Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 10 April 2017
No. 69 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Satu Keluarga Dibunuh MEDAN - Pihak kepolisian sedang mencari pelaku pembunuhan satu keluarga yang menewaskan lima warga di Jalan Mangaan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Minggu pagi. Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan di Medan, Minggu, mengatakan, kasus itu sedang diusut Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan sesuai wilayah hukum peristiwa. Namun jika dianggap membutuhkan, Polda Sumut akan menurunkan tim untuk membantu. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, dalam peristiwa tersebut, polisi mencatat sepeda motor dan dua telepon genggam milik korban ikut hilang. Pihak kepolisian belum dapat mem-
berikan keterangan karena masih melakukan pengusutan atas peristiwa tersebut. Sebelumnya, warga Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dikagetkan karena adanya lima warga yang ditemukan tewas pada Minggu pagi. Kelima korban tewas adalah Rianto (40) dan isterinya Yani (35), dua anaknya Naya (14) dan Gilang Laksono (10) dan mertuanya bernama Marni (50). Selain itu, puteri bungsu korban bernama Kirana (4) juga ditemukan kritis dan dibawa untuk menjalani perawatan di RS Mitra Medika di Jalan Yos Sudarso, Medan. Temuan atas peristiwa itu berawal dari kecurigaan warga karena korban tidak kunjung ke luar rumah dan lampu di rumah korban terus menyala meski telah siang. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TOMINI FASHION KARNAVAL - Peserta berparade saat digelar Tomini Fashion Karnaval di Desa Kayubura, Parigi Utara, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kemarin.
Kapolda Dituding
Intervensi Sidang Ahok
Suluh Indonesia/ant
KIRAB KEBANGSAAN TARUNA MERAH PUTIH - Peserta mengikuti Kirab Kebangsaan HUT Taruna Merah Putih ke-9 di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Surat Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta penundaan sidang Basuki T Purnama, tidak bermaksud mencampuri proses hukum yang saat ini dijalani Basuki. “Permohonan surat tersebut adalah wajar, bukan suatu intervensi, bukan intrik apapun,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, surat tersebut dilayangkan sebagai bentuk tanggung jawab Polda Metro Jaya untuk menja-
ga suasana keamanan Jakarta tetap kondusif jelang pemungutan suara. Pasalnya, menurut dia, suasana jelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin memanas. “Penyebaran selebaran-selebaran yang negatif muncul secara masif. Ini tidak kondusif, sehingga harus dikendalikan,” katanya. Martinus pun menegaskan bahwa surat permohonan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tersebut hanya berisi saran dari Kepolisian sebagai bahan pertimbangan untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda
pelaksanaan sidang. “Surat itu sifatnya hanya saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan serta penyampaian informasi. Jadi bukan merupakan keputusan. Surat tersebut, kata dia, memiliki landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 huruf e. Sementara soal keputusan penundaan sidang tetap ada ditangan majelis hakim. Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya meminta PN Jakarta Utara untuk menunda sidang lanjutan kasus penodaan agama terdakwa Ahok tertanggal
4 April 2017. Selain itu, pihak Polda Metro Jaya menginformasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang menyeret nama pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk ditunda hingga pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua selesai dilaksanakan. Untuk diketahui, pekan ini, agenda persidangan terkait penodaan dan penistaan agama yang dilakukan Ahok akan memasuki pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hasil tuntutan menentukan apakah ahok dipecat. (ant)
Syafii Maarif :
Agama Jangan Dijadikan Alat Politik CENDEKIAWAN muslim Syafii Maarif menekankan agar agama tidak dijadikan alat politik oleh pihak manapun juga karena dapat menimbulkan perpecahan.
Syafii di Seminar dan Lokakarya Indonesia di Persimpangan Negara Pancasila dan Negara Agama di Jakarta, kemarin mengatakan, Agama jangan dijadikan alat politik kekuasaan. Dia menuturkan agama sekarang ini sudah disalahgunakan banyak pihak. Menurut dia, ketika agama digunakan sebagai alat politik untuk memperebutkan kekuasaan maka kebencian akan
mudah menyebar di kalangan masyarakat, yang berakibat tidak baik baik bagi persatuan dan kesatuan bangsa. “Saat agama dijadikan alat politik, orang kan mudah sekali mengembangkan kultur kebencian,” tuturnya. Dia berharap warga memilih pemimpin berdasarkan kualitas pemimpin bukan karena unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). “Jadi pilih
pemimpin yang berkualitas, lihat rekam jejaknya kemudian bagaimana dia membela rakyat, itu saja ukurannya,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam pemilihan kepala daerah sudah selesai. “Dalam soal kepala daerah, masalah SARA dianggap sudah selesai. Hanya di DKI Jakarta yang sedikit panas,” kata dia. Zulkifli mencontohkan dalam Pilkada sebelumnya, banyak kepala daerah yang terpilih bukan dari kalangan beragama mayoritas. “Gubernur Kalimantan Barat adalah nonmuslim, Gubernur Kalimantan Tengah dulu juga nonmuslim, Wali Kota Solo nonmuslim, Bupati Sula juga nonmuslim. Dan hal yang demikian tak ada masalah,” ujarnya. Syafii Maarif menganjurkan agar semua kalangan tidak perlu lagi menggelar aksi demonstrasi dalam kaitan pemilihan kepala daerah seperti yang sempat berlangsung di DKI Jakarta. “Tidak ada gunanya aksi-aksi demo itu. Habiskan energi tidak ada gunanya,” kata Syafii. Sementara itu, terkait penangkapan lima tersangka yang salah satunya merupakan pimpinan aksi demonstrasi “313” (31 Maret, red), Ia mengatakan, kepolisian memiliki pertimbangan tersendiri. Untuk itu, dia menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada kepolisian yang bekerja sesuai dengan koridornya. “Polisi ada kriterianya,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN BERSAMA PENERBANG TNI AU - Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Kepala Staf TNI-AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kelima kiri) berfoto bersama dengan 152 pilot pesawat tempur TNI AU di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusum, Jakarta, kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-71 kepada TNI-AU.
Kadernya Ditangkap Densus Antiteror
PKS Siapkan Tim Hukum JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergerak cepat menyikapi penangkapan kadernya oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri yang diduga terkait jaringan Negara Islam Irak-Suriah (ISIS). “Kita sudah dengar kabar (penangkapan) itu dan kita sudah membuat tim,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Jakarta, kemarin. Kader PKS yang kini menjadi Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan tim yang dibentuk PKS dipimpin ang-
gota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi. Semua yang terkait dengan kasus itu akan ditangani oleh tim tersebut. Sebelumnya diberitakan, Muhammad Nadir Umar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dari PKS diamankan Tim Densus Polda Jawa Timur. Penangkapan kader partai dengan sebutan partai dakwah itu dilakukan di Bandara Juanda, Surabaya. Nadir Umar dijemput Tim Densus 88 di Terminal T2 Bandara Internasional Juanda se-
kitar pukul 15.21 WIB. Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi mengaku belum mengetahui secara pasti alasan penangkapan kader partainya. ”Iya benar (ada penangkapan), tapi nanti saja penjelasan lengkapnya. Saya yang memimpin tim,” kata Aboe Bakar yang juga Ketua DPP PKS. Aboe Bakar mengatakan pihaknya belum dapat memberi konfirmasi lebih jauh kepada publik karena keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian pun masih minim informasi.
Dewan Pimpinan Pusat PKS sudah membentuk tim untuk mendampingi yang bersangkutan, ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur Arif Hari Setiawan ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu. Pria itu diamankan ketika turun dari pesawat jurusan Kuala Lumpur-Surabaya yang kemudian oleh langsung dibawa ke Markas Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan namun hingga kini belum diketahui perihal permasalahannya. (har)