HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 2 JULI 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
Polres Mataram Usut Dugaan Penyimpangan Bibit Cabai 2017 Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pengadaan bantuan bibit cabai di Kota Mataram tahun 2017 terus diusut Polres Mataram. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan proyek senilai Rp4 miliar diklarifikasi dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menyebut kasus tersebut masih dalam tahap mengundang saksi-saksi untuk diklarifikasi. “Memang kita ada menerima laporan soal cabai, tapi sampai saat ini kita masih pelajari, apakah ada unsur pelanggaran pidananya atau tidak,” ujarnya akhir pekan lalu. Beberapa pihak yang masuk daftar untuk diundang antara lain pejabat Dinas Pertanian Kota Mataram, kelompok tani, serta pengecekan langsung turun ke lapangan ke titik-titik penyaluran. “Jadi sifatnya masih meminta keterangan. Melainkan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait,” ujarnya. Namun sejauh ini Muhammad mengungkapkan, tindak lanjut dari laporannya belum menunjukkan titik terang adanya pelanggaran pi-
dana. Sebab masih dalam pencarian alat bukti. Selain itu, penyidik berikut personel Polres Mataram sedang fokus pada pengamanan Pilkada Serentak 2018. “Mungkin pekan depan akan kita mulai lagi setelah pelaksanaan Pilkada selesai,” ucapnya. Pengadaan benih cabai tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kota Mataram ini bersumber dari dana Bansos Kementerian Pertanian Tahun 2017. Bantuannya diberikan kepada 16 kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Kelompok tani sebagai penerima bantuan tidak langsung menerima bantuan dalam bentuk anggaran. Melainkan anggaran sebesar Rp 4 miliar itu diterima oleh kelompok tani dalam bentuk paketan sesuai dengan luasan lahan yang sebelum-
(Suara NTB/dok)
Muhammad nya telah diajukan. Namun paket bantuan yang terdiri dari benih cabai, plastik mulsa dan pupuk organik, dilaporkan tidak sesuai dengan kuota yang tertera dalam daftar penerima bantuan. (why)
Jembatan Darurat Sekotong Jebol Giri Menang (Suara NTB) Jembatan darurat yang dibangun di perbatasan Desa Sekotong Tengah dengan Desa Cendimanik jebol, Minggu (1/7) kemarin. Jembatan darurat ini jebol diduga diakibatkan banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Selain itu, dipicu konstruksi yang kurang beres karena diduga menggunakan kayu lapuk. Akibatnya, arus transportasi dari dan ke Sekotong pun lumpuh. Karena jembatan itu satu-satunya akses masyarakat yang mau ke daerah Lembar dan Gerung. Jembatan darurat ini dibangun sebagai akses alternatif menyusul jembatan Sekotong dibongkar karena mau dibangun. Pantauan koran ini di lokasi sekitar pukul 13.00, antrean kendaraan mengular di sepanjang jalur mulai dari depan Polsek Sekotong hingga pertigaan Sekotong. Bahkan antrean kendaraan hingga jalur menuju Sekotong Barat dan Buwun Mas. Kemacetan juga terjadi dari arah sebaliknya (Dusun Empol). Kendaraan roda empat tidak berani menyeberang jembatan karena kondisi jembatan yang jebol. Menurut warga, jembatan itu jebol karena tidak kuat menahan lalu lalang kendaraan. Warga menyesalkan pihak pengembang yang tidak pernah turun mengecek kondisi jembatan darurat tersebut. “Sering patah (jebol) karena konstruksi yang kurang bagus, material dipakai untuk jembatan itu kayu,” kata kades Sekotong Tengah L. Sarapudin. Pihak desa katanya sejak awal sudah menegur pihak rekanan yang mengerjakan proyek jembatan darurat tersebut. Ia menyesalkan pihak rekanan yang kurang memperhatikan kondisi jembatan, sehingga membahayakan keselamatan warga. Awal dibangun tahun lalu jembatan ini juga pernah ambruk lantaran hanyut dibawa air sungai. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Jembatan itu kembali dibangun awal tahun ini karena sebagai akses bagi warga menyusul jembatan utama Sekotong dibangun oleh pemerintah. Kabid Bina Marga pada Dinas PU TR Hambali mengatakan sejumlah proyek ini memang mulai dikerjakan seperti akses jalan di daerah Sekotong Tengah. Sebelum memulai mengerjakan proyek, pihaknya sudah mengumpulkan para pihak terkait untuk mensosialisasikan. Selain itu pihak rekanan juga sudah bersurat kepada desa untuk meminta jaminan keamanan ketika bekerja. “Jangan sampai ada yang ganggu-ganggu, kalau ada yang ganggu laporkan ke polisi,” tegasnya. Terkait teknis nilai proyek dan masa pengerjaan ia mengaku tidak hapal namun sesuai ketentuan pengerjaan jalan biasanya 3-4 bulan. “Soal jembatan itu jebol, kami akan minta rekanan segera perbaiki karena itu akses satu-satunya masyakarat,” tegasnya. (her)
(Suara NTB/her)
JEBOL - Jembatan darurat di Sekotong jebol akibatkan kemacetan. Hal ini menyebabkan arus transportasi dari Sekotong menuju Lembar dan daerah lain di Lobar terganggu.
Gubernur Terpilih Perlu Tingkatkan Porsi Anggaran Pembangunan Sosial Mataram (Suara NTB) Selain fokus dalam pembangunan fisik, Gubernur NTB terpilih 2018-2023 diharapkan meningkatkan porsi anggaran untuk pembangunan sosial. Pasalnya, ribuan orang di NTB menjadi Penyandang Masalah Sosial (PMKS). Seperti anak telantar, anak putus sekolah dan anak yang rentan dengan masalah sosial. Kepala Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Karya Mandiri, Wahyu Hidayat mengharapkan Pilkada NTB 2018 benar-benar melahirkan pemimpin yang bisa membangun daerah ini. BSBR mengharapkan dukungan penuh pemerintah provinsi untuk memberdyakan PMKS, khususnya anak telantar, putus sekolah dan rentan dengan masalah sosial. “Karena dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi kunci sukses adalah remaja. Karena remaja merupakan tulang punggung pelaksanaan pembangunan. Jadi, dibutuhkan remaja-remaja yang memiliki life skill yang baik.
Sehingga mampu menjadi pioner pembangunan,” kata Wahyu ketika dikonfirmasi, Minggu (1/7) kemarin. Gubernur baru diharapkan dapat lebih memperhatikan pembangunan sosial melalui pemberdayaan masyarakat yang menyandang masalah sosial. Serta peningkatan program maupun mencarikan kontribusi pihak lainnya. BSBR merupakan balai sosial milik pemprov NTB yang berada di bawah Dinas Sosial. Wahyu mengatakan BSBR memiliki daya tampung sekitar 100 orang. Namun, akibat keterbatasan anggaran daerah, balai sosial tersebut hanya menampung 70 anak putus sekolah, anak telantar tiap tahunnya. “Di NTB, tidak dapat kita pungkiri masih ada remaja yang membutuhkan perhatian lebih. Baik di kehidupan keluarga mereka maupun sosial. Itu perlu menjadi prioritas kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Puluhan remaja telantar, putus sekolah dan rentan permasalahan sosial tersebut kata Wahyu ada yang tak
diurus keluarganya. Ada juga yang ditinggal menjadi TKI/TKW oleh orang tuanya. “Kita memberikan pendidikan non formal, pendidikan fisik, sosial dan mental. Bekal mereka hidup mandiri,” ujarnya. Para remaja ini kata Wahyu diberikan keterampilan tata boga, tata rias, las, otomotif dan lainnya. Setelah dibina selama setahun di BSBR diharapkan dapat hidup mandiri. Wahyu mengatakan anggaran selama ini memang sudah mencukupi. Tetapi melihat banyaknya PMKS ang ada maka perlu ditingkatkan. “Pembangunan pendidikan tetap jadi prioritas. Tapi di sisi yang lain pembangunan sosial apalagi kita adalah destinasi wisata internasional. Jadi kita harus bisa menunjukkan kehidupan sosial yang layak juga bagi masyarakat. Jangan kita menjadi daerah wisata tetapi kehidupan sosial masyarakat tidak bisa tercover oleh pemerintah,” harapnya. (nas)
16 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257