HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 1 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 1 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bank NTB Syariah Jadi Pilihan Baru Pembiayaan KPR Subsidi Mataram (Suara NTB) Terobosan demi terobosan terus ditunjukkan Bank NTB Syariah. Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan stakeholdernya di Pendopo Gubernur NTB Kamis (28/2) kemarin. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani ini diantaranya, PKO antara pusat pengelolaan dana dan pembiayaan perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR. Perjanjian kerjasama tripartied antara PPDPP-PT.SMF-Bank NTB Syariah. Perjanjian kerjasama bipartied antara
(Suara NTB/bul)
PERJANJIAN - Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo menadatangani sejumlah perjanjian kerjasama penyediaan KPR subsidi bagi MBR disaksikan Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah.
PT. SMF dengan Bank NTB Syariah dan perjanjian kerjasama co branding kartu pembiayaan BNI Syariah dengan Bank NTB Syariah. Perjanjian kerjasama ini disaksikan langsung Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah. Secara garis besar, perjanjian kerjasama Bank NTB Syariah kemarin memastikannya menjadi bank daerah penyedia KPR subsidi setidaknya untuk 2.000 unit rumah pada 2019 ini. Dengan demikian, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pengembang memiliki alternatif baru bank pembiaya KPR subsidi. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/bul)
FOTO BERSAMA - Gubernur NTB,Dr.H.Zulkieflimansyah dan Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo foto bersama dengan pihak terkait usai menadatangani perjanjian kerjasama.
BKD NTB Pastikan Ada Jalan Soal Penggajian P3K Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memastikan, ada jalan terkait dengan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, rekrutmen P3K mengacu kepada PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/2) siang. Meskipun rekrutmen P3K tahap I sudah selesai baik di tingkat provinsi dan kabu-
(Suara NTB/dok)
‘’Terkait persoalan itu (gaji) pasti ada jalan. Bisa disikapi terkait dengan hal itu. Karena ini memang sudah menjadi petunjuk pusat mengenai rekrutmen P3K ini,’’ ujar Kepala
paten/kota. Namun, Fathurrahman mengatakan belum ada informasi kapan pengumuman hasil rekrutmen akan keluar dari pusat. Begitu juga mengenai waktu Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan P3K hasil seleksi tahap I. ‘’Tentu ada jalan nanti terkait dengan penggajiannya,’’ jelasnya. Soal komitmen Kemen PANRB sehingga Pemda berani membuka rekrutmen P3K. Fathurrahman mengatakan bahwa memang sudah ada komitmen. Kemen PANRB membuka rekrutmen P3K untuk melaksanakan ketentuan sesuai PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. ‘’Kemen PANRB juga melaksanakan ketentuan sesuai dengan PP. Kemudian juga melaksanakan rekrutmen P3K yang juga harus diikuti oleh daerah. PP itu yang menjadi rujukan,’’ terangnya. Fathurrahman menambahkan, pelaksanaan rekrutmen P3K di NTB untuk tahap I sudah selesai. Dari seleksi tes tulis yang dilakukan 23-24 Februari lalu, sudah kelihatan peserta yang lolos atau tidak
’’
menjadi P3 berdasarkan passing grade yang telah ditetapkan. Fathurrahman kembali mengatakan bahwa rekrutmen P3K yang dilakukan Pemda mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Karena merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, maka tentu sudah ada rumusan-rumusan yang telah disepakati kaitan dengan penggajian P3K. ‘’Karena ini salah satu kebijakan untuk menyelesaikan eks honorer K2. Yang selama ini menjadi problem di daerah,’’ terangnya. Terkait dengan penggajian P3K, Pemda akan memperjuangkan kenaikan persentase Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diperuntukkan menggaji P3K. Penggajian P3K hasil seleksi tahap I ini akan dibayarkan setelah TMT pengangkatan. ‘’Kita menunggu pusat. Seluruhnya berproses di pusat. Baik pengumuman, penetapan TMT, ditentukan pusat. Sampai pemberkasan dan sebagainya setelah pengumuman kelulusan. P3K memiliki NIP tersendiri. Langkahnya sama dengan CPNS. Ada pemberkasan, validasi data dan sebagainya,’’ tandasnya.
Terkait persoalan itu (gaji) pasti ada jalan. Bisa disikapi terkait dengan hal itu. Karena ini memang sudah menjadi petunjuk pusat mengenai rekrutmen P3K ini.
H. Fathurrahman
Terpisah, Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi SJ, SH meminta Pemerintah Pusat yang membayar gaji P3K. Pemda sudah selesai melakukan rekrutmen, namun anggaran untuk menggaji P3K belum ada. ‘’Kita berharap supaya pemerintah pusat yang bayar. Kita sudah kena gempa kemudian disuruh bayar lagi (gaji P3K),’’ kata Rumaksi dikonfirmasi usai Diskusi Terbatas Suara NTB, Kamis (28/2). Namun ia memastikan bagi P3K yang sudah lolos rekrutmen akan dibayarkan gajinya. Tetapi, Pemkab Lotim akan berusaha mencarikan anggarannya dalam APBD Perubahan 2019. Dikatakan, rekrutmen P3K merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan eks honorer K2. Diharapkan, eks honorer K2 yang tidak lolos dalam rekrutmen P3K tahap I dapat ikut dalam rekrutmen tahap berikutnya. ‘’Kita harapkan ada pembukaan lagi. Kalau semua K2 selesai, kepala tidak pusing lagi,’’ tandasnya. Pemprov mengaku belum mampu membayar gaji P3K. Pasalnya, dalam setahun dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar lebih. ‘’Dari posisi kemampuan keuangan memang harus kita akui belum mampu,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM. Bersambung ke hal 15
’’Sesiru Matak Pade Rau’’
Tradisi Lokal Desa Beriri Jarak Jadi Daya Tarik Wisatawan TO K O H Ikhtiarkan NTB Bebas Sampah
MATAK Pade Rau atau panen memetik padi sebuah tradisi lokal masyarakat Suku Sasak khususnya di Desa Beriri Jarak dihidupkan kembali. Aktivitas Sesiru Matak Pade Rau yang dirangkai dengan kegiatan menggiling padi hasil panen itu
menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kepala Desa Beriri Jarak, Lalu Pauzi kepada Suara NTB mengatakan, kegiatan Matak Pade Rau ini menjadi tradisi warganya yang sudah turun temurun. Harapannya kegiatan ini tetap dilestarikan. Anak-
anak muda sebagai generasi penerus diarahkan untuk terus digelar. Termasuk menjaga kondisi alam. Kegiatan Matak Pade Rau ini coba dikemas Desa Beriri Jarak dengan kegiatan festival. Tujuannya untuk menggerakkan
masyarakat untuk bisa mengubah pola pengolahan lahan. Utamanya mengolah yang tadah hujan dengan luasan 273 hektare. Dipilih komoditas yang ditanam adalah varietas beras merah. Bersambung ke hal 15
GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB turun langsung ke lapangan untuk mendorong masyarakat mewujudkan NTB Bebas Sampah (Zero Waste). Dinas LHK diminta mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) dan desa-desa yang ada di NTB untuk mendorong pembentukan bank sampah. ‘’LHK datang ke Ponpes-ponpes, desa-desa, dorong pembentukan bank sampah. Bersambung ke hal 15 H.Zulkieflimansyah (Suara NTB/humasntb)
KO M E N TTAA R Perpanjang Masa Tanggap Darurat
HUNIAN tetap (Huntap) yang terbangun masih terbatas. Per Selasa (26/2) lalu, yang sudah jadi dan dalam proses pembangunan 9.199 unit. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperpanjang masa transisi tanggap darurat. Status pemulihan darurat sebelumnya berakhir Rabu (27/2) lalu. Atas berakhirnya status itu, Pemprov NTB melalui surat keputusan Gubernur Nomor 360 – 161 tahun 2019 memperpanjang hingga tanggal 12 April 2019 mendatang, ditangani Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah tanggal 22 Februari lalu. Bersambung ke hal 15 H. Mohammad Rum
(Suara NTB/rus)
MENUMBUK PADI - Wisatawan turut menumbuk padi saat acara Matak Pade Rau di Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Lotim, Kamis (28/2) kemarin.
Pemanfaatan Data Kependudukan
Bappenda Teken Perjanjian Kerjasama dengan DPMPD Dukcapil NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) meneken atau menandatangani perjanjian kerjasama dengan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Penandatangan perjanjian ker-
jasama antara dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB itu terkait dengan pemanfaatan data kependudukan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTb/dok)
(Suara NTB/bappendantb)
FOTO BERSAMA - Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Ashari foto bersama dengan Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi bersama pihak lainnya usai penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di Ponpes Nurul Haramaian Narmada Lobar, Kamis (28/2).
ICoCSIM 2019 Digelar di NTB WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, menerima audiensi The Third International Conference on Computation Science and Information Management (ICoCSIM 2019) di ruang kerjanya, Kamis (28/2). Audiensi tersebut terkait persiapan ICoCSIM yang akan diadakan di Lombok pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2019. ICoCSIM 2019 merupakan konferensi internasional ke tiga tentang Ilmu Pengetahuan Komputasi dan Manajemen Informasi yang didedikasikan untuk mengatasi tantangan di bidang ilmu komputasi dan metodologi manajemen informasi dan aplikasinya. Wagub menyambut baik kegiatan tersebut. Karena teknologi dan bencana merupakan hal tidak dapat dipisahkan. Bersambung ke hal 15 Hj. Sitti Rohmi Djalilah
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Terapkan PHBS di Rumah KELURAHAN Rembiga menerapkan pola hidup sehat di rumah masing-masing warga dengan cara Menguras, Menutup, dan Mengubur (3M). Guna pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), juga meminta masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Lurah Rembiga, Sunardi mengatakan, dengan melihat kondisi hujan saat ini, warganya sudah melakukan gotong royong di beberapa lingkungan. Karena beberapa hari yang lalu, ada tiga orang warganya terkena serangan penyakit DBD. “Sekarang musim hujan, sehingga nyamuk demam berdarah ini lagi berkembang. Kemarin ada tiga orang yang kena demam berdarah, dan Alhamdulillah sekarang sudah sehat,” kata Sunardi kepada Suara NTB, Selasa (26/2). Pemerintah kelurahan berkomitmen tidak akan mengadakan fogging (pengasapan), karena fogging itu dinilai hanya dapat membunuh nyamuk dewasa saja. Sementara jentikjentik tidak terdeteksi. “Jadi kita harus melakukan 3M terhadap barang-barang bekas itu. Ini semua jentik nyamuk tidak akan bisa berkembang,” tegasnya. Selain melakukan 3M, selama ini dia mengajak masyarakat untuk bergotong royong dan bersih-bersih lingkungan, termasuk saluran-saluran yang genangan. “Di mana kira-kira bisa berkembang biak nyamuk, di situ kami melakukan bersih-bersih,” aku Sunardi . Sementara kader-kader Posyandu dimanfaatkan untuk Satu Rumah Satu Jumantik (1R1J). Jadi di setiap lingkungan, ada kader yang memantau jentik setiap rumah tangga. “Bukan hanya kader saja termasuk anggota keluarga. Satu rumah itu satu jumantik,” cetusnya. Selain memanfaatkan kader, pihaknya sudah mengimbau kepada masyarakat supaya ber PHBS. Dengan cara melakukan kebersihan di sekitar rumah masingmasing. (mhj) Sunardi
(Suara NTB/cem)
TERBENGKALAI - Lapak di samping Kantor Imigrasi Kelas II Kota Mataram ini cukup lama terbengkalai. Tidak ada pedagang yang menempati lapak ini. Pemkot Mataram telah mengeluarkan anggaran untuk penataan lapak, tapi pemprov tidak sependapat dengan pembangunan lapak ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram belum menindaklanjuti rencana pemanfaatan lapak ini.
Harga Beras di Mataram Melonjak Mataram (Suara NTB) Harga beras premium di pasar tradisional di Kota Mataram mengalami lonjakan. Di pasar Mandalika, harga beras dari sebelumnya Rp11. 000/kg, melonjak menjadi Rp12.000/kg. Badan Urusan Logistik (Bulog) perlu segera melakukan operasi pasar. Suara NTB coba mengecek harga beras di tingkat pengecer, Kamis (28/2). Untuk beras kualitas medium dijual Rp10.000 hingga Rp11.000/kg. Sedangkan kualitas premium Rp12.000/kg. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M.
(Suara NTB/mhj)
Amin dikonfirmasi mengatakan, belum mengetahui adanya kenaikan harga besar jenis premium. Laporan diterima dari petugas survei bahwa harga beras masih normal Rp11.000/kg jenis premium, dan Rp9.000/kg jenis medium.
Dana Kelurahan Jangan Tumpang Tindih WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mengapresiasi pemberian bantuan dana kelurahan. Tinggal sekarang bagaimana kesiapan aparat pemerintahan di tingkat bawah seperti kelurahan dalam mengelola dana bantuan tersebut. ‘’Khususnya kita di Kota Mataram mempersiapkan instrumen di kelurahan. Baik pengelola keuangan maupun lurah. ‘’Jadi betul-betul kita harus siap. Karena kita ndak ingin dengan dana Rp300 juta itu kita akan bermasalah,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Untuk itu, parhan menyerukan agar pengelolaan dana kelurahan dilakukan dengan rapi. Seperti dari sisi administrasi maupun realisasi anggaran. Supaya betul-betul menyentuh hajat hidup masyarakat. Demikian pula dari sisi pengelolaan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena selain untuk pembangunan infrstruktur, dana kelurahan juga bisa untuk keperluan lainnya. Misalnya untuk kegiatan ekonomi masyarakat atau bantuan-bantuan sosial lainnya. Politisi PKS ini menyebutkan bahwa perangkat kelurahan, khususnya Lurah sudah siap mengelola dana kelurahan ini. Ini terlihat dari MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) yang dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat kelurahan. ‘’Saya pikir teman-teman Lurah ini sudah siap. Cuma yang kita ingatkan jangan sampai tumpang tindih,’’ pungkasnya. Parhan melihat, sejumlah lingkungan telah mengadakan rapat-rapat. Dia menyarankan supaya Lurah belajar pengelolaan dana lingkungan ke daerah tetangga seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah yang telah mengelola dana desa. ‘’Karena kan pengelolaannya ndak jauh beda,’’ cetusnya. Dia berharap, Lurah cerdas dalam pemanfaatan dana kelurahan ini. Oleh karena itu, semua stake holder harus dilibatkan. ‘’Supaya betul-betul anggaran itu terarah dalam pemanfaatannya,’’ katanya. Karena di sisi lain, yang berpartisipasi dalam pembangunan di kelurahan tidak saja dari dana kelurahan tapi juga dari program pokir (pokok-pokok pikiran dewan). Oleh karena itu, anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini mengingatkan supaya nantinya penggunaan dana kelurahan ini tidak tumpang tindih dengan pokir Dewan. ‘’Bahkan pembangunan kantor kelurahan saja, teman-teman Dewan ada yang memikirkan itu. Karena dari dana yang lain, kemungkinan itu sulit,’’ pungkasnya. (fit) Parhan (Suara NTB/dok)
“Data keseluruhan belum ada. Tapi kita prediksi ada penurunan 10 hingga 20 persen,” sebut Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastika Negara ditemui baru – baru ini. Kebijakan menaikkan harga tiket pesawat dan pengenaan tarif bagasi berdampak luas terhadap pariwisata di NTB. Wisatawan berhitung untuk datang berlibur, sehingga menimbulkan keresahan bagi pelaku pariwisata. Made mengatakan, tidak hanya tingkat hunian. Tetapi, pemilik usaha perjalanan wisata dan pedagang oleh – oleh mengeluh. “Banyak sekali dampaknya,” katanya. Dinas Pariwisata tak bisa
Mutawalli heran jika ada kenaikan harga beras jenis premium. Pasalnya, harga gabah kering panen Rp5.200/ kg dan gabah kering giling Rp7.000/kg. Dia memprediksi ada persoalan di tingkat distribusi. Patut diduga apakah pengepul sengaja menimbun. Satgas pangan demikian kata Muttawali, sudah saatnya turun mengecek stabilisasi harga beras, sehingga tidak merugikan petani maupun masyarakat. (cem)
Kerak Kemiskinan di Mataram Sulit Diatasi
(Suara NTB/mhj)
BEBASKAN LAHAN - Kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) di by pass menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) Jalan Lingkar Selatan. Pemkot Mataram berencana membebaskan lahan di bagian Barat dan Timur ‘’gerbang tembolak” untuk membangun taman dan hutan kota.
Pemkot akan Bebaskan Lahan di Lingkar Selatan Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram belum bisa melakukan pembangunan hutan kota di jalan bebas hambatan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) di Jalan Lingkar Selatan. Pemkot masih merencanakan pembebasan lahan untuk hutan kota dimaksud. Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan tidak bisa menargetkan penyelesaian pembangunan hutan kota, sebab saat ini masih menunggu pembebasan lahan. Anggaran pembangunan tersebut dianggarkan di APBD tahun 2020. “Kalau penataannya belum ada anggaran. Kita nanti anggarkan di 2020, paling ndak dari APBD,” ujar H. M. Kemal Islam kepada Suara NTB, Kamis (28/ 2). Menurut Kemal, pembangunan hutan kota harus dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Dia tidak mengetahui
berapa luas lahan yang dibebaskan. Alasannya, pembebasan lahan bukan menjadi kewenangannya, tetapi sebagai pelaksana pembangunan. “Panjangnya 800 meter kiri kanan. Itu dijadikan ada green belt, akan menjadi hutan kota kiri kanannya,” jelasnya. Kemal menyebutkan, pembangunan hutan kota ini juga untuk memenuhi persyaratan keberadaan ruang terbuka hijau. Ini juga untuk mendukung keberadaan ‘’gerbang tembolak” dan monumen di Lingkar Selatan. Di samping itu kata Kemal Islam, terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diserahkan ke Sat Pol PP Mataram untuk mengatur hal tersebut. Karena di sana akan dibuatkan taman, juga agar tidak ada hambatan. “Yang namanya jalan bay pass harus bebas hambatan, tidak boleh ada pedagang atau siapapun yang menghambat arus lalu lintas,” pungkasnya. (mhj)
Okupansi Hotel di Mataram Menurun Mataram (Suara NTB) Tingkat hunian atau okupansi hotel di Kota Mataram, selama bulan Januari – Februari menurun hingga 20 persen. Penyebabnya, tidak saja low season, melainkan tarif tiket pesawat mahal dan pengenaan tarif bagasi. Data Dinas Pariwisata Kota Mataram, di tahun 2017 lalu, kunjungan wisatawan mancanegara 19.225 jiwa. Dan wisatawan domestik 695.055 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan drastis di 2018 akibat gempa bumi. Untuk wisman tingkat kunjungan mencapai 18.225 atau turun 1.000 orang. Sementara wisatawan domestik 653.362.
“Laporan hari ini saya terima dari petugas survei masih normal,” kata Amran. Kenaikan harga kata Amran, akan dicek kembali. Dia tidak mau berspekulasi soal penyebabnya. Apakah ada permainan di tingkat pengecer atau
tidak. Meskipun diketahui saat ini memasuki musim panen. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli menjelaskan, harga beras relatif normal. Petani sebelumnya mengalami kendala dari sisi pengangkutan dan pengeringan akibat cuaca, sehingga pasokan ke pasar berkurang. Pengaruh lainnya adalah Bulog juga tak dapat menyerap gabah petani. “Data yang dikirim staf sampai saat ini masih normal,” kata dia.
mengintervensi soal tarif tiket pesawat maupun pengenaan biaya bagasi. Ini murni kebijakan pemerintah pusat. Yang bisa dilakukan kata dia, melakukan promosi ke daerah – daerah serta luar negeri untuk menarik wisatawan datang ke Mataram atau NTB pada umumnya. “Yang kita lakukan adalah promosi,” cetusnya. Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Ernanda D. Agung mengatakan, okupansi hotel menurun 20 persen tidak saja disebabkan oleh low season pada awal tahun. Faktor lain adalah, bencana gempa bumi, tiket pesawat mahal dan pengenaan biaya bagasi. “Banyak hal yang membuat terpu-
ruk. Bukan saja low season, tapi gempa bumi, tiket mahal dan tarif bagasi,” sebutnya. Rendahnya tingkat kunjungan di awal tahun dianggap sebagai penyakit bagi pengusaha hotel selama ini. Penyakit itu kata Ernanda yang juga General Manager Golden Palace hotel, bisa disembuhkan. Caranya dengan menggelar event skala nasional dan internasional di Lombok. Kegiatan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh AHM. Pemerintah dinilai memiliki kemampuan untuk menggelar kegiatan tersebut. “Mataram ini pasar utamanya adalah MICE. Jadi pemerintah harus memperkuat branding untuk MICE di Kota Mataram,” demikian kata dia. (cem)
Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan dan Pembanguanan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengakui penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram akan lebih sulit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap penduduk miskin 9,86 persen merupakan kerak yang sulit diatasi. “Sisa 9,86 persen ini adalah keraknya saja. Jadi sulit untuk mengurangi. Seperti orangtua yang tidak produktif lagi,” kata Amir, Kamis (28/2). Warga miskin di Kota Mat-
aram berbeda dengan kabupaten/kota di NTB. Penyumbang kemiskinan adalah sektor pertanian. Sementara, Kota Mataram pendapatan dari sektor pertanian hanya 2,7 persen. Paling banyak mengandalkan sektor jasa dan perdagangan. Dari data 9,86 persen atau sekitar 42 ribu potret kemiskinan, ia tak percaya. Amir sempat menanyakan di mana saja orang miskin di Kota Mataram. Setelah divalidasi
H. Amiruddin
kembali ditemukan jumlah penduduk miskin berdasarkan kriteria sekitar 26 ribu. “Saya sempat tidak percaya dengan data BPS,” cetusnya. Meskipun demikian, pihaknya tidak bisa menutup mata terhadap hasil sensus oleh BPS. Oleh karena itu, Pemkot Mataram mengintervensi melalui program dengan mengucurkan anggaran di tahun 2017 sekitar Rp176 miliar. Upaya lain dengan menekan laju inflasi. Di tahun 2018 lalu, inflasi di Kota Mataram dari Januari hingga Desember 3,15 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2017 lalu, 3,59 persen. Selain itu, pengentasan rumah kumuh di 25 kelurahan. Dan, program – program lainnya. “Pemkot Mataram tetap berikhtiar menurunkan angka kemiskinan meskipun agak berat,” demikian Amiruddin. (cem)
(Suara NTB/cem)
DPPKB Beri Pelayanan KB Gratis di Lingkungan Mapak Dasan Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram tetap intens memberikan pelayanan KB gratis ke masyarakat. Pada Kamis (28/ 2), pelayanan KB dilaksanakan di lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela. Program ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pra sejahtera. Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menyampaikan, antusiasme warga untuk pemasangan alat kontrasepsi cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang terus gencar dilakukan DPPKB melalui para penyuluh KB.
Di samping itu, ia mengaku bangga terhadap partisipasi masyarakat untuk memasyarakatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. “Alhamdulillah, pelayanan KB gratis mendapatkan respon baik dari masyarakat,” kata Sutrisno. Pelayanan KB dengan menggunakan mobil keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini difokuskan pada masyarakat kurang mampu untuk pengaturan kelahiran yang sehat. Ditambahkan, pelayanan KB dengan mobil Muyan tersebut yang menjadi peserta KB dengan menggunakan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant sebanyak 23 akseptor. Sedangkan yang menggunakan KB sederhana yaitu suntik dan pil sebanyak 36 akseptor. Selain memberikan pelayanan KB gratis tambahnya, pihaknya juga tetap memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur terhadap penting pengaturan yang sehat. Kegiatan semacam ini terus dilakukan yang sasarannya difokuskan pada keluarga-keluarga prasejahtera, sehingga menghasilkan keluarga berkualitas sesuai dengan visi – misi Pemkot Mataram. (cem/*)
PELAYANAN GRATIS Petugas DPPKB Kota Mataram memberikan pelayanan KB gratis menggunakan mobil pelayanan keliling di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kamis (28/2). (Suara NTB/ist)
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
Kerjasama dengan TNI AL
BI Siapkan Rp2 Miliar untuk Penukaran Uang Lusuh di Pelosok Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia, menggandeng TNI AL akan menyiapkan sebanyak Rp2 miliar uang baru untuk ditukarkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pelosok di wilayah Nusa Tenggara Barat. Melalui kegiatan kas keliling dengan KRI milik TNI AL, tiga bank turut hadir. Bank NTB Syariah, BRI, dan BNI. Rp2 miliar uang baru yang rencananya akan dibawa ini terdiri dari seluruh jenis pecahan. “Dari logam terkecil, sampai pecahan dengan nilai terbesar akan kita bawa,” kata Deputy Bidang Pembayaran (Suara NTB/bul) Kantor Perwakilan BI NTB, Ocky Ganesia Ocky Ganesia dalam pertemuan persiapan pelaksanaan kas keliling dengan kapal TNI AL di Kantor BI NTB, kamis (28/2) kemarin. Kas keliling rencananya akan dilaksanakan pada awal Maret 2019 ini. BI masih menunggu kepastian jadwal kapal dari Mabes TNI AL. Selain untuk kegiatan penukaran, kas keliling ini rencananya sepaket dengan pelaksanaan edukasi, pengobatan gratis, dan pemberian bantuan pendidikan. Pada Tahun 2019, BI kata Ocky berkomitmen untuk meningkatkan layanan kas keliling guna memenuhi kebutuhan uang layak edar bagi masyarakat. Sasarannya adalah lapisan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dapat di layani. Selama 2 bulan tahun 2019 yaitu Bulan Januari dan Februari Bank Indonesia telah melakukan kegiatan kas keliling sebanyak 6 kali. Cakupan kas keliling tersebut adalah kas keliling dalam kota sebanyak 3 kali yaitu di Pasar Cakra, Pasar Ampenan dan lokasi Creatif Expo di Car Free Day Udayana. Sedangkan kas keliling luar kota telah dilakukan 3 kali yaitu ke Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok tengah dan KLU. Di Lotim mobil kas keliling Bank Indonesia menyinggahi Kota Selong dan Pelabuhan Kayangan, di Lombok Tengah dilakukan di Praya, Kuta, Grupuk dan Sengkol, sedangkan di KLU mengunjungi 3 Gili atau Gili Matra. Khusus kas keliling di 3 Gili, Bank Indonesia mendapat dukungan Pol Airud dengan menggunakan speedboot Pol Airud untuk mengunjungi Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Sebagai destinasi wisata unggulan dan banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan domestik, BI mengiginkan bahwa uang yang beredar di 3 gili tersebut dalam kondisi yang baik. Bank indonesia juga bertekad untuk meningkatkan perluasan jangkauan distribusi uang dan layanan kas hingga mencapai pulau-pulau terpencil yang selama ini sulit mendapatkan uang rupiah dengan kualitas baik. Bank Indonesia berinisiatif mendistribusikan uang layak edar yang dikemas dalam Ekspedisi Laskar Nusa 2019. Kegiatan ini merupakan kas keliling kepulauan dengan mengunjungi Pulau Moyo, Pulau Bajo Pulo, Pulau Bungin dan Pulau Maringkik. Kegiatan kas keliling dengan kapal ini, lanjut Ocky, merupakan lanjutan dari program layanan kas keliling yang telah dilakukan pada taun 2018. Melalui kegiatan Ekspedisi Laskar Nusa 2019, masyarakat yang ada di pulau-pulau terpencil akan lebih mudah untuk mendapatkan uang layak edar. “Harapannya, orang-orang yang tinggal dengan kantor bank jauh, dapat menggantikan uang lusuh yang mereka pegang dengan uang baru yang akan kita bawakan,” demikian Ocky. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
KUR Tak Laku, Dampak Gempa dan Tiket Pesawat Mahal Mataram (Suara NTB) Dampak gempa masih dirasa berat bagi perekonomian. Ditambah lagi kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar untuk barang bawaan dengan berat tertentu. Dampak ini juga dirasakan langsung perbankan. Indikatornya, penyaluran kredit yang disubsidi pemerintah tidak lagi se progresif sebelum-sebelumnya. Terutama di daerah – daerah yang merasakan tekanan gempa. Misalnya di Lombok Utara, Lombok Barat, di tambah Kota Mataram. Tiga kabupaten/kota yang menjadi wilayah BRI Cabang Mataram. “Mau salurkan kredit subsidi saja ndak jalan, masih berat,” aku Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Harsono. Dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (28/2) kemarin, Harsono menjelaskan, masyarakat disuguhkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 7 persen, masih mikir-mikir menerimanya. Hal tersebut didasari kekhawatiran berat untuk pengembaliannya. Berdasarkan hasil pemantauannya di lapangan, baik di wilayah Lombok Barat maupun
Lombok Utara, rata-rata pedagang kecil atau yang masuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perekonomiannya masih berat. Dari pengakuan UMKM di Gunung Sari Lombok Barat kepadanya misalnya. Sebelum gempa, biasanya omzet sehari dapat mencapai Rp10 juta. Pascagempa, ditambah lagi beratnya kunjungan wisatawan akibat naiknya harga tiket pesawat dan pengenaan biaya bagi barang bawaan penumpang, omzet menurun drastis menjadi hanya Rp1 juta sehari. Demikian juga UMKM, para pedagang kuliner lapak di Pantai Nipah, Lombok Utara juga rata-rata mengeluhkan sepinya kunjungan pembeli seafood. Ber-
dasarkan pengakuan pedagang, biasanya dalam sehari sebanyak 6 pembeli datang, belakangan dalam satu minggu itupun jika ada satu pembeli. “Kita kesulitan menyalurkan KUR. Awal tahun ini pertumbuhan pembiayaan KUR tumbuh minus,” jelas Harsono. KUR ini sendiri seperti diketahui merupakan sebuah skema pembiayaan modal kerja atau investasi untuk UMKM dan Koperasi (UMKMK). KUR ini diperuntukkan bagi usaha produktif dan layak (feasible), tapi tidak mampu dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). KUR ini bunganya disubsidi oleh pemerintah. Penerimanya hanya dikenakan bunga sebesar 7 persen. Nyat-
(Suara NTB/bul)
M. Harsono anya, KUR yang sebelumnya primadona ini dipertimbangkan diterima oleh masyarakat. “Apalagi kredit komersil,” imbuh Harsono. Tahun ini BRI Mataram mendapatkan target Rp80 miliar penyaluran KUR. Meski keadaan saat ini masih memberatkan, Harsono mengatakan masih optimis dengan pergerakan ekonomi di
NTB, khususnya di wilayahwilayah yang dilayani. Perbaikan ekonomi di proyeksikan akan membaik setelah pelaksanaan Pilpres. Tidak saja itu, tersalurkannya dana-dana untuk recovery pascagempa diyakini akan mengungkit pergerakan uang di masyarakat. Apalagi di dalamnya banyak terlibat tenaga-tenaga kerja lokal. Menyiasati keadaan ini, Harsono mengatakan KUR ditawarkan untuk pengusahapengusaha UMKM yang bergerak di bidang jasa usaha yang masih memberi harapan. Misalnya, ke pengusaha –pengusaha kebutuhan bahan bangunan, batu, bata, pasir, semen, besi dan lainnya. Sementara menunggu potensi dari usaha lain pulih. “Pemerintah memang harus rajin-rajin meminta ke pusat agar melaksanakan kegiatan di NTB. Supaya pergerakan uang dan ekonomi masyarakat bisa pulih,” demikian Harsono. (bul)
PLN Siap Dukung Penyelenggaraan MotoGP 2021 di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik untuk gelaran MotoGP yang akan dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pada tahun 2021 mendatang. “Untuk KEK Mandalika, kami siap mendukung penuh kelistrikannya. Termasuk untuk MotoGP di tahun 2021 nanti,” ujar General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka. Pembangunan kelistrikan untuk mendukung KEK Mandalika menurutnya sudah dilaksanakan PLN sejak jauh hari. Pada Bulan April 2015, PLN telah mengoperasikan satu Gardu Induk berkapasitas 30 Megavolt Ampere (MVA) di daerah Kuta, Lombok Tengah. Gardu Induk tersebut telah memasok listrik ke kawasan Mandalika dan sekitarnya. “Selain untuk rumah tangga, sudah ada beberapa hotel yang menggunakan Gardu Induk tersebut, namun penggunaan-
nya saat ini masih sekitar 8,7 MW atau 28 persen dari kapasitas yang ada,” ungkap Rudi. PLN pun siap menambah kapasitas Gardu Induk Kuta hingga 60 MVA jika kapasitas Gardu Induk yang ada telah digunakan secara maksimal dan mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik di KEK Mandalika termasuk kesiapan MotoGP 2021 dengan berbagai infrastruktur penunjangnya. Sementara dari sisi pasokan daya, PLN telah mempersiapkan secara matang. Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki kapasitas pembangkit sebesar 267 Megawatt (MW), dengan beban puncak sebesar 237 MW. Pada tahun ini, sistem kelistrikan Lombok juga akan mendapat tambahan daya sebesar 150 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker dan PLTU Jeranjang Unit 2 berkapasitas 25 MW. “Cadangan daya cukup, apalagi ada tambahan 175
(Suara NTB/bul)
PERSIAPKAN INFRASTRUKTUR - PLN turut mempersiapkan infrastruktur, jaringan dan daya untuk mendukung pelaksanaan MotoGP pada 2021 mendatang MW dari Lombok Peaker dan PLTU Jeranjang Unit 2. Jadi tidak perlu khawatir masalah daya listrik untuk kawasan Mandalika dan gelaran MotoGP. Kami akan koordinasi dengan ITDC selaku pengem-
bang Mandalika. Intinya PLN siap mendukung,” ujarnya. Ketersediaan listrik yang cukup diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan kenyamanan pengelola KEK Mandalika untuk mengatur
dan mengembangkan kelistrikan di kawasan tersebut, baik untuk hotel, restoran, pusat perbelanjaan, maupun untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bertaraf internasional seperti balap MotoGP. (bul)
Ratusan Santri Hadiri Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Millenial Road Safety Festival 2019 Giri Menang (Suara NTB) Ratusan santri berbagai pondok pesantren se kabupaten Lombok Barat menghadiri kegiatan Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Millenial Road Safety Festival 2019 yang digelar di Ponpes Nurul Haramain NW Narmada 28 Februari 2019. Kegiatan ini merupakan upaya sosialisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi, mengungkapkan, kegiatan ini merupakan upaya mensosialisasikan kepada generasi muda milenial agar mereka taat dan memiliki kesadaran membayar pajak. Mengingat pengguna kendaraan bermotor banyak berasal dari generasi milenial. Untuk itu, mereka harus mendapatkan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak. Terlebih lagi para santri di seluruh NTB, mereka juga perlu mendapatkan wawasan agar mereka memiliki kesadaran yang sama dalam membayar pajak kendaraan. Tidak cukup sampai disini saja kata Iswandi, kegiatan serupa juga akan digelar ke berbagai kabupaten dan kota dengan harapan yang sama kepada generasi muda milenial di NTB. “Mereka harus punya kesadaran membayar pajak sejak dini. Mengapa sasarannya santri karena angka kecelakaan tinggi dari pelajar. Sehingga harus ada upaya sesegera mungkin meningkatkan kesadaran mereka. Ini akan terus berjalan ke semua kabupaten kota,” ungkapnya. M. Ikhwan Abbas, Kabid Dal-
bin Bappenda NTB, menjelaskan kegiatan Pekan Panutan Pajak tidak saja dilakukan di Pulau Lombok, namun juga ke Pulau Sumbawa. “Bulan depan di Bima, nanti gantian mereka sampai akhir 2019 kita gelar gebyar pajak kendaraan bermotor,” ujarnya. Secara umum kata Ikhwan, tujuannya ialah untuk memberi kesadaran pada masyarakat khususnya generasi milenial sehingga memiliki kesadaran membayar pajak, tidak saja bisa menggunakan kendaaraan bermotor saja. Sehingga ke depan tidak ada tunggakan pajak atau minimal tunggakan pajak kendaraan bermotor terus berkurang. Dikatakan bahwa target penerimaan pajak dari tunggakan pajak kendaraan ialah sebesar 88 persen. Sehingga paling tidak yang tersisa ke depan hanya 12 persen. “Target pajak kendaraan 403 miliar salah satu caranya ialah yang menunggak ini berkurang,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan-Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung, Saeful Amri, mengungkapkan salah satu penyumbang kematian tertinggi adalah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di kalangan remaja milenial. Millenial Road Safety Festival yang merupakan program nasional ini diharapkan bisa mengurangi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas khususnya di kalangan millenial “Karena sebagian besar anak anak kita yang menggunakan motor secara tidak langsung mereka wajib pajak meskipun atas nama orangtuanya. Paling tidak mereka menyadarkan ke orang tua bahwa mereka sudah wajib pajak. Kita akan berusaha menolkan kecelakaan milenial,” imbuhnya. (dys/*)
Peserta pekan panutan pajak yang menerima bingkisan
Kepala Bappenda menandatangani perjanjian dengan Dirlantas Polda NTB, Kemenag NTB dan Jasa Raharja
Kepala UPTB-UPPD Gerung, Saeful Amri memberikan bingkisan kepada para santri
Tamu yang hadir di pekan panutan pajak
Santri yang hadir pada kegiatan pekan panutan pajak
Asisten II Setda Kabupaten Lobar, Hj. Lale Prayatni (dua dari kann) saat menghadiri pekan panutan pajak
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
Kemudahan dalam Memilih KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan jika masyarakat saat ini mendapat kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya. Pasalnya, bagi yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Masyarakat dapat menggunakan paspor, kartu keluarga (KK), dan surat izin mengemudi (SIM). Dikonfirmasi Suara NTB, Ketua KPU Lotim, Dr. Muhammad Junaidi, menjelaskan, jika dalam membuat, paspor dan SIM mengacu kepada E-KTP dan KK, sehingga dalam aturan terbaru membolehkan menggunakan dokumen tersebut. “Paspor dan SIM baru bisa (Suara NTB/yon) dibuat apabila ada KTP elekMuhammad Junaidi tronik. KTP bisa dibuat apabila ada kartu keluarga. Sehingga tidak serta merta harus ada e-KTP atau suket pengganti eKTP itu bagi yang tidak terdaftar di DPT,” jelasnya, Kamis (28/2). KPU terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk nantinya kepada anggota KPPS, sehingga dari penyelenggara memahami betul aturan, tugas dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Adapun untuk penggunaan hak suara bagi yang tidak terdaftar di DPT dijadwalkan pada pukul 12:00 Wita sampai 13:00 Wita. Kendati demikian, KPU sendiri terus melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait dengan percepatan pencetakan E-KTP maupun suket untuk lebih menyelaraskan pelaksanaan pemilu bulan April mendatang. “Intinya SIM, paspor, dan KK tidak berdiri sendiri. Bisa jadi KTP masyarakat hilang, tapi paspornya masih. Inilah jalan keluar agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya terutama yang tidak terdaftar di DPT,”tegas Junaidi. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Wabup Tidak Setuju Kebijakan Sewa Lahan Global Hub Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH., menegaskan sikapnya pada posisi kontra terhadap kebijakan sewa lahan Amor-Amor seluas 20 hektar. Ketidaksetujuan Sarifudin, lebih ditekankan pada areal lahan Amor-Amor, Desa Gumantar, berada pada lingkup kawasan Global Hub.
Sarifudin
“Di Amor-Amor itu, status tanahnya adalah milik Pemda, tapi di aturan tata ruang nasional, kawasan itu masuk kawasan Global hub sebagai kawasan nasional. Artinya ini sudah ditetapkan presiden sebagai kawasan andalan nasional. Jadi jangan cobacoba kita berikan kepada orang untuk berinvestasi,” cetus Wabup, Kamis (28/2). Ia meminta, semua pelaksana kebijakan di kalangan OPD memerhatikan secara seksama regulasi yang mengatur kawasan, baik regulasi daerah, regulasi level provinsi hingga ketentuan perundangundangan. “Seperti izin
dari kementerian (terkait pemanfaatan areal Global Hub) dan lain sebagainya, apakah sudah dilalui, kan seperti itu,” tanyanya. Berbicara usaha tambak, tegas wabup, ia belum melihat dampak ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Lombok Utara. Sebagai komoditas super, udang Vannamei yang dikembangkan di sejumlah lokasi tidak mampu dijangkau konsumen lokal. “Karena kalau sudah memberikan ruang seperti ini, buat pemerintah itu untungnya apa? Yang diuntungkan itu tetap swasta kok, bukan berarti ini saya anti terhadap investasi masuk, tapi tolong, kalau ada lahan di setiap pemukiman,
tolong jangan izinkan jenis tambak kek,” protesnya. Wabup melihat, dampak lingkungan yang ditimbulkan tambak udang lebih buruk dari manfaat secara ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Ia membandingkan, penyerapan tenaga kerja sangat rendah dibandingkan luas areal yang digunakan. Sebut saja di PT. PBSB di Dusun Lengkukun, menurut informasi yang diperolehnya, areal 20 hektar itu hanya menampung 30 orang tenaga kerja lokal. Lainnya tenaga ahli. “Kasihan gitu lho. Ini ‘kan dekat kampung, coba bayangkan sekarang ini ada dua yang berdekatan, Amor-Amor dan Lengkukun,” cetusnya. Ia bahkan pesimis, hajat menurunkan kemiskinan tidak ana tercapai melalui investasi tambak. Betapa tidak, pada areal yang sebelumnya banyak dimanfaatkan warga untuk bertani, kini tidak memiliki kesempatan lagi.
Di atas 20 hektar lahan Amor-Amor yang disewakan, ia ketahui puluhan warga setempat tidak bisa lagi menanam komoditas buah semangka, jagung dan sebagainya. Sebaliknya tambak udang, hanya akan menguntungkan oknum pengusaha. Terpisah Kepala BPKAD Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, mengakui lahan sewa Amor-Amor berproses melalui instansi teknis. Pihaknya di BPKAD hanya menerima setoran dana sewa. “Sewa lahan Amor-Amor dihitung per meter persegi, berdasarkan Perbup nilainya Rp 250,-. Memang murah karena lingkup tanahnya tanah kebun,” ujarnya. Sejauh usaha tambah sudah berproduksi, Nurjati mengklaim tidak mengetahui berapa kisaran PAD dari retribusi penjualan udang Vannamei yang masuk ke daerah. Sebab retribusi itu masuk ke Badan Pendapatan Daerah. (ari)
(Suara NTB/dok)
Pemda KLU ”Menyerah”
Rp3 Juta Bansos WUB Dialihkan Pemkab Gelar Lelang Terbuka Proyek di Lotim dalam Bentuk Barang
Selong (Suara NTB) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) minggu depan rencananya akan mulai membuka proses lelang terhadap sejumlah proyek di Lotim. Pada lelang yang dilakukan secara terbuka itu, diikuti oleh kontraktor seluruh Indonesia, termasuk kontraktor lokal. Maka dari itu, diharapkan kontraktor lokal dapat bersaing dalam mengerjakan proyek tersebut. Menurut Kepala Bagian Adpem-ULP Setda Lotim, Lalu Muliadi, penentuan pemenang dalam pengerjaan proyek itu akan dilihat sesuai klasifikasi pekerjaan yang diadakan. Apabila kontrak kompetensinya untuk gedung maupun irigasi jalan, tentunya untuk klasifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan tersebut. Proses lelang dilakukan secara terbuka, sehingga siapapun bisa mengikuti pelelangan yang dilakukan. “Pelelangan sifatnya terbuka. Rata-rata 8-10 kontraktor yang mengikuti proses lelang dalam satu item pekerjaan. Baik kontraktor lokal maupun dari luar,” terangnya. Pada umumnya semua kontraktor lokal baik Lotim maupun NTB mengikuti pelelangan dan mendapatkan pekerjaan itu. Bahkan hanya sebagian kecil pekerjaan di Lotim yang dapat dilaksanakan oleh kontraktor luar. Kendati demikian, Muliadi mengaku tidak bisa menghambat atau melarang orang luar untuk tidak masuk begitu ketika pelelangan sudah dibuka. Namun untuk penentuan pemenangnya dengan melihat jenis dan klasifikasi usaha. “Itu yang menjadi dasar kontraktor dari luar ikut mendaftar. Karena melihat adanya jenis usaha yang kita lelang. Bagus juga sehingga item pekerjaan itu benar-benar dilaksanakan oleh bidangnya,” jelasnya. Dalam melihat kriteria dari kontraktor yang mengikuti pelelangan, pertama dilihat dari jenis jasa usaha, pengalaman, tenaga, dan peralatan. Sehingga pengerjaan dalam suatu proyek itu dapat sesuai dengan kualifikasi dari kontraktor itu sendiri. Termasuk melihat besaran anggaran atau pagu anggaran dasar yang dimiliki oleh kontraktor tersebut. “Apa yang ada di lihat di dokumen, maka kita cek juga di lapangan apakah sesuai atau tidak,” jelasnya. Adapun beberapa item kegiatan yang sudah masuk dalam permohonan lelang ke ULP, yakni untuk pasar yang dilakukan pelelangan yakni, Pasar Tradisional Sajang, Pasar Tradisional Suralaga, Pasar Jineng, Paokmotong, dan Pasar Pringgabaya. Sementara untuk proyek jalan yang dikerjakan oleh Dinas PU terdiri dari 9 ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Sakra Barat dan Jerowaru. Sedangkan untuk secara menyeluruh wilayah di Kabupaten Lotim secara merata ditangani tim percepatan. (yon)
PAD KLU Masih Tersebar di OPD Tanjung (Suara NTB) Bapenda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak ingin terus menerus disorot oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di level kabupaten. Sebagaimana tahun 2018 lalu, raihan PAD tercapai sebesar Rp 145 miliar atau menurun sebesar Rp40 miliar dari tahun 2017. Namun demikian, penurunan capaian itu tidak sepenuhnya berada di Bapenda melainkan rendahnya retribusi yang dihimpun oleh 11 OPD pelaksana. Sekretaris Bapenda Lombok Utara, H. Saprinnadi, di hadapan DPRD KLU Rabu (27/2) lalu, mengungkapkan capaian PAD (pajak dan retribusi daerah) di KLU bervariasi. Bapenda sendiri yang memilik tupoksi menghimpun pajak daerah, menghasilkan capaian PAD mencapai 87 persen dari target. Namun di OPD lain, kisaran capaian lebih rendah. “Kemarin itu Bapenda menghasilkan realisasi 87 persen, OPD lainnya 42 persen. Malah ada OPD penghasil hanya 14 persen,” ujar Saprinnadi. Mantan Kabag Humas dan Protokol ini mengusulkan, agar Pemda KLU melalui instansi yang berwenang memfasilitasi terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Pendapatan. Tim ini diusulkan terdiri dari instansi teknis termasuk melibatkan DPRD di dalamnya. Dengan adanya tim ini, Bapenda berharap seluruh OPD penghasil PAD bisa bekerja secara optimal. Bahkan mengeluarkan ide-ide solutif guna meningkatkan PAD secara signifikan. “Ada 11 OPD sumber PAD yang setor ke Bapenda. Dan untuk itu kami sangat berharap ada namanya Tim Monev Penghasil PAD. Timnya bisa masuk dewan, sehingga koordinasinya bisa lebih optimal,” jelasnya. Saprinnadi mencontohkan, Tim Monev PAD nanti bisa melakukan rapat atau evaluasi secara berkala, entah 3 bulanan atau bahkan lebih sering. Sebab dalam hal pelaksanaan penarikan PAD, banyak kendala yang ditemui di lapangan baik oleh staf Bapenda ataupun staf OPD lain. Diberitakan sebelumnya, Pemda KLU menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 185 miliar di tahun 2019 ini. Target ini sendiri turun dari target tahun 2018 (murni) lalu sebesar Rp 200 miliar yang direvisi kembali menjadi Rp 145 miliar. Dari angka target itu sendiri, capaian keseluruhan sebesar 89,90 persen. Tahun 2018 ini diharapkan PAD tercapai sebagaimana angka realisasi tahun 2017 sebesar Rp185 miliar. Hingga saat ini, setoran PAD terbanyak masih bersumber dari sektor pariwisata. Hampir 70 persen pendapatan daerah berasal dari pelaku usaha perhotelan. “Memang pariwisata masih mendominasi, tetapi nanti kita akan kembangkan lagi salah satunya kuliner. Karena kita lihat potensi di sana banyak,” kata Kepala Bapenda, H. Zulfadli. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Sejak 2016, 2017 dan 2018 program unggulan menciptakan 10.000 Wira Usaha Baru (WUB) tak kunjung terealisasi. Bukan lantaran tidak ada calon penerima bantuan, melainkan tidak dibolehkannya pencairan Rp3 juta oleh regulasi. Menyadari itu, Pemda KLU memutar haluan. Mereka tidak ingin mengulang pola-pola sebelumnya. Terlebih di 2018 lalu, 227 orang WUB tidak dicairkan oleh BPKAD, karena terganjal aturan. Tahun 2019 ini pun, Pemda memperbaiki pola. Bantuan tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa perkakas usaha. Walau cara ini keluar dari koridor “Janji Politik” Najmul Sarifudin, namun cara ini lebih aman bagi OPD pelaksana. Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Kamis (28/2) mengungkapkan, program WUB sejatinya sudah dilakukan. Program ini sendiri berorientasi pada lahir dan tumbuhkembangnya pengusaha level mikro. “Ini ‘kan hanya masalah cara bayarnya saja. Karena memang bantuan bansos tidak bisa memberikan dalam bentuk uang, harus dalam bentuk barang,” aku Herianto. Pemda Lombok Utara sendiri sambungnya, sudah melakukan program WUB sejak 2016. Merujuk pada mekanisme bantuan barang, maka sejak tahun pertama sejumlah kelompok wira usaha seperti jasa pertukangan, jasa perbengkelan dan sebagainya, telah dibantu peralatan melalui OPD terkait. Kaitan dengan itu pula, Herianto akan meminta data penyaluran bantuan peralatan kepada WUB yang sudah dilakukan. Hal itu diperlukan untuk memantau sejauhmana WUB memanfaatkan peralatan untuk keberlangsungan usahanya. Pihaknya juga perlu mengevaluasi perihal pemantauan OPD terkait terhadap bantuan yang sudah disalurkan. “Itu nanti kita minta datanya, dan itu yang akan kita masukan di pencapaiannya, dan itulah yang akan kita
catat. Kelompok usaha peternakan ayam juga misalnya. Sudah kita bantu kan ayamnya, itu juga sudah menentukan terbentuknya wira usaha baru,” papar Kepala Bappeda. Menurut Herianto, realisasi program WUB masih terjebak pada opini publik. Bahwa wujud tercapainya program WUB seolah berorientasi pada pencairan Rp3 juta per orang atau Rp30 juta per kelompok usaha. “Opini publik ini yang akan kita ubah, karena memang mereka tahunya WUB itu dalam bentuk uang itu. Bagaimana kita sekarang menggeser opini publik, bahwa terbentuknya WUB itu, bukan terbentuknya uang Rp 3 juta itu,” jelasnya. Herianto menambahkan, pihaknya optimis masyarakat akan dengan mudah memahami pergeseran alokasi. Bantuan kepada WUB dari uang ke barang. Sebab menurut mekanisme pencairan, pemberian barang kepada warga juga berarti pemerintah menyelamatkan warga dari dampak hukum yang mungkin timbul. “Maknanya kita juga menyelamatkan warga, karena nanti juga masyarakat yang akan salah “kan jika menerima dalam bentuk uang.” “Dan memang di tahun ini masih kok, tetap anggaran kita yang Rp 9 Miliar dan itu masih dalam bentuk uang, karena perencanaan kita di 2018 itu, dan itu kita pending dan kita alihkan di anggaran perubahan,” tandasnya. (ari)
Herianto (Suara NTB/ari)
(Suara NTB/ari)
BUTUH PERHATIAN - Kondisi pengusaha IKM yang harus berjualan di lokasi bekas gempa. Butuh dukungan pemerintah bagi pengusaha IKM dalam meningkatkan usahanya.
Dukung Kompetisi, Disperindag Ajukan Bantuan Fisik Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali mengajukan bantuan pembangunan fisik untuk menunjang kompetisi usaha industri kecil dan menengah (IKM) di Lombok Utara. Kepala Dinas Perindag Koperasi dan UMKM KLU, Fahri, S.Pd., Kamis (28/2), mengklaim pihaknya sudah mengajukan proposal bantuan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kepada Kementerian Perindustrian. Sarana tersebut dihajatkan untuk memberi peluang kepada pelaku IKM di Lombok Utara dalam meningkatkan kemampuan usaha. “Kita sudah minta bantuan kementerian untuk bangun PLUT, nantinya bangunan ini akan menyediakan layanan pelatihan pengolahan, kemasan sampai pemasaran di satu tempat,” ujarnya. Fahri mengklaim, sarana tersebut tidak akan diusulkan melalui APBD, karena biayanya cukup tinggi. Pihaknya ber-
harap, APBD diakses untuk mengakomodir usulan-usulan IKM atau usaha kelompok dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha. Selain usaha itu, Fahri juga mengklaim pihaknya masih menunggu kelanjutan pasar modern berbasis hortikultura di wilayah Bangsal, Kecamatan Pemenang. Pasar ini sendiri sudah terbangun, namun belum beroperasi. “Pasar modern yang ada di Bangsal, tujuannya bagaimana produk masyarakat bisa suplai hotel. Banyak petani dan peternak mengeluh, bagaimana supaya produk mereka masuk ke hotel. Sehingga kami bangun gedung di sana, dan pengelolaan akan dipihakketigakan,” paparnya. Menanggapi kritik perihal intervensi Disperindag dalam proses recovery IKM pascagempa, Fahri menjawab pihaknya sudah mengajukan berbagai sumber anggaran. Salah satu dukungan positif datang dari Pemprov NTB, di mana warga KLU dibantu peralatan usaha. “Pascagempa dinas langsung turun mendata masyarakat yang peralatan-
nya hancur. Kita dapat respons dari Pemerintah Provinsi, bulan Januari lalu, sebanyak 92 kelompok sudah dibantu peralatan,” jelasnya. Sementara itu, perihal program menciptakan 10.000 WUB yang salah satunya bernaung di Disperindag, Fahri mengakui bahwa bantuan Rp 3 juta tidak disalurkan. Bantuan tersebut dialihkan alokasinya dalam bentuk barang. “WUB sesungguhnya sudah jalan, cuma kadang pemikiran masyarakat WUB erat kaitannya dengan bantuan uang. Padahal sesungguhnya WUB tidak mesti bantu dengan uang tapi peralatan sesuai kebutuhan mereka,” sambungnya. Sangat tidak adil menurut dia, IKM dibantu Rp 3 juta kepada usaha baru dengan di tengah inflasi harga peralatan. “Kalau dengan modal Rp 3 juta mungkin tidak layak, di samping juga aturan tidak membolehkan untuk itu. Jadi apa yang kami anggarkan sekarang, itu sesuai permohonan masyarakat, sebagai payung kami. Tidak boleh menaruh angka tanpa proposal,” tandasnya. (ari)
Tersengat Listrik Perangkap Binatang
Seorang Warga di Jerowaru Meninggal Selong (Suara NTB) Nasib naas dialami, Sahnun (51) warga Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru, Kamis (28/1). Ia ditemukan meninggal di tengah lahan pertanian jagung setelah tersengat aliran listrik yang merupakan perangkap binatang yang kerap merusak tanaman jagung masyarakat. Korban pertama kali ditemukan oleh, Murtianan, sekitar pukul 08:30 Wita yang memasang aliran listrik tersebut. Aliran Listrik yang Murtianan pasang menggunakan arus langsung dari PLN menggunakan kilo meter milik amaq Aer, mertua dari Murtianan. Aliran listrik tersebut dibentangkan menggunakan kawat Bendrat yang digunakan hanya satu bentangan dari arah hutan yang biasanya menjadi tempat binatang masuk merusak tanaman
Murtianan dengan kondisi arus listrik tersebut diaktifkan selama 24 jam. Sekitar pukul 22.30 Wita, aliran listrik yang dipasang Murtianan, MCB-nya kembali dan aliran listrik mati. Pertanda jika ada binatang yang disengat aliran listrik. Murtianan memprediksi binatang yang terseterum listrik yang dipasang. Akan tetapi setelah dilihat yang menjadi korban adalah Sahnun (Amaq Roh). Kemudian, Riski yang merupakan anak dari, Murtianan yang mendengar informasi dari masyarakat Desa Ekas bahwa dari pagi hingga malam Sahnun (Amaq Roh) tidak pulangpulang kemudian memberitahukan kepada orang tuanya. Murtianan merasa curiga dan mengajak anaknya, pergi ke ladang jagungnya untuk melihat situasi lokasi aliran listrik yang dipasang.
Pada saat tiba di lokasi ladang jagungnya, Murtianan berjalan memeriksa jalur aliran listrik yang dipasang dan melihat, Sahnun sudah terbujur kaku di bawah kawat bendrat yang dipasang. Karena merasa terkejut dan takut, Murtianan membawa sendiri mayat Sahnun untuk dibawa pulang ke rumahnya dan meminta pertolongan kepada masyarakat Desa Ekas Buana. Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Lalu Jaharudin, membenarkan penemuan mayat laki-laki, yang diduga disebabkan tersengat aliran listrik. Polsek Jerowaru, katanya, sudah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi maupun mengamankan pelaku. Sementara jenazah korban langsung disemayamkan di rumah duka untuk secepatnya dimakamkan. Dengan kejadian tersebut,
(Suara NTB/ist)
MENINGGAL - Sahnun (51), korban meninggal dunia diduga akibat tersengat listrik perangkap binatang di sebuah ladang jagung di Ekas Buana Jerowaru. pelapor bertujuan memasang aliran listrik sebagai pengaman tanaman jagung malah sebaliknya mencelakakan orang lain dan diri sendiri, karena kurangnya perhitungan untuk
faktor keamanan. “Ke depan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pentingnya faktor keamanan bagi personel dan materil dan keselamatan orang lain,’’ terangnya. (yon)
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
19.175 Anak Stunting di Lotim JUMLAH anak yang stunting di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditemukan cukup tinggi. Data yang dimasukkan sesuai hasil Elektrik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dilakukan di 32 puskesmas se Kabupaten Lotim, ditemukan sebanyak 19.175 anak dari 61.464 anak yang terentri datanya. Dari jumlah tersebut data anak yang sangat pendek atau pendek sekali sebanyak 6.357 orang dan pendek 12.818 orang. Demikian disampaikan Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Di(Suara NTB/rus) nas Kesehatan Kabupaten Hj. Herni Widiyanti Lotim, Hj. Herni Widiyanti, SST. M.Gizi, pada Suara NTB, Kamis (28/2). Bila dipersentasekan, anak yang sangat pendek itu 10,34 persen sedangkan yang pendek 20,85 persen. Atau total keseluruhan kasus stunting data e-PPGBM ini sebesar 31,19 persen. “Itu baru setengah atau 50 persen dari dientri,” ucapnya. Data sebelumnya di tahun 2018, berdasarkan data Riskesdas kasus stunting ditemukan sebesar 43,52 persen. Terdiri dari 30,55 persen untuk pendek dan sebesar 12,97 persen pendek sekali. Terjadi kenaikan dibandingkan data tahun 2017, di mana berdasakan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) terdapat 22,4 persen anak pendek dan 12,7 persen anak pendek sekali. Dijelaskan, stunting ada dua macam, pendek dan sangat pendek. Dikatakan pendek jika Tinggi Badan Menurut Umum (TB/U) seorang anak berada di bawah minus dua Standar Deviasi (<-2 SD) sampai dengan minus tiga standar deviasi (<-3 SD). Sedangkan yang sangat pendek berada di bawah minus tiga SD (<-3 SD). Dalam penanganan stunting, intervensi yang dilakukan ada dua macam, yakni secara sensitif dan spesifik. Intervensi sensitif dilakukan lintas sektor, sedangkan spesifik dilakukan jajaran Dinas Kesehatan. Ditegaskan, spesifik ini hanya 30 persen maksimal hasilnya yang bisa dilakukan dengan daya ungkit dari Dikes ini hanya 30 persen. Sedangkan 70 persen itu dilakukan lintas sektor. Karenanya dalam melakukan penanganan stunting ini bupati melibatkan banyak pihak membahas apa yang bisa ditumpangkan untuk turut serta menangani masalah stunting. Salah satu cara spesifik dilakukan Dikes adalah dilakukan penanganan mulai 1.000 hari pertama kehidupan tanpa mengesampingkan masa remaja. Remaja putri juga tetap diperhatikan dan bagaimana memberikan edukasi ke remaja putri melakukan konsumsi gizi seimbang. Intervensi spesifik yang diberikan kepada ibu hamil dengan cara memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi kronis (KEK), pemberian zat besi (fe). Zat besi (fe) sangat besar manfaatnya untukterbentuknya sel darah merah. Di mana, fungsi sel darah merah mendistribusikan zat-zat gizi ke seluruh organ tubuh dan juga mendistribusikan oksigen ke otak. Selain pemberian zat besi (fe) ibu hamil juga dianjurkan untuk konsumsi garam beryodium. Karena unsur yodium sangat berperan dalam pertumbuhan anak dan pembentukan sel otak. Selain itu, ibu hamil juga perlu diberikan obat cacing. Selanjutnya setelah lahir, mendorong Ibu memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya. Mulai dari Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Berikan ASI saja tanpa ada makanan dan minuman lain. Ini yang dikatakan ASI ekslusif, diberikan sejak usia anak 0-6 bulan. Selanjutnya berikan ASI sampai anak itu berusia 24 bulan (2 tahun) dan didampingi makanan pendamping ASI sesuai dengan tahapan umur. (rus)
Pemprov Diminta Selektif Keluarkan IUP di Kawasan Wisata Giri Menang (suara NTB) – Pemprov NTB diminta lebih selektif dan hati-hati menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Lombok Barat (Lobar), terutama di kawasan pariwisata. Sebab dihawatirkan dengan IUP yang banyak dikeluarkan tersebut memicu kerusakan lingkungan dan akes jalan di kawasan wisata dan mengancam keberlangsungan daerah parwisata itu sendiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, H. L. Surapati mengatakan kewenangan terkait IUP ada di provinsi. Sedangkan pemda melalui DLH sebatas mengeluarkan rekomendasi berupa SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Dasar keluarnya SPPL ini jelas dia, ada permohonan dari pemrakarsa yang melakukan aktivitas penambangan di lokasi. SPPL ini dilengkapi surat keterangan dari kepala dusun, kepala desa apakah ada tidak keberatan dari warga sekitar terkait aktivitas galian ini nantinya. Ada juga sertifikasi, bukti kepemilikan tanah. Setelah itu dirapatkan di DLH dengan mengundang camat, kades, pemohon. Dasar itulah untuk penerbitan SPPL setelah itu baru dikirim ke provinsi. “Kalau provinsi mengiyakan, ada verifikasi, barulah terbit IUPnya, provinsi memang punya kewenangan,” jelas dia. Terkait maraknya aktivitas penambangan galian C di kawasan wisata itu, Surapati menduga ada yang belum mengantongi izin. Kemungkinan, kata dia, pengelola baru mengajukan permohonan izin, namun melakukan aktivitas penambangan langsung di lapangan dan aktivitas ini adalah ilegal. Sebab izin belum keluar, namun sudah beraktivitas. Sejauh ini pihaknya sendiri belum mengeluarkan rekomendasi di kawasan wisata.”Di daerah kawasa kita jarang menerbitkan, sebab ada juga rekomendasi dari desa untuk galian, masak desa mengeluarkan rekomendasi di kawasan,”jelas dia. Ia menjelaskan jika Pemprov NTB menerbitkan IUP, maka pihak provinsi menembuskan ke DLH Lobar sebaagai bahan untuk mengawasi di lapangan. Kepala Satpol PP Lobar, Mahnan, SSTP., menambahkan, pihaknya intens melakukan pengawasan di lokasi tambang galian C. Meskipun, kata dia, izin ini diterbitkan oleh provinsi. Namun persoalannya, izin keluar setelah galian dilakukan di lapangan. “Dampaknya tidak saja di lokasi namun akses jalan juga rusak,” jelas dia. Ia pun berharap agar IUP diperketat oleh pemprov, bahkan kalau keluar izin agar pemohon bisa mengambil di pemda saja agar mudah pengawasan. (her)
SUARA PULAU LOMBOK
Penanganan Kasus Korupsi Tak Terpengaruh Pemilu Praya (Suara NTB) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTB, R. Febrytrianto, SH MH., menegaskan proses penanganan kasus dugaan korupsi di daerah ini tetap berjalan dan tidak terpangaruh pelaksanaan pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden. “Ndaklah, semua kasus yang sudah masuk tetap ditangani. Sepanjang penanganan kasus korupsi tidak sampai mempengaruhi apalagi sampai menghambat tahapan pemilu,” tegasnya kepada wartawan, di kantor Kejari Lombok Tengah (Loteng), Kamis (28/2). Kecuali kalau penanganan kasus dugaan korupsi dipandang dapat mengganggu atau menghambat tahapan pemilu
apakah run way LIA sudah layak diperpanjang atau tidak. Pihaknya dalam ini hanya menerima saja, karena keputusan terkait run way ada di jajaran direksi di tingkat pusat. Hanya saja, soal perpanjangan run way sudah masuk ke dalam rencana induk PT. AP I. Tinggal soal waktu saja, kapan run way LIA akan diperpanjang. Dan, itu sangat tergantung dari hasil studi yang dilakukan oleh tim dari PT. AP I Pusat. Jika dari hasil studi yang dilakukan ternyata run way LIA sudah layak diperpanjang, maka tahun depan sudah masuk program, sehingga ada kemungkinan pada tahun 2021 perpanjangan run way LIA bisa terlaksanakan. “Tapi sekali lagi
sedikit dikurangi intensitasnya. Terutama jika penanganan kasus korupsi yang ditangani tersebut melibatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemilu. Misalnya, calon anggota legislatif (caleg) sementara memang penanganan perkaranya dikurangi. Tapi bukan dihentikan, karena tidak ada istilah penanganan kasus korupsi yang dihentikan selama ada
bukti kuat sebagai pendukung. Ada beberapa pertimbangan, kenapa kemudian pihaknya sedikit menurunkan intensitas penanganan kasus korupi yang melibatkan peserta pemilu. Salah satunya, pihaknya tidak ingin ada ekses negatif dari penanganan kasus korupsi. Misalnya, ada kesan muatan politik dalam penanganan kasus korupsi tersebut. Termasuk kesan kejaksaan
melakukan upaya kriminalisasi terhadap peserta pemilu. Meski demikian, pihaknya menegaskan tidak ada niatan mengkriminalisasi pihak tertentu dalam penanganan kasus korupsi. Untuk itu, pihaknya meminimalisir ekses negatif dari upaya penanganan kasus korupsi. “Pelaksanaan pemilu kan satu bulan lagi. Nanti kalau pemilu sudah selesai, penanganan kasus korupsi kita pacu lagi. Tapi yang tidak terkait pemilu, tetap jalan,” imbuhnya. (kir) R. Febrytrianto (Suara NTB/kir)
Kadin Minta Pemda Akomodir Kontraktor Lokal
(Suara NTB/her)
BERSAMA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah bersama anggota DPR RI H. Kurtubi saat penyerahan kendaraan pengangkut sampah roda tiga di Kediri, Kamis (28/2).
Gubernur NTB Targetkan Tiap Desa Punya Bank Sampah Giri Menang (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan sampah dapat mendatangkan berkah jika dikelola dengan baik. Sampah, jika diperlakukan dengan baik, tidak akan mendatangkan masalah, tetapi bisa mendatangkan berkah. “Insya Allah besok NTB ini akan punya bank sampah di setiap desa. Bukan berarti tempat pembuangan sampah tapi tempat pengelolaan sampah di mana setiap orang bisa mendatangkan uang melalui bank sampah ini. Mudahmudahan semua kepala desa bisa menangkap maksud saya supaya bisa membangun bank sampah untuk kepentingan bersama,” jelasnya saat menghadiri peringatan Hari Sampah Nasional di Kediri Lombok Barat, Kamis (28/2). Acara ini juga dihadiri anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB Dr. H. Kurtubi dan dibarengi dengan penyerahan 40 motor roda tiga yang beras-
al dari bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI sebagai upaya dalam mendukung program zero waste. Gubernur berterima kasih atas perhatian H. Kurtubi yang telah memberikan perhatian cukup besar dalam mendukung program zero waste yang menjadi salah satu program pemerintah di NTB saat ini. “Zero Waste Management merupakan hal yang didambakan oleh masyarakat NTB. NTB harus bangga punya anggota DPR RI yang berjuang untuk NTB. Pemerintah juga harus hadir memberikan support kepada putra NTB yang berjuang untuk NTB,” ujarnya. Gubernur optimis dengan pembagian sarana angkutan sampah di tingkat desa-desa di NTB, akan membantu dalam pengelolaan sampah yang baik di kabupaten/kota yang ada di NTB.
Ke depan dengan adanya fasilitas angkutan sampah tersebut, gubernur berharap proses pemilahan sampah organik dan nonorganik dilakukan mulai dari tingkat Rumah Tangga, RT, RW, Dusun dan Desa, dengan membangun bank-bank sampah sebagai tempat pengolahan sehingga sampah yang semula mendatangkan masalah tapi akan mendatangkan berkah, sebagai nilai tambah ekonomi masyarat di NTB. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Dr. H. Kurtubi mengungkapkan, pembagian motor roda tiga sebagai sarana angkutan sampah, merupakan wujud dukungannya terhadap program besar Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan NTB bebas sampah. “Ini merupakan wujud ikhtiar saya dalam mendukung program kerja Gubernur NTB, agar NTB Zero Waste,” ungkapnya. (her)
Kejari Loteng Canangkan Jadi Wilayah Bebas Korupsi Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) telah mencanangkan diri sebagai wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini ditandai dengan penandatangan pakta integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, S.H., M.H., M.M., Kamis (28/2). Sebagai tindak lanjut dari pencanangan tersebut, Kejari Loteng pun berkomitmen melakukan pembenahan besarbesaran mulai dari aspek sistem pelayanan hingga pembinaan mental birokrasi Kejari Loteng
Rencana Perpanjangan Landasan Pacu LIA Mulai Dikaji Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I tengah melakukan studi untuk mengkaji kemungkinan perpanjangan run way (landasan pacu) Lombok International Airport (LIA). Diharapkan proses studi bisa tuntas tahun ini, sehingga tahun depan ada keputusan soal diperpanjang atau tidak run way LIA ini. Hal itu diungkapkan General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, kepada Suara NTB, Rabu (27/2). Studi ini dilakukan oleh tim dari PT. AP I Pusat dengan mempertimbangan berbagai aspek, baik itu yang berkaitan dengan aspek ke daerah, terkait perkembangan pembangunan daerah, maupun aspek kebandarudaraan,
Halaman 5
ini semua tergantung hasil studi serta keputusan direksi di tingkat pusat,” tambahnya. Namun yang sudah pasti untuk run way LIA tahun ini akan ada program peningkatan kualitas run way. Di mana akan ada pengerasan untuk run way yang sudah ada, sehingga kualitas layanan bisa semakin baik. Saat ini panjang run way LIA mencapai 2.750 meter. Dengan panjang tersebut, run way LIA sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar tipe Boeing 747. Terbukti sejak dua musim haji terakhir, pesawat yang turun sudah pesawat berbadan lebar. “Yang jelas kita tunggu hasil studi. Bisa tidaknya run way LIA diperpanjang,” pungkas Nugroho. (kir)
(Suara NTB/kir)
TANDATANGANI - Kajari Loteng Ely Rahmawati menandatangani pakta integritas wilayah bebas korupsi, Kamis (28/2). guna mewujudkan Kejari Loteng menjadi institusi yang bersih, bebas korupsi dan melayani. “Pembenahan dari sisi pelayanan termasuk pembinaan mental birokrasi sudah kita mulai sejak beberapa bulan yang lalu. Dan, masih akan terus berlanjut,” tegas Kajari Loteng, Ely Rahmawati. Artinya, Kejari Loteng tidak hanya sampai pada proses pencanangan saja. Tetapi akan terus berlanjut, sampai semua standar pelayan terpenuhi. Ia mengatakan, fokus pembenahan yang dilakukan jajarannya ialah bagaimana bisa memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan bagi masyarakat. Misalnya, terkait layanan tebus tilang dan pengaduan hukum lainya, sekarang sudah bisa secara online. Termasuk kalau ada masyarakat yang mau mengadukan kasus hukum bisa juga secara online. “Semua dilakukan demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat di daerah ini,” tegasnya. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTB, R. Febry-
trianto, SH MH., yang menyaksikan penandatangan pakta integritas, berharap penandatanganan pakta integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tersebut tidak hanya sekedar formalitas semata. Tetapi harus bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan. Mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani bukan perkara mudah. Menurutnya, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua elemen di Kejari Loteng untuk bisa menjadi institusi penegak hukum yang bersih dan melayani, sehingga bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena yang namanya pelayanan, bukan hanya soal fisik semata. Tetapi bagaimana kepuasan masyarakat yang dilayani. Tidak akan ada artinya, punya fasilitas yang mewah. Tapi pelayanan kepada masyarakat tidak baik. Justru sekarang bagaimana dengan fasilitas yang standar, tetapi mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) – Progres lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih lamban. Lambannnya lelang ini diakibatkan OPD yang lamban mengajukan dokumen lelang ke ULP-BJ. Pihak ULP sudah melakukan berbagai langkah, baik bersurat dan secara lisan meminta agar OPD segera menyerahkan dokumen lelang. Mengingat waktu sudah memasuki bulan ke 3, target penuntasan proses lelang ini sendiri bisa bulan maret ini sehingga pelaksanaan proyek bisa dimulai bulan akhir maret atau bulan Juni. Kepala Bagian ULP-PB Setda Lobar, Ahad Legiarto, menjelaskan, proses input Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (SiRUP) sudah diselsesaikan oleh OPD. “Sejauh ini baru satu yang kita umumkan, karena OPD lain belum masuk. Kendalanya OPD belum memasukkan dokumen lelang,”tegas Ahad. Menurutnya, pengajuan dokumen lelang ini seharusnya dipercepat oleh OP mengingat waktu sudah masuk bulan tiga akan tetap lelang belum banyak diumumkan. Pihaknya sudah bersurat ke semua OPD untuk meminta mempercepat dokumen lelang tersebut. Selan itu, piihaknya juga menyampaikan secara lisan dengan menelpon PPK di OPD untuk menanyakan progres dokumen lelang. “Sekarang kita ingatkan lewat telpon juga, menanyakan dokumen lelang ini,” kata dia. Dari hasil klarifikasi dari OPD mengaku masih dalam proses perencanaan yang belum clear. Pihaknya menargetkan sesuai schedule bulan Maret ini sudah mulai lelang. Di mana proses lelang bisa dilaksanakan satu bulan, selanjutnya bulan Juni bisa
penandatanganan kontrak untuk pelaksanaan proyek. “Harapan kita seperti itu,”tegas dia. Ia berharap agar semua OPD mempercepat dokumen lelang, sebab jangan sampai kejadian proyek molor seperti tahun-tahun sebelumnya terulang lagi. Sebab, kata dia, keberadaan ULP ini harus mampu memecaahkan persoalan ini. Namun di satu sisi komitmen ini tidak bisa jalan sendiri tanpa didukung komitmen dari semua OPD. Di sini semua OPD harus mempercepat proses ini, sebab bolanya saat ini ada di OPD. “Kalau kita kan kerja berdasarkan sistem aplikasi,” ujar dia. Berdasarkan data, total anggaran RUP yang harus diumumkan oleh Pemda sebesar Rp 932.583.670.243. Terdiri dari, belanja barang dan jasa Rp 446.094.373.868 dan belanja modal Rp 486.489.296.374. Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Lobar, Rasidi mengatakan pihak pemda harus melibatkan para pengusaha lokal agar ikut bekerja di proyek-proyek pemda baik skala kecil dan besar. Seperti proyek Meninting yang dikerjakan oleh BUMN, harus juga melibatkan pengusaha lokal.”Kami minta pemda agar meliibatkan para pengusaha lokal kita, yang sejauh ini minim sekali diakomodir,” jelas dia. Pelibatan rekanan lokal jelas dia penting agar pemberdayaan bagi pengusaha lokal. Dalam hal pelibatan para rekanan lokal, pihaknya mendorong agar gubernur mengeluarkan Pergub tentang pelibatan rekanan lokal, sebab ada celah regulasi yang bisa dilakukan oleh gubernur. Hal ini penting agar menjadi salah satu acuan pemkab untuk mengakomodir pengusaha lokal. Pergub ini jelas dia sangat ditunggu-tunggu oleh pemda. (her)
Minimalisir Peran Rentenir, Baznas NTB Bantu Nelayan Giri Menang (Suara NTB) – Banyak nelayan di wilayah Lombok Barat (Lobar) terjerat rentenir lantaran sulitnya mengakses permodalan. Untuk menekan atau meminalisir nelayan setempat terjerat rentenir, pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bekerjasama dengan Baznas NTB memberikan bantuan modal usaha Rp 1 juta per orang. Modal bisa dipakai untuk usaha pengolahan, berjualan dan usaha kecil lainnya. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, Baznas NTB, Dr. H. M. Said Gazali, menjelaskan, salah satu program Baznas untuk mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya memberdayakan masyarakat tidak mampu di seluruh NTB, termasuk Lobar. Di Lobar disasar dua lokasi, yakni di Desa Taman Ayu sebanyak 50 nelayan dan Kuranji sebanyak 62 orang. Ada juga di Mataram diberikan 79 orang. “Masing-masing mendapatkan bantuan modal Rp 1 juta yang tahap II,” jelas dia. Pada tahap I diberikan bantuan Rp 500 ribu per orang, setelah mengelola selama 10 bulan diberikan Rp 1 juta. Pengelolaan dana ini sendiri dilakukan oleh nelayan di bawah koordinator, hasilnya ditabung untuk kebutuhan seharihari dan ada diinfaq sedekah.
Program ini, jelas dia, untuk membantu pemda menangani kemiskinan. Pihak Baznas memberikan bantuan kepada warga miskin untuk bisa meningkatkan perekonomiannya, sehingga diharapkan nelayan yang tadinya sebagai mustahiq (penerima zakat) bisa menjadi muzakki (pemberi zakat). Sementara itu Ketua HNSI NTB H. Joko Supriyanto, MM., mengatakan bantuan dana permodalan dari Baznas yang dikerjasamakan dengan HNSI sejak 2017 di mana di Lobar ada 11 kelompok penerima dengan dana Rp 55 juta. Tahun 2018 ada sejumlah perima bantuan ini dengan kelompok Rp 55 kelompok, total penerima mencapai 595 orang, baik di 2017 dan 2018 dengan total dana Rp 420 juta. Untuk tahun ini, penyaluran bantuan kepada 16 kempok dengan 169 orang penerima di sejumlah daerah ditambah lagi kelompok baru sebanyak 21 dengan 222 anggota. “Total bantuan yang disalurkan Rp200 juta,”jelas dia. Ketua HNSI Lobar H. L. Muhammad mengaku program bantuan ini menyasar nelayan melalui bantuan dana usaha untuk pengolahan hasil tangkapan. Tahun ini, kata dia, ada 125 kelompok nelayan di Lobar yang ada di Taman Ayu dan Kuranji sudah dibantu modal usaha. (her)
Suara NTB/her)
SALURKAN - Baznas NTB dan HNSI menyalurkan bantuan dana modal usaha kepada 50 nelayan di pesisir Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
Halaman 6
Wabup Sumbawa : Semoga ”Suara NTB” Makin Inovatif
(Suara NTB/arn)
JELASKAN PRODUK - Iwan Sofyan bersama jajarannya menjelaskan produk unggulan Lantung di tengah tengah berlangsungnya CFD di Mataram, pekan lalu.
Promosi Potensi Lantung dan Sejumlah Kecamatan ”Rambah” Provinsi Mataram (Suara NTB) – Diprakarsai Camat Lantung, Iwan Sofyan, kini Camat lainnya merambah ibu kota Provinsi untuk promosi potensi dan produk wilayah. Dengan memanfaatkan ajang car free day (CFD) di Kota Mataram. Tak hanya menjual produk, tetapi juga membangun jaringan investasi dan kemitraan dengan berbagai lembaga lainnya. “Kami (Lantung) telah memulai sejak minggu lalu. Meskipun biaya swadaya. Kami mengajak BUMDes di Lantung ke CFD di Mataram. Kebetulan kami juga disupport Dinas Kominfo NTB. Kami bagikan brosur potensi pariwisata Lantung di CFD dan dibantu Bagian Ekonomi Setda NTB, kami juga dipertemukan dengan pejabat Bank Indonesia. Jadi, di CFD ini, kami sekaligus bisa membangun jaringan yang lebih luas, agar potensi Lantung lebih dikenal,” terang di kantor Suara NTB, Kamis (28/2). Untuk minggu ini, pihaknya mengajak serta Camat Unter Iwes dan sejumlah lainnya. Untuk mengenalkan produk unggulan masing masing kecamatan di arena CFD. Terutama pada tujuh kecamatan yang menjadi replikasi inovasi Pariri SiDesa kecamatan Lantung. Yakni, kecamatan Pelampang, Labangka, Empang, Moyo Hulu, Unter Iwes, Alas, Lopok, dan Ropang. “Hal ini sesuai dengan semangat Pak Bupati, agar inovasi ini berkelanjutan,” kata Iwan. Dengan hadiah miliaran rupiah dari inovasi Lantung yang menembus nasional, diharapkan ada keberlanjutan melalui replikasi program. Makanya diminta untuk menguatkan desa dan kecamatan lainnya. Selain penguatan inovasi di Lantung sendiri. Melalui program pemberdayaan, pelatihan dan bimbingan teknis pelaku usaha bidang pariwisata. “Kami juga membangun MoU dengan beberapa lembaga lainnya untuk keberlanjutan inovasi di Lantung,” pungkasnya. (arn)
MUI Dampingi Pelaksanaan Imunisasi MR di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa mendampingi pemerintah daerah (Pemda) melalui dinas terkait dalam pelaksanaan imunisasi Measles Rubella (MR). Pendampingan ini dilakukan guna memberikan pemahaman supaya tidak adanya keraguan di tengah masyarakat. Mengingat saat ini sudah ada fatwa MUI Pusat yang memperbolehkan imunisasi MR ini dilakukan. Kepala MUI Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, (Suara NTB/ind) S.Ag kepada wartawan, KaSyukri Rahmat mis (28/2) menyampaikan, imunisasi MR sempat mendapat penolakan dari masyarakat karena khawatir dengan kandungan dan kehalalannya. Namun berdasarkan fatwa MUI Pusat Nomor 33 tahun 2018, imunisasi MR dikatakan mubah atau diperbolehkan. Makanya sebagai sebuah lembaga yang punya amanat dan tanggung jawab, pihaknya di Kabupaten juga melanjutkan apa yang difatwakan. “Saat ini juga kami sedang mendampingi Dinas Kesehatan dalam rangka penguatan imunisasi Measles Rubella, yang beberapa waktu terakhir ditolak oleh masyarakat,” ujarnya. Dijelaskannya, ada beberapa pertimbangan terkait dikeluarkannya fatwah MUI ini. Pertama selama belum ditemui adanya imunisasi yang betul-betul halal atau terbebas dari zat yang dilarang oleh agama, maka itu dibolehkan oleh ulama. Kajiannya memang sangat dalam, dan panjang. Beberapa ayat Al-Quran, Hadist Rasulullah, dan pandangan para ulama menjadi dasar, sehingga Komisi Fatwa MUI pusat membolehkan penggunaan imunisasi rubella. Makanya kedepannya pihaknya berharap, tidak perlu ragu untuk melakukan imunisasi terhadap anaknya yang dalam kondisi masih bayi. Karena banyak sekali manfaat untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak. “Ini sudah keluar fatwa, dan status fatwa ini tidak main-main. Jadi tidak semabarangan untuk keluarnya fatwa. Yang perlu diyakini bahwa status fatwah ini menjadi pegangan semua kita. Apapun bentuk perselisihan dan pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait imunisasi rubella, maka berdasarkan Fatwa MUI, masalah kehalalalan dan kebolehan menggunakan imunisasi rubella dinyatakan selesai. Kami berharap kepada masyarakat untuk tidak lagi cemas, takut atau kemudian ada keraguan dan menolak imunisasi ini,” pungkasnya. (ind)
Imigrasi Terus Galakkan Pengawasan Orang Asing Sumbawa Besar (Suara NTB) Imigrasi Sumbawa intens melakukan pengawasan orang asing di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Selain secara internal juga bersama dengan Tim Pora (Pengawasan Orang Asing). Di tahun 2019 ini, Imigrasi setempat juga akan terus menggalakkan pengawasan tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Sumbawa, Andy Cahyono Bayuadi, Kamis (28/2), mengakui akan digalak(Suara NTB/dok) kannya pengawasan. PihaknAndy Cahyono Bayuadi ya berencana mengadakan pertemuan bersama tim pengawasan orang asing di tingkat kecamatan dan kabupaten secara rutin. Guna meningkatkan sinergi serta pengawasan. “Jadi untuk meningkatkan sinergisitas dan pengawasan, perlu kita akukan semacam pertemuan dengan melakukan diskusi rutin. Awal Maret ini akan mulai kita galakkan,” ujarnya. Menurutnya, pihaknya sudah mulai bergerak secara internal dalam melakukan pengawasan dan beberapa waktu lalu sudah ada dua warga asing yang dideportasi. Pengawasan juga akan ditingkatkan bersama tim Pora. “Saya harap di 2019 semakin meningkat pengawasan. Nanti kita kerahkan semua anggota, kemudian bekerjasama dengan stakeholder terkait,” tukasnya. Diketahui, lanjutnya, potensi keberadaan orang asing banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Karena selain banyak tempat wisata, kemudian hotel, juga adanya pekerja PT. AMNT. Begitujuga di Sumbawa terutama di bagian Barat seperti di Utan dan Alas. Untuk itulah pengawasan akan terus ditingkatkan. (ind)
Mataram (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Harian Umum Suara NTB Ke-15, 1 Maret 2019. Diharapkan pada usianya yang ke 15 ini, Harian Suara NTB, semakin kreatif dan inovatif dalam menyajikan berita yang bermanfaat bagi masyarakat. “Semoga semakin sukses. Serta semakin kreatif dan inovatif,” demikian ucapan dari Wabup Sumbawa usai mengikuti Diskusi Terbatas Suara NTB bersama Wakil Gubernur NTB, di kantor redaksi Suara NTB, Kamis (28/2). Menurut Wabup, arus informasi saat ini berkembang cepat. Sehingga media pun harus bisa merespons dinamika tersebut. Penyajian berita harus lebih berkualitas. Sebagai salah satu media arus utama di NTB, Harian Suara NTB, harus hadir menjadi media pembaharu, menjalankan fungsi kontrolnya bagi pemerintah dan masyarakat dan serta menyuguhkan nilai nilai edukatif. Serta Ikut mengawal program pemerintah. Apalagi saat ini, derasnya berita hoaks mesti ditangkal. Dengan pilihan beritanya, diharapkan Suara NTB dapat menangkal hoaks, menyajikan infomasi yang benar kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak ikut terseret informasi hoaks. “Selamat HUT Suara NTB Ke 15,” demikian H. Mo, panggilan akrabnya. (arn/*)
(Suara NTB/arn)
DI REDAKSI - Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah di kantor Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (28/2).
PDAM KSB Putus Sambungan Ribuan Pelanggan Taliwang (Suara NTB) – Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama ini telah mengambil tindakan tegas bagi pelanggannya yang tidak taat membayar iuran. Terbukti, hingga kini ribuan sambungan pelanggan diputus karena mangkir dari kewajibannya tersebut. Direktur PDAM KSB, Bambang, ST menjelaskan, pemutusan jaringan ke pelanggan yang tidak taat aturan itu paling banyak terjadi dalam kurun dua tahun terakhir. Mereka rata-rata tidak pernah membayar iuran bulanan hingga batas waktu maksimal yang ditentukan PDAM. “Paling banyak dua tahun terakhir, jumlahnya sekarang yang sudah kita putus hampir 2 ribuan sambungan,” katanya. Ia mengungkapkan, kepada pelanggan yang telat bayar selama ini sudah banyak diberi kompensasi. Selain toleransi
waktu pembayaran yang diperpanjang, PDAM KSB juga selalu mengingatkan selama dalam waktu masa tenggang tunggakan pembayaran. “Tapi ya seperti itulah. Setelah kami ingatkan tidak bayar juga, akhirnya mau tidak mau kami putus saja,” cetusnya. Sebagaimana umumnya perusahaan produsen, hasil penjualan air ke pelanggan merupakan penopang biaya produksi PDAM KSB. Menurut Bambang, iuran yang diperoleh dari pelanggan itu selama ini menjadi sumber pendanaan terbesar pihaknya dalam mengelola
PDAM KSB. Karena itu pihaknya sangat ketat dalam menerapkannya. “Kalau kami tidak tegas, ya kami akan kerepotan juga menutupi biaya produksi kami tiap bulannya,” ujarnya. Bambang menyebutkan, tarif yang diberlakukan PDAM KSB selama ini masih termasuk level rendah. Bahkan dibanding PDAM di daerah lainnya, PDAM KSB adalah yang paling murah. “Jadi sebenarnya pelanggan kita masih ringan beban membayarnya. Tapi ya tidak tahu kenapa mereka tetap saja malas membayar,” sebutnya.
KSB Hanya Dapat Rp2,1 Miliar Dana Kelurahan Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, hanya mendapatkan jatah Rp2,1 miliar untuk dana bantuan Kelurahan tahun 2019. Jika di estimasikan, masingmasing kecamatan di KSB akan mendapatkan bantuan dana sekitar Rp300-400 juta untuk tujuh Kelurahan. Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa Barat, M. Endang Arianto S. Sos, MM, Kamis (28/2) mengatakan, bantuan dana tersebut sudah mulai ditransfer ke masingmasing Kelurahan supaya bisa digunakan. Adanya tambahan ini, diharapkan bisa digunakan dengan baik dan maksimal, karena selama ini Kelurahan selalu mengeluhkan dana yang kurang. Sehingga pelaksanaan program
yang dicanangkan tidak bisa maksimal. Dengan masuknya dana ini, maka tujuh Kelurahan di KSB akan mengelola anggaran sekitar Rp700-800 juta pertahun. Karena sebelum dana bantuan tersebut masuk, dari APBD sudah digelontorkan anggaran Rp300 juta untuk dikelola. Makanya dengan bertambahnya anggaran itu, pihaknya sangat berharap supaya Kelurahan bisa semakin maksimal lagi melaksanakan program. Terlebih lagi pekerjaan fisiknya juga dibatasi sehingga tidak ada pekerjaan besar bagi Kelurahan. “Dananya sudah kita transfer ke tujuh Kelurahan untuk bisa digunakan. Kita juga berharap anggaran yang sudah ditangkatkan tersebut bisa men-
ingkatkan kinerja para perangkat Kelurahan,” ujarnya. Dikatakannya, penggunan dana untuk Kelurahan ini, tidak seberat seperti pengelolaan dana desa. Karena dana Kelurahan ini tidak ada pelaksanaan proyek fisik yang besar, karena sudah menjadi kewenangan dari kabupaten. Sementara jika sesuai dengan Juknis pelaksnaan dana Kelurahan ini lebih kepada proyek untuk membersihkan dan perbaikan jalan lingkungan. Jika ada drainase yang mampet dan jalan yang rusak, maka kelurahanlah yang bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan. Sehingga tidak ada lagi usulan dari masyarakat ke Kabupaten untuk penanganan masalah seperti itu. (ils)
Eko Pece Janji Bawa Tarian KSB ke Pentas Dunia Taliwang (Suara NTB) Eko Supriyanto alias Eko Pece berjanji akan membawa tarian daerah ciptaan penari lokal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke kancah internasional. Pernyataan koreografer kondang Indonesia ini disampaikan langsung di hadapan Bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin, MM. “Saya tadi sudah lihat pak (bupati) kreasi tari kontenporer hasil koreografer lokal di sini dan sangat bagus. Jadi kalau pak bupati mengizinkan saya akan adopsi untuk saya kenalkan ke luar (negeri),” kata Eko Pece yang langsung disambut tepuk tangan tamu yang hadir pada acara malam ramah tamah Pemda KSB dengan Institut Seni Surakarta (ISI) Surakarta, Rabu malam (27/2). Ia mengatakan, ISI Surakarta memiliki banyak jaringan internasional yang dapat dijadikan saluran mengenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Khusus kesenian tari berbagai event tahunan tersedia di sejumlah negara. Dan saat ini dirinya
tengah menggarap koreografi kontemporer bertemakan tugu perbatasan negara dengan Pemda Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang nantinya akan ditampilkan pada event tahun 2020 mendatang. “Yang saya garap di Belu ini tarian kontenporer, ceritanya tentang tugu-tugu perbatasan dan penari saya ada dua dari Timor Leste dan tiga orang dari Atambua,” sebut mantan penata tari sekaligus penari latar diva dunia Madonna ini. Menurutnya, setelah proyek kerja sama dengan Pemda Belu itu rampung dirinya akan sangat senang jika mendapatkan izin dari Pemda KSB untuk mengeksporasi tari-tarian kontenporer KSB. Ia pun berjani jika tidak ada halangan tahun 2021, tarian ciptaannya yang mengadopsi gerakan tari KSB itu sudah dapat ditampilkan di luar negeri. “Jaringan kami di luar negeri itu setiap selesai pagelaran selalu bilang apa lagi yang bisa ditampilkan. Nah nanti kalau yang tarian kon-
temporer Belu sudah selesai, saya akan sampaikan bahwa berikutnya tarian KSB yang akan kami sajikan,” janjinya. Sebagai koreografer, Eko yang juga aktif mengajar sebagai dosen tari di ISI Surakarta ini mengaku bangga. Sebab perkembangan seni tari di Indonesia sudah sangat pesat dan tidak tersegmentasi pada satu kebudyaan saja. “Tahun 80 sampai 2000an. Di luar negeri yang terkenal hanya tarian Jawa, Bali dan Sumatra. Tapi hari ini semuanya mulai dikenal. Dan Tarian Sumbawa khususnya KSB ini tentu juga bisa kita kenalkan,” ujarnya. Selanjutnya Eko memberikan apresiasi kepada pemerintah dan generasi muda KSB. Karena mampu menghidupkan jalan-jalan pelestarian kebudayaannya. Bahkan pria yang memiliki gelar Doktor rangkap dua ini secara khusus berpesan kepada Bupati KSB agar terus mempertahankannya apa yang telah dilaksanakan Pemda KSB saat ini. (bug)
Terkait tarif iuran itu, PDAM KSB sebenarnya sudah pernah mengajukan kenaikan ke pemerintah setempat. Sayangnya permohonan tersebut belum dipenuhi oleh Pemda KSB dengan berbagai alasan. “Kan kita sudah lama minta dinaikkan tarifnya. Tapi karena ini perusahaan pemerintah ya harus persetujuan pemerintah juga. Dan sampai sekarang persetujuan itu belum juga diberikan ke kita,” urainya. Meski masih menerapkan tarif bawah, Bambang mengaku sangat bersyukur sejauh ini pihaknya dapat terus memberikan pelayanan kepada pelanggan. Baginya jika secara finansial belum dapat memberikan keuntungan kepada daerah, minimal secara sosial telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
(Suara NTB/bug)
Bambang “Kita terus berupaya memberikan pelayanan maksimal dan harapan jangka panjang kami tentu memberi keuntungan bagi daerah,” pungkasnya. (bug)
KPU KSB Belum Dapat Data Potensi Pemilih Karyawan Tambang Batu Hijau Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum memperoleh data potensi pemilih pekerja tambang Batu Hijau. Hal ini membuat KPU setempat kesulitan melakukan klasifikasi pemilih untuk kebutuhan Pemilu April mendatang. Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd menjelaskan, untuk mendapatkan data potensi pemilih para pekerja di tambang Batu Hijau itu pihaknya telah bersurat dan berkomunikasi dengan manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Hanya saja hingga kini belum ada jawaban pasti kapan perusahaan dapat menyerahkan data-data yang dibutuhkan tersebut. “Terakhir kami bertemu dengan pihak Govrel-nya (government relation) katanya masih menunggu arahan manajemen. Kami tidak tahu manajemen mana yang dimaksud. Apakah yang ada di sini atau di pusat sana,” katanya kepada wartawan, Kamis (28/2). Data potensi pemilih karyawan tambang Batu Hijau itu sangat dibutuhkan oleh KPU KSB. Selain untuk mengetahui berapa jumlah karyawan yang memiliki hak pilih, data tersebut juga diperlukan guna mengklasifikasi jenis-jenis pemilih yang dapat diikuti. Sebab di Pemilu 17 April nanti, pekerja tambang PTAMNT ini dikategorikan sebagai pemilih pindahan sehingga tidak semua jenis pemilihan dapat diikuti. Bagi mereka pemilih pindahan antar provinsi maka hanya berhak memilih presiden sementara pemilih pindahan antar kabupaten/kota lintas daerah pemilihan (Dapil) untuk DPR-RI dan DPRD Provinsi hanya bisa memilih
presiden dan anggota DPD. Berikutnya pemilih pindahan antar kabupaten/kota satu Dapil DPR-RI dan DPRD Provinsi, berhak memilih presiden, anggota DPD, anggota DPR-RI serta anggota DPRD Provinsi. “Begitu juga kalau status pemilih pindahan itu misalnya lain Dapil untuk DPRD Provinsinya maka bersangkutan tidak berhak memilih anggota DPRD. Dan itu juga berlaku di untuk DPRD kabupaten, kalau pemilih itu pindahannya lintas Dapil ya tidak punya hak memilih anggota DPRD,” papar Denny. Klasifikasi jenis pemilih seperti di atas, kata Denny, sangat dibutuhkan pihaknya untuk menyiapkan kebutuhan proses pemilihan di hari pencoblosan nanti. Dan tanpa data potensi pemilih yang harusnya diperoleh dari manajemen perusahaan PTAMNT itu, maka pihaknya mustahil dapat melakukan klasifikasi tersebut. “Kami mau mendata satu persatu karyawan di dalam juga kan tidak akan efektif. Apalagi mungkin kami sulit juga dapat akses masuk. Makanya kami sangat berharap perusahaan yang memberikan data awalnya ke kami,” cetusnya. (bug)
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Akademisi Minta Pejabat Jelaskan Proyek di Amahami dan Dam Kota Bima (Suara NTB) – Akademisi, Dr. Syarif Ahmad, M.Si menyoroti sikap pejabat OPD teknis yang terkesan tertutup dalam menjelaskan soal proyek pembangunan di kawasan Amahami dan Dam yang saat ini diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Proyek pembangunan di kawasan Amahami dan Dam diselidiki oleh Kejati NTB karena diduga bermasalah. Bahkan tim Kejati juga sudah mengecek fisik proyek hingga melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dari Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima. Sayangnya, sejak tahapan
pemeriksaan dan pengecekan, para pimpinan OPD teknis yang bertanggungjawab pembangunan proyek itu terkesan tertutup memberikan keterangan atau komentar kepada awak media massa. “Kalau seperti ini, tidak perlu jadi pejabat publik karena belum layak,” katanya kepada Suara NTB.
Sebagai pejabat lanjutnya, apapun persoalan yang sudah mencuat seharusnya dijelaskan agar publik tahu. Karena hal itu sudah menjadi tanggungjawabnya sebagai pejabat publik yang merupakan milik umum. “Harus disampaikan agar publik tahu persoalannya. Tapi kalau tidak,
jangan jadi pejabat,” katanya. Selain mengkritik sikap pejabat OPD teknis yang terkesan bungkam terhadap awak media. Syarif juga menyayangkan kinerja Kejati NTB yang baru membuka pembangunan proyek di Amahami. “Tapi inilah gejala hukum kita. Saya pikir gejala semacam ini tidak hanya di Bima saja,” katanya. Syarif mengaku sudah cukup lama memantau beberapa proyek di kawasan Amahami, salahsatunya pembangunan mesjid terapung. Menurutnya
proyek pembangunan yang kini menjadi icon Kota Bima itu sudah lama bermasalah. “Sudah berjalan lama soal ini. Pembangunannya tidak sesuai nomenklatur, karena awalnya pembanguna rumah adat tapi yang dibangun justru mesjid terapung,” ujarnya. Oleh karena itu, Syarif menantang Kejati NTB agar menelusuri persoalan tersebut hingga tuntas. Bahkan Doktor jebolan UI ini berharap kasusnya bisa dituntaskan secepatnya. “Kita tunggu saja kedepan
seperti apa hasilnya,” katanya. Terpisah, Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH, menilai sorotan Akademisi terhadap pejabat yang bungkam mengomentari soal pembangunan proyek di kawasan Amahami dan Dam merupakan persepsi. “Tidak dikomentari hal itu lebih menjaga agar informasi tidak membias. Saya kira sebagai bentuk kehatihatian karena menyangkut persoalan hukum,” katanya singkat. (uki)
Syarif Ahmad (Suara NTB/Uki)
PENERTIBAN - Bawaslu Kota Bima bersama Sat Pol PP Kota Bima menertibkan APK yang dipasang tidak sesuai zona, di taman Amahami, Rabu, (27/2).
Bawaslu Mulai Tertibkan APK Liar Kota Bima (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima bersama tim gabungan mulai menertibkan dan menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 yang dipasang tidak sesuai zona alias APK liar. Komisioner Bawaslu Kota Bima, Asrul Sani SE, mengatakan penertiban APK yang
melanggar ketentuan tersebut mulai Rabu (27/2) sore kemarin dengan menyasar beberapa wilayah di Kota Bima. “Hari pertama penertiban kita sasar wilayah Kota Bima bagian barat. Seperti di Perbatasan Ni’u, Tanjung dan juga taman Amahami,” katanya Kamis (28/2). Dikatakannya hari pertama penertiban, APK yang ditertib-
kan didominasi poster dan stiker yang ditempel di tiang listrik dan pohon. Bahkan APK yang ditertibkan itu ada sebagian dari KPU. “Zona pemasangan salah atau tidak sesuai ketentuan makanya kita cabut, karena menganggu keindahan Kota dan estetika,” katanya. Asrul menjelaskan dalam penertiban APK, pihaknya tidak
hanya melibatkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Namun menggandeng juga aparat TNI/Polri, Panswascam hingga Pengawas Pemilu tingkat Kelurahan. “Penertiban APK akan terus kita lakukan di seluruh wilayah, sampai tidak ada lagi APK yang pasang tidak sesuai dengan zona yang ditetapkan,” katanya.
Asrul menambahkan, sebelum APK ditertibkan, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dan memberikan himbauan kepada Partai Politik agar mencabut karena dipasang tidak sesuai ketentuan. “Namun himbauan kita tidak diindahkan. Makanya kita menertibkan dengan paksa,” pungkasnya. (uki)
Dua Bulan, 73 Warga Terjangkit DBD di Dompu
(Suara NTB/jun)
DIRAWAT - Firmansyah (17) korban pemanahan di Desa Bara saat menjalani perawatan oleh tim dokter rumah sakit, Kamis (28/2).
Kawanan Pemanah Misterius Diringkus Polisi Dompu (Suara NTB) – Lima kawanan pemanah misterius di Desa Bara akhirnya diringkus polisi. Mereka Yar (15) He (15) Dc (15) Aa (16) dan Sh (16). Kelima bocah yang masih berstatus pelajar tersebut dibekuk tak lama setelah melancarkan aksi jahatnya terhadap Firmansyah (17), Selasa (26/2) Pukul 23.58 Wita. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., kepada Suara NTB mengungkapkan, tindak pidana penganiayaan dengan panah yang telah mengakibatkan korban menderita luka tusuk dibagian paha itu berawal saat Firmasyah dan kawan-kawan hendak pulang ke rumahnya di Desa Madaprama. Setibanya di perempatan Sipo Desa Bara datang para terduga pelaku dari arah yang bersmaan
melambung dan seketika melepaskan anak panah hingga mengenai pahanya. Mendapati kejadian tersebut dua rekan korban yang kebetulan berboncengan langsung teriak meminta pertolongan, terlebih bergegas membawanya ke RSUD Dompu segera mendapat pertolongan. “Mengetahui kejadian itu rekan korban berusaha mencari pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis,” kata dia dikonfirmasi, Kamis (27/2) malam. Mengetahui adanya insiden pemanahan yang memang tengah menjadi tren kejahatan di wilayah ini, jajaran Polsek Woja dibawa kendali Kapolsek Ipda Rusdi, SH., langsung mengerahkan delapan personel Unit Intelkam untuk melakukan penyelidi-
kan. Alhasil, didapati informasi bahwa biang pemanah misterius tersebut yakni Yar dan He dari Desa Bara. Keduanya tak lama kemudian ringkus tanpa perlawanana sedikitpun, berikut tiga rekannya dan barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksi melawan hukum ini. “Disamping lapangan bara polisi berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti, kemudian Pukul 0.33 dini hari mereka dibawa ke polres bersama barang bukti,” jelasnya. Belum diketahui pasti apa motif di balik pemanahan yang telah mengakibatkan korban menderita luka serius tersebut, saat ini keliman orang pelajar di bawah umur tersebut dalam proses pemeriksaan. Sedangkan korban masih menjalani perawaratan di rumah sakit. (jun)
Dompu (Suara NTB) – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dompu terus bertambah. Dalam dua bulan terakhir, tercatat 73 orang warga terjangkit wabah penyakit berbahaya tersebut. Beruntung, tidak ada tambahan korban jiwa. Humas RSUD Dompu, Gunawan, Amd., kepada Suara NTB menyampaikan, dari 62 orang warga yang terjangkit DBD pada pertengahan Februari lalu kini terdapat penambahan 11 kasus, sehingga total pasien yang ditangani selama dua bulan terakhir ini 73 orang, tiga diantaranya dinyatakan meninggal dunia. “Kasus terbaru sekarang 11 orang sehingga total dari Januari ada 73, meninggal masih tiga orang,” ungkapnya. Kondisi cuaca yang belum kembali normal serta kebersihan lingkungan yang tidak terawat disinyalir masih menjadi penyebab utamanya. Diperparah sebaran pasien tergigit nyamuk Aides Aegypti yang menularkan virus dengue itu sudah cukup meluas. Sehingga wajar temuan kasusnya terus bertambah. Hanya saja, lanjut Gunawan, dari total kasus ini belum ada tambahan korban jiwa dari tiga orang yang sebelumnya didiagnosa positif menderita DBD. Sementara
itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Iris Juita Kastianti, Skm, MMKes mengakui terus bertambahnya penderita penyakit menular dan berbahaya tersebut. Karenanya ditekankan agar masyarakat terus membudayakan perilaku hidup sehat dengan memperkuat Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Upaya ini dinilai satusatunya cara paling efektif dalam menekan kasus DBD yang sudah memakan korban jiwa tersebut. “Kalau penanganan dengan fogging itu tidak bisa mematikan jentik nyamuk, hanya nyamuk dewasa saja. Makanya PSN harus diperkuat,” harapnya. Selain memperkuat PSN sebagai langkah pencegahan, proaktif masyarakat dalam memeriksa kesehatan keluarga juga sangat dibutuhkan, dengan kata lain setiap kali menjumpai anak atau keluarga menderita demam selama dua hari berturut-turut maka harus sesegera mungkin dibawa ke pusat pelayanan kesehatan. Karena melihat kondisi cuaca yang tidak menentu ini besar kemungkinan mereka terjangkit DBD. “Harus cepat dibawa periksa karena rata-rata pasien yang meninggal kemarin kondisinya sudah parah karena terlambat ditangani,” tegasnya. (jun)
Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Iris Juita Kastianti, Skm, MMkes mengakui, sembilan puskesmas dibawah pengelolaannya sampai saat ini belum mengantongi izin pengolahan limbah medis, sebagaimana yang ditegaskan DLHK beberapa waktu lalu. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan terkendala anggaran yang terbatas. Akibatnya, limbah medis yang terus dihasilkan pasca penghentian operasional insinirator RSUD terpaksa ditumpuk begitu saja. “Selama ini kami MoU dengan rumah sakit tapi kan alatnya sudah stop karena tidak memenuhi syarat, makanya terpaksa kami kumpulkan saja,” kata dia menjawab Suara NTB. Semenjak dilayangkannya surat teguran oleh DLHK untuk pengurusan izin lingkungan dan pengolahan limbah medis 2018 lalu, Dikes sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati terkait kebutuhan anggaran, tetapi rupanya sampai saat ini tak juga dialokasikan khusus. Untuk itu, tegas dia, wajar jika sembilan puskesmas termasuk Dikes sendiri belum bisa mematuhi beberapa kali surat teguran DLHK. Kendati demikian, sebagai bentuk tanggung jawabnya atas keberadaan limbah medis yang disadari membahayakan kesehatan lingkungan dan warga sekitar tersebut pihaknya terus mewanti-wanti jajaran agar tidak membuangnya sembarang, tetapi tetap mengumpulkannya di satu wadah tertentu untuk kemudian dimusnakan setelah ada izin. Atau minimal kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana yang sudah dilakukan RSUD Dompu. “Sejauh ini ya upaya kita baru sebatas pengumpulkan sampah medis itu, untuk izin kita tunggu angarannya dianggarkan,” ujarnya. Limbah medis yang dihasilkan sejauh ini, menurut dia, belum begitu banyak karena yang terkumpul sebelumnya sudah dimusnahkan dengan alat insinarator RSUD, namun mengingat alat tersebut telah dihentikan operasionalnya mau tidak mau Dikes maupun puskesmas harus melakukan pengumpulan secara mandiri. “Belum seberapa karena 2018 kemarin kan kita kerjasamanya dengan rumah sakit,” tandasnya. (jun)
Sering Salah Sasaran, Koperasi dan UKM akan Miliki Pendamping Dompu (Suara NTB) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB menyiapkan pendamping diklat koperasi dan UKM agar tepat sasaran. Sebab, peserta diklat pengembangan SDM koperasi dan UKM sering salah sasaran. Kepala Bidang Pengembangan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Serim, MSI kepada Suara NTB, Kamis (28/2/ 2019) kemarin mengHj. Serim ungkapkan, pendamping diklat koperasi dan UKM akan direkrut 3 orang dari 7 orang yang masuk ke tahap wawancara. Tenaga ini nantinya berfungsi mencari dan merekomendasikan calon peserta setiap diklat tentang koperasi UKM dilakukan. “Pengalamannya salah kirim,” ungkapnya. Pendamping diklat ini, lanjut Hj. Serim, akan melihat kondisi peserta sebelum dan sesudah diklat diikutnya. Kondisi ini dilihat dari perkembangan usahanya. Ketika tidak ada perkembangan usaha setelah mengikuti diklat, menunjukan peserta tidak membutuhkan diklat atau sasaran kurang tepat. “Fungsi pendamping ini untuk menghindari (salah kirim) itu, apalagi pemerintah Provinsi kedepan menargetkan pemberian nilai tambah atas produk unggulan daerah,” katanya. Namun untuk perkembangan pelaku UKM di Dompu, Hj Sering mengaku, pihaknya terus mendorongnya. Berbagai event di daerah, pihaknya selalu mengupayakan agar ada gelar dagang dan menghadirkan produk – produk UKM. Seperti pada pembukaan TMMD di Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa lalu, diikuti 21 UKM dengan 44 macam produknya. Hj. Serim juga mengakui, keterbatasan modal sering kali menjadi soal kemajuan UKM di Dompu. Apalagi gerai – gerai modern saat ini menggunakan sistem titip barang. Karena tidak langsung dibayar barangnya, sehingga membutuhkan biaya lebih untuk tetap memproduksi barang. “Ibu Narti dari Songgajah sudah tembus Ruby Mataram. Barangnya dititip di sana dan setiap pekan dikirim barang barunya,” ungkapnya. (ula)
Dikeluhkan, BPAD Berencana Tambah Fasilitas Pasar Jereweh Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, berencana untuk menambah fasilitas yang ada di pasar Jereweh, Kecamatan Jereweh. Hal itu sengaja dilakukan, pasalnya sejak mulai difungsikan di akhir tahun 2018 lalu sudah banyak keluhan dari masyarakat dan para pedagang yang ada. Kepala BPAD, Muhammad Yusuf S.IP, Kamis (28/2) mengatakan, memang sudah banyak keluhan terkait fasilitas penunjang pasar tersebut yang masih minim. Salah satunya, yakni masalah saluran air dan sambungan listrik ke sejumlah los pasar. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya berencana untuk melihat kondisi real dilapangan yang ada pasar tersebut. Termasuk juga sarana lainnya yang masih minim untuk dilengkapi. Apalagi
anggaran untuk penambahan fasilitas tersebut sudah disiapkan, tinggal menunggu waktu untuk pengerjaannya. Untuk itu, pihaknya berharap kepada para pedagang dan masyarakat untuk bisa bersabar, karena masih dalam tahap pengecekan di lapangan. “Kita sudah siapkan anggarannya di APBD 2019 ini, tinggal menunggu waktunya saja untuk pengerjaan. Kita berharap jika fasilitas tersebut ditambah, tidak ada lagi keluhan,” ungkapnya. Dikatakannya, keberadaan pasar ini diharapkan mampu menjadi pelecut untuk meningkatkan ekonomi warga masyarakat di kecamatan Jereweh. Karena selama ini, masyarakat hanya bergantung ke pasar yang berada di Taliwang, sehingga perputaran uang banyak terjadi Taliwang.
Tentu tujuan utama pembangunan pasar di masing masing kecamatan yakni agar turut serta meningkatkan ekonomi warga di sekitar pasar. Tetapi karena masih banyak pasar yang belum dilengkapi sarana penunjangnya, sehingga asas manfaat pembangunan dari pasar ini belum bisa maksimal. Bahkan saat ini tercatat ada tiga pasar yang belum bisa digunakan, yakni pasar Brang Rea, Brang Ene, dan pasar Poto Tano dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp2,7 miliar. “Tujuan utama pembangunan pasar di kecamatan yakni meningkatkan perekonomian warga sekitar pasar. Maka dari itu, sarana penunjang yang belum lengkap tetap akan kita upayakan tuntas dan supaya pasar tersebut bisa segera di manfaatkan secara maksimal,” tandasnya. (ils)
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/Ist)
Dikes Terkendala Anggaran Urus Izin Limbah Medis
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Somasi Desak Jaksa Responsif Tangani Dugaan Penyimpangan Bibit Jagung Bima Mataram (Suara NTB) Pemerhati kasus korupsi meminta jaksa untuk mengambil sikap tegas atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit jagung tahun 2018 di Kabupaten Bima. Sebab, penyimpangan itu mengganggu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup petani. Program yang bersentuhan langsung dengan rakyat sedianya bebas dari korupsi. Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatulloh menegaskan pentingnya sikap proaktif aparat penegak hukum menanggapi persoalan masyarakat, terlebih dugaan korupsi. “Kejaksaan harus responsif, jangan selalu menjadi institusi pasif yang hanya menunggu kasus dari pelapor,” ujarnya saat dihubungi
Kamis (28/2) kemarin. Indikasi yang mencuat, seperti dibeberkan Komisi II muncul DPRD Kabupaten Bima Januari lalu, dugaan penyimpangan terkait pengadaan bibit jagung sejak tahun 2016 sampai tahun 2018. Dugaannya, pembagian varietas bibit jagung yang selalu berbeda dari usulan masyarakat tani. Untuk pengadaan terakhir
di tahun 2018, masyarakat tani yang sebelumnya mengusulkan varietas bibit jagung jenis BISI 18 tetapi kemudian malah menerima jenis di luar usulan, seperti Premium 919, Biosed, BISI 2, Bima Uri, dan Bima Super. Varieras bibit jagung yang dibagikan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bima itu dinilai kurang berkualitas dan tidak cocok
dengan kondisi lahan pertanian. Akibatnya, banyak petani yang dilaporkan menolak, mengembalikan, dan bahkan ada yang menjualnya kembali untuk kemudian membeli bibit yang lebih berkualitas. Jika dipaksakan menanam bibit yang dibagikan dari pemerintah tersebut, produksinya tidak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini keuntungan petani setelah dikurangi modal tanamnya itu sedikit. Johan menyayangkan program bantuan bibit yang tujuannya untuk mencapai swasembada pangan tersebut selalu menimbulkan permasalahan di lapangan.
Karena itu dia mengharapkan kepada pihak pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan program skala nasional tersebut. Mulai dengan memperketat pengawasan serta melakukan evaluasi dari permasalahan yang hampir setiap tahunnya muncul di kalangan penerima bantuan. “Saya pikir ini perlu menjadi perhatian serius di dinas yang bersangkutan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan bibit selama proses dari perencanaan sampai pada proses distribusinya,” terangnya. Karena itu, masyarakat tani menyayangkan jika masa tan-
am jagung yang pada umumnya hanya mampu satu tahun sekali ini, digunakan untuk menanam bibit yang kurang berkualitas atau tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian. Johan juga mendesak legislator yang mengetahui dugaan penyimpangan tersebut untuk mengambil langkah melapor secara resmi ke aparat penegak hukum. “Supaya temuan itu tidak menjadi isu liar yang bisa menimbulkan fitnah,” tegas Johan. Kepala Kejati NTB, Arif sebelumnya mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aturan pengadaan dan pen-
yaluran bibit jagung. “Saya ingin pelaksanaan penanaman jagung untuk tahun 2019 benarbenar dilaksanakan, jangan ada lagi yang menyimpang dari juklak dan juknis,” ucapnya. Tujuannya agar proyek bantuan bibit jagung yang sudah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan program swasembada pangan tersebut dapat terlaksana dengan baik. “Yang kemarin itu (bibit jagung tidak sesuai usulan masyarakat tani), sudah ditanami tidak boleh ditanam lagi. Kalau misalnya masih (terjadi), itu berarti PPK-nya diminta hati-hati,” sebutnya. (why)
Pengedar Ekstasi Sasar Kafe Remang-remang Kampanye Rapat Umum Dimulai 23 Maret Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan Provinsi NTB masuk dalam zonasi B bagi pelaksanaan kampanye rapat umum yang akan mulai digelar tanggal 23 Maret hingga 13 April 2019 mendatang. Karena itu KPU akan segera menyusun jadwal kampanye rapat umum tersebut. “Tindak lanjut dari penetapan zonasi kampanye itu. KPU di daerah diminta untuk menyusun jadwal kampanye dengan metode rapat umum tersebut,” kata anggota KPU Provinsi NTB, divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Agus Hilman, yang dikonfirmasi Kamis (28/2) kemarin. Tahapan kampanye metode rapat umum akan berbarengan dengan masa kampanye di media massa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018. Menurut Agus, khusus untuk kampanye dengan metode rapat umum tersebut, tidak dibatasi jumlah pesertanya. Setiap peserta Pemilu 2019 dapat menggelar rapat umum bahkan setiap hari, selama dalam kurun waktu 21 hari tersebut. Hanya saja harus diatur terkait jadwal kampanye rapat umum tersebut untuk menghindari ada gesekan-gesekan di lapangan selama pelaksanaan masa kampanye, baik untuk calon presiden dan calon wakil presiden, partai politik (calon legislatif), maupun calon anggota DPD RI tersebut. “Dan saat ini kita lagi atur untuk jadwal kampanye koordinasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota,” katanya. Ia menambahkan, KPU RI sudah menetapkan mekanisme pelaksanaan kampanye rapat umum untuk peserta Pemilu 2019. Kampanye rapat umum akan dilakukan per zonasi. Pembagian berdasarkan zonasi tersebut dilakukan karena adanya pertimbangan keamanan. Namun demikian, ia memastikan KPU akan tetap bersikap adil kepada setiap peserta pemilu. “Nah. Kalau di daerah sedang kita atur jadwal kampanye,” pungkasnya. (ndi)
Pilkada Serentak 2020 Mulai Diperbincangkan Mataram (Suara NTB) Di tengah hiruk pikuk politik menjelang Pemilu 2019 yang terhitung tinggal satu bulan setengah akan digelar, agenda politik berikutnya yakni pilkada serentak 2020 sudah mulai diperbincangkan. Pasalnya sebagian besar partai politik sudah menyimpan agenda politik pada pileg 2019 ini untuk kepentingan Pilkada 2020. Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi NTB merupakan salah satu parpol yang tidak hanya sekedar menargetkan untuk menjadi pemenang pada pemilu 2019 ini. Namun juga dalam agenda pemenangan pileg, PAN meny(Suara NTB/dok) L. Fathul Bahri impan ambisi jangka panjang yakni pilkada serentak 2020. Dengan dapat menguasai mayoritas kursi di perlemen, maka bagi PAN tidak akan kesulitan untuk menampilkan kadernya bertarung di erhelatan politik berikutnya, yakni pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, KSB, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. “Tentu kita juga melihat kontestasi Pilkada serentak 2020, sehingga penekanan kami kepada kader, agar berjuang untuk bisa menang. Sebab kalau kurang kursi, maka itu berat untuk usung kader, kalau menang maka itu bisa,” kata Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar kepada Suara NTB belum lama ini. Demikian juga dengan Golkar. Partai ini tak mau ketinggalan bermanuver dari partai lain. Rabu lalu, Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, Misbach Mulyadi mengungkapkan, bahwa partainya mulai membuka pintu kepada figurfigur yang akan tampil bertarung di Pilkada serentak 2020. Pilkada kota Mataram merupakan salah satu yang mendapat perhatian Golkar. Karena Pilkada kota Mataram dalam waktu beberapa hari belakangan ini juga mulai mencuat. Sejumlah figur mulai digandang-gandang bakal maju, salah satunya yang bakal maju yakni Ketua DPD II Golkar Mataram, H. Mohan Roliskana yang saat ini menjabat Wakil Walikota. Dikatakan Misbach, Golkar tidak hanya bergantung kepada satu figur. Karena itu untuk Pilkada Kota Mataram, Golkar membuka diri kepada figur-figur potensial untuk dicalonkan. “Golkar membuka keran kepada siapapun, kita punya sistem, siapa yang punya kans maka itulah orangnya. Meskipun Golkar tentu prioritas kadernya, ketua partai. Tapi kalau ada yang melampui itu, maka dia yang kita pilih tentu dengan syarat dia mau membesarkan partai,” katanya. Misbach pun menyebut sejumlah nama, figur-figur diluar kader Golkar yang menurutnya sangat potensial untuk tampil di Pilkada Kota Mataram, yakni anggota DPRD NTB dapil Mataram, H. Muzihir, Sekda Provinsi NTB, H. Rosyadi Sayuti, Nanang Samodra, Hj. Putu Sely Andayani, Subuhunnuri dan sejumlah tokoh independen lainnya. “Saya pikir Golkar ini besar, punya kader banyak. Sehingga ndak bisa membatasi bahwa hanya itu yang boleh maju. Bahkan bukan hanya kader, tapi juga tokoh independen misalnya pengusaha, birokrasi juga bisa. Jadi Golkar sangat kompetitif, sangat seksi lah untuk pilkada Kota Mataram ini,” katanya. Sementara itu, untuk Pilkada Kabupaten Lombok Tengah yang juga merupakan salah satu yang cukup ramai disoroti. Sejumlah figur mulai bermunculan ke permukaan digandang-gandang bakal maju bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di bumi tastura itu. Menanggapi dinamika politik yang berkembang belakangan ini, Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah, yang juga sedang menjabat Wakil Bupati, L. Fathul Bahri, mengatakan bahwa terlalu dini orang-orang membicarakan soal Pilkada Loteng. Sebab saat ini, partai politik tengah fokus menghadapi Pemilu 2019. Karena itu dirinya tidak mau banyak bicara soal Pilkada. (ndi)
Mataram (Suara NTB) – Pengedar pil ekstasi WS (50) beraksi di kafe remangremang di kawasan Cakranegara, Mataram. Warga Saptamarga, Cakranegara ini ditangkap dengan barang bukti lima butir esktasi. Tersangka sempat mencoba membuang barang bukti. Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB AKBP Sumaedi menerangkan bahwa tersangka diduga sebagai pengedar. Tersangka WS membeli ekstasi dari seorang bandar di Lombok Timur. “Dia ini belinya Rp1,5 juta untuk lima butir. Dibeli dari Lombok Timur dari seseorang berinisial UD,” ujarnya Kamis (28/2) kemarin didampingi Kabid Humas, AKBP H Purnama. Tersangka WS kepergok polisi saat sedang menghabiskan malam pada Rabu (20/2) lalu di sebuah kafe di Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram. Dari interogasi, WS hendak bertemu dengan calon pembeli di sana. Namun dia sudah lebih dulu diberhentikan polisi ketika baru saja sampai di kafé. Tersangka ketahuan membuang sesuatu ke tanah. Belakangan setelah disita barang yang dibuang itu isinya lima butir ekstasi. “Total beratnya 1,85 gram,” sebut
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Kabid Humas Polda NTB, H. Purnama (kanan) menunjukkan barang bukti sabu, Kamis (28/2). Sumaedi. WS disangka melanggar pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 UU RI No 35/2009 tentang narkotika. Sementara di tempat terpisah, tersangka MD (38) ditangkap atas dugaan peredaran 10 poket sabu. “Dia ini pengedar,” kata Kasubdit II
Ditresnarkoba Polda NTB AKBP I Komang Satra. Tersangka MD ditangkap Kamis (21/2) pagi di rumahnya di Karang Kecicang, Cakranegara Selatan, Cakranegara. Modusnya, calon pembeli diminta datang untuk mengambil sabu yang sudah dibungkus
Rohmi Enggan Komentari Soal Bakal Calon Ketua DPD Golkar Mataram (Suara NTB) Nama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah digandang-gandang bakal menjadi calon nahkoda baru Partai Golkar NTB berikutnya. Diinternal Golkar, nama Rohmi menjadi buah bibir. Tidak sedikit kader Golkar yang membincangkan Rohmi terkait peluangnya menjadi Ketua DPD I Golkar NTB berikutnya. Sebab isu Musda tidak kalah seksi ketimbang isu Pemilu 2019 yang tengah berlangsung saat ini. Sitti Rohmi Djalilah yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu, sepertinya masih sungkan untuk mengungkapkannya kepada publik bahwa dirinya punya kans kuat untuk memimpin partai beringin itu. Sehingga tiap kali ditanya terkait partai politik, jawaban Rohmi selalu terkesan menghindar. “Waduh saya ndak ada uru-
san dengan itu. Saya masih fokus kerja. Jadi no komen dulu aja saya soal itu,” katanya usai menghadiri diskusi terbatas di Redaksi Suara NTB, Kamis (28/2) kemarin. Belakangan ini, Rohmi memang banyak diperbincangkan di kalangan elit politik di NTB. Diprediksikan manuver politik Rohmi tidak akan jauhjauh dari langkah politik sang adik, yang juga mantan Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Hal itu bisa dilihat dari keputusan mereka untuk sama-sama keluar dari partai Demokrat. Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi tidak menampik jika isu Rohmi bakal masuk Partai Golkar mulai bergaung. Namun demikian, musibah menegaskan bahwa pelaksanaan Musda masih jauh. Sehingga
isu pergantian kepengurusan di tubuh partai beringin itu belum saatnya itu dibicarakan. Lebih-lebih saat ini partainya tengah fokus menghadapi pemilu 2019. “Musda masih lama, musda barang kali akan digelar tahun 2020. Karena musda itu baru dibicarakan setelah Munas, sementara Munas akan dilakukan akhir tahun 2019 ini, sekitar bulan September atau Desember lah,” katanya. Terkait munculnya nama Rohmi yang digandang-gandang kuat bakal maju jadi calon Ketua Golkar NTB, menggantikan posisi Suhaili FT. Misbah menegaskan bahwa sampai saat ini, Rohmi belum tercatat sebagai kader partai. Sehingga kemungkinan besar tidak memenuhi syarat untuk maju jadi bakal calon. Karena calon ketua dipersyaratkan minimal sudah jadi pengurus satu periode. (ndi)
dalam poketan kecil. “Barang buktinya yang empat poket di tas kain berat totalnya 0,37
gram. Yang di dalam dompet ada enam poket beratnya 0,52 gram,” ucapnya. (why)
Kasus DD/ADD Bayan 2016
Kerugian Negara Dihitung Inspektorat Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram sedang mengupayakan alat bukti kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi DD/ADD Bayan tahun 2016. Jaksa melibatkan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara. “Untuk kasus (DD/ADD) Bayan, kita masih menunggu hasil dari Inspektorat KLU,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra ditemui Kamis (28/2) kemarin. Pelibatan auditor Inspektorat, sambung dia, berkenaan dengan hasil laporan pemeriksaan instansi tersebut terhadap laporan keuangan pengelolaan DD/ADD Bayan. “Auditnya ini untuk hitung kerugian negara,” ucap Putra. Dalam kasus itu, jaksa penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yakni bendahara desa berinisial RK dan staf desa berinisial RW. Indikasinya menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Saksi yang telah diperiksa pun sudah sampai 300 orang sejak kasus dilaporkan pada Mei 2017 lalu. Hasil penyidi-
kan sementara, jaksa penyidik menemukan indikasi perbuatan melawan hukum, diantaranya pada program fisik swadaya seperti jambanisasi. Desa Bayan menganggarkan dalam APBDes 2016 untuk program perbaikan sanitasi dengan pola jambanisasi. Baik dengan pembuatan WC umum ataupun WC pribadi. Modus korupsi diduga berupa pengurangan spesifikasi, nilai fiktif proyek dan penerima manfaat yang tidak sesuai. Indikasi kerugian negara pada kasus itu mencapai Rp600 juta. Jaksa masih meminta tim auditor untuk menghitung angka kerugian negara. Jaksa sudah mengantongi laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara terhadap penggunaan DD/ADD Bayan tahun 2016. Tim Pidsus Kejari Mataram juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek sejumlah proyek infrastruktur tersebut. Desa Bayan pada tahun 2016 mengelola Dana Desa sebesar Rp855 juta yang bersumber dari APBN. (why)
Dakwaan Kasus MAN IC Lombok Timur 2015
JPU Bongkar Indikasi Kongkalikong PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas Mataram (Suara NTB) – Empat terdakwa korupsi proyek pembangunan gedung MAN Insan Cendikia Lombok Timur menjalani sidang perdana Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum membeberkan peran masing-masing terdakwa. Volume konstruksi gedung tak sesuai dan sampai merugikan negara Rp757,7 juta. Para terdakwa itu yakni H M Yunus Syihabi yang kala itu masih berdinas di Kemenag Kabupaten Lombok Timur. Yunus yang kini menjabat Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Mataram pada saat sebagai pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya terdakwa L. Syukraningrat Direktur PT Archi Teknik Konsultan selaku konsultan pengawas proyek; serta terdakwa Wakiran dan Rubiatun masingmasing Komisaris dan Direktur PT Elita Mataram. Mereka diajukan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan majelis hakim yang dipimpin
Anak Agung Ngurah Rajendra. Yunus didakwa berbuat korupsi proyek gedung MAN IC Lombok Timur tahun 2015 dengan dibantu Syukraningrat sehingga membuat pundi-pundi PT Elita Mataram milik Wakiran dan Rubiatun bertambah sampai Rp757,7 juta. “Dalam pekerjaan pembangunan, dari banyaknya item-item di dalam kontrak yang tidak selesai dikerjakan tetapi dibuatkan progres seolah-olah sudah 100 persen,” kata jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa. Proyek tersebut ditender pada tahun 2015 melalui Kemenag Lotim dengan pagu anggaran Rp10,2 miliar. Yunus lantas menyusun harga perkiraan sendiri sebesar Rp9,6 miliar. PT Elita Mataram yang menawar dengan Rp8,7 miliar kemudian dinyatakan memenangi lelang proyek. Yunus lalu menunjuk PT Archi Teknik Konsultan milik Syukraningrat menjadi konsultan pengawas. Item pekerjaan proyek meliputi dua tahap, pertama pe-
kerjaan pendahuluan, bangunan kelas lama lanjutan, bangunan asrama lama lanjutan, bangunan ruang makan, dan bangunan asrama putri yang totalnya Rp4,6 miliar. Tahap kedua berupa pekerjaan pendahuluan dan bangunan asrama putri dengan anggaran Rp4,1 miliar. Pekerjaan konstruksi bangunan itu wajib selesai 31 Desember 2015. Namun ternyata molor sampai 12 Januari 2016. “Selain pekerjaan terlambat, pekerjaan yang dikerjakan terdakwa Wakiran dan Rubiatun juga tidak memenuhi volume yang ditentukan dalam kontrak,” beber Budi. Diperparah lagi terdakwa Syukraningrat sebagai konsultas pengawas membantu dua terdaakwa itu untuk membuat laporan pekerjaan yang progresnya 100 persen. Terdakwa Yunus langsung percaya saja tanpa mengecek berdasarkan laporan tersebut, kemudian melakukan pembayaran sampai 100 persen
(Suara NTB/why)
DAKWAAN - Terdakwa Yunus Syihabi PPK Proyek Gedung MAN IC Lombok Timur menghadapi dakwaan jaksa penuntut umum, Kamis (28/2) dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. pula. Padahal pemeriksaan ahli Universitas Mataram menemukan fisik pekerjaan tidak sesuai. Auditor BPKP Perwakilan NTB menghitung nilai kekurangan tersebut sebesar Rp757,7 juta, yang menjadi nilai kerugian negara. Para terdakwa itu diajukan
ke persidangan dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 dan subsidair pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. (why)
SUARA NTB
Jumat, 1 Maret 2019
Halaman 9
Warga Pesisir Lobar Butuh Sentuhan SDM dan Pemberdayaan (penrem)
PENGECORAN - Aktivitas TMMD saat pengecoran lantai Musala Al Ikhlas di Dusun Mujur Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa.
TMMD Bangkitkan Semangat Gotong Royong di Dompu Dompu (Suara NTB) Hari ketiga kegiatan TMMD ke 104 tahun 2019 Kodim 1614/Dompu, antusias masyarakat untuk bergotong royong membantu personel Satgas TMMD mulai terlihat. Ditunjukan saat pengecoran lantai Musala Al Ikhlas di Dusun Mujur Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa. Masyarakat dengan semangat gotong royong membantu. Hal itu diungkapkan Danpok Sasaran I Serma Darwis usai memimpin warga melakukan pengecoran, Kamis (28/2). Menurutnya, semangat yang ditunjukan oleh warga untuk bahu membahu bergotong royong membuktikan keinginan mereka yang sangat besar untuk memiliki Musala sebagai tempat ibadah. “Musala ini dibangun dua lantai sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra,” kata Darwis. Terpisah Danramil 1614-06/Manggelewa Kapten Inf Mujiono selaku Dan SSK Satgas TMMD ke 104 Kabupaten Dompu mengakui antusias masyarakat setempat untuk memiliki tempat ibadah luar biasa sehingga mereka dengan kesadaran sendiri hadir membantu pembangunannnya. “Semangat seperti ini bisa dijadikan contoh disasaran yang lain dengan harapan program TMMD ini bisa diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan,” tutupnya. (ars/*)
Giri Menang (suara NTB) – Tak salah jika kantong kemiskinan di Lombok Barat berada di kawasan pesisir pantai. Kondisi kehidupan warga pesisir sangat serba pas-pasan. Hasil melaut yang didapat sehari-hari sekedar untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari. Bahkan terkadang mereka tak mendapatkan hasil. Sehingga terpaksa harus memutar otak untuk bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Karena tak ada usaha lain, mareka pun terpaksa berutang kepada rentenir dengan bunga tinggi. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan, perlu dilakukan program silang. Artinya ketika nelayan tak melaut mereka disiapkan program untuk mendapat penghasian seperti di sektor perikanan, perdagangan dan usaha kecil lain. Pemda perlu memberikan bantuan permodalan dan peralatan. Tak kalah penting SDM mereka juga harus ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan. Diungkapkan, Saimin warga Dusun Taman Desa Tama Ayu Kecamatan Gerung ditemui saat memperbaiki jaring, Kamis kemarin, bulan kedua ini nelayan setempat sedikit bisa tersenyum karena mereka bisa melaut setelah hampir satu bulan paceklik akibat cuaca
buruk. Saat ini kata dia, kondisi gelombang dibawah laut normal, sehingga nelayan bisa turun melaut dua kali sehari, pada saat pagi dan sore hari. “Agak normal situasi cuaca sekarang ini, kami bisa melaut lagi,”tuturnya. Dikondisi normal seperti ini, penghasilan nelayan disana kadang tidak tentu. Karena, terkadang ada hasil tangkapan kadangkala juga nihil. Hasil ia melut Kamis kemarin sedikit mujur, karena berhasil memperoleh iklan 7,5 kilogram, Kepiting 1.5 kilogram. Hasil penjualan yang didapat pun lumayan, mecapai Rp 200 ribu. Ikan dijual seharga Rp 20 per kilogram sedangkan kepiting dijual Rp 35 ribu per kilogram. Jika dirata-ratakan dalam sehari ia memperoleh tangkapan 2 kilogram, kalau kondisi normal ia mem-
peroleh tangkapan 60 kilogram dalam sebulan. “Tapi kan dalam sebulan, hanya beberapa hari bisa melaut,”jelas dia. Untungnya kata dia, nelayan bisa sedikit terbantu dengan bantuan HNSI Lobar dan Provinsi dibantu oleh Baznas Provinsi bisa menyasar nelayan melalui bantuan dana usaha untuk pengolahan hasil tangkapan. Sejauh ini ada 125 nelayan di Lobar yang ada di Taman Ayu dan Kuranji sudah dibantu modal usaha. Sehingga ketika masa paceklik selama 4 bulan, nelayan memiliki usaha lain untuk memenuhi kebutuhan. Melaui bantuan ini kata dia, nelayan tidak lagi meminjam uang di rentenir. Hal semacam ini jelas dia harus menjadi fokus untuk lebih banyak disentuh Pemda. “Ini perlu jadi masukan, dan perhatian dari pemda,” tegas dia.
(Suara NTB/her)
PERBAIKI JARING - Saimin, nelayan dari Desa Tama Ayu Kecamatan Gerung tengah memperbaiki jaring mengisi waktu tak melaut Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), H. Ahmad Subandi mengakui anggaran untuk penanganan warga pesisir kecil. Namun ada dana tugas perbantuan (TP) dari APBN dengan total Rp 1,4 miliar.
Untuk mengentaskan kemiskinan di pesisir, pihaknya terus memperluas pengembangan garam dengan menyasar 350 orang. “Diharapkan dengan program ini bisa menurunkan kemiskinan di kawasan pesisir,” jelas dia. (her)
Sambut Pelaksanaan MotoGP
Gubernur Ingin Infrastruktur dan SDM Dipersiapkan Secepatnya Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menyatakan penunjukan Lombok (NTB) sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP pada 2021 mendatang sangat menarik. Karena itu, persiapan harus segara dilakukan. Baik manusia, maupun infrastruktur pendukung. Penunjukan Indonesia atau di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah oleh DORNA, penyelenggara MototGP akan berdampak langsung menjadi magnet bagi investasi masuk. Investasi di bidang perhotelan akan berdampak signifikan, demikian juga jasa dan usaha ikutan lainnya di sektor pariwisata. “Makanya kita harus bersiap. Jangan sampai ada event internasional, lantas kita tidak melakukan apa-apa,” kata orang nomor satu di NTB ini usai pelaksanaan perjanjian kerjasama Bank NTB Syariah dengan PPDPP Kementerian PU PR dan SMF di pendopo gubernur, Kamis (28/2) kemarin. Secara kebetulan, sebelum adanya penetapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP di Indonesia, gubernur yang belum genap enam bulan menjabat ini menegaskan, telah melaksanakan program mengirim anak-anak NTB kulih di luar negeri. Pertama dikirim ke Polandia. Harapan Gubernur, mereka yang dikirim belajar di luar negeri ini pada saatnya nanti tak minder dengan kehadiran orang-orang dari berbagai negara untuk menyaksikan pelaksanaan MotoGP. “Minimal mereka tidak minder dengan masuknya orangorang dari berbagai negara itu. Karena mereka sudah pernah tinggal di sana,” ujarnya. Gubernur juga meyakini, tak sedikit orang yang akan mendatangi NTB pada pelaksanaan MotoGP mendatang. Tentu, pemerintah daerah juga harus berusaha agar para pendatang itu tak tinggal hanya di satu tempat. Melainkan dapat mengunjungi seluruh destinasi wisata, pusat kerajinan, dan pusat kuliner yang ada di NTB. Untuk menyambutnya, penataan infrastruktur dan destinasi wisata menurut gubernur, tanpa dimintapun harus dilakukan. Jalan terutama sekali. Dinas PU telah mengagendakan untuk mempercepat pembuatan jalan dari Bandara Internasional Lombok ke KEK Mandalika sebelum event dimulai. Inilah yang perlu dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Kaitannya dengan pembebasan lahan. Dana dari pusat telah siap, demikian juga di daerah. Tinggal menyatukan suara dengan Pemkan Lombok Tengah. “Nanti kita omongkan dengan pemerintah daerah semoga semua siap, masyarakat juga ada kesadaran. Jangan sampai ada yang menaikkan harga (lahan) setinggi tingginya,” ujarnya. Selain jalan, restoran, hotel, demikian juga toilet hingga soal sampah juga menjadi perhatiannya. Semuanya sangat penting dipersiapkan segera kata gubernur. Secara khusus di Lombok Tengah, ia juga menginginkan agar masyarakat diberikan pelatihan, juga beasiswa sekolah pariwisata. Harapannya, agar SDM lokal dapat terlibat langsung sebagai pemain utama untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya pada saatnya nanti. “Kita akan minta Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan. Skill masyarakat kita harus dipersiapkan. Karena ini cepat lho, ndak lama lagi. Pelatihan-pelatihan harus segara dilakukan sehingga masyarakat lokal betul-betul siap,” demikian gubernur. (bul)
(Suara NTB/her)
MANDEK - Pembangunan Huntap korban di Dusun Lendang Bajur Desa Gunungsari mandek karena sisa dana 50 persen belum ditranfer
Mandek, Pembangunan 13.563 Huntap Korban Gempa Giri Menang (suara NTB) – Pembangunan 13.563 unit hunian tetap (Huntap) korban gempa yang masuk kategori rusak berat, mandek. Penyebabnya, 50 persen sisa dana atau Rp 25 juta belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening daerah. Sejauh ini baru 379 KK yang bisa menyelesaikan pembangunan Huntap karena sudah mendapatkan dana Rp 50 juta. Untuk memastikan kapan sisa dana ini bisa ditranfer, Pemda Lobar pun menanyakan langsung ke BNPB. Mandeknya pengerjaan Hunt-
Pusat Terapkan Siskudes Versi Baru Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat tahun ini akan mulai menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) versi baru 2.0 secara nasional. Termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Sistem versi baru tersebut diyakini lebih simpel dan mudah jika dibandingkan dengan Siskudes versi lama. Demikian diungkapkan anggota DPR RI asal NTB, H. Willgo Zaenar, S.E., Kamis (28/ 2) kemarin. Dihubungi usai memberikan sosialisasi penerapan siskudes versi baru bersama perwakilan BPK RI di D’Max Hotel Praya, Willgo mengatakan, siskudes versi baru tersebut merupakan bentuk standar sistem keuangan desa secara nasional. Sehingga dengan menerapkan siskudes versi baru tersebut, desa memiliki standar siskeudes yang sama. “Kalau selama ini desa melakukan sendiri siskudes yang digunakan. Tapi kalau
dengan sistem yang baru ini, standarnya sama secara nasional,” ujarnya. Ia menjelaskan, ada beberapa kelebihan dari siskudes versi baru tersebut. Pertama sistem tersebut bisa digunakan baik secara online ataupun offline. Beda dengan yang sebelumnya harus online. Sehingga cukup menyulitkan desa-desa yang jaringan internetnya terbatas. Akibatnya, banyak desa yang belum maksimal menerapkan siskudes tersebut. Tapi dengan sistem baru tersebut, persoalan jaringan internet sudah tidak jadi masalah. Karena siskudes tersebut masih sangat baru, maka diharapkan kepala desa (kades) bisa lebih selektif dalam memilih dan mengangkat tenaga operator siskudes itu nantinya. Supaya yang diangkat sebagai tenaga operator merupakan yang orang yang tepat dan paham terkait sistem keuangan tersebut.
“Bagi desa yang sudah punya tenaga operator siskudes tinggal meng-upgrade kemampuan dan pengetahuan tenaga operatornya. Sedangkan bagi yang baru mengaku, disinilah kita harapkan lebih selektif. Paling tidak sudah memiliki pemahaman tentang sistem keuangan yang standar,” imbuh politisi asal Partai Gerindra ini. Ia menegaskan, penerapaan siskudes tersebut sangat penting. Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dan sesuai aturan yang ada. Desa juga sangat terbantu dengan sistem tersebut, karena pengelolaan anggaran desa bisa terangkum di satu sistem yang terintegral secara nasional. “Dengan siskudes yang baru ini, juga akan lebih memudah proses pengawasan. Baik itu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun oleh Aparat Penega Hukum (APH),” tandasnya. (kir)
ap ini mengundang tanya korban gempa. Mereka mengeluh belum mendapatkan kepastian kapan pengerjaan rumah mereka diselesaikan. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman L. Ratnawi mengatakan, pembangunan Huntap yang kategori rusak berat masih perlu menunggu tambahan sisa dana 50 persen. “Ya masih mendek, karena perlu menunggu tambahan dana 50 persen itu. Kan yang baru diciarkan Rp 25 juta. Untuk mengkoordinasikan ini, pak asisten III, Kadis
Perkim dan Kalak BPBD berangkat ke Jakarta ke BNPB,” kata Ratnawi. Disebutkannya, sebagian besar rumah rusak berat belum selesai pembangunan karena menunggu sisa dana tersebut, sebab yang sudah menerima dana 100 persen hanya 379 unit pada tahap I lalu. Sedangkan, 13.563 unit tersebut baru menerima 50 persen atau Rp 25 juta. A Jangan sampai, kata dia, Pemda dianggap lamban. Padahal dari pusat, belum mentransfer dana sisa tersebut ke daerah. Disatu sisi, pi-
hak pengusaha bangunan berpikir untuk mau diutang. Ia menambahkan, sejauh ini rumah yang terbangun mencapai 105 unit, risha 75 unit sudah dihuni, 35 unit sudah dibangun secara mandiri dan langsung didampingi oleh tim teknis. Sebab kalau membangun mandiri itu harus dikeluarkan dari kelompok dan tidak didampingi oleh rekompak. Sebanyak 250 unit masih proses finishing. Riko sendiri sejauh ini sudah proses pembangunan 528 unit, sudah naik dinding dan tinggal finishing. Sekretaris BPBD Ernawati
menyebutkan Pemda telah mengusulkan mengusulkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa sebesar Rp 1,4 triliun lebih. Namun yang sudah terealisasi dan masuk ke rekening korban gempa Rp1,13 triliun lebih. Dirincikan bantuan dana Rp1,13 triliun tersebut untuk rumah rusak berat sebanyak 13.942 unit tahap I sudah mendapatkan bantuan Rp 50 juta sebanyak 379 KK. “Sedangkan yang sudah menerima setengahnya atau Rp 25 juta sebanyak 13.563 KK,” jelas dia. (her)
Awasi Kinerja
Polres Loteng Bangun Komitmen dengan Wartawan Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) berkomitmen untuk terus memacu kinerja jajaran, terutama dalam hal penegak hukum. Salah satu dengan membuat komitmen dengan wartawan Loteng, untuk memperkuat pengawasan dari unsur eksternal. Harapannya tentu dengan keterlibatan penuh kalangan jurnalis di daerah pengawasan bisa lebih maksimal. “Melalui komitmen bersama ini, kedepan peran teman-teman wartawan Loteng dalam mengawasi kinerja jajaran Polres Loteng bisa semakin maksimal,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, S.IK.M.H., Rabu (27/2) malam kemarin. Diera sekarang ini, pers memainkan peran vital dalam berbagai aspek. Termasuk dalam hal peningkatan pelayanan kepolisian, khususnya penegakan. Sebagai sosial kontrol, pers bisa
(Suara NTB/ist)
KOMITMEN - Kapolres Loteng, Budi Santosa menandatangi komitmen bersama mewujudkan wilayah bebas korupsi, disaksikan perwakilan wartawan Loteng yang dirangkaian peringatan HPN di Aula Mapolres Loteng, Rabu (27/2) kemarin. sangat berpengaruh dan mempengaruhi proses penegak hukum. Sehingga peran serta aktif dalam mengawasi kinerja aparat kepolisian di daerah ini
sangat diharapkan. Polres Loteng sudah berkomitmen untuk membuka diri. Sebagai perwujudkan transparansi dalam pelayanan kepada
masyarakat. Dengan membuka keran informasi yang seluas-luasnya. Namun masih pada koridor aturan yang ada. Sehingga masyarakat juga bisa tahu dan menilai seperti apa kinerja aparat kepolisian. Terlebih dengan telah dicanangkannya Polres Loteng sebagai wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. “Kita, kepolisian tidak bisa menilai kinerja sendiri. Tanpa peran serta masyarakat, utamanya lagi kalangan wartawan,” sebutnya. Dalam menyajikan berita teman-teman pers juga bisa lebih mengedepan berita-berita positif yang bisa menunjang jalannya pembangunan. Sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah. Namun tetap kritis terhadap kebijakan yang mungkin bisa menghambat proses pembangunan. (kir)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
Tingkatkan Mutu Lewat Tenaga Guru dan Sarpras
Kekurangan Sarpras SAAT sebagian sekolah tengah mempersiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), SMPN 11 Mataram justru masih berjibaku dengan kekurangan sarana dan prasarana (sarpras). Kekurangan banyak sarpras telah membuat pihak sekolah memutuskan untuk tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP) seperti tahun-tahun sebelumnya. Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah, mengatakan pihaknya sangat berkeinginan untuk melaksanakan UNBK. Namun apa daya, pihaknya tak berdaya lantaran sarpras pendukung UNBK tak dimilikinya. Aturan penggunaan dana BOS yang hanya membolehkan sekolah membeli komputer sebanyak 5 unit setiap tahun, tak cukup membantu. Sementara berharap bantuan orang tua murid atau hanya sekedar meminjam laptop para murid, nampaknya masih sebatas angan-angan yang sulit diwujudkan. Kondisi lingkungan sekolah yang rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah membuat segala impian tentang UNBK sebagai media evaluasi modern dan praktis di era digital saat ini hanya sebatas mimpi. UN manual atau menggunakan pensil dan kertas pun jadi satu-satunya pilihan sekolah. “Sebenarnya kita bisa minjam di siswa kita. Tapi bapak tahu kondisi anak-anak di sini itulah sebabnya sekolah nabung tiap tahun, server baru ada satu. Kita dibatasi lima komputer,” ujarnya. Dikatakan Zohriah, bahwa untuk bisa melaksanakan UNBK pihaknya harus menyediakan sedikitnya 30 unit komputer. Jumlah itu cukup untuk melayani 135 orang peserta UN tahun ini. Selain itu belum lagi dihitung untuk server dan sekolah harus mempunyai tiga server. Sedang harga satu server berkisar 15 juta. “Kita punya cita cita kita tinggi untuk UNBK tapi terkendala komputer dan server,” ungkapnya. Dia sangat berharap agar tahun depan dapat melaksanakan UNBK sebagaimana sekolah-sekolah lain yang telah lebih dulu melaksanakan UNBK. Meski pun jika dihitung, tabungan laptop yang dmiliki sekolah hasil pembelian lima unit komputer setiap tahun masih belum cukup. Agar diketahui, sekolah-sekolah yang telah melaksanakan UNBK di Kota Mataram, yakni SMPN 2 Mataran, SMPN 6 Mataram, SMP 7 Mataram, SMPN 12 Mataram, SMPN 18 Mataram, SMPN 19 Mataram, SMPN 20 Mataram, MTsN 1 Mataram, MTsN 2 Mataram, MTsN 3 , MTsN Nurul Jannah Ampenan, SMPK Alethea, SMPK Kesuma, SMP Tunas Daud, SMP Muhammadiyah. Saat ini yang terpenting, lanjut dia, bagaimana mempersiapkan siswa melaksanakan UN dengan baik. Seperti memberikan pengayaan agar nantinya siswa bisa menjawab soal dengan baik. Selain itu, siswa juga diberikan pelatihan intensif agar mereka benar-benar siap melaksanakan UNKP tahun ini. (dys)
Mataram (Suara NTB) – Sekolah mengharapkan agar adanya pemenuhan kebutuhan tenaga guru dan sarana prasarana (sarpras) bagi seluruh sekolah, termasuk sekolah yang berada di pinggiran Kota Mataram. Jika hal itu dilakukan, maka keinginan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram untuk meningkatkan dan memeratakan mutu, bisa tercapai.
Woody Heksana
prasarana (sarpras). “Sangat menyambut baik keinginan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, karena sejatinya kualitas pendidikan di manapun harusnya sama. Pemenuhan kebutuhan tenaga guru dan sarpras harus diperhatikan,” kata Woody. Woody menjelaskan, indikator dari kualitas pendidikan yang seharusnya sama yaitu kurikulum yang sama dan kualifikasi guru-gurunya juga sama. Disdik Kota Mataram tinggal memenuhi sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar agar bisa sama antara satu
sekolah dengan sekolah lain. “Tinggal sarpras pendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajarnya yang harus diupayakan sama semua,” kata Woody yang juga mantan Kepala SMPN 18 Mataram ini. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali, menyampaikan bahwa Disdik Kota Mataram menargetkan peningkatan mutu sebagai tujuan pendidikan ke depan di Kota Mataram. Peningkatan mutu ini sendiri diupaya-
Sekolah Berbudaya Lingkungan
SMPN 6 Mataram Kerja Sama dengan Bank Sampah
PPDB Sistem Zonasi di SMA Masih Disiapkan Mataram (Suara NTB) – Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi bagi SMA negeri di NTB masih disiapkan. Kemungkinan penerapannya akan mempertimbangkan aturan PPDB tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB mensyaratkan 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. “PPDB dengan sistem zonasi masih disiapkan,” ujar Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Abdurrosyidin R., dihubungi kemarin. Sebelumnya ia juga mengatakan masih belum ada kepastian terkait PPDB tahun 2019, satu yang kemungkinan akan dilakukan yaitu mengombinasikan aturan PPDB tahun 2018 dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. “PPDB belum ada kepastian, kita masih akan mengombinasikan PPDB 2018 dan Permendikbud 2018,” katanya. Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi serta kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antardaerah. Rosyidin menekankan, pembahasan akan berfokus pada apakah sekolah akan mengikuti secara persis aturan Permendikbud atau ada varian pilihan. Namun, ia memastikan zonasi tetap akan diterapkan. “Tinggal sekarang kita ingin persis seperti Permendikbud ataukah kita siasati varian pilihannya, tapi zonasi tetap,” ujar mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini. Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya. (ron)
Mataram (Suara NTB) – SMPN 6 Mataram mulai tahun 2019 ini bekerjasama dengan Bank Sampah UPTD Kecamatan Ampenan. Hal ini dilakukan piahk sekolah agar dapat mewujudkan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (28/2) mengatakan, kerja sama pihaknya dengan bank sampah mulai dilakukan tahun ini. Kerja sama ini dilakukan karena SMPN 6 Mataram memiliki keinginan agar dapat mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. “Dengan cara memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi siswa melakukan aksi lingkungan hidup dengan kerja sama dengan pihak luar yaitu bank sampah UPTD Kecamatan Ampenan,” katanya. Tujuan dari kerja sama ini untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah, sehingga bisa menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Warga sekolah dapat turut bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan. “Atau dengan kata lain sekolah peduli dan berbudaya lingkungan,” kata Azizudin. Kerja sama dengan bank sampah itu tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah. Namun juga menjadikan sampah yang terkumpul tersebut memiliki nilai jual, juga sebagai pembelajaran ekonomi kreatif bagi siswa. “Tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tapi juga bagaimana menjadikan sampah yang terkumpul tersebut memiliki nilai jual atau pem-
(Suara NTB/ist)
SAMPAH - Siswa SMPN 6 Mataram saat mengumpulkan sampah plastik bekerja sama dengan Bank Sampah. belajaran ekonomi kreatif bagi siswa,” jelas Azizudin. Menurut Azizudin, kerja sama itu juga sebagai bagian dari pendidikan karakter yang terus dilakukan oleh SMPN 6 Mataram. Pendidikan karak-
ter di SMPN 6 Mataram selama ini sudah diberikan oleh guru di sekolah melalui setiap mata pelajaran. Penguatan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah dirasa akan baik dalam meningkat-
kan pembinaan akhlak siswa. Di samping juga menguatkan sisi akademik para siswa. Di SMPN 6 Mataram sendiri dilaksanakan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan budaya sekolah
yang ada di SMPN 6 Mataram. Azis menjelaskan ada lima inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu dari sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan integritas. (ron)
UPTD Dikmen Persilakan SMP Gunakan Fasilitas UNBK SMA/SMK
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA- Siswa siswi yang tergabung dalam IPNU dan IPPNU Lotim pose bersama usai mengikuti pelatihan jurnalistik belum lama ini.
IPNU Lotim Gelar Pelatihan Jurnalistik
(Suara NTB/dok)
Abdurrosyidin R
Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., mengatakan, hal yang harus diperhatikan oleh Disdik Kota Mataram untuk tercapainya keinginan Kepala Disdik, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., terkait peningkatan mutu, yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga guru dan sarana dan
kan merata di semua sekolah, sehingga tidak lagi hanya beberapa sekolah yang menjadi unggulan. Fatwir menjelaskan, salah satu yang menjadi fokus perhatiannya yaitu agar semua sekolah sekolah menjadi sekolah unggulan. Ke depan tidak ada lagi sekolah tertentu yang menjadi sekolah unggulan. “Semua sekolah sama dengan ciri khasnya,” katanya. Apalagi dengan Penerimaan Peserta Didik Barus (PPDB) sistem zonasi. Anakanak tidak bisa lagi pilih sekolah tertentu. Mereka harus memilih sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya. Oleh karena itu, semua sekolah harus menjadi sekolah unggul. Nantinya siswa memilih sekolah di mana saja tidak menjadi masalah, karena mutu sekolah yang merata. (ron)
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dys)
Hj. Zohriah
Halaman 10
Selong (Suara NTB) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNUIPPNU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik. Kegiatan itu sebagai rangkaian terbentuknya deklarasi terbentuknya IPNU-IPPNU Komisariat di Ponpes Al Islamiah Bebidas, (27/02/19). Salah satu pemateri, Suaeb Qury, memaparkan pentingnya para pelajar memulai tradisi menulis di tengah-tengah mereka. Mengingat kemampuan menulis adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap pelajar. Oleh karena itu tidak ada kata lain selain mereka harus mulai membiasakan diri untuk menulis meski dalam skala kecil
seperti mulai dari menulis di facebook dan media lainnya. Apalagi media yang tersedia saat ini sangat banyak sekali. Sementara Ketua IPNU Kabupaten Lombok Timur Ikhwanul Muslim mengatakan, Pondok Pesantren Al Islamiyah ini diharapkan terus bergerak sebagaimana OSISnya. Karena IPNU-IPPNU mulai sekarang sudah otomatis menjadi komisariat di Pondok Al Islamiyah ini. “Adik-adik pengurus baru Komisariat IPNU-IPPNU Ponpes Al Islamiyah Bebidas sudah resmi menjadi Komisariat IPNU-IPPNU. Selanjutnya nanti kami dari PC IPNU Lotim akan terus melakukan bimbingan-bimbingan kepada adikadik semua,”ungkap Ihkwan. Sementara itu Ketua Pimp-
inan Wilayah IPNU NTB Pauzan Basri menyampaikan, jika misi IPNU NTB ke depan fokus pada konsolidasi dan kaderisasi, sehingga diharapkan semua pondok NU yang ada di Lotim ini harus terbentuk Komisariat IPNU-IPPNU. “Saya harapkan PC IPNU Lotim terus memgawal agar komisariat semua pondok NU terbentuk, OSIS-nya kita ganti dengan komisariat IPNU bagi putra dan IPPNU bagi putri,” tegasnya. Deklarasi komisariat ini dilakukan setelah diberikannya materi tentang lalu lintas oleh Polres Lombok Timur, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan jurnalistik bagi pelajar dan santri yang disampaikan oleh dua narasumber. Termasuk penulis, Syamsul Hadi dari wartawan NU Online. (dys)
Mataram (Suara NTB) – UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram mempersilakan bagi SMP di Kota Mataram untuk menggunakan fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/SMK. Hal itu juga mengacu pada hasil Rapat Koordinasi mengenai hasil rapat koordinasi dan sosialisasi UN tahun pelajaran 2018/2019. Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., kepada Suara NTB, mengatakan seluruh SMP di Kota Mataram tidak perlu menunggu sampai tahun depan untuk bisa melaksanakan UNBK. UNBK tahun ini pun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB bisa memfasilitasi UNBK SMP/MTs dengan menggunakan sarana SMA/SMK. “Tidak perlu menunggu tahun depan, UNBK tahun ini pun Dinas Dikbud Provinsi siap memfasilitasi UNBK SMP/MTs Kota Mataram menggunakan sarana SMA/ SMK,” katanya. Rosyidin juga menegaskan bahwa masih cukup waktu bagi SMP di Kota Mataram untuk mempersiapkan diri mengikuti UNBK. “Tinggal kemauan baik saja,” ujar mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengakui belum
semua SMP di Kota Mataram bisa mengikuti UNBK. Namun, ia meyakini untuk tahun 2020 mendatang, seluruh SMP di Kota Mataram bisa mengikuti UNBK. salah satu caranya dengan berbagi sumber daya dengan SMA/SMK. Menurutnya, infrastruktur pendukung UNBK seperti komputer atau laptop tidak harus dibeli sekolah. SMP di Kota Mataram bisa meminjam ke SMA dan SMK. Fatwir menegaskan, tidak ada lagi kepala sekolah melibatkan orang tua dalam pengadaan sarana UNBK. Terkait persiapan sarana lainnya seperti server dan sarana penunjang lainnya, sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. “Silakan kepala sekolah berkolaborasi dengan manajemen di Dinas Pendidikan. Tahun depan insya Allah 100 persen sekolah laksanakan UNBK,” tegasnya. Selain itu, surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengenai hasil Rapat Koordinasi dan sosialisasi UN tahun pelajaran 2018/2019 menyebutkan untuk kelancaran pelaksanaan UNBK akan digunakan pola Resource Sharing dengan memperhatikan sejumlah hal, yaitu komputer di SMK dapat digunakan oleh SMA/MA/SMP, demikian juga sebaliknya. Dalam hal penggunaan komputer tersebut, tidak diperkenankan ada sewa menyewa, kecuali biaya Daya Listrik, Konsumsi, dan Kebersihan. (ron)
SUARA NTB
Jumat, 1 Maret 2019
Halaman 11
Persatuan Wasit Minta Lotim Tarik Atletnya Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan gudangnya atlet. Namun sayang, atlet-atlet Lotim yang cukup potensial justru membela dan mengharumkan nama daerah lain. Untuk itu, Pemkab Lotim diminta untuk menarik kembali atlet-atlet tersebut dan membela daerahnya sendiri. Demikian ditegaskan Ketua Perwasitan Voli Ball Lotim, Lalu Moh. Kasman Jayadi, S.Pd, kepada Suara NTB, Kamis, (28/2). Disebutkannya, atlet-atlet dari Lotim yang berpotensi mendapatkan juara, namun pindah Lotim. Akibatnya Kabupaten Lotim menjadi kekurangan atlet. Justru daerah yang menjadi tempatnya bermain atlet Lotim itu mendapatkan juara. Seperti atlet voli Lotim asal Kerongkong cukup berprestasi. Namun dalam berbagai ajang olahraga mewakili Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Selain itu, atlet voli yang berkompeten di tempatkan di sepak takraw. “Seandainya dua atlet itu ditarik mewakili Lotim, maka Lotim luar biasa dan tidak terkalahkan. Tapi dua orang itu tidak terpakai,” ujarnya. Ia berharap Dispora dan KONI Lotim selaku penanggung jawab di bidang olahraga untuk melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet Lotim yang memang berpotensi dengan memiliki kualitas yang baik sesuai kompetensinya. Ia mengingatkan supaya jangan sampai ada pilih kasih lantaran adanya hubungan kekeluarga dan kekerabatan sehingga atlet-atlet yang
berkompeten disingkirkan, lalu kemudian diambil oleh daerah lain. Kepsek SDN 2 Terara ini juga menyayangkan atlet-atlet di Lotim banyak yang titipan. Inilah yang masih terjadi sampai sekarang. Padahal, kata Lalu Kasman, beberapa tahun lalu Kabupaten Lotim diperhitungkan betul oleh daerah lain dari berbagai cabang olahraga. “Empat tahun terakhir ini prestasi Lotim dibidang olahraga rendah. Kalau dulu, Lotim di mana-mana dapat juara satu. Maka dari itulah Lotim dikatakan lumbung pemain,” jelasnya. Selain memperhatikan atlet, diharapkan pula dari segi perwasitan supaya difahami oleh guru olahraga maupun pelatih. Jangan sampai guru olahraga maupun pelatih tidak bisa membuat skema permainan. “Kita berharap kualitas pelatih ditingkatkan terlebih dahulu. Dan pelatih juga menguasai masing-masing cabor. Barulah bisa berjalan dengan baik,”ujar Kasman dari hasil pengamatannya. Lalu Kasman sendiri me-
ngaku kecewa dengan prestasi Lotim yang berada pada urutan bawah dalam Porprov 2018 lalu. Dinilainya, kondisi itu disebabkan karena pembinaan yang dilakukan kerap bersifat dadakan. Semestinya pembinaan harus dilakukan dari awal yang minimal 6 bulan dan berkesinambungan. “Minimal pembinaan terhadap atlet itu enam bulan sebelum mengikuti suatu event. Tapi pembinaan kita di Lotim sifatnya dadakan,” kritiknya. Diharapkan supaya untuk cabang-cabang olahraga dikembalikan seperti dahulu. Ada istilahnya bapak asuh pada departemen tertentu menangani cabor tertentu, misalnya Kapolres dan lainnya. Dengan begitu barulah dapat dilakukan pembinaan secara teratur. Ketua KONI Lotim, Makbul Maya, menjelaskan, alasan beberapa atlet membela daerah lain dalam ajang Poprov 2018 lalu karena mereka merasa tidak diperhatikan baik dari pemberiaan uang pembinaannya dan lain sebagainya. Sehingga KONI Lotim sudah menugaskan ke masing-mas-
ing cabor untuk memanggil dan bertemu langsung dengan atlet-atlet tersebut. “Hal-hal tersebut yang harus kita benahi saat ini. Pembinaan dilakukan oleh Lotim namun ketika mengikuti event lintas daerah, atlet yang bersangkutan membela daerah lain, disamping kita melakukan evaluasi atlet-atlet utama,” sayangnya. Disebutkan Makbul Maya, komitmen Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM bahwa Pemkab Lotim mampu memfasilitasi atlet-atlet beprestasi. Baik dalam memberikan pekerjaan dan bonus bagi atlet. Maka dari itulah, atlet-atlet yang selama ini membela daerah lain akan dipanggil kembali untuk membela Lotim. Apabila atlet-atlet unggulan Lotim itu dipakai oleh daerah lain, katanya, tentunya hal tersebut sangat merugikan kabupaten Lotim sendiri. Disebutkannya, atlet-atlet Lotim yang membela daerah lain, dua atlet Lotim yang dipakai oleh Bima peraih medali emas dan perak dalam ajang Porprov, peraih medali cabor karate dipakai oleh KLU, Voli oleh Loteng, Bulu Tangkis oleh KLU dan Mataram serta beberapa atlet dari cabor lainnya. “Alasannya karena merasa tidak diperhatikan uang pembinaannya di Lotim. Sehingga hal-hal tersebut yang kita benahi,” jelasnya. (yon)
Pengprov PASI NTB Dilantik
(Suara NTB/ist)
GATEBALL - Atlet gateball NTB, Anton Soekamto menjalani latihan di Halaman Kantor PU Pemprov NTB di Mataram belum lama ini. Anton adalah salah seorang atlet gateball NTB yang pernah mendulang emas di kelas perorangan Kejurnas Gateball tahun 2015.
Pergatsi NTB Ajukan diri Jadi Tuan Rumah Pra-PON Mataram (Suara NTB) Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) NTB mengajukan diri menjadi tuan rumah Pra-PON gateball tahun 2019. Hal itu dilakukan oleh pengurus cabor gateball NTB untuk mendukung program pemerintah provinsi (Pemprov) NTB menuju NTB bangkit. Dalam hal ini dengan pelaksanaan Pra-PON gateball di NTB akan dapat membangkitkan kembali gairah wisatawan agar berkunjung ke NTB. Sebab saat ini jumlah kunjungan wisatawan di NTB sempat menurun diakibatkan gempa bumi 7 Skala Richter (SR) tahun 2018 lalu. “Kita ingin memulihkan kembali pariwisata NTB, sesuai keinginan Pemprov NTB yakni menuju NTB bangkit,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Pergatsi NTB, Anton Soekamto kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (28/2). Selain mendukung program pemprov NTB, alasan Pergat-
si NTB menjadi tuan rumah Pra-PON yakni ingin sukses prestasi. Pasalnya Anton optimis bahwa dengan menjadi tuan rumah, atlet NTB akan semakin mudah merebut tiket PON, sebab dengan bertanding di NTB maka atlet gateball mendapat dukungan penuh dari masyarakat NTB. Tak hanya mendapat dukungan nyata dari masyarakat, namun atlet gateball NTB juga pernah merebut medali emas dan perunggu di event nasional. Medali emas diraih NTB di kelas perorangan pada kejurnas tahun 2015, selanjutnya medali perunggu diraih di nomor beregu campuran. Dijelaskan Anton, pada Pra-PON gateball tahun 2019 akan menjadi yang pertama kali dipertandingkan. Pasalnya gateball akan menjadi pertamakali dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Pra-PON gateball akan mempertandingkan sebanyak sedikitnya tiga kelas yakni
kelas dobel campuran, triple campuran dan beregu campuran. Sementara itu NTB dipastikan turun di semua kelas yang dipertahankan. Anton optimis atlet NTB akan mampu merebut tiket PON 2020. Alasannya, NTB pernah meraih peringkat tiga besar nasional di kelas beregu campuran. Sementara untuk merebut tiket PON, NTB butuh meraih peringkat maksimal lima besar di PraPON. Sementara kontingen NTB punya peluang merebut medali. (fan)
Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, Aryanto Prametu bersama jajarannya dilantik oleh Ketua Bidang Organisasi PB PASI, Zacky Anwar Makarim di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (26/2). Mayjen Purnawirawan itu mengingatkan kepada jajaran kepengurusan PASI NTB periode 2019-2023 bahwa menjadi pengurus cabor bukan untuk mencari jabatan dan kedudukan. Namun pengurus cabor harus memberikan pengabdian yang terbaik untuk bangsa lewat prestasi atlet. “Menjadi pengurus cabor harus siap memberikan pengabdian yang terbaik buat negara. Bukan mencari jabatan dan kedudukan,” ucap Zacky Anwar Makarim ketika melantik pengurus cabor atletik NTB. Acara pelantikan itu dihadiri Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, H. Arsad Gani selaku Dewan Kehormatan PASI NTB. Disebutkan bahwa jajaran personalia kepengurusan PASI NTB periode 20192023 diketuai oleh, Aryanto Prametu, Ketua Bidang Organisasi, H. R. Dodik Satrijo dan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kumiadi. Selanjutnya Ketua Bidang Pembinaan, I Gede Karang Asam, Wakil Ketua Bidang Pembinaan, Ridwan.
Kecolongan, Yamin Gagal Rebut Emas Mataram (Suara NTB) Muhammad Yamin gagal mendulang medali emas setelah dikalahkan atlet Jawa Timur (Jatim) di Kejurnas Tarung Derajat Antar Master di Surabaya, Jatim belum lama ini. Kegagalan itu diklaimnya karena kecolongan di ronde pertama. “Kesalahan saya dironde pertama. Saya terkena pukulan di ronde pertama. Akibatnya saya kena hitungan dan lawan unggul dalam hal poin,” ucap M. Yamin ketika diwawancara Suara NTB usai menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (28/2). Menurut Yamin, akibat kena pukulan di ronde pertama pandangannya kurang fokus. Sebab, matanya terkena pukulan lingkar dalam yang diarahkan lawan ke mukanya. Namun, Yamin tak patah semangat. Atlet asal Dompu ini bangkit dan saling lancarkan pukulan. Di ronde kedua, Yamin mulai kembali fokus. Pandangannya mulai normal setelah mendapat penanganan pelatihnya. “Di babak kedua itu baru saya bisa mengejar poin. Pukulan saya sempat mengenai wajahnya, dan dia juga mendapat hitungan.” Memasuki ronde ketiga, Yamin mengaku pertarungan makin sengit. Jual beli pukulan dan tendangan terjadi di ronde ketiga. Namun sayang Dewi fortuna tidak memihaknya, karena wasit menunjuk lawannya, Bima Putra sebagai pemenangan kelas 64,1-67 Kg dengan kemenangan 1-2. Hasil itu memaksa Yamin harus puas dengan meraih medali perak. Sementara medali emas diraih oleh Bima Putra yang juga peraih gelar atlet terbaik. Diakui Yamin hasil itu belum bisa dikatakan memuaskan. Pasalnya dia memasang target medali emas, namun dia belum bisa mewujudkan mimpinya. Ke depan dia akan terus berbenah diri agar di Pra-PON nanti bisa menorehkan medali lebih baik lagi. “Target saya lolos PON dan medali emas,” terangnya. (fan) (Suara NTB/fan)
(Suara NTB/fan)
TANDATANGANI SK - Ketua Pengprov PASI NTB, Aryanto Prametu didampingi Ketua Bidang Organisasi PB PASI, Zacky Anwar Makarim tengah menandatangani SK usai dikukuhkan sebagai Ketua PASI NTB, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (28/2). Sementara Ketua Bidang Usaha dan Dana, H. Hamzanwardi, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ahmad Quroni dan Wakilnya, Mariati. Ketua Bidang Pembibitan dan Pemasakan, H. Muhdar beserta Wakil, I Komang Budhagama. Kemudian Sekum, Agus Sukmayadi dan Wakil, Libuh Hanafi, Bendahara, Mey Hendrawan dan Wakil, H. Amir. Sedangkan Komisi Pembinaan, Arya
Yuniawan dan Fadlin, Komisi Perlombaan dan Perwasitan, Jubair, Sanapiah, Junaidi, Abdul Haq, Mursalin dan Nurhawan. Komisi Sarana dan Prasarana, I Gusti Bagus Wirasantana, Frasinskus Xaverius. Komisi data dan Statistik, Rully Mey Hardika, Komisi Medis, Komang Paramita, Tri Utami Afriyanti dan Muhammad Akhyar. Komisi Media, Lalu Hadid Warsito. (fan)
Kabupaten Bima Punya 115 Objek Wisata Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima terus mengembangkan potensi objek wisata. Berdasarkan data Dinas Pariwisata (Dispar) daerah setempat hingga saat ini tercatat ada sebanyak 115 obyek wisata yang tersebar di 18 Kecamatan. Kabid Pengembangan Obyek Wisata Dispar Kabupaten Bima, M. Akbar S,P., mengatakan ratusan obyek wisata yang tercatat tersebut, bahkan sudah dibagi dalam zona atau kawasan pengembangan. “Ada sebanyak 115 obyek wisata dan kita sudah membagi enam zona atau kawasan pengembangan,” katanya. Akbar mengatakan, ratusan obyek wisata yang dibagi dalam enam zona atau kawasan pengembangan tersebut, antara lain kawasan SALAWA, yang meliputi di Kecamatan Sape, Lambu dan Wawo. “Obyek wisata andalan di zona ini yakni Pulau Kelapa, Uma Lengge dan Torombala Pantai Pink dan Pantai Lariti,” katanya.
Kemudian lanjutnya, ada kawasan Sangiang Api meliputi Kecamatan Wera dan Ambalawi. Obyek wisata andalan di kawasan Bima bagian utara itu antara lain, Pulau Ular, Pantai Oi fanda dan Pulau Sangiang. Selanjutnya, kawasan Metro Lewamori yang berada di Kecamatan Woha, Belo, Palibelo dan Lambitu. Obyek wisata andalan di zona ini, pantai Kalaki, Pacuan Kuda, Kampung Adat Sambori hingga Agrowisata Bawang Merah. “Kemudian kawasan Teluk Waworada yang berada di Kecamatan Parado, Monta dan Langgudu. Obyek wisata andalan, Pantai Wane, Pantai Rontu, Mesjid Kamina, Dam Pela,” katanya. Zona kelima lanjutnya, yakni zona Madong Park, yang meliputi Kecamatan Madapangga, Bolo, Donggo dan Soromandi. Obyek wisata andalannya antara lain Wadu Pa’a (batu pahat), Uma Ncuhi Mbawa hingga benteng Asakota. “Terakhir zona bentang
Tambora yang berada di Kecamatan Sanggar dan Tambora. Di zona ini obyek wisata andalan Pesona Gunung Tambora, Hutan Madu dan Mada Oi Tampiro,” katanya. Akbar mengaku dalam mengembangkan ratusan obyek wisata tersebut perlu ada sinergitas atau dukungan semua pihak, sehingga jumlah pengunjung akan semakin meningkat. “Banyaknya wisatawan yang berkunjung juga akan berdampak langsung ke masyarakat di sekitar lokasi wisata. Ekonomi kerakyatan akan bertumbuh,” katanya. Ia menambahkan dalam mengembangkan obyek wisata tersebut masih ada kendala. Yakni belum memadainya sarana prasarana jalan. Misalnya akses jalan menuju obyek wisata di wilayah Tambora, Langgudu dan Wera kondisinya masih rusak. “Tapi persoalan ini akan tetap menjadi perhatian kami ke depan. Selain soal keamanan,” pungkasnya. (uki)
DKP KSB Klaim Stok Pangan Masih Aman
Muhammad Yamin
Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengklaim stok pangan terutama beras aman hingga beberapa bulan kedepan. Bahkan, saat ini stok beras yang masih tersedia di gudang mencapai angka 15 ton dan akan ditambah di musim panen perdana tahun 2019. Kepala DKP KSB, Ir. H. Alimin kepada Suara NTB, Kamis (28/2) mengatakan untuk saat ini cadangan beras masih aman dan akan terus ditambah jelang panen perdana. Meskipun stok untuk beras ini telah dikeluarkan sekitar 2,5 ton di tahun 2018 untuk penanganan gempa, tetapi tidak terlalu terdampak signifikan terhadap cadangan yang tersedia
di gudang karena masih ada sekitar 15 ton. Sehingga tidak ada lagi perlu dikhawatirkan jika rawan pangan terjadi. Selain stok pangan yang cukup melimpah, antara musim tanam dan musim panen juga tidak berubah sesuai sehingga beras yang dikeluarkan bisa langsung diganti. “Stok kita masih cukup banyak bahkan bisa tercover untuk beberapa bulan kedepan sehingga kelangkaan beras tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi maka kita sudah siapkan langkah sebagai antisipasinya,” ungkapnya. Dikatakannya, meskipun kondisi stok pangan (beras) masih aman, tetapi kebutuhan yang lainnya masih belum bisa dipenuhi dengan baik. Terutama dari jenis pangan
yang mengandung protein dan karbohidrat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus didatangkan dari luar daerah. Untuk itu, pihaknya akan berkordinasi kembali dengan dinas Tanbunnak agar bisa memenuhi kebutuhan yang masih belum tersedia itu. Selain itu, program KRPL juga akan didorong untuk bisa memenuhi kebutuhan makanan yang mengandung protein. Sehingga tidak ada lagi kendala dalam pemenuhan pangan di daerah. “Kita tetap akan mengupayakan supaya ketersediaan pangan tidak ada masalah. Begitupun juga kebutuhan yang lain untuk bisa terpenuhi secara mandiri dan tidak lagi bergantung ke luar daerah,” tukasnya. (ils)
SUARA NTB
Jumat, 1 Maret 2019
Pariwisata Bisa Jadi Masa Depan Lotim Selong (Suara NTB)Pariwisata bisa menjadi masa depan perekonomian Lombok Timur (Lotim). Lotim memiliki potensi destinasi wisata yang lengkap. Mulai dari alam, budaya, religi hingga objek wisata hasil rekayasa para pecinta wisata. Beberapa tempat di Lotim banyak dijadikan objek wisata menarik kunjungan. Di antaranya, Dasan Borok Kecamatan Suralaga yang membuat desa mural. Kreasi Desa Dasan Borok ini memancing para pengunjung banyak berdatangan meski sekadar berswafoto. “Jadi wisata itu memang sangat bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan perekonomian masyarakat,” terang Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. M. Mugni, Sn. MPd. M.Kom kepada Suara NTB, Kamis (28/2). Ke-
munculan objek-objek wisata buatan ini atas kesadaran sendiri dari masyarakat. Desa-desa lain juga banyak melakukan hal tersebut. Belum lama ini Bupati juga sudah meletakkan batu pertama pembuatan Taman Wisata dan Olahraga di Desa Semaya Sikur. Taman wisata itu berada di atas bukit yang bisa melihat pemandangan luas Lotim dan pegunungan. “Mirip dengan Timbanuh,” tutur Mugni. Kelengkapan destinasi yang dimiliki Lotim menjadi daya tarik. Ditambah dengan hasil kreativitas warga yang sadar wisata. Dikatakan, Dinas Pariwisata ini menjual yang sudah ada. Membangun wisata tidak bisa memang hanya dari Dinas Pariwisata. Pariwisata harus kerja keroyokan. Bicara
masalah-masalah lain seperti keterbatasan infrastruktur, kondisi kebersihan itu sudah ada instansi lain yang mengurusnya. Infrastruktur urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Soal kebersihan menjadi ranahnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Ke depan, sambungnya, Lombok, termasuk Lotimakan dijadikan salah satu dari 10 daerah yang akan menjadi Bali Baru. Pemerintah pusat tetapkan 10 daerah di Indonesia, salah satunya Lombok. Beberapa waktu lalu, datang kemen-
tetian PUPR. Kementerian PUPR ini sudah siap untuk mendukung pembangunan kawasan destinasi Lombok. Khusus Lotim dipersiapkan empat destinasi. Yakni Sembalun Rinjani, kawasan Gili Kondo dan sekitarnya, ketiga Otak Kokoq Joben yang menjadi brand dan masuk di sekitarnya ada desa-desa wisata seperti Tetebatu, Kembang Kuning dan Jeruk Manis. Terakhir di bagian Lotim Selatan ada Pantai Pink. Sekitar pantai Pink ada sederetan pantai-pantai yang indah dan menawan. “itu semua menjadi fokus kementerian,” urainya. (rus)
Halaman 12
Seorang Kakek Diduga Cabuli Gadis di Bawah Umur
Giri Menang (Suara NTB) Seorang kakek di Lombok Barat (Lobar) diduga mencabuli seorang gadis di bawah umur. Perbuatan kakek asal Mesanggok Gerung ini diduga dilakukan berkali-kali terhadap korban, hingga akhirnya terbongkar setelah dipergoki oleh istrinya. “Korban inisial SH 13 tahun, di mana korban ini masih ada hubungan keponakan dengan pelaku,” ujar Kasat Reskrim Polres Lobar, AKPPriyoSuhartonoyangditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/2). Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku sudah empat kali melakukan aksi bejatnya sejak November 2018 lalu. Dari empat kali melakukan itu, kata Priyo, pelaku benar-benar menyetubuhi korban saat aksi yang ketiga kalinya. Menurut Priyo, tindakan itu berawal dari kebiasaan korban yang meminta uang kepada pel-
aku. Memanfaatkan kebiasaan itu pelakupun meminta korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya dengan diimingi uang dan Handphone. Terlebih pelaku tergiur dengan kemolekan tubuh korban. “Tapi karena korban masih di bawah umur, kelakuan pertama dan kedua itu masih cabul, tapi pas yang ketiga kali di paksa akhirnya terjadi persetubuhan,” bebernya. Keluarga korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku lantas melaporkannya ke kepolisian. Dari haril visum et repertum ditemukan kegadisannya telah terkoyak. Pihak kepolisianpun bertindak cepat dengan mengamankan pelaku, lantaran isu yang berkembang membaut warga setempat akan menghakimi korban.
“Dari keluarga korban ingin diproses secara hukum,” pungkasnya. Sementara itu pelaku JM tidak membantah perilaku itu. Menurutnya dirinya tergiur dengan kemolekan tubuh keponakannya itu. Terlebih lagi sang keponakan kerap meminta uang kepadanya, bahkan meminjam HP-nya. “Yang pertama itu saya tidak melakukannya,” ungkapnya di Mapolres Lobar. Merasa tidak puas tidak dapat melakukan aksinya, dirinyapun meminta untuk melakukan di hari lain. Hingga akhirnya dipergoki oleh istrinya. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan aksi bejatnya itu. Pelaku disangkakan undang-undang perlindungan anak dengan acaman kurungan penjara paling lama 15 tahun. (her)
HILANG HLG STNK R2 HONDA NO POL EA 3586 XO NOKA/NOSIN : MH1JFZ119GK080325/JFZ1E1091050 AN.AYU SUSANTI HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2137 CJ NOKA/NOSIN : MH1JFH110EK157395/ JFH1E-1157217 AN.ADE INDRAYANI UDJUDEDA HLG D’SKTR KOTA SURABAYA
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
HLG STNK R2 HONDA DR.4239 BR NOKA/NOSIN : MH1JF5116AK3451734/ JF51E1342940 AN.LALU JAYA KUSUMA HLG D’SKTR KOTA MATARAM
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 1 Maret 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 PENERIMAAN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (P3K) pada saat sekarang ini merupakan satu beban yang sangat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 berat bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 anggaran untuk menggaji tenaga P3K yang diseleksi melalui eks 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 honorer Kategori 2 (K2), karena tidak dialokasikan di APBD. Janga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nkan untuk menggaji, sejumlah pemerintah daerah di NTB harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menyisir atau memangkas beberapa program anggaran hanya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 untuk menggelar seleksi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kebijakan pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 melakukan seleksi P3K mendadak dilakukan. Pemerintah daerah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sudah mencoba mengajukan penundaan untuk penerimaan tena12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ga P3K ini, karena tidak ada anggaran. Namun, pemerintah pusat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tetap bergeming. Pemerintah daerah harus tetap melaksanakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kebijakan ini meski dengan konsekuensi anggaran untuk meng12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gaji tenaga P3K ini dialokasikan di APBD Perubahan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Bagi pemerintah daerah, kebijakan pemerintah pusat ini sangat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dinanti. Apalagi daerah kekurangan pegawai, khususnya tenaga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kesehatan dan pendidikan. Namun, tidak adanya anggaran untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menggaji, khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) membuat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pemerintah daerah meradang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sebagai contoh, Pemprov NTB mengaku belum mampu mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bayar gaji P3K. Pasalnya, dalam setahun dibutuhkan anggaran 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sekitar Rp40 miliar lebih. Bagi pemerintah daerah, khususnya yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 anggarannya masih sangat bergantung dari pusat, jumlah ini san12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gat besar, sehingga harus mengkaji ulang untuk perekrutan P3K. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Setidaknya, seperti yang disampaikan Kepala Badan Pengelo12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 MM., pemerintah daerah di NTB akan kembali menggelar rapat dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 konsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seperti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 apa pola penggajian tenaga P3K. Apalagi, di APBD Murni 2019 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sudah terjabarkan semua belanja, baik belanja pembangunan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 maupun belanja aparatur. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Misalnya, di lingkup Pemprov NTB akan merekrut 234 P3K mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 butuhkan anggaran di atas Rp40 miliar. Di mana, gaji P3K sama 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dengan PNS, pasalnya statusnya sama dengan Aparatur Sipil Nega12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ra (ASN). Selain harus menerima gaji, mereka juga akan meneri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ma tunjangan sebagaimana halnya harus dibayar pada PNS. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tidaklah salah semua pemerintah daerah di NTB, termasuk di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 seluruh Indonesia melihat kebijakan pemerintah pusat ini sung12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 guh sangat memberatkan. Meski sudah sepakat menolak melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan perekrutan, tapi pemerintah pusat yang meminta daerah harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tetap melakukan seleksi dan menggaji sendiri membuat daerah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 angkat tangan. Dan daerah pun, mau tidak mau harus melakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 seleksi, meski untuk penggajian masih harus melakukan penyisi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ran dan memangkas beberapa alokasi anggaran kegiatan lain. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Belajar dari kasus ini, tentunya pemerintah pusat harus melihat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 seperti apa kemampuan daerah untuk merekrut tenaga P3K. Pada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 prinsipnya daerah tidak masalah harus menggaji tenaga P3K, tapi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 karena pembahasan anggaran sudah tidak selesai, daerah kebin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gungan. Pemerintah daerah tentu tidak mau dalam proses pelak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sanaan kebijakan ini harus berhadapan dengan hukum. Terutama 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dalam penggunaan anggaran yang tidak semestinya. Sementara di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 satu sisi, pemerintah pusat seolah-olah ‘’memberi lampu hijau’’ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bagi daerah untuk menggunakan anggaran di luar peruntukannya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Jangan hanya karena kepentingan politik, daerah dipaksa untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 melakukan penggunaan anggaran yang tidak semestinya. Kita ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 harap, dalam koordinasi yang akan dilakukan BPKAD se NTB den12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat ini mampu mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 berikan solusi atas persoalan yang dihadapi. Daerah tidak lagi harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kesulitan menanggulangi permasalahan gaji dan tunjangan tenaga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 P3K. Sudah ada solusi yang tepat bagi pemerintah daerah dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mengatasi kesulitan pembayaran gaji tenaga P3K dan tidak ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 yang harus berhadapan dengan hukum. Untuk itu, pemerintah daer12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ah dan pusat harus mencari solusi tepat dalam mengatasi masalah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tenaga P3K ini dan tidak membebani daerah. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
Tidak Bebani Daerah
OPINI
Halaman 14
Menajemen Berbasis Sekolah Dapat Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai lembaga formal, sekolah menjadi tumpuan harapan dan perhataian setiap orang untuk dapat mewujudkan jaminan mutu pendidikan di Indonesia, sebagai penjamin mutu tentu sekolah harus terus berbenah diri supaya mampu menjaga terutama kualitas proses pembelajarannya.berbicara masalah proses maka tidak bisa terpisahkan dengan sistem pengelolaan sekolah.Pengelolaan sekolah yang dilakukan secara efektif akan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Dalam pengelolaan sekolah secara efektif yang akan berdampak pada peningkatan mutu proses, maka diterapkan manajemen berbasis sekolah (school base managemen) ENGAN diterapkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenanangan kepada pemerintah daerah untuk menga tur dan mengurus kepentingan masyarakata setempat menurut prakarsanya sendiri. Adapun dampak diterap kannya UUNo 22 Tahun 1999 dibidang pendidikan adanya penyerahan otonomi pendidikan yaitu pendidikan bukan lagi menjadi urusan pusat, tetapi sudah menjadi urusan pemerintah daerah Adapun maksud diserahkannya urusan pendidikan kepada pemerintah daerah adalah agar dapat mengurangi beban pemerintah pusat terutama anggaran pendidikan,meningkatkan keperdulian masyarakat ter hadap pendidikan,dapat mengatur urusan rumah tangganya,dan dapat memperkuat persatuan bangsa. sehingga pola pendidikan lama yang bersifat sentralistik, dimana urusan pendidikan cenderung diurus /diatur oleh birokrasi ditingkat pusat lama kelamaan akan menghilang. dan akan tergantikan dengan otonomi pendidikan dengan pendekatan yang
Oleh : Hj Zohriah SPd, MH (Kepala SMP Negeri 11 Mataram) jelas,terarah serta efektif dan efesien sehingga hasil pembangunan dibidang pendidikan lebih maksimal. Namun dalam kenyataannya terutama yang bekaitan dengan partisipasi masyarakat dibidang pen didikan masih sagat rendah,apakah ini disebabkan kesadaran dan keperdulian masyarakat yang semakin rendah dibidang pendidikan ataukah ini akibat istilah pendidikan geratis yang selalu didengung dengungkan oleh pemerintah. Inilah antara harapan dan kenyataan yang sulit untuk dipadukan. Otonomi pendidikan ditingkat sekolah ditandai dengan manajemen berbasis sekolah, mengapa sekolah diberikan otonomi? Agar sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih dan dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh yang ber kepentingan dalam mengemban misinya sebagai pelayan pendidikan. Setelah panjang lebar membicarakan tentang manajemen berbasis sekolah, maka kita perlu mengetahui apa ManajemenBerbasis Sekolah itu? Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk desentralisasi dalam kewenangan pengambilan keputusan pada sekolah (Barnawi, M.Arifin 2017) Adapun titik tekan dari Manajemen Berbasis Sekolah adalah perlunya sekolah meningkatkan pelayanan internal (siswa)maupun external (masyarakat)serta pihak terkait lainnya seperti dunia usaha dan dunia industri. Bila kita merujuk pada perlunya sekolah meningkatkan pelayanan tentu Menajemen Berbasis Sekolah memiliki tujuan yang jelas yaitu agar sekolah lebih berdaya baik dalam menetu kan kebijakan maupun dalam mengambil keputusan. Sekolah yang notabene adalah tempat untuk melaksana kan pendidikan formal maka peran sekolah tidak bisa dipisahkan dengan keterlibatan /partisifasi masyarakat karena itu sekolah harus terus menjalin hubungan mesra dengan masyarakat untuk sama sama membangun pen didikan yang bermutu yang diawali dari terciptanya iklim belajar yang kondusif, bermakna dan menyenangkan ( belajar aktif) dan untuk terlaksananya pembelajaran yang kreatif dan inopatif disekolah tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dimana seorang kepala sekolah harus mampu mewujudkan proses belajar mengajar
RADIO
yang bermutu. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang bermutu maka kepala sekolah harus memiliki kewenangan yang luas yang tidak terkungkung oleh birokrasi yang sentralistik. Mengapa ? karena kepala sekolahlah yang tau bagaimana kondisi sekolahnya seperti : keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang tersedia dan kemam puan dana untuk membiayai semua kegiatan yang sudah diprogramkan. Sebagaimana telah diuraikan diatas sekolah adalah jaminan mutu pendidikan, sebagai penjamin mutu maka sekolah punya kewajiban untuk terus meningkatkan mutu akademik dalam rangka proses pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan mutu akademik merupakan suatu keharusan yang tak dapat ditawar-tawar karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan itu sendiri. Untuk dapat meningkatkan mutu akademik maka harus ada upaya yang sungguh sungguh dari pihak sekolah yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan, sehingga mampu menyiapkan sumber daya yang memiliki daya saing, baik secara global maupun internasional. Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan antara lain melalui: melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan buku bacaan yang memadai dan media pembelajaran serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Mutu akademik akan dapt tercapai apabila sekolah dengan berbagai keaneka ragamannya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan disekolah tersebut.Atas dasar pemikiran diatas mendorong upaya pemberian otonomi yang luas kepada sekolah atau lembaga pendidikan. Maka dalam hal ini kepala sekolah agar secara berkesinam bungan dan dinamis dapat mengupayakan peningkatan mutu akademik melalui pemberdayaan sumber daya yang ada disekolahnya. Karena mutu akademik itu adalah sebuah pelayanan untuk mencapainya dibutuhkan suatu acuan atau patokan seperti : 1). Realibity,yaitu keper cayaan pemakai jasa pendidikan 2). Assurance
yaitu adanya jaminan atas program unggulan maupun yang bukan unggulan yang ditawarkan 3).Tengible yaitu Kebersihan, kesehatan,kerapian,ketertiban, keteraturan dan kenyamanan dapat terwujud dilingkungan pendidikan 4).Empati yaitu perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan pelanggan pendidikan 5).Responsiveness yaitu Tanggap terhadap kritik dan saran yang mendidik dari pemakai jasa pendidikan(Barnawi dan M Arifin 2017) Acuan di atas diperlukan agar standar mutu pendidikan tetap terjaga dimana standar itu disepakati secara nasional Untuk dijadikan indikator keberhasilan dibidang pendidikan. Dengan demikian supaya pelaksanaannya MBS dapat berjalan dengan efektif dan efesien didalam mencapai sasaran yang sudah ditentukan maka perlu adanya pilar penyangga seperti : pemberdayaan, transparansi, standarisasi mutu, partisifasi masyarakat dan akuntabilitas.
POJOK Harga beras di Mataram melonjak OP bisa jadi salah satu solusi
*** KUR tak laku, dampak gempa dan tiket pesawat mahal Masyarakat menanti solusi dari pemerintah
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2019
Bank NTB Syariah Jadi Pilihan Baru Pembiayaan KPR Subsidi Dari Hal. 1 Perjanjian kerjasama ini sekaligus mendapat apresiasi dari gubernur dan para pengembang local serta sejumlah pihak terkait lainnya. Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi NTB secara langsung menyampaikan terimakasih atas kontribusi dan pikiran PT. Bank NTB Syariah selama ini kepada daerah, khusunya pascagempa yang melanda NTB. ‘’Mudah-mudahan kerjasama seperti ini lebih banyak lagi di NTB,’’ demikian orang nomor satu di NTB ini. Sebelumnya Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Heripoerwanto menyampaikan, program satu juta rumah adalah terusan program pembangunan ratusan ribu rumah yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan gerakan bersama Pemda, perbankan, masyarakat untuk menciptakan hunian yang nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, Kementerian PUPR telah menyiapkan fasilitas untuk masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi subsidi perumahan, subsidi bantuan uang muka, pembebasan PPN, penurunan PPH dan lainnya. Tahun ini target penyaluran rumah subsidi sebanyak 2.000 unit. Eko juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mensukseskan program satu juta rumah. Pada saat yang sama, Direktur Keuangan dan Operasional Bank BNI Syariah, Wahyu Avianto juga menjelaskan saat ini BNI Syariah dan Bank NTB Syariah bersinergi dalam menerbitkan (kartu pembiayaan) Hasanah Bank NTB Syariah Card. Tujuan penerbitan Hasanah Bank NTB Syariah Card yaitu sebagai kartu pembiayaan (kartu kredit syariah) yang didesain khusus untuk pegawai dan nasabah Bank NTB Syariah. Hasanah Bank NTB Syariah Card dengan fiturnya diharapkan dapat mendukung tujuan dari Bank NTB Syariah untuk men-
ingkatkan perekonomian daerah di NTB. Ia juga berharap adanya kerjasama ini dapat memberi hasil yang baik dan kontribusi positif bagi perekonomian bangsa dan juga masyarakat NTB. Selanjutnya, Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo, mengatakan rumah saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dengan program KPR Sejahtera FLPP, yang merupakan komitmen dalam melaksanakan program subsidi pemerintah untuk menyediakan pembiayaan pemilikan rumah tinggal dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk masyarakat. Tentunya, Bank NTB Syariah sebagai bank daerah mempunyai tugas penting dan strategis, yaitu memberi kemudahan dalam membeli rumah bagi masyarakat NTB. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto memberi apresiasi dan mengatakan bahwa bank daerah mengambil peran semaksimal mungkin di daerahnya sendiri. Khususnya untuk penyediaan pembiayaan bagi MBR. Kerjasama kemarin sekaligus terkait kemampuan berkompetisi dengan perbankan lainnya. ‘’Bicara kompetisi adalah bicara pelayanan. Sehingga saya harapkan Bank NTB Syariah ini betul-betul optimal, minimal sama dengan bank lain, dari sisi kecepatan, kemudahan pelayanan,’’ demikian H. Heri. Kegiatan penutup, dilakukan penyerahan surat keputusan pembiayaan rumah subsidi kepada Perumahan Griya Pesona (PT. Varindo Lombok Inti), Perumahan Royal Madina (PT. Lombok Royal Property), Perumahan Granada Residence (PT. Histoland Perkasa Nusantara Jaya), Perumahan Gegutu Indah Sejahtera (PT. Riyan Putra Jaya). Serta penandatanganan akad pembiayaan nasabah KPR pascabencana. (bul/*)
Tradisi Lokal Desa Beriri Jarak Jadi Daya Tarik Wisatawan Dari Hal. 1 Diterangkan ada budaya sesiru yang sudah melekat lama di tengah masyarakat. Sesiru kata Kades bermakna tolong menolong. Masyarakat yang memiliki petak sawah itu suatu waktu bersama-sama dengan yang lainnya saling bantu. ‘’Dibantu oleh tetangganya dalam satu lokasi,’’ terangnya. Beriri Jarak merupakan desa penghasil beras merah. Beras merah ini diharapkan terus dikembangkan ke depan karena memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Di samping itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Setelah panen, mengolah padi merah tidaklah sama dengan mengolah padi biasa. Padi beras merah ini tidak bisa digiling menggunakan mesin penggiling. Karenanya ada tradisi nujak atau menumbuk padi secara bersama-sama. Tidak digiling karena dikhawatirkan kualitas rasa akan hilang. ‘’Kalau digiling, warnanya akan putih,’’ terangnya. Tradisi menumbuk padi secara beramai-ramai terus akan dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan keaslian beras merah hasil panen lahan di Beriri Jarak. Ada media alat tradisional yang harus tetap dijaga. Tradisi menumbuk padi diakui sudah terancam hilang seiring dengan kehadiran teknologi yang memudahkan
warga untuk menghasilkan beras dalam waktu yang cepat. Produksi beras merah ala warga Beriri Jarak ini diharapkan bisa tetap bertahan. Apalagi melihat kualitas beras merah sangat baik untuk konsumsi. Di tengah gencarnya pemerintah mengampanyekan penanganan stunting, salah satu caranya bisa dengan konsumsi beras merah. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lotim, Muhir mengatakan aktivitas Matak Pade Rau yang digelar masyarakat Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur (Lotim) ini sangat bagus untuk dipertahankan. Nilai-nilai budaya yang sudah lama dan terancam punah harus diselamatkan. Salah satu caranya dengan menggelar acara yang dirangkai dengan berbagai kegiatan tradisional ala masyarakat Desa Beriri Jarak. Lotim memiliki banyak nilai-nilai budaya lokal atau local wisdom yang belum digali. Nilai-nilai tersebut jika dituangkan dalam berbagai acara akan menjai daya tarik bagi wisatawan yang datang. Seperti terlihat saat wisatawan melakukan aktivitas menumbuk padi. Mereka sangat antusias dan cukup bersemangat. (rus)
BKD NTB Pastikan Ada Jalan Soal Penggajian P3K Dari Hal. 1 Mengenai persoalan ini, pihaknya akan kembali menggelar rapat dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Supran menjelaskan, APBD Murni 2019 sudah terjabarkan semua belanja. Baik belanja pembangunan maupun belanja aparatur. BPKAD telah menghitung dengan 234 P3K untuk Pemprov NTB membutuhkan anggaran di atas Rp40 miliar. Karena gaji P3K sama dengan PNS. Pasalnya statusnya sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Gaji ASN tiap bulan di atas Rp3 juta. Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB sebanyak
234 eks honorer K2 yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade. Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru. (nas)
Halaman 15
Diduga Calo CPNS, Oknum Dosen Diadukan ke Ombudsman Mataram (Suara NTB) Seorang oknum dosen diduga mencatut nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemepanRB) untuk tujuan dugaan penipuan. Oknum dosen inisial LT itu bertugas di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, diduga melakukan penipuan hingga ratusan juta rupiah. Dugaan penipuan bermodus membantu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini diungkapkan korban, Ibrahim (58), warga Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Kamis (28/2) saat mengajukan laporan pengaduan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB di Mataram. Ibrahim mengatakan, ia mengadu ke Ombudsman lantaran selama ini laporannya ke UIN Mataram dan Kepolisian terkait dugaan penipuan yang dilakukan oknum dosen itu tak pernah ditindaklanjuti. ‘’Ini kasusnya sudah dari 2014 tapi saya selalu diping-pong ke sana kemari. Akhirnya saya putuskan lapor ke Ombudsman. Saya ingin keadilan, saya sudah ditipu oknum dosen ini sampai ratusan juta,” katanya kepada wartawan, usai melapor. Ibrahim menceritakan, kasus ini bermula pada akhir 2014 ketika dirinya dikenalkan oleh seseorang bernama Hasbi yang mengaku kenal dengan pejabat utama Kemenpan RI. Saat itu oknum mengaku bergelar doktor dan menjadi pejabat penentu kelulusan CPNS di wilayah NTB kemudian menjanjikan akan bisa memasukkan pemuda Dompu dan Bima yang ingin menjadi CPNS dalam tes CPNS umum tahun 2014. Syaratnya dengan menyerahkan sejumlah uang pelicin, agar lolos tes CPNS. “Lukman ini mengaku pejabat penting di Kemenpan RI dan meminta saya mengumpulkan keluarga atau tetangga yang anaknya ingin jadi PNS. Dia bilang semua pasti lulus,” katanya. Dalam perjalanannya, beberapa kali pertemuan pun dilakukan di Mataram. LT diduga beberapa kali menerima uang dari Ibrahim. Tahap pertama diserahkan sekitar Rp200 juta. Tapi, saat tes CPNS digelar dan hasilnya keluar ternyata tidak satu pun dari sekitar delapan keluarga dan tetangga Ibrahim yang lolos tes. “Saya sempat tanyakan dan dia bilang ‘tenang, nanti ada kuota tambahan’. Semua ini katanya wewenang dia,” kata Ibrahim. Ibrahim pun tidak curiga karena Lukman menyerahkan
bukti surat penambahan kuota CPNS 2014 dengan kop surat dari Kemenpan RI. Tapi alih-alih keluarga dan tetangganya jadi PNS, Ibrahim kembali harus mengeluarkan uang untuk kuota tambahan. Sehingga jika ditotal, kerugian Ibrahim mencapai Rp560 juta. Merasa gelagat kurang baik dari LT, Ibrahim pun mencari tahu hingga ke Kantor Kemenpan RI di Jakarta. Berbekal KTP dan kartu NIP LT, Ibrahim pun melacak siapa oknum sebenarnya. Di sana, baru terungkap bahwa LT diduga pejabat gadungan yang mencatut nama Kemenpan RI untuk aksi penipuan. “Dari Kantor Kemenpan RI itu saya kemudian ke Kantor Kemenag RI karena ternyata si LT ini terdata sebagai dosen biasa di UIN Mataram,” kata Ibrahim. Menurut Ibrahim, setelah ketahuan, LT sempat beberapa kali bertemu dan berjanji akan mengembalikan uang Ibrahim. Sejumlah surat pernyataan pun sudah ditandatangani LT untuk meyakinkan Ibrahim. Namun hingga kini janji tinggal janji, semenara LT menghilang. Ibrahim mengaku sudah beberapa kali mengadu dan melaporkan masalah ini ke pihan UIN Mataram agar LT diberi sanksi atas perbuatannya itu. Ibrahim juga sudah melaporkan dugaan penipuan LT itu ke pihak kepolisian. ‘’Tapi laporan saya belum juga ditindaklanjuti. Saya hanya ingin menuntut keadilan, kenapa kita orang susah ini ditipu sama orang-orang pintar seperti oknum dosen ini,” katanya. Ibrahim mengaku datang ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk bisa difasilitasi hak-haknya. Terutama dalam mengakses perkembangan laporan yang dia ajukan ke pihak UIN dan kepolisian. “Ini sudah bertahun-tahun, saya sudah tertipu ratusan juta. Sementara pelaku-
nya masih bisa bebas berkeliaran. Jangan sampai ada korban lainnya. Saya lapor Ombudsman karena tidak ada respons dari UIN dan kepolisian atas masalah saya,” kata Ibrahim. Assisten Ombudsman NTB Bidang Verifikasi Laporan, Ida Ayu Wayan MS membenarkan adanya pengaduan dari Ibrahim. Ayu menjelaskan, kedatangan Ibrahim sebagai korban penipuan baru sebatas berkonsultasi dengan Ombudsman. ‘’Karena kami di Ombudsman hanya bisa menangani masalah dugaan maladministrasi. Dalam kasus yang menimpa Pak Ibrahim ini, ada dugaan pidananya karena ada dugaan penipuan,’’ katanya. Pihaknya sudah menyarankan pada Ibrahim agar bersurat kembali ke pihak UIN dan kepolisian untuk menanyakan masalah laporan pengaduan yang sudah pernah ia layangkan ke dua institusi itu. “Kami minta Pak Ibrahim bersurat ke UIN dan kepolisian di mana ia melaporkan. Surat itu ditembuskan ke Ombudsman juga,” katanya. Terpisah, Humas UIN Mataram Sahirman membenarkan LT adalah salah satu dosen yang mengabdi di kampus itu. Masalah ini juga sudah sampai ke kampus dan dalam proses oleh Biro Umum UIN yang menangani bagian personalia. Sebenarnya masalah ini sudah ditangani secara internal. Pihak kampus bersedia memfasilitasi antara terlapor dengan Ibrahim yang merasa dirugikan karena mengaku jadi korban penipuan. Namun Ibrahim ngotot minta kampus turut bertanggung jawab. ‘’Sudah, pihak kampus sudah memfasilitasi. Tapi pihak penuntut (Ibrahim, red) meminta kampus yang turun tangan tuntaskan. Sementara itu masalah pribadi yang bersangkutan. Jadi tidak ada hubungan dengan aktivitas lembaga,’’ pungkasnya. (ars)
‘’IT dan kebencanaan memang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu peran IT dalam antisipasi menghadapi bencana sangat dibutuhkan,’’ jelas Ummi Rohmi. ‘’Untuk itu program Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pro-
Dengan demikian, status transisi darurat ke pemulihan dan perbaikan darurat akibat bencana gempa, tetap berlajut. ‘’Penanganan dan penganggaran untuk perbaikan rumah rusak akibat gempa bisa berlanjut sampai 12 April,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum, MT, Kamis (28/2). Perpanjangan status darurat ke pemulihan dan perbaikan itu disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi di lapangan. Demikian juga dengan konsekwensi anggaran akan mengikuti kebijakan itu. Perpanjangan itu kuat
Mataram (Suara NTB) TNI Angkatan Laut (AL) menggagalkan penyelundupan 21 kantong bibit lobster, Rabu (27/2) lalu. Dari dua terduga pelaku, baru satu orang bisa diamankan dan hingga Kamis (28/2) dalam proses pemeriksaan. Penangkapan sekitar pukul 19.30 Wita, tepat di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Lombok Barat menuju Padang Bai, Bali. Tim Unit Intel Lanal Mataram yang dipimpin Pasintel Mayor Laut (S) Agung Setiyono, SE yang mendapat laporan itu, awalnya mendapat kabar akan ada transaksi pembelian baby lobster dari pengepul kepada pembeli. Danlanal Mataram, Kol. Laut (P) Ludi Miharjo yang mendapat laporan itu, memerintahkan timnya memantau dan melakukan penangkapan. ‘’Terpantau dua orang penumpang membawa tas ransel naik truk barang. Mereka tidak membeli tiket. Kemudian anggota Tim Unit Intel melakukan pengejaran,’’ ujar Danlanal Mataram, Kamis kemarin. Setelah dilakukan pengejaran, salah satu penumpang kedapatan melempar tas warna hitam di dekat loket pintu masuk dan melarikan diri. Sekitar 35 menit kemudian, Anggota Tim Intel dan dibantu BKO Pelabuhan Lem-
Dari Hal. 1 (Suara NTB/ist)
MENGADU - Ibrahim, korban dugaan penipuan oknum dosen saat mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan NTB Kamis (28/2).
gram Siaga NTB dapat diharapkan menjadi sumber informasi terkait kebencanaan,’’ sambung Hj. Rohmi. Benny Benyamin Nasution perwakilan dari ICoCSIM menyampaikan ada tiga momentum yang dapat dicapai dari kegiatan ICoCSIM 2019. ‘’Ada tiga momentum yang bisa kita dapatkan dari keg-
iatan ini, dari sisi teknologi, pariwisata dan kebencanaan,’’’ terang Benny. ICoCSIM 2019 diharapkan dapat menyatukan para peneliti dan praktisi dari akademisi dan industri untuk fokus pada ilmu komputasi dan konsep manajemen informasi serta membangun kolaborasi di bidang tersebut. (nas)
Perpanjang Masa Tanggap Darurat Dari Hal. 1
TNI AL Tangkap Penyelundup Bibit Lobster bar mengejar pelaku yang kabur. Pria itu akhirnya berhasil dibekuk. Sementara tas yang dilempar dekat loket pintu masuk menuju pos jaga security disita. ‘’Setelah dilakukan pemeriksaan dan disaksikan oleh anggota KP3 Pelabuhan Lembar, tas warna hitam tersebut berisi baby lobster,” ujar Danlanal. Barang bukti dan pelaku akhirnya diamankan sementara di sekitar pelabuhan. Sekitar pukul 20.00 Wita setelah satu orang diamankan, anggota jaga Lanal Mataram yang mendapat BKO petugas KP3, melakukan razia di sekitar pelabuhan. Alhasil, ditemukan lagi tas warna abu - abu hitam bergaris merah di kamar mandi pelabuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan, isi dalam tas sama dengan sebelumnya. Dua tas berisi baby lobster itu akhirnya disita dan diamankan ke kantor KP3 Lembar. Pukul 00.15 Wita barang bukti tas yang diserahkan ke Komandan KP3, dilanjutkan penyerahan ke Kepala Karantina Lembar guna ditindaklanjuti sesuai proses hukum. Kamis (28/2) kemarin, sekitar pukul 14.40 Wita Danlanal Mataram Ludi Muharjo bersama pimpinan Kantor Karantina melakukan pelepasan baby lobster ke habitatnya di laut. (ars)
Ikhtiarkan NTB Bebas Sampah
ICoCSIM 2019 Digelar di NTB Dari Hal. 1
(Suara NTB/ist_Lanal Mataram)
BARANG BUKTI - Sejumlah anggota TNI AL menunjukkan barang bukti bibit lobster yang disita dari seorang penumpang kapal.
hubungannya dengan situasi di lapangan. Huntap yang terbangun masih terbatas, dibanding jumlah rumah rusak mencapai 144.059 unit. Data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Tri Budiprayitno menjelaskan, Rumah Tahan Gempa (RTG) yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 9.119 unit, bertambah 454 unit dari jumlah sebelumnya. Rinciannya, Risha yang diproses sejumlah 3.082 unit, selesai 231 unit. Rika sejumlah 2.132 unit, selesai 118 unit. Riko sejumlah 3.347 unit, selesai 214 unit. RCI sejumlah 40 unit dan Risba
sejumlah 518 unit, belum ada yang tuntas. Jumlah Huntap yang terbatas, diikuti dengan belum tuntasnya pembentukan Pokmas dan pencairan dana masyarakat untuk pembelian material. Pokmas yang terbentuk sejumlah 5.479 kelompok, bertambah 71 kelompok dari jumlah sebelumnya. Sementara Pokmas yang sudah dapat SK sejumlah 5.422 kelompok, bertambah 73 dari sebelumnya. Rekening Pokmas yang sudah terbentuk sejumlah 5.295, bertambah 73 dari sebelumnya. Sedangkan rekening Pokmas yang sudah terisi sejumlah 2.255 rekening bertambah 7 dari jumlah sebelumnya. (ars)
Sehingga sampah menjadi berkah buat kita semua,’’ kata gubernur saat penyerahan 40 unit motor roda tiga bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dr. H. Kurtubi di Desa Kediri Lombok Barat, Kamis, (28/2). Gubernur menghadiri penyerahan 40 motor roda tiga berasal dari bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI. Sebagai upaya dalam mendukung program Zero Waste yang merupakan ikhtiar pemerintah mewujudkan NTB bebas sampah. Gubernur mengucapkan terima kasih atas perhatian Anggota DPR RI yang telah memberikan perhatian cukup besar dalam mendukung program Zero Waste. Yang menjadi salah satu program pemerintah di NTB saat ini. ‘’Zero Waste Management merupakan hal yang didambakan oleh masyarakat NTB. NTB harus bangga punya anggota DPR RI yang berjuang untuk NTB. Pemerintah juga harus hadir memberikan support kepada putra NTB yang berjuang untuk NTB ,’’ katanya. Gubernur optimis dengan pembagian sarana angkutan sampah di tingkat desa akan membantu dalam pengelolaan sampah yang baik di kabupaten/kota yang ada di NTB. Ke depan dengan adanya fasilitas angkutan sampah tersebut,
gubernur berharap proses pemilahan sampah organik dan nonorganik dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga, RT, RW, dusun dan desa dengan membangun bankbank sampah sebagai tempat pengolahan. Sehingga sampah yang semula mendatangkan masalah tapi akan mendatangkan berkah. Memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarat di NTB. ‘’Masalah sampah, diperlakukan dengan baik tidak akan mendatangkan masalah tapi berkah,’’ tandasnya. Anggota Komisi VII DPR RI Dr. H. Kurtubi mengungkapkan, pembagian motor roda tiga sebagai sarana angkutan sampah, merupakan wujud dukungannya terhadap program besar Pemprov NTB dalam mewujudkan NTB bebas sampah atau Zero Waste 2023. ‘’Ini merupakan wujud ikhtiar saya dalam mendukung program kerja Gubernur NTB, agar NTB Zero Waste,’’ katanya. Kurtubi mengatakan, program zero waste merupakan inovasi yang sangat besar dan strategis dalam mendukung kemajuan industri pariwisata yang menjadi andalan NTB. Menurutnya, tidak mungkin orang akan datang ke NTB apabila sampahnya banyak. ‘’Semoga dengan ikhtiar ini akan mendatangkan dampak besar bagi kemajuan industri pariwisata di NTB,’’ harapnya. (nas)
Bappenda Teken Perjanjian Kerjasama dengan DPMPD Dukcapil NTB Dari Hal. 1 Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si menjelaskan, tujuan penandatangan perjanjian kerjasama dengan DPMPD Dukcapil. Dalam rangka memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam proses pendaftaran kendaraan baru. ‘’Jadi nanti, kita diberikan hak akses untuk mengonfirmasi NIK setiap pendaftar kendaraan baru, langsung ke DPMPD Dukcapil,’’ jelas Iswandi dikonfirmasi di kantornya, Kamis (28/2) sore. Bappenda akan menjadikan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, Bappenda akan mudah mengidentifikasi wajib pajak kendaraan bermotor. Setelah adanya perjanjian kerjasama ini, kata Iswandi, maka Bappenda sudah dapat mengakses data kependudukan wajib pajak kendaraan bermotor di NTB.
Melalui penandatangan perjanjian kerjasama ini, lanjut mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB ini, banyak manfaat yang akan didapatkan. Identitas pemilik kendaraan konsisten dengan KTPnya. Kemudian alamatnya juga jelas. Sehingga apabila ada pemilik kendaraan yang menunggak pembayaran pajak akan mudah dicari. ‘’Kemudian juga, tidak bisa lagi mendaftarkan kendaraan atas nama dirinya dengan KTP orang lain,’’ terangnya. Nantinya, orang yang memiliki kendaraan akan mudah dimonitor. Dalam satu keluarga akan mudah diketahui jumlah kendaraannya. Pasalnya, sekarang akan menganut single identity. Mulai dari KTP, STNK, SIM dan rekening bank akan mudah dikonsolidasikan. ‘’Banyak manfaatnya. Ketika dia mau membayar non tunai, dengan hanya memanggil NIK pada bank ditunjuk
akan mudah,’’ katanya. Iswandi menjelaskan, Bappenda memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung percepatan layanan di samping keamanan identitas kependudukan seseorang. Dengan single identity maka tidak akan mudah identitas seseorang dipalsukan. Tujuan akhirnya, kata Iswandi adalah optimalisasi pendapatan daerah. Setelah penandatangan perjanjian kerjasama ini, Bappenda akan membangun konektivitas jaringan untuk mengakses data kependudukan dari DPMPD Dukcapil. Infrastrukturnya sedang disiapkan dan diharapkan segera tuntas. ‘’Jadi nanti orang membawa KTP, kita cek data server Dukcapil, benar datanya. Ndak perlu lagi input data lagi. Sekarang mengintegrasikan infrastruktur. Sudah kita koordinasikan dengan Dinas Kominfotik,’’ tandasnya. Penandatangan kerjasama
pemanfaatan data antara Bappenda dan DPMPD Dukcapil diteken langsung kepala OPD bersangkutan di Ponpes Nurul Haramain Narmada Lombok Barat, Kamis (28/2). Yakni Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH dan Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si. DPMPD Dukcapil NTB mendukung penuh perjanjian kerjasama ini. Diharapkan dengan perjanjian kerjasama ini akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kepala Bidang Dukcapil DPMPD Dukcapil NTB, Panca Kusuma mengatakan pihaknya terus menerus meningkatkan peran Sekretariat Bidang Administrasi Kependudukan. Sehingga, pada Rabu (27/2) lalu dilakukan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Sekretariat Bidang Dukcapil di Hotel Lombok Plaza Mataram. ‘’Selama ini, peran sekretariat itu sangat kecil ditampil-
kan. Fungsi sekretariat ini mendukung seluruh kegiatan dinas. Sekarang dia agak jarang mendapatkan apresiasi. Padahal justru keberadaan mereka sangat mendukung penyelesaian tugas-tugas secara keseluruhan,’’ kata Panca. Keberadaan Sekretariat Bidang Dukcapil selama ini sangat berperan dalam memberikan supporting data. Bahkan keberadaan Sekretariat Bidang Dukcapil sangat berpengaruh terhadap kinerja bidang lainnya. ‘’Tujuan Rakor ini untuk peningkatan kapasitas Sekretariat Bidang Dukcapil. Fungsifungsi supporting inilah yang ingin ditampilkan. Bahwa sekretaris itu ada peran belakang yang tak terlihat selama ini. Mereka jarang mendapatkan apresiasi,’’ katanya. Panca menambahkan, peran Sekretariat Bidang Dukcapil cukup penting. Sehingga tahun ini mulai dilakukan peningkatan kapasitas. (nas/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 1 Maret 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Guru Besar Unram Bentuk Komunitas Petani Generasi Milenial Mataram (Suara NTB) Kekayaan sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia belum diikuti dengan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) khususnya di bidang pertanian. Melihat potensi SDA Indonesia yang luar biasa, seharusnya perlu ada intervensi teknologi pertanian dan akselerasi di bidang pertanian serta pengembangan SDM. Prof. Ir. M. Sarjan, M.Ag.Cp., Ph.D. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) menjelaskan bahwa untuk membuat terobosan - terobosan di bidang pertanian kita membutuhkan SDM, inovasi teknologi, dan kebijakan yang mendukung pembangunan sektor pertanian. Menurutnya, SDM yang dimaksud adalah generasi muda yang memiliki fokus dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan sektor pertanian. ‘’Adapun inovasi teknologi dapat diperoleh dari kampus. Kebijakan saat ini sudah memihak kepada sektor pertanian melalui program Kementerian Pertanian membentuk petani milenial,” jelasnya saat ditemui di Unram, Selasa (26/2). Minimnya minat generasi milenial untuk menjadi seorang petani membuat Prof. Sarjan mengungkapkan idenya untuk membentuk sebuah wadah yang fokus pada pembangunan sektor pertanian dengan melibatkan generasi muda sebagai pelaku utamanya. Ide tersebut kemudian ditangkap oleh mahasiswa Fakutas Pertanian Unram dan tertarik menjadi Petani Generasi Milenial. Mereka kemudian membentuk sebuah komunitas yang diberi nama Youth Millenial of Agriculture (YONA). Komunitas YONA terdiri dari mahasiswa semester 5, semester 7 dan semester 9 Fakutas Pertanian Unram. “Mereka memiliki keinginan kuat menjadi pelaku utama di bidang pembangunan pertanian untuk kehidupannya dan untuk dibagikan kepada masyarakat. Bahkan mereka tidak ingin menjadi PNS, jika mampu berbuat di sektor pertanian,” papar Prof. Sarjan. Tidak hanya itu, Alumni
Fakultas Pertanian Unram yang bok Barat menjadi sebuat tempat juga tertarik terjun di bidang per- wisata sekaligus tempat belajar. tanian membuat sebuah komuni“Dengan adanya Agro Edu tas “Alumni Pertanian Milenial”. Tekno Wisata, orang-orang bisa Besarnya minat mahasiswa dan datang untuk berwisata, anakalumni Fakultas Pertanian terse- anak bisa datang untuk belajar but kemudian membuat Prof. Sar- bercocok tanam dan mengenali jejan mengumpulkan dua komunitas nis-jenis tanaman, juga dapat yang telah dibentuk dalam wadah mempelajari teknologi pertanian yang diberi nama “Jamaah Mile- seperti aeroponik, hidroponik, dan nial Agro”. Jamaah Milenial Agro perbanyakan tanaman dengan ini terdiri dari mahasiswa, alumni berbagai teknik,” harapnya. dan pelaku di sektor pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Komunitas yang tergabung Sarjan menuturkan generasi miledalam Jamaah Milenial Agro, ter- nial harus bisa memanfaatkan bentuk akhir Januari 2019 lalu. teknologi untuk meningkatkan nilai Baru-baru ini mereka melakukan tambah dan nilai ekonomi. ‘’Ciri-ciri kunjungan ke beberapa instansi pe- generasi milenial adalah kreatif, merintah dan perusahaan seperti produktif, berpikir out of the box yaitu PT Bisi Internasional Tbk, dan Seed membuat sesuatu yang tidak muCool Company yang merupakan pe- ngkin menjadi mungkin,’’ tuturnya. rusahaan penyedia bibit hortikultuIa berharap para guru besar di ra. Selain itu, mereka akan diberi- Unram dapat meniru langkahnya kan kesempatan untuk magang se- dengan membentuk komunitashingga nantinya mereka juga bisa komunitas untuk dibimbing. “Jika menjadi pelaku di bidang pertanian. bisa setiap guru besar di Unram “Pembangunan pertanian yang dapat membentuk komunitas cepat dapat ditempuh dengan cara untuk dibimbing menjadi komuniintervensi teknologi dan SDM. Meretas yang unggul,” ka punya itu, tinggal didampingi dan ungkapnya. dibina oleh mentor, perusahaan, ser(dys/*) ta institusi sehingga pembangunan di sektor pertanian dapat dipercepat,” pungkas Ketua Kantor Urusan Internasional Unram itu. Menurut Prof. Sarjan, ada empat sektor dominan yang akan ditekuni oleh komunitas ini. Yang pertama adalah teknik agronomi, yaitu cara bercocok tanam yang baik. Kedua, aspek pengelolaan tanah dan kesuburan pemupukan serta nutrisi. Ketiga, pengelolaan hama penyakit tumbuhan sebagai penganggu, dan keempat adalah pemasaran. Berangkat dari hal tersebut, Komunitas YONA maupun Alumni Pertanian Agro membentuk Divisi Produksi, Divisi Pengelolaan Hama, Divisi Nutrisi Tanaman dan Divisi Pemasaran untuk mendukung kegiatan mereka. “Keempat hal itu adalah kunci sukses bertani mulai dari on farm sampai off farm (dari hulu ke hilir),” tandas Prof Sarjan. Salah satu program yang sedang dipersiapkan oleh Komunitas YONA adalah Agro Edu Tekno Wisata, yaitu dengan membuat base camp mereka yang ada di Desa Prof. Ir. M. Sarjan, M.Ag.Cp., Ph.D. Sigerongan Kabupaten Lom-
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Vaksin Anti Rabies Telah Didistribusikan ke Puskesmas Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram sudah mendistribusikan vaksin anti rabies ke seluruh Puskesmas. Tidak hanya Puskesmas, tapi juga rumah sakit yang membutuhkan. Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengatakan, pembagian sesuai kebutuhan setiap Puskesmas maupun rumah sakit. Pemberian vaksin anti rabies sekitar 80 persen. Virus rabies bisa hilang dengan tidak berkembang. “Semua Puskesmas, rumah sakit juga minta, sesui kebutuhan. Ada yang lima biji, ada yang sepuluh biji,” ujar dr. H. Usman Hadi kepada Suara NTB, Selasa (26/2). Pemberian vaksin anti rabies, lanjut dia, diberikan kepada
masyarakat yang terkena gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) yakni anjing, kucing, dan kera. Dengan vaksin anti rabies bisa terhindar dari kematian. Karenanya dia mengimbau agar penderita yang digigit oleh HPR untuk segera ke Puskesmas terdekat atau rumah sakit. “Sebelum diberikan vaksin bagian yang digigit, dicuci bersih dengan air mengalir sampai 15 menit. Baru kita koordinasi dengan Puskesmas atau rumah sakit,” jelasnya. Vaksin anti rabies tersebut, merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan, melalui Dikes Provinsi NTB. Jika vaksin itu kehabisan, maka akan mengajukan permintaan ke Dikes Provinsi. Dengan keterbatasan vaksin
tersebut, Usman berharap vaksin mencukupi karena belum ada anggaran untuk eliminasi HPR dari Dikes Kota Mataram. “Mudah-mudahan cukup, karena saya belum ada anggaran untuk HPR,” bebernya. Usman Hadi menjelaskan ciriciri anjing rabies, yakni takut pada sinar, air dan galak sehingga menggigit. Maka dari itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan agar tidak melepaskan begitu saja hewan peliharaannya. Jika masyarakat ada yang digigit anjing, agar segera ke Puskesmas supaya ditindaklanjuti. “Yang pertama, tolong yang punya anjing dipelihara, jangan dilepas. Kedua, kalau digigit anjing segera ke Puskesmas,” harapnya. (mhj)
Loteng Bertekad Dapat Predikat Hijau Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bertekad untuk bisa memperoleh predikat hijau dari Ombudsman RI pada tahun ini, terkait kepatuhan pelayanan publik. Beberapa persoalan dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan bakal dibenahi. Termasuk kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng yang kinerja pelayanan publiknya masih kurang baik. Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT., saat dikonfirmasi Suara NTB mengatakan hal itu usai usai menyaksikan penandatanganan pakta integritas bersama Kejari Loteng, Kamis (28/2). Sebagai tahap awal, Pemkab Loteng dengan Ombudsman RI perwakilan NTB, secara khusus akan bertemu untuk membahas persoalan-persoalan yang ada yang menjadi kendala dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah ini. Dari sana nantinya bisa diperoleh, seperti langkah dan kebijakan yang akan diambil. “Secara khusus nanti kita akan bertemu dengan Ombudsman RI perwakilan NTB membahas soal ini,” jelasnya. Baru setelah itu, akan dilakukan sosialisasi kepada SKPD lingkup Pemkab Loteng. Suhaili mengaku sudah bertemu dengan Ombudsman RI perwakilan NTB. Namun masih secara informal. “Persiapan sebenarnya sudah mulai berjalan. Tinggal bagaimana kualitas pelayanan publik terus kita tingkatkan. Sehingga mudah-mudahan tahun ini kita sudah dapat memperoleh predikat hijau,” timpal Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. Kepala Ombudsman RI per-
wakilan NTB, Adhar Hakim mengaku sudah ada pembicaraan dengan Bupati Loteng, soal peningkatan kualitas pelayanan publik di Loteng. Pembicaraan itu nanti akan ditindaklan-
juti secara lebih serius. Sehingga pada akhirnya nanti ada komitmen bersama yang dibuat dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Loteng. (kir)