Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 142 tahun III Jumat, 31 Juli 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Fokus Pemulihan
Harmonisasikan Perda
Laba Unilever Naik
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 mendukung upaya pemulihan ekonomi terkait krisis keuangan global...hal. 1
BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyiapkan program khusus berbasis teknologi informasi atauIT untuk melakukan harmonisasi peraturan-peraturan...hal. 2
LABA bersih PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) semester I 2009 naik tipis 9,25 persen menjadi Rp 1,495 triliun,bila dibandingkan periode yangsama tahun sebelumnya Rp 1,368 triliun. Dalam laporan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Rakyat Miskin Bebas
Biaya Perkara
Suluh Indonesia/ant
CEK SUHU TUBUH - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mendapatkan pemeriksaan suhu tubuh dari seorang petugas Departemen Kesehatan sebelum memasuki area Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Rakyat miskin kini tidak lagi terlalu pusing kalau berpera di pengadilan. Pasalnya, MA dalam waktu dekat berencana membebaskan biaya perkara bagi golongan masyarakat miskin. Pembebasan biaya perkara itu diberlakukan di pengadilan perdata dan tata usaha negara (TUN). Menurut Ketua MA Harifin A Tumpadi gedung MA Jakarta, kemarin, alasan membebaskan biaya perkara itu atas pertimbangan keadilan merupakan hak bagi semua warga negara. Tetapi ada sebagian warga di Indonesia tidak memiliki akses untuk berperkara di pengadilan. ‘’Hal itu disebabkan rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan keluarga miskin, sehingga menyebabkan rendahnya akses berperkara. MA sebagai pelaksana tertinggi peradilan tentunya tidak luput perannya memberikan akses tersebut. Kami rencananya akan menyisihkan anggaran untuk dana bantuan hukum. Jadi, rakyat miskin bebas dari biaya perkara pengadilan,” tutur Harifin. Diakuinya, dalam ketentuan UU memang para pihak yang berperkara diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Tetapi dalam hukum acara sangat dimungkinkan bagi para pihak yang tidak mampu untuk dibebaskan dari biaya. (nas)
MA Minta KPU
Laksanakan Putusan JAKARTA - Ketua MA Harifin A Tumpa mempersilakan KPU untuk melaksanakan putusan mengenai penghitungan tahap kedua penetapan perolehan kursi anggota legislatif. ‘’Kami sudah berbicara. Kami sudah sampaikan maksud dan tujuan putusan itu. Nanti silakan KPU melaksanakannya,” katanya seusai acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MA dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia di Jakarta, kemarin. Harifin menyatakan, sesuai Peraturan MA (Perma), kalau tidak dilaksanakan putusan itu dalam waktu 90 hari, maka dengan sendirinya peraturan yang harus dibatalkan itu tidak berlaku lagi. ‘’Hitungan 90 hari itu ya sejak (KPU) tahu ada putusan itu,” katanya. Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi menyatakan, putusan hak uji materiil itu final dan mengikat.
‘’Putusan hak uji materil itu final dan binding, tidak ada upaya hukum yang lain,” katanya. Mengutip putusan tersebut, Nurhadi menyebutkan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilu dan Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan calon Terpilih, Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten tahun 2009. Pembentukannya bertentangan dengan UU yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Pasal 205 ayat (4). ‘’Dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum,” kata Nurhadi. Belum Dibahas
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menegaskan, pihaknya masih belum membahas lebih
lanjut mengenai putusan MA tentang penghitungan tahap kedua perolehan kursi. ‘’Itu belum diputuskan. Kita konsentrasi dulu menghadapi MK,’’ katanya. Ketika ditanya tentang kemungkinan mengajukan peninjauan kembali (PK), Hafiz menegaskan, pihaknya belum memutuskan langkah yang akan diambil. ‘’Kita belum bicarakan ke arah sana,” katanya. Menurut Hafiz, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan, karena belum ada pembahasan di tingkat rapat pleno. Jika ada anggota KPU yang berkomentar, katanya, itu merupakan pendapat pribadi. ‘’Yang boleh bicara hanya Ketua. KPU belum pleno untuk menentukan sikap soal MA dan tidak ada komentar apapun,” katanya. Masalah putusan MA itu, lanjut dia, akan dibahas setelah semua persiapan menghadapi gugatan di MK selesai dilakukan. (son/har)
Sel Terorisme Masih Bekerja JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui sel-sel terorisme masih ada dan bekerja di wilayah Indonesia. Untuk itu, aparat intelijen harus bekerja 24 jam memantau, melakukan deteksi dan melakukan pencegahan, sehingga teroris tidak menjadi manifest untuk melakukan pemboman. Presiden mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi dengan Menteri Kabinet Indoensia Bersatu dan pimpinan TNI/Polri dan video teleconference dengan para gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Untuk itu, Presiden meminta pemerintah daerah dan masyarakat, BIN, Polri dan TNI mengejar para pelaku aksi teror. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta bisa membantu menelusuri orang yang diduga terlibat aksi terorisme. Karena aksi teror di suatu daerah bisa jadi, prosesnya justru dimulai dari daerah lain karena adanya jaringan terorisme di daerah itu. ‘’Bantulah, karena saya yakin mereka sedang bergerak ke banyak daerah,” kata Presiden. Upaya preventif agar tidak mudah terjadi aksi-aksi terorisme di suatu daerah dapat dilakukan melalui kerja intelijen yang bukan hanya menjadi tugas BIN, intel Polri dan BAIS TNI. Para gubernur, walikota harus punya sense of intelligence. ‘’Intelijen, saya suruh di seluruh
Indonesia terhadap kemungkinan terjadinya aksi-aksi terorisme ini. Intelijen untuk keselamatan negara, bukan untuk politik, bukan untuk kekuasaan,” kata Presiden. Menurut Presiden, ada tiga penyebab akar masalah berkemangnya gerakan terorisme di Indonesia yaitu pertama ideologi yang radikal atau ekstrim yang kemunculannya bisa dimanapun dan oleh bangsa apapun. Penyebab kedua adalah penyimpangan terhadap ajaran agama. Para pelaku teror keliru menafsirkan antara surga dan neraka. Penyebab ketiga adalah kemiskinan. Kondisi yang teramat susah dan terbelakang bisa menjadi pembenaran bagi seseorang dalam membangun ideologi yang ekstrim. Karena itu, strategi mengatasinya pun harus dikaitkan dengan akar masalahnya. Presiden mengatakan ada solusi yang bisa dicapai untuk mengatasinya antara lain melalui pendidikan. Pendidikan agama bisa mencegah perilaku menyimpang dari ajaran agama, akal sehat, dan norma-norma dari semua masyarakat yang baik. Upaya lainnya adalah melalui pembangunan. Kemiskinan yang juga menjadi pendorong seseorang berideologi radikal, sehingga dengan pembangunan maka kemiskinan, kebodohan, isolasi bisa dihilangkan. Selain itu, bimbingan agama juga sangat penting. (har)
Siap Hadapi Gugatan JAKARTA - KPU telah mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden di MK. Demikian ditegaskan anggota KPU I Gusti Putu Artha di Jakarta, kemarin. Selain menyiapkan tim advokasi, kata Putu, pihaknya juga meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan dokumen-dokumen maupun data-data yang dibutuhkan dalam menghadapi gugatan. ‘’Sejauh ini dari hasil elaborasi kami, teman KPU provinsi cukup yakin bisa membuktikan seluruh tuduhan terkait penggelembungan 28 juta suara. Bisa kami buktikan di MK bahwa itu tidak benar,” katanya. Untuk menghadapi guga-
tan ini, KPU membagi tim advokasi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan materi gugatan yaitu mengenai daftar pemilih tetap, penghitungan dan pemungutan suara. ‘’Misalnya, permohonan dari pasangan Mega-Prabowo konsentrasinya di tiga persoalan, DPT, pemungutan dan penghitungan suara. Kalau tim JK-Win soal DPT saja,” katanya. Menurut Putu, tim Megawati-Prabowo menduga terdapat pengelembungan suara yang masuk ke perolehan suara salah satu pasangan capres-cawapres. ‘’Kami bisa bantah. Kami sudah siapkan strategi. Bahkan sampai level paling bawah, kalau perlu bawa satu truk formulir C1,” tegasnya. (son)