Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 161 tahun III Jumat, 28 Agustus 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Belanja K/L Dipotong
LPS Berpotensi Rugi
Restrukturisasi PT IKI Tuntas
PEMERINTAH berpotensi memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2009 ini. Hal ini diakibatkan oleh harga minyak yang terus berfluktuasi dan meningkat hingga 71 dolar...hal. 1
ANGGOTA Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo mengungkapkan, kemungkinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengalami kerugian hingga Rp 5 triliun pada saat pelaksanaan divestasi...hal. 2
PEMERINTAH memastikan restrukturisasi utang PT Industri Kapal Indonesia (IKI) selesai tahun 2009 setelah ditangani PT Perusahaan Pengelola Asset (PPA). “Restrukturisasi utang IKI sudah rampung...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Pejabat Depkes Ditahan
Suluh Indonesia/ade
TARIAN - Majelis Hakim MK diketuai Mahfud MD disuguhi tarian Tumantenden dari Sulut sebelum digelarnya sidang lanjutan Permohonan Pengujian UU Pornografi di Gedung MK Jakarta, kemarin.
Kasus Lapindo Ditutup JAKARTA - Keputusan MA yang menolak gugatan YLBHI terkait semburan lumpur Lapindosudah final dan mengikat. ‘’MA adalah lembaga peradilan tertinggi. Jadi, apa pun keputusannya, semua pihak harus tunduk dan mematuhinya,” kata Taufiqurrahman Saleh, anggota F-KB DPR di Jakarta, kemarin. Menurut dia, keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus semburan lumpur Sidoarjo oleh Polda Jatim juga merujuk pada keputusan MA tersebut. Sehingga, otomatis secara hukum kasus ini resmi ditutup atau berakhir. Dia menjelaskan, keputusan MA pada intinya berisi dua hal. Pertama, semburan lumpur Sidoarjo bukan disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) tetapi karena bencana alam. Kedua, karena kasus ini adalah kasus perdata dan bukan ka-
sus pidana, sehingga upaya Peninjauan Kembali (PK) tidak bisa dilakukan. Menurut Taufiqurrohman, setelah keluarnya keputusan MA yang disusul dengan SP3 dari Polda Jatim, maka pemerintah secara otomatis harus mengambilalih penanganan kasus Lapindo. ‘’Negara berkewajiban memberikan ganti rugi kepada warga masyarakat yang terkena bencana lumpur,” ujar Taufiqurrohman. Sebelumnya, Guru besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa keluarnya SP3 terhadap kasus pidana semburan lumpur Sidoarjo telah sesuai prosedur. Menurut dia, SP3 dikeluarkan setelah MA menolak gugatan YLBHI sehingga mempunyai keputusan hukum yang pasti atau inkracht.
‘’Dengan demikian, semua pihak harus mentaatinya. Bila tidak dibuat SP3, Polda sendiri yang bisa menuai gugatan,” ujarnya. Secara terpisah, advokat senior Todung Mulya Lubis berpendapat, kasus merupakan salah satu contoh fenomena dari state capture corruption. ‘’Kasus Lapindo adalah manifestasi dari state capture corruption,” kata Todung. Ia memaparkan, state capture corruption terjadi bila terdapat pihak yang berhasil menggerakkan instrumen kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pihak tersebut. Indikasinya, ujar Todung, terdapat perilaku penyelewengan kekuasaan sehingga bisa membebaskan pihak-pihak tertentu dari tanggung jawab yang menimpa para korban seperti dalam kasus Lapindo. (son)
Jadikan Islam Sebagai Jalan
Keselamatan dan Kedamaian JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak untuk menjadikan ajaran Islam sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan kedamaian dan keselamatan bagi semua entitas yang ada di alam semesta. Saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama Wapres Jusuf Kalla, anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan tokoh pers nasionaldi Istana Negara Jakarta, kemarin, Presiden Yudhoyono mengatakan, sesungguhnya ajaran Islam maupun sabda Rasulullah SAW, benar-benar karunia dan jalan untuk menuju keselamatan umatnya, baik dunia maupun akhirat. ‘’Ajaran agama kita juga menjadi jalan untuk menuju keselamatan dan kelestarian kita. Nilai Islam bersifat universal yang dapat dikontribusikan bagi pembangunan tata dunia yang adil aman dan sejahtera,” katanya. Presiden mengajak semua pihak untuk dapat memahami hakekat ajaran Islam dengan benar sehingga mampu menempatkan pemahaman atas Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ia menjelaskan dalam perdebatan keilmuan sering kali ada sejumlah hal yang dibahas terkait nilai-nilai keislaman dan implementasinya
dalam kehidupan saat ini. Pada kesempatan itu Kepala Negara memberikan contoh lima perdebatan. Kelima hal itu adalah benarkah nilai Islam bisa universal, apakah Islam bisa bergandengan dengan demokrasi, apakah Islam bisa menerima modernisasi, apakah Islam bisa berkontribusi secara riil bagi keamanan dunia dan apakah peradaban Islam menyumbang bagi peradaban dunia dan seiring dengan peradaban lain. ‘’Dari lima itu, kita bisa meletakkan secara benar ajaran Islam. Saya punya pandangan bahwa jawaban dari lima pertanyaan itu bisa, benar dan ya. Jawaban yang sama tentu juga akan muncul dari saudara muslim yang betul memahami Islam, saudara kita yang non Islam juga akan memberikan jawaban yang sama,” kata Presiden. Pada kesempatan itu Presiden juga menyatakan ketertarikannya atas studi dari sebuah lembaga survei internasional yang meneliti bagaimana nilai-nilai Islam dipandang oleh penganutnya di lebih dari 30 negara berpenduduk mayoritas muslim. ‘’Hasil survei itu ternyata nilai Islam tidak bertentangan bahkan bisa berjalan seiring dengan hal-hal itu,” katanya. (son/har)
JAKARTA - Setelah mantan Menkes Ahmad Sujudi, kini giliran Karo Perencanaan Depkes Madiono dijebloskan ke LP Cipinang, Jakarta Timur, kemarin. Tindakan yang dilakukan KPK ini, terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Depkes yang berlangsung 2007 yang mengakibatkan kerugian negara Rp 8,1 miliar. Madiono yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, sebelumnya menjalani pemeriksaan lebih dahulu. Sekitar pukul 15.00 WIB, ia keluar dari gedung KPK. Tetapi tidak langsung kembali ke rumahnya, melainkan digiring petugas ke mobil tahanan untuk dibawa ke LP Cipinang. Menurut Karo Humas KPK Johan Budi SP, selaku pimpro pengadaan alat kesehatan itu, tersangka Madiono diduga telah menggelem-
bungkan harga alat roentgen. Selain itu, dia tidak menyalurkan alat tersebut ke sejumlah puskesmas di sejumlah daerah tertinggal di Indonesia. Nilai proyeknya sekitar Rp 15,7 miliar. Madiono juga diduga terlibat dalam kasus pengadaan obat yang status pemeriksaannya hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. ‘’Untuk kasus alat kesehatan, tersangka kami jerat melanggat UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi,” tutur Johan. Selain dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat rontgen, KPK juga menyidik pengadaan alat kesehatan di departemen yang sama pada 2003. Untuk kasus tersebut, KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka adalah mantan Menkes Ahmad Sujudi, Dirut PT Kimia Farma Trading (KFT) Gunawan Pranoto dan Dirut PT Rifa Jaya Mulia (RJM) Rinaldi Yusuf. (nas)