Edisi 03 Mei 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 83 tahun IV Senin, 3 Mei 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Investasi Terus Positif

Asumsi APBNP Disepakati

PTKA Diminta Kaji Jalur Rugi

KEPALA Badan Koordinator Penanaman Modal Gita Wirjawan mengatakan kecenderungan atau tren peningkatan investasi triwulan pertama 2010 sangat positif dan diperkirakan akan terus meningkat hingga ...hal. 1

PEMERINTAH dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati sejumlah asumsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Perubahan 2010. Rencananya, keputusan hasil rapat itu ...hal. 2

MENTERI Negara BUMN Mustafa Abubakar meminta PT Kereta Api (PTKA) Indonesia untuk terus mengkaji ulang pengoperasian KA di jalur-jalur yang rugi. “Pemerintah mengapresiasi upaya PTKA untuk terus ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Polisi Tahan

5 PNS Pajak

Suluh Indonesia/ant

BUDAYA - Seni musik dan tetabuhan asal Bali mengikuti Parade Budaya dan Pawai Bunga 2010 saat melintas di Jl Tunjungan Surabaya, kemarin. Perhelatan kolosal tersebut dalam rangka HUT Ke-717 kota Surabaya yang diperingati tiap 31 Mei.

SURABAYA - Polwiltabes Surabaya menahan lima pegawai negeri sipil (PNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dalam kasus korupsi perpajakan di PT Putra Mapan yang nilainya ratusan juta rupiah. ‘’Kami sudah menahan lima tersangka PNS pajak, lalu kami menangkap tiga lagi konsultan pajak pada 1 Mei, sehingga tersangka konsultan pajak hingga 2 Mei berjumlah 13 orang. Bila ditambahkan dengan lima tersangka PNS pajak menjadi 18 tersangka,” kata Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo di Mapolwiltabes Surabaya, kemarin. Awalnya, kata Anom, pihaknya menangkap tiga PNS pajak pada 18 April, kemudian dikembangkan dengan menangkap satu PNS pajak pada 20 April dan satu lagi pada 26 April. ‘’Tiga PNS pajak yang ditangkap pada 18 April adalah Suhertanto alias Tanto bin Sunarto (33), juru sita sejak tahun 2002,” katanya. Selanjutnya, Edwin SE MM (41), Kasi Penagihan KPP Pratama Surabaya, Rungkut. Dino Arnanto SH (42), operator consule KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Amirul Yusuf Suharto bin Supangat HS (35), menjabat PHL (petugas penyimpan dokumen) Seksi Pelayanan KPP Pratama Surabaya Rungkut. Mohammad Ishak Hariyanto SE (31), account representatif di KPP Pratama Surabaya Sawahan. (ant)

Khianati Kepercayaan Publik

Elite Hadapi Bahaya JAKARTA - Guru besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk mengingatkan elite politik agar tidak mengkhianati kepercayaan publik khususnya dalam kasus Bank Century karena akan sangat berbahaya. ‘’Sekali mengkhianati kepercayaan publik akibatnya sangat berbahaya. Publik bisa mengamuk, peristiwa 98 bisa terjadi lagi,” kata Hamdi Muluk pada diskusi Menebak Arah Skandal Century Pasca Pemeriksaan Boediono-Sri Mulyani di Jakarta, kemarin. Menurut Hamdi, saat ini secara psikologi masyarakat banyak yang sudah anti politik. Karena itu, tambahnya, meminta partisipasi aktif masyarakat

khususnya dalam kasus Bank Century tidak mungkin. ‘’Tapi legitimasi moral harus direbut. Publik yang aktif mengikuti paling banyak lima persen tapi kalau publik marah bahaya,” kata Hamdi. Ia mencontohkan, kasus Bibit-Chandra di mana masyarakat punya cara berfikir sendiri dan cara bertindak sendiri. Menurut dia, publik selalu punya logika sendiri yang masuk akal. Tetapi mengharapkan publik mau melakukan sesuatu akan sangat sulit. ‘’Kasus Century publik bisa menilai sendiri tinggal meyakinkan publik ini,” katanya. Karena itu Hamdi menjelaskan harus ada orang yang kon-

sisten mengatakan itu uang Rp 6,7 triliun itu besar. ‘’Kita tunggu seorang visioner, dan publik butuh diyakinkan,” jelas Hamdi Muluk. Sementara menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi mengatakan, pasca pemeriksaan Boediono-Sri Mulyani akan muncul pertikaian-pertikaian. Menurut Massardi, saat ini antara Wapres Boediono dan Presiden SBY sudah mulai muncul pertikaian. Massardi menjelaskan pemeriksaan Wapres Boediono yang berlangsung di wisma negara bukan di Istana Wapres memperlihatkan benih-benih pertikaian. (ant)

20 Persen Anggaran Pendidikan

Masalah Krusial Terabaikan JAKARTA - Pemerintah harus merelum menyentuh alisasikan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN itu benarbenar diprioritaskan untuk hal-hal yang mendesak dan krusial. Langkah ini mengingat alokasi anggaran pendidikan belum menyentuh persoalan fundamental. ‘’Permasalahan krusial pendidikan itu antara lain mutu, kualifikasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan pendidikan pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan daerah rawan bencana; Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Penguatan pelayanan terhadap pendidikan informal dan non formal,” kata Sekretaris F-PPP DPR M. Romahurmuzy di Jakarta, kemarin. Untuk itu, pemerintah diminta perlu melakukan terobosan kebijakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan terutama pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Pe-

merintah juga perlu meningkatkan mutu pendidikan nasional melakukan penguatan pelayanan dalam menjamin terciptanya pemerataan akses, relevansi, dan tata kelola serta daya saing pendidikan. Romahurmuziy yang akrab disapa Romy mengatakan fraksinya berharap pemerintah konsisten, cermat dan tepat sasaran dalam merealisasikan anggaran, sehingga tidak terjadi duplikasi program dan tumpang tindih penggunaan anggaran. Selain itu, pemerintah ditekankan harus mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, danmenjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan, harus terus di kawal oleh seluruh lapisan masyarakat. ‘’Perlu adanya target capaian yang dibebankan kepada pemerintah/Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga di samping setiap program dan kegiatan dapat terukur dan dapat dijadikan dasar evaluasi terhadap kinerja pemerintah,” katanya. (har)

Koruptor Dihukum Kerja Sosial MEDAN - Praktisi hukum Abdul Hakim Siagian sependapat dengan wacana penambahan hukuman kerja sosial bagi koruptor, dan ide ini segera direalisasikan karena dapat memberi efek jera dan malu berbuat korupsi. ‘’Dengan hukuman kerja sosial, koruptor sekaligus mendapat sanksi sosial dari masyarakat, dan itu akan memberi efek jera yang luar biasa,” katanya di Medan, kemarin. Advokat yang juga mahasiswa strata tiga (S-3) ilmu hukum di USU Medan itu juga mengaku sependapat dengan wacana yang dimunculkan Menteri Hukum dan HAM Pa-

trialis Akbar yang menyatakan bahwa seorang koruptor harus dimiskinan. Hakim mengaku tidak sependapat dengan wacana hukuman mati bagi koruptor. Menurut dia, hukuman terbaik bagi seorang koruptor adalah dengan dimiskinkan dan/atau diharuskan melakukan kerja sosial di tengah masyarakat. ‘’Akan jauh lebih baik jika kombinasi keduanya. Jadi, tidak akan ada lagi koruptor yang tetap kaya-raya setelah keluar dari penjara,” ujarnya. Menurut dia, para koruptor rata-rata merupakan kalangan intelektual yang memiliki keahl-

ian. Tidak sedikit di antara mereka yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi (S-3/doktor) dan bahkan profesor. ‘’Mereka adalah orang-orang ahli di bidang masing-masing,” katanya menegaskan. Dengan hukuman kerja sosial, menurut dia, keahlian mereka itu tidak akan mati di dalam penjara dan bisa mereka sumbangkan untuk masyarakat banyak. Dengan melakukan kerja sosial itu, lanjut dia, secara psikologis mereka juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. ‘’Sanksi ini jauh lebih berat ketimbang hanya dipenjara,” katanya. (ant)

KPK Diingatkan

Alasan Tehnis Bukan Kendala Pemeriksaan JAKARTA - Anggota Panwas Century Gayus Lumbuun mengingatkan, pemeriksaan Boediono dan Sri Mulyani mestinya jangan terkendala alasan teknis seperti menghadiri sidang kabinet. ‘’Nyatanya kan pemeriksaan oleh aparat KPK terhadap dua warga negara yang terlibat skandal Bank Century itu terkendala aktivitas rutin mereka, khususnya sidang dengan para anggota kabinet lainnya,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Politisi PDIP ini mengungkapkan kekhawatiran Pansus Bank Century sebelumnya, sehingga menerbitkan keputusan untuk mengimbau Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani untuk non aktif sementara. ‘’Ini penting agar keduanya bisa berkonsentrasi kepada kasus yang sangat menarik perhatian mayoritas publik Indonesia,” tegasnya.

Menurut Gayus, kedua pejabat tinggi ini dinyatakan sebagai orang-orang yang dianggap melakukan kebijakan menyimpang, dan berakibat negara dirugikan Rp 6,7 triliun. ‘’Karena imbauan (non aktif sementara) tersebut tidak mendapatkan perhatian, mengakibatkan pemeriksaan tidak maksimal. Baik karena ada terkendala waktu maupun tempat (pemeriksaan),” ujarnya. anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini. Menurut Gayus, satu hal yang juga tidak biasa dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yaitu Menkeu Sri Mulyani hanya mempunyai waktu untuk dimintai keterangan sekitar dua jam. ‘’Lebih lagi ketika untuk Boediono (tim pemeriksa) harus menunggu beberapa jam dan harus pindah (ari Istana Wapres) ke Wisma Negara,’’ katanya. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 03 Mei 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu