Edisi Kamis 1 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 1 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 116 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan APBN pada 19 Satuan Kerja (Satker) di NTB masih nol. Padahal, tahun anggaran 2019 sudah berjalan enam bulan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM meminta Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota mendorong percepatan realisasi anggaran yang sudah diperuntukkan untuk membiayai pembangunan di NTB. Sehingga multiplier effect-nya dapat dirasakan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan,

Syarwan dikonfirmasi usai bertemu Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si di ruang kerjanya, Rabu (31/7) siang. Syarwan ditemani sejumlah pejabat Kanwil DJPB menghadap Penjabat Sekda NTB. Ia menjelaskan, tujuan kedatangannya ke Pemprov NTB untuk menyampaikan perkembangan realisasi belanja

APBN di NTB. Termasuk juga mendorong Pemda lebih aktif menyosialisasikan kredit Ultra Mikro (UMi) agar lebih banyak masyarakat mendapatkan fasilitas kredit dengan bunga sangat rendah tersebut.

Syarwan membeberkan, 19 Satker yang serapan anggarannya masih nol sampai akhir Juni 2019. Antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan pagu Rp1 miliar, Diskop UKM Lombok Barat Rp500 juta, Disperindag Lombok Barat Rp4 miliar.

Kemudian, Diskop UKM Lombok Tengah Rp950 juta, Diskop UKM Lombok Timur Rp950 juta, Diskop UKM Perindag Lombok Utara Rp950 juta, Dinas Perdagangan Kota Mataram Rp5,5 miliar. Selanjutnya, Disnakertrans NTB Rp429 juta lebih, Bersambung ke hal 15

Syarwan

(Suara NTB/nas)

Penyerapan APBN 19 Satker di NTB Nol

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selain Gunung Sangeang Api, Kabupaten Bima, status 1234567890123456789012345678901212 waspada level II dikeluarkan untuk Gunung Rinjani Lom1234567890123456789012345678901212 bok oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi 1234567890123456789012345678901212 (PVMG). Namun, Gunung Baru Jari di kawah Gunung 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rinjani belum menunjukkan aktivitas erupsi. Kendati 1234567890123456789012345678901212 demikian, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) 1234567890123456789012345678901212 melarang pendaki naik ke puncak dan Danau Segara Anak.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

Status Gunung Rinjani Waspada Level II

TO K O H

BARU 80 PERSEN: Pembangunan pelabuhan kapal pesiar Gili Mas di Lombok Barat diharapkan akan menjadi pemancing kunjungan kapal pesiar ke NTB. Pelabuhan ini, ditargetkan akan beroperasi tahun 2019. Sejak proses groundbreaking pada Juli 2018 lalu, sampai saat ini progres pembangunan di Pelabuhan Gili Mas baru mencapai 80 persen.

Pertanyakan Keseriusan Investasi PT. ESL

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Awasi Pembangunan RTG DEMI percepatan proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Polda NTB bersama Korem 162/WB memperketat pengawasan di lapangan. Jika ditemukan lagi penyimpangan akan langsung diminta pembongkaran dan perbaikan.

Namun jika terus terulang, akan dipidanakan.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK menegaskan, personel Polri sudah disebar ke kabupaten dan kota terdampak gempa.

Mereka tergabung dalam tim fasilitator untuk melakukan pengawasan ketat agar tidak ada lagi yang bermain pada spek.

Purnama Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Gubernur Minta Lobar Percepat Miliki Kampus IPDN, Penyelesaian Lahan Bendungan Meninting NTB Tak Dapat Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta Pemkab Lombok Barat (Lobar) mempercepat penyelesaian pembebasan lahan Bendungan Meninting. Gubernur berharap groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting dapat dilakukan Agustus ini sesuai permintaan Kementerian PUPR. ‘’Pesan dari PU untuk Ben-

dungan Meninting. Mandeknya masih di kita. Anggaran sudah ada dari pusat, pembebasan tanahnya agak lelet di Lombok Barat,’’ kata gubernur.

Ia berharap, pembebasan lahan dapat disegerakan. Sehingga permintaan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I yang berharap Agustus ini mulai dilakukan groundbreaking. ‘’Kalau bisa ketika ajakan

dari PU groundbreaking bulan Agustus, kita sanggupi saja.

Yang kita khawatir nanti dananya dialihkan ke bendungan yang lain. Karena banyak yang mau juga ini,’’ ujar gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menjelaskan apabila Bendungan Meninting bisa terbangun. Maka persoalan kekeringan di Pulau Lombok akan bisa ditangani.

Bersambung ke hal 15

Geopark Tambora Terancam

Pemerintah Didesak Moratorium Penebangan Kayu Mataram (Suara NTB) Illegal logging yang masih terjadi di kawasan Gunung Tambora sangat memperihatinkan. Jika dibiarkan, perlahan akan menghancurkan kawasan hutan pada gunung setinggi 2.850 mdpl itu. Kekhawatiran lain, Tambora yang dipersiapkan sebagai kawasan Global Geopark oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bisa terancam.

Terungkapnya kasus illegal logging di kawasan hutan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu itu bagi Direktur World Wildlife Fund (WWF) NTB, Ridha Hakim sangat memprihatinkan, saat Tambora telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional menuju Global Geopark.

Terlepas dari status itu, pembalakan liar yang terus menerus terjadi di kawasan itu, umumnya hutan di NTB menurutnya harus segera disikapi dengan tindak lanjut dan langkah kongkrit, tegas, terukur. Salah satu langkah itu, hentikan sementara izin penebangan kayu. ‘’Saya berharap Gubernur NTB berani menetapkan Moratorium Logging di NTB ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

ILLEGAL LOGGING - Kayu yang sudah dipotong dan siap diangkut pelaku illegal logging di kawasan Pekat, hutan Gunung Tambora, Kabupaten Dompu.

Perlakuan Khusus Kemendagri Mataram (Suara NTB) Meskipun di NTB berdiri kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Namun, NTB tak dapat perlakuan khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jumlah kuota atau jatah calon praja IPDN untuk NTB masih minim, sama dengan provinsi yang tidak ada kampus IPDN. Namun, Pemprov terus mendorong pemerintah pusat untuk menambah kuota calon praja IPDN untuk NTB. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri, Dr. Dra. Hj. Endang Tri Setyaningsih, MM mengatakan, hampir semua provinsi di Indonesia menginginkan agar jatah calon praja IPDN ditambah. Seperti Papua yang meminta jatah 10 calon praja IPDN untuk masing-masing kabupaten/kota. ‘’Namun, rekrutmen calon praja IPDN berdasarkan formasi kepegawaian yang dikeluarkan Kementerian PANRB,’’ terang Endang dikonfirmasi Suara NTB usai penyerahan 25 PNS IPDN untuk NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Rabu (31/7) sore.

Ia menjelaskan, kuota masing-masing daerah berdasarkan formasi CPNS yang diterima dari Kementerian PANRB. Ia mencontohkan pada 2015, kuota CPNS untuk calon praja IPDN sebanyak 1.500 orang. Kemudian tahun 2019 ini kuotanya sebanyak 1.700 orang.

Setelah kuota diberikan ke Kemendagri. Kemudian Kemendagri menginventarisir kebutuhan masing-masing provinsi dari kuota yang ada. Dari situlah muncul berapa kuotanya calon praja IPDN untuk masing-masing provinsi. ‘’Tidak ada perlakuan khusus bagi daerah yang memiliki kampus IPDN. Kampus kita itu ada beberapa di daerah. Tempatnya di daerah, tapi yang sekolah lintas provinsi. Tidak ada pengecualian, ada kampusnya kemudian banyak dapat kuota,’’ terangnya.

Besarnya kuota yang didapat masing-masing provinsi, lanjut Endang tergantung formasi yang diberikan Kementerian PANRB. Begitu juga mengenai penempatan alumni praja IPDN, Endang mengatakan dilakukan lintas provinsi. ‘’Kenapa lintas provinsi? Karena asal pendaftar NTB tidak dikembalikan ke NTB. Tetapi ke provinsi yang lain,’’ tandasnya.

Bersambung H. Fathurrahman ke hal 15

(Suara NTB/dok)

BUPATI Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM mempertanyakan keseriusan PT. Eco Solutions Lombok (ESL) terkait realisasi investasi di Hutan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru. Sejak peletakan batu pertama 2014 lalu, belum terlihat action investor tersebut di lapangan untuk merealisasikan investasinya.

Sukiman mengungkapkan, bukan hanya PT. ESL yang ‘’hilang’’ setelah meletakkan batu pertama. Ada juga investor Bersambung H. H. M. M. Sukiman Sukiman Azmy Azmy ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

Siap Jadi Desa Wisata KELURAHAN Sayang-sayang siap jalankan instruksi dari Pemvrov NTB yang menunjuknya jadi desa Wisata. Hal tersebut menjadi kabar baik dari kalangan masyarakat kelurahan Sayang-sayang.

Saat ditemui di ruangannya, Rabu (31/7), Lurah Sayangsayang, Romi Karmin menyampaikan, dia dan masyarakat cukup antusias dengan penunjukan itu. “Kita sudah nunggu instruksi dari provinsi terkait itu,” kata Romi. Beberapa waktu lalu, dia telah menetapkan program Desa Wisata untuk Kelurahan Sayang-sayang. ‘’Kita akan berbenah,’’ sambungnya.

Menurut Lurah, pembenahan tersebut dimulai dari hal-hal yang kecil. Desa wisata di kelurahan itu difokuskan di Lingkungan Jangkok. Namun saat ini masih ada program prioritas lain. “Terus terang saat ini kita masih fokus penanganan pascagempa untuk masyarakat Sayang-Sayang yang terkena dampak,’’ katanya. Meski demikian, pihaknya akan melakukan pembersihan di lingkungan Jangkok.

Romi menilai nantinya kerajinan cukli yang ada di SayangSayang akan diaktifkan kembali. “Memang sudah mati. Tapi kita akan hidupkan kembali. Banyak warga yang beralih profesi, menjadi pengusaha barang bekas. Itulah yang menyebabkan mati,” katanya.

Harapan Romi terkait desa wisata tersebut nantinya dapat menghidupkan cukli dan meublair yang dari Sayang-sayang sehingga bisa laris di pasaran.

“Nantinya, semua masyarakat yang suka dengan cukli ini, tidak membeli di luar daerah NTB. Kita himbau agar mereka bisa membeli di desa wisata Sayangsayang,” tutupnya. (viq) Romi Karmin (Suara NTB/viq)

Atasi Sampah dengan Dana Kelurahan SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mensyukuri perhatian pemerintah pusat kepada daerah, dengan hadirnya dana kelurahan, seperti halnya juga dana desa. ‘’Ini harusnya menjadi perhatian Pemkot Mataram terhadap eksekusi dana kelurahan. Terlebih permasalah di kota yang segera dan harus memiliki mekanisme penyelesaian, adalah masalah sampah,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (31/7).

Berbicara masalah kewenangan, kata Ismul, ada kelurahan dan kecamatan yang sudah dilimpahkan. Sehingga Dewan berharap, dana kelurahan ini, ada ritme yang sama antara masing-masing kelurahan. Bagaimana mengatasi masalah sampah. Apakah mengedukasi kelompok masyarakat atau mengeksekusi langsung. Misalnya, kelurahan mengadakan mobil sampah.

Ini bertujuan untuk menghindari tumpukan sampah per TPS (Tempat Pembuangan Sementara). ‘’Nanti itu harus dibuat seperti apa mekanismenya. Tapi yang paling penting bagi legislatif, kami di Dewan punya komitmen bersama dengan kelurahan terhadap persoalan sampah. Ismul mencontohkan, masing-masing kelurhan dalam setahun dapat menghasilkan satu kelompok pemerhati sampah di lingkungan, maka Dewan mempersilakan kelurahan mengusulkan kepada Dewan untuk difasilitasi pengadaan motor sampah sebagai aspirasi. ‘’Jangan aspirasi ini melulu masalah fisik,’’ ucapnya.

Seperti masalah trotoar maupun drainase. Ismul berharap, dana kelurahan ini tidak tumpang tindih dengan program lain, sehingga tidak bermain di wilyah yang sama. Menurut politisi PKS ini, masyarakat sangat butuh untuk diedukasi dan diberdayakan. ‘’Jangan kita menyimpulkan masyarakat tidak peduli dan tidak mau membuang pada tempatnya,’’ demikian Ismul.

Dia optimis kalau ritme semua kelurahan, terhadap pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan masalah sampah, sama. Paling tidak dalam satu atau dua tahun akan kelihatan nyata hasilnya. Apalagi, dengan pelibatan dunia usaha. Karena bagaimanapun, pemerintah tidak bisa mengakses swasta. ‘’Siapa yang bisa, ya kelompok masyarakat,’’ cetusnya. Akan tetapi, untuk dapat mengelompokkan masyarakat, tentu harus ada yang memotori.

Untuk itu, Ismul menyarankan Pemkot Mataram mengintervensi kelurahan untuk mengalokasikan dana kelurahan untuk penanganan sampah. ‘’Di 2020 kalau tidak seperti itu, kita (dewan, red) bisa coret anggarannya,’’ imbuhnya. Bisa saja, 30 persen dana kelurahan diarahkan untuk pembredayaan masyarakat d a l a m penanganan masalah s a m pah. (fit)

Ismul Hidayat (Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penjemput Siswa Dilarang Parkir di Depan Sekolah

Mataram (Suara NTB) Kendaraan penjemput siswa yang bersekolah di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, dalam waktu dekat tidak diperbolehkan parkir di ruas jalan depan sekolah. Para penjemput nantinya akan dialihkan ke Islamic Center (IC). Dengan begitu, kemacetan arus lalulintas yang terjadi setiap jam pulang sekolah di jalan Pejanggik tidak akan terjadi lagi.

Pada pukul 13:30 Wita hingga 14:30 Wita, kondisi ruas jalan di depan SMPN 2, SMPN 15 dan SMPN 1 Mataram macet total. Kemacetan yang terjadi dikarenakan para orang tua siswa menjemput anaknya di depan SMP dan membuat ruas jalan macet total.

Hal tersebut mendasari pemindahan lokasi penjemputan yang telah telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram. “Siswa yang bersekolah di sana nanti bisa di jemput di IC. Kita sudah dapat izin dari IC, jadi mobil-mobil orang tua yang melakukan penjemputan di depan SMP itu kita alihkan ke IC dalam waktu de-

kat ini,” kata Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. M. Saleh, Kamis (31/7).

Dishub juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Dikbud, Kepala SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 15 Mataram terkait hal tersebut.

Selain itu, rencana Dishub kota Mataram juga akan melakukan pengadaan dan akan mengaktifkan kembali Bus Rapid Transit (BRT) dalam bentuk Bus Sekolah sebanyak 2 unit untuk dioperasikan khusus di Jalan Pejanggik.

“Nanti 2 unit Bus Sekolah ini menjemput para siswa saat sekolah dan pulangnya.

Kita akan jemput di kampung

perumahan mereka. Di mana perumahan siswa yang banyak, kita siagakan di situ. Untuk mengurai kemacetan itu agar tidak ada keluhan dari orang tua siswa,” terangnya.

Seiring dengan pengaktifan bus sekolah itu, kata Saleh, ia juga akan mengaktifkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Sebab JPO itu akan berfungsi saat menuju daerah penjemputan di IC. Persoalannya yakni JPO tersebut mengalami kerusakan. “Kita akan usahakan JPO itu agar bisa diperbaiki agar bisa kembali difungsikan,” katanya.

Terkait pengaadaan BRT, Saleh mengatakan, mungkin

(Suara NTB/viq)

MACET - Kemacetan lalulintas di ruas jalan depan SMPN 1 Mataram, Rabu (31/7), saat jam pulang sekolah. Para penjemput akan diarahkan parkir di IC. tidak akan berhasil serta merta. “Di APBDP kita akan berdayakan bus sekolah. Belum bisa berani beli mobilnya.

Maka kita pakai sistem sewa.

Mudah-mudahan ini sudah di APBDP. Jika sudah ada nantinya bus sekolah yang akan beroperasi bisa lounching di HUT Kota,” katanya. (viq)

Dewan Soroti Setoran Parkir RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Rapat gabungan komisi-komisi Dewan terhadap rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 mengkritisi minimnya pajak parkir yang disetorkan oleh pengelola parkir di RSUD Kota Mataram. ‘’Beberapa waktu yang lalu, kami mendapat informasi bahwa setoran pajak parkir yang diberikan kepada Pemkot sangat minim sekali. Itu kalau ndak salah yang masuk ke kas daerah Rp15 juta per tahun,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., Rabu (31/7).

Jumlah itu dinilai tidak sebanding dengan fakta padatnya pengunjung rumah sakit milik Pemkot Mataram yang menggunakan jasa parkir di sana.

Baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

Oleh karena itu, Dewan menyarankan kepada eksekutif agar pengelolaan parkir di rumah sakit plat merah itu perlu dievaluasi. Menurut Wiska, kalau memang pengelola parkir RSUD Kota Mataram hanya mampu menyetor Rp15 juta atau Rp30 juta setahun, lebih baik tidak dipungut parkir.

Bahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyarankan agar parkir di RSUD Kota Mataram digratiskan untuk masyarakat. Ketimbang seto-

(Suara NTB/dok)

PARKIR - Parkir RSUD Kota Mataram yang dikelola pihak ketiga, belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram. ran yang masuk ke kas daerah hanya Rp15 juta sampai Rp30 juta setahun. Sebelum-

nya, hasil rapat Komisi II DPRD Kota Mataram dengan BLUD RSUD Kota Mataram

merekomendasikan bahwa dalam rangka meningkatkan kenyamanan pengunjung

RSUD Kota Mataram, penataan parkir pada kawasan tersebut agar ditata. (fit)

DPPKB Gelar Lomba bagi Kader KB di Enam Kecamatan (Suara NTB/ist)

TEMU KADER - Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji (tengah) menghadiri temu kader di salah satu kecamatan di Kota Mataram.

DPPKB Gelar Pertemuan Kader KB di Enam Kecamatan Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram menggelar pertemuan kader KB di enam kecamatan.

Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji, S.Sos. M.MKes menjelaskan, pertemuan kader ini sebagai salah satu upaya mengkampanyekan atau memasyarakatkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kader adalah ujung tombak dari keberhasilan program di tengah masyarakat.

Sehingga, perlu dimotivasi dan berikan semangat untuk membantu pemerintah. “Kader me-

miliki peran sangat penting menyukseskan program pemerintah,” tandasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh kader dari enam kecamatan, pihaknya sekaligus mengevaluasi capaian serta penilaian bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia. Selain itu,p elayanan konseling, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur terhadap pentingnya pengaturan kelahiran juga disampaikan. “Kita juga sekaligus mengevaluasi capaian program masing – masing kecamatan,” tambahnya.

Di satu sisi, pihaknya juga mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan. Idealnya, untuk perempuan menikah pada usia 21 tahun dan laki – laki pada usia 25 tahun. Di usia

ini dinilai sebagai usia yang matang baik secara psikologi maupun mental. Di samping itu, mencegah penyakit rahim bagi perempuan. “Kita sosialisasikan pendewasaan usia perkawinan.

Ini yang penting perlu disadari oleh masyarakat,” demikian kata Turmuji.

Peran serta kader dan masyarakat dibutuhkan untuk mendorong masyarakat terutama pasangan usia subur mengubah pola pikir untuk mengatur jarak kelahiran. Artinya, pasangan usia subur sebelumnya menggunakan non metode kontrasepsi jangka pendek beralih ke metode kontrasepsi jangka panjang. Seperti penggunaan implant dan IUD. Langkah untuk mengatur kelahiran agar melahirkan generasi sehat dan cerdas. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, menggelar lomba bagi kader KB di enam kecamatan.

Kepedulian dan peran serta masyarakat diharapkan untuk memasyarakatkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKB Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia melalui Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB, Utma Askandria menjelaskan, permasalahan kependudukan dan keluarga berencana merupakan masalah bersama yang harus segera dipecahkan. Sebab, memiliki dampak yang besar dan memiliki pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan.

Jumlah penduduk perlu dikendalikan karena sebaliknya akan mendatangkan masalah dalam aspek kehidupan lainnya. Jumlah penduduk yang tinggi dan berkualitas terbukti menjadi modal pembangunan. “Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak berkualitas terbukti jadi beban pembangunan,” katanya, Rabu (31/7).

Dikatakan, lomba institusi masyarakat bagi kader KB di

enam kecamatan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam hal ini DPPKB menumbuhkan sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta mendorong percepatan hasil pencapaian program KKBPK. Tujuannya sambung Utma, meningkatkan pengetahuan atau pemahaman pengelola program atau kader KB serta meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat tentang program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. “Harapan kita kader KB memiliki pengetahuan pengelolaan pelayanan KB,” terangnya.

Lomba institusi masyarakat bidang keluarga berencana di antaranya, lomba bidan praktik mandiri, lomba inovasi program KKBPK bagi kepala UPTD, penyuluhan KB, lomba pidato dan lomba KB lestari khusus telah berjalan 15 tahun.

Diharapkan, para kader KB memiliki semangat serta motivasi untuk terus meningkatkan pemahaman serta kualitas pelayanan bagi masyarakat, sehingga cakupan KB baik baru maupun ulangan meningkat. (cem/*)

Guru Lulus UKG Belum Berani Diberikan SK Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB belum berani menargetkan kapan pastinya pemberian SK bagi guru non PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah. Saat ini Dikbud NTB sedang memproses data terbaru yang akan dis-

erahkan ke Gubernur NTB. “Tidak berani kami pastikan kapan pemberian SK bagi guru Non PNS yang lulus UKG non PNS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH.,MH., kepada Suara NTB, Rabu (31/7).

Menurut Rusman saat ini masih dalam tahap proses dan akan diserahkan ke Gubernur.

Dari data yang disiapkan itu juga menghapus data guru non PNS sebelumnya yang lulus CPNS. “Kami sedang proses akan kita sampaikan ke pak Gubernur. Mudah-mudahan secepatnya,” harapnya.

Ketika SK itu sudah ditandatangani oleh Gubernur, maka guru Non PNS bisa memperoleh sertifikasi dan data mereka bisa masuk ke

Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Ini bagian yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah guru honorer,” kata Rusman. SK yang berisikan nama guru non PNS dan tempat tugasnya akan diserahkan ke Gubernur NTB untuk disetujui. Guru non PNS yang memenuhi syarat itu telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS bagi guru

normatif-adaptif, guru produktif, dan guru SLB. UKG Non PNS normatif-adaptif dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu diikuti sebanyak 1.132 peserta. (ron)

(Suara NTB/ist)

PENILAIAN - Tim Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram melakukan melakukan penilaian pada lomba kader KB di Kecamatan Sekarbela, Senin (29/7).

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tata Kelola Angkutan Darat Semrawut Mataram (Suara NTB) Tata kelola angkutan darat di Provinsi NTB tantangannya kian komplek.

Terjadi pengkotak-kotakan dan klaim wilayah. Dari Bangsal Lombok Utara, Senggigi Lombok Barat, Terminal Mandalika Mataram, Pelabuhan Lembar Lombok Barat, area Bandara Lombok, Kuta Lombok Tengah, hingga Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Masing-masing saling klaim wilayah.

Angkutan umum tidak bebas masuk. Termasuk taksi konvensional, taksi online, bahkan juga armada Damri. Masing-masing telah diklaim oleh pihak-pihak tertentu sebagai wilayahnya. Persaingan usaha transportasi darat makin ketat. Banyaknya kendaraan travel berkedok kendaraan pribadi diduga salah satu pemicunya.

Salah satu yang mengemuka soal larangan taksi beroperasi di kawasan ekonomi khusus, Mandalika di Lombok Tengah.

Taksi hanya diperkenankan mengantar penumpang. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Or-

ganda), Antonius Zaremba Mustafa Kamal menyebut salah satu langkah untuk menertibkannya adalah membentuk koperasi di masing-masing wilayah. Misalnya di Pelabuhan Lembar, Bandara dan pusat wisata Senggigi.

Organda melakukan pendekatan dengan pengelola. Misalnya di Pelabuhan Lembar yang dikelola oleh Pelindo III. Menurut Anton, sudah ada komunikasi dengan otoritas. Angkutan yang boleh beroperasi hanya yang masuk anggota koperasi.

Demikian juga di Bandara Lombok yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I, dan KEK Man-

dalika yang dikelola oleh PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Dengan GM PT. AP kami belum ketemu langsung. Dengan ITDC kita belum lakukan pertemuan. Harapan kita agar sama-sama tertib,” demikian Anton. Peran Dinas Perhubungan juga dalam penertibannya.

Apalagi NTB berkembang sektor pariwisatanya, isu pagelaran MotoGP tahun 2021 mendatang dan menggeliatnya sejumlah kawasan wisata.

Menurutnya, jangan sampai karena kesemrawutan tata kelola transportasi dar-

(Suara NTB/dok)

L. Bayu Windya at, lalu akan membuat tamutamu yang datang berkunjung ke daerah terganggu. Harapannya jangan ada ego kewilayahan pada transportasi

yang melayani. Penumpang harus diberikan pilihan memilih transportasi apa yang dianggapnya nyaman dinaiki.

“Kita upayakan tidak ada pengkotak-kotakan sebenarnya. Organda sebagai induk bagi angkutan umum darat akan coba memfasilitasi,” demikian Anton. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windya, MM mengatakan, kacaunya tata kelola transportasi dianggap bukan persoalan teknis.

Dalam arti, tidak ada regulasi, pengawasan dan lainnya.

“Tapi lebih kental pada persoalan sosial. Dan itu yang menjadi pekerjaan terberat Dishub selama ini,” ujarnya.

Beberapa sudah diselesaikan, beberapa masih berproses dan beberapa belum disentuh.

Contoh yang sudah selesai dikemukakan persoalan tak-

si online vs taksi konvensional. Persoalan orang lokal (desa Lingkar Bandara) yang mau menjadi oengusaha taksi menurut kepala dinas sudah banyak izin yang diterbitkan.

“Sehingga banyak warga sekitar bandara yang sudah menjadi pengusaha transportasi,” imbuhnya. Kemudian masalah pertaksian di Senggigi juga telah mereda. Penyelesaiannya sedang berproses, yaitu fenomena “menolak kendaraan luar kampungnya” masuk dan beroperasi.

Demikian juga yang terjadi di sekitar KEK Mandalika. Kemudian yang belum ditangani persoalan kendaraan di Pelabuhan Lembar. “Lumayan menjadi PR Dishub. Kami berpendapat bahwa masalah ini terjadi karena masih lebih banyak kendaraan dibanding penumpang yang mau di-

angkut,” sebut L. Bayu.

Sehingga kebijakan Dishub terkait transportasi angkutan darat diambil. Bus Pariwisata, Angkutan Sewa Umum/ Rent car yang izinnya semula di Kemenhub diubah menjadi di Dishub NTB. Dibuat Perdanya untuk mengatur seperti itu. Dengan istilah Bus Pariwisata Dalam Daerah, Angkutan Sewa Dalam Daerah. Kebijakan lain yang diambil, angkutan dari Terminal Mandalika menuju Sembalun.

Selama ini tidak ada izin sekarang telah diberikan izin.

Sehingga lebih tenang dan leluasa beroperasi. Sementara untuk kendaraan pengangkut tamu di Moto GP nanti, rencananya akan gunakan semua kendaraan lokal.

Tentunya dengan syarat dan ketentuan. Fisik kendaraan harus sehat dan attitude pengemudi harus teruji. (bul)

OJK-TPAKD Dekatkan Peternak dengan Perbankan Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bima memfasilitasi para peternak. Baik peternak sapi maupun unggas lebih dekat dengan perbankan. Rabu (31/7) kemarin, pembekalan pembekalan tentang lembaga keuangan diberikan kepada 120 peternak sapi dan ayam di Kota Bima.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan menyebut kegiatan tersebut merupakan salah satu program TPAKD Kota Bima yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peternak tentang lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman pembiayaan untuk pengembangan usahanya. “Kami berharap nantinya komunitas peternak sapi dan ayam di Kota Bima, mudah mengakses lembaga keuangan setelah diberikan pembekalan,” ujarnya.

Kegiatan pembekalan dalam bentuk workshop terse-

but juga melibatkan PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Pegadaian, dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Bank pelat merah ini diajak untuk ikut memberikan pemahaman karena siap untuk menjalin kemitraan dengan para peternak sapi dan ayam. Sementara PT Pegadaian menyampikan berbagai jenis produk investasinya dengan harapan para peternak tertarik untuk berinvestasi, khususnya logam mulia jika memiliki kelebihan uang.

PT Jasindo, juga diminta untuk memberikan pembekalan tentang program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Salah satu Badan Usaha Milik Negara ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana program AUTS. Workshop peningkatan kapasitas usaha dan pengelolaan keuangan bagi peternak sapi dan unggas ini baru pertama kali digelar. Peternak juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan lembaga

keuangan.

Selama ini, Menurut Farid, para peternak belum begitu memahami bagaimana tata cara dan persyaratan mengakses permodalan di lembaga keuangan, khususnya perbankan. Oleh sebab itu, setelah kegiatan pembekalan diberikan peternak berani untuk mengakses permodalan terutama kredit usaha rakyat (KUR) di lembaga keuangan dengan pendampingan dari Dinas Peternakan.

“Ini kan bank sudah ditunjuk, kalau peternaknya masuk kategori sudah layak dan dapat rekomendasi dari dinas, maka bisa mengajukan permohonan pembiayaan.

Bisa KUR mikro atau kecil, tergantung skala usahanya,” demikian Farid. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan. Menyasar kelompokkelompok dari berbagai komoditas. (bul)

(Suara NTB/bul)

Business Matching diikuti oleh BNI (KUR), Asuransi Jasindo (Asuransi Ternak) dan Pegadaian (Tabungan Emas). Dihadiri oleh 100 orang peternak sapi dan ayam di Kota Bima.

(Suara NTB/bul)

RAKOR - Rakor BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMPTS NTB. Kepala Dinas PM-PTSP NTB, L. Gita Ariyadi memberikan pemaparan.

BPJS Ketenagakerjaan - DPMPTSP Godok Kerjasama Penerbitan Kepesertaan Calon Investor Mataram (Suara NTB) BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB sedang menggodok kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB untuk menerbitkan kepesertaan perusahaan yang mengajukan izin usaha.

Draft kerjasama antara para pihak ini tengah disempurnakan. Keharusan bagi perusahaan yang mengajukan izin usaha penanaman modal dan pelayanan terpadu di Provinsi NTB telah dilakukan lima kabupaten.

Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Dompu, dan Lombok Utara. Sisanya, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima diharapkan menyusul kerjasama serupa.

BPJS Ketenagakerjaan

Mendorong agar penerbitan izin-izin usaha di DPM-PTSP memperhatikan perusahaan telah ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kata Kepala Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Mansursyah. Pada 24 Juli 2019 lalu, dilakukan koordinasi dengan DPM-PTSP Provinsi NTB dan kabupaten/kota di NTB membahas tentang perjanjian kerjasama operasional BPJS Ketenagakerjaan melalui administrasi DPM-PTSP. Mengingat BJPSK Ketenagakerjaan adalah badan publik yang diamanahkan oleh negara atau di bentuk oleh negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang tertuang dalam UU No 40 tahun 2004 dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Seyogiyanya, setiap perusahaan

harus mendaftarkan perlindungan jaminan sosial bagi karyawannya.

“Salah satu caranya melalui kerjasama dengan DPM-PTSP. Harapannya, izin-izin usaha yang akan diterbitkan harus memperhatikan perusahaan sudah terdaftar atau tidak di BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Mansur. Kepada perusahaan yang mengajukan izin usaha di DPM-PTSP, namun belum memiliki karyawan, Mansur mengatakan sangat dilonggarkan.

Perusahaan didaftar, selanjutnya secara periodik ketika telah memiliki karyawan, sudah dipastikan karyawannya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Sebetulnya bukan penghalang. Yang penting daftarkan dulu,” imbuhnya. Dengan kerjasama stakeholders ini, Mansur mengatakan program na-

sional untuk perlindungan tenaga kerja dapat dilaksanakan tanpa kecuali oleh perusahaan.

Sementara Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi NTB, L. Gita Ariyadi, M.Si., mengatakan draft kerjasama yang tengah digodok bersama BPJS Ketenagakerjaan ini adalah perangkat kebijakan untuk mengkonfirmasi pelaku usaha yang ingin mengajukan izin usaha, agar dipastikan telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Kerjasama serupa juga telah dilakukan dengan Kantor Pajak. Terkait konfirmasi status Wajib Pajak (WP) bagi yang mengajukan izin usaha.

Apakah telah memliki NPWP dan telah tertib pajak. Lalu kerjasama dengan Bapenda NTB terkait KSWP komfirmasi status wajib pajak untuk pengajuan izin usaha. (bul)

APTI Bantah Pernyataan Kadis Perindustrian NTB Soal Larangan Tanam Tembakau Mataram (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB membantah pernyataan Kepala Dinas Perindustrian, Andi Pramaria terkait pendangannya yang cenderung tak mendukung penanaman tembakau virginia Lombok, bahkan terkesan merekomendasikan pengalihan ke komoditas lain. Tembakau juga dianggap memiskinkan.

Ketua APTI Provinsi NTB, Sahminuddin mengatakan, pelarangan penanaman tembakau berkaitan erat dengan ketidakpahaman tentang APBN. Tembakau telah menghidupkan masyarakat petani di Lombok turun temurun. Multiflier efek ekonominya juga tidak kecil.

Produksi tembakau Indonesia setiap tahun dikemukakan oleh Ketua APTI NTB di bawah 55.000 ton. Sementara kebutuhan bahan baku rokok setiap tahun mencapai 90.000 ton sampai 100an ribu ton.

Produksi sendiri masih di bawah kebutuhan nasional.

Pandangan kepala dinas dianggap berbalik. Lalu jika penanaman tembakau virginia Lombok dihentikan, ke mana lapangan pekerjaan masyarakat akan dikonversi. Pendapatan negara juga ke mana akan dicarikan.

Tembakau memberikan dampak yang tidak kecil bagi negara.

Secara Nasional, tahun 2006 diprediksi rokok Indonesia 2025 kurang lebih 250 miliar batang.

Kenyataan, tahun 2014 sudah

tembus 360 miliar batang.

Besar cukai tembakau 2014 rata - rata Rp425 per batang.

Target cukai tembakau 2015 Rp 160 tahun. Dan mulai 2014, provinsi seluruh Indonesia menerima pajak rokok. Serapan tenaga kerja dari tembakau dan rokok meliputi petani tembakau 2,5 juta, petani cengkeh 1,5 juta.

Buruh, karyawan, pedagang rokok dan lainnya 30 juta.

Sementara jumlah 34 juta orang tenaga kerja setara dengan 25 % angkatan kerja nasional. Bila setiap satu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma menyerap 450 orang, maka dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 - 5.3 % per tahun, maka tenaga kerja yang terserap 2,25 juta orang sampai 2,335 juta orang pertahun.

Masih menurut Sahminuddin, untuk mengganti 34 juta orang tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi 5 %, butuh waktu 81 tahun lebih. “Itupun khusus diperuntukkan untuk tenaga kerja tembakau, cengkeh dan rokok.

Siapa yang mampu? Suatu hal yang mustahil,” ujarnya.

Produksi tembakau Indonesia dari semua jenis tembakau 200 ribu ton - 250 ribu ton per tahun. Termasuk di dalamnya produksi tembakau Virginia FC 50 ribu ton - 55 ribu ton per tahun . Sementara kebutuhan tembakau Virginia FC Nasional 90 ribu ton - 120 ribu ton per tahun.

Di tahun 2025 diperkirakan produksi rokok Indonesia 600

miliar batang, dengan istimasi kebutuhan tembakau rata rata 1gram per batang rokok.

Maka kebutuhan tembakau Indonesia mencapai 600 ribu ton. Khusus untuk Tembakau Virginia FC dari yang 600 ribu ton, berkisar antara 200 ribu ton - 275 ribu ton.

“Bukankah hal tersebut peluang besar bagi NTB, khususnya Lombok yang memiliki lahan yang potensial untuk Tembakau Virginia mencapai 58.500 hektar (disbun NTB, 2006),” papar Sahminuddin. Skup NTB. Produksi tembakau Virginia FC Lombok 35 ribu ton - 50 ribu ton per tahun. Setara dengan 80- 90 % produksi tembakau Virginia FC nasional. Luas lahan yang tertanam di Lombok khususnya Virginia 16 ribu hektar - 25 ribu hektar per tahun.

Jumlah Hari Kerja Orang (HKO) di usaha tani Tembakau Virginia Lombok 400 - 600 HKO per hektar. Upah tenaga kerja 2019 berkisar antara Rp80 ribu sampai dengan Rp90 ribu per HKO. Sementara dengan luas yang tertanam 2019 untuk ongkos tenaga kerja paling tidak Rp 1 triliun sampai Rp 1,1 triliun.

Dihitung dgn keuntungan petani, akan mencapai Rp 1,5 triliun.

“Adakah usaha komoditas selain Tembakau virginia yang mampu memberikan perputaran uang sebesar Rp1,5 triliun dalam jangka waktu 6 bulan di Lombok?

Belum dihitung dari produksi tembakau rajangan atau tembakau rakyat,” kata Sahminud-

(Suara NTB/dok)

Sahminuddin din. Kontribusi tembakau NTB kepada negara dari cukai tembakau, mengurangi impor tembakau Virginia FC, diekspor (mendatangkan devisa dan menghemat devisa negara). Menyediakan lapangan kerja untuk NTB, Menyediakan lapangan kerja dan pendapatan untuk provinsi tempat pabrik rokok.

Pendapatan untuk provinsi dan kabupaten kota di NTB. Retribusi penjualan tembakau, izin operasional perusahaan mitra petani. Pajak rokok, DBHCHT, pajak secara tidak langsung, tersedianya lapangan kerja. Terjaganya stabilitas keamanan sosial. Pendapatan perusahaan dan buruh pabrik rokok, pendapatan buruh tani tembakau, pendapatan petani tembakau dan multi efek lainnya bagi masyarakat Lombok khususnya dan NTB umumnya. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

Harus Berbasis Data KASUS penyiksaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seolah menjadi kisah suram yang tiada akhir. Dari tahun ke tahun penganiayaan yang dialami oleh para pahlawan devisa ini mewarnai republik ini. Untuk menghindari kasus tersebut terulang terjadi, DPRD Lotim mendorong perlindungan PMI harus berbasis data.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (31/7). Dikatakannya, pemerintah daerah harus (Suara NTB/yon) mengaktifkan kembali perRaden Rahadian Soedjono lindungan terhadap PMI, terutama dari segi perlindungan hukumnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang merupakan pusat informasi baik domestik maupun luar negeri harus mengambil peran berupa sosialisasi secara terus menerus.

“Sosialisasi harus terus diaktifkan, sehingga masyarakat terfokus untuk mencari informasi kerja di Disnakertrans,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, Disnakertrans harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pengerah tenaga kerja dengan disajikannya data yang baik dan legalitas hukum dari perusahaan itu secara transparan, karena di tingkat kabupaten menjadi lokasi penyaringan dalam pemberangkatan PMI. “Kalau keberadaan pemerintah desa dinilainya tidak terlalu berperan banyak karena hanya menerbitkan domisili, surat pengantar dan lainnya. Disnakertranslah yang harus lebih pro aktif,” kata dia. Termasuk, dalam penyiapan SDM yang akan dikirim memahami aturan dan memiliki skill ke negara tujuannya. “Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dari PMI sesuatu yang sangat penting. Jadi baik dari pemerintah daerah maupun perusahaan penyalur harus melakukan pelatihan,” ujarnya. (yon)

Pemda KLU Akui Belasan Ribu Rumah Belum Divalidasi Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak menyangkal belasan ribu rumah warga belum divalidasi. Berdasarkan jawaban kepala daerah terhadap pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan dalam paripurna, Rabu (31/7) mengungkapkan, asumsi kerusakan sejumlah 75.681 unit. Sementara jumlah kerusakan yang divalidasi sejumlah 56.557 unit. Dengan demikian, jumlah yang belum divalidasi sejumlah 19.124 unit.

Dari asumsi kerusakan sebanyak 75.681 unit tersebut, jumlah rusak ringan sebanyak 15.117 unit, rusak sedang sebanyak 7.086 unit dan rusak berat sebanyak 53.428 unit. “Adapun rekening terisi sampai saat ini dengan rincian rusak ringan sebanyak 379 KK dengan anggaran sebesar Rp3,79 miliar, rusak sedang sebanyak 128 KK dengan angggaran sebesar Rp3,2 miliar, dan untuk rusak berat sebanyak 41.391 KK dengan anggaran sebe-

sar Rp 2,69 triliun lebih. Sehingga total keseluruhan (tersalur) RP. 2,76 triliun lebih,” ujar Sekda KLU, Drs. Suardi, MH., menyampaikan jawaban kepala daerah.

Terhadap pandangan umum Fraksi Hanura yang mempertanyakan simpangsiurnya data korban gempa yang sudah maupun yang belum menerima manfaat, serta jumlah bangunan yang telah terbangun, kata dia, saat ini sedang berproses. Progres kondisi terkini

sebagaimana data tersebut adalah validasi data rumah berdasarkan jenis kerusakan.

Ia menjelaskan, validasi data rumah berdasarkan jenis kerusakan dilaksanakan oleh tim validasi provinsi dan kabupaten. Adapun data validasi telah memasuki tahap finalisasi. Adapun pokmas yang sudah terbentuk disebutkan, untuk rusak berat adalah sebanyak 2.926 pokmas atau sebanyak 36.826 jiwa. Rusak sedang se-

Juru Parkir di RSUD Soedjono Selong Tolak Kehadiran Pihak Ketiga

(Suara NTB/yon)

BERSAMA - Jukir di RSUD R. Soedjono Selong bersama sejumlah kader PDI-P Lotim yang mendampingi perjuangannya terkait pengelolaan lahan parkir di RSUD R. Soedjono Selong, Rabu (31/7).

banyak 8 pokmas atau 127 KK dan rusak ringan sebanyak 19 pokmas, atau 351 KK. “Terhadap kualitas bangunan rumah tahan gempa (RTG) sampai pada persoalanpersoalan aplikator nakal dan pendamping teknis yang mungkin mencari keuntungan dalam proses tersebut, tentunya akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha nakal yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain itu, Pemda KLU juga akan memperketat supervisi atau pengawasan pekerjaan di lapangan. sehingga terhadap pelaksanaan kejadian serupa tidak terulang kembali pada

(Suara NTB/dok)

H. Suardi lokasi lokasi yang lain dalam rangka mensukseskan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan. (ari)

Puluhan KK Dusun Blencong Belum Terima Rekening DSP

Didampingi Politisi PDI-P

Selong (Suara NTB) Rencana masuknya pihak ketiga untuk mengelola lahan parkir di RSUD R. Soedjono Selong membuat puluhan juru parkir (jukir) di tempat ini gerah. Pasalnya, masuknya pihak ketiga ini dikhawatirkan dapat membunuh mata pencaharian 24 jukir yang sudah berpuluh-puluh tahun menggantungkan hidupnya di rumah sakit berplat merah tersebut. Didampingi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juru parkir di RSUD Selong menolak pengelolaan dipihakketigakan.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik PDI-P Lotim, Pahrurrozi, mengatakan PDI-P konsisten mendampingi juru parkir di RSUD R. Soedjono Selong untuk memperoleh hak-haknya dengan melihat produk kebijakan pemerintah daerah yang kurang berpihak pada masyarakat bawah. Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016, kata Ozi-sapaan akrabnya, sudah jelas bahwa pasal 9 ayat 1 berbunyi pengelola parkir boleh dipihakketigakan dan perseorangan.

Sementara dari hasil koordinasi dengan Plt. Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. H. M. Hasbi Santoso, MKes, per tanggal 1 Agustus 2019 pengelolaan parkir itu sudah dieksekusi oleh pihak ketiga. Dipihakketigakannya pengelolaan parkir itu dengan alasan untuk peningkatan status rumah sakit. Pihak ketiga siap menyetor Rp18 juta per bulan, sementara dari jukir siap menyetorkan Rp21 juta per bulan. Apabila untuk kepentingan PAD, kata Ozi, sudah semestinya pemerintah daerah harus mengakomodir masyarakat setempat untuk pengelolaan parkir ini.

Ia juga mempertanyakan perbup yang mengatur diambil alihnya pengelolaan parkir itu dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke RSUD Selong. Persoalan ini menurutnya belum jelasvpayung hukumnya. Maka dari itu, persoalan ini akan disampaikan langsung ke bupati.

Selain itu, yang menjadi persoalan jika dipihak ketigakan berupa penggajian yang diberikan jauh dibawah UMK maupun UMR. Pihak ketiga hanya mampu memberikan gaji sebesar Rp1 juta dengan mengakomodir 17 orang jukir dari 24 jukir yang ada.

Ketidaksesuaian inilah yang membuat para jukir menolak dipihakketigakannya pengelolaan parkir di RSUD Selong meskipun jukir diberikan BPJS dan jaminan-jaminan lainnya.

“Kalaupun dipihak ketigakan, pengelola parkir tetap diakomodir dengan upah yang layak sesuai UMK Lotim di atas Rp2 juta per orang serta mendapat jaminan kesehatan dan lain-lainnya,” pintanya. Apabila pemerintah daerah tidak mengindahkan, kata Ozi, PDI akan mengambil sikap politik dan mengevaluasi penunjukan dr. Hasbi selaku Kepala Dikes dan Plt. RSUD Selong.

Salah satu juru parkir, Afkharudin, mengaku sudah bekerja sebagai juru parkir di RSUD Selong sekitar 25 tahun. Mewakili rekan-rekannya, ia menuturkan bahwa jukir kecewa atas dan trauma jika terikat dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir ini karena sudah ditelantarkan oleh pihak ketiga sebelumnya.

Bersama juru parkir lainnya, Afkharudin mengaku mampu mengelola parkir ini secara baik dengan prasarana yang dimiliki. Asalkan pengelolaannya tetap secara swakelola.

Untuk penyetoran pun siap menyetorkan Rp21 juta per bulan, dibandingkan pihak ketiga hanya Rp18 juta per bulan.

Plt. Direkrut RSUD R. Soedjono Selong, dr. H. M. Hasbi Santoso, M.Kes, mengaku jika pihak rumah sakit sudah menyerahkan pengelolaan parkir kepada pemerintah daerah selaku pemilik.

Posisi pihak rumah sakit masih menunggu arahan dari bupati melalui Kasat Pol PP. Pihaknya sudah meminta kepada pihak ketiga supaya juru parkir yang ada diakomodir semuanya dengan standar gaji yang pas, asuransi kesehatan dan Jamsostek.

“Jadi kita sudah minta kepada pihak ketiga supaya jangan ada sisa, 24 juru pakir yang sudah ada diakomodir semua,” jelas Kadis Kesehatan Lotim ini. Sementara, pihak ketiga pengelola parkir di RSUD R. Soedjono Selong angkat bicara terkait penolakan terhadap dirinya.

Direktur dari PT. Rinjani Perwira Mataram, Endah Yuli Astuti selaku pihak ketiga berharap semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. Dikatakannya, pihaknya sudah menjalankan prosedur kerjasama dengan pemerintah daerah maupun RSUD Selong dan siap mengakomodir 17 juru parkir.

Sebenarnya, kata dia, uji coba sudah dilakukan per tanggal 1 Juli, kemudian beroperasi pada 1 Agustus 2019 hari ini.

Terkait perminta upah sesuai upah minimum kabupaten (UMK), Endah mengaku akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, terutama dari segi pendapat pengelolaan parkir itu. Hal itu dikarenakan pihaknya tidak hanya menggaji juru parkir, melainkan tenaga lain serta biaya inventaris dan penyetoran. “Untuk UMK tentu kita lakukan evaluasi dan bisa dilakukan bertahap karena pendapatan perlu kita evaluasi terlebih dahulu,” pungkasnya. (yon)

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

PELAYANAN - Kegiatan pelayanan administrasi penempatan TKI di kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) kantor Disnakertrans Lotim. Malaysia masih jadi favorit tenaga kerja asal Lotim bekerja di luar negeri.

Tinggi, Minat Warga Lotim Bekerja di Luar Negeri Selong (Suara NTB) Minat warga Lombok Timur (Lotim) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih tinggi. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim sejak Januari-Juni 2019 sudah tercatat sebanyak 6.203 orang jadi TKI. Sebelumnya, tahun 2018 tercatat TKI resmi sebanyak 11.588 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Supardi melalui kepala Bidang Perlindungan, Penempatan Tenaga Kerja, Moh. Hirsan, menyebut, tahun 2019 ini PMI asal Lotim paling dominan ke Malaysia, yakni 5.929 orang. Selain itu, ke Brunei Darussalam sebanyak 102 orang, Singapura 55

orang, Taiwan 45 orang dan Hong Kong 72 orang.

Pada 2018, ujarnya, trennya sempat mengalami penurun. Namun tahun 2019 ini terlihat kembali banyak yang berangkat. Hal ini dilihat dari tingginya warga yang mendaftar ingin bekerja ke luar negeri.

Menurutnya, dilihat dari jenis kelamin, PMI asal Lotim dominasi laki-laki sebanyak 5.855 orang dan perempuan 348. Sementara dilihat tingkat pendidikan, dominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3.451 orang, lulusan SMP sederajat 1.665 orang dan lulusan SMA sederajat sebanyak 1.053 orang. Ada juga lulusan diploma dan sarjana masingmasing 22 dan 25 orang.

Pekerja ke Malaysia masih dominan. Padahal, pekerjaan

serupa yang diincar di negeri Malaysia banyak ditemukan di dalam negeri, seperti di Kalimantan. Perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kalimantan ini juga banyak mencari pekerja di Lotim.

Akan tetapi kurang diminati. ‘’Menjadi TKI dinilai warga tampak lebih menjanjikan.

Akan tetapi, dilihat dari sisi besaran gaji yang akan diterima sama saja,’’ ujarnya.

Selain Kalimantan, ada juga lowongan kerja di Batam.

Tenaga Kerja Antar Kerja antar Daerah dibanding TKI ini terpaut jauh. Di mana, 90 persen memilih jadi PMI dan hanya 10 persen saja yang memilik AKAD. Menurutnya, proses penempatan AKAD ini jauh lebih mudah dibandingkan jadi PMI, karena menjadi AKAD tak perlu paspor. (rus)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gelar Penyuluhan Layanan Perpustakaan di Suralaga Selong (Suara NTB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan kegiatan penyuluhan layanan perpustakaan di Yayasan Jamaluddin Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Rabu (31/7). Kegiatan ini merupakan program rutin DPK Lotim dalam memperkenalkan layanan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat.

Pada kegiatan ini dipromosikan jenis-jenis layanan perpustakaan, cara meningkatkan kegemaran membaca, kerja sama peminjaman buku dan pemberian doorprize bagi siswa-siswi yang mampu menjawab kuis yang diberikan.

Kegiatan ini dikoordinir oleh, Muh. Amin Kutbi, S.Sos., selaku Kabid Perpustakaan DPK Lotim dan Lalu Nasrun, S.IP selaku Kasi Layanan dan Otomasi sertam elibatkan para pustakawan.

Kepala Yayasan Jamaluddin, Mahdan, S.Sos., menyatakan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim. Kegiatan ini, kata dia, sangat positif dan membuat para siswa sangat terkesan dengan kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin serta ada tindak lanjutnya.

Pada kegiatan, beberapa narasumber dan pustakawan secara bergiliran memberikan

(Suara NTB/yon)

PENYULUHAN - Kegiatan penyuluhan perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim di Yayasan Jamaluddin Desa Suralaga, Rabu (31/7). penjelasan dan memotivasi semangat membaca siswa.

Misalnya, Kabid Perpustakaan, Muh. Amin Kutbi, memberikan penyuluhan terkait aplikasi iLotim yang merupakan perpustakaan digital Lombok Timur yang baru dirilis. Kemudian Andrea Ardi Ananda, S.Hum (Pustakawan) menyampaikan manfaat membaca dan memberikan ilustrasi tentang kegiatan membaca tidak hanya sekadar membaca saja namun perlu kemampuan tiga hal yaitu memahami, membedakan hoaks dan menerapkan pengetahuan yang sudah dibaca. Dilanjutkan penyuluhan

minat baca oleh, Lalu Nasrun, S.IP melalui gerak dan lagu.

Terakhir kegiatan ditutup dengan pembagian doorprize bagi para siswa yang bisa menjawab kuis yang diberikan oleh narasumber untuk 20 orang anak. Tindak lanjut kegiatan ini yaitu siswa-siswi didaftarkan menjadi anggota perpustakaan daerah dan pihak yayasan akan menjadwalkan kunjungan ke DPK Lotim dalam rangka kegiatan pembelajaran sekaligus refreshing.

Peserta kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh 100 orang anak yang terdiri dari pelajar SD dan SMP di Yayasan Jamaluddin Suralaga. (yon/*)

Tanjung (Suara NTB) Warga korban gempa di sejumlah dusun hingga kini masih belum menerima rekening dana Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu yang mengalami adalah, warga Dusun Blencong, Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan.

Warga sekaligus Staf pada Kasi Pemerintahan Desa Mumbulsari, Sri Wahyulina, Rabu (31/7) memperkirakan 50-an KK korban gempa di dusun itu belum mengantongi rekening bantuan. Dari seluruh warga, sekitar 60-an KK yang sudah memperoleh rekening. “Warga yang belum dapat rekeningnya terdaftar di SK 24 dan SK 25. Dari jumlah warga, sekitar 30 KK yang katagori rusak berat,” aku Sri. Untuk diketahui, suami Sri, Nasrudin, adalah Ketua salah satu Pokmas di Dusun Blencong. Di samping itu, ia juga terlibat dalam proses validasi warga korban gempa di Desa Mumbulsari.

Sri menyebut, 60-an KK

yang lebih dulu memperoleh dana DSP saat ini dalam proses pembangunan. Mereka yang lebih dulu memperoleh dana rata-rata masuk di SK18. Namun di antara jumlah itu, 5 KK di antaranya dikeluarkan karena memperoleh anggaran dobel pada lebih dari satu jenis kerusakan.

Ia dan warga lain yang belum menerima DSP, berharap segera memperoleh kepastian.

Pasalnya, mereka saat ini masih tinggal di huntara di bekas reruntuhan bangunan yang mengalami kerusakan.

“Untuk katagori RS dan RR ada juga yang belum dapat rekening, sekitar belasan KKlah. Mereka juga berharap segera divalidasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, di antara warga korban gempa yang memiliki rumah dalam kondisi rusak adalah warga yang belum menikah dan berprofesi sebagai TKI. Secara sosial ekonomi, keluarga ini berharap dapat kepastian bantuan. Sebab hingga saat ini, warga TKI tersebut masih bekerja di Malaysia. (ari)

TKWAsal Lotim Diduga Dianiaya Majikan di Arab Saudi Selong (Suara NTB) Rulya Rujani (32) Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Lenek Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diduga dianiaya majikannya di Riyadh Arab Saudi. Kabar ini diketahui pihak keluarganya yang berada di Lingkungan Karang Sukun di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji.

Sahirun dan Heri Sofyan, adik Ruliya Rujani menuturkan kepada media, kakaknya terakhir berkomunikasi, Sabtu (27/7) lalu.

Hasil komunikasi via telepon itu mengungkapkan saudarinya mendapat kekerasan fisik dari majikannya. Sang majikan diduga memukul Rujani menggunakan kayu dan menjerat lehernya menggunakan kain. Rujani berhasil melarikan diri dari sekapan majikan setelah pintu dibuka oleh anak majikannya.

Ibu korban, Sahirun, menjelaskan, anaknya sudah pernah mendapatkan gaji pertamanya kerja sejak Maret lalu. Akan gaji bulanan selanjutnya tak pernah lagi diberikan oleh sang majikan.

Untuk itu Rujani menagih majikannya membayar gaji bulannya.

Namun, tagihan Rujani berbalas tindakan kekerasan.

Diakuinya, Posisi Rujani terakhir dikabarkan sudah berada di sebuah tempat agen penyalur tenaga kerja setempat yang diantar aparat kepolisian Arab Saudi. Untuk itu, pihak keluarga ini berharap Rujani segera dipulangkan ke Indonesia.

Sementara Heri Sofyan, menuturkan, kakaknya sudah tiga kali pergi menjadi TKW. Dua keberangkatannya sebelumnya ke Abu Dhabi. Rujani berangkat melalui agen penyalur TKW di Jakarta sekitar bulan Maret 2019 lalu. “Kakak saya berangkat langsung dari Jakarta,” tuturnya menambahkan.

Mengetahui kabar ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim langsung mengecek dan mendatangi kelu-

arga korban baik yang ada di Lenek maupun di Tanjung.

Kepala Disnakertrans Lotim, H. Supardi mengatakan, tidak ada dokumen resmi dari keberangkatan Rujani. Pihaknya menduga, Rujani berangkat hanya menggunakan jalur ziarah. “Menggunakan paspor pelancong,” ucapnya.

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Saeful Wathan menambahkan, janda dua anak dan dua kali menikah di Lenek dan Sepit ini tidak berangkat secara resmi.

Karena penempatan pekerja non formal ke Timur Tengah, termasuk ke Arab Saudi ini sampai saat ini masih moratorium. “Jadi tidak ada satu pun PPTKIS yang berani memberangkatkan secara resmi,” akuinya.

Keberangkatan Rujani diduga kuat merupakan ulah dari oknum.

Jika melihat rangkaian proses keberangkatan dan memperhatikan norma-norma ketenagakerjaan, bisa diduga warga Lotim ini adalah korban perdagangan manusia atau human trafficking.

“Sekarang kan masih moratorium, negara tak mengakui keberangkatannya,” paparnya.

Menindaklanjuti masalah tersebut, Disnakertans Lotim mengaku sudah melayangkan surat ke BP3TKI NTB dan diteruskan ke BNP2TKI di Jakarta agar Rujani segera dipulangkan.

Diakuinya, kasus-kasus pengiriman TKI secara ilegal ini sulit dilacak oleh Disnakertrans Lotim. Pasalnya, tidak ada dokumen pendukung yang bisa dilihat untuk dapat mengecek langsung keberadaan warga Lotim yang menjadi TKI. Menurutnya, untuk bisa lepas dari persoalan TKI ilegal dibutuhkan kerja multipihak, mulai dari pemerintah desa. ‘’Setiap keberangkatan haruslah terlapor. Sehingga semua data warga Lotim yang keluar ini tercatat,’’ ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

TUNJUKKAN - KTP lama Rujani TKW asal Lotim yang diduga dianiaya di Arab Saudi oleh majikan.

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

Penertiban Tetap Berlanjut KEPALA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar), H. Dulahir diganti pada mutasi yang digelar, Rabu (31/7). Posisi kepala DPMPTSP ini pun dibiarkan kosong. Sementara di dinas terkait ini menyisakan beberapa pekerjaan rumah, seperti kelanjutan pembongkaran bangunan vila bodong. Di samping itu, persoalan pemalsuan izin yang sejauh ini bergulir ditangani oleh APH. Dikonfirmasi terkait kejelasan pembongkaran bangunan vila ilegal di Men(Suara NTB/dok) inting, H. Dulahir mantan H. Dulahir Kepala DPMPTSP yang menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mengatakan, mutasi yang menyebabkan posisi kepala DPMPTSP kosong tentu tidak berpengaruh terhadap upaya pembongkaran bangunan. “Pembongkaran bangunan jalan terus. Itu kan timnya diketuai Satpol PP,” jelas dia.

Menurut dia selama 3 tahun lebih menjabat sebagai kepala DPMPTSP beberapa hal yang menjadi masukan sudah ditindaklanjuti oleh tim, termasuk penertiban bangunan bodong.

Pihaknya mengaku siap ditempatkan dimana saja oleh bupati, meski dirinya menjabat Staf Ahli Bupati dirinya akan tetap aktif membantu memberikan kajian dan telaahan kepada bupati.

“Di mana pun kami ditempati siap saja,”tegas dia.

Sebelumnya, Kasatpol PP Lobar Mahnan, SSTP., mengatakan tindakan pemda selanjutnya terhadap penanganan vila bodong di Meninting, pihaknya menunggu perintah dari pimpinan. Ia menegaskan apapun perintah bupati akan dilaksanakan. Sebab mengacu Perda nomor 1 tahun 2014 tentang bangunan gedung ada penetapan bupati. “Sehingga sekali lagi perlu keputusan Bupati tentang penetapan pembongkaran bangunan,” tegas dia.

Terkait statemen bupati bahwa tidak ada celah pemberian toleransi terhadap bangunan ini, menurut Mahnan tentu hal ini akan dijadikan acuan. Sesuai ketentuan, pekan depan menjadi batas terakhir dari pemilik bangunan untuk menindaklanjuti perintah dari pemda untuk membongkar sendiri bangunannya. (her)

Jelang Pilkada Loteng

PKB Tentukan Sikap Setelah Muktamar Praya (Suara NTB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampai saat ini belum menentukan sikap soal siapa yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang. PKB masih fokus melakukan konsolidasi di internal partai guna persiapan gelaran Muktamar PKB di Nusa Dua Bali Agustus mendatang.

Ketua DPC PKB Loteng, H.L.Pelita Putra, kepada Suara NTB, Selasa (30/7), menegaskan, PKB baru akan menentukan sikap soal Pilkada Loteng, setelah gelaran Muktamar PKB mendatang. Untuk saat kini PKB masih fokus pada konsolidasi internal partai. Terutama pascagelaran pemilu legislatif. PKB dalam hal ini ingin fokus pada satu kegiatan dulu, baru kemudian masuk program lainnya.

“Jadi kita ingin satu-satu program dulu diselesaikan. Baru kemudian bicara program lainnya. Termasuk soal sikap di Pllkada Loteng tahun 2020 mendatang,” tegasnya.

Pelita mengatakan, PKB pasti akan mengusung calon kepala daerah di Pilkada Loteng. Hanya saja siapa yang akan diusung, tergantung hasil survei oleh partai nantinya. Tapi yang jelas, PKB akan membuka lebar-lebar pintu bagi kader terbaik partai untuk maju. “Komitmen dari DPP PKB akan memberikan ruang bagi kader terbaiknya untuk maju di Pilkada Loteng mendatang,” ujarnya.

Disinggung terkait survei internal dari DPP PKB, Pelita mengatakan sampai sejauh ini belum ada. Meski sudah ada beberapa pihak yang melakukan survei terkait potensi kader PKB di Pilkada Loteng mendatang. Tapi survei secara resmi dari partai belum ada sampai sejauh ini. Karena memang itu tadi, partai masih konsentrasi pada persiapan Muktamar PKB mendatang.

“Kalau survei abal-abal kan banyak yang dibuat di luar. Tapi yang benar-benar survei yang berkualitas belum kita lakukan.

Karena untuk melakukan survei tentunya harus dilakukan oleh lembaga survei yang memenuhi standar. Tidak bisa kemudian dilakukan oleh lembaga asal-asalan,’’ terangnya.

Apakah sudah ada figur yang digadang-gadang oleh PKB? Pelita mengaku cukup banyak. Tapi prioritas pada calon sendiri, yakni mengusung kader terbaik partai asal Loteng. Soal mitra koalisi, pihaknya masih terus melakukan penjajakan.

Dan, hampir semua partai kondisinya sama. Dalam arti, masih penjajakan awal, belum sampai pada penyatuan komitmen untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.

Karena sampai saat ini, belum ada satupun partai politik yang sudah menyatakan sikap untuk mengusung calon tertentu. “Komunikasi dengan partai politik yang ada tersebut berjalan,” ujar mantan anggota DPRD Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Kawasan Lingkar Hutan Penyumbang Angka Kemiskinan Tertinggi di Loteng Praya (Suara NTB) Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

Di mana sampai tahun 2018 lalu angka kemiskinan sudah menyentuh angka 13,7 persen. Meski demikian, angka tersebut masih dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan secara nasional dengan penyumbang angka kemiskinan tertinggi berasal dari kawasan lingkar hutan.

“Jika dibandingkan dengan kawasan selatan, kemiskinan terbesar justru ada di wilayah utara. Utamanya di kawasan lingkar hutan,” aku Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, usai rapat persiapan Bulan Bakti Lingkungan Hidup tahun 2019, di ruang kerjanya, Rabu (31/7).

Dikatakannya, ting-

H. M. Suhaili FT

tan,” tandasnya.

Tahun 2019 ini, Pemkab Loteng mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan tidak kurang dari Rp 90 miliar. Jumlah ini tersebar di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng dengan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM masyarakat, berupa pelatihan dan pembinaan.

Harapannya, dengan bekal keterampilan tersebut masyarakat lingkar kawasan hutan bisa menghasilkan produk-produk unggulan yang bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat. “Kawasan hutan Loteng sangat potensial. Banyak komoditi yang bisa dikembangkan. Terutama kopi, kawasan utara bagian utara banyak mengembangkan kopi robusta,” terangnya. (kir)

Dewan Sebut Sepihak Rencana Pinjaman Dana untuk Biayai PJU Giri Menang (Suara NTB) Rencana Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) belum diketahui DPRD, lantaran rencana ini belum disampaikan ke pihak dewan. Rencana ini pun belum masuk dalam pembahasan RAPBD-P, sehingga kemungkinan rencana pinjaman dana ini masih sebatas sepihak dari kalangan eksekutif. Untuk peminjaman dana dari pihak ketiga sendiri perlu pemberitahuan ke dewan, sebab untuk pinjaman dana oleh pemda harus diberitahukan dan atas persetujuan dewan.

Kepada Suara NTB, Rabu (31/7), Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis didampingi anggota DPRD Hj. Nurhidayah, mengaku, belum mengetahui soal rencana dinas terkait meminjam dana dari pihak ketiga untuk membiayai penggantian PJU mati di kawasan Senggigi dan Lombok International Airport (LIA). “Belum tahu kami, karena belum pernah disampaikan ke kami. Termasuk ndak masuk dalam pembahasan APBD-P,” tegas mereka.

Kalau ada rencana pinjaman, jelas dia, seharusnya disampaikan ke pemda. Sebab bagaimana pun pemda meminjam dana dari pihak ketiga harus sepengetahuan dan persetujuan dari dewan.

Meski, kata dia rencana peminjaman dana ini sebagai langkah untuk mengantisipasi keluhan akibat PJU yang banyak mati di wilayah Lobar. Pasalnya pemasangan PJU melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan mulai dilaksanakan tahun depan. Namun, kata dia, tetap prosesnya melalui persetujuan dewan. Menurut dia, dewan tidak bisa menanggapi persoalan yang bersifat masih wacana.

Sebab hal ini belum tertuang dalam draf KUAPPAS APBD-P yang tengah dibahas oleh dewan.

Menyoal wacana KPBU, tambahnya, baru sebatas persetujuan sebagai usulan dalam bentuk usulan KUA PPAS APBD-P, belum secara spesifik disetujui mengenai KBPU. Sebab kata dia, mekanisme KPBU ini tidak hanya berkaitan dengan masa jabatan dewan dan bupati selesai. “Nantinya akan dibuat Perda untuk menjadi dasar hukum pembayarannya,” jelas dia. Hal ini akan dilakukan kalau sudah ada kesepakatan antara eksekutif dengan pihak ketiga terkait KPBU tersebut.

Mekanisme yang diatur dalam aturan perda ini, tambahnya, harus jelas berapa pembayaran per tahunnya oleh pemda ke pihak ketiga, sehingga dewan megetahui berapa dianggarkan per tahun untuk pembayaran KPBU. Sejauh ini, pihak dewan belum mengetahui berapa besaran anggaran yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membiayai PJU. Setelah ini jelas, ujarnya, maka barulah dewan menyetujui kerjasama KPBU ini. (her)

(Suara NTB/her)

LANTIK - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid melantik puluhan pejabat eselon II, III dan IV pada mutasi perdananya memimpin pemerintahan Lobar bersama Wabup Hj. Sumiatun, Rabu (31/7).

Olahraga (Dispora) dan Sekretaris DPRD Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan mutasi dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan melalui pengisian di semua jenjang jabatan yang kosong. Dijelaskan, proses pelaksanaan mutasi, Rabu kemarin perjalanannya relatif panjang, karena di aturan dengan Undang-Undang Pilkada yang isinya itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh melakukan mutasi sampai dengan enam bulan pasca pelantikan. “Kecuali ada izin dari mendagri Proses izin ini yang relatif panjang prosesnya, kare-

ginya angka kemiskinan di wilayah utara khususnya di kawasan lingkar hutan salah satu penyebab utamanya ialah kualitas sumber daya manuasia (SDM)-nya yang masih terbilang rendah. Tidak hanya itu, masyarakat lingkar kawasan hutan juga cenderung kurang kreatif.

Untuk itu, tambahnya, sulit bisa menemukan kreasi yang bisa menjadi sumber pemasukan secara ekonomi se-

lain hanya mengandalkan potensi hutan saja. “Mungkin karena faktor iklim yang lebih dingin. Sehingga masyarakat lingkar kawasan hutan agak malas berkreasi,” terangnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir mulai menggalakkan programprogram peningkatan kapasitas bagi masyarakat lingkar kawasan hutan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, sesuai dengan potensi yang ada.

“Kalau secara potensi, kawasan lingkar hutan cukup besar. Tinggal sekarang bagaimana SDM-nya dipacu dan ditingkatkan, sehingga bisa mengolah dan mengelola potensi yang ada tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat lingkar kawasan hu-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

GAGAL PANEN - Lahan pertanian warga di wilayah Giri Sasak Kecamatan Kuripan gagal panen akibat kekeringan.

Lahan Pertanian di Lobar Dilanda Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) Dampak kemarau yang melanda daerah Lombok Barat (Lobar) tidak saja mengakibatkan krisis air bersih, namun juga mengakibatkan lahan pertanian warga mengalami gagal panen (puso). Akibat gagal panen ini, petani pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Petani berharap agar Pemda mengganti biaya penanaman dan benih.

Seperti di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, terdapat belasan hektar lahan padi warga gagal panen. “Akibatnya tanaman padi kami rusak dan tidak bisa panen,” tutur Rahmat belum lama ini.

Menurut dia, para petani biasanya memanfaatkan air hujan untuk mengairi sawah, namun kini pasokan air di desa ini telah lama tidak tersedia. Ditambah lagi, tidak adanya pasokan air dan saluran irigasi yang bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawahnya.

Di samping daerah ini memang berlokasi di dataran tinggi, menjadikan kawasan ini termasuk langgan-

Mutasi, Bupati Kosongkan Delapan Kepala OPD Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama pasangannya Hj. Sumiatun menggelar mutasi perdana di masa pemerintahan paket dengan akronim Zaitun ini, Rabu (31/7).

Pada mutasi kali ini, ada 55 pejabat eselon II, III dan IV yang dimutasi dan kukuhkan. 55 pejabat ini terdiri dari 3 eselon II, 13 eselon III dan eselon IV sebanyak 39 orang. Dalam mutasi ini, dua kepala OPD dilantik menjadi Staf Ahli Bupati. Namun mutasi kali ini menyisakan lebih banyak jabatan kosong, terdapat 8 jabatan kepala OPD yang kosong..

Tiga pejabat eselon II yang digeser, di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Abdul Manan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMPTSP) Lobar H. Dulahir digeser menjadi Staf Ahli Bupati. Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Budi Darmajaya dipercayakan menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun posisi eselon II yang kosong adalah, Asisten III Setda Lobar, Kepala Bapenda, Inspektorat, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemuda dan

Halaman 5

na di samping izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menerbitkan sebelum beliau merestui mutasi itu juga ada rekomendasi dari Gubernur NTB dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Proses ini yang sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan bisa melakukan melakukan mutasi,” katanya.

Fauzan menjelaskan dari 110 pejabat yang diusulkan dan yang disetujui oleh Mendagri hanya 55 pejabat. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga sudah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) segera kembali memproses mutasi lanjutan sebanyak 7 OPD yang

masih kosong dan akan segera diisi dengan ketentuan yang sama yaitu dengan meminta rekomendasi atau izin dari Mendagri.

Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan mengatakan pada mutasi kali ini dimutasi dan dikukuhkan sebanyak 55 pejabat. Terdiri dari 3 eselon II, 11 pejabat eselon III dan eselon IV sebanyak 36 orang yang dilantik. Pengukuhan 5 pejabat ini kata dia dilakukan akibat perubahan nomenklatur nama jabatan, seperti di Bagian pembangunan. Sisanya, ada 23 jabatan kosong ditambah 8 jabatan eselon II juga kosong, sehingga total jabatan yang kosong sebanyak 31 jabatan.

“Ada 8 jabatan eselon II yang kosong,” jelas dia. Untuk pengisian jabatan eselon II kosong ini tidak boleh melalui rolling (pergeseran), namun harus melalui panitia seleksi.

Untuk pengisian jabatan eslon II ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Kemungkinan kata dia jabatan kosong ini akan diisi oleh pejabat eselon II yang ada. Sedangkan jabatan yang kurang strategis akan dipanselkan. Pembentukan pansel sendiri akan dilakukan dalam waktu dekat, beriringan dengan penilaian kinerja job fit untuk pengisian jabatan sekda. (her)

an kekeringan. “Bahkan hampir tiap tahun kami langganan gagal panen di sini,” keluh dia.

Hal senada diakui Jumaerah, dia menilai pemerintah sejauh ini belum bisa memberikan solusi yang konkret bagi para petani untuk mengatasi masalah gagal panen akibat kekeringan ini. Petani berharap agar pemda membangunkan saluran irigasi dan embung untuk memasok air ke warga.

Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani mengatakan daerahnya memang kerap mengalami kekeirngan dan menyebabkan petani gagal panen.

Tahun ini saja ada sekitar belasan hektar yang gagal panen akibat kekeringan tersebut. “Kurang lebih ada 10 hektar padi petani yang gagal panen akibatnya petani merugi hingga ratusan juta rupiah,” tegas dia.

Tiap tahun petani di daerahnya mengalami gagal panen, namun kali ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Kalau tahun lalu kata dia, lahan padi petani yang gagal panen mencapai 40-50 hektar.

Pihaknya tidak bisa menyelamatkan tanaman padi petani, sebab sejauh ini petani kesulitan mendapatkan air untuk konsumsi dan irigasi. Hal ini diperparah dengan suplai air bendungan Batujai yang dipakai untuk keperluan air baku PDAM. Langkah yang dilakukan pihaknya sudah melaporkan ke dinas pertanian. Pihak terkait pun sudah merespon dengan turun ke desanya.

Dinas terkait pun, jelas dia menjanjikan akan membangunkan embung sebanyak dua unit di daerah setempat. Terkait penggantian benih petani yang gagal panen, sejauh ini ada solusi melalui asuransi, namun banyak petani yang tak ikut asuransi.

Kadis Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri yang dikonfirmasi mengatakan sudah ada laporan warga terkait kekeringan ini, termasuk di Giri Sasak. Pihaknya pun sudah turun ke desa setempat. “Solusi yang bisa kita lakukan adalah rencananya akan dibangunkan embung di sana,” jelas dia. (her)

Tangani Kekeringan

Pemkab Lotim Anggarkan Rp5 Miliar Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., mengungkapkan pemerintah daerah sudah mengalokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk penanganan bencana kekeringan yang dititip melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bupati mengingatkan supaya dana tersebut dikelola secara baik supaya kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi.

Bupati mengakui, bencana kekeringan di Kabupaten Lotim masih menghantui sebagian masyarakat di daerah ini. Terutama wilayah-wilayah di bagian selatan dan di beberapa wilayah lainnya di bagian utara. Pemda Lotim sudah melakukan antisipasi dengan dilakukan pengalokasian anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pendistribusian air bersih.

“Jadi di BPBD sudah kita siapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk antisipasi kekeringan ini.

Kapan dipakai dan digunakan siap untuk dikeluarkan dengan catatan ada surat penetapannya oleh bupati,” terangnya, kepada Suara NTB belum lama ini.

Menurut bupati, kebutuhan air bersih merupakan sesuatu yang sangat penting dan krusial.

Untuk itu, pemberian solusi permanen terhadap penanganan air bersih ini harus secepatnya

dilakukan agar tidak ada lagi terdengar masyarakat kekurangan air bersih. Terlebih air bersih itu dibeli oleh masyarakat.

Bupati menargetkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah selatan dapat terpenuhi pada tahun-tahun berikutnya.

Bahkan pada tahun 2020, masyarakat di Kabupaten Lotim bagian selatan ini tidak ada lagi yang mengalami krisis air bersih.

Dalam hal ini, pihaknya merencanakan memanfaatkan dua sumur induk di Tutuq untuk dibangun tower dengan anggaran sebesar Rp4 miliar yang dapat terlayani sebanyak 6 desa. “Air bersih ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Maka kita siap memenuhi kebutuhan masyarakat kita itu.

Saat ini yang sudah terdampak kekeringan di wilayah Kecamatan Jerowaru,” terangnya.

Dijelaskannya bahwa saat ini cuaca musim kemarau lebih cepat datang, sehingga untuk mengantisipasi itu Pemda Lotim akan membangun tower di tempat pengambilan air di Dusun Tutuq Desa Pemongkong, sehingga pendistribusian air ke sejumlah wilayah dapat lebih cepat selain menggunakan tangki.

Adapun langkah permanen yang dimaksud bupati, yakni memanfaatkan potensi-potensi alam khususnya sumber mata

air yang ada di daerah. Pasalnya, kabupaten Lotim merupakan daerah yang kaya akan sumber mata air. Hanya saja belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Seperti mata air di Tete Batu, Jeruk Manis, Mencerit, Tereng Wilis dan sumber-sumber mata air lainnya. Apabila sejumlah mata air itu digabung, maka kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi sepanjang tahun.

Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono, menyebutkan untuk penanganan kekeringan sudah masuk dalam dana tak terduga yang berjumlah Rp5 miliar. Dana Rp5 miliar ini tidak hanya untuk bencana kekeringan namun bencana-bencana lain yang sifatnya tidak terduga seperti gempa dan banjir bandang. Menurut Rahadian, angka Rp5 miliar ini sifatnya normatif karena diharapkan tidak ada lagi terjadi bencana.

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, menjelaskan penanganan yang dilakukan berupa suplai air bersih menggunakan mobil tangki sepanjang permintaan yang dilakukan oleh masyarakat dari dana tersebut. Selain itu, ujarnya, pemerintah terus berupaya mencarikan solusi permanen dalam menangani krisis air bersih ini. (yon)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

Halaman 6

Suara Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Sumbawa

Bapenda Maksimalkan Enam Jenis Pelayanan SPPT PBB

(Suara NTB/ist)

GEMA CERDAS - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menyematkan apoteker agent of change Gema Cermat dan PRKT, Rabu (31/7).

Masyarakat Dibekali Gema Cerdas dan PRKT Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc membuka sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) dan edukasi Gerakan Masyarakat Terhadap Penggunaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang benar sekaligus optimalisasi Agent Of Change (AoC) dalam rangka mendukung Germas di Sumbawa, Rabu (31/7).

Bupati mengapresiasi kegiatan ini, karena berbagai permasalahan dalam penggunaan obat di tengah masyarakat masih dijumpai. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat yang tepat dan rasional, penggunaan obat bebas secara berlebihan, serta kurangnya pemahaman tentang cara menyimpan dan membuang obat dengan benar.

Selain itu, dalam hal penggunaan alat kesehatan PKRT, H. Husni menyebut masih banyak ditemukan penggunaan yang salah ataupun tidak tepat guna. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang benar.

“Karena itu perlu ada pembekalan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai penggunaan alat kesehatan dan PRKT yang benar serta tepat guna,” katanya.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Provisni NTB, I. Dewa Gede Oka Wiguna, SKM., M.Kes, menyebutkan program Gema Cermat bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan obat secara tepat dan benar. Selain itu, juga untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan memusnahkan obat secara tepat dan benar serta meningkatkan penggunaan obat secara rasional baik dari segi manfaat maupun dari segi biaya.

Ditambahkan, sebanyak 165 orang peserta hadir dalam kegiatan ini, yang berasal dari apoteker agent of chance, lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan media massa.Dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkes RI. Sebelumnya, dilakukan penyematan tanda pengenal secara simbolis kepada empat apoteker (agent of change) oleh Narasumber dari Kemenkes. (arn)

Cabai Tembus Rp90 Ribu Per Kilogram Taliwang (Suara NTB) Harga cabai rawit merah di tiga pasar induk di Sumbawa Barat yakni di Taliwang, Seteluk dan Jereweh, masih sangat tinggi yakni berkisar di angka Rp90-100 ribu perkilogramnya. Kenaikan harga yang sangat signifikan dari harga normal sekitar Rp33-40 ribu itu, terjadi lantaran pasokan cabai ke pasar di KSB sangat terbatas dan juga bencana kekeringan yang melanda wilayah setempat.

Kondisi tersebut kembali diperparah dengan belum siapnya Pemkab untuk mencari jalan keluar lain supaya kebutuhan tanaman Holtikultura tidak lagi bergantung ke daerah luar.

“Memang untuk harga cabe rawit merah masih sangat tinggi di tiga pasar induk yang berada di tiga kecamatan.

Meningkatnya harga cabai ini terjadi karena pasokannya yang terbatas baik dari Pulau Lombok maupun daerah lainnya. Tingginya harga cabai ini juga diprediksi akan berlangsung lama, karena puncak musim kemarau baru akan terjadi di bulan Agustus dan September mendatang. Sehingga pasokan cabai ke KSB juga akan semakin menurun yang berdampak pada semakin melonjaknya harga cabai,” ujar Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag) kepada Suara NTB melalui Kabid Perdagangan Rahadian S. Pd, M.Si, Rabu (31/7).

Dikatakannya, ada beberapa faktor menjadi penyebab melonjaknya harga cabai di KSB, salah satunya sangat terbatasnya pasokan dari Lombok ke KSB. Selain masalah tersebut, hingga saat ini, KSB juga belum memiliki sentra perkebunan khususnya cabai rawit merah sehingga sangat bergantung ke daerah lain.

Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, jumlah produksi cabai didalam daerah hanya mampu dihasilkan sekitar 30 persen dari jumlah kebutuhan masyarakat sementara sisanya 70 persen itu berasal dari luar.

Hal ini tentu sangat disayangkan, karena luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman Holtikultura masih sangat banyak tetapi belum mampu dimaksimalkan dengan baik. Belum lagi adanya kesan dari para petani bahwa menanam tanaman Holtikultura tidak menguntungkan, sehingga kebanyakan petani lebih memilih menanam padi dibandingkan tanaman yang lain.

Pihaknya juga belum bisa mengintervensi harga yang berlaku di pasar saat ini karena hampir semua lokasi juga mengalami hal yang sama. Jika harga sudah normal di Pulau Lombok baru bisa dilakukan pengamanan harga di KSB dengan melakukan operasi pasar.

“Sebenarnya kenaikan harga cabai rawit merah ini sudah terjadi sejak minggu lalu karena pasokannya terbatas ke KSB dan masalah itu juga terjadi di daerah lainnya. Apalagi kita masih sangat bergantung dari daerah lain, sehingga lonjakannya juga masih akan terus terjadi,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain cabai harga komoditas lainnya juga akan diprediksi terus melonjak terutama jenis sayur mayur. Hal ini tentu sangat beralasan, karena kondisi kekeringan yang terjadi saat ini masih akan lama, sehingga lahan pertanian holtikultura ini juga akan terdampak. Belum lagi luas lahan yang rusak akibat adanya kemarau panjang juga akan berpengaruh terhadap pasokannya ke KSB. Tentu kondisi tingginya harga cabai tidak hanya hanya terjadi di KSB saja melainkan di seluruh Indonesia karena memang pasokannya sangat terbatas. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya ada solusi terbaik terhadap persoalan harga komoditas holtikultura yang cenderung merangkak naik jika kondisi alamnya tidak bersahabat. Baik itu gagal panen maupun adanya serangan hama yang merusak tanaman pertanian tersebut.

Jika tidak ada solusi terhadap masalah tersebut, maka masyarakat dipaksa untuk tetap membeli meski dengan harga tinggi. Selain untuk komoditas holtikultura, untuk bahan pangan jenis lainnya masih terpantau normal dan belum terjadi kenaikan.

Untuk harga daging misalnya, harga perkilogramnya masih normal yakni di angka Rp110-120 ribu perkiogramnya dan harga ayam potong juga masih berkisar di angka Rp45-50 ribu perkilogrmannya.

“Memang untuk musim seperti sekarang ini produk hasil pertanian holtikultura harganya cenderung tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Maka dari itu, perlu langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terulang setiap tahun,” pungkasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa kini tengah mengelola enam jenis pelayanan permohonan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Sebagaimana disebutkan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah M.Si, didampingi Kasubid Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB, M. Akbaruddin, S.Stp.,M.Tr.I.P, Rabu (31/7).

Enam pelayanan dimaksud, yakni pertama, permohonan pendaftaran objek pajak baru PBB. Dalam pengurusannya, masyarakat pemohon mesti melampirkan, surat pengantar dari Kelurahan/

Desa, SPOP dan LSOP, fotokopi KTP/identitas lain yang masih berlaku, Fotokopi SPPT PBB tetangga terdekat.

Kemudian fotokopi salah satu surat tanah berupa, fotokopi sertifikat/akta tanah/akta jual beli/ hibah/waris/perjanjian sewa menyewa. Berikutnya, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan fotokopi IMB. Pemohon juga mesti menyertakan surat rekomendasi Bupati dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Dalam hal ini, surat keterangan lain yang dimaksud dapat berupa, warisan (surat keterangan waris), jual beli (kuintansi), lelang (risalah lelang).

Kedua, permohonan mutasi balik nama. Lampirannnya hampir sama dengan jenis per-

mohonan pendaftaran objek pajak baru, tanpa perlu adanya syarat rekomendasi dari Bupati.

Ketiga, permohonan mutasi penggabungan SPPT PBB, juga dengan melampirkan persyaratan yang sama dengan mutasi balik nama. Keempat, permohonan mutasi pemecahan SPPT PBB, dengan menyertakan tambahan NOP induk harus lunas (tidak ada tunggakan). Selain tentunya melampirkan surat pengantar dari Kelurahan/Desa, Asli SPPT tahun berjalan dan fotokopi bukti pelunasannya, SPOP dan LSPOP, fotokopi KTP/ identitas lain yang masih berlaku, fotokopi sakah satu bukti surat tanah dan surat keterangan lain yang dianggap perlu.

Kelima, permohonan penga-

juan salinan SPPT, dengan syarat melampirkan, surat pengantar dari Kelurahan/Desa, Fotokopi SPPT tahun berjalan, Fito Copy SSPD PBB tahun berjalan, Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir, Fotokopi KTP/Identitas lain yang masih berlaku. Serta keterangan lain yang dianggap perlu. Keenam, permohonan pengajuan pembetulan/pembatalan SPPT dengan syarat melampirkan, surat pengantar dari Kelurahan/Desa, SPOP dan LSPOP, asli SPPT tahun berjalan, asli SSPD PBB tahun berjalan, fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir, fotokopi KTP/identitas lain yang masih berlaku, fotokopi salah satu bukti surat tanah dan bangunan (untuk pembetulan).

(Suara NTB/arn)

M. Akbaruddin Serta surat keterangan lain yang dianggap perlu. (arn/*)

Pembangkit PLN Terbakar, Pelayanan Terganggu Taliwang (Suara NTB) Satu unit mesin pembangkit listrik milik PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Taliwang, Rabu (31/ 7), terbakar secara tiba-tiba. Api yang ditimbulkan membuat mesin mengalami rusak berat hingga sempat mengganggu aliran listrik ke seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kejadian terbakarnya mesin pembangkit PLN ULP Taliwang itu berlangsung seketika. Sekitar pukul 06.10 Wita, warga di sekitar kompleks PLN di kelurahan Bugis riuh setelah melihat kepulan asap membumbung tinggi dari bagian gedung pembangkit. Warga pun berlarian menuju kantor PLN dan berusaha membantu memadamkan api yang terus menyala.

Pihak PLN sendiri sejak terjadinya kebakaran telah berupaya melakukan pemadaman.

Namun api yang terus membesar, membuat api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam setelah mendapat bantuan dari unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemda KSB, pihak kepolisian dan warga setempat.

“Alhamdulillah apinya bisa cepat dipadamkan dan dilokalisir sebelum menjalar ke unit mesin lainnya,” terang Manager Unit Pelaksana Pembangkit Tambora, Ardi saat jumpa pers usai kebakaran.

Ia menjelaskan, sementara ini pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang melahap habis satu unit mesin PLTD (pembangkit lis-

trik tenaga diesel) milik PLN ULP Taliwang dan satunya lagi terkena imbas tersebut. Untuk memastikannya PLN membutuhkan investigasi mendalam karena kejadiannya yang berlangsung begitu cepat.

“Kalau ditanya apa penyebabnya kami belum bisa sampaikan sekarang. Kami butuh investigasi dulu,” sebutnya.

Terkait gangguan layanan yang disebabkan kebakaran tersebut, Ardi menyatakan, pihaknya sengaja melalukan pemadaman untuk keamanan.

Pada dasarnya, suplai listrik yang dimiliki PLN ULP Taliwang tetap mencukupi untuk melayani seluruh wilayah KSB. Namun sebelum kembali mengalirkan listrik, pihaknya perlu memulihkan jaringan dan memastikan tidak ada yang terganggu pasca kebakaran.

“Total kapasitas listrik di Taliwang ini ada 13 megawatt.

Ada sekitar 6 megawatt yang tersedia sekarang dan itu bisa melayani kebutuhan istrik wilayah KSB. Tapi kan kita perlu aman dulu sebelum dialirkan,” timpalnya.

Ia pun menjanjikan, listrik

(Suara NTB/bug)

KEBAKARAN - Kondisi kebakaran di PLN ULP Taliwang (foto kiri). Tampak mesin pembangkit yang hangus dilahap api (foto kanan). yang sempat padam di seluruh wilayah KSB bisa segera pulih.

Saat ini seluruh petugas PLN telah diterjunkan ke setiap wilayah terdampak mengecek jaringan untuk memastikan tidak ada kerusakan pasca terbakarnya salah satu unit pembangkit milik PLN ULP Taliwang itu.

“Kalau tidak ada kerusakan jaringan insyaallah sore hari nanti atau sebelum mencapai beban puncak nanti malam semua wilayah sudah meyala,” janjinya.

Ia memaparkan, berdasarkan report peristiwa, kejadian kebakaran berlangsung tiba-tiba.

Petugas piket saat kejadian kewalahan melakukan pemadaman dengan menggunakan unit alat pemadam api ringan (APAR) yang tersedia. Akibatnya satu unit mesin PLTD hangus terbakar dan satu lainnya terdampak set-

Blangko E-KTP Menipis, Ribuan Suket Disiapkan Taliwang (Suara NTB) Stok blangko E-KTP di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menipis. Berdasarkan data, jumlah bahan baku pembuatan E-KTP yang tersisa hanya 200 keping. Jumlah itu diprediksi hanya bertahan selama dua minggu kedepan.

Plh. Kepala Dinas Dukcapil KSB, H. Abdul Malik Nurdin S.Sos., M. Si kepada Suara NTB, Rabu (31/7) mengatakan, memang untuk saat ini bahan baku untuk pembuatan KTP elektronik hanya 200 keping saja. Jumlah ini tentu dianggap tidak sebanding dengan tingginya animo masyarakat mengurus data kependudukannya. Bahkan dalam sehari saja, pihaknya bisa menghabiskan blangko 50-100 keping dan dengan jumlah stok yang tersedia saat ini diyakini hanya mampu bertahan selama dua minggu saja.

Tentu terkait dengan stok blangko yang menipis tersebut, pihaknya sudah mengusulkan kebutuhan blangko ke Kemendagri sebanyak 10 ribu keping tetapi yang bisa direalisasikan baru-baru ini

hanya 500 keping saja. Sehingga stok blangko yang tersedia hanya 700 keping saja.

Kondisi menipisnya bahan baku untuk pembuatan KTP elektronik bukan hanya teejadi di KSB melainkan di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Bahkan setiap daerah yang mengajukan usulan untuk permintaan blangko hanya bisa diberikan jatah sekitar 500 keping saja tidak lebih dari itu.

“Kita memang sudah mengusulkan sebanyak 10 ribu keping E-KTP ke Kemendagri.

Tetapi yang bisa direalisasikan hanya 500 keping saja itupun kita harus menunggu sehingga stok blangko yang ada saat ini hanya 700 keping saja,” ungkapnya.

Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih tingginya jumlah permintaan blangko EKTP di KSB yakni proses pemekaran RT dan Dusun yang ada di masing-masing desa.

Bahkan dalam sehari saja sekitar 70-100 orang yang datang untuk mengurus proses tersebut. Selain masalah tersebut tidak sedikit juga masyarakat yang datang

membuat KTP baru dengan alasan KTP yang lamanya hilang dan rusak. Belum lagi anak-anak yang menginjak 17 tahun di bulan Juli tahun ini juga sangat banyak, sehingga stok yang tersedia saat ini tidak akan bertahan lama.

Meski demikian, pihaknya mengaku sudah membuat langkah strategis untuk menyikapi masalah dengan dengan mengeluarkan surat keterangan (Suket). Karena pada dasarnya Suket ini sama dengan KTP hanya bentuknya saja yang berbeda dan penggunaannya juga sama. Tentu jika masyarakat sudah memegang Suket maka datanya sudah terekam tinggal nanti dilakukan penggantian saja jika blangko tersedia. Pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak berkecil hati jika hanya menerima Suket, karena peruntukannya sama dengan KTP. “Kita tetap upayakan supaya stok blangko selalu tersedia tetapi jika tidak, kami menyikapinya dengan menerbitkan Suket. Karena peruntukan dan kegunaannya juga sama tidak ada yang beda,” pungkasnya. (ils)

Usulan Pensiun Talifuddin Segera Diproses Sumbawa Besar (Suara NTB) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Sumbawa, Ir. Talifuddin, M.Si telah mengusulkan pensiun sebelum masa jabatannya berakhir. Usulan dimaksud, tengah berproses dan menunggu disposisi Bupati untuk diproses lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, SH mengakui pihaknya sudah menerima surat usulan pensiun tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, usulan tersebut kini sudah disampaikan kepada Bupati untuk didisposisi kembali. Setelah adanya disposisi, barulah akan

diproses lebih lanjut oleh BKPP. “Jadi surat itu masuk kemarin kami terima di BKPP. Kemudian sekarang sedang diproses. Jadi karena alamatnya harus ke Bupati langsung, kami sudah memanggil yangbersangkutanuntukmemperbaiki usulannya. Sekarang sudah diperbaiki dan kami sudah antar ke Pak Bupati. Nanti setelah ada disposisi Bupati baru kami tindaklanjuti untuk usulan selanjutnya.

Secepatnya akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, setelah adanya disposisi pihaknya akan mengirimkan surat usulan tersebut ke Jakarta. Karena untuk golongan IV dan eselon II harus mendapat persetujuan dari BKN Pusat. Pihaknya memperkirakan surat usulan ini sudah ada keputusannya paling cepat awal September menda-

tang. “Kami perkirakan paling cepat 1 September sudah kami buat surat pensiun dininya,” terangnya.

Adanya permintaan pensiun ini, lanjutnya, hak pensiun yang diterima tetap sama.

Hanya saja yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan pangkat lebih tinggi dari pangkatnya sekarang.

“Hak-hak yang didapatkan tetap sama. Cuma dia tidak bisa naik pangkatnya setingkat lebih tinggi, karena mengajukan pensiun atas permintaan sendiri. Jadi kalau sekarang di IV C, pensiun di IV C itu. Kalau dia pensiun dengan batas waktu sesuai pensiun, baru ada pangkat istimewa itu. Itu saja, hak lainnya tetap sama,” tandasnya. (ind)

elah akhirnya api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 1 jam. “Petugas kami sudah mengupayakan memadamkan tapi tidak berhasil. Tapi tadi alhamdulillah bisa cepat sebelum merembet ke mesin lain atau sampai ke penampungan bahan bakarnya,” urainya.

Sementara itu Manager Unit Pelaksana Layanan PLN Sumbawa, Hamzah menambahkan, kejadian terbakarnya unit pembangk listrik PLN ULP Taliwang itu merupakan kasus insiden pertama di wilayah Pulau Sumbawa. Karena itu pihaknya ke depan akan melakukan evaluasi dan melalukan pengetatan uji kemanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Setahu kami ini pertama kalinya di wilayah Sumbawa. Mudah-mudahan tidak

terulang dan peristiwa ini akan kami jadikan pelajaran,” cetusnya yang turut diamini Ardi.

Ia pun berjanji, kondisi tersebut akan segera dipulihkan pihaknya. Terutama memastikan aliran listrik kembali normal ke masyarakat. “Sekali lagi kami memohon maaf kepada masyarakat karena aktivitasnya terganggu akibat insiden ini. Ini murni musibah yang kami alami dan tidak ada kesengajaan sama sekali,” tukas Hamzah.

Sementara itu, setelah terjadi pemadaman sesaat kebakaran berlangsung. Bertahap sejak siang hari beberapa wilayah di KSB pelayanan listrik PLN sudah kembali normal. Bahkan untuk wilayah kota sekitar empat jam pasca kebakaran seluruh blok layanan telah menyala. (bug)

PPP Perkuat Dukungan Firin - Fud Taliwang (Suara NTB) Tampil sebagai peopor pertama yang menyatakan sikap mendukung kembali pasangan Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM - Fud Syaifuddin, ST (Firin - Fud) di Pilkada 2020 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini sudah mulai memasi mesin partainya.

Ketua DPC PPP KSB, Amiruddin, SE mengatakan, sejak tercetusnya mendukung kembali pasanga Firin - Fud untuk periode kedua memimpin KSB beberapa waktu lalu. Pihaknya perlahan sudah menyusun strategi penguatan dukungan di internalnya.

“Kami kan sudah final mengusung Firin - Fud saat pengucapan ikrar ijtihad siyasah sebelum Pemilu. Dan sejak detik itu kami mulai bergerilya menguatkan dukungan di tengah masyarakat,” cetusnya kepada wartawan, Rabu (31/7). Diakuinya, sementara ini penguatan dukungan pihaknya kepada pasangan calon petahana itu masih bergulir di internal partai. Menyasar kader dan simpatisan PPP hingga ke tingkat bawah untuk memberi keyakinan bahwa pasangan Firin - Fud sangat layak kembali memegang tampuk pemerintahan KSB 5 tahun ke depan.

“Alhamdulillah sekarang ini kader dan simpatisan kami komit mendukung. Dan dalam waktu dekat seiring masuknya tahapan Pilkada baru kami akan secara terbuka melakukan penguatan ke masyarakat secara luas,” janjinya.

PPP memang bukan partai baru yang mendukung pasangan Firin - Fud. Saat Pilkada 2015 lalu partai berlambang Ka’bah ini sudah turut dalam gerbong pendukung calon yang berjuluk F3 ini saat itu. Menurut Amiruddin, sama dengan Pilkada sebelumnya, di Pilkada 2020 nanti pihaknya memberikan dukungan tanpa syarat bagi pasangan Firin - Fud. Sebab bagi PPP kepemimpinan pasangan tersebut telah sangat baik dan benar - benar menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. “Kami punya catatan positif bagi pasangan ini.

(Suara NTB/bug)

Amiruddin Embeng Programnya pro rakyat dan itu seusai dengan khittah perjuangan partai kami,” tegasnya.

Sejumlah indikator kebehasilan kepemimpinan Firin - Fud, lanjutnya, sangat jelas. Mulai dari angka kemiskinan yang turun, penanganan dampak bencana yang sigap yang dibuktikan dengan keberhasilan KSB menjadi kabupaten paling baik progressnya dalam penanggulangan bencana gempa. Termasuk juga program-program pemenuhan hak hak dasar dan ekonomi masyarakat lewat PDPGR dan lain-lain yang telah mendapatkan pengakuan secara nasional.

“Ini bukti duet kepemimpinan pasangan ini berhasil. Sehingga PPP menilai mereka pantas diberi kepercayaan kembali oleh rakyat untuk memimpin KSB periode 5 tahun mendatang.

Masyarakat sudah merasakan dampak dari apa yang Firin - Fud telah perbuat. Ini yang membuat PPP tidak bisa ke lain hati,” sambung Amiruddin.

Terakhir ia menambahkan, selain melakukan penguatan dukungan ke akar rumput di tingkat masyakat. PPP KSB juga akan intens menggalang dukungan dari parpol lain menyatukan misi dukungan dalam bentuk koalisi. “Kami punya mimpi semua partai koalisi yang mendukung pasangan itu di tahun 2015 bisa bersama lagi di Pilkada 2020 nanti,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dinas Ketahanan Pangan Bantu Lumbung Kembangkan Usaha Dompu (Suara NTB) Lumbung pangan di Desa merupakan cikal bakal usaha pertanian. Tidak hanya menjadi penyedia cadangan pangan bagi petani, tapi juga menjadi wadah pengembangan usaha produktif para petani. Tahun 2019 ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu membantu pendanaan 3 lumbung pangan untuk pengisian cadangan pangan dan pengembangan usaha produktif.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir Aminullah kepada Suara NTB, Selasa (30/7) mengungkapkan program pengembangan lumbung pangan kembali menjadi perhatian pihaknya tahun 2019. Melalui bantuan dana dekon yang digelontorkan pe-

merintah, pihaknya mengalokasikan program pengisian lumbung dan pengembangan usaha produktif.

“Program ini diharapkan menjadi usaha kelompok dan bisa menyiapkan cadangan pangan bagi kelompok tani maupun masyarakat sekitar,” katanya.

Kepala Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Nurdian Akbariah yang didampingi jajarannya mengungkapkan, ada 3 kelompok yang mendapat program bantuan untuk lumbung pangan tahun 2019. Yaitu kelompok Sama ruku Desa Dorebara kecamatan Dompu, kelompok Meci Angi Desa Adu kecamatan Huu, dan kelompok Sumber Usaha Desa Kampasi Meci ke-

camatan Manggelewa. “Mereka mendapat bantuan masing – masing Rp60 juta,” katanya.

Dana segar bagi kelompok ini, lanjutnya diperuntukan bagi dana cadangan pangan kelompok 60 persen, dan pengembangan usaha produktif kelompok 40 persen. Melalui kegiatan ini diharapkan para kelompok bisa mengembangkan kelompoknya dalam mengusahakan berbagai produk usaha pertanian.

Model pengembangan usahanya, saat musim panen, kelompok bisa menampung gabah petani dan menjualnya kembali ketika bukan masa produksi. Sehingga kelompok bisa membantu penyiapan pangan bagi anggota, maupun bagi masyarakat.

“Cadangan pangan ini bisa juga

dijual ke anggota masyarakat lain, tentu dengan memperhatikan kepentingan usaha. Itu semua harus dicatat, sehingga bisa dievaluasi bersama,” terangnya.

Sementara untuk bangunan lumbung sendiri, kata Hj Nurdian Akbariah, sudah dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016. Sehingga anggaran Rp60 juta ini sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk mengisi cadangan pangan kelompok, dan sebagiannya untuk pengembangan usaha produktif.

“Kelompok – kelompok penerima bantuan ini, sebenarnya sudah lama aktif dan dana ini untuk membantu usaha kelompok saja,” terangnya.

Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu ini juga

memiliki program pemantauan harga bahan pokok dan ketersediaan pangan dalam daerah. Hasil monitoringnya menjadi rujukan untuk tim pangan daerah dan upaya antisipasi gejolak ketersediaan pangan. Sehingga dua kali sepekan tetap dilakukan monitoring di pasar – pasar daerah, serta ketersediaan pangan di masing – masing lumbung.

Program subsidi beras murah yang disiapkan di Toko Tani Indonesia (TTI) juga menjadi bagian dari program tahun 2019. Beras yang dijual paket 5 kg seharga Rp44.500 per paket atau seharga Rp8.500 per kg disiapkan hingga 50 ton dan harus tersalurkan hingga Desember 2019. LUPM Sonco Lopi Desa Sawe menjadi pend-

(Suara NTB/ula)

Aminullah istribusi program TTI dan dibantu alokasi anggaran sebesar Rp160 juta. Rp100 juta di-

(Suara NTB/ula)

Hj. Nurdian Akbariah antaranya untuk pembelian peralatan mesin, dan Rp60 juta untuk operasional. (ula/*)

Kades Jala Absen dari Panggilan Penyidik Dompu (Suara NTB) – Kepala Desa Jala, Usman absen dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Rabu (31/ 7). Panggilan pertamanya itu diagendakan untuk pemeriksaan sebagai saksi.

Terkait kasus dugaan penggelapan DD/ADD tahun 2018.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH, kepada Suara NTB, Rabu (31/ 7) membenarkan diagendakannya pemeriksaan kades tersebut sebagai saksi. Sesuai surat panggilan yang sudah dilayangkan beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/jun) Namun, informasi teraM. Isa Ansyori khir yang diterima dari terlapor kasus dugaan penggelapan DD/ADD itu, bahwa ia tak berkesempatan hadir dengan alasan ada agenda lain di kantor desa. “Panggilan sudah diterima cuma tadi pagi dikonfirmasi minta diundur waktunya sehari,” ungkapnya.

Panggilan pertama dengan agenda pemeriksaan terlapor sebagai saksi tersebut, lanjut dia, dilakukan untuk klarifikasi terkait pembelian tanah kuburan yang ditemukan memiliki dua alas hak. Berikut item-item lain yang diduga menjadi sumber penyimpangan DD/ADD tahun 2018. Seperti misalnya pembayaran gaji perangkat desa yang tidak terbayar, bantuan bedah rumah kumuh dan sejumlah program lain.

Dikatakan, sampai saat ini penyidik memang belum mengantongi hasil pengukuran tanah dari BPN sebagai rujukan. Namun menurutnya, hal tersebut tak menjadi soal mengingat fokus pemeriksaan nantinya seputar proses pembelian tanah. Apakah melalui musyawarah atau pengecekan terkait keabsahan lahan ke BPN terlebih dahulu. “Kalau kita menunggu BPN mungkin lama nanti. Biar sambil berjalan saja,” ujarnya.

Jika mengacu nilai pembelian tanah kuburan yang disebut-sebut sebagai sumber penyimpangan terbesar dalam kasus ini. Diakui kerugian negara yang ditimbulkan tak seberapa, yakni sekitar Rp130 juta. Tetapi untuk memastikan perkara itu berhenti pada pengembalian kerugian atau lanjut ke tahap penyidikan. Ditegaskan M. Isa Ansyori, hal itu sangat tergantung hasil ekspose tim. Bahkan tak menutup kemungkinan saksi ahli akan didatangkan untuk menentukan status perkaranya apakah murni pidana atau perdata. Karena ini menyangkut satu objek tanah yang memiliki dua alas hak yang sama-sama berkekuatan hukum.

Pun tak menutup kemungkinan, tambah dia, jika terbukti dalam satu objek itu terdapat dua sertifikat maka BPN akan turut diperiksa pihaknya. “Kalau itu benar tapi kan sampai sejauh ini kita belum tahu,” pungkasnya. (jun)

Komisi II Agendakan Klarifikasi Pengusaha Tambang Galena Dompu (Suara NTB) – Menyikapi tuntutan warga untuk segera menindak tegas aktivitas penambangan liar batu hitam atau galena di Pajo. Komisi II DPRD Dompu berencana memanggil pihak-pihak terkait. Seperti halnya pengelola PT. Dompu Alam Lestari, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta salah satu koperasi yang diduga kuat menjadi otak perusakan lingkungan tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Dompu, Drs. Muhtar kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (31/7).

(Suara NTB/jun) Ia menjelaskan, pemangMuhtar gilan para pihak tersebut diagendakan untuk klarifikasi. Terkait dugaan penyalahgunaan izin dan material galena yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. “Ini beberapa persoalan yang akan kita klarifikasi nantinya dalam pertemuan itu,” kata dia.

Sebagaimana hasil kesepakatan bersama dengan sekelompok warga yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD) siang kemarin. Pertemuan untuk klarifikasi dijadwalkan pekan depan dan difasilitasi pansus DPR. PT. Dompu Alam Lestari, lanjut Muhtar, sama sekali belum mengantongi izin penambangan batu galena diwilayah Pajo.

Mereka baru sebatas menerima rekomendasi, itupun diduga telah disalahgunakan bersama kroninya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya klarifikan guna memperjelas persoalan yang sudah beberapa kali mengundang reaksi warga tersebut. “Belum ada izin tapi rekomendasi, tapi disalahgunakan oleh PT itu. Dan sudah menghasilkan galena 100 ton perkiraannya.”

Terpisah salah seorang perwakilan warga, Rio Sulistio membeberkan, PT. Dompu Alam Lestari berikut salah satu koperasi yang digandengnya dalam penambangan liar batu hitam itu tidak memiliki izin penambangan galena melainkan emas. Sehingga dianggap melanggar ketentuan dan mengancam kerusakan lingkungan.

Pun kegiatan tersebut menurutnya tidak saja merugikan warga sekitar. Tetapi pemerintah daerah pun demikian karena tak mendapat kontribusi apa-apa dari aktivitas perusahaan yang tidak memiliki izin menambang. “Harapan kami pada penjarahan batu galena ini segera diselesaikan. Karena merugikan rakyat dan pemerintah Kabupaten Dompu sendiri,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

KESEPAKATAN - Ketua DPRD Dompu,Yuliadin, menandatangani kesepakatan bersama Perda APBDP 2019 dengan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, Selasa (30/7) malam.

APBDP Dompu 2019 Defisit Rp45,9 Miliar

Dompu (Suara NTB) Perda APBD perubahan 2019 akhirnya disahkan DPRD Dompu dalam rapat paripurna Dewan yang dihadiri wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH. Defisit anggaran belanja daerah dalam APBD perubahan ini meningkat Rp5,799 M dari Rp40,154 M menjadi Rp45,954 M. Kendati dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah, fraksi – fraksi Dewan mengingatkan pemerintah untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja.

Paripurna pengesahan APBD perubahan 2019 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan dihadiri oleh Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH, Selasa (30/7/2019) malam. Sebelum mendengarkan pandangan akhir fraksi – fraksi Dewan, paripurna juga mengagendakan laporan Banggar

Dewan yang dilanjutkan dengan jawaban pemerintah.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dalam jawabannya menyampaikan, saran dan masukan Banggar Dewan terhadap belanja daerah sehingga terjadinya defisit anggaran akan ditindak lanjuti dengan melakukan revisit target belanja tidak lang-

sung yang mengacu pada realisasi belanja yang sudah dan akan direalisasikan hingga Desember 2019.

Pada komponen penerimaan pembiayaan daerah, kata Arifuddin, pada APBD murni 2019 direncanakan sebesar Rp42,704 M mengalami kenaikan sebesar Rp3,249 M menjadi Rp45,954

Stok Vaksin Anti Rabies Masih Aman Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, saat ini memiliki persediaan Vaksin Anti Rabies (VAR) sekitar 260 vial, berikut Serum Anti Rabiesnya atau SAR. Stok yang sudah tersebar di sembilan puskesmas yang ada di delapan kecamatan itu, diklaim aman untuk kebutuhan mendesak beberapa bulan kedepan.

Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, Skm., mengatakan, meski persediaan vaksin untuk penanganan korban gigitan baru ini terbilang aman. Pihaknya tetap mengajukan proposal permohonan pengadaan vaksin lewat APBDP. Hal itu diupayakan agar penanganan korban gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) tidak hanya bergantung

pada bantuan pemerintah provinsi maupun pusat. “Minimal kita harus punya persediaan anggaran untuk pembelanjaan VAR. Karena inikan berjalannya masih lama dan kita tidak bisa memprediksi tingkat gigitan,” ungkapnya.

Meski diklaim aman. Namun disadari hal tersebut kembali pada tingkat gigitan HPR di lapangan. Jika intensitasnya tinggi dipastikan stok 260 vial hanya akan habis terpakai dalam beberapa bulan saja. Karena untuk satu orang korban dibutuhkan empat dosis mulai hari pertama hingga 21.

Sementara, disinggung total korban gigitan yang sudah ditangani semenjak penetapan status KLB rabies, Rahmat mencatat keseluruhannya ada 1.409 orang dengan korban meninggal sembilan orang.

“Korban meninggal masih sembilan orang. Sementara yang lain ada yang masih dalam proses perawatan,” ujarnya.

Diakui, sulit menekan tingkat gigitan HPR di wilayah ini jika tak didukung semua pihak. Terutama mereka yang memelihara hewan tersebut untuk keperluan berladang.

Karenanya, upaya lain yang terus digencarkan selain mengharapkan eliminasi dari Disnakeswan, yakni mengitensifkan sosialisasi di masyarakat baik saat posyandu maupun kegiatan sosial lainnya. Penekanannya, minimal warga tak lagi menganggap remeh HPR yang berkeliaran bebas di perkampungan.

“Harus tetap waspada karena kita tidak mengetahui anjing ini sudah terpapar atau tidak virus rabies,” pungkasnya. (jun)

Berkas Kasus Pembayaran Gaji ASN Pidana Dilimpahkan Kota Bima (Suara NTB) – Berkas kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN terpidana, Sita Erny secara resmi dilimpahkan oleh penyidik Polres Bima Kota ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima pada Rabu (31/7).

Dalam kasus tersebut, ada dua orang tersangka yang ditetapkan oleh polisi, yakni S dan AY. Keduanya merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima.

“Berkas acara pemeriksaan keduanya telah lengkap makannya kita limpahkan ke Kejari untuk diproses lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK. Dikatakannya usai pelimpahan berkas tersebut selanjutnya akan ditunggu hasil pemeriksaan dan evaluasi dari pihak Kejari.

Apakah berkas tersebut masih ada kekurangan atau sudah

(Suara NTB/Dok)

Hilmi M. Prayugo lengkap. “Jika belum lengkap nanti akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangan. Dan apabila dianggap lengkap kasusnya

akan berlanjut ke tahap persidangan,” katanya.

Apakah kasus itu bakal ada tersangka lain ? Hilmi menegaskan dalam kasus tersebut akan tetap dikembangkan lebih lanjut, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menyeret nama atau pihak lain. “Akan kita kembangkan lebih jauh nanti,” tegasnya. Dalam kasus itu, kedua tersangka tidak menjalankan amanat UU dan aturan ASN, sehingga ada ASN yang menjalani proses hukum dan ditahan di Polda DIY masih dibayarkan gajinya 100 persen.

Sebelumnya dua tersangka sudah menjalani pemeriksaan.

Bahkan Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH juga turut diperiksa lantaran namanya disebutkan dalam BAP sebagai mantan Kepala BKD saat pembayaran gaji dilakukan. (uki)

M. Penerimaan pembiayaan ini merupakan nilai SILPA pada tahun anggaran 2018 yang akan dibelanjakan pada periode APBD perubahan tahun anggaran 2019, sehingga menutupi defisit anggaran sebesar penerimaan pembiayaan daera.

Adapun belanja daerah setelah perubahan terdiri dari belanja tidak langsung menjadi Rp604,314 M dan belanja langsung menjadi Rp600,449 M. Terjadi penurunan belanja tidak langsung sebesar Rp18,827 M dan belanja langsung sebesar Rp11, 502 M. Penurunan ini akibat rasionalisasi belanja Dikes

dari DAK sebesar Rp36,733 M dan penambahan kebutuhan pada sebagian besar organisasi perangkat daerah.

Fraksi – fraksi Dewan DPRD Dompu akhirnya dapat memaklumi jawaban pemerintah atas laporan Banggar Dewan dan menyetujui pengesahan APBD perubahan 2019.

“Perubahan anggaran yang sebagian besarnya dialokasikan pada belanja operasional dan bantuan keuangan agar kiranya pemerintah daerah untuk lebih optimal dan melakukan efisiensi dan disiplin anggaran,” kata Nasaruddin, SH juru bicara Fraksi PKS DPRD Dompu. (ula)

KPH Sebut Lahan Warisan Leluhur Kawasan Hutan Negara Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maria Donggomassa, Akhyar S. Sos menegaskan lahan warisan leluhur yang berlokasi di So Sambu Dusun Sanolo Desa Maria Kecamatan Wawo dan diklaim sejumlah warga merupakan kawasan hutan Negara.

Penegasan itu disampaikan Akhyar kepada Suara NTB, Rabu (31/7) menanggapi pernyataan warga yang tidak terima lahan mereka diserobot untuk pembangunan vila, kolam ikan dan renang.

“Saya perjelas lagi, lahan yang berada di So Sambu itu adalah kawasan hutan negara,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi lahan lebih basah jika dibandingkan lahan kawasan hutan negara lainnya, karena di dalam lahan tersebut terdapat mata air. Sayangnya selama ini air yang mengalir terbuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan. “Melihat kondisi ini, nah kebetulan ada kelompok masyarakat yang mengajukan kemitraan pengelolaan kawasan hutan dengan KPH,” katanya.

Menurutnya, kelompok yang mengajukan kemitraan dengan KPH tersebut ingin membuat kolam ikan, pemandian yang nantinya bisa menambah pemasukan warga atau anggota kelompok.

“Kemitraan kehutanan

dengan masyarakat saat ini yakni dengan pemanfaatan lahan hutan dengan kegiatan yang produktif dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Akhyar menegaskan, penggalian lahan atau pengerjaan di lahan tersebut bukan proyek kegiatan, tapi murni kegiatan pemberdayaan yang diajukan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok.

“Prosesnya sudah sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Begtiupun dengan pengelolaannya telah sesuai Peraturan Menteri Kehutanan sehingga tidak ada pelanggaran apapun,” ujarnya.

Sementara untuk pengelolaan kawasan hutan negara pada bagian atas lanjutnya, hanya akan dilakukan penanaman pohon jenis buah seperti durian, mangga dan sejenisnya. ”Hanya penanaman tanpa ada penebangan pohon, kita tanam pada bagian yang berjarak saja,” ujarnya.

Ia menambahkah, pihak KPH juga sudah mengarahkan Hamisah dan keluarga untuk berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang mengelola lahan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. ”Kami KPH tidak berwenang untuk membentuk kelompok, karena kelompok dibentuk masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa,” pungkasnya. (uki)

Balon Wakil Bupati Pengaruhi Peta Konstelasi Politik Pilkada Sumbawa Mataram (Suara NTB) Peta politik jelang Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, semakin mengerucut. Pertarungan yang bakal terjadi hanya memungkinkan akan mempertemukan kandidat balon petahana, H. Husni Djibril dengan kandidat balon penantang yang akan muncul dari irisan lingkaran Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah.

Namun demikian, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan terseret dalam peta pertarungan tersebut. Dengan kekuatan politik yang dimilikinya, PAN juga memiliki peran yang sangat besar dalam me(Suara NTB/dok) nentukan arah konstelaBurhanuddin Jafar Salam si politik di Pilkada Sumbawa. Apakah konstelasinya hanya akan melahirkan dua poros tersebut atau justru PAN menciptakan poros politik baru.

“Pilkada Sumbawa itu masih dimanis, di sana PAN bisa menjadi partai penentu konstelasi. Jangan dipandang remehkan, terutama kami bersama PPP itu, sangat mempengaruhi kostelasi,” tegas Ketua DPD PAN Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam (BJS) kepada Suara NTB, Rabu (31/7) kemarin.

Disampaikan BJS, alasan mengapa partainya bersama dengan PPP memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah konstelasi politik jelang Pilkada di Sumbawa tersebut. Salah satunya yakni partainya memiliki figur kader yang cukup diperhitungkan. Kemudian mesin politik yang dimilikinya cukup masif di bawah. Pada Pileg 2019 kemarin, PAN berhasil mendapatan empat kursi di DPRD Sumbawa.

“PAN punya figur kader yang kuat yang dan juga loyalitas kader dalam pergerakan Politik, ndak bisa dipandang remeh. Jadi kami akan cukup menentukan kostelasi politik di Sumbawa,” kata anggota DPRD NTB dari dapil V Sumbawa dan KSB ini.

Disampaikan BJS, saat ini sejumlah figur yang bakal maju sebagai kandidat bakal calon Bupati, tampil kepermukaan tanpa calon wakil. Karena itulah, peta pertarungan di Sumbawa berada pada pemilihan calon wakil yang akan digandeng. Siapa yang paling tepat memilih calon wakil, maka merekalah yang berpeluang meraih kemenangan.

“Pertarungan sumbawa ini sangat ditentukan oleh figuritas calon wabupnya. Karena figur yang sudah mendeklairkan diri sebagai calon bupati masih tunggal mereka, tanpa pasangan. Jadi mereka sadar betul figurnya calon Wabup ini sangat menentukan,” jelasnya.

Sejauh ini konstelasi politik masih berlangsung dinamis.

Maka posisi partainya juga masih membuka komunikasi politik dengan semua pihak.

“Dulu (Pilkada 2015) kami netral. Awalnya akan berpasangan dengan Husni Djibril, tapi batal. Sehingga kami kemudian bersikap netral. Karena dalam sejarah Pilkada Sumbawa, belum pernah PAN tidak mendukung kadernya.

Sehingga pada Pilkada 2020 ini, PAN juga akan mendorong kadernya jadi calon,” pungkasnya. (ndi)

Rekonstruksi Pascagempa Lombok

POLHUKAM

Halaman 8

Survei Elektabilitas

Nurdin Didorong Tampil di Pilkada Dompu Mataram (Suara NTB) Angota DPRD NTB dari Partai Golkar, H. Nurdin didorong tampil maju bertarung di Pilkada Dompu. Namanya cukup santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat bakal calon Bupati Dompu di tengah-tengah masyarakat.

Nurdin yang dikonfirmasi terkait aspirasi masyarakat Dompu yang mengharapkan agar dia tampil maju bertarung, tidak menampiknya.

Ia sudah cukup banyak menerima dorongan dan permintaan dari berbagai elemen masyarakat Dompu agar dirinya bersedia tampil.

“Ya aspirasi itu ada, sudah banyak yang sampaikan ke saya. Tapi saya tentu tidak langsung mengiyakannya. Kita perlu pertimbangankan. Saya tidak mau gegabah bergerak, kita lihat dulu situasinya,” ujar Nudin ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (31/7).

Ia berencana menggelar sur-

vei untuk mengukur elektablitas. Dari hasil survei itulah dia akan memutuskan apakah dirinya akan maju atau tidak.

Pasalnya survei akan memperlihatkan kansnya untuk tampil bertarung dan juga untuk melihat keseriusan harapan masyarakat kepada dirinya.

“Kalau aspirasi itu kuat, kenapa tidak saya tidak maju, saya siap. Tapi kita lihat dulu seberapa besar aspirasi itu dengan survei. Jadi sekarang kita biarkan dulu ini berkembang, seperti apa arahnya, sambil menunggu hasil survei,” katanya.

Nurdin dinilai sebagai sosok tokoh masyarakat Dompu yang cukup matang untuk tampil

memimpin daerah tersebut lima tahun mendatang. Pengalamannya sebagai birokrat sudah cukup matang dan ia juga sudah menjabat sebagai anggota legislatif. Sehingga pengalamannya di eksekutif dan legislatif sangat mendukung kemampuannya memimpin Dompu.

“Saya menang meniti karir sebagai birokrat, mulai dari beberapa kali menjadi camat, kemudian kepala dinas, staf ahli, asisten dan jabatan terakhir saya sebagai Sekda. Setelah pensiun saya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan (2014) dan terpilih,” tuturnya.

Sebelumnya ia juga pernah ikut bertarung di Pilkada Dom-

(Suara NTB/dok)

Syamsuddin Baharudin

(Suara NTB/ndi)

H. Nurdin ada petahana. Karena itu dari sisi politik saya sangat siap untuk maju, tapi kita akan tunggu hasil survei yang dilakukan oleh partai,” pungkasnya. (ndi)

Dugaan Pungli Rutan Polda NTB

Pakai Bilik Asmara Bayar Rp150 Ribu

(Suara NTB/why)

DITANGKAP - Tersangka kekerasan seksual terhadap anak, EC (kedua kanan) ditangkap Polda NTB. Guru bimbel ini diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tujuh anak di bawah umur.

Polda NTB Bidik Kekerasan Seksual Oknum Guru Bimbel Penyimpangan Sakti Peksos NTB Dampingi Bantuan RTG Trauma Korban

Mataram (Suara NTB) – Hampir satu tahun gempa Lombok 2018 berlalu. Proses rekonstruksi rumah tahan gempa (RTG) masih berlangsung.

Namun belakangan ini ditemukan indikasi bangunan tidak sesuai spesifikasi. Ditambah lagi aduan soal pemotongan dana bantuan pembangunan RTG tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin mengaku sudah menerima laporan terkait hal itu. Tindak lanjutnya, dia menerjunkan tim Subdit III Tipikor untuk mengecek fisik bangunan. “Ada laporan masyarakat bahwa ada indikasi pemotongan anggaran. Kemudian spesifikasi barang. Gua sudah suruh turun itu tim,” ucap Syamsuddin ditemui Rabu (31/7) kemarin.

Tim tersebut, sambung dia, untuk menelusuri laporan masyarakat yang sudah disampaikan sebelumnya dalam bentuk surat. Penyidik mengumpulkan keterangan terkait indikasi pidana korupsi. Meski proses pembangunan RTG masih berjalan, tetapi kata dia, penyidik dapat langsung menindak apabila indikasi potongan dana bantuan RTG menguat.

“Tidak perlu (menunggu RTG selesai). Namanya ada pungutan begitu kan, kita pakai langkah hukum. Tapi kan ini masih indikasi. Masih penyelidikan. Ini dicek dulu,” jelasnya. Dia mengatakan, selain mengecek kondisi lapangan, tim Subdit III Tipikor juga langsung mengklarifikasi setiap pihak yang disebut dalam laporan tersebut.

“Ini kita cek. Pemberi informasi, fasilitatornya, aplikatornya kita panggil langsung di lapangan. On the spot,” tegasnya. Syamsuddin menambahkan selain indikasi pemotongan dan pungutan dana bantuan rumah, pihaknya juga menyelidiki dugaan spesifikasi RTG. Apakah material dan volume pekerjaan sesuai dengan perencanaan.

“Kalau dari laporan itu di Lombok Utara dan Lombok Barat. Tim sedang ke sana,” tandasnya. Sebelumnya, tim fasilitator terpadu yang dipimpin Tim Pengendali Kegiatan Wilayah Lombok Utara, Hadi Santoso membongkar bangunan RTG tidak sesuai spesifikasi. Yakni di Desa Pemenang Barat, Pemenang; Teluk Kodek, Malaka; dan Akar-Akar, Bayan. “Pondasinya yang rapuh atau bantalan cornya rapuh, ya harus kita bongkar,” tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Ahsanul Khalik menegaskan aplikator yang tidak becus bekerja bakal masuk daftar hitam. Bahkan, untuk indikasi korupsi dibawa ke aparat penegak hukum. Selain ada laporan sejumlah oknum Pokmas meminta cashback dari korban gempa atas pembangunan RTG. Kita jauh jauh hari sudah ingatkan, jangan lakukan itu (penyimpangan, red). Sudah banyak yang diperiksa oleh APH. Semua pihak berhatihati,” ujarnya. (why/ars)

pu pada tahun 2005, sebagai calon wakil Bupati, namun kala itu ia belum berhasil terpilih.

Pada Pilkada 2020 ini, ia seperti memiliki momentum yang tepat untuk mencoba kembali bertarung menjadi orang nomor satu di daerah tersebut.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB itu juga mengaku, telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah parpol dan juga figur untuk melakukan penjajakan peluang berkoalisi dan juga berpasangan dengan dirinya. Dengan kondisi politik jelang Pilkada Dompu yang tidak ada lagi petahana yang maju, maka kekuatan politik akan berlangsung seimbang pada Pilkada mendatang.

“Ada beberapa parpol dan tokoh yang datang membangun komunikasi dengan saya. Pertarungan Dompu akan berlangsung tarung bebas, karena ndak

Mataram (Suara NTB) – Memulihkan trauma korban adalah hal utama memotong mata rantai kekerasan seksual terhadap anak. Pemulihan membutuhkan waktu yang panjang dan penanganannya kompleks melibatkan banyak pihak. Satu kuncinya adalah membuat anak untuk mendapatkan akses pendidikan.

Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemensos Disos Provinsi NTB Arief Budi Saputra mengatakan tahapan yang diambil saat ini yakni pengecekan kondisi psikologis. Seperti yang sedang dilakukan terhadap para korban kekerasan seksual anak dari tersangka EC yang sudah ditangkap Polda NTB pekan lalu. “Hari ini (kemarin) kami memeriksa psikologis lanjutan untuk dua anak. Jumlah anak korban saat ini berkembang menjadi sembilan anak,” ujar Arif dikonfirmasi Rabu (31/7) kemarin.

Dia menjelaskan tahapan selanjutnya dengan menaksir

tingkat trauma korban sebagai bekal pemulihan. Fokusnya dengan penguatan lewat kegiatan temu anak dan keluarga.

“Untuk anak korban yang putus sekolah, akan diupayakan agar bisa kembali melanjutkan pendidikan,” terangnya.

Pendidikan menurutnya menjadi benteng anak korban di kemudian hari. Penanganan trauma korban, kata Arief, sangat penting untuk mencegah agar korban tidak menjadi pelaku di kemudian hari. Trauma korban dapat membuatnya mengulangi perbuatan yang diterima sebelumnya dengan mencari orang lain. “Ini kita cegah agara jangan sampai ketika merka dewasa nanti malah menjadi pelaku. Pemulihannya tidak bisa sebentar,” jelasnya.

Cara awal yang bisa dilakukan, sambung dia, dengan pendekatan emosional, mengajarkan anak dengan kegiatan bermanfaat dengan pendekatan bermain, menggambar, dan bercerita. Terp-

isah, Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menjelaskan penyidikan terhadap tersangka EC (30) masih berjalan. Termasuk mengembangkan hasil penyidikan sementara terkait bertambahnya jumlah korban.

“Masih didalami apakah ada korban lain. Nanti akan terungkap setelah pemeriksaan saksi-saksi,” paparnya.

Seorang guru bimbel di Mataram asal Cianjur Jawa Barat, EC diduga melakukan kekerasan seksual kepada tujuh anak yang berumur antara 11 sampai 14 tahun. Masingmasing korban mendapat perlakuan antara tujuh sampai delapan kali sejak dua bulan belakangan ini.

Tersangka yang terindikasi homoseksual ini mengimingi para korbannya dengan imbalan uang tunai. Mulai dari Rp10 ribu sampai Rp100 ribu. Para korban dicekoki lebih dulu dengan tontonan video porno. (why)

Mataram (Suara NTB) – Dua mantan tahanan Polda NTB bersaksi untuk terdakwa Kompol TM dalam perkara pungli fasilitas Rutan Polda NTB. Para tahanan narkoba ini mengungkap berbagai pungutan-pungutan. Mulai dari ongkos pindah kamar, ongkos bilik asmara, dan ongkos menggunakan alat komunikasi.

Jaksa penuntut umum Fajar Alamsyah Malo dan Hasan Basri menghadirkan Samsul Hakim dan Brigadir Agus Sulaiman dalam sidang, Rabu (31/7) kemarin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Saksi Agus menjelaskan bahwa dirinya pernah dipanggil TM yang waktu itu Kasubdit Pengamanan Tahanan Dittahti Polda NTB sekira akhir 2018.

Kala itu dia bersama Ahmad Hariri, sesama tahanan provost karena pelanggaran kode etik terkait tindak pidana narkoba. “Waktu itu saya ditawari, mau bawa HP tidak?

Kalau mau bayar Rp500 ribu,” jelas Agus menirukan ucapan TM. Hal itu diungkapkannya menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Sri Sulastri.

Kala pertama masuk sel tahanan, Agus memang pernah membawa HP tetapi disita karena aturan melarang penggunaan alat komunikasi untuk para tahanan. Namun, Agus tidak pernah menyerahkan uang seperti diminta TM. Sampai pindah ke Lapas, Agus hanya berbekal meminjam HP dari sesama tahanan yang sudah membayar ke TM. “Ada tahanan provost, Sutrisna saya pernah pinjam sekitar lima sampai enam kali,” sebutnya. Selama mendekam di Rutan Polda NTB, para tahanan dimintai ongkos sampah sebesar Rp20 ribu per bulan.

Demikian juga ongkos air minum sebesar Rp5 ribu. Dia mengaku tidak pernah protes karena merasa inferior.

“Saya kan waktu itu posisinya walaupun polisi tapi kan tahanan. Tidak pernah saya tanyakan,” ucap Agus. Saksi

lainnya, Samsul Hakim yang dipenjara karena kasus narkoba mengatakan ongkos pindah kamar dihargai Rp500 ribu. Demikian juga dengan bilik asmara yang disediakan untuk tahanan berhubungan intim. “Sekali pakai itu ditarik Rp150 ribu. Saya pernah pakai sekali,” kata Samsul.

Tahanan Dorfin Felix Dapat Kode Khusus Saksi Agus menempati sel di lantai dua tepatnya di Blok C. berdekatan dengan sel penempatan khusus bagi oknum anggota yang terlibat pidana.

Namun bagi tahanan umum, menempati kamar lantai dua itu sebuah kemewahan.

Agus menempati sel lebih dulu daripada tahanan narkoba kelas kakap, Dorfin Felix seorang warga negara Perancis. Namun, kondisi sel yang ditinggali Dorfin berbeda dengan sel yang ditempatinya.

“Dorfin di kamar sel pakai tirai. Ada juga kasur tapi tipis.

Kalau saya tidak ada. Saya tidak tahu apakah itu karena bayar apa tidak,” sebut Agus.

Dia mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Dorfin dengan alasan bahasa. Namun, kondisi kamar selnya yang bersebelahan membuatnya dijadikan penyampai pesan. Agus bercerita pada Januari 2019 lalu, tahanan bernama Anshori mendatanginya sambil membawa HP. Di ujung telepon sudah tersambung dengan TM. “Dia bilang, kasih tahu Dorfin besok pagi siap-siap. Mau pelimpahan ke Lapas. Itu sore hari saya tidak ingat tanggalnya. Saya cuma bilang iya tapi saya tidak sampaikan karena saya tidak bisa bahasa inggris,” bebernya. Jaksa Fajar kemudian bertanya apakah Dorfin jadi dilimpahkan ke Lapas atau tidak. “Tidak jadi.

Karena paginya baru tahu kalau Dorfin kabur,” kata Agus.

Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan kembali rabu pekan depan. Jaksa akan menghadirkan tiga saksi mantan tahanan. (why)

Penentuan Ketua DPRD NTB

Dukungan dari Luar Tak akan Pengaruhi Golkar Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menegaskan bahwa penujukan siapa yang bakal duduk menjadi Ketua DPRD Provinsi NTB merupakan kewenangan internal partainya.

Pihak luar tidak bisa mempengaruhi Partainya dalam menentukan siapa yang bakal ditunjuk jadi pimpinan dewan.

Hal itu ditegaskan Isvie untuk menjawab manuver yang dimainkan oleh Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang juga berambisi untuk menjadi Ketua DPRD. Misbach selaku ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) pemenangan JokowiMa’ruf di NTB, tengah menghimpun dukungan dari partaipartai yang tergabung dalam koalisi di TKD untuk merekomendasikannya ke DPP Golkar agar dirinya ditunjuk sebagai Ketua DPRD NTB. “Penentuan siapa Ketua

DPRD NTB itu asa mekanismenya. Jadi tidak pakai dukung mendukung. Kalaupun ada dukungan itu hanya sebagai referensi. Tapi kami memiliki mekanisme yang jelas yakni lewat rapat pleno. Jadi mau punya seribu dukungan dari luar tidak bisa mempengaruhi,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Isvie yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD NTB itu bahwa, partainya akan menggelar rapat pleno untuk menentukan tiga nama calon yang akan diajukan ke DPP. Kemudian DPP memutuskan satu orang yang akan ditunjuk.

“Dari tiga yang diusulkan namanya itu, akan dipilih oleh DPP. Tapi kan menimal ditanya DPD-nya, siapa dari yang ketiga itu, ya tentu yang bisa kerja sama dengan partai. Nah saya sendiri kan Sekretaris, yang akan tandatangan usulan ke DPP itu, ya jelas wajib saya akan tandatangani nama saya sendiri,” katanya.

Sementara itu, untuk DPRD kabupaten/kota tempat Golkar meraih kursi pimpinan, telah mengajukan nama-nama kandidat calon wakil ke DPP. Isvie menyebutkan beberapa nama yang sudah diusulkan tersebut sebagai pimpinan DPRD. Untuk DPRD Kota Mataram, Golkar telah mengusulkan nama H. Didi Sumardi, kemudian di DPRD Lombok Tengah, salah satu yang diusulkan dari tiga nama itu adalah H.L. Kelan sebagai wakil ketua. Untuk Lobar, salah satu dari tiga nama yaitu, Zulkifli. Kemudian di Bima, Feriandi, dan KLU Mariadi serta Kota Bima sendiri, adalah Ketua DPD-nya.

“Itu sudah saya tandatangani usulannya dan sudah dibawa ke DPP. Kita hanya rekomendasi pusat yang tentukan. Tentu yang akan dipilih yang terbaik, punya pengalaman, loyalitas, dedikasi, tidak tercela, dan integrritas,” pungkasnya. (ndi)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

SUARA NTB

Kamis, 1 Agustus 2019

Halaman 9

Bank Dunia Puji Komitmen Bupati Lobar Turunkan Kasus Stunting

(Suara NTB/kir)

PPN Awang

Dislutkan Loteng Bantah Ikan PPN Awang ke Luar Tanpa SKA Praya (Suara NTB) Kasus keluarnya ikan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) tanpa disertai Surat Keterangan Asal (SKA) dibantah Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Tengah (Loteng). Menurut Kepala Dislutkan Loteng, Ir. M. Kamrin, semua ikan yang ke luar dari PPN Awang, pasti sudah dilengkapi dengan SKA. “SKA itu syarat wajib yang harus dipenuhi kapal penangkapan ikan sebelum masuk ke PPN Awang. Jadi kalau sampai ada ikan yang ke luar dari PPN Awang tanpa SKA, tidak masuk akal,” jelas M. Kamrin, kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Rabu (31/7) kemarin.

Ia menjelaskan, kewenangan untuk mengeluarkan SKA itu ada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi. Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Tapi tetap sepengetahuan Dislutkan Loteng dan semua aktivitas penangkapan ikan di PPN Awang

sudah terpantau.

Saat ini PPN Awang sudah mulai beroperasi. Beberapa kapal penangkap ikan dengan bobot di atas 30 gross ton (GT) sudah mulai sandar di PPN Awang. Kebanyakan kapal-kapal dari luar, terutama dari Pulau Jawa. Sehingga ikan hasil tangkapan dikirim dulu ke Pulau Jawa baru kemudian diekspor ke luar negeri.

Bahkan ke depan beberapa kapal besar direncanakan juga akan masuk ke PPN Awang. Sehingga bisa dipastikan aktivitas di PPN Awang bakal semakin ramai. “Kapal yang masuk ke PPN Awang

tidak sembarang. Ada mekanismenya dan prosedurnya. Baru kemudian bisa beroperasi di PPN Awang. Jadi semua aktivitas pasti akan terpantau,” timpalnya.

Terkait fasilitas yang dikelola Dislutkan Loteng di PPN Awang, Kamrin, mengatakan sejauh ini belum ada. Semua fasilitas penunjang di PPN Awang masih dikelola oleh UPT kementerian serta dari provinsi. Tapi ke depan, seiring dengan semakin ramainya aktivitas di PPN Awang, beberapa fasilitas tambahan akan mulai dioperasikan. Disanalah kemudian kabupaten juga bisa ikut terlibat. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) menerima kunjungan Tim Kesehatan World Bank (Bank Dunia) di Kantor Bupati Lobar, Rabu (31/7). Tim yang diwakili Melissa Chew dari Malaysia, dan Yurdhina Melissa dari Indonesia tiba di Kantor Bupati sekitar pukul 11.00 Wita bersama Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra dan jajaran.

Tim Kesehatan World Bank bertemu bupati untuk berbincang-bincang mengenai keberhasilan Pemkab Lobar menekan kasus stunting secara signifikan. Seperti diketahui, pada tahun 2017, pemerintah pusat telah menetapkan Lobar bersama tiga daerah lain di Indonesia sebagai daerah percontohan penanganan kasus stunting.

Hingga tiga hari ke depan, tim akan mendokumentasikan praktik yang dilakukan Pemkab Lobar dalam upaya penanggulangan stunting. Mulai dari jajaran tertinggi pemerintahan hingga masyarakat di desa. Hasilnya akan dibukukan untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh daerah di Indonesia sebagai acuan untuk menekan kasus stunting.

Tidak seperti buku terbitan Bank Dunia lainnya yang sebagian besar berbahasa Inggris, buku ini nantinya akan ditulis dengan Bahasa Indonesia. Tujuannya untuk memudahkan para pembaca di seluruh daerah se-Indonesia sehingga terpacu untuk belajar dan mengimplementasikannya di daerah. Bank Dunia juga akan meluncurkan buku ini secara online dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris agar dapat dinikmati secara global sehingga negara lain dengan kasus serupa dapat bertukar pengalaman sehingga program di Lobar dapat diterapkan lebih baik lagi.

“Tujuan kami datang ke sini adalah untuk belajar ke Lobar, bagaimana Lobar berhasil menurunkan stunting cukup jauh. Kalau kita lihat memang kalau angka di Indonesia memang kelihatannya stagnan, tapi kalau kita lihat Lobar bisa menurunkan sampai sebegitu jauh. Berarti mungkin ada

yang bisa dipelajari oleh daerah lain,” kata Yurdhina Melissa.

“Dan memang kita sudah mendengar Lobar banyak sekali melakukan inovasi. Misalnya mulai dari sistem informasi kesehatan, kemudian bagaimana bekerja bersama kader dan unsur masyarakat dan itu hal - hal yang tidak hanya bisa direplikasi tapi juga mungkin bisa menginspirasi daerah lain untuk bagaimana mereka bisa mengadaptasi program itu sesuai dengan konteks daerah masing-masing,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra sangat mengapresiasi kedatangan tim World Bank.

“Ini adalah sebenarnya event yang sangat bagus bagi Lobar untuk terekspose ke luar. Karena World Bank ini akan mendokumentasikan best practice atau praktik baik yang dilakukan di Lobar ini dalam upaya-upaya mencegah dan menurunkan stunting.

Progres penurunan stunting di Lombok Barat diakui Rachman sangat signifikan. Angka kasus stunting di Lombok Barat tahun 2007

adalah 49 persen. Dengan dukungan bupati serta keterlibatan lintas sektor, angka kasus stunting dapat turun menjadi 32 persen di tahun 2016.

Data terakhir menunjukkan, pada Februari 2019. Penurunan angka kasus stunting di Lombok Barat dapat ditekan menjadi 25,04%.

Tahun ini, Dinas Kesehatan lebih memfokuskan program pada program intervensi sensitive, yakni penguatan-penguatan program yang bisa mendukung pemberdayaan masyarakat. “Salah satunya adalah menjadikan Lombok Barat 100% Open Defecation Free (ODF)/Bebas Buang Air Besar Sembarangan dengan program Berpijak Sehat.

Kemudian penguatan-penguatan penyediaan air bersih yang itu oleh teman-teman di Pamsimas dan di PU. Yang lain adalah kemarin Ketua Tim Penggerak PKK bersama jajarannya membuat komitmen target bahwa Lombok Barat ini harus bebas stunting di tahun 2024. Itu kan membutuhkan semangat, membutuhkan kebersamaan, membutuhkan sinergitas program dari semua OPD dan lintas sektor,” pungkasnya. (her/*)

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kadikes H. Rachman Sahnan Putra bersama tim Bank Dunia

Tim Kesehatan Bank Dunia saat bertemu dengan Bupati dan Kadikes

KPU Lotim Tunggu Putusan MK Butuh Kolaborasi Tingkatkan Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim masih menunggu keputusan final sesuai hasil sidang gugatan sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini, KPU belum berani menetapkan nama-nama legislator yang akan duduk menjadi wakil rakyat Lotim.

Ketua KPU Lotim, M. Junaidi kepada Suara NTB mengatakan, gugatan sudah selesai untuk pembuktian sampai keterangan saksi-saksi. Oleh MK, KPU Lotim diminta menunggu saja undangan untuk mendengarkan putusan.

“Nanti kita tinggal menunggu surat dari MK,” tuturnya.

Tanggal berapa akan diundang belum diketahui KPU. Dikatakan tidak disebutkan tanggal berapa akan diundang lagi oleh MK. Menurut jadwal, tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus. Sesuai yang sudah ditetapkan dalam jadwal MK. Para penggugat KPU diakui banyak berkeyakinan juga bisa memenangkan sidang.

H. M. Juhri

M. Junaidi

Hal ini dinilai sah-sah saja.

KPU katanya hanya mengacu pada putusan MK sebagai dasar acuan melakukan tahapan selanjutnya. Sebelumnya, salah satu penggugat ke MK, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) H. M. Juhri mengatakan keyakinannya bisa menang dalam sidang hasil sengketa pemilu. Sesuai fakta persidangan yang dila-

lui dan bukti-bukti kuat yang disodorkan PBB meyakinkan PBB bisa menempatkannya kembali duduk sebagai anggota DPRD Lotim.

Disadari, baik penggugat maupun yang tergugat sudah menyuguhkan yang terbaik dalam sidang MK. PBB berkeyakinan peluang untuk mendapatkan kursi masih sangat terbuka. Karena adu

bukti yang disodorkan PBB. Hakim MK itu menurutnya memegang bukti yang kuat yang telah diberikan penggugat.

“Saya kira bukti kita bukti kita (PBB) ini sangat kuat,” ucapnya. Sejauh ini anggapan tak pernah ada guatan penggugat yang dikabulkan hakim MK dinilai tidaklah kuat oleh H. M. Juhri. Menurutnya, jika yang diberikan dalam sidang adalah fakta-fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya maka tidak menutup kemungkinan akan dimuluskan.

“Insya Allah, apa yang kami sampaikan di sidang MK itu adalah kejadian yang sebenarnya,” tuturnya. PBB tidak membuat-buat karangan demi mencapai tujuan. Disebut, selisih yang diperjuangkan kader PBB ini di MK sebanyak 15 suara dari Caleg partai lainnya yang disebut dalam hasil terakhir penghitungan suara beberapa waktu lalu. PBB sendiri mengantongi bukti nyata 20 suara sah. Sehingga PBB memastikan memiliki lebih 5 suara dari rivalnya. (rus)

Mutu Pendidikan Inklusi

Mataram (Suara NTB) – Penguatan pendidikan inklusi memerlukan dukungan dari banyak pihak. Pada Jumat (26/7) lalu dilaksanakan pertemuan koordinasi antara Universitas Mataram (Unram), Dinas Pendidikan Lombok Tengah dengan INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia). Pertemuan ini dilaksanakan untuk semakin mengintensifkan koordinasi antara tiga pihak tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan inklusi, yang dirangkai dalam program Penguatan Mutu Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Sumum, S.Pd, SH, M.Pd., menyampaikan rasa bahagia karena Unram hadir mendukung, sehingga pihaknya mendapat energi tambahan. “Didukung oleh INOVASI untuk mengembangkan pendidikan inklusi.

Kami berusaha untuk mengembangkan pendidikan inklusi di Lombok Tengah ini bisa lebih baik lagi. Dengan adanya (program) ini kami sangat berbahagia dan berkomitmen untuk apa yang bisa kami fasilitasi agar kegiatan ini bisa terselenggara. Kita tidak hanya berbicara pada akses tetapi penguatan mutu,” ujarnya.

Ia menyadari bahwa setiap anak berhak menikmati pelayanan pendidikan berkualitas termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Dalam rangka

menyediakan pelayanan berkualitas bagi semua siswa termasuk siswa ABK, maka guru sebagai tenaga pendidik merupakan faktor utama yang perlu diperlangkapi untuk mampu menyediakan layanan pendidikan berkualitas.

Program ini bertujuan untuk memperlengkapi tenaga pendidik dalam mendeteksi siswa berkebutuhan khusus di kelas, merancang pembelajaran dan mengelola kelas sesuai kebutuhan khusus siswa.

Caranya adalah dengan melatihkan lima unit modul pendidikan inklusif bagi guru di kelas awal yang difasilitasi oleh Unram. “Kami di FKIP UNRAM, calon guru kelas yang kami didik. Di UNRAM belum ada jurusan pendidikan luar biasa. Alhamdulillah dengan adanya dukungan program INOVASI ini nanti kami berharap guru-guru SD yang kita didik di FKIP UNRAM, kita beri pembekalan khusus bagaimana mendidik anakanak berkebutuhan khusus,” Dekan FKIP UNRAM, Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc. Wahab Jufri juga berharap program ini bukan program yang insidental. Begitu proyek selesai maka berakhirlah segala sesuatunya. “Tentu kita tidak berharap begitu. Kita memulai pekerjaan ini dengan niat jelas,” ujarnya. Sementara itu, Provincial Manager INOVASI di NTB, Edy Herianto, mengatakan, program itu adalah embrio dari kerjasama.

INOVASI hanya menjadi

pemicu, fasilitator awal saja.

Sesungguhnya Dinas Pendidikan Lombok Tengah punya potensi yang besar.

“Dengan adanya identifikasi yang dilakukan terus menerus oleh dinas pendidikan justru terlihat demand yang diperlukan dinas pendidikan. Datanglah FKIP yang akan memfasilitasi. Ini hanya trigger awal. Mungkin akan ada KKN, PPL, ada seminar yang bisa dilakukan di sini. Ini akan menjadi sinergisme yang luar biasa. Ini akan menjadi tempat kita bekerja bersama,” kata Edy. Setelah melalui proses koordinasi dengan Dinas Pendidikan Lombok Tengah dan berkomunikasi dengan sekolah-sekolah yang berpotensi untuk menjadi mitra, maka diputuskan sekolah dampingan program ini adalah SDN 1 Kopang, SDN 2 Kopang, SDN 3 Kopang, SDN 4 Kopang, SDN Gunung Gatep, SDN Renggung, dan SDN Puyung di Kecamatan Kopang.

Sedangkan di Kecamatan Batukeliang yang menjadi sekolah intervensi adalah SDN 1 Sangkawana, SDN 2 Mantang, MIN 3 Lombok Tengah, SDN Peresak Bebuak, SDN 1 Lendang Tampel, dan SDN Repok Puyung. Keputusan untuk memilih sekolahsekolah berdasarkan kriteria tertentu yaitu terdapat siswa ABK, ada komitmen kepala dan komite sekolah, dan tingkat keaktifan sekolah di tingkat gugus. (ron)

(Suara NTB/ist)

Pertemuan koordinasi antara Universitas Mataram (Unram), Dinas Pendidikan Lombok Tengah dengan INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) pada Jumat (26/7).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

Halaman 10

Daging Produksi Unram-Massey University Diklaim Mendekati Kualitas Impor Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) bersama Massey University of New Zealand telah melakukan kerjasama sejak tahun 2016 lalu. Kerjasama yang dilakukan di dua tempat, yakni Dompu dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk di Dompu, kedua kampus fokus pada usaha peternakan sapi. Sedang di KLU pada hortikultura.

Prof. Ir.Taufik Fauzi, MSc, PhD, selaku project leader dalam acara Beef and Horticulture Expo, Rabu (31/7), menjelaskan bahwa kerjasama yang kini telah memasuki tahun ke empat dan telah mampu meningkatkan pendapatan petani dan peternak hingga 60 persen.

Selain itu, kerjasama di dua tempat tersebut kini telah menghasilkan produk-produk yang sudah berstandar internasional, bahkan hal demikian sudah diakui oleh pihak Massey University.

“Alhamdulillah petani kita jadi paham lebih tahu cara memproduksi produk dengan baik, tapi

itu saja tidak cukup melainkan juga harus ke pasar,” ujarnya.

Untuk itu dia berharap agar pemerintah melihat ini sebagai peluang dengan menciptakan pasar bagi produk hasil kerjasama ini.

“Mudahan pemerintan mampu melihat ini sebagai start up bisnis. Dagingnya kita jamin bersih higienis dan sehat yang paling penting juga halal. Daging kita juga sudah mendekati kualitas daging impor,” sambungnya.

Wakil Rektor IV Unram Yusron Saadi, menyebut produk yang dihasilkan ini tentu saja jadi kabar baik bagi

kita masyarakat NTB. Sambil berharap agar produksi bisa dilakukan secara masal.

“Alhamdulillah kalau bisa nanti bisa diproduksi tidak saja kalangan menengah ke atas tapi juga masyarakat NTB. Ada tren di masyarakat bahwa daging di pasar tradisional melonjak drastis dibanding dengan di mini market. Mudahan produk ini bisa dinikmati seluruh kalangan. Kita harapkan jadi langkah yang baik agar pasar lokal bisa memenuhi pasar lokal,” ungkapnya.

Sementara itu Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., dalam sambutannya berharap ada tindak lanjut kerjas-

ama dua kampus. Pihaknya tdak ingin hasil penelitian ini hanya masuk dalam rak buku saja, melainkan harus bisa dinikmati masyarakat banyak.

“Kita terus mendorong sapi sapi kita ini bisa berkualitas dalam skala produksi yang bisa diterapkan di NTB,” imbuhnya.

Wagub juga meminta agar kedua kampus tersebut lebih intens melakukan komunikasi dengan Pemprov NTB. “Bisa mendorong prekonomian kita dan bisa dirasakan masyarakat NTB. Setiap hasil penelitian yang bernilai dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya. (dys) SAMBUTAN - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan sambutan di acara Beef and Horticulture Expo, Rabu (31/7).

(Suara NTB/dys)

Tidak Surutkan Langkah

KB-TK Putra 1 Mataran Gelar Kurangi Penggunaan Bahasa Acara Puncak Gernas Baku 2019

KEHIDUPAN serba terbatas tidak menyurutkan langkah Susruhiyatul Hayati dalam menuntut ilmu. Lahir dalam lingkungan keluarga tidak berkecukupan, jadi pelecut semangatnya menuntut ilmu.

Dengan perjuangan kerasnya, Hayati akhirnya mampu memberikan kebanggaan pada kedua orang tuanya.

Susruhiyatul Hayati merupakan wisudawan berprestasi dari Program Studi Pendidikan Kimia IKIP Mataram.

Atas prestasinya itu, Susruhiyatul Hayati didaulat memberikan sambutan mewakili seluruh peserta wisuda IKIP Mataram.

Hayati menceritakan bagaimana dia hidup sangat susah. ked(Suara NTB/dys) ua orang tuanya hanya berprofeSusruhiyatul Hayati si sebagai buruh tani.

Lahir dalam lingkungan keluarga seperti itu, kata dia, menyemangatinya untuk terus belajar tanpa henti. Hingga akhirnya mampu keluar meraih beasiswa Bidikmisi. Tidak cukup, Hayati patut berbangga mampu meraih predikat wisudawati berprestasi.

“Bersyukur pada Allah yang telah menjadikan wisudawan terbaik Jurusan Pendidikan Kimia. Terima kasih ke orang tua yang mengorbankan banyak hal. Penghargaan juga pada dosen rektor yang telah berupaya mendidik,” ujarnya.

Pada bagian lain, Hayati ingin apa yang telah diraihnya tersebut mampu menginspirasi para pemuda lainnya. Meski tidak berkecukupan, tidak boleh putus asa dan tetap semangat dalam belajar.

“Saya bisa buktikan bahwa kami bisa berprestasi meski dari keluarga tidak mampu. Jangan malu dari lulusan IKIP, karena bisa bersaing dengan yang lain,” imbuhnya.

Kepada pemerintah, Hayati – sapaan akrabnya berharap agar ke depan semakin memperbanyak memberikan beasiswa pada anak yang tidak mampu seperti dirinya. (dys)

Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram menggelar acara puncak Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (Gernas Baku) tahun 2019 pada Sabtu (27/7) lalu. Pada acara itu dilakasanakan kegiatan yang meriah dan dibuka dengan pelepasan balon Gernas Baku oleh Bunda Paud Dinas PUPR Provinsi NTB, Dima Farimawati Azhar.

Acara Puncak Gernas Baku kali ini dilaksanakan dengan kerjasama tim sekolah bersama wali peserta didik. Kegiatan itu dihadiri oleh Bunda PAUD, Lurah dan Bunda Paud Dinas PUPR Provinsi NTB. Kegiatan hari puncak Gernas Baku diisi dengan donasi buku oleh para orang tua di sekolah.

Kepala KB-TK Putra I Mataram Hj. Yuniarti, mengatakan, dengan kegiatan puncak Gernas Baku 2019 ini dapat memberikan peluang literasi bagi peserta didik baru, dan mengurangi anak-anak kecanduan gadget.

“Selain kegiatan membacakan buku di sekolah, kami juga mengemas kegiatan puncak Gernas Baku di sekolah dengan mendengarkan cerita dongeng dari para guru di dalam kelas dan dari orang tua masing-masing,” katanya.

Selain mengajak masyarakat melaksanakan Gernas baku 2019. KB-TK Putra I Mataram juga melaksanakan literasi pengenalan jajanan tradisional khas

Draf Raperda Kebahasaan

Asing di Ruang Publik

Mataram (Suara NTB) Kantor Bahasa Provinsi NTB telah mengusulkan draf Raperda Kebahasaan. Keberadaan Raperda Kebahasaan tersebut diharapkan mampu mengurangi penggunaan bahasa asing di ruang-ruang publik.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Umi Kalsum berharap usulan Raperda Kebahasaan membuat bahasa Indonesia semakin dikenali masyarakat.

“Harapannya tentu saja bahasa Indonesia bisa dikenali bermartabat begengsi semakin dibanggakan masyarakat,” ujarnya.

Jangan sampai, lanjutnya, bahasa asing seperti bahasa Inggris yang lebih dominan dicintai oleh masyarakat daripada bahasa Indonesia.

Lebih jauh dikatakan Umi Kalsum bahwa sudah ada identifikasi awal terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ruang publik. Hasilnya, penggunaan bahasa asing masih mendominasi. “kami sudah memotret di ruang publik seperti tempat wisata yang gunakan bahasa Indonesia ya istilahnya tidak mendukung, lebih kedepankan bahasa asing yaitu bahasa Inggris,” sambungnya.

(Suara NTB/dys)

Umi Kalsum Pihaknya pun mengkritik penamaan nama bandara yang dinilainya tidak sesuai dengan kaidah. Penggunaan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) lebih tepat bila memakai nama asing Lombok International Airport (LIA).

“Termasuk mama bandara kita harusnya BIL itu bukan yang LIA. Termasuk juga (jika diubah) nama pahlawan itu di belakang.

Jangan kebalik balik kita tahu hukum DM sejak SD. Bandaranya yang di depan bukan nama bandaranya di belakang. Tapi kecenderunagn sekarang di hotel nama depannya pakai nama hotel,” jelasnya. (dys)

Pulau Lombok di hari itu juga, dengan memberikan bentuk cerita singkat melalui literasi keluarga dan sekolah. Nantinya, kegiatan ini juga tidak hanya sebatas di sekolah KB -TK Putra 1 Mataram. Namun, juga dapat meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

Bunda PAUD Dinas PUPR Provinsi NTB, Dima Farimawati Azhar berharap dengan kegiatan yang dikemas secara meriah dan positif ini nantinya dapat memberikan energi positif bagi masyarakat, serta memberikan bekal anak-anak untuk tetap mencintai buku cerita dan senang dalam berimajinasi.

Kegiatan terlaksana dengan penuh khidmat dan keceriaan, anak anak juga senang karena didampingi oleh kedua orang tua

mereka. Selain acara Puncak Gernas Baku ini, sebelumnya anakanak sudah melaksanakan kegiatan literasi budaya melalui kunjungan ke Museum Daerah Provinsi NTB, dan Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Dan banyak kegiatan lainnya juga yang berkaitan dengan literasi, bahkan di Hari Puncak Gernas Baku pula, sekolah mengadakan kegiatan pengenalan permainan tradisional yang langsung disaksikan oleh kedua orang tua anak-anak.

Kepala KB -TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti mengharapkan kerja sama orang tua peserta didik dengan menjaga anak-anak agar terbiasa membaca buku. “Orang tua peserta didik tetap membacakan anakanak buku,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ist)

BACA BUKU - Orang tua peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram membacakan buku kepada anak mereka sebagai bagian dari hari puncak Gernas Baku tahun 2019 akhir pekan lalu.

Diperlukan Peta Jalan SMK untuk Atasi Berbagai Kekurangan Mataram (Suara NTB) Kekurangan guru produktif SMK harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Ke-

budayaan (Dikbud) NTB. Diperlukan pemetaan kembali dan membuat peta jalan atau road map pengembangan SMK. Hal itu disampaikan Pemer-

hati Pendidikan yang juga Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB tahun 2012-2017, Drs. H. Syamsudin Anwar pada Suara NTB, Rabu (31/7).

Menurutnya dengan adanya kekurangan guru produktif SMK mestinya dilakukan pertemuan dan membuat peta jalan sekolah SMK. “Sehingga tahu persis, masa

Giri Menang (Suara NTB) Satu lagi prestasi yang tidak kalah membanggakan datang dari siswi SMPN 1 Gerung yang bernama Rizki Wahyuningrum. Rizki meraih juara 1 dalam ajang Festival Literasi Sekolah tingkat Nasional (Esai) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) di Kompleks Kemendikbud, Jakarta, Jumat (26/7).

Kepala SMPN 1 Gerung H. Junaedi mengungkapkan rasa syukur dan memberikan apresiasi atas prestasi Rizki Wahyuningrum yang meraih juara satu lomba Festival Literasi Siswa Nasional (FLSN) 2019 tingkat Nasional. Prestasi Rizki ini tidak terlepas dari kerja keras pembina eskul FLSN SMPN 1 Gerung yang juga guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sri Sudarianti, S.Pd., M.Pd., yang merupakan guru Bahasa Indonesia SMPN 1 Gerung. “Sekolah akan memberikan reward kepada siswi dan guru yang berprestasi,” katanya.

Dikatakan, prestasi ini juga tidak terlepas dari dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar yang terus menerus memberikan ara-

(Suara NTB/ist)

Siswi SMPN 1 Gerung Raih Juara 1 Festival Literasi Tingkat Nasional

TUNJUKKAN - Siswa SMPN 1 Gerung menunjukkan penghargaan juara I yang diraih. han dan motivasi kepada pihak sekolah. “Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Dikbud dan warga sekolah yang telah memberikan support,” katanya.

Menurutnya, penilaian lomba FLSN (esai) 2019 tingkat nasional ini sangat ketat, karena Rizki bersaing dengan siswi 34 provinsi. Karya esai Rizki murni karyanya sendiri. “Rizki memang anak yang rajin. Ia aktif dalam kegiatan sekolah baik di OSIS dan kegiatan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Guru Bahasa Indonesia Sri Sudarianti, S.Pd., M.Pd., mengatakan Rizki aktif dalam mengikuti

Siswi SMPN 1 Gerung memperoleh juara I Festival Literasi Tingkat Nasional. eskul FLSN. Ia juga aktif dalam kegiatan organisasi sekolah. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dukungan semua pihak, sehingga Rizki meraih juara satu lomba FLSN (esai),” katanya.

Menurutnya, Pemkab Lobar melalui Dinas Dikbud Lobar juga berperan aktif dalam mendorong lomba literasi siswa antar sekolah. “Alhamdulillah siswa SMPN 1 Gerung meraih juara satu lomba esai tingkat Kabupat-

(Suara NTB/ist)

en Lombok Barat. Tapi untuk lomba esai tingkat provinsi tidak diadakan,”katanya.

Ia sebagai guru pembimbing literasi memiliki kiat-kiat sukses di antaranya mendorong siswanya untuk selalu membaca dan menulis contoh esai.

Rizki memiliki hobi membaca dan menulis. “Kuncinya istiqomah rajin belajar membaca dan menulis,” katanya. (her/*)

sudah sekian lama tidak ditahu apa penyakitnya SMK, ndak hanya dibiarkan begitu saja,” katanya.

Syamsudin Anwar menegaskan perlu adanya penataan kembali terhadap SMK, dan harus ada peta jalan ke depannya.

“Bagaimana ini data-data sekolah SMK ini, apa yang kurang, itulah yang ditata ulang kembali. Tiap saat kita ini mengeluh kekurangan guru, coba data dulu di masing-masing sekolah. Coba lakukan pendataan, apa yang kurang di setiap sekolah,” saran Syamsudin.

Sebelumnya, Kepala Seksi

Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Dikbud)NTB,Umar, S.Sos., MM., mengatakan, kekurangan guru produktif terjadi merata dari pusat sampai ke daerah. Beberapa kompetensi keahlian sangat kekurangan guru produktif. Jika pun kompetensi keahlian itu memiliki guru produktif, tapi jumlahnya sangat sedikit.

“Permasalahan itu dari pusat sampai ke daerah. Tim dari pusat juga sudah turun, keluhan kita hanya itu, adalah SDM kita belum ada pengganti,” katanya.

Umar menyebutkan kompetensi keahlian seperti kemaritiman dan permesinan sangat minim guru produktif. Oleh karena itu terpaksa merekrut guru produktif yang serupa.

“Namun itu yang bikin tidak optimal,” katanya.

Tidak adanya perguruan tinggi yang menghasilkan guru produktif di NTB juga menjadi kendala terpenuhinya guru produktif. Jika mencari di perguruan tinggi di Jawa pun, di sana juga masih kekurangan guru produktif. (ron)

SUARA NTB

Kamis, 1 Agustus 2019

Halaman 11

Atlet Luar Ingin Bela NTB

Arif Kejar Limit PON 2020

Mataram (Suara NTB) Belum lama ini NTB dihebohkan dengan ancaman atlet hengkang. Namun di sisi lain tidak sedikit atlet luar NTB yang berprestasi nasional ingin bela NTB di Pra-PON 2019. Misalnya atlet luar dari cabor terjun payung dan cabor menembak juga diklaim cabor ingin membela NTB di Pra-PON. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Wartawan di Sekretariat KONI NTB, Rabu (31/7) kemarin mengatakan dirinya sangat mengapresiasi sejumlah atlet luar mau membela

(Suara NTB/fan)

H. Andy Hadianto

NTB di Pra-PON. Apalagi atlet-atlet tersebut punya prestasi di level nasional hingga internasional.

“Kami sangat senang sekali ada atlet luar yang mau bela NTB di Pra-PON. Namun pengurus cabor harus bisa pastikan atlet luar itu bisa membela NTB di PON. Jangan sampai ketika PON berlangsung atlet yang bersangkutan diprotes oleh daerah tempat domisili atlet,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Andy untuk mengingatkan beberapa cabor yang ingin mendatangkan atlet luar mewakili NTB di Pra-PON hingga PON 2020. Diakui Andy ada beberapa cabor yang menawarkan atlet luar untuk bela NTB di PraPON dan PON 2020, seperti terjun payung dan menembak diklaim punya atlet nasional yang ingin bela NTB di Pra-PON dan PON. Menurut Andy, keinginan

atlet luar ingin membela NTB di Pra-PON hingga PON 2020 perlu diapresiasi. Karena tanpa melakukan pembinaan jangka panjang, NTB sudah punya atlet juara nasional. Namun ditegaskan Andy bahwa proses perpindahan atlet menjelang PON tidak semudah membalik telapak tangan, karena ada aturan yang sangat ketat terkait perpindahan atlet.

“Mutasi atlet dapat dilakukan dua tahun sebelum PON. Jangan sampai atlet yang ingin membela NTB ini tak bisa main di PON karena diproses oleh daerah tempat domisili atlet,” tegas Andy.

Terkait dengan mutasi atlet tersebut, Andy mengingatkan sejumlah cabor untuk memastikan atlet-atlet luar tersebut dapat mewakili NTB di PON. Jangan sampai ujungujungnya NTB akan saling mengklaim atlet dengan daerah lain di PON 2020. (fan)

Arif Rahman

TI NTB Segera Bentuk Tim Pra-PON Taekwondo Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov TI NTB Terpilih, Lalu Wirahman tak ingin mengulur-ulur waktu mempersiapkan atlet mengikuti babak kualifikasi PON tahun 2019. Meski belum resmi dilantik sebagai pimpinan organisasi TI NTB, namun ia akan segera bekerja guna mempersiapkan tim PraPON taekwondo NTB. D i hubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (31/7), Lalu Wirahman yang saat itu didampingi pelatih dan jajaran pengurus cabor taekwondo m e n jelask a n bahw a pembent u kan tim PraPON taekLalu Wirahman wondo N T B akan dilakukan lewat Seleksi Daerah

Mataram (Suara NTB) Atlet atletik senior NTB, Arif Rahman akan ambil bagian di Kejurnas Atletik di GOR Pakansari, Cibinong, Jawa Barat (Jabar), 1-6 Juli ini. Event ini merupakan kesempatan atlet asal Kota Bima ini untuk mengejar limit mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua 2020.

“Kejurnas atletik ini ajang untuk meraih tiket PON 2020. Target saya meraih limit waktu lolos ke PON 2020,” ucap Arif Rahman dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (31/7).

Arif Rahman yang biasa disapa Arif mengatakan dirinya tidak sendiri tampil di event itu. Pasalnya Pengprov PASI NTB akan menurunkan 14 atlet ambil bagian di event itu. Sementara Arif akan akan turun di nomor 400 meter dan 4x400 meter putra.

T u - run di dua nomor, Arif bertekad untuk mengejar limit mengikuti PON XX di Papua tahun 2020.

Untuk lolos PON/2020 Arif harus mencatat waktu 49.00 detik nomor 400 meter putra. Bagi Arif, peluang dirinya meraih limit PON di nomor 400 meter cukup buka, sebab ia pernah mencatat waktu terbaiknya di nomor tersebut, yakni 47.98 detik.

Ditambahkannya, keikutsertaan dirinya di kejurnas atletik tahun ini merupakan yang kedua kalinya.

Sebelumnya Arif pernah tampil di nomor yang sama di Kejurnas Atletik Jatim Open awal tahun 2019, namun gagal meraih limit PON 2020, karena limit waktunya tak mampu menembus 49.00 detik.

“Di Jatim Open saya gagal menembus limit PON karena pelaksanaan kejurnas bertepatan dengan acar pernikahan saya. Sehingga saya tak bisa tampil maksimal,” jelasnya seraya menambahkan bahwa dirinya telah siap tampil di kejurnas atletik di Jabar, 1-6 Agustus 2019. (fan)

(Selekda) di Gelanggang Pemuda Mataram, 34 Agustus 2019.

“Kita akan melaksanakan Selekda atlet di Mataram tanggal 3-4 Agustus mendatang. Seleksi nanti akan diikuti belasan atlet terpilih dari berbagai kabupaten/kota di NTB,” ucapnya.

Lanjutnya, Selekda atlet Pra-PON taekwondo NTB dalam rangka menghadapi Pra-PON Taekwondo yang akan berlangsung di Banten, 26 September 2019. Pihak TI NTB sudah mendata sedikitnya 12 atlet yang akan diseleksi tim pemantau bakat atlet dari Pengprov TI NTB. Belasan atlet itu merupakan atlet muda yang berprestasi nasional dan merupakan atlet eks PPLP NTB. Pihak TI NTB sengaja akan memanggil sejumlah mantan atlet PPLP untuk mengikuti Selekda atlet Pra-PON NTB tersebut. Pasalnya, saat ini prestasi atlet junior NTB telah menunjukan kemajuan yang sangat pesat.

Prestasi tersebut telah dibuktikan oleh beberapa atlet muda NTB seperti Rizka Salsa Pertiwi yang baru saja sukses meraih satu medali emas, satu perak dan satu perunggu dalam kejuaraan Internasional Championship Taekwondo di Thailand belum lama ini.

Selanjutnya Devina, meraih medali emas di Seleknas Junior di Jakarta bulan Juni. Kemudian ada Soraya peraih medali perunggu di Kejurnas Senior di Jakarta akhir tahun 2018.

“Prestasi atlet junior kita memperlihatkan peningkatan yang sangat pesat. Di Pra-PON sebelumnya atlet kita meraih medali perak, harapan saya kita bisa mempertahankan tradisi medali di Pra-PON nanti,” harapnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Targetkan Stunting di Bawah 20 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa adalah salah satu kabupaten di provinsi NTB yang memiliki angka stunting cukup tinggi yakni diatas 30 persen. Hal ini membuat pemkab setempat terus berpacu melakukan upaya percepatan penurunan. Dengan berbagai aksi penanganan, ditargetkan angka stunting hingga akhir 2019 mendatang di bawah 20 persen.

Penjabat Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd kepada wartawan menegaskan, pihaknya sangat berkomitmen dalam menurunkan angka stunting di Sumbawa.

Mengingat berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 lalu, Sumbawa angkanya tertinggi di NTB yakni 41, 82 persen. Kemudian di tahun 2018, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terdapat penurunan menjadi 31, 53 persen. Data tersebut bersumber dari pusat dan didapatkan melalui pengambilan sampel. Diharapkan nantinya melalui pekan penimbangan yang melakukan penimbangan secara keseluruhan angkanya bisa menurun. Tentunya melalui aksi yang dilakukan, pihaknya menargetkan angkanya dibawah 20 persen hingga akhir 2019 ini.

“Kita kategori sangat buruk di 2017. Tapi sudah turun ke 31 persen itu masih kategori buruk. Datanya ini kan dari pusat.

Tapi itu kan sampel yang diambil. Kalau melalui pekan penimbangan ini kan ditimbang semua. Target 2019, karena itu harus kita tunggu dari Riset Kesehatan Dasar, kita targetkan dibawah 20 persen. Dua tahun berikutnya baru Pak Bupati menargetkan dibawah 10 persen,” ujarnya.

Dipaparkannya, stunting ini merupakan isu nasional.

Dalam upaya penurunan, pihaknya mempunyai delapan aksi yang dilakukan. Pertama sudah dilakukan pemetaan isu.

Dari pemetaan, ada 25 desa di 11 kecamatan yang fokus ditangani dan diintervensi. Aksi kedua penyusunan terkait program bersama yang akan diintervensi. Dalam hal ini ada istilah intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang fokus pada kesehatan 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari menangani sejak ibu hamil hingga sudah melahirkan dan usia anaknya dua tahun. Sementara intervensi sensitive dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti halnya terkait sanitasi, air bersih, menjamin ketersediaan pangan, masalah kekeringan dan lainnya. Karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap stunting.

Kemudian, untuk aksi ketiga pihaknya sudah melakukan rembuk stunting yang dipimpin langsung Bupati Sumbawa.

Dalam rembuk tersebut ada Sembilan kesepakatan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Selanjutnya aksi keempat rencananya paling lama minggu depan harus sudah dilahirkan Perbup penurunan stunting. Perbup ini diakuinya sudah ada, tinggal dilakukan review. Setelah adanya Perbup, aksi kelima akan dilakukan evaluasi. Karena dalam perbup nantinya harus adanya dana desa yang dialokasikan untuk fokus stunting melalui pemberdayaan posyandu. “Jadi kita evaluasi. Di aksi keenam, tujuh dan delapan, kita monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelangsungan aksi itu,” tegasnya.

Terhadap delapan aksi tersebut, lanjutnya, pihaknya sudah mempunyai dana bantuan dari pusat senilai Rp 750 juta. Kemudian tambahannya dari APBD sesuai dengan program yang disuse pada aksi kedua untuk dinas terkait.

Diharapkan dari aksi yang dilakukan, angka stunting di Kabupaten Sumbawa bisa menurun. (ind)

(Suara NTB/ist)

Distanbunnak Siapkan Tim Sikapi Masalah Merkuri Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Distanbunnak) Sumbawa Barat, mengaku akan segera membentuk tim khusus untuk memantau kondisi lahan pertanian yang sudah terpapar merkuri di Kecamatan Brang Rea. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi meluasnya lahan pertanian yang tercemar merkuri karena sangat berpengaruh terhadap kualitas padi nantinya.

Kepala Dinas Tanbunnak KSB, melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan Syaiful Ulum, SP, kepada Suara NTB, Rabu (31/7) mengatakan, memang paparan merkuri di produk pertanian yang sudah diatas ambang batas dan hal itu ditemukan pada padi di Kecamatan Brang Rea. Bahkan berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap padi di Kecamatan Brang Rea sudah mencapai angka 0, 37 miligram kandungan merkurinya jauh lebih tinggi dari standar baku mutu yang hanya berada di angka 0, 03 miligram. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena akan berdampak pada kualitas padi yang dihasilkan oleh masyarakat. Dampak

buruk lainnya hasil produksi padi dari kecamatan Brang Rea terancam tidak diterima oleh pasar karena takut terhadap kandungan merkuri yang ada di Padi tersebut. Jika sampai berpengaruh ke pasaran, maka petani yang paling merugi karena padi yang akan dijual pasti ditolak. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap dengan adanya tim khusus tersebut, kondisi pencemaran dan keparahannya bisa disikapi dengan baik supaya tidak mengganggu produksi hasil pertanian.

“Memang hasil uji laboratoriumnya sudah kami terima, makanya kami berencana untuk membuat tim khusus. Tujuan dari tim tersebut nanti diharapkan bisa memberikan gambaran tingkat pencemaran yang sudah terjadi terhadap padi yang ada di kecamatan Brang Rea,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini ada sekitar 2.400 hektar lahan pertanian yang ada di kecamatan Brang Rea, tetapi dari jumlah luasan tersebut masih belum diketahui lokasi mana saja yang sudah terpapar merkuri.

Karena pada prinsipnya jika pencemaran sudah merambah ke lahan

pertanian maka petani sebagai korban dari aktifitas yang ilegal tersebut. Maka dari itu, pihaknya sangat mendukung aparat penegak hukum (APH) untuk bisa memberantas masalah pencemaran merkuri di lokasi pertanian. Karena dampaknya bukan hanya dirasakan mulai sekarang ini tetapi di masa-masa akan datang juga akan lebih parah jika tidak segera disikapi dengan baik. Selain penegakan hukum, pihaknya juga berupaya memberikan sosialisasi kepada para petani untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan air yang digunakan untuk mengairi sawah-sawah mereka. Pihaknya juga meminta agar petani bisa memberikan atensi serius terhadap persoalan lingkungan dampak dari merkuri ini. Karena jika tidak ada yang melaporkan pihaknya juga akan merasa kesulitan untuk melakukan intervensi lebih lanjut terhadap persoalan tersebut. “Kami tetap mendorong APH untuk melakukan penertiban terhadap PETI ini karena petani yang paling dirugikan jika hasil pertanian mereka tidak lagi

(Suara NTB/ils)

Syaiful Ulum laku di pasaran. Kami juga tetap menghimbau kepada para petani untuk berhati-hati dalam menggunakan air sungai, agar padi mereka tidak tercemar,” tandasnya. (ils)

Ombudsman Dukung Zonasi untuk Perbaikan Sistem Pendidikan Mataram (Suara NTB) – Penerapan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai menunjukkan dampak positif bagi perbaikan sistem pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, MH. kepada Suara NTB, Rabu (31/7).

Menurut Adhar masalahmasalah yang mewarnai PPDB di NTB saat ini tergolong masih bisa diatasi karena berlandaskan kepada minimnya pengetahuan pihak-pihak tertentu tentang pentingnya perbaikan sistem. “Dalam PPDB ini Ombudsman lebih suka menggunakan pendekatan perbaikan sistem. Sistem zonasi sudah jelas menunjukkan kepada kami, meskipun ada beberapa penolakan, tapi menunjukkan indikasi membaiknya sistem PPDB dengan porsi penyebaran yang sudah semakin membaik

terutama pada tingkat provinsi,” ujar Adhar.

Salah satu yang perlu dibenahi dalam sistem zonasi menurut Adhar adalah potensi penyalahgunaan Kartu Keluarga (KK) dan penggunaan dapodik. Potensi itu sendiri masih besar terjadi di tingkat kabupaten/kota. “Kami sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi (NTB) untuk memperbaiki mekanisme pengawalan sistem KK yang ada di Dinas Pendudukan,” ujarnya.

Kedepannya Adhar sendiri berharap Dikbud NTB membuat suatu mekanisme kontrol untuk memastikan wilayah zonasi. Selain itu, pemahaman bagi orangtua siswa bahwa sistem zonasi bertujuan untuk membangun tata-kelola pendidikan menjadi lebih baik juga perlu terus disosialisasikan.

“Karena kami tidak mungkin menghukum anak-anak. memangnya yang mengurus admin-

duk itu anak-anak?” ujar Adhar.

Untuk itu, pihaknya berharap seluruh lapisan masyarakat, khususnya orangtua, melihat sistem zonasi sebagai sebuah proses pemerataan kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan secara merata di semua tempat.

Sebelumnya Ombudsman NTB menemukan adanya indikasi manipulasi KK saat pelaksanaan PPDB di tingkat SMA negeri. Koordinator Pengawasan PPDB 2019 yang juga Asisten Bidang Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin, SH, menyebut bahwa dari laporan masyarakat ditemukan sebanyak 20-an kartu keluarga yang terindikasi dimanipulasi. Lima berkas sudah diverifikasi pihaknya.

Bahkan ada satu KK yang tahun terbitnya adalah tahun 2019, namun diubah menjadi 2010 secara manual.

Indikasi itu ditemukan saat pendaftaran di dua sekolah

yang banyak diminati masyarakat di Kota Mataram. Kebanyakan KK yang ditemukan pihaknya diterbikan beberapa bulan menjelang pelaksanaan PPDB. Padahal dalam aturan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, disebutkan bahwa KK diterbitkan paling singkat enam bulan sebelum pelaksan a a n PPDB. (bay)

Adhar Hakim (Suara NTB/bay)

SUARA NTB

Kamis, 1 Agustus 2019

Halaman 12

DPRD Soroti Kualitas Proyek di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti kualitas sejumlah proyek yang dibangun di daerah itu. Pasalnya proyek ini belum dioperasikan sudah mengalami kerusakan.

Dewan mensinyalir kualitas proyek ini kurang mamadai diakibatkan beberapa hal, salah satunya akibat “banting harga” penawaran yang terlalu rendah.

Ketua Komisi III membidangi pembangunan infrastruktur, H. Jamhur mengungkapkan hasil temuannya di lapangan beberapa proyek yang belum dioperasikan. Seperti di daerah Lingsar yang dibangun tahun lalu justru belum dioperasikan sampai sekarang. ‘’Ada di wilayah saya (Lingsar), proyek dibangun tahun lalu namun belum beroperasi, padahal sudah setahun.

Sekarang sudah rusak malah, belum digunakan,” jelas Jamhur.

Hasil temuan LHP BPK 2018 sejumlah proyek kurang spek di beberapa OPD. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kualitas ini perlu dilakukan pengawasan internal. Mencegah adanya proyek bermasalah ini, ia menekankan agar perencanaan harus matang, bagaimana pemanfataannya kedepan.

Sementara itu, Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan pada ULP BJ Setda Lobar, Yung Savitri mengatakan, penentuan pemenang tender melalui tahapan evaluasi, administrasi, teknis dan biaya (harga).

Menurut dia, evaluasi soal harga masuk terakhir. Soal biaya penawaran ini berdasarkan sistem diurutkan dari terendah hingga tertinggi. Pengurutan bi-

aya ini kata dia diatur oleh sistem. “Nanti dari situ dievaluasi dengan pokja, kalau masalah rekanan yang menang dengan penawaran terendah kami belum tahu berapa persentasenya.

Tapi yang jelas semua sudah ada evaluasi, ada tahapan klarifikasi juga oleh pokja,” tegas dia.

Kalau dari hasil evaluasi meragukan, proyek tidak dapat berjalan maksimal. Apakah ada ketentuan persentase penawaran terendah atau tertinggi dalaml lelang proyek?

Menurut dia tidak ada ketentuan mengatur. Namun kalau terlalu rendah perlu diperhatikan, sehingga pokja akan melakukan klarifikasi dengan melihat harga per satuannya. Misalnya kalau terlalu jauh atau harga timpang, hal ini termasuk akan diklarifikasi. Kalau dalam klar-

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

ikasi rekanan bisa meyakinkan pokja, bisa jadi dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Tidak mungkin juga penawaran terlalu jauh rendah dimenangkan, nanti itu kan difikirkan kualitasnya seperti apa,” tegas dia. (her)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR.4749 CY NOKA/NOSIN : MH1JFX114JK367034/ J F X 1 E - 1 3 6 4 6 1 3 AN.WAWAN KURNIAWAN HLG D’SKTR SWETA MENUJU CAKRANEGARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HLG STNK R2 HONDA DR.2863 BV NOKA/NOSIN : MH1JF7119BK123025/ JF71E-1122241 AN.ALIMIN HLG D’SKTR JL.CATUR WARGA MATARAM

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLG STNK R2 YAMAHA DR.4207 CI NOKA/NOSIN : MH31K00DEJ825390/1KP825390 AN.M.MUNIR HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR MENUJU JL.AA GDE NGURAH

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 1 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

Selamatkan Hutan dari Pembalakan Liar PEMBALAKAN hutan menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat. Jika pohonpohon yang selama ini menjadi pelindung dan sumber mata air bagi warga dipotong, maka bersiap-siaplah menerima konsekuensi terburuk yang bakal diterima. Dampak terburuk yang kemungkinan bisa terjadi adalah, banjir, tanah longsor hingga kekeringan.

Jika dampak terburuk belum dirasakan sekarang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Inilah yang mesti diantisipasi oleh semua pihak, agar dampak-dampak terburuk bisa dihindari.

Kita akui bahwa hutan Tambora yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora atau Geopark Tambora merupakan salah satu sumber mata air dan pelindung bagi masyarakat Dompu dan Bima. Itu artinya, kawasan hutan di taman nasional ini dan pohonpohon lindung yang ada di dekat pemukiman berpengaruh besar terhadap kondisi masyarakat di masa mendatang. Jangan sampai saat masyarakat sedang tertidur lelap dan hujan terjadi di kawasan hutan, banjir merusak dan menghanyutkan rumah warga. Termasuk merusak tanaman-tanaman padi atau palawija milik petani.

Selain itu, fakta lapangan dalam beberapa kali musim hujan, Kota Dompu dan Kota Bima sering mengalami banjir. Air sungai yang ada di dalam kota seakan tidak mampu menampung debit air yang besar dari hulu. Akibatnya, air sungai meluap dan menyebabkan banjir di kawasan permukiman penduduk dan areal persawahan milik warga. Hal ini tentu saja membuat masyarakat dirugikan, baik moril maupun materil.

Belum lagi ancaman kekeringan saat musim kemarau akan menjadi persoalan serius jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah. Termasuk kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jangan hanya karena keuntungan sesaat, kepentingan orang banyak dikorbankan. Sebagai contoh, kasus kekeringan yang terjadi di Dompu. Bahkan, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu harus berutang ke pihak PDAM untuk mendistribusikan air bagi warga yang dilanda kekeringan di sejumlah tempat. Tidak hanya itu, kekeringan sepertinya masih akan cukup lama terjadi sambil menunggu hujan turun yang diprediksi di akhir tahun 2019 mendatang.

Pada prinsipnya, ketika melihat fenomena-fenomena alam ini harus menjadi bahan evaluasi oleh kita bersama untuk mencegah berbagai kemungkinan bencana yang bisa terjadi. Misalnya, ketika melihat terjadinya pembalakan liar, maka semua pihak harus bergerak cepat untuk menuntaskannya. Dalam arti, pencegahan pembalakan liar ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah yang bertanggung jawab pada masalah kehutanan, tapi elemen lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, aparat TNI/Polri dan masyarakat sendiri.

Kalau kita melihat sekarang ini, dalam menjaga hutan ada kesan hanya menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Padahal, dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) yang sangat terbatas, sangat mustahil petugas pengamanan hutan (Polisi Hutan) mampu mengawasi ratusan ribu hektar kawasan hutan yang ada di daerah ini. Untuk itu, kerjasama dengan aparat keamanan, dalam hal ini, TNI/Polri dan tentunya masyarakat yang tinggal dekat hutan sangat diperlukan. Jangan sampai hutan sudah rusak, baru pemerintah bertindak dan melakukan upaya untuk menyelamatkan hutan.

Di sinilah diperlukan upaya pemerintah di NTB membuat sebuah kebijakan yang tidak lagi memberikan izin pada perusahaan untuk melakukan penebangan pohon di hutan produksi. Apalagi kalau melihat kondisi hutan di NTB sudah tidak ada yang pantas diserahkan pada pihak ketiga untuk dikelola. Tepat seperti apa yang disampaikan Direktur World Wildlife Fund (WWF) NTB, Ridha Hakim, jika pemerintah harus menghentikan izin penebangan kayu pada pihak ketiga. Moratorium penghentian penebangan kayu di dalam hutan manapun di NTB harus dilakukan secara permanen. Jika ada pihak yang mencoba merusak hutan, maka tindakan tegas harus dilakukan dan diberikan hukuman lebih berat. Namun yang paling penting adalah menyelamatkan hutan dari pembalakan liar, demi masa depan generasi penerus harapan bangsa. (*)

OPINI

Halaman 14

Sinergi Pembangunan Desa dan Kota di NTB EMBANGUNAN desa menjadi pekerjaan rumah dan tantangan berat yang tidak kunjung selesai di NTB. Fenomena klasik yang selalu terjadi yaitu tingginya laju urbanisasi. Desa selama ini dikonotasikan sebagai daerah miskin, sedangkan kota sebagai daerah maju.

Urbanisasi selama ini menjadi momok bagi perkotaan. Desa akan menuai manfaat jika pelaku urbanisasi terus ingat dan berkontribusi bagi desanya. Pembangunan desa mesti terus berlanjut dan membutuhkan kontribusi warga perantau pelaku urbanisasi.

Pembangunan Desa Indonesia telah membemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu implikasi positifnya adalah pengucuran alokasi dana desa. Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa dengan total Rp 400 triliun selama 5 tahun ke depan hingga 2024. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019.

Kementerian DPDTT (2019) merilis bahwa selama empat tahun dana desa telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Antara lain terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit.

Dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

Program dana desa diklaim efektif dan telah berhasil mengurangi kemiskinan di desa-desa.

Penurunan terjadi untuk angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapa-

Oleh : RIBUT LUPIYANTO (Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)) tan per kapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat. Jumlah desa tertinggal mengalami penurunan dan juga terjadi peningkatan jumlah desa berkembang.

Penggunaan dana desa mulai 2019 akan digeser untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Implikasi negatifnya adalah muncul kerawanan tindak korupsi.

Kajian KPK sejak Januari 2015 menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.

Fakta di lapangan masih menunjukkan terjadi ketimpangan antara desa dan kota serta antardesa itu sendiri. Kementerian DPDTT (2015) menetapkan 122 kabupaten/kota sebagai daerah tertinggal untuk periode 2015-2019. Desa tertinggal tersebut berjumlah 39.091 desa dari 74.093 jumlah desa di Indonesia atau 52,79%.

Pemerintah menargetkan jumlah desa tertinggal akan berkurang lebih dari target RPJMN 20152019 yaitu lebih dari 5.000 desa.

BPS melaporkan jumlah penduduk kota telah mencapai 49,8%. Sedangkan persentase penduduk desa justru mengalami penurunan menjadi hanya 50,2% dibanding pada 35 tahun silam.

Ketimpangan pembangunan wilayah dapat ditanggulangi melalui beberapa strategi. Misalnya penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pengembangan pusat pertumbuhan, serta pelaksanaan otonomi daerah (Sjafrijal, 2003).

Antara desa dan kota juga tidak dapat hidup sendiri dan niscaya saling berinteraksi. Bintarto (1977) menjelaskan bahwa interkasi desa– kota merupakan proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur- unsur yang ada

RADIO

dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Peran Kota Revitalisasi pembangunan desa penting menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Makruf ke depan. Selain itu perlu digali upaya lain yang dapat disinergiskan. Salah satunya adalah kontribusi peran kota baik melalui pemerintah kota atau kaum kotanya. Model sister city dapat diadopsi menjadi sister rural.

Kaum kota yang berasal dari desa tentu secara psikologis akan selalu rindu dan cinta dengan desa asalnya. Energi ini potensial untuk disalurkan secara produktif dan berkesinambungan. Bingkai penyalurannya adalah misi membangun desa.

Misi pembangunan desa penting tertanam pada diri perantau sejak sebelum melakukan aktivitas mudik. Misi ini dapat direalisasikan dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Rancangan dan manajerial yang baik dibutuhkan agar target misi tercapai.

Pertama, aktivitas berkunjung kaum kota atau re-urbanisasi dapat diniatkan dan diprogramkan untuk ikut membantu warga desanya.

Aktivitas massal dan rutin tiap tahun misalnya saat mudik lebaran.

Pelaksanaannya dapat langsung melalui donasi, penyaluran zakat atau sedekah, pembangunan fisik, dan lainnya. Kaum kota juga dapat memprioritaskan perputaran uang belanja yang bermuara kepada warga desa selaku penerima manfaat.

Kedua, muncul dan direalisasikannya misi berinvestasi di desa.

Kaum kota diharapkan meminimalisasi menarik warga desa ikut ke kota. Sebaliknya berupaya membuat generasi desa bangga dan bisa berkegiatan ekonomi di desa. Sektor investasi dapat diarahkan pada usaha hilir pertanian, kerajinan, makanan lokal, dan lainnya.

Ketiga melalui pengorganisasian dan pemberdayaan kaum kota perantau. Banyak paguyuban berbasis daerah asal kini telah terbentuk. Program yang dilaksanakan mestinya tidak sekadar reuni, atau

penyaluran bantuan insidental dan sporadis. Program penting dirancang sistematis sesuai potensi dan kebutuhan desanya.

Kerja sama dan koordinasi dapat dioptimalkan antara paguyuban kaum perantau dengan pemerintah desa. Upaya di atas penting diarahkan dan difasilitasi oleh pemerintah. Partisipasi pembangunan desa oleh kaum perantau penting tidak dimaknai sebagai proses pengkotaan, baik secara fisik maupun budaya. (*)

POJOK Penyerapan APBN 19 Satker di NTB nol

Telisik penyebabnya dan siapkan solusinya

*** Tata kelola angkutan darat semrawut

Persoalan lama yang tak menemukan solusi

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 1 Agustus 2019

Gula Semut, Inovasi Baru Olahan Gula Tradisional ADALAH kelompok usaha masyarakat “Lebah Rinjani” asal Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang mengembangkan olahan gula aren menjadi Gula Semut yang dikemas modern. Bagi masyarakat Lombok umumnya, olahan gula aren menjadi kebutuhan bahan membuat kue atau makanan lain saat perayaan hari besar.

Mengolah dan menjualnya menjadi tradisi turun temurun yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sebutannya, gule abang/ beaq atau gule cakep. Daerah Batukliang Utara sendiri dikenal sebagai pembuat gula tradisional tersebut. “Untuk olahan gula semut, kami sudah mulai sejak tiga bulan yang lalu,” ungkap Ma’ad Tafa’ul Jahidin Na’im (37) saat ditemui di tempat olahan gula semut Desa Karang Sidemen beberapa waktu lalu.

Selain dikemas modern, kelompok Lebah Rinjani juga mengolah gula semut ke dalam varian produk lain yaitu gula semut rasa kopi dan jahe selain gula semut original. Menurut Tafa’ul selaku pembina kelompok itu, pembuatan gula semut lebih kepada bagaimana meningkatkan kebutuhan pasar terhadap gula tradisional. Karena sebagian besar masyarakat desa masih memanfaatkan olahan gula dari pohon enau itu menjadi sumber pencaharian mereka. Untuk itu, dalam olahannya perlu ada inovasi baru yang menarik perhatian pasar, baik pasar tradis-

(Suara NTB/ist)

KEMAS - Proses pengemasan gula semut “Lebah Rinjani”. ional maupun pasar modern.

“Kalau dulu gula semut tradisional yang berbentuk gula beaq cakepan bertekstur keras hanya dipergunakan sebagai bahan olahan membuat kue saat Lebaran atau Maulid sekarang ini karena bentuknya yang seperti gula pasir mulai dilirik masyarakat untuk digunakan sehari-hari,’’ jelas Tafa`ul.

Perubahan budaya tersebut seperti dikatakan Tafa‘ul ikut membuka peluang pasar gula semut. Selain karena kebutuhan gula yang meningkat di rumah tangga, penggunaan gula semut juga dipengaruhi alasan kesehatan karena dinilai lebih alami. Banyak rumah tangga di

Awasi Pembangunan RTG Dari Hal. 1 Jika ditemukan proyek RTG yang tidak sesuai spesifikasi, diawali dengan penyelesaian bersama aplikator, aparat desa, termasuk dengan fasilitator sipil. ‘’Tahapannya, kalau tidak sesuai spek, internal dulu dari yang punya program. Kita biasanya sarankan perbaiki,’’ kata Purnama Rabu (31/7).

Sebagaimana temuan di Kabupaten Lombok Utara, enam titik RTG terpaksa dibongkar karena tidak sesuai spek. Kabid Humas menjelaskan, pihaknya bersama TNI membantu memafasilitasi masyarakat penerima manfaat dengan Aplikator untuk penyelesaian jika tidak sesuai spek.

Meski dapat diproses pidana, namun petugas di lapangan mengedepankan persuasif dengan meminta dilakukan pembongkaran disusul perbaikan.

Pengawasan ketat tidak

saja di Lombok Utara, menurutnya berlaku juga untuk daerah terdampak yang menerima bantuan sama. Seperti di Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Hal sama diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa Besar.

Soal proses hukum, memang pihaknya punya kewenangan penuh. Apalagi untuk RTG, sumber anggarannya dari negara, termasuk untuk bangunan rusak ringan dan sedang mencapai Rp 5,1 triliun. Namun pihaknya dapat melakukan penyelidikan jika ada laporan masyarakat, khususnya warga penerima manfaat yang merasa dirugikan.

Seperti perbuatan pungli, pemotongan dana bantuan, atau pengurangan spek bangunan dan pembelian material. (ars)

Pertanyakan Keseriusan Investasi PT. ESL Dari Hal. 1 yang berencana membangun hotel di Kaliantan, juga sama.

Setelah peletakan batu pertama, kelanjutan pembangunan hotel tidak ada progresnya. ‘’Lalu saya tantang ESL, kapan anda mulai? Kami sudah lama menunggu. Sudah lima sampai enam tahun tertunda, masyarakat kami sudah menunggu kapan mulainya,’’ kata Sukiman dikonfirmasi usai bertemu Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si di Kantor Gubernur, Rabu (31/7).

Pada kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji. Roji mengatakan salah satu yang dibahas terkait dengan belum jalannya realisasi investasi PT. ESL di Hutan Sekaroh.

Sukiman mengatakan, belum lama ini jajaran Direksi PT. ESL telah menemuinya.

Pada waktu itu, bupati memberikan dua gambaran kepada PT. ESL. Pertama, di wilayah Hutan Sekaroh ada Teluk Bloam yang sudah berdiri Hotel Jeeva Bloam. Di sana, tarif hotel semalam sebesar Rp3 juta.

Hal itu menunjukkan potensi pariwisata di Lotim bagian selatan sangat luar biasa.

Kedua, bupati menjelaskan beberapa investasi di bidang pariwisata di Lotim bagian selatan yang mandek. Setelah investor melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tidak ada lagi kelanjutan pembangunannya.

Sekarang, katanya tergantung PT. ESL. Pemprov NTB sudah mensupport mereka

dari sisi perizinan dan lain sebagainya. Pemda Lotim juga sudah siap mendukung pembangunan sejumlah fasilitas pariwisata di daerah Pantai Pink tersebut. ‘’Dengan demikian maka kapan ESL akan memulai, kuncinya pada mereka.

Izinnya sudah ndak masalah. Tinggal kapan mulainya saja. Tergantung mereka, sudah ketemu dengan provinsi dan saya.

Pertanyaannya kapan mulai. Itu saja,’’ tandasnya.

Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji mengatakan banyak investor yang tidak serius di Lotim. Begitu selesai peletakan batu pertama, kemudian mereka menghilang. Pemda tak mengetahui apa permasalahan sebenarnya yang menjadi kendala investor merealisasikan investasinya. ‘’Kami mempertanyakan komitmen investasi mereka. Kenapa setelah groundbreaking, hilang. Mestinya investor memberikan informasi kendala di lapangan.

Ini merugikan karena memberikan harapan palsu.

Jangan di-PHP pemerintah daerah,’’ katanya.

Ia menyarankan, investor yang menelantarkan lahan agar diputihkan saja asetnya. Jangan sampai lahan yang begitu potensial untuk pengembangan sektor pariwisata disandera oleh investor pemegang izin.

Padahal banyak investor lainnya yang lebih serius untuk membangun. Disebutkan satu investor bisa mengantongi izin puluhan hingga ratusan hektare lahan. (nas)

Penyerapan APBN 19 Satker di NTB Nol Dari Hal. 1 Disnakertrans Lombok Timur Rp245 juta, Sekretariat Daerah NTB Rp208 juta lebih.

Selain itu, Disnakertrans Lombok Tengah Rp790 juta, Disperindag Lombok Timur Rp4 miliar, Diskop UKM Perindag Lombok Utara Rp11,5 miliar. Kemudian Diskop UKM Perindag Lombok Utara Rp2,3 miliar.

Pembangunan Infrastruktur

Permukiman Lombok Tengah Rp4,4 miliar lebih, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Lombok Timur Rp4,9 miliar, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Sumbawa Barat Rp1,225 miliar, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Dompu Rp1,7 miliar lebih dan Pembangunan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi NTB Rp167,5 miliar lebih. (nas)

seputar Karang Sidemen sendiri yang biasanya menggunakan gula rafinasi atau gula pasir mulai menggantinya dengan gula semut. Hal ini membuat Tafa‘ul optimis usahanya dapat berkembang.

“Untuk proses pengemasan, kami menggunakan plastik packaging label gula semut dengan menggunakan mesin packing. Pengemasan modern ini untuk menjaga kualitas gula semut ketika sampai ke konsumen,” jelas Tafaul.

Sementara itu, Sri Yulianingsih sebagai koordinator kelompok itu mengakui masih ada beberapa kendala terkait kegiatan promosi pasar yang lebih luas. Saat ini pembuatan gula semut masih mengandalkan by order dan personal pasar ke pasar. Sehingga jumlah produksi tiap minggunya belum dapat dimaksimalkan meski ada peningkatan dalam penjualannya dibanding sebelum berinovasi.

“Kami sudah mencoba menawarkan ke pihak Alfamart dan Indomaret, cuma masih terkendala dengan label halal dari MUI dan jaminan produk dari BPOM yang belum didapatkan dan kami akan berusaha mendapatkan itu,” tutur wani-

ta inspiratif tersebut.

Perempuan tamatan SMP itu menjelaskan, upaya promosi terus digencarkan untuk mengenalkan produk olahan rumah ke masyarakat luas. Bahkan di berbagai pelatihan yang digelar oleh pemerintah maupun kelompok UKM masyarakat terus diperkuat. Dan yang tidak kalah penting adalah perhatian pemerintah di bidang promosi dan pemasaran sangat diharapkan.

“Oleh karenanya, kami sangat berharap bantuan pemerintah terkait label kesehatan dan sertifikasi halal agar produk ini dapat diterima di pasar-pasar modern sebagai langkah untuk mengembangkan produk-produk lokal yang dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat petani aren,” harapnya.

Selama tiga bulan sejak dimulai, menurut Yuli, kelompok Lebah Rinjani sudah berhasil memproduksi 300 lebih produk gula semut dan semua berhasil terjual. Ia mengatakan, jika permintaan olahan gula semut semakin meningkat, ketersediaan pohon Nira sebagai bahan baku yang tersebar di seluruh Lombok Tengah bagian utara sangat menjanjikan untuk menjawab kebutuhan pasar. (r)

Halaman 15

Budidaya Lobster

BUMD NTB Jalin Komunikasi dengan Investor Jepang dan Korea Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang mencari solusi konkret terkait larangan penangkapan benih lobster.

Beberapa solusi sedang dipertimbangkan, antara lain benih lobster yang ditangkap nelayan akan ditampung BUMD NTB, PT. Gerbang NTB Emas (GNE).

PT. GNE juga sedang menjalin komunikasi dengan investor Jepang dan Korea yang tertarik melakukan pembudidayaan benih lobster. Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (31/7) mengatakan pihaknya sedang mengkaji bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB terkait dengan rencana tersebut.

“Karena, kan masyarakat inginnya ketika 100 gram dibeli oleh kita. Sementara aturannya 200 gram yang boleh. Sekarang dari 100 gram menuju 200 gram itu harus dibudidayakan,” terang Samsul.

Ketika ada teknologi budidaya benih lobster dari DKP NTB, maka dari sisi hitungan bisnis cukup bagus. Namun, PT. GNE masih menunggu teknologi yang tepat untuk budidaya benih lobster dari DKP NTB. Samsul menjelaskan ketika kunjungan lapangan bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefli-

Saat ini ada sekitar 16 KK di Kecamatan Lingsar yang masih belum menerima nilai pembayaran lahan sesuai appraisal.

Menurut Dr. Zul, persoalan ini dapat diselesaikan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat terdampak.

Begitu juga mengenai lahan yang statusnya masuk lahan hutan. Harus segera diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Gubernur kembali menegaskan groundbreaking harus dapat dilakukan Agustus ini.

Sekda Lobar, H. M. Taufik menjelaskan, Pemkab Lobar sudah mengumpulkan warga terdampak di Kecamatan Gunungsari dan Lingsar pekan lalu. Ia menjelaskan, untuk warga terdampak di Gunungsari sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan. Namun, ia mengatakan ada sedikit lahan yang bermasalah karena ter-

kait dengan tanah yang masuk kawasan hutan. ‘’Apakah tanah ini memang lahan masyarakat atau masuk kawasan hutan. Pihak BWS sudah ke kami. Dan kami akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sesegera mungkin,’’ ujarnya.

Di Kecamatan Lingsar, Taufik mengatakan sekitar 16 KK yang masih belum menerima harga pembebasan lahan.

Namun, ia memastikan sebagian besar masyarakat terdampak sudah mau menerima pembayaran ganti rugi. ‘’Cuma ada beberapa yang tidak mau menerima nilai dari hasil appraisal tersebut,’’ tandasnya.

Taufik menambahkan sudah menyampaikan ke Pemda mengenai kesiapan untuk groundbreaking pada Agustus ini. Namun karena masih ada 16 KK yang belum menerima, pihaknya meminta groundbreaking dilakukan setelah masalah lahan tuntas.

Pembangunan bendungan

Praya (Suara NTB) Kondisi sungai-sungai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hampir seluruhnya sudah tercemar. Hal itu bisa dilihat dari kualitas baku mutu air sungai dan bendungan yang ada sudah di atas ambang batas aman.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng, L. Rahardhian, Rabu (31/7). Menurutnya, rata-

tersebut di atas lahan 90 hektare di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektare hingga ke Kecamatan Lingsar, Lombok Barat.

Proyek itu dikerjakan dengan skema multiyears, bersumber dari APBN tahun 2018 – 2022. Tahap pertama nilai kontrak Rp 875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/ Kont/SNVT PB NT 1/905/ 2018. Lelang dimenangkan PT. Hutama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2019.

Sementara tahap kedua, lelang dimenangkan PT. Nindiya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp 481.334.289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/ Kont/SNVT PB NT 1/906/2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2019. (nas)

Pemerintah Didesak Moratorium Penebangan Kayu Dari Hal. 1 Namun tentu harus diawali dengan kajian yang komprehensif. Memang, agak susah membayangkan illegal logging berkurang tanpa ada upaya konstruktif yang kuat. Acuan Undang Undang sudah sangat kuat dan ada untuk itu,’’ tegasnya, Rabu (31/7).

Banyak contoh sukses moratorium logging di daerah lain, asal pengawasan dan pengawalan diperkuat. Diawali dengan kajian yang komprehensif sebelum moratorium tersebut diterapkan.

Pemerintah pusat harus ikut mendukung, sebab bukan semata jadi urusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). ‘’Yang paling utama, kalau moratorium itu dijalankan, maka alternatif livelihood atau aktivitas ekonomi masyarakat apa yang harus disiapkan. Berapa lama moratorium akan dijalankan, siapa saja yang berkewajiban untuk terlibat,’’ paparnya.

Pemerintah menurutnya punya kewenangan dalam penguasaan hutan, sesuai pasal 4 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.

Bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana ayat 1, memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. ‘’Dengan demikian, kewena-

ngan yang dimiliki pemerintah seharusnya lebih tegas dalam pengambil kebijakan dalam rangka menghentikan illegal logging dan melakukan Moratorium Logging,’’ tegasnya.

Dalam arti moratorium logging sebagai penghentian sementara seluruh penebangan hutan di NTB. Ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah NTB dalam meletakkan pondasi pengelolaan hutan yang lestari. ‘’Dan saya kira ini sesuai dengan visi NTB Gemilang. Sebab, pengelolaan hutan yang lestari akan menjamin keberlanjutan ekonomi bagi rakyat NTB di masa depan. Di sini, kontribusi masyarakat NTB juga perlu kuat dalam mengurangi laju perubahan iklim global yang bermanfaat bagi masyarakat dunia, apalagi sudah jadi Geopark,’’ tandasnya.

Kemudian, setelah diterbitkan kebijakan moratorium, Pemprov NTB melalui Dinas LHK melaksanakan serangkaian kegiatan yang disebut dengan Triple R, yaitu redesign untuk menata ulang hutan NTB, kemudian reforestrasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan hutan NTB, terakhir reduksi, yaitu menurunkan laju kerusakan hutan sebagai penunjang implementasi sektor kehutanan.

Ancaman Bagi Geopark Tambora masuk dalam kawasan Cagar Biosfer yang ditetapkan UNESCO di Paris, Rabu (19/6) lalu. Gunung yang masuk kawasan pengembangan Samota (Saleh, Moyo, Tambora) terus dilakukan pembenahan dan antisipasi dari aktivitas illegal logging.

Penetapan Cagar Biosfer ini menjadi dasar kebijakan per-

Dinas Kelautan supaya merampungkan itu. Kalau ada nanti kita koordinasi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah melarang petani menangkap dan memperjualbelikan benih lobster ukuran di bawah 200 gram. Bahkan KKP melakukan alih usaha eks penangkap benih lobster. Berbagai paket bantuan, sebagai konversi, akan disalurkan kepada sebanyak 2.246 nelayan di NTB. Bentuk dukungan tersebut berupa sarana budidaya ikan untuk 2.246 rumah tangga penerima eks penangkap benih lobster. Masing-masing di Kabupaten Lombok tengah sebanyak 873 sasaran, Lombok Timur 1. 074 sasaran, dan Lombok Barat sebanyak 229 sasaran penerima.

Dukungan sarana budidaya yang akan diberikan pemerintah sebanyak 2.246 paket untuk berbagai jenis usaha budidaya. Masing-masing budidaya rumput laut sebanyak 728 paket, budidaya ikan bawal bintang 655 paket, budidaya ikan kerapu 580 paket, budidaya bandeng 40 paket, budidaya udang vaname 20 paket, budidaya lele 209 paket, dan budidaya ikan nila sebanyak 14 paket serta 71 unit perahu untuk sarana angkut rumput laut. (nas)

Baku Mutu Air Sungai di Loteng di Atas Ambang Batas Aman

Gubernur Minta Lobar Percepat Penyelesaian Lahan Bendungan Meninting Dari Hal. 1

mansyah, SE, M. Sc ke petani penangkap benih lobster di Telong Elong Lombok Timur. Petani mengatakan tidak sanggup memelihara benih lobster sehingga beratnya menjadi 200 gram karena biayanya mahal.

Begitu juga ketika PT. GNE membeli benih lobster ukuran 100 gram, kemudian diminta petani untuk membudidayakan supaya beratnya menjadi 200 gram, mereka juga tidak sanggup. Karena mereka tak bisa menjamin benih lobster seberat 100 gram yang dipelihara akan tetap hidup semuanya. Sehingga beratnya menjadi 200 gram.

“Makanya kita minta Dinas Kelautan mencari teknologi budidaya yang bagus. Kalau itu memang ada, dan aman. Secara bisnis kami tertarik,” kata Samsul.

Selain opsi tersebut, pihaknya juga sedang berkomunikasi dengan investor asal Jepang dan Korea yang tertarik membudidayakan lobster. “Sedang dalam komunikasi (dengan investor).

Ada yang dari Jepang sama Korea,” ujarnya.

Cuma, kata Samsul ketika DKP sudah menemukan teknologi untuk budidaya benih lobster. Maka pembudidayaan akan dilakukan sendiri oleh GNE. “Makanya kita minta ke

lindungan ekosistem dan berbagai tipe ekosistem, seperti flora dan fauna di hutan pegunungan Gunung Api Tambora.

Menurut Kepala Balai Taman Nasional (TN) Gunung Tambora, Murlan Dameria Pane, penetapan sebagai Cagar Biosfer (CB) itu, dapat jadi rujukan peningkatan keamanan di kawasan bekerjasaam dengan Kelompok Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB. ‘’Terkait dengan masih adanya aktivitas illegal logging, selain kami melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan kawasan sesuai dengan kewenangan BTN Tambora, kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengendaliannya. Misal KPH, direktorat PPH, Kepolisian serta instansi terkait di pemerintah daerah,’’ kata Murlan.

Langkah- langkah yang dilakukan itu, tetap pada koridor pengelolaan kawasan Taman Nasional, antara lain konservasi keanekaragaman hayati, pengamanan dan perlindungan kawasan, kemitraan, pemanfaataan wisata alam, edukasi. ‘’Selain itu, upaya edukasi usia dini terhadap pentingnya menjaga kelestarian TN Tambora juga kami laksanakan, khususnya di wilayah penyangga kawasan TN.’’ Cagar Biosfer dijelaskannya, merupakan suatu kawasan perlindungan ekosistem daratan atau pesisir yang diakui oleh Program Man and Biosphere (MAB) UNESCO. Tujuannya, untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Cagar Biosfer sebagai konsep pengelolaan yang berskala landscape dan terpadu. (ars)

rata baku mutu air sungai serta bendungan di Loteng saat ini sudah masuk golongan III. ‘’Itu artinya, air sungai yang sekarang ini sudah tidak bisa digunakan untuk keperluan lokal, seperti mencuci, memasak apalagi minum. Hanya bisa digunakan untuk keperluan pertanian saja,’’ ungkapnya.

Apa yang disampaikan ini, ujarnya, sangat beralasan.

Mengingat, tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi, bahkan ada sungai yang tingkat pencemarannya sampai 60 kali lipat. Di mana, sumber pencemaran yang paling dominan dari limbah rumah tangga dan belum ada sungai yang tercemar logam berat. “Kalau yang tercemar logam berat belum ada.

Kebanyakanya tercemar limbah rumah tangga,” tegasnya.

Tercemarnya sungai-sungai tersebut, lebih dikarenakan ulah masyarakat yang kerap membuang sampah di badan sungai.

Termasuk membuang kotoran ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. ‘’Walaupun ada pengolahannya berupa penampungan sementara, tetapi banyak yang tidak memenuhi standar yang ada,’’ ungkapnya.

Guna menekan pencemaran air sungai, pihaknya terus berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat, agar tidak membuang sampah ke sungai. Termasuk, limbah rumah tangga harus dikelola terlebih dahulu, baru kemudian dibuang ke sungai.

“Membangun kesadaran masyarakat untuk mau menjaga lingkungan dari sampah serta limbah rumah tangga, memang bukan perkara mudah.

Butuh upaya keras. Dan, itu harus dilakukan secara terus menerus,” imbuhnya.

Dalam hal ini, kalau tidak dicegah, maka khawatirnya tingkat pencemaran bakal semakin parah. Bahkan bisa saja air sungai di Loteng tidak bisa digunakan lagi untuk keperluan apapun.(kir)

(Suara NTB/kir)

AIR SUNGAI - Seorang petani sedang mengambil air di salah satu sungai di Loteng. Dari hasil penelitian sekarang ini, kualitas baku mutu air sungai dan bendungan yang ada sudah di atas ambang batas aman.

Miliki Kampus IPDN, NTB Tak Dapat Perlakuan Khusus Kemendagri Dari Hal. 1 Hal ini dilakukan untuk memperkuat NKRI. Namun setelah dua tahun ke depan, alumni IPDN asal NTB akan bisa dikembalikan ke daerah asal. “Bahwa kebutuhan SDM untuk pembangunan NTB sangat kurang,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan persoalan masih minimnya kuota calon praja IPDN yang didapat NTB, padahal di daerah ini ada kampus IPDN perlu dibahas oleh beberapa pihak.

Pihaknya berharap semakin banyak putra dan putri daerah yang dapat diterima menjadi calon praja IPDN. ‘’Harapan masyarakat sangat tinggi melihat kampus

IPDN NTB. Sehingga perlu ada kuota khusus untuk NTB. Standarnya tetap tetapi dari sisi kuota yang diperbanyak,’’ kata Fathurrahman.

Disebutkan, tahun sebelumnya kuota calon praja IPDN untuk NTB sebanyak 28 orang. Tahun ini bertambah menjadi 32 orang. Rata-rata setiap kabupaten/kota dapat kuota antara 2 - 3 orang. Pemprov berharap, kuota untuk masing-masing kabupaten/ kota dapat ditambah menjadi 5 - 10 orang. ‘’Karena kampus IPDN berada di NTB, paling tidak putra-putri NTB merasakan keberadaan IPDN itu. Kita susdah usulkan beberapa kali.

Supaya ada perlakuan khusus bukan dari sisi standar tapi kuotanya,’’ tandasnya. (nas)

Status Gunung Rinjani Waspada Level II Dari Hal. 1 Pengamatan visual pada Rinjani sejak 28 Juli lalu, gunungapi terlihat jelas karena didukung cuaca cerah. Asap Kawah utama tidak teramati. ‘’Status Gunung Rinjani masih waspada level II,’’ kata Kabid Mitigasi Kegunungapian PVMBG, Hendra Gunawan melalui pesan instan kepada Suara NTB, Rabu (31/7).

Meski tidak teramati adanya semburan asap, terekam getaran gempa vulkanik pada seismograf, tiga kali gempa Low Frequency, empat kali gempa vulkanik dangkal, delapan kali gempa vulkanik Dalam dan tiga kali gempa tektonik lokal.

PVMBG merekomendasikan agar tidak ada masyarakat atau pendaki yang mendekati kawasan puncak 3.726 Mdpl

maupun Danau Segara Anak.

Selain larangan karena status Waspada, peringatan sama juga disampaikan TNGR. ‘’Seluruh pendaki atau pengunjung agar tidak beraktivitas atau berkemah di dalam area tubuh Gunung Baru Jari, termasuk di kawasan danau.

Artinya dalam radius 1,5 kilometer dari kawah dilarang ada aktivitas,’’ tegas Kepala TNGR Sudiyono.

Sejauh ini pihaknya memperbolehkan pendakian yang dibuka melalui empat jalur, yakni Sembalun Bawak Nao, jalur Senaru Lombok Utara, Jalur Timbanuh Loimbok Timur, jalur Aik Berik, Lombok Tengah. ‘’Pendaki diperbolehkan, kecuali di danau dan puncak.

Kami berharap semua pendaki mematuhi aturan ini,’’ tandasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 1 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

dan sekarang kami membuat komitmen integritas bersamasama dengan pihak lintas sektoral,” ujar Suarningsih. Harapannya sendiri adalah pemerintahan yang baik dan terbuka dapat dilaksanakan, khususnya di BBPOM Mataram.

Saat ini capaian BBPOM Mataram terkait reformasi

birokrasi adalah kenaikan nilai SAKIP dari 72,83 (BB) pada tahun 2017 menjadi 75,76 (BB) pada tahun 2018 yang menandakan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas. Selain itu, dari segi kualitas pelayanan publik yang diukur melalui survei kepuasan masyarakat juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebe-

Kepala BBPOM Mataram menyampaikan sambutan dalam acara penandatanganan komitmen bersama antara BPOM dan instansi lintas sektoran terkait reformasi birokrasi di lingkungan kerja BBPOM Mataram, Rabu (31/7)

(Suara NTB/bay)

Kepala BBPOM Mataram dan Inspektur II BBPOM menyampaikan materi pentingnya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Rabu (31/7)

sar 82,18 menjadi 85,23 pada tahun 2018. “Kami juga mengundurkan diri dan mengeluarkan surat pernyataan PNS tidak bekerja lagi di sarana peroduksi, atau fasilitas kesehatan yang menjadi tanggungjawab BBPOM,” tegas Suarningsih.

BBPOM Mataram sendiri memiliki tiga jenis pelayanan

yang rentan penyelewengan prosedur, yaitu layanan pengujian, layanan informasi, dan layanan sertifikasi prodak yang memerlukan izin edar dari BBPOM. Untuk mencegah kemungkinan penyelewangan itu, Suarningsih menenrangkan bahwa BBPOM telah melakukan sosialisasi jangka waktu dan besaran biaya pelayanan secara terbuka dan memberikan kemudahan akses untuk itu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim, S.H., M.H, yang menyampaikan bahwa masalah umum instansi pelayanan publik adalah adalah pada kesalahan paradigma pelayanan itu sendiri. Yaitu, penolakan fungsi lembaga negara yang menyediakan pelayanan dibawah pengawasan dari masyarakat itu sendiri. “Partisipasi publik itu akan menghukum kita dengan sendirinya. Industri informasi sudah sangat luar bisa,” ujar Adhar.

Diterangkan Adhar bahwa BBPOM setidaknya memiliki dua fungsi utama yang memiliki kemungkinan maladministrasi karena melibatkan dengan kepentingan orang banyak dan potensi dari segi ekonomi yang cukup besar. Namun diakui Adhar,

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB menyampaikan materi paradigma pelayanan masyarakat dalam penandatanganan komitmen bersama BPOM Mataram, Rabu (31/7)

Kepala BBPOM Mataram dan perwakilan instansi lintas sektoral berfoto bersama seusai melakukan penandatanganan komitmen bersama reformasi birokrasi BBPOM, Rabu (31/7)

(Suara NTB/bay)

Kepala BBPOM Mataram menandatangani komitmen bersama dengan perwakilan instansi lintas sektoral terkait reformasi birokrasi di lingkungan kerja BBPOM, Rabu (31/7)

(Suara NTB/bay)

usung konsep Zona Integritas yang meyatakan bahwa BBPOM Mataram akan berusaha memberikan kinerja tinggi, pelayanan publik yang berkualitas, dan anti terhadap bentuk apapun dari praktik korupsi.

Karena itu, BBPOM membutuhkan dukungan pengawasan dari berbagai pihak, seperti Ombudsman dan Unit Ditreskrimsus Polda NTB. “Dukungan lintas sektor menjadi sangat penting bagi kamiuntukmewujudkannya,”ujar Suarningsih ditemui seusai kegiatan. “Penandatanganan ini merupakan pernyataan janji untuk mencurahkan pikiran kami di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di dalam pengawasan obat dan makanan dengan sebaikbaiknya, bersikap jujur, bertanggungjawab, dan tidak melakukan praktik kegiatan yang menyimpang,” sambungnya.

Diterangkan Suarningsih, BBPOM di Indonesia pada tahun 2017 baru sebagian yang mendapatkan predikat WBK dan WBBN. Untuk tahun 2019 sendiri ditargetkan seluruh BBPOM dicanangkan mendapatkan predikat tersebut. “Seluruh karyawan kami juga sudah menandatangani fakta integritas,

(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram memperkuat komitmen menghadirkan reformasi birokrasi di seluruh elemen BBPOM, mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan karyawan dan staf. Tujuannya untuk menjadikan BBPOM Mataram sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bertempat di hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (31/7), hadir perwakilan dari Bea Cukai Mataram, Polda NTB, BNNP NTB, Dinas Kesahatan NTB, BPKP NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Dinas Perdagangan, Kelompok Farmasi, dan Ombudsman NTB. BBPOM Mataram bersama dengan beberapa perwakilan pihak lintas sektoral yang hadir kemudian menandatangani pernyataan komitmen bersama untuk mendukung semangat BBPOM tersebut.

Kepala BBPOM Mataram, Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., M.H. menerangkan bahwa implementasi reformasi birokrasi memang merupakan tanggungjawab bersama. Karena itu di-

(Suara NTB/bay)

Komitmen Bersama BBPOM Mataram Wujudkan Reformasi Birokrasi BBPOM Mataram adalah salah satu instansi yang sangat minim dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman. “Tahun 2017 itu ada dua laporan. Tapi 2018 sampai sekarang belum ada lagi.

Artinya memang benar ada pembenahan,” ujar Adhar.

Senada dengan itu Inspektur II BBPOM, Dra. Zulaimah, Apt., M.Si., menerangkan bahwa kepala BBPOM sendiri pada tahun 2019 telah menerbitkan peraturan dan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BBPOM sendiri. “Mudah-mudahan untuk BBPOM mataram ini sudah disosialisasikan dengan baik sehingga pada hari ini sudah melakukan penandatangan komitmen bersama,” ujar Zulaimah.

Dengan adanya penandatanganan itu, menurut Zulaimah BBPOM Mataram mengemban tanggungjawab yang cukup berat, mengingat kepercayaan yang telah diberikan berbagai pihak kepada BBPOM sebagai instansi yang menerapkan zona integritas. BBPOM juga dituntut wajib melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi dan wajib melakukan perubahan pola pikir terkait pelayanan publik terhadap masyarakat. (bay/*)

CPNS BBPOM Mataram menyampaikan yel-yel semangat reformasi birokrasi BBPOM, Rabu (31/7)

Foto bersama pengurus BBPOM Mataram seusai membuat komitmen bersama revolusi birokrasi di lingkungan BBPOM, Rabu (31/7)

Promosi Pariwisata Perlu Perencanaan Matang Mataram (Suara NTB) – Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan geliat pariwisata di NTB. Untuk itu pemerintah telah membentuk badan khusus guna menjamin hal tersebut, yakni Badan Peromosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang baru saja menerima kucuran dana operasional sebesar Rp750 juta beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, menyebutkan, bahwa promosi memang salah satu aspek yang penting dalam memajukan pariwisata. BPPD sendiri diharapkan dapat mengelola dana operasional yang diterimanya itu sesuai fungsinya dengan melibatkan seluruh pihak terkait seperti pelaku pariwisata.

“Anggaran itu dipergunakan khusus untuk promosi, dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke NTB,” ujar Ainuddin kepada Suara NTB, Rabu (31/

7). Sebagai mantan pengurus BPPD sebelumnya, Ainuddin juga menekankan akan mendukung materi dan cara promosi apapun yang akan disiapkan pengurus BPPD yang sekarang. Namun hal tersebut perlu dielaborasi secara matang oleh seluruh pengurus BPPD bersama-sama dengan penentu kebijakan, pelaksana, dan organisasi pariwisata.

“Dengan perencanaan yang matang, Insya Allah pelaksanaan itu akan baik, sehingga keuangan negara dan daerah bisa diserap dengan cara yang baik untuk kepentingan kemaslahatan. Itu intinya,” ujar Ainuddin. Disebut

Ainuddin bahwa pengalaman BPPD sebelumnya dapat dijadikan refleksi bagi pengurus yang sekarang, yaitu dengan lebih banyak bertanya pada pelaku pariwisata yang lain tentang bagaimana pengemasan materi promosi untuk mendukung potensi pariwisata yang ada.

Salah satu yang diwantiwanti Ainuddin adalah penyimpangan anggaran yang diharapkan tidak terjadi. “Nanti ada dadakan misalnya pembiayaan ini itu, tidak boleh itu,” ujar Ainuddin. Untuk itulah fungsi konsultasi dalam penyusunan perencanaan dirasa perlu.

Sebelumnya Ketua BPPD NTB, Anita Achmad, menerangkan pihaknya akan menggunakan dana operasional yang diberikan pemerintah daerah untuk memaksimalkan promosi pariwisata. Salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan potensi wisata dan pembuatan brosur pariwisata sesuai dengan potensi tersebut. Selain itu, akan disusun juga event-event promosi wisata NTB. Pemetaan itu sendiri disebut Anita sedang dilakukan, yaitu pementaan objek wisata sesuai dengan karakternya untuk mempermudah wisatawan menemukan objek wisata sesuai keinginannya. “Kita akan duduk bersama memetakan bagaimana kalau mau ke wisata halal di sini, night club di sini, surfing di sini, party (pesta, Red) di sini.

Jadi semua itu tahu mau ke mana,” pungkas Anita. (bay)