Edisi Jumat 01 Maret 2019 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 1 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 1 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bank NTB Syariah Jadi Pilihan Baru Pembiayaan KPR Subsidi Mataram (Suara NTB) Terobosan demi terobosan terus ditunjukkan Bank NTB Syariah. Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan stakeholdernya di Pendopo Gubernur NTB Kamis (28/2) kemarin. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani ini diantaranya, PKO antara pusat pengelolaan dana dan pembiayaan perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR. Perjanjian kerjasama tripartied antara PPDPP-PT.SMF-Bank NTB Syariah. Perjanjian kerjasama bipartied antara

(Suara NTB/bul)

PERJANJIAN - Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo menadatangani sejumlah perjanjian kerjasama penyediaan KPR subsidi bagi MBR disaksikan Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah.

PT. SMF dengan Bank NTB Syariah dan perjanjian kerjasama co branding kartu pembiayaan BNI Syariah dengan Bank NTB Syariah. Perjanjian kerjasama ini disaksikan langsung Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah. Secara garis besar, perjanjian kerjasama Bank NTB Syariah kemarin memastikannya menjadi bank daerah penyedia KPR subsidi setidaknya untuk 2.000 unit rumah pada 2019 ini. Dengan demikian, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pengembang memiliki alternatif baru bank pembiaya KPR subsidi. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB,Dr.H.Zulkieflimansyah dan Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo foto bersama dengan pihak terkait usai menadatangani perjanjian kerjasama.

BKD NTB Pastikan Ada Jalan Soal Penggajian P3K Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memastikan, ada jalan terkait dengan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, rekrutmen P3K mengacu kepada PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/2) siang. Meskipun rekrutmen P3K tahap I sudah selesai baik di tingkat provinsi dan kabu-

(Suara NTB/dok)

‘’Terkait persoalan itu (gaji) pasti ada jalan. Bisa disikapi terkait dengan hal itu. Karena ini memang sudah menjadi petunjuk pusat mengenai rekrutmen P3K ini,’’ ujar Kepala

paten/kota. Namun, Fathurrahman mengatakan belum ada informasi kapan pengumuman hasil rekrutmen akan keluar dari pusat. Begitu juga mengenai waktu Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan P3K hasil seleksi tahap I. ‘’Tentu ada jalan nanti terkait dengan penggajiannya,’’ jelasnya. Soal komitmen Kemen PANRB sehingga Pemda berani membuka rekrutmen P3K. Fathurrahman mengatakan bahwa memang sudah ada komitmen. Kemen PANRB membuka rekrutmen P3K untuk melaksanakan ketentuan sesuai PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. ‘’Kemen PANRB juga melaksanakan ketentuan sesuai dengan PP. Kemudian juga melaksanakan rekrutmen P3K yang juga harus diikuti oleh daerah. PP itu yang menjadi rujukan,’’ terangnya. Fathurrahman menambahkan, pelaksanaan rekrutmen P3K di NTB untuk tahap I sudah selesai. Dari seleksi tes tulis yang dilakukan 23-24 Februari lalu, sudah kelihatan peserta yang lolos atau tidak

’’

menjadi P3 berdasarkan passing grade yang telah ditetapkan. Fathurrahman kembali mengatakan bahwa rekrutmen P3K yang dilakukan Pemda mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Karena merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, maka tentu sudah ada rumusan-rumusan yang telah disepakati kaitan dengan penggajian P3K. ‘’Karena ini salah satu kebijakan untuk menyelesaikan eks honorer K2. Yang selama ini menjadi problem di daerah,’’ terangnya. Terkait dengan penggajian P3K, Pemda akan memperjuangkan kenaikan persentase Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diperuntukkan menggaji P3K. Penggajian P3K hasil seleksi tahap I ini akan dibayarkan setelah TMT pengangkatan. ‘’Kita menunggu pusat. Seluruhnya berproses di pusat. Baik pengumuman, penetapan TMT, ditentukan pusat. Sampai pemberkasan dan sebagainya setelah pengumuman kelulusan. P3K memiliki NIP tersendiri. Langkahnya sama dengan CPNS. Ada pemberkasan, validasi data dan sebagainya,’’ tandasnya.

Terkait persoalan itu (gaji) pasti ada jalan. Bisa disikapi terkait dengan hal itu. Karena ini memang sudah menjadi petunjuk pusat mengenai rekrutmen P3K ini.

H. Fathurrahman

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi SJ, SH meminta Pemerintah Pusat yang membayar gaji P3K. Pemda sudah selesai melakukan rekrutmen, namun anggaran untuk menggaji P3K belum ada. ‘’Kita berharap supaya pemerintah pusat yang bayar. Kita sudah kena gempa kemudian disuruh bayar lagi (gaji P3K),’’ kata Rumaksi dikonfirmasi usai Diskusi Terbatas Suara NTB, Kamis (28/2). Namun ia memastikan bagi P3K yang sudah lolos rekrutmen akan dibayarkan gajinya. Tetapi, Pemkab Lotim akan berusaha mencarikan anggarannya dalam APBD Perubahan 2019. Dikatakan, rekrutmen P3K merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan eks honorer K2. Diharapkan, eks honorer K2 yang tidak lolos dalam rekrutmen P3K tahap I dapat ikut dalam rekrutmen tahap berikutnya. ‘’Kita harapkan ada pembukaan lagi. Kalau semua K2 selesai, kepala tidak pusing lagi,’’ tandasnya. Pemprov mengaku belum mampu membayar gaji P3K. Pasalnya, dalam setahun dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar lebih. ‘’Dari posisi kemampuan keuangan memang harus kita akui belum mampu,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM. Bersambung ke hal 15

’’Sesiru Matak Pade Rau’’

Tradisi Lokal Desa Beriri Jarak Jadi Daya Tarik Wisatawan TO K O H Ikhtiarkan NTB Bebas Sampah

MATAK Pade Rau atau panen memetik padi sebuah tradisi lokal masyarakat Suku Sasak khususnya di Desa Beriri Jarak dihidupkan kembali. Aktivitas Sesiru Matak Pade Rau yang dirangkai dengan kegiatan menggiling padi hasil panen itu

menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kepala Desa Beriri Jarak, Lalu Pauzi kepada Suara NTB mengatakan, kegiatan Matak Pade Rau ini menjadi tradisi warganya yang sudah turun temurun. Harapannya kegiatan ini tetap dilestarikan. Anak-

anak muda sebagai generasi penerus diarahkan untuk terus digelar. Termasuk menjaga kondisi alam. Kegiatan Matak Pade Rau ini coba dikemas Desa Beriri Jarak dengan kegiatan festival. Tujuannya untuk menggerakkan

masyarakat untuk bisa mengubah pola pengolahan lahan. Utamanya mengolah yang tadah hujan dengan luasan 273 hektare. Dipilih komoditas yang ditanam adalah varietas beras merah. Bersambung ke hal 15

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB turun langsung ke lapangan untuk mendorong masyarakat mewujudkan NTB Bebas Sampah (Zero Waste). Dinas LHK diminta mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) dan desa-desa yang ada di NTB untuk mendorong pembentukan bank sampah. ‘’LHK datang ke Ponpes-ponpes, desa-desa, dorong pembentukan bank sampah. Bersambung ke hal 15 H.Zulkieflimansyah (Suara NTB/humasntb)

KO M E N TTAA R Perpanjang Masa Tanggap Darurat

HUNIAN tetap (Huntap) yang terbangun masih terbatas. Per Selasa (26/2) lalu, yang sudah jadi dan dalam proses pembangunan 9.199 unit. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperpanjang masa transisi tanggap darurat. Status pemulihan darurat sebelumnya berakhir Rabu (27/2) lalu. Atas berakhirnya status itu, Pemprov NTB melalui surat keputusan Gubernur Nomor 360 – 161 tahun 2019 memperpanjang hingga tanggal 12 April 2019 mendatang, ditangani Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah tanggal 22 Februari lalu. Bersambung ke hal 15 H. Mohammad Rum

(Suara NTB/rus)

MENUMBUK PADI - Wisatawan turut menumbuk padi saat acara Matak Pade Rau di Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Lotim, Kamis (28/2) kemarin.

Pemanfaatan Data Kependudukan

Bappenda Teken Perjanjian Kerjasama dengan DPMPD Dukcapil NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) meneken atau menandatangani perjanjian kerjasama dengan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Penandatangan perjanjian ker-

jasama antara dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB itu terkait dengan pemanfaatan data kependudukan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTb/dok)

(Suara NTB/bappendantb)

FOTO BERSAMA - Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Ashari foto bersama dengan Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi bersama pihak lainnya usai penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di Ponpes Nurul Haramaian Narmada Lobar, Kamis (28/2).

ICoCSIM 2019 Digelar di NTB WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, menerima audiensi The Third International Conference on Computation Science and Information Management (ICoCSIM 2019) di ruang kerjanya, Kamis (28/2). Audiensi tersebut terkait persiapan ICoCSIM yang akan diadakan di Lombok pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2019. ICoCSIM 2019 merupakan konferensi internasional ke tiga tentang Ilmu Pengetahuan Komputasi dan Manajemen Informasi yang didedikasikan untuk mengatasi tantangan di bidang ilmu komputasi dan metodologi manajemen informasi dan aplikasinya. Wagub menyambut baik kegiatan tersebut. Karena teknologi dan bencana merupakan hal tidak dapat dipisahkan. Bersambung ke hal 15 Hj. Sitti Rohmi Djalilah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.