri. Penjualannya justru laku di negara-negara yang disebutkan Aisyah. Maklum, di negara-negara maju biasanya sangat menghargai seni dan kreativitas.

“Kalau mau jual, berapa sih harganya. Karena dia dari bahan bekas. Tapi yang mahal

Pengusaha Ragu Membangun

Dana untuk Rumah Korban Gempa ”Disunat” Pajak

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB mempertanyakan kepastian pemotongan pajak atas dana yang diturunkan pusat untuk penyediaan rumah bagi korban gempa. Sebab masih dalam ketidakjelasan, pengusagapun belum mengeksekusi melakukan pembangunan.

Pertanyaan ini disampaikan Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto. Anggota REI NTB rencananya akan ambil bagian untuk mempercepat pembangunan rumah bagi korban gempa. Hanya saja, persoalan pajak yang masih diperdebatkan.

H. Heri mempertanyakan, jika dikenakan PPN (Pajak Pertambangan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, maka dana pembangunan rumah untuk korban gempa sebesar Rp50 juta dari pemerintah, akan terpotong sebesar Rp5 juta untuk pajak.

“Ini yang harus diperjelas. Apakah dipotong atau tidak,” kata H. Heri. Sebelumnya, kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, REI menyampaikan agar pemerintah juga memberikan kebijakan tidak dibebankan PPN bagi pembangunan rumah korban gempa. Harapan REI kebijakannya sama seperti pembebasan PPN bagi rumah subsidi yang harganya Rp148 juta.

H. Heri mengilustrasikan. Jika saja pengusaha mengambil jatah puluhan atau ratusan rumah korban gempa dibangun dengan nilai Rp50 juta. Lalu keuntungan yang diambil Rp3 juta/rumah. Dengan asumsi, dana Rp50 juta tidak dibebankan potongan-potongan.

“Setelah selesai pembangunan. Lalu datang petugas pajak menagis PPN sebesar Rp5 juta dari uang Rp50 juta itu.

Keuntungan tiga juta, ditagih untuk pajak Rp5 juta, artinya rugi Rp2 juta. Kalikan 100 unit Rumah yang dibangun, betapa besar kerugian anggota kita (REI),” ujarnya.

Harapannya, pemerintah memberikan kejelasan. Sekiranya, dilakukan pemotongan pajak, artinya Rp5 juta untuk PPN, harus transparan kepada masyarakat penerima, bahwa dana yang mereka dijatahkan Rp45 juta. Sehingga tak terjadi salah pandangan, atau salah tafsir semua pihak.

Sampai saat ini, kata H. Heri belum ada kepastian.

Meskipun Wakil Presiden telah menyanggupi pembebasan PPN untuk dana korban gempa. Seharusnya diperjElas oleh Kepmen, atau kebijakan turunan lainnya sehingga tak terjadi persoalan di kemudian hari.

“Jika memang dilakukan pemotongan, bagi kami ndak masalah. Kami akan sesuaikan lagi bangunan yang akan dibuat anggota kami,” jelas H. Heri.

Dengan pengenaan pajak, atau terpotong Rp5 juta bila PPN tetap dibebankan, menurutnya, akan mempengaruhi kuantitas bahan bangunan yang digunakan. Misalnya, yang menggunakan keramik, bisa saja hanya diplester.

Atau komponen bahan bangunan lainnya yang dikurangi senilai potongan pajak.

Penegasannya, pemerintah dapat memperjelas soal pajak – pajak yang dipertanyakannya. (bul)

H. Heri Susanto

adalah idenya, kreativitasnya, bahkan dampak lingkungannya karena mengurangi sampah. Itulah yang dihargai oleh pasar luar negeri,” kata Aisyah kepada Suara NTB Jumat (1/ 2) kemarin.

Tas-tas dari ban bekas ini dijual tetap atas nama produk Lombok. Aisyah berencana akan mengembangkannya menjadi beragam produk turunan. Proses pembuatannya juga tak memerlukan teknologi yang canggih. Modalnya hanya ide, yang kemudian dikombinasikan menjadi sebuah produk hanya dengan bantuan mesin jahit. Bagaimanapun, Aisyah mengatakan, melalui karya dan idenya ini, ia ingin mempromosikan Lombok, NTB sebagai daerah pariwisata. Sejauh ini, mereka yang datang dan berbelanja tak jarang adalah bule-bule yang melancong.

Dalam jangka panjang, ia berkeinginan akan memproduksi dalam jumlah besar. Modal utamanya jaringan dan pasar

(Suara NTB/bul)

BAN BEKAS - Beberapa pembeli dari Jerman memilih tas dari ban bekas produksi Lombok Eco Craft. telah terbuka. Seyogiyanya, Dinas Perdagangan ikut terlibat atau Dinas Perindustrian dan

Dinas Koperasi dan UMKM. Tak banyak yang diharapkan.

Bimbingan agar ia mampu ber-

Lombok Timur (Lotim). Seperti penanganan perizinan sejauh ini masih dilakukan secara manual. Belum ada ap-

dalam jumlah banyak bagaimana. Apa saja syaratanya,” demikian Aisyah. (bul)

BPS Ingatkan Jangan Main-main Kelola Sektor Pertanian

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mengingatkan pemerintah daerah agar tak main – main mengelola sektor pertanian (dalam arti luas : termasuk perkebunan, peternakan, kelautan perikanan). Saat ini sektor pertanian menjadi leader, penentu pertumbuhan ekonomi NTB. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi sektor pertambangan. Setelah peralihan pengelolaan dari PT. Newmont ke PT. AMNT, produksi dan ekspor tak menentu. Saat ini sektor pertambangan memberi kontribusi ketiga setelah Pertanian dan Perdagangan.

Jika dihitung sharenya terhadap PDRB, sektor pertanian pada data terakhir memberi andil di atas 20 persen, lalu perdagangan 15 persen sebagai lapis kedua. Barulah pertambangan 11 persen. Nilai PDRB NTB di kisaran Rp120 triliun sampai Rp130 triliun.

“Artinya sebut saja ¼ pers-

en PDRB kita dipengarui sektor. Kalau salah kelola sedikit saja, pengaruhnya akan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB,” katanya.

Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama berdasarkan potret BPS NTB pada Februari 2017-Februari 2018 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2017 lalu sebanyak 1.022.602 orang, menjadi sebanyak 909.123 orang pada 2018.

Tidak ada cara lain, kata Suntono untuk menajaga sektor pertanian. Perkuat teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi. Selain itu, pada bagian hilirnya. Lakukan

industrialisasi agar nilai tambahnya lebih besar kepada petani. Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat, dan semangat bertani dapat dipertahankan.

Soal program pembangunan pertanian, Suntono tak berkomentar. Program adanya di pemerintah daerah melalui dinasnya. Tetapi yang paling ditekankan, selain dilakukan pendekatan dengan teknologi pertanian, dukungan penganggaran juga harus diperioritaskan.

“Ibaratnya perang, percuma perang kalau peluru ndak kuat.

Bagaimana mau menang, kalau pelurunya kurang,” katanya.

Gambaran terakhir secara

Tambang Emas Prabu Tetap akan Ditutup Praya (Suara NTB) Tambang emas ilegal Gunung Prabu Desa Prabu Kecamatan Pujut, dipastikan tetap akan ditutup. Hanya saja, pemerintah daerah masih menyiapkan pola penutupan yang paling tepat. Supaya tidak sampai menimbulkan ekses negatif. Demikian ditegaskan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, S.H., kepada wartawan, Jumat (1/2) kemarin.

Pemerintah daerah dalam hal ini tetap berpedoman pada aturan yang ada, bahwa aktivitas tambang di Loteng apalagi itu tambang emas tidak dibolehkan. Kalau ada, maka sesuai aturan harus ditutup. “Tapi untuk menuntup tambang inikan bukan urusan mudah. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Karena kebijakan itu menyangkut kepentingan orang banyak,” ujarnya.

Saat ini Pemkab Loteng sedang menyiapkan formulasi yang tepat untuk mengatasi persoalan Tambang Gunung Prabu tersebut. Dengan formulasi tersebut diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat di daerah tambang bisa tetap berjalan

(Suara NTB/dok)

H.M. Suhaili FT ekonominya, aktivitas tambang bisa dihentikan. Dampaknya pun tidak sampai meluas. “(Rencana penutupan tambang) tetap kita berproses sesuai dengan situasi dan kondisi. Persiapan pun jalan terus dengan memperhatikan perkembangan situasi di sana (tambang prabu),” sebutnya.

Komunikasi dengan pemerintah provinsi juga terus dilakukan.

Karena pemerintah provinsi juga melakukan hal yang sama.

Sebagai kompensasi dari penutupan tambang tersebut

nantinya, untuk tahap awal Pemkab Loteng nantinya akan menggelontorkan program-program pembinaan bagi warga di lingkar tambang. Termasuk program-program yang berkaitan dengan ekonomi. Karena bagaimanapun itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya.

“Kompensasi yang diberikan dalam hal ini bukan dalam bentuk gaji atau honor langsung bagi warga, tentu tidak bisa.

Tapi dalam bentuk program yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja bagi sebagai alternatif lain bagi warga ketika tambang sudah ditutup nantinya,” terang Suhaili.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun menegaskan, penutupan tambang emas tersebut bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Tetapi kepentingan semua pihak di daerah ini. Karena yang namanya tambang pasti ada dampaknya bagi orang luas.

“Tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok dalam penutupan tambang ini. Ini semua demi kepentingan orang banyak,” timpal Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Pelayanan Perizinan Lotim Masih Manual Selong (Suara NTB) Diera serba digital ini belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten

produksi memenuhi permintaan pasar luar negeri.

“Misalnya kalau ekspor

likasi perizinan secara online.

Hal ini diakui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lotim, Moh. Syukri. Diwawancara Suara NTB, ia mengemukakan sudah ada rencana untuk memulai menggunakan aplikasi online untuk pelayanan perizinan agar ke depan bisa lebih mudah.

Akan tetapi, kata Syukri belum ada perangkat pendukung yang memadai. “Saat ini sedang mempersiapkan perangkatnya,” ungkapnya.

Ada juga beberapa pertimpangan mendasar sehingga pelayanan perizinan masih dilakukan secara manual. Menurut Syukri, pelayanan izin secara online juga ada dampak negatifnya. Ada kemungkinan resiko buruk yang perlu diantisipasi sejak dini agar ke depan tidak menimbulkan masalah.

Diantara kemungkinan risi-

(Suara NTB/dok)

Moh. Syukri ko dimaksud adalah semua perusahaan besar ini pasti memiliki nomor induk perusahaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sementara ada aspek tata ruang di lokus usahanya yang tidak sesuai. Memadukan itu jelas akan merepotkan.

Semisal, perusahaan tam-

bang yang diberikan izin tapi karena bertentangan dengan tata ruang maka jelas tidak bisa. Bahkan persyaratan dalam aplikasi izin online diperbolehkan urus belakangan. “Izin mendirikan bangunan misalkan sudah keluar, tapi tata ruang tidak mengizinkan, kan akan jadi masalah,” ucapnya.

Berdasar pada pertimbangan teknis tersebut, pelayanan perizinan secara online ini pun harus penuh hati-hati. Tidak sembarangan mengeluarkan izin mendirikan bangunan misalnya, tapi belum jelas status kepemilikan lahan.

Ditambahkan, tidak saja Lotim. Kabupaten lain juga sebutnya masih banyak yang belum melaksanakan sistem online. Selain perangkat, keberadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk implementsi pelayanan secara online itu juga belum ada. (rus)

umum, pada Bulan Januari 2019 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,87, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 81,05, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 91,20, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 127,02 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 108,30.

Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 117,08 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,18. Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 110,79yang berarti NTP bulan Januari 2019 mengalami penurunan 0,11 persenbila dibandingkan dengan bulan Desember 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 110,91 persen.

NTP dibawah 100

menandakan, pengeluaran petani lebih besar dari yang didapatkan (merugi). “NTP kita mengalami penurunan, meskipun kecil. Dipengaruhi karena turunnya harga jual komoditas,” demikian Suntono. (bul)

Suntono

(Suara NTB/dok)

SEJUMLAH pekerja sedang memilah-milih sampah.

Umumnya sampah plastik sachetan. Lalu memotongnya, melipat-lipat, dan memadumadankannya. Ada yang bertugas menjahit sampah-sampah ini dengan bahan lain. Jadilah ia hasil kerajinan. Ada dalam bentuk taplak meja, tas, dompet, dan juga yang menjadi tikar.

Satu yang tak kalah menarik. Tas terbuat dari ban dalam bekas. Bentuknya unik.

Modelnya tak kalah modern.

Jangan dibandingkan kekuatannya dengan tas-tas yang dibuat pabrikan. Tas-tas dari ban dalam bekas ini tak nampak lagi seperti ban bekas.

Apalagi dilihat sekilas.

Lombok Eco Craft adalah wadah bank sampah yang dipegang pengelolaannya oleh Aisyah, seorang pegiat lingkungan. Produksinya di sebuah rumah sewaan di ujung gang, Kampung Kebon Lelang, Ampenan, Mataram.

Ban dalam bekas yang notabenenya adalah sampah,

Pasar Seni Sesela Mati Suri, Perajin Beralih Jadi Buruh Giri Menang (Suara NTB) – Pasar seni Sesela Kecamatan Gunungsari mati suri.

Diperparah dampak bencana gempa bumi mengakibatkan pasar seni ini makin terpuruk.

Sepinya pengunjung di pasar seni masih dirasakan hingga kini oleh para perajin, penjualan kerajinan ukiran kayu sepi pembeli. Bahkan kondisi itu dirasakan hingga art shop di kawasan perhotelan. Terpuruknya keberadaan pasar seni ini diperparah akibat kalah saing dengan toko oleh-oleh modern yang ada di kawasan Senggigi. Untuk menggaet pengunjung, mereka berani memberikan fee besar kepada guide.

Perajin asal Dusun Lendang Sesela Lukman, mengatakan selain dampak gempa, kawasan itu juga bukan lokasi pariwisata. Disamping, menjamurnya pusat oleh-oleh besar yang juga menjual kerajinan.

“Pasar seni sesela bisa dikatakan mati suri karena sepi, kalah dengan toko oleh-oleh yang ada di kawasan Senggigi,’’ aku Lukman Rahim beberapa waktu lalu. Menurutnya pengunjung ke toko oleh-oleh lebih banyak dibanding ke pasar seni sebab pihak travel membawa para tamu ke sana. Sedangkan ke pasar seni sendiri sangat jarang. Bahkan tidak ada.

Kondisi ini kata dia mengakibatkan sebagian besar pengrajin memilih beralih profesi sebagai kuli bangunan.

Jumlah perajin di sekitar kawasan itu 300 orang lebih. Sebagian besar sudah beralih menjadi buruh bangunan.

“Banyak yang banting setir, sementara ini,” ucapnya.

Pihaknya kini hanya berharap pariwisata Lombok bisa kembali bangkit. Sehingga kunjungan wisatawan yang datang kembali meningkat. Untuk membangkitkan para perajin jelas dia perlu ada keberpihakan dari Pemda melalui kebijakan, bisa saja Pemda membuat aturan mengarahkan atau memberi alternatif para tamu yang datang untuk berkunjung ke pasar seni yang ada di Lobar. “Untuk menghidupkan kita yang sudah mau mati ini, Pemda harus cepat melakukan kebijakan,” harapnya.

Apalagi kata dia sampai saat ini kondisi belum normal pascagempa. Menurutnya

dampak bencana itu membuat penjualan kerajianan menjadi menurun. Dimana sebelum gempa itu dalam sebulan terdapat sekitar 500 lebih pengunjung yang datang. Dia bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp750 ribu perharinya.

“Setelah gempa bisa dibilang sepi,” ucapnya. Meski akhir tahun lalu, ada wisatawan dari luar daerah yang membeli ukiran kayu. Hanya saja jumlahnya tidak banyak jika dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Bahkan tidak menutupi sewa tempat art shop kepada pihak hotel.

Sekretaris Pasar Seni Sesela, Ata’ mengatakan, tingkat kunjungan wisatawan di kawasan Pasar Seni Sesela menurun drastis. Penurunan pengujung yang cukup signifikan, berpengaruh pada tingkat penjualan souvenir di pasar itu. “Namun meskipun jumlah mereka kurang, tetapi mereka yang datang ini ratarata belanja, misalnya ada 10 wisatawan yang datang, maka semuanya belanja, syukurnya di situ,” ungkapnya kemarin.

Meski demikian tidak lantas membuat 19 anggota pasar seni itu menutup usahanya.

Langkah inovatif dilakukan demi tetap mempromosikan kerajinan kayu, ukiran dan lainnya di pasar seni itu. Hampir seluruhnya melakukan penjualan melalui online. Baik menggunakan blog maupun media sosial Facebook. “Omzet di pasar seni cenderung menurun, tetapi di penjualan pribadi masih normal,” ungkapnya.

Ia mengatakan para perajin lebih banyak menyasar penjualan yang bersifat pribadi. Hampir sekitar 80 persen, para perajin dan pengepul sudah bermain penjulan melalui sistem online.

“Hampir 80 persen jualan secara online, seperti Facebook dan media sosial lainnya untuk promosi usaha,” jelasnya.

Iapun tidak membantah pembeli masih datang dari wisatawan lokal. Seperti dari luar daerah maupun dari Pemerintahan Daerah untuk furniture. Sedangkan wisatawan asing kini terbilang sepi bahkan sudah tidak ada. Pendapatannya pun tidak terlalu tinggi jika dibandingkan saat belum gempa. (her)

SUARA NTB Sabtu, 2 Februari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Diduga Kurang Konsumsi Ikan Belum Gunakan Kartu Kredit KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) dalam membelanjakan anggaran masih menggunakan sistem tunai. Penggunaan kartu kredit belum diterapkan. Kartu kredit pemerintah ini dalam waktu dekat kabarnya harus semua Satuan Kerja (Satker) menggunakannya. Satker dapat menggunakan kartu kredit untuk belanja-belanja yang dibiayai dengan mekanisme uang persediaan seperti biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas.

Tagihan atas kartu kredit pe(Suara NTB/dok) merintah ini dibayar oleh Hasni bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan yang dikuasainya.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni, menjelaskan, pihaknya belum menerapkan sistem tersebut. ‘’Jika diharuskan menggunakan kartu kredit, maka dalam beberapa waktu ke depan Lotim harus siap untuk mengimplementasikannya,’’ ujarnya, Jumat (1/2).

Meski demikian, Hasni melihat sistem menggunakan kredit dengan cara non tunai ini tidak jauh berbeda dengan sistem tunai.

Menurutnya, dibuatnya sistem belanja non tunai ini juga bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunaan anggaran. ‘’Belanja menjadi terkontrol dengan memastikan buktinya. Penggunaan kartu kredit pemerintah ini semisal membeli alat tulis kantor. Pembayarannya kemudian pakai tagihan,’’ terangnya. (rus)

Ratusan SMP Negeri/Swasta di Lotim Siap Gelar UNBK Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan pendataan terhadap kesiapan sekolah-sekolah dalam menghadapi ujian nasional (UN) tahun 2019. Dari pendataan sementara, tercatat sebanyak sekitar 105 SMP negeri/swasta di Lotim siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan sisanya dengan sistem Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, (Suara NTB/yon) Jumat (1/2), menjelaskan, Lalu Suandi ujian nasional (UN) akan dilaksanakan sekitar tanggal 23 April 2019 selama 4 hari.

Dalam pelaksanaannya akan dibagi dalam dua bentuk yakni UNBK dan UNKP. Untuk UNBK saat ini jumlah sekolah terus bertambah karena kesempatan untuk proses pendaftaran sebagai peserta UNBK masih dibuka.

Akan tetapi jumlah yang sudah terdaftar menjadi peserta UNBK ini sekitar 105 sekolah baik negeri maupun swasta walaupun tidak memiliki sarana prasarana berupa komputer dan perlengkapan lainnya. Hal tersebut dikarenakan untuk pelaksanaan UNBK ini, siswa boleh menumpang pada sekolah yang memiliki prasarana lengkap baik di SMA/SMK maupun MA. “Untuk jumlah pendaftar sekitar 105 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 12.200 orang siswa,” sebutnya.

Dalam persiapan pelaksanaan UNBK ini, maupun dalam pendidikan secara umum. Lalu Suandi berharap supaya siswa tidak hanya mampu mengoperasikan komputer, melainkan ditekankan supaya siswa lebih terbiasa dengan lebih sering membuka mengoperasikan komputer itu sendiri. Dengan begitu, maka pelaksanaan UNBK dapat berjalan dengan baik sesuai dengan waktu maupun jadwal yang sudah ditentukan. “Untuk pelaksanaan try out ini lebih kepada persiapan mental peserta didik,”katanya. (yon)

Banyak Anak Nelayan Alami Stunting

Selong (Suara NTB) Hasil tangkapan ikan para nelayan diduga banyak tidak dikonsumsi langsung oleh para nelayan dan keluarganya. Kenyataan inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu munculnya stunting di wilayahwilayah pesisir. Seperti Desa Batu Nampar dan Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru yang banyak muncul kasus stunting.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur (Lotim) Muhammad Tasywiruddin, menjelaskan, ikan adalah salah satu sumber protein yang sangat tinggi.

Mengkonsumsi ikan bisa mencegah terjadinya stunting, khususnya bagi ibu-ibu hamil saat usia kehidupan 1.000 hari.

“Kita dalam setiap kegiatan itu mengencarkan sosialisasi gemar makan ikan,” terangnya pada Suara NTB, Jumat (1/2).

Lomba-lomba memasak serba ikan, tambahnya, juga ditekankan untuk memerangi stunting. Menurutnya, konsumsi ikan tidak harus yang besar, termasuk yang kecilkecil juga mengandung protein tinggi. Namun, banyak nelayan memilih untuk menjual ikan hasil tangkapannya untuk kebutuhan ekonomi.

Diakuinya, pada musim ikan sedang paceklik, harga ikan cukup mahal. Pada kondisi ini, banyak nelayan memilih menjual ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dijelaskan, banyaknya kasus gizi buruk dan stunting di selatan tidak meski karena tidak mengkonsumsi ikan.

Apalagi, banyak bantuan yang sudah diberikan pada nelayan.

Penanganan stunting sambungnya tidak bisa dilakukan sendiri. Tidak cukup dengan konsumsi ikan. “Memang ini masalah lintas sektor,” ungkapnya.

Sebelumnya pengakuan nelayan Batu Nampar Selatan, Saidah mengaku lebih memilih menjual ikan untuk memenuhi keperluan lain. Nelayan juga sudah banyak kon-

(Suara NTB/rus)

IKAN - Nelayan memperlihatkan hasil tangkapan di Desa Batu Nampar Selatan. Sebagian besar ikan hasil tangkapan ini dijual dan jarang dikonsumsi oleh nelayan dan keluarganya. sumsi ikan dan lebih baik jual ketika ada hasil tangkapan.

Sementara itu menurut data Dinas Kesehatan Kabu-

PKL Pasar Keruak Minta Relokasi Ditunda Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) berencana melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang terdapat di depan Pasar Keruak, Lombok Timur (Lotim). Penertiban dilakukan karena keberadaan PKL-PKL yang berjumlah sekitar 50 orang itu membuat kawasan di Pasar Keruak terkesan kumuh. Terkait kebijakan Pemda ini, para PKL meminta supaya dilakukan penundaan.

Alasan dilakukan penundaan supaya PKL di depan Pasar Keruak dapat mengumpulkan biaya untuk membangun kembali lapak di tempat relokasi yang baru di eks Terminal Keruak. Sementara apabila pedagang ditertibkan langsung, maka dapat mematikan usaha masyarakat dan pemerintah secara tidak langsung menciptakan kemiskinan baru.

Perwakilan pedagang, Sayadi, SH, saat hearing di kantor DPRD Lotim, Jumat (1/2), mengaku, Pedagang sangat menghargai undang-undang dan Perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terutama terkait larangan berjualan di trotoar dan sejenisnya. Akan tetapi pemerintah harus melihat dari kondisi sosial masyarakat. Ketika akan dilakukan relokasi, maka pendapatan pedagang

akan terganggu yang berdampak terhadap kesejahteraannya.

Terlebih adanya PKL-PKL yang terlilit utang di dalam menjalankan usahanya.

Maka dari itu, para pedagang khususnya lapak yang berada di trotoar Pasar Keruak meminta kepada pemerintah daerah supaya memberikan waktu sebelum dilakukan penertiban. Dalam pemindahan itu, PKL yang ada di Pasar Keruak akan direlokasi ke eks Terminal Keruak. “Kita berharap pemerintah jangan asal melakukan penertiban. Akan tetapi memikirkan kondisi masyarakat di bawah. Untuk itu, kasih kami waktu sebelum melakukan relokasi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kasat Pol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman, menjelaskan pemerintah daerah menawarkan supaya para pedagang ini masuk ke dalam pasar. Namun para pedagang mengaku berat beralih ke dalam pasar karena komoditas yang dijual tidak laku. Sehingga PKL ini lebih memilih berjulan di pinggir jalan dengan memakai trotoar yang ada. Sehingga inilah yang ingin ditertibkan oleh bupati.

Dikatakan Salmun, bupati sendiri menyarankan supaya ada tempat terlebih dahulu sebelum dipindahkan. Kemu-

dian ditindaklanjuti dengan kooridnasi dengan Dishub, camat, dan kades. Dari hasil koordinasi itu kemudian ditemukan tempat relokasi yakni eks Terminal Keruak dan di dalam pasar itu sendiri.

Namun, para pedagang tidak nyaman untuk menempati tempat relokasi di dalam pasar dan berharap mereka dibangunkan terlebih dahulu lapak di tempat relokasi itu, barulah senang hati untuk pindah. Terkait apa yang menjadi tuntutan pedagang supaya dilakukan penundaan relokasi ini, disepakati waktu penundaan selama tiga bulan dari permintaan pedagang yang sebelumnya enam bulan. “Kita sepakati waktu penundaan tiga bulan,” jelas Salmun yang juga Kepala Bapenda Lotim ini.

Camat Keruak, Mustamin, menyampaikan untuk relokasi PKL ini memang sangat penting untuk dilakukan melihat kondisi jalur di depan Pasar Keruak yang semrawut dipenuhi oleh PKL-PKL yang berjualan setiap harinya. Namun, katanya, tentunya berbagai pertimbangan penting dilakukan agar masyarakat yang menggantung hidupnya dari berjualan itu tidak kehilangan mata pencahariannya, sehingga sangat penting agar persoalan-persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik. (yon)

Dewan Bela Kades Punguti Warga Biayai PTSL Tanjung (Suara NTB) Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Pemerintah Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, untuk membiayai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dianggap lumrah oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebaliknya, DPRD menganggap pihak desa tidak bersalah lantaran adanya Perbup 34 tahun 2017 sebagai acuan.

“Saya menilai Pemerintah Desa Tegal Meja tidak keliru, karena desa bekerja sesuai petunjuk aturan di atasnya, yakni Perbup dan SKB (surat keputusan bersama) 3 menteri,” ujar Ketua Komisi I Ardianto, SH., Jumat (1/2).

Ia memandang, Kades Tegal Maja, Rusdi, memiliki itikad baik bersedia mengembalikan sebagian dari biaya yang telah dipungut dari masyarakat. Bagaimanapun, dana yang telah ditarik dari masyarakat telah digunakan untuk membiayai syarat-syarat administratif PTSL karena tidak dibiayai oleh APBD sebagaimana petunjuk SKB 3 Menteri.

“Dia menjalankan kebijakan Perbup, dampak kekeliruan Perbuplah, sehingga muncul persoalan. Memang sertifikat gratis, tapi menuju gratis itu harus dibiayai oleh Pemdes,” belanya.

Menyinggung kabar dugaan pungli Desa Tegal Maja akan ditinjau oleh lembaga audit layanan publik- Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ketua Fraksi Hanura ini berharap Ombudsman NTB bersikap objektif. Ia meminta akar persoalannya digali agar tidak mengorbankan pejabat desa yang telah memperlancar perolehan sertifikat di warga.

“Karena Perdes muncul setelah Perbup, maka pemerintah kabupaten harus bertanggung jawab. Jangan desa yang jadi korban,” singgungnya.

Ardianto menilai, pemangku kebijakan di daerah juga harus antisipatif terhadap kondisi di desa-desa lain. Jika persoalan di Desa Tegal Maja tidak diselesaikan dengan bijak, maka potensi munculnya hal serupa (tagihan warga, red) di 10 desa lain patut dikhawatirkan. Pemdes lain bisa saja didemo oleh warga dengan tuntutan serupa.

Ardianto di sisi lain mengakui, pernah mendorong agar biaya PTSL dibicarakan dengan DPRD. Mengingat salah satu poin SKB menyebutkan, dalam hal biaya PTSL tidak dianggarkan oleh APBN, maka dibiayai oleh APBD. Dan, dalam hal tidak dibiayai oleh APBD maka dibebankan ke masyarakat, sehingga menurut dia, pemerintah pusat dan kabupaten tergesa-gesa dalam mengeluarkan kebijakan.

“Desa Tegal Maja adalah salah satu bentuk korban dari Kebijakan daerah yang tidak teliti. Maka Ombudsman harus melihat persoalan secara jernih, karena saya pernah baca Ombudsman pernah menyarankan Perbup PTSL untuk dicabut,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

BAHAS RELOKASI - PKL Pasar Keruak bersama Bapenda dan DPRD Lotim membahas relokasi pasar. Dalam hearing ini, disepakati untuk dilakukan penundaan relokasi selama tiga bulan.

paten Lotim, jumlah stunting di Batu Nampar 169 yang dideteksi, ditemukan 69 anak terkena stunting. Desa Batu

Nampar Selatan ditemukan 38,40 persen anak stunting, yakni 48 anak dari 125 anak yang diukur. (rus)

Warga Selengen Minta Bantuan Alat Berat dan Pipa Tanjung (Suara NTB) Pascalongsoran yang menimbulkan timbunan sedimentasi Bendungan Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), warga setempat hingga saat ini masih terdampak kesulitan air. Meski pihak Pemda KLU dan PMI sudah mendistribusikan air bersih, namun akar masalahnya belum tersentuh. Warga berharap, agar timbunan di bendungan segera diatasi.

Sekretaris Desa Selengen, Sudiarti, Jumat (1/2), mengatakan ia dan warga Desa Selengen di 9 dusun sangat bergantung dari kebijaksanaan Pemda KLU dan Provinsi NTB. Pasalnya sejak longsoran 22 Januari lalu, belum ada tandatanda solusi yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi warga.

“Kami warga Selengen sangat membutuhkan dukungan alat berat untuk penggalian irigasi yang tertimbun longsoran. Kalau itu dilakukan maka Pemda tidak susah mendroping air pakai tangki PMI ataupun BPBD,” ujarnya.

Sudiarti berharap, agar tim dari Pemda segera turun mengecek kondisi lapangan.

Mengingat sampai saat ini, hanya TNI yang sudah turun ke lokasi dan melihat situasi secara langsung.

Pihak desa sendiri, bukan tanpa upaya melobi pemerintah kabupaten. Sekdes bersama BPD Desa dan salah satu Ketua Komisi III DPRD KLU, telah berkoordinasi terkait hal itu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU. “Kami sudah menghadap ke Kadis PU KLU untuk meminta pipa dan alat berat.

Yang kami harapkan sebenarnya pipa besi, apalagi ada pipa besi yang tidak terpakai di Desa Santong. Kalau itu dialihkan ke kami, masalahnya akan berkurang,” tandasnya sembari menyebut pipa yang

dibutuhkan sekitar 30 unit.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahardian, ST., di ruang kerjanya mengamini penanganan sedimentasi bendungan akibat longsoran harus menggunakan alat berat. Hanya saja, penggalian sedimentasi harus terintegrasi dengan pemasangan pipa sebagaimana diharapkan masyarakat.

“Kita sudah buatkan warga RAB kebutuhan pipa, karena Pak Dandim juga menghubungi kami. Menangani itu, kita tunggu kesiapan pipa.

Sekarang kita bantu alat, tapi tidak ada pipa kan percuma.

Nanti longsor lagi, tertimbun lagi,” ujarnya.

Zaldy menerangkan, sudah memikirkan cara penanganan Bendungan Selengen pascalongsoran kedua. Ia belajar dari longsoran pertama yang sudah ditangani. Cara paling efektif menurut dia adalah dengan penanganan saluran tertutup, supaya material longsor ke depannya tidak langsung menutup saluran.

Di titik longsoran sepanjang 150 meter memang, nantinya akan dipasangkan plat beton penutup saluran irigasi. Sehingga jika terjadi longsor, tidak langsung menimbun saluran atau merusak pipa di jalur irigasi tersebut.

“Kita siap bantu alat, melalui dukungan TNI. Kabar dari Pak Dandim, ada pengusaha yang siap bantu, itu yang kita tunggu,” sebutnya.

Untuk saat ini, pihaknya tidak bisa berharap penanganan warga dari dana APBD. Sebab, bantuan untuk warga harus menunggu APBD Perubahan. Satu-satunya cara adalah mengerahkan sumber daya (alat berat) yang ada, baik dari PU dan TNI, sembari menunggu bantuan pipa dari pihak swasta. “Kita juga sudah koordinasi dengan PU Provinsi dan BWS, siapa tahu mereka ada stok pipa,” tandasnya. (ari)

Kasus Tampah Boleq, Dewan Didorong Bentuk Pansus Selong (Suara NTB) Warga Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Jumat (1/2), kembali mengadu ke DPRD Lombok Timur (Lotim) terkait pembangunan hotel oleh investor di kawasan Tampah Boleq yang diklaim merupakan tanah ulayat. Dewan pun didorong untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk mencari titik terang dan menemukan benang merah dari persoalan ini.

Salah satu warga Seriwe, Abdul Wahid, mempertanyakan penandatanganan SKM yang sebelumnya ditandatangani oleh tiga tokoh besar di desa setempat dan empat kepala desa yang menyatakan jika tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Akan tetapi, setelah Kecamatan Jerowaru Mekar, muncul bahwa tanah Tampah Boleq yang menjadi lokasi dilaksanakan pesta bau nyale di Lotim itu dengan berstatus sertifikat.

Sehingga masyarakat menilai, bahwa munculnya sertifikat itu tentunya berdasarkan permohonan kepala desa yang sebelumnya sudah dilakukan pengukuran dari

Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dari desa. Sehingga terkait hal ini, kepala desa yang sudah menurunkan sporadik itu harus diminta keterangan dan klarifikasinya. “PT. Temada Pumas Abadi ini membeli barang yang sudah jadi. Artinya tanah itu sudah bersertifikat,” ungkapnya.

Sementara, Kades Seriwe, H. Udayana, mempertanyakan keberadaan pagar yang jaraknya radius 100 meter dari bibir pantai. Padahal dulunya masyarakat yang membangun pada radius itu dipindahkan. Sementara ketika perusahaan yang membangun, pemerintah membiarkannya.

Untuk itu, ia meminta supaya pemerintah daerah membongkar pagar tersebut lantaran melanggar aturan.

Camat Jerowaru, Komarudin, mengajak masyarakat untuk menyamakan persepsi bahwa tanah Tampah Boleq ini memang milik masyarakat. Keberadaan tanah tersebut sering digunakan oleh masyarakat untuk merayakan event-event bau

nyale setiap tahunnya.

Kepala DLHK Lotim, Mulki, SSTP,MM, mengaku siap membongkar pagar yang terdapat pada Tampah Boleq tersebut dari Satgas Gakkum LH dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Lotim berdasarkan atas perintah bupati. Sejauh ini, katanya, alasan tidak dilakukan pembongkaran karena berdasarkan SKM ini batas dari PT. Temada berada di pagar Tampah Boleq.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Lotim, Saepudin Zuhri, mengaku sangat menyambut baik terkait dorongan untuk membentuk suatu pansus.

Untuk itu apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini selanjutnya akan dikomunikasikan bersama unsur pimpinan di DPRD Lotim. “Kita dari Komisi I tetap mendorong untuk terbentuknya pansus ini.

Sehingga dalam mencari akar persoalan ini menuai titik terang,”jelasnya.

Pansus ini berasal dari internal dewan berdasarkan persetujuan dari lembaga sendiri. Karena kasus Tampah Boleg berkaitan dengan sejarah

(Suara NTB/yon)

HEARING - Hearing masyarakat Seriwe terkait lahan Tampah Boleq Jerowaru di DPRD Lotim, Jumat (1/2). dari tanah itu sendiri, sehingga melalui pansus itu nantinya menuai suatu titik terang dan kemudian dalam pembahasan selanjutnya dihadirkan orang-orang yang memiliki kapasitas terkait sejarah tanah ulayat tersebut.

Zuhri menegaskan, ketika nantinya dibentuk Pansus Tampah Boleq ini, maka pembangunan hotel yang peletakan

batu pertamanya itu sudah dilakukan harus dihentikan oleh investor. Selain itu, DPRD Lotim akan menghadap ke bupati untuk membongkar pemagaran yang sebelumnya dilakukan oleh Tampah Boleq terutama yang terdapat pada radius 100 meter dari bibir pantai.

“Jadi harus clear dulu semuanya baru pembangunan dapat dilanjutkan,” ujarnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 2 Februari 2019

Halaman 5

Enam Kecamatan Terjangkit

Dikes Lobar Cegah KLB DBD

(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Penderita demam berdarah dengue (DBD) di Lombok Barat (Lobar) mengalami peningkatan. Jumlah warga Lobar yang terjangkit DBD mencapai 62 orang tersebar di enam kecamatan.

Di mana kecamatan yang paling banyak penderita DBD yakni Kecamatan Kuripan dengan 32 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar H. Rachman Sahnan Putra menyebutkan ada 62 penderita yang dirawat di puskesmas dan rumah sakit yang ada. Di Kediri, ujarnya, ditemukan 12 kasus, Kuripan 32 kasus, Jembatan

Kembar Lembar ada 6 kasus, Gunungsari ada 4 kasus,Dasan Tapen Gerung ada 6 kasus dan Puskesmas Labuapi ada 2 kasus. “Sehingga jumlah keseluruhan kasus DBD di Lobar ada 62 kasus, terbanyak di wilayah Kuripan,” jelasnya, Kamis (1/2).

Seluruh penderita DBD ini sudah mendapatkan penanganan medis dan tidak ada yang meninggal. Pasien DBD ini, jelas dia, ada yang dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Pihaknya lebih cepat melakukan penanganan untuk

mencegah jatuhnya korban jiwa. Terkait persoalan logistik untuk penanganan DBD, ujarnya, tidak ada kendala.

Menurutnya, DBD ini disebabkan lingkungan, sehingga dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya tidak cukup oleh jajaran Dikes atau pemda, namun perlu upaya partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kasus DBD bisa secara optimal bisa dicegah. Warga yang sudah terkena DBD, jelas dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yakni masyarakat harus segera melaporkan ke puskesmas terdekat ketika ada gejala yang mengarah ke DBD, sehingga antisipasi leb-

ih cepat. Sebab setiap kasus positif DBD di suatu wilayah, maka langkah pertama yang harus dilakukan puskesmas adalah penyelidikan epidemologi (PE) dalam rangka melihat kasus, dari sisi kepadatan jentik nyamuk aides aegypti yang ada di lingkungan,sebagai dasar mengambil langkah selanjutnya.

Setelah PE, jika hasilnya ternyata harus dilakukan fogging, maka harus dilakukan pengasapan. Namun pengasapan ini tidak menyelesaikan masalah, selama ini mindset masyarakat bahwa fogging ini bisa menyelesaikan masalah padahal hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Kare-

na itu sebelum fogging, hal yang harus dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN) agar jentik nyamuk di sekitar lingkungan tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa.

Ia menambahkan penyebarluasan DBD ini juga dipicu dampak perubahan iklim dari kemarau ke musim hujan.

Karena itu masyarakat setiap saat membersihkan tempat berkembangnya jentik nyamuk tersebut. Sebab jika tidak dilakukan itu, maka korban terus bertambah. Pihaknya juga sudah bersurat ke seluruh rumah sakit yang ada agar menginformasikan jika ada pasien DBD dari Lobar.(her)

H. Rachman Sahnan Putra

Oknum Camat Terjerat Kasus

Bupati Loteng: Tunggu Proses Hukum

(Suara NTB/dok)

Cepat Ditangani DINAS Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat total ada 20 kasus deman berdarah (DB) yang ditemukan di daerah ini selama bulan Januari lalu.

Dari jumlah tersebut, ada 10 orang yang dinyatakan positif DB. Hal itu diungkapkan Kepala Dikes Loteng, H. Omdah, S.KM., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/2).

Ditemui di gedung DPRD Loteng yang baru, Omdah mengatakan, kasus DB tersebut ditemukan di tiga wilayah, yakni di Kecamatan Jonggat, Praya serta Praya Tengah.

Tapi yang paling banyak ditemukan di Praya dan Praya Tengah. Namun dari kasus DB yang ditemukan tersebut, tidak sampai memakan korban jiwa.

“Semua warga yang terkena DB dengan cepat ditangani di masing-masing puskesmas. Sehingga tidak ada yang kondisinya parah apalagi sampai meninggal dunia. Karena memang di masing-masing puskemas, Dikes Loteng sudah memiliki tim reaksi cepat. Yang bisa langsung diturunkan begitu ada menemukan indikasi DB,’’ terangnya.

Dikes Loteng sudah melakukan upaya-upaya penanganan di wilayah yang ada ditemukan kasus DB dengan melakukan fogging (pengasapan) di daerah yang ada kasus DB positifnya. Sedangkan kalau masih suspect, lebih fokus pada pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. “Jadi tidak semua daerah yang kita fogging. Mana daerah yang dipandang perlu saja,” ujar Omdah.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari kasus DB yang ditemukan tersebut hampir sebagian kasus DB ‘’impor’’. Belum ada kasus DB yang memang bersumber dari wilayah setempat. Hal itu dikarenakan memang mobilitas masyarakat di daerah ini cukup tinggi, sehingga banyak yang pulang dengan membawa kasus DB. Dengan munculnya kasus tersebut, pihaknya berharap masyarakat di daerah ini lebih waspada. Caranya dengan mengaktifkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan masing-masing, sehingga potensi berkembang biaknya nyamuk DB bisa diminimalisir. “Upaya yang paling efektif dalam mencegah penyebaran DB ialah dengan membersihkan tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk. Kalau sarangnya sudah dibersihkan, nyamuk tidak akan bisa berkembang,” tegasnya.

Dan, satu hal yang perlu diingat nyamuk DB itu lebih suka berkembang di tempat-tempat genangan air yang bersih, sehingga tidak ada yang bisa menjamin, daerah yang lingkungannya tampak bersih bisa bebas dari DB. Justru daerahdaerah yang dinilai aman dari DB, sangat rentan sebagai tempat penyebaran DB. “Prinsipnya jangan biarkan ada genangan air di sekitar wilayah kita. Bahkan genangan air di kulit kacang sekalipun.

Karena itu bisa juga sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk DB,” tandas mantan Kepala DP3AP2KB Loteng ini. (kir) H. Omdah

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI PRASASTI - Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT menandatangani prasasti saat peresmian gedung DPRD Loteng yang baru di Kelurahan Jontlak disaksikan Ketua DPRD Loteng dan Wabup Loteng, Jumat (1/2).

Gedung Baru DPRD Loteng Diresmikan

Praya (Suara NTB) Setelah sempat tertunda gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah, Jumat (1/2) akhirnya diresmikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT .S.H. Setelah diresmikan, penggunaan gedung baru langsung diserahkan pengelolaanya ke Sekretariat DPRD Loteng. Gedung yang mulai dibangun tahun 2014 lalu tersebut, total menghabiskan anggaran Rp76 miliar lebih.

Peresmian gedung baru tersebut diisi dengan acara zikir dan doa serta pemberian santunan bagi puluhan anak yatim. Para pejabat dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng turun hadir menyaksikan peresmian bangunan baru bagi para wakil rakyat tersebut. “Gedung baru ini bisa ter-

bangun berkat dukungan semua pihak di daerah ini,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT.S.H. Ia pun menegaskan kalau gedung baru bukanlah milik pemerintah daerah, eksekutif maupun legislatif. Tetapi milik masyarakat di daerah ini.

Jadi tidak boleh ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik dari gedung DPRD Loteng yang baru, karena terbangun berkat partisipasi semua elemen di daerah ini.

Yang paling penting sekarang ialah bagaimana kemudian aset berharga tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dijaga dan dipelihara, supaya bisa mendatangkan manfaatnya yang sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat dan daerah ini.

Tidak hanya itu, tentu dengan keberadaan fasilitas gedung baru kinerja para anggo-

ta DPRD Loteng bisa meningkat. Banyak produk-produk berupa regulasi yang dihasilkan dari gedung baru supaya berimbang, antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang diterima.

“Soal berapa besar anggaran yang dihabiskan untuk membangun gedung DPRD Loteng yang baru ini bukan jadi masalah. Yang penting, dengan dukungan fasilitas ini kinerja para anggota DPRD Loteng bisa meningkat. Produk hukum yang dihasilkan juga lebih banyak lagi,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.

Karena kinerja legislatif itu dinilai dari seberapa banyak regulasi yang bisa dihasilkan, baik itu berupa peraturan daerah (perda) ataupun regulasi yang lainya. Termasuk kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa mendukung proses pembangunan di daerah ini. (kir)

Penanganan Dinilai Tak Serius, Balita Penderita Gizi Buruk di Lobar Meninggal Giri Menang (Suara NTB) – Balita penderita gizi buruk bernama M Zamroni (2) yang berasal dari Dusun Seraye Desa Bengkaung Kecamatan Gunungsari Lombok Barat meninggal dunia sekitar pukul 15.00 Wita Jumat (1/2). Zamroni sebelumnya menjalani penanganan medis di puskesmas lalu dirujuk ke RSUD Tripat Gerung.

Ia dirawat selama beberapa hari di RSUD Tripat. Parahnya kondisi balita tersebut dipicu kurang intensifnya penanganan.

Menurut salah seorang aktivis kemanusiaan Munahar, M. Zamroni ini berasal dari kalangan keluarga tak mampu, sehingga untuk berobat pun agak susah. Penyebabnya, kemungkinan akibat perdusunan ini berada di dataran tinggi, lereng bukit dengan kondisi akses jalan yang rusak menyebabkan M. Zamroni terlambat ditangani tim medis.

Kondisi M Zamroni semakin parah sejak beberapa hari terakhir, membuat pihak keluarga membawanya ke puskesmas. Namun, karena di puskesas tak mampu ditangani, sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Gerung beberapa hari

lalu. “Zamroni meninggal tadi sore (kemarin) sekitar pukul 15.00 Wita,” ungkapnya.

Ia mendorong agar pihak pemda dalam hal ini Dikes, puskesmas agar melakukan penanganan langsung terhadap penderita gizi buruk. Karena belum ada langkah penanganan langsung oleh instansi terkait terhadap penderita, khususnya di dataran tinggi.

Menanggapi hal ini. Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra, menegaskan pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait penderita gizi buruk. Pihaknya pun sudah berupaya melakukan penanganan.

Diakuinya, kasus gizi buruk ini terus dikawal sebab Lobar sendiri menjadi salah satu daerah intervensi dari 100 kabupaten/kota di Indonesia. “Kasus yang terjadi memang akibat gizi buruk atau akibat penyakit penyerta, dia sakit dulu baru gizi buruk atau gizi buruk baru sakit,’jelas Rahman.

Diakui, kasus gizi buruk ini terjadi rata-rata akibat asupan gizi yang tidak baik. Kedua akibat sakit. Kasus-kasus yang masuk terakhir ini jelas

dia, adalah kasus karena sakit dulu, kelainan bawaan, TBC dan HIV. Jangankan dia sehat, mengalami diare, namun tidak ditangani dengan baik, maka akan meninggal. Menurutnya perlu kesadaran masyarakat agar segera melaporkan ke petugas terdekat jika ada anak yang mengalami gizi buruk, sebab tidak semua bisa dipantau oleh Dikes.

Ia menambahkan, jumlah balita penderita gizi buruk mencapai 0,12 persen dari 60 ribu balita di Lobar. Diakui jumlah ini terbilang masih tinggi jika dilihat angka secara absolut, namun jauh lebih bagus dibandingkan capaian angka nasional di mana gizi buruk mencapai 3 persen lebih. Sedangkan balita yang mengalami Bawah Baris Merah (BGM) sebanyak 2,8 persen.

Menurutnya balita BGM ini jika tidak dikawal maka rentan menjadi gizi buruk. Sedangkan angka nasional jauh lebih tinggi mencapai 3-5 persen. (her) (Suara NTB/ist)

MENINGGAL - Balita penderita gizi buruk bernama M Zamroni yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, S.H., mengaku belum akan mengambil tindakan terhadap Camat Praya Barat Daya (Prabarda), Kamarudin yang saat ini terjerat kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot masjid. Pihaknya masih akan menunggu proses hukum selesai, baru akan mengambil sikap.

“Kita tunggu proses hukum dulu, baru kemudian kita bisa mengambil sikap,” tegas H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, Jumat (1/2). Menurutnya, saat ini proses hukum terhadap kasus dugaan penyelewengan dana marbot berjalan dan masih belum ada hasil yang jelas terkait proses hukum.

Meski demikian, pihaknya mendukung proses hukum ditegakkan supaya kasus tersebut bisa jelas dan terang. “Biarkan nanti proses hukum yang menjawab. Seperti apa sikap kita, tentunya dasarnya proses hukum itu sendiri,” imbuhnya.

Disinggung soal sanksi yang kemungkinan dijatuhkan kepada Camat Praya Barat Daya, Suhaili kembali menegaskan belum bisa menjawab. Karena semua sangat tergantung hasil dari proses hukum yang tengah berjalan.

Tentunya, pihaknya belum bisa mengambil tindakan tanpa ada dasar yang jelas.

“Kalau yang bersangkutan

memang terbukti bersalah, ada aturan untuk pemberian sanksi. Dan, kita pastikan aturan tersebut dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., mengatakan kalau kasus dugaan penyelewengan dana marbot yang tengah ditangani pihak kepolisian saat ini sudah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Itu artinya, syarat minimal dua alat bukti sudah terpenuhi. Dan, kemungkinan sudah ada tersangka dalam kasus tersebut.

Hanya saja, pihaknya masih belum menetapkan tersangka karena masih akan melengkapi data dan keterangan pendukung saja. “Soal kemungkinan tersangka belum bisa kita sampaikan. Tapi yang jelas, kemungkinan hanya ada satu orang,” tambahnya.

Apakah calon tersangkanya, Camat Praya Barat Daya, Rafles mengaku belum bisa dipastikan. Tergantung hasil penyidikan nantinya. Karena setelah penetapan status penyidikan, semua saksi yang sebelumnya dimintai keterangan akan dipanggil kembali.

“Total ada 54 saksi yang sudah dimintai keterangan. Kalau semua saksi kooperatif, kasus ini bisa segera kita tuntaskan,” ujar mantan Kasat Narkoba Polres Lombok Barat (Lobar) ini. (kir)

Bantuan Korban Dikhawatirkan Rawan Picu Konflik Giri Menang (Suara NTB) – Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bagi korban gempa di Lombok Barat (Lobar) dikhawatirkan rawan memicu konflik di tengah masyarakat.

Pasalnya, terjadi kecemburuan antara sebagian warga yang sudah mendapatkan rekening bantuan dan yang belum memperoleh rekening. Bahkan di satu desa ada sejumlah dusun belum memperoleh bantuan merasa diberlakukan tak adil, karena belum dapat kepastian bantuan tersebut.

Seperti di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi. Ada satu dusun yang belum mendapatkan bantuan sama sekali, padahal di dusun lain sudah diberikan buku tabungan. Menurut Kepala Desa Bagik Polak Amir Amraen, jika bantuan korban gempa khusus rusak ringan dan sedang, mengundang gejolak di desanya. “Pasalnya, warga di satu dusun tidak memperoleh bantuan tersebut. Mereka mulai ada rasa kecemburuan, ini kita khawatirkan jadi potensi konflik,”jelasnya, Jumat (1/2).

Diakuinya, terdapat salah satu dusun Karang Bucu Daye yang ada di wilayah kerjanya tidak satupun masuk data penerima bantuan. Data warga di dusun ini tidak satupun yang terdata dalam SK Bupati. ”Katanya akan dilakukan validasi kembali, namun sampai saat ini tidak ada validasinya,” keluhnya.

Menurutnya begitu turun bantuan entah itu sebatas pembagian buku tabungan akan menjadi gejolak, karena sebagian mendapatkan rekening, sebagian lagi

tidak memperoleh buku tabungan. “Ada rasa iri antara masyarakat satu dengan yang lain, ini yang kita khawatirkan,”kata dia.

Padahal kata dia pihaknya sudah mengusulkan semua korban gempa kepada pemda. “Bingung kita ini, validasi belum, anggaran sudah keluar,” tukas Amir.

Baginya, siapa yang salah dalam hal ini jelasnya para pelaksana, karena para petugas kurang profesional. Fasilitator misalnya, kurang cekatan menindaklanjuti keluhan. Mestinya, kata dia satu desa itu harus diselesaikan, jangan separuhnya dibiarkan ngambang dan tidak diproses sama sekali, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. “Harus bisa membaca hati rakyat. Karena hati dan pikiran rakyat sudah pasti bergejolak,” bebernya.

Sementara fasilitator Desa Bagik Polak Rena Cipta Nugraha menyebutkan, total korban gempa yang menerima SK baik rusak ringan dan rusak sedang sebanyak 119 KK terdiri dari 14 KK rusak sedang dan sisanya rusak ringan. “Kami di sini hanya menangani rusak ringan dan rusak sedang sesuai yang sudah di-SK-kan ,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun pihak desa, sebanyak 133 rumah rusak akibat gempa. Sebagai tenaga fasilitator pihaknya hanya mempunyai kewenangan untuk mendampingi masyarakat yang punya rumah rusak ringan dan sedang saja. (her)

SUARA NTB Sabtu, 2 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Komisi II Minta Asuransi Petani Lebih Disosialisasikan Sumbawa Besar (suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa meminta kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, untuk lebih menyosialisasikan asuransi bagi petani secara baik. Agar lebih banyak petani terutama di Sumbawa yang bisa ikiut dalam program dimaksud.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, yang dihubungi Jumat (1/2), usai konsultasi ke Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. Menu(Suara NTB/arn) rutnya, Asuransi bagi petBerlian Rayes ani belum tersosiasialisasi dengan baik. Sehingga mesti ditingkatkan, agar lebih banyak petani yang ikut dalam program tersebut.

“Padahal dengan hanya bayar Rp36.000, sebagai iuran asuransi, maka kelak jika petani tersebut gagal panen atau terkena bencana, maka mereka dapat uang pengganti,”sebutnya.

Selain itu, dalam konsultasi Komisi II juga mempertanyakan bantuan bibit yang sering terlambat dan kualitas yang kurang baik. Kemudian mendesak Dinas Pertanian Provinsi untuk lebih selektif dalam program 1 juta ton jagung. Yang akibatnya petani sembarang tempat menanam jagung seperti di wilayah perbukitan. “Kami juga minta Dinas Pertanian lebih koordinatif dengan Dinas Pertanian Kabupaten, dalam realisasi program-program dari pemerintah propinsi maupun pusat,”terang Sekjen DPD Partai Golkar Sumbawa ini. (arn)

Insentif K2 Tak Dianggarkan di APBD Kota Bima (Suara NTB) – Ribuan tenaga honorer Kategori Dua (K2) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima harus gigit jari lantaran insentif sebesar Rp1 juta perbulan belum dibayarkan. Padahal, insentif ini direncanakan mulai dibayarkan Januari 2019.

Anggaran untuk pembayaran insentif honorer K2 tersebut justru tidak diakomodir dalam APBD tahun anggaran 2019. Bahkan hal itu diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, (Suara NTB/uki) Drs. Muhktar Landa MH. Muhktar Landa Muhktar mengaku, tidak kunjung direalisasikan atau dibayarkan insentif tersebut lantaran jumlah honorer K2 di Kota Bima masih proses tahap verifikasi dan validasi. “Setelah selesai validasi. Insya Allah akan direalisasikan,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (2/1).

Dikatakannya dalam APBD tahun 2019 yang dianggarkan hanya insentif standar tenaga honorer K2 seperti tahun sebelumnya. Sehingga dipastikan insentif Rp1 juta tersebut tidak akan dibayarkan awal tahun ini.

Selain data honorer K2 yang belum valid dan hingga kini masih proses validasi. Penyebab lainnya tidak bisa diakomodir dalam APBD 2019, karena kemampuan anggaran Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan. “Coba banyak anggaran tentu bisa. Apalagi ada pengurangan anggaran dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Sebelumnya Wakil Walikota Bima, Fery Sofyan SH, dalam berbagai kesempatan mengatakan pembayaran insentif pegawai honorer K2 direncanakan akan mulai dibayar pada Januari 2019 mendatang.

Bahkan Fery mengaku anggarannya telah disiapkan dan sudah dimasukan ke dalam APBD tahun 2019. Jumlahnya kurang lebih Rp20 miliar. Pemberian insentif Rp1 Juta perbulan itu sebagai komitmen pihaknya saat Pilkada kemarin. (uki)

Tim Percepatan Smelter Segera Sosialisasi Taliwang (Suara NTB) Tim percepatan pembangunan smelter dan industri turunannya akan mulai menggelar sosialisasi resmi ke masyarakat. Rencananya kegiatan sosialisasi perdana itu akan dimulai pekan depan.

“Senin tanggal 4 kita mulai turun sosialisasi ke masyarakat,” terang Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan usai menimpin rapat tim di Graha Fitrah kantor bupati KSB, Jumat (1/2).

Ia menjelaskan, dalam sosialisasi nanti pihaknya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain dari tim yang terdiri dari pemerintah provinsi (Pemprov) NTB dan Pemda KSB. Masyarakat dari sejumlah lapisan juga turut diikutkan, pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga para masyarakat yang lahannya akan masuk dalam rencana lokasi pembangunan smelter di desa Benete kecamatan Maluk itu.

“Selain pemerintah kecamatan ada empat pemerintah desa di Maluk akan kita libatkan juga. Dan pada pertemuan tadi kamu sudah undang mereka,” sebutnya.

Sosialisasi ini merupakan agenda perdana timpercepatan pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu. Menurut H. Amry, tim akan memastikan setiap tahapan dilalui agar masyarakat pada akhirnya benar-benar memahani secara jelas tujuan pembangunan pabrik pengolah hasil tambang itu di wilayah mereka nantinya.

“Kita fokus dulu dengan sosialisasi ya. Dan kami akan turun full tim untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” janjinya. (bug)

(Suara NTB/bug)

AKAN DITUTUP - Akses jalan petani di sekitar lingkungan KTC yang akan ditutup pemerintah dengan dilanjutkannya pembangunan pagar keliling kompleks KTC.

Petani Tolak Penutupan Akses untuk Pagar KTC

Taliwang (Suara NTB) Petani di lingkungan kompeks Kemutar Telu Center (KTC) menyatakan menolak penutupan akes jalan ke lahan pertanian mereka gara-gara pembangunan pagar keliling di pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu.

Menurut mereka, Jalan Usaha Tani (JUT) yang hanya bisa diakses lewat lingkungan KTC itu tidak boleh ditutup oleh pemerintah dengan alasan akan dilanjutkannya pembangunan pagar keliling. Sebab jika itu terjadi maka petani akan kehilangan akses satusatunya menuju lahan mereka selama ini. “Kalau itu di tutup kami mau lewat mana pak?,” cetus Wahapudin, salah seorang petani di sekitar lingkungan KTC, Jumat (1/2).

Ia menjelaskan, penolakan petani sebenarnya tidak sepenuhnya mutlak jika saja Pemda

KSB sudah memiliki solusi yang bisa diterima. Hanya saja solusi yang disiapkan pemerintah justru semakin mempersulit petani, karena meski siap membangunkan jalan baru tetapi lahannya harus diadakan oleh petani sendiri.

“Masak seperti itu pak.

Tidak ada ganti rugi, mereka justru minta lahan kami 4 meter untuk buat jalan lagi.

Lha saya kira sudah cukup banyak kami berkorban dengan pembangunan KTC itu.

Masak sekarang mau ambil lahan kami lagi,” sesalnya.

Wahapudin menyatakan,

faatkan akses JUT yang pintu masuknya tepat di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman (PUPRPP) itu sangat banyak. Wahapudin menyebutkan, ada puluhan petani yang tergabung dalam enam kelompok tani bergantung dengan ruas jalan tersebut selama ini. “Kalau itu ditutup, mau lewat mana kemudian kami memobilisasi peralatan pertanian kami,” paparnya.

Sedianya, Dinas PUPRPP akan melanjutkan pembangunan pagar lingkungan KTC yang mengarah ke akses JUT yang diprotes para petani itu, Jum’at kemarin. Tetapi para pekerja akhirnya mengurungkan niatnya karena petani melakukan protes dan menghalangi pekerja di lokasi. (bug)

Tahun Ini, 25 BUMDes Disiksa dan Tak Digaji, TKW Bima Mengadu ke Disnaker Dapat Jatah Dana Krabat Bima (Suara NTB) – Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) warga Desa Tolotangga Kecamatan Monta bernama Rosnani diduga disiksa oleh majikannya di Singapura.

Bahkan tidak diberikan gaji oleh selama enam bulan. Dugaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan tersebut diadukan langsung oleh Rosnani dan didampingi keluraga ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaketrans) Kabupaten Bima, Kamis (31/1).

Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Bima, M. Irfan S.Sos yang menerima pengaduan mengakui pihaknya menerima aduan Rosnani, TKW yang diduga menjadi korban kekerasan majikannya. “Iya benar. Kemarin siang datang bersama keluarga,” kata Irfan, Jumat (1/2).

Berdasarkan cerita Rosnani, saat awal bekerja hingga berjalan setahun tidak ada penyiksaan dan gaji tetap diterima. Namun setelah itu, kondisinya langsung berubah dan melakukan kekerasan fisik. “Korban ini dituduh

(Suara NTB/Ist)

PENGADUAN - Rosnani, (tengah) TKW yang menjadi korban kekerasan majikan saat mengadukan ke Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Bima, M. Irfan. merusak perabot rumah tangga. Sejak saat itu majikannya berubah dan melakukan penyiksaan fisik,” katanya.

Selain disiksa, yang bersangkutan lanjut Irfan juga tidak diberikan gaji. Bahkan majikannya tidak memberikan makananya yang layak konsumsi sehingga membuat kondisi badan Rosnani kurus. “Kondisi tubuh bagian belakang dipenuhi luka memar bekas disiksa. Badannya

juga terlihat kurus,” katanya.

Dalam mengusut persoalan itu, pihaknya akan segera memanggil pihak sponsor yang memberangkatkan korban. Karean ada dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak sponsor dan harus dipertanggungjawabkan. “Persoalan ini juga akan diselesikan ke ranah hukum. Kita akan lakukan pendampingan,” pungkasnya. (uki)

DLHK Segera Tertibkan Empat Tambang Liar

Cegah DBD, Dikes Fogging di Sejumlah Lokasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Awal tahun sejuah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mendeteksi sejumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).

Untuk mencegah meluasnya DBD, telah dilakukan fogging pada sejumlah lokasi di Sumbawa. Pencegahan melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) juga digencarkan.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, kepada Suara NTB, Jumat (1/2). Musim hujan sekarang ini rentang terjadinya DBD. Dikes pun gencar menyosialisasikan gerakan PSN dengan cara 3 M (Menutup menguras dan Mengubur) untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk penyebab DBD. Upaya pencegahan dengan 3 M ini, menurut Dar, panggilan akrabnya, sangat efektif untuk membunuh jentik nyamuk. Apalagi melalui 3 M Plus, pertama, menguras bak air dan menyikat tempat tempat penampungan air. Kedua menutup rapat rapat tempat penyimpanan air dan ketiga mengubur atau mendaur ulang barang barang bekas yang bisa menampung air. Plus menghindari gigitan nyamuk.

Pada sejumlah wilayah yang sudah terjadi kasus DBD, pihaknya telah melakukan fogging (pengasapan) sebagai upaya terakhir.

Sejauh ini, fogging telah dilakukan sebanyak tiga kali, yakni dua kali di kecamatan Lape dan sekali di desa Kelungkung kecamatan Batulante. Untuk mengantisipasi meluasnya DBD. (arn)

jika pemerintah ingin membangunkan akses jalan bagi petani teripisah dari lingkungan KTC, maka harus dibarengi dengan pembebasan lahan. Bukan sebaliknya, petani diminta keikhlasannya untuk merelakan lahannya. Sebab ada beberapa petani yang berada dekat dengan tembok pagar pembatas KTC luas sawahnya tidak seberapa. Padahal sawah itu menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka.

“Ada yang punya sawah hanya beberapa meter tepat dekat saluran irigasi itu, nah kalau diminta 4 meter. Terus

sisanya mau dipakai tanam apa?,” sebutnya.

Sebenarnya Wahapudin melanjutkan, ada solusi lain yang bisa ditempuh pemerintah tanpa harus mengorbankan petani. Yakni menggunakan sebagian pinggiran tanggul irigasi dan bidang tanah yang berada tepat dengan pinggir tembok pagar KTC untuk membangun jalan.

“Kenapa harus memaksa mengambil areal persawahan kami dengan cara kami diminta ikhlas. Kenapa tidak pakai yang ada. Biar sedikit sempit kan tetap bisa kami lalui. Tapi ini mereka paksa menutup jalan kami, sementara solusi yang diberikan juga memberatkan kami. Bagaimana kami tidak menolak,” tegasnya.

Jumlah petani yang meman-

(Suara NTB/jun)

TAMBANG LIAR – Sejumlah penambang liar melakukan penambangan material pasir dan batuan di DAS Baka Desa Rababaka, Jumat (1/2).

Dompu (Suara NTB) – lingkungan pihaknya pun terpakPenambangan liar di sejum- sa mengambil langkah tegas. lah wilayah di Dompu masih ber“Tambang liar ini kan menlangsung. Diantaranya, pengga- imbulkan kerusakan, siapa lian material pasir dan batuan di yang bertanggung jawab nah Desa Rababaka dan tiga lokasi inilah yang akan segera kita di Kecamatan Pekat. Pemkab tertibkan,” tegasnya menDompu akan mengambil tinda- jawab wartawan, Jumat (1/2). kan tegas dalam waktu dekat ini.

Dalam hal menindak oknum Kepala Dinas Lingkungan masyarakat yang mengambil Hidup dan Kebersihan (DLHK) manfaat alam dengan tidak Kabupaten Dompu, Albuhairum memperhatikan kelestarian menjelaskan, kewenangan lingkungan ini, DLHK tidak bisa menangani masalah pertam- bergerak sendiri melainkan perbangan memang tidak dimiliki lu campur tangan Pemerintah lembaganya. Namun, karena ak- Provinsi (Pemprov) NTB, terutivitas tersebut tidak dibekali tama pihak pertambangan seizin serta mengancam kerusakan laku pengelola serta Aparat

Penegak Hukum (APH).

Di Dompu, sebut Albuhairum, baru beberapa lokasi penambangan yang sudah ditinjau dan dipastikan tidak mengantongi izin, seperti penabangan pasir dan batuan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Baka Desa Rababaka serta tiga lokasi penggalian pasir di Kecamatan Pekat. “Kalau kemarin di Pekat hanya tiga cuma karena saya sibuk belum terima laporan jelasnya,” kata dia.

Ditambahkan, dalam hal pertambangan pihaknya hanya bertanggung jawab atas mereka yang mengantongi izin tambang dari Pemprov NTB. Harapannya, tugas dan tanggung jawab mereka selaku pemegang izin dijalankan dengan baik, misalnya mereklamasi bekas penambangan pasir yang diluar titik koordinat seperti milik Ali Zahrudin di wilayah Doro Ncanga.

Sementara untuk penambang yang tidak mengantongi izin, baik izin tambang maupun lingkungan akan diupayakan segera mendapat penertiban sebelum kerusakan lingkungan semakin meluas.

“Tetap kita koodinasi dengan provinsi dulu karena kewenangan sekarang sudah di ambil alih,” pungkasnya. (jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menyediakan anggaran Dana Kredit Sahabat (Krabat) Rp5 miliar tahun 2019 ini. Dari 56 Bumdes yang belum disasar, 25 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mendapatkan kucuran dana.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Ikhsan Safitri menyebutkan, di tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga ini anggaran dana Krabat Rp5 miliar. Dari 56 Bumdes yang belum disasar hanya 25 yang mendapatkan jatah. Karena masing-masing Bumdes rata-rata kisarannya Rp200 juta. Dimana untuk menentukan Bumdes penerima pihaknya akan melakukan seleksi.

“Rata-rata kisarannya masing-masing Bumdes mendapatkan Rp200 juta. Karena anggarannya Rp5 miliar, maka sasarannya ke 25 Bumdes. Ini sedang kita lakukan seleksi BumdesBumdes mana yang dapat. Kita lihat petani miskinnya seperti apa, kelayakan proposalnya seperti apa, untuk kemudian kita putuskan. Yang jelas sekarang belum ditanda tangan oleh Pak Bupati,” ujarnya, Jumat (1/2).

Dijelaskannya, tahun 2017

(Suara NTB/ind)

H. Ikhsan Safitri lalu dana Krabat yang dianggarkan Rp15 miliar untuk 75 Bumdes. Dana Krabat ini diperuntukkan bagi petani miskin, ratarata maksimal Rp5 juta 1 petani. Kemudian di tahun 2018 Rp5 miliar untuk 26 Bumdes.

Sedangkan untuk tahun ini juga Rp5 miliar untuk 25 Bumdes.

Pihaknya berharap Bumdes yang belum menerima anggaran dapat memasukkan proposalnya untuk ditentukan penerima.

Sisanya sebanyak 31 Bumdes nantinya akan diupayakan tahun selanjutnya. (ind)

Sumur Bor Bantuan Kementerian ESDM Diresmikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batu Bara Drs. Hermansyah, M.Si meresmikan sumur bor air bersih bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI tahun 2018 di Sumbawa dan Sumbawa Barat, Jumat (1/2) di Lapangan Desa Lopok Kecamatan Lopok.

Kepala Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batu Bara Drs. Hermansyah, M.Si, menyampaikan Kementerian ESDM RI memberikan bantuan 506 sumur bor sepanjang 2018. Sembilan diantaranya berada di NTB, dan diresmikan secara simbolis di Desa Lopok.

Desa lainnya yang menerima bantuan selain Lopok adalah

Gapit, Labuhan Badas, Lape/ Dete, Semamung, Selante, Kiantar Kabupaten Sumbawa Barat masing-masing sebanyak satu unit, dan Desa pernek dua unit. Ia berharap sumur bor air bersih ini tetap dirawat sehingga manfaatnya terus dirasakan.

Bupati Sumbawa melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan menyampaikan, pasokan air bersih memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Mengurangi jumlah penderita penyakit dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas atau tingkat kehidupan dari masyarakat. (arn)

(Suara NTB/arn)

PERESMIAN - Asisten dan Kapuslitbang dan pejabat lainnya foto bersama saat peresmian sumor bor, Jumat (1/2).

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 2 Februari 2019

Halaman 7

CERPEN

Rumah Capung Yuditeha “Siapakah gadis itu?” tanya lelaki yang di tangan dan sebagian tubuhnya ada beberapa gambar tato, yang bertamu di rumahmu di bulan Juni yang teramat dingin.

“Oh, dia Kara, adik saya,” jawabmu.

Mungkin karena kamu tidak ingin lelaki itu terus membahas tentang keadaan adikmu, lantas kamu berusaha mengalihkan topik obrolan.

Tetapi entah kenapa lelaki bertato itu tetap membahas tentang Kara. Lelaki itu seperti tertarik dengan Kara.

Kamu melihat ada sebuah ketulusan pada diri lelaki itu.

Lalu kamu berpikir apakah lelaki itu sebuah jalan untuk mengembalikan jiwa Kara. *** Tak bisa dipungkiri, tanah dataran tinggi peninggalan bapak ibumu itu, memang termasuk daerah yang diperkirakan bisa menjadi tempat menjanjikan kenyamanan dan keindahan bagi para pelancong. Karena pemikiran tentang potensi tersebutlah, di tanah itu dulu bapakmu dan kamu mendirikan sebuah rumah singgah yang bapakmu menamainya dengan Rumah Capung. Perihal nama itu, kamu pernah menanyakan kepada bapakmu.

“Apa pun yang menyangkut rumah singgah ini, hendaknya kita bisa berpikir dengan bijak dan tenang,” jawab bapakmu waktu itu.

Bapakmu menjelaskan bahwa apa yang dia katakan sesungguhnya bukan sekadar pengertiannya, tetapi sebuah penjabaran dari filosofi hal capung yang ada di masyarakat, bahwa riak air yang terjadi pada saat capung terbang di permukaan air sebenarnya hanya fenomena ilusi, “Artinya untuk memahami segala sesuatu, kita harus berani menyelam ke ceruk yang lebih dalam. Tidak hanya berlaku bagi orang lain tetapi lebih kepada kita dalam usaha mengenali diri sendiri,” sambungnya.

Tak menunggu lama, begitu Rumah Capung itu berdiri, banyak pelancong langsung berdatangan ingin menikmatinya. Tidak mengherankan jika pada akhirnya para pelancong itu merasa termanjakan saat singgah di Rumah Capungmu.

Dari tempat itu, segala kebutuhan tentang kenyamanan dan keindahan bisa tergapai dengan mudahnya.

Setelah bapak ibumu meninggal, otomatis kamu dan Kara, adikmu satu-satunya, yang melanjutkan mengelola Rumah Capung itu. Untuk menambah kenyamanan pelancong, kamu membuka kedai sederhana di rumahmu, yang letaknya tak jauh dari Rumah Capung tersebut. Kedaimu menyajikan menumenu makanan khas daerah setempat, khususnya makanan dari hasil bumi wilayah Kemuning ini, antara lain seperti ketela, jagung, pisang, dan beberapa jenis sayuran. Sekian sajian makanan yang disediakan di kedaimu itu membuat para pelancong senang. Bagi mereka sajian makanan itu teramat spesial, terlebih karena dapat dihidangkan masih dalam keadaan seg-

(Gideon Burton@flickr)

ar. Sedangkan perihal keindahan, setidaknya ada empat tempat yang dengan mudah bisa dicapai dari Rumah Capungmu.

Keempat tempat itu antara lain, Watu Tapak, sebuah petilasan para leluhur. Secepit, sebuah air terjun yang artistik. Sumilir, sebuah lembah yang cantik, dan yang keempat Dederan, sebuah taman teh, tempat di mana pertama kali tanaman teh dibudidayakan.

Dengan kedua keunggulan tersebut, Rumah Capungmu menjadi tempat yang diidamidamkan bagi banyak pelancong yang berasal dari berbagai

daerah. Setidaknya hal itu berjalan sampai suatu hari sebuah musibah besar terjadi.

Musibah itu seperti langsung membuatmu putus asa.

Musibah yang menjatuhkan Kara dalam dunia kelam yang paling dasar. Musibah yang tiba-tiba hadir tanpa permisi lalu merusak ritme kenyamanan Kara dan kenyamananmu selama ini. Meski sebenarnya Kara-lah yang langsung tertimpa musibah, tetapi bagimu peristiwa itu tetap memporak porandakan hidupmu, dan kamu menganggap peristiwa itu akhir dari segala-galanya.

Jika ada sebuah pertanyaan, “Pernahkah kamu merasakan sedih yang sebenar-benarnya sedih?” Pasti kamu akan menjawab bahwa peristiwa itu telah menciptakan kesedihan yang benar-benar sangat menyedihkan.

Kesedihan yang kamu rasakan itu adalah kesedihan dari derita yang dialami oleh orang yang kamu sayangi. Musibah itu terjadi di bulan Juni. Kara, adik yang kamu sayangi dibawa lari oleh salah seorang pelancong penyewa Rumah Capungmu. Bajingan itu telah memperkosa Kara lalu me-

nelantarkannya di jalan begitu saja. Saat Kara ditemukan, jiwanya telah goyah, bahkan akhirnya menjadi gila. Dan saat itulah kamu merasakan bahwa kesedihanmu kali itu sempurna. Dari situ kamu merasa tak punya harapan lagi.

Sejak musibah yang menimpa Kara, kamu tak berhasrat lagi untuk meneruskan mengelola Rumah Capung. Peristiwa itu telah menggoreskan luka di hatimu teramat dalam. Terlebih karena derita itu dialami oleh Kara, orang yang selama ini kamu anggap sebagai satu-satunya harta besar yang dititipkan

oleh bapak ibumu yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bagimu, peristiwa itu membuat dirimu merasa gagal menjaganya. Bahkan anggapan itu sampai membuatmu tak memedulikan lagi potensi besar Rumah Capungmu, yang senyatanya telah menjadi destination para pelancong yang paling diunggulkan di daerah Kemuning.

Rumah Capungmu menjadi terbengkalai dan yang lebih celaka, tak ada lagi pelancong yang berminat singgah di sana. Rumah Capung kini tersiar menjadi tempat yang menyeramkan.

Seluruh waktumu hanya un-

tuk merawat Kara. Segala upaya kamu lakukan demi kesembuhannya. Banyak balai pengobatan telah kamu tuju hanya untuk mengupayakan kesembuhan Kara, tetapi sebanyak apa pun usaha yang kamu lakukan selama ini, tak pernah menuai hasil, bahkan dari hari ke hari kegilaan Kara semakin bertambah parah. Hingga di suatu hari kamu mendapat kunjungan seorang kawan lama. Kawan itu bernama Anggoro, yang kabarnya sekarang menjadi penulis fiksi dan tinggal di sebuah desa di provinsi lain.

“Isnain, kau masih ingat film Malena?” tanya Anggoro.

“Tentu saja. Karena film itulah katamu dulu kamu ingin menulis,” jawabmu yakin.

“Bukan itu yang ingin kukatakan,” sahut Anggoro.

“Lalu?” tanyamu.

“Bukalah lagi Rumah Capungmu,” saran Anggoro.

“Jangan bicarakan hal itu lagi. Bagiku Rumah Capung telah habis,” timpalmu dengan suara agak mengeras.

“Ini demi Kara,” kata Anggoro lirih.

“Justru rumah itulah penyebab Kara gila!” sahutmu lebih keras.

“Dan rumah itu pula yang akan menyembuhkannya,” tegas Anggoro tetapi dengan nada kalem.

Itulah sebagian obrolan dengan kawan lamamu tersebut, yang ternyata hal itu mampu membuatmu berpikir untuk membuka lagi Rumah Capungmu. Meski begitu ternyata untuk merintis lagi tak semudah yang dikira, karena kabar buruk tentang Rumah Capung yang selama ini sudah menyebar membuat orang-orang tak tertarik lagi berkunjung. Dan anehnya kamu tak peduli dengan kesulitan itu. Kamu tetap bertekad melanjutkan kembali usaha Rumah Capungmu. Terlebih setelah kamu mendapat whatsApp dari Anggoro, kawanmu yang penulis itu: Rumah Capung dibuka lagi bukan semata untuk mengembalikan kejayaannya, tetapi terlebih karena sebuah keyakinan bahwa dari Rumah Capung itulah keutuhan jiwa Kara akan kembali pulih.

Waktu berlalu, sampai datanglah bulan Juni yang teramat dingin, seorang lelaki yang di tangan dan sebagian tubuhnya ada beberapa gambar tato, bertamu ke rumahmu.*** Yuditeha, menulis puisi dan cerita. Kumpulan cerpen terbarunya Cara Jitu Menjadi Munafik (Stiletto, 2018). Novel terbarunya Tjap (Basabasi, 2018). Novel Tiga Langkah Mati (Penerbit Buku Kompas, 2019).

Novelnya Imaji Biru memenangi juara pertama Lomba Novel Jejak Publisher (2018). Aktif di Sastra Alit Surakarta dan Pendiri Kamar Kata Karanganyar.

PUISI Imam Safwan

Valuvana

Pada Sebuah Perkampungan

Riwayat Kali Sokong

Pingit

valuvana vihara hutan bambu rumah para bikhu yang dibinari potongan matahari berkedipkedip saat pagi di sela-sela pohon bambu

pada sebuah perkampungan rumah-rumah dipagari hujan asap dapur menguap berkabar tentang daun pisang yang membalut ikan pindang

barangkali ia melihat kebebasan pada jendela dan laju kendara seperti mimpi putri dalam puri

gemercik air mengalir pada pohon bodi membanjiri hati ilmu tentang budi para budha mengirim doa ke angkasa lewat aroma asap katik dupa bersemedi bicara dalam sunyi bicara dalam hati

saat malam berugak-berugak sarat anak-anak mengaji dan sholat ayah melebur berserah diri ibu meramu cinta di bakul nasi

ini kali, kali ini tak berbatu bagai wanita mandul yang gagal jadi ibu batu adalah anak-anak kali yang bernyanyi ketika air membeningkan diri tak ada gemercik seperti cekikikan gadis cantik

valuvana vihara hutan bambu adalah rumah dan ibu para bikhu

malam larut kabut turun jadi selimut dalam gigil, dalam mimpi dan semedi doa-doa mengangkasa karena esok akan menjumpa hari yang tetap sama.

ini kali, kali ini tak berbatu seperti rumah yang ditinggalkan kesepian yang meratap anggang-anggang kehilangan genang katak hijau kehilangan tumpangan ini kali, kali ini tak berbatu menghilangkan jejak cerita ayah yang berenang menyemat mata udang dan burung-burung minum saat siang

adat memahatnya dalam lontar lontar dari pikiran purba yang gusar senantiasa berdiri dalam harga harga diri yang telah mati ia menulis angan yang diterbangkan kunang-kunang karena hanya malam yang bisa membiarkan mimpinya menuju kebebasan Tanjung, 2016

Tanjung, 2016 ini kali, kali ini tak berbatu menguatkan pilu kerinduan akan masa lalu.

Tanjung, 2016 Imam Safwan lahir di Pemenang, Lombok Utara, 12 April 1978. Buku puisinya berjudul Langit Seperti Cangkang Telur Bebek (2014).

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 2 Februari 2019

Halaman 8

Tahanan Kabur

Oknum Perwira Dijatuhi Sanksi Kode Etik

(Suara NTB/her)

Amir Amraen Putra

(Suara NTB/her)

H Fauzan Khalid

Kades Terpilih Tolak Dilantik Serentak

Pemda Lobar Siapkan Dua Alternatif Giri Menang (suara NTB) – Kepala Desa Bagik Polak terpilih, Amir Amraen Putra menolak dilantik serentak tanggal 6 Februari mendatang.

Alasannya, dikhawatirkan terjadi kepala desa dobel (rangkap), sebab kades incumbent sebelumnya yang masih menjabat belum diberhentikan namun diganti oleh kades terplih. Sementara dasar pemberhentian kades incumbent tidak ada. Hal inipun rawan menimbulkan instabilitas di bawah.

Ia menolak dilantik atas dasar SK sebagai kades masih berlaku sampai Bulan Mei mendatang. Sejauh ini jelas dia, selama tidak ada SK ini maka tidak bisa diberhentikan.

Selama ini pihak dinas PMD belum memastikan apakah pelantikan dilakukan bertahap. Diakui rencana pelantikan bertahap seperti disampaikan Bupati belum jelas.

Apalagi sejauh ini para kades incumbent yang akan diganti belum ada kesanggupan mundur. Sehingga jelas Pemda harus menyelesaikan dulu SK masa jabatan kades. Ia mempertanyakan dasar memberhentikan Kades adalah surat pengunduran diri yang menjadi syarat ikut Pilkades.

Surat ini bersifat kebijakan yang tak bisa dijadikan dasar.

Tidak boleh, jelas dia, SK pengangkatan dan masa jabatan seorang kades dipangkas, sebelum masa jabatan habis. Seperti beberapa kades yang masih masa jabatannya antara lain Dasan Tapen, Selat, Kuripan sampai Bulan Mei lalu di desa ini akan dilantik kades terpilih yang baru.

Mestinya, sebelum pelantikan serentak ini Bupati melalui dinas PMD mengeluarkan SK pemberhentian. Kalau pihak Pemda memaksakan pelantikan serentak jelas dia maka akan mengundang instabilitas di bawah. Mestinya kata dia, Pemda menghargai kades yang masih ada masa jabatan.

“DPMD mesti bijak, orang sudah sakit karena kalah, lalu dipangkas jabatannya di mana menghargai orang,” imbuhnya. Sehingga ia menyarankan agar pihak dinas terkait melakukan pendekatan di bawah agar tidak terjadi gejolak.

Pendekatan harus dilakukan kepada para kades incumbent yang masih ada masa jabatannya.

Menurutnya kalaupun Pemda sudah melakukan komunikasi dengan para Kades. Bagaiamana nanti soal gaji mereka? Justru kata dia Pemda melakukan pelanggaran jika membayar gaji sisa masa jabatan kades. “Kecuali kompensasi sifatnya. Kalau bayar gaji tidak bisa karena itu jelas melanggar,” jelas dia. Sementara kompensasi bagi para kades ini dialokasikan melalui APBD, namun di APBD murni sendiri belum ada dianggarkan. Pihaknya sudah mengkonsultasikan hal ini ke BPK dan inspektorat. Pihak Inspkorat mengaimini bisa diambilkan kompensasi dari ABDes. “Berapa nilai dari APBdes untuk para kades ini, sampai saat ini belum ada kepastian,”jelas dia.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan terkait pelantikan kades terpilih, sudah direncanakan bertahap, yakni tanggal 6 Februari. Kalau ada kades yang tidak mau mundur karena masih ada masa jabatan maka dilakukan pelantikan Bulan Juni. “Dari awal sudah saya sampaikan, pelantikan Bulan Februari, kalau ndak mau ya kita sesauikan sebab kita memang tidak boleh memotong masa jabatan orang, kecuali mereka mau,” imbuhnya. Diakui dana kompensasi bagi kades yang mau dilantik Februari pun belum ada disiapkan di APBD sehingga memang tidak bisa dilantik serentak. (her)

Calon Terpilih Anggota KPU Mataram dan Loteng Diumumkan Mataram (Suara NTB) Hasil akhir dari seleksi anggota KPU periode 2019-2024 untuk dua daerah yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah telah diumumkan oleh KPU RI, Kamis (31/1) lalu. Lima dari 10 calon anggota KPU yang masuk seleksi tahap akhir, resmi terpilih.

Pengumuman nama-nama calon anggota KPU terpilih untuk Kota Mataram dan Lombok Tengah itu, tertuang dalam keputusan KPU RI nomor 285/PP.06-Kpt/05/KPU/I/ 2019, tentang pengumuman calon anggota KPU terpilih untuk Provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Adapun nama-nama calon anggota KPU terpilih untuk Kota Mataram sesuai dengan nomor urut lima besar, yakni pertama, Sopan Sopian Hadi, SE, MM, Syaifuddin, SH, M. Husni Abidin, S.Ag, I Ketut Swena, SH., dan Rohmi Jayatriani, SH, MH. Sementara untuk Kabupaten Lombok Tengah, lima calon anggota KPU terpilih tersebut yakni atas nama, Zaironi, SH, Alimuddin Syukri, SE, M.Pdi, Ahmad Fuad Fahrudin, SP, Lalu Darmawan S.Sos, MA, dan Lukmanul Hakim, S.Pdi. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi, membenarkan terkait penggumuman nama-nama calon anggota KPU terpilih untuk kedua daerah tersebut. Iapun mengaku telah langsung memberikan ucapan selamat atas keterpilihan mereka sebagai penyelenggara pemilu.

“Ya KPU RI sudah mengumumkan nama-nama calon anggota KPU untuk Mataram dan Lombok Tengah, yang terpilih itu dari nomor urut satu sampai nomor urut lima berdasarkan hasil perangkingan. Kami ucapkan selamat untuk mereka yang sudah terpilih sebagai anggota KPU Mataram dan Lombok Tengah,” katanya, Jumat (1/2).

Sedangkan untuk pelantikannya, masih belum ada kepastian, karena itu menjadi kewenangan KPU RI untuk menjadwalkan kegiatan pelantikan. Namun demikian, para calon anggota KPU terpilih tersebut diharapkan mulai mempersiapkan dirinya, mengingat setelah mereka dilantik, akan langsung bekerja, karena tahapan pemilu 2019 sudah akan mendekati puncaknya.

“Untuk pelantikan masih menunggu undangan dari KPU RI, karena pelantikan oleh KPU pusat,” kata Suhardi.

Sementara untuk seleksi calon anggota KPU di delapan kabupaten/Kota lainnya di NTB, akan menjalani fit and propertest dulu di KPU Provinsi NTB. Kemudian baru hasilnya akan dikirim ke pusat untuk ditentukan nama-nama calon terpilih.

“Memang meskipun tahapan seleksinya kemarin bersamaan, namun masa berakhirnya anggota KPU yang berbeda-beda, sehingga fit and propertest untuk delapan KPU lainnya, belakang,” jelasnya. (ndi)

Dia menjelaskan, penindakan terhadap oknum anggota mengacu pada aturan Polri.

Pelanggaran kode etik selanjutnya akan ditentukan dalam sidang etik. Propam masih memproses pemeriksaan pelanggaran kode etik tersebut.

“Prosedurnya dilaksanakan dengan baik. Kita tunggu saja,” sebutnya. Sejumlah indikasi pelanggaran etik diantaranya berhubungan dengan tahanan untuk kepentingan lain. Oknum TM juga berhubungan dengan orang tua

tersangka Dorfin.

Hubungan itu yang membuat oknum TM menjembatani pengiriman uang tunai, antara orang tua Dorfin dengan Dorfin. Uang dikirim sebanyak dua kali.

Pengiriman pertama sebesar Rp7 juta melalui western union dipakai untuk membeli ponsel.

Ponsel selanjutnya dipakai tersangka Dorfin berkomunikasi dari dalam sel tahanan.

Pengiriman kedua sebesar Rp7,5 juta yang dipakai untuk membeli televisi. Oknum TM

memberi fasilitas istimewa kepada tahanan narkoba itu.

Irwas Polda NTB, Kombes Pol Agus Salim sebelumnya menerangkan sudah menggandeng PPATK. “Kita coba dalami apakah dia menerima uang dari dalam negeri. Berapa banyak dia punya rekening,” paparnya.

Kasubdit Pengamanan Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB Kompol TM ditahan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Buntut dari kaburnya tahanan kasus narkoba Dorfin Felix

Senin (22/1) lalu.

Oknum TM diduga melanggar standar prosedur operasional penjagaan tahanan.

Selain itu dia juga ditelisik mengenai dugaan gratifikasi.

Sementara pencarian Dorfin belum membuahkan hasil.

Wakapolda menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penangkapan yang sesuai aturan. Baik dalam hal penggunaan senjata api untuk melumpuhkan.

“Itu ada aturannya. Tindakan tegas terukur,” kata Tajuddin.

Dorfin Felix ditangkap dengan dugaan peredaran narkoba jaringan internasional. Barang buktinya sabu 2,47 kg, ditambah lagi dengan ekstasi 206,83 gram, ketamine 256,6 gram,

dan 850 butir ekstasi 253,1 gram, yang nilainya mencapai Rp3,1 miliar. (why)

Tajuddin

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Oknum perwira yang diduga terlibat pada kasus kabur WNA Perancis Dorfin Felix , tahanan Polda NTB sudah dicopot dari jabatannya. Oknum tersebut, Kompol TM, kini sedang menanti sidang kode etik. “Sudah dihukum itu. Sedang proses,” tegas Wakapolda NTB, Brigjen Pol Tajuddin ditemui Jumat (1/2) di Mapolda NTB.

Kasus Pungutan Dana Bantuan Masjid

Tersangka Oknum Pejabat Kanwil Kemenag NTB Diperiksa Lagi Mataram (Suara NTB) Tersangka dugaan pungutan dana bantuan masjid H. Silmi, menjalani pemeriksaan di ruang Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram, Jumat (1/2). Hari itu Kasi Kepegawaian pada Kanwil Kemenag NTB dimintai keterangan tambahan. Penyidik sedang melengkapi pemberkasan.

Pantauan Suara NTB,tersangka baru keluar dari ruangan penyidik sekitar pukul 11.30 Wita. Tersangka menggunakan seragam khas tahanan warna oranye. Usai diperiksa, tersangka kembali ke sel tahanan Rutan Polres Mataram.

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam ketika dikonfirmasi enggan menjelaskan materi pemeriksaan. “Masih pemeriksaan-pemeriksaan,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Joko Tamtomo menerangkan pemeriksaan kemarin untuk tambahan keterangan. “Kebutuhan pemberkasan,” bebernya singkat.

Mantan Plt Kepala Kemenag KSB ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungutan dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok.

Dia diduga memerintahkan oknum Kasubbag TU Kemenag Lobar, M. Ikbaludin untuk memungut sebagian dana tersebut.

Dana bantuan masjid terdampak gempa dikucurkan sebesar Rp6 miliar Desember 2018. Alokasi dana tersebut untuk 58 masjid di tujuh kabu-

(suara NTB/why)

PEMERIKSAAN – Tersangka dugaan pungutan dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa, H. Silmi (kanan) digiring penyidik Tipikor Satreskrim Polres Mataram, Jumat (1/2) kembali ke ruang tahanan. paten/kota terdampak. Pungutan berupa potongan antara 10 persen sampai 20 persen untuk 13 masjid yang tersebar di Gunungsari, Lingsar, dan Batulayar, Lombok Barat.

Tersangka Silmi diduga menerima setoran dari Ikbal senilai total Rp 55 juta. Tersangka Ikbal diduga memungut dari empatmasjid di Kecamatan Lingsar, dan lima masjid di Kecamatan

Batulayar, Lombok Barat.

Kasus itu terungkap dalam operasi tangkap tangan pada Senin (14/1) lalu dengan tersangka Staf KUA Gunungsari, Lalu Basuki Rahman. Saat

itu, tersangka sedang mengambil pungutan dari pengurus Masjid Baiturrahman Limbungan, Gunungsari, Lombok Barat. Barang buktinya uang tunai Rp10 juta. (why)

Masuk DPTb, 225 Praja IPDN Tersangka Gunakan Hak Pilih di NTB Kasus Merkuri Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB sampai Bulan Desember 2018 Lalu telah berhasil mendata sebanyak 1.433 orang yang masuk sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Diketahui bahwa Daftar pemilih tambahan ini adalah mereka yang berasal dari luar daerah namun bedomisili di Provinsi NTB pada saat Pemilu 2019 dilaksanakan. Sehingga mereka dipastikan dapat menyalurkan hak pilihnya di tempat domisilinya, tanpa harus pulang memilih ke daerah asalnya, sesuai dengan alamat kependudukannya.

“Proses penyusunan DPTb saat ini masih berlangsung. Data per tanggal 26 Desember 2018 sebanyak 1.433 pemilih tambahan. Pemilih tambahan tersebut dapat berasal dari luar NTB, antar kabupaten/kota di NTB, antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota atau antar desa/ kelurahan dalam satu wilayah kecamatan, bisa menyalurkan hak pilihnya,” jelas anggota KPU Provinsi NTB divisi data, Zuriati.

Terkait teknis pindah, kata Zuriati, jika pindah memilih masih dalam satu dapil DPRD kabupaten/kota maka mereka bisa mendapatkan lima jenis surat suara. Jika pindah memilih lintas dapil DPRD kabupaten/kota masih dalam satu dapil DPRD provinsi maka dapat empat surat suara (pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi).

“Kalau pindah memilih lintas dapil DPRD Provinsi masih dalam dapil DPR RI maka dapat tiga surat suara (pilpres, DPR, DPD). Jika pindah memilih lintas dapil DPR RI masih dalam satu wilayah Provinsi dapat dua surat suara (Pilpres, DPD), misalnya dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, untuk DPR RI kan sudah beda dapil. Terakhir jika pindah memilih antar wilayah provinsi, mereka

Sulit Diperiksa

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN NAMA - Penyerahan daftar nama Praja IPDN itu diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud, didampingi Ketua Divisi Teknis dan data Zuriati, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Agus Hilman, Sekretaris Mars Ansori Wijaya. hanya dapat satu surat suara, yakni Pilpres saja,” terangnya.

Sebagian besar yang akan pindah lokasi memilih ini adalah, para mahasiswa, dan mereka yang dari luar daerah namun karena tugas pekerjaan mereka kemudian berada di NTB, pada saat pemilihan berlangsung tanggal 17 April mendatang. Hal itu diberikan untuk memastikan setiap warga negara bisa menyalurkan hak pilihnya meskipun terhalang oleh kesibukan pekerjaan.

Diketahui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB merupakan salah satu institusi yang sudah mengajukan permohonan ke KPU untuk 225 Praja-nya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS di sekitar kampus-nya.

Permohonan itu disampaikan secara tertulis oleh Direktur IPDN Kampus NTB kepada KPU

Provinsi NTB dengan Surat Nomor: 900/81/IPDN.29.2/2019 tertanggal 28 Januari lalu, sekaligus lengkap dengan daftar lampiran nama-nama praja.

KPU Provinsi NTB pun langsung menanggapi permohonan tersebut.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyatakan pihaknya siap memproses permohonan IPDN itu.

“KPU Melayani akan kita wujudkan dalam melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, termasuk Praja IPDN,’’ katanya.

Menurutnya, KPU akan segera koordinasikan dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk segera mencatat nama-nama Praja IPDN dakam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang prosesnya sedang berlangsung saat ini. “Hanya saja, nantinya Praja IPDN ini hanya akan menerima Surat Suara Pemilihan Presiden dan wakil Presiden saja, karena mereka lintas Provinsi,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik belum bisa memeriksa tersangka HMS (68), pensiunan PNS yang disangka berdagang bahan kimia berbahaya jenis merkuri.

Sejak kasusnya disidik Juli 2018 lalu, pemeriksaan HMS sebagai tersangka selalu batal.

“Karena kondisi kesehatan tersangka. Dia belum bisa bangun dari tempat tidur,” ungkap Kasubdit I Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Feri Jaya Satriansyah Jumat kemarin.

Dia menjelaskan pemeriksaan tersangka mengacu pada KUHAP. Yang mana mengatur bahwa tersangka wajib dalam keadaan sehat ketika diperiksa.

“Pertanyaan pertama yang kita ajukan pada saat mau BAP itu kan Apakah anda dalam keadaan sehat. Nah itu lah makanya belum bisa diperiksa sampai sekarang,” paparnya.

Namun dia menegaskan penyidikan kasus tersebut belum ditutup. Penyidik masih menunggu tersangka kembali sehat. “Masih kita agendakan untuk jadwal pemeriksaan (tersangka) selanjutnya,” tandas Feri.

Pensiunan PNS, HMS (68) ditetapkan sebagai tersangka peredaran bahan kimia merkuri. Kakek asal Narmada, Lombok Barat itu diduga memperdagangkan air raksa beracun dan berbahaya ke sentra pertambangan rakyat di Pulau Lombok.

Tersangka dijerat dengan pasal 106 UU RI No 7/2014 tentang Perdagangan dan pasal 62 jo pasal 8 UU RI No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Polda NTB mengamankan bandar merkuri itu di rumahnya di Narmada, Lombok Barat Rabu (18/7) lalu. Pensiunan PNS itu diduga menjual merkuri ke para penambang emas rakyat. Bukti yang disita mencapai 15 botol merkuri kemasan masing-masing 1 Kg. Tersangka mulai berbisnis unsur kimia bersimbol Hg itu sejak tahun 2016. Tersangka memasok merkuri ke wilayah Sumbawa dan Lombok.

Per pekannya, tersangka bisa meraih omzet Rp75 juta. Merkuri per-kilogramnya dihargai Rp750 ribu sampai Rp1,3 juta. Fluktuasi harga itu tergantung dari persediaan stok di tingkat distributor gelap. Merkuri disuplai dari Jakarta. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 2 Februari 2019

Halaman 9

HBK Lepas Duta Gowes Keliling Pulau Lombok Mataram (Suara NTB) Bertempat di HBK Center Jalan Kulintang Karang Bedil Mataram, Jumat (1/2), Ketua Badan Pengawas Dan Disiplin Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) melepas Duta Gowes Keliling Pulau Lombok, Wing Sentot Wirawan.

Pelepasan Duta Gowes Keliling Lombok diawali dengan pemotongan tumpeng.

HBK menjelaskan, Duta Gowes Keliling Lombok ini sebagai perpanjangan tangan HBK yang menemui masyarakat. Keterbatasan

waktu dan tenaga serta jangkauan akan di masifkan melalui Duta Gowes Keliling Lombok.

Duta gowes ini akan memberikan info kondisi terkini masyarakat yang akan disampaikan secara berkala ke HBK Center. Dari serapan informasi ini akan menjadi telaah dan kajian program yang akan dibuat pada saat HBK terpilih dan duduk di Senayan.

“Setiap minggu duta gowes akan memberikan info kepada saya bagaimana kondisi masyarakat yang ditemui, melalui serapan info dan aspirasi yang ditemui

oleh duta gowes ini kami akan mengambil sikap,” jelas HBK. Sementara Duta Gowes Keliling Lombok, Wing Sentot Wirawan menyatakan gowes keliling Lombok sudah dilakukan beberapa kali. Didapuknya sebagai Duta Wisata Keliling Lombok terasa berbeda. Selain mengkampanyekan pentingnya menjaga ekosistem dan lingkungan, melalui duta gowes ini juga dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Menjadi duta gowes sangat spesial, selain saya

mendapatkan apa yang menjadi hobi saya, kegiatan ini juga dapat saya manfaatkan untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan,” ujarnya.

Wing Sentot sendiri memulai perjalanannya pada Jumat malam. Mengambil start dari kawasan Senggigi, Sentot akan mengayuh pedal sepedanya menyusuri berbagai daerah di Lombok Utara hingga ke Lombok Timur, di lanjutkan ke Lombok Tengah, Lombok Barat dan berakhir kembali di Mataram dengan waktu satu bulan. (038/*)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4278 MH NOKA/NOSIN : MH1JB9131CK8855/JB91E3127815 AN.FARIDA ANA OTE HLG D’SKTR KOTA MATARAM

(Suara NTB/ist)

DUTA GOWES - H. Bambang Kristiono (HBK) saat melepas Wing Sentot Wirawan, duta gowes keliling Lombok, Jumat (1/2). Sentot akan mengkampanyekan pentingnya menjaga ekosistem dan lingkungan.

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R2 YAMAHA MIO DR.4299CF NOKA/NOSIN : MH354P00CC1J886888/ 154P-8869999 AN.ADE KHAERUL JANNAH HL. D’SKTR JALAN UMUM CAKRANEGARA

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 2 Februari 2019

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 2 Februari 2019

Pengawasan Dewan Lemah, Perencanaan Dinilai Kurang Matang Dari Hal. 1 ‘’Perubahan regulasi yang agak menghambat mereka mengeksekusi anggaran. Memang kadang-kadang juklak dan juknis telat datang. Ini bisa menghambat,’’ katanya.

Namun, ia melihat faktor yang dominan menjadi penyebab tak maksimalnya penyerapan anggaran akibat perencanaan yang kurang matang. ‘’Ada persoalan di perencanaan, pengendalian kaitan dengan monitoring pada pelaksanaan. Itu saya pikir harus menjadi atensi pemerintah,’’ ujarnya.

Dalam pengendalian anggaran, kata Ramli, sebenarnya Pemda sudah memiliki sistem monitoring Tim Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (TEPA). Pemda tinggal mengoptimalkan monitoring saja untuk mengawal penyerapan anggaran sesuai rencana yang telah dibuat. “Soal komitmen saja dari Kepala Satker atau kepala daerah,” katanya.

Di samping itu, pengawasan Dewan juga dinilai masih lemah.

Para wakil rakyat harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyerapan anggaran.

Pasalnya, kata Ramli, sangat disayangkan APBN yang begitu besar tak terserap di daerah.

Padahal Pemda sudah memperjuangkan agar mendapatkan anggaran dari pusat. ‘’Kita tahu

anggaran daerah terbatas, sementara kebutuhan masyarakat banyak sekali.

Kita harus memastikan anggaran tepat sasaran, dikelola dengan baik. Biar ndak tersisa seperti ini. Kan siasia, yang rugi kita semua,’’ tandasnya.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyayangkan ratusan miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh Satker di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen.

APBN untuk NTB pada 2018 dengan pagu Rp11,6 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai Rp2,9 triliun, belanja barang Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp18 miliar, DAK Fisik Rp1,9 triliun dan dana desa Rp980,8 miliar.

Sampai 31 Desember 2018, realisasi belanja pegawai Rp2,7 triliun lebih atau 95 persen, belanja barang Rp3,4 triliun atau 89,8 persen. Belanja modal Rp1,8 triliun atau 92,08 persen, belanja bantuan sosial Rp17,9 miliar atau 99,04 persen. DAK Fisik Rp1,85 triliun atau 96,06 persen dan dana desa Rp980,4 miliar atau 99,96 persen. (nas)

Apresiasi Kinerja Kades Dari Hal. 1 Wagub pada kesempatan itu juga mengharapkan, kepala desa (Kades) dan jajarannya agar selalu konsisten dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada di KLU. ‘’Penurunan angka kemiskinan di Lombok Utara terus menurun apabila seluruh perangkat desa tetap konsisten. Maka kedepan, Lombok Utara dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya,’’ lanjut Rohmi.

Wagub juga mengapresiasi kinerja para kepala desa yang ada di Lombok Utara serta harapannya kedepan. ‘’Peran kepala desa ini sangat penting, saya lihat para kepala desa di KLU ini sangat luar

biasa. Baik dalam percepatan pembangunan dan program lainnya, saya berharap desa dapat mengelola Bumdes secara maksimal dan harus pandai dalam berinovasi demi kemajuan desa,’’ kata Wagub.

Penandatanganan kontrak dilakukan secara simbolis oleh empat orang perwakilan antara lain perwakilan tenaga ahli, pendamping desa pemberdayaan, pendamping desa teknik infrastruktur, dan pendamping lokal desa.

Hadir pada kesempatan itu Kadis DPMPD NTB, Dr. H. Azhari, Bupati Lombok Utara, Sarifudin SH. MH dan pejabat lainnya. (nas)

SK 1.000 Guru Non PNS Dari Hal. 1 Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum. Tes kedua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran.

Dan, ketiga yaitu tes profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran.

Sementara, UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan Bulan Desember 2018, diikuti sebanyak 1.132 peserta. Untuk yang lulus UKG tahap II ini, kata Suruji hampir 500 orang. Sehingga total guru non PNS yang sedang diproses SK-nya lebih dari 1.000 orang. ‘’Sekitar 1.000 orang sudah naik SK-nya ke Pak Gubernur.

Ketika Pak Gubernur sudah ACC untuk menerbitkan SK

penugasan, diatur siapa ditugaskan di mana. Intinya, masing-masing akan ditugaskan di sekolah sekarang tempatnya honor,’’ kata Suruji.

Namun, jika pada sekolah yang sekarang gurunya sudah terpenuhi, maka akan digeser ke sekolah lain yang masih kekurangan.

Rencananya Dinas Dikbud akan kembali melakukan UKG setelah pelaksanaan UN mendatang.

Diharapkan, guru yang lulus UKG dapat mencapai 2.000 - 3.000 orang, agar kekurangan guru yang kompeten dapat terpenuhi.

Sementara itu, bagi guru honorer yang tidak lulus UKG, akan diupayakan menjadi TU, pustakawan dan laboran. ‘’Kita anggarkan Diklat pustakawan atau laboran. Kita tak mau ada yang terbuang. Cuma caranya harus bertahap,’’ tandas Suruji. (nas)

294 Desa Belum Terima DD Tahap III Tahun 2018 Dari Hal. 1 Dari 995 desa yang ada di NTB, hanya 701 desa yang mendapatkan DD tahap III senilai Rp260,68 miliar. Artinya, sekitar Rp131,64 miliar DD tahap III mengendap di kas daerah.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan, seharusnya DD tahap III sudah ditransfer ke rekening kas desa (RKD) pada tahun anggaran 2018 lalu. Masih adanya dana yang mengendap di beberapa kabupaten, kemungkinan Pemda hati-hati mencairkannya.

Sementara itu, untuk DD

tahun 2019, Syarwan mengatakan baru Lombok Utara yang telah mencairkan ke desa. Untuk penyaluran DD tahap I, kata Syarwan sebesar 20 persen dari total dana desa yang diperoleh tahun ini. Untuk tahap II dan III masing-masing sebesar 40 persen. ‘’Penyaluran tahap pertama, syaratnya Perkada, Perbup sudah ada. Maka kami bayar. Kemudian penyaluran 40 persen berikutnya. Mana pertanggungjawaban tahun lalu?

Mana barangnya? Kalau dia bagus cair 40 persen,’’ demikian Syarwan. (nas)

Sistem Informasi Akademik Unram Diduga Diretas Mataram (Suara NTB) Sistem informasi akademik (SIA) Universitas Mataram (Unram) kembali dibobol tangan usil yang tidak bertanggungjwab. Logo Partai PSI dan Jokowi dua periode menjadi simbol yang muncul saat mengakses laman SIA. Perdebatan terkait dengan mudahnya SIA Unram dijebol hacker bermunculan. Termasuk aspek keamanan yang harusnya terjaga dan dirahasiakan bisa dengan gampang dijebol. Bahkan tak sedikit yang menyorot kinerja UPT. Pusat Teknologi Informasi dan

‘’Kebutuhan masih kita susun. Daerah diberi waktu sampai Maret 2019 untuk menyusun kebutuhan lima tahun ke depan. Jumlah kebutuhan berpotensi bertambah. Jika tahun depan ada perubahan nomenklatur, penambahan beban kerja, bisa saja bergerak lagi,’’ katanya.

Pada 2017, Pemprov sudah melakukan Anjab dan ABK. Sesuai dengan hasil ABK, kebutuhan PNS di Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan guru SMA/SMK/ SLB totalnya ada 6.965 orang.

Sementara, jumlah PNS yang tersedia pada waktu itu untuk bidang-bidang baru tersebut hanya ada sekitar 2.362 orang. Sehingga, Pemprov NTB masih kekurangan sekitar 4.603 PNS. Kekurangan PNS Pemprov ini dapat diisi dengan adanya rekrutmen CPNS tahun 2018.

Kekurangan 4.603 PNS pada 2017 tersebut secara lebih detail terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 757 orang, tenaga teknis sejumlah 945 orang, guru SMA sebanyak 1.495 orang, guru SMK sebesar 1.322 orang, dan juga guru SLB sekitar 84 orang.

Komunikasi (Pustik) sebagai pengelola website Unram.

“Kenapa sangat gampang dibobol? Bukankah sistem keamanannya sudah canggih, apalagi SDM yang bekerja menangani SIA merupakan orang terpilih,” tulis pengurus BEM Unram dalam keterangannya.

Pembobolan SIA Unram bukan sekali ini saja terjadi.

Hal demikian merupakan kejadian yang ke sekian kalinya.

Selain itu, Pustik tahun lalu juga membuat kesalahan fatal terkait publikasi hasil pengumuman penerimaan

mahasiswa baru Fakultas Kedokteran.

Pengurus BEM menyebut oknum tidak bertanggungjwab tersebut telah mengkooptasi lembaga pendidikan sebagai media untuk berkampanye. Padahal merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral. Karena sejatinya lembaga pendidikan merupakan tempat yang tidak bisa dimasuki oleh agenda politik praktis. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik. Oleh karena itu, BEM Unram mendorong dan mendukung pihak kampus untuk

menelusuri tangan usil yang merusak marwah Unram.

Menanggapi keresahan mahasiswa akibat aksi peretasan yang dilakukan pada situs informasi akademik Universitas Mataram, Kepala Pustik Unram, Cahyo Mustiko OM, S.T., M.Sc., Ph.D., menyatakan akan terus meningkatkan sistem keamanan web-nya.

Dikatakan aksi peretasan pada situs kampus pernah terjadi sebelumnya dan umumnya digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menguji kemampuan

peretas serta menguji keamanan situs di Unram.

“Hal ini semacam ini memang berpotensi terjadi di universitas manapun, namun tidak patut untuk ditiru dan dibiarkan berulang. Karena yang dirugikan adalah mahasiswa yang tengah menuntut ilmu,” jelas Kapustik Cahyo Mustiko.

Sementara dari sisi teknis, Cahyo mengadakan tentunya ke depan Unram akan terus meningkatkan keamanan sistem informasi agar kejadian yang seperti ini tidak perlu berulang. (dys)

Kemiskinan di Dompu Tersisa 12,40 Persen Dompu (Suara NTB) Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu menyisakan angka 12,40 persen atau 30.742 jiwa. Jumlah ini turun 1,03 persen dari kondisi tahun 2017 dengan angka kemiskinan 13,43 persen. Sektor pertanian masih mendominasi dalam peningkatan ekonomi.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir Peter Willem kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (1/2) mengungkapkan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Dompu tahun 2018 menyisakan angka 12,40 persen atau 30.742 jiwa penduduk.

Kondisi ini lebih baik dari tahun 2017 dengan kondisi

kemiskinan 13,43 persen atau 32.846 jiwa penduduk Dompu.

Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang turun, tapi kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar 1,84 menjadi 1,59 tahun 2018. Begitu juga dengan keparahan kemiskinan turun dari 0,39 menjadi 0,34. “Kontribusi terbesar peningkatan ekonomi masyarakat Dompu masih di sektor pertanian,” kata Peter.

Namun Peter William mengaku, untuk kondisi IPM tahun 2018 maupun data pertumbuhan ekonomi serta PDRB Kabupaten Dompu belum dirilis pihaknya. Tapi berdasarkan

data tahun 2017, IPM Kabupaten Dompu berada di 66,33.

IPM ini menyangkut kesehatan dengan angka harapan hidup, pendidikan dengan lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak dengan hitung pengeluaran per kapita.

Tapi berdasarkan data tahun 2017, angka harapan hidup masyarakat Dompu rata – rata 65,89 tahun. Lama sekolah rata – rata8,11 tahun dan harapan lama sekolah 13,29 tahun. Untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,82 persen dan PDRB masyarakat Dompu Rp.25,23 juta per kapita. (ula)

Tak Penuhi Syarat Pengurus

(Penrem)

UKM Fakultas Teknik Terancam Dibekukan Mataram (Suara NTB) Sejumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada di bawah Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) terancam dibekukan.

Pasalnya para pengurus UKM banyak yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang ada.

Wakil Dekan III Fakultas Teknik, H. Sinarep, mengungkapkan beberapa UKM di bawah fakultas pengurusnya tidak memenuhi syarat.

UKM-UKM itu pun terancam

dibekukan karena tidak sesuai aturan rektor. Dikatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi calon pengurus BEM, DPM, UKM, ialah harus memenuhi standar IP tertentu. Hanya saja, calon-calon pengurus yang diajukan UKM tidak sesuai kriteria.

Lebih jauh disebutkan, apabila UKM dibekukan, tentunya akan sangat merugikan bagi mahasiswa. Karena tempat mereka berproses dan belajar akan diambil alih kampus. Termasuk juga anggarannya akan

dikembalikan lagi ke kampus dan tidak bisa digunakan.

“Uang itu milik mereka, tidak bisa dicairkan selain oleh mereka. Tapi jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke kas, “ ungkapnya.

Padahal jika mereka mau merekrut yang mampu memenuhi persyaratan, pasti ada. Sehingga demikian, kampus akan mengeluarkan SK bagi para pengurus tersebut.

Namun dengan kondisi tersebut, SK tidak dapat dikeluarkan. (dys)

Sosialiasi Aturan 90 Persen Zonasi Perlu Diperluas Mataram (Suara NTB) – Sekolah meminta agar pemerintah memperluas sosialisasi tentang aturan pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang salah satu isinya mensyaratkan 90 persen penerapan zonasi. Sosialiasi ini penting dilakukan agar PPDB tahun ajaran 2019/2020 nanti bisa berjalan dengan kondusif.

Kepala SMPN 2 Mataram, Drs. H. Lalu Suwarno mengatakan pihaknya sangat mendukung amanat Permendibud tersebut dalam rangkan pemerataan mutu siswa yang masuk. Sekaligus mendongkrak prestasi sekolah sehingga terbangun kompetisi yang ketat antar sekolah. “Hal ini menciptakan pemerataan mutu pendidikan,” katanya.

Namun, menurutnya, diperlukan waktu yang cukup untuk sosialiasasi mengenai Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 itu.

Dengan begitu pelaksanaanya bisa efektif dan tidak membuka ruang untuk opsi selain yang diamanatkan. Dalam Permendikbud itu, sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali.

“Dengan demikian saat PPDB berlangsung dapat dijadikan rujukan oleh semua pihak sehingga tidak ada peluang untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak diuntungkan, sehingga dapat meminimalisasi hal-hal yang tidak diharapkan oleh tataran pelaksana di level sekolah,” jelasnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar, mengatakan di dalam Permendikbud tersebut tidak disebutkan secara spesifik tentang zonasi sebesar 90 persen. Nantinya bisa disesuaikan melalui petunjuk teknis (Juknis). “Apakah

zonasi tersebut akan dijabarkan lagi sesuai kondisi daerah setempat. Bisa saja kuota zonasi dikembangkan menjadi zona 1, zona 2, dan zona 3, dengan pembagian 50 persen, 20 persen, dan 10 persen sehingga menjadi 90 persen,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dra. Hj. Suhartini, mengatakan pihaknya akan menyesuaikan aturan PPDB di Kota Mataram dengan Permendikbud tentang PPDB itu.

“Kita nanti sistem zonasi sebanyak 90 persen, sisanya lima persen jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua atau wali,” katanya.

Namun, Disdik Kota Mataram belum membuat petunjuk teknis (Juknis) berkaitan dengan PPDB. Apalagi melihat jarak antar sekolah di Kota Mataram yang berdekatan.

“Nantinya Juknis zona antara sekolah akan kami tentukan selanjutnya,” jelasnya. (ron)

Keterangan pers Danrem usai rapat koordinasi.

Danrem 162/WB Maksimalkan Penanganan Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Dalam rapat koordinasi tentang pelayanan kepada warga korban gempa Jumat (1/ 2), Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han berjanji akan bekerja lebih maksimal.

Langkah yang sedang berlangsung, penanganan rumah rusak ringan dan rusak sedang dengan membuka loket-loket pembayaran di masing-masing Kecamatan.

Termasuk rencana pelaksanaan SPK dengan para pengusaha yang menjadi Aplikator, akan menggabungkan dua kecamatan. Sehingga mempercepat proses pencairan dan pembangunan dengan skala prioritas, yakni Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.

Hal itu diungkapkan usai menggelar rapat bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB Ir. I Gusti Bagus Sugiharta, MT., BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdampak gempa, Perwakilan BNPB Pusat, Perwakilan Bank BRI di Posko Terpadu Rehab Rekons Pasca Gempa NTB Kantor Sekertariat BNPB NTB Jalan Catur Warga Mataram, Jumat (1/2).

Dilanjutkannya, terkait

dengan buku tabungan, hingga saat ini progressnya sudah sangat baik karena fasilitator sudah maksimal mendorong masyarakat untuk segera membentuk Pokmas bagi rumah rusak ringan dan rusak berat sehingga bisa memperoleh buku tabungan.

“Bagi warga yang belum menerima dana padahal sudah terdaftar agar bersabar. Karena belum singkron antara nama dan alamat, kadang-kandang ada yang namanya sama namun alamatnya berbeda dengan KTP, “ jelasnya.

Pihak BRI memasukan nama berdasarkan input data dari SK Bupati sehingga harus dipending dulu mengingat pertanggung jawabannya nanti akan sulit, namun akan diurus kembali agar nama sama alamatnya sesuai dengan KTP,” jelas pria kelahiran Jakarta tersebut.

Selain itu, Danrem juga menyampaikan bagi pemilik rumah yang belum terdata agar melaporkan diri kepada Fasilitator baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun Fasilitator umum yang ada di desanya sehingga bisa dibantu untuk mengajukan datanya ke Dinas Perkim Kabupaten/Kota sesuai alamatnya untuk dilakukan verifikasi. (ars/*)

STIP, Program Lompatan Tanpa Tahapan Jelas Dari Hal. 1 Ia juga bersedia memberikan sumbang pikiran dan daya kepada pemerintah daerah. Atau untuk mendukung STIP. Jangan sampai menurutnya, STIP nantinya akan diisi oleh agen-agen dari luar daerah, atau dari luar negeri. ‘’Nanti ujug-ujug ada yang minta lahan 10 hektar, ada yang minta sekian hektar. Terus yang dibuat bata, genteng.

Ya harus selektif masuk STIP. Tidak bisa sembarangan. Tentu harus dikaji kandungan

Pemprov Kekurangan 2.584 Guru dan 694 Tenaga Kesehatan Dari Hal. 1

Halaman 11

Dalam rekrutmen CPNS 2018, Pemprov NTB mendapatkan jatah 433 formasi, namun terisi hanya 380 formasi. Untuk formasi guru terisi 317 formasi, sisanya untuk formasi tenaga kesehatan 63 formasi.

Melihat hasil rekrutmen CPNS 2018, Pemprov masih kekurangan 2.584 guru PNS dan 694 tenaga kesehatan yang berstatus PNS. Serta tenaga teknis sebanyak 945 orang. Namun data kebutuhan PNS ini, kata Yus berpotensi bertambah karena setiap tahun pasti ada pegawai yang pensiun atau adanya perubahan nomenklatur OPD. (nas)

teknologi yang akan diperkenalkan di sana. Boleh-boleh saja, tapi harus diseleksi, bisa melibatkan IBT juga,’’ ujarnya.

Belum terlambat menurutnya, rencana industrialisasi yang dicanangkan Pemprov NTB. Namun saran Azis Bagis, harus ‘’dikawinkan’’ dengan incubator bisnis yang ada di kampus-kampus. Sehingga daya yang dimiliki daerah akan tergerak (terlibat).

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ir.Andi Pramaria menggambarkan bagaimana konsep STIP Banyumulek. STIP ini rencananya akan dijadikan incubator bisnis mendidik SDMSDM lokal sebagai wirausaha-wirausaha yang siap

tampil. Dalam konsep besarnya, STIP akan merekrut lulusan SMA dan SMK untuk dilatih sesuai bidang keahliannya.

Dalam jangka waktu yang ditentukan, akan lahir dari STIP sebagai pengusaha yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi sekitarnya.

Setidaknya, mereka akan menjadi mandiri. Andi bahkan mengatakan sudah ada kegiatan. Memang yang ada baru pekerja-pekerja aplikator saja.

Program besar ini ada yang mempertanyakan. Karena ada kesan, tidak ada kesiapan yang matang dari pemerintah daerah melaksanakan program industrialisasi ini. Logikanya, bBerbicara industrial-

isasi tentu berbicara pabrik atau memproduksi produk setengah jadi menjadi bahan jadi dengan teknologi. Sementara NTB, sejauh ini belum memiliki sarana dan prasarananya yang memadai.

Suara NTB, Jumat (1/2) kemarin melihat dari dekat kegiatan di STIP Banyumulek. Belum ada kegiatan yang menonjol. Yang ada lahan STIP dipenuhi sekatsekat masing-masing aplikator yang membuat bagianbagian dari rumah praktis untuk korban gempa. STIP Banyumulek ini hanya diisi pekerja-pekerja dari masingmasing aplikator. Juga masih berdiri bangunan Agro Eduwisata dengan konsep lamanya.

Lalau ada juga bangunan

yang rencananya akan dijadikan lokasi pabrik kosmetik yang telah beberapa tahun sebelumnya dibangun. Di gedung itu, yang ada hanya peralatan usaha logam untuk membangun rumah bagi korban gempa. Tidak terlihat ada semacam pabrik untuk melakukan hilirisasi.

Ada kompleks Techno Park yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB melalui UPT-UPTnya.

Di sini hanya ada kegiatan pembenahan kandang kolektif. Di sepanjang areal itu belum ada perubahan yang signifikan. Belum terlihat adanya aktifitas yang menunjukkan tanda-tanda akan dibangunnkan kawasan industri. (bul)

Kanwil DJPB akan Cek Efektivitas Penggunaan APBN Dari Hal. 1 Jangan sampai ada kegiatan yang terus menerus dianggarkan tiap tahun. ‘’Kita juga melihat efisien atau tidaknya anggaran. Kemarin sudah ada, sekarang kok diajukan lagi. Kita agak detail lihat itu,’’ ucapnya.

Tahun 2019, APBN untuk NTB menembus angka Rp24,73 triliun. Belanja negara sebesar itu diperuntukkan bagi 11 Pemda dan instansi vertikal yang ada di NTB.

Belanja negara yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp24,73 triliun meliputi belanja untuk satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp8,274 triliun. Belanja yang disalurkan sebagai Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp16,456 triliun termasuk Dana Desa.

Dana Desa Tahun 2019 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan Rp1,181 triliun.

Dana desa tahun 2019 meningkat 20,14 persen dari

alokasi APBN 2018 yang hanya Rp0,983 triliun. Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

DIPA 2019 yang diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 386 DIPA. Yang mencakup nilai sebesar Rp8,274 triliun dan DAK Fisik Dana Desa sebesar Rp3,746 triliun, yang akan dibayarkan di empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di NTB.

KPPN Mataram 243 DIPA sebesar Rp6,054 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp1,773 triliun, KPPN Bima 66 DIPA sebesar Rp0,924 triliun. DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,748 triliun, KPPN Sumbawa Besar 51 DIPA sebesar Rp0,543 triliun.

DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,62 triliun dan KPPN Selong 26 DIPA sebesar Rp0,751 triliun. DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,601 triliun. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 2 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Humas Pemda Dompu dengan Suara NTB Gelar Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi

Gubernur Sebut Indikator Kesejahteraan Daerah seperti Dompu Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu dijadikan contoh indikator daerah yang sejahtera dan mandiri oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Namun masyarakat Dompu juga didorong mempersiapkan diri menyambut rencana produksi tambang emas di Huu agar tidak menjadi penonton saat beroperasi.

Hal itu disampaikan Dr. H. Zulkieflimansyah saat memaparkan visi NTB yang gemilang pada kegiatan jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di halaman kantor Bupati Dompu, Jumat (1/2). “Kita ingin masyarakat NTB sejahtera dan mandiri.IndikatornyasepertiDompu ini. Masyarakat Dompu punya uang, sejahtera, punya keinginan di-back up dengan daya beli. Sehinggaapapunyangdiinginkantidak lagi impinan, tapi bisa diwujudkan,” kata Dr Zul, sapaan akrab Gubernur NTB ini saat menjabarkan visi NTB yang Gemilang.

Dikatakan Dr Zul, ketika seseorang orang sejahtera dan makmur, akan berpikir lebih jernih daripada mencari kesalahan orang lain. Sejahtera dan makmur, juga harus mandiri. Rencana beroperasinya tambang emas di Dompu harus mulai dipersiapkan tenaganya agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri.

“Mumpung tambangnya belum dimulai, harus menyiapkan diri dari sekarang. Kita tidak boleh menolak investasi, kita tidak boleh demo protes, tapi kita tidak menyiapkan diri apa – apa.

Target lima tahun kedepan, Dompu harus punya banyak insinyur yang kompetibel dengan pertambangan, sehingga ketika tambang itu betul hadir di tempat kita, kita adalah tuan di tanah air kita sendiri,” katanya.

Dr Zul juga menyampaikan, ada 15 orang warga Dompu dan Bima yang telah dipilih untuk kuliah ke luar negeri. Ia pun berharap, proses seleksi yang akan berlangsung hingga September 2019 ini akan lebih banyak lagi putra - putri Dompu yang dipilih kuliah ke luar negeri. “Mudah – mudahan akan lebih banyak lagi sampai bulan September ini, sehingga pulang – pulang bisa seperti Bupati (Drs H Bambang M Yasin) kita ini. Orang seperti Bupati ini, tidak lahir seperti itu saja. Beliau ini lama di luar Kabupaten (Dompu) kita. Mencicipi banyak hal, berinteraksi dengan

jadi tidak ditanam, tapi ini mereka ambil sendiri di kebun bibitnya,” ungkap H Bambang.

Kegiatan jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Kabupaten Dompu kemarin diawali dengan senam bersama yang diikuti ASN dan masyarakat.

(Suara NTB/Humas Pemda Dompu)

JUMPA BANG ZUL - Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah saat menyampaikan pidatonya di hadapan masyarakat Dompu pada acara jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi depan kantor Bupati Dompu, Jumat (1/2), dan Gubernur NTB didampingi Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dan Wakil Bupati, Arifuddin, SH serta pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dan Muspida Dompu (bawah)

banyak sinyal perubahan. Ketika pulang ke sini, seleranya, cara berpikir, cara bersikap berbeda karena dia berinteraksi dengan banyak orang,” ungkap Dr Zul. NTB yang asri dan lestari juga menjadi bagian dari visi NTB yang gemilang. Karena NTB ini rawan bencana, sehingga harus dijaga keasrian dan kelestarian lingkungan. Ia pun mendambakan Dompu yang hijau, indah, dan eksotik, tidak hanya pada musim hujan tapi juga musim kemarau.

Di Australia bagian Utara, lebih kering dari NTB. Namun karena irigasinya bagus, pengairannya hebat, di musim kemaraupun senantiasa hijau. ”Oleh karena itu, asri ini penting dan mudah – mudahan kantor Bupati Dompu ini menjadi contoh supaya kantor – kantor OPD yang lain asri seperti ini.

Pohon – pohon mulai ditanam,

sehingga di mana – mana orang mengatakan, kalau kita ke Dompu hati kami tertambat karena indah dan keasriannya.

Jagung boleh ditanam, jagung boleh hadir menghadirkan kesejahteraan, tapi hutan – hutan kita harus tetap kita jaga. Jagung ditanam, tapi sembari menanam pohon,” harapnya.

Sebelumnya Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Gubernur NTB di Dompu. Kabupaten Dompu merupakan daerah yang cukup konsisten mendukung program pemerintah Provinsi NTB sejak 10 tahun lalu.

Saat awal NTB menjadikan PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) sebagai program unggulan, Kabupaten Dompu menjadi satu – satunya daerah yang secara utuh mendukungnya. Saat ini Kabupaten Dompu menjadikan

program TERPIJAR (tebu rakyat, sapi, jagung, rumput laut) sebagai program unggulan. “Atas nama masyarakat Dompu menyampaikan siap bersama bang Zul dan ummi Rohmi mengelola NTB menuju NTB yang gemilang,” katanya.

H. Bambang juga menyampaikan, program jagung sejatinya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jagung ditanam untuk kesejahteraan dan setelah memiliki uang, masyarakat secara bertahap menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam pohon. “Kita punya kebun bibit pohon permanen di Manggelewa. Setiap tahun produksi 1 juta pohon bibit, selalu habis. Kenapa kita yakin itu ditanam? Karena bibit itu diambil sendiri oleh masyarakat di kebun bibit, bukan dibagi – bagikan pemerintah. Kalau dibagi – bagi di kelompok, mungkin bisa

Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Dr H Zulkieflimansyah untuk tetap menyapa kampung dan mendatangi Desa dalam menyerap secara langsung aspirasi masyarakat seperti yang dilakukan saat masa kampanye Gubernur NTB lalu.

“Kata mereka (masyarakat), harus menyapa kampung dan mendatangi semua Desa. Ternyata banyak pemimpin sebelum jadi sering datang, setelah dapat kursinya tidak pernah kelihatan batang hidungnya,” kata Gubernur. (ula/*)