Edisi Jumat 01 Februari 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 1 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 271 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

FK Unizar Melantik dan Mengambil Sumpah Dokter Periode XXIII Mataram (Suara NTB) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram (FK Unizar) melantik dan mengambil sumpah Dokter Periode ke-XXIII (23) di Auditorium Abdurrahim, Unizar, Kamis (31/1). Dokter muda yang akan dilantik dan disumpah adalah mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter (PPPD) yang telah menyelesaikan kepaniteraan klinik dan lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) periode November 2018.

Pelantikan dan Sumpah Dokter ini dihadiri oleh tamu undangan. Diantaranya Direktur RS Pendidikan Utama-RSU Bangli, Direktur RS Pendidikan Satelit-RSUD Klungkung, Direktur RS Pendidikan Afiliasi-RSJ Provinsi Bali, Ketua Yayasan Islam Luhur Al-Azhar, Ketua Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) dan Tim Kordik masing-masing RS Pendidikan, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Unizar. Sebanyak 18 orang dokter muda dilantik dan diambil

sumpah secara langsung oleh Dekan FK Unizar, Dr. dr. H. Artha Budi Susila Duarsa, M.Kes. Di saat yang sama, seluruh hadirin mengheningkan cipta untuk mengenang Rektor Unizar, Bapak Ahmad Firdaus Sukmono, SH, SE, MH yang telah berpulang ke Rahmatullah pada Senin, 14 Januari 2019. Peran Rektor Unizar terhadap perkembangan Unizar khususnya FK Unizar sangat nyata dan memberikan kontribusi terbaik. Sehingga FK Unizar mampu mencapai target 5 tahun batch pertama, yaitu Akreditasi B Lam-PTKes pada tahun 2018. Pengelolaan Fakultas Kedokteran tidak terbilang mudah, namun

perlu orang yang tepat dan tekun agar bisa meningkatkan kualitas program pendidikan kedokteran baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Dalam sambutannya, dr. Artha menyampaikan bahwa Fakultas Kedokteran Unizar telah mencanangkan garisgaris besar strategis dalam rangka persiapan Akreditasi FK Unizar pada 5 tahun batch kedua. Tidak hanya itu, dalam jangka waktu 10 tahun ke depan FK Unizar telah menargetkan Akreditasi A dengan kualitas sumber daya dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang lebih baik lagi. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - 18 orang dokter muda yang telah dilantik dan diambil sumpahnya foto bersama dengan Dekan FK Unizar, dr. H. Artha Budi Susila Duarsa dan Ketua Yayasan Islam Luhur Al-Azhar, H. Nanang Samodra Kusuma Abdurrahim.

GNE Serahkan Dokumen Audit ke Inspektorat

(Suara NTB/humasntb)

MENJARING ASPIRASI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat bertemu dan menjaring aspirasi warga di Kabupaten Bima, Kamis (31/1) kemarin. Berita selengkapnya di halaman 7.

Mataram (Suara NTB) Semua dokumen yang terkait dugaan kebocoran anggaran PT. GNE diserahkan ke Inspektorat Provinsi NTB. Salah satu dokumen penting yang sudah diserahkan, terkait hasil audit Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berisi temuan senilai Rp3,1 miliar. ‘’Data data yang diminta Inspektorat, termasuk audit SPI sudah kita serahkan,’’ kata Direktur Operasional PT.GNE , Ahmad Jaelani AP kepada Suara NTB, Kamis (31/1). Penyerahan dokumen itu sesuai permintaan Irbansus Inspektorat, bidang yang sedang bekerja melakukan audit. Di mana tercatat dalam temuan SPI, ada temuan pengelolaan keuangan yang diduga bermasalah tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Tidak saja dokumen SPI, beberapa data penting lain yang tidak bisa disebutnya, sudah diserahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan. Gambaran umumnya, terkait dokumen piutang mengendap dan terkait pertanggungjawaban penggunaan uang sesuai hasil pemeriksaan internal SPI. Bersambung ke hal 15

Serapan APBN Tak Maksimal Sanggup Bangun 58.000 Unit KEPALA Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan, para pengusaha yang berada di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mulai terlibat dalam percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa. Selama dua bulan ke depan, para pengusaha sanggup membangun 58.000 unit rumah tahan gempa (RTG). ‘’Pendanaan (dana bantuan pembangunan huntap) sudah 72 persen ke masyarakat. Keterlibatan pengusaha secara massif, ini bisa mempercepat. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyatakan serapan dana APBN yang tidak maksimal bukan semata-mata kesalahan pemerintah daerah (Pemda) atau Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan kegiatan. Namun, serapan dana APBN yang kurang maksimal banyak disebabkan lambatnya turun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian terkait.

IGB. Sugihartha (Suara NTB/nas)

Rekrutmen P3K Dibuka Maret

(Suara NTB/nas)

H. Fathurrahman

Pemprov Salahkan Kementerian Lambat Turunkan Juklak dan Juknis

PEMERINTAH akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap pertama pada Maret mendatang. Untuk rekrutmen P3K tahap pertama, akan dikhususkan bagi eks tenaga honorer kategori 2 (K2). ‘’Untuk pengangkatan tahap awal terhadap tiga bidang. Yaitu eks honorer K2 guru, tenaga kesehatan dan Tenaga Harian Lepas (THL) penyuluh pertanian,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (31/1) . Bersambung ke hal 15

Demikian disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D di Mataram, Kamis (31/1). Ia menyampaikan, pengalamannya mengelola dana Dekon atau dana pusat ketika menjadi Kepala Bappeda, juklak dan juknis yang lambat keluar. Sehingga, Satker tak dapat mengeksekusi sebelum turun juklak dan juknis tersebut. ‘’Salah satu persoalan dengan dana Dekon yang dikelola oleh Satker. Juklak dan juknisnya atau DIPA-nya ter-

lambat keluar dari pusat. Uangnya Oktober baru keluar. Sehingga ndak berani dieksekusi oleh Satker. Itu salah satu kendala, kenapa tidak bisa dieksekusi,’’ kata Rosiady dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (31/1) siang. Selain dananya yang lambat keluar, Sekda NTB ini mengatakan persoalan juklak dan juknis yang terlambat juga sering menjadi kendala. Ia mengatakan, juklak dan juknis atau uangnya datang pada pertengahan tahun anggaran, anggaran masih dapat

dieksekusi oleh Satker. Ia mengatakan tidak mungkin ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Satker yang sengaja tak mau membelanjakan anggaran. Biasanya, Satker tak akan mengeksekusi anggaran apabila waktu pelaksanaannya sudah mepet. Jika juklak dan juknis atau anggarannya keluar pada Oktober, maka waktu untuk melakukan tender tak akan cukup. ‘’Saya kira itu persoalannya,’’ terangnya.

Rosiady mengatakan persoalan kurang maksimalnya penyerapan dana APBN terletak pada Kementerian teknis terkait. Karena kementerian teknis lambat mengeluarkan juklak dan juknis, sehingga berpengaruh terhadap eksekusi anggaran. ‘’Seperti Satker Cipta Karya, Satker Bina Marga, itu Kementerian PUPR. Supaya mempercepat turunnya juklak juknis dan uangnya,’’ tandasnya. Sebelumnya, Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Supran, MM pada acara tasyakuran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Bersambung ke hal 15

H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)

Kajati NTB Ingatkan PPK Pengadaan Bibit Jagung Bima

(Suara NTB/ist)

BIBIT - Bibit jagung yang diterima salah satu kelompok tani (Poktan) di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang dikeluhkan warga.

Mataram (Suara NTB) Kabar pengadaan benih jagung 2018 di Bima yang diduga bermasalah, sampai ke Kajati NTB Arif, SH,MH. Ada isyarat kasus ini diusut jika dikerjakan asal asalan dan terindikasi pidana. ‘’Saya ingatkan PPK agar lebih berhati-hati,’’ ujar Kajati Kamis (31/1) di kantornya. Peringatan itu tidak lepas dari informasi yang diterimanya soal sengkarut pengadaan bibit jagung senilai miliaran rupiah. Tidak hanya PPK, rekanan juga diingatkannya. Peringatan itu dikhususkan untuk pengadaan bibit jagung tahun anggaran 2019. Ia ingin agar bantuan bibit yang sampai ke petani sesuai dengan juklak juknis. Jika tidak, akan berpeluang ke ranah pidana. ‘’Saya ingin supaya benarbenar sesuai juklak juknis. Khususnya pengadaan jagung tahun 2019,’’ tegasnya. Jangan sampai, pengadaan tahun 2018 sama objeknya dengan pengadaan tahun 2019. Bersambung ke hal 15

Pendampingan TP4D Minim, Picu Realisasi Anggaran Rendah TP4D Kejati NTB heran terkait masih rendahnya serapan anggaran di Pemprov NTB. Padalah ruang untuk pendampingan atas pekerjaan proyek sudah disediakan untuk dimanfaatkan, demi lancarnya pelaksaan pekerjaan berimplikasi maksimal pada penggunaan anggaran. ‘’Seharusnya lebih maksimal (serapan anggaran). Nah, yang begini ini kan tergantung dari kemauan dari KPA,’’ kata Kajati NTB Arif,SH.,MH selaku pembina TP4D Kejati NTB. Menurut Arif, rendahnya serapan anggaran tidak lepas dari minimnya kesadaran instansi untuk meminta pendampingan TP4D. Korelasinya, kata Kajati, dengan adanya pendampingan, semua proyek hasilnya maksimal. Bersambung ke hal 15 Arif

(Suara NTB/ars)

TO K O H

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Makam Bintaro, Wisata Religi di Kota Mataram

(Suara NTB/mhj)

Pembangunan Sedang Berjalan PEMBANGUNAN rumah instan sederhana sehat (Risha) dan rumah instan sederhana konvensional (Riko) untuk warga korban gempa di kelurahan Selagalas sedang dalam proses pembangunan dengan sebanyak 400 rumah. Lurah Selagalas, Yusrin, S.IP., MM mengatakan pembangunan rumah warga korban gempa pada lima bulan lalu, masih dalam proses pembangunan. Pembangunan ini, untuk Risha dan Riko. “Rumah Risha dan Riko di Selagalas sedang proses pembangunan, semua kita kroscek sekitar Yusrin empat ratus sekian,” ujar Yusrin, Rabu (30/1). Dia juga membeberkan sudah dilakukan pembentukan tim fasilitator dalam penanganan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan, dari semua itu di perkirakan sebanyak 900 rumah. “Jadi untuk tahap berikutnya sekarang sudah terbentuk tim fasilitator untuk penanganan rumah sedang dan rumah ringan, di tempat kita rumah itu kurang lebih 900-an,” katanya. Tim fasilitator pada beberapa hari lalu sudah melaporkan ke Kantor Lurah dan mulai beraksi, maka mereka akan mengundang pokmas-pokmasnya untuk mendapatkan bantuan tabungan. Warga korban gempa mendapatkan bantuan berdasarkan kondisi rumahnya. “Sesuai ketetapan pemerintah untuk rusak ringan mendapatkan bantuan Rp10 juta sedangkan untuk rusak sedang mendapatkan Rp25 juta yang berat Rp50 juta,” ungkap Yusrin. Untuk yang rusak berat semuanya sudah mendapatkan buku tabungan dan proses pembangunan sudah berjalan. Kendala untuk sementara tegantung kegesitan masingmasing pokmas. Munurut dia, kalau progresnya semakin gesit masing-masing pokmas maka proses pembangunan cepat. Jika kurang memahami tugas dan kewajibannya pokmas, maka akan terlambat proses pembangunannya. “Tetapi selalu didampingi oleh tim rekompak dan kami dari kelurahan juga di Dinas terkait (Perkim),” pungkasnya. (mhj)

Makam Bintaro di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dijadikan sebagai objek wisata religi. Merupakan makam Habib Husen Bin Umar Mashur yang datang untuk menyempurnakan ajaran agama Islam di NTB, khususnya di Lombok. DARI papan informasi yang dipasang Pemkot Mataram, makam Bintaro merupakan tempat makam Habib Husen Bin Umar Mashur, Syarifah Zahra Al Habsy dan Syech Abdullah Al Badawi yang meninggal pada tahun 1880. Ketiganya merupakan habib yang berasal dari Yaman Selatan yang datang tahun 1865 dan tinggal di Lingkungan Telaga Mas Kampung Arab Ampenan. Abah Salim Bahweres, penjaga Makam Bintaro mengatakan kedatangan Habib Husen Bin Umar Mashur dan sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Agama Islam di NTB, khususnya Lombok. Waktu itu, secara implementasinya ajaran belum sempurna sebab

masih ada campuran dengan tradisi-tradisi yang ada. “Tujuannya datang ke Lombok antara lain untuk menyempurnakan agama Islam. Tapi kurun waktu sekitar 15 tahun itu dia tidak bisa menghabiskan seluruh wilayah Lombok ini untuk menyempurnakan Islam. Hanya sebagian saja yang bisa,” ujar Abah Salim Bahweres di temui Suara NTB, Kamis (31/1). Habib Husen Bin Umar Mashur sebelumnya singgah di Malaysia, dan di Malaysia pun dia mendapatkan sahabat bernama Syech Abdullah Al Badawi. Setelah mengajarkan ajaran Islam di Malaysia, dia mengajak sahabatnya untuk ke Lombok menyempurnakan agama Islam sehingga Syech

Abdullah Al Badawi pun meninggal di Lombok. Sementara puluhan makam di sekitar makam Habib Husen Bin Umar Mashur, Syarifah Zahra Al Habsy dan Syech Abdullah Al Badawi tidak memiliki nama di atas batu nisan. Itu merupakan tetangga dan sahabatsahabatnya di kampung Arab. “Kalau yang sekitar 21 makam yang di sampingnya itu adalah tetangga dan sabahat-sahabat yang di sini,” terang Abah Salim Bahweres. Penjaga Makam Bintaro ini mengatakan wisatawan bukan hanya dari pengunjung lokal yang datang di wisata religi Makam Bintaro. Ada juga dari wisatawan dari luar daerah seperti Jawa, Kalimantan dan Sulawesi bahkan dari negara asing untuk berziarah. “Makam ini pusat wisata religi, terkenal sampai di wilayah lain di Indonesia,” ujarnya. Makam Bintaro ini bisa dikunjungi setiap harinya. “Paling banyak kunju-

(Suara NTB/mhj)

MAKAM BINTARO - Abah Salim Bahweres di Makam Habib Husen Bin Umar Mashur, Bintaro, Kota Mataram, Kamis (31/1). ngan setiap hari Minggu, itu datang dari Lombok,” ujarnya. Hal yang sama pula disampaikan Lurah Bintaro, Lalu Issugiono. Makam Bintaro merupakan objek wisata religi dan pengunjung bukan dari Lombok saja melainkan

Waspadai Cuaca Ekstrem hingga Imlek

(Suara NTBdok)

Waspadai Investor Abal-abal ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mengingatkan Pemkot Mataram berhati-hati dalam menyikapi tawaran investor dalam rangka ikut membangun Kota Mataram. Peringatan ini menyusul adanya tawaran dari investor untuk mengelola Pasar Kebon Roek Ampenan. Apalagi investor itu juga menjanjikan pembangunan hotel di pasar tipe B itu. ‘’Harus dilihat/diselidiki dulu kapasitas, kompetensi dan I Wayan Wardana tingkat keseriusannya (investor, red),’’ cetusnya kepada Suara NTB, kemarin. Ini tidak terlepas dari pengalaman Pemkot Mataram yang beberapa kali ditinggal investor. Wardana mewanti-wanti, jangan sampai investor yang diterima itu adalah investor abal-abal. ‘’Tepatnya jangan lagi kita dikibuli oleh investor, seperti dalam kasus MWP (Mataram Water Park), Loang Baloq dan Ampenan Harbour,’’ ungkapnya. Untuk memastikan keseriusan investor yang masuk ke Kota Mataram, kata Wardana, perlu ada kebijakan khusus. Misalnya Pemkot Mataram memberlakukan bank garansi dengan nominal tertentu. Dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, msekipun belum ada regulasi yang mengatur soal bank garansi di Kota Mataram, namun Pemkot Mataram bisa membuat kesepakatan dengan pihak investor yang di antaranya memuat klausul tentang tanggung jawab pihak investor apabila melakukan wanprestasi. Daripada mempihakketigakan Pasar Kebon Roek, Wardana lebih setuju kalau dibuat PD (Perusahaan Daerah) Pasar. Investor lebih baik diarahkan berinvestasi di bidang lain. Karena Kota Mataram masih banyak sekali potensi yang belum tergarap di Kota Mataram. ‘’Kalau Pasar Cakra saya lebih setuju untuk dibangun menjadi pasar khusus suvenir atau oleholeh untuk menunjang pariwisata,’’ imbuhnya. Apakah memungkinkan Pasar Cakra dipihakketigakan? ‘’Kenapa tidak, kalau memang itu lebih efisien dan menguntungkan,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini. Untuk itu, legislatif akan berusaha terus mendorong pihak eksekutif untuk segera membentuk PD. Baik untuk pasar maupun parkir. Menurut Wardana, sejatinya dengan dibentuknya PD justru akan mengurangi beban kerja OPD bersangkutan dan bisa lebih fokus untuk melaksanakan program-program kerjanya. ‘’Dan yang lebih penting lagi, dengan dibentuknya PD, pasti akan ada kenaikan dari sisi PAD kita,’’ pungkasnya. Terkait PD, katanya, Dewan sudah melakukan studi komparatif ke daerah lain. (fit)

Walikota Pertimbangkan Kenaikan Gaji PTT Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sedang mempertimbangkan kenaikan gaji pegawai tidak tetap (PTT). Kenaikan gaji ini, berkaitan dengan kemampuan anggaran daerah. “Iya, akan saya pertimbangkan. Tapi kembali lagi kemampuan anggaran daerah,” timpal Walikota, Rabu (30/1). Ahyar menegaskan,dirinya bukan tidak mau meningkatkan kesejahteraan pegawai non PNS tersebut. Pemerintah juga harus berpikir soal kemampuan daerah. “Semua mau kita naikkan. Tapi kita lihat dulu kemampuan kita,” ucapnya. Dia menyikapi persoalan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Menurutnya, pemerintah pusat membebankan penerimaan P3K ke anggaran daerah. Sementara, Pemkot Mataram tidak mengalokasikan anggaran mulai dari penerimaan sampai penggajian. Ini kata dia, sedang dikonsultasikan dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar. “Makanya ini kita konsultasikan dulu,” tandasnya. Sedangkan desakan meminta penyesuaian gaji sesuai upah minimum kota (UMK) disuarakan PTT lingkup Pemkot Mataram. Gaji diterima PTT Rp1,2 juta dinilai tidak cukup. Ari, pegawai tidak tetap Kota Mataram menuturkan, sebenarnya dia berharap pengangkatan P3K tidak sekadar wacana. Menurut dia, ini salah satu alternatif untuk mengakomodir pegawai non PNS yang telah lama mengabdi. Kebijakan pengangkatan P3K sebelumnya, menjadi angin segar bagi PTT dan K2. Kalaupun dibatalkan tambahnya, ia berharap Pemkot Mataram menyesuaikan honor atau gaji yang layak minimal sesuai UMK. “Andai tidak terealisasi kita berharap kasih honor yang layak,” harapnya. Menurutnya, beban kerja PTT tidak jauh beda dengan pegawai negeri sipil. Hal senada disampaikan Abdullah. PTT Dinas Perhubungan ini, juga mengharapkan ada peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai non PNS. Pendapatan Rp 1,2 juta perbulan nilai tidak cukup bila dibandingkan tingginya tingkat kebutuhan saat ini. (cem)

dari luar daerah NTB. “Memang di situ wisata Bintaro. Banyak orang-orang dari luar daerah bahkan dari Jawa yang berkunjung ke situ. Makanya kita tata, sudah juga ditata sama Dinas Pariwisata,” terangnya. (mhj)

(Suara NTB/cem)

IKAN PINDANG - Seorang wanita paruh baya di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya, Ampenan sedang memilah ikan tongkol yang baru selesai dipindang, baru - baru ini. Ikan tongkol baru diambil dari mesin penyimpan dan diawetkan dengan cara direbus, agar lebih tahan lama. Cuaca ekstrem menyebabkan nelayan enggan melaut, sehingga sulit ditemukan ikan segar di pasar tradisional di Kota Mataram dalam beberapa pekan terakhir ini.

Mataram (Suara NTB) Meski kondisi cuaca terlihat cerah dua hari belakangan ini, namun Pemkot Mataram tetap meminta masyarakat tetap waspada. Diprediksi cuaca ekstrem masih akan terjadi hingga menjelang perayaan Hari Raya Imlek. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Dedi Supriadi menyampaikan, meskipun peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 23 - 29 Januari. Tetapi, masyarakat tetap diminta waspada hingga perayaan Imlek pekan depan. “Biasa puncaknya pas Imlek. Jadi mulai tanggal 4-6 Februari tetap waspada,” kata Dedi ditemui, Kamis (31/1). Hujan lebat disertai angin kencang sejak 23 Januari, mengakibatkan belasan pohon tumbang, rumah serta sekolah rusak. Kerugian dialami warga kata Dedi, sejauh ini, masih didata oleh lurah dan camat. Asisten I Lalu Martawang menambahkan, kondisi cuaca dua hari belakangan ini agak berkurang. Tetapi, mengaca pada ritme tahun - tahun sebelumnya, perlu waspadai perayaan Imlek berpotensi terjadi cuaca ekstrem. “Pada tanggal 4 Februari perlu waspada. Anomali cuaca biasanya terjadi pada saat itu,” tambahnya. Meski kondisi berkurang, tapi posko siaga bencana tetap dalam posisi siaga. Saat ini kata dia, tim melakukan pembersihan titik - titik potongan pohon yang belum tuntas dikerjakan. “Sekarang petugas dari Perkim sedang turun membersihkan spot - spot pohon tumbang,” ujarnya. Penanganan jangka panjang, Pemkot Mataram melakukan perampingan dan peremajaan terstruktur pohon di Kota Mataram. Upaya ini mengurangi potensi terjadinya bencana. (cem)

Lahan Pertanian Pengelolaan Pasar Kebon Roek di Mataram Tergerus Masih Dikaji Mataram (Suara NTB) Pengesahan revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, membuka keran terhadap perkembangan investasi. Namun di balik itu, pemerintah juga perlu berpikir ancaman semakin tergerusnya lahan pertanian. Bukan saja lahan pertanian, persoalan sosial seperti petani kehilangan pekerjaan juga jadi permasalahan baru. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengakui, alih profesi buruh tani ke sektor jasa dan perdagangan sangat berat. Tak semua petani memiliki skill yang siap berkompetisi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah, menyiapkan alih generasi mencegah generasi muda untuk berangkat ke Jepang dan Korea. Dengan memagangkan mereka mengikuti bisnis pertanian di dalam negeri. “Alih profesi ini yang berat,” kata Mutawalli, Rabu (30/1). Pengesahan Perda RTRW tak dipungkiri jadi ancaman. Saat ini saja, produksi padi mengalami penurunan dari 32 ton menjadi 30 ton. Ini disebabkan oleh pengurangan lahan tanam. Mutawalli menambahkan, belum disahkannya Perda RTRW saja, lahan pertanian telah berkurang 49 hektar. Maka kini dipastikan, ada ratusan hektar lahan pertanian bakal tergerus. “Jika dibolehkan akan cepat hilang. Belum disahkan saja sudah 49 hektar lahan pertanian berkurang,” sebutnya. Persoalan ini kata dia, dialami sebagian besar kota di seluruh Indonesia. Mataram sebagai kota perdagangan dan jasa mau tidak mau mengembangkan sektor tersebut. Alternatif agar produksi perta-

(Suara NTB/cem

TERGERUS - Petani di Kelurahan Monjok menyemprot tanaman padinya menggunakan pestisida, Kamis (31/1). Pengesahan revisi Perda RTRW mengancam tergerusnya lahan pertanian.) nian tetap eksis tambahnya, pengembangan sistem bertani di lahan sempit. Petani menanam komoditi hortikultura dengan pola hidroponix. “Iya, memang harus ada yang dikorbankan. Jika sektor jasa mau dikembangkan,” timpalnya. Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin menegaskan, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 509 adalah hal mutlak dipertahankan. Ini sudah jadi komitmen dan ketetapan hukum. “Itu sudah tidak bisa lagi diganggu gugat,” kata Amir.

Tergerusnya lahan pertanian menjadi resiko dari daerah yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sumber pendapatan daerah. Amir menyampaikan, pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor pertanian 3,9 persen. Ini menurun menjadi 2,7 persen dengan luas pertanian disediakan 509 hektar. Oleh karena itu, Pemkot Mataram akan mendorong petani mengembangkan tanaman berbasis teknologi yang memiliki nilai tinggi. “Tertinggi PDRB dari sektor jasa,” demikian kata Amir. (cem)

Mataram (Suara NTB) Rencana Pasar Kebon Roek, Kota Mataram, dikelola oleh pengusaha mesti dipikirkan matang - matang. Pengelolaan secara modern berimplikasi terhadap mahalnya retribusi dibayar pedagang. Kepala Dinas Perdagangan H. Amran M. Amin mengatakan, akan dipihakketigakannya pengelolaan Pasar Kebon Roek sedang dijajaki oleh Pemkot Mataram. Mekanismenya pun masih panjang. Jika terealisasi, pemerintah tidak akan kehilangan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Karena, mereka sanggup membayar royalti di depan sebelum beroperasi. “Ini masih rencana dan sedang dijajaki,” kata Amran. Rencananya Pasar Kebon Roek dikelola secara modern. Amran menambahkan, butuh penyesuaian dari masyarakat. Pengelolaan oleh pihak ketiga akan berbeda. Retribusi dibayar oleh pedagang akan lebih mahal. Akan tetapi, satu atau dua bulan kedepan, pedagang diberikan keringanan. “Palingan mahalnya akan sedikit,” ucapnya. Investor dipastikan tidak akan menekan pedagang. Mereka pasti mengedepankan rasionalitas beban masyarakat kecil. Pengusaha sambungnya, pasti memiliki hitung - hitungan sebelum berencana berinvestasi. Amran menambahkan, pengelolaan pasar terbesar di Kota Mataram, telah ada komitmen dengan investor, agar tetap mengakomodir pedagang setempat dan di Pasar ACC. Jika ini disepakati baru kemudian investor bergerak. “Pedagang di sana dulu diakomodir,” tandasnya. Investor asal Jakarta berencana akan mengelola Pasar Kebon Roek. Nilai investasinya mencapai Rp 200 miliar. Tidak saja pasar yang dikembangkan, rencananya lahan parkir juga akan dikembangkan. Termasuk membangun hotel di tempat tersebut. (cem)

DPPKB Lakukan Pendataan RTLH di Kampung KB Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, membangun koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Koordinasi ini terkait rencana pendataan rumah tidak layak huni di kampung keluarga berencana. Kepala DPPKB, Sutrisno mengharapkan, proses pendataan rumah tidak layak huni di kampung KB, menghasilkan data valid, akurat dan sesuai kondisi rill di lapangan. Sehingga, proses rehabilitasi rumah kumuh tepat sasaran. “Kami

memiliki PKB/PLKB dan kader KB yang tersebar di seluruh wilayah Kota Mataram. Mereka mengenal wilayah binaannya masing - masing,” kata Sutrisno, Kamis (31/1). Proses pendataan rumah kumuh sambungnya, membutuhkan partisipasi dari para kader. Peran aktif mereka diperlukan untuk menghasilkan data by name by addres. Sutrisno menegaskan, pendataan RTLH ini merupakan bentuk integrasi antara DPPKB dengan Dinas Perkim. Tujuannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat

tidak mampu. “Kampung KB merupakan keterpaduan program dengan lintas sektoral lainnya,” terangnya. Kepala Dinas Perkim, H. Kemal Islam menambahkan, tahap pertama akan ada rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 285 unit. Ini akan menyasar masyarakat tidak mampu. Perbaikan rumah kumuh tambah Kemal, disesuaikan dengan standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Standar keselamatan bangunan, jaminan kesehatan dan kecukupan luas bangunan,” kata Kemal. (cem)

(Suara NTB/ist)

PENGARAHAN - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman H. Kemal Islam didampingi Kepala DPPKB Sutrisno, memberikan pengarahan kepada para kader terkait rencana pendataan RTLH di kampung KB.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

Cegah Kebocoran Pendapatan Daerah, Pengusaha Wajib Buat NPWP Cabang Lobar Giri Menang (Suara NTB) Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akan mulai menerapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019. Dalam Perbup ini diatur agar para pengusaha atau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Lobar namun NPWPnya berkedudukan di luar daerah untuk membuat NPWP cabang sesuai dengan lokasi kegiatan usahanya di Lobar. Dari hasil koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur, diketahui masih banyak perusahaan (Suara NTB/her) dan pelaku usaha yang Dar Sapardi melakukan kegiatan di wilayah Lobar hanya terdaftar sebagai wajib pajak di daerah lain sesuai domisilinya. Akibatnya potensi pendapatan daerah menjadi tidak optimal. Sebab banyak potensi pendapatan dari bagi hasil pajak yang bocor ke luar Lobar. Sesuai ketentuan perimbangan keuangan, bahwa bagi hasil pajak pusat khususnya dari Pph pasal 21, pasal 25 dan pasal 29, untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dialokasikan sebesar 8,4 % dari realisasi dan sebesar 3,6 % dibagi rata untuk semua kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, Dar Sapardi menyayangkan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat khususnya yang bersumber dari PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 untuk Lombok Barat sangat rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram. Padahal pembangunan fisik dan pengadaan barang jasa di Lobar sangat banyak. Termasuk banyaknya pelaku usaha yang mendirikan bangunan dan melakukan usaha di Lombok Barat. Pihaknya pun sudah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha dan pimpinan organisasi badan usaha. “Memperhatikan ketentuan tersebut, maka sangat besar pendapatan yang seharusnya kita terima beralih ke daerah lain. Ini dikarenakan bahwa NPWP pelaku usaha yang melakukan usaha kegiatan atau pekerjaan di Lombok Barat masih NPWP luar Lombok Barat. Oleh karenanya apa yang jadi hak milik Lombok Barat itu berpindah ke kabupaten/kota lain. Melalui sosialisasi ini mari kita bersama untuk menerapkan Perbup ini untuk menjamin ke depan APBD kita menguat,” ungkapnya. Dar Sapardi menambahkan, terbitnya perbup ini juga menjadi komitmen Pemkab Lobar untuk mendukung upaya KPP Pratama dalam menjaring pelaku usaha yang berkegiatan di wilayah Lobar. Terutama yang masih terdaftar di daerah lain untuk segera melakukan pencabangan NPWP. Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda Lobar H. Fathurrahim mengatakan Tahun 2019 ini adalah tahun pemulihan bagi Pemda. Terutama terdampak bencana gempa pertengahan 2018 lalu. Musibah gempa membuat fiskal labil sehingga pendapatan daerah kita tidak bisa tercapai sesuai harapan. (her)

Kain Tenun Warna Alam Ditonjolkan pada Tema Pemilihan Puteri Indonesia Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB menonjolkan kain tenun warna alam pada tema pemilihan Puteri Indonesia, setelah ditetapkannya kearifan lokal NTB yang diangkat pada ajang bergengsi nasional yang diadakan setiap tahun ini. Ditetapkannya kearifan lokal NTB sebagai tema pelaksanaan pemilihan Puteri Indonesia tahun 2019 ini, kata Ketua Harian Dekranasda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani M.Si, adalah hikmah baik di balik bencana gempa yang mengguncang NTB pada semester II tahun 2018 lalu. Dengan mengangkat tema kearifan lokal NTB, ada kesempatan menurutnya untuk berpromosi gratis ke mata nasional, bahkan dunia terhadap seluruh kekayaan lokal, seni, industri, dan pariwisata NTB. Panitia pemilihan Puteri Indonesia telah memutuskan mengangkat tema kearifan lokal NTB untuk tahun ini. pemerintah daerahpun telah memberi lampu hijau, bahkan siap memberikan support. Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah juga telah melakukan kunjungan ke sentra produksi kain tenun lokal, di Sentosa Sasak Tenun Pringgasela, Lombok Timur. Sebagai sambutan baik atas dipilihnya NTB oleh panitia Pemilihan Puteri Indonesia, Dekranasda juga mempersiapkan kain tenun lokal, pewarna alam untuk ditampilkan sebagai atribut dalam kegiatan sesi foto dan pengambilan video puteri Indonesia. Persiapan ke perajinan telah dilakukan. Dekranasda, Pemprov NTB memilih hasil produk perajin-perajin yang produknya telah mewakili NTB di tingkat nasional dan internasional. Salah satunya, hingga ditetapkannya produk tangan kelompok Sentosa Sasak Tenun yang ditunjuk. “Ini momentum yang tepat juga untuk mengangkat hasil kerajinan tenun kita. Objek wisata kita. Karena itu semua kita koordinasikan dan persiapkan,” demikian Hj. Selly kepada Suara NTB, Kamis (31/1) kemarin. “Kita punya desainer, dan akan didampingi desainer dari pusat untuk mengemas kain lokal kita yang akan digunakan puteri Indonesia. Termasuk juga Songket Sukarara Lombok Tengah,” jelasnya. Selain kain tenun lokal warna alam, pakaian tradisional “nyongkolan” juga rencananya akan diangkat masuk dalam komponen tema. Pengambilan gambar dan video, sangat memungkinkan dilakukan di KEK Mandalika. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah rencananya juga akan menjadi salah satu dewan juri. Rencananya pada pertengahan Februari ini tim dari panitia pemilihan Puteri Indonesia akan turun. Tim ini akan diajak mengunjungi sentra-sentra produksi kain yang ada di Lombok. Kata Hj. Selly, NTB saat ini sedang sumringah atas pengakuan nasional pada kearifan lokal. Karena itu, semua kabupaten/kota diharapkan memberi dukungan untuk tujuan recovery kembali NTB pascagempa. (bul)

(Suara NTB/bul)

KUNJUNGAN - Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah bersama Kadis Perdagangan NTB, Hj. Selly, Kadis Perindustrian NTB, Andi Pramaria, dan Kadis Kop dan UMKM NTB saat melakukan kunjungan ke sentra tenun Sentosa Sasak Tenun Pringgasela untuk mempersiapkan tema pemilihan puteri Indonesia 2019 yang menonjolkan kain tenun lokal.

Halaman 3

Inflasi Diproyeksikan Masih Tinggi Mataram (Suara NTB) Pada awal tahun 2019, tekanan inflasi diperkirakan masih cukup tinggi. Hasil survei pemantauan harga (SPH) pada minggu – II Januari 2019 menunjukan kenaikan harga masih terjadi pada komoditas bahan makanan terutama tomat sayur, ikan tongkol, bawang merah dan cabai rawit. Hal tersebut disebabkan oleh faktor curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada gangguan produksi komoditas. Selain itu, tekanan harga masih terjadi pada komoditas daging ayam, disebabkan oleh pasokan dari luar daerah masih terbatas. Berdasarkan proyeksi, inflasi NTB pada tahun 2019 diperkirakan terkendali dan berada pada rentang target inflasi nasional sebesar 3,5+1%. Pada Bulan Januari 2019, tekanan inflasi masih cukup tinggi, meskipun diperkirakan lebih rendah dibandingkan Desember 2018. Inflasi Januari 2019, kata Kepala Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani, diperkirakan berkisar 0,4 – 0,9% (mtm). Tekanan inflasi terutama bersumber kenaikan harga pada komoditas VF (volately food) khususnya tomat sayur, ikan tongkol, bawang merah, serta daging ayam ras seiring dengan keterbatasan pasokan. Meningkatnya intensitas curah hujan pada awal tahun berdampak pada terganggunya produksi tanaman hortikultura. Selain itu, terdapat kenaikan harga komoditas administered price yakni tarif angkutan udara, salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga avtur dan tarif bagasi didorong oleh tekanan harga pada komoditas.

Membaca historisnya, inflasi NTB pada tahun 2018 tercapai 3,16% (yoy), capaian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya sebesar 3,7% (yoy) dan berada pada koridor target inflasi nasional 3,5+1%. Meskipun demikian, inflasi NTB tersebut sedikit lebih tinggi dari capaian inflasi Nasional 2018 sebesar 3,13% (yoy). Secara spesial capaian inflasi NTB tersebut didukung dengan capaian inflasi di Kota Mataram dan Kota Bima yang terkendali masing-masing sebesar 3,15% (yoy) dan 3,22% (yoy). Dalam 3 tahun terakhir, inflasi NTB berada pada laju yang lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya, sejalan dengan

target inflasi yang ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari ratarata inflasi tahunan NTB periode 2016 – 2018 yang lebih rendah dibandingkan periodeperiode sebelumnya. Meskipun demikian, inflasi bahan makanan mengalami peningkatan dari 1,3% (yoy) di tahun 2017 menjadi 4,62% (yoy) di tahun 2018. Meningkatnya inflasi pangan pada tahun 2018 terutama disebabkan force majeure bencana gempa bumi sepanjang Bulan Agustus – Desember 2018 yang berdampak pada menurunnya produksi pertanian. Tercermin dari kontraksi sektor pertanian di Tw III sebesar -0,47% (yoy). Menurunnya produktivitas pertanian, lanjut Achris, berdampak pada meningkatnya inflasi bahan pangan (beras dan hortikultura) di atas historisnya, khususnya pada Bulan September dan Oktober. Inflasi NTB September dan Oktober 201818 masing-masing

sebesar -1,27% (mtm) dan 0,21% (mtm), lebih tinggi dibandingkan historis 3 tahun terakhir yang masing-masing sebesar -3,58% (mtm) dan -0,73% (mtm) Gempa tersebut menurutnya berdampak pada terhambatnya aktivitas petani di ladang, karena beralih untuk kegiatan renovasi dan rekonstruksi bangunan rumah yang terdampak Dilihat dari pola inflasi bulanannya, inflasi NTB mengalami kenaikan pada awal, pertengahan dan akhir tahun. Hal tersebut karena meningkatnya permintaan masyarakat saat periode-periode tertentu seperti : maulid nabi (awal tahun), bulan puasa (tengah tahun), serta periode libur natal dan tahun baru (akhir tahun). Diluar periode tersebut, inflasi NTB cenderung rendah dan mengalami deflasi didorong oleh periode panen beberapa komoditas utama penyumbang inflasi NTB yaitu beras, aneka cabai, maupun bawang merah. (bul)

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Tim dari Kementerian PUPR dan stakeholders, serta jajaran PT. Lombok Royal Property foto bersama usai berkeliling melakukan evaluasi dan penilaian di Bhayangkara Residance

Kementerian PUPR Apresiasi Rumah Subsidi Lombok Royal Property Mataram (Suara NTB) Kementerian PUPR mengapresiasi proyek rumah subsidi yang disediakan PT. Lombok Royal Property. Apresiasi disampaikan langsung, setelah tim turun melakukan evaluasi dan penialian program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pengembang di daerah. Tim dari Kementerian PUPR Kamis (31/1) kemarin melakukan kunjungan dadakan dalam rangka evaluasi kegiatan penyediaan perumahan 2018. Baik untuk program PSU, rumah susun, rumah swadaya dan rumah khusus. Salah satu tujuan kunjungan adalah komplek “Bhayangkara Residance” yang di bangun PT. Lombok Royal Property di Ranjok, Gunung Sari, Lombok Barat. Tim dari pusat ini juga didampingi tim dari dinas terkait dari provinsi, dan Kabupaten Lombok Barat.

Semua aspek dinilai. Dari jalan-jalan dalam kawasan, konsep kawasan, konsep bangunan, hingga material bangunan. Di komplek ini, PT. Lombok Royal Property menyediakan hampir 500 unit rumah subsidi. Mengusung konsep rumah vila. Penilaian tim, rumah subsidi rasa komersil. Semua aspek dinilai sangat memuaskan. Oktavia Asril, dari Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR memberikan penilian sangat detail. Dengan konsep rumah terbuka, rumah subsidi dengan dua kamar, penempatan dapur yang terbuka dinilai lebih segar dan tidak pengap. Apalagi dengan disediakannya taman menyatu di dalam bangunan. Menurutnya total model perumahan yang unik. Ditambah lagi kelebihan tanah, ada kesempatan bagi konsumen mengembangkannya. Hal lain yang menarik bag-

inya, gempa di jelang akhir tahun 2018 lalu terjadi beruntun. Dan terhitung magnitudonya tak kecil. Nyatanya, belum ada bangunan rumah subsidi ini yang terdampak. “Saya lihat sudah bagus, dari bencana saya fikir rumah-rumah itu retak, alhamadulillah konstruksinya tetap bertahan dan kokoh. Waluapun guncangan gempa terjadi seringkali rumahnya kokoh berdiri,” kata Oktavia dalam penilaiannya. Dengan melihat kualitas proyek rumah subsidi yang alokasi subsidinya diambil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, menurutnya masyarakat kembali mendapatkan hak yang baik dari subsidi yang dibayarnya kepada pemerintah. “Dengan demikian, ini bisa menjadi semangat bagi masyarakat untuk terus membayar pajak. Dan meningkatkan kesadaran atas kewajibannya

Biaya Kargo Tinggi

Pengusaha Cabai akan Surati Gubernur dan DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Para pengusaha cabai yang tergabung dalam Asosiasi Cabai Indonesia (ACI) Provinsi NTB akan kembali melayangkan surat kepada gubernur dan DPRD NTB. Tuntutan mereka tetap, agar pemerintah daerah mengintervensi mahalnya biaya pengiriman barang melalui kargo pesawat. Mereka meminta daerah mengintervensi kebijakan maskapai yang menaikkan tarif pengiriman melalui jasa angkutan udara yang yang dianggap cukup tinggi. Ada 50-an pengusaha cabai yang ada di NTB. Seluruhnya, kata H. Subhan, Ketua ACI Provinsi NTB, sampai saat ini belum ada aktivitas pengiriman ke luar daerah. Alasannya karena beban operasional yang tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang mereka dapatkan. “Semua pengusaha sedang tidak melakukan apa apa sama sekali,” demikian H. Subhan kepada Suara NTB, Kamis (31/1) kemarin. Sejak berlakunya tarif tinggi pengiriman barang menggunakan maskapai, otomatis kegiatan pengiriman ke berbagai daerah dihentikan. Termasuk pengiriman ke Jakarta yang biasa menjadi tujuan utama pengiriman komoditas dari NTB. Batam juga menjadi salah satu daerah alternatif tujuan pengiriman cabai hasil produksi petani-petani Lombok. Tetapi lagi-lagi pengiriman tetap tak bisa dilakukan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan

(Suara NTB/bul)

H. Subhan melalui jasa angkutan udara. Sementara pengiriman menggunakan jalur laut tentunya tak memungkinkan, cabai adalah komoditas yang tak tahan lama. “Apalagi sekarang informasinya harga pengiriman sekilonya sudah Rp30.000. Jangankan kita beli dari petani, dikasi minta saja dengan kita kirim keluar hitungannya masih tetap rugi,” jelas H. Subhan. Salah satu dampak berhentinya aktivitas pengiriman cabai ke luar daerah ini, harga cabai di tingkat petani saat ini merosot hingga Rp4.000/Kg. Jika dibeli dan dihitung dengan biaya pengiriman, modal yang harus dikeluarkan oleh pengusaha sudah hampir Rp35.000/Kg. Belum dihitung

biaya petik, sortir dan ongkos angkut. Termasuk susutnya. “Makanya cabai petani sekarang banyak di lapangan belum dipetik walaupun sudah sampai merah. Karena harganya yang murah,” imbuhnya. Akibat dari kenaikan harga kargo maskapai ini, lanjut H. Subhan, kegiatan ikutan lainnya sementara ini juga lumpuh. Misalnya, keterlibatan tenaga-tenaga sortir. Satu pengusaha setidaknya melibatkan 15 pekerja untuk mendukung seluruh aktivitasnya. Artinya, ada 750 orang yang terhenti kegiatannya selama tidak dilakukan pengiriman oleh 50-an pengusaha cabai lokal. Beberapa waktu lalu, sejumlah pengusaha cabai yang tertabung dalam ACI NTB mendatangi Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Tuntutannya, agar Dinas Perdagangan membantu agar maskapai memberikan kelonggaran tarif bagi pengusaha melakukan pengiriman. Mereka juga mendatangi Dinas Perhubungan untuk menyampaikan persoalan yang dikeluhkan. Sampai saat ini belum ada hasil. Karena itu, tindaklanjut dari keluhan yang mereka sampaikan juga disuarakan di ACI pusat. Ditingkat pusat, ACI akan berkoordinasi dengan DPR RI dan Kementerian terkait. Sebagai bentuk aksi protes para petani cabai, H. Subhan juga mengatakan, ACI NTB merencanakan akan menggelar aksi bagi-bagi cabai. Harapannya, pemerintah merespon dan biaya kargo dapat disesuaikan. (bul)

kepada negara. Artinya, dari kita untuk kita juga. Apalagi saya lihat yang nempati rumah rumah ini juga bervariasi, PNS, TNI, Polri dan pengusaha kecil,” imbuhnya. Ia juga menyimpulkan, pengembang cukup memperhatikan rumah untuk rakyat. Hasil penilaian dan evaluasinya ini selanjutnya akan dilaporkan di pusat. Sejurus dengan itu, PT. Lombok Royal Property pada tahun 2017 lalu mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pengembang terbaik di Indonesia yang diberikan oleh Bank BTN. Direktur Utama PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM, mengatakan,

penyediaan rumah subsidi baginya tidak murni orientasinya pada bisnis. Dengan menyediakan rumah yang terjangkau kepada masyarakat, setidaknya ada andil untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB. Mengingat, rumah adalah salah satu indikator menentukan angka kemiskinan bagi seseorang. “Dan dengan dukungan Kementerian PU PR, kami juga dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen. Tidak sakedar menyediakan rumah, hunian yang layak dari sarana, prasaranan serta kualitas dapat dinikmati konsumen kami,” demikian Izzat. (bul/*)

Dampak Penurunan Penumpang

Sehari 40 Penerbangan di LIA Dibatalkan Praya (Suara NTB) Jumlah penumpang pesawat di Lombok International Airport (LIA) awal tahun ini, mengalami penurunan cukup signifikan. Akibatnya, banyak penerbangan yang dibatalkan oleh pihak maskapai. Jika dikalkulasikan rata-rata hingga 40 penerbangan di LIA dibatalkan setiap hari. “Kondisi memang sedang lesu. Akibat menurunnya jumlah penumpang pesawat,” aku General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, Nugroho Jati, saat coffee morning dengan awak media di terminal LIA, Kamis (31/1) kemarin. Dikatakannya, pada kondisi normal jumlah penerbangan di LIA bisa mencapai 95 pergerakan (penerbangan) setiap harinya. Namun saat ini, dengan menurunnya jumlah penumpang pesawat hampir 40 penerbangan dibatalkan setiap harinya. Pihaknya pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang kondisinya sedang lesu. Dan, itu bukan hanya karena satu faktor saja. Tapi banyak hal yang jadi penyebabnya.Bisakarenamemang faktor harga tiket pesawat yang mahal, penurunan jumlah wisatawan dan hal-hal lainnya. “Jadi soal banyaknya penerbanganyangdibatalkan,kitajugatidak

bisa salahkan pihak maskapai. Karena mereka juga tentu punya hitungan-hitungan bisnis dan jelas tidak mau merugi,” terangnya. Lagi pula kondisi saat ini sedang masuk low season. Sehingga penumpang pesawat menurun. Belum lagi kegiatan-kegiatan pemerintahan juga belum banyak yang berjalan. Karena diakui atau tidak, salah satu pendorong jumlah penumpang ialah dari kegiatan perjalanan dinas dan kunjungan kerja. Selain itu, trauma akan gempa juga masih dirasakan oleh masyarakat. Sehingga banyak yang kemudian memilih menunda kedatangan ke Pulau Lombok. “Persoalan menurunya jumlah penumpang pesawat harus dilihat secara lengkap. Tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja,” tambah Jati. Pihaknya berharap dengan mulai menggeliatnya kegiatan pemerintahan, kemudian dengan akansegeramasuknyamusimliburan, geliat penumpang pesawat bisa kembali meningkat. Sejauh ini tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat. “Tentu kita berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. Karena memang target kunjungan wisatawan yang dicanangkan pemerintah provinsi cukup tinggi tahun ini. Mencapai 4 juta wisatawan,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

PENUMPANG - Penumpang memasuki terminal LIA untuk melakukan boarding, Kamis (31/1) kemarin. Saat ini kondisi penumpang di LIA menurun. Kondisi tersebut membuat banyak penerbangan akhirnya dibatalkan oleh pihak maskapai.

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dugaan Lahan Fiktif

Lembaga Perlu Dievaluasi PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan melakukan evaluasi kelembagaan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu dilakukan seiring terbitnya Permendagri No. 99 tahun 2018, di samping untuk memastikan tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar OPD. Kepala Bagian Organisasi Setda Lombok Utara, Khairil Anwar, S.Kom., Kamis (31/1) mengatakan, dalam evaluasi kelembagaan pihaknya juga akan melihat adanya kegiatan yang kurang pas di OPD hingga bidang yang tidak perlu dibentuk. “Evaluasi kelem(Suara NTB/ari) bagaan sedang kita perKhairil Anwar siapkan. Di semua OPD akan kita lihat, umpama ada bidang yang tidak berfungsi maka itu kita hilangkan atau digabung dengan fungsi yang mendekati,” ujar Anwar. Pihaknya belum memastikan tupoksi OPD mana yang nantinya dimerger. Meskipun sudah mulai berkembang, beberapa bidang tidak lagi efektif karena kewenangan pada bidang itu diambil alih oleh instansi provinsi atau lembaga vertikal. Dalam perubahan nomenklatur OPD nantinya, Pemda KLU tidak harus mengubah Perda. Karena status atau tipe OPD bersifat tetap. Untuk mempercepat perubahan kelembagaan, Pemda nantinya akan mengeluarkan Perbup. Sementara itu, menurut analisis beban kerja aparatur Pemkab Lombok Utara, Anwar menyebut beban kerja ideal adalah 72.000 jam per tahun. Dengan ketentuan, beban kerja itu diterapkan efektif selama 7,5 jam sehari dalam tempo 5 hari kerja seminggu. “Posisi saat ini, jumlah pegawai PNS kita di Lombok Utara sebanyak 2.568 orang, sedangkan kebutuhan ideal untuk sekarang ini mencapai 5.000 orang, termasuk fungsional, guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya. Kabag Organisasi melanjutkan, ada jabatan fungsional, guru dan tenaga kesehatan, Pemda KLU kekurangan tenaga sekitar 1.000 lebih. Kekurangan 1.000-an orang lainnya, terletak pada tenaga administratif di seluruh OPD. “Di level pejabat, kita masih defisit PNS eselon III sebanyak 6 orang, dan eselon IV setara Kepala Seksi sejumlah 35 orang,” imbuhnya. Kekurangan itu muncul karena adanya PNS yang pensiun pada Januari 2019 ini. Misalnya, pada eselon IV, kekurangan awal sejumlah 26 orang, namun bertambah menjadi 35 orang karena purna tugas. “Solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga adalah dengan mengangkat tenaga honor/kontrak, atau membangun sistem IT (informasi teknologi),” sebutnya. (ari)

Percepat Akses LPSE, KLU Titip Server di Swasta Tanjung (Suara NTB) Kendala gangguan server pada proses lelang tahun 2018 lalu diperkirakan tidak akan terjadi lagi tahun ini. Pasalnya, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah mengambil langkah strategis dengan menitipkan server ke pihak swasta. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lalu Majemuk, Kamis (31/1), mengutarakan upaya mempercepat dan memperlancar akses lelang ditempuh dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga. Adalah PT. Newton Cipta Informatika, Jakarta, dipercaya sebagai pihak ketiga yang mengelola server ULP/LPSE milik Pemkab. “Kerjasama dengan PT itu berdasarkan rekomendasi LKPP. Setidaknya 75 Pemda telah bekerjasama dengan perusahaan itu, termasuk Pemkot Mataram,” kata Majemuk di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, penitipan server juga mempertimbangkan kondisi daerah pascabencana gempa bumi. Hampir seluruh sarana perkantoran hancur. Faktor keamanan, kenyamanan pihak ketiga dalam mengakses, serta gangguan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik juga belum menjamin server dikelola langsung oleh daerah. Langkah penitipan juga menjadi penegasan bahwa Pemda KLU tidak ingin muncul anggapan akan adanya maksud tertentu dalam proses lelang. “Daerah lain yang tidak kena musibah pun lakukan penitipan di Newton yang direkomendasikan oleh LKPP ini. Khusus kita di KLU, ini adalah kali pertama. Sebelumnya server kita titip di Pemprov NTB dan Polda NTB,” jelasnya. Melalui kerjasama dengan Newton, Majemuk mengklaim Pemda KLU telah melakukan penghematan dan efektivitas jalannya proses lelang. Dari segi sewa, Pemda KLU diberikan diskon biaya sewa. Beban yang dikeluarkan Pemda sebesar Rp 3 juta per bulan, lebih rendah dari daerah lain yang sudah berada di kisaran Rp 4 juta - Rp 5 juta per bulan. Manajemen Newton, sebut dia, mengetahui bahwa masyarakat Lombok Utara terdampak.gempa paling parah di NTB. Alasan itulah, Newton memberi kompensasi. “Untuk keamanannya dijamin, karena di ruang server di sana, selain Kepala LPSE tidak diperbolehkan masuk. Pak Sekda sekalipun tidak boleh masuk,” tegasnya. Hingga saat ini, Bagian Pembangunan belum dapat merinci total jumlah paket yang siap lelang pada APBD murni 2019. Di tingkat OPD pemilik program rata-rata belum mengajukan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Di sisi lain, terdapat perubahan sistem SPSE yang masih perlu disosialisasikan kepada admin SiRUP dan Kasubag Program tentqng pengontrolan SiRUP baru. Di SPSE baru, tugas PPK lebih dominan. Dari PA (pengguna anggaran) mendelegasikan tugas kepada PPK dan PPK mendelegasikan kembali kepada admin. Dalam hal pelaksanaan pun, prosesnya lebih banyak di PPK. “Posisi saat ini kita masih menunggu entrian SiRUP dari semua SKPD. Tetapi kota optimis, Februari ini sudah mulai lelang,” tandasnya. (ari)

Lalu Majemuk

(Suara NTB/ari)

Distan Lotim Lakukan Verifikasi Ulang Selong (Suara NTB) Pascaditemukan lahan fiktif seluas 300 hektare (ha) usai verifikasi awal, Dinas Pertanian (Distan) Lotim mencoba melakukan verifikasi ulang untuk mencari lahan-lahan alternatif lain.Kekurangan yang belum terverifikasi ini diyakini akan bisa dipenuhi di Sembalun. Menjawab Suara NTB, Kamis (31/1) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi mengaku, padaa verifiksi tahap pertama sudah didapat lahan seluas 1.300 ha. Sementara yang dibutuhkan adalah 1.642 ha. ‘’Masih ada sisa sekitar 342 ha yang sedang diusahakan ada semua di Sembalun yang sudah ditetapkan sebagai zona pertama (Zona I) lokasi budidaya bawang putih,’’ terangnya. Saat ini, tambahnya, sedang berlangsung verifikasi tahap kedua. Pada proses verifikasi petani dan lahan ini dilakukan cukup ketat dengan melibatkan langsung aparat kepolisian dan kejaksaan serta TNI AD. Pihaknya juga tetap melibatkan

kelompok-kelompok tani serta kepala desa setempat. Proses verifikasi tahap kedua ini diharapkan bisa rampung pekan ini. Sedangkan yang sudah dinyatakan fiktif sebelumnya secara otomatis gugur pascaverifikasi tahap pertama rampung dilaksanakan. “Kan sudah ada pencabutan surat keputusan (SK) juga,” ungkapnya. Abadi kembali menegaskan, jika data lahan fiktif yang disebut sebelumnya oleh wakil bupati, karena saat verifikasi petani tidak datang. ‘’Dari 1.642 ha bantuan akan diberikan kepada 332 kelompok. Saat verifikasi awal dilakukan, ada juga kegiatan rasionalisasi. Semisal si A memiliki sawah 2 ha, tapi yang masuk 25 are, sehingga di-

naikkan lagi,’’ tambahnya. Verifikasi dilakukan semata untuk melahirkan data yang lebih riil dan sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak ditemukan ada yang dobel-dobel dan ada yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan. Ditambahkan, dalam kegiatan budidaya bawang putih yang didanai oleh APBN ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lotim dengan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 yang mengatur ada zonasi. Saat ini, tambahnya, budidaya masih fokus di Sembalun sebagai zona I. Apabila zona I ini sudah tidak tersedia lahan lagi, maka bisa dicarikan lokasi di luar Sembalun. Mengingat luasan areal un-

tuk tanam bawang putih tersebut, maka sebagian besar wilayah Sembalun akan penuh dengan tanaman bawang putih. Hal ini juga karena Sembalun merupakan areal yang paling cocok sebagai tempat budidaya bawang putih varietas Sangga Sembalun. Tidak menutup kemungkinan ada pengembangan kawasan baru, Sembalun I, Sembalun II dan Sembalun III. Di luar ada juga potensi Lotim dengan ketinggan 800 mdpl bisa dijadikan lahan menanam bawang putih. Kawasan luar Sembalun ini masuk zona II yang fokus nantinya digunakan untuk menanam bawang putih yang bersumber dari importir pengadaan bibitnya. Adapun penanaman dalam waktu dekat akan dimulai setelah rampung semua proses verifikasi. Diketahui sebelumnya, upaya mengembalikan kejayaan bawang putih Sembalun ini terkendala bibit. Mulai musim tanam 2019 ini diyakinkan bib-

(Suara NTB/rus)

H. Abadi it varietas Sangga Sembalun sudah tersedia. Luas areal yang sudah ditetapkan 1.642 ha itu sudah disediakan bibit sebanyak 985,2 ton. Mengenai produktivitas lahan di areal sawah bisa tembus 18 ton per ha. Sedangkan untuk areal tadah hujan, produksi bisa tembus 15 ton per ha. “Sekarang kan musim hujan sehingga areal tadah hujan ini bisa ditanami,” terangnya. (rus)

Gaji Setara ASN Golongan IIA

Kinerja Perangkat Desa Diharapkan Lebih Produktif

(Suara NTB/rus)

SEMBALUN-Salah satu sudut pemandangan yang dapat dilihat dari ketinggian Pusuk Sembalun. Lokasi ini banyak digunakan pengunjung sebagai tempat berswafoto.

Pendakian ke Rinjani Tutup

Dispar Lotim Tawarkan Alternatif ’’Trekking’’ Selong (Suara NTB) Sejak guncangan gempa pertengahan tahun 2018 lalu, jalur pendakian Gunung Rinjani sampai sekarang masih ditutup. Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Timur (Lotim) menawarkan beberapa alternatif pendakian bukit-bukit indah yang mengitari Sembalun. Kepala Dispar Lotim, Muhammad Juhad kepada Suara NTB, Kamis (31/1), menjelaskan, Sembalun memiliki beberapa bukit yang bisa dijadikan sebagai areal trekking, seperti Bukit Pergangsingan, Bukit Nanggi, Dandaun dan beberapa bukit lainnya. Diakuinya, Sembalun pascagempa minim dikunjungi

wisatawan. Namun pada musim-musim seperti saat ini kawasan Sembalun dianggap masih cukup menarik untuk dikunjungi. Di mana Sembalun ini terus berbenah sebagai salah satu destinasi wisata andalan Lotim. Hal ini tergambar dengan banyaknya fasilitas penginapan berupa hotel dan homestay. “Kita harapkan melihat Gunung Rinjani ini bisa melalui bukit-bukit di Sembalun,” ungkapnya. Pihaknya menawarkan Sembalun sebagai alternatif wisata, agar Lotim tetap bisa dikunjungi wisatawan. Apalagi, pascagempa, objek-objek wisata di Lotim sudah berangsur pulih dan masyarakat Lotim sudah mulai bangkit.

Meski demikian, ungkapnya, beberapa hari terakhir ini juga masih ada angin kencang. Kondisi ini jelas berpengaruh juga pada kunjungan wisatawan, khususnya yang menuju kawasan gili. Seperti kunjungan ke tiga gili di wilayah Lotim bagian utara, yakni Gili Kondo, Bidara dan Petagan. Ada juga giligili lain yang memang menjadi daya tarik terendiri bagi wisatawan. Hanya saja badai yang datang beberapa hari terakhir ini membuat wisatawan banyak tidak bisa menyeberang. Pihaknya mengharapkan, setelah berhentinya badai, kunjungan wisatawan baik yang domestik maupun mancanegara ini bisa normal kembali. (rus)

Musim Paceklik Nelayan

Dislutkan Sarankan Gunakan Aplikasi Nelayan Pintar Selong (Suara NTB) Aktivitas penangkapan ikan sangat tergantung musim. Nelayan diketahui sangat memahami kapan musim angin sebagai musim pacekliknya. Nelayan diyakinkan juga sudah memahami, waktu-waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Menyikapi fenomena alam itu, nelayan disarankan bisa menggunakan aplikasi nelayan pintar. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lotim, Muhammad Tasywiruddin, aplikasi nelayan pintar yang dibuat Balitbang

Kementerian Kelautan berisi peta perkiraan daerah penangkapan ikan. Nantinya nelayan bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencari titiktitik penangkapan ikan yang dekat dan tidak membahayakan. Apalagi, ujarnya, angin kencang tidak bisa dilawan, sehingga perlu langkah antisipasi dilakukan nelayan. Diakuinya, nelayan memiliki musim bisa mendapatkan rezeki yang besar. Tapi saat cuaca ekstrem, nelayan tidak bisa melaut jauh ke tengah. Belum lagi, musim angin pada awal tahun

ini diprediksi juga akan berlangsung cukup lama. Setidaknya melalui apikasi nelayan pintar, nelayan bisa mengetahui titik yang potensial di mana daerah terdekat menangkap ikan. Untuk itu, Dislutkan Lotim terus mensosialisasikan sistem tersebut. Nelayan bisa melakukan update sendiri setiap tiga hari aplikasi tersebut. “Sosialisasi sudah dilakukan secara berjenjang kepada nelayan. Dislutkan tidak bisa menjangkau semua wilayah dan terus sosialisasi lewat penyuluh,” ungkapnya. (rus)

Berkas CPNS Lotim Sedang Proses Verifikasi di BKN Selong (Suara NTB) Berkas 189 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sedang dalam proses verifikasi di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional IX Denpasar, Bali. Untuk itu, dalam tahap pemberkasan untuk pengusulan NIP ini, dipastikan secepatnya dapat keluar sejak diusulkan, Senin (27/1) lalu. “Untuk proses verifikasi CPNS sudah tuntas. Kita sudah serahkan berkas usulan NIP itu ke BKN dan diterima langsung pada, Senin lalu dengan posisi Lotim nomor urut II. Di mana untuk nomor urut satu diduduki oleh KSB untuk wilayah NTB,” terang Kabid Data dan Formasi

pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, belum lama ini. Selanjutnya pihak BKN akan melakukan proses verifikasi kembali terhadap berkas tersebut terkait kesesuaian pendidikan dengan formasi. Termasuk kesesuaian keabsahan ijazah dan lain sebagainya untuk diterbitkan persetujuan NIP-nya. Adapun isi dalam pemberkasan, ujarnya, tidak terlalu mengalami perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan berkas pada saat lamaran. Namun dalam pemberkasan ini terdapat lampiran nota usul persetujuan NIP yang didelegasikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian. Ugi – sapaan akrabnya, men-

gatakan, apabila ada kekurangan dalam berkas CPNS, maka pihak BKN akan turun berkas bahan tidak lengkap (BTL). Itupun akan dipanggil ya, sehingga tidak semata-mata dinyatakan batal. “Untuk TMT tanggal 1 pada bulan berikutnya setelah dilakukan pengusulan atau pada bulan Februari,” jelasnya. Adapun dari 225 formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim dalam rekrutmen CPNS 2018, jumlah formasi yang terisi sebanyak 189 formasi. Sementara yang tidak terisi sebanyak 36 formasi terdiri dari 32 formasu khusus eks kategori II, 2 formasi dokter gigi, 1 formasi teknisi elektro medis dan 1 analis pelabuhan. (yon)

Selong (Suara NTB) Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat ini tengah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan gaji perangkat desa setara ASN golongan IIA yang mulai diberlakukan bulan Maret 2019. Untuk itu, perangkat desa diharapkan lebih produktif membantu kepala desa memajukan desa dan memakmurkan masyarakat. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, Kamis (31/1). Menurut Daeng, kebijakan presiden itu sudah sepatutnya dilaksanakan. Karena sebelum kebijakan itu ditetapkan, tentunya pemerintah pusat terlebih dahulu sudah melakukan kajian mendalam. Sehingga posisi saat ini yakni bagaimana kepala daerah melakukan penekanan ke masing-masing kepala desa melalui Perda maupun Perbup agar apa yang menjadi kebijakan bupati ini dapat berjalan dengan baik. “Ini memang kebijakan yang cukup baik dan tentu sudah ada pertimbangan yang matang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun kenaikan gaji itu harus diiringi produktivitas perangkat desa itu sendiri. Jangan sampai gaji naik, namun kinerja dari perangkat desa ini monoton,” ungkap Daeng.

Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, menyampaikan rencana diberlakukan kenaikan gaji perangkat desa yang dimulai pada bulan Maret 2019 ini mampu direalisasikan oleh Pemkab Lotim dengan diakomodir melalui anggaran alokasi dana desa (ADD). Hanya saja, katanya, dalam pelaksanaannya nanti tinggal menunggu revisi PP 47 supaya proporsi 60 persen untuk siltap dan 40 persen untuk operasional pemerintah desa diganti. Maka kebutuhan Rp 98 miliar dalam kurun waktu satu tahun untuk siltap aparat desa bisa dibayar. Hal tersebut dikarenakan jumlah ADD Lotim sudah mencapai Rp130 miliar setelah adanya penambahan sebesar Rp4 miliar pada tahun 2019 ini. Dikatakannya, berdasarkan data siltap 2019 yang sudah tentukan dan disepakati, tidak banyak mengalami perubahan yang siginifikan. Terlebih sejauh ini, di Kabupaten Lotim gaji kepala desa beserta perangkatnya bersumber ADD itu sendiri. Akan tetapi dalam penerapan pembayaran gaji perangkat desa setara ASN yang diberlakukan pada bulan Maret 2019, ia menilai bahwa ada aturan yang nantinya menjadi rujukan dalam penggunaan anggaran itu sendiri. (yon)

Pemegang SK Bupati Hitungan Bulan Harus Diputus Kontraknya Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), menyarankan kepada pemerintah daerah supaya mengambil tindakan tegas terhadap honorer pemegang SK bupati yang masa pengabdiannya beberapa bulan ataupun hitungan tahun. Langkah itu harus dilakukan apabila pemerintah daerah benar-benar menegakkan aturan sesuai dengan visi misi bupati/wakil bupati yaitu Adil, Sejahtera, dan Aman. “Terkait adanya ratusan honorer yang bekerja hitungan bulan maupun beberapa tahun, namun mengantongi SK bupati sebaiknya diputus. Sangat miris ketika melihat honorer yang berpuluhpuluh tahun mengabdi, namun masih mengantongi SK kepala dinas, sementara mereka yang mengabdi hitungan bulan langsung mengantongi SK bupati,” tegas Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (31/1). Menurut politisi Partai Golkar ini, niat dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., sangatlah baik di dalam melakukan evaluasi total terhadap ribuan honorer di Lotim dari semua OPD. Artinya, evaluasi itu dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada tenagatenaga honorer yang diklasifikasikan dalam tiga bagian. Di antaranya masa kerja 10 tahun ke atas akan diberikan SK perjanjian kerja, masa kerja 5-10 tahun diberikan SK kelompok kerja, dan masa kerja 5 tahun ke bawah diberikan SK kontrak kerja. Pasalnya, masa pengabdiannya akan mempengaruhi honor yang didapatkan setiap

(Suara NTB/yon)

H. Daeng Paelori bulannya. Untuk itu, dewan memberikan peringatan kepada pemerintah daerah supaya jangan sampai muncul tenaga-tenaga honorer yang baru. Di mana kondisi tersebut akan memperkeruh suasana dalam evaluasi tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lotim. “Kita juga mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya jangan menerima honorer lagi. Sekarang ini saja sudah cukup banyak,” pesan Ketua DPD Partai Golkar Lotim ini. Sebelumnya, Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi, SIP, M.Si, menemukan banyak sekali SK bupati yang terkesan dibuat dadakan sebanyak 609 yang dibuat Desember 2018. Untuk itu, banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun sama tidak mendapatkan SK bupati. Sementara honorer yang baru mengabdi dalam hitungan bulan bahkan nol bulan mendapatkan SK bupati langsung. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

Data Penerima Bantuan Amburadul

Pemda Diminta Bentuk Pelayanan Terpadu Giri Menang (Suara NTB) Gelombang protes dari warga yang belum menerima buku tabungan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terjadi hampir di seluruh daerah di Lombok Barat (Lobar). Selain itu, warga mengeluh lantaran data penerima bantuan yang amburadul, pasalnya data nama warga penerima bantuan banyak yang tertukar masuk desa lain. Kepala Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Ichsan, mengaku, banyak sekali warganya yang datang mempertanyakan bantuan rumah. Bahkan ia mengaku kewalahan menerima warga yang berdatangan ke kantor desa. “Banyak warga kami yang mempertanyakan kepastian mereka dapat bantuan ini. Ini yang kami hadapi,” ungkapnya, Kamis (31/1). Ia menyebutkan, 2.565 KK warganya terdampak gempa baru keluar buku tabungan sekitar 50 persen sedangkan setengahnya lagi belum. Dari sekian banyak warga yang belum dapat buku tabungan ini banyak yang belum masuk data penerima bantuan, sehingga melakukan aksi protes. Bahkan ada warga ingin melakukan aksi demo, namun bisa ditahannya. Selain persoalan banyak warga belum terdata, ia juga mengeluhkan data penerima bantuan di daerahnya ini banyak yang keliru, tak sesuai dengan usulan. Ia mencontoh kan ada 15 warganya masuk Desa Kuripan Kecamatan Kuripan. Ia sendiri heran kenapa warga yang diusulkan melalui desa setempat justru terdata di Desa Kuripan. Selain itu ada kekeliruan data, warga desa lain justru masuk sebagai orang penerima bantuan di desanya. Ia menyebut ada sekitar 14 warga Dusun Batu Kemalik Desa Bukit Tinggi yang masuk dalam daftar penerima bantuan di desanya. Padahal warga ini, jelas dia, tidak pernah terdata dan diusulkan pihak desa. Untuk mempercepat dan mempermudah penanganan masalah ini agar tidak terjadi gejolak di bawah, pihaknya berharap agar pemda sigap memberikan kepastian soal bantuan tersebut. Pemda harapnya perlu membentuk pelayanan terpadu di masing-masing kecamatan agar proses pengurusan administrasi bantuan ini bisa lebih cepat. Sebab selama ini, jelas dia, jika ada kekeliruan dan kekurangan data desa langsung koordinasi dengan tim fasilitator. Prosesnya pun dilanjutkan ke Dinas Perkim dan BPBD yang lokasi kantornya ada di Gerung. “kadang kami langsung urus ke dinas terkait, ini kan memakan waktu dan prosesnya agat panjang,” jelas dia. Pelayanan terpadu ini, jelas dia, para pihak terkait baik itu Pemda dan bank dan fasilitator bisa ditempatkan di satu tempat di kantor camat, sehingga pihak desa bisa langsung mengurus ke kantor camat. Sementara itu Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar L. Ratnawi mengatakan terkait masalah data penerima bantuan yang keliru masuk ke desa lain nantinya pihak BRI akan memperbaiki alamat dan dipastikan mereka mendapat bantuan. “Iya banyak yang begitu karena diproses inputnya ribuan data kami input jadi dikit khilaf mohon dimaklumi, “ jelas dia. Untuk mengubah alamat tinggal nanti fasilitator membuat berita acara sebagai dasar pihaknya mengubah dan merevisi dari alamat asal. Terkait perlunya pelayanan terpadu untuk mempermudah warga, menurutnya pelayanan sudah ada di masing-masing desa, sehingga kalau ada masalah bisa langsung lapor ke kades selanjutnya kades yang melapor ke Pemda. “Dan kami langsung proses sehari, “ ujarnya. (her)

Tim Temukan Bangunan Vila dan Penginapan Bodong di Batulayar Giri Menang (Suara NTB) Tim Pemkab Lombok Barat (Lobar) melakukan penyisiran terhadap bangunan bodong di wilayah Batulayar, Kamis (31/1). Langkah ini sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang meminta agar bangunan ditertibkan. Hasil penyisiran tim ini pun menemukan tiga bangunan vila dan penginapan bodong. Tim juga menemukan bangunan bodong milik Warga Negara Asing (WNA), namun menggunakan warga lokal untuk memuluskan perizinan. Atas temuan ini pihak Pemda pun akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk langkah tindakan selanjutnya. Tim Pemda yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Mahnan, S. STP, para kabid dan Kasi dari OPD terkait turun ke wilayah Batulayar sekitar pukul 10.00 lebih. Sasaran pertama ini, salah satu vila yang dibangun di atas perbukitan Desa Senggigi. Bangunan yang diketahui milik WNA asal Inggris ini menggunakan nama warga lokal asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) tersebut berada di tebing kemiringan yang curam. Pemandangan dari bangunan ini pun cukup indah, menjadi daya tarik, sehingga oknum tersebut membangun di atas bukit tersebut. Pengakuan salah seorang pekerja di vila tersebut bahwa bangunan tersebut telah lama dibangun, namun ia tak tahu apakah sudah berizin atau tidak. Setahunya tanah untuk lokasi pembangunan vila pribadi tersebut memakai nama warga lokal, sedangkan pemilik aslinya WNA. “Yang atas nama dari warga asal KLU, sedangkan yang pemilik aslinya bule,” akunya kepada tim yang menanyakan perihal bangunan tersebut. Sebelumnya pihak Pemda tidak mengeluarkan rekomendasi dan izin pembangunan vila ini sebab melanggar dari sisi kemiringan. Bahkan menurut informasi bahwa pernah terjadi kecelakaan saat pembangunan, sehingga kasusnya tengah ditangani pihak kepolisian. Namun belakangan oknum pemilik justru tetap melanjutkan pembangunan.

Setelah menyisir bangunan di Senggigi, tim bergerak ke perumahan Grand Valley yang terletak di Dusun Senggigi. Di sini tim menyisir dua perumahan yang tak mengantongi izin. Pemda tak mengeluarkan izin terhadap bangunan, karena tak sesuai dengan sempadan sungai. Bangunan ini juga dinilai melanggar izin sebab awalnya hanya izin yang dikeluarkan untuk perumahan, namun belakangan dijadikan tempat penginapan. Menurut pengakuan Ida salah seorang warga yang ada di sekitar lokasi bahwa bangunan tersebut pernah disewakan kepada tamu. “Pernah itu disewakan, banyak kok yang tahu, orang kita tetangga,” jelas dia. Tim yang mencoba masuk ke penginapan tersebut tidak bisa karena terkunci dan tidak ada orang. Akhirnya tim beralih ke bangunan lain yang ada tak jauh dari penginapan tersebut. Hal serupa ditemukan tim, bangunan penginapan ini juga melanggar sebab belum mengantongi izin. Tim pun berlanjut menyisir bangunan vila di pinggir Pantai Meninting Desa Meninting. Bangunan ini juga pernah ditindak oleh tim Pemda, sehingga sempat berhenti pembangunan. Namun belakangan, oknum pemilik diamdiam kembali dilanjutkan pembangunan. Di sini tim hanya mendapati pekerja yang lagi bekerja membuat kolam renang persis di depan vila. Dari sisi jarak bangunan dengan pantai juga diduga melanggar karena tak sesuai dengan aturan. Kepala Satpol PP Lobar Mahnan, S. STP., menjelaskan, sidak atau pengecekan lokasi dilakukan menindaklanjuti perintah bupati terkait adanya indikasi vila bodong di

(Suara NTB /her)

SISIR BANGUNAN - Tim Pemda Lobar dipimpin Kepala Satpol PP Mahnan menyisir bangunan bodong di kawasan Senggigi Kecamatan Batulayar, Kamis (31/1). wilayah Senggigi dan Batulayar. Langkah ini berdasarkan hasil koordinasi dan keputusan tim bersama instansi terkait. “Fakta hasil lapangan sekarang, kami menemukan sejumlah bangunan yang terindikasi bodong tidak berizin. Vila ini sebelumnya pernah mengajukan izin, namun tidak direkomendasi oleh tim dikarenakan lokasinya berada di kemiringan lahan. Namun faktanya pun tetap melanjutkan,” ungkapnya. Fakta lainnya lanjut Mahnan, yakni terdapat bangunan bodong berada di perumahan Grand Valley yang berada di dua lokasi yang sama. Lagi lagi kata dia kasusnya tidak memiliki rekomendasi dari tim karena menyalahi persyaratan teknis seperti pembangunannya terlalu dekat dengan sempadan sungai. “Tim sudah memberikan arahan untuk mundur, karena tidak memenuhi syarat syarat teknis. Tapi tetap membangun,” bebernya. Untuk itu, Mahnan men-

Persiapan Pembukaan Rute Lombok-Perth Hampir Tuntas (Suara NTB /her)

TERIMA - Korban gempa di Lobar menerima buku rekening bantuan dari pemerintah. Namun, mereka mengeluhkan karena banyak kekeliruan data.

Rendah Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik di Loteng Praya (Suara NTB) Tingkat kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari hasil penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2018 lalu. Di mana Loteng menempati posisi 113 dari 199 kabupaten di Indonesia. Dengan perolehan 63,49 poin, Loteng pun masuk kategori kuning. Posisi tersebut hampir sama dengan posisi pada tahun 2017 lalu. Artinya tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. “Kenapa bisa kuning? karena kalau dilihat dari semua OPD lingkup Pemkab Loteng, tingkat kepatuhan pelayanan publiknya secara umum memang rendah,” ungkap Asisten Ombudsman Perwakilan NTB, M. Rosyid Ridho, S.H., kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Kamis (31/1). Ia menjelaskan, dari total 30 lebih OPD lingkup Pemkab Loteng, baru Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) yang sudah berhasil masuk kategori hijau. Dalam arti sudah bisa memenuhi standar pelayanan publik sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Standar Pelayanan Publik. Selebihnya, kata dia, masuk kategori kuning dan sebagian besar kategori merah. Untuk bisa meningkatkan nilai kepatuhan pelayanan publik, ujarnya, butuh komitmen kepala daerahnya. Tanpa itu, sulit untuk bisa mendorong nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Padahal kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bisa menjadi gambaran, bagaimana suatu daerah melayani masyarakatnya. “Kita tidak mengatakan kualitas pelayanan publik di Loteng tidak baik. Tapi memang harus ditingkatkan. Apalagi ini sudah dua tahun tetap masuk ketegori kuning. Artinya, harus ada komitmen yang kuat dari dari Pemkab Loteng untuk bisa meningakatkan kualitas dan tingkat kepatuhan pelayanan publiknya,” tegas Ridho. Ombudsman RI dalam menilai tingkat kepatuhan pelayanan publik suatu lembaga atau pemerintahan tidak sembarangan. Bukan hanya satu, tapi banyak variabel. “Kita menilai juga tidak sembarang. Banyak variabel yang jadi dasar penilaian kita,” tambahnya. Dikonfirmasi terpisah terkait hasil penilain Ombudsman RI tersebut, Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, mengaku memang masih banyak hal yang harus dibenahi. Namun bukan berarti Pemkab Loteng tidak punya kemauan dan komitmen untuk berubah. “Kalau soal komitmen, tidak perlu diragukan. Kita tetap komit untuk bagaimana bisa terus memperbaiki kualitas pelayanan publik,” ujarnya. Namun, upaya yang dilakukan masih belum maksimal, sehingga jadi bahan evaluasi Pemkab Loteng untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ini. “Soal kemudian kita masih saja masuk ketegori kuning, bukan berarti tidak ada perubahan. Kategori memang masih kuning, namun dalam hal poin sudah ada peningkatan,” tandas mantan Kepala Bappeda Loteng ini. (kir)

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Persiapan pembukaan rute penerbangan internasional Lombok-Perth Australia sudah hampir tuntas. PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) memastikan semua kebutuhan dan dukungan fasilitas penunjang di bandara sudah siap. Tinggal menunggu kepastian jadwal penerbangan perdana dari pihak maskapai AirAsia. “Kalau dari sisi bandara sudah tidak ada masalah. Semua yang dibutuhkan sudah dipersiapkan,” tegas General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, kepada wartawan, Kamis (31/1). Sebelumnya, pihaknya sempat terbentur dengan pengaturan slot time untuk rute internasional tersebut, karena untuk menemukan slot time yang pas, bukan perkara mudah. Mengingat, untuk slot time itu harus dikomunikasikan dengan pihak bandara tujuan. Tidak menutup kemu-

(Suara NTB/kir)

Nugroho Jati ngkinan, ujarnya, di LIA slot time yang tersedia banyak, namun di bandara tujuan, slot time-nya minim. “Di sinilah biasanya yang

jadi kendala untuk rute penerbangan baru, menentukan slot time yang pas. Karena itu berkaitan dengan ketersediaan slot time di masing-masing bandara,” jelasnya. Tapi untuk slot time, ujarnya, sudah tidak jadi masalah. Tinggal urusan administrasi dan izin rute penerbangan saja, karena kewenangannya masalah itu bukan di tangan pihaknya, tapi menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Prinsipnya dari sisi bandara sudah tidak ada masalah. Tinggal menunggu kepastian dari pihak maskapai,” ujar Jati. Disinggung soal rencana penerbangan perdana akhir bulan Februari mendatang, Jati mengaku belum bisa memastikan, karena sekali lagi, keputusan soal itu ada di tangan pihak maskapai. Pihaknya hanya berkewajiban menyiapkan dukungan dari sisi bandara. Soal kapan akan dibuka, semua tergantung kesiapan pihak maskapai. (kir)

Kades Protes Tak Dapat Bantuan Perbaikan Kantor Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) protes, karena tak kebagian dana bantuan perbaikan perkantoran dari pemerintah pusat. Mereka sangat kecewa, sebab kantor desa yang mengalami rusak parah akibat gempa justru tidak kebagian dana batuan. Pihak desa pun terpaksa membuat kantor sementara dan ada yang numpang di polindes serta aula. Kades Mekar Sari Kecamatan Gunungsari, Nasrudin, mengakui kantornya sudah rata dengan tanah akibat gempa melanda beberapa bulan lalu. Kantornya yang berada di tebing menjadi salah satu pemicu, sehingga kerusakan yang dialami sangat parah. “kami yang rusak parah, rata dengan tanah begini belum ada bantuan perbaikan itu. Tapi desa lain ada diberikan,” protesnya, Kamis (31/1). Dijelaskan, akibat kantornya yang ambruk pelayanan pun dipindah ke polindes

yang berlokasi di depan kantor desa. Ia berharap agar mendapatkan bantuan perbaikan kantor tersebut. Hal senada disampaikan Kades Taman Sari Ichsan. Ia mengaku kecewa lantaran tak mendapatkan bantuan dana perbaikan kantor. Padahal, jelas dia, kantornya mengalami kerusakan parah, sehingga tak bisa ditempati. “Kami terpaksa pindah ke aula ini, karena tak dapat bantuan dana pembangunan kantor, kami berharap sebenarnya dapat bantuan itu,” jelas dia. Kantor desanya sudah lama dibangun, yakni sekitar 20 tahun lalu. Untuk pelayanan masyarakat sementara, pihaknya pindah ke aula yang dibangun tahun 2015. Aula serba guna ini sebagai lokasi pertemuan dan tempat olahraga. Namun sementara waktu dipakai oleh desa untuk berkantor. Pihaknya berencana, kalau ada dana bantuan diperoleh akan digabung dengan Dana Desa un-

tuk pembangunan kantor desa baru. Pihaknya sudah mengalokasikan ADD untuk pembangunan kantor desa tahun ini. “Kami alokasikan Rp 270 juta lebih, tapi bertahap direncanakan sampai tahun 2020 karena anggaran tidak cukup,” jelas dia. Ia menambahkan, pihaknya sudah membuat desain kantor baru yang rencananya dimulai pada APBDes murni tahun ini. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar L. Edy Sadikin mengatakan, mengatakan sejauh ini ada 10 desa yang sudah diberikan bantuan perbaikan kantor di Lobar. Sedangkan ada 10 desa lebih yang belum diusulkan. “Yang kita usulkan yang betul-betul parah dapat bantuan Rp 50 juta,” jelas dia. Sejauh ini belum ada kejelasan bantuan ini cair ke desa. Bantuan ini jelas dia berasal dari Kementerian Dalam Negeri bagi daerah terdampak gempa. (her)

gaku, bangunan vila bodong yang berada di seputaran Meninting masih terindikasi bodong. Diakui bangunan termasuk kasus lama, karena sebelumnya Pol PP sudah melakukan peneguran dan faktanya teguran tidak diindahkan dan tetap terlihat bangunan tetap berkembang dan sudah setinggi ini. Dari empat bangunan vila bodong yang ditemukan ini, pihaknya akan melakukan koordinasi teknis lanjutan untuk menentukan sikap berikutnya, karena yang disimpulkan, tidak terhenti pada pemeriksaan atau cek lokasi saja, tetapi tetap akan melanjutkan. Jangan sampai tahapan ini lantas menghilang begitu saja.”Ini khusus yang tidak berizin ,” jelasnya. Pada tahap berikutnya, jelas dia pihaknya terus memonitoring perkembangan bangunan yang tidak berizin , pihaknya juga akan memonitor bangunan yang memiliki izin, tetapi menyalahi izin. Bisa saja vila pribadi, tapi

dikomersilkan dan itu semua akan disisir. Sebab ada beberapa informasi dari Bappenda yang diketahui beberapa titik bangunan yang menggunakan izin penginapan tetapi berisikan spa dan sejenisnya.”Kami akan sisir lokasi itu dan ini adalah tahap yang ke dua,” terangnya. Dia menyebutkan, untuk membuktikan fakta lapangan tergantung hasil pengecekan lokasi. Hasil pengecekan inilah nanti yang akan menjadi acuan. Sebab dari sumber data dari Bappeda, Perizinan dan juga pihak Kecamatan Batulayar, terdapat indikasi tidak sinkron dengan data yang dimiliki. Namun, jelas dia nanti akan ada langkah penertiban hingga melalui proses penuntutan. Jika pada putusannya nanti bangunan harus penutupan, maka prosesnya juga tetap harus ditutup.”Ini kan menyangkut pelanggaran perda dan pasti ada sanksinya,” tegasnya.(her)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Hasil pengecekan lokasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Giri Menang (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ini, jelas dia, akan menjadi Data bangunan vila dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hotel di wilayah Lombok Bar- acuan data. Pihaknya akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 at (Lobar) yang dimiliki mas- melakukan sinkronisasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ing-masing Organisasi Per- data bangunan vila bersa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 angkat Daerah (OPD) diduga ma OPD terkait. Setelah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak sinkron. Ini menjadi sinkron barulah nantinya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 salah satu persoalan ketika data ini disampaikan ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 melakukan tindakan penert- media. Data ini men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 iban di lapangan. OPD pun yangkut bangunan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akan melakukan sinkronisa- berizin, namun menyalahi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 si data bangunan hingga ke- Izin, bangunan bodong dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 camatan. Sebab data ini pent- bangunan ikutan, namun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ing sebagai bahan untuk pen- belum tercatat. Termasuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gawasan terhadap bangunan pihaknya belum bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 yang sudah ada dan akan menaksir berapa kerugian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dampak adanya bangunan dibangun di wilayah Lobar. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bodong ini. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Kepala Satpol PP Lobar, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Sementara itu, Kasi TranMahnan, SSTP., mengata1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tib Kecamatan Batulayar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan, ada beberapa sumber 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 data tentang bangunan vila, Herman Hugo, menjelaskan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 baik dari OPD dan kecama- jumlah bangunan vila di Ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tan. Namun dari sumber camatan Batulayar menca1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 data ini terindikasi tidak pai 200 unit. Jumlah ini ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sinkron satu sama lain. dapat di Senggigi sebanyak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Kami sudah koordinasi 127 unit, Batulayar 80-90 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dengan OPD dan kecama- unit, Batulayar Induk seban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tan ada indikasi data tidak yak 30 unit. Vila ini, ujarn1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sinkron dengan data yang ya, terindikasi bodong seki1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dimiliki, “ kata Mahnan, tar 50 persen dan rata rata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 diduga menyalahi izin, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Kamis (31/1). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ia menegaskan sesuai sebab izin yang dipegang pri1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hasil koordinasi dengan ke- badi dan dikomersialkan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 camatan dan OPD terkait “Setahu saya hanya satu vila 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 data bangunan masih ada pribadi yaitu Villa Lampu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 yang belum sinkron. Hal ini yang ada di Senggigi yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 juga yang mendasari pihak lain itu banyak yang komer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Pemda melakukan turun sil,” ungkapnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Diakuinya, semua vila 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 penyisiran. Sebab untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 memastikan dan membuk- yang dibangun banyak yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tikan fakta lapangan ad- tidak memberikan pemberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 alah hasil pengecekan loka- tahuan baik ke desa maupun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kecamatan setempat. (her) si yang dilakukan tim. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 (Suara NTB/her) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 VILA - Vila yang ada di wilayah perbukitan Senggigi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Banyak vila di Batulayar yang tidak berizin. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Antar OPD, Data Bangunan Vila dan Hotel di Lobar Diduga Tak Sinkron

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

Suara Bagian Pertanahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagian besar pemilik lahan telah menandatangani kesepakatan besaran ganti rugi pengadaan tanah pasar Seketeng. Berdasarkan hasil penilaian tim Apraisal. Dalam Musyawarah penetapan bentuk dan atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah pasar Seketeng, Kamis (31/1) kemarin. Kabag Pertanahan melalui Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini S.E, M.M, menjelaskan dalam APBD 2019 telah disiapkan anggaran untuk pembebasan lahan pasar Seketeng. Berdasarkan data, ada 30 pemilik yang mesti dibebaskan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang diantaranya, teridentifikasi sebagai pemilik usaha yang membangun diatas tanah Pemkab di dalam lokasi pasar. Yang juga messti diberikan ganti rugi atas bangunan usaha yang mereka bangun. Tim apraisal melakukan penilaian Desember 2018 lalu, sebelum kejadian kebakaran

Halaman 6

Sebagian Besar Pemilik Lahan Sepakati Ganti Rugi Pasar Seketeng

yang melanda pasar Seketeng. Sesuai UU No. 2 tahun 2012, hak hak masyarakat dijamin UU saat dimulai penetapan lokasi pasar Seketeng. Mengingat skala pembebasan lahnnya kecil dibawah 5 hektar, maka untuk pengadaan bisa langsung berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait bukti kepemilikan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan lahan pasar Seketeng sesuai hasil apraisal sebesar Rp. 9,25 Miliar. Namun yang sudah dianggarkan dalam APBD 20189 baru Rp. 7,5 Miliar. Sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 1,7 Miliar. Untuk itulah, Bagian Pertanahan sesegara mungkin akan melakukan revisi anggaran untuk memenuhi total nilai ganti rugi sesuai hasil apraisal. “Dalam waktu satu dua hari kedepan, kita akan ajukan revisi,”sebut Surbini. Luas tanah yang mesti dibebaskan hanya 2.233 meter per-

(Suara NTB/arn)

KONSULTASI - Salah satu pemilik lahan berkonsultasi sebelum menyepakati besaran ganti rugi lahan pasar Seketeng (foto kiri). Asisten Pemerintahan dan Kabag Pertanahan memimpin Musyawarah bentuk dan besaran ganti rugi pasar Seketeng (foto kanan). segi, karena sebagian adalah lahan milik Pemkab yang diatasnya dibangun usaha oleh pemilik usaha. Sehingga kalau ditung lebih rinci, harga ganti rugi sekitar Rp. 238 Juta per are atau Rp. 2,3 Juta per meternya.

Diakuinya, masih ada beberapa pemilik lahan yang belum menandatangani kesepakatan harga. Mereka meminta agar harga standar yang ditetapkan apraisal dinaikkan. Namun, tim apraisal sudah memberikan

penjelasan sehingga harganya tak mungkin lagi dinaikkan. “Kami tidak berani menaikkan harga. Itu kewenanangan apraisal. Mereka bekerja sesuai aturan dan standar penilaian di Indonesia,”terang Surbini.

Pihaknya berharap masalah lahan pasar Seketeng ini segera tuntas. Mengimgat pembangunan pasar Seketetng membutuhkan percepatan. Kalaupun nantinya ada masyarakat pemilik lahan yang tidak setuju de-

ngan besaran harga yang sudah ditentukan apraisal, maka akan ditinggalkan. “Kalau ada yang tidak setuju, kita tinggalkan. Karena proses tender pasar Seketeng harus segera dilakukan,” pungkasnya. (arn/*)

Tabloid Indonesia Barokah Ditemukan di Empat Lokasi di Sumbawa (Suara NTB/arn)

KPH Ropang Rehabilitasi Hutan akibat Peladangan Liar

Sumbawa Besar (Suara NTB)Balai KPH Ropang melakukan upaya rehabilotasi hutan akibat peladangan liar dan ileggalloging yang terjadi secara merata di banyak tempat di wilayahnya. Sekitar 88 ribu bibit disiapkan pada empat desa di Lantng untuk penanaman 2019 ini. Sebagaimana disampaikan Plt. Kepala Ballai KHP Ropang, Syirajuddin S.Hut bersama Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Adnan S.H, Kamis (31/1) kemarin. Sekitar 25 hektar kawasna hutan dirambah untuk peladangan liar di Lantung. Aksi ilegalloging juga terjadi di banyak tempat. “Illegal logging dimana mana, seperti di Ledang, Ranan, Lawin dan Selage. Namun, kita sulit mengakumulasi tigkat kerusakannya, karena menyebar di sejumlah tempat,” sebut Adnan. Kawasan hutan di bawah Balai KPH Ropang sekitar 74 ribu hektar. Dari pantai Selatan hingga Sabekil. Meliputi kecamatan Lantung, Ropang, sebagian Lenangguar dan sebagian Moyo Hulu. Upaya rehabilitasi, tambah Syirajuddin, terus dilakukan. Pada 2018 lalu, mendapat bantuan dari APBN melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Moyo Sari Mataram. Berupa 200 hektar terdiri dari 100 hektar rehabilitasi daerah rawan bencana di Batutering, Sepukur dan Ropang. Sementara 100 hektar lagi untuk rehabilitasi irigasi tersier di di desa Mama’. Sedangkan pada 2019 ini, rencananya, kegiatan pembuatan bibit bakti sosial sebanyak 88 ribu bibit di empat desa di kecamatan Lantung. Kemudian pembangunan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) di Lantung dan RPH Batu Tering. (arn)

Terkesan Mati Suri, Perencanaan KPB Labangka Ditinjau Sumbawa Besar (Suara NTB)Keberadaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) atau dikenal sekarang Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Labangka terkesan mati suri. Meskipun sejumlah sarana dan prasarana sudah terbangun, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu di tahun 2019 ini, akan dilakukan review perencanaan guna menggeliatkan KPB dimaksud sesuai dengan yang dihajatkan . Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyampaikan, KTM atau KPB Labangka diharapkan menggeliat. Keberadaan gedung dan sarana yang ada diharapkan bisa berfungsi dengan optimal. Sehingga dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat. “Kita berharap agar gedung dan sarana yang sudah ada di KPB Labangka bisa berfungsi dengan optimal. Supaya aktivitas masyarakat sekitar bisa lebih menggeliat lagi. Jadi kita ingin di sana nanti tempat layanan-layanan bersama dan terpadu,” ujarnya. Dijelaskannya, di KPB Labangka sekarang ini, lama bisa berkembang di pusat KPBnya. Terutama terhadap sarana yang sudah terbangun, karena lokasinya jauh dari penduduk dan kawasan permukiman. Dimungkinkannya dalam pembangunan juga asal cepat diselesaikan. Karena tidak diperhitungkan lokasi masing-masing sarana ditempatkan. Makanya akan dilakukan peninjauan kembali terhadap pembangunan di KPB setempat. Dimana berdasarkan beberapa kali pertemuan dengan Dirjen Kementerian, kesimpulannya harus dilakukan review kembali. “Memang harapan kedepannya sesuai harapan pak Dirjen, maklum dalam perjalannya pembangunan ini mungkin perlu ditinjau kembali. Termasuk review, kita akan adakan review DED dan lain sebagainya dengan perkembangan yang terbaru. Jadi kita menunggu untuk kita review DEDnya, review perencanaannya dari KPB ini. Jadi itu harapan besar Pak Dirjen, semua KPB-KPB ini akan direview perencanaannya disesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang ini,” terangnya. Sejauh ini, di KPB Labangka sudah terbangun sarana dan prasarana diantaranya gedung pengelola. Kemudian gedung Industri Pengolahan Pupuk Organik, yang saat itu hanya pernah dilakukan uji coba. Kondisinya saat ini sudah tidak layak, dan semua peralatan didalamnya juga sudah tidak berfungsi. Hal inilah yang perlu dilakukan revitalisasi. Begitupula keberadaan Industri Pengolahan Jagung (IPJ) juga belum berjalan. Karena selain tidak ditunjang dengan tenaga terampil, juga beberapa peralatannya hilang. Tenaga yang ada belum dilatih dan tidak didampingi secara tuntas sehingga kelompok pengelola tidak bekerja. ”Inilah makanya kita evaluasi dan mereview kembali. Melakukan penataan yang benar dan lain sebagainya,” pungkasnya. (ind)

Komisioner Bawaslu Sumbawa, Ruslan, S.Pd yang ditemui wartawan, Kamis (31/1) kemarin menjelaskan, sebelumnya tabloid Indonesia Barokah ditemukan di sejumlah masjid di 6 desa di Kecamatan Moyo Hulu. Pihaknya berhasil mengamankan puluhan eksamplar. Baru-baru ini di wilayah kecamatan setempat juga ditemukan adanya peredaran. Bahkan dari pengawasan yang dilakukan pihaknya juga menemukan di tiga lokasi lainnya. Yakni satu eksamplar di salah satu masjid Desa Luar Kecamatan Alas. Kemudian di Kantor Pos Kecamatan Utan yang saat ini sudah diamankan. Tabloid ini juga ditemukan di Kantor Pos Kabupaten Sumbawa. Pihaknya sudah mendatangi kantor pos setempat untuk memastikan keberadaan tabloid tersebut dan belum didistribusikan. “Waktu itu di Kecamatan Moyo Hulu kita berhasil amankan Tabloid Indonesia Barokah 46 eksamplar. Kemudian kemarin ada sekitar 11 eksamplar. Hasil dari pengawasam kami, kembali ditemukan di tiga lokasi. Yakni di wilayah Desa Luar Kecamatan Alas 1 eksamplar, di Kantor Pos Kecamatatan Utan, dan di Kantor Pos Kabupaten Sumbawa,” ujarnya. Dijelaskannya, dari koordinasi yang dilakukan dengan sejumlah pihak, saat ini pihaknya sudah melakukan pengkajian terhadap muatan dalam tabloid. Dimana tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu di dalamnya. Melainkan lebih kepada

undang-undang Pers dan diduga pelanggaran dalam bentuk lain terkait pencemaran nama baik. “Setelah kami mengkaji secara seksama dengan tim, bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu di dalamnya. Adapun yang terdapat di situ adalah soal undang-undang Pers Nomor 90 tahun 1999, dan pelanggaran bentuk lain yang kami duga ada. Cuman ini tidak bisa kami sebutkan secara jelas mungkin bisa jadi itu soal pencemaran nama baik,” terangnya. Menurutnya, tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pemilu karena tidak ditemukan adanya satu bahasa atau kalimat yang menyebutkan calon secara detail, nomor urut dan parpol. “Semua unsur pelanggaran kampanye disitu tidak dijelaskan calon secara detail. Oleh karenanya kami tidak memutuskan tabloid tersebut mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu calon. Intinya dari kami, bahwa bawaslu Kabupaten Sumbawa setelah menilai, menelisik dan membaca secara seksama taloid Indonesia Barokah yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa, tidak terpenuhi unsur pelanggaran pemilu. Artinya ini kami serahkan ke Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjut sebagai hasil temuan kami di tingkat Kabupaten,” jelas Ruslan. Pihaknya dari Bawaslu menilai unsur pelanggaran kepemiluan harus teruji secara administratif. Namun dalam tabloid tidak dijelaskan nama pasangan calon, nomor urut dan lain-

(Suara NTB/ind)

TABLOID - Komisioner Bawaslu Sumbawa, Ruslan saat menunjukkan barang bukti Tabloid Indonesia Barokah yang diamankan. Sejauh ini, meskipun tabloid sudah nya. Sehingga pihaknya tidak bisa metersebar di beberapa tempat namun nentukan terdapat unsur kampanye belum ada dampak yang signifikan. dalam tabloid dimaksud. Artinya belum ada masyarakat yang “Kalau menyangkut soal nilai, tenberubah pola pikirnya dan masih septu ini berlaku umum. Karena kita ini erti biasa. Begitu juga soal keamanan adalah penyelenggara pemilu dan kedan perkembangan komunikasi sospastian hukum di kami, kami meneial di masyarakat masih seperti bitapkan dan mengambil satu kepasasa. Pihaknya saat ini sudah mengintian hukum kami harus berdasar. struksikan panwas kecamatan dan seDasar kami ketika itu tidak diatur ruluh PPL untuk sigap dan berkomudalam pasal-pasal pelanggaran peminikasi dengan semua pihak terkait lu atau muatannya tidak dijelaskan jika adanya informasi penyebaran secara khusus maka kami tidak bisa tabloid Indoensia Barokah. (ind) masuk ke sana,” tukasnya.

Pedagang Diharapkan Tertib Laksanakan Kesepakatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasca kebakaran yang menimpa Pasar Seketeng beberapa waktu lalu, para pedagang ditempatkan sementara di Stadion Pragas sambil disiapkan lokasi tetap oleh pemerintah. Namun saat ini banyak pedagang yang berjualan di luar. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk menempati lapak yang sudah ditentukan. Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Wirawan Ahmad, mengakui adanya pedagang yang berdagang di luar. Meskipun sebelumnya sudah ada kesepakatan agar para pedagang berjualan di dalam stadion. Makanya pihaknya berharap kepada pedagang untuk konsisten dan tertib melaksan-

akan apa yang telah disepakati dengan pemerintah, sambil pihaknya menyiapkan lapak tetap di Lapangan Kerato. “Ini kan masalah kita bersama yang harus kita tuntaskan bersama sesuai dengan peran masing-masing. Peran pemerintah itu memfasilitasi, mempersiapkan tempat berdagang sementara di stadion. Walaupun kami akui kondisinya memang tidak layak, tetapi darurat. Sambil kita bangun yang representatif di Kerato. Tugas pedagang dengan penuh kesadaran untuk mematuhi, melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan dengan pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah mau mengalokasikan stadion yang seharusnya digunakan untuk olahraga se-

Wirawan Ahmad

(Suara NTB/ind)

Syirajuddin dan Adnan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tabloid Indonesia Barokah yang diduga menyudutkan salah satu pasangan Capres tidak hanya beredar di berbagai pelosok Pulau Jawa. Namun pengirimannya sudah sampai ke Kabupaten Sumbawa, NTB. Dari pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa belakangan ini, keberadaan tabloid dimaksud sudah ditemukan di empat lokasi di kabupaten setempat.

bagai tempat berdagang sementara kalau tidak ada persetujuan dari pedagang. Bahkan sebelum pemerintah mempersilahkan pedagang sudah terlebih dahulu mengatur lapaknya ke sana,” ujarnya. Dijelaskannya, pemerintah

sudah berupaya memikirkan para pedagang. Selain melakukan sosialisasi juga mendatangi para pedagang untuk memberikan pemahaman. Bahkan pihaknya bersama dengan TNI dan Polri dalam beberapa hari stanby mengatur para pedagang untuk tetap berdagang di dalam. Tetapi tidak lama, pedagang banyak yang berdagang di luar. Tentunya pihaknya tidak mungkin melakukan upaya represif. Makanya pihaknya membutuhkan kerjasama semua pedagang, supaya persoalan yang ada bisa teratasi. “Kita sudah menempuh sosialisasi, saya datangi satu persatu. Kami juga sudah coba tiga malam berturut-turut menginap di sana dengan TNI

dan Polri mengatur pedagang dan kita arahkan ke dalam. Begitu kita tidak ada, pedagang berdagang di luar. Kita juga tidak mungkin melakukan upaya represif terhadap pedagang. Yang paling penting sekarang kesadaran para pedagang,” jelasnya. Pihaknya berharap para pedagang bersabar, karena pihaknya juga sedang membangun lapak di Lapangan Kerato untuk menempatkan pedagang nantinya. Hal ini membutuhkan tahapan dan proses. “Harapan kita pedagang dapat bersabar. Karena di Lapangan Kerato sedang kami bangun lapaknya. Paling telat pertengahan Februari pedagang sudah kita pindahkan ke sana,” pungkasnya. (ind)

Orang Tua Diimbau Segera Urus KIA Anak Inspektorat Selamatkan Rp3 Miliar di 2018 Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengimbau bagi para orang tua yang telah memiliki anak dan belum wajib e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) untuk segera mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) putra putrinya. Imbauan ini dilayangkan pihak Dinas Dukcapil setempat, karena sejauh ini masih belum banyak orang tua di KSB yang mengurus pembuatan KIA anaknya. Meski untuk beberapa keperluan anak, kartu identitas tersebut mulai diberlakukan. “Terbaru ada orang tua lapor ke saya katanya pas mau naik pesawat bersama anaknya dia dimintai KIA. Untung saat itu dia bawa copian KK (kartu keluarga) karena anaknya memang belum punya KIA. Artinya sekarang KIA itu sudah penting dikantongi seorang anak,” terang

Ibrahim (Suara NTB/bug)

kepala Dinas Dukcapil KSB, Ibrahim, S.Sos kepada wartawan, Kamis (31/1). Ia mengatakan, pemberlakukan penggunaan KIA baru resmi dimulai tahun 2019 ini. Namun demikian Dinas Dukcapil KSB sudah mulai melayani penerbitannya sejak tahun 2018 lalu. Sejauh ini jumlah KIA yang telah diterbitkan Dinas Dukcapil menca-

pai 2.000-an kartu. “Kemarin saat penerimaan siswa baru SMPN 1 Taliwang ada syarat KIA. Jadi yang masuk baru-baru ini kita terbitkan KIA-nya semuanya,” sebutnya. KIA pada dasarnya berfungsi sama dengan e-KTP. Hanya saja KIA diperuntukkan bagi anak-anak mulai umur 0 (nol) tahun hingga 17 tahun. Ibrahim menjelaskan, pengurusan KIA sangat mudah. Bagi anak baru lahir sampai umur 5 tahun tidak memerlukan pasfoto dan syarat lainnya akta kelahiran dan surat nikah orang tua. “Kalau umur 5 tahun ke atas perlu dilengkapi pasfoto. Nah yang baru lahir juga bisa langsung mengurus ketika mereka dibuatkan akta kelahiran. Kan pelayanannya di tempat kami juga,” paparnya seraya menjamin prosesnya pembuatannya cepat. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat sedikitnya ada sekitar Rp3 miliar uang negara yang terindikasi bermasalah penggunaannya tahun 2018 lalu. Hanya saja dari jumlah temuan itu, sudah ada pengembalian Rp1,4 miliar. Sementara sisanya sekitar Rp1,6 miliar, masih terus dilakukan penagihan agar bisa diselesaikan, sebelum masalah ini diserahkan ke aparat penegak hukum. “Kita tetap upayakan supaya anggaran yang bermasalah tersebut bisa segera dikembalikan. Temuan tersebut paling banyak kita temukan di desa dengan jumlah pengembalian mencapai angka Rp939 juta sementara di SKPD hanya sekitar Rp230 juta. Jika tidak, maka masalah ini akan langsung diserahkan ke Kejaksaan untuk bisa diproses lebih lanjut,”ungkap Inspektur Inspektorat, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Kamis (31/1). Dikatakannya, terhadap angka ratusan juta yang terindikasi masalah di tingkat desa tersebut, saat ini sudah dilakukan pengembalian dengan cara setoran tunai oleh masing-masing desa. Upaya ini merupakan salah satu cara supaya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak terbit, karena apabila LHP terbit maka prosesnya akan panjang. Hanya saja uang yang sudah dikembalikan ini rata-rata pekerjaan yang ada sudah hampir rampung. Tetapi terhadap desa yang belum selesai pekerjaan terutama fisik karena spesifikasinya dianggap masih kurang. Sementara temuan di SKPD dan sekolah sekitar Rp50 juta rata-rata bermasalah pada proses administrasi. Kendati demikian, pihak terkait tetap meminta untuk dilakukan pengembalian tepat waktu. (ils)

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Gubernur Jaring Aspirasi di Bima, Dompu dan Kota Bima Bima (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE, M.Sc, kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Bima, Kamis (31/1). Kunker dengan agenda menjaring aspirasi masyarakat ini dipusatkan di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebelum bertemu dan bertatap muka dengan warga setempat. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri SE dan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, di ruang VIP Bandara Bima. Rapat tersebut untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Pemprov dan dua Pemerintah Daerah setempat. Selain itu juga membahas masalah penyelesaian aset antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima. Dr. Zul meminta kedua Pemerintah Daerah agar membicarakan dengan baik persoalan aset tersebut. Hingga menemukan solusi dan jalan keluar bagi masyarakat dan Pemerintah. “Soal aset ini. Saya memberikan waktu selama dua minggu kepada Walikota dan Bupati Bima untuk membahas secara internal,” katanya. Tidak hanya itu, terkait pembahasan aset. Dr. Zul meminta kedua Pemerintah agar meli-

(Suara NTB/ist)

MENJARING ASPIRASI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah memimpin Ratas bersama Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri dan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi (foto kiri). Gubernur saat bertemu dan menjaring aspirasi warga Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima (foto kanan). batkan juga seluruh anggota DPRD. Supaya ke depan tidak ada lagi persoalan yang muncul. “Harapannya bisa diselesaikan dengan baik,” katanya. Setelah memimpin Ratas. Dr. Zul langsung menuju Desa Rite Kecamatan Ambalawi. Di Desa setempat Gubernur menjaring aspirasi masyarakat. yang Mengingingkan perbaikan jalan pembangunan DAM

DID 2018 Lenyap karena APBD Molor Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu merupakan satu – satunya daerah di NTB yang tidak memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018. Hal itu disebut sebagai sanksi pemerintah pusat kepada Pemkab Dompu yang molor mengesahkan dokumen APBD tahun 2017. Sanksi ini bukan juga karena buruknya pengelolaan anggaran di daerah. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (30/1) sore membantah, tidak adanya alokasi DID bagi Kabupaten Dompu tahun 2018 sebagai dampak buruknya pengelolaan anggaran di daerah. Karena sejak sebelum itu, laporan keuangan Pemda Dompu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Bahkan kita secara nasional mendapat apresiasi terbaik dalam laporan keuangan,” kata H. Agus Bukhari. Jika rujukannya pengelolaan keuangan, kata H. Agus Bukhari, di saat Kabupaten / Kota se NTB mendapat opini WTP, ada daerah di NTB justru mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tetap mendapatkan dana insentif. Itu artinya, laporan keuangannya masih diragukan BPK selaku auditor resmi negara. “Itu (insentif) lebih kepada asas keadilan. Mungkin diberikan secara bergilir,” terang H. Agus Bukhari. Pada 2019 ini, H. Agus Bukhari mengaku, Pemda Dompu kembali mendapatkan DID dari pemerintah pusat hingga Rp45 M. Hanya saja, insentif ini sudah memiliki nomenklatur penggunaan dari pemerintah atasan. Berbeda dengan alokasi dana insentif tahun – tahun sebelumnya yang diberikan kebebasan bagi daerah mengaturnya. “Sekarang di luar dana alokasi umum, sudah berbaju (punya menu peruntukan anggarannya). Kita (alokasi DID), hajatnya untuk air bersih,” katanya. Jumlah pagu anggaran transfer pusat untuk Kabupaten Dompu tahun 2018 sebesar Rp904,87 M dan terealisasi sebesar Rp884,59 M atau sekitar 97,76 persen atau terendah kedua setelah Kota Bima yang hanya sebesar 97,68 persen. Terhadap ini, H. Agus Bukhari mengaku, kondisi ini dipengaruhi oleh tidak ditetapkannya APBD Perubahan 2018 melalui Peraturan Daerah (Perda). Karena APBD Perubahan 2018 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sehingga tambahan belanja daerah tidak bisa dialokasikan. “Serapan anggaran ini akibat tidak adanya ditetapkannya APBD perubahan melalui Perda. Karena APBDP kita ditetapkan melalui Perkada, sehingga tidak ada tambahan belanja,” ungkapnya. Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, MSI yang dihubungi terpisah, Kamis (31/1/2019) kemarin mengungkapkan, tidak adanya alokasi DID untuk Pemda Dompu tahun 2018 lalu sebagai dampak keterlambatan penetapan APBD 2017, bukan karena pengelolaan keuangan. Laporan keuangan Pemda Dompu cukup baik dan itu ditandai dengan opini WTP yang diraih berulang kali hingga lapora keuangan tahun 2017. “Tahun 2019 ini kita kembali dapat DID. Tapi DID saat ini, kita tidak bisa leluasa mengelolanya,” ungkapnya. (ula) H. Agus Bukhari

atau irigasi hingga bantuan pemberdayaan. Dalam kunjungan di Desa Rite tersebut. Gubernur didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK, M.Si. setelah itu bertolak menuju Kabupaten Dompu. Konsultasi Soal Rabies Di Dompu, Bupati Dompu,

Bambang M. Yasin menyatakan bahwa setiap persoalan di Pemkab Dompu selalu dikoordinasikan dengan Pemprov NTB. Seperti misalnya kasus anjing gila (rabies) yang sudah dinyatakan sebagai KLB (kejadian luar biasa) di Dompu. Melalui konsultasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan Pemkab Dompu dan Pemprov NTB, sudah diambil

solusi untuk mengeliminasi potensi meningkatnya kasus tersebut. Mulai dari penanganan korban yang intensif, eliminasi di tempat anjinganjing liar yang berpotensi mengidap virus rabies, pemberian vaksin kepada anjing peliharaan hingga soal penyebaran informasi satu pintu. Hal ini, kata Bupati Bambang, untuk mengontrol imbas pub-

Kota Bima (Suara NTB) Dana para nasabah BNI Cabang Bima yang hilang secara misterius di saldo ATM diganti rugi oleh pihak Bank BNI. Tidak hanya itu, ribuan ATM diblokir untuk menghindari kejahatan serupa. Kepala BNI Cabang Bima, H. Amir Muhammad mengatakan tercatat ada sebanyak 101 nasabah yang kehilangan dana di saldo ATM. Raibnya dana tersebut menjadi kejahatan skimming card. “Ada 101 nasabah yang tercatat hilang dananya di ATM. Dan hari ini kita ganti rugi,” katanya, Kamis (31/1). Menurutnya setelah melakukan tahap investigasi dan verifikasi, para nasabah yang menjadi korban pembobolan tersebut kebanyakan yang melakukan penarikan tunai pada tiga tempat ATM.

“Antara lain di SPBU Penatoi, ATM Arta Bima mall dan ATM BNI Syariah. Dari tiga tempat ini dipasang alat skimming card,” katanya. Meski begitu, Amir menilai kejahatan skimming card tersebut dianggap gagal karena tidak berlanjut. Pihaknya cepat melalukan tindakan cepat agar tidak terjadi pembobolan yang berlanjut. “Persoalan ini akan menjadi atensi kami ke depan untuk melakukan pengawasan ketat,” katanya. Selain mengganti rugi 101 nasabah, Amir menambahkan

pihaknya juga memblokir sebanyak 2.800 lebih ATM nasabah. Pemblokiran tersebut dilakukan karena ada indikasi akan terjadi aksi pembobolan. “Sudah diblokir 2.800 ATM,” katanya. Amir meminta ribuan nasabah yang ATM-nya diblokir tersebut tidak perlu khawatir, karena pihaknya akan segera membuatkan kartu baru serta pembiayaannya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Bank. “Kita berharap kasus ini tidak akan terjadi lagi di Bima,” pungkasnya. (uki)

Empat Meninggal dari 441 Kasus Gigitan Anjing Liar Dompu (Suara NTB) Pasca ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 21 Januari lalu, kasus gigitan anjing liar di Dompu terus bertambah. Kemarin, Kamis (31/1) pagi giliran seorang bocah di Kecamatan Pekat yang menjadi korbannya. Belum diketahui pasti apakah korban digigit anjing yang terpapar virus rabies atau tidak. Saat ini ia tengah menjalani perawatan di puskesmas setempat, sedangkan binatang yang menyerangnya dalam pengejaran warga. Kadisnakeswan Kabupaten Dompu, Zainal Arifin kepada wartawan di ruang kerjanya mengungkapkan, dengan bertambahnya satu orang korban gigitan tersebut maka total kejadian selama penetapan status KLB sudah

UPT Dikmen Latih Proktor UNBK UNBK,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (31/1). Persoalan dalam pelaksanaan UNBK, menurut dia, bukan saja pada masalah jaringan tetapi proses persiapan di awal pelaksanaan atau setelah menghadapi kendala juga perlu diantisipasi. Salah satunya dengan menyiapkan tenaga proktor diluar tenaga teknisi dan pengawas yang ada dalam satu ruang ujian tersebut. “Kalau terjadi kerusakan mungkin komputernya mati karena masalah tertentu itu bagian teknisi, tetapi untuk memulai ujian lagi itu tugas proktor karena sistem akan otomatis kembali ke nol, jadi perlu tahapan-tahapan sinkronisasi dan sebagainya yang harus dilakukan proctor ini,” jelasnya. Sementara itu, disinggung kesiapan sarana prasarana

Kepala Dinas, Biro ataupun Badan Pemprov NTB, yang dianggap relevan dan otoritatif. Setelah rapat terbatas, Gubernur dan rombongan beristirahat dan menginap di Paviliun Pendopo Bupati Dompu, sebelum Jumat pagi menggelar agenda Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi dengan warga masyarakat Dompu di halaman depan Kantor Bupati Dompu. (uki)

Dana Ratusan Nasabah Diganti, Ribuan ATM Diblokir

441 kasus, empat orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. “Korban gigitan hingga kondisi Jam 08.00 pagi ini 441 orang selama ditetapkan KLB,” kata dia. Selain menyerang manusia, anjing yang diduga terpapar virus rabies ini rupanya menyerang binatang peliharaan, seperti halnya empat ekor sapi yang menjadi korban beberapa waktu lalu. Beruntung hewan tersebut cepat divaksin dan diikat dengan rantai sehingga tidak sampai membahayakan warga. Se-

Zainal Arifin

jauh ini, kata Zainal Arifin, pihaknya sudah melakukan vaksinasi terhadap 1.434 ekor binatang, baik sapi, kucing maupun anjing. Dan dari 72 sampel anjing diuji laboratorium 10 diantaranya dipastikan positif. “29 ekor anjing belum diperiksa dan 33 mati,” ungkapnya. Belum diketahui pasti penyebab terus bertambahnya korban gigitan baru tersebut. Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada terutama saat keluar di malam hari. Selain bertambah dan beragamnya korban gigitan, sebaran binatang yang terpapar rabies ini juga sudah hampir di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kilo. Salah satu langkah antisipasi yang bisa dilakukan yakni memperhatikan ciri-cirinya, diantaranya anjing rabies tampak sangat aktif, terus mengeluarkan air liur serta ekornya masuk ke sela paha. “Selain itu anjing ini juga takut terhadap cahaya, sering berdiam diri di tempat yang gelap,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 ini, UPT Dikmen PK-PLK Dompu memberi pelatihan khusus untuk proktor dari beberapa jenjang pendidikan. Agenda tersebut sengaja diinisiasi untuk meminimalisir munculnya kendala saat pelaksanaan ujian. Kepala UPT Dikmen PKPLK setempat, Ahmad Taufik, S. Pd., mengatakan, proktor menjadi salah satu elemen penting dalam suksesnya pelaksanaan UNBK, karenanya perlu ada pelatihan khusus untuk menguatkan wawasan dan pengetahuan mereka. “Persiapan itu bukan hanya di atas kertas tetapi di lapangan juga harus dipersiapkan proktor-nya. Karena mereka ini salah satu penyumbang kesuksesan pelaksanaan

likasi informasi. “Kami hanya inginkan masyarakat tenang tidak panik terkait status KLB itu. Yang kita cegah adalah kegaduhan, polemik dan sebagainya yang justru tidak produktif menyelesaikan masalah,” kata Bupati di depan Gubernur dan rombongan. Persoalan-persoalan lainpun dibahas dan diungkapkan wacana solusinya dari setiap

UNBK seperti halnya komputer, Ahmad Taufik mengaku, cukup bervariasi dalam artian ada beberapa sekolah yang kelebihan komputer dan ada sekolah yang justru kekurangan. Namun secara umum kesiapan sarana itu sudah cukup memadai jika dibanding beberapa tahun lalu sebelum adanya bantuan dari pemerintah provinsi. Selain beban komputer ini bisa diringankan oleh adanya bantuan pemerintah, juga pihaknya diuntungkan perbedaan jadwal ujian tiap jenjang pendidikan. Sehingga dengan membangun kerjasama tiap sekolah bisa bergantian memijamkan saran komputer yang dimiliki. “Makanya ketika ada fasilitas di SMP silahkan dimanfaatkan dengan kerjasama, begitu juga sebaliknya,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Uki)

GANTI RUGI - Kepala BNI Cabang Bima, H. Amir Muhammad (kiri) memberikan ganti rugi kepada salah seorang nasabah yang raib dananya secara misterius, Kamis (31/1).

Disperindag Tak Sepakat Pangkalan Mitan Kelola Elpiji Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Dompu, H. Iskandar mengaku tak sepakat jika pangkalan Minyak Tanah (Mitan) diangkat langsung sebagai pengelola pangkalan Elpiji 3 Kg. Pasalnya, selama mengantongi izin mereka diduga banyak yang melakukan pelanggaran. Seperti melanggar batas wilayah edar, menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta memindahkan lokasi semaunya. “Pertamina mau cepat membentuk pangkalan dengan mengangkat pangkalan minyak tanah, saya tidak sepakat karena mereka ini sudah banyak yang melanggar ketentuan seperti wilayah edar dan HET,” kata dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (31/1). Tidak disepakatinya pangangkatan langsung pangkalan mitan sebagai pengelola Elpiji ini, tegas dia, bukan berati pihaknya melarang semua orang untuk memegang izin. Tetapi harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu mana yang sekiranya masih bisa dipercaya. Disamping itu, juga dimaksudkan agar batas-batas

wilayah edar mereka bisa dipetakan sesuai izin yang dikeluarkan. “Pertamina dan agen harus meneliti dulu sebelum menentukan pangkalan, jangan sampai nanti pangkalan hanya numpuk di satu wilayah lalu wilayah lain siapa yang melayani,” jelasnya. Tak kalah penting disesalkan Disperindag yakni tersalurnya tabung Elpiji bantuan pemerintah tersebut sebelum adanya kesepakatan bersama soal Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga tak heran saat ini masyarakat ribut bahkan terpaksa kembali memanfaatkan minyak tanah. Kalaupun ada pengusaha yang berniat memafaatkan kesempatan ini sebagai ladang usaha sebelum terbentuknya pangkalan, H. Iskandar mengatakan, mereka harus memiliki modal yang cukup besar untuk pembelian tabung. Baru kemudian berputar seiring pengisian ulang yang dilakukan masyarakat. “Harganya tentu mahal karena sekarang kan belum ada ketentuan HET-nya. Terkadang ada juga yang kembali memakai mitan karena memang jatah kita belum dikurangi,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Pemecatan ASN Eks Napi Tipikor Masih Ditelaah Kota Bima (Suara NTB) Usulan pemecatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) eks narapidana tindak pidana korupsi (Napi Tipikor) pada ruang lingkup Pemerintah Kota Bima hingga kini masih ditelaah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP mengatakan setelah namanama ASN diberikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, hingga kini tengah dipelajari oleh bagian Hukum Setda Kota Bima. “Tadi juga kami dari tim Baperjakat melakukan rapat hasil telaah bagian hukum ini,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (31/1). Dikatakannya berdasar-

kan hasil rapat tersebut masih ada yang perlu dipertanyakan terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tersebut. “Masih ada keputusan yang dipertanyakan. Makanya kita bahas tadi,” katanya. Keputusan yang dipertanyakan misalnya kata dia, jabatan struktural. Apakah pelanggaran atau putusan tetap hukum tersebut menyangkut pelanggaran jabatan terhadap struktural atau tidak. “Yang kedua apakah yang ASN yang sudah pindah tugas baru tetap diberlakukan atau tidak,” katanya. Selain itu, lanjut dia, sejumlah ASN tersebut perlu ditelusuri apakah terjerat kasus pidana umum dan Tipikor. Sehingga hal itu perlu pengkajian dan telaah secara teliti. Jangan sampai keputusan diambil

nanti keliru. “Kita ingin memastikan ASN eks Napi pidana umum dan Tipikor bisa dibedakan,” katanya. Ia menegaskan persoalan usulan pemecatan ASN eks Napi Tipikor tersebut akan tetap dilakukan, hanya saja membutuhkan waktu. Terutama keluarnya hasil judicial review SKB tiga Menteri di MK. “Langkah yang kita lakukan empat ASN yang tersandung kasus Tipikor ini sudah diberhentikan gajinya mulai Januari kemarin ini. Ini salah satu tahapan kita mengeksekusi SKB ini,” pungkasnya. (uki)

Supratman (Suara NTB/Uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

Halaman 8

Masuk Zona Rawan

Pemerintah Pusat Pantau Persiapan Tahapan Pemilu 2019 di NTB Mataram (Suara NTB) Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Provinsi NTB termasuk merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kerawanan pemilu cukup tinggi. Sebagai daerah zona merah kerawanan pemilu, Provinsi NTB mendapatkan atensi pemerintah pusat dalam persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Kamis (31/1) kemarin, secara khusus Ketua Tim pemantau desk Pemilu 2019, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, M. Syafi’i, datang ke NTB untuk memonitor persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang akan digelar tanggal 17 April mendatang ini. Kedatangan Tim pemantau desk Pemilu 2019 Menkopolhukam ke NTB, langsung menggelar rapat terbatas dengan stakeholder penyelenggara pemilu, yakni dari KPU dihadiri oleh Yan Marli, Bawaslu, Achmad Umar Seth, Danrem 162/

WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, H. Lalu Safi’i. Pertemua tersebut berlangsung di ruang rapat utama Bakesbangpoldagri. M. Syafi’i yang ditemui Suara NTB usai rapat, menyampaikan, bahwa kedatangannya untuk memastikan proses tahapan persiapan pelaksanaan pemilu, baik oleh penyelenggara, aparat keamanan serta oleh pemerintah daerah. “Pertama kita ingin memantau kesiapan sarana dan prasarana pemilu, apakah sudah cukup atau kurang, tapi tadi disampaikan semua dalam posisi siap,” katanya.

Syafi’i mengakui bahwa NTB termasuk daerah yang masuk zona merah tingkat kerawanan pemilunya cukup tinggi, berdasarkan hasil survei indeks kerawanan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. NTB mendapatkan skor 4,9. “Artinya itu sudah merah. Oleh karena itu, tugas pemerintah juga untuk mengantisipasi, jangan sampai berlanjut terus kerawanannya, sehingga kerawanan itu akan jadi hilang. Sehingga pemilu kita pastikan berjalan dengan lancar dan baik,” katanya. Selain memastikan KPU dan Bawaslu sebagai penye-

lenggara utama pemilihan bekerja melaksanakan tugasnya dengan baik. Syafi’i juga memastikan pemerintah daerah dan aparat keamanan, dalam hal ini TNI dan Polri, untuk mendukung dan mengawal KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas agar berjalan lancar tanpa ada gangguan. “Harapan pemerintah pemilu berjalan dengan lancar dan damai, karena kalau tidak, dampaknya ke masyarakat. Karena itu tugas pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu bisa terlaksana dengan baik. Sebab demokrasi ini menjadi tugas bersama,” ujarnya. “Saya juga tadi sampaikan setiap perosoalan yang diterima KPU dan Bawaslu, maka Pemda harus mendukung sepenuhnya, bila perlu melakukan pengawasan dan peman-

tauan. Kita tidak ingin ada celah sedikitpun yang membuat pemilu ini tidak berhasil, setiap lubang yang berpotensi menyebabkan demokrasi rusak, kita tutupi,” sambungnya. Namun demikian, meskipun NTB masuk dalam zona merah rawan, Syafi’i sangat optimis bahwa proses demokrasi di NTB dapat berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya kesadaran berdemokrasi di NTB, salah satu contohnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018, yang berjalan tanpa ada gesekan politik yang besar. “Kita juga bisa melihat indikator lain. Misalnya dari hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB, pada tahun 2016 itu NTB berada pada peringkat 28, itu naik di tahun 2017 menjadi peringkat 17, jadi ada lompa-

ASN Diminta Dukung Pemilu 2019 dengan Tidak Ikut Kampanye

(Suara NTB/why)

SIDANG - Terdakwa Hasnah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Selasa (29/1) lalu.

(Suara NTB/ndi)

Tiga PNS Terdakwa Kredit Macet di Bima Mulai Diadili Mataram (Suara NTB) – Tiga PNS Pemkab Bima didakwa berkomplot korupsi dalam pengajuan kredit ke Bank NTB Cabang Bima tahun 2011. Mereka, Evi Rahmawati, Rita Elmiati, dan Hasnah didakwa korupsi yang merugikan bank BUMD NTB Rp165,6 juta. Hasnah merupakan mantan bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima, sementara Evi dan Rita, keduanya pada tahun 2011 lalu berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Jaksa penuntut umum, Wayan Suryawan mendakwa tiga tersangka dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Ada kredit yang tidak bisa dibayarkan atau macet karena dalam persyaratannya dimanipulasi,” kata Suryawan dikonfirmasi Kamis (31/1) kemarin. Sidang perdana tiga terdakwa digelar Selasa (29/1) lalu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mat-

aram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. Mengutip surat dakwaan jaksa, terdakwa Evi dan Rita tahun 2011 lalu bermodal SK CPNS dan persyaratan khusus lainnya mengajukan Kredit Serba Guna (KSG) ke Bank NTB cabang Bima. Evi dan Rita masing-masing mengajukan kredit dengan plafon Rp100 juta dan masa angsuran 96 bulan. “Mereka mengajukan kredit sebagai PNS Dinas Peternakan padahal mereka di Dinas Kesehatan,” kata Suryawan. Pengajuan persyaratan kredit itu dibantu manipulasinya oleh terdakwa Hasnah, mantan Bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima. Setelah pinjaman disetujui dan dicairkan, bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban yang diatur dalam klausul perjanjian. “Syarat pengajuan pinjaman KSG telah nyata dipalsukan sedemikian rupa melalui terdakwa Hasnah,” jelasnya. Di pihak lain, pengajuan kredit tersebut juga dapat dis-

Bawaslu akan Rekrut 15.988 Pengawas TPS, Peserta Pemilu Diminta Mulai Rekrut Saksi Mataram (Suara NTB) Bawaslu NTB meminta peserta pemilu untuk segera melakukan perekrutan saksi yang akan ditempatkan di seluruh TPS yang ada di NTB. Ini agar proses pembekalan saksi bisa dilakukan sesuai jadwal. “Bawaslu nanti juga akan memberikan pembekalan kepada saksi peserta pemilu ini,” ujar Komisioner Bawaslu NTB Divisi SDM dan Organisasi Itratif, Kamis (31/1). Itratif menjelaskan setiap peserta pemilu harus merekrut saksi sebanyak satu orang per TPS yang ada. Jika melihat jumlah TPS di NTB yang mencapai 15.988 maka akan ada belasan ribu saksi dari peserta pemilu. “Saksi ini untuk 16 parpol, capres-cawapres dan calon DPD RI,” katanya. Selain soal saksi peserta pemilu, Bawaslu juga akan melakukan perekrutan pengawas TPS. Proses perekrutan pengawas TPS sudah dibahas Ketua Bawaslu RI Abhan dalam rakornas yang diikuti Bawaslu provinsi dan kabu-

tan kenaikan 11 tingkat, artinya demokrasi di NTB ini berjalan bagus,” jelasnya. Terakhir disampaikannya, bahwa semua pihak stakeholder Pemilu yang ada di NTB, harus memastikan bahwa penyaluran hak pilih

masyarakat dapat tersalurkan dengan baik, tanda ada gangguan. “Kalau ada persoalan yang muncul diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang baik agar semua rakyat bisa menyalurkan hak pilihnya,” pungkasnya. (ndi)

Satgas Bansos Awasi Potensi Penyimpangan

Mataram (Suara NTB) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis masih menjadi persoalan yang sampai saat ini masih belum selesai. Dalam tahapan kampanye pemilu 2019 yang sudah berlangsung empat bulan lebih ini, di NTB ada belasan dugaan kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan oknum ASN. Pemerintah pusat, melalui desk pemantau Pemilu 2019, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, meminta agar para ASN tidak sekali-kali mencoba terlibat dalam kegiatan Politik praktis. “ASN tidak boleh terlibat pada satu calon, mereka punya hak pilih, tetapi tidak boleh ikut kampanye,” kata Ketua desk pemantau Pemilu 2019 Menkopolhukam, M. Syafi’i kepada Suara NTB, Kamis (31/1) kemarin. Dikatakannya, ASN memiliki peran penting dalam membangun kualitas demokrasi. Karena itu mereka diminta untuk mendukung proses pembangunan demokrasi dengan tidak melibatkan diri secara langsung dan aktif dalam aktivitas politik praktis. “Kalau mau daerah ini maju di bidang birokrasi, maka ASN harus patuhi aturan main yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya. Jika ada oknum ASN yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis, dengan mendukung salah satu pasangan calon di Pemilu 2019. Diharapkan tidak akan segan-segan, untuk dijatuhi sanksi. “Kalau memang ada yang tidak patuh maka pastikan penegakan hukum harus ditegakkan, kalau daerah tidak mampu maka pusat akan turut. Tapi kita berdoa bersama agar itu tidak terjadi,” ujarnya. Diketahui di NTB sendiri, salah satu kasus dugaan keterlibatan oknum ASN dalam politik praktis, sudah memasuki tahapan persidangan di Pengadilan. Oknum ASN tersebut diduga terlibat memberikan dukungan kepada salah satu calon peserta pemilu 2019. Terakhir Syafi’i juga menekankan agar, Aparatur negara lainnya, seperti TNI dan Polri juga memastikan dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Namun harus ikut mendukung jalannya pemilu dengan dan aman, lewat fungsi pengamanannya. “Semua sepakat bahwa TNI dan Polri harus netral dalam pemilu. Mereka punya hak suara, karena pada saat pengamanan pemantauan dan pengendalian lapangan harus netral,” pungkasnya. (ndi)

M. Syafi’i

(Suara NTB/ndi)

PERSIAPAN PEMILU - Ketua Tim pemantau desk Pemilu 2019, Menkopolhukam, M. Syafi’i, menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu, Danrem, dan Kepala Bakesbangpoldagri terkait persiapan pelaksanaan pemilu 2019 di NTB, Kamis (31/1).

paten/kota se-Indonesia, Sabtu (26/1) lalu. Perekrutan pengawas TPS akan dilakukan Panwascam di masing-masing kabupaten/kota. Pengawas TPS yang akan direkrut berjumlah 15.988 orang. “Satu orang per TPS,” imbuhnya. Perekrutan yang dilakukan panwascam akan dimulai dengan proses pendaftaran, penerimaan, penelitian berkas administrasi dan wawancara. Proses ini akan berlangsung selama sembilan hari, mulai 11 Feburari hingga 21 Februari. “Perekrutan pengawas TPS ini merupakan amanat undang-undang. Jadi harus kita sukseskan,” katanya. Menurut Itratif, kehadiran pengawas TPS ini sangat penting. Karena pengawas TPS menjadi ujung tombak Bawaslu melakukan pengawasan saat proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Pengawas TPS juga diharapkan mampu memastikan tidak ada pelanggaran selama proses pungut hitung di TPS. “Adanya pengawas di TPS bisa memberikan kontrol mak-

simal terhadap proses yang terjadi di TPS,” katanya. Itratif menambahkan saat rakornas Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan perekrutan pengawas TPS ini dilakukan dengan perlakuan yang sama. Termasuk juga di daerah dengan indeks kerawanan pemilu yang tinggi. Hal ini karena semua TPS yang ada di NTB adalah bagian paling penting dalam proses pungut hitung suara. Jadi semua TPS harus diawasi dan dipastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Keberadaan satu orang pengawas di masing-masing TPS tentu masih membutuhkan bantuan dari masyarakat. Untuk itu Bawaslu mengimbau masyarakat agar ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pungut hitung di TPS pada hari H. “Partisipasi masyarakat terhadap seluruh tahapan pemilu sangat diharapkan,” pungkasnya. Ditempat terpisah, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang sudah melakukan rekrutmen saksi untuk mengaw-

al dan mengamankan perolehan suara partai beringin tersebut. “Kalau soal kesiapannya semua perangkat saksi sudah ready, karena kita ambil sebagian dari Pilgub kemarin. Saksi yang kita rekrut adalah by name by address, jadi betulbetul rapi, tidak ada saksi liar, kami tidak sembarangan melakukan rekrutmen saksi,” ujar Kerbid pengamanan suara dan saksi DPD I Partai Golkar NTB, Lalu Satriawandi kepada Suara NTB, baru-baru ini. Dikatakan Satriawandi, di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Golkar akan menempatkan dua saksi mereka. Sehingga Golkar dipastikan memiliki puluhan ribu saksi. Para saksi tersebut juga dilengkapi dengan peralatan untuk melaporkan perolehan suara partai di TPS tempatnya bertugas ke pusat tabulasi suara. “Para saksi kita dilengkapi dengan HP android sebagai media untuk melaporkan hasil pemilu. Jadi sekarang tinggal kami Diklat saja saksi-saksi yang kita miliki,” ujarnya. (ndi)

etuji pihak bank. “Tidak terlepas dari peran petugas Bank NTB Cabang Bima yang tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana aturan dan pedoman SOP,” papar Suryawan. Akibat kredit macet tersebut, sambung dia, Bank NTB Cabang Bima yang merupakan salah satu aset BUMD Pemprov NTB dirugikan sebesar Rp165 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB membentuk Satgas Bansos menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Kapolri dengan Menteri Sosial RI. Satgas Bansos Polda NTB mengawasi verifikasi dan penyaluran bantuan. Subsatgas penegakan hukum disiapkan. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol I Komang Suartana menerangkan langkah awal yang dikerjakan Satgas Bansos yakni menghimpun data. “Kordinasi dengan Dinas Sosial dan lembaga lain di pemerintahan yang mengalokasikan bansos,” ucapnya Kamis (31/1) kemarin. Suartana menjelaskan, tujuan Satgas Bansos yakni salah satunya untuk membantu kelancaran proses penyaluran apa yang menjadi hak masyarakat. “Agar tepat sasaran karena ini uang negara,” sebutnya. Satgas tersebut dipimpin Wakapolda NTB, Brigjen Pol Tajuddin. Tediri dari subsatgas distribusi, media, dan penegakan hukum. Indikasi penyimpangan proses penyaluran, sambung dia, akan dibenahi dulu melalui satgas distribusi. Intinya

bantuan baik berupa barang maupun uang sukses sampai penerima. “Selama proses pendistribusian masih berjalan, didampingi dulu. Kalau masih ada nanti (subsatgas) penegakan hukum yang turun,” kata Suartana. Penyaluran bansos ditetapkan standar berupa, ketepatan jumlah, sasaran, kualitas, waktu, harga, dan administrasi. Suartana mengatakan Satgas Bansos menjalankan tugas bekerjasama dengan tim Dinas Sosial. Satgas Bansos juga dibentuk sampai tingkat Polres. Salah satunya Polres Mataram. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan Satgas Bansos sudah terbentuk. Pola kerjanya dengan pemantauan dan pengawasan. “Disalurkan ke mana, pelaksanaan distribusinya bagaimana, evaluasinya, lalu supervisi apakah penyaluran sudah tepat sasaran,” ujarnya saat dihubungi lewat pesan instan, kemarin. Program dari Kemensos yang menjadi objek pengawasan Satgas Bansos yakni Program Keluarga Harapan (PKH). (why)

SUARA NTB

Jumat, 1 Februari 2019

Halaman 9

Kepala Daerah Respons ’’Zero Waste’’ Mataram (Suara NTB) Sehebat apapun konsep zero waste tanpa didukung pemerintah kabupaten dan kota, akan selesai menjadi konsep di atas kertas. Artinya butuh dukungan yang lebih dari sekedar komitmen kepala daerah, yakni dalam bentuk kebijakan. Pendekatan Gubernur kepada Bupati dan Walikota menentukan. Pemprov NTB sejauh ini memang sudah mendorong Pemerintah kabupaten dan kota menerbitkan surat edaran pengurangan sampah, misalnya dengan melarang kantong plastik di seluruh pasar tradisional. “Kita sudah buat edaran itu ke kabupaten/kota, tinggal dilaksanakan saja,” kata Kabid Penataan Lingkungan pada Dinas LHK, Dr. H. Ahmad Fathoni. Sementara Pemprov NTB saat ini tengah menyiapkan empat jenis regulasi, yakni Pergub UPTD persampahan, Pemerintah Persampahan, Pergub Jastrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Persampahan dan master plan persampahan. “Perdanya sudah disusun, Insya Allah pada masa sidang II kita akan bawa ajukan ke DPRD NTB untuk dibahas,” pungkasnya. Bagaimana dukungan Bupati dan Walikota? Konsep Lawas di Mataram Konsep NTB bebas sampah 2023 menurut Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh adalah gagasan bagus. Perlu sinergitas antara Pemkot Mataram

dengan Pemprov NTB guna mewujudkan mimpi besar itu. “Memang ini tujuan kita bersama. Tetapi sampai sekarang kita daerah yang tidak bebas dari sampah,” kata Walikota Rabu (30/1). Dijelaskan Walikota, Pemkot Mataram telah puluhan tahun menargetkan agar Mataram zero waste. Kendati demikian, dia mengapresiasi semangat Pemprov NTB. Apa yang bisa dibantu oleh Pemkot Mataram, akan dibantu. Namun tanpa dorongan Pemprov, permasalahan persampahan memang jadi isu prioritas pihaknya. Ikhtiar dilakukan Pemkot Mataram sebut Walikota, melengkapi sarana - prasarana, tenaga kebersihan, pemberdayaan masyarakat mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis dan program penanggulangan sampah. Sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. OPD Lobar Jangan Mengeluh Sementara itu, Bupati Lombok Barat H Fauzan Kha-

lid tak menampik jika sampah menjadi keluhan warga. Ia pun mengingatkan OPD, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar dalam melaksanakan tugas jangan menjadikan kekurangan sebagai alasan kendala. “Seperti kekurangan armada pengangkutan sampah jangan dijadikan alasan. Sebab bicara kekurangan, tidak ada yang cukup. Termasuk uang, gedung, kendaraan tidak ada yang cukup,” sindir Bupati. Dalam penanganan sampah, ia meminta OPD melakukan inovasi. Melakukan identifikasi titik sampah yang menurutnya tidak terlalu banyak di Lobar lantas konsen melakukan penanganan. Selain itu, ia memerintahkan OPD keliling melakukan pengecekan ke tempat lain yang memiliki potensi tumpukan sampah. Lebih jauh kata Bupati, desa juga didorong membuat bank sampah. Sebab jika bank sampah ada di tiap desa, maka bisa meminimalisir TPS sehingga persoalan sampah bisa diatasi. Ia juga akan

Polisi Tangkap Terduga Pencuri Rokok

(Suara NTB/why)

PENCURIAN - Tersangka pencurian satu kardus rokok, AS (tengah) digiring tim Reskrim Polsek Cakranegara, Kamis (31/1). Mataram (Suara NTB) – Modus pencurian tersangka AS alias SM (24) cukup licik. Tersangka tersebut berpurapura hendak membeli satu bungkus rokok di toko Sari Halus, Cakranegara, Mataram. Tetapi, tersangka diam-diam malah membawa satu kardus. Kanit Reskrim Polsek Cakranegara, Iptu Gusti Lanang Mahardika Kamis (31/1) men-

jelaskan tersangka menyelinap ketika pelayan toko sedang sibuk melayani pembeli lain. “Pelaku masuk ke TKP berpura pura belanja. Dia memesan kemudian disuruh menunggu. Waktu itu sedang banyak pembeli,” terangnya. Berlagak seperti orang yang sudah lunas membayar, tersangka menggotong satu kardus rokok Gudang Garam Surya.

Aksinya itu terekam jelas di kamera CCTV toko. Saksi pembeli lain yang sedang berada di sana pada Rabu (30/1) siang lalu juga menerangkan hal yang sesuai. Tak lama setelah dilaporkan, Kamis (31/1) pagi, tersangka AS digerebek di rumahnya di Bengkel, Labuapi, Lombok Barat. “Di rumahnya ada barang bukti rokok di kardus tersebut. Ada juga uang tunai Rp7,8 juta yang diduga hasil penjualan rokok hasil pencurian,” jelas Lanang. Kardus totalnya berisi 400 bungkus. Korban merugi Rp12 juta. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun. Lanang menambahkan, para pelaku bisnis khususnya di kawasan Cakranegara diimbau untuk memasang kamera pengawas CCTV. “Karena terbukti, rekaman CCTV bisa membantu penyelidikan,” tandasnya. (why)

mendorong para kades baru yang segera dilantik agar memprioritaskan sengkarut soal sampah. “Saya akan dorong semua kades termasuk kades terpilih yang akan dilantik membuat bank sampah akan bisa ditangani,” jelas dia. Membantu merealisasikan target zero waste, Pemkab Lotim melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim meluncurkan Padasuka (Program Desa Swadaya Kebersihan). Menurut Kepala DLHK Lotim, Mulki, SSTP,MM, Rabu (30/1), dalam pelaksanaan program ini, pemerintah desa membuat Perdes, lembaga pengelola seperti KSM untuk mengelola TPS. Pemerintah desa juga dapat mengalokasikan melalui Dana Desa (DD). “Termasuk yang tidak kalah penting yakni berperan aktifnya masyarakat bergotong royong dalam menjaga lingkungan mengingat DLHK Lotim masih kekurangan armada dan personel untuk menjangkau 21 kecamatan dan 254 desa/kelurahan di Lotim,” sarannya. Dengan keterlibatan desa dan semua stakeholder untuk berpartisipasi dengan melakukan pembersihan saluran irigasi, minimal sekali dalam sepekan. Maka dapat dipastikan

tidak ada lagi ditemukan penyumbatan-penyumbatan pada saluran irigasi yang menyebabkan terjadinya banjir. “Kita berharap pemerintah desa juga berpartisipasi. Minimal seminggu sekali gotong royong membersihkan lingkungan di tingkat desa,”ujarnya. Padasuka akan diluncurkan 21 Februari 2019 di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia yang merupakan program desa sadar kebersihan. Bersih dari sampah, bebas dari kumuh, dan bebas dari gersang. Dalam program padasuka ini, bagaimana dibangunan TPS, bank sampah dengan melibatkan masyarakat secara penuh. KSB Melalui PDPGR Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, mendukung penuh program zero waste Provinsi NTB 2023. Sangat beralasan, karena pada prinsipnya penanganan sampah masih belum maksimal dan jadi persoalan nasional. “Secara umum kita sangat mendukung program tersebut, karena penanganan sampah ini merupakan masalah skala nasional. Makanya SKPD yang sengaja kita berikan tanggung jawab terhadap masalah sampah ini kita segarkan. Hal itu kita lakukan semata-mata su-

(Suara NTB/dok)

Pemandangan sampah di Pantai Benete KSB paya penanganan sampah bisa maksimal di KSB. Termasuk program PDPGR yang kita canangkan juga arahnya ke upaya penanganan sampah,” ungkap Bupati kepada Suara NTB, Rabu (30/1). Dikatakannya, dengan Perda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang saat ini menjadi ikon Sumbawa Barat, bisa menjadi tumpuan agar penanganan sampah bisa maksimal. Selain itu, pola penyadaran masyarakat terkait perilaku hidup sehat juga akan terus digalakkan. Karena kalau boleh jujur, kesadaran masyarakat untuk bisa membuang sampah pada tempat-

nya masih sangat kurang. Sehingga butuh penyadaran secara masif terkait hal ini dan itu tugasnya di DLH. Jika masalah ini tidak mampu diselesaikan oleh LH, minimal pejabatnya kita ganti lagi agar penanganan sampah ini bisa semakin maksimal. Bahkan langkah-langkah konkret penanganan sampah juga akan terus dilakukan. “Saya rasa sudah cukup dengan Perda PDPGR sampah ini bisa tertangani secara maksimal. Kandati demikian, kita juga akan siapkan untuk program lain sebagai penunjung pola gotong royong yang telah kita siapkan, “ sebutnya. (cem/her/yon/ils)

Gelar Unjuk Rasa, Pemerintah Dituntut Akui Tenaga Pendidik PAUD sebagai Guru Selong (Suara NTB) Ratusan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi unjuk rasa di dua titik. Yakni di kantor DPRD Lotim dan Dinas Dikbud Lotim. Para guru yang tergabung dalam Himpaudi ini menyampaikan beberapa aspirasinya. Diantaranya supaya pemerintah mengakomodir kebutuhan PAUD non formal dan mengakui guruguru PAUD itu sendiri. Disampaikan Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) NTB, Rizan Nurbayan, bahwa selama ini perhatian pemerintah terhadap guru-guru PAUD di Indonesia tidak adil. Hal tersebut dirasakan oleh para guru PAUD terutama dalam pemberian hak-haknya dari pemerintah. Padahal, tugas yang diemban oleh guru PAUD non formal ini sama dengan guru-guru pada sekolah lainnya yakni memberikan pendidikan yang terbaik kepada anakanak. D a l a m tuntutannya, pemerintah melakukan judicial review terhadap UU guru dan dosen nomor 20 tahun 2003 yang sudah habis masa berlakunya. D i m a n a dalam UU tersebut ter-

(Suara NTB/yon)

UNJUK RASA - Ratusan guru PAUD di Kabupaten Lotim melakukan aksi unjuk rasa. Mereka yang tergabung dalam Himpaudi Lotim ini menuntut supaya lembaga PAUD non formal termasuk tenaga pendidiknya diakui sebagai guru. tuang bahwa pemerintah belum mengakui tenaga pendidik non formal karena disana yang diakui adalah guru TK. Namun setelah tahun 2003, muncul begitu banyak PAUD non formal dengan didirikan lembaga dari yayasan itu sendiri. Fakta di lapangan saat ini, keberadaan PAUD begitu banyak hingga ke pelosok. Sangat bertolak belakang dengan jumlah TK yang hanya satu unit satu kecamatan. Bahkan untuk lembaga PAUD ini sangat diminati oleh masyarakat sebagai wadah tempat anak-anaknya mengasah bakat dan potensi sebelum masuk sekolah dasar (SD). Maka dari itu, melihat peran PAUD ini cukup besar dalam memberikan pendidikan. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerin-

tah memperhatikan kemajuan dari lembaga Paud itu sendiri, termasuk kesejahteraan dari tenaga pendidik di dalamnya. Ia berharap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Dikbud melakukan Standar Pelayanan Minimal (SMP) terhadap PAUD tahun 2018. Yang dimana salah satu poin dalam SPM itu yakni kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai anak usia dini. Sehingga pendidikan ke depan semakin lebih baik dengan duakui dan terakomodirnya semua kebutuhan dan hakhak warga lembaga PAUD. Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, tidak menampik jika jumlah guru yang mengabdi di lembaga pendidikan non formal seperti PAUD cukup banyak.

Adapun tuntutan yakni ingin diakui oleh undang-undang sebagai guru, sehingga dari pemerintah daerah memberikan dukungan moral terhadap perjuangan yang dilakukan oleh guru PAUD. Sementara untuk pengakuan sebagai guru PAUD non formal merupakan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini masih dalam proses yudisial reveuw di MK. Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, mengatakan apa yang menjadi tuntutan dari guru PAUD harus diakomodir. Misalnya, mengakui dan memperhatikan tenaga pendidik yang mengelola lembaga PAUD itu sendiri. Karena keberadaannya memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan negara dan daerah. Terutama didalam mencerdaskan anak bangsa. (yon)

Dipantau Mabes Polri

Polda Belum Bisa Ungkap Modus Kaburnya Dorfin Mataram (Suara NTB) – Skenario kaburnya tahanan Polda NTB, Dorfin felix masih rancu. Olah TKP di sel tahanan dan pantauan CCTV tidak berkesesuaian. Demikian juga mengenai dugaan oknum Kompol TM sebagai perancang aksi kabur warga negara Perancis tersebut. “Kita masih menyelidiki, apakah benar melalui terali atau melalui pintu,” ungkap Irwas Polda NTB, Kombes Pol Agus Salim didampingi Kabid Humas, Kombes Pol I Komang Suartana dalam keterangan pers, Rabu lalu. Sumirnya modus kabur yang diselidiki itu sebab masih ada barang bukti yang hilang. Serta hasil telaah rekaman CCTV di dalam gedung Rutan Polda NTB. Kamera CCTV mengarah ke lorong antarsel tahanan. Satu lainnya memantau aktivitas di lobi setelah masuk dari pintu utama. “Benar terali dipotong tapi kita tidak temukan alat potongnya. Barangkali mungkin dibawa kita tidak tahu,” ujarnya. “Dari CCTV juga terakhir kawan kita ini (Dor-

fin) masuk ke kamar jam 9 (malam). Setelah itu tidak ada lagi,” imbuh Agus. Dalam rentang satu bulan sebelum Dorfin kabur, tersangka narkoba senilai Rp3,1 miliar ini mendapat kiriman dua paket dari kekasihnya yang bermukim di Bali. Satu paket berisi selimut dan yang kedua tidak dicek petugas jaga. “Tidak mengecek itu kesalahan mendasar. Apakah itu isinya gergaji atau apa itu kita tidak tahu. Kita sedang lacak alamat pengirimannya,” bebernya. Dia menyebutkan tim Ditreskrimum Polda NTB masih bekerja untuk menyelidiki. Pada Minggu (20/1) petang, petugas jaga Rutan Polda NTB hanya diperkuat dua polisi. Dari total wajib jaga enam orang. “Katanya ada izin sakit, ini masih kita selidiki apakah benarbenar sakit, atau nyakit,” ucapnya. Mabes Polri Kirim Tim Awasi Penyelidikan Dugaan Suap Mabes Polri menerjunkan tim Pengawas dan Pemeriksa Khusus

Irwasum Polri. Musababnya, informasi liar mengenai nilai dugaan sogokan ke oknum Kompol TM senilai miliaran rupiah. Perihal itu, Polda NTB melalui Ditreskrimsus sudah mengajukan permohonan pelacakan rekening ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Dugaan konspirasi dengan orang dalam, dan angkanya tidak tanggung-tanggung Rp10 miliar. Kita sudah minta inquiry PPATK, berapa dia (oknum TM) punya rekening. Isinya berapa, mudahan ketemu angka,” pungkasnya. Dorfin Felix sedianya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum pada Senin (21/1) lalu. Penyidikan kasus penyelundupan narkobanya sudah tuntas. Dorfin ditangkap atas dugaan peredaran narkoba jaringan internasional pada Jumat (21/9/2018) lalu. barang buktinya sabu 2,47 kg, ditambah lagi dengan ekstasi 206,83 gram, ketamine 256,6 gram, dan 850 butir ekstasi 253,1 gram, yang nilainya mencapai Rp3,1 miliar. (why)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

PPDB Zonasi, Sekolah Swasta Harus Berbenah Mataram (Suara NTB) – Sekolah swasta mulai harus berbenah untuk mendapatkan siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran baru nanti. Dengan adanya Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang mensyaratkan zonasi 90 persen sekolah harus menerima siswa baru dari zona sekolah, tidak akan berpengaruh banyak bagi sekolah swasta. “Kalau saya lihat, (Suara NTB/dok) intinya sekarang kami Muhiddin sekolah swasta itu berbenah diri, apapun aturan yang dibuat ya sudah,” ujar Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., dihubungi Kamis (31/1). Ia memandang, Permendikbud tentang PPDB memang dibuat hanya untuk sekolah negeri. Sekolah swasta hanya dalam posisi menunggu. Terkadang aturan yang sudah dibuat tidak dilakukan. “Kalau sistem zonasi ini, sebenarnya inti dari kebijakan ini untuk sekolah negeri, sekolah swasta hanya menunggu,” katanya. Muhiddin menekankan, sekolah swasta harus berbenah diri. Jika berkaca dengan sekolah swasta yang ada di Pulau Jawa, justru banyak sekolah swasta yang diburu oleh masyarakat. Meskipun awalnya pihaknya berharap pemerintah tidak melepas sekolah swasta, karena fungsi pemerintah mengatur. “Kita berbenah diri masing-masing, kalau sudah melayani masyarkat dengan baik, anak dan cucunya akan sekolah di sini lagi, kalau ditinggal masyarakat artinya ada masalah di sekolah itu, berlaku juga di sekolah negeri,” jelas Muhiddin. Pihaknya di sekolah swasta sudah mulai berbenah, mulai sama-sama berjuang memajukan sekolah masing-masing. Menurut Muhiddin, jika hasilnya sudah baik, masyarakat tidak meninggalkan sekolah swasta. “Di SMA Hang Tuah pangsa pasar kita sudah ada, tapi yang lain yang tidak berbenah, tidak ada kegiatan yang kelihatan, maka akan ditinggal,” ujarnya. Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menyesuaikan aturan PPDB tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam Permendikbud itu, sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menekankan, semangat dari Permendikbud yang mengatur PPDB tahun 2019 ini mengikuti edaran gubernur tahun 2017 lalu. Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah mengakomodasi siswa miskin, mengatur zona, dan Permendikbud ini belakangan terbit karena terus disempurnakan. Pihaknya belum memastikan akan mengikuti secara utuh atau menyesuaikannya kembali. (ron)

Rektor Tegaskan Prodi Budidaya Perairan Belum Layak Jadi Fakultas Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Budidaya Perairan Universitas Mataram (Unram) belum layak menjadi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Alasannya, jumlah prodi yang akan bergabung pada fakultas tersebut hanya satu prodi. Sementara persyaratan sebuah fakultas baru ialah harus memiliki tiga prodi. ‘’Prodi ini berdasarkan rumpun ilmu bergabung dengan Fakultas Pertanian. Sehingga prodi ini pun tetap berada di bawah Fakultas Pertanian,” ungkap Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., MHum., pada Suara NTB, kemarin. Untuk itu, kata mantan Dekan Fakultas Hukum Unram ini, penghentian usulan jadi fakultas bukan karena dihalang-halangi, tetapi murni karena tidak memenuhi

syarat. Husni membandingkan dengan usulan pembentukan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Menurutnya, Kemenristekdikti menyetujui izin prinsip karena memang dianggap memenuhi syarat untuk jadi sebuah fakultas. Di fakultas ini nantinya ada tiga program studi yang bergabung, yaitu Hubungan Internasional, Sosiologi, dan Ilmu Politik. Ditanya apakah ada kemungkinan membuka prodi lain-

nya agar usulan mendiirikan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan tetap dilanjutkan, Husni menjawab hal itu sangat mungkin dilakukan ke depan. Sementara itu muncul petisi yang menuntut penolakan bergabung dengan Fakultas Pertanian. Menurut keterangan yang ditulis di laman change ini, bahwa prodi ini sudah melakukan upaya untuk membangun fakultas sendiri, sehingga jika di-

STP Mataram Gelar ’’Gathering’’ Kepariwisataan Bersama Kepala Dinas Pariwisata Se-NTB mendekatkan, silaturahmi dan menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata. Dari pertemuan ini diharapkan ada data dalam bentuk peta pembangunan pariwisata dan masalah serta solusinya. “Sebagai upaya untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan,” katanya. Ia meyakini, di pemerintah daerah sering terjadi pergantian pejabat. Menurutnya diperlukan master plan pariwisata. Dan STP Mataram memiliki pusat studi pariwisata dan lembaga penelitian dan pengabdian bidang pariwisata. “Mari kita manfaatkan ini, jangan biarkan ini mubazir. Mudahan bapak dan ibu berkenan dan sungguh-sungguh menjalin kerja sama ini,” katanya.

Halus menegaskan, pariwisata bisa maju berkat kerja sama antara pemerintah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat. “Kami ingin membangun kerja sama lebih akrab, terjalin hubungan yang saling memberi manfaat, bapak dan ibu punya potensi, kami pun mempunyai potensi, mari kita sharing, kerja sama untuk itu,” katanya. Potensi yang dimiliki STP Mataram antara lain, saat ini memiliki empat orang Doktor Pariwisata. Selain itu, kata Halus, ada delapan orang yang sedang mengikuti kuliah S3 artinya ada delapan orang calon doktor lagi. “Pemda belum menggunakan potensi ini,” katanya. Disampaikan juga mengenai

Aturan 90 Persen Zonasi Sulit Diterapkan Jago Fisika SINTYA Dewi Lestari, merupakan salah satu siswi berprestasi yang dimiliki MAN 1 Mataram. Dewi berhasil menjadi juara I ajang Kompetensi Sains Madrasah (KSM) Bidang Fisika terintegrasi tingkat Provinsi NTB pertengahan 2018 lalu. Diakuinya, apa yang diraih berkat kemampuan dan kecerdasan siswi ini dalam mengumpulkan nilai terbanyak pada ajang KSM Bidang Fisika. Ia berhasil menyingkirkan perwakilan siswa dari kabupaten/kota lainnya. “Alhamdullilah berkat kerja keras dan upaya dilakukan guru pembimbing,” ungkapnya pada Suara NTB, belum lama ini. Kepala MAN 1 Mataram H. M. Syukri yang mendampingi Sintya Dewi Lestari,berharap siswa lain nantinya bisa mengikuti jejak Dewi – sapaan akrabnya pada ajang KSM. Bahkan bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih. “Prestasi yang telah diraih ini saya harapkan bisa terus ditingkatkan, agar dunia pendidikan madrasah di Kota Mataram menjadi lebih maju dan berkembang,” harapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK harus cermat diterapkan di Kota Mataram. Pasalnya banyak SMP negeri yang letaknya berdekatan. Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., dihubungi Kamis (31/1) mengatakan sangat menyetujui Permendikbud itu, tapi akan menjadi masalah bagi sekolah yang letaknya berdekatan. Ia mencontohkan SMPN 16 Mataram berlokasi berdekatan dengan SMPN 4 Mataram dan SMPN 23 Mataram. “Sangat setuju dengan Permendikbud tersebut, yang menjadi masalah kami berada di koordinat yang sama antara SMPN 16, SMPN 4, dan

SMPN 23 Mataram,” katanya. Pihaknya mengharapkan pada PPDB tahun 2019 ini jumlah pendaftar sesuai dengan daya tampung SMPN 16 Mataram yaitu enam rombongan belajar (rombel) atau 192 siswa. Hal senada disampaikan, Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd.. ia mengapresiasi adanya Permendikbud baru tentang PPDB. Menurutnya semangat dan tujuan dari Permendikbud itu bagus. Namun dibutuhkan penyesuaian karena banyak SMP negeri yang lokasinya berdekatan. “Cuma kalau benar diterapkan, bagaimana nasib sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan seperti SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, dan SMPN 15 Mataram? Zonasi ketiganya sama

kan, jadi sepertinya masih tetap butuh penyesuaianpenyesuaian,” ujar Woody. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dra. Hj. Suhartini, mengatakan pihaknya akan menyesuaikan aturan PPDB di Kota Mataram dengan Permendikbud tentang PPDB itu. “Kita nanti sistem zonasi sebanyak 90 persen, sisanya lima persen jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua atau wali,” katanya. Namun, Disdik Kota Mataram belum membuat petunjuk teknis (juknis) berkaitan dengan PPDB. Apalagi melihat jarak antara sekolah di Kota Mataram yang berdekatan. “Nantinya juknis zona antara sekolah akan kami tentukan selanjutnya,” jelasnya. (ron)

SMK Pelayaran Siapkan Lulusan Siap Kerja Mataram (Suara NTB) SMK Pelayaran Mataram salah SMK swasta di Kota Mataram yang tetap eksis. Tahun 2018 lalu jumlah siswa diterima sebanyak 28 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Yang daftar banyak, namun pas daftar ulang banyak yang kabur, karena aturan yang ketat,” tutur Kepala SMK Pelayaran Baiq Yusriana pada Suara NTB belum lama ini. Diugkapkan, masuk di sekolah ini harus siap mental. Sebab, siswa di sini tidak ada yang pulang ke rumahnya, melainkan mereka langsung tinggal di asrama. “Jika hanya ingin gaya-gayaan naik motor terus pulang maka tidak bisa

masuk sini,” jelasnya. Diakuinya, sekolah ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebab, lulusan langsung terjun ke pelayaran. Bahkan, dulu sebelum mandiri atau belum ada persetujuan dari Kementerian Perhubungan, siswa kelas XII harus belajar satu semester di Jakarta. Kini, hal tersebut tidak berlaku lagi. Siswa tidak perlu lagi ke Jakarta untuk belajar atau pun ujian. Karena, sekolah sudah memiliki izin dan sudah mendapat restu dari Kementerian Perhubungan. “Kalau kita belum disetujui tidak bisa

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Husni

(Suara NTB/ron)

Jarak Sekolah Berdekatan

Sintya Dewi Lestari bersama Kepala MAN 1 Mataram H. M. Syukri

gabungkan dengan Fakultas Pertanian lagi maka usahausaha tersebut sia-sia. Selain itu fakultas untuk Prodi Budidaya Perairan seharusnya Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sehingg sarjana lulusan Budidaya Perairan seharusnya memiliki gelar S.Pi. Pihaknya ingin agar diberi kesempatan untuk memperbaiki hal yang menghambat prodi ini untuk menjadi fakultas. “Kami mohon bantuannya dengan sangat agar kami diberi kesempatan untuk menjadi Fakultas Perikanan dan Kelautan sehingga semua sesuai dengan kodratnya,” tulis pembuatan petisi yang menyebut diri Keluarga Besar PSBP. (dys)

SAMBUTAN - Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., saat memberikan sambutan di acara Gathering Kepariwisataan bersama Kepala Dinas Pariwisata se-Provinsi NTB dan dosen di STP Mataram, di Ballroom Lombok Vaganza Hotel and Convention, Kamis (31/1).

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menggelar Gathering Kepariwisataan bersama Kepala Dinas Pariwisata seProvinsi NTB dan dosen di STP Mataram, di Ballroom Lombok Vaganza Hotel and Convention milik STP Mataram, Kamis (31/ 1). Kegiatan itu dihadiri kepala dinas atau perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan kabupaten/kota se-NTB. Tujuannya menjalin silaturahmi dan meningkatkan kerja sama dalam bidang kepariwisataan. Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., dalam sambutannya, mengatakan, tujuan dari gathering ini yaitu pihaknya ingin lebih

(Suara NTB/dys)

Halaman 10

meluluskan. Kami juga sudah ada kerja sama dengan ASDP,” tuturnya. SMK Pelayaran Mataram memiliki kelebihan dibandingkan sekolah lainnya. Siswa tidak hanya mendapatkan ijazah begitu lulus, namun juga memiliki sertifikat pelayaram. Ini bisa digunakan melamar kerja. Lulusan SMK Pelayaran Mataram tambahnya, sebagian besar bekerja di kapal. Entah itu kapal pesiar, kapal penumpang, maupun kapal kargo. “Sebagian besar siswa kami langsung bekerja di kapal,” klaimnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

PRAKTIK - Siswa SMK Pelayaran Mataram saat praktik pelayaran beberapa waktu lalu.

sejarah STP Mataram yang sudah berdiri sejak tahun 1986, yang berawal dari Pusat Pendidikan Perhotelan dan Pariwisata Bali (P4B). Kemudian pada tahun 1996 didirikan Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram dengan Program Studi (Prodi) D3 Perjalanan Wisata, D3 Perhotelan, dan D1 Tyatama Mataram. Pada tahun 2017, Akpar Mataram berubah bentuk menjadi STP Mataram dengan penambahan satu prodi yaitu S1 Pariwisata. “Kami sangat terbuka untuk kepentingan masyarakat, yayasan ini dibangun untuk kepentingan masyarakat NTB, karena itu mari kita besarkan bersama-sama karena juga milik bapak dan ibu,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar), Ispan Junaidi, M.Ed., menyampaikan tentang pariwisata berkelanjutan. Menurutnya industri pariwisata tidak pernah selesai. industri ini memberikan efek berganda bagi kehidupan masyarakat. Namun ada sejumlah persoalan di pariwisata, salah satunya mental pariwisata yang belum berubah di masyarakat, terutama persoalan sampah yang belum selesai. “Orang pariwisata harus bergandengan tangan membangun sustainable tanpa komitmen, tidak bisa. Persoalan kita human resource, sumber daya manusia, fungsi perguruan tinggi sangat penting,” katanya. (ron/*)

Perbaiki Bangunan Fisik untuk Kenyamanan Sekolah Mataram (Suara NTB) SDN 15 Mataram memperbaiki bangunan fisik pada beberapa waktu ini. Hal ini dilakukan untuk membuat murid dan warga sekolah semakin nyaman saat berada di lingkungan sekolah. Kepala SDN 15 Mataram, Drs. Lalu Akhmad, mengatakan, dari segi fisik pihaknya mendapatkan bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh sekolah atas usulan Dinas Pendidikan tahun 2018. Dana yang diperoleh itu sebesar Rp218 juta untuk ruang belajar sebanyak enam lokal yang kurang nyaman akibat gempa bumi tahun lalu. “Kita kembangkan dan bisa laksanakan. Sampai 10 kelas kita perbaiki dengan dana itu,” kata Akhmad. Selain itu, fasilitas kamar mandi juga diperbaiki. Sebelumnya kamar mandi di SDN 15 Mataram sangat kotor, setelah diperbaiki menjadi lebih rapi dan bersih, sehingga murid lebih nyaman menggunakannya. “Fasilitas kamar mandi kita perbaiki,” katanya. Di halaman sekolah juga dibuatkan saluran air menuju selokan yang ada di depan sekolah. Setiap kali musim hujan, kata Akhmad, halam sekolah selalu tergenang. Ini mengakibatkan murid dan guru terpaksa terkena basah olah genangan itu. Setelah adanya saluran ini, ketika hujan tidak ada lagi gangguan. “Untuk antisipasi supaya murid tidak lagi berjalan di air kalau hujan, dan ini atas dukungan masyarakat, komite, dan lingkungan, hubungan kerja

(Suara NTB/ron)

Lalu Akhmad sama cukup harmonis, yang penting murid nyaman, prestasi nyaman, dan bisa masuk ke sekolah pilihan nantinya, dan guru lebih konsentrasi dalam tugasnya,” jelas Akhmad. Akhmad menambahkan, selain itu, kegiatan lombalomba di luar sekolah juga diikuti oleh murid. Lomba itu antara lain olimpiade matematika, sains, dan bahasa Inggris. Selain itu, juga dilaksanakan Kegiatan imtaq dan hafalan Al Qur’an surat pendek yang dilakukan oleh murid beragama Islam. Pihak sekolah saat ini tengah menunggu versi terbaru pengisian data pokok pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Kita juga masih dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RAKS) untuk tahun 2019 ini,” kata Akhmad. (ron)

SUARA NTB Halaman 11

Jumat, 1 Februari 2019

Bonus Atlet Dompu Belum Cair Mataram (Suara NTB) Bonus atlet Kabupaten Dompu peraih medali emas, perak dan perunggu Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, 9-17 Desember belum cair. Para atlet mempertanyakan kapan bonus mereka dicairkan, sementara atlet kabupaten/kota lain seperti bonus atlet Kota Mataram sudah cair. “Bonus atlet Dompu belum cair. Kita belum tau kapan keluar bonusnya. Tolong ditanyakan”ucap salah seorang atlet tarung derajat Dompu, Muhammad Yamin saat menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (31/1). Muhammad Yamin yang biasa disapa Yamin adalah atlet tarung derajat asal Dompu peraih medali emas di Porprov NTB 2018. Ia mempertanyakan pencairam bonusnya karena memang dia butuh uang untuk melanjutkan persiapan menghadapi event nasional. Maklum untuk mengdapai Pra-PON tarung derajat tahun 2019 dia menjalani latihan di Mataram. Yamin mulai berlatih di Mataram sejak awal bulan Januari lalu. Ia menjalani latihan di Mataram dalam rangka persiapan Pra-PON 2019. Dan ia memasang target meraih tiket PON di Papua tahun 2020. Selain Yamin, atlet tarung derajat asal Dompu, Murdani juga mempertanyakan pencairan bonus atlet. Maklum atlet peraih medali perak PON 2016 ini juga tengah mempersiapkan diri menghadapi Pra-PON 2019. Murdani tidak bermaksud mempersoalkan bonus terse-

(Suara NTB/fan)

DI GOR - AtletTarung derajat asal Dompu, M.Yamin saat menjalani latihan di GOR 17 Desember Tutide Mataram, Kamis (30/1). but. Namun dia butuh kepastian dari KONI Dompu dan Pemkab Dompu soal bonus tersebut, sehingga mereka bisa memastikan pencairan bonus mereka. Wakil Ketua KONI Dompu, Arifuddin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya kemarin belum bisa menjawab.

Pasalnya bonus atlet peraih medali di Porprov masih dalam proses pengajuan, diharapkan bisa cair dalam waktu dekat ini. “Kemungkinan bulan April baru cair,” ucapnya singkat. Informasi yang diterima Suara NTB bahwa bonus peraih medali emas Rp15 juta. Selanjutnya perak Rp10 juta dan perunggu Rp5 juta. (fan)

Lalu Adjie, Penerus di Nomor Gawang Putra Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik sepertinya tak akan kehabisan stok atlet di nomor lari gawang putra. Lalu Adjie Kusuma Rinjani diakui sangat layak dipersipkan untuk meneruskan prestasi Andrian di nomor gawang putra. Ditemui Suara NTB di selasela menjalani latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (31/1), Lalu Adjie Kusuma Rinjani yang biasa disapa Adjie terlihat bersemangat. Saat itu ia tengah melompati beberapa gawang yang disusun secara rapi di lintasan sintetis atletik. Kegiatan melompati beberapa gawang itu merupakan metode latihan di nomor spesilis gawang putra. Adjie berada dilokasi tersebut untuk menjalani latihan. Maklum dia adalah salah satu atlet yang dipersiapkan NTB mengikuti Pra-PON 2019. Ia dinilai layak meneruskan prestasi Andrian di nomor spesilis gawang karena memang Adjie sudah pernah menorehkan prestasi di level nasional dan internasional tingkat remaja. “Latihan ini persiapan PraPON 2019. Rencana saya akan ikut di nomor gawang putra,” ucapnya. Atlet asal Lobar ini mengatakan dirinya sudah lama menggeluti nomor gawang. Sebelum dipromosikan masuk atlet pelatda Mayung Harapan tahun 2018, dia sudah menorehkan beberapa prestasi di level pelajar nasional. Tiga medali perak diraihnya di Popnas 2017, yakni di nomor 110 meter gawang, 400 meter gawang dan estafet 4x100 meter putra. Prestasi tertingginya meraih medali perak di Asian School di Filipina tahun 2017. Terakhir Adjie juga sukses meraih medali perak di 400 meter gawang putra pada Porprov NTB 2018. Ia kalah saing dengan atlet senior NTB, Andrian peraih medali

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) (Suara NTB fan)

LALU ADJIE - Atlet atletik Lalu Adjie Kusuma Rinjani tengah latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (31/1). emas di PON di Jawa Barat (Jabar) 2016. Lalu Adjie kalah selisih waktu 0,50 detik dari Andrian. ”Catatan waktu saya, 53.50 detik,sementara Andrian 53.00 detik,” ujarnya. (fan)

Adit Tolak Uang Rp2,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Atlet muay thai NTB, Adit Agusti dikabarkan mendapat tawaran Rp2,5 Miliar untuk pindah ke Papua. Sayangnya, tawaran tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 itu ditolak mentah-mentah oleh pengurus muay thai NTB. Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Muay Thai Indonesia (MI) NTB, Ida Bagus Diantara yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (31/1) membenarkan bila atlet muay thai NTB, Adit Agusti sempat dipinang oleh Papua dengan uang Rp2,5 Miliar. Namun tawaran Papua itu ditolak oleh atlet dan pengurus MI NTB. “Papua menawarkan uang Rp2,5 Miliar kepada kami. Mereka menginginkan Adit pindah membela Papua di PON 2020. Tapi kami menolak,” ucapnya. Dikatakan, rencana Papua memboyong atlet asal Kota Mataram itu disampaikan oleh Pengprov MI Papua setelah Adit suk-

ses meraih medali emas di kejurnas muay tahai di Jakarta, 25-30 November tahun 2018. Namun tawaran Papua tersebut di tolak mentah-mentah oleh pengurus muay thai NTB. Begitu juga atlet NTB menolak tawaran uang miliaran rupiah dari Papua. Selain Papua, DKI Jakarta juga sempat ingin meminang Adit untuk dijadikan atlet PON. Namun lagi-lagi keinginan DKI Nakarta ditolak oleh pengurus muay thai NTB. Bahkan pengurus MI DKI Jakarta telah membuat KTP Adit, namun diprotes oleh pengurus muay thai NTB. Dan Adit akhirnya batal dipinang oleh dua provinsi tersebut. Ida Bagus Diantara yang biasa disapa Bagus menjelaskan bahwa alasan pihaknya mempertahankan atletnya, Adit untuk tetap membela NTB di Pra-PON karena mereka tidak ingin mengecewakan KONI NTB “Kita menolak tawaran Papua karena kami menghargai pengurus KONI NTB,” jelasnya. (fan)

KONI Sorot Nihilnya Bantuan Sarana Atletik untuk Zohri Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) sejatinya menjanjikan Lintasan atletik yang nantinya dinamai Lintasan Lalu Muhammad Zohri. Namun kejadian bencana gempa bumi membuat rencana tersebut belum dapat diprogramkan. Sehubungan dengan sarana olahraga tersebut, KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyorot nihilnya bonus pemerintah pusat untuk mendukung perkembangan atletik di KLU. Plt. Ketua KONI KLU, H. Ruba’in, Kamis (31/1) mengungkapkan pascagempa, Pemda dan KONI Lombok Utara nyaris tak memiliki sarana olahraga. Gedung GOR Mini Gangga yang diplot sebagai Sekretariat KONI pun luluh lantak. Yang ada hanya GOR Pemenang. Namun fasilitasi ini hanya bisa dimanfaatkan untuk Cabor sepakbola. “Lintasan Zohri masih belum pasti. Kelahiran Zohri sebagai juara dunia, dan Sudirman Hadi sebagai atlet dunia, seharusnya ada bonus dari pusat,” cetus Ketua KONI. Ruba’in yang sekarang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda KLU ini mengingat, dulunya Menpora pernah memberikan bonus fasilitas kepada Pemda NTB atas prestasi atlet. Saat itu, atlet pencak silat yang diwakili Komang Wahyu, memperoleh medali emas di ajang SEA Games. Dari prestasi itu muncul bonus prestasi kepada daerah berupa Padepokan Pencak Silat di area GOR Turida. “Atlet KLU juga hasilkan medali dari Zohri, kenapa bonus untuk KLU tidak ada. Sepertinya KONI dan Dikpora perlu bersurat ke Menpora meminta dukungan sarana untuk Zohri dan calon atlet lain di KLU,” sambungnya. Sejatinya, menurut Ruba’in, Pemda masih memiliki GOR Pemenang, berikut areal tanah Pemda yang diselingi oleh

sebidang aset milik masyarakat. Ia mengusulkan, agar aset itu ditukar guling sehingga di aset itu nantinya bisa dibangun lintasan atletik. Usul itu kata dia, tidak lepas dari fakta bahwa potensi atlet atletik jarak pendek lebih banyak muncul di wilayah kecamatan Pemenang. Beberapa nama yang sudah terbukti, antara lain, Zohri sebagai spesialis 100 meter, Sudirman Hadi spesialis 100 dan 200 meter. Belakangan muncul lagi calon atlet yang mampu meraih perunggu di nomor 400 meter pada ajang Porprov atas nama Zuaini. Xiaomi pun berasal dari wilayah Kecamatan Pemenang, tepatnya dusun pandangan desa Malaka. Atlet lain yakni Ramdani, memperoleh medali perak Proprov pada nomor Lompat tinggi. “Untuk menghasilkan atlet berprestasi, kita perlu pembibitan dari bawah. Zohri saja lahir dari kejuaraan amatir,” sebutnya. Atlet asal Lombok Utara dakuinya senakin diperhitungkan oleh daerah lain. Terbukti pada Porprov 2019, KLU memborong 9 medali emas, lebih tinggi dari target 7 emas, 13 Perak dan 9 Perunggu. Meski secara peringkat KLU tetap berada di urutan bawah, namun rasio perolehan medali lebih tinggi. KLU tercatat hanya mengikuti 13 Cabor dari 26 Cabor. Dari 13 Cabor yang diikuti oleh 109 atlet, KLU memperoleh 31 medali dari 9 Cabor. Sedangkan 4 Cabor masih kalah saing dan tidak membawa medali, meliputi Sepakbola, Bola Voli, Basket dan Tenis Lapangan. “Untuk ajang Porkab sendiri, belum bisa kita laksanakan karena atlet yang ada tidak menyebar di semua kecamatan. Karena syarat Prokab, harus diikuti wakil semua kecamatan. Pemicunya, maka harus kita tumbuhkan cabor-cabor tiap kecamatan, agar merata,” tandasnya. (ari)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mataram berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui perantara KPKNL Mataram, lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet /eauction dengan penawaran closed bidding pada : Hari/Tanggal Batas Akhir Penawaran

: Jumat, 15 Februari 2019 : Pukul 08.00 WIB (waktu server) atau pukul 09.00 WITA. Alamat Domain : https://www.lelangdjkn.go.id Tempat Lelang : Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mataram Jl. Pejanggik No. 16 Kota Mataram. Penetapan Pemenang/ : Setelah batas akhir penawaran pada pukul 09.00 WIB (waktu server) Pembukaan Penawaran atau pukul 10.00 WITA Terhadap debitur atas nama sebagai berikut : 1. YANI SUTIKNO Barang yang dilelang apa adanya berupa : · Sebidang tanah terdapat bangunan berikut segala turutannya sesuai SHM No. 584/ Kelurahan Tanjung Karang Permai tanggal 23 Januari 2013, Surat Ukur No. 635/ Tanjung Karang Permai/2013 tanggal 04 – 01 – 2013 seluas 65 m² atas nama YANI SUTIKNO, terletak di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nilai Limit Rp. 744.000.000,- dan Uang Jaminan Rp. 148.800.000,2. HASBIL FARID Barang yang dilelang apa adanya berupa : · Sebidang tanah pekarangan berikut segala turutannya sesuai SHM No. 2004/ Desa Jembatan Kembar tanggal 21 Agustus 2007, Surat Ukur No. 586/Jembatan Kembar/2007 tanggal 13 Agustus 2007 seluas 490 m² atas nama HASBIL FARID, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nilai Limit : Rp. 480.200.000,- Uang Jaminan Rp. 96.040.000,· Sebidang tanah sawah berikut segala turutannya sesuai SHM No. 2096/ Desa Jembatan Kembar tanggal 13 November 2007, Surat Ukur No. 641/Jembatan Kembar/2007 tanggal 12/09/2007 seluas 1.871 m² atas nama NURPAMILU HATI, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nilai Limit : Rp. 93.550.000,- Uang Jaminan Rp. 18.710.000,· Sebidang tanah pekarangan berikut segala turutannya sesuai SHM No.4367/ Desa Jembatan Kembar tanggal 29 Oktober 2008, Surat Ukur No.2959/ Jembatan Kembar/2005 tanggal 27 Oktober 2005 seluas 903 m², atas nama HASBIL FARID, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nilai Limit : Rp. 135.450.000,- Uang Jaminan Rp. 27.090.000,Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui internet dengan Aplikasi yang di akses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut. 2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan mengunggah soft copy KTP serta memasukkan data NPWP dan Nomor rekening atas nama sendiri. 3. Uang Jaminan Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil). 2) Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang. b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Virtual Account (VA) masing – masing peserta lelang, Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing – masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta. 4. Penawaran Lelang a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing – masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan memenuhi pesyaratan. b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing – masing sampai dengan batas waktu pengajuan penawaran. 5. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 6. Pemenang lelang harus melunasi Pokok Lelang dan bea lelang 2% ditujukan kepada Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas Negara. 7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan /peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepadda pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang. Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mataram Alamat Jl. Pejanggik No. 16 Kota Mataram, Telpon (0370) 632246, 633017, 631318, 633936, atau KPKNL Mataram Telp. (0370) 622286. Mataram, 01 Februari 2019 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) Tbk KANTOR CABANG MATARAM Ttd MOH. HARSONO Pemimpin Cabang

SUARA NTB

Jumat, 1 Februari 2019

Halaman 12

Tiga Pelaku Curat Digelandang Polisi Praya (Suara NTB) Tim Resmob Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil menangkap tiga pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang selama ini kerap meresahkan masyarakat. Ketiganya, Husen alias Amaq Suati (56) asal Desa Pengembur, serta Marjun (36) warga Desa Aik Mual, ditambah MZ alias Genjuk (20) awal Desa Sengkerang, ditangkap Rabu (30/1). Para pelaku kini sudah meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Ketiga pelaku ditangkap di tempat yang berbeda,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK.,

Kamis (31/1). Husen ditangkap di rumah pelaku Amaq Suati di Desa

Rafles Girsang

Pengembur. Keduanya ditangkap, setelah polisi mendapat laporan dari warga. Bahwa warga kerap kemalingan sejak kedatangan pelaku Husen yang menetap di rumah Amaq Suati. Tanpa perlawanan berarti, polisi lantas membawa kedua pelaku ke Mapolres Loteng. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengaku terlibat sejumlah aksi pencurian di Desa Pengembur. Salah seorang korbannya, Lalu Sunardi, warga desa setempat. Korban mengaku kehilangan sejumlah barang elektronik berupa televisi,

Hp dan beberapa peralatan elektroniknya pada tanggal 17 Januari lalu. Kala itu, rumah korban dicongkel pelaku sekitar pukul 02.00 wita. Adapun pelaku MZ alias Genjuk ditangkap di Desa Sengkerang. Berawal dari info dari warga bahwa pelaku sangat meresahkan karena sering terjadi kehilangan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan ketika ada kehilangan pompa air di wilayah Desa Sengkerang, Rabu, polisi

langsung bergerak. Saat beraksi, pelaku sempat dilihat oleh saksi yang langsung berteriak maling. “Dari keterangan saksi, polisi kemudian berhasil mengungkap indentitas pelaku dan langsung menangkap pelaku. Bersama barang bukti berupa pompa air yang diduga dicuri dari warga,” sebutnya seraya menambahkan, pelaku dan barang bukti saat ini sudah diamankan di Mapolres Loteng. Polisi saat ini memang tengah gencar melakukan operasi. Guna menekan aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Loteng. Terutama kasus-kasus yang kerap meresahkan masyarakat. Dan, akan terus diintensifkan. (kir)

HILANG

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R2 HONDA DR.3179 BA NOKA/NOSIN : MH1JB51116773747/ J B 5 1 E - 1 7 6 9 1 5 1 AN.TARSISIUS HLG D’SKTR KOTAN MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4193 HY NOKA/NOSIN : MH1JW112FK182160/ JFW1E-1179356 AN.MADE JANUARI HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 1 Februari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

Pertimbangkan Pengalihan Pengelolaan Pasar RENCANA Pemkot Mataram yang akan menyerahkan pengelolaan Pasar Kebon Roek ke pihak ketiga dengan pengelolaan secara modern harus dipertimbangkan. Tidak bisa hanya alasan pemerintah ingin mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengorbankan pedagang yang berjualan di pasar. Apalagi nanti pedagang harus membayar retribusi yang mahal, khususnya pada pihak pengelola. Justru dengan hadirnya pemerintah di pasar tradisional akan membuat pedagang semakin terlindungi hak-haknya dan menyewa lapak-lapak dengan harga murah. Termasuk membayar retribusi yang murah pula. Sebaliknya, jika sebuah pasar tradisional dijadikan sebagai pasar modern dan dikelola pihak ketiga, maka pedagang harus membayar sewa yang cukup mahal dan retribusi yang tidak sedikit pula. Jika hal ini terjadi, bagi pedagang menjadi dilema, karena kalau pedagang menaikkan harga komoditi yang dijual akan berdampak pada pembeli. Pembeli tentu akan memilih membeli di tempat lain yang harga jualnya lebih murah dibandingkan di pasar yang dikelola secara modern. Mencermati apa yang disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram H. Amran M. Amin, jika pihaknya masih melakukan penjajakan dengan calon investor yang akan mengelola Pasar Kebon Roek menjadi pasar modern. Memang, penjajakan itu penting dilakukan. Hal ini untuk menentukan apakah investor itu serius apa tidak ingin menjadikan Pasar Kebon Roek sebagai pasar modern. Di satu sisi, keberadaan Pasar Kebon Roek sebagai pasar modern cukup bagus, khususnya dari sisi posisinya sangat strategis. Artinya, ketika wisatawan yang akan ke objek wisata Senggigi atau tiga Gili di Lombok Utara, mereka bisa mampir membeli kebutuhannya di pasar modern ini. Wisatawan tidak lagi harus berbelanja di pasar tradisional yang kumuh, kotor dan komoditi yang dibeli tidak higienis, tapi bisa membeli di tempat yang nyaman dan bersih. Meski demikian, hal yang paling penting adalah bagaimana realisasi dari rencana investor yang ingin menjadikan Pasar Kebon Roek pasar modern. Kita tidak ingin, investor yang ingin menanamkan investasi di aset milik pemerintah daerah hanya memberikan janji-janji, tanpa ada kepastian. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana dulu ada investor yang ingin mengembangkan kawasan wisata Loang Balok di lingkar selatan Kota Mataram. Begitu juga ada investor yang akan menjadikan Pelabuhan Ampenan dan potensi kota tuanya sebagai objek wisata andalan. Bahkan, investor ini sampai melakukan groundbreaking yang dilakukan mantan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi waktu itu bersama Walikota Mataram H. Ahyar Abduh. Namun, apa yang terjadi. Janji-janji manis investor hanya tinggal janji. Dengan segudang alasan, investor ini justru tidak mampu merealisasikan janji-janjinya. Mereka menghilang tanpa ada kepastian kapan bisa merealisasikan investasinya. Akibatnya, janji untuk mengembangkan kawasan wisata Loang Balok dan Pelabuhan Ampenan hingga kini masih belum bisa dilakukan. Untuk itu, seperti disampaikan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang lebih selektif memilih investor patut diapresiasi. Jangan sampai, investor yang sudah berjanji tidak mampu merealisasikan janjinya. Hal ini penting dilakukan agar Pemkot Mataram tidak buang-buang waktu mengurus investor yang hanya sekadar berjanji. Namun, khusus untuk menjadikan Pasar Kebon Roek sebagai pasar modern harus dipertimbangkan. Tapi bagaimana Pemkot melakukan penataan agar pasar ini tetap representatif bagi pedagang dan pembeli, sehingga menjadi pasar percontohan di Kota Mataram. (*)

OPINI

Halaman 14

Partisipasi Pemilih dan Legitimasi Pemerintahan ONSEP politik dalam negara demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar�. Secara konstitusional, rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan kepemimpinan, baik eksekutif ataupun legislatif yang kemudian kedaulatan rakyat tersebut diturunkan dalam bentuk partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara pada saat Pemilihan Umum. Mclosky, menerangkan bahwa partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dengan demikian ada penekanan yang lebih pada peran serta masyarakat dalam pemilihan penguasa sebagai bentuk intervensi dari proses pembuatan kebijakan dari rakyat untuk penguasa. (Khanif Idris/Partisipasi dan Legitimasi/2 November 2013) Sedangkan menurut Miriam Budiarjo partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dalam hubungannya dengan Pemilu, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu partisipasi politik (dalam hal ini partisipasi pemilih/voter turn out) berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Selain itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan (Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum/media.neliti.com). Menurut Ajat Sudrajat, Legitimasi diartikan sebagai pengakuan atau persetujuan warga negara atas posisi suatu kepemimpinan. Pada umumnya, legitimasi suatu kepemimpinan yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang bersifat formal. Formalitas yang diperoleh suatu kepemimpinan ini didapat dengan beragam cara seiring situasi zamannya. Dalam konteks negara demokratis, legitimasi formal ini dida-

Oleh: MOCH WAHYU RIDHO, SH (Kasubag Hukum KPU Lombok Barat) pat oleh suatu kepemimpinan melalui mekanisme Pemilihan Umum yang diikuti oleh Partai Politik. Kewenangan penguasa belum lengkap jika belum mendapatkan legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin dalam memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi merupakan sebuah konsep yang mampu melahirkan sebuah hubungan di antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam sebuah pemerintahan negara, legitimasi penting bagi pemimpin pemerintahan karena para pemimpin ini akan selalu berupaya agar untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi tersebut. Dengan legitimasi yang dimiliki pemimpin dapat meningkatkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Seberapa penting legitimasi jika dikaitkan dengan partisipasi politik dapat dimisalkan secara sederhana dalam pemilihan ketua kelas. Jumlah siswa 40 orang dengan calon sebanyak 3 orang. Jika siswa yag hadir memilih hanya 10 orang, maka ada 30 orang siswa atau 75% yang tidak ikut memberikan suaranya. Misalnya jika si A memenangkan pemilihan ketua kelas mayoritas dengan 9 suara dan si B dengan 1 suara, maka terasa bahwa legitimasi calon terpilih menjadi rendah. Begitupun dalam konteks demokrasi saat ini, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu menjadi penting agar legitimasi pemimpin terpilih tinggi. Secara umum alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan adalah Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dari kemungkinan perubahan sosial. Kedua, pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Ketiga, pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibandingkan pemerintah yang kurang mendapat legitimasi. Keterlibatan di bidang politik dipandang positif untuk masyarakat karena membuat demokrasi lebih berarti dan mengakibatkan pemerintahan lebih tanggap dan positif bagi perorangan karena mengembangkan kepribadian menjadi manusia susila dan warga negara menjadi bertanggung jawab. Warga negara secara langsung menentukan pilihan atas beber-

RADIO

apa orang yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala negara atau kepala daerah. Lalu, kepemimpinan ini juga akan mendapatkan pengesahan atau legitimasi formal dari lembaga yang mewakili rakyat. Keberhasilan Pemilu salah satunya diukur lewat tingginya tingkat partisipasi warganya (voter turn out). Makin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam suatu Pemilu akan berdampak positif terhadap legitimasi kandidat atau calon terpilih. Legitimasi yang tinggi tersebut akan menjadi modal yang bermanfaat bagi kandidat terpilih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Achmad Fachrudin/ Menyoal Partisipasi Pemilih Pilkada/ Republika.co.id/ 16 Desember 2015) Pemilu yang Legitimate akan meghasilkan pemerintah yang efektif. Akan tetapi partisipasi pemilih yang rendah akan menggerus legitimasi Pemilu. Secara kuantitatif, keberhasilan Pemilu diukur melalui persnetase jumlah pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya (vote turn out). Secara Kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan Pemilu. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan terhadp kemampuan Parpol atau kandidat dengan melihat visi misi, rekam jejak, dan program kerjanya. Pentingnya partisipasi politik dalam Pemilu, dapat kita kutip ungkapan Beltolt Brecht, seorang penyair Jerman. Menurutnya buta paling buruk adalah buta politik, karena orang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup bergantung dari keputusan politik, akibatnya adalah perampokan, krisis ekonomi dan korupsi merajalela terhadap kekayaan negeri. Artinya penting untuk mengerti politik dan partisipasi dalam suatu pesta demokrasi atau Pemilu. Jika masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan maka itu sejalan dengan hukum demokrasi yang menyatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Ozzy Reza Dhafi/Pentingnya Partisipasi Politik/ 9 Januari 2017) Adapun tujuan Pemilu, yaitu membangun keterwakilan politik (political representativeness), mewujudkan integrasi nasional (national integration), menghasilkan pemerintah yang efektif (effective government) dan menciptakan kontrol pemerintahan yang bertanggungjawab (control of government). Pemilu yang memiliki legitimasi rendah akan menjauhkan tercapainya tujuan tersebut di atas. Pemerintahan yang efektif dicirikan dengan tingkat pengakuan

dan kepercayaan yang tinggi, mampu menjalankan fungsi legislasi secara produktif, memiliki kinerja baik dan capaian pembangunan yang riil, serta terciptanya penegakan hukum. Dengan demikian ada korelasi positif antara partisipasi pemilu dengan kesejahteraan masyarakat (Hertanto/. Partisipasi masyarakat akan muncul ketika pemilih aktif, kritis dan rasional. Salah satu syarat untuk mengukur kualitas Pemilu adalah partisipasi pemilih yang tinggi dengan disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan. Dengan partisipasi politik yang tinggi maka terjadi peningkatan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan demokrasi dan pembangunan pemerintah yang efektif dan amanah, yang pada akhinya meningkatkan Legitimasi pemerintahan tersebut. Laza Kekic sebagaimana dimuat dalam artikel Haidir Fitra Siagian, menyatakan negara dengan demokrasi yang telah terbangun memiliki voter turn out lebih dari 70%. Dengan demikian partisipasi politik (partisipasi pemilih ke TPS) berbanding lurus dengan legitimasi kekuasaan yang berimplikasi terhadap tingkat demokrasi suatu negara.

POJOK Serapan APBN tak maksimal, Pemprov salahkan kementerian Peristiwa berulang, seharusnya Pemda koreksi pemerintah pusat

***

Kain tenun warna alam ditonjolkan pada tema pemilihan Puteri Indonesia Ajang promosi kerajinan tenun khas NTB

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 1 Februari 2019

Halaman 15

Bupati KSB akan Jadi Pembicara Amman Mineral Gelar Kampanye K3 Acara WHO

(Suara NTB/Penrem)

PAKTA INTEGRITAS - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat penandatanganan Pakta Integritas Aplikator.

Danrem 162/WB dan Aplikator Tandatangan Pakta Integritas Mataram (Suara NTB) Sekitar 30 orang aplikator yang terdiri dari para Pengusaha NTB melaksanakan rapat dan penandatanganan Pakta Integritas, Kamis (31/1) kemarin. Kegiatan disaksikan Danrem 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH., M.Han., bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Kadis Perkim) Provinsi NTB Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT di Kantor BNPB NTB Jalan Catur Warga Mataram. Usai menggelar rapat, Danrem 162/WB menjelaskan, pihaknya mengumpulkan para pengusaha yang terlibat sebagai aplikator dalam proses percepatan rehab rekons pembangunan rumah terdampak gempa. Menurut Danrem, penandatanganan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan para aplikator terkait dengan pengadaan material masing-masing setiap minggu sehingga sesuai kesepakatan dengan Gubernur di Kantor Gubernur NTB pada saat rapat. ‘’Para aplikator ini nantinya akan diberikan dengan jumlah yang sama, namun apabila pekerjaannya selesai tepat waktu atau sebelum waktunya, maka akan kita berikan progres pekerjaan yang lebih banyak. Dan apabila pekerjaan tidak selesai tepat waktu maka tingkat pekerjaan yang diberikan juga akan dikurangi dan bahkan adanya pemutusan hubungan kerja,’’ ungkap orang nomor satu di jajaran Korem tersebut. Setelah ada perjanjian SPK dengan Pokmas, sambungnya, maka material harus segera tiba di lokasi pembangunan berdasarkan permintaan Pokmas paling tidak dua atau tiga hari. ‘’Masing-masing rumah yang rusak ringan, sedang dan berat berbeda sehingga tidak bisa ditentukan idealnya antara jumlah fasilitator dengan aplikator di lapangan. Namun harus berupaya untuk memaksimalkan proses percepatan agar rumah cepat jadi,’’ tegasnya. Selain itu, Danrem juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menghitung kemampuan masing-masing aplikator untuk bisa menyelesaikan rumah setiap minggu. ‘’Awal Februari 2019, kami akan melakukan SPK di masing-masing Kecamatan bersama Pokmas, aplikator yang diketahui oleh BRI, Danramil, Kapolsek, Kalak BPBD, PUPR atau Perkim yang ada di wilayah untuk memastikan material setelah adanya perjanjian SPK dengan Pokmas,’’ pungkasnya. (ars/*)

Sanggup Bangun 58.000 Unit Dari Hal. 1 Jadi, dalam dua bulan ke depan, kesiapan dari para pengusaha kita ini sekitar 58 ribu rumah bisa diselesaikan,’’ kata Sugihartha dikonfirmasi di Mataram, Kamis (31/1). Total rumah yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu sebanyak 216.519 unit. Dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit dan rusak ringan 108.306 unit. BNPB telah mentransfer dana bantuan sebesar Rp3,5 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, BPBD kabupaten/kota terdampak bencana telah mentransfer dana bantuan pembangunan huntap ke rekening masyarakat sebesar Rp3,4 triliun lebih. Sugihartha mengatakan kecepatan pengusaha untuk membangunan rumah tahan gempa tergantung dari pembayarannya. Ketika pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan bisa cepat. Maka ia yakin pengusaha juga akan bergerak secara cepat. ‘’Tapi kalau nanti di dalam pembayaran itu menemui hambatan, mereka juga tak akan bekerja secara cepat,’’ katanya. Keterlibatan pengusaha dalam rekonstruksi rumah korban gempa ini hanya untuk rumah yang rusak berat. Sedangkan untuk rumah rusak sedang dan ringan pelaksanaannya diharapkan dilakukan kelompok masyarakat (Pokmas) bersama masyarakat dengan didampingi fasilitator. Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB ini menyebutkan, saat ini ada 11 model rumah tahan gempa yang dapat dipilih masyarakat. Berkaitan dengan keterlibatan pengusaha ini, Sugihartha mengatakan mereka dapat menyiapkan rumah tahan gempa yang akan dibangun. Kemudian pengusaha menyesuaikan model rumah yang dibangun sesuai minat masyarakat. Memang masyarakat cenderung memilih Rika (Rumah Instan Kayu). Tapi kita bisa ketahui, model rumah lainnya seperti Risba (Rumah Instan Baja), banyak masyarakat tak tahu. Model lainnya ini yang kita informasikan ke masyarakat,’’ jelasnya. Ditambahkan, upaya percepatan untuk pembangunan rumah tahan gempa terus dilakukan, salah satunya melibatkan pengusaha. Selain itu, menambah jumlah fasiliator untuk rumah rusak berat, sedang dan ringan. ‘’Namun tentunya, ketika kita berhitung dari sisi jumlah, yang ada di lapangan. Ini juga masih perlu ada penambahan-penambahan fasilitator. Rencananya

sekitar 1.000 fasilitator dari TNI zeni konstruksi khususnya untuk pembangunan rumah yang rusak berat,’’ tandasnya. Rumah tahan gempa yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 5.413 unit. Jumlah masyarakat yang sudah memilih jenis rumah tahan gempa sebanyak 21.558 unit. Dengan rincian, Risha sebanyak 4.378 unit atau 20,31 persen, Rika sebanyak 8.732 unit atau 40,50 persen, Riko sebanyak 7.969 unit atau 36,97 persen dan RCI sebanyak 64 unit atau 0,30 persen. Serta Risba sebanyak 415 unit atau 1,93 persen. Jumlah Pokmas rumah rusak berat yang sudah terbentuk hingga saat ini 1.979 Pokmas. Pokmas rumah rusak berat yang sudah di-SKkan bupati/Walikota sebanyak 1.802 Pokmas. Sementara itu, rekening Pokmas rumah rusak berat yang sudah terbentuk sejumlah 1.398 Pokmas. Rekening Pokmas rumah rusak berat yang sudah terisi sejumlah 540 Pokmas. Rekening masyarakat yang sudah terisi sejumlah 159.051 KK atau bertambah 3.403 di Sumbawa atau sebesar 74,81 persen dari total rumah yang sudah ber-SK. Dengan rincian, rekening masyarakat rumah rusak berat yang sudah terisi sejumlah 50.700 KK atau sebesar 68,43 persen dari total rumah rusak berat yang ter-SK. Rekening masyarakat rumah rusak sedang yang sudah terisi sejumlah 25.296 KK atau sebesar 78,15 persen dari total rumah rusak sedang yang ter-SK. Selanjutnya, rekening masyarakat rumah rusak ringan yang sudah terisi sejumlah 83.055 KK atau sebesar 78,26 persen dari total rumah rusak ringan yang ter-SK. Rekening Masyarakat yang sudah dibagi sejumlah 99.898 KK atau bertambah 5.924 KK di Lombok Barat atau sebesar 46,99 persen dari total rumah yang sudah ber-SK. Dengan rincian, rekening masyarakat rumah rusak berat yang sudah dibagi sejumlah 37.783 KK atau sebesar 50,99 persen dari total rumah rusak berat yang ter-SK. Rekening masyarakat rumah rusak sedang yang sudah dibagi sejumlah 12.818 KK atau sebesar 39,60 persen dari total rumah rusak sedang yang terSK. Rekening masyarakat rumah rusak ringan yang sudah dibagi sejumlah 49.297 KK. (nas)

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mendapat kehormatan dari Word Health Organization (WHO). Orang nomor satu di KSB ini ditunjuk menjadi salah satu pembicara dalam acara organisasi kesehatan dunia tersebut yang akan digelar di Makassar pertengahan Februari mendatang. Adapun tema yang akan disampaikan oleh bupati dalam acara tersebut yakni mengenai Open Defecation Free (ODF). Tema ini terkait dengan kegiatan individu dalam komunitas tidak buang air besar (BAB) sembarangan. “Kita ada dapat undangan WHO bulan februari jadi pembicara soal ODF,” katanya kepada wartawan.

Ditunjuknya bupati oleh WHO sebagai pembicara mengenai ODF itu bukan tanpa alasan. Pemda KSB dalam 3 tahun terakhir telah menggebrak kebiasaan masyarakat BAB sembarangan dengan program jambanisasinya. Bahkan saat ini KSB telah dinyatakan sebagai kabupaten Tubabas alias tuntas buang air besar sembarang. Bupati mengatakan, sejak awal pemerintahannya sengaja menggagas program jambanisasi tersebut sebagai bagian dari menuntaskan persoalan kebersihan lingkungan. “Soal sampah itu kan bukan plastik saja, tapi juga yang keluar dari tubuh kita langsung itu juga sampah. Makanya kita sejak awal memperhatikan itu,” cetusnya. Menurut dia, mengubah ke-

biasaan masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan harus dimulai dari hal terdekat pada dirinya. Selanjutnya secara berhapan memberi kesadaran mengenai dampak luas sampah secara umum terhadap lingkungan. “Kita juga sedang berupaya ya untuk persoalan sampah dalam arti luas bisa kita tuntaskan juga,” sebutnya. Ia menyatakan, persoalan sampah menjadi pekerjaan rumah (PR) semua pihak. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat di seluruh tingkatan harus pula memiliki partisipasi aktif dalam mengatasinya. “Harus ada sinergitas, pemerintah dari pusat sampai daerah dan terpenting masyarakat juga harus turut aktif di dalamnya,” imbuhnya. (bug)

RSUD Dompu Siapkan Ruang Isolasi Pasies Rabies Dompu (Suara NTB) Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di Kabupaten Dompu setidaknya telah menyebabkan empat orang meninggal dunia. RSUD sebagai ujung tombak perawatan korban gigitan anjing rabies, kini mulai berbenah dan telah menyiapkan ruang isolasi serta alat pelindung diri (APD) bagi petugas. Sekretaris RSUD Dompu, Zulkarnain, S.Sos, MPh kepada Suara NTB di RSUD Dompu, Kamis (31/1/2019) kemarin mengaku saat ini pihaknya telah menyiapkan ruang isolasi untuk menangani korban gigitan anjing terpapar rabies. Petugas yang menjaga di ruang isolasi juga dilengkapi

dengan APD. “Setiap petugas yang menangani pasien korban gigitan anjing kita lakukan vaksinasi lebih dulu. Mereka juga dilengkapi dengan APD,” katanya. Zulkarnain mengaku, pasca penetapan status KLB rabies di Kabupaten Dompu pihaknya juga langsung menyiapkan kebutuhan perawatan. Dukungan pemerintah Provinsi NTB juga cukup besar dalam membantu penanganan korban gigitan anjing rabies. “Kemarin kita dikunjungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan langsung kita dibantu dengan alat pelindung diri,” terangnya. Terkait korban gigitan anjing yang ditangani RSUD

Dompu, Zulkarnain mengaku, hingga saat ini sudah 3 orang meninggal dunia. Pasca meninggalnya Samsiah warga Soro, pihak RSUD Dompu belum menerima pasien rujukan baru yang menjadi korban gigitan anjing. “Saat ini belum ada yang dirujuk,” katanya. Namun Zulkarnain berharap, warga yang menjadi korban gigitan anjing untuk segera ditangani dengan cuci bekas luka dengan bersih seperti yang disyaratkan dan dilakukan vaksin. Jangan sampai luka gigitan anjing tersebut dibiarkan dan tidak ditangani sesuai standar. “Kalau cepat ditangani, maka virus dari anjing bisa cepat dibunuh,” ungkapnya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2019, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman Mineral) menyelenggarakan Kampanye Bulan K3 yang berlangsung mulai 15 Januari – 14 Februari 2019. Kegiatan diikuti oleh seluruh karyawan Amman Mineral, Aliansi dan Mitra Bisnis di Tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat. Rangkaian Kampanye Bulan K3 diisi dengan berbagai kegiatan. Diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin langsung oleh Kadisnakertrans NTB, M.Agus Patria, SH.MH. Kampanye Bulan K3 diisi dengan serangkaian kegiatan antara lain, seminar K3, pelatihan First Aid & CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) untuk masyarakat di lingkar tambang. Kemudian lomba Pembuatan Job Hazard Analysis, donor darah, lomba jalan sehat. Program Clean up Day, pelatihan Pengelolaan Sampah, diskusi Gaya Hidup Sehat, Lomba Lari 5K, Amman Mineral “Goes to Campus” yang membawa topik Keselamatan, Lomba Foto K3, Kompetisi Berhenti Merokok untuk karyawan Amman Mineral, Aliansi dan Mitra Kerja, Pameran K3, Bazaar dan Food Festival. Kegiatan Kampanye Bulan K3 Amman Mineral tahun ini mengambil sub tema “Jaga Keselamatan dan Kesehatan Diri Anda, Tim Anda dan Orang Lain di sekitar Anda” yang bertujuan untuk meningkatkan pemaha-

man dan kesadaran serta menjadikan K3 sebagai budaya yang selalu diterapkan saat berada di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di tengah masyarakat. ”Amman mineral berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Operasi Pertambangan dan berupaya untuk menjadikan K3 sebagai budaya. Tujuan kami adalah untuk mewujudkan nihil bahaya di semua titik lokasi tambang,’’ kata Anita Avianty , Head of Corporate Communications Amman Mineral. Ditambahkan Anita, Bulan Kampanye K3 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menunjukkan komitmen dalam menjadikan tambang Batu Hijau sebagai tempat bekerja yang aman dan sehat. Terlebih lagi budaya K3 merupakan indikator utama dalam menilai bagus tidaknya pengelolaan sebuah perusahaan tambang. Selain itu kegiatan Kampanye Bulan K3 juga dijalankan untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2020. Di bidang K3, pada 2018 Amman Mineral mendapatkan penghargaan K3 Zero Fatality dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan Tidak Ada Fatality, dan Tidak Ada Penyakit Akibat Kerja. (r)

Pendampingan TP4D Minim, Picu Realisasi Anggaran Rendah Dari Hal. 1 Linier dengan serapan anggaran tiap instansi yang kooperatif mengajukan permintaan. ‘’Sebenarnya tergantung dari kemauan dari KPA. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kita dampingi,’’ Kajati mengingatkan. Berdasarkan datanya, di Pemprov NTB hanya segelintir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan jasa TP4D. Untuk permintaan tahun 2018 hanya lima instansi yang mengajukan permintaan. Seluruh NTB ada 19 Satker yang mengajukan permintaan pernah Desember 2018, dengan jumlah kegiatan 329 item. Nilai total Rp7 triliun lebih. Sementara khusus dari OPD Pemprov NTB, nilai total kegiatan Rp 4.039.282.950.490. Padahal jumlah OPD mencapai 45 organisasi. Rinciannya, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) ada 20 kegiatan senilai Rp 534 miliar lebih. Dinas Pertanian meminta 41 kegiatan didampingi, dengan nilai proyek Rp287 miliar. Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) 175 proyek dengan nilai kegiatan Rp 31 miliar. Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk 11 item proyek senilai Rp50 miliar. Terakhir Dinas Kesehatan untuk satu kegiatan seilai Rp6 miliar. Prinsip pendampingan oleh TP4D menurut dia bersifat asistensi. Setiap ada temuan pada pekerjaan proyek, akan diberikan saran dan masukan perbaikan. Toh, kata Kajati, ada Inspektorat selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membantu penyelesaian. ‘’Misal kalau ada kelebihan pembayaran atau kemahalan, kan nanti bisa dikembalikan lewat APIP,’’ jelasnya. Selain Inspektorat, kerja TP4D dise-

butnya sebagai kegiatan kolaboratif antara Kejaksaan, Inspektorat dan Ditreskrimsus Polda NTB. Ini demi akuntabilitas kegiatan. Sebab eranya saat ini transparansi, jadi menilep uang negara menurutnya harus dihapus dari niat. Kajati juga memberikan catatan soal permintaan pendampingan proyek setelah pertengahan kegiatan. Padahal proyek kecenderungan menunjukkan ada masalah. Ditegaskannya, TP4D bukan lembaga seperti pemadam kebakaran yang dibutuhkan ketika ada persoalan. Seharusnya, jika ada niat mengerjakan proyek sesuai aturan, sejak awal timnya dilibatkan agar kegiatan berjalan lancar dan sesuai aturan. Seperti pendampingan saat perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan. Sehingga terkadang pihaknya mempertimbangkan mendampingi jika permintaan diajukan pertengahan. (ars)

FK Unizar Melantik dan Mengambil Sumpah Dokter Periode XXIII Dari Hal. 1 ‘’Di Awal tahun ini, RSUD Klungkung telah mendapatkan sertifikat RS Pendidikan Satelit dari Kemenkes RI dan tak lama lagi, RSJ Provinsi Bali akan segera tersertifikasi sebagai RS Pendidikan Afiliasi FK Unizar. Selain itu, FK Unizar telah menjalin kesepakatan bersama dengan RSUD Dr. R. Soedjono, Selong sebagai RS Jejaring Strategis FK Unizar,’’ ungkap

Dekan FK Unizar, yang diikuti tepuk tangan para hadirin. Yayasan Islam Luhur AlAzhar Mataram sangat mendukung perkembangan FK Unizar dari mulai penerimaan mahasiswa baru hingga menghasilkan lulusan terbaik FK Unizar. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Islam Luhur Al-Azhar, Ir. H. Nanang Samodra Kusuma Abdurrahim, M.Sc mengatakan bahwa yayasan telah

berkomitmen penuh untuk memaksimalkan dana pendidikan guna pengembangan proses pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan dan sumpah dokter periode ke XXIII diakhiri dengan penyematan pin IDI oleh dr. Doddy Ario Kumboyo, Sp.OG(K) selaku Ketua IDI Provinsi NTB dan beberapa lagu yang dipersembahkan oleh Paduan Suara Gita Gempita FK Unizar. (nas/*)

Kajati NTB Ingatkan PPK Pengadaan Bibit Jagung Bima Dari Hal. 1 ‘’Artinya, yang sudah ditanami kemarin, jangan ditanami lagi, supaya ndak masalah,’’ tegasnya. Pengadaan bibit jagung di Bima sebelumnya diduga bermasalah. Komisi II DPRD Bima menemukan indikasi penyimpangan pengadaan bibit yang didistribusikan pemerintah pusat untuk petani di Kabupaten Bima. Wakil Ketua Komisi II DPRD Bima Edi Muhlis mengatakan, dia menemukan indikasi korupsi program swasembada pangan ini berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. ‘’Temuan kami, ada indikasi unsur kesengajaan yang mengakibatkan munculnya kerugian negara,’’ kata Edi kemarin. Usulan itu telah disampaikan petani ketika pemerintah melakukan identifikasi di lapangan. Akar permasalahan dalam program ini, menurut dia, ada pada perbedaan varietas bibit jagung yang diusulkan dengan yang diterima petani. Hampir semua petani mengusulkan varietas bibit jagung yang sesuai dengan mutu dan kualitas lahan pertanian di

Bima, yakni jenis BISI 18. Menurut dia, saat pendistribusiannya, petani malah menerima varietas bibit jagung yang berbeda dari yang diusulkan. Seperti jenis Premium 919, Biosed, BISI 2, Bima Uri dan Bima Super. Namun setelah ditelusuri kembali oleh Tim Komisi II DPRD Bima, banyak masyarakat petani di lapangan yang menolak bibit jenis ini. ‘’Bahkan ada juga yang mengembalikan jatah bibit jagung tersebut kepada pemerintah,’’ ungkapnya. Ia sudah melakukan evaluasi dan monitoring ke beberapa wilayah’. Ditemukan petani enggan menanam bibit jagung bantuan pemerintah, bahkan hanya disimpan saja. Justru masyarakat membeli sendiri. Selain kualitas dari varietas bibit jagung yang tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian, Tim Komisi II DPRD Bima juga menelusurinya dari segi harga pasar. Ditemukan, harga pasar untuk varietas bibit jagung BISI 18 usulan masyarakat petani, jauh lebih mahal dibandingkan yang telah didistribusikan pemerintah. ‘’Harga pasar dari Bima Uri atau varietas lain lebih murah dibandingkan BISI

18,’’ sebut Edi. Karena itu, ada indikasi sumber permasalahannya ini ada pada pihak penyedia bibit yang memenuhi usulan dari Dinas Pertanian bukan berdasarkan usulan petani. ‘’Makanya hasil produksi Bima Super dan Uri tidak mau dibeli pengusaha, karena kurang berkualitas,’’ ucap politisi Partai Nasdem ini. Sementara, Kabid Ketahanan Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Bima Mansur, mengaku belum menerima laporan dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit jagung. Menurutnya, juga tidak ada laporan terkait varietas bibit jagung yang tidak sesuai dengan usulan masyarakat petani. ‘’’Tidak ada varietas bibit jagung yang tidak sesuai dengan BAST (Berita Acara Serah Terima),’’ ujarnya. Dia menjelaskan, pengadaan bibit jagung bukan di Dinas Pertanian Bima, melainkan kewenangan tersebut ada pada Dinas Pertanian NTB. Meski demikian, Mansur memastikan bahwa pendistribusian bibit jagung di Kabupaten Bima berjalan lancar. Bibit yang diterima para petani sudah sesuai dengan BAST. (ars/uki)

Pemprov Salahkan Kementerian Lambat Turunkan Juklak dan Juknis Dari Hal. 1 NTB juga mengatakan salah satu persoalan yang menghambat realisasi anggaran seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), akibat regulasi berupa juklak dan juknis yang sering berubah-ubah. Untuk itu, pihaknya berharap agar semua regulasi dan persyaratan- persyaratan yang dipenuhi untuk penyaluran DAK sedini mungkin dikoordinasikan secara internal dengan Kanwil DJPB untuk disampaikan ke Pemda. ‘’Tapi kalau tidak kita lakukan, kesiapan dana yang sudah muncul di dalam Perda APBD kabupaten/kota dan provinsi akan terhambat dalam hal realisasinya,’’ katanya. Supran mengatakan hampir setiap tahun terjadi perubahan regulasi dari pusat. Terutama yang berkaitan dengan persyaratan dicairkannya DAK. Kanwil DJPB NTB menyayangkan, hampir Rp900 miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh Satker di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen. Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan

pihaknya siap memfasilitasi Satker jika menemukan kendala dalam penyerapan anggaran di lapangan. Jika berkaitan dengan juklak dan juknis, Syarwan mengaku siap mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat atau kementerian terkait. Ia meminta Pemda aktif berkomunikasi dengan Kanwil DJPB jika menemukan kendala dalam eksekusi anggaran. Agar pelaksanaan program atau kegiatan berjalan lancar. Pada 2018, hampir Rp900 miliar dana APBN di NTB tak terserap. Dana APBN untuk NTB pada 2018 dengan pagu Rp11,6 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai Rp2,9 triliun, belanja barang Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp18 miliar,DAKFisikRp1,9triliundandana desa Rp980,8 miliar. Sampai 31 Desember 2018, realisasi belanja pegawai Rp2,7 triliun lebih atau 95 persen, belanja barang Rp3,4 triliun atau 89,8 persen, belanja modal Rp1,8 triliun atau 92,08 persen, belanja bantuan sosial Rp17,9 miliar atau 99,04 persen, DAK Fisik Rp1,85 triliun atau 96,06 persen dan dana desa Rp980,4 miliar atau 99,96 persen. (nas)

GNE Serahkan Dokumen Audit ke Inspektorat Dari Hal. 1 ‘’Intinyakamikooperatif dengan proses yang berlangsung di Inspektorat. Apa kebutuhan mereka, kita penuhi. Ini demi kelancaran proses audit investigasi, sesuai permintaan Pak Dirut,’’ jelasnya. Tidak saja proses, soal hasil pun diserahkan ke Inspektorat untuk tindak lanjut. ‘’Apapun hasilnya, kami menunggu,’’ pungkasnya. Terpisah Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH., M. Si dalam penjelasan singkatnya Kamis kemarin memastikan penanganan laporan itu sedang berlangsung. ‘’Belum, masih kerja,’’ jawabnya. Dokumen SPI yang diserahkan

ke Inspektorat sebelumnya rinci memuat soal nilai dugaan kebocoran keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini, mencapai Rp 3,1 miliar. Nilai ini diduga merupakanakumulasidari penggunaan anggaran dari tahun 2014 – 2017. Dugaan kebocoran keuangan itu akibat kegiatan yang tidak produktif yang membebani keuangan PT.GNE. Akibat kegiatan yang tidak produktif mengakibatkan PT.GNE merugi. Informasi yang diperoleh Suara NTB , sesuai hasil kesepakatan internal, akhirnya Direktur Utama (Dirut) PT. GNE meminta Inspektorat NTB untuk melakukan audit investigasi atas temuan itu. (ars)

Rekrutmen P3K Dibuka Maret Dari Hal. 1 Berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) membahas P3K di Batam pekan lalu, kata Fathurrahman, rekrutmen akan dilakukan awal Maret. Namun, Pemda masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat. ‘’Kita menunggu petunjuk teknis dulu dari Kemen PANRB. Posisinya untuk tiga itu dulu tahap pertama. Menghabiskan eks K2 dan THL penyuluh, yang ada MoU antara Pemda dan Kementerian Pertanian,’’ katanya. Meskipun rekrutmen P3K tahap pertama dikhususkan bagi eks tenaga honorer K2, namun Fathurrahman mengatakan mekanismenya sama dengan rekrutmen CPNS. Dimana, eks tenaga honorer baik guru

dan tenaga kesehatan yang dapat ikut mendaftar, bagi mereka yang masuk data base sebagai honorer 2013 ke bawah. ‘’Ada tes seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang dan lainnya,’’ katanya. Mengenai jumlah honorer K2, Fathurrahman mengatakan untuk Pemprov NTB hampir sudah tidak ada lagi. Namun di kabupaten/kota, jumlahnya masih banyak. Nantinya, Pemda kabupaten/kota yang akan melakukan rekrutmen. Meskipun gaji P3K dibebankan ke daerah, ia mengatakan tak akan terlalu membebani APBD. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak. ‘’Ini untuk melegalkan tenaga honor yang ada. Toh mereka juga digaji dengan APBD yang sekarang,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 1 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Unram Gelar Olimpiade MIPA Tingkat Universitas Mataram Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Bidang Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia Tingkat Universitas Mataram, pagi kemarin di Auditorium Abu Bakar, Unram. Sebanyak 315 orang peserta ikut dalam olimpiade ini yang terdiri dari enam fakultas yaitu 182 orang dari FKIP, 85 orang dari Fakultas Kedokteran, 10 orang berasal dari Fakultas Teknik, 10 peserta dari Fatepa dan Fakultas Pertanian sebanyak tiga orang. Para peserta yang ikut dalam kompetisi ini akan diseleksi oleh 16 orang juri, masing-masing bidang akan di nilai oleh empat orang juri. Dari peserta yang mengikuti ajang olimpiade ini akan diambil 10 besar, untuk kemudian dilakukan pembinaan oleh dosen pembina. Nantinya akan di pilih satu orang terbaik dari masing-masing bidang untuk mewakili Unram pada olimpiade tingkat wilayah dan nasional. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum berharap agar nilai yang diperoleh mahasiwa di kompetisi ini merupakan hasil yang murni dari kemampuan mahasiswa itu sendiri. “Diharapkan hasil tes nanti adalah murni dari kemampuan mahasiswa untuk nanti bisa diikutsertakan lomba tingkat wilayah dan nasional,” tegasnya saat membuka acara. Olimpiade ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam bidang MIPA, serta mendorong peningkatan kemampuan akademik, kualitas, memperluas wawasan staf pengajar dan mahasiswa khususnya dalam bidang matematika, biologi, fisika, dan kimia, serta seWakil ketua rektor III Muhammad Natsir bagai ajang promosi untuk meningkatkan daya tarik MIPA memberikan sambutan. di tengah masyarakat. (dys/*)

(Suara NTB/her)

TURUN - Pose bersama tim Kementerian PUPR bersama Kadis Perkim, H. LaluWinengan, Kabid Perumahan Lalu Ratnawi dan Dirut PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM ke perumahan Bhayangkara Residen, Kamis (31/1).

Program Bantuan PSU di Lobar Berkurang

Giri Menang (Suara NTB) Tim Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Bappenas dan Kemendagri turun ke Lombok Barat (Lobar) dalam rangka penilaian dan evaluasi program bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah subsidi di Lobar. Hasil evaluasi dari sejumlah kementerian tersebut, bahwa pelaksanaan PSU dinilai berhasil dalam pembangunan PSU. Kendati demikian, program bantuan PSU untuk Lobar kali ini berkurang dibanding tahun sebelumnya akibat anggaran tersedot untuk penanganan dampak gempa. Tim Kementerian didampingi Kadis Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. Lalu Winengan, Kabid Perumahan Lalu Ratnawi serta Direktur Utama PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM turun ke perumahan Bhayangkara Residen, Kamis kemarin. Tim keliling melihat pembangunan PSU dari program bantuan pusat tersebut. Kadis Perkim, H. Lalu Winengan mengatakan program bantuan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan PSU ini sangat penting bagi daerah. “Jadi rakyat harus berterima kasih kepada pe-

merintahan presiden Jokowi, sebab baru beliau yang memberikan program rumah subdisi bagi MBR ini,” jelas dia. Menurutnya program ini akan mempercepat penurunan kemiskinan di Lobar. Kabid Perumahan, Lalu Ratnawi menambahkan program bantuan PSU ini dimulai sejak 2015 dan sudah masuk tahun ke 3 . Program PSU di perumahan itu sendiri berupa jalan yang dikerjakan tahun lalu. Sehingga dengan adanya bantuan ini penghuni perumahan bisa mendapatkan pelayanan sarana jalan yang bagus. “Tahun lalu ada 10 developer yang mendapatkan program ini, tahun ini menurun karena diarahkan untuk infrastruktur pascagempa. Untuk tahap I baru sekarang 4 developer dulu,” jelas dia. Diakui sejauh ini banyak perumahan di Lobar belum tersentuh PSU,

karena masih akses jalan tanah. Karena itu melalui program ini pihaknya terus berupaya meningkatkan kondisi sarana prasarana fasilitas umum. Ia menambahkan, sejauh ini hasil evaluasi dari pusat terhadap program ini dinilai berjalan bagus. Tolak ukurnya setelah dibangun PSU ini tingkat hunian perumahan tinggi. Sebab ada beberapa perumahan yang dibangun namun tak dilengkapi psu sehingga huniannya rendah. Sementara itu Dirut PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM mengatakan, jumlah unit rumah subsidi yang dibangun di Bhayangkara Residen sebanyak 486 unit diperuntukkan bagi para aparat kepolisian, TNI dan warga umum. Menurutnya manfaat terbesar dari program PSU, bahwa konsumen dalam hal ini masyarakat mendapatkan sesuatu yang baik. Karena kualitas fasilitas umum seperti jalan tersedia sangat baik. “Mewakili semua konsumen semua bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah karena berkurang kemiskinan sebab kalau punya rumah warga tidak miskin lagi,” imbuhnya. (her)