Edisi Kamis 2 Januari 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

KAMIS, 2 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 245 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jembatan Darurat Tampes Putus

Akses Transportasi Lumpuh Tanjung (Suara NTB) Jalur jalan di Jembatan Tampes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) putus saat hujan lebat melanda Lombok Utara, Minggu (1/ 1). Akibatnya akses transportasi jalan nasional yang menghubungkan Bayan dan Lombok Timur di bagian Utara dengan Kayangan, Tanjung hingga Mataram di

bagian Barat, lumpuh total.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, jembatan sementara Tampes yang dibangun pascagempa terlihat masih utuh.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

LUMPUH - Jalur jalan di Jembatan Tampes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, KLU putus, Minggu (1/1). Akibatnya akses transportasi jalan nasional yang menghubungkan Bayan dan Lombok Timur di bagian Utara dengan Kayangan, Tanjung hingga Mataram di bagian Barat, lumpuh total.

Butuh 100 Tahun Pulihkan Hutan NTB Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mencatat luas hutan dan lahan kritis di daerah ini mencapai 680.620 hektare. Di mana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Untuk memulihkan kondisi hutan NTB yang sudah rusak parah, Dinas LHK mengatakan butuh waktu hingga 100 tahun. Memulihkan kondisi hutan NTB, Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota mulai menggalakkan program penghijauan. ‘’Butuh sekurangnya 100 tahun untuk bisa pulih normal,’’ kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/1).

Kerusakan hutan di NTB disebabkan illegal logging dan perambahan hutan.

Bersambung ke hal 15

7.706 Pelamar CPNS Pemprov NTB Berhak Ikut SKD

Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pemprov NTB telah menetapkan secara final pelamar CPNS 2019 yang lulus seleksi administrasi sebanyak 7.706 orang. Sebanyak 7.706 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut terdiri dari 7.677 orang yang lebih dulu ditetapkan berdasarkan pengumuman No. 811.3/4377/BKD/2019.

Kemudian, sebanyak 29 orang pelamar berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap sanggahan yang dilayangkan pelamar yang sebelumnya tidak lulus seleksi administrasi. Hasil verifikasi ulang, sebanyak 29 pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dengan demikian, 7.706 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi

TO K O H PUPR NTB Bergerak Cepat PEMPROV NTB dalam hal ini Dinas PUPR NTB bergerak cepat.

Berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram, segera dibangun jembatan darurat bailey di Desa Tampes, Kecamatan Bayan, Lombok Utara.

Pasalnya, Jembatan Tampes yang tidak tuntas dikerjakan kontraktor, PT. AMB ini sudah putus kontrak.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

berhak ikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPND 2019, yang direncanakan 27 Januari - 28 Februari mendatang.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S.STP menjelaskan, tim seleksi administrasi penerimaan CPNS Pemprov telah memverifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar selama tujuh hari, sejak 25 - 31

Desember 2019. Dari 347 pelamar yang mengajukan sanggahan, sebanyak 29 orang yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi. ‘’Hasil verifikasi ulang didapatkan sebanyak 29 orang yang tidak lulus seleksi administrasi, berubah menjadi lulus seleksi administrasi,’’ sebut Yus di Mataram, Selasa (31/12).

Bersambung ke hal 15

1. Pemprov NTB di Kantor BKD NTB 2. Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lobar 3. Lombok Utara di Aula RSUD KLU 4. Lombok Tengah di SMKN 1 Praya Tengah 5. Kota Mataram di SMKN 3 Mataram 6. Lombok Timur di Kantor BKPSDM Lotim 7. Kabupaten Bima di Aula Gedung Vokasi Unram, Kabupaten Bima 8. Dompu di SMKN 1 Dompu 9. Kota Bima di SMKN 1 Kota Bima 10. Sumbawa Barat di Kantor BKPSDM KSB 11. Kabupaten Sumbawa di SMKN 3 Sumbawa

Rayakan Malam Pergantian Antisipasi Bencana, Pemprov Tahun, Senggigi Masih Jadi Pilihan NTB Siagakan 500 Tagana SENGGIGI dengan pesisir pantainya yang indah, masih menyimpan daya tarik tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya warga yang datang ke kawasan tersebut saat perayaan malam pergantian tahun dari 2019 ke tahun 2020.

Masyarakat dari berbagai kalangan dan usia memadati ruas-ruas jalan, salah

satu ikon pariwisata NTB itu. Beberapa kendaraan terpaksa diparkirkan di pinggir jalan karena ruang parkir dari kafe, restoran, maupun hotel-hotel telah penuh.

Pasalnya, sejak pukul 18.00 Wita jalur kedatangan di Jalan Raya Senggigi telah cukup ramai, baik dari arah Mataram maupun Malimbu.

Bersambung ke hal 15

H.Azhar (Suara NTB/dok)

Siagakan 1.185 Personel

(Suara NTB/dok)

Sebelas Lokasi Tes SKD CPNS NTB 2019

PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB terus bersiaga dengan mengoptimalkan ketersediaan pasokan listrik untuk masyarakat NTB. Terhitung, sebanyak 1.185 personel dikerahkan untuk mengamankan pasokan listrik menjelang pergantian tahun malam ini. ‘’Total titik lokasi siaga tersebar di 25 lokasi di NTB. Petugas PLN siaga 24 jam untuk menjaga keandalan sistem supaya masyarakat NTB dapat merayakan pergantian tahun 2020 dengan aman,’’ kata Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN UIW NTB, Anton Sugiarto.

Bersambung Anton Sugiarto ke hal 15

(Suara NTB/humas polda NTB)

PADAT - Polantas Polda NTB saat mengurai kemacetan akibat padatnya lalu lintas di jalur wisata Senggigi saat malam pergantian tahun.

Mataram (Suara NTB) Sejak Desember 2019, bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung mengancam di NTB. Untuk mencegah korban jiwa dan penanganan masyarakat terdampak, Pemprov menerjunkan 500 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di seluruh NTB. ‘’Seluruh Tagana siagakan, sekitar 500 orang. Misalnya di provinsi saja jumlahnya sampai 60-an orang.

Keseluruhannya 500 Tagana se-NTB disiagakan,’’ kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial NTB, Sulaiman Jamsuri dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (31/12).

Selain menyiagakan Tagana, kata Sulaiman, pihaknya memastikan logistik untuk masyarakat terdampak juga masih mencukupi. Ia mengatakan, logistik yang berada di Dinas Sosial NTB, sudah dibagikan ke kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan angin puting beliung. ‘’Beberapa kabupaten seperti Bima, Dompu sudah ngambil, Lombok Tengah, Mataram, juga mengambil ke provinsi. Rata-rata kabupaten/

kota sudah ngambil di provinsi. Dan stok di provinsi masih ada,’’ ujarnya.

Bencana banjir dan angin puting beliung yang terus terjadi mengakibatkan stok logistik berkurang. Namun ia memastikan jumlahnya masih mencukupi. Pihaknya sedang berkomunikasi dengan kabupaten/ kota mengenai ketersediaan logistik di daerah masing-masing. ‘’Apakah stok logistik mereka berkurang. Sehingga bisa kita mintakan logistik yang di Denpasar. Sejak awal Desember sampai pertengahan sudah kami bagikan ke kabupaten/kota,’’ terangnya.

Bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda sejumlah kabupaten/kota di NTB menimbulkan kerusakan rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat korban jiwa terdampak mencapai 2.820 orang.

Selain itu, ratusan rumah rusak ringan hingga rusak berat.

Kejadian di Kota Bima, banjir dan angin kencang menyebabkan 11 lapak pedagang di Kelurahan Dara rusak diterjang angin kencang.

Bersambung ke hal 15

Gubernur, Kapolda dan Danrem Pantau Malam Pergantian Tahun Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc memantau langsung perayaan malam pergantian tahun, Selasa (31/12) malam hingga tahun baru 2020 Rabu (1/1). Pemantauan dilakukan bersama Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana dan Danrem 162/ WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani.

Ikut juga mendampingi gubernur, Kepala BNNP NTB, Brigjen.Pol.Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra. ‘’Alhamdulillah bahwa sampai saat ini, pelaksanaan Operasi Lilin 2019 yang saat ini menginjak H+9, perkembangan situasi di jajaran Polda NTB sangat kondusif. Tidak ada permasalahan yang menonjol,’’ kata Nana Sudjana di Senggigi, Selasa malam.

Tidak ada laporan atau peristiwa menonjol sejak malam pergantian tahun 2019 menuju tahun 2020 di wilayah hukumnya, dipastikan ter-

pantau aman dan terkendali. Pemantauan masih akan berlansung sampai pekan depan karena masih pada agenda Operasi Lilin.

Kapolda NTB mengungkapkan itu usai menyambangi Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru di lokasi terakhir, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Hadir pula jajaran pejabat Polri dan TNI serta dari kalangan lintas sektoral yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) NTB. Giat pemantauan pengamanan yang dimulai pada pukul 22.00 Wita, rombongan Gubernur NTB berangkat dari kediaman Kapolda NTB di Jalan Langko, Kota Mataram. Lokasi pertama yang disambangi adalah Pos Pelayanan yang berlokasi di simpang empat Karang Jangkong di wilayah Cakanegara, Kota Mataram.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_humas polda)

KONDUSIF - Gubernur NTB H.Zulkieflimansyah bersama Kapolda NTB Nana Sudjana, Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala BNNP NTB, Gde Sugianyar Dwi Putra saat memantau pos pengamanan malam perayaan pergantian tahun. Kondisi NTB pada malam pergantian tahun kondusif.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

Halaman 2

Pemkot Untung Rp15 Miliar dari PJU

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memperoleh keuntungan sekitar Rp15 miliar dari pajak penerangan jalan umum (PJU) tahun 2019. Keuntungan yang masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) tersebut merupakan keuntungan PJU terbesar di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Banyak Pohon Rawan Tumbang SEJUMLAH pohon di kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara rawan tumbang. Cuaca ekstrem hujan disertai angin kencang menerpa kota Mataram membuat beberapa pohon di kelurahan Cilinaya berpotensi tumbang.

Lurah Cilinaya, I Gusti Agung Nugrahini mengatakan, setelah kejadian tertimpanya mobil engkel yang mengantar peserta wisuda dari Lombok Timur di Jalan Cilinaya Cakranegara Sabtu kemarin, membuat semua warga di beberapa lokasi di Cilinaya harus ekstra hati-hati.

Karena, di beberapa lokasi terdapat pohon besar di kelurahan Cilinaya Cakranegara terindikasi rawan tumbang.

Kepada Suara NTB, Nugrahini memberi imbauan ke semua warga yang beraktivitas di sekitar jalan raya terdapat pohon, untuk tetap waspada. “Apalagi di Jalan Ismail Marzuki dan Jalan Jayengrana (Arena Buah) di sana masih rawan tumbang,” papar Nugrahini, Selasa (31/12).

Kata Nugrahini, selain di Jalan Ismail Marzuki dan Jayengrana (Arena Buah), Jalan Nakula juga masih terdapat beberapa pohon berpotensi tumbang. “Paling tidak kita minta Pemkot Mataram yang bertugas di Dinas terkait untuk merampingkan beberapa pohon di sana. Seperti di Jalan Ismail Marzuki, ada beberapa pohon besar yang menjadi kekhawatiran kita,” katanya.

“Beberapa pohon malah sudah masuk rantingnya ke bahu jalan, batangnya juga sudah lumayan besar. Jadi kita kalau lewat di sana, agak takut. Apalagi pas cuaca ekstrem kali ini, ada hujan dan angin jadi tambah takut,” imbuhnya.

Ia mengimbau kepada semua warga yang beraktivitas di sekitar tiga ruas jalan tadi lebih siaga menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat menimpa. Bukan hanya itu, semua Kepala Lingkungan bersama Linmas, dan warga untuk bisa memberikan arahan agar semua dapat mengantisipasi potensi-potensi yang dapat mencelakakan warga.

“Baik warga kita dan warga dari luar Cilinaya,” tut u p Nugrahini. (viq) IGA A Nugrahini (Suara NTB/ist)

Perlu Dibenahi ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, M. Luhur Pribadi, SH., menilai, destinasi wisata yang ada di Kota Mataram belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. ‘’Dari promosi juga belum maksimal,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (31/12/2019). Menurut dia, destinasi pariwisata Kota Mataram masih perlu dibenahi.

Dinas Pariwisata Kota Mataram perlu mendapat banyak dukungan untuk dapat menginformasikan keberadaan destinasi wisata yang ada di Kota Mataram. ‘’Tidak hanya masyarakat Kota Mataram, tapi juga publik luar perlu tahu soal destinasi ini,’’ ucapnya. Tetapi, kalau destinasi ini sudah dipublikasikan kepada massif, tentu harus didukung dari berbagai sisi. ‘’Tidak bisa destinasi wisatanya hanya ada dalam gambar, tidak ada dalam fakta. Inikan nanti kontradiksi,’’ cetusnya. Jangan sampai, ketika wisatawan datang, ternyata tidak sesuai antara apa yang ditampilkan dalam brosur dengan apa yang dilihat secara langsung. Untuk itu, sambung politisi PAN ini, harus ada kesiapan dari Pemkot Mataram untuk mengelola puluhan destinasi wisata yang ada di daerah ini.

Misalnya, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik. ‘’Tujuan orang berwisata itu kan mau senangsenang. Tapi kalau tempatnya tidak menyenangkan, bagaimana bisa senang,’’ demikian Luhur. Dia tidak menampik bahwa keberadaan destinasi wisata di Mataram belum bisa dijual kepada wisatawan nusantara.

Sebab, masyarakat lokal pun masih mengeluhkan ketidaksiapan destinasi wisata yang ada di Mataram. Dinas Pariwisata Kota Mataram mencatat setidaknya ada 42 destinasi wisata di Kota Mataram. ‘’Saya belum tahu mana saja yang 42 destinasi wisata itu,’’ tanyanya. Namun demikian, Luhur mengingatkan Dispar Kota Mataram sebagai leading sector harus mampu mengelola pariwisata Kota Mataram dengan anggaran yang minim. ‘’Mereka harus mampu mengelola keterbatasan itu untuk menghasilkan PAD yang baik dari masyarakat Kota Mataram,’’ kata anggota dewan dari Dapil Mataram ini. Luhur tidak menyangkal bahwa pariwisata Kota Mataram belum dikelola dengan baik. Baik sarana prasarana secara umum yang mendukung. Sehingga tidak heran destinasi wisata di Mataram hanya dikunjungi masyarakat sekitar. ‘’Tidak ada kunjungan dari masyarakat perkotaan. Kalaupun ada, lama tinggalnya hanya sesaat. Tidak untuk waktu yang lama,’’ demikian Luhur. (fit)

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, memprediksi tagihan penerangan jalan umum (PJU) di tahun 2020 mendatang mencapai Rp29 miliar. Efisiensi dilakukan dengan mengubah dari kontrak daya ke meterisasi. Dengan demikian keuntungan akan lebih besar lagi.

Faktor besarnya tagihan PJU tidak terlepas masih banyaknya PJU di Kota Mataram menggunakan kontrak

daya. Meskipun demikian kata Kepala Dinas Perkim, H. M. Kemal Islam, PAD dari penerimaan pajak penerangan jalan umum mencapai Rp45 miliar di tahun 2019.

Perkiraan tagihan PJU telah disampaikan oleh Perusahaan Listrik Negara ke Pemkot Mataram. Catatannya kata Kemal, tagihan ini tidak termasuk program meterisasi. Kemungkinan tagihan bisa berkurang bila ada

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

H. M. Kemal Islam

Walikota Segera Lantik Lima Pimpinan OPD

(Suara NTB/ist)

TAHUN BARU - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh turut merayakan tahun baru bersama ratusan warga yang berkumpul di Taman Sangkareang, Rabu (1/1) dini hari.

Pergantian Tahun

Momentum Evaluasi dan Tantangan Tahun Politik Mataram (Suara NTB) Perayaan pergantian tahun baru di Kota Mataram berlangsung meriah. Sejumlah titik kumpul seperti eks Pelabuhan Ampenan, Loang Baloq, Taman Sangkareang dan titik lainnya dipadati pengunjung. Peralihan tahun menjadi momentum evaluasi dan tantangan tahun politik.

Menyambut pergantian tahun, pemkot mengawali dengan doa dan dzikir bersama di aula Pendopo Walikota Mataram. Selanjutnya, digelar apel pengamanan bersama camat dan lurah. Di Taman Sangkareang sebagai titik kumpul masyarakat dihibur grup band lokal.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, perayaan tahun baru harus dijadi-

kan sebagai momentum untuk merenungi atau menatap perubahan pada tahun 2020.

Pemkot Mataram juga akan menjadikan pergantian itu untuk mengevaluasi program yang telah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021. “Apa yang kurang kita evaluasi,” kata Walikota.

Memasuki tahun baru ini dinilai sebagai tahun terakhirnya menjabat sebagai kepala daerah serta melaksanakan program.

Oleh karena itu, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah diminta fokus melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil Negara (ASN).

Ahyar mengakui tahun 2020 menjadi tantangan berat. Sebab,

tahun ini sebagai tahun politik. Dia tidak ingin pejabat terlibat politik praktis yang berakibat pada pelanggaran disiplin selaku ASN. Dia tak segan – segan menjatuhkan sanksi bilamana pejabat terbukti melakukan pelanggaran. “Saya tidak ingin pejabat terlibat politik praktis yang berakibat pada pelanggaran disiplin selaku ASN,” katanya mengingatkan.

Memeriahkan pergantian tahun baru, Walikota tetap mengingatkan masyarakat agar tidak merayakan secara berlebihan atau hura – hura. Disarankan, masyarakat merayakan di lingkungan masyarakat dengan mengerjakan hal – hal positif seperti bakar ikan, kumpul dengan keluarga dan lainnya. (cem)

Kontrak Habis, Pengerjaan Proyek Monumen Tidak Diputus Mataram (Suara NTB) Rekanan proyek Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga perpanjangan waktu berakhir 31 Desember 2019. Meski demikian,

(Suara NTB/cem)

M. Luhur Pribadi

program meterisasi. Dan, sebaliknya tagihan akan membengkak bila ada masyarakat yang melakukan penambahan pemasangan PJU di jalan – jalan lingkungan.

Kemal sebelumnya menjelaskan, perbandingan pembayaran dengan sistem kontrak daya pada 40 persen PJU di Mataram mencapai Rp2,2 miliar/bulan. Sedangkan 60 persen PJU yang menggunakan meterisasi hanya Rp600 juta per bu-

lan. Untuk 100 watt lampu PJU dengan meterisasi pembayaran Rp75 ribu. Kontrak daya Rp260 ribu/bulan. “Perbedaannya tinggi sekali,” kata Kemal.

Menyoal PJU dan lampu penerangan di gerbang pintu masuk Kota Mataram padam, Kemal mengklaim bisa saja ada kerusakan dipengaruhi oleh cuaca ekstrem belakangan ini. Di tahun 2020 akan ada pengadaan PJU senilai Rp2,7 miliar di areal tembolaq. Desain lampu akan diserahkan sepenuhnya ke pihak ketiga.

“Kita hanya menyampaikan ke pihak ketiga. Mereka menawarkan desain ke kami.

Nanti mereka bertarung ditender,” demikian kata Kemal. (cem)

MONUMEN - Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Pemkot Mataram tidak memutus kontrak pekerjaan, meskipun rekanan tidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaan hingga 31 Desember 2019.

Pemkot Mataram tidak memutus kontrak pengerjaannya.

Rekanan pemenang tender dengan nilai kontrak Rp10,5 miliar dari pagu Rp11 miliar harus menyelesaikan pekerjaan sampai 26 Desember.

Pokja pengadaan barang dan jasa memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga pukul 00.00 Wita tertanggal 31 Desember 2019.

Faktanya, sisa pekerjaan mencapai 5 persen.

Sisa pekerjaan ini kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi, Selasa (31/12), akan dicairkan bank garansinya. Sisanya akan dikembalikan ke kas daerah. Ketelambatan penyelesaian monumen sama persis seperti proyek Pasar Cakranegara. Hanya saja, sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khusus monumen.

Rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak termasuk wanprestasi. Keputusan apakah dilanjutkan diserahkan ke pejabat pembuat komitmen (PPK). “Kita serahkan ke PPK, apakah diputus kontrak ataukah diminta menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu tertentu,” katanya.

Pertimbangan teknis kemungkinan kontraktor diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen. Jika tidak rampung berpengaruh terhadap wajah monumen. Catatannya adalah pekerjaan akan dibayar di APBD perubahan tahun 2020.

Dijelaskan Mahmuddin, perubahan waktu penyelesaian berdasarkan sisa pekerjaan yang tersedia.

Tambahan waktu maksimal 50 hari kerja.Walaupun dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa tidak diatur secara detail.

Faktor keterlambatan pengerjaan monumen tidak terlepas dari rekanan disibukkan memperbaiki konstruksi bangunan yang dikerjakan oleh rekanan sebelumnya tidak diketahui persis. Mahmuddin mengakui, jadi kelemahan pengerjaan proyek secara bertahap. Apalagi bangunan monumen sifatnya tunggal dan rencananya akan menggunakan lift.

“Kalau bangunannya miring tidak bisa dipakai. Saya mengikuti betul perkembangan. Memang pemborong banyak melakukan perbaikan terutama masalah kemiringan. Artinya, bukan berarti menghabiskan waktu. Toh juga pekerjaan lain berjalan,” jelasnya. Setelah rampung 100 persen, monumen tidak bisa digunakan. Sebab, lift tidak dianggarkan dalam penganggaran 2019. Tetapi dari segi fungsi sudah bisa dimanfaatkan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah menerima hasil lelang jabatan dari tim panitia seleksi (pansel). Tiga nama besar tersebut telah disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah rekomendasi keluar lima pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) segera dilantik.

“Saya menunggu rekomendasi dari pusat. Setelah itu saya akan menentukan satu pilihan untuk saya lantik,” kata Walikota ditemui, Selasa (31/12).

Seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) dilaksanakan secara transparan.

Publik berhak mengawasi sehingga jangan ada pemikiran bahwa pansel diintervensi.

Proses seleksi mulai dari administrasi, presentasi makalah, wawancara hingga rekam jejak dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasilnya baru dilaporkan setelah keluar tiga nama besar.

Tiga nama besar hasil seleksi sambung Walikota, akan dilaporkan ke KASN. Jika sudah mendapatkan persetujuan baru akan menjadi ke-

wenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memilih. “Saya jamin akan berusaha sebaik – baiknya memilih satu dari tiga dari hasil pansel,” ucapnya.

Pelantikan lima jabatan yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan belum bisa dilaksanakan pada pekan pertama Januari.

KASN juga masih mengevaluasi hasil pansel diserahkan oleh Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. “Ndak bisa kalau minggu pertama Januari,” cetusnya.

Penentuan siapa yang bakal menempati posisi apa masih dipertimbangkan.

Salah satu faktor pertimbangan adalah rekam jejak serta kecocokan serta penilaian lain untuk melaksanakan visi dan misi Kota Mataram kedepan. (cem)

Izin Reklame di JPU Pejanggik Sudah Habis Mataram (Suara NTB) Papan reklame yang dipasang di Jembatan Penyeberangan Umum (JPU) depan SMPN 15 Mataram sudah melebihi batas waktu izin. Izin papan reklame tersebut sudah habis sejak Desember 2018 silam. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Irwan Rahadi menjelaskan, papan reklame tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai fasilitaas ruang pemantauan dan untuk memaksimalkan CCTV di perempatan BI itu.

“Kalau memang itu dibutuhkan untuk memperlancar sistem kontrol CCTV, dipotong saja papan reklame di JPU itu. Karena juga sudah tidak layak. Tapi kan urusan pemotongan DPMPTSP Kota Mataram tidak punya we-

wenang, itu kewenangan Disperkim Kota Mataram,” jelas Irwan.

Selama pemotongan tidak melanggar aturan jelas Irwan, tidak akan akan jadi masalah.

Dia melihat JPU juga kerap dijadikan tempat menempel reklame liar tanpa izin. “Tidak masalah kalau dipotong, reklame itu tidak diizinkan juga untuk menempel lagi di sana.

Reklame itu juga sudah beres dari perizinan,” paparnya.

Ia menegaskan, jika ada papan rekmale yang ditempel di JPU tersebut sudah pasti tak berizin. Untuk itu, jika Disperkim menilai JPU itu sudah tidak layak, agar segera dilakukan pemotongan.

“Yang jelas, kita sudah tidak bolehkan lagi menempel reklame di sana,” tutup Irwan. (viq)

(Suara NTB/viq)

TAK BERIZIN - Papan reklame masih menempel di JPU depan SMPN 15 Mataram, Selasa (31/12). DPMPTSP Kota Mataram sudah memutus izin dari reklame tersebut.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Nelayan Lobster Ingin Dilibatkan dalam Revisi Permen KP 56/2016 Praya (Suara NTB) – Himpunan Nelayan Lobster Nusantara menyambut baik rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) unruk merevisi Permen KP Nomor 56/2016 tentang larangan menangkap dan mengeluarkan lobster dari wilayah NKRI. Revisi tersebut dinilai akan membawa dampak positif bagi perekonomian nelayan lobster yang selama ini terkungkung oleh regulasi yang melarang penangkapan dan jual beli benih lobster tersebut.

Ketua Himpunan Nelayan Lobster Nusantara Mahrup kepada Suara NTB, Senin (30/ 12) lalu mengatakan, pihaknya ingin dilibatkan oleh KKP dalam revisi Permen KP 56/ 2016 tersebut. Ia mengatakan, secara umum pihaknya menginginkan dibukanya keran ekspor benih lobster seperti sebelum diberlakukannya Permen KP yang kontroversial tersebut.

Ia mengklaim, sebagian besar nelayan lobster di Indonesia, termasuk di NTB ingin agar ekspor kembali dibolehkan.

“Itu ramai di media nasional, mereka mengomentari soal lobster. Mereka yang berstatemen di media rata-rata bukan

nelayan, coba mereka turun ke masyarakat untuk mendengar keinginan nelayan,” terangnya.

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan, pascadiberlakukannya larangan menangkap dan ekspor benih lobster di era Menteri Susi Pudjiastuti, ada banyak nelayan yang berurusan dengan hukum lantaran mereka diketahui menangkap dan menyelundupkan benih lobster. “Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Permen KP 56 itu,” terangnya.

Ia menuturkan, selaku nelayan lobster di NTB, banyak investasi yang telah dikeluarkan, terlebih ceruk bisnis ini sangat

potensial untuk mengangkat ekonomi masyarakat pesisir.

Namun investasi yang besar itu tiba-tiba tak memberikan dampak apapun setelah terbitnya aturan yang melarang menangkap dan mengekspor benih lobster. “Kami inginkan boleh ekspor benih lobster lagi, tentunya dengan syarat kita akan menjaga laut dengan baik. Kita ingin ekspor dengan kuota tertentu, dalam hal ini kita serahkan kepada ahlinya di KKP,” terang Mahrup.

Ia memperkirakan, khusus di NTB saja, nelayan lobster yang terdampak oleh kebijakan larangan menangkap dan mengekspor lobster itu sekitar

(Suara NTB/ist)

Benih lobster di pesisir selatan Lombok 70 ribu orang. Karena lobster tidak hanya terdapat di pesisir selatan Lombok, namun juga di laut selatan Pulau Sumbawa. Ia menuturkan, benih lobster yang dulu biasa diekspor itu dengan ukuran 2 gram.

Adapun harganya sangat bagus. Misalnya benih lobster jenis pasir Rp15 ribu per ekor, sementara benih lobster jenis

mutiara sekitar Rp60 ribu.

Lobster jenis mutiara memang memiliki harga yang bagus, namun jenis ini bisa ditemukan sekitar 10 persen saja dari populasi lobster di lautan. “Keuntungan secara ekonomi sangat bagus. Kasi kesempatan dua tahun saja untuk ekspor, kemudian lihatlah kesejahteraan nelayan,” katanya.(ris)

Forum IKM Loteng Ingin Akses Pembiayaan Murah Praya (Suara NTB) – Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Lombok Tengah baru terbentuk tanggal 12 Desember 2019 lalu.Forum ini terbentuk sebagai wadah komunikasi antaranggota serta dengan pemerintah selaku pembina. Ada banyak hal yang ingin dilakukan oleh Forum IKM Loteng di tahun 2020 ini, salah satunya ingin memperoleh akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi para anggotanya.

Ketua Forum IKM Loteng Farid Rizki kepada Suara NTB, Rabu (1/1) mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan jumlah IKM di Loteng yang ada di 12 kecamatan. Karena forum ini baru terbentuk, sehingga yang tercatat sebagai anggota hanya 200 an orang saja. “Informasinya, IKM di sini sampai ribuan jumlahnya. Namun yang baru tercover hanya 200 an lebih.

Forum ini lahir untuk mencari potensi lain yang belum diangkat agar kita sama-sama maju,” terangnya. Salah satu kendala IKM di Loteng yaitu belum semuanya memiliki legalitas dan persyaratan untuk berkembang. Misalnya belum memiliki izin usaha, belum memiliki sertifikat halal dan lain sebagainya. Pemerintah mengharapkan agar seluruh IKM memiliki legalitas dalam berusaha sehingga upaya untuk saling menguatkan lewat program pembinaan dari pemerintah juga semakin mudah.

“Terutama yang IKM olahan agro ini. Banyak yang belum mengantongi izin, belum mengantongi sertifikat halal dari MUI dan lainnya. Perkiraan sementara sekitar 25- 30 persen IKM di Loteng belum memiliki legalitas,” katanya. Ia mengharapkan jangan sampai produk-produk yang dihasilkan oleh IKM di Loteng terkendala hanya karena belum adanya legalitas yang dibutuhkan. Padahal potensi IKM untuk berkembang sangat besar, terlebih dengan hadirnya The Mandalika dan event MotoGP 2021 di Lombok.

Selama ini terang Farid, pelaku IKM mengeluh karena minimnya informasi terkait dengan event, cara mengurus izin dan informasi penting lainnnya yang memungkinkan pelaku industri tersebut terus berkembang. Karena itulah melalui Forum IKM ini diharapkan semua informasi bisa disampaikan dengan baik kepada seluruh anggotanya.

“Target kami, bagaimana bisa difasilitasi secara menyeluruh, karena itu kami himpun data IKM yang belum masuk.

Program dari pemerintah itu banyak. Jangan sampai IKM yang itu-itu saja yang dilibatkan,” tambahnya. Terkait dengan aspek permodalan atau pembiayaan bagi IKM, pihaknya mengharapkan perbankan, lembaga keuangan lain serta BUMN yang memiliki program pembiayaan yang mudah diakses agar bisa bekerjasama dengan Forum IKM Loteng.

Sebab pelaku IKM mengharapkan pembiayaan dengan bunga lunak atau pembiayaan tanpa bunga yang dimiliki beberapa BUMN. “Setahu saya ada banyak pembiayaan yang bisa diakses, seperti PNPM, KUR, ultra mikro dan lainnya. Di Bank NTB Syariah juga ada permodalan tanpa agunan, di BUMN juga saya dengar ada pembiayaan serupa sepeti Telkom, PT AP, Jasaraharja,” terangnya.

Dengan adanya intervensi dari lembaga keuangan tersebut, maka IKM yang biasa-biasa saja bisa lebih berkembang.

Begitu juga IKM yang memiliki potensi terpendam bisa diketahui oleh konsumen dan produk-produknya bisa mendapat respon positif. Sebelumnya, Kadisperindag Loteng H. Saman mengatakan Forum IKM Loteng sebagi tempat menyatukan persepsi terkait dengan pengembangan KEK Mandalika dan menyambut perhelatan MotoGP 2021.

Ada tujuh produk unggulan daerah Kabupaten Loteng yang fokus dikembangkan yaitu kerajinan ketak, bambu, tenun, gerabah, hiasan perak,meubel serta olahan agro industri. Terbentuknya forum IKM tersebut kata H. Saman akan memudahkan pemerintah dalam memfasilitasi IKM penghasil produk unggulan dalam peningkatan kualitas produk terutama dalam hal desain terkait dengan MotoGP. (ris)

(Suara NTB/ris)

IKAN BAKAR - Kuliner ikan bakar menjadi andalan UKM di sekitar Taman Wisata Loang Baloq, Mataram.

Tahun Baru, Kuliner Ikan Bakar Diserbu Pembeli Mataram (Suara NTB) – Momen perayaan tahun baru 2020 membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha kuliner ikan bakar. Misalnya pelaku usaha ikan bakar di sekitar Taman Wisata Loang Baloq, Lingkar Selatan Tanjung Karang Mataram yang ramai dikunjungi oleh pembeli sambil berwisata. “Kalau menjelang malam pergantian tahun baru kemarin, pembeli ramai. Hasil jualan bisa sampai 1 jutaan,” tutur salah seorang penjual ikan bakar, Anwar Wahid kepada Suara NTB, Rabu (1/1).

Ia mengatakan, jenis ikan bakar yang dijual beragam, mulai dari tongkol, kakap, baronang, pogot, barakuda hingga cumicumi. Harga yang ditawarkan juga bervariasi tergantung jenis ikan dan ukurannya. Ikan tongkol ukuran kecil dijual dengan harga Rp5 per ekor. Sementara ikan jenis lain dengan ukuran besar dihargai Rp60 ribu ke atas.

Kata Anwar, para pembeli tak hanya warga Mataram dan sekitarnya, namun juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang berlibur di Lombok. “Ada yang dari Jakarta, Surabaya dan daerah lain.

Mereka biasanya makan di sini, karena selain ikan, kami jual nasi, pelecing kangkung dan terong bakar,” tuturnya.

Di luar momen tahun baru, pendapatan dari hasil menjual ikan tidak pernah sampai tembus 1 jutaan. Biasanya dalam sehari di hari-hari biasa hanya Rp200 – 300 ribu.

Kalau hari Minggu yang cukup ramai hasil jualan sekitar Rp 400 ribu per hari.

Ikan yang dijual di sekitar Lingkar Selatan ini berasal dari hasil tangkapan nelayan setempat. Jika stok tidak mencukupi, ikan juga didatangkan dari pasar Kebon Roek dan para pengepul ikan laut. Para pelaku usaha ikan bakar ini nyaris semuanya berasal dari Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang. Jumlahnya sekitar 50 orang. “Awalnya saya yang dulu berjualan ikan bakar di sini,” aku Anwar.

Selanjutnya diikuti oleh warga yang lain karena hasil jualan ikan dinilai sangat men-

Investasi di Pelabuhan Labuhan Haji

Dishub Lotim Cek Keseriusan PT NSL Selong (Suara NTB) Pemkab Lotim menyambut baik rencana investasi PT Natura Samudra Lestari (NSL). Dinas Perhubungan (Dishub) mengecek kegiatan usaha yang dijalankan PT NSL di Jakarta dan Lamongan Jawa Timur. Kroscek dilakukan guna memastikan tingkat keseriusan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan tersebut.

“Kita sudah kroscek di dua lokasi yang berbeda, di Jakarta dan Lamongan,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Kadihub) Lotim, Muhammad Zaini ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. Menurutnya, perusahaan yang sudah menyampaikan minat investasinya langsung ke Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy beberapa waktu lalu itu sudah cukup bonafide.

Rencananya, sambung Zaini, PT NSL akan memanfaatkan pelabuhan Labuhan Haji dengan sistem sewa pakai. Luas kawasan Pelabuhan Labuhan Haji 10 hektar.

Apakah nanti akan menyewa semuanya atau seperti apa akan dibicarakan lebih lanjut.

Menurut Zaini, perlu dikalkulasi secara bisnis terkait kehadiran Perusahaan tersebut. Terpenting katanya bisa mendatangkan manfaat bagi pembangunan ekonomi di Lotim.

Jika mengawali sewanya sebagai

PELABUHAN LABUHAN HAJI - Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lotim yang dilirik investor. pendapatan asli daerah nantinya Rp3 miliar harapkan ke depan bisa menjadi Rp6 miliar. “Secara perekonomain kita harapkan bisa datangkan lapangan kerja,” ungkapnya.

Dalam perencanaannya, kolam labuh Dermaga Labuhan Haji yang sudah dikeruk ini akan mendatangkan kapal labuhnya yang cukup menjanjikan. Disebut ada 160 unit kapal yang siap sandar melakukan pendistribusian ikanikan hasil olahan perusahaan.

Program pengolahan ikan ini diyakini juga akan mendatangkan lapangan pekerjaan bagi warga Lotim. “Kita kan arahnya bagaim-

ana memberdayakan potensi lokal,” ucapnya. Sejauh ini diakui memang masih sekadar permohonan.

Ada beberapa kontrak nantinya yang akan ditandatangani. Meski nantinya sistemnya sewa, namun dipastikan tidak akan diserahkan sepenuhnya ke pihak PT. Bisa saja dengan pemanfaatan stok file, gudang-gudang atau lainnya. Rencana, akan dilakukan pembangunan pabrik di kawasan pelabuhan. “Ini sangat menjanjikan, kalau sampai dibangun pabriknya maka bisa menyerap 700 sampai dengan 1.000 tenaga kerja,” ungkapnya. (rus)

guntungkan. Bagaimana dengan akses kredit perbankan untuk menambah modal usaha? Menurutnya, sejumlah pelaku usaha ikan bakar sudah mengenal kredit perbankan. “Namun saya pilih pakai modal sendiri saja, belum berani ambil kredit bank, karena usaha ikan bakar belum stabil, kadang ramai kadang sepi,” tuturnya. (ris)

Halaman 3

Rilis Capaian Akhir Tahun, BBPOM Mataram Tangani 11 Kasus Mataram (Suara NTB) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram kembali merilis capaian penanganan kasus yang telah dilakukan. Sepanjang 2019, setidaknya tercatat 11 kasus yang berhasil diungkap dan ditangani. Kepala BBPOM Mataram , Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., M.H, menerangkan kasus-kasus tersebut antara lain enam kasus penjualan obat illegal seperti tramadol, trihexyphenidyl dan lain-lain. Kemudian empat kasus lainnya adalah penjualan kosmetik dan obat tradisional illegal.

“Kami juga melayani pengujian sampel dari kepolisian seNTB terkait dengan narkoba,” ujar Suarningish ketika memimpin konferensi pers, Selasa (31/12) di Mataram. Setidaknya ada 3014 sampel narkotika yang diuji oleh BBPOM Mataram, dimana 14 diantaranya tidak memiliki izin. Diterangkan Suarningish sepanjang 2019 pihaknya mengatensi beberapa hal terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan. Diantaranya ditemukan banyak kosmetik dan obat yang dijual tanpa memenuhi syarat, baik dari segi produk maupun administratif.

Sepanjang 2019, BBPOM Mataram memeriksa hingga 200 sarana pelayanan distribusi. “167 diantarnya tidak memenuhi syarat. Ada temuan di masalah kesehatan, hanya di bagian administrasi saja,” ujar Suarningsih. Hal tersebut diantaranya terkait tanggal kedaluwarsa yang belum tercatat dan belum dicantumkan untuk beberapa jenis obat baru. Untuk itu, BBPOM Mataram sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut telah mengambil langkah pemusnahan.

Selain melakukan pemeriksaan reguler, Suarningsih menerangkan pihaknya juga terus melakukan pengawasan di harihari besar keagamaan. Khususnya untuk pengawasan pangan jajanan terkait kebersihan dan bahan pokok pembuatnya. Dicontohkan Suarningsih seperti pengawasan pangan untuk pedagang kuliner yang menjual ayam taliwang yang dilakukan akhir tahun kemarin. “Yang diawasi adalah kebersihan dan penggunaan terasi yang berwarna.

Ayam taliwang telah aman, namun BBPOM tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.

Selama prosesnya, BBPOM Mataram terus bergerak bersama-sama dengan kepolisian dan Dinas Kesehatan. Selain itu, edukasi juga terus diberikan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran pentingnya penggunaan obat dan pemilihan pangan yang sesuai standar kesehatan.

“Sampai saat ini sudah 11.000 masyarakat yang sudah diberikan pelatihan secara langsung,” ujar Suarningsih.

Jumlah tersebut diakui masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk NTB saat ini.

“Itu mungkin hanya dua persennya saja. Kita berharap tahun depan (2020, red) bisa meningkat,” sambungnya. Selain itu, untuk menjamin kesehatan pangan dan jajanan di tingkat sekolah, BBPOM Mataram telah melakukan pembinaan kepada 839 sekolah di seluruh NTB. Dengan sasaran utama adalah anggota komunitas sekolah, diantaranya kepala sekolah, pengelola kantin, guru, siswa dan secara tidak langsung keluarga siswa sendiri. (bay)

(Suara NTB/bay)

KONFERENSI PERS - Kepala BBPOM Mataram, Ni G.A.N Suarningsih (kiri) memimpin konferensi pers capaian akhir tahun

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

TKD Perangkat Desa Dihapus 1.664 Pelamar TMS BADAN Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah menjawab sanggahan yang dilakukan oleh pelamar CPNS tahun 2019. Dari 12.771 pelamar, yang dinyatakan lulus administrasi atau MS sebanyak 11.107 pelamar, sementara TMS 1.664 pelamar.

Kepada Suara NTB, Selasa (31/12), Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, menyebutkan pada masa sanggah, dari TMS menjadi MS sebanyak 32 pelamar. Sementara dari MS menjadi MS sebanyak 18 (Suara NTB/yon) pelamar. Sehingga jumlah Lalu Alwan Wijaya total yang MS saat ini sebanyak 11.107 pelamar dan TMS sebanyak 1.664 pelamar. “Jadi yang ikut tes SKD sebanyak 11.107 pelamar,” jelasnya.

Dijelaskan dinyatakan pelamar TMS dan MS disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya dokumen yang diunggah maupun kekeliruan yang dilakukan oleh tim verifikator. Sehingga dalam masa sanggahan itu pelamar dapat membuktikan dan dibenarkan ketika dilakukan kroscek kembali.

Untuk saat ini, jawaban dari sanggahan itu sudah diumumkan per tanggal 1 Januari 2020 pukul 00:00 wita. Pelamar yang sudah dinyatakan MS juga sudah dapat mencetak kartu ujian yang nantinya dibawa saat ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang rencananya dilakukan pada bulan Januari 2020.

Dalam tes di SKD tetap menggujikan tiga poin di antaranya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Begitu pun untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tetap menggunakan jenis tes tahun lalu.

Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

Wabup Lotim Sebut Diskriminasi Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., angkat bicara terkait penghapusan tunjangan kinerja daerah (TKD) perangkat desa. Menurut wabup, penghapusan itu sebuah bentuk diskriminasi terhadap perangkat desa, sehingga sangat perlu untuk dipertimbangkan kembali.

Terkait persoalan ini, wabup mengaku sudah bertemu dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lotim yang menyampaikan langsung penghapusan TKD. Sementara TKD untuk kepala desa dinaikkan.

Maka dari itu, wabup meminta kepada PMD untuk kembali mempertimbangkan penghapusan tersebut.

“Jadi pertimbangan politis harus dipikirkan. Sehingga nantinya harus dicarikan jalan keluarnya supaya tunjangan perangkat desa dikembalikan pada APBD Perubahan,” katanya, Selasa (31/12/2019).

Terkait penghapusan TKD perangkat desa, wabup menyebut jika hal tersebut menunjukkan suatu diskriminasi. Di mana

ketika TKD perangkat desa dihilangkan, semestinya TKD kepala desa juga dihilangkan dan bukan malah dinaikkan. “Kalaupun dikurangi, harus sama-sama dikurangi,” sarannya.

Rumaksi menegaskan jika pemotongan TKD itu bukan dikarenakan akan dilakukan pemekaran desa ataupun

’’

dusun. Apabila hanya pemekaran dijadikan alasan sebagaimana disampaikan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM, wabup menegaskan jika dirinya tidak sependapat. “Saya tidak sependapat jika pemekaran desa itu dijadikan alasan.

Ini kembali kepada kemampuan anggaran dan tinggal cara

Pertimbangan politis harus dipikirkan.

Sehingga nantinya harus dicarikan jalan keluarnya supaya tunjangan perangkat desa dikembalikan pada APBD Perubahan,’’

H. Rumaksi Sjamsuddin

Lokasi Tes CPNS

BKD Pilih Aula RSUD KLU

(Suara NTB/yon)

PENGAMANAN - Petugas kepolisian saat melakukan patroli pengamanan tahun baru yang dipimpin langsung Kapolres Lotim, Ida Bagus Made Winarta, Rabu (1/1).

Pengamanan Awal Tahun Baru

Aparat Kepolisian Sisir Potensi Kerawanan Selong (Suara NTB) Sejumlah tempat dilakukan penyisiran oleh Polres Lombok Timur (Lotim) dalam momentum pergantian tahun baru. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan keamanan bagi masyarakat yang menikmati liburan pergantian tahun.

Tempat-tempat yang dilakukan penyisiran yang menjadi potensi terjadinya kerawanan.

Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, mengungkapkan yang menjadi target dalam patroli ini yakni potensi-potensi gangguan keamanan dalam momentum pergantian tahun. Kegiatan patroli juga diawali dengan keg-

iatan razia sebelum malam pergantian tahun baru secara selektif, baik kendaraan roda dua dan roda empat. Kapolres mengungkapkan supaya operasi yang dilakukan secara sopan dan santun dalam mengecek kelengkapan surat-surat.

Pada kesempatan itu, Kapolres juga mengingatkan supaya kegiatan patroli yang dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan baik diri sendiri maupun pengendara lain dengan tetap mencari sasaran yang menjadi potensi gangguan berupa peredaran minuma keras, knalpot racing dan lainnya dan kendaraan-kendaran roda em-

Panorama Mengaku Keluarkan Kompensasi Rp100 Juta Selong (Suara NTB) Dalam upaya mempercepat pembongkaran, manajemen Panorama Cottages Beach Village sudah mengeluarkan dana kompensasi sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut diberikan kepada pemilik bangunan di depan Panorama Cottage dengan harapan segera dipindahkan. Hal ini pun sudah tertuang dalam nota perjanjian yang dibuat bersama pihak panorama.

Pemilik Panorama, Rut Romiyati pada Suara NTB via ponselnya, Selasa (31/12/2019), menegaskan, dana kompensasi dipergunakan untuk membangun rumah di lokasi lain.

Setelah bangunan baru selesai dibangun, ujarnya, pemilik bangunan depan Panorama pindah serta melakukan pembongkaran bangunannya. Namun, kondisi di lapangan, ujarnya, bangunan baru sudah dibangun ukuran 20 meter dan tidak kunjung pindah dan melakukan pembongkaran. ‘’Bukannya melakukan pembongkaran akan tetapi malah disewakan ke orang lain,’’ ujarnya.

Semua masalah tersebut, ujarnya, sudah dibicarakan pada saat pertemuan yang dipimpin Asisten III Setda Lotim beberapa waktu lalu di Kantor Desa Ekas Buana. Hal ini sesuai juga penjelasan dari camat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Desa Ekas Buana Sendiri.

Bahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim pun sudah datang atas permintaan Panorama untuk rekonstruksi ulang. Kedatangan BPN ini beserta dengan para saksi dari Om-

kan penghargaan dari pemerintah daerah,” sebutnya.

Wabup mengakui jika anggaran yang dihabiskan untuk TKD perangkat desa sebesar Rp13 miliar dan sebesar Rp3 miliar untuk kepala desa. Meski anggaran masih minim, bisa disiasati tanpa harus menghapus total TKD perangkat desa.

“Intinya kita minta penghapusan TKD itu dikaji ulang,” sarannya. (yon)

(Suara NTB/yon)

Jabatan Sekda Lotim Segera Dipansel Selong (Suara NTB) Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim yang saat ini diduduki, H. Rohman Farly, segera dilakukan panitia seleksi (pansel). Hal tersebut menyusul dibentuknya tim pansel oleh Pemkab Lotim bekerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“KASN sudah datang dan kita juga sudah membentuk tim pansel. Nantinya akan dilakukan penjaringan oleh tim pansel,” terang Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (31/12/2019).

Tim pansel yang dibentuk ini diketuai langsung H. Usman Muhsan, yang juga mantan Sekda Lotim. Sementara untuk Sekda Lotim tinggal menunggu SK berakhirnya masa jabatan dari Presiden. Bahkan H. Rohman Farly dikabarkan sudah menerima SK Widyaiswara yang menjadi tempat dilanjutkan pengabdiannya.

Wabup berharap, dalam pergantian puncak pimpinan di kalangan ASN ini tidak terjadi kekosongan dengan pelaksanaan pansel berjalan lancar. Sementara untuk sekda terpilih akan dilantik ketika sudah ditentukan sekda yang baru. Selain itu, wabup mengatakan jika sekda terpilih dari hasil pansel merupakan yang terbaik dari yang baik. “Kita berharap sekda yang bisa diajak bekerja,” ungkapnya.

Dalam pansel sekda ini, Wabup menyebut pejabat di Kabupaten Lotim maupun yang warga Lotim yang berada di luar daerah memiliki kapasitas dan kapabilaitas. Maka dari itu,disebutkan Wabup jika pansel ini dipercayakan kepada tim pansel dengan diterimanya tiga nama calon oleh ke bupati untuk kemudian diserahkan ke gubernur.

“Calon tidak hanya dari pejabat daerah. Kita persilakan dari pejabat provinsi. Namun saya pribadi melihat banyak pejabat kita yang mumpuni di Lotim. Terlebih menguasai daerah dan lingkungan kerja,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Lalu Alwan Wijaya, menyebutkan jika BKPSDM sudah siap untuk melaksanakan pansel Sekda.

Unsur tim pansel dari berbagai pihak, baik provinsi maupun kabupaten dan tim akademisi. Adapun syarat bagi calon sekda paling tidak sudah menjabat kepala dinas di dua OPD, dan lainnya tergantung dari persyaratan yang dibuat nantinya. (yon)

kita menyikapinya,” ungkapnya.

Menjabat kepala desa selama 13 tahun, Rumaksi menuturkan jika tugas perangkat desa jauh lebih besar dari kepala desa, sehingga sangat disayangkan ketika dilakukan penghapusan TKD perangkat desa sementara TKD kepala desa dinaikkan. “Semestinya jangan dipangkas, itu merup a -

(Suara NTB/rus)

BAGIAN - Bagian bangunan Panorama Cottages Beach Village yang masih dalam sengketa dengan warga. budsman NTB, Kapolsek Jerowaru, pengacara, mantan kades Ekas Buana, aparat militer dan warga sekitar.

Pada kesempatan itu, teknisi BPN Lotim di bidang ukur sudah memberikan penjelasan, jika sesuai dengan aturan pada saat pembuatan sertifikat 2009, di depan batas tanah milik Panorama adalah sempadan pantai atau tanah negara.

“Itu sudah clean and clear,” ucapnya Dalam hal ini, ujarnya, masalah Panorama seharusnya sudah selesai. Di mana, proses penyelesaiannya juga sudah difasilitasi Satgas Provinsi NTB. “Tinggal eksekusi lapangannya saja yang dibuat berbelit-belit dan gemulai,” ungkapnya.

Tim Satgas dan DPMPTSP NTB katanya sangat menyayangkan masalah ini menggantung. Menurutnya, sudah sangat jelas dan tegas di di rapat satgas, jika bangunan di depan Panorama Cottages ini berada di atas

sempadan pantai dan harus dibongkar.

Pihaknya mengharapkan kunjungan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beberapa waktu lalu diharapkan bisa memberikan angin baru untuk investor di Ekas. “Semoga tidak berakhir di slogan, karena sudah tiga tahun berlalu tak ada hasil hanya meeting-meeting tok,” harapnya.

Sementara Camat Jerowaru, Jumase mengakui adanya dana Rp100 juta yang dikeluarkan Panorama. Akan tetapi, Camat Jerowaru ini mengaku tidak mengetahui kepastian apakah dana tersebut sudah diberikan atau tidak.

“Kita tidak tahu soal itu,” ucapnya.

Menurutnya, soal adanya dana kompensasi itu merupakan urusan kedua belah pihak. Pihak pemerintah sekadar memfasilitasi upaya penyelesaian polemik pihak Panorama dengan warga. (rus)

pat yang mencurigakan serta aktivitas masyarakat yang dapat mengganggu keamanan. “ Terpenting kehadiran kita di jalan terutama di tempat-tempat rawan dapat mencegah tindakan kriminalitas,” ungkapnya.

Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal, SIK, mengungkapkan jika patroli yang dilakukan menyisir sejumlah tempat, dari ujung timur, barat, selatan, utara maupun di dalam kota. Patroli yang dilakukan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan melibatkan personel kepolisian, Pol PP, Dishub dan pihak terkait lainnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipilih sebagai lokasi pelaksanaan tes CPNS KLU, Februari 2020 mendatang. Lokasi itu sudah diputuskan bersama BKD Provinsi NTB usai dilakukan survei dan dinyatakan memenuhi syarat.

Kepala BKD PSDM KLU, H. M. Najib, M.Pd., Selasa (31/ 12) mengungkapkan, lokasi tes CPNS untuk pelamar Lombok Utara urung digelar di Mataram. Hasil survei dan evaluasi lokasi di KLU, disepakati aula lantai 2 RSUD KLU layak digunakan sebagai lokasi tes. BKD KLU pun tengah akan melengkapi lokasi aula dengan perangkat komputer, jaringan internet dan instalasi listrik yang memadai.

“Aula atas tidak mengganggu pelayanan RSUD, dan kita sudah siapkan perangkat komputer untuk tes CAT,” ujar Najib.

Disebutkan, BKD menyiapkan 110 unit komputer di mana 10 unitnya merupakan perangkat cadangan. Sementara 100 unit akan dipergunakan oleh peserta. Dalam sehari, peserta tes akan bergiliran menggunakan perangkat dengan jadwal yang disiapkan sebanyak 5 gelombang dalam sehari. Pelaksanaan tes berlangsung dari jam 8 pagi sampai waktu Magrib.

Artinya mengacu pada jumlah pelamar yang TMS sekitar 6.000an, jadwal tes diperkirakan memakan waktu satu pekan.

Menurut Najib, lokasi tes seperti di SMA dan SMP seputaran Kota Tanjung tidak diberlakukan. Namun BKD meminjam perangkat pada sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, sebaran jumlah pengawas dari BKN yang terbatas membuat panitia CPNS Kabupaten membatasi lokasi

tes hanya di satu titik.

“Server BKN segera didatangkan setelah survei lokasi.

Dan kita memang mengusahakan tes bisa di KLU supaya peserta tidak jauh ke Mataram,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah pelamar CPNS KLU sebanyak 6.110 orang. Mereka akan memperebutkan 237 kursi, meliputi 156 kursi guru, 60 kursi untuk tenaga kesehatan dan 21 kursi untuk tenaga teknisi.

Pada pengumuman pelamar 21 Desember lalu, BKD mengumumkan bawa sekitar 363 pelamar tidak lulus administrasi atau TMS. Setelah dilakukan sanggahan, sekitar 100-an CPNS dinyatakan memenuhi syarat dan bisa mengikuti tahap selanjutnya.

“Ada masa sanggah, akan ada perubahan data setelah rapat. Yang menyanggah lewat online 100-an orang. Tim Panitia Kabupaten rapat, ada beberapa yang diterima sanggahannya,” papar mantan Sekdis Dikpora ini.

Menurut dia, peserta diterima sanggahannya karena terdapat kesalahan di verifikator. Materi sanggahan beragam. Ada yang menyanggah, karena scan kabur dan TMS, karena tidak mampu terbaca oleh sistem, scan ijazah atau transkrip nilai atau STR tenaga kesehatan menggunakan print warna dibuat hitam putih, sehingga verifikator mengasumsikannya sebagai dokumen fotokopian. Contoh sanggahan itu sudah diklarifikasi dan peserta diterima (memenuhi syarat). “Hasil sanggahan akan kita umumkan lagi sehingga ada perubahan. Setelah rapat dimunculkan, maka peserta TMS akan berkurang,” tandasnya. (ari)

Malam Tahun Baru di KLU

Pantai Favorit Warga,Wisatawan ke Gili Turun 20 Persen Tanjung (Suara NTB) gkap Kepala Dinas Pariwisata Tidak adanya event seremoniKLU, Vidi Ekakusuma, saat diteal oleh Pemda Kabupaten Lommui di objek wisata Pantai Impos, bok Utara (KLU), tidak berarti Selasa (31/12) malam. perayaan malam tahun baru sepi.

Vidi memantau, di belasan tiMasyarakat secara parsial mentik spot wisata pantai menjadi obgunjungi spot-spot wisata yang jek wisata destinasi masyarakat tersebar di beberapa wilayah panlokal. Seperti di Pantai Impos. Obtai. Sementara kalangan jek wisata baru selesai di tata itu, wisatawan asing dan domestik telah diserahterimakan pengelo(luar KLU), lebih banyak memilih laannya kepada Pokdarwis Desa menghabiskan malam di tiga Gili.

Sokong, Kecamatan Tanjung.

Sebagai daerah terdampak Malam tahun baru, perkiraan jumgempa, tingkat kunjungan pada lah pengunjung di atas 1.000 orang. perayaan tahun baru masih cukWakil Ketua Pokdarwis, Burha, up terasa. Jumlah wisatawan yang mengakui Pantai Impos menjadi berlibur ke Gili mengalami kenaiobjek wisata baru masyarakat. kan sekitar 6 persen dari tahun Spot ini selaku ramai dikunjungi lalu. Tetapi secara umum, jumlah pada akhir pekan. “Untuk malam pengunjung masih lebih rendah ini, perkiraan kita lebih dari 1000 dari tahun-tahun sebelum gempa. orang, dilihat dari jumlah kenGeneral Manajer Hotel Wilson’s daraan yang parkir,” ujarnya.

Retreat, Lalu Kusnawan, mengaSementara di kawasan Pan(Suara NTB/ist) takan tingkat kunjungan tamu SUASANA - Suasana perayaan tai Montong Pal, Kecamatan yang berlibur ke Gili Trawangan pergantian tahun di Gili Trawangan, Gangga, suasana malam perganpada malam tahun baru turun. Selasa (31/12) malam. tian tahun juga cukup ramai.

Dibanding tahun lalu, perayaan Hanya saja, lokasi ini belum terkali ini lebih rendah. “Tamunya tata dan terkelola dengan baik. turun 15 sampai dengan 20 persen dari kunjungan wisata ke daerahnya.

“Sekedar duduk menghabiskan kopi tahun lalu, demikian juga dengan Turunnya jumlah kunjungan kali ini dan bakar ikan, setelah ini langsung tingkat pembelanjaan mereka juga diamini Dinas Pariwisata Lombok Ut- pulang. Karena di Montong Pal belum turun,” ungkap Wilson, Rabu (1/1). ara. Berdasarkan pantauan Dinas Pari- ada penataan seperti di tempat lain,” Jumlah pengunjung yang wisata Lombok Utara, tingkat okupan- kata warga, Wadi. berkurang ke Gili diduga diakibat- si perhotelan pada malam tahun baru Sementara pada perayaaan tahun kan oleh kalah bersaingnya Lombok berkisar 70-80 persen. Okupansi hotel baru, tanggal 1 Januari kemarin, panUtara dalam mengemas paket wisa- variatif. Ada yang full booking, namun tauan koran ini tidak banyak aktivita dibanding daerah lain. Sebab saat ada pula yang terisi setengahnya. tas yang dilakukan warga KLU. Fakini, hampir sebagian besar daerah “Kunjungan ke Gili sekitar 2.000 tor cuaca hujan yang turun sejak pagi di Indonesia berlomba-lomba men- orang, 1.500-an bule. Okupansi hotel hingga sore, menyebabkan masyarakat ciptakan inovasi yang mendukung perkiraan antara 70-80 persen,” un- enggan keluar rumah. (ari)

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Berhak Menerima Dialihkan Jadi Fungsional PEMDA Lombok Barat (Lobar) telah melakukan langkah persiapan menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat untuk penyederhanaan birokrasi yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Pemda menyiapkan data sedikitnya 336 pejabat eselon IV akan dialihkan menjadi fungsional untuk diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Lobar, Suparlan mengatakan kebijakan penyederha(Suara NTB/her) naan birokrasi ini masih diSuparlan godok. Persiapannya dimulai bulan Januari dan batas akhirnya sampai Juni pertengahan tahun 2020. “Batas yang terkena penyederhanaan itu sampai eselon IV saja, tergantung daerah nanti. Kami sudah siapkan data yang kemungkinan kita usulkan untuk dialihkan (ke jabatan fungsional) 336 jabatan,” jelasnya, Selasa (31/12/2019).

Dijelaskan pihaknya sudah merapatkan persiapan penyederhanaan birokrasi ini bersama Asisten dan Bagian Organisasi Tata Laksana. Berdasarkan datanya, terdapat 336 jabatan yang kemungkinan terkena. Ratusan pejabat ini bukan kehilangan jabatan, namun mereka dialihkan menjadi jabatan fungsional dan bukan lagi struktural.

Ada beberapa ketentuan pejabat yang boleh dirasionalisasi atau dialih fungsikan, pejabat yang memegang kewilayahan seperti camat, lurah, keuangan tidak boleh dialihfungsikan. Sedangkan untuk kepala dinas dan kepala badan tergantung daerah apakah akan diusulkan atau tidak. Yang jelas kepala dinas dan sekretaris serta kasubag tetap menjadi struktural. Terkait kapan usulan penyederhanaan birokrasi ini, pihaknya akan mengupayakan secepatnya. “Deadline waktu terakhir itu bulan Juni (pertengahan tahun 2020),” jelas dia.

Apakah penyederhanaan birokrasi ini berdampak terhadap belanja pegawai? Menurut dia tidak. Karena mereka juga punya tunjangan pejabat fungsional mengacu kepres, sehingga kebijakan ini tidak merugikan pejabat terkait, karena mereka tetap punya hak mendapatkan tunjangan. Begitu pula daerah, tidak merasionalisasi anggaran belanja untuk pegawai, karena tetap membayar tunjangan bagi pejabat fungsional.

“Jadi tidak merugikan pejabat,”ujar dia. (her)

KTI Loteng Minta Diperhatikan Praya (Suara NTB) Puluhan pengurus Karang Taruna Indonesia (KTI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (31/12) pagi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedatangan para pengurus KTI Loteng ini guna meminta hak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir keberadaan KTI terkesan jauh dari perhatian dari Pemkab Loteng.

Hal itu bisa dilihat dari minimnya dukungan anggaran dari Pemkab Loteng. Bahkan sejak setahun terakhir, praktis tidak ada dukungan dana yang diberikan, terutama bagi KTI di tingkat kabupaten. Kondisi yang hampir sama dirasakan pengurus KTI di tingkat kecamatan hingga desa. “Di tingkat desa memang hampir setiap tahun KTI mendapat dukungan dana. Tapi jumlah sangat minim,” ujar Sekretaris KTI Loteng, Rusdiono.

Adanya dukungan anggaran yang minim ini, ujarnya, KTI tidak bisa berbuat banyak dalam membuat kegiatan kepemudaan. Di satu sisi, KTI dituntut oleh pemerintah supaya bisa berperan membangun kepemudaan sebagai tulang punggung pembangunan sekaligus generasi penerus pembangunan itu sendiri.

“Bagaimana kami mau berkegiatan, melakukan pembinaan kepemudaan dan lain sebagainya di daerah ini kalau pemerintah daerah justru tidak memperhatikan kami. Bahkan, untuk sekedar dukungan dana pun jauh dari apa yang diharapkan,” keluhnya.

Padahal, tambahnya, pemuda merupakan elemen penting dalam setiap proses pembangunan. Baik tidaknya daerah ini di masa yang akan datang, itu juga sangat ditentukan oleh kualitas pemuda saat ini. “Kami hanya menuntut perhatian yang memang menjadi hak kami dari pemerintah daerah. Selebihnya biarkan pemuda berkreasi dan berinovasi,” tandas Rusdiono.

Menjawab aspirasi para pengurus KTI Loteng, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., mengaku cukup menyayangkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan KTI. Padahal SK kepengurusan KTI kabupaten itu ditandatangani oleh Bupati Loteng, sehingga sudah seyogyanya diikuti dengan perhatian berupa dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

“KTI seharusnya dijadikan mitra strategis pemerintah dalam percepatan pembangunan. Artinya, di setiap kegiatan atau program pemerintah semestinya KTI dilibatkan di setiap tingkatan,” tandas Ketua KTI Provinsi NTB ini.

Guna menjawab keresahan pengurus KTI Loteng, lanjut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Loteng, H. Muhdan Rum, ke depan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah membuat regulasi yang bisa menjamin ketersediaan dukungan anggaran bagi KTI Loteng. Paling tidak berupa Peraturan Bupati (Perbup), sehingga ada kepastian anggaran bagi KTI setiap tahunnya.

“Baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Bila perlu KTI di desa, harus maksimal dukungan dari pemerintah desa, sehingga kegiatan kepemudaan di tingkat desa juga bisa hidup,” ujarnya. (kir)

Pemda Tarik Bantuan RTG dari Rekening Warga

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menarik sedikitnya Rp 21 miliar dana bantuan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) dari rekening warga.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar Mahnan, SSTP., Selasa (31/12), menjelaskan, bantuan yang ditarik ini karena ada validasi, anomali, dan turun naik grade serta KK ganda, sehingga mereka tak berhak menerima bantuan. Pihaknya tidak berani memberikan dana kepada 432 warga yang sudah terdata sebelumnya.

Bantuan ini pun diarahkan ke penerima bantuan yang berhak sebanyak 432 warga yang rumahnya rusak berat dan dananya sudah ditransfer ke rekening pokmas hampir 98 persen.

Tinggal, kata dia, dilakukan progres fisik dan pertanggung-

jawaban. Sebab pihaknya mencegah agar jangan sampai penerima bantuan justru tidak membangun, sebaliknya warga membangun, namun tidak ada pertanggungjawaban.

Adanya dana ini, harapnya, mampu mengurangi penerima bantuan rusak berat yang belum menerima bantuan. Di mana, jumlah korban gempa khusus rusak berat hanya 114 yang tersisa dari 3 ribu lebih korban gempa yang belum mendapatkan bantuan.

Pihaknya mengaku kekurangan Rp 60 miliar dari usulan susulan tambahan sebanyak 3.302 ribu . Tiga ribu yang usulan tam-

bahan ini, masuk NIK tidak lengkap, sehingga usulan Pemda belum disetujui, karena perlu dilakukan verifikasi ulang oleh BNPB. Setelah rusak berat ini, pihaknya fokus pada rusak ringan dan sedang. Pihak BNPB memberikan toleransi bagi daerah yang belum terkaper. Namun data harus lengkap.

Untuk tambahan rehabilitasi rekonstruksi diharapkan bisa 2020 ini, tapi kalau mau dikucurkan ke APBD harus sekarang (APBD murni) sebab kalau masuk ke APBD, maka masuk APBD Perubahan dan bisa saja molor sampai Desember 2020. Apalagi dananya Rp

(Suara NTB/her)

KORBAN - Korban gempa di Kekait Gunungsari yang belum dibangun rumahnya, karena bantuan yang diterima tak sesuai kelas.

80 miliar, masuk pada APBD Perubahan, maka tidak bisa dikerjakan tahun 2020. Sebab

menurutnya tidak bisa cukup tiga bulan untuk menghabiskan dana sebesar itu. (her)

(Suara NTB/kir)

BERIBADAH - Sebagian masyarakat di Loteng juga memilih beribadah di masjid saat pergantian tahun. Tampak jamaah Masjid Agung Loteng sedang mengaji pada malam pergantian tahun.

(Suara NTB/kir)

AIR MANCUR - Air mancur di RTH Muhajirin yang diujicoba pada malam tahun baru 2020 menjadi salah satu daya tarik warga merayakan pergantian tahun.

Malam Pergantian Tahun di Loteng

Tetap Semarak Meski Tanpa Acara Khusus Praya (Suara NTB) Suasana perayaan tahun baru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (31/12) malam, tetap semarak, meski tidak ada perayaan khusus yang disiapkan oleh Pemkab Loteng seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana, pusat keramaian pada malam tahu baru ada di Kawasan Lapangan Umum Muhajirin Praya dan beberapa titik lainnya di Kota Praya.

Sementara itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum lainnya juga

ada yang lebih memilih beribadah di Masjid Agung Loteng sesuai instruksi yang dikeluarkan Bupati Loteng beberapa hari sebelumnya. “Untuk perayaan khusus tahun baru memang tidak ada tahun ini. Kita sudah diinstruksikan oleh kepala daerah untuk lebih banyak beribadah. Terutama di masjid dan tempat ibadah lainnya,” ungkap Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Rabu (1/1).

Konsentrasi masyarakat memang terlihat cukup banyak

dikawasan lapangan Muhajirin.

Terlebih Pemkab Loteng sudah mengagendakan uji coba fasilitas air mancur yang baru selesai dibangun di lokasi tersebut, sehingga cukup banyak menyedot perhatian masyarakat, baik masyarakat Kota Praya maupun dari luar Kota Praya.

Uji coba yang bertepatan dengan malam pergantian tahun ini dilakukan untuk memastikan apakah fasilitas umum ini sudah selesai dikerjakan atau tidak, sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh pe-

merintah daerah dan bisa menjadi destinasi wisata baru di Kota Praya. “Sebelum fasilitas ini diserahkan ke pemerintah daerah, tentu harus kita uji coba dulu. Apakah semuanya sudah berfungsi normal atau tidak,” ujar Herdan.

Selain di Kota Praya, kesemarakan malam tahun baru juga tampak di kawasan The Mandalika Kuta. Di lokasi tersebut, ITDC selaku pihak pengelola kawasan menggelar perayaan khusus bagi wisatawan dan masyarakat

umum yang bertajuk Spirit of The Mandalika. Pada malam pergantian tahun di kawasan ITDC ini menampilkan sejumlah hiburan yang ditutup dengan pesta kembang api.

“Khusus perayaan malam tahun di kawasan The Mandalika Kuta itu memang atas inisiatif pihak ITDC selaku pengelola kawasan. Tidak partisipasi dari pemerintah daerah,” ujarnya. Tapi yang paling penting, perayaan malam tahun baru di Loteng kali ini bisa berjalan aman dan lancar. (kir)

Penataan Kawasan Kerandangan Harus Dipertimbangkan Giri Menang (Suara NTB) Rencana penataan kawasan Kerandangan masih menjadi perhatian kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar), terutama sekali Komisi II DPRD Lobar yang menangani pariwisata. Sebab rencana pembangunan jogging track yang menelan anggaran sekitar Rp 5,8 miliar di kawasan Pantai Kerandangan dinilai akan sia-sia. Mengingat lahan Kerandangan milik investor dan bukan Pemkab Lobar.

“Tugas saya sebagai wakil rakyat sudah mengingatkan kepada eksekutif terkait prinsip kehati-hatian dalam melakukan, agar tidak salah langkah (jangan asal bangun atau tata), karena melakukan belanja modal di atas lahan bukan milik Pemkab,” ungkap anggota Komisi II DPRD Lobar, Abu Bakar Abdullah belum lama ini.

Pihaknya masih mereferensikan kawasan Sekotong untuk menerima anggaran itu untuk penataan itu. Walaupun kalangan DPRD lainnya sudah menyetujui penataan Kerandangan masuk dalam salah satu objek penataan kawasan Senggigi. Sebab potensi Sekotong yang begitu besar. Terlebih lagi kapasitasnya karena hanya menyampaikan aspirasi masyarakat Sekotong. “Saya faham kalau keputusan dewan itu kolektif kolegial, walaupun dari awal ekspose pinjaman daerah sudah saya sampaikan seperti itu.

Tapi apalah saya kalau sendiri,” ungkap politisi asal Sekotong ini.

Ia pun memahami mengapa Pemkab ingin melakukan penataan kawasan Senggigi. Apalagi, kalau melihat sejarah kawasan Senggigi yang menjadi awal geliatnya pariwisata Lobar ,termasuk NTB dahulunya. Walaupun Pemkab berencana melakukan penataan lagi kawasan itu. Namun ia menilai perlu adanya skala prioritas potensi pariwisata lain yang harus digarap. Meski demikian ia kembali menyarankan Pemkab untuk mengkaji lebih dalam rencana penataan Kerandangan itu.

Seperti diketahui pihak Pemkab Lobar menganggarkan sekitar Rp 22 miliar untuk penataan kawasan wisata Senggigi. Dana itu bersumber dari sebagian dana pinjaman modal. Dari jumlah itu sekitar Rp 5,8 miliar diperuntukan untuk penataan kawasan Kerandangan. Sedangkan sisanya di antaranya untuk penataan dari kawasan Sungai Meninting, Makam Batulayar, Pura Batu Bolong, Jalur atas Hotel Sheraton.

Menangapi saran anggota DPRD Lobar ini, Asisten II Setda Lobar, Hj Lale Prayatni menegaskan jika penataan kawasan Kerandangan itu hanya untuk membangun jogging track.”Yang kita bangun itu jogging track di pinggir pantai kita

tidak pakai lahannya (Kerandangan),” tegasnya, seraya mengaku, lahan kerandangan itu masih milik investor.

Terkait saran untuk mematangkan perancaan itu, Lale tetap akan melakukannya. Bahkan ia mengaku sudah meminta Kabid Destinasi Dinas Pariwisata untuk mencari pemilik lahan itu.

“Sudah saya minta coba cariin kita siapa pemiliknya, katanya pemiliknya itu ada di luar negeri. Tapi kita sudah punya surat pernyataan penunggunya (lahan Kerandangan), yang pasti kita tidak bangun di lahannya,” jelasnya.

Wanita yang menjabat Plt Kepala Dinas Pariwisata itu mengaku tetap akan

menanyakan kejelasan dapat membangun jogging track itu kepada pemilik lahan. Mengingat nantinya pembangunan itu akan berada di hadapan lahan milik orang itu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”Makanya kita akan tetap menghubungi pemiliknya itu,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan pelang akan dibangunnya hotel di kawasan itu yang sudah tertancap bertahun-tahun?

Lale menilai itu hanya akal-akalan pemilik lahan saja, agar tidak dianggap lahan terlantar. Sebab tak bisa dipungkiri sudah cukup lama wacana itu terdengar, namun tak kunjung terbangun. (her)

(Suara NTB/her)

KERANDANGAN - Kawasan wisata Pantai Kerandangan yang ingin ditata oleh Pemda Lobar, namun masalah lahannya masih dikuasai investor.

Catatan Lobar 2019

Sampah dan Sengkarut Aset hingga Alih Fungsi Lahan jadi PR Menutup akhir tahun 2019, Pemkab Lombok Barat (Lobar) menggelar refleksi akhir tahun berjudul “Rapim dan Refleksi, Dialog Interaktif, Bersinergi Mewujudkan Lombok Barat Mantap dalam Perspektif Das Sein vs Das Sollen” di Aula Utama Kantor Bupati, Selasa (31/ 12). Hadir di refleksi akhir tahun ini, yakni Bupati H. Fauzan Khalid, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, Ketua DPRD Lobar Hj. Nur Hidayah, tokoh agama dan masyarakat.

PADA kesempatan ini, narasumber yang hadir, yakni Dr. Basuki Prayitno dari Universitas Mataram membahas tentang aspek ekonomi. Ada juga Adhar Hakim, SH., MH., dari Ombudsman RI Perwakilan NTB yang berbicara tentang bagaimana upaya Lobar meningkatkan pelayanan publik. Ketua DPRD Lobar, Hj. Nur Hidayah yang menekankan perlunya kebijakan yang menyentuh masyarakat.

Pembicara dari unsur ulama, yakni TGH. Muharrar Mahfudz yang menekankan perlunya menangani persoalan sampah, karena kebersihan merupakan perintah agama. Narasumber lain D.A Malik memaparkan persoalan aset yang belum beres.

Masalah aset ini tidak saja problem di Pemda Lobar namun menjadi isu nasional, sehingga di beberapa daerah hal ini menjadi atensi KPK dalam rangka melihat kenapa aset ini menyusut.

Khusus di Lobar, ujarnya, ada 2.002 bidang lahan aset tanah. Dari jumlah ini baru 981 bidang yang sudah disertifikatkan, sedangkan sisanya lebih banyak belum disertifikatkan.

Beberapa kendala yang dihadapi internal Pemda, di antaranya anggaran biaya, personality dan koordinasi dengan BPN. Refleksi kemudian diisi dialog interaktif dengan memberikan kesempatan kepada hadirin menyampaikan masukan dan kritikannya kepada pemer-

intah daerah. Beberapa hal yang menjadi masukan yaitu persoalan sampah, aset yang belum bersertifikat, infrastruktur jalan, promosi wisata, perlunya ketegasan bupati, banyaknya bangunan berbeton, dan lain-lain.

Bupati Lobar Fauzan Khalid dalam tanggapannya mengaku apa yang disampaikan hadirin sebagian besar benar. Namun, bupati memberi beberapa catatan positif apa yang telah diraih Lobar. Sebagai contoh, dikatakan bupati, tahun 2018, standar pelayanan publik di Lobar adalah yang terendah di NTB dan bernilai merah dari Ombudsman RI Perwakilan NTB. Namun, berkat kerja keras yang dilakukan, tahun 2019 mengalami perbaikan tajam yaitu menjadi yang terbaik di NTB dan terbaik ketiga secara nasional.

Selain itu, upaya perbaikan infrastruktur juga terus dilakukan. Demikian juga dengan keberhasilan penurunan tajam angka stunting di Lobar, yaitu dari 49% tahun 2009 menjadi 23,2% tahun 2019. Hal ini menjadikan Lobar bersama Kabupaten Klat-

en Jawa Tengah menjadi pilot project pusat dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Saya diwawancarai Bank Dunia mengapa begitu konsen mengurus stunting, padahal tidak menguntungkan secara politik,” ujar bupati. ‘’Saya pun menjawab, kalau bukan sekarang kapan lagi mempersiapkan SDM Lombok Barat,’’ tambahnya.

Menanggapi kritik dari salah seorang penanya mengenai pembangunan berbahan beton di Lobar yang tampak mengabaikan lahan pertanian, bupati pun menjawab tentang pentingnya perencanaan. “Tadi Kota Mataram banyak disanjung, karena maju, padahal Mataram juga maju salah satunya, karena bangunan beton, “ jawab bupati.

Di satu sisi, kata bupati, Lobar dikritik karena membangun, padahal di sisi lain kita perlu membangun untuk maju.

Terkait dengan aset Lobar yang dikritik karena masih banyak yang belum bersertifikat, bupati berjanji, meskipun kurang yakin, untuk menyelesaikannya hingga masa jabatannya sele-

sai. Namun diakuinya, persoalan aset Lobar memang ribet dan terjadi sejak lama.

Dicontohkannya, kompleks perkantoran kantor bupati luasnya sekitar 16 hektar. Baru beberapa bulan yang lalu, persoalannya selesai. “Dulu jangankan sertifikat, surat jual beli aja tidak ada, “ kata bupati.

Namun demikian, progress tetap terjadi. 2018 misalnya, 200 aset sudah disertifikatkan dan 130 aset tahun 2019.”Saya sudah perintahkan bahwa tidak ada tawar menawar mengenai aset pemerintah (Lobar), “ tegas bupati.

Yang sering jadi persoalan, kata bupati, adalah kurangnya dukungan dari masayarakat.

Persoalan aset di Desa Jagaraga, misalnya, pemerintah yang disalahkan, dan bukannya orang yang menjual. Lebih parah lagi, sambung bupati, kalau pemerintah digugat, pemerintah malah diolok-olok. “Salah satu kesulitan kami di pengadilan adalah mencari saksi, jarang ada masyarakat yang mau jadi saksi, padahal itu yang paling menentukan menang atau kalah, “ ujarnya.

Bupati juga mengharapkan tokoh agama membantu memberikan arahan kepada masyarakat. “(Bahwa) mengambil yang bukan hak itu haram luar biasa,” tegas bupati.

Kritikan tajam lainnya adalah tentang persoalan sampah di Lobar. Untuk ini bupati mengatakan tahun 2020 akan dibangun 7 tempat pengolahan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Dan hal ini, lagi-lagi kata bupati, membutu-

hkan dukungan dan kesadaran masyarakat. “Tidak akan menyelesaikan apa-apa tanpa kesadaran masyarakat, “ ungkapnya.

Dicontohkan bupati, lalat hitam di Lingsar mampu menghancurkan 7 ton sampah rumah tangga per hari, tapi baru bisa ditangani 500 kg saja per hari. “Petugas kita hanya mampu memilah segitu, kalau saja masyarakat sadar dan mau memilah, “ harap Bupati Fauzan. (her)

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Sekda H. Baehaqi bersama forkompinda para tuan guru dan tokoh masyarakat saat acara refleksi akhir tahun, Selasa (31/12).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

Pasca Sanggahan, 52 Pelamar Dinyatakan Memenuhi Syarat Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkab Sumbawa telah melakukan verifikasi terhadap 457 sanggahan pelamar. Dari verifikasi tersebut, 52 pelamar yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Dengan demikian, jumlah pelamar CPNS yang memenuhi syarat bertambah dari 7.311 menjadi 7.363 pelamar. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat dari 922 menjadi 870 pelamar.

(Suara NTB/dok) Kepala Badan KepeBudi Sastrawan gawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si membenarkan hal tersebut. Pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap sanggahan dari pelamar.

“Tim pengadaan CPNS Pemkab Sumbawa telah memverifikasi 457 sanggahan. Dari jumlah itu, sebanyak 52 sanggahan yang sebelumnya TMS menjadi MS,” ujarnya.

Dijelaskannya, peserta yang memenuhi syarat dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Jadwal dan ketentuan SKD akan diumumkan di laman https://bkpp.sumbawakab.go.id Adapun kartu peserta ujian, dapat dicetak oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui laman https:// sscasn.bkn.go.id, menggunakan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan password yang sama pada saat pendaftaran. Di mana pengesahan atau tandatangan kartu peserta ujian oleh panitia pengadaan CPNS Pemkab Sumbawa bertempat di BKPP, setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.00 hingga pukul 16.00 Wita. Dimulai 3 Januari tahun 2020 sampai dengan 1 hari menjelang jadwal pelaksanaan SKD. (ind)

UMK KSB Ditetapkan Rp2.270.710 Taliwang (Suara NTB) SK Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa Barat tahun 2020 akhirnya diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) KSB. Hasilnya, besaran UMK yang disetujui gubernur berbeda dari nilai usulan yang sebelumnya telah didepakati oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK).

Jika DPK KSB sebelumnya mengusulkan kenaikan UMK tahun 2020 sebesar Rp2.247.000. Dalam SK Nomor 561883 Tahun 2019 memuat ketetapan gubernur terkait UMK KSB tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2.278.710. Angka itu terjadi kenaikan sebesar Rp 31.710 atau sekitar 1,4 persen dari usulan awal DPK KSB. Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans KSB, Tohiruddin, SH yang dikonfirmasi terkait perbedaan nilai antara UMK usulan DPK dengan yang ditetap oleh gubernur itu, tidak menampiknya. “Iya memang berubah (dari usulan DPK),” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (1/1).

Ia menjelaskan, perubahan nilai tersebut merupakan hal biasa dalam penyusunan UMK. Sebelumnya proses rasionalisasi telah dilakukan bersama provinsi dan pihak-pihak terkait di tingkat kabupaten sehingga perubahan tersebut telah disepakati oleh seluruh pihak. “Itu kan hasil rasionalisasi.

Dan terpenting disepakati semua pihak,” timpal Tohiruddin.

Pasca terbitnya SK Gubernur berisikan penetapan UMK itu, Tohiruddin mengaku, Disnakertrans KSB dan pihak terkait lainnya akan segera menggelar sosialisasi. Ia menyatakan, saat menunggu penetapan gubernur terhadap UMK tersebut, pihaknya sempat menggelar sosialisasi awal. “Saat sosialisasi awal kita masih pakai nilai UMK usulan kita. Sekarang ada perubahan dari penetapan gubernur maka pada kegiatan (sosialisasi) selanjutnya kita menyesuaikan SK,” paparnya.

Selain akan segera menggelar sosialisasi, Tohir sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya akan turut memaksimalkan kegiatan pengawasan ke depannya. Kenaikan yang terhitung cukup signifikan itu, kata dia, tentu akan membuat pengusaha harus menyiapkan strategi baru dalam mengelola keuangan usahanya. “Ya mereka (perusahaan) mau tidak mau harus mematuhinya. Dan kami akan mengawasi agar tidak satu pun perusahaan lalai,” tegasnya.

Tanda-tanda akan terjadinya perubahan nilai UMK dari usulan awal tersebut, sebelumnya sempat diungkapkan oleh ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) KSB, Benny Tanaya.

Menurut Benny, pihak Pemprov NTB meminta KSB memaksimalkan kenaikan UMK tahun 2020 menyesuaikan ketetapan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebesar Rp 8,51 persen. Di mana usulan KSB sebesar Rp2.247.000 hanya menaikkan sebesar 7 persen dari UMK tahun 2019 yakni Rp2.200.000.

Dengan ditetapkannya UMK KSB sebesar Rp2.278.710 itu. KSB masih tetap menjadi daerah pemegang rekor upah minimum di NTB tahun 2020 ini. (bug)

Wabup Resmikan Rehabilitasi Rutilahu di Batulante Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, meresmikan program bantuan rehablitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan pembangunan jamban keluarga di kantor Camat Batulante, Senin 31 Desember 2019. Program kerjasama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa dengan Baznas NTB. Wabup mengapresiasi program bantuan dari Baznas Provinsi yang diberikan melalui Baznas Kabupaten ini.

Sebagai sebuah pancingan dan stimulus bagi warga. Sehingga diharapkan masyarakat bisa berubah untuk bisa hidup layak di rumah nya sendiri.

Sebelumnya, Ketua Baznas Sumbawa, Ahmad Syaichu Rauf melaporkan, pelaksanaan pekerjaan program bantuan rehabilitasi Rutilahu dan pembangunan jamban keluarga dari Baznas Provinsi NTB yang bekerjasama dengan Baznas Kab. Sumbawa tahun 2019 di desa Klungkung Kecamatan Batu Lanteh dengan jumlah dana sebesar Rp453.000.000. Penerima manfaat rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 25 rumah dan pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit. (arn)

(Suara NTB/ist)

PENERIMA MANFAAT - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, bersama penerima manfaat program rehab rumah tidak layak huni dari Baznas.

Halaman 6

Jaksa Teliti Berkas Dugaan Kredit Fiktif BPR Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat mulai meneliti berkas empat tersangka kasus dugaan kredit fiktif BPR tahun 2013 lalu. Kasus yang merugikan negara sekitar Rp400 juta tersebut, ditargetkan tuntas pertengahan Januari mendatang. Semua alat bukti sudah dianggap cukup. Upaya mempercepat penanganan kasus ini dilakukan demi kepastian hukum.

“Memang berkas tahap satu sudah kita terima dari Kepolisian terkait kasus tersebut dan saat ini masih kami teliti dulu baik dari segi formil maupun materil. Jika berkasnya sudah lengkap kami kemudian akan melakukan gelar perkara sebelum kita limpahkan ke penga-

dilan. Kami juga sangat bersemangat agar kasus ini bisa segera dituntaskan. Karena kalau boleh jujur Kejaksaan KSB baru terbentuk sehingga dengan adanya pelimpahan kasus kita bisa bekerja dengan cepat,” ungkap Kajari KSB, Nusirwan Sahrul, SH, MH, kepada Suara

NTB, baru-baru ini.

Dikatakannya, kasus kredit fiktif Bank BPR ini merupakan kasus pertama yang akan ditangani awal tahun. Apalagi berkas empat orang tersangka tersebut sudah dilimpahkan sehingga tidak ada kendala lagi dalam penanganan kasus tersebut.

Tentu dalam upaya penelitian berkas, pihaknya juga diberikan waktu, sehingga dalam penanganannya tidak molor. Bahkan pihaknya juga optimis penyelesaian kasus ini tidak akan molor dari target di awal tahun 2020 sudah tuntas.

Selain menuntaskan kasus BPR, pihaknya juga akan mulai melakukan penyelidikan satu kasus yang ditaksir merugikan negara ratusan juta. Hanya saja untuk kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan itu, pihaknya enggan untuk memberikan bocoran. Tetapi yang jelas di awal tahun

akan ada kasus baru yang akan ditangani termasuk juga laporan dari warga masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi juga tetap akan ditindak lanjuti.

“Kami optimis kasus BPR ini bisa tuntas sebelum pertengahan tahun 2020 dengan catatan berkas kasusnya sudah tidak ada masalah lagi.

Kami juga akan tetap berupaya maksimal supaya kasus yang saat ini tengah kita tangani bisa segera tuntas termasuk juga kasus baru yang akan ditangani awal tahun 2020 mendatang,” tukasnya. (ils)

Korban Longsor Tambang Batu Hijau Meninggal Dunia

(ist/dok humpro ksb)

KHATAM - Peserta TBA mengikuti khatam Al-Qur’an yang diadakan Pemda KSB di penghujung tahun 2019.

Tutup Tahun dengan Khatam Al-Qur’an Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) punya cara sendiri menutup kegiatan akhir tahunnya. Selasa 31 Desember lalu, menutup rangkaian agenda setahunnya, Pemda KSB menggelar kegiatan Tabligh Akbar dan Khataman Al-Qur’an.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘’Alquran Sebagai Solusi Menyelamatkan Generasi’’ itu dilaksanakan di Masjid Agung Darussalam, Komplek Perkantoran, KTC. Ribuan jema’ah hadir. Mulai dari pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat serta anggota Tuntas Baca Al-Qur’an (TBA) yang pada hari itu menjalani prosesi khatam AlQur’an. Sementara penceramah dalam Tabligh Akbar itu, Pemda KSB menghadirkan TGH. Muhannan L.C, anggota Majelis Syuro Ikatan Da’I Indonesia (Ikadi) Provinsi NTB. Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST dalam sambutannya mengatakan, penghujung 2019 ini harus dimanfaatkan sebagai momen mengoreksi diri. Bukan sebaliknya mengutuk setiap situasi yang tidak menguntungkan apalagi menyalahkan orang lain atas kegagalan dan kesalahan yang dialami sepanjang tahun lalu.

“Terutama ASN instrospeksi diri atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan un-

tuk tahun berikutnya niatkan menjadi lebih baik lagi,” cetus Wabup di hadapan ribuan jema’ah yang hadir.

TGH. Muhannan, L.C sendiri sebelum menyampaikan ceramah mengatakan, mengapresiasi kegiatan Pemda KSB yang telah mencetuskan program TBA. Menurutnya, dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, hanya di KSB ada program menciptakan masyarakatnya untuk cinta al-Qur’an lewat belanjar membacanya. “Saya juga mengapresiasi kegiatan khataman alquran dan tabligh akbar pagi hari ini, bravo untuk KSB, semoga menjadi daerah yang baldatun toyyibatun warobbungofur,” serunya.

Dalam tausiahnya sendiri, TGH. Muhannan, L.C mempertegas keutamaan bagi orangorang yang senang membaca AlQur’an. Mengutip hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang mempelajari dan mengajarkan Alquran dari hadits riwayat Bukhari Muslim, dari Usman bin Affan R.A. TGH. Muhannan menyatakan, bahwa bahwa rasulullah bersabda ‘orang terbaik dari kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya’. “Program TBA adalah implementasi hadis tersebut. Karena itu masyarakat KSB harus terus cinta, mempelajari dan mengamalkan

Alquran. Karena Alquran adalah solusi dari masalah dalam kehidupan,” tandasnya.

Libatkan Semua Unsur Sementar itu, di Sumbawa, semua unsur dilibarkan untuk melakukan pengamanan malam tahun baru 2020. Agenda patroli pengamanan pun digelar untuk mengantisipasi terjadinya halhal yang tidak diinginkan.

Patroli tersebut melibatkan Dandim 1607 Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, BNNK Sumbawa, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumbawa, Forum Lintas Etnis Sumbawa dan puluhan klub motor yang tergabung dalam Bikers Sumbawa Bersatu (BSB).

Selain patroli keliling Kota Sumbawa, jajaran TNI/Polri juga menggelar razia di sejumlah titik pintu masuk Kota Sumbawa. Hal ini guna menjaga kondusifitas dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum.

“Ini kita ajak semua patroli di seluruh Kota Sumbawa ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lain, adanya masyarakat yang mengkonsumsi miras, dan melaksanakan kegiatan tanpa izin,” kata Kapolres Sumbawa, AKBP Tunggul Sinatrio, SIK kepada wartawan, Selasa (31/12) malam. (bug/ind)

Taliwang (Suara NTB) Korban kecelakaan longsornya dinding lubang tambang Batu Hijau pada 28 Desember lalu akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Informasi yang dirilis PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang diterima Suara NTB, Rabu (1/1), korban bernama Herman, karyawan PT Parts Sentra Indomandiri (PSI) itu meninggal pada, Rabu dini hari 1 Januari sekitar pukul 04.00 WIB, di Rumah Sakit Premier Jakarta.

Atas kematian Herman itu, pihak PTAMNT menyampaikan ungkapan bela sungkawa.

General Manager Operations (GMO) sekaligus Kepala Teknik Tambang, PTAMNT, Wudi Raharjo menjelaskan, upaya yang maksimal sebenarnya telah dilakukan sejak aksi tanggap cepat penyelamatan pada hari kejadian, 28 Desember 2019.

Saat itu, Herman berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Pemeriksaan awal pun telah dilakukan oleh tim medis dari International SOS dan didapatkan bahwa Herman pada saat itu dalam keadaan sadar serta dapat berkomunikasi.

Selanjutnya Herman dikirim ke rumah sakit di kota Mataram dan kemudian dirujuk ke rumah sakit di Jakarta dengan tujuan untuk mendapatkan penanganan medis yang maksimal. Namun sangat disayangkan karena kondisi almarhum akhirnya tidak dapat dipulihkan.

“Kami mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Bapak Herman pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 04:00 WIB pagi, salah seorang karyawan mitra bisnis kami yaitu PT Parts Sentra Indomandiri (“PSI”) yang menjadi korban dalam kejadian longsor di dinding barat pit Batu Hijau pada 28 Desember 2019 lalu,” tulis Wudi dalam rilisnya.

Selanjutnya Wudi menabahkan, kepergian Herman turut meninggalkan duka mendalam pada keluarga besar grup Amman Mineral dan PSI. “Kami mendoakan semoga almarhum Bapak Herman diter-

(Suara NTB/ist)

Wudi Raharjo ima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan,” sambungnya.

Saat ini lanjut dia, penyelidikan atas terjadinya longsor masih terus dilakukan yang melibatkan tenaga ahli dari Perusahaan dan berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

“Kami selama ini tetap berkomitmen untuk menerapkan standar tertinggi dalam aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, informasi lain masih dari pihak PTAMNT menyebutkan, pemulangan jenazah Herman ke kampung halamannya di Desa Mapin Beru, Kabupaten Sumbawa tengah berlangsung. Jenazah didampingi tim Amman Mineral, PT PSI dan istri serta keluarganya diberangkatkan melalui jalur udara dan sampai pada malam hari ini (tadi malam).

“Siang ini jenazah diterbangkan menuju bandara LIA dari jakarta. Dan langsung di bawa ke Sumbawa. Jadi perkiraan kami insyaallah nanti malam sampai,” terang Baiq Idayani, Superintendent Media Relations and Specialist Projects Amman Mineral.

Almarhum, Herman (34 Tahun) meninggalkan istri tercintanya Lia Indrawati dan seorang puteri Asyifa Zahra Khaerunissa yang berusia 3 tahun. (bug)

Perambahan Kian Massif

Pengembalian Fungsi Hutan Terus Digiatkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejadian banjir di Kabupaten Sumbawa kerap kali dikaitkan dengan aktifitas perladangan jagung. Bahkan di beberapa lokasi, perambahan hutan untuk aktifitas tersebut diindikasikan menjadi salah satu faktor utama. Sehingga secara bertahap pengembalian fungsi hutan terus digiatkan Pemkab setempat dan sejumlah pihak terkait.

Salah satu kejadian yakni banjir lumpur yang terjadi di Dusun Plara, Kecamatan Lunyuk beberapa waktu lalu. Lumpur dari gunung turun hingga ke jalan dan masuk ke sekolah. Hal ini karena gunung yang sudah gundul akibat dirambah untuk penanaman jagung.

Menurut Kepala KPH Brang Beh, H. Tunggul Wiatno, S.Hut., M.P, kawasan hutan yang masuk dalam wilayah KPH Brang Beh luasnya sekitar 58 ribu hektar.

Dari jumlah tersebut, yang sudah dirambah untuk penanaman jagung sekitar 4.000 hektar atau sekitar 7,3 persen. Termasuk lokasi gunung di dekat Dusun Plara. Perambahan itu sejak belasan tahun lalu. Namun yang paling penting sekarang adalah upaya untuk merehabilitasi hutan.

“Walaupun sudah lama terjadi, tetapi yang penting sekarang bagaimana kita kembali memulihkan ekosistem yang ada. Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan semua unsur dipimpin oleh camat untuk merehabilitasi. Masyarakat juga tetap kita libatkan untuk mengembalikan fungsi kawasan itu,” imbuhnya.

Untuk merehabilitasi fungsi hutan, pihaknya bersama camat dan pihak terkait akan melakukan penanaman ribuan bibit pohon. Bibit tersebut seperti Jati, Mahoni, Trembesi dan Nangka. Bahkan camat setempat juga menggagas penanaman kelor, supaya masyarakat tidak hanya fokus dengan jagung. Di mana tanaman kelor ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Perambahan hutan untuk penanaman jagung ini, juga terjadi di wilayah KPH Batulanteh. Luas kawasan hutan KPH setempat lebih kurang 32 ribu hektar meliputi lima kecamatan. Seperti Batulanteh, Moyo Hilir, Moyo Utara, Moyo Hulu, dan sebagian Rhee. Luas kawasan yang dirambah di wilayah setempat relative kecil hanya dibawah 5 persen.

“Luas kawasan kurang lebih 32 ribu hektar. Untuk jagung di KPH Batulanteh relative kecil. Dari jumlah itu (luas kawasan), dibawah 5 persen,”

kata Kepala KPH Batulanteh, Dadan Kuswardana, S.Hut. Diakuinya, saat ini perambahan belum terlalu signifikan. Karena lokasinya tidak berada di hulu dan tidak berpotensi ke wilayah hilir. Sementara di wilayah hulunya yang dirambah berada di luar kawasan. Pihaknya pun tidak bisa melakukan penerapan hukum jika di luar kawasan Adapun topografi di wilayah Sumbawa ini, lanjutnya, bergelombang keras. Dengan kelerengan-kelerengan tertentu, jika dilakukan pemanfaatan lahan untuk tanaman semusim tingkat sedimentasinya sangat tinggi.

Karena tidak digunakan teknik konservasi seperti terasering. Seharusnya hal seperti itu dilakukan.

Sedangkan terkait lahan pribadi masyarakat di luar kawasan hutan dengan topografi curam, pihaknya berharap adanya regulasi khusus tentang tata kelolanya. Misalnya diatas 15 persen kelerengannya, harus dilakukan teknik konservasi tanah dan air. Yakni menggunakan teknik terasering. Hal itu yang harus didorong bersama-sama. Umpamanya Ada Perda atau Perbup yang mengatur. Ketika lahan masyarakat yang tidak melakukan terasering maka tidak berhak mendapatkan bantuan, baik pupuk bersubsidi ataupun bantuan lainnya.

“Itulah yang sebetulnya kita dorong sama-sama. Sehingga akan mendorong kepatuhan masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di lahan miliknya masingmasing,” tukasnya.

Sementara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan, Pemkab Sumbawa memang menargetkan produksi jagung 1 juta ton. Namun penanaman jagung itu dilakukan di lahan yang kemiringannya paling tidak di bawah 15 persen.

“Dulu kita meminta mereka tanam jagung, tetapi tidak di sembarang lokasi. Yang kita minta dulu di lahan-lahan yang tidak terpakai seperti Rau atau Gempang (bahasa daerah Sumbawa). Lahan yang tidak dalam posisi kemiringan. Tapi masyarakat sudah terlalu salah kaprah, semua lahan malah hutan-hutan dibabat untuk tanam jagung,” terangnya.

Terhadap hal ini, pihaknya tetap melakukan antisipasi.

Meskipun membutuhkan waktu yang panjang, namun pihaknya mencoba mengembalikan kembali fungsi hutan.

“Inilah yang kita coba antisipasi. Memang ini jangka panjang.

Rencana kita coba kembalikan fungsi hutan kembali. Tapi itu kan butuh waktu dan persiapan,” jelasnya.

Pihaknya sudah dan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Supaya ber-

sama-sama menghimbau masyarakat agar tidak lagi merambah hutan. Seperti yang diterapkan sekarang penanaman Sengon. Bahkan di Kecamatan Lunyuk, Camat setempat juga sudah menggagas untuk penanaman kelor.

“Ini langkah yang kita lakukan mengembalikan fungsi hutan. Itu salah satu solusi dengan menanam tanaman keras. Apakah berupa kelor, sengon atau kayu putih. Di bawahnya kita coba dengan porang.

Porang itu juga menjanjikan,” kata Wabup.

Terkait kehutanan, lanjutnya, memang menjadi kewenangan dari provinsi.

Tetapi jika terjadi kerusakan, dampaknya dirasakan oleh masyarakat Sumbawa. Sehingga pihaknya tetap berkoordinasi dengan provinsi. Bahkan kedepannya pengawasan ini akan didorong untuk lebih giat.

Bersama Dinas LHK Provinsi, pihaknya akan terus menjalin kemitraan melakukan penghijauan kembali dengan menanam pohon di lahan yang sudah terbuka. Sambil menyiapkan tambahan tanaman lainnya, apakah seperti Porang atau tanaman lainnya. “Ini jangka panjang, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

Halaman 7

Aksi Bagi-bagi Lahan Picu Kerusakan Hutan Dompu (Suara NTB) Kerusakan hutan di Kabupaten Dompu kian mengkhawatirkan dan ini dipicu oleh praktik bagi-bagi lahan oleh oknum yang tidak mendapat pengawasan tegas dari aparat keamanan. Akibatnya, ketika hujan, langsung diikuti banjir bercampur lumpur. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin berharap tidak saling menyalahkan atas kerusakan hutan.

Praktik bagi-bagi lahan kawasan hutan di Dompu dilakukan oleh beberapa oknum warga bukan karena tidak punya lahan untuk bercocok tanam. Melainkan, lahan yang didapat dijual kembali setelah dikuasai beberapa saat.

Warga yang tergiur dengan hasil jagung pun akan membayarnya secara tunai atau sistem sewa tahunan. Apalagi, lahan yang baru dibuka cukup subur untuk ditanami jagung. Bahkan banyak lahan di luar kawasan dibiarkan terlantar tidak termanfaatkan.

H. Bambang dalam beberapa kali pidatonya menceritakan saat dirinya meninjau korban banjir bandang di Kilo beberapa waktu lalu. Dirinya mengingatkan warga untuk tidak terus membuka lahan hingga ke puncak gunung. Hal itu justru dijawab warga, bahwa semakin ke atas lahannya semakin subur, sehingga tongkol jagung semakin besar.

Banjir disebut tidak datang setiap saat, tapi kebutuhan akan hidup tetap harus dipenuhi. “Mendengar (jawaban) itu, saya langsung balik dari Kilo,” kata H. Bambang

beberapa waktu lalu.

Perluasan lahan tanaman jagung dalam kawasan hutan juga didorong oleh pembukaan akses jalan hingga ke pegunungan yang bersumber dari Aspirasi Dewan, DD, hingga swadaya masyarakat pemilik lahan. Dengan akses yang semakin terbuka membuat warga semakin leluasa memasuki kawasan hutan untuk tanaman musiman.

Program kemitraan yang dijalankan KPH dengan penanaman kembali pohon dan buah, sebagian besar gagal. Karena pohon tersebut ditanam asal ditanam dan dimatikan kembali saat penyemprotan pembersih gulma. Anggota Polhut yang mengamankan warga atas penguasaan lahan kawasan hutan justru digebukin.

Proses hukumnya pun tidak jelas. Karena hingga saat ini, pelaku atas penganiayaan petugas KPH Ampang Riwo Soromandi yang ditangani Polsek Woja hingga saat ini belum dijaga ditahan dan disidangkan.

Kerusakan hutan ini membuat H. Bambang selalu dipersalahkan, terlebih ketika banjir datang. Begitu juga ketika menghadiri acara di Kemen-

trian Kehutanan RI, H. Bambang menjadi sorotan oleh pejabat di Kementrian dan pejabat daerah lainnya. “Buat kita, apa yang disampaikan orang itu adalah teguran. Kalau tanam jagung, jangan digundulin hutan,” katanya.

“Tapi ini sudah menjadi fakta, sudah terlanjur terjadi.

Tapi yang jelas, saya tidak pernah menyuruh menggunduli hutan. Suruh menanam jagung, iya,” tambahnya.

Kini ia terus mendorong agar petani ikut menanam pohon pelindung dan limbah jagung tidak dibakar agar berfungsi sebagai pupuk kompos serta pelindung tanaman dari matahari. “Kalau tanam jagung dalam 1 ha, tanamlah pohon kayu seperti pohon turi, kelor atau pohon apa aja yang penting pohon kayu. Kalau saat panen jagung atau saat pemupukan, ada pohon tempat berteduh,” harap H. Bambang di hadapan petani saat penandatanganan massal perjanjian KUR Tani Jagung BNI Dompu di gedung PKK Dompu, Senin (18/11) lalu.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyaksikan

sendiri kerusakan hutan di sekitar Nangatumpu Kecamatan Manggelewa saat dirinya menggunakan jalan darat dari Sumbawa meninjau korban angin puting beliung di Dompu. Ia bahkan menyaksikan gunung yang gundul dan petani yang sedang membersihkan lahan yang masuk dalam kawasan hutan untuk persiapan masa tanam. Kondisi ini membuatnya miris.

Menyadarkan masyarakat sekemampuan yang dimiliki menjadi langkah ril yang bisa dilakukan pemerintah dalam mencegak kerusakan hutan.

Karena upaya persuasif dengan mengamankan warga justru menuai perlawanan, bahkan beberapa anggota Polisi Kehutanan justru ditangkap dan digebukin masyarakat.

“Langkah konkret, harus kita sadarkan masyarakat. Polisi kehutanan kita coba menangkap, justru ditangkap dan digebukin masyarakat. Memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan semampu yang bisa kita lakukan,” kata Zulkieflimansyah kepada wartawan dalam kunjungannya di Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Dompu, Kamis (12/12).

Tapi penguasaan hutan ini justru dijadikan alat politik bagi bakal calon kepala daerah di tengah masyarakat. Beberapa diantara bakal calon hendak membagi-bagi kawasan hutan menjadi hak milik warga. Wakil

(Suara NTB/ula)

GUNDUL - Bendungan Mila dan kondisi gunung sekitarnya sudah gundul dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam.

Ketua DPRD Dompu, Jamaluddin, S.Sos pun mengingatkan agar bakal calon kepala daerah tidak memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik sesaat, karena dampaknya luas dan jangka panjang bagi masyarakat.

“Saya sudah mendengar langsung (pernyataan) calon Bupati ini. Mereka memanfaatkan momen ini, dengan mempromosi akan memberikan sertifikat (hak milik kepada rakyat penggarap kawasan hutan), membagi lahan, membersihkan lahan, kan sama saja menyuruh (melakukan perambahan hutan) itu. Maunya saya,

jangan ada lagi pihak-pihak yang mendorong rakyat untuk berladang liar, walaupun ada yang terjadi, marilah dengan adanya konsep KPH itu untuk mereboisasi kembali dengan menanam pohon kemiri dan pohon lain. Itu untuk kepentingan rakyat juga,” kata Jamaluddin, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (16/12) lalu.

Kerusakan hutan yang berakibat banjir bandang disertai lumpur selalu terjadi ketika hujan turun. Bahkan di Desa Banggo kecamatan Manggelewa, akses jalan negara tidak bisa dilintasi karena dipenuhi lumpur dari gunung. Kondisi ini

menjadi langganan sepanjang jalan di Banggo dan Nangatumpu. “Ini menjadi langganan setiap tahun, tapi memang sekarang yang paling parah.

Kita sudah hubungi Dinas PU provinsi. Alatnya sudah turun dan bersihkan jalan,” kata Ipda Ramlin.

Jika kerusakan hutan ini dibiarkan tanpa ada tindakan tegas untuk pencegahnya, dua bendungan besar yang diresmikan Presiden Joko Widodo akan cepat dangkal dan tidak termanfaatkan yaitu bendungan Tanju di Kecamatan Manggelewa, dan bendungan Mila di kecamatan Woja. (ula)

Pesta Sabu, Petani Digerebek Sumur Galeri PDAM Tertimbun Lumpur

(Suara NTB/Uki)

PTDH - Kapolres Bima Kota, Haryo Tejo Wicaksono memimpin upacara PTDH anggota Polres Bima Kota, Bripda, Akbar Zul Taufik, di halaman Mapolres setempat, Rabu (1/1).

Awal Tahun, Seorang Anggota Polres Bima Kota Dipecat Kota Bima (Suara NTB) Pada awal tahun 2020, seorang anggota Polres Bima Kota berpangkat Bripda dan bernama Akbar Zul Taufik dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena melakukan pelanggaran berat.

Proses upacara pemberhentiannya dipimpin langsung oleh Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono SIK, di halaman Mapolres setempat, Rabu (1/1).

Kasubbag Humas Polres Bima Kota, Iptu Hasnun mengatakan oknum tersebut diberhentikan atau dipecat lantaran melakukan pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi. Dengan melakukan tiga kali pelanggaran disiplin.

“Yang bersangkutan meninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, Bripda Akbar juga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pada saat sidang juga Bripda Akbar tidak hadir. Hal tersebut dianggap merupakan pelanggaran berat.

Setelah diberitahu hak-haknya, lanjut Hasnun, pihak Propam mendatangi kediamannya, namun Bripda Akbar tidak mau banding. Sehingga yang bersangkutan ditetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri terhitung tanggal 25 November 2019.

“Oknum ini merupakan anggota Dalmas Satuan Sabhara Polres Bima Kota,” katanya. Hasnun mengaku prosesi PTDH dilakukan secara resmi dengan diwakilkan kepada personel yang telah ditunjuk untuk menghadap inspektur upacara, untuk penanggalan pakaian dinas dan seluruh atribut Polri.

“Anggota Sipropam menghadap inspektur upacara dengan membawa foto BRIPDA Akbar Zul Taufik, untuk ditanggalkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dinas Polri,” jelasnya.

Selain itu, upacara pemberhentian oknum merupakan rangkaian dari upacara kenaikan pangkat sejumlah anggota Polres Bima Kota. Dihadiri seluruh jajaran pejabat dan satuan-satuan Polres setempat.

“Upacara pemecatan ini harus jadi pelajaran besar kita semua, agar lebih disiplin dan taat dalam aturan yang ada dan hindari pelanggaran dalam tugas,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Tim Polsek Kilo berhasil mengamankan warga yang sedang melakukan pesta sabu di kediaman Nasution warga Patula Barat Desa Malaju Kilo. Penggrebekan ini bermula dari informasi warga dan ditemukan Bsk (43) warga Pali Desa Kramat Kilo bersama 3 orang rekannya berinisial Am (32), AY (41), dan AR (27) yang sedang pesta sabu.

Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH, SIK kepada Suara NTB melalui pesan singkatnya, Rabu (1/1) kemarin mengungkapkan, penggrebekan ini dilakukan pada Rabu sekitar puku 15.15 wita di kediaman Nasution warga Patula Barat Desa Malaju Kilo. Saat penggrebekan, ditemukan Bsk (46) warga Pali Desa Kramat Kilo yang berprofesi sebagi petani sedang melakukan pesta sabu bersama 3 rekannya.

Dugaan ini terlihat dari barang bukti (BB) yang diamankan tim polsek Kilo berupa 4 poket sabu utuh yang masih tersimpan di kotak rokok surya 12, dan 1 poket yang sudah digunakan dengan alat hisap beru-

naik penyidikan dan sisanya dalam proses penyelidikan.

“Sedangkan bersifat kontingensi nihil. Untuk penyelesaian sendiri konvensional sebanyak 716 kasus atau 78 persen dari total kasus yang dilaporkan. Transaksional dapat selesai 22 kasus dan korupsi kita selesaikan dua kasus dan sianya dalam penyelidikan,” ungkapnya.

Sementara tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, lanjut Syarif Hidayat, sejauh pengungkapan yang dilakukan satuannya terjadi peningkatan satu kasus dari total 33 kasus di tahun 2018. Sebanyak 22 kasus diantaranya selesai di meja persidangan dan sisanya menunggu tindaklanjut kejaksaan.

Kendati jumlah pengungkapan kasus tersebut meningkat, namun temuan barang bukti berikut tersangka yang diamankan cenderung menurun. Dari 86,97 gram sabu, 8,86 Kg ganja,

pa 4 buah sendok sabu-sabu, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum, 1 buah gunting, 1 bungkus cotton bud, 1 buah jarum, dan 5 buah korek gas. “Dari pemeriksaan sementara, barang sabu itu milik Bsk,” kata Syarif Hidayat.

Ketiga rekan Bsk juga ikut diamankan aparat Polsek Kilo karena diduga sebagai pemakai sabu dalam pesta sabu tersebut.

Ketiganya berinisial Am (32) warga Teke Kecamatan Palibelo Bima yang bekerja sebagai petani, AY (41) warga Patula

Desa Malaju Kilo yang bekerja sebagai tukang batu, dan AR (27) warga Patula Desa Malaju yang bekerja sebagai guru honorer.

Di lokasi penggrebekan juga diamankan uang tunai sebesar Rp1,3 juta bersama 4 buah HP, 1 dompet, 1 tas kecil. Keempatnya kini dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut. “Saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan intensif kepada keempat orang yang kita amankan,” ungkap Syarif. (ula)

Tindak Penebangan Liar, APH Kerap Mendapat Perlawanan Dompu (Suara NTB) – Aktivitas penebangan liar di dalam kawasan Hutan Lindung (HL), masih cukup marak terjadi. Baik di wilayah pengelolaan KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS) maupun Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW). Hal ini sulit ditekan. APH kerap mendapat perlawanan warga. Demikian disampaikan Kasatreskrim Polres Dompu, AKP. Reza Fahmi, SH. SIK., MH kepada Suara NTB, Selasa (31/12).

Ia mengatakan, upaya pencegahan serta penindakan pelaku penebangan liar di wilayah ini sudah intens dilakukan bersama KPH dan instansi terkait. Namun, langkah ini justru kurang mendapat dukungan. Dalam beberapa kali patroli gabungan pihaknya selalu dihadang war-

2019, Polres Dompu Tangani 953 Kasus Tindak Pidana Dompu (Suara NTB) – Kepolisian Resor (Polres) Dompu, berhasil menindak 953 kasus tindak pidana di tahun 2019. Baik yang sudah berlanjut ke tahap penyidikan maupun dalam proses penyelidikan. Dalam beberapa perkara ditemukan peningkatan jika dibanding 2018 lalu, seperti halnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH, SIK, dalam konfrensi persnya, Selasa (31/ 12) menyebutkan, dari total perkara tindak pidana melawan hukum yang ditangani 916 diantaranya merupakan kejahatan konvensional. Seperti curat, curas, curanmor, penganiayaan, penipuan, penggelapan dan sebagainya. Sementara pidana transaksional berupa ilegalloging dan illegal mining tercatat 34 kasus.

Untuk perkara korupsi sediri, ada tiga kasus dengan progres penangana dua kasus

(Suara NTB/ula)

PEMERIKSAAN - Kapolsek Kilo, Rodolfo bersama jajarannya sedang melakukan pemeriksaan terhadap empat warga yang diduga melakukan pesta sabu, Rabu (1/1).

3600 butir tramadol dan tersangka 52 orang di 2018, tahun ini hanya disita 120,18 gram sabu, 657 gram ganja, 6 butir ekstasi, tramadol nihil dan tersangka 46 orang.

“Ini belum termasuk barang bukti dari hasil pengungkapan oknum PNS semalam yang memang sudah menjadi TO kepolisian,” jelasnya.

Sementara untuk catatan kecelakaan lalu lintas, tambah dia, hingga penghujung tahun 2019 ini diakui terjadi peningkatan kasus. Dari 66 kejadian di 2018 kini ada 80 kasus laka lantas yang dialami pengedara roda dua maupun empat.

Namun, beruntung jumlah korban meninggal menurun dari 33 orang saat ini hanya 31 orang.

“Sedangakan untuk kejadian menonjol yang mengancam terjadinya konflik sosial seperti dua kasus pembunuhan, pemanahan dan pemerkosaan Alhamdulillah sejauh ini sudah mampu kita tangani sesuai prosedur,” pungkasnya. (jun)

ga. “Saya sendiri sudah dua kali mengalami (penghadangan), anggota saya sudah tidak terhitung,” ungkapnya.

Terakhir, penghadangan itu dialaminya ketika menindak alat berat yang diinformasikan beraktivitas dalam kawasan hutan di Desa Madaprama. Setelah aksi pengejaran hingga beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan, sekelompok warga tiba-tiba berkumpul melakukan pencegatan. Mereka mengaku keberatan akan langkah tim gabungan.

Kejadian semacam ini, menunjukan bagaimana rumitny pemberantasan pembalakan liar. “Bukan berarti polisi tidak berani mengambil tindakan, karena sebagaimana diketahui tugas pokok polri yang paling utama itu kan memelihara keamanan dan ketertiban. Baru kemudian penegakan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Meski banyak yang menolak penegakan hukum, tak sedikit

juga warga yang mendukung.

Seperti halnya di Desa Ranggo Kecamatan Pajo beberapa waktu lalu. Mereka terlibat aktif menahan setiap kendaraan yang memuat kayu dari Huu dan sekitarnya.

Walaupun sangat membantu pihaknya masih menemukan kendala, yakni aturan baru kehutanan yang mengharuskan proses lacak balak setiap kayu yang diangkut tanpa dokumen.

“Kalau dulu kayu lewat tidak ada dokumen pasti ilegal, sekarang belum tentu. Dilihat lagi jenis, dilakukan lacak balak. Kemarin saja yang diamankan masyarakat setelah dilacak balak ternyata tidak berada dalam kawasan hutan sehingga tidak bisa naik penyidikan. Harapan kita ada dukungan masyarakat, minimal kalau tidak bisa melaporkan ketika polisi melakukan penindakan ya diam saja. Jangan ikut menghalang-halangi,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyadari pendistribusian air bersih ke ribuan pelanggannya di Kecamatan Woja dan Dompu, macet total dalam sepekan terakhir. Hal itu dikarenakan sumur galeri penangkap air di Bendungan Kemudi tertimbun material lumpur dan batuan yang tergerus banjir. Tingkat kekeruhan di atas 600 NTU pun menghambat proses pengolahan.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (31/12) menyampaikan, sumur galeri yang sedianya dibangun untuk menghindari kerusakan instalasi perpipaan akibat banjir tiap tahunnya, saat ini justru tersumbat danau lumpur. Sehingga menyulitkan upaya pendistribusian air ke pusat pengolahan untuk kemudian disalurkan ke pelanggan.

“Pelayanan kita memang hampir dibilang macet total.

Karena sumur galeri yang kemarin dibangun sudah tertimbun lumpur. Tidak bisa dibersihkan dengan tenaga manusia karena sudah menjadi danau lumpur disitu,” ungkapnya.

Upaya memastikan ribuan pelanggan, khususnya di Kecamatan Woja tetap terlayani kebutuhan dasarnya itu terus dilakukan PDAM. Salah satuhnya dengan intens membersihkan sumbatan lumpur pada pipa penangkap air. Namun demikian, upaya tersebut dianggap sia-sia saja. Karena penyumbatan akan kembali terjadi setiap kali hujan turun menyebabkan banjir.

Alternatif terbaiknya, lanjut Agus Supandi, yakni mengeruk endapan lumpur tersebut meng-

gunakan alat berat serta menambah tinggi sumur galeri. “Ini sudah kita minta bantuan sama BWS untuk meninggikan sumur galeri kira-kira 2 meter, melebihi tingginya sabo dam.

Harapannya air dipermukaan lumpur itu yang bisa kita masukan ke IPA,” ujarnya.

Jika sebelumnya ketinggian sumur gelari 3 meter lebih dari dasar sungai, sekarang muka air sudah 1 meter diatas sumur. Sedangkan posisi lumpur telah menutupi semua bangunan sumur tersebut. Sehingga dirasa sulit mengandalkan tenaga pegawainya untuk melakukan pembersihan.

Selain pelanggan di Woja, lanjut dia, ribuan warga di Kecamatan Dompu pun mengalami persoalan serupa. Kendalanya yakni tingkat kekeruhan air sangat tinggi, bahkan saat ini masuk pada angka 1000 NTU. Kondisi tersebut memaksanya harus berhenti mengolah karena yang masuk dari pipa penangkap bukanlah air melainkan lumpur kiriman banjir. PDAM baru berani mengolah air untuk kemudian disalurkan ke pelanggan jika tingkat kekeruhannya dibawah 400-500 NTU. “Itupun ngolah yang 500 ini kita membutuhkan uang Rp11 juta sehari untuk bahan kimia saja,” jelasnya.

Banjir lumpur yang terjadi dalam sepekan terakhir, menurut Agus Supadi, selain karena intensitas hujan yang cukup tinggi juga turut dipengaruhi kondisi hutan yang gundul untuk penanaman jagung. Terutama di wilayah hulu sungai yang menjadi sumber pasokan ke IPA pengolahannya. (jun)

(Suara NTB/PDAM)

PEMBERSIHAN – Petugas PDAM saat melakukan pembersihan sumur galeri penangkap air yang tersumbat lumpur akibat banjir, Selasa (31/12).

Petani Keluhkan Harga Pupuk Tak Sesuai HET Bima (Suara NTB) Sejumlah petani di Kabupaten Bima mengeluhkan harga pupuk yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bahkan kondisi tersebut terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini.

Seperti di Desa Rada Kecamatab Bolo, harga pupuk subsidi mencapai Rp130 ribu per sak. Sementara pupuk nonsubsidi yang mencapai Rp300 ribu per sak tidak mampu dibeli oleh para petani. “Sudah berjalan satu minggu ini harganya Rp130 ribu per sak,” kata Firdaus, petani Desa setempat.

Sepengetahuan dirinya, pupuk subsidi seharusnya dijual kurang dari Rp100 ribu per sak, atau sekitar Rp90 ribu hingga Rp95 ribu per

sak. Namun fakta di lapangan harganya mencapai Rp130 ribu.

Keluhan yang sama juga terjadi di Kecamatan Ambalawi. Petani setempat mengeluhkan harga Pupuk subsidi diatas HET, dari Rp120 ribu hingga Rp150 per sak. Sementara berdasarkan ketentuan harganya hanya berkisar Rp90 ribu per sak.

“Pupuk di Ambalawi dijual tidak sesuai HET. Harganya ada yang Rp120 ribu dan Rp150 ribu per sak,” kata petani setempat, Amirudin.

Terkait kondisi tersebut, Amirudin mengaku sudah melaporkan langsung ke Pemerintah Kecamatan Ambalawi, dengan harapan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Namun sampai saat ini belum ada respon. “Sudah saya laporkan

bersama petani lain, tapi belum direspon,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Daerah melalui pihak terkait bisa turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi dan keluhan yang dirasakan petani. Karena yang terkesan selama ini, harga pupuk dijual sesuai HET. “Kami berharap bisa turun untuk melakukan penindakan tegas,” harapnya.

Terpisah, Kabag Admintrasi Perekonomian Setda Bima, Hariman SE. M.Si, mengaku belum mengetahui informasi harga pupuk yang melebihi HET tersebut. Namun pihaknya berjanji akan segera menelusuri informasi itu.

“Belum ada informasi. Tapi akan kita telusuri dan cek di lapangan. Yang jelas informasi ini akan kita sikapi dengan serius,” katanya.

Hariman menegaskan apabila praktek tersebut benar adanya, pihaknya akan memberikan peringatan dan sanksi tegas. Tidak menutup kemungkinan juga akan mencabut izin operasionalnya. “Kalau benar adanya, kita akan proses. Menberikan peringatan dan sanksi tegas,” katanya.

Ia menghimbau para pengecer pupuk untuk tidak menjual pupuk diatas HET Rp90 ribu, karena hal tersebut sangat merugikan petani. Serta mengingatkan juga tidak menjual pupuk dengan sistem paketan (subsidi dan nonsubsidi).

“Kalau praktek seperti ini masyarakat dan petani laporkan ke Babinsa, Bhabinkamtimbas, Pemerintah Desa dan Kecamatan agar disikapi dengan tegas,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

Pilkada Loteng

Masrun

Berpeluang Duet dengan Kader PKS Mataram (Suara NTB) – Kandidat bakal calon Bupati Lombok Tengah, H. Masrun hingga kini masih belum menentukan figur yang akan mendampingi dirinya di kontestasi Pilkada Loteng 2020. Meski sudah ada komunikasi politik yang terbangun dengan figur tertentu, tetapi pihaknya belum mencapai komitmen politik apapun dengan figur manapun untuk berpasangan di Pilkada.

Hal itu dilakukannya lantaran ia masih fokus mendapatkan tiket dukungan dari partai politik. Jika sudah ada kepastian kendaraan politiknya, maka baginya untuk memutuskan calon wakil, relatif tidak terlalu berat. Kadis Tenaga Kerja Pemkab Loteng tersebut, mengatakan, dengan belum adanya kepastian tiket dukungan parpol, membuat pihaknya tak mau terlalu jauh melangkah dalam menentukan siapa figur akan jadi pendamping di Pilkada.

Dia menegaskan, pihaknya masih ingin menunggu kepastian tiket dukungan parpol di Pilkada Loteng. Jika sudah ada kepastian tiket dukungan partai, tentu itu akan jadi acuan dan strategi bagi pihaknya untuk melangkah selanjutnya. Termasuk penentuan siapa jadi calon wakil Bupati. “Kita tunggu rekomendasi dukungan partai dulu,” tandasnya.

Sebagai ikhtiar dan komitmen dirinya menatap Pilkada Loteng 2020, Masrun sudah mendaftarkan diri di lima parpol sebagai balon Bupati. Lima parpol itu itu adalah Partai Golkar, PKS, Partai NasDem, PPP dan Partai Gerindra. Selain mengikuti proses tahapan penjaringan di parpol tersebut. Dirinya juga aktif melakukan pendekatan dan komunikasi politik elit parpol tersebut. Tentu targetnya, Partai itu berkenan berikan tiket SK rekomendasi bagi dirinya di Pilkada Loteng.

Pihaknya lebih memilih fokus mengejar tiket dukungan parpol dan berupaya meningkatkan elektabilitas dan popularitas tersebut. Dengan demikian, saat survei elektabilitas dilakukan partai tentu pihaknya berharap punya elektabilitas baik dan memadai. Sehingga peluang diusung partai pun kian terbuka lebar. “Kita masih terus ikuti proses ada di partai,” terangnya.

Meski begitu. Pihaknya tak mau menutup komunikasi dengan figur tertentu terkait kemungkinan berpasangan. Ada beberapa kandidat memang sudah ada komunikasi dengan dirinya. Seperti mantan wakil Bupati Loteng, Lalu Normal Suzana, Kader PKS Lalu Suryade dan sejumlah kandidat lainnya.

Ditempat terpisah, Wakil ketua DPW PKS NTB, Patompo Adnan mengungkapkan, nama Kepala dinas tenaga kerja Loteng itu, masuk menjadi salah satu kandidat yang cukup intens berkomunikasi dengan elit PKS. Baik di tingkat DPC maupun DPW. Namun dengan masih dinamisnya arah dukungan PKS di Pilkada Loteng. Maka sangat terbuka dan peluang kemungkinan kader PKS disandingkan dengan Haji Masrun di Pilkada, yakni Lalu Suryade maupun Muhammad Supli (Ketua fraksi PKS DPRD Loteng). “Itu masih berproses dan dinamis, semua masih mungkin,” terangnya Selasa lalu.

Dengan PKS hanya punya enam kursi di DPRD Loteng. PKS tentunya juga harus bisa memastikan dukungan koalisi parpol lainnya. Dengan begitu, PKS dan mitra koalisi bisa memenuhi syarat minimal 10 raihan kursi untuk mengusung paslon di Pilkada. Sehingga dipastikan penjajakan dan komunikasi politik terus aktif dijalin parpol lainnya. Sehingga ada titik temu maupun kesamaan sudut pandang terkait arah kepentingan di Pilkada Loteng, pungkasnya. (ndi)

H. Masrun (Suara NTB/ist)

Halaman 8

PPP Beri Sinyal Dukung Makmur - Ahda Mataram (Suara NTB) – PPP merencanakan akan menentukan kejelasan arah dukungannya pada Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB dalam waktu dekat ini. Arah dukungan itu akan diumumkan secara resmi dalam forum Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil).

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir pada Selasa lalu. Menurutnya, PPP tengah melakukan persiapan untuk pengamanan arah dukungan itu. “Insya Allah tanggal 11 ini di acara Muskerwil kita akan menentukan calon yang akan diusung, di tujuh daerah,” ungkapnya.

Ketika ditanya lebih spesifik terkait dengan sinyal arah dukungan partai berlambang Ka’bah itu pada Pilkada Kota Mataram. Muzihir secara eksplisit memberikan sinyal kemungkinan arah dukungan partainya.

Ia menyebutkan kemungkinan

kriteria kandidat yang akan didukung PPP adalah figur yang tidak punya partai politik.

Merujuk pada pernyataan Muzihir tersebut, maka dipastikan PPP akan mendukung kandidat di luar Ketua DPD Golkar, H. Mohan Roliskana dan Selly Andayani yang dipastikan didukung PDIP. Untuk saat ini, ada dua figur yang berasal dari non parpol di Mataram yakni, H. L. Makmur Said dan Ahsanul Khalik.

Akan tetapi, Wakil Ketua DPRD NTB itu tidak menyebutkan nama Ahsanul Khalik. Ia malah menyebutkan nama

Makmur dan Ahda sebagai salah satu figur yang bukan merupakan orang partai seperti kriteria yang dimaksudkan oleh PPP untuk diberikan dukungan.

“Ada Pak Makmur yang tidak punya partai dan ada Ahda juga non partai kan. Bisa jadi kita dukung,” ujar Muzihir.

Sementara itu untuk Mohan dan Selly, Muzihir memastikan partainya kemungkinan tidak akan menjatuhkan dukungan kepada kedua figur tersebut.

Lantaran keduanya diasosiasikan sebagai orang yang sudah memiliki partai.

“Kita dukung calon non kad-

er yang tidak punya partai. Bukan Mohan atau Selly karena mereka sudah punya partai. Dan bagaimana kita mau dukung Selly, sementara dia tidak ikut daftar. PPP hanya akan memproses dan mendukung yang mendaftar saja,” tegasnya.

Sementara itu, ketua tim penjaringan Pilkada DPD PPP Mataram, Akmaluddin memastikan partainya akan mengusulkan minimal dua paket paslon atau lebih kepada DPP oleh DPW PPP NTB. Dalam penerbitan SK rekomendasi oleh DPP itu dalam bentuk pasangan calon.

Sehingga para kandidat diharapkan harus sudah menentukan paket paslon.

Begitu juga dengan jaminan dukungan dari parpol lain.

Pasalnya parpol berlambang ka’bah itu tidak bisa mengusung paslon sendiri. Sehing-

(Suara NTB/dok)

H. Muzihir ga perlu ada mitra koalisi.

“Sehingga DPP tinggal menerbitkan SK rekomendasi bagi salah satu paket paslon tersebut,” jelasnya. (ndi)

Targetkan Posisi Wakil, Taufiq Urung Daftar di Parpol

(Suara NTB/her)

ASET - Lokasi aset di Selat Narmada yang diduga ditempati warga tanpa prosedur.

Pemda Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Oknum Bermain Aset Giri Menang (Suara NTB) D.A Malik, Tim Kuasa Hukum Pemda Lombok Barat dalam penanganan sengketa aset daerah meminta Pemda jangan tebang pilih kalau ada di internal jajaran Pemda sebagai pengelola aset ini ikut “bermain “ dalam persoalan aset. Siapapun yang terbukti terlibat bermain harus didorong ke aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Langkah tegas ini penting menyusul banyaknya aset milik pemerintah daerah yang digugat oleh masyarakat.

Dijelaskan, jika berbicara aset daerah tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Bupati selaku pengelola dan penatausahaan. Bupati selaku pengelola bisa bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lain dalam hal pengamanan aset. Entah itu kerjasama dengan APH, seperti unsur kepolisian dan kejaksaan. Sebab dalam struktur pengamanan aset juga ada sanksi. Ketika bicara sanksi

maka ada penegakan hukum.

Ia mengaku miris, selaku Tim hukum Pemda yang menangani masalah aset sebelum 2017 dari 16 perkara sengketa aset hanya dua perkara yang dimenangkan Pemda sedangkan sisanya 14 Perkara Pemda kalah. “Yang agak miris, sebelum tahun 2017, dari 16 perkara hanya dua perkara Pemda menang sengketa, 14 perkara Pemda kalah,” jelas dia. Tahun 2019 yang sedang berjalan ada 15 perkara sengketa aset yang dihadapi. Lima perkara sudah putusan, sedangkan sisanya masih berproses.

Kepala BPKAD Lobar, H Fauzan Husniadi mengatakan pihaknya tidak akan melakukan tebang pilih dalam pengusutan persoalan aset. Siapapun yang salah, dipastikan ditindak tegas. “Apalagi staf saya di dalam bermain, sudah wassalam saya buat. Dan tidak ada tebang pilih. Siapapun yang bermain Kita tindak,” tegas dia.

Pihaknya menargetkan dari

2.000 bidang lebih aset yang belum disertifikasi mencapai 1.000 bidang lebih ditarget pensertifikatan aset selesai 2024 (selesaikan masa tugas Bupati).

Saat ini sertifikasi aset tengah berlangsung. Pihaknya akan melakukan sertifikasi baik melalui regulasi maupun program di BPN. Sertifikasi aset Saat ini mengarah ke zona selatan meliputi Gerung, Lembar dan Sekotong. Sebelumnya sudah dilakukan sertifikasi di zona Utara. Terkait persolan berkas bukti untuk sertifikasi yang dimiliki Pemda masih lemah, dalam hal ini cukup menggunakan bukti surat pernyataan dari Pemda terkait penguasaan lahan, berita acara saksi dari masyarakat sekitar cukup untuk diajukan pembuatan sertifikat. Ia menambahkan, mafia aset ini terus dibongkar.

Terbukti beberapa puluh bidang lahan aset yang sebelumnya tidak menyewa ke Pemda sekarang sudah mengajukan ke Pemda. (her)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Sekda Kabupaten Lombok Barat, HM. Taufiq, menurunkan target politiknya pada Pilkada Kota Mataram 2020. Semula dia akan tampil maju bertarung sebagai kandidat bakal calon Walikota. Tapi belakangan ia dikabarkan telah memutuskan hanya bersedia tampil sebagai orang nomor dua.

Taufiq yang dikonfirmasi, Rabu (1/1) membenarkan jika dirinya hanya bersedia maju sebagai balon wakil. Karena itu proses politik yang tengah dijalani pun lebih fokus untuk memuluskan jalannya menuju orang nomor dua di ibukota Provinsi NTB itu.

Alasan ia mengincar posisi wakil itulah menjadi dasar dirinya urung mengikuti proses seleksi kandidat di sejumlah partai politik. Sebab, untuk posisi wakil, keputusan dominan diambil oleh kandidat calon walikota Kota.

Partai lebih memprioritaskan penjaringan balon walikota. Sehingga menurutnya, siapa figur balon wakil wali kota itu sangat tergantung dari keputusan balon wali kota tersebut.

“Posisi balon wakil walikota hanya mengikuti,” ungkapnya.

Ia menegaskan, meskipun dirinya mengurungkan niat ikut mendaftar di sejumlah partai politik yang membuka penjaringan bakal calon kepala daerah, bukan berarti dirinya tidak serius. “Ini bukan berarti saya memutuskan urung maju di Pilkada. Saya tetap maju di Pilkada kota,” tegasnya.

Taufiq memastikan dirinya berikhitiar secara maksimal agar bisa maju dalam kontestasi di Pilkada kota Mataram, sekalipun tidak ikut mendaftar di partai politik. Dia mengaku, jadi fokusnya adalah aktif menjalin dan menjajaki komunikasi politik dengan sejumlah balon walikota.

Dalam penjajakan dan komunikasi politik yang dilaku-

(Suara NTB/dok)

HM. Taufiq kan itu memang belum ada komitmen dan kesepakatan politik apapun. Tetapi pihaknya terus berupaya dan ikhtiar untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang dengan balon walikota. Sehingga peluang dirinya mendampingi balon wali kota itu sebagai paket pasangan calon (paslon) di Pilkada makin terbuka lebar. “Tapi itu masih berproses,” tandasnya.

Dalam penjajakan dan komunikasi politik dengan balon walikota, Ia tak mau membatasi diri hanya dengan figur tertentu. Dia menegaskan, dengan semua balon walikota Mataram yang sudah muncul saat ini, dirinya sudah menjalinan komunikasi politik.Tetapi memang hampir semua balon walikota itu masih mencermati dan menunggu kepastian dukungan partai. “Dengan pak Mohan, Ibu Selly, dan pak Ahsanul Khalik, kita sudah ada komunikasi,” ungkapnya.

Meski diirinya tak mengikuti proses formal penjaringan calon di partai, Taufiq tetap aktif membangun dan menjalin komunikasi politik elit partai. Dengan begitu, ada kesepahaman dan kecocokan antara partai dengan paket paslon yang berpeluang diusung di Pilkada. (ndi)

Kaleidoskop Loteng 2019

Berkah MotoGP dan Pergulatan Politik Daerah Praya (Suara NTB) Tahun 2019 merupakan tahun politik nasional. Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi main event yang cukup menyetot perhatian masyarakat luas. Sekaligus menguras tenaga serta pikiran pemerintah yang secara tidak langsung, terlibat sebagai penyelenggara. Tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Efek perang kepentingan politik pun cukup ketal dirasakan masyarakat di daerah ini.

Bagaimana tidak, ada hampir 600 calon anggota legislatif yang bertempur untuk bisa duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, periode 2019-2024.

Belum lagi calon anggota DPRD provinsi, pusat hingga DPD yang tentunya punya misi tersendiri di Loteng.

Namun di tengah hiruk pikut perpolitikan tersebut, Loteng mendapat kabar baik dengan ditunjukkan kawasan The Mandalika sebagai tuan rumah gelaran MotoGP ditahun 2021. Penunjukkan tersebut jadi berkah tersendiri bagi Loteng. Loteng pun kian termotivasi untuk berbenah.

Sejumlah infrastruktur dasar penunjang pelayanan pemerintahan pun dibangun.

Tiga kantor camat dibenahi total, masing-masing kan-

tor Camat Pujut, Jonggat serta Kopang. Pembangunan kantor baru Bupati Loteng juga dikebut pengerjaannya. Untuk mengejar target selesai akhir tahun 2019. Rumah dinas Bupati Loteng yang sudah berumur lebih dari 40 tahun juga dipugar total.

Untuk menunjang pariwisata kota, fasilitas air mancur di RTH Muhajirin Praya dibangun. Termasuk juga GOR mini di area lapangan PSLT Praya dan sejumlah puskesmas. Itu semua untuk mengimbangi kemungkinan pesatnya kemajuan daerah pasca penunjukkan kawasan The Mandalika sebagai tuan rumah balap MotoGP tahun 2021 mendatang.

“Mau tidak mau kita harus bisa mengimbangi perkembangan daerah, dengan ditetapkannya KEK Mandalika sebagai tuan rumah balap dunia MotoGP,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., pada beberapa kali kesempatan.

Balap MotoGP sendiri diperkirakan bakal mendatangkan hingga 120 ribu wisatawan setiap kali event digelar. Tentunya sebagai tuan rumah yang baik, Loteng harus bisa memberikan kesan yang baik bagi wisatawan. Paling tidak dari sisi tampilan fasilitas pemerintahan yang ada.

“Masak sebagai tuan rumah event dunia, kondisi fasilitas pemerintahnya memprihatin-

kan. Selain kesan penyambutan yang baik tentunya juga perlu diperhatikan,” tambah mantan Ketua DPRD NTB ini.

Efek lainnya, pemerintah pusat juga turut memberi perhatian. Untuk memastikan gelaran MotoGP ditahun 2021 mendatang bisa berlangsung sukses dua proyek besar diputuskan dibangun di Loteng. Yakni pembangunan by pass dari Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika sepanjang 17,5 km serta Rumah Sakit Internasional (RSI).

Seluruh pembiayaan pembangunan dua proyek tersebut pun ditangung oleh pemerintah pusat. Padahal proyekproyek sebelumnya tidak masuk dalam rencana pemerintah pusat. Kecuali proyek pembangunan by pass LIAKEK Mandalika. Proyek tersebut memang sudah masuk rencana pusat, namun sempat diputuskan ditunda, karena terkendala anggaran pembebasan lahan.

Ditengah laju pembangunan yang kian pesat tersebut, Loteng sempat dibuat pusing dengan pergulatan politik di Pemilu legislatif. Pada proses rekapitulasi perolehan suara, konflik pecah disejumlah daerah pemilihan (dapil).

Puncaknya, aparat kepolisian harus terlibat bentrok dengan sejumlah masa pendukung salah satu calon anggota DPRD Loteng, pada saat reka-

pitulasi perolehan suara tingkat kabupaten.

Pada bentrok tersebut, sejumlah anggota Polres Loteng terluka terkena lemparan baru. Belasan warga sempat diamankan pasca bentrok.

Meski kemudian semua diperkenankan pulang lantaran terbentur saksi dan alat bukti. “Disetiap gelaran politik pasti ada riak-riaknya. Dan, itu wajar karena itu menandakan kalau politik didaerah tersebut, hidup,” tegas Suhaili.

Namun yang paling penting, meski muncul persoalan tetapi semua bisa dilalui dan diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak sampai memicu polemik berkepanjangan.

“Walau muncul persoalan, pada akhirnya juga selesai kan,” tandas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini.

Kini tantangan yang jauh lebih berat telah menunggu.

Soal tuntutan peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Sehingga masyarakat bisa ikut terlibat dalam proses pembangunan yang ada.

Tidak kemudian hanya menjadi penonton, ditengah kemajuan yang terjadi.

“Kedepan peningkatan kualitas SDM masyarakat hendaknya menjadi fokus program pemerintah. Supaya masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri,” imbuh anggota DPRD Loteng, Mahrup. (kir)

SUARA NTB

Kamis, 2 Januari 2020

Halaman 9

Embung di Selatan Masih Kering

Petani Berharap Tak Gagal Tanam Selong (Suara NTB) Embung-embung rakyat di wilayah Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini belum terisi. Sementara, itu petani sudah mulai memasuki musim tanam. Diawali dengan menanam jagung. Harapannya, belum terisinya embung ini tidak sampai menimbulkan gagal tanam karena intensitas hujan yang belum normal mengguyur wilayah Jerowaru dan sekitarnya.

Mawardi salah satu petani di Desa Pemongkong mengatakan hujan musim ini terbilang terlambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, sejumlah petani katanya bahkan sudah mulai menanam padi.

Akan tetapi, melihat hujan yang belum normal membuat sebagian besar petani memilih menanam jagung.

Menurutnya, tanaman jagung lebih tahan air dan diyakini tidak akan sampai terjadi gagal panen karena kekurangan air. Akibat keterlambatan hujan ini diakui, embung-embung belum bisa berisi air. Meski demikian, petani sudah menyiapkan diri dengan memperbaiki embungembungnya.

Lahan pertanian di wilayah Pemongkong sambungnya se-

(Suara NTB/rus)

KERING - Embung rakyat di desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru terlihat masih kering. bagian besar tadah hujan. Petani pun baru bisa memulai menanam setelah diguyur hujan. Sejauh ini sudah mulai

FKIP Unram Perkuat Kompetensi Penulisan Jurnal Dosen Mataram (Suara NTB) FKIP mengadakan workshop penulisan artikel ke jurnal internasional. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Unram, yaitu Dr. Gunawan, M.Pd. Narasumber workshop ini sendiri merupakan Dosen dari salah satu Universitas ternama di Malaysia, yaitu Universiti Teknologi Petronas, yakni Dr. Muhammad Roil Bilad.

Pemateri yang akrab disapa Mas Roil ini lahir pada tanggal 5 Desember 1982 di pinggiran Kota Praya, Lombok Tengah. Untuk masalah penulisan artikel, dia bisa dibilang sudah melalang buana terbukti dengan jumlah dokumen Scopusnya yang berjumlah 100 dengan h-index 20. Untuk itulah FKIP tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengajaknya menjadi narasumber dalam kegiatan workshop ini.

Peserta workshop yang digelar pada 27 Desember lalu itu didominasi oleh Dosen-dosen muda FKIP Unram, selain itu workshop ini juga dihadiri oleh para Ketua Jurusan, mahasiswa-mahasiwi Magister yang sedang menempuh penyusunan Thesis.

Roil Bilad menyampaikan kiat-kiat dalam memulai penulisan artikel, bagaimana memilih Jurnal Internasional yang cocok, dan sampai pada penjelasan bagaimana Review Process itu berlangsung. “Hal yang penting dalam suatu publikasi adalah Networking yang bagus. Cobalah untuk tidak menulis sendiri, bangun jejaring yang banyak, dengan begitu, publikasi anda akan menjadi berkembang,” sebutnya.

Selain itu workshop ini lebih memfokuskan pada kegiatan Couching Clinic di mana peserta membawa naskahnya untuk direview bersama-sama. Pada kesempatan tersebut, Mas Roil langsung mereview naskah yang diberikan peserta serta memberikan masukan-masukan yang berguna untuk artikel tersebut agar dapat dipublikasikan di Jurnal Internasional.

Pada akhir kegiatan, Wakil Dekan bidang akademik menyampaikan harapannya dengan kegiatan yang telah dilakukan, para Dosen muda pada khususnya lebih giat lagi dalam menulis, sehingga hal tersebut dapat menaikan rangking dari Lembaga sendiri. (dys)

tumbuh di lahan-lahan pertanian tanaman jagung. Mawardi sendiri mengaku menanam di atas lahan seluas 3 hektar.

Harapannya musim tanam kali ini bisa mendatangkan keuntungan besar bagi petani.

Produktivitas lahan perta-

nian di Jerowaru ini dinilai masih cukup bagus. Rata-rata mampu produktivitas jagung 9-10 ton perhektar. Benih jag-

Hujan Seharian, Sembalun Diselimuti Kabut Tebal Selong (Suara NTB) Wilayah Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (1/1) dikepung kabut tebal disertai besarnya debit air irigasi yang berlumpur.

Kejadianya itu setelah wilayah yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ini diguyur hujan lebat seharian dari pagi hingga sore hari tak kunjung reda.

Dikonfirmasi Suara NTB, sore kemarin, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, membenarkan adanya luapan air sungai di wilayah Kecamatan Sembalun, tepatnya sekitar 500 meter setelah kawasan Pusuk Sembalun akibat hujan lebat yang terjadi sejak pagi hari.

Terjadinya air bercampur lumpur dikarenakan adanya perbaikan dan pelebaran jalan dari pemerintah provinsi yang masih berjalan. Sehingga bekas-bekas tebing yang dikeruk sebagian menumpuk belum diangkut oleh kontraktor. Itulah yang kemudian terbawa arus air ketika hujan turun dan kemudian naik ke badan jalan di sejumlah titik. Namun kejadian itu masih katagori skala kecil dan bisa diatasi secara manual tanpa harus menggunakan alat berat.

“Sampai sore hari ini, (ke-

marin, red) air mengalir di sungai atau irigasi normal.

Tidak ada yang masuk ke pemukiman warga,” terangnya. Terkait kondisi demikian, Purnama Hadi menegaskan jika tidak dapat dikatakan banjir lumpur dikarenakan risikonya tidak besar.

Melainkan lumpur tersebut turun dan terbawa air karena menumpuk saat dilakukan pengerjaan pelebaran jalan. Pihaknya pun sudah menerjunkan petugas dari tim reaksi cepat (TRC) untuk melakukan monitor situasi di lapangan.

Kapolsek Sembalun, Iptu.

Panca Warsa, menyebutkan Kecamatan Sembalun dari pagi hingga sore masih diguyur hujan lebat. Bahkan di kawasan Pusuk Sembalun terjadi kabut tebal dengan jarak pandang 1 meter. Mantan Kasat Lantas Lobar ini menegaskan jika tidak ada banjir lumpur melainkan karena hujan

lebat membuat bekas pengerjaan jalan yang belum dibersihkan terbawa air dan masuk ke irigasi berupa lumpur.

Sementara Danramil Sembalun, Lettu Inf. Abdul Wahab, mengungkapkan jika Kecamatan Sembalun aman meskipun dari pagi hingga sore hujan tak kunjung reda. Adanya air irigasi yang tampak keruh dan bercampur lumpur dikarenakan debu di gunung dan tanah bekas pengerjaan jalan yang kemudian dibawa air hujan. “Sejauh ini masih aman. Air masih dapat ditampung oleh sungai atau irigasi dan tidak ada yang meluap ke pemukiman warga,” pungkasnya. (yon) BERLUMPUR - Air irigasi di kawasan Pusuk Sembalun terlihat berlumpur. Selain itu, kabut tebal juga menyelimuti wilayah ini dengan jarak pandang 1 meter, Rabu (1/1).

Masyarakat Lobar Rayakan Tahun Baru dengan Zikir dan Doa Bersama Giri Menang (Suara NTB) Berbagai kegiatan dilakukan oleh warga Lombok Barat untuk menyambut malam tahun baru 2020.

Masyarakat di Bumi Patut Patju mengadakan kegiatan-kegiatan positif, mulai dari pengajian, doa dan zikir bersama, kemah hingga nonton bareng dan salawat serta mengaji. Mereka berharap agar tahun depan lebih baik dibanding tahun ini, baik dari berbagai hal khususnya kesejahteraan.

Seperti di sejumlah desa di Kecamatan Sekotong yang berada di ujung Barat Lombok Barat dan memilih merayakan pergantian tahun dengan menggelar kegiatan zikir dan doa bersama, kemah bareng nonton bareng hingga kegiatan pengajian umum serta berkumpul bersama keluarga.

Di Dusun Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah, Remaja masjid setempat menggelar pengajian umum dengan mengundang beberapa tuan guru sebagai penceramah. Termasuk Anggota Dewan H. Hamdi asal dusun setempat turut hadir. Kegiatan serupa juga di selenggarakan oleh komunitas remaja “Kreatif” Desa Taman Baru. Selain Zikir dan Do’a bersama,Komunitas Pemuda Dusun Repok Gapuk ini,juga mengadakan aksi tanam pohon di sepanjang jalan dusun setempat.

Di tempat lainnya, di Desa Buwun Mas, warga Bersama Pemdes dan mahasiswa Unram yang sedang melaksanakan KKN di tempat ini menggelar kemah bersama di Pantai Sangap.

Sementara di beberapa destinasi wisata yang ada Kecamatan Sekotong,tampak ramai dikunjungi oleh warga pada malam pergantian tahun 2019 tersebut. Salah satunya adalah Kawasan Ekowisata Mangrove Bagek Kembar Desa Cendi Manik dan Tanjung Batu Desa Sekotong Tengah

ung pioner 27 dan bisi 18. Mengenai harga jagung saat ini, 3.500 perkilo bentuk pipil.

Harapannya saat panen

nantinya tetap bagus dan petani bisa menikmati hasil.

Kepala UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jerowaru, Muliadi saat diwawancara mengatakan embung-embung rakyat sampai saat ini memang sebagian besar kosong karena hujan belum normal. Disebut saat ini sudah terdapat 1.500 embung rakyat di seluruh wilayah kecamatan Jerowaru.

Memasuki musim tanam tahun ini petani sudah mulai menanam jagung. Dikarenakan semua lahan merupakan daerah tadah hujan, maka andalan petani adalah panen air di musim hujan dengan media embung. Menghitung jumlah embung yang tersedia dengan luas lahan, dinilai Muliadi masih kurang. Luas lahan kering di Jerowaru ini mencapai 5.176 ha. Satu embung rata-rata mengairi 25 sampai 30 are. Melihat luasan tersebut Jerowaru butuh sekitar 2.500 embung lagi.

Soal bantuan jagung, pemerintah sudah menyalurkan bantuan benihnya di atas lahan 3.092 ha. Ada yang sudah mulai tanam ada dan ada yang sengaja masih menunggu kepastian datangnya musim hujan. Namun, sejumlah lahan sudah mulai ditumbuhi jagung. (rus)

(Suara NTB/her)

PENGAJIAN - Masyarakat Dusun Telaga Lebur Kecamatan Sekotong menggelar pengajian mengisi pergantian tahun 2020. terlihat ramai di kunjungi warga.

Di kawasan mangrove Tanjung Batu, warga menggelar acara nonton bareng. “Disini kami mengadakan kegiatan nonton bareng,supaya warga tidak keluyuran keluar,” ucap Kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Sarappudin. Suasana Kamtibmas pada perayaan malam tahun baru 2020 di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat terpantau aman. Di Narmada, para pemuda desa bersama warga tokoh agama, tokoh masyarakat desa setempat menggelar salawat dan ngaji tahun baru yang dilaksanakan di lapangan. Ratusan masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendengarkan ceramah agama hikmah dan harapan di tahun baru 2020 yang di sampaikan oleh TGH. Husni LC, salah satu pengasuh ponpes Hafiz Tarbiyatul Mus-

tafid Baturimpang badrain.

Berbagai acara digelar mulai dari hiburan masyarakat dengan bersalawat yang diiringi oleh tim hadroh majelis almuhibbin yang mempu menambah khusuk acara itu. Ketua karang taruna Desa Sembung Mursyid Saleh mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam menyambut tahun baru 2020, pemuda setempat konsen menggelar agenda seperti ini untuk meminimalisir kegiatan yang kurang positif seperti kebut-kebutan di jalan, konvoi hingga membunyikan petasan yang dikhawatirkan sering memicu terjadinya keributan di tengah masyarakat.

“Dengan berselawat dan ngaji tahun baru kita tekan dampak negatif perayaanyangkurangtepatdimasyarakat” terangnya. Ia juga menekankan akan pentingnya kegiatan berbasis agama

dalam segala hal kegiatan karena hal tersebutkan yang akan menjadi benteng pemuda dan masyarakat dalam melakukan hal-hal yang malah akan merusak seperti dampak minum-minuman pada perayaan tahun baru dan kesan hurahura.“Yadenganhaltersebuttahunbaru seperti lebaran bukan hura-hura saja” ungkapnya.

Sementara itu TGH. Husni dalam ceramahnya mengajak semua jemaah dalam pergantian tahun ini untuk lebih meningkatkan kepekaan sosial persatuan dan kesatuan. Karena hanya dengan cara itulah masyarakat mampu berbuat yang lebih baik lagi bagi daerah hingga bangsa. Ia mengajak jemaah desa setempat supaya memperbaiki kualitas keimanan, hubungan sosial yang sebelumnya tidak bersosial lebih bersosial dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. (her)

(Suara NTB/ist)

Kas Nihil

11 Anggota DPRD KLU Belum Terima Gaji Tanjung (Suara NTB) Gaji akhir tahun 2019 anggota DPRD yang tertunda menjadi catatan penting pemerintah daerah. Sebagai wakil rakyat yang terhormat, hak Anggota Dewan sudah secara jelas diatur oleh pemerintah. Bendahara pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD KLU, Ismayadi, kepada koran ini, Selasa (31/12) memberi klarifikasi atas tertundanya pembayaran gaji para anggota Dewan. Ia mengakui, (sampai pukul 13.30 Wita) Selasa sore lalu, masih ada 11 anggota dewan yang belum menerima haknya. Menurut dia, seluruh dewan seharusnya menerima hak tanggal 20 Desember lalu.

“Yang belum terima 11 orang, kalau 19 orang lain sudah terima.

Dewan yang belum dibayarkan karena sampai deadline anggaran, kas nihil,” ungkapnya. Menurut Ismayadi, penyebab kas nihil karena di satu sisi banyak tunggakan sebelumnya yang tidak bisa dibayarkan. Apalagi masing-masing Bagian di Setwan mengajukan SPJ. Belum lagi, ia harus menyelesaikan defisit utang piutang, karena kekurangan anggaran sebelumnya.

“Awalnya Jumat (pekan lalu) sudah akan diselesaikan, tetapi kendalanya pencairan anggaran belum bisa dilakukan. Saya tagih didefisit juga tidak diberikan,” jawabnya. Kendati demikian, ia berjanji bahwa utang gaji anggota Dewan akan diselesaikan pada Selasa sore. Ia mengklaim sudah membicarakan hal tersebut bersama pimpinan, serta anggota dewan.

“Akhir tahun clear-kan, 31 Desember

terbayarkan semua,” imbuhnya.

Ismayadi mengklaim, besaran gaji 11 anggota dewan yang tertunda pembayarannya berkisar Rp70-an juta, bukan Rp400 juta lebih (sebagaimana asumsi per orang diperkirakan menerima mencapai Rp38 juta). “Bukan ratusan juta, tapi sekitar Rp70an juta, karena SK (Dewan) juga ‘’sekolah’’,” imbuhnya lagi.

Ismayadi membantah opini yang berkembang bahwa anggaran gaji dewan ia pergunakan untuk kawin lagi.

Sebab fakta yang sebenarnya, ia secara pribadi tidak menikah untuk kedua kali sebagaimana isu yang beredar. “Uang itu untuk kawin lagi, tidak benar. Memang yang berkembang saya kawin sama mantan istri orang, padahal tidak,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris DPRD KLU, H. Kartady Haris, SH., kembali mengakui dirinya telah memanggil kembali Bendahara Sekwan bersama Kepala Bagian Keuangan. Ia tegas, utang gaji anggota Dewan tidak boleh menjadi masalah di tahun baru (2020) mendatang. “Tadi saya panggil lagi, dan saya minta hari ini juga harus diselesaikan,” tegas Kartady Selasa sore.

Sementara Selasa sore, anggota Dewan KLU, Hakamah, S.KH., A.Md.Agr., mengakui sampai pukul 15.30 Wita, ia mengklaim belum menerima haknya. Begitu pula, Ruhaiman dan Arif Usman. Dua nama terakhir, bahkan langsung menemui Ismayadi di ruangannya dan menagih hak mereka. Keluar dari ruang Bendahara, Ruhaiman dan Arif menjawab singkat saat ditanya. “zonk,” cetusnya sembari membuka pintu kendaraan. (ari)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

Kekurangan Tenaga Pendidik REVITALISASI SMK menjadi perhatian banyak pihak, juga menjadi catatan bagi Pemprov NTB dalam proses pendidikan ke depannya. Namun, di luar program revitalisasi SMK secara umum, salah satu yang menjadi kendala dalam revitalisasi SMK adalah kurangnya tenaga pendidik, terutama guru produktif di SMK. Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/12) mengatakan, terkait revitalisasi SMK, kendala yang cukup berat yang dialami sekolah adalah kurangnya tenaga pendidik. Sementara itu terkait dengan peralatan atau kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) masih bisa diselesaikan. Bahkan bantuan peralatan praktik untuk menunjang praktik siswa sudah mulai berdatangan. “Sehebat apapun peralatan itu kalau tenaga pendidik belum terpenuhi, tidak bisa jalan,” katanya.

Menurutnya, jika permasalahan kekurangan guru produktif bisa teratasi,maka revitalisasi bisa berjalan dengan baik.

Mantan Kepala SMKN 6 Mataram ini menyampaikan bahwa revitalisasi yang baik harus bisa menyeimbangkan semua aspek kebutuhan SMK. Diakuinya mulai beberapa tahun terakhir, penataan SMK mulai terfokus. Namun kekurangan guru produktif diakuinya sangat menyulitkan sekolah. Permasalahan kekurangan guru produktif tidak hanya jadi masalah di daerah, tapi merata secara umum di nasional.

SMKN 3 Mataram masih mengalami kekurangan guru produktif. Bahkan guru produktif di SMKN 3 Mataram terpaksa harus memegang jam mengajar yang banyak. Permasalahan itu akan semakin berat di tahun 2020 ini, di mana akan ada enam orang guru produktif yang akan memasuki masa purna tugas atau pensiun. “Kalau belum ada penambahan guru produktif, mau dibawa ke mana SMK ini. Itu kekhawatiran saya.

Permasalahan ini harus cepat diatasi,” sarannya.

Sementara itu terkait kerja sama dengan dunia industri, menurut Tauhid industri besar di NTB masih belum ada. Hal itu menjadi salah satu kesulitan para lulusan melanjutkan bekerja. Industri besar perlu dikembangkan, sejalan dengan program industrialisasi yang dicanangkan pemerintah provinsi NTB. Terkait Revitalisasi SMK, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH., MH., mengatakan hal itu sudah menjadi konsentrasi pihaknya, terutama berkaitan dengan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Menurutnya sudah ada beberapa SMK mencoba hal tersebut, tapi progresnya tidak sedahsyat yang diharapkan. Namun diakuinya masih dalam proses. Ia juga menekankan, dibutuhkannya kerja sama dengan seluruh instansi terkait mengenai revitalisasi SMK. Rusman juga menyampaikan, terkait rekomendasi untuk menyelesaikan peta jalan revitalisasi SMK, di tahun 2019 ini pihaknya sudah menyelesaikannya. Namun belum dalam bentuk final. “Kami sedang finalisasi, mudahmudahan dari masukan berbagai pihak awal tahun 2020 sudah bisa menjadi peraturan gubernur,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan permasalah kekurangan guru produktif sedang dicarikan solusinya.

Menurutnya salah satu yang menjadi masalah karena tidak ada perguruan tinggi yang mencetak guru produktif di NTB. (ron) Moh. Tauhid (Suara NTB/dok)

Tahun 2020, Dinas Dikbud NTB akan Perkuat Tugas KCD Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan lebih memperkuat tugas dan fungsi Kantor Cabang Dinas (KCD) di daerah pada tahun 2020 ini. Cara itu dilakukan agar tugas-tugas Dinas Dikbud NTB bisa lebih tepat sesuai dengan kebutuhan sekolah di daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/12) lalu. Pihaknya melaksanakan rapat evaluasi dan diakuinya ada beberapa kendala yang harus diperbaiki. Selain itu, terkait program ke depan, pihaknya ingin menguatkan tugas dan fungsi kepala kantor cabang dinas di daerah.

“Inti poinnya, dengan telah ditetapkan kepala kantor cabang dinas, tahun 2020 kita harap KCD punya peran lebih besar lagi untuk mendistribusikan tugastugas yang selama ini dilaksanakan oleh kantor pusat Dikbud NTB,” katanya.

KCD berada di seluruh kabupaten/kota, sebelumnya KCD bernama UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK). Rusman mengatakan, tugas KCD nantinya menjadi ujung tombak dari Dinas Dikbud NTB, berkaitan dengan tugas-tugas teknis maupun terkait dengan evaluasi dan monitoring atau verifikasi sekolah.

Rusman memberikan catatan KCD barus berinovasi, bergerak, dan harus semangat untuk menata semua persoalan yang ada di sekolah. “Kami tidak ingin persoalan itu langsung ke Dinas Dikbud Provinsi NTB, tapi harus selesai dulu di kabupaten/kota, manakala KCD tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sangat rumit, barulah kami akan ikut bersama untuk kita selesaikan, itu target paling realistis untuk memperbaiki dunia pendidikan,” ujarnya.

Pihaknya meyakini, yang paling mengetahui apa saja yang terjadi di sekolah ada KCD. Nantinya juga akan bekerjasama secara sinergis dengan pengawas sekolah.

Menurut Rusman, pengawas yang sering berkunjung ke sekolah dianggap lebih mengetahui apa saja yang terjadi di sekolah.

“Saya berharap bisa didiskusikan, bisa diselesaikan kalau ada persoalan di sekolah.Dengan catatan KCD punya visi baik, integritas baik, dan semangat baik untuk merajut dunia pendidikan lebih baik ke depan, mudahan berdampak positif,” harapnya. (ron/*)

Dikbud NTB akan Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH., MH., ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/12) mengatakan, pihaknya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Ia menyampaikan, terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, pihaknya akan berkonsentrasi pada hal itu.

“Bagaimana data terkait dengan guru, terkait dengan sekolah dan lain sebagainya, terus termasuk dengan validitas Dapodik, itu yang akan kita validasi. Terus kami lakukan pendampingan ke sekolah-sekolah agar betulbetul Dapodik yang ada di masing-masing sekolah dan kami betul-betul akan kuatkan dan adakan pendampingan,” katanya.

Terkait mutu tersebut, ia mengakui hasil rekomendasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mungkin belum ditindaklanjuti secara utuh. Ke depan, kata Rusman, pihaknya akan ter-

us melakukan koordinasi, mencari tahu, dan mempedomani seluruh hasil dari rekomendasi LPMP. “Hasil dari lembaga instansi terkait dunia pendidikan akan kami tindaklanjuti sebagai ikhtiar kami memajukan dunia pendidikan di NTB,” katanya.

Sementara itu, mengenai penerapan pembelajaran sesuai kurikulum 2013, Rusman mengatakan, implementasinya dilakukan secara bertahap.

Diakuinya baru pada tahun ini seluruh sekolah menerapkannya secara utuh. Di setiap sekolah juga sudah dilakukan sosialisasi dan penerapannya mengacu pada kurikulum. Hal itu juga berkaitan dengan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan dan pemenuhan media dan bahan ajar untuk kurikulum 2013 di satuan pendidikan.

Terkait Revitalisasi SMK, Rusman mengatakan hal itu sudah menjadi konsentrasi pihaknya, terutama berkaitan dengan link and match

dengan dunia usaha dan dunia industri. Menurutnya sudah ada beberapa SMK mencoba hal tersebut, tapi progresnya tidak sedahsyat yang diharapkan. Namun diakuinya masih dalam proses.

Ia juga menekankan, dibutuhkannya kerja sama dengan seluruh instansi terkait mengenai revitalisasi SMK. Rusman juga menyampaikan, terkait rekomendasi untuk menyelesaikan peta jalan revitalisasi SMK, di tahun 2019 ini pihaknya sudah menyelesaikannya.

Namun belum dalam bentuk final. “Kami sedang finalisasi, mudah-mudahan dari masukan berbagai pihak awal tahun 2020 sudah bisa menjadi peraturan gubernur,” katanya.

Selain itu, Rusman juga mengatakan pihaknya terus memperhatikan mengenai penguatan pendidikan karakter. Apalagi penguatan pendidikan karakter penting untuk menguatkan nilai di

”

Bagaimana data terkait dengan guru, terkait dengan sekolah dan lain sebagainya, terus termasuk dengan validitas Dapodik, itu yang akan kita validasi. Terus kami lakukan pendampingan ke sekolah-sekolah agar betul-betul Dapodik yang ada di masing-masing sekolah dan kami betul-betul akan kuatkan dan adakan pendampingan,” H. Rusman

dalam diri siswa.

Sebelumnya, dari laporan hasil pemeriksaan BPK itu, ada tiga poin yang menjadi temuan signifikan yaitu pertama, Pemerintah Provinsi NTB belum menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Kedua, pemerintah daerah dan satuan

pendidikan di Provinsi NTB belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi kurikulum. Dan, ketiga, Pemerintah Provinsi NTB belum sepenuhnya melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai kebutuhan. BPK juga memberikan rekomendasi kepada gubernur. (ron)

Bangun Perilaku Hidup Sehat

Siswa Dikenalkan Kebutuhan Nutrisi Makanan Mataram (Suara NTB) Mengonsumsi makanan sehat sangat dibutuhkan dalam mendukung prestasi peserta didik. Makanan sehat membantu pertumbuhan otak manusia.

Untuk itulah, SMKN 2 Mataram dan Gagas Foundation menggelar promosi makanan sehat yang harus dikonsumsi para pelajar. Kegiatan yang digelar Desember lalu dihajatkan memberi pemahaman pada pelajar tentang nutrisi makanan sehat yang harus dikonsumsi.

“Sebagai upaya mengkapanyekan gaya hidup sehat kepada kaum muda SMKN 2 Mataram, “ ujar Waka Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris pada Suara NTB, Selasa (31/12/2019).

Menurutnya, pola hidup sehat sangat penting bagi usia remaja. Pada masa pertumbuhan ini sebaiknya mereka mengonsumsi makanan sehat dan bernutrisi.

Kegiatan ini, ujarnya, diikuti siswa siswi perwakilan jurusan. Mereka mengkreasikan menu sarapan selain nasi. Hal ini penting untuk untuk dilakukan karena merupakan upaya memperkenalkan kepada anak-anak bahwa Indonesia adalah negeri yang beragam suku, budaya, ras, agama, serta makanan pokoknya.

Selain memperkenalkan

(Suara NTB/ist)

KENALKAN - Siswa-siswi SMKN 2 Mataram dikenalkan nutrisi makanan yang sehat untuk mendukung prestasi beberapa waktu lalu. makanan pokok selain nasi, pihaknya juga mempromosikan Program Kementerian Keseha-

tan mengenai Isi Piringku. Bahwasanya makanan yang kita makan bukan saja dilihat dari

Kado Akhir Tahun

Tanjung (Suara NTB) Yayasan Munasharah Indonesia (YMI) Pusat menggelar Leadership Camp YMI 2019 di Kuningan Jawa Barat (Jabar) belum lama ini. Acara yang bertemakan “Pemimpin Muda Bangun Desa” ini diharapkan akan membentuk karakter generasi bangsa sebagai pemimpin masa depan.

Sebagai yayasan yang memiliki visi menyekolahkan anak yatim hingga ke pelosok desa dan membantu anak-anak bangsa yang tidak mampu, YMI terus berkegiatan. Di akhir tahun 2019 ini rangkaian kegiatan tingkat nasional dilaksanakan di Kuningan, Jabar.

YMI Lampung Selatan, YMI Pandeglang, YMI Jakarta, YMI Lampung Timur, YMI Lombok Utara, YMI Boyolali, YMI Cirebon dan YMI Kuningan turut hadir dalam kegiatan ini. Setiap cabang mendelegasikan peserta untuk mengikuti Lomba. Adapun beberapa lomba yang diikuti di antaranya, lomba pidato, cerdas cermat, Tahfizul Qur’an, Master of Ceremony dan banyak lainnya.

Ponpes As-Sa’idiyah NU Penjalin hanya mendelegasikan 4 Peserta di cabang Tahfiz, pidato dan MC. Meskipun ini adalah awal, hasilnya cukup baik.

Abdullah, Ketua YMI Lombok Utara yang juga pengurus pesantren ini menuturkan kehadirannya dan tim cukup positif selain sebagai pembelajaran bagi santri ia juga men-

aspek gizinya tapi juga porsinya. Makanan yang ideal terdiri dari 1/3 makanan pokok, 1/3

sayuran, 1/6 lauk pauk, 1/6 buah-buahan, dan minimal 8 gelas air setiap harinya. (dys)

Kuota PPDB Berubah

Ponpes As-Sa’idiyah Boyong Piala Leadership Camp YMI

(Suara NTB/ron)

H. Rusman

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Kontingen Ponpes As-Sa’idiyah saat pose bersama usai menerima hadiah dalam event Leadership Camp YMI 2019. yampaikan perlombaan ini sebagai pengalaman tingkat nasional bagi mereka.

“Meski hanya dengan 4 peserta, Alhamdulillah bisa membawa 3 piala, juara 2 dan 3 serta mendapatkan 5 kategori juara, ini adalah awal dari sebuah perjuangan. untuk memulai satu yang besar harus diawali dengan sebuah perjuangan,” tegas Abdullah, Selasa (31/12).

Beberapa santri yang mendapat juara adalah Nuraini juara 3 pada mata lomba Hifzil Quran, Handayani juara 2 MC, Rizki pada kategori anak berprestasi di luar sekolah dan Elsa Diah se-

bagai anak asuh paling rajin.

Secara umum delegasi Pesantren As-Sa’idiyah meraih juara 2 untuk lomba master of ceremony, juara 3 untuk Lomba Hifzil Qur’an, juara 2 pergelaran hari santri, juara 3 design LC dan juara 2 untuk kategori peserta paling disiplin.

Ketua YMI Lombok Utara, Abdullah mengajak semua pihak untuk berjuang bersama menciptakan generasi bangsa masa depan. “Mari berjuang bersama, mendidik mereka yang tidak mampu sehingga ke depan akan melahirkan sarjana-sarjana muda dari desa untuk Indonesia,” harap Abdullah (dys)

Upaya Berikan Ruang bagi Pengembangan SDM Mataram (Suara NTB) Perubahan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun 2020 disambut baik pemerintah daerah. Hal itu dianggap bisa memberikan ruang bagi pengembangan sumber daya manusia, terutama dengan diberikannya batas kuota jalur prestasi yang lebih besar.

Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan, ditemui di ruangkerjanya,Selasa(31/12)mengatakan, pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur PPDB. Meski demikian, ia mengakui dengan perubahan kuota itu bisa memberikan ruang bagi pengembangan SDM. “Akan memberikan ruang sebenarnya untuk SDM, karena jatah atau persentase untuk jalur prestasi bertambah, meningkat dua kali lipatnya,” katanya.

Komposisi kuota pada PPDB Zonasi sesuai dengan kebijakan merdeka belajar dari Kemendikbud yaitu jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen,danjalurperpindahanmaksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daerah.

Terkait dengan indikasi pemalsuan identitas pada PPDB zonasi, Fauzan mengatakan akan ada verifikasi faktual, sehingga mempersempit peluang pemalsuan identitas. Jika pun ada yang memalsukan identitas, maka mereka otomatis tidak akan diterima di sekolah tempatnya mendaftar itu.

Pada kebijakan merdeka belajar, pemerintah daerah, berwenang

(Suara NTB/dok)

Muhammad Fauzan menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yangkekuranganguru.

Kebijakan PPDB zonasi yang baru sedikit berbeda dibandingkan kebijakan PPDB sebelumnya. Pada PPBD zonasi sebelumnya jalur zonasi diatur minimal 80 persen, jalur prestasi maksimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 15 persen. Tujuannya memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat poin utama pada kebijakan Merdeka Belajar yaitu mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (ron)

Kamis, 2 Januari 2020

Tantangan PRKP 2020, Tuntaskan Program 100 0 100 Sumbawa Besar (Suara NTB) Program seratus persen air bersih, nol persen rumah kumuh dan seratus persen sanitasi layak (100 0 100) masih menjadi tantangan besar bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa pada 2020 ini. Mengingat masih banyak desa yang memerlukan perhatian atas program tersebut. Terutama desa yang telah ditetapkan sebagai desa stunting.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas PRKP Sumbawa, Burhanuddin M.TP, pemerintah terus menganggarkan program (Suara NTB/ist) air bersih dan IPAL. SejumBurhanuddin lah desa yang telah mendapatkan program diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipelihara. Serta bersama sama melakukan pemantauan di lapangan baik desa maupun kecamatan.

Namun masih cukup banyak desa juga yang belum mendapatkan sentuhan program ini. Terutama desa stunting, sehingga fokus 2020 akan diarahkan pada wilayah dimaksud.

Mengingat sekitar 40 persen stunting dipengaruhi oleh ketersediaan air bersih dan snaitasi yang layak. “Kita sudah inventarisir DAK kita 2020. Baik DAK afirmasi maupun DAK reguler kita arahkan ke desa stunting,”sebut Burhanuddin.

Meski sebenarnya, target dalam RPJMD sebesar 86 persen untuk program 100 0 100 ini sudah tercapai. Dari segi capaian pelayanan dan sebaran. Tetapi belum berbicara soal pemenuhan unsur kualitas air. Sementara target SDGs adalah air bersih dan sanitasi aman yang ditargetkan secara nasional pada 2030 mendatang. Kebutuhan akan air bersih dan sanitaasi menjadi kebutuhan dasar sehingga PRKP akan tetap fokus pada pemenuhan dasar tersebut. “Kita tetap mengarahkan program DAK (APBN) dan APBD ke wilayah yang masih kesulitan air bersih,”jelasnya.

Sedangka diketahui, secara umum 14 kecamatan di Sumbaawa relatif masih kesulitan air bersih. Faktor penyebab utamanya keterbatasan sumber air, terutama sumber air permukaan. Sehingga melalui program PRJP diupayakan dengan sumur bor (dalam). Untuk mencapai semua itu, tentu pemerintah juga membutuhkan kebersamaan dan partisipasi swasta melalui dana CSR untuk membantu jaringan air bersih di suatu desa. (arn)

Hasil Jual Motor Curian Dipakai Beli Narkoba Kota Bima (Suara NTB) Kasus pencurian sepeda motor (Curanmor) di wilayah hukum Polres Bima Kota paling menonjol diantara kasus kejahatan konvesional lainnya, seperti Curat dan Curas sepanjang tahun 2019.

Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono S,IK, mengatakan kasus Curanmor yang berhasil diungkap oleh pihaknya kebanyakan dilatarbelakangi persoalan ekonomi dan gaya hidup. “Hasil dari penjualan motor curian salahsatunya untuk membeli narkoba,” katanya, akhir pekan kemarin.

Haryo juga mengaku kasus penyalahgunaan narko(Suara NTB/Uki) ba yang terjadi di wilayah Haryo Tejo Wicaksono hukum Polres Bima Kota berbeda dengan di wilayah lainnya. Rata-rata dilatarbelakangi gaya hidup. “Sementara di daerah lain seperti di Kotakota besar untuk menghilangkan frustasi dan stres. Tapi di daerah termasuk di Bima sebagai gaya hidup,” katanya.

Terlepas dari itu, lanjutnya kejahatan konvensional tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2018 lalu. Pada tahun 2019 jumlahnya sebanyak 638 kasus. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 812 kasus. “Artinya ada penurun sekitar 174 kasus,” ujarnya.

Untuk menekan jumlah kasus tersebut pada tahun 2020, Haryo mengaku pihaknya akan terus meningkatkan kegiatan operasional di lapangan, seperti patroli berskala besar yang digelar di titik-titik rawan dan jam rawan kejahatan. “Kemudian mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di wilayah binaan masing-masing serta penegakkan hukum yang maksimal,” ujarnya. (uki)

Pemberangkatan ke Saudi Menunggu Permintaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Arab Saudi hingga kini belum bisa dilakukan. Untuk pemberangkatan sendiri masih menunggu adanya job order.

“Sampai saat ini belum ada job order untuk Saudi Arabia. Karena itu belum ada pemberangkatan PMI ke negara tersebut,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri yang dikonfirmasi Suara NTB. (Suara NTB/dok) Terhadap hal ini, pihaknH. Muhammad Ikhsan Safitri ya meminta kepada masyarakat agar tidak tergoda oleh oknum sponsor atau PL yang berusaha melakukan rekrutmen, untuk ditempatkan di negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Apalagi hal itu demi kepentingan bisnis, tanpa memperhatikan keselamatan, keamanan dan jaminan bagi CPMI. Sementara ini, masyarakat dihimbau untuk bersabar menunggu adanya job order.

“Harapan ini kami sampaikan karena ternyata hingga saat ini masih ada masyarakat yang terpengaruh dengan ajakan dan rayuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pada akhirnya masyarakat atau CPMI tersebut yang menjadi korban,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB

Halaman 11

Atlet dan Pelatih Keluhkan Honor Belum Dibayar Mataram (Suara NTB) Akhir tahun 2019 berakhir mengecewakan atlet dan pelatih. Para atlet dan pelatih yang tergabung dalam Pelatda Mayung thaun 2019 mengaku kecewa karena honor mereka di bulan Juni dan Desember 2019 belum dicairkan.

“Honor kami di bulan Juni dan bulan Desember belum dicairkan oleh KONI NTB. Kami kecewa sekali di akhir tahun 2019 ini,” ucap Pelatih Pelatda Mayung NTB, H. Mu-

hdar kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (1/1).

Muhdar mengatakan hal itu untuk menyampaikan aspirasi atlet dan pelatih yang ada di Pelatda Mayung NTB 2019. Dia

mengungkapkan sejumlah atlet dan pelatih Pelatda Mayung NTB kecewa honor mereka tidak dibayarkan oleh Panitia Pelatda Mayung NTB. Muhdar mengaku telah

berkali-kali menanyakan honor atlet dan pelatih ke KONI NTB. Namun jawaban pihak KONI NTB tidak ada uang.

Muhdar sangat kecewa dengan jawaban pihak KONI NTB itu, pasalnya KONI NTB tidak dapat mencairkan honor atlet dan pelatih selama dua bulan dengan alasan tidak ada anggaran.

“Saya sudah menghubungi pihak KONI NTB. Katanya

mereka tidak akan mencairkan honor atlet dan pelatih di bulan Juni dan Desember. Alasannya tidak punya uang,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis Ketua Panitia Pelatda Mayung NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi via ponselnya untuk ditanyakan soal pencairan honor atlet dan pelatih bulan Juni dan Desember belum dapat dikonfirmasi. (fan)

(Suara NTB/fan)

SERAHKAN PIALA - Sekwan NTB, Mahdi Muhammad menyerahkan piala kepada peserta juara Kejuaraan Tenis Meja Antar Instansi yang berakhir di Aula Kantor DPRD NTB, Selasa (31/12) lalu.

UT Mataram Juarai Kejuaraan Tenis Meja Antar Instansi Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Tenis Meja Antar Instansi di Aula Kantor DPRD NTB telah berakhir, Selasa (31/ 12) lalu. Universitas Terbuka (UT) Mataram keluar sebagai juara satu. Sementara juara dua diraih oleh tim DPRD provinsi NTB dan juara tiga bersama diraih PDAM dan Setda Lombok Timur.

Hasil manis tersebut membuat tim tenis meja UT Mataram yang diperkuat beberpa pemain PON NTB, Jihad Ali

Akbar, Ansori dan Suhadi berhasil membawa piala tetap, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Begitu juga dengan peserta juara dua DPRD NTB (Feri, Atyuna, Husein) dan juara tiga bersama PDAM (Banu, Arif, Ariani), Setda Lotim (H. Rohman, H. Chairul, Hasan) berhasil membawa pulang piala tetap, piagam penghargaan dan uang pembinaan.

Ketua Panitia, Feri Supendi melaporkan peserta yang keluar sebagai juara di event

itu berhasil membawa pulang uang pembinaan sebesar Rp1,5 juta, kemudian juara dua Rp1 juta dan juara tiga masingmasing Rp500 ribu. Event yang dirangkaikan dengan Hati Ulang Tahun (HUT) NTB ke-61 tersebut melibatkan sebanyak 32 tim dari sejumlah instansi/ lembaga se NTB. “Selamat bagi peserta yang meraih juara satu, dua dan tiga bersama. Sementara yang belum juara diharap dapat berlatih lagi supaya bisa men-

ingkatkan prestasi di event yang akan datang,” harapnya.

Feri menjelaskan, kejuaraan antar instansi itu diupayakan dapat bergulir tiap tahun.

Pasalnya pihak DPRD NTB telah mendukung event itu supaya dapat dilaksanakan setiap tahun. Bahkan di tahun 2020 pelaksanaan event itu bisa berjalan lebih baik lagi, sebab pihak DPRD NTB akan menyiapkan piala bergilir bagi peserta yang juara umum.

Diakuikan, pelaksana event

itu memang belum berjalan sempurna, pasalnya ada beberapa pihak yang protes terkait keterlibatan atlet PON di event itu. Beberapa pihak berharap untuk atlet PON dibuatkan kelas tersendiri sehingga lawan yang dihadapi tidak terpaut jauh.

“Kami akui pelaksanaan event ini belum sempurna. Ke depan kita akan membuat event ini lebih baik lagi supaya tidak ada protes dari beberapa pihak,” jelasnya. (fan)

Dermaga Labuhan Lalar Belum Layak Beroperasi Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, mengakui bahwa dermaga Labuhan Lalar masih belum layak kembali digunakan meski perbaikan sudah rampung. Hal tersebut terjadi lantaran timbunan batu pengaman dermaga tergerus sampai kedalam kolam labu sehingga berbahaya bagi kapal yang akan bersandar. Selain faktor tersebut, pemasangan bolder juga harus ditambah karena jumlah yang tersedia saat ini dianggap tidak kuat untuk menahan hantaman ombak.

“Memang setelah dermaga

tersebut diperbaiki masih belum layak untuk digunakan kembali karena masih ada sisa pekerjaan yang belum dirapikan. Makanya kita minta dinas PUPRPP untuk bisa segera melakukan pembenahan sesuai dengan kondisi awal agar dermaga bisa layak digunakan. Jika tidak kunjung diperbaiki juga, dikhawatirkan dermaga ini akan kembali mati suri dan tidak akan bisa memberikan manfaat,” ujar Kadishub, Ir. Irhas R Rayes M.Si kepada Suara NTB belum lama ini.

Dikatakannya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim dan kapten kapal tongkang

dinyatakan dermaga dengan kondisi tersebut belum layak untuk digunakan kembali. Sehingga untuk perbaikan sarana yang masih belum aman tersebut harus segera dilakukan agar dermaga ini bisa kembali beroperasi.

Upaya untuk mempercepat pemulihan dermaga ini sengaja dilakukan karena kontrak PLTU Kertasari dengan Dermaga Labuhan Badas akan segera berakhir di akhir bulan Januari.

Jika dermaga ini tidak bisa juga dibenahi sesuai dengan standar keselamatan, dikhawatirkan dermaga ini akan kembali mati suri dan tidak akan memberikan

manfaat apapun bagi daerah.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan kembali berkoordinasi dengan Dinas PUPRPP sebagai pelaksana perbaikan dermaga Labuhan Lalar agar fasilitas yang belum ditambah bisa segera dilakukan. Sehingga asas manfaat dari keberadaan dermaga ini bisa kembali dirasakan dan tidak lagi mangkrak seperti tahuntahun sebelumnya.

Selain persoalan itu, pihaknya juga akan mencoba membangun kordinasi dengan management PLTU supaya tetap menggunakan dermaga Labuhan La-

lar sebagai lokasi bongkar batu bara. Hal ini dilakukan supaya pendapatan asli daerah bisa terus meningkat lebih nya lagi dermaga yang terbangun dengan anggaran ratusan miliar bisa kembali digunakan.

“Kami sangat berharap agar DPUPRPP bisa segera merapikan pekerjaan yang ada dan menambah fasilitas yang belum dilengkapi supaya bisa digunakan kembali. Jika tidak kunjung diperbaiki, dikhawatirkan dermaga ini kembali mangkrak dan tidak memberikan manfaat lagi bagi daerah,” pungkasnya. (ils)

SK Atlet Lolos PON Perampingan Pengurus KONI NTB Belum Rampung Belum Kelar, Cabor Mataram (Suara NTB) Rencana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB merampingkan jumlah pengurus di akhir tahun 2019 ternyata belum final. Pihak KONI NTB rupanya masih mempertimbangkan sejumlah nama pengurus yang akan dikurangi.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (31/12) lalu mengatakan masih belum selesai menggodok nama-nama pengurus yang akan dicoret dari kepengurusan KONI NTB. Akibatnya pengurangan jumlah pengurus KONI NTB ditunda hingga tahun 2020.

“Pengurangan pengurus KONI belum selesai. Masih digodok di bidang organisasi KONI,” ucapnya.

Pimpinan KONI NTB ini menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi sebanyak 13 nama pengurus yang akan dikurangi. Pengurangan jumlah pengurus KONI NTB dilakukan karena ada sejumlah pengurus yang tidak aktif dan beberapa pengurus lainnya mengundurkan diri.

Namun kata Andy pihaknya belum dapat mencoret belasan nama pengurus KONI NTB lantaran masih dipertimbangkan oleh pihaknya.

Lanjutnya, selain mengurangi jumlah pengurus KONI, pihak KONI NTB juga akan segera melakukan penunjukan Plt. Sekum KONI NTB yang

sudah dua tahun lowong karena ditinggalkan oleh, Ir. Moh. Iqbal (Almarhum-red).

Sementara itu Anggota Bidang Organisasi KONI NTB, Agus Hakim mengatakan bahwa perampingan pengurus KONI NTB tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Pasalnya harus melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART keorganisasian KONI. “Kalau KONI NTB ingin merampingkan jumlah pengurus harus melalui rapat pleno,” ucapnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI Pasal 37 ayat 6 butir(b) telah menjelaskan terkait mekanisme pemberhentian pengurus, pengenaan sangsi organisasi pada a n g g o t a .

Demikian juga memilih dan menetapkan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Pimpinan Oraganisasi KONI/organisasi anggota KONI juga diatur dalam ketentuan AD/ ART KONI. Sebagaimana diketahui sebelumnya Andy pernah menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengurangi jumlah

pengurus KONI NTB sebelum tahun 2019 berakhir. Perampingan dilakukan mengingat adanya beberapa pengurus yang mengundurkan diri dan adanya pengurus yang tidak aktif. (fan)

H. Andy Hadianto

Diminta Jemput Bola

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menginginkan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) atlet PON NTB dilaksanakan bulan Januari 2020.

Pengurus cabor diminta secepatnya merampungkan SK atlet yang lolos PON tahun 2020.

“Saya kepingin Pelatda PON dilaksanakan mulai bulan Januari 2020. Tapi kita masih menunggu SK resmi PB Cabor yang menjelaskan atlet NTB yang lolos PON,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadinato kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (31/12) lalu.

Pimpinan KONI NTB ini menjelaskan, Informasi dari pengurus cabor bahwa terdapat kurang lebih 100 atlet dari 16 cabor dinyatakan lolos PON tahun 2020. Namun informasi tersebut belum dapat dijadikan acuan KONI

NTB untuk menggelar Pelatda PON bulan Januari 2020.

Pasalnya informasi itu baru disampaikan secara lisan oleh cabor, dalam hal ini belum ada SK resmi dari PB Cabor yang menegaskan atlet-atlet itu lolos PON. “Jumlah 100 atlet yang lolos PON ini baru katanya cabor. Belum ada SK resmi dari PB Cabor masing-masing,” jelasnya.

Menurut Andy, pernyataan 16 cabor yang menyatakan 100 atlet lolos PON belum bisa dijadikan dasar KONI NTB untuk menggelar Pelatda PON. Pasalnya belum ada SK Resmi yang dikeluarkan oleh PB Cabor masing-masing. Pihak KONI NTB butuh SK resmi dari PB Cabor sebagai dasar melaksanakan Pelatda PON. Agar Pelatda PON bisa dilaksanakan tepat waktu, pihak KONI NTB meminta sejumlah cabor yang mengklaim telah meloloskan atlet di PON agar segera mengurus SK PB yang menjelaskan atlet mereka lolos PON. “Saya berharap pegurus cabor harus harus jemput bola.

Mereka harus aktif berkoordinasi dengan PB Cabor mengurus SK atlet yang lolos PON, supaya Pelatda PON NTB bisa dilaksanakan bulan Januari tahun 2020.” (fan)

SUARA NTB

Kamis, 2 Januari 2020

Halaman 12

Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Diselesaikan hingga Maret Mataram (Suara NTB) Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) rumah korban gempa di Mataram akan diselesaikan hingga Maret 2020 mendatang. Target percepatan rehab-rekon rumah tahan gempa (RTG) di Mataram semestinya rampung Desember 2019.

Plt Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, penanganan RTG seharusnya pada bulan Desember kemarin sudah menyelesaikantahap administrasinya. “Tanggal 25 Desember kan berakhir masa tugas semua fasilitaor, itu yang butuh dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB). Itu dilakukan untuk memastikan langkah-langkah yang akan ditentukan selanjutnya,” paparnya.

Dari target BPBD Kota Mataram, untuk SK 1-10 seharusnya selesai di tahun 2019. Ada pun persoalan terkait pencairan dana RTG terakhir, jelas Martawang berakhir pula tugas semua fasilitator. “Maka saya minta dari

BNPB, supaya dipastikan fasilitator masih bisa menandatangani pencairan danaRTG terakhir. Apakah itu rusak berat, sedang ataupun rusak ringan,” tuturnya.

Bagian biro keuangan BNPB pun mengatensi segala penghambat dalam penyelesaian RTG tersebut. “Itu dilakukan agar tidak jadi penghambat untuk menyelesaikan itu semua,” paparnya.

Juga kata Martawang, BPBD kota Mataram juga sudah melaporkan ada tambahan penanganan pada SK 11. Mengacu pada apa yang disampaikan Wapres, K.H. Ma’ruf Amin di Jakarta, penangnan rehab rekon di NTB harus selesai secara keseluruhan. “Kalau pun ada perpan-

jangan hingga Maret 2020.

Kami mengusulkan untuk penanganan khusus SK 11 itu,” tambahnya.

Akibat dari data anomali sebelumnya jelas Martawang, Pemkot Mataram pun tidak meminta tambahan biaya baru untuk penanganan SK 11. Sampai saat ini, sisa dana RTGdi Mataram Rp1 miliar di rekening PPK BPBD kota Mataram.

Dana tersebut disinyalir bersumber dari data anomali SK 1-10. “Itu semua sumbernya dari data anomali SK 1-10,” jelasnya.

“Artinya ada kondisi di mana terdapat data ganda, baik identitasnya maupun ru-

mahnya. Di situ ada kriteria yang berubah. Jadi uangnya terakumlasi di rekening PPK BPBD kota Mataram. Artinya untuk SK 11akan diselesaikan Maret 2020 menggunakan dana Rp1 miliar tadi,” tutupnya. (viq)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Kamis, 2 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 2 Januari 2020

OPINI

Halaman 14

’’The Power of’’ Kepepet Jaga Kelestarian Hutan KONDISI hutan dan lahan kritis di NTB semakin memprihatinkan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mencatat luas hutan dan lahan kritis di daerah ini mencapai 680.620 hektare. Dimana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Untuk memulihkan kondisi hutan NTB yang sudah rusak parah, Dinas LHK mengatakan butuh waktu hingga 100 tahun.

Masyarakat dan juga oknum Pemda di sejumlah daerah nampaknya belum paham betul dampak yang ditimbulkan jika hutan dibiarkan rusak. Terjadinya penebangan liar dalam suatu kawasan hutan semakin memicu terjadinya kerusakan hutan dan menurunnya/berubah fungsi hutan. Ironisnya, walaupun penebangan liar telah dilarang selama bertahun-tahun oleh pemerintah, namun sekarang ini terdapat bahaya besar yang mengancam dengan merajalelanya pandangan “bebas bagi siapa saja” untuk menebang kayu sebanyak-banyaknya.

Tidak itu saja, petani yang menanam tanaman tahunan perkebunan dapat mengakibatkan ancaman utama berupa kerusakan hutan yang diciptakan oleh petani, dan pengusaha yang mengubah hutan menjadi lahan penanaman tanaman yang menguntungkan. Misalnya di kabupaten Dompu, yang ‘’menghalalkan’’ hutan menjadi lahan untuk menanam jagung. Hal ini menyebabkan semakin meluasnya perambahan sehingga melewati tata batas hutan yang telah ditetapkan untuk tidak dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan.

Padahal, hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang ada di bumi. Pada saat hutan tergradasi, maka akan dapat menyebabkan berbagai macam bencana, baik itu lokal maupun di seluruh dunia. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir diseluruh dunia, dimana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), hampir 7,3 juta hektar hutan di seluruh dunia hilang setiap tahunnya.

Pemicu terbesar kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau bisa juga dijadikan sebagai ahan pemukiman bagi warga. Metode yang umum digunakan dalam kegiatan deforestasi antara lain adalah dengan membakar hutan atau dengan cara menebang pohon-pohonnya secara liar. Praktek tersebut mengakibatkan tanah menjadi tandus, yang nantinya akan dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen.

Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Jika hutan mengalami kerusakan, maka hal tersebut bisa berakibat terjadinya peningkatan suhu bumi serta perubahan iklim yang ekstrem.

Word Wildlife Fund (WWF) mencatat sejak tahun 1960, lebih dari sepertiga bagian lahan subur di bumi telah musnah akibat kegiatan deforestasi. Padahal, pohon memegang peranan penting untuk menghalau berbagai bencana seperti terjadinya banjir dan tanah longsor. Dengan tidak adanya pohon, maka pada saat musim hujan, tanah tidak bisa menyerap dengan baik tumpahan air hujan dan mengakibatkan besarnya laju aliran air di permukaan, yang pada akhirnya akan terjadi banjir bandang. Selain itu, air hujan dapat mengangkut partikel-partikel tanah sehingga menimbulkan erosi tanah atau tanah longsor.

Untuk itu, sangatlah penting bagi kita semua untuk selalu berupaya menjaga hutan agar tetap lestari. Upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Meskipun reboisasi tidak akan benar-benar bisa memperbaiki kerusakan dan kepunahan ekosistem di hutan, akan tetapi kegiatan tersebut dapat mengembalikan fungsi ekosistem hutan seperti menyimpan karbon, sebagai sumber cadangan air tanah, serta sebagai tempat hidup bagi berbagai jenis satwa.

Mengurangi jumlah karbondiaoksida yang ada di udara, sehingga udara menjadi lebih bersih dan sehat. Membangun kembali habitat satwa liar. (*)

RADIO

(Catatan Ringan di Akhir Tahun Anggaran) I tanggal 4 Desember jam 12.00, seorang kawan birokrat, dalam status facebook-nya menulis: Setiap Bulan Desember “sakit jantung”ku kumat?

Seolah Bulan Desember ceria menjadi Desember kelabu. Tentu ini hanya ungkapan yang sedikit lebay tentang kondisi anomali dari sebuah siklus tahunan di mana tumpukan tugas dan dokumen pekerjaan ditambah dengan pressure pimpinan serta diperparah lagi dengan publikasi media dengan judul besar di salah satu headline media lokal. Sebagai contoh, sebut saja sebuah judul: “Proyek Pasar Tradisional Lelet”.

Tanpa justifikasi data dan nalar argumentasi yang jelas, media seolah menghakimi “pahlawan-pahlawan” pembangunan daerah.

Ungkapan hati kawan yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitnen (PPK) di atas, adalah representasi dari pengalaman banyak PPK dan pengelola proyek APBN/ APBD di setiap akhir tahun. Selalu membuat hectic, heboh dan mencemaskan. Para pengelola keuangan dibuat menjadi kalang kabut. Terlebih lagi bila menghadapi kontrak dengan deadline akhir tahun. Ini bisa membuat seorang PPK menjadi lebih was-was dalam menangani proses pencairan dana. Tetapi dalam kondisi seperti ini, acap kali secara tiba tiba, kreativitas dan energi luar biasa muncul dari dalam diri. Ini lah yang disebut: “The Power of Kepepet”. Semua toh memang akan selesai pada waktunya. Tetapi tentu kita perlu belajar, perlu dibuat catatan-catatan kecil sebagai bahan evaluasi. Cukup keledai yang melakukan kesalahan berulang dan jatuh di lubang yang sama.

Salah satu catatan pentingnya adalah bahwa siklus tahunan dengan menumpuknya eksekusi anggaran sebagai tersangka tunggal dari kesalahan berulang ini semata mata ditimpakan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang dinilai “lelet” dan kinerjanya rendah. Tulisan ini bukanlah dimaksudkan untuk pembelaan diri, tetapi mencoba secara reflektif, memberi catatan kritis dan jujur dimana sebenarnya “akar masalahnya”, kenapa kesalahan dan anomali ini selalu berulang setiap tahunnya.

Sebagai sampling saja, sebut saja di salah satu OPD di Kota Mataram (tidak penulis sebutkan). Dari rencana persentase realisasi anggaran per triwulan adalah 20%, 25%, 35% dan 20%, maka dalam realisasinya adalah 5%, 15%, 36% dan menumpuk di triwulan IV yaitu 43%. Sampling sederhana ini menggambarkan bahwa tradisi kejar tayang diakhir tahun adalah realitas yang tidak bisa pungkiri. Angka ini akan semakin besar deviasinya di OPD yang banyak alokasi belanja modalnya, seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

APBD sebagai Penggerak Ekonomi Daerah Secara teori, belanja pemerintah diharapkan berjalan sesuai rencana dengan harapan akan memberikan

Oleh: M.Ramadhani (ASN Pemkot Mataram) multiplier effect terhadap pertumbuhan dan laju roda ekonomi di masyarakat. Semakin cepat dan banyak belanja pemerintah maka semakin banyak pihak yang kecipratan menikmati peredaran uang belanja pemerintah. Begitulah pentingnya peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perekonomian daerah untuk menggerakkan perekonomian, boleh dikatakan APBD merupakan pemicu utama kegiatan perekonomian daerah di samping kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing.

Menurut penulis, ada 5 (lima) faktor krusial yang membuat penyerapan anggaran rendah setiap tahunnya mengalami keterlambatan; Pertama, lemahnya perencanaan anggaran. Rendahnya daya serap mencerminkan perencanaan program dan proyek pemerintah yang lemah dan tidak matang. Rencana pelaksanaan jadwal kerja tidak tepat dan sulit dieksekusi karena hamper dipastikan akan ada tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P atau APBD-P) di tengah tahun anggaran.

Wajarnya, mekanisme perubahan jika ada sesuatu hal yang luar biasa (darurat) yang menyebabkan harus adanya perubahan yang signifikan terhadap postur anggaran. Lucunya, sering kali, baru di awal tahun anggaran seorang Anggota Tim Anggaran dengan santai sudah memastikan dengan kalimat: nanti kita anggarkan di APBDPerubahan. Seolah olah perubahan yang direncanakan. Dengan adanya peluang revisi anggaran menyebabkan ketidakpastian dan tertundanya keputusan alokasi anggaran.

APBD-P biasanya di tetapkan Bulan September, dan Bulan Oktober baru berjalan efektif. Sementara banyak belanja modal dan pembangunan fisik yang tiba tiba muncul.

Maka dipastikan dengan sisa waktu 2,5 bulan, Bulan Desember terjadi kembali tumpukan pekerjaaan dan sudah pasti kejar tayang. Siapapun pengelola atau pelaksananya.

Kedua, lamanya proses pembahasan anggaran. Proses persetujuan terlalu lama dan penuh kepentingan politik. Pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai rincian alokasi anggaran paling lambat akhir Bulan November sehingga mulai Triwulan I masing-masing OPD sudah siap melaksanakan program kerja masingmasing. Namun kenyataannya tidak bisa serta merta. Yang terjadi, persetujuan APBD pada bulan November masih terbatas pada besarnya pagu masing-masing OPD sedangkan detailnya baru dibahas dan pengesahanya baru ditanda-tangani medio JanuariMaret. Alhasil, anggaran paling cepat baru bisa dieksekusi di Triwulan II. Terjadinya keterlambatan ini, merupakan kontribusi kedua belah pihak antara eksekutif dan legislatif. Satu sisi, anggaran yang diajukan pemerintah sering tidak didasari survey dan data yang akurat seh-

RADIO

ingga tidak tepat sasaran, sementara dari sisi DPRD sendiri tak jarang banyak konflik kepentingan, terutama mekanisme anggaran melalui slot pokok pokok pikiran (Pokir) anggota DPR/DPRD yang terkadang tiba-tiba muncul di ujung closing date entry anggaran. Ceritanya, menurut pengakuan salah satu operator Sistem Informasi Keuangan sudah biasa melayani telepon di tengah malam, di hari libur, untuk mengentry usulan Pokir yang mendadak bertambah dan atau berubah di injury time pengentryan APBD. Ketiga yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi sebagai PPK. Di salah satu OPD di suatu Pemerintah Daerah dengan 19 paket pekerjaan fisik terkadang hanya memiliki 1 atau 2 pejabat yang memiliki sertifikasi sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa. Sehingga bisa dibayangkan tingkat kesibukan dan beban kerjanya, sementara disisi lain PPK juga dituntut tanggung jawab yang besar dan risiko yang berat untuk memastikan semua proses dan hasil pengadaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditentukan.

Keempat, tahun anggaran terlalu pendek untuk mengeksekusi dan menyelesaikan program dan proyek dengan skala nilai yang besar. Seharusnya bisa untuk tidak harus diselesaikan sekaligus dalam waktu yang sama dengan anggaran.

Banyak kasus untuk belanja modal, proyek gagal dieksekusi karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan.

Terakhir, kelima, proses pengadaan barang dan jasa, baik melalui mekanisme tender maupun penunjukan/pengadaan langsung. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan beberapa kali perubahan dan penyempurnaannya, perlu terus dievaluasi dan dilakukan sosialisasi lebih luas. Pilihan penyedia barang/ jasa juga perlu dilakukan secara transparan dan lepas dari intervensi dan kepentingan tertentu.

Kepentingannya hanya satu: adalah memastikan penyedia yang terpilih memenuhi syarat administrasi, diyakini memiliki kelayakan secara teknis dan memiliki pengalaman yang cukup dalam menyediaakan barang dan jasa yang ingin diadakan/dibangun oleh pemerintah.

Di samping itu PPK dan KPA masih banyak yang kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.

Pemerintah selalu beralasan realisasi belanja modal akan meningkat dengan pesat pada akhir tahun dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya yang pada umumnya disebabkan terlambatnya proses lelang/tender. Pertanyaannya mengapa bisa terlambat padahal APBN/ APBD telah dirancang dan disahkan pada tahun sebelumnya? Mengapa proyek-proyek pembangunan fisik yang selalu terlambat?

Pasti ada sesuatu di balik rendahnya penyerapan belanja modal pemerintah ini, salah satunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mungkin terlalu takut untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan karena tidak mau dituduh korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik polisi, jaksa maupun Komisi Pemberatantasan Korupsi (KPK). Keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik di pusat maupun TP4 Daerah (TP4D) dari aparat kejaksaan, pengalaman penulis sejauh ini sangat membantu dengan adanya supervisi hukum dan mentoring agar PPK memperoleh jaminan hukum tidak

tersangkut perkara korupsi ketika mengerjakan proyek pemerintah.

Selama ini memang banyak keluhan para PPK adalah menilai penghargaan yang diberikan kepadanya amat jauh lebih kecil daripada risiko hukum yang mungkin harus mereka hadapi akibat pengerjaan proyek pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Terjadi mekanisme reward and punishment yang tidak seimbang. Dalam sebuah obrolan ringan dengan beberapa PPK, menyatakan “kapok” dan menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan PPK karena konsekuensi timpangnya antara reward and punishment bagi seorang PPK. The Power of Kepepet: Senjata Pemungkas Dari uraian di atas bahwa keterlambatan dan penumpukan pekerjaan di ujung tahun bukan disebabkan oleh faktor tunggal, akan tetapi banyak faktor lain yang saling terkait.

Kesalahan bersama yang sistemik.

Sebagai sebuah tulisan reflektif, semestinya kita semua tidak dalam posisi saling menyalahkan apalagi mengkambinghitamkan seseorang pejabat sebagai penyebabnya.

Bahwa siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan yang ketat dan diatur sedemikian rupa dalam regulasi baik undang undang maupun aturan aturan lain di bawahnya. Apalagi diikuti dengan ketentuan sanksi dan ancaman pidana yang sewaktu waktu mengancam karier seorang Pegawai Negeri Sipil.

Secara keseluruhan ini menambah kompleksitas masalah betapa menjembatani antara konsistensi dan ketaaatan terhadap azaz satu disisi dan fleksibilitas di sisi yang lain, baik dalam perencanaan maupun dalam penanggaran memerlukan energi dan kemampuan ekstra.

Selalu ada hal yang hanya bisa ditangani dengan insting dan pengalaman. Dan itu biasanya muncul di saat saat kritis dan kepepet.

The power of kepepet adalah kekuatan yang lahir dari insting manusia dan tingkat kepasrahan kepada yang memiliki semua urusan: Allah SWT. Tuhan Yang Maha segalanya. Tetapi The Power of kepepet adalah jurus pamungkas.

Tidak boleh digunakan terlalu sering dan dalam kondisi normal.

Kalau terlalu sering juga, keampuhannya akan hilang dan akan justru bisa membahayakan. Semoga kita semua selalu dilindungi dalam menjalankan tugas tugas negara dan melayani masyarakat. Amin.

POJOK 7.706 pelamar CPNS Pemprov NTB berhak ikut SKD Selamat berkompetisi

*** Jembatan darurat Tampes putus, akses transportasi lumpuh

Antisipasi stok pangan warga

RADIO

***

SUARA NTB

Kamis, 2 Januari 2020

Halaman 15

Tahun 2019, Ribuan Gempa Skala Kecil di NTB Mataram (Suara NTB) Gempa bumi melanda NTB setahun terakhir.

Hasil rekaman BMKG Stasiun Geofisika Mataram, tercatat 5.330 kejadian, namun didominasi gempa skala kecil.

Frekuensi terbanyak pada bulan Februari 636 kejadian. Namun untungnya dengan skala kecil.

“Gempa bumi didominasi magnitudo M<3 sebanyak 3.404 kejadian.

Berdasarkan kedalaman, gempa bumi didominasi gempa bumi dangkal dengan kedalaman <60 km sebanyak 4.587 kejadian,” Kata Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1).

Sementara gempa bumi yang dirasakan selama 2019 relatif sedikit, mencapai 87 kejadian.

Gempa dengan dampak paling signifikan terjadi pada tanggal 17 Maret 2019 di 20 km Utara Kabupaten Lombok Timur. Dirasakan IV MMI. Skala ini menjelaskan, pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi.

Gempa dirasakan di seluruh wilayah Lombok.

Seismisitas atau kegempaan di NTB Tahun 2019, disebabkan aktivitas Subduksi di Selatan pulau dan Back Arc Thrust di Utara pulau serta sesar-sesar lokal. Rekomendasi disampaikan kepada masyarakat, diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ia mengajak agar memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, seperti Instagram/ Twitter @infoBMKG, website http:// www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id.

Sementara catatan secara nasional, gempa di Indonesia sebanyak 11.573 kali dalam berbagai magnitudo dan kedalaman. Jika dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah gempa sebanyak 11.920, maka aktivitas gempa selama 2019 mengalami sedikit penurunan.

Aktivitas gempa bumi signifikan dengan magnitudo di,atas M 5,0 terjadi sebanyak 344 kali. Sedangkan gempa kecil dengan kekuatan kurang dari M5,0 terjadi sebanyak 11.229 kali. Sehingga selama 2019 aktivitas gempa bumi di Indonesia didominasi oleh aktivitas gempa,bumi berkekuatan di bawah M5,0.

Berdasarkan peta aktivitas gempa (seismisitas) selama tahun 2019, tampak bahwa kluster aktivitas paling aktif terjadi di daerah Nias, Lombok-Sumba, Laut Maluku Utara, Ambon, Laut Banda, dan Sarmi-Mamberamo.

Sedangkan gempa yang kejadiannya menimbulkan kerusakan bangunan rumah terjadi sebanyak 17 kali, dua di antaranya di NTB. Tercatat gempa di Lombok 17 Maret 2019 dengan kekuatan M 5,4 dan Sumbawa tanggal 13 Juli 2019 dengan kekuatan M 5,3. (ars)

PUPR NTB Bergerak Cepat ‘’Sudah kita koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, itu akan segera dibangun jembatan darurat baja, bailey. Seperti yang biasa dibangun Zeni TNI,’’ ujar Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/1) malam kemarin.

Azhar mengatakan, pembangunan Jembatan Tampes merupakan bagian dari paket penggantian Jembatan Longken Cs. Karena jembatan tersebut merupakan akses jalan nasional, maka pembangunan jembatan darurat akan dimulai Kamis (2/1) hari ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT menjelaskan pembangunan Jembatan Tampes merupakan bagian dari paket penggantian Jembatan Longken Cs. Proyek ini di bawah BPJN IX Mataram dengan anggaran mencapai Rp45 miliar. Proyek tersebut diputus kontrak karena kontraktornya dinilai wanprestasi. ‘’Karena itu belum jadi jembatannya, baru jembatan darurat. Dia putus kontrak kemarin, itu paket jembatan Longken Cs. Itu proyek nasional,’’ kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/1) petang.

Sahdan menjelaskan, jembatan yang ada saat ini memang masih jembatan darurat. Pengerjaan jembatan itu diputus kontrak karena kontraktornya, PT. AMB dinilai wanprestasi. Sampai dengan Desember lalu, progres pengerjaannya, kata Sahdan kurang dari 20 persen. “Makanya diputus kontraknya. Alat untuk mengerjakan fondasi belum datang,” terangnya.

Sahdan menjelaskan Jembatan Tampes sudah putus pada Rabu (1/1) sore. Kendaraan sudah tidak bisa melintas.

Ia mengatakan untuk penanganan sementara, satu unit excavator sudah standby di lokasi. “Operator dan kru sedang persiapan menuju lokasi,” katanya.

Sahdan menambahkan, pembangunan jembatan darurat harus segera dilakukan. ‘’Kalau jembatan darurat segera, besok (hari ini) kita mulai bangun. Ndak boleh tertunda. Karena itu jalur logistik. Itu jalan nasional,” tandasnya.

Diketahui, proyek pembangunan tiga jembatan dengan nama paket penggantian Jembatan Longken Cs merupakan penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Nomenklaturnya pergantian Jembatan Longken, pergantian Jembatan Koko Segara dan pergantian Jembatan Tampes.

Paket penggantian Jembatan Longken Cs dengan nilai Rp 45.669.823.000. Pelaksanaan pekerjaan di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sampai Desa Tampes, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kontraktor pelaksana adalah PT.Abdi Mulia Berkah. (nas)

Dari Hal. 1

Siagakan 1.185 Personel Masa siaga untuk perayaan malam Tahun Baru 2020 adalah dimulai sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 8 Januari 2020. Pada masa periode ini, PLN tidak melakukan kegiatan pemeliharaan yang berdampak pada pemadaman listrik pelanggan.

“Kami sudah melakukan sejumlah upaya pencegahan untuk meminimalisir gangguan listrik, salah satunya adalah dengan melakukan pemeliharaan di jaringan yang berpotensi menimbulkan gangguan,” ujar Anton.

Apabila masyarakat mengalami gangguan kelistrikan, dapat menghubungi Contact Center PLN, yaitu melalui 123 apabila menggunakan PSTN atau (kode area) 123 jika menggunakan telepon seluler. Selain itu, pengaduan pelanggan PLN dapat juga diakses melalui, twitter @pln_123, facebook PLN 123, instagram pln123_official atau dapat juga melalui aplikasi PLN Mobile.

“Kami ucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga energi optimisme dan semangat melistriki negeri kian terang di tahun depan,” kata Anton. (ant/balipost)

Dari Hal. 1

(Sumber : BMKG)

Peta kegempaan tahun 2019. Dari 17 kejadian berdampak, dua diantaranya di NTB .

Butuh 100 Tahun Pulihkan Hutan NTB Dari Hal. 1 Perambahan hutan untuk tanaman jagung selama beberapa tahun terakhir cukup marak.

KPH yang menjadi perpanjangan Dinas LHK NTB di kabupaten/kota sudah berulangkali melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perambahan hutan.

Bahkan, petugas KPH yang menertibkan masyarakat yang melakukan perambahan hutan malah menjadi korban pemukulan oleh massa.

Masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan diakomodir mengelola hutan dengan pola kemitraan dan hutan kemasyarakatan (Hkm) dan menjadikan hutan sebagai destinasi wisata.

Data Dinas LHK luas HKm di NTB sebanyak 24.493,6 hektare yang diberikan kepada 78 kelompok dan 22.223 masyarakat. Sedangkan untuk kemitraan kehutanan seluas 24.272,76 hektare untuk 98 kelompok dan 9.240 masarakat.

Mursal mengatakan, pihaknya akan terus mengevaluasi masyarakat yang memegang izin HKm. Bagi pemegang izin yang nakal, yakni melakukan pelanggaran seperti illegal logging, pembakaran hutan, sertifikasi lahan hutan dan lainnya akan dicabut izinnya. ‘’Pemegang IUPHKm yang masih melakukan pelanggaran, illegal logging, pembakaran, sertifikasi dan lain-lain akan dicabut izinnya,’’ tandasnya. (nas) Sebelumnya, Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan bahwa kerusakan hutan di NTB dimulai sejak era reformasi 1998/1999. Pada tahun 2000/2001, digalakkan program penghijauan. Namun, pada 2013, kembali lagi ada perambahan hutan di NTB karena ada pengembangan

tanaman semusim.

Madani menungkapkan kearifan lokal masyarakat di sekitar hutan sudah mulai hilang. Masyarakat mulai membabat pohon, melakukan perambahan untuk tanaman semusim.

“Sehingga mulai dari Plampang sampai Bima, di pinggir jalan yang dulunya hijau dengan pohon. Jangankan di hutan, di luar kawasan hutan dibabat juga, habis semua,” terang Madani.

Setelah kewenangan sektor kehutanan beralih ke provinsi sejak 2017 lalu, Madani mengatakan ada isu yang ramai berkembang. Bahwa hutan semakin rusak setelah beralih ke provinsi. Padahal, banjir bandang di Bima sudah melanda sejak 2014. Di Lombok Timur juga, banjir bandang sudah ada sejak 2013. Pada 2013, luas lahan kritis di NTB mencapai 578 ribu hektare. Sekarang jumlah lahan kritis semakin bertambah menjadi 680 ribu hektare lebih.

Akibat perambahan hutan yang cukup marak, menyebabkan luas lahan kritis semakin bertambah. Data terbaru, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare. Dimana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Dari jumlah tersebut, seluas 96.238 hektare kawasan hutan yang benar-benar gundul Sejak 2017, upaya yang dilakukan untuk menekan kasus illegal logging dan perambahan hutan dengan memerintahkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bekerja 7 hari 24 jam bersama TNI/Polri. Madani menceritakan tim gabungan KPH bersama TNI dan Polri yang berjumlah 30 personel pernah melakukan penertiban perambahan hutan di Lunyuk Sumbawa.

Namun, tim gabungan yang bersenjata lengkap tersebut justru dikepung oleh perambah

yang berjumlah 100 orang. Pada saat petugas KPH Ampang Riwo Soromandi melakukan penyuluhan kepada masyarakat, justru babak belur dihajar massa. Dan sampai saat ini belum jelas proses hukum terhadap para pelaku pengeroyokan tersebut oleh aparat penegak hukum. “Sehingga imagenya sekarang lemah. Karena pelakunya tidak diapa-apakan,” keluhnya.

Untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak, Dinas LHK mendorong masyarakat bermitra dengan KPH. Eks lahan hutan yang sudah dirambah dihijaukan kembali dengan pola kemitraan dengan masyarakat.

Para perambah diminta melakukan taubat nasuha, tidak lagi melakukan perambahan hutan. Ia menyebut, dengan luas lahan hutan yang dirambah sebanyak 96 ribu hektare, pelakunya sekitar 2.000 orang.

“Kalau kita proses ndak akan selesai. 2.000 orang diproses, satu orang saja setahun proses hukumnya. Sehingga kita minta taubat nasuha saja untuk bermitra dengan KPH. Kerja sama melakukan pengelolaan hutan,” katanya.

Dalam kemitraan mengelola hutan, ada hak dan kewajiban masarakat. Jika mereka melanggar, maka akan diganti dengan yang lain. Sebagian besar, kata Madani masyarakat belum bermitra dengan KPH. Untuk rehabilitasi hutan dan lahan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian LHK. Akan dirancang kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan berbagai pihak. Nantinya, 468 desa pinggir hutan, lewat dana desa diminta mengembangkan pembibitan pohon untuk kegiatan rehabilitasi. Selain itu, SMA/SMK juga akan diminta menyiapkan atau melakukan pembibitan. (nas)

7.706 Pelamar CPNS Pemprov NTB Berhak Ikut SKD Dari Hal. 1 Secara total, jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB yang lulus seleksi administrasi menjadi 7.706 orang. Terdiri dari 29 orang pelamar hasil verifikasi ulang sanggahan.

Dan 7.677 orang pelamar yang sebelumnya lebih dulu dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai pengumuman BKD NTB No.811.3/ 4377/BKD/2019. ‘’Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD dengan menggunakan Computered Assisted Test (CAT),’’ ujar Yus. Setelah pengumuman final soal kelulusan seleksi administrasi ini, kartu ujian dicetak oleh masing-masing pelamar di laman sscn.bkn.go.id dan disahkan oleh panitia pada saat pelaksanaan SKD. Ia menegaskan, keputusan Ketua Panitia Seleksi Peneri-

maan CPNS Pemprov NTB tahun 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Diketahui, total pelamar CPNS untuk Pemprov NTB sebanyak 8.451 orang. Hasil verifikasi tahap I yang dilakukan beberapa waktu lalu sebanyak 7.677 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau memenuhi syarat (MS). Sedangkan pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 864 orang.

Dari 864 pelamar yang TMS, sebanyak 347 orang mengajukan sanggahan pada 22-24 Desember lalu. BKD kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar selama 7 hari, sejak 25 - 31 Desember 2019.

Hasil verifikasi ulang terhadap pelamar yang mengajukan sanggahan, sebanyak 29 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Untuk lokasi pelaksanaan

tes SKD, NTB telah mengusulkan 11 lokasi ke Panselnas.

Untuk Pemprov NTB di Kantor BKD NTB. Lombok Barat lokasinya di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. Kemudian Lombok Utara yang sebelumnya akan bergabung dengan Pemprov menyatakan siap menyiapkan lokasi untuk tes SKD yaitu di Aula RSUD KLU. Kemudian Lombok Tengah lokasinya di SMKN 1 Praya Tengah. Kota Mataram lokasinya di SMKN 3 Mataram, Lombok Timur lokasinya di Kantor BKPSDM Lotim, Kabupaten Bima, lokasinya di Aula Gedung Vokasi Unram Kabupaten Bima. Selanjutnya, Dompu lokasinya di SMKN 1 Dompu, Kota Bima lokasinya di SMKN 1 Kota Bima, Sumbawa Barat lokasinya di Kantor BKPSDM KSB dan Kabupaten Sumbawa lokasi tesnya berada di SMKN 3 Sumbawa. (nas)

Antisipasi Bencana, Pemprov NTB Siagakan 500 Tagana Dari Hal. 1 Empat rumah rusak bagian atap di Kelurahan Dara dan Penaraga. Sejumlah pohon juga dilaporkan tumbang. Sementara banjir menyebabkan luapan air dan lumpur di Kelurahan Panggi, Kelurahan Sambinae, jalan depan PLTD Niu Kelurahan Dara.

Ribuan korban jiwa terdam-

pak itu tersebar di seluruh NTB kecuali Kabupaten Lombok Utara. Di antara korban jiwa terdampak, ada yang mengalami luka luka akibat tertimpa pohon dan bangunan roboh. Terdata, 21 orang mengalami luka luka.

Sebanyak 2.820 korban jiwa terdampak itu sudah mendapat penanganan darurat dari masing BPBD kabupaten dan kota. Logistik, ter-

pal, matras dan selimbut diberikan kepada korban jiwa yang terdampak paling parah.

Sementara dampak kerusakan yang ditimbulkan terus bertambah. Jumlah rumah rusak berat mencapai 173 unit, rumah rusak sedang 215 unit dan rumah rusak ringan 319 unit. Sementara fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 14 unit. (nas)

Akses Transportasi Lumpuh Dari Hal. 1 Namun jembatan itu tak bisa dilalui kendaraan, karena jalan terputus. Air bah kali Tampes terlanjur menggerus badan jalan di sebelah barat, sehingga badan jalan terpisah dengan jembatan sementara.

Konstruksi yang berdiri, hanyalah dua pondasi jembatan yang semula akan dibangun sebagai pengganti jembatan yang sudah dirobohkan. Proyek Jembatan Tampes, sebelumnya putus kontrak akibat kondisi tanah yang labil. Di mana di bagian pondasi jembatan, air menggenang sehingga jembatan tidak bisa dilanjutkan pengerjaannya.

Kondisi jalan yang putus ini menyebabkan beberapa pengguna jalan yang mengarah dari Bayan ke Mataram atau dari Mataram ke Bayan harus berputar balik. Hingga berita ini diturunkan, situasi jalan yang dilalui banjir bandang masih menjadi tontotan warga setempat. Belum diketahui apakah ada korban akibat peristiwa itu.

Sekdes Tampes, Sudiarti, mengakui akses jalan terputus akibat badan jalan sebelah barat tergerus oleh air.

Banjir bandang akibat hujan tak bisa dibendung. Lebar kali yang sempit menyebabkan air melewati jembatan hingga mengarah ke badan jalan. ‘’Jembatan putus sekitar jam 4 (pukul 16.00 Wita).

Jembatan sementara memang masih utuh, tapi air bah naik sampai ke badan jalan sebelah barat, itu yang tergerus,’’ ungkap Sekdes.

Untuk diketahui, Kantor Desa Selengen sendiri terletak di bagian timur Jembatan Tampes. Aparat desa dan warga pengguna jalan Tampes dipastikan terisolir karena tidak bisa melewati jalan itu.

Sebagai alternatif, warga bisa memanfaatkan jalur lain yang melewati pedalaman Selengen dan Desa Salut. ‘’Ada jalur lain, tapi harus masuk lewat Lokoq Beru di

Selengen. Perkiraan jarak tempuh 5 sampai 7 Km,’’ tandasnya.

Atas persoalan ini, Pemprov NTB diminta bereaksi cepat. Sebab jalur ini merupakan jalur satu-satunya yang menghubungkan Bayan - Mataram.

Jembatan Nasional ‘’Warga khususnya pengendara yang ingin menuju Kecamatan Bayan sebaiknya menunda perjalanan. Karena akses jembatan putus,” pesan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, petang kemarin.

Informasi yang masuk ke tim Pusdalops BPBD NTB, jembatan terputus akibat derasnya air sungai dari hulu.

Diperkirakan banjir dipicu hujan lebat yang mengguyur sejumlah kawasan di KLU, termasuk Kayangan sejak pagi hingga saat petang kemarin.

Jembatan yang rusak tersebut diketahui sifatnya sementara, jadi alternatif karena ada pembangunan jembatan utama. Ashanul Khalik mengaku tidak tahu OPD pelaksana proyek tersebut sehingga belum dapat berkoordinasi untuk penanganan awal.

Jembatan Tampes diketahui berstatus infrastruktur nasional, karena jadi penghubung antara Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Timur. Proyek perbaikan sedang berlangsung, jadi salah satu item pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Catatan Suara NTB, proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini senilai Rp45 miliar, dikerjakan PT. AMB. Tampes termasuk dalam paket pekerjaan di antara dua objek jembatan lainnya.

Nomenklaturnya pergantian Jembatan Longken, pergantian Jembatan Koko Segara dan pergantian Jembatan Tampes. (ari/ars)

Gubernur, Kapolda dan Danrem Pantau Malam Pergantian Tahun Dari Hal. 1 Beranjak dari lokasi pertama, rombongan langsung menuju kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Kawasan ini adalah salah satu destinasi andalan NTB yang kerap menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati malam pergantian tahun.

Dengan menempuh jarak sekitar 18 kilometer dari Kota Mataram, jalan utama menuju kawasan wisata Senggigi terpantau lenggang, seperti kondisi jalan pada malam hari biasanya. ‘’Terkait Kamtibcarlantas (keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas), sampai malam ini (kemarin) cukup lancar tidak ada permasalahan yang menonjol,’’ ujarnya.

Sementara, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah pada kesempatan itu turut menyampaikan hasil pantauan

lapangannya. Menurut gubernur, situasi keamanan di wilayahnya terpantau aman dan terkendali sesuai yang disampaikan Kapolda NTB. ‘’Seperti yang disampaikan Pak Kapolda NTB, situasi malam pergantian tahun di lokasi wisata, terpantau aman, terkendali,’’ ujarnya.

Setelah pemantauan, rombongan bertolak ke Mataram dalam situasi arus yang macet. Situasi itu tergambar pada Rabu dini hari, usai momentum pergantian tahun.

Kondisi arus balik di kawasan wisata Senggigi menuju arah Kota Mataram mulai padat merayap. Nampak di sejumlah ruas jalan utama terjadi kemacetan.

Kemudian dari kondisi tersebut, terpantau petugas kepolisian dan aparat lainnya tengah berupaya mengurai kemacetan yang terjadi di jalan utama. (ars)

Rayakan Malam Pergantian Tahun, Senggigi Masih Jadi Pilihan Dari Hal. 1 Baik hotel dan tempat hiburan lainnya di Senggigi memang menarwakan berbagai kegiatan untuk merayakan malam pergantian tahun.

Restoran menawarkan berbagai paket promo untuk menumenu andalan, begitu juga dengan hotel-hotel yang menawarkan paket promo menginap.

Hampir semua tempat hiburan tersebut menggelar pentas musik secara langsung.

Mulai dari menyanyikan lagulagu hit Indonesia, hingga lagulagu populer asing. Berbeda dengan kesan yang ditimbulkan pada malam pergantian tahun 2018-2019, kali ini tempat-tempat hiburan tersebut cukup ramai pengunjung.

Alviah Rahdini, salah seorang pelancong asal Bandung yang tengah menanti malam pergantian tahun di salah satu hotel di Senggigi menyebut dirinya memilih Senggigi karena rekomendasi salah seorang temannya. “Kami janjian ke sini. Mau ke (Gili) Trawangan juga,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (31/12).

Menurut Alvi, Senggigi menjadi pilihannya bersama teman-teman mempertimbangkan jaraknya yang cukup dekat dengan tiga gili yang menjadi tujuan mereka selanjutnya. Merayakan malam pergantian tahun di Senggigi merupakan pengalaman pertama bagi Alvi.

Senada dengan itu, Dimas Dwi Laksono, yang bermukim di daerah Gunung Sari juga datang ke Senggigi bersama teman-temannya. Berbeda dengan Alvi, Dimas memilih menunggu malam pergantian tahun di salah satu sunset point.

Senggigi menjadi pilihan Dimas dan teman-temannya karena jaraknya yang relatif dekat. Selain itu, setiap tahun dirinya memang sering datang ke Senggigi karena kawasan tersebut cukup populer sebagai lokasi perayaan pergantian tahun. ‘’Memang biasa ke sini.

Cuma tahun ini memang agak ramai,” ujar Dwi kepada Suara NTB, Selasa (31/12) Ia telah datang sejak pukul 16.00 Wita dan sempat mengelilingi beberapa lokasi sebelum akhirnya menunggu malam pergantian tahun di Senggigi.

Selepas bunyi terompet meriuh dari berbagai tempat dan berpadu dengan suara musik yang dimainkan, Jalan Raya Senggigi mulai kembali memadat sekitar pukul 00.30 Wita. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kepadatan menjalar di arah pulang baik menuju Mataram maupun menuju Malimbu.

Banyaknya kendaraan roda dua yang diparkir di badan jalan membuat arus lalu lintas tersebut semakin melambat. Di atas kendaraan, warga terlihat mengobrol dan bercengkrama sembari menikmati makanan yang ditawarkan pedagang-pedagang kaki lima.

Sampai dengan dini hari masih banyak kendaraan yang berdatangan memasuki Senggigi. Di bawah petasan dan kembang api yang menyala di langit sejak hitung mundur tahun baru, keramaian tersebut seolah menandakan Senggigi masih dan akan selalu memiliki tempat bagi orangorang yang ingin berlibur sambil meyambut pergantian tahun dan melepaskan diri sejenak dari rutinitas. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 2 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tolak Ritel Modern

Warga Babakan Datangi DPRD Mataram Mataram (Suara NTB) – Sejumlah warga Babakan, Selasa (31/12) hearing di DPRD Kota Mataram. Difasilitasi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., warga Babakan menegaskan sikapnya menolak kehadiran ritel modern di Babakan. Hadirnya ritel modern di sana dianggap mengganggu ritme perekonomian warga.

Dalam pertemuan tersebut, hadir anggota dewan dari Dapil Sandubaya, Herman, AMd dan Irawan Aprianto, ST, anggota Komisi II, M. Luhur Pribadi, SH., Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Camat Sandubaya, Kepala DPMPTSP Kota Mataram, perwakilan dari ritel modern dan Satpol PP Kota Mataram.

Beberapa warga Babakan mengungkapkan alasan penolakan mereka terhadap rencana masuknya ritel modern di sana.

Tandatangan warga yang merupakan syarat pengajuan izin ritel modern itu, diduga dimanipulasi.

Banyak warga yang merasa tidak pernah membubuhkan tandatangan namun terkesan ikut menyetujui berdirinya ritel modern itu.

Di samping alasan tersebut, warga Babakan ingin mengelola perputaran uang di Babakan secara mandiri tanpa ada campur tangan ritel modern manapun.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M.

Amin menjelaskan, pengusaha ritel modern sejatinya sudah menyerahkan dokumen kepada Dinas Perdagangan Kota Mataram. Namun demikian pihaknya sangat berhati-hati menyikapi keinginan pengusaha tersebut. “Walaupun sudah ada tanda tangan warga, kami tetap melakukan pengecekan ke bawah,” akunya. Dari hasil pengecekan tersebut, nyatanya banyak tanda tangan warga yang tidak sesuai. Atas dasar

itu, Dinas Perdagangan Kota Mataram tidak memberikan rekomendasi. “Jadi belum ada rekomendasi apapun,” cetusnya.

Perwakilan dari ritel modern, Budi N mengaku, pihaknya menyewa tempat milik H. Syaiful dengan syarat masyarakat sekitar menerima kehadiran ritel modern tersebut. Namun demikian, pihaknya sangat menghormati apa yang menjadi kebijakan Pemkot Mataram. Terkait kontribusi terhadap masyarakat, pi-

hak bersedia menampung produk UMKM dari warga sekitar. Pihaknya juga mempersilakan warga memanfaatkan space di depan ritel modern tersebut.

“Kami ingin menciptakan kondisi yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan pedagang.

Anggota DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mengatakan Perda sudah jelas. Pelaku usaha harus proaktif, akomodatif. Dia mengajak pelaku usaha ritel modern dan juga UMKM

membangun kota. Anggota DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto mengatakan kasus penolakan warga ini harus menjadi cermin bersama, baik Pemkot Mataram maupun pemerintah yang ada di bawahnya.

Termasuk kalangan usaha. “Ini bukan kasus pertama. Ini juga terjadi di daerah lain,” sebutnya.

Keganjilan proses perizinan ini, lanjut Irawan, harus menjadi fokus bersama. “Jangan sampai terulang kembali,” katanya. (fit)