Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 17 Mei 2017
No. 92 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Polisi Upayakan Jemput Rizieq JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya akan menetapkan langkah dan cara untuk menjemput pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab usai melakukan gelar perkara dugaan penyebaran pencakapan dan foto berkonten pornografi atas Firza Husein. “Kita lihat nanti dari gelar perkara karena penyidik telah memiliki rencana tindak lanjut sendiri,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, kemarin. Argo mengatakan Divisi Hubungan Internasional Polri telah mengetahui posisi Rizieq saat ini berada di Jeddah Arab Saudi. Argo menuturkan penyidik Polda Metro Jaya juga akan mempelajari undang-undang kepolisian di Arab Saudi terkait up-
aya membawa Rizieq ke Indonesia. “Nanti kita koordinasi melalui Interpol maupun imigrasi,” tutur Argo. Penyidik Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan dua kali terhadap Rizieq namum pentolan FPI itu tidak kembali ke Indonesia usai umroh ke Mekkah. Setelah umroh, Rizieq sempat berkunjungan ke Malaysia namun kembali ke Jeddah guna menghindari dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima Laporan Polisi Nomor: LP/510/I/2017/ PMJ/Dit Reskrimsus terkait dugaan penyebaran percakapan berkonten pornografi yang mengatasnamakan Habib Rizieq dan Firza Husein. Laporan itu berawal dari beredarnya “screen shot” percakapan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMERIKSAAN FIRZA HUSEIN - Saksi kasus dugaan pornografi Firza Husein (kiri) tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta, kemarin. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memanggil Firza Husein terkait kasus pornografi.
Tokoh Lintas Agama :
Hentikan Konflik JAKARTA - Para tokoh lintas agama yang hadir ke Istana Merdeka Jakarta, Selasa, bertemu Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Hal itu disampaikan oleh perwakilan tokoh lintas agama yakni Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin dalam jumpa pers bersama PresidenJokowi. “Kami sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan Indonesia dan menguatkan persaudaraan sebangsa setanah air, atau yang kita sebut dengan ukhuwah islamiyah,” katanya. Bersamaan dengan itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat di dalam menyampaikan aspirasinya,
meskipun Indonesia itu sebagai negara demokratis, tetapi aspirasi itu hendaknya disampaikan dalam koridor hukum kesantunan, keadaban, dan dengan cara yang akhlakul karimah. Para tokoh agama juga mendukung upaya-upaya penguatan terhadap dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Dan kami berusaha memperbanyak dialog-dialog kebangsaan atau halaqah kebangsaan di dalam kalangan masyarakata supaya rasa kebangsaan masyarakat semakin kuat, dan keutuhan bangsa semakin dapat terjamin,” katanya. Pada kesempatan itu Presiden menggelar pertemuan dengan majelis-majelis agama dan ormas-ormas keagamaan. “Setelah kami mengadakan pembicaraan dengan Bapak
Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan kita, kami bersepakat dan mendukung upaya pemerintah, Bapak Presiden dan jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut ialah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat-Lebang, dan Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Hartati Murdaya. Selain itu Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia Uung Sendana L. Linggaraja, Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, kemarin dalam jumpa pers setelah pertemuan dengan delapan tokoh lintas agama. Presiden Jokowi sebelumnya selama sekitar 1,5 jam menggelar pertemuan dengan para tokoh lintas agama di Istana Merdeka Jakarta tidak lama setelah ia mendarat di Jakarta pasca-kunjungan kerjanya di Palu, Sulawesi Tengah. “Saya juga telah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk tidak ragu-ragu untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TRADISI SAMBUT BINTARA BARU POLRI - Bintara Polri merayap di dalam parit di Polres Lhokseumawe, Aceh, kemarin. Kegiatan itu menjadi tradisi menyambut Bintara Polri baru tahun angkatan 2017.
Tolak Reklamasi Teluk Jakarta
Amien Rais Nilai Lebih Banyak Keburukannya TOKOH reformasi Amien Rais meminta proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Menurutnya, sulit apabila dirinya dan para penentang proyek reklamasi Teluk Jakarta harus menyerahkan tanah air kepada pengembang yang nyata-nyata merugikan rakyat. Penegasan disampaikan Amien Rais dalam seminar bertajuk ‘Stop Program Reklamasi Teluk Jakarta’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/5) kemarin. Hadir pembicara lainnya Pakar Teknik Kelautan ITB Muslim Muin, Dosen Fakultas Teknik Universitas
Indonesia Sri Bintang Pamungkas, Peneliti dari ICLEI Indonesia Irvan Pulungan, Sekjen PNPI M Ramli, dan peneliti dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurut Amien, pembangunan reklamasi lebih sedikir
manfaatnya bila dibanding dengan keburukannya. Mantan Ketua MPR RI periode 1999-2004 ini mengatakan siap beradu data dengan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. “Kemudian kita menghargai Pak Luhut Pandjaitan dan dia menghargai kita mari kita adu fakta dan data. Kalau memang (data) Pak Luhut justru reklamasi mengurangi banjir itu betul, yah sudah saya tiarap, tapi kalau data kita lebih kuat Pak Luhut mohon maaf hentikan,” tegasnya. Soal data yang dimiliki, Amien memastikan saat ini para penolak reklamasi sudah mengantongi data aktual terkait kerugian di segala aspek baik ekologi, sosial, dan ekonomi jika pemerintah tetap mamaksakan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. Menteri ”Apalagi ini Pak Luhut yang menantang, saya (Luhut) sudah punya data saya sudah punya tim, tapi buktinya ini (data pemerintah) aja masih disiapkan oleh Bappenas,” sindirnya. Amien juga menyinggung proyek reklamasi di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat Gubernur DKI. Ia mengaitkan reklamasi Teluk Jakarta dengan kepemimpinan Xin Jinping di China yang berambisi mencengkeramkan pengaruhnya di negara lain termasuk Indonesia. (bas)
Suluh Indonesia/ant
TOKOH LINTAS AGAMA - Presiden Jowi bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kelima kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (keempat kanan) dan tokoh-tokoh lintas agama menyampaikan keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Presiden meminta semua pihak untuk menghentikan gesekan yang membuat dinamika kehidupan berbangsa memanas.
RKUHP Pertahankan Pasal Penodaan Agama
Hanya Dilakukan Perubahan Norma JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani memastikan pasal penodaan agama tetap dipertahankan dalam Revisi RKUHP. Kendati demikian, dia mengakui pasal tentang penodaan agama dalam RKUHP nantinya akan mengalami perubahan namun hanya pada norma rumusannya. Penegasan tersebut diungkapkan Arsul Sani dalam diskusi Forum Legislasi mengambil tema ‘Penghapusan Pasal 156a UU KUHP; Pasal Karet?’ di Gedung DPR,
Jakarta, kemarin. Diakuinya pasal 156a tentang penodaan agama sudah sejak dahulu sudah banyak yang menentang. Kemudian seiring vonis 2 tahun kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus penodaan agama, dorongan untuk menghapus pasal ini kembali menguat. Namun, DPR bersama pemerintah dalam rapat pansus RUU RKUHP bersepakat tidak akan melanggar apa yang telah diamanatkan MK dalam putusan-
nya yang menolak uji materi (judicial review) pasal ini. Arsul mengaku sependapat dengan putusan MK yang menolak pengujian pasal tersebut dengan alasan pasal tindak pidana penodaan agama tidak bertentangan dengan konstitusi. Meski putusan MK ini terdapat concurring opinion (alasan berbeda) dan dissenting opinion (pendapat berbeda) dari Hakim Konstitusi Harjono dan Maria Farida Indrati. Oleh karena itu, apa yang saat ini rumuskan oleh DPR dan pemerintah pun tidak akan keluar dari
arah putusan MK tersebut. “MK menyimpulkan pasal itu masih konstitusional. Namun dalam pertimbangan hukumnya, MK mengarahkan agar norma dalam pasal tersebut diperbaiki supaya tidak menjadi pasal karet, sehingga normanya mesti disempurnakan,” kata Arsul. Dalam RKUHP, pasal penodaan agama diatur dalam Pasal 348 RKUHP. Dalam KUHP saat ini, penodaan agama mendapat ancaman maksimal hukuman selama lima tahun penjara. (ant)