Edisi Senin 1 Oktober 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 1 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 169 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

BPRS PNM ”Patuh Beramal” Kembali Raih Predikat Sangat Bagus dari Majalah Infobank Mataram (Suara NTB) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) PNM “Patuh Beramal” untuk ke enam kalinya mendapat penghargaan sebagai BPRS berkinerja “Sangat Bagus” dari Majalan Infobank. BPRS dengan saham mayoritas PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Persero) menjadi salah satu BPRS dari NTB yang muncul di ajang penghargaan bergengsi insan Perbankan Syariah ini.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utamanya, Yanuar Alfan di Shangri-La Hotel Jakarta pada 26 September 2018.

Yanuar Alfan saat menerima penghargaan Majalah Infobank

Seperti diketahui, BPRS PNM Patuh Beramal yang berbasis di Jalan Sandubaya Blok U No 35 Bertais, Kota Mataram ini telah lima tahun berturutturut mendapatkan penghargaan dari Infobank. Sejak tahun 2011, 2012, 2013,2014 dan 2015. Dengan prestasi berturut-turut ini, BPRS PNM Patuh Beramal di tahun 2016 mendapatkan penghargaan khusus, Golden Award dari Majalah Infobank di Inter Continental, Jakarta.

Tak lama setelah Yanuar Alfan menjadi pemegang kendali. Penghargaan ke enam kali yang diterima baru-baru ini merupakan penghar-

gaan atas kinerja keuangannya tahun 2017.

Tak mudah mendapatkan penghargaan dari Majalah Infobank.

Penilaian dilakukan sangat ketat dan profesional kepada seluruh industri keuangan di Indonesia. Jika bukan karena dikelola oleh orang ‘’bertangan dingin’’, BPRS PNM Patuh Beramal tak mungkin tampils ebagai yang terbaik di kancah nasional.

Kriteria penilaian, ditekankan pada perkembangan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), Bersambung ke hal 9

EMPAT GILI - Perahu motor mengangkut penumpang wisatawan domestik menuju Gili Nanggu, Gili Kedis, Gili Tangkong, Gili Sudak. Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, diklaim sebagai daerah wisata dengan puluhan pulau kecil yang menawarkan keindahan pantai dengan pasir putih.

(Suara NTB/ars)

Pendaftaran CPNS Dibuka

Pelamar Wajib Lampirkan Sertifikat Pendidik dan STR

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota secara resmi membuka pendaftaran CPNS 2018 selama dua minggu ke depan, sejak 30 September - 15 Oktober mendatang. Dari 3.186 formasi CPNS, sebagian besar untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan.

TO K O H Dimulai di KSB

Bagi pelamar CPNS untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan, Pemerintah membuat persyaratan khusus.

Bagi pelamar untuk formasi guru, diwajibkan melampirkan sertifikat pendidik. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, pelamar diwajibkan melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR). ‘’Itu memang dipersyaratan secara

PEMBANGUNAN rumah tahan gempa akhirnya disepakati dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Daerah ini dianggap paling siap setelah dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas) pengelola dana bantun dari pusat. Ini sekaligus menandai berakhirnya beda pendapat soal teknis penyaluran anggaran.

Pembangunan rumah tahan gempa di KSB akan dibuka langsung Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah bersama pihak Dirjen PUPR, diawali dengan 10 unit rumah. Rencananya, pembangunan akan dimulai Bersambung ke hal 9

nasional sesuai juknis dari Kemen PANRB. Itu juga sedang kita bicarakan. Karena tidak mudah untuk mendapatkan STR. Karena dia harus melewati diklat,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (30/9) siang.

Ia mengatakan, pihaknya sedang

menanyakan mengenai syarat melampirkan STR bagi pelamar tenaga kesehatan dan sertifikat pendidik bagi pelamar tenaga guru ke pusat. Apakah boleh pelamar menggunakan surat keterangan untuk sementara. ‘’Bahwa mereka yang sudah mempunyai STR, tapi tidak diperpanjang, mati. Tapi karena perpanjang memerlukan waktu juga,” katanya Selain mengenai persyaratan khusus tersebut, Pemprov juga melayangkan surat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemprov meminta perpanjangan waktu pendaftaran CPNS. Karena NTB baru bisa membuka

Jaksa Kantongi Kasus Lain Tersangka OTT Dana Bencana

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Dana untuk KEK Mandalika TIGA kawasan pariwisata prioritas nasional yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Danau Toba dan Borobudur mendapatkan kucuran dana dari Bank Dunia sebesar Rp10 triliun.

Dana sebesar itu akan dipergunakan untuk pengembangan atau pembangunan infrastruktur dasar pendukung tiga kawasan.

Bersambung ke hal 9

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram mengantongi kasus baru terkait tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan tersangka HM. Ada empat laporan masyarakat yang masuk ke jaksa terkait perbuatan oknum anggota DPRD Kota Mataram yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dana bencana ini. ‘’Laporan HM ini bukan satu, banyak. Nanti pasti saya buka,’’ tandas Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH menjawab Suara NTB akhir pekan kemarin. Ada empat

laporan masyarakat yang masuk ke pihaknya terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, yang sekaligus menjadi Ketua Banggar pembahasan dana bencana dalam KUA PPAS Perubahan. Namun Kajari mengaku sedang menunggu momentum untuk membuka kasus tersebut.

Objek kasusnya juga berbeda.

Gambaran diberikan Kajari, di luar kasus pemerasan. Perlu klarifikasi awal untuk mengusut kasus baru ini. ‘’Jadi ada perbuatan yang lain, tapi harus saya klarifikasi dulu. Intinya beda

masalah,’’ ungkapnya.

Apakah berpeluang dibuka bersamaan dengan persidangan kasus HM di Pengadilan Tipikor? Akan dipertimbangkan Kajari. Ia tidak mau timnya kelimpungan sebelum berkas tersangka HM untuk kasus dugaan pemerasan terkait proyek rehabilitasi gedung sekolah pascagempa itu terganggu. ‘’Bisa saja (dibuka), tapi ini kita fokus dulu. Kita masih proses klarifiasi.

Jadi sekaligus ini untuk menguatkan bahwa orang ini (diduga) bermasalah.

Bersambung ke hal 9

Percepat Eksekusi, Proyek Rehabilitasi Pascabencana Tak Ditender

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp73 miliar dalam APBD Perubahan 2018.

Untuk mempercepat eksekusi di lapangan, proyek-proyek rehabilitasi pascabencana akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) atau tanpa ditender.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP menjelaskan, berdasarkan aturan diperbolehkan melakukan PL untuk mempercepat pelaksanaan proyek rehabilitasi pascabencana di masa darurat. Kondisi darurat bencana ada tiga yakni siaga darurat, tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan. ‘’Kita ini masih dalam kondisi darurat. Jadi dibolehkan untuk penunjukan langsung karena sifat kedaruratannya,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di

Mataram, pekan kemarin.

Jika proyek-proyek atau kegiatan rehabilitasi pascabencana lewat tender, maka butuh waktu lama untuk dapat dieksekusi. Sementara masyarakat yang menjadi korban membutuhkan fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada.

Dari anggaran Rp73 miliar yang dialokasikan untuk penanganan dampak gempa, berupa bantuan kepada masyarakat. Kemudian juga berupa belanja modal. ’’Tapi petunjuk BNPB itu bisa dilakukan penunjukan langsung,’’ ujarnya.

Anggaran penanganan pascabencana ini, kata Ridwan tidak disebar ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya, rehabilitasi sarana prasarana seluruh air bersih yang rusak dilaksanakan Dinas PUPR. Begitu juga rehabilitasi beberapa kantor

pemerintahan yang rusak sedang dan ringan dilaksanakan Dinas PUPR NTB. ‘’Supaya fleksibel penggunaan anggarannya. Karena ada yang butuh Rp5 juta, Rp10 juta, Rp100 juta,’’ sebutnya.

Dalam APBD Perubahan 2018, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp73 miliar untuk pemulihan pascagempa bumi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan bangunan fasilitas umum baik pendidikan hingga perekonomian masyarakat.

Ridwan mengatakan, untuk pembangunan sekolah darurat baik negeri maupun swasta dari tingkat SD hingga SMA yaitu mencapai Rp15 miliar. Anggaran ini nantinya akan menyasar sekolahsekolah yang belum ditangani oleh pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 9

pendaftaran CPNS secara serentak 30 September. Sementara daerah lainnya di Indonesia sudah membuka pendaftaran sejak 26 September lalu. ‘’Kita bersurat resmi ke BKN. Karena ada keterlambatan yang disebabkan beberapa kendala teknis yaitu perbaikan formasi di Kemen PANRB,’’ ujarnya.

Mengenai sulitnya calon pelamar mengakses situs pendaftaran CPNS secara online, Fathurahman menyarankan supaya melakukan pendaftaran di luar jam-jam sibuk.

Bersambung ke hal 9

Dua Jabatan Eselon II Berpotensi Lowong

H. Fathurahman

Mataram (Suara NTB) Jabatan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan serta jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB berpotensi lowong. Pasalnya, kedua pejabat yang menduduki jabatan eselon II itu telah memperoleh rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjadi widyaiswara utama.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT tidak lolos mendapatkan rekomendasi LAN sebagai widyaiswara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si Bersambung ke hal 9

SUARA NTB Senin, 1 Oktober 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Swadaya Renovasi Sekolah AKIBAT gempa beberapa waktu lalu, bangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah kelurahan Pejeruk mengalami kerusakan. Tentunya ini mengganggu aktivitas mengajar di sekolah tersebut. Warga pun berinisiatif sendiri merenovasi sekolah secara swadaya.

Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab menuturkan, proses renovasi dimulai setelah gempa selesai, tanpa menunggu waktu. “Soalnya kasihan anak-anak jika terus-menerus belajar di bawah tenda, panas dan mengganggu konsentrasi mereka,” jelasnya.

Mulanya para wali murid meminta pihak kelurahan untuk (Suara NTB/uul) difiasilitasi tenda sebagai ruH. Abdul Wahab ang kelas. Tetapi setelah melalui berbagai pertimbangan, pihak kelurahan dan wali murid kemudian membongkarnya sejak hampir seminggu lalu.

Bangunan madrasah ini, kata Wahab, memang merupakan bangunan dengan tingkat kerusakan paling parah di Pejeruk. “Ada tiga lokal bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan, terutama di lantai tiga. Selebihnya masih bisa dipakai,” tukasnya. Untuk sekarang ini, para siswa menggunakan ruangan yang masih bisa dipakai, seperti ruangan di lantai satu serta musala secara bergantian.

Dengan menggunakan ruangan seadanya, dibandingkan dengan tenda konsentrasi siswa menjadi lebih meningkat. Lantai satu sekolah tersebut, ujarnya, juga sudah selesai ditambal agar bekas retakannya tidak terlihat. “Sekarang tinggal pengerjaan sisanya, terutama di lantai tiga yang paling parah,” sebutnya.

Wahab mengatakan pihaknya memang mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki bangunan sekolah tersebut. Tetapi proses yang lama serta berbelit membuatnya mengambil langkah membangun secara swadaya dari masyarakat agar segera bisa digunakan. “Masyarakat juga jika memang mampu, lebih baik membangun sendiri. Perlu juga berharap, alangkah baiknya juga berinisiatif sendiri,” paparnya. (uul)

(Suara NTB/lin)

MAKAN SAMPAH - Sapi-sapi yang ada di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, memakan sampah. Tidak banyak lahan hijau untuk mereka mencari rumput. Sampah-sampah ini juga berserakan di pinggir jalan, membuat sapi-sapi ini mengais dan berusaha mendapatkan makanan dari tumpukan sampah ini. Pesoalan sampah memang menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Mataram untuk segera diatasi.

Perbaiki Sekolah

Pemkot Siapkan Rp3,9 Miliar

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram menyiapkan Rp3,9 miliar untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak aklibat gempa. Anggaran ini disiapkan pada APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2018 ini.

Prihatin Keluhan Masyarakat SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., memberi sinyal akan melakukan rapat Komisi, menyusul perubahan sistem BPJS menggunakan pola rujukan berjenjang. ‘’Selesai paripurna ini saya akan rapat dengan teman-teman Komisi untuk mempertegas lagi bagaimana sistem BPJS ini,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram Jumat (28/9). Dia mengaku prihatin dengan keluhan masyarakat pengguna kartu BPJS ini.

Seperti diketahui, dengan pola rujukan berjenjang ini cukup merepotkan masya(Suara NTB /fit) rakat. Dari fasilitas kesehaFuad Sofian Bamasaq tan (faskes) pertama, pasien tidak bisa lagi memilih akan dirujuk ke rumah sakit mana yang mereka inginkan. Selama ini, pasien lebih banyak meminta dirujuk ke RSUD Kota Mataram dan RSUD Provinsi NTB. Sehingga sekarang dua rumah sakit milik Pemda tersebut sepi pengunjung. Karena, dari faskes tingkat pertama, pasien hanya bisa dirujuk ke RSUD tipe C. Jika pasien masih menginginkan berobat ke RSUD Kota Mataram maupun RSUD Provinsi NTB, maka pasien bersangkutan harus mendapat rujukan dari rumah sakit tipe C. Karena, RSUD Kota Mataram dan RSUD Provinsi NTB merupakan rumah sakit tipe B. ‘’Sekarang itu masyarakat kebingungan, kurang mendapatkan informasi yang jelas,’’ katanya.

Sehingga, lanjutnya, prosedurnya menjadi berbelit-belit. ‘’Yang kasian ini kan masyarakat kita yang menggunakan BPJS,’’ cetusnya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini menyayangkan kalau masyarakat menjadi lebih sulit mendapatkan pelayanan dengan pola baru BPJS. Seharusnya, lanjut Fuad, dengan pola yang baru ini masyarakat akan lebih dimudahkan. ‘’Sekarang ini kami tidak bisa bicara banyak, tapi kami akan berbuat sebanyak mungkin,’’ janjinya.

Politisi PDI Perjuangan ini menjanjikan Komisi IV bakal turun langsung ke lapangan. Tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat kaitannya dengan pola baru BPJS, juga dengan pihak BPJS. ‘’Insya Allah kita akan mencari jalan keluarnya,’’ katanya. (fit)

“Itu yang dari APBD Perubahan, nanti akan dibantu juga dari pusat. Tapi kita belum tahu kalau yang dari pusat.

Yang jelas itu pasti ada,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Hj. Suhartini.

Ia menyebutkan sudah ada 27 sekolah yang menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkot Mataram. Total

sekolah yang mengalami kerusakan sebanyak 30 sekolah, baik SD maupun SMP. Semuanya akan diperbaiki dengan dana sharing dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Mataram.

“Kalau yang dari kita itu Rp3,95 miliar. Kita masih ajukan ke pusat. Kita tunggu saja berapa nanti kita dikasih. Se-

moga sesuai dengan kebutuhan kita,” ujarnya.

Saat ini sebagian sekolah masih belajar di bawah tenda. Sebab sekolah mereka ada yang masih dalam tahap perbaikan, ada pula yang belum sama sekali diperbaiki. Pihaknya berjanji akan memberikan dana bantuan perbaikan sekolah secepat mungkin.

at diperbaiki dalam waktu bersamaan,” ujarnya.

Ia berharap para guru dan siswa sementara ini dapat bersabar. Sebab tentu saja belajar di bawah tenda tidak lebih nyaman dibandingkan belajar di dalam ruangan.

Apalagi sarana dan prasarana belajar mengajar tidak sebaik di dalam ruang kelas.

“Sabar dulu, kalau semuanya sudah selesai diperbaiki, tentu semuanya bisa langsung belajar di dalam kelas. Itu harapan kita semua tentunya,” ujarnya. (lin)

Perusahaan Harus Maksimal DPPKB Gelar Pekan dalam Kesejahteraan Sosial Pelayanan KB - MKJP Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Kota Mataram mempertanyakan peran perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram dalam hal kesejahteraan sosial. Meski sudah memberikan beberapa CSR, namun menurutnya belum maksimal. Salah satu penyebabnya karena kurang tepat sasaran.

“Untuk itu kita fasilitasi agar nanti bisa membantu pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial. Memang sudah dilakukan oleh masingmasing dari mereka, tapi masih kurang maksimal,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Baiq Asnawati.

Ia mengatakan bahwa ini sangat erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di Kota Mataram. Peran perusahaan seperti BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta sangat penting untuk mendukung pemerintah. Ia berharap keberadaan perusahaan-perusahaan ini dapat membantu Pemerintah Kota

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Asnawati Mataram dalam mengentaskan jumlah kemiskinan.

“Maka dari itu kita bantu bentuk Forum CSR. Nanti mereka buat program sendiri, kita support. Mereka akan melakukan pemetaan, kirakira mana yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Ia melihat keberadaan perusahaan-perusahaan di Kota Mataram semestinya dapat

membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah warga miskin. Tidak hanya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, namun warga yang tidak memenuhi kualifikasi juga bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan itu.

Salah satunya dengan memberikan CSR kepada mereka.

“CSR itu kan banyak bentuknya, nanti dilihat CSR untuk ini cocoknya untuk yang mana. Jadi mereka petakan semua,” ujarnya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini harus turut andil dalam program kesejahteraan sosial dan dalam pengentasan kemiskinan.

“Karena berdasarkan Undang-undang, maka dari itu kita perlu bentuk forumnya.

Nanti tim ini yang akan jalan.

Kita tidak ikut campur, cuma memberikan pendampingan dan saran saja,” ujarnya. (lin)

Wisata Pantai Ampenan Perlu Ditata Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram memutuskan untuk menunda penataan pantai Ampenan, menyusul adanya gempa yang terjadi belum lama ini. Akibatnya, kondisi pantai Ampenan menjadi tidak rapi dan tidak teratur.

“Jalannya jadi sempit, karena banyak kursi dan meja. Cuma bisa jalan dua orang saja. Selain itu, pinggir pantai juga dikuasi PKL. Kita ndak bisa duduk menikmati keindahan sunset kalau ndak beli makanan dan minuman mereka,” keluh salah satu pengunjung pantai Ampenan Mirajullaili, Sabtu (29/9).

Sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.

“Kalau sudah diperbaiki semua, tidak ada lagi yang belajar di tenda. Itu yang menjadi harapan kita,” ujarnya.

Ia berharap bantuan perbaikan dari kementerian juga bisa segera diberikan. Sebab dengan anggaran yang ada saat ini, Pemkot tidak bisa memperbaiki semua sekolah.

Sehingga membutuhkan dana dari APBN. “Kita harapkan yang dari pusat juga segera diberikan.

Sehingga semua sekolah dap-

Ia menyesalkan para PKL yang tidak memberikan tempat bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan sunset di pantai ini. Sepanjang pinggir pantai dipasangkan tikar dan karpet. Sementara di jalannya ditaruh meja dan kursi.

“Pas kita duduk, langsung ditanya mau makan apa. Pas kita bilang ndak, malah marah-marah. Sementara ndak ada tempat lagi untuk kita bisa jalan-jalan,” keluhnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan bahwa pihaknya akan menunda penataan pantai Ampenan. Selain (Suara NTB/lin)

TIDAK RAPI - Suasana di Pantai Ampenan yang tidak rapi karena terdapat banyak kursi dan meja di jalan. Selain itu juga para PKL memasang karpet dan tikar di pinggir pantai. anggaran difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, penataan ini juga bukan prioritas utama.

“Kita tunda dulu. Karena kita pakai skala prioritas dulu untuk menangani beberapa kegiatan pembangunan di Kota Mataram. Terutama saat ini rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini. Itu yang lebih prioritas sekarang ini,” kata Mohan.

Ia mengatakan untuk sementara ini kebijakan anggaran akan difokuskan pada penanganan setelah gempa.

Sehingga beberapa rencana penataan destinasi sementara akan ditunda hingga tahun depan. Pihaknya masih berupaya untuk membangun kembali sejumlah fasilitas dan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.

“Kemarin kan Ampenan, Loang Baloq dan Pantai Gading itu yang memang sebenarnya kita minta prioritas untuk penataan kawasan itu. Anggarannya sementara dialihakan, kita prioritaskan yang pascagempa ini,” ujarnya.

Ia juga melihat masyarakat memaklumi rencana penundaan penataan kawasan itu. Sehingga tidak ada tuntutan dari warga agar penataan itu dapat segera dilakukan. Meski saat ini kondisi warga yang berjualan di destinasi itu masih belum tertata rapi.

“Sementara kita biarkan saja dulu, sekarang ini saya lihat kondisinya agak semerawut. Tapi mau bagaimana lagi, kita biarkan saja dulu sampai nanti kita lakukan penataan. Sekarang kita fokus urus rekonstruksi ini,” ujartnya.

Sebelumnya Pemkot Mataram berencana mengatur atau menata terkait tempat para pedagang kreatif lapangan dan penataan parkir. Sehingga retribusi kepada pemerintah itu menjadi jelas.

Selain itu juga dapat membuat suasana di destinasi ini menjadi lebih rapi dan lebih nyaman bagi pengunjung. (lin)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, menggelar pekan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang, Jumat (28/9). Kegiatan yang digelar di Mapolsek Cakranegara itu, dalam rangka memperingati hari kontrasepsi sedunia.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, DR. Makripuddin, Kepala DPPKB Kota Mataram Drs. Sutrisno, Kapolres Mataram AKBP Muhammad, pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Mataram serta mitra kerja lainnya.

Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan, pekan pelayanan KB MKJP dilaksanakan merupakan salah satu rangkaian memperingati hari kontrasepsi sedunia. Kota Mataram sebagai menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan.

Diakui, masyarakat banyak yang bertanya kenapa hari kontrasepsi dirayakan, bukan malah akseptornya. Namun demikian, dunia memang telah mencetuskan ide tersebut sehingga terus berkesinambungan sampai saat ini.

“Puncaknya tanggal 4-5 Oktober. Termasuk di dalamnya ada seminar dan kegiatan lainnya,” ucapnya.

Disampaikan, DPPKB sebenarnya secara masif mencai peserta KB di masyarakat. Sasarannya masyarakat di kawasan padat penduduk dan kurang mampu. Mengkampanyekan ber KB semua kader penyuluh KB di kelurahan dikerahkan. “Jadi bukan kali ini saja ada pelayanan KB gratis.

Tapi terus kita jemput bola ke lingkungan,” ucapnya.

Muhammad mengapresiasi kegiatan digelar oleh DPPKB dalam rangka memperingati

hari kontrasepsi sedunia. Secara kebetulan kata Kapolres, di Polres Mataram memiliki klinik dan biasa menyarankan program KB sejak dahulu. “Zaman dulu banyak anak banyak rejeki. Itu kenapa fasilitas sedikit dan lahan luas. Sekarang lahan sempit dan mahal,” ucapnya.

Kapolres juga mengharapkan jajarannya agar menjadi keluarga berencana. Salah satunya mengatur kelahiran. Ia menganjurkan terutama Polwan ikut program KB. Kepala BKKBN menambahkan, di tahun 2017, NTB mencetak sejarah pertama kali denga baiknya IPM dari rangking 30 menjadi 29. Keberhasilan ini disebabkan oleh penggunaan MKJP yang sebelumnya 12 peraen meningkat jadi 27 persen. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang berdampak terdampak IPM. Makripuddin mengapresiasi peran Bhabinkamtibmas turut di lapangan menyarankan masyarakat menggunakan kontrasepsi. “Resiko tidak menggunakan kontrasepsi itu ada empat T. Melahirkan terlalu muda beresiko, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak juga beresiko,” ucapnya.

Kasus kematian dan kelahiran bayi di tahun 1970 -an lumrah terjadi di Lombok. Itu sebabnya kata dia, seorang pengamat berseloroh bahwa jika mau berumur pendek dipersilakan tinggal di Lombok. Sebaliknya, jika ingin berumum panjang tinggal di Yogyakarta.

Perempuan ini kata Makripuddin, menggambarkan bahwa angka kematian ibu dan bayi melahirkan di Lombok (NTB) sangat tinggi. “Kami apresiasi cakupan MKJP meningkat.

Angka kematian bisa ditekan,” ucapnya. Dengan program tersebut, diharapkan tahun 2023 bisa tercapai generasi emas. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

SERAHKAN - Kepala DPPKB Sutrisno menyerahkan IUD kit ke Kapolres Mataram Muhammad disaksikan Kepala BKKBN Perwakilan NTB Makripuddin, Jumat (28/9).

SUARA NTB

Senin, 1 Oktober 2018

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Pemkot Mataram akan Jalin Kerjasama Penanganan Sampah dengan Pemerintah Denmark Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan menjalin kerjasama penanganan sampah dengan Pemerintah Denmark.

Komitmen kerjasama ini diawali dengan kunjungan Kedubes Denmark pada Kamis (27/9) pekan kemarin.

Kunjungan kerjasama ini dihadiri oleh Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen didampingi Kepala Bidang Kerjasama Energi Kedubes Denmark Soren Mensal Kristensen dan staf khusus Kedubes Denmark yang diterima oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito dan pimpinan OPD

Kota Mataram lainnya.

Dalam pertemuan itu, Rasmus menyampaikan bahwa negaranya 20 tahun lalu masih menangani sampah seperti di Indonesia. Pola penanganannya secara konvensional dengan mengumpulkan di suatu tempat, tanpa dimanfaatkan secara maksimal.

Saat ini, penanganan sampah menggunakan teknologi. Sampah didaur ulang menjadi sumber energi terbarukan untuk pengadaan listrik. Disamping angin dan tenaga matahari.

Ditambahkan, negaranya dulu menggantungkan diri pada negara lain untuk sumber energi. Berbeda kondisi saat ini, Denmark harus mengimpor sampah dari Inggris untuk memenuhi kebutuhan untuk di daur ulang menjadi sumber energi.

“Sekarang hanya menyisakan empat persen sampah yang tidak bisa diolah dari keseluruhan sampah yang ada,” katanya.

Kata dia, kerjasama di bidang en-

ergi terbarukan juga telah dilakukan dengan pemerintah pusat di Jakarta melalui Kementerian ESDM. Kedubes Denmark ingin mengembangkan kerjasama di tingkat lokal melalui Pemda. Ia melihat Lombok memiliki potensi cukup besar dari tiga energi listrik terbarukan. Seperti sampah, matahari dan angin untuk diolah menjadi energi listrik.

Keseriusan Kedubes Denmark, di awal tahun 2019 mendatang akan dikirim tenaga ahli untuk mempelajari potensi. Termasuk membuat masterplan. Sehingga kerjasama dapat diimplementasikan.

Menanggapi hal itu, Walikota menyambut baik dan mengharapkan kerjasama itu berjalan dengan baik. Sehingga sampah di Kota Mataram yang selalu menjadi sumber masalah dapat tertangani.

Disampaikan, kerjasama pengelolaan sampah di Mataram, beberapa kali investor menawarkan diri.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh

Tetapi sampai saat ini, belum ada yang terealisasi.

“Kita sudah berikan peluang sebesar - besarnya tapi tidak terwujud. Mudah -mudahan ada keseriusan untuk kerjasama dibidang itu,” harapnya.

Disebutkan Walikota, produksi sampah dihasilkan 400 ton perhari harus dibawa 20 kilometer menuju TPA Kebon Kongo.

Lambat laun tambahnya, keberadaan TPA di luar Kota Mataram menjadi masalah. Sampah di TPA menggunung dan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Ditegaskan, Pemkot Mataram bersedia menyiapkan lahan bilamana ada investor yang serius menjalin kerjasama. (cem/*)

Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana

Pemkot Mataram Percepat Pembentukan Pokmas Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mempercepat pembentukan kelompok masyarakat. Pembentukan Pokmas ini, untuk mempercepat pencairan bantuan dari pemerintah pusat.

Rapat yang dipimpin Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana didampingi Asisten I

Lalu Martawang dan dihadiri camat dan lurah pekan kemarin.

Wawali menegaskan, Pemkot Mataram tidak bisa terlalu lama menunggu agar warga terdampak gempa bisa segera memulai membangun rumahnya. Masyarakat maupun Pemkot Mataram tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kebi-

jakan direktif dari pemerintah pusat dengan membentuk Pokmas.

Oleh karena itu, Mohan meminta camat dan lurah menyelesaikan pembentukan Pokmas. ”Saya beri waktu sampai Senin (1/10) pekan ini. Semua kelurahan telah bentuk Pokmas,” tegasnya.

Selain itu, Wawali juga menyoroti

keberadaan titik kumpul atau pengungsian yang masih bertahan untuk segera dikosongkan. Camat dan lurah diminta turun dan mengingatkan warganya untuk meninggalkan lokasi pengungsian. Untuk warga yang rumahnya rusak parah kata Mohan, akan dibuatkan rumah singgah.

Sebelumnya, Martawang me-

nyampaikan, dirinya telah menghadiri rapat bersama pemerintah pusat dan disampaikan bahwa pascakebijakan meniadakan hunian sementara oleh pemerintah pusat. Pemkot Mataram berinisiasi membuat rumah singgah tanpa membebankan APBD, melainkan pelibatan donatur.

Data terbaru yang dilaporkan

7.116 rumah rusak kategori ringan, sedang dan berat. Dari jumlah itu, 720 warga telah menerima rekening tabungan yang diantaranya 20 rekening berisi Rp 50 juta dan 700 lainnya berisa Rp 25 juta. “Dibangun Rusi menuju Risha diapresiasi oleh pemerintah pusat,” kata Martawang. (cem/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 1 Oktober 2018

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Sahkan APBD Perubahan 2018 Praya (Suara NTB) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) setelah melalui proses pembahasan yang cukup alot. Pengesahan APBD perubahan tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (27/9).

Semula rancangan APBD Perubahan Loteng 2018 akan disahkan pada Senin (24/9) lalu. Namun terpaksa harus ditunda. Lantaran proses pembahasan lokasi anggaran pada APBD perubahan 2018 antara Banggar DPRD Loteng dengan Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) belum tuntas.

Kondisi ini menyebabkan Banggar DPRD Loteng lantas meminta perpanjangan waktu pembahasan selama dua hari.

“Dengan penyampaian hasil pembahasan oleh Banggar DPRD Loteng dan persetujuan anggoa Dewan, maka rancangan APBD perubahan 2019 disahkan,” ujar Ketua DPRD Loteng, H. Ahmad Puaddi FT., SE., saat memimpin rapat paripurna.

Sebelumnya, juru bicara Banggar DPRD Loteng, M. Tauhid, mengungkapkan, kalau proses pembahasan rancangan APBD perubahan kali ini cukup alot. Hal itu dikarenakan kondisi anggaran yang sangat terbatas, sementara program yang harus dibi-

aya cukup banyak.

Di satu sisi, Loteng juga tengah dihadapkan dengan musibah gempa yang membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar. Sementara banyak program lainya juga harus dibiayai. Sehingga dalam proses pembahasan berlangsung cukup alot. Dan, itu hal yang biasa pada setiap proses pembahasan anggaran.

Secara umum, komposisi APBD perubahan Loteng 2018 untuk pos pendapatan daerah bertambah sebesar Rp 20,3 miliar. Di antaranya, terdiri dari penambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,1 miliar, dana perimbangan pusat Rp3,3 miliar serta lain-lain Pendapatan

yang Sah Rp7,8 miliar. Dengan begitu besaran pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp 2,1 triliun.

Besaran pos pendapatan daerah tersebut sama dengan besaran pos belanja daerah yang bertambah sebesar Rp 119,7 miliar setelah perubahan. Dengan rincian belanja langsung ditetapkan sebesar Rp 1 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung ditetapkan sebesar Rp 1,1 triliun.

“Untuk sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2017 setelah audit BPK RI ditetapkan sebesar Rp 99,3 miliar. Silpa tahun anggaran 2017 tersebut pun sudah dialokasikan pada APBD perubahan tahun 2018 guna men-

dukung proses pembangunan di daerah ini,’’ ujarnya.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, mengaku lega dengan tuntasnya pembahasan APBD perubahan 2018. Menurutnya, proses pembahasan APBD perubahan kali ini cukup menguras waktu serta tenaga. Pihaknya pun memberikan apresiasi kepada kalangan anggota DPRD Loteng yang telah dengan sungguh-sungguh membahas APBD Perubahan 2018.

“Semoga jalinan kemitraan antara DPRD Loteng pemerintah daerah ke depan bisa semakin baik. Demi kelancaran proses pembangunan di daerah ini,” tandas Pathul. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat paripurna DPRD Loteng pengesahan APBD perubahan 2018, Kamis (27/9).

305 Terjangkit Malaria Validasi DPT Loteng Diragukan VALIDITAS Data Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk Pemilu 2019 mendatang, masih diragukan sejumlah pihak, terutama kalangan partai politik (parpol) dan Bawaslu Loteng. Karena masih banyak ditemukan pemilih ganda dalam DPT yang ada saat ini.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng, terus berupaya keras melakukan validasi data pemilih dengan harapan, DPT yang ada nantinya benarbenar mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Soal validasi (Suara NTB/dok) DPT memang banyak mendaSansuri pat sorotan,” aku Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt., kepada Suara NTB, Sabtu (29/9).

Karenanya, KPU terus melakukan validasi data pemilih. Salah satu upaya yang dilakukan, dengan membuka posko pengaduan pemilih di semua desa guna menampung laporan dari masyarakat maupun elemen masyarakat lainnya, soal data pemilih. Mana yang belum masuk sebagai pemilih, nanti akan dimasukkan sebagai pemilih. Termasuk kalau ada pemilih ganda, meninggal dunia atau sudah pindah tempat tinggal akan dicoret.

Tidak hanya itu, KPU Loteng juga akan menggelar pertemuan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Bawaslu Loteng untuk melakukan sinkronisasi data antara ketiga lembaga. KPU dengan DPTnya, kemudian Bawaslu dengan data hasil rekomendasi dan Dukcapil dengan data hasil perekemanan KTP elektroniknya.

“Dari ketiga data tersebut, diharapkan bisa dihasilkan satu data. Yang nantinya akan menjadi data rujukan untuk DPT Loteng untuk pemilu 2019,” terangnya.

Diakuinya, antara DPT Loteng dengan data hasil perekaman KTP elektronik Disdukcapil Loteng memang ada perbedaan. Di mana DPT Loteng sesuai hasil penetapan KPU Loteng sebelumnya sebesar 732.175 pemilih. Sementara jumlah penduduk Loteng yang sudah memiliki KTP dan melakukan perekaman KTP elektronik baru 679.370 orang. Dari total 752.886 wajib KTP. Artinya ada selisih sebanyak 20 ribu lebih wajib KTP yang belum masuk dalam DPT dengan 73.516 wajib pilih belum melakukan perekaman KTP elektronik. “Perbedaan data inilah yang nanti akan kita sinkronkan, dengan Dukcapil maupun dengan Bawaslu Loteng,” imbuhnya.

Dengan sinkronisasi data tersebut diharapkan bisa terlibat, berada sesungguhnya wajib KTP yang belum masuk dalam DPT. Karena jumlah wajib KTP sesuai data Disdukcapil Loteng lebih banyak dari DPT. “Logikannya, kalau sudah wajib KTP maka otomatis sudah menjadi wajib pilih,” timpal Sansuri.

Diakuinya, untuk mensinkronkan data yang begitu banyak tentu bukan hal mudah, tapi butuh proses dan waktu panjang.

Namun pihaknya optimis kalau KPU, Bawaslu dan Disdukcapil sudah ketemu, persoalan data bisa teratasi. (kir)

Aziz Gagap Hibur Warga Korban Gempa Tanjung (Suara NTB) Tak disangka, artis papan atas nasional Aziz Gagap mengunjungi warga korban gempa Lombok Utara, Jumat (28/9) malam. Salah satu posko pengungsi yang beruntung dikunjungi adalah posko masyarakat Dusun Sembaro, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga.

Pelawak sekaligus artis sinetron bernama lengkap Muhammad Aziz itu tiba di posko warga yang berada di areal persawahan. Bersama rombongan dari Jakarta, Aziz yang tampak mengenakan kaos warna pink, turut melaksanakan ibadah Salat Magrib berjamaah di musala darurat.

Posko masyarakat Dusun Sembaro adalah posko ke sekian yang dikunjungi. Karena pada hari yang sama, pelawak Opera Van Java itu juga mengunjungi beberapa posko pengungsian lain di Kecamatan Kayangan sejak Jumat pagi.

Usai Salat Magrib, Aziz langsung memberi sambutan dengan lawakan khasnya. Banyolan demo banyolan ia lontarkan yang membuat warga terpingkal-pingkal. “Saya kalau dibilang capek, capek, dibilang lelah, lelah. Tetapi begitu bertemu Ainun, rasa capek, lelah dan ingin ngopi, hilang,” kelakarnya.

Ainun adalah salah satu anak korban gempa yang sengaja diminta menemani sang artis. Ia berpesan kepada seluruh warga pengungsi, untuk tidak larut dengan suasana duka. Anakanak juga diimbau untuk tidak larut bermain pada siang hari, karena cuaca panas dan masih tinggal di lingkungan berdebu.

Gaya lawak Aziz Gagap berpadu dengan kepolosan bocah berusia 6 tahun, seketika mengundang gelak tawa warga. Aziz berniat memberi hadiah uang kepada Ainun, untuk dibelikan buku, tas dan sepatu. Saat hadiah itu akan diberikan kepada Ainun, Aziz menanyakan kembali barang apa saja yang akan dibeli.

Kebersamaan Aziz Gagap dengan warga korban gempa berkisar sejam lamanya. Aziz bersama tim kemudian melanjutkan perjalanan ke Mataram. (ari)

(Suara NTB/ari)

HIBUR - Aziz Gagap saat menghibur korban gempa di Dusun Sembaru Desa Persiapan Segara Katon, Jumat (28/9) malam.

Demam Berdarah Ancam Korban Gempa

Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa di Lombok Barat (Lobar) mulai diserang penyakit demam berdarah. Demam berdarah menyerang korban gempa akibat hujan yang melanda beberapa waktu lalu. Pihak Dinas Kesehatan Lobar bertindak cepat dengan melakukan pecegahan dan pengobatan korban gempa yang terkena demam berdarah. Selain diserang DBD, jumlah korban gempa yang terjangkit malaria semakin bertambah banyak. Data terbaru terdapat 305 orang yang diserang malaria.

Kepala Dikes Lobar H. Rahman Sahnan Putra dikonfirmasi, Minggu (30/9) mengatakan, musim hujan ini pihaknya mewaspadai penyakit demam berdarah yang melanda korban gempa di pengungsian. Sejauh ini ada dua warga yang sudah terjangkit DBD. “Baru dua orang yang terkena DBD. Tapi kita sudah obati.

Langkah kita mencegah penyebarannya dengan membasmi sarang nyamuk,”kata Rahman.

Dijelaskan, yang penting yang dilakukan saat ini pihaknya melakukan pencegahan penyebaran dengan cara membasmi sarang nyamuk supaya nyamuk dewasa mati dan jentiknya dibasmi dengan memberikan larva siding

menggunakan abate supaya jentik ini tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa.

Menyoal penanganan malaria, pihaknya berupaya menemukan kasus secepatnya kemudian diobati sesuai standar, sebab jika korban mengkonsumsi obat secara teratur, maka tidak akan terjadi penularan.

Sejauh ini pihaknya mengalami kekurangan alat RDT untuk deteksi kasus malaria. Pihaknya menargetkan melakukan deteksi kasus sebanyak 18 ribu, sedangkan sejauh ini baru tersedia 9 ribu ditambah lagi bantuan RDT dari kabupatenkota lain 4 rugi dan 1000. “Sehingga kekurangan RDT tinggal sekitar 4000 RDT,”ujarnya.

Selain itu pihaknya juga

(Suara NTB/her)

PERIKSA KESEHATAN - Warga yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di pos kesehatan. Setelah malaria, warga terancam terserang penyakit demam berdarah. membagikan kelambu kepada warga untuk mencegah penyebaran malaria. Pihaknya memerlukan kelambu sebanyak 810 ribu, sejauh ini jumlah kelambu yang didroping baru

Belum Masuk Tender

Sejumlah Anggaran Proyek Fisik Dialihkan Selong (Suara NTB) Pemda Lombok Timur (Lotim) mengalihkan sejumlah anggota yang semula untuk pembangunan fisik untuk penanganan dampak gempa. Terutama anggaran proyek yang hingga saat ini belum memasuki tahap pelelangan atau tender. Langkah itu dilakukan untuk proses percepatan pemulihan pascagempa yang memporak-porandakan sebagian wilayah di Gumi Selaparang ini.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi SJ, SH, mengatakan, pengalihan beberapa anggaran untuk penanganan dampak gempa untuk proses percepatan pemulihan Lotim pascadiguncang gempa. Fokusnya pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan dampak gempa diyakini tidak akan mengganggu proses realisasi janji politiknya yang dituangkan dalam program dan

(Suara NTB/yon)

H. Rumaksi SJ visi-misi di dalam mewujudkan Lotim yang Adil, Sejahtera dan Aman. “Kita melakukan penggeseran anggaran untuk percepatan pemulihan Lotim pasca gempa,” tegasnya.

Beberapa anggaran proyek yang dialihkan yakni Taman Rinjani Selong, pengadaan paket sandang pangan dan beberapa sumber anggaran lainnya yang di mana proyek tersebut hingga memasuki pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2018 belum memasuki proses tender. Untuk itu, anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan dampak gempa dengan persetujuan DPRD Lotim.

Mantan anggota DPRD NTB ini menyebut, dari pengalihan itu bahwa saat ini total sementara anggaran yang sudah terkumpul untuk rehabilitas pascagempa yakni sebesar Rp50 miliar lebih. “Yang jelas kita sudah memiliki anggaran Rp. 50 miliar lebih untuk penanganan dampak gempa ini untuk proses percepatan pemulihan Kabupaten Lotim,” terangnya. (yon)

Kepala OPD Keluar Daerah untuk Lobi Bantuan Penanganan Bencana Giri Menang (Suara NTB) Hampir dua bulan jajaran Pemkab Lombok Barat (Lobar) berjibaku menangani dampak bencana gempa yang melanda.

Jajaran Pemda bahu-membahu menangani korban gempa, mulai awal penanganan tanggap darurat, pendistribusian logistik bantuan hingga penanganan pemulihan bencana. Meski di tengah kondisi Keterbatasan anggaran, jajaran tetap berupaya semaksimal mungkin menangani bencana.

Sekda Lobar H. Moh. Taufiq akhir pekan kemarin menampik jika jajaran kepala OPD keluar daerah untuk menghamburkan anggaran di tengah kondisi bencana melanda daerah.

Justru kepala OPD sering keluar daerah untuk melobi program untuk daerah dalam rangka penanganan bencana. Jajaran OPD, jelasnya berangkat dengan tujuan yang jelas dan output pun jelas. Ia sendiri sangat ketat dalam memberikan izin SPPD kepada pejabat, “jadi sejauh ini jelas output dan tujuan kepala OPD keluar daerah. Kalau tidak jelas saya tidak mau kasih izin,”tegas sekda.

Sekda menegaskan, penggunaan SPPD sangat ketat dan selektif, sehingga tak sembaran-

H. Moh. Taufiq gan diberikan izin. Pihaknya juga menekankan kepada jajaran OPD, jika keluar daerah harus memiliki hasil yang jelas untuk daerah, terutama dalam hal program penanganan bencana.

“Jadi tidak menghamburkan anggaran, sebab saya sangat selektif memberikan izin SPPD. Saya tanya dulu apa urgensi dan output yang bisa diperoleh untuk daerah,”jelasnya.

Soal perjalanan dinas ini kata sekda ia sudah menggariskan kepada jajaran pejabat baik kepala OPD, eselon III dan IV. Boleh lanjut sekda, kepala OPD bolak balik keluar daerah asalkan ada output bagi daerah, terutama

untuk penanganan bencana.

Disebutkan, salah satu yang penting dihadiri adalah rencana aksi penanganan bencana gempa di Kementerian PMK dan kementerian terkait. Tidak mungkin, kata sekda, kepala OPD tidak hadir di Kementerian PMK, sebab rencana aksi ini harus dibuat oleh OPD untuk menindaklanjuti penanganan gempa.

Diakui beberapa kali rapat dihadiri oleh OPD di kementerian, baik menyangkut kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Disperindag dan pertanian serta koperasi. “Sebaliknya jika Pemda tidak menghadiri rakor tersebut, maka Pemda dianggap tidak mengusulkan. Itu sebabnya ada kesannya kepala OPD bolak balik ke luar daerah,”ujarnya.

Beberapa output yang diperoleh dari OPD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, di antaranya sebut sekda dari Disperidag dijanjikan pembangunan pasar tahun ini sebanyak tiga unit, sisanya tahun depan.

Begitu juga di Dinas Koperasi, dijanjikan oleh pusat banyak memberikan program pelatihan dan bentukan ke UKM di Lobar.

Sehingga kalau tidak menghadiri rakor ini maka daerah terancam tidak bisa mendapatkan progam ini. (her)

3.200. Dalam minggu ini akan sampai bantuan kelambu dibantu UNICEF sebanyak 5 ribu buah, sehingga kemungkinan kebutuhan kelambu bisa tercukupi. Namun demikian pi-

haknya masih tetap membutuhkan kelambu. “Sejauh ini bantuan dari provinsi yang menjanjikan bantuan kelambu senilai Rp 200 juta, namun belum sampai saat ini,”ujarnya. (her)

Hari Ini, Sejumlah Kebijakan Baru Bupati Lotim Berlaku Selong (Suara NTB) Terhitung sejak Senin (1/ 10) hari ini sejumlah kebijakan baru Bupati Lombok Timur (Lotim) mulai diberlakukan. Di antaranya, tidak boleh pungut biaya ibu melahirkan di puskesmas dan rumah sakit, sewa rumah toko turun 30 persen, retribusi pasar turun 50 persen.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy sangat tegas mengenai kebijakan barunya itu. Bagi siapapun yang tidak sejalan dengan kebijakan ini dipersilakan untuk memilih jalan lain. Istilah dilontarkan Bupati Lotim ini, dirinya memang tidak akan mengganggu personel yang ada. Baginya semua orang yang menjabat saat ini sudah dikenalnya.

Saat pertemuan dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di hari pertamanya kerja beberapa waktu lalu, Sukiman menyatakan dirinya menaati ketentuan yang berlaku soal personel jabatan dan tidak akan memutasi sampai ketentuan hukum membolehkannya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lotim, Salmun Rahman yang dikonfirmasi terpisah mengaku secara prinsip siap melaksanakan semua kebijakan baru pimpinannya tersebut. Perintah menurunkan retribusi pasar yang besarannya Rp 1.000 per meter itu berarti harus menjadi Rp500 per meter.

Dia menjelaskan, penarikan retribusi dari pedagang pasar ini sebenarnya menggunakan aturan sejak tahun 2010 lalu. Tidak pernah terjadi perubahan. Mengacu pada aturan pedagang yang memiliki 12 meter, maka ketetuannya harus membayar Rp 12 ribu. Akan tetapi banyak yang Rp 6 ribu.

Mengenai sewa ruko milik pemerintah daerah sebutnya tergantung besaran ruko. Diyakinkan, sewa ruko tersebut di Lotim sangat jauh lebih rendah dari

harga pasaran. Bahkan ada sewa ruko Lotim dihitung Rp 90 ribu per bulan.

Karena menjadi kebijakan Bupati selaku kepala daerah, maka harus dijalankan. Konsekuensinya memang jelas kata Salmun akan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk pendapatan dari kepala pasar pun harus ikut turun karena selama ini gaji dari kepala pasar tergantung besaran dari akumulasi retribusi.

Sementara kebijakan baru di bidang kesehatan yang melarang penarikan retribusi pelayanan medis di Rumah Sakit dan Puskesmas juga siap dilaksanakan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soedjono Selong.

Kadis Kesehatan, Asrul sani menyatakan peniadaan retribusi dari pelayanan medis di puskesmas, seperti orang melahirkan ini diyakini sangat bisa dilaksanakan sesuai perintah bupati. “Prinsip semua yang menjadi kebijakan bupati itu sangat bisa kita laksanakan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur RSUD Lotim dr. Karsito. Dia menjelaskan, soal retribusi yang dimaksud di rumah sakit sebenarnya sangat banyak. Nantinya apakah sebagian atau semua pembiayaan yang akan dibatalkan retribusinya akan dikonsultasikan lebih jauh.

“RSUD Selong siap melaksanakan kebijakan Bapak Bupati,” terangnya.

Dia menambahkan di rumah sakit tidak paaie istilah retribusi. Akan tetapi pakai tarif namanya seperti yang terdapat di Peraturan Bupati. “Jadi sangat banyak item nya dan nilai nya juga beragam. Ada tarif IGD, poliklinik, pemeriksaan lab, ronten, obat, dan lain-lain. Jadi itu yang nanti perlu diperjelas,” demikian ungkapnya. (rus)

SUARA NTB Senin, 1 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerjasama Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan KSB dengan Harian Suara NTB

DPPP KSB Segera Salurkan Bantuan Alsintan kepada Petani Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat akan kembali menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) bagi petani.

Tak tanggung-tanggung, nilai bantuan Alsintan berbagai jenis peralatan untuk membantu petani berproduksi itu senilai Rp12 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KSB, APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Nilainya cukup besar ya. Lebih dari Rp12 miliar dan jenis peralatannya juga banyak yang bisa kita salurkan tahun ini,” kata kepala

bidang Tanaman Pangan DPPP KSB, Saiful Ulum.

Untuk Alsintan yang pendanaannya dari APBD, Saiful menjelaskan nilainya mencapai Rp5.406.500.000. Sementara dari APBD Provinsi dan APBN sebanyak Rp7.590.652.973. Adapun jenis peralatannya dari APBN, terdiri dari Hand Tracktor, Tracktor Roda empat sebanyak 11 unit dan mesin air 8,5 PK sebanyak 29 unit. Sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi, berupa mesin pemipil jagung (Corn Sheller), Power Threser multiguna, Cultivator, Rice Transplanter, alat tanam jagung, combine harvester besar, dan traktor roda 2.

Dijelaskan Saiful, bantuan

Realisasi Serapan Gabah Bulog Capai 76,5 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Target serapan gabah setara beras di Bulog Sumbawa terus dikejar. Memasuki bulan September ini, serapan sudah terealisasi 76,5 persen dari target.

Kasi GP3 (Gasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik) Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Baharuddin menyebutkan, target serapan pihaknya tahun ini sebanyak 40.500 ton setara beras. Saat ini yang sudah terealisasi sebanyak 30.981 ton atau sekitar 76,5 persen. “Sudah 76,5 persen realisasi kita dari tar(Suara NTB/ind) get yang ada,” ujarnya.

Baharuddin Meskipun belum mencapai target, namun pihaknya masih memiliki waktu beberapa bulan hingga akhir tahun melakukan serapan. Waktu yang ada akan dimanfaatkan dengan berkomunikasi dengan para mitra. Diharapkan mitra memiliki stok yang diserap dari para petani. Karena biasanya para petani tidak menjual semua hasil panennya.

“Kita berusaha untuk mengejar target sampai akhir tahun. Kita optimis bisa terkejar. Upaya kita komunikasi dengan mitra, mudah-mudahan ada stok yang bisa dimasukkan ke Bulog. Siapa tahu ada kelebihan petani yang dibeli oleh mitra. Karena biasanya petani ada yang menyimpan hasil panen di gudangnya,” jelasnya.

Dijelaskannya, dari hasil serapan 30.981 ton, pihaknya sudah melakukan pengiriman beras ke beberapa daerah, baik yang berada di wilayah NTB sendiri maupun di luar. Seperti wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Yang Dari pengadaan kemarin sudah kita kirim ke beberapa daerah.

Sehingga stok kita sekarang sekitar 20 ribu ton lebih. (ind)

Alsintan yang akan disalurkan pemerintah tahun ini tetap dikelola melalui mekanisme Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yakni Bariri Tani. Sesuai ketentuan para penerima bantuan diwajibkan menabung sebesar 10 persen dari nilai bantuan yang diterima.

Dan untuk selanjutnya menambung hingga Rp150 persen dari total nilai bantuan.

Untuk penerima bantuan Alsintan ini, DPPP KSB telah menetapkan sebanyak 840 orang petani. Saiful menyebutkan, sementara ini dari jumlah itu 575 petani telah membuka rekening dan sisanya 265 petani dalam proses. “Harapan kita yang belum selesai rekeningnya agar segera su-

paya bantuannya bisa disalurkan,” harapnya.

Sama halnya dengan bantuan Bariri lainnya, DPPP KSB pun tetap menerapkan pengawasan ketat dalam penyaluran dan pemanfaatannya di tingkat petani. Pihaknya menurut Syaiful, terus mengawasi alsitan yang telah diterima petani agar tidak disalahgunakan.

“Program Bariri Tani ini pola bantuannya lain. Petani punya kewajiban menabung sampai 150 persen dari total nilai bantuan sebelum mereka akhirnya benar-benar memiliki penuh alat tersebut,” cetusnya.

Sementara itu, kepala DPPP KSB, drh. Khairul Jibril, M.Si menjelaskan, pihaknya

Akhir Tahun, Pasar Brang Bara Mulai Beroperasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Diperkirakan akhir tahun ini, pasar Brang Bara sudah dapat ditempati oleh pedagang. Pengerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan lokasi parkir akan digenjot di sisa waktu yang ada. Agar pasar dapat segera dioperasionalkan.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP, M.Si, kepada Suara NTB, Sabtu (29/9). IPAL dan penataan parkir, mulai dikerjakan Oktober ini dna diperkirakan selesei akhir tahun. Sehingga pasar sudah bisa langsung digunakan. “Yang penting bisa ditempati dulu oleh pedagang lama yang ada Brang Bara sekitar 20 orang,”terangnya.

Baru nanti pada Januari 2019, lanjut Arif, sebagian pedagang sekitar 40 orang yang berada di bagian blok depan pasar Seketeng hingga memenuhi bahu jalan, akan direlokasi ke pasar Brang Bara. Mengingat kapasitas Seketeng yang sudah tidak bisa lagi menampung pedagag yang ada. Berikutnya, baru akan dilanjutkan dengan relokasi pedagang lainnya di Pasar Seketeng termasuk pedagang sayuran sekitar 200 orang.

Daya tampung pasar Barang Bara yang baru dibangun tersebut hanya sekitar 232 pedagang. Termasuk penggunaan halaman depan pasar nantinya. Meski sampai sejauh ini, belum ada penyerahan pasar secara resmi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Sedangkan untuk renovasi pasar Seketeng (bongkar dan bangun) baru dimlaui pada 2019. Yang anggarannnya masuk APBD 2019 sekitar Rp. 19 Miliar. “Rencananya blok depan atau blok A dua lantai yang akan kami bangun dulu,”ringkas birokrat muda Sumbawa ini. (arn)

masyarakat hanya diperbolehkan menerima satu jenis bantuan program Bariri.

“Kita perketat di data. Setiap calon penerima akan kita verifikasi dulu.

Tidak saja apakah bersangkutan sudah menerima bantuan (Bariri) jenis sama tahun sebelumnya, tapi Bariri lainnya juga,” imbuh Khairul. (bug)

Saiful Ulum (Suara NTB/bug)

Sanksi Tegas Menanti ASN yang Terlibat Kampanye Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengawas pemilu secara tegas mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat kampanye Pileg maupun Pilpres. Apakah itu secara langsung ataupun di media sosial. Apabila ada ASN yang masih juga membandel, maka sanksi sudah menanti mereka. Termasuk ancaman sanksi pidana.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP didampingi Komisioner Bawaslu, Agusti S.Pdi, Sabtu (29/9), menyikapi maraknya postingan kampanye di media sosial terutama facebook yang kerapkali diwarnai aksi saling hujat dan menjelekkan satu sama lain.

Larangan pelibatan kampanye, tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga bagi pejabat seperti BUMN/BUMD, anggota TNI/Kepolisian, kepala desa,

perangkat desa, anggota BPD hingga Ketua RT/RW. Merujuk kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 490, 493 junto 280 ayat 2 pasal 494. Yang kemdian diturunkan dalam Peraturan Bawaslus No. 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye Pemilu.

Sanksi pidana juga telah jelas diatur. Dalam pasal 294 juga disebutkan setiap ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota BPD, yang melanggar

larangan pelibatan kampanye maka dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda Rp12 Juta. Konten yang mengandung ujaran kebencian atau disinformasi (hoax), juga bisa dilaporkan ke Bawalsu.

Syamsi menegaskan pihaknya tidak akan segan segan menerapkan aturan ini, apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran. Termasuk pelanggaran di media sosial. Serta akan memproses setiap laporan yang masuk ke Bawaslu.

PENGUMPULAN SAMPAH Sekelompok pemuda di Desa Empang, Kabupaten Sumbawa mengumpulkan sampah melalui bank sampah yang mereka bentuk.

Sampah dikumpulkan, lalu dijual kembali.

Mereka juga membuat buku tabungan sampah untuk masyarakat setempat.

Baru 15 Persen Rambu Jalan Terpasang di KSB Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. H. Muslimin HMY, M. Si menyebutkan, keberadaan lampu dan rambu-rampu lalu lintas di wilayah setempa belum maksimal.

Bahkan saat ini yang baru terpasang hanya sekitar 15 persen, dari total luas wilayah yang ada. Meskipun demikian, Dinas terkait akan tetap mengupayakan agar rambu lalin yang belum tersedia untuk bisa dilengkapi di tahun-tahun berikutnya.

“Harus kami akui ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan di seluruh wilayah KSB masih sangat minim. Baik itu halte rambu-rambul lalin lainnya, serta zona sekolah masih belum. Oleh karenanya dalam waktu dekat, kami akan turun ke lapangan untuk mengecek kondisinya sekaligus melengkapi rampu penunjuk jalan yang belum tersedia,” ungkapnya kepada Suara NTB belum lama ini.

Khusus jalan nasional dengan panjang sekitar 72 kilometer dan jalan Provinsi sekitar 70 kilometer, fasilitas kelengkapan jalannya baru sekitar 10 persen. Sementara jalan kabupaten yang terpanjang masih berada pada posisi 25 persen.

Pihaknya akan lebih fokus melengkapi fasilitas kelengkapan jalan lebih dahulu sesuai kewenangan. Sementara untuk dua jalan lainnya, dinas terkait hanya bisa membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk bisa segera melengkapi sarana yang ada. Ia memperkirakan, sekitar Rp10 miliar harus disediakan untuk melengkapi fasilitas tersebut. Pihaknya akan mencoba melengkapi secara bertahap melihat kondisi keuangan daerah. (ils)

mengawal Program Bariri yang berada di bawah kendalinya hingga ke tingkat lapangan. Terutama pasca penyaluran bantuan agar setiap jenis bantuan yang disalurkan pemerintah tidak disalahgunakan.

“Kita ada bariri tani dan ternak. Artinya cukup banyak ya anggaran yang kita kelola khusus program Bariri ini.

Jadi memang kita harus ketat supaya programnya tepat sasaran,” ujarnya.

Selama ini DPPP KSB dalam melaksanakan program Bariri Tani dan Ternak, memastikan para penerima bantuan tidak sedang atau telah menerima program Bariri jenis lainnya. Sebab sesuai ketentuan, anggota

(Suara NTB/arn)

Rekening Warga Penerima Bantuan Belum Tuntas Taliwang (Suara NTB) Hingga kini, rekening warga penerima bantuan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) rumah dari pemerintah pusat belum juga tuntas. Hal ini membuat penyaluran dana bantuan dari pemerintah pusat belum sampai ke tangan warga.

“Iya rekening penerima tahap pertama itu belum tuntas semua. Masih ada yang perlu diperbaiki administrasinya,” kata asisten ekonomi pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan, Jumat pekan lalu.

Ia mengatakan, dari 2.081 warga yang telah disetujui sebagai penerima bantuan di tahap pertama, baru sekitar 90 persen rekeningnya yang dinyatakan tuntas. Sisanya masih

terjadi kesalahan data dan perlu dilakukan perbaikan sebelum dananya disalurkan. “Kalau tidak beres semuanya maka belum bisa disalurkan ke rekening pribadi warga,” sebutnya.

Ada beberapa kesalahan data yang perlu diperbaiki sebelum penyaluran. Mulai dari kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data penerima ganda, hingga hal-hal kecil lain yang tidak bisa ditoleransi oleh sistem penyaluran. “Terutama data kependudukan. Sistem bantuan ini kan terkoneksi dengan data E-KTP. Nah ada warga penerima yang belum punya E-KTP. Nah sistem tidak bisa membaca mereka sehingga secara otomatis rekeningnya tidak bisa terbit,” ujarnya.

Untuk membereskan masalah tersebut, Pemda KSB sudah

melengkapi data kependudukan warga penerima, termasuk berkoordinasi dengan pihak lembaga perbankan yang ditugasi pusat menyalurkan dana stimulan tersebut. “Kita sedang kerjakan ini makanya tinggal sekitar 10 persen yang belum kita selesaikan,” klaim H. Amry.

Untuk diketahui, dana bantuan stimulan rehab rekon tahap pertama yang diajukan Pemda KSB ke BNPB sebanyak 2.081 rumah telah berada di rekening kas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB. Rinciannya sebesar Rp25 juta (dana tahap pertama) per rumah bagi 346 rumah kategori rusak berat, Rp25 juta per rumah bagi 651 rumah kategori rusak sedang dan sisanya Rp10 juta per rumah bagi 1.084 rumah kategori rusak ringan. (bug)

(Suara NTB/arn)

Syamsihidayat dan Agusti “Kalau ada ASN dan unsur lainnya yang masuk dalam larangan pelibatan kam-

panye, namun tetap melibatkan diri, maka kami akan tegas,” pungkasnya. (arn)

Warga Korban Gempa Ditawari Lima Opsi Rekonstruksi Taliwang (Suara NTB) Bagi warga yang huniannya dinyatakan rusak berat dan akan dibangun kembali melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dapat memilih lima opsi berdasarkan jenis bangunannya.

Lima opsi jenis rumah yang disiapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu, terdiri dari Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), rumah kayu panggung, ruma kayu pondasi, rumah konvensional, dan rehab berat dengan mempertahankan struktur bangunan lamanya. “Jadi ada lima pilihan yang ditawarkan ke warga,” kata bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Menurutnya, warga dapat bebas memilih salah satu dari lima opsi itu. Nantinya warga akan ditawarkan sebelum pembangunan dimulai dan pelaksanaannya sepenuhnya di bawah pengawasan Rekompak yang khusus ditugaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Tetap ada pendampingan untuk menjamin kualitas bangunan agar hasilnya memenuhi kualifikasi syarat tahan gempa,” ujarnya.

Bupati mengatakan, bagi warga yang memilih opsi rehab berat dengan mempertahankan struktur bangunan lamanya akan didampingin lebih ketat lagi.

Pasalnya struktur bangunan lama harus benar-benar dipastikan memenuhi kualifikasi syarat ketahanannya secara teknis terhadap kemungkinan guncangan gempa ke depannya. “Nanti masyarakat akan dibantu agar bagaimana struktur yang ada bisa tetap dimanfaatkan,” timpalnya.

Melihat kondisi di lapangan, bupati mengaku, rata-rata bangunan rumah warga yang dinyatakan rusak berat dikarenakan kesalahan konstruksi. Hal ini dies-

(Suara NTB/bug)

H. W. Musyafirin babkan selama ini warga membangun huniannya tanpa pernah memperhitungkan dampak gangguan alam seperti halnya bencana gempa. “Kalau saja konstruksinya benar saya yakin tidak banyak yang rusak berat,” seraya menambahkan jika kualitas material dapat diakali dengan penerapan konstruksi yang baik.

“Kan ada yang bilang karena pasirnya. Tapi saya kira tidak.

Toh juga lebih banyak bangunan yang tidak rusak pasirnya diambil di tempat yang sama. Tapi konstruksinya bangunannya yang bagus,” sambung bupati.

Selanjutnya ia menyampaikan, bagi warga yang mendapat bantuan rehab rumah rusak berat agar tidak terpaku dengan dana Rp 50 juta yang disiapkan pemerintah. Jika mereka ingin membangun lebih dari dana tersebut tetap dapat melaksanakannya dengan catatan sisanya dibiayai secara mandiri. “Yang dari pemerintah ini kan sifatnya stimulan, jadi kalau ada dana sendiri terus mau tambah-tambah bangunannya ya tidak apa-apa dikerjakan saja. Nanti malah lebih bagus karena dapat arahan teknis sehingga bangunannya lebih kuat lagi,” pungkasnya. (bug)

Rata Rata Capaian Pajak di Bapenda di Atas 75 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Secara umum, capaian PAD dari sektor pajak daerah khusus yang dikelolah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa untuk triwulan ketiga melebihi target diatas 75 persen. Hanya ada dua item dari 12 item penerimaan pajak di Bapenda yang belum memenuhi target pada triwulan ketiga ini.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah, S.STP, M.Si, sesuai target realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah khusus yang dikelolah Bapenda, hampir semua penuhi target masing-masing untuk tri-

wulan ketiga. Seperti pendapatan bidang pajak Hotel hingga 26 Septemer 2018 mencapai 77,19 persen atau sebesar Rp3,241 Milliar.

Pajak restoran mencapai 143, 94 persen atau Rp2,192 Milliar. Pajak Reklame mencapai Rp649. 2 juta atau 99,89 persen.

Berikutnya, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mencapai Rp7,903 Milliar atau 80,43 persen. Pajak parkir mencapai 113,54 persen atau Rp170.3 juta. Pajak air tanah mencapai Rp108 juta atau 90 persen. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai Rp2,121 Milliar atau 75,70 persen. Pajak Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 102, 4 persen atau Rp2,459 milliar.

Khusus Pajak Bumi Bangunan (PBB) mencapai Rp4,656 atau 75,0 persen. Bila dbandingkan tahun lalu, capaian tahun ini boleh dikatakan meningkat drastis. Mengingat pada triwulan keeempat tahun lalu, capaian PBB hanya sekitar 72 persen.

“Dari 12 item penemerimaan pajak yang kami kelola, dua item yang belum mencapai 75 persen hingga tertanggal 26 September 2018. Yakni Pajak Hiburan dengan capaian Rp. 950 ribu atau 47,5 persen. Pajak hiburan ini, sifatnya insidentil. Jadi po-

tensinya tidak bisa dihitung fix.

Ini didapat dari gelaran-gelaran hiburan, contohnya pasar malam,” sebutnya.

Selain itu, pajak retribusi Pasar masih berkisar 72 persen hingga akhir triwulan tiga 2018.

Kondisi ini sedikit terganggu dengan adanya bencana gempa di wilayah Sumbawa bagian barat. Mengingat diketahui, pasar alas sebagai penyumbang terbesar ke dua setelah pasar seketeng. Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya mengejar target yang ada. (arn) Arif Alamsyah

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 1 Oktober 2018

Desain Tahan Gempa PASCAGEMPA bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya, sekolah mulai merencanakan desain sekolah yang antisipatif terhadap gempa. Seperti yang akan dilakukan oleh SMPN 4 Mataram, pihak sekolah merencanakan menambahkan pintu darurat dan memperbanyak akses tangga agar memudahkan siswa turun dari lantai dua.

Kepala SMPN 4 Mataram, Drs. Jupni Amri, MM., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin mengatakan, sebanyak 11 kelas di SMPN 4 Mataram mengalami kerusakan. Meski demikian, pihaknya akan tetap menggunakan lantai dua. Namun akan dirancang fasilitas yang antisipatif terhadap gempa serta ramah anak, antara lain menambah pintu darurat di setiap kelas, serta menambah jumlah tangga.

“Saya akan memperbanyak pintu akses melayani anak keluar masuk kelas, membuatkan pintu dua, di belakang dan depan,” kata Jupni yang juga mantan Kepala SMPN 1 Mataram ini.

Ia mengakui belum mendapatkan kepastian dari pemerintah terkait bantuan yang akan diperolehnya. Namun SMPN 4 Mataram sudah mengganggarkan juga untuk perbaikan. Nantinya jika sudah ada dana dari pemerintah, akan digunakan perbaikan untuk kelas yang mengalami rusak cukup parah. Sementara dana dari SMPN 4 Mataram akan digunakan untuk menambah fasilitas tambahan.

“Dana perbaikain dari sekolah saya arahkan untuk membuat pintu darurt, dan tangga diperbanyak. Nantinya ada banyak akses untuk tangga. Sekolah membuat rangancan antisipasi dan ramah anak dalam kondisi darurat gempa,” kata Jupni.

Di SMPN 4 Mataram sendiri pembelajaran sudah berjalan normal. Siswa dipulangkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Jumlah siswa di SMPN 4 Mataram sebanyak 918 siswa yang dibagi ke dalam 29 rombongan belajar dari kelas VII sampai dengan IX. Jupni mengakui sudah ada tiga tim yang melakukan pemeriksaan bangunan.

Namun ia belum mengetahui kerusakan bangunan di SMPN 4 Mataram masuk ke kategori mana. Ia juga mengakui belum menerima informasi bantuan untuk perbaikan sekolah. “Belum ada informasi bantuan. Sekolah memang sangat membutuhkan, itu yang saya tidak jemput bola, karena mungkin ada sekolah lain yang lebih membutuhkan,” katanya.

Jupni Amri (ron) (Suara NTB/ron)

Jurusan Dharma Duta STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat di Kayangan Mataram (Suara NTB) Jurusan Dharma Duta STAHN Gde Pudja Mataram menggelar pengabdian masyarakat di Banjar Amerta Buwana, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, pada Sabtu (29/9) sampai dengan Rabu (3/10). Pengabdian masyarakat itu bertemakan “melalui pengabdian masyarakat kita tingkatkan sradha bhakti dan solidaritas pasca gempa”.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Drs. I Nyoman Sulastra, M.Si., menjelaskan, pengabdian masyarakat kali ini dilaksanakan selama lima hari. Pengabdian masyarakat di Banjar Amerta Buwana Desa Salut bertujuan untuk memberikan penguatan sradha bhakti dan rasa solidaritas pasca gempa. “Yang diberikan kepada masyarakat di banjar Amerta Buwana Salut mulai dari anak-anak dan remaja sampai orang tua,” katanya.

Acara pembukaan Pengabdian Masyarakat ini dihadiri dan dibuka Drs. I Ketut Sumada, M.Ag., sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAHN Gde Pudja, yang ditugaskan untuk mewakili Ketua STAHN Gde Pudja, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. Tim pengabdian masyarakat di Banjar Amerta Buwana Desa Salut yang diketuai oleh Drs. I Nyoman Sulastra, M.Si., beranggotakan enam orang. Selain memberikan trauma healing untuk meningkatkan semangat dan menghilangkan trauma pascagempa pada anak-anak dan remaja, para pembina pengabdian masyarakat juga memberikan program pembinaan keagamaan Hindu.

Nyoman Sulastra menjelaskan, program pembinaan keagamaan yang diberikan berupa materi dasar-dasar Agama Hindu, Tata Susila, Aksara Bali, Wariga dan Kepemangkuan. Tim Pengabdian Masyarakat juga melaksanakan acara penyerahan bantuan kepada warga Banjar Amerta Buwana Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara yang terdiri dari 62 KK. Penyerahan bantuan STAHN Gde Pudja Mataram di Banjar Amerta Buwana Salut, melalui kegiatan pengabdian masyarakat diwakili Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Drs. I Ketut Sumada, M.Ag., dan Ketua Tim Pengabdian Masyarakat bapak Drs. I Nyoman Sulastra, M.Si.. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

SERAH BANTUAN - Penyerahan bantuan oleh ketua tim pengabdian masyarakat, Drs. I Nyoman Sulastra, M.Si., di Banjar Amerta Buwana, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Terkait Guru Honorer, Pemerintah Daerah Tidak Boleh Lepas Tangan Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah diminta tidak lepas tangan dengan tidak terakomodasinya Guru honorer SMA/SMK Negeri di NTB dalam formasi khusus rekrutmen CPNS 2018. Dari 735 formasi khusus tenaga guru se-NTB, tak satupun dari Pemprov NTB.

H. Ali H. Arahim

Data Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, formasi khusus guru eks honorer K2 untuk Kota Mataram sebanyak 1 orang, Lombok Barat 37 orang, Lombok Tengah 250 orang, Lombok Timur 79 orang, Lombok Utara 10 orang, Sumbawa Barat 12 orang, Sumbawa 58 orang, Dompu 42 orang, Bima 143 orang dan Kota Bima 103 orang.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., pada Minggu (30/9) mengatakan, pemerintah seharusnya berpatokan pada regulasi. Diperlu-

kan jalur khusus dengan adanya peraturan menteri untuk mengakomodasi honorer K2.

“Segera membaut naskah akademik untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kita minta di dalam pasalnya, cukup sekali penandatanganan kontrak sampai usia 60 tahun. supaya bisa diakomodir guru non PNS di seluruh Indonesia,” ujar Ali. Hal itu penting dilakukan, karena guru honorer sudah mengabdi sejak lama. Guru PNS maupun Non PNS samasama mencerdaskan kehidu-

pan bangsa.

Ali juga menyampaikan agar pemerintah daerah tidak lepas tangan terkait masalah guru honorer. Ia menegaskan, guru honorer merupakan penyelaman pendidikan di NTB. anggaran untuk menggaji mereka harus tersedia melalui APBD kabupaten/kota dan Provinsi.

Karena sampai saat ini masih banyak ditemukan guru honorer yang memperoleh gaji sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak manusiawi.

“Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk memberikan perlakukan secara manusiawi. Masa’ gajinya kecil. Guru di NTB ini tidak ada yang buta huruf, tidak ada guru yang ijazahnya paket C. Inilah perlu pengakuan mela-

lui SK, dan penghargaan melalui gaji,” tegas Ali. Ali menekankan, bupati atau walikota dan gubernur harusnya menempatkan pendidikan sebagai salah satu perhatian yang utama. Karena pendidikan berdampak pada maju atau mundurnya suatu daerah, bangsa, dan Negara.

“Pendidikanlah yang memberikan warna maju mundurnya daerah yang dibingkai dengan sumber daya manusia guru itu sendiri, bagaimana meningkatkan? Pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk pelatihan, inovasi pembelajaran bagi guru yang sistemik secara berkelanjutan dari tingkat gugus, kota, kabupaten, dan provinsi,” kata Ali. (ron)

(Suara NTB/dok)

ITB-Unram ’’Launching’’ Posko Bersama di KLU Mataram (Suara NTB) Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama dengan Universitas Mataram (Unram) melaunching posko bersama di Dusun Medana, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sabtu (29/9).

Kegiatan dihadari perwakilan pemerintah daerah Bappeda Provinsi Bappeda, IAITB, PT-Abyor, Relawan dan masyarakat, serta perwakilan Unram yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ketua LPPM dan beberapa dosen Unram dari berbagai fakultas.

Wakil Rektor I Prof. Lalu Wirasapta Karyadi, pada saat launching memperkenalkan beberapa produk dan program yang telah dilaksanakan ITB. Antara lain pemboran air, penjernih air, fasilitas publik tertutup (dome), fasilitas publik terbuka.

Di samping itu, membantu korban gempa, ITB juga membangun fasilitas rumah bam-

bu meski kini dalam penyelesaian, fasilitas MCK (dalam penyelesaian) dan rencana konsolidasi lahan.

Program-progam tersebut, katanya, mendapatkan apresiasi dari Pemda dan warga setempat yang menilai dampak positif berbagai sumbangsih terhadap korban. Sementara untuk program ke tujuh yaitu konsolidasi lahan, warga sangat berharap untuk bisa segera direalisasikan.

“Malamnya telah dilakukan rembug desa di dua lokasi, Dusun Orong Kopang dan Kopang. Kedua desa tersebut berharap ITB segera berkontribusi dalam konsolidasi lahan,” jelasnya.

Diakui bahwa kegiatan launching posko mengakhiri kontribusi Satgas ITB di Lombok untuk fase ke satu . Selanjutnya akan dilakukan evaluasi di internal satgas ITB untuk melanjutkan rencana kontribusi ITB di Lombok. (dys)

Lengkapi Sapras

Layanan Perpustakaan UIN Segera Dipindahkan ke Kampus UNU Mataram (Suara NTB) Sejak memindahkan proses perkuliahan di kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, sarana dan prasarana perkuliahan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tak memadai. Ruang perpustakaan tak ada, aspek kebersihan yang kurang, dan berbagai kekurangan pendukung perkuliahan seperti juga akses wi fi.

M. Amri, salah satu mahasiswa Pascasarjana meminta sebagai konsekuensi bayar biaya kuliah yang tinggi. Dalam hal ini, pihak kampus harus menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana perkuliahan di UNU NTB. Diakui bahwa sarana dan prasarana belajar selama perkuliahan Pascasarjana UIN Mataram di kampus UNU jauh dari memadai. Ruang kuliah dinilainya tidak representatif. Bahkan antara satu prodi dengan prodi lainnya terkadang rebutan ruang kelas.

Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Dr. Suprapto, meminta agar mahasiswa memaklumi proses perkuliahan ini. Karena akibat gempa, bangunan gedung Pascasarjana tak bisa ditempati.

Pihaknya pun berencana akan segera memindahkan layanan perpustakaan. Tujuannya ialah untuk men-

dukung proses perkuliahan pascasarjana. Namun sementara dilakukan pemindahan, Suprapto mengingatkan mahasiswa agar memanfaatkan fasilitas yang tersedia saat ini. “Perpustakaan mungkin akan diupayakan di sini, manfaatkan dulu apa adanya,” ungkapnya.

Adanya kondisi ini, diprediksi proses perkuliahan di UNU NTB akan berlangsung selama dua semester, seraya menunggu adanya perbaikan gedung baru sehingga bisa ditempati. “Dibanding dengan belajar di tenda tenda. mahasiswa pasca semester sekarang sama semester depan,” ungkapnya.

Sementara sebelumnya menanggapi berbagai kekurangan sarana dan prasarana tersebut, Rektor UIN Prof. Mutawali, meminta maaf atas ketidaknyamanan kondisi tersebut. Dia menyebut tak ada yang menginginkan k o n d i s i demikian.

Bahkan keluarga besar UIN Mataram merasakan kegelisahan yang sama. (dys)

Kerusakan Laboratorium Komputer dan RPS Jadi Prioritas Mataram (Suara NTB) Gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya berakibat juga kepada kerusakan bangunan sekolah, tidak terkecuali laboratorium komputer SMK untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ruang Praktik Siswa (RPS). Namun Pemerintah Provinsi NTB belum menjadikan itu sebagai prioritas, saat ini pemerintah masih fokus pada pembangunan kelas sementara dan rehabilitasi ringan bagi sekolah yang mengalami kerusakan.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., ditemui pada akhir pekan kemarin mengakui hampir semua komputer di sekolah yang roboh akibat gempa pasti mengalami kerusakan.

Halaman 6

RPS juga banyak yang mengalami kerusakan, padahal ruangan itu penting untuk praktik siswa SMK. Namun pihaknya belum bisa langsung menjanjikan solusi perbaikan laboratorium komputer karena saat ini tengah fokus pada pembangunan kelas darurat. “Laboratorium untuk UNBK nanti kita pikirkan satu-satu. Pasti di Lombok Utara hampir semua komputer rusak, tapi jangan kita berpikir semua, pakai tahapan, yang penting anak sekolah dulu,” ujar Yahya.

Ruang praktik siswa juga belum bisa diprioritaskan, karena saat ini harus memprioritaskan agar anakanak SMK bisa belajar di kelas yang cukup layak dulu. “Itu dulu kita fokuskan sehingga anak-anak bisa sekolah di tempat kondusif, barulah alat yang rusak dan RPS kita pikirkan nanti,”

jelas Yahya.

Pada tahun ini, perbaikan difokuskan pada pembangunan kelas darurat dan rehabilitasi bangunan sekolah yang mengalami rusak ringan. Yahya menjelaskan, proses pembangunan sebanyak 75 kelas darurat SMK sedang dilakukan. Sedangkan 130 ruang kelas akan direhabilitasi.

Total sebanyak 42 SMK negeri dan swasta di Pulau Lombok dan Sumbawa mengalami kerusakan.

Ditargetkan pembangunan kelas darurat dan rehabilitasi bagi gedung yang mengalami rusak ringan bisa rampung pada tahun ini. Sementara untuk perbaikan bagi sekolah yang mengalami rusak berat baru akan dilakukan pada tahun 2019. “Kalau untuk perbaikain bangunan yang rusak parah itu di tahun 2019,” kata Yahya. (ron)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah foto bersama Rektor UMMAT H.Arsyad Gani bersama civitas kampus.

Gubernur NTB Dorong Mahasiswa UMMAT Rebut Beasiswa Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meyakini banyak potensi di intelektual di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Tidak saja unggul di daerah, juga mampu berkompetisi dengan merebut beasiswa ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri seminar nasional Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala di Aula Rektorat UMMAT, Sabtu (29/9).

Gubernur mendorong peran aktif civitas UMMAT untuk memotivasi para mahasiswa agar tidak puas pada jenjang saat ini. Mampu berkompetisi di level daerah, nasional, bahkan hingga ke luar negeri. “Dan saya yakin, mahasiswa di kampus ini memiliki kualitas yang baik, terutama untuk dikirim ke luar negeri,” kata rektor.

Dorongan gubernur yang akrab dengan sapaan Dr. Zul ini tidak lepas dari program yang sedang digencarkan pemerintahan di bawah kendalinya. Di mana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) generasi menja-

di prioritas di sektor pendidikan.

Langkahnya, dengan mengirim ribuan mahasiswa penerima beasiswa luar negeri setiap tahun.

Dalam seminar dengan tema “Membangun Pendidikan yang Mandiri dan Berkualitas pada era Revolusi Industri 4.0” itu, Dr. Zul menekankan peran perguruan tinggi dalam upaya mencatak SDM yang kerkualitas, bersahaja, dan memiliki jiwa entrepreneurship.

Menurutnya, generasi muda NTB sejatinya memliki kemampuan untuk bisa bersaing dengan dearah-daerah lain.”Sehingga langkah pemerintah daerah melalui program beasiswa ke luar negeri merupakan usaha serius dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di NTB,” harapnya.

Gubernur juga dalam sambutannya mendorong UMMAT sebagai salah satu perguruan tinggi swasta unggulan diwilayah NTB, agar berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan mengundang tokoh maupun praktisi dalam merespon revolusi industri 4.0.

Merespon tawaran gubernur tersebut, Rektor UMMAT,Drs. H. Asyad Abdul Gani, M.Pd mendukug penuh misi Gubernur untuk mengirim putra putri NTB untuk studi ke luar negeri.

Hal ini menurutnya sejalan dengan program UMMAT, salah satunya dalam hal penguasaan bahasa asing, Inggris dan Arab.

“Sehingga dalam kurikulum pembelajaran UMMAT saat ini, pengajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Arab minimal 6 SKS untuk seluruh prodi, sekaligus langkah sebagai upaya menghadapi revolusi industri 4.0,” kata Rektor.

UMMAT, katanya, berkomitmen akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan membangun kerjasama dengan dunia usaha, dan membekali mahasiswa dengan Kewirausahaan.

Untuk mendukung itu juga UMMAT akan terus melakukan kajian melalui berbagai seminar nasional sebagaimana kegiatan hari ini dan Seminar Internasional Allah pada tanggal 30-31 Oktober 2018, dengan tema Pariwisata Halal. (ars/*)

Senin, 1 Oktober 2018

SUARA NTB

Halaman 7

HBY Pastikan Normalisasi Sungai Tak Bisa Dilakukan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengakui normalisasi Sungai Silo di Kecamatan Dompu sudah masuk dalam program kerja pemerintah daerah. Namun sayangnya, upaya meminimalisir ancaman banjir tersebut kini dipastikan tidak bisa terakomodir, diduga akibat penggunaan anggaran yang tidak terencana.

“Begitu mau ketok palu anggaran tiba-tiba ada gali ini, bikin ini. Ya, akhirnya yang terencana dari awal itu tidak terakomodir,” kata dia menjawab Suara NTB. Tidak terakomodirnya program ini dengan anggaran yang ada memastikan bahwa Sungai Silo yang sudah meluap dan merendam ratusan rumah warga beberapa waktu lalu tak mendapat penanganan apaapa tahu ini. Pun diakui pihaknya sangat menghawatirkan ancaman bencana tersebut terluang lantaran terus terjadinya penyempitan dan pendangkalan sungai.

“Kalau saya tinggal di Jakarta banjir di Dompu enak kan, lo yang banjir itu dibelakang rumah saya prihatin gak? Ya bukan cuma prihatin saya kirim nasi bungkus ke orang-orang itu karena ndak bisa masak,” ungkapnya.

Disampng itu, HBY sapaan akrab H. Bambang M. Yasin juga mengeluhkan program normalisasi Sungai Laju yang dilakukan beberapa anggota legislativ sejauh ini, sebab kegiantan itu bukannya dilanjutkan dengan menyambung titik yang sudah dinormalisasi melainkan membuat titiktitik baru, tak heran kini Sungai Laju tampak seperti sebuah sumur.

“Sekarang di timur dinormalisasi, barat dinormalisasi (tengah tidak, red) kan sama halnya orang buat sumur. Kadang begitu yang bikin saya sangat emosional. Sungai Silo misalnya kami bikin (normalisasi, red) dari Wawo kami rintis ndak miliar-miliar uangnya, ya maksud saya coba tahun ini pokir itu semua dipakai untuk normalisasi sungai pasti tembus sampai atas (hulunya, red),” jelas Bupati.

Saat banjir datang, lanjut dia, pemerintah daerah terus disalahkan karena telah mengembangkan program jagung diwilayah ini, tetapi ketika harga jagung tinggi tak ada satupun petani yang berbagi kebahagiaannya dengan Bupati, selain sebatas penghargaan dari daerah-daerah luar.

“Ada ndak orang Dompu antar uang jagung ke saya, dibanggabanggakan ya iya saya cuma dapat itu pahalanya,” pungkas dia. (jun)

SUARA NTB

Senin, 1 Oktober 2018

Halaman 8

Melihat Sentul dari Dekat

Dusun Terdampak Gempa, Tak Bergantung Bantuan Logistik Dari ratusan dusun yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), rata-rata seluruh warganya bergantung pada bantuan relawan dan pemerintah.

Tapi hal itu tidak bagi warga dusun Sentul, desa Pendua, kecamatan Gangga. Etos kerja tinggi dan manajemen pangan yang baik membuat warga setempat berkecukupan selama masa tanggap darurat.

HANYA ada dua jenis logistik yang diperlukan warga setempat pascagempa, yakni terpal /tenda dan air kemasan.

Alasannya rumah warga rusak dan aliran air terputus.

Namun untuk urusan konsumsi seperti beras, lauk pauk, warga setempat mengusahakannya secara mandiri.

Sungguh satu bentuk manajemen sumberdaya yang patut ditiru oleh warga lain, bahkan oleh Pemda KLU sendiri.

Tokoh masyarakat sekaligus pegiat kegotongroyongan masyarakat dusun Sentul, Alwan Wijaya Kusuma, Minggu (30/9) mengutarakan, warga Sentul nyaris tak terpengaruh oleh dampak gempa. Secara ekonomi, mereka berkelompok membangun kerjasama untuk memenuhi kebutuhan pangan selama masa tanggap darurat.

“Saya katakan kepada

warga, hanya rumah kita yang hancur. Tapi semangat kita jangan ikut hancur,” katanya.

Sebagaimana aktivitas sebelum gempa, seperti itu pula pemandangan warga di dusun itu. Rata-rata warga berprofesi sebagai petani.

Hanya berselang dua hari setelah gempa tanggal 5 Agustus, warga kembali bertani. Saat itu juga mereka panen jagung, kacang dan komoditas lain. Bahan pangan itu kemudian disalurkan kepada warga dusun setempat untuk menghindari paceklik cadangan pangan. Bahkan untuk beberapa jenis komoditas sayur, warga setempat yang memperoleh bantuan dari relawan lebih memilih mengirim kembali sayur sayuran itu ke posko lain yang lebih membutuhkan.

Warga yang berpenduduk

54 KK itu benar-benar memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Hampir di setiap rumah memiliki kolam ikan, setiap rumah memiliki petak tanaman cabai dan sayur mayur.

“Setelah panen kemarin nyaris tak ada warga yang menjual gabah. Kami lebih memilih untuk menyimpan sebagai stok pangan,” tuturnya. ‘’Selama di pengungsi, kami juga memanen ikan dari kolam warga yang rusak. Jadi dari tujuh posko yang ada di dusun, hampir semua makan enak,” tambahnya setengah berkelakar.

Lain orang tua, lain pula upaya dari kalangan pemuda setempat. Melalui Kelompok Petani Muda (KPM) Horsepen (Hortikultura Sentul Pendua), mereka menunjukkan tak mau kalah. Tiga hari setelah gempa, KPM Horsepen telah menanam sayur, dari kangkung darat, bayam, sawi, dan sayur mangkok. Hasilnya sebagian kecil mereka jual ke pasar Santong dan pasar Gondang, selebihnya dibagikan kepada warga di posko-posko pengungsian.

“Anggota KPM sebanyak 76

orang, dari kategori usia lima tahun sampai remaja. Masing-masing anggota harus menanam sayur satu petak.

Anak-anak yang masih kecil juga kita dorong siapkan lahan, nanti budidayanya dilakukan secara gotong royong,” jelas Ketua KPM Horsepen, Feri Husein.

Menanam sayur secara dini bagi warga setempat merupakan bentuk pembinaan dan pendidikan karakter sejak dini. Mereka sadar, biaya sekolah dan biaya hidup mereka selama ini diperoleh dari bertani.

“Setiap petak sawah milik anggota kami olah dengan gotong royong. Hasilnya tidak sampai setengah jam selesai.

Jadi tidak ada remaja yang menganggur,” jelasnya.

Sebagai permulaan, remaja Sentul memang belum bisa menyebut usaha ini sebagai bisnis. Dari setiap petak produksi sayuran, satu orang hanya dibebankan 10 persen saja sebagai iuran kas KPM untuk membeli bibit. “Alhamdulillah sudah ada hasilnya.

Saya pribadi bisa membeli motor bekas dari menanam cabai,” tandas Feri. (ari)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR4319BO NOKA/NOSIN : MH328D2049K187431/28D1187224 AN. ATIAH HILANG DISEKITAR JL.PENDIDIKAN MATARAM

(Suara NTB/ist)

BERTANI – Para remaja di Dusun Sentul, Desa Pendua, Kecamatan Gangga, KLU, sedang bertani, Minggu (30/9), menuju masa depan yang mandiri.

HILANG STNK R2 HONDA DR4107BQ NOKA/NOSIN : MH1JF1314AK270393 / JF13E1-0265135 AN. SILUH PUTU DAMAYANTI. HLG SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 1 Oktober 2018

Halaman 9

Logo Porprov NTB NTB Tuan Rumah Kejuaraan Paralayang Internasional Diluncurkan Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB resmi meluncurkan logo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X 2018 di Kawasan Wisata Mandalika, Lombok Tengah (Loteng), Minggu (30/9) kemarin. Acara launching logo Porprov NTB X itu menandakan bahwa persiapan Porprov NTB sudah dimulai.

“Dengan launchingnya logo Porprov NTB ini maka persiapan Porprov NTB sudah dimulai dari sekarang. Itu artinya semua KONI kabupaten/kota di NTB harus menyiapkan atletnya, sehingga Porprov NTB akan melahirkan atlet-atlet berkualitas”ucapnya.

Pantauan Suara NTB dilokasi, peluncuran logo Porprov NTB dilaksanakan di Kawasan Wisata Mandalika Kuta Lombok, Minggu (30/9) kemarin. Kegiatan itu dimeriahkan oleh komunitas bersepeda balap Lombok. Sedikitnya 200 komunitas sepada balap hadir diacara peluncuran logo Porprov NTB. Selain itu acara peluncuran logo Porprov NTB dihadiri oleh Sekda NTB, Drs. H. Rosiadi Sayuti.

Sebelum acara peluncuran logo, ratusan komunitas sepeda balap melakukan gowes yang dimulai depan Kantor Gubernur NTB, pukul 06.30 WITA dan tiba di Mandalika Kuta Lombok pukul 10.00 wita. Setiba dilokasi, para pencinta olahraga sepada langsung menikmati musik yang dilantunkan para penyanyi lokal NTB. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang diwawancara Suara NTB dilokasi, mengatakan kegiatan launching logo Porprov NTB sengaja dibuat meriah. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat kabupaten/ kota di NTB agar ikut menyukseskan pelaksanaan ajang multi event empat tahunan itu.

Mantan Direktur PT. DMB ini mengatakan dengan diluncurkannya logo Porprov NTB itu maka persiapan Porprov NTB sudah dimulai. Dalam hal ini pihak KONI NTB sudah mendapat dukungan Pemprov NTB untuk menggelar ajang multi event tingkat regional tersebut.

Andy berharap sejumlah KONI kabupaten/ kota agar menyiapkan atlet dengan baik guna menyambut Porprov NTB. Pasalnya bila KONI kabupaten/kota menyiapkan atlet dengan baik maka Porprov NTB X akan melahirkan atlet-atlet handal yang dapat mewakili NTB di PON 2017. Sebagaimana diketahui, NTB memasang target 17 medali emas di ajang multi event nasional itu. Dan Andy berharap target tersebut dapat tercapai.

Sementara itu terkait sarana dan prasarana olahraga yang belum siap digunakan untuk Porprov NTB, pihak KONI NTB telah berkoordinasi dengan Pemerintah NTB. Hasil rapat KON NTB dengan Dispora NTB belum lama ini bahwa terkait sarana dan prasarana olahraga yang kondisinya masih rusak akan dibenahi semua oleh Pemprov NTB sebelum Porprov NTB dimulai.

“Kami sudah melakukan rapat dengan Dispora NTB. Dan Pemprov NTB siap membenahi semua sarana olahraga,” terang Andy. (fan)

Jaksa Kantongi Kasus Lain Tersangka OTT Dana Bencana Dari Hal. 1 Biar pengacaranya yang menganggap kami menjebak itu tahu, orang ini memang (diduga) punya catatan kasus lain,’’ tegasnya.

Sementara untuk kasus HM sejauh ini masih dalam proses pemberkasan. Diperkirakannya, tim akan melimpahkan berkas awal Oktober ini. Namun akan dipertimbangkan juga jadwal praperadilan yang diajukan ter-

sangka melalui kuasa hukumnya. Sampai sejauh ini Kajari mengaku belum menerima jadwal pasti praperadilan. Timnya juga akan menyesuaikan dengan rencana rekonstruksi atau olah TKP saat OTT berlangsung di Cakranegara Jumat (14/ 9) lalu. Jadwal rekonstruksi juga belum ditetapkan, akan tergantung kesiapan tim gabungan Pidsus, Intelijen, Pidum dan Datun. (ars)

Dimulai di KSB Dari Hal. 1 Senin (1/10) hari ini. Kemudian dilanjutkan Selasa (2/10) di Lombok Timur dan Rabu (3/10) di Kota Mataram. Semetara KLU belum dijadwalkan karena masih dalam persiapan. ‘’Untuk tahap awal di tiga daerah ini, kemungkinan tidak terlalu banyak, karena ini untuk motivasi warga dulu.

Supaya mereka lihat dulu bentuknya,’’ kata Komandan Posko Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Lombok – Sumbawa, Kol.Inf. H. Farid Makruf, MA menjawab Suara NTB Sabtu (29/9).

Sudah disepakati juga rumah tahan gempa yang dibangun adalah jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan rumah konvensional.

Tidak ada lagi opsi lain, demi mempercepat realisasi rumah tahan gempa bagi warga.

Kesepakatan ini menurut Farid setelah semua pihak terkait urun rembuk membuat keputusan di Posko PBD di Selaparang Mataram. Sejumlah pihak yang hadir seperti PUPR, BNPB, BPBD, Bank BRI, Pemprov NTB dan unsur pemerintah daerah lainnya.

Pelibatan Bank BRI karena sebagai pihak yang ditunjuk menampung transfer dana korban gempa tersebut sebelum disalurkan melalui masing masing Pokmas. Semua pihak itu sepakat bahwa pembangunan rumah tahan gempa harus dimulai, sebab jika terus dilakukan penundaan maka berdampak kepada korban yang masih bertahan di pengungsian.

Mantan Danrem 162/WB ini memaparkan, alur teknis pelaksanaan dan pencairan anggaran. Diawali dari Pokmas yang menentukan jenis rumah, diputuskan Risha atau konvensional. Setelah disepakati, kemudian Pokmas membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dibantu oleh tim Rekompak yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR. Tim Rekompak sebelumnya direkrut PUPR sebanyak 450 orang yang membantu menyusun RAB pembangunan rumah tahan gempa Lombok dan Sumbawa.

Setelah RAB dan jenis rumah selesai, selanjutnya Pokmas mendatangi tim fasilitator. ‘’Tim fasilitator itu adalah orang yang akan memafasilitasi antara Pokmas dengan aplikator. Siapa aplikator?

Mereka ini perusahaan pengadaan panel panel bangunan rumah tahan gempa itu,’’ bebernya.

Masih ada tahapan berikutnya, untuk tanggung jawab administrasi dan keuangan, dibuat kontrak antara Pokmas dengan aplikator. ‘’Setelah itu jalan pembangunan rumah,’’ tandasnya.

Sementara anggaran yang cair sesuai dengan ketentuan PUPR, yakni bervariasi tergantung hasil verifikasi rumah rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp15 juta.

Ditambahkan, pada dasarnya semua daerah sudah menyiapkan perangkat seperti Pokmas untuk memfasilitasi percepatan pembangunan rumah tahan gempa. Namun untuk tahap awal ini tidak banyak yang dibangun.

Jumlahnya bervariasi di masing masing daerah di KSB, Sumbawa Besar, Lotim, Loteng, Lobar, Mataram dan KLU. ‘’Intinya ini untuk pemacing yang lain, biar masyarakat lihat. Kalau tidak dimulai, masyarakat tidak melihat bentuk rumahnya nanti,’’ tandasanya.

BRI Mataram sebelumnya telah mencetak 22.365 buku rekening korban gempa penerima bantuan.

Khusus di wilayah kerja BRI Mataram mencakup Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur.

Data yang masuk ke BRI Mataram ada sebanyak 24.382 yang sudah diverifikasi. Sisanya 2.017 masih diproses pembuatan buku rekeningnya.

Masing-masing rekening telah terisi Rp50 juta, sesuai besaran yang dialokasikan pemerintah.

Meski demikian, BRI masih memblokir sementara seluruh rekening dimaksud, hingga turun petunjuk teknis pemanfaatan dana ini. Targetnya sebanyak 125.000 rekening yang akan dibuatkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui BPBD terus melakukan verifikasi terhadap laporan rumah-rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. (ars)

Mataram (Suara NTB) Ajang paralayang internasional akan kembali hadir di NTB. Kejuaraan Paralayang Internasional Seri-4 itu akan digelar di Kawasan Wisata Mandalika Kuta Lombok, 12-14 Oktober 2018.

Ketua Federasi Aeromodeling Indonesia (FASI) Loteng, Roi Rahmanto yang diwawancara Suara NTB, di Pantai Kute Lombok, Minggu (30/9) kemarin mengatakan kejuaraan paralayang

internasional yang di gelar di Mandalika Kuta Lombok merupakan kejuaraan resmi yang di gelar oleh Federasi Aeromodeling Indonesia (FASI) pusat.

“Kejuaraan internasional paralayang di NTB akan digelar oleh FASI Pusat yang diinisiasi Kemenpora dan bekerjasama dengan FASI Loteng,” ucapnya.

Kejuaraan Paralayang internasional yang akan digelar di Mandalika merupakan program tahunan FASI

Pusat yang di gelar lima kali dalam setahun. Event itu merupakan seri ke4 digelar di NTB, seri sebelumnya di gelar di Pulau Jawa dan Sumatera.

Penyelenggaraan event internasional ini bukan sekedar penggembira, namun event ini diikuti para atlet-atlet terbaik nasional dan internasional. Pasalnya pihak panitia menyiapkan total hadiah uang pembinaan sebesar Rp 61 juta bagi peserta

BPBD Akui Sungai Silo Lebih Rawan Banjir Dompu (Suara NTB) – Sungai Silo di Kecamatan Dompu kini dianggap lebih rawan meluap akibat banjir.

Selain dampak pendangkalan yang terus terjadi, juga dipicu kondisi sungai yang sempit akibat permukiman warga.

Normalisasi sungai dianggap solusi terbaik selain pembangunan tanggul.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Iman M Hasan membenarkan bahkan sudah menyampaikan ke pemerintah daerah, provinsi maupun pusat bahwa Daerah Aliran Sungai (Das) Silo yang lebih rawan meluapkan banjir.

“Saya sudah usulkan ke pusat bahwa Silo itu lebih rawan karena dia mengalir dipusat pemukiman dengan kondisinya

yang sempit dan dangkal akibat tumpukan sampah,” kata dia menjawab Suara NTB. Langkah normalisasi sungai dari hulu ke hilir yang panjangnya lebih kurang 2 Kilometer ini dianggapnya upaya yang tepat agar empat kelurahan langganan terdampak bisa aman. Terutama ketika banjir bersamaan antara Das Silo dan Laju.

Tetapi memang harapan ini, keluh Imran M. Hasan belum juga mendapat respon apa-apa dari pemerintah, sehingga wajar pihaknya pesimis empat kelurahan tersebut akan bebas dari luapan banjir ketika mengadapi musim hujan yang diperkirakan akan mulai OktoberDesember mendatang.

“Kalau normalisasi mu-

ngkin akan lebih aman, apalagi kita lihat selama ini bajir Silo menghantam Bali I, bada, Karijawa bahkan nanti bisa ke Simpasai dan Wawonduru ketika bersamaan dengan Das laju,” jelasnya.

Disinggung langkah antisipasi di tengah ketidakjelasan waktu normalisasi yang akan dilakukan pemerintah saat ini BPBD sudah menyiapkan dan menggecarkan sosialisasi ke masayarakat desa tangguh bencana. Harapannya, minimal mereka bisa melakukan langkah pencegahan dini sebelum terjadinya banjir.

“Sekarang baru 25 desa yang kita bentuk dan siapkan untuk antisipasi bencana alam di wilayah ini, khususnya banjir yang akan mengancam kita,” pungkasnya. (jun)

Penerimaan Pajak Hotel Terealisasi 65 Persen Mataram (Suara NTB) Pajak hotel dan restoran menjadi salah satu potensi yang besar di Kota Mataram.

Hingga September ini, realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Mataram sebanyak 65 persen saja dari target Rp23 miliar selama 2018 ini.

“Target kita Rp23 miliar, berkurang Rp4 miliar dari sebelumnya. Kalau dari hotel sendiri penerimaan pajak baru 65 persen,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H.M Syakirin Hukmi.

Sebelumnya asosiasi perhotelan di Kota Mataram sempat meminta penghapusan atau penundaan pembayaran pajak. Namun pihaknya tidak dapat memenuhi hal itu, karena tidak diperkenankan di dalam aturan. Pihaknya hanya bisa memberikan keringanan berupa penghapusan

sanksi administrasi bagi semua pelapor.

“Mereka minta penghapusan atau penundaan saja.

Tapi kan kita tidak bisa lakukan itu. Karena itu tidak sesuai dengan aturan. Jadinya kita hanya bisa berikan penghapusan sanksi administrasi saja,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa perhotelan mengalami kendala pembayaran pajak karena jumlah tamu yang menginap mengalami penurunan. Selain itu mereka juga memerlukan biaya untuk memperbaiki beberapa bagian hotel yang mengalami kerusakan akibat gempa.

“Jadi kita berikan opsi, mereka laporkan sendiri berapa jumlah tamu yang menginap,” ujarnya. Ia berharap hotel-hotel yang belum menyelesaikan kewajibannya membayar pajak untuk segera dilakukan. Sebab

pihaknya belum tahu penghapusan sanksi administrasi ini akan berlaku hingga kapan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi perhotelan untuk membayar tanpa perlu membayar denda jika memang sudah melewati jatuh tempo pembayaran pajak.

“Ini kesempatan, karena saya sendiri tidak tahu nanti penghapusan saksi administrasi ini akan berlaku sampai kapan. Kita tunggu saja SK pak Walikota. Maka dari itu sebaiknya selesaikan saja secepatnya,” ujarnya.

Sementara untuk penerimaan pajak dari restoran baru tercapai 70 persen saja. Banyak restoran yang terkena dampak akibat gempa. Mereka tidak hanya mengalami kerusakan pada bangunan, namun juga mengalami penurunan jumlah pelanggan. (lin)

Dua Jabatan Eselon II Berpotensi Lowong Dari Hal. 1 yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (30/9) mengatakan dari tiga pejabat eselon II yang mengikuti tes menjadi widyaiswara, hanya Kepala Dinas Perkim yang tak lolos.

Namun, yang bersangkutan masih punya kesempatan satu kali lagi untuk ikut.

“Jadi yang lulus kami terima dari LAN dua widyaiswara utama, Pak Supran dan Pak CM (Chairul Mahsul). Kepala

Dinas Perkim memang rekomendasinya tidak lulus. Makanya diberikan kesempatan satu kali lagi mengikuti ujian.

Karena memang tidak lulus dari hasil tes LAN, pemaparan, wawancara,” kata Fathurahman.

Sementara dua pejabat yang sudah lulus, kata Fathurahman masih bersifat rekomendasi dari LAN. Rekomendasi tersebut berlaku selama setahun. Artinya, rekomendasi tersebut dapat seg-

era diproses untuk mendapatkan Surat Keputusan Presiden. Karena keduanya lulus menjadi widyaiswara utama.

Mekanismenya, jelas Fathurahman, Pemprov akan mengusulkan ke BKN. Kemudian BKN yang akan memprosesnya ke Setneg untuk ditandatangani Presiden. Jika SK widyaiswara kedua pejabat eselon II Pemprov NTB ini diproses dan keluar, maka akan terjadi kekosongan jabatan struktural eselon II. (nas)

Pelamar Wajib Lampirkan Sertifikat Pendidik dan STR Dari Hal. 1 Biasanya, pada pagi atau siang hari, situs pendaftaran CPNS secara online akan sulit diakses. Karena situs tersebut diakses jutaan orang secara nasional. ‘’Caranya pada saat tidak sibuk jaringan, mungkin tengah malam. Melihat secara nasional ini pendaftarannya. Mungkin tengah malam atau malam hari. Memang seperti itu. Karena kalau pagi, siang yang mengakses banyak,’’ katanya.

Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota akan membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi jalur umum dan khusus 26 September mendatang. Secara keseluruhan, 11 entitas pemerintahan di NTB membuka lowongan 1.331 tenaga guru dan 829 tenaga kesehatan formasi umum.

Data BKD NTB, jumlah kuota CPNS untuk provinsi

dan 10 kabupaten/kota sebanyak 3.186 formasi. Terdiri dari formasi umum sebanyak 2.446 orang dan formasi khusus eks honorer K2 sebanyak 740 orang.

Formasi khusus tenaga guru di Kota Mataram sebanyak 1 orang, Lombok Barat 37 orang, Lombok Tengah 250 orang, Lombok Timur 79 orang, Lombok Utara 10 orang, Sumbawa Barat 12 orang, Sumbawa 58 orang, Dompu 42 orang, Bima 143 orang dan Kota Bima 103 orang. Untuk formasi khusus tenaga kesehatan kuotanya cuma 5 orang. Tersebar di Kota Mataram 1 orang, Bima 1 orang dan Kota Bima 3 orang.

Untuk formasi umum tenaga guru, Pemprov membuka lowongan 326 formasi, Kota Mataram 130 formasi, Lombok Barat 110 formasi, Lombok Tengah 150 formasi, Lombok Timur 29 formasi, Lombok Utara 108 formasi, Sum-

bawa Barat148 formasi, Sumbawa 100 formasi, Dompu 81 formasi, Bima 100 formasi dan Kota Bima 49 formasi.

Formasi umum tenaga kesehatan, Pemprov NTB 107 formasi, Kota Mataram 100 formasi, Lombok Barat 46 formasi, Lombok Tengah 48 formasi, Lombok Timur 92 formasi, Lombok Utara 113 formasi, Sumbawa Barat 70 formasi, Sumbawa 87 formasi, Dompu 54 formasi, Bima 79 formasi dan Kota Bima 33 formasi.

Selain guru dan tenaga kesehatan, 10 Pemda kabupaten/kota juga membuka lowongan tenaga teknis sebanyak 286 formasi. Kota Mataram 30 formasi, Lombok Barat 26 formasi, Lombok Tengah 33 formasi, Lombok Timur 25 formasi, Lombok Utara 43 formasi, Sumbawa Barat 8 formasi, Sumbawa 30 formasi, Dompu 52 formasi, Bima 29 formasi dan Kota Bima 10 formasi. (nas)

yang berhasil keluar sebagai juara.

“Ini kejuaraan resmi. Persyaratan pesertanya atlet harus punya lisensi.

Hadiahnya langsung dari panitia pusat.

Total hadiah 61 juta,” jelasnya.

Lanjutnya, bagi atlet yang ikut di event ini harus memiliki lisensi atlet yang diakui oleh FASI. Selanjutnya kelas yang dipertandingkan, yakni dimulai dari kategori junior, senior dan the master atau khusus atlet yang berusia 50 tahun ke atas. (fan)

4.145 Jiwa di Mataram Diusulkan Terima Jadup Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 14 ahli waris korban meninggal akibat gempa di Kota Mataram dipastikan telah menerima santunan kematian dari pemerintah. Sedangkan, 4.145 jiwa dari 1.087 KK diusulkan menerima jadup (jaminan hidup). Ahli waris penerima santunan kematian ini, telah ditetapkan dalam keputusan Walikota Mataram nomor : 982/VIII/2018 tentang penetapan korban meninggal dunia akibat bencana gempa di Kota Mataram, tahun 2018. ‘’Santunan untuk 13 orang tersebut diserahkan langsung oleh pejabat dari Kementerian Sosial RI. Sedangkan untuk satu orang korban meninggal dunia, masih dalam proses pengajuan ke Kementerian Sosial berdasarkan keputusan Walikota Mataram nomor 1002/IX/2018 tentang perubahan atas keputusan Walikota Mataram nomor : 982/VIII/2018 tentang penetapan korban meninggal dunia akibat bencana gempa di Kota Mataram, tahun 2018,’’ terang Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin.

Sementara itu, terkait jadup, lanjut Ketua TAPD Kota Mataram ini, akan diberikan kepada masyarakat terdampak yang rumahnya masuk dalam katagori rusak berat. Untuk pemberian jadup ini, masih dalam tahap verifikasi atau validasi data. Hasil sementara, sebut Eko, verifikasi dan validasi data sebanyak 1.087 KK dengan jumlah jiwa 4.145. ‘’Data-data ini sudah diserahkan ke Kementerian Sosial.

Dikatakan Eko, Pemkot Mataram menemui beberapa kendala dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Seperti, data ganda. ‘’Contohnya dobel NIK, KK dan anggota keluarga.

Kemudian, anggota keluarga sama tetapi kepala keluarga berbeda. Belum ditemukan NIK dan KK,’’ terangnya. Hal tersebut, kata mantan Asisten II Setda Kota Mataram ini, karena data awal hanya menggunakan nama dan NIK. ‘’Tetapi, permintaan Kementerian Sosial, harus disertakan nomor KK, NIK dan jiwa dalam satu keluarga serta fotokopi KK, KTP dan pembukaan rekening bank,’’ imbuhnya. (fit)

Dana untuk KEK Mandalika Dari Hal. 1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Program (ITDP) mendukung dari sisi pendanaan pembangunan infrastruktur dasar. Seperti jalan, air bersih dan lainnya. ‘’Itu kemarin baru di-launching, NTB dapat untuk mendukung KEK Mandalika. ITDP itu yang dapat tiga kawasan pengembangan pariwisata nasional, Toba, Borobudur dan KEK Mandalika. Saya dengar untuk tiga kawasan ini disediakan dana kurang lebih Rp 10 triliun,’’ ungkap Ardhi ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, pekan kemarin.

Bantuan dana pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 10 triliun tersebut untuk tiga kawasan. Yakni KEK Mandalika, Borobudur dan Danau Toba. Ardhi belum mengetahui besaran dana secara pasti untuk masing-masing kawasan. Namun angkanya secara keseluruhan Rp 10 triliun untuk tiga kawasan. ‘’Saya belum tahu berapa untuk KEK Mandalika. Sekarang sedang disusun perencanaannya. Untuk pembangunan infrastruktur dasar mendukung pari-

wisata. Bukan jalan saja termasuk air bersih,’’ terangnya.

Ia menjelaskan program ini masih dalam perencanaan.

Diharapkan 2019 mendatang sudah mulai eksekusi di lapangan. Dikatakan sudah ada pertemuan antara Pemprov dengan Pemda kabupaten/kota se Pulau Lombok yang dikoordinir Balai Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. ‘’Sudah ada rapat dengan provinsi dan kabupaten/kota se-Pulau Lombok,’’ tandasnya.

Diketahui, sejumlah investor sudah menandatangani kerjasama pembangunan tujuh hotel dan sirkuit Moto GP di KEK Mandalika. BUMN Prancis akan membangun sirkuit Moto GP dengan nilai investasi triliunan rupiah lebih.

Selain itu, sebanyak tujuh investor yang akan membangun hotel dengan investasi mencapai Rp 2 triliun lebih. Pembangunan sejumlah fasilitas tersebut ditargetkan tuntas 2018.

Beberapa hotel yang sedang dibangun antara lain Hotel Royal Tulip 250 kamar, Hotel Pullman 251 kamar, Paramount Hotel 400 kamar dan Hotel X2 sebanyak 200 kamar. KEK Mandalika yang total luasnya hampir empat kali lipat dari Nusa Dua ditargetkan selesai dikembangkan dalam waktu 10 tahun saja, dengan target 10.000 kamar. (nas)

Percepat Eksekusi, Proyek Rehabilitasi Pascabencana Tak Ditender Dari Hal. 1 Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur air bersih yang banyak rusak akibat gempa. Pemprov akan membangun sekitar 30 unit embung rakyat.

Untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, Pemprov NTB akan memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar kepada para UMKM. Bantuan tersebut akan diberikan berupa alat-alat produksi serta bantuan modal.

Jumlah UMKM yang terdampak mencapai puluhan

ribu, namun yang akan diberikan bantuan tidak secara keseluruhan. Ditargetkan, pekan ini APBD Perubahan 2018 sudah bisa dieksekusi.

Pemprov NTB masih membuka saluran bantuan dari pemerintah daerah lainnya dari seluruh penjuru Indonesia. Saat ini yang sudah menginformasikan akan memberikan bantuan yaitu Provini DKI Jakarta sebesar Rp10 miliar. Meski dana bantuan tersebut belum diterima namun Pemprov NTB sudah merencanakan anggaran tersebut untuk pembangunan fasilitas kesehatan. (nas)

BPRS PNM ”Patuh Beramal” Kembali Raih Predikat Sangat Bagus dari Majalah Infobank Dari Hal. 1 pertumbuhan pembiayaan, keuntungan dan rasio-rasio lainnya. Seperti Non Performing Financing (NPF) atau kredit macet, CAR, FDR, KAP, BOPO,NIM dan ROAA. Kilas balik, BPRS Patuh Beramal berdiri sejak tahun 1993 silam sebagai BPR Syariah pertama di Nusa Tenggara Barat. Dimana salah satu pendirinya adalah Drs. H. L. Mudjitahid dan hingga saat ini sahamnya dimiliki oleh 23 pemodal. Mayortitas saham dikuasai PT. PNM (Persero) sebesar 74,18 persen.

Yanuar Alfan bergabung di BPRS ini sejak tahun 2009, berkarir sebagai direktur. Sebelumnya, pria satu anak kelahiran Selong 13 Januari 1970 lulusan Akuntansi STIE Malangkucecwara, Malang tercatat bukan sebagai orang baru di industri keuangan. Pernah menjadi auditor koperasi se

Jawa Timur, karyawan Bank Umum Nasional, dan lama di Sarana NTB Ventura.

Berbekal pengalaman di bidang keuangan yang cukup, pemikiran dan terobosannya di jajaran direksi, BPRS Patuh Beramal berhasil membuktikan diri mendapatkan penghargaan tahun 2011. Yanuar Alfan tahun itu juga diangkat langsung menjadi Direktur Utama hingga kini.

PR berat ketika bergabung di BPRS Patuh Beramal katanya, tingkat kredit macet saat itu tinggi. Mencapai 28 persen dan mencatatkan kerugian yang menyebabkan terdelusinya modal hampir 50 persen. Menjadi bagian utama dari BPRS PNM Patuh Beramal, fokus perhatian saat itu diarahkan pada bagaimana menekan pembiayaan macet sekecil-kecilnya. Sambil mencari strategi-strategi baru mengembangkan Patuh Beramal. Sejak duduk di kursi

Direktur Utama, perkembangan bank ia kebut dengan pembiayaan-pembiayaan yang relatif besar. Meskipun hasil audit otoritas menyatakan sangat berisiko. ‘’Karena memang mitigasi risiko jelas. Pertimbangannya jelas, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,’’ kata Yanuar Alfan.

Dengan berbagai strategi dan pendekatan. BPRS PNM Patuh Beramal yang tadinya minus Rp1,4 miliar berhasil memperkecilnya menjadi Rp75 juta dalam kurun waktu 1,5 tahun. Tahun 2011 bahkan laba bank telah mencapai Rp700 juta. Kredit macet dari dua digit turun di bawah 5 persen.

Kebijakan yang diterapkan Yanuar Alfan, memainkan program-program pembiyaan jangka pendek. Misalnya pembiayaan pada sektor jasa konstruksi sampai tahun 2017. Memasifkan pembiayaan di sektor produktif, ter-

utama juga kepada pelakupelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Serta mencari sumber-sumber dana murah.

Atas terobosan-terobosan itu, penghargaan rutin didapat BPRS PNM Patuh Beramal. Hanya alfa di tahun 2016.

Salah satu pemicunya, hadir Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program pemerintah yang menawarkan bunga kredit relatif kecil kepada pangsa pasar BPR-BPRS. Ia tak menyerah begitu saja.

Strategi bisnis keuangan kembali ia mainkan untuk kembali mendongkrak pertumbuhan bank. Terbukti, BPRS berkembang dan kembali mendapatkan penghargaan tahun 2017 yang diterimanya baru-baru ini.

BPRS Patuh Beramal sekarang telah menjelma menjadi BPRS dengan mengelola modal inti sebesar Rp7,2 miliar, yang dulunya saat ia masuk hanya Rp1,6 miliar. Kucuran pembiayaan

bank ini terus mengalir, tawaran modal juga terus mengalir. Ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan publik cukup menggembirakan.

Di samping terobosan-terobosan program. Tak lupa, ada tim yang terus diperkuat profesionalisme dan soliditasnya.

Yanuar Alfan dengan karakter murah senyum ini kerap memberi contoh langsung kepada staf dan jajaran di bawahnya.

Bagaimana marketing, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta penekanan pada tujuan. Dan terbukti, hasilnya dapat dinikmati bersama hingga saat ini.

Meski begitu, penghargaan menurutnya bukan untuk show off atau sekadar gaya-gayaan.

Justru menjadi penambah motivasi untuk tetap bekerja menjadi lebih baik. Dan paling penting, penghargaan adalah kepercayaan publik, serta persembahan untuk seluruh mitra dan stakeholdersnya. (bul/*)

Senin, 1 Oktober 2018

SUARA NTB

Halaman 10

Senin, 1 Oktober 2018

SUARA NTB

Halaman 11

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 1 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Unram Wisuda 828 Sarjana Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram menggelar kegiatan wisuda program diploma, sarjana, profesi, dan magister di gedung Auditorium Abu Bakar Universitas Mataram, Sabtu (29/9). Sebanyak 828 wisudawan yang terdiri dari 63 Master, 764 Sarjana, dan 1 Program Doktor diluluskan pada wisuda periode ketiga 2018 tersebut.

Dari 828 wisudawan tersebut, sebanyak 105 orang berasal dari FKIP, 67 orang dari Fakultas Hukum, 31 dari Fakultas Teknik, 131 orang dari Fakultas Pertanian, 208 orang dari Fakultas Ekonomi, 7 orang dari Fakultas Kedokteran, 55 orang dari Fakultas

Teknologi Pertanian, 51 orang dari Fakultas Peternakan, 39 orang dari Fakultas MIPA, 25 orang dari Program Studi Budidaya Perairan, 46 orang dari Program Studi Kesehatan Hewan, 62 orang dari Program Magister, dan 1 orang dari Program Doktor.

Lima wisudawan terbaik dari masing-masing program studi diraih oleh Wiredarma barasal dari Program Doktor (Hukum) dengan nilai IPK 3.89, Uswatun Hasanah dari Magister Administrasi Pendidikan dengan IPK 3.94, Anisa Uswatun Chasanah dari prodi D3 Ekonomi dengan IPK 3.84, Hasfi Yuliana dari Fakultas Fatepa dengan IPK 3.78 dan Muhammad Alimin dari program D3 Kesehatan Hewan dengan IPK 3.83. (dys/*)

Kondusivitas Politik Diharapkan Berlangsung hingga Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB dinilai sebagai salah satu daerah yang sukses menyelenggarakan perhelatan Pilkada serentak NTB 2018, 28 Juni lalu. Kesuksesan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya gugatan hasil pilkada NTB ke Mahkamah Konstitusi (MK). Begitupun di tengah masyarakat, proses Pilkada berjalan tanpa menimbulkan gesekan politik yang luar biasa.

Kesuksesan tersebut diakui oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang merupakan gubernur terpilih, ber-

pasangan dengan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dari hasil Pilkada serentak 2018. Apresiasi tersebut diungkapkan Gubernur saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi pengawasan Pilkada 2018, yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Sabtu (29/9) pekan kemarin.

“Alhamdulillah, Pilkada NTB kemarin telah berjalan lancar dan aman,” ucap Dr. Zul, sapaan akrab Gubernur.

Menurut Dr. Zul, kesuksesan penyelenggara Pilkada di NTB, selain karena oleh masyarakat dan para peserta

Pemilu, juga tidak lepas dari peran dari lembaga penyelenggara pemilu yang telah bekerja dengan maksimal, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

“Hal tersebut tentu tidak lepas dari kepiawaian pihak KPU, juga berkat kinerja seluruh jajaran Bawaslu, mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga wilayah kecamatan, yang telah melaksanakan pengawasan dengan sangat baik,” ujarnya.

Namun demikian, Gubernur juga tetap memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, dalam melaksanakan

fungsi pengawasannya agar lebih disiplin dan juga tidak terlalu eksesif dalam pelaksanaan pengawasan.

Dimana dalam penyelenggaraan kontestasi politik ke depannya, berharap cara kerja penyelenggara Pilkada NTB terus dilanjutkan. Sehingga konsolidasi demokrasi di NTB akan terus berlangsung baik.

Dalam kesempatan itu, Dr. Zul juga mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam mengawal proses politik, untuk senantiasa menegakkan aturan main, disiplin, dan saling menghormati.(ndi)

Jelang Pemilu 2019 Potensi Pelanggaran Pemilu Perlu Dipetakan Mataram (Suara NTB) Dalam setiap kali momentum perhelatan politik pemilihan umum, selalu ada peristiwa yang menjadi catatan buruk penghambat proses demokrasi tersebut berjalan baik.

Pada Pilkada serentak NTB 2018, misalnya meskipun dinilai berjalan baik dan sukses.

Namun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Terungkap masih banyak catatan penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Lebih-lebih menjelang perhelatan politik nasional, pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan akademisi pemerhati pemilu, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Kadri. Dalam catatan

pelaksanaan pilkada NTB 2018 lalu, Kadri, mengungkap sejumlah poin penting yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan Pemilu kedepannya seperti daftar pemilih harus valid.

“Selama ini masih ada persoalan yang berkaitan dengan daftar pemilih ini dan itu perlu dievaluasi lagi dengan melakukan pengetatan verifikasi data pemilih,” ujar Kadri di sela-sela kegiatan Rakor evaluasi pengawasan Bawaslu, Sabtu (29/9).

Kadri juga menyebut, yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama sampai saat ini adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis, yang dinilainya masih saja menja-

di sorotan dalam setiap momentum politik.

“Menjauhkan ASN untuk terlibat aktif dalam politik praktis masih jadi pekerja rumah. Setiap kali ada pemilu, isu ASN masih saja belum selesai,” paparnya.

Selain itu, ia juga menyoroti fenomena kegiatan kampanye Media Sosial yang masih belum terkendali. Masih banyak aksi kampanye negatif berseliweran di jagat Maya tersebut, belum dapat dikendalikan.

“Media Sosial itu adalah wadah kampanye yang sangat murah, tapi karena murahnya, semua orang bisa melakukan apa saja di situ. Yang kita maksudkan di sini adalah

bagaimana akun-akun resmi yang masuk di KPU harus bisa dimaksimalkan untuk memberikan kampanye-kampanye yang baik, pendidikan politik yang baik, guna melawan halhal yang negatif yang dilakukan di Medsos,” imbuhnya.

Melihat situasi tersebut, Kadri memberikan masukan, pentingnya dibuatkan suatu pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Sehingga menurutnya dengan pemetaan yang dibuat tersebut akan lebih memudahkan dalam melakukan treatmennya.(ndi)